http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4808
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565
DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4808 Vol. 1 | No. 2 | Oktober 2019 | Hal. 133 - 147

## MULTIKULTURALISME DESA DI BALI DALAM KONTROL NEGARA: IMPLEMENTASI DANA DESA BAGI KEGIATAN LINTAS BUDAYA DI BADUNG DAN BULELENG
Piers Andreas Noak¹, I Ketut Putra Erawan 2 ¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana email: andreas.noak@unud.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana email: ketut.erawan@gmail.com

## ABSTRACT
This study examines the implementation of village funds related to the development of cross- cultural activities in Badung and Buleleng. Whether the pattern is instructive translation of sloganitic deconcentration tasks or participatory institutionalization that sets out the need for  cross-cultural  issues  in  the  village.  The  Tamatea  Study  (2006),  Parker  (2017),  and Gottowick (2010) discuss multiculturalism as the nature of local wisdom which is described as responding to people's daily problems. Another study, Kwon (2018) and Selenica (2018) looked at multiculturalism in the perspective of intercultural conflict. This research takes a different position from previous research by criticizing the construction of state control over multiculturalism  that  runs  at  the  grassroots.  Control  construction  is  seen  from  the management  of  village  funds  for  cross-cultural  activities  that  are  operationalized  through guaranteed  equality  of  ethnic  and  religious  groups.  The  research  paradigm  is  non-positive with  case  studies.  Data  collection  methods  utilize  observation,  interviews  and documentation.  The  perspective  used  is  interpretive  with  the  theory  of  discourse.  Research results show that state control is firmly embedded in the development of multiculturalism in villages.  The  nature  of  control  is  meaningfully  driven,  administrative  control  of  budgeting has  the  potential  to  have  an  inhibiting  effect  on  the  development  of  the  potential  of  the village  concerned,  including  the  development  of  multiculturalism  activities  in  the  village. Such  as  overlapping  regulations  on  financial  accountability,  lack  of  socialization  of regulations and assume that village human resources have  understood  every multicultural development program (especially the deconcentration program), injustice attitude views the potential of the village and bias behavior rules that are biased. Various attitudes are often shown  by  vertical  government  officials,  such  as  sub-districts,  offices  (OPD),  and  ministries, which are counterproductive to oversee the development of the attitude of the development of multiculturalism in the village. Villages are forced to translate multicultural development programs  that  are  trapped  in  administrative  accountability  which  in  reality compartmentalize the potential of the resources within.
Keyword: control; budget; multiculralism; state.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  implementasi  dana  desa  terkait  pengembangan  kegiatan  lintas budaya  di  Badung  dan  Buleleng.  Apakah  polanya  instruktif  penerjamahan  tugas dekonsentrasi  yang  sloganitik  atau  pelembagaan  partisipatif  yang  berangkat  kebutuhan persoalan  kelintasbudayaan  di  desa.  Studi  Tamatea  (2006),  Parker  (2017),  dan  Gottowick (2010)  membahas  multikulturalisme  sebagai  kodrat  kearifan  lokal  yang  dideskripsikan
“ serba  bis a” menjawab  persoalan  keseharian  warga.  Studi  lain,  Kwon  (2018)  dan  Selenica (2018)  melihat  multikulturalisme  dalam  perspektif  konflik  antar  budaya.  Riset  ini mengambil  posisi  berbeda  riset  sebelumnya  dengan  mengkritisi  konstruksi  kontrol  negara atas  multikulturalisme  yang  berjalan  di  akar  rumput.  Konstruksi  kontrol  dilihat  dari pengelolaan dana desa bagi kegiatan lintas budaya yang dioperasionalisasi  lewat jaminan kesetaraan kelompok suku dan agama. Paradigma riset ini non positifis dengan studi kasus. Metode  koleksi  data  memanfaatkan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Perspektif yang digunakan interpretatif dengan teori wacana. Hasil riset menunjukan kontrol negara masih tertanam kuat dalam pembangunan multikultiralisme di desa. Sifat kontrol bermakna driven, kontrol administratif penganggaran berpeluang memberi dampak penghambat bagi pengembangan  potensi  desa  bersangkutan,  termasuk  pengembangan  kegiatan multikulturalisme di desa. Seperti regulasi pertanggungjawaban keuangan tumpang tindih, ketiadaan sosialisasi aturan dan menganggap SDM perangkat desa sudah memahami setiap program  pengembangan  kegiatan  multikultralisme  (terutama  program  dekonsentrasi), sikap ketidakadilan memandang potensi desa dan  perilaku bias aturan yang berat sebelah. Beragam sikap kerap ditunjukkan perangkat pemerintah vertikal, seperti kecamatan, dinas (OPD),  maupun  kementerian,    yang  kontraproduktif  mengawal  pengembangan  sikap pegembangan  multikulturalisme  di  desa.  Desa  dipaksa  menerjemahkan  program pembangunan  multikultralisme  yang  terjebak  pada  pertanggungjawaban  administratif yang realitasnya mengkotak kotakan potensi sumber daya didalamnya.
Kata Kunci: anggaran; desa; kontrol multikulturalisme; negara.

## PENDAHULUAN
Bali  adalah  benteng  pemeliharaan  multikulturalisme  yang  ideal  (Pickard,  1990). Konteks pemahaman ini dibangun atas penerjemahan berjalannya filosofi Tri Hita Karana. Filosofi  yang  menempatkan  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  sesama,  serta  lingkungan sekaligus dasar relasi budaya Bali dengan budaya lain yang harmonis. Pada beberapa desa di  Bali,  harmoni  ini  berjalan  ratusan  tahun,  bahkan  kehadirannya  mendahului  eksistensi negara-bangsa.  Setelah  negara  modern  hadir,  Bali  dengan  segala  atribut  kepariwisataan, menjelaskan kuatnya karakter kehadiran Negara lewat beragam kepentingan. Negara dan instrumen  regulasi,  seperti  UU  Desa,  menjadi  penjelas  betapa  pilar  penyangga  desa termasuk  berjalannya  multikulturalisme  diatur  sedemikian  rupa  oleh  Negara.  Menurut teori  kedaulatan,  negara  memanifestasikan  kedaulatan  dalam  instrumen  penganggaran rutin  desa  sekaligus  menegaskan  kepemilikan  kontrol  berjalannya  multikulturalisme dalam bingkai NKRI.
Multikulutralisme  menjamin  diversitas  budaya  yang  didalamnya  terdapat kesetaraan  warga  di  arena  publik  (al-Makassary,  2007).  Pada  diversitas  ini  senantiasa memberikan peluang tumbuhnya ruang bersama ( public sphere ). Masyarakat multi budaya ditandai etnis beragam dan terdiri dari pola nilai baik sistem kepercayaan, ideologi, atau simbol  kogintif  (Ardhana,  2011:15).  Multi  budaya  dioperasionalisasikan  pada  praktik jaminan kesetaraan partikularitas kelompok suku dan agama yang dikonstruksi sistem ide atau pengetahuan masyarakat setempat (Goodenough, 1967, Ahimsa-Putra, 2007, Gutomo, 2008).
Manifestasi negara dalam UU Desa dan berjalannya iklim multikulturalisme perlu membutuhkan  kajian  mendalam.  Hal  ini  terutama  anggaran  desa  sebagai  aktualisasi  UU desa  memiliki  idealisasi  kepublikan.  Idealisasi  yang  menyertakan  pilihan  demokrasi deliberatif  dengan  pelibatan  pemangku  kepentingan,  atau  sekedar  menerjemahkan kepentingan  parsial  elit  lokal  sehingga  resisten  konflik.  Beberapa  kasus  mengemuka pemanfaatan  anggaran  desa  bias  elit.  Alasan  yang  mendasari,  minimnya  pengetahuan
perangkat  desa  (Noak,  2016)  hingga  ketakutan  kasus  korupsi  yang  memaksa  mereka mengambil  jalan  aman  replikasi  program  pemerintah  pusat,  padahal  alokasi  tahun  2019 mengalami kenaikan (Kompas, 5 Juli 2018).
Riset  ini  mengkaji  problematika  mekanisme  penganggaran  dana  desa  yang menjamin  berjalannya  pemeliharaan  multikulturalisme  di  desa.  Apakah  kontrol  negara melalui  pemberlakukan  regulasi  desa  justru  menemukan  hakikat  yang  diidealkan  atau justru  kontraproduktif  dengan  menyimpan  resistensi  konflik  akibat  ketidakmampuan merespon problematika spesifik terkait multikulturalisme di level lokal.
Berdasarkan latar belakang, riset ini menelisik pola pemanfaatan dana desa bagi pengembangan  kegiatan  lintas  budaya.  Lintas  budaya  pada  riset  ini  diarahkan  sebagai praktik  jaminan  kesetaraan  partikularitas  kelompok  suku  dan  agama  yang  dikonstruksi sistem  ide  atau  pengetahuan  masyarakat.  Pertanyaan  dijabarkan  pada  pertanyaan, bagaimana  proses  penyusunan  perencanaan  penganggaran,  implementasi,  hingga monitoring evaluasi kegiatan lintas budaya (mengakomodasi kesetaraan suku atau agama) yang  teranggarkan  dari  pos  dana  desa  di  Desa  Dalung,  Badung  dan  Desa  Pegayaman, Buleleng?  Apakah  polanya  instruktif  atau  partisipatif?  Instruktif  dalam  takaran  proses siklus  penganggaran  dana  desa  hanya  sekedar  penerjamahan  tugas  dekonsentrasi  yang sloganistik;  atau  partisipatif  yang  benar-benar  melembagakan  kebutuhan  persoalan kelintasbudayaan wilayah desa bersangkutan.
Jawaban  atas  pertanyaan  dianalisis  dengan  analisa  yang  menghubungan  setiap pernyataan dengan realitas struktur makro yaitu bagaimana negara mengkonstruksi upaya kontrolnya  atas  harmoni  multikulturalisme  yang  berjalan  melalui  proses  penggangaran pada  level  akar  rumput  yaitu  desa.  Jadi  uraian  jawaban  rumusan  masalah  tidak  sekedar dideskripsikan  secara  mekanistik  normatif,  melainkan  dianalisis  secara  kritis  sehingga penelitian  mampu  mendiagnosa  alasan  penghambat  dan  pendorongnya  secara komprehensif.

## TINJAUAN PUSTAKA
Selama  ini  riset  terkait  praktik  multikultralisme  sudah  cukup  banyak.  Seperti kajian-kajian  yang  dilakukan  Pageh,  dkk  (2014).  Sebagian  besar  kajian  membahas  topik multikulturalisme  terkait  proses  historis  maupun  bentuk  praktek  toleransi  antar  budaya yang  dioperasionalisasikan  sebagai  aktifitas  lintas  agama  atau  kepercayaan  sebagai deskripsi unsur kearifan lokal setempat.
Riset  Pageh  menuliskan  pemahaman  latar  belakang  sejarah  Enclave  Nyama  Bali- Nyama  Selam  di  Bali  dengan  menganalisis  faktor  integratif  keduanya  dalam  kerangka pengembangan kerukunan  antarumat  beragama  di  Bali.  Dengan  metode  sejarah,  riset  ini menggunakan koleksi data etnografi, baik penentuan informan sampai analisis data. Hasil riset  menunjukkan  latar  belakang  sejarah  kearifan  enclave  Nyama  Bali-Nyama  Selam, berkaitan dengan integrasi dan harmoni sosial di era otonomi daerah yang realitasnya juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya agama Islam ke Bali terkait perdagangan di pinggir  pantai.  Hal  ini  seperti  Islam  di  pinggir  pelabuhan  Buleleng,  Sangsit,  Temukus kemudian  menyebar  ke  pedalaman  bertani  seperti  Islam  di  Pancasari,  Tegalinggah,  dan Batu Gambir di pedalaman Karangasem.
Kajian  lain  terkait  multikulturalisme  dibahas  pula  pada  penelitian  Ardhana, Soenaryo, Sulanjari, Suwitha, dan Gde Putra (2011). Penelitian hibah strategis nasional ini membahas  karakter  multibudaya  masyarakat  Bali  yang  terbentuk  dari  proses  migrasi berbagai  kelompok  etnis  ke  berbagai  wilayah.  Mereka  memiliki  peran  politik,  ekonomi, budaya, dan diaspora berbagai kelompok etnik namun tetap memiliki ikatan budaya yang kuat dengan daerah asal. Penelitian yang dibukukan dalam Masyarakat Multikultural Bali
ini mendeskripsikan proses terbentuknya masyarakat multikultural di Bali serta nilai-nilai budaya dalam kaitan ikatan kekerabatan kelompok etnis yang ada. Beberapa definisi serta temuan penelitian pada buku ini akan dimanfaatkan sebagai panduan pada riset ini.
Hanya  saja  kajian  terkait  praktik  multikulturalisme  sebagai  implikasi diberlakukannya  Undang  Undang  Desa  jumlahnya  masih  minim.  Multikulturalisme dipandang  sebagai  cara  pandang  multibudaya  yang  mengandung  kejamakan  sistem  ide. Multikulutralisme  menjamin  diversitas  budaya  yang  didalamnya  terdapat  kesetaraan warga  pada  arena  publik  (al-Makassary,  2007).  Pada  sistem  ide  ini,  diversifitas memberikan  peluang  tumbuhnya  ruang  bersama  atau public  sphere .  Multi  budaya teroperasionalisasi melalui praktik jaminan kesetaraan  partikularitas kelompok suku dan agama  dimana  dikonstruksi  oleh  sistem  ide  atau  pengetahuan  masyarakat  (Goodenough, 1967, Ahimsa-Putra, 2007, Gutomo, 2008).
Beberapa  kajian  internasional  terdahulu  yang  memiliki  relevansi  riset  ini diantaranya  kajian  Tamatea  (2006),  Parker  (2017),  dan  Gottowick  (2010).  Tulisan Gottowick  mendeskripsikan  bagaimana  kebudayaan  yang  muncul  di  Bali  merupakan realitas  perpaduan  beragam  budaya.  Menurut  orang  Hindu-Bali,  leluhur  mereka  berasal dari Jawa,  agama mereka dari India, dan beberapa  ciri budaya mereka dari  Cina. Mereka melihat  asal  usul  diri  sekaligus  akar  agama  dari  pengaruh  budaya  di  luar  pulau  mereka. Beberapa praktik atas deskripsi ini diambil Gottowick melalui aktualisasi budaya Barong Landung.
Tokoh  Barong  Landung  mengartikulasikan  dimensi  perpaduan  budaya  yang tercermin pada mitos, legenda, lagu, dan dialog. Beberapa kekhasan perpaduan budaya ini membentuk orientasi ruang baru. Konsep trans-lokaliti dan trans-kulturaliti diekspresikan pada  tingkat  simbolik  melalui  bentukan  budaya  Barong  Landung.  Pencermatan  Barong Landung  sebagai  hasil  proses  transfer  global  dan  pertukaran  lintas  budaya  akhirnya menjadi  harmoni  berjalannya  multikulturalisme  di  tingkat  lokal.  Masyarakat  mengambil bentuk baru, atau yang disebut transkultural, bahkan melewati batas-batas budaya klasik mereka. Ekspresi budaya Hindu-Bali juga disimboliskan dengan perkawinan Putri Cina dan Raja Bali, dimana karakter perbedaan ini dilukiskan pada tempat pernikahan, kisah migrasi suami dan pengantin wanita termasuk simbol yang mengatasi batas-batas budaya berbeda.
Pada tulisannya Gottowick mengutip Welsch bahwa multikulturalitas antarbudaya mengabaikan  fakta  otonomisasi  atas  budaya  itu  sendiri  melainkan  mengarah  pada keragaman bentuk baru. Gagasan ini diekspresikan dengan jelas dalam narasi Hindu-Bali seperti perkawinan campuran dari dua orang yang berbeda dianggap tidak menghasilkan budaya  yang  seragam  atau  homogen  melainkan  yang  baru,  yaitu  budaya  Bali.    Limitasi tulisan  ini  tidak  mengeksplorasi  bagaiamana  proses  multikulturalisme  saat  berhadapan dengan  kekuatan  dominasi  kuasa  baru  yaitu  Negara.  Negara  dengan  kulturnya  yang disebut rejim tata kelola kerap memberikan warna perbauran atau pertautan antar budaya.
Penelitian lain, dilakukan Tamatea yang mencermati pembumian multikulturalisme  di  Bali  dalam  dunia  pendidikan  pasca  Bom  Bali  tahun  2003.  Tamaeta melakukan  riset  studi  kasus  di  salah  satu  yayasan  sekolah  di  Bali  dengan  koleksi  data etnografi berupa observasi dan wawancara. Pada temuannya ia mengungkapkan sekolah di Bali memiliki paduan nilai lokal yang berangkat dari model pendidikan dasar Gandhi (Nai Talim). Model pendidikan ini pengejawantahan ajaran Ahimsa, menitikberatkan toleransi dan kedamaian dipadu dengan model wacana globalisasi dimana diterapkan bersama pada kurikulum sekolah lokal setempat.
Model  Nai  Talim  menekankan  pemanfaatan  unsur  media  pengajaran  yang  tepat, melakukan  pengajaran  sesuai  panggilan,  adaptif  perkembangan  teknologi  serta mengedepankan/mengutamakan  toleransi.  Hanya  saja,  temuan  Tamatea  mengungkapkan
bahwa  pembumian  multikulturalisme  pada  kurikulum  sifatnya  menyertakan  beragam wacana/diskursus.
Globalisasi  membuka  ruang  artikulasi  dengan  pasar  neo  liberalistik  yang  justru menjadi tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai multikulturalisme tetap berjalan. Kepentingan ekonomi kapitalistik yang tercipta dari pasar neo liberal seringkali menggeser kepentingan nilai  lokal  yang  sebenarnya  menjadi  elemen  penting  pemeliharaan  toleransi dan  perdamaian.  Limitasi  tulisan  tidak  eksplisit  mengungkapkan  bagaimana  saat  nilai multikulturalisme  lokal  berhadapan  dengan  intrumentasi  negara  berupa  regulasi,  serta tidak  mendeskripsikan  detail  pertarungan  atau  negosiasi  penyesuaian  kurikulum  konten lokal  dengan  nilai  global  yang  tentu  memiliki  kepentingan  sendiri.  Limitasi  ini  justru menjadi bahasan pada riset ini.
Studi lain tulisan Parker yang menjelaskan pengalaman siswa perempuan muslim pada  sekolah  menengah  di  Bali,  mengingat  agama  mayoritas  di  Bali  adalah  Hindu  Bali. Praktek  multikulturalisme  mengenai  pemakaian  jilbab  masih  memiliki  dinamisasi persepsional.  Dengan  teknik  wawancara  kepada  siswi,  guru  dan  orang  tua  di  sekolah menengah atas negeri maupun swasta di Denpasar menyatakan pengenaan jilbab sebagai benteng  moralitas  dianggap  aman  baik  secara  lingkungan  maupun  agama.  Namun beberapa  orang  berpendapat  bahwa  mengenakan  jilbab  di  sekolah  sehari-hari  menemui dinamika tersendiri, seperti  pola relasi dengan sekolah, guru dan teman sepergaulan. Ini dianggap penulis sebagai sekat pembatas multikulturalisme di Bali.
Beberapa perempuan muslim menginternalisasi dinamisasi terhadap wacana yang berkembang atas dirinya, juga persepsi penandaan status mereka yang tidak sama dialami pria  muslim  minoritas.  Limitasi  artikel  Parker  tidak  menjelaskan  bagaimana  pengaruh perbedaan  persepsional  kalangan  minoritas  terhadap  berjalannya  harmoni multikulturalisme di tingkat lokal. Selian itu, Parker tidak mendeskripsikan peran negara melalui  instrumen  yang  dibentuk  melalui  otorisasi  regulasi  mengatur  kewenangan  atas posisioning  minoritas  ditengah  masyarakat  mayoritas.  Limitasi  ini  menjadi  perhatian kajian dalam studi ini.
Multikulturalisme  sebagai  instrumentasi  pereda  konflik,  dituliskan  Kwon  (2018) dan  Selenica  (2018).  Tulisan  Kwon  menuliskan  peran  kebijakan  multikultural  terutama penanganan masalah sosial. Wacana kebijakan multikulturalisme selama ini dikembangkan dalam  bentuk  fasilitasi  kalangan  marginal  agar  diakui  sebagai  warga  negara  nasional kebanyakan.  Multikulturalisme  adalah  persoalan  memediasi  kalangan  marginal  atau migran  dengan  penduduk  asli.  Meski  kebijakan  multikultural  seringkali  yang  didorong adalah  integrasi  etnis.  Hanya  saja  realitasnya,  para  kritikus  berpendapat  bahwa  imigran cenderung  enggan  berasimilasi  dan  selalu  mengalami  perpecahan  budaya  karena  tidak beradaptasi  dengan  nilai  arus  utama.  Salah  satu  isu  kebijakan  terkait  multikultural  yang paling bisa diterima adalah kebijakan sosial seperti pengaturan tempat tinggal dan sikap pilihan  orientasi  seksualitas  imigran  kelompok.  Berangkat  dari  realitas  ini,  kebijakan multikulturalis justru memfasilitasi adanya sifat negatif.
Senada  pula  tulisan  Selenica  yang  menekankan  pendidikan  sebagai  sarana rekonsiliasi konflik pada negara yang memiliki latar belakang pasca-perang periode 1999 – 2014. Riset ini mengidentifikasi titik temu historis antara ide yang bersaing dengan aktor negara  yang  bermunculan  periode  pasca-perang  khususnya  pada  pendalaman  visi pendidikan.
Analisisnya  menunjukkan  peran  pendidikan  di  Kosovo  pasca-perang mencerminkan  ketegangan  antara  upaya  perwujudan  multikulturalisme  yang dipromosikan  aktor  internasional  berhadapan  dengan  aktor  nasionalis.  Hal  yang  sering menjadi  keprihatinan  adalah  rekonsialisasi  bidang  pendidikan  yang  terbentur  dengan
kecenderungan  orang  berusaha  menuntut  haknya  yang  setara,  atau  otonomi  luas  pada berbagai  komunitas  sehingga  kerapkali  menyulitkan  terwujudnya  berjalannya  harmoni multikulturalisme  pada  negara  bersangkutan.  Kedua  kajian  ini  mengalami  keterbatasan, yaitu  tidak  mendeskripsikan  multikulturalisme  sebagai  strategi  membangun  konsiliasi ragam  kekuatan  dari  dalam  sekaligus  menjelaskan  bagaimana  pertarungan  budaya  yang ada pada masyarakat termasuk pemaknaannya terhadap berjalannya kontrol negara.
Limitasi penelitian diatas akan menjadi bahasan riset ini dengan mengakomodasi operasionalisasi konsep penelitian-penelitian tersebut. Seperti, pengaruh trans-lokaliti dan trans-kulturaliti serta bentuk pengkompromiannya pada proses penganggaran dana desa terkait  multikultralisme  (Gottowick,  2010).  Potensi  resiko  prioritas  penganggaran  publik terkait kegiatan multikulturalisme yang terdominasi kepentingan pengembangan ekonomi pasar  (Tamatea,  2006).  Tingkat  persepsional  kelompok suku  atau  agama  minoritas  serta sebaliknya pada penganggaran dana desa terkait multikulturalisme (Parker, 2017). Solusi terkait  proses  ini  juga  dikembangkan  pada  model  fasilitasi  kebijakan  sosial  yang mengakomodasi  kelompok  suku  atau  agama  minoritas  oleh  kelompok  suku  atau  agama mayoritas  dalam  proses  penganggaran  publik  (Kwon,  2018).  Identifikasi  kelompok maupun  aktor  yang  memfasilitasi  kompromitas  mayoritas  dan  minoritas  kelompok suku/agama  dalam  proses  penganggaran  dana  desa  terkait  kegiatan  multikulturalisme (selenica, 2018).
Untuk menjawab keterbatasan riset pendahuluan yang sudah ada, maka penelitian akan menggunakan analisis teori wacana yang dikemukakan Laclau dan Moeffe. Pada teori wacana  ini,  pihak  yang  terlibat  dalam  perencanaan,  implementasi  hingga  monitoring evaluasi saling mengartikulasikan makna multikulturalisme menuju diskursus nodal points melalui  konsep  hegemoni.  Pada  pengartikulasian  ini,  terdapat power  struggle dalam pembentukan  diskursus  multikulturalisme  yang  teraktualisasi  dalam  pemanfaatan anggaran publik di desa.
Pemahamannya,  makna  multikulturalisme  adalah empty  signifier atau  penanda kosong dan tidak dapat diinderakan (sebagai matter ). Multikulturalisme adalah bentukan penginderaan atas matter , seperti “kompromi”, “toleransi”, “penggabungan dua suku atau agama”  atau  “usaha  peradamaian”.  Berdasarkan  pada  penginderaan  inilah  maka multikulturalisme  saat  dihadapakan  dengan  fungsi  praktis  penganggaran  desa  diyakini oleh  banyak  bentuk  elemen  makna  yang  berada  di  luar  dirinya,  termasuk  realitas  sosial yang  ada  disekelilingnya.  Penanda  kosong  merujuk  hal ideas dan  bukan matter dimana tidak  dapat  diinderakan  sehingga  akan  muncul  banyak  pemaknaan  terhadap  keberadaan multikultralisme  yang  berupa signified atau  pertanda.  Pertanda  akan  menjadi  hegemoni saat pemaknaannya menjadi penanda kosong secara universal (Laclau, 2010:10).
Melalui  bantuan  teori  wacana  ini,  maka  akan  diketahui  persepsi  dominan  yang membentuk  konstruksi  narasi  dominan  masyarakat  mengenai  realitas,  khususnya  dalam riset ini adalah makna multikultralisme saat dihadapkan dengan instrumen regulasi desa. Hal ini juga akan dilihat bagaimana para pemangku kepentingan perencana, implementator dan  pemonev  anggaran  desa  mengkontruksi  diskursus  terkait  multikulturalisme  serta kontestasi identitas identitas yang menyertainya. Pemanfaatan dana desa terkait kegiatan lintas  budaya  tidak  sekedar  dideskripsikan  secara  mekanistik  normatif,  melainkan dianalisis kritis sehingga penelitian ini akan mampu mendiagnosa alasan penghambat dan pendorongnya secara komprehensif.

## METODE
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  studi  kasus.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Metode  kualitatif  mengikuti  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif,  yaitu  berupa  kata-kata  tertulis  dari  perilaku  yang  diamati  (Moleong,  2005:16). Penelitian  ini  diarahkan  pada  penggambaran  obyek  penelitian  secara  holistik  (menyeluruh). Untuk memperoleh data secara holistik, maka teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui  teknik  koleksi  data  observasi  adalah  teknik  pengataman  secara  komprehensif  peristiwa atau  realitas  yang  terjadi  di  seputar  obyek  riset.  Teknik  koleksi  data  wawancara  adalah  teknik pengumpulan  data  melalui  tanya  jawab  secara  langsung  dimana  pihak  penanya (interviewer ) berhadapan langsung secara fisik dengan pihak yang ditanyai (interviewee ). Metode wawancara yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  wawancara  mendalam (in-depth  interview ) dengan  berpedoman  pada  daftar  wawancara  yang  sudah  dibuat  /  dipersiapkan  sebelumnya (interview  guide ).  Wawancara  mendalam  pada  suatu  penelitian  bertujuan  menghimpun keterangan  tentang  fenomena  dalam  masyarakat  (Melly,  1994:129).  Penggunaan  teknik wawancara ini dimaksudkan mendapatkan data primer mengenai makna multikulturalisme dalam penyusunan  penganggaran  publik  desa  di  Bali.  Teknik  dokumentasi  yaitu  kegiatan  melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen atau data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.
Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  dua  desa  yaitu  Desa  Dalung,  kabupaten  Badung dan Desa  Pegayaman,  Kabupaten  Buleleng,  Kedua  desa  ini  dianggap  sebagai  representasi  atas heteregonitas  penduduk  dan  realitas  masyarakatnya  berada  dalam  sistem  nilai  budaya  yang berbeda.  Desa  Pegayaman,  Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten  Buleleng  adalah  desa  dengan mayoritas  penduduk  muslim.  Sedangkan  Desa  Dalung,  Kecamatan    Kuta  Utara,  Kabupaten Badung merupakan desa dengan mayoritas penduduk Hindu namun terdapat pula yang beragama Non Hindu, yaitu muslim dan kristiani.
Teknik  penentuan  informan  dilakukan  secara purposive  sampling ,  yaitu  mereka dipandang  memiliki  pengetahuan  sesuai  dengan  topik  penelitian.  Pada  teknik  ini,  peneliti mewawancarai  beberapa  narasumber  kunci  terlebih  dahulu  di  tingkat  Pemerintah  Kabupaten, yaitu  dinas  atau  badan  pengkoordinasi  penyelenggara  pemerintahan  desa  termasuk  pemerintah kecamatan  setempat.  Kemudian  teknik  koleksi  data  berupa  wawancara  dilanjutkan  ke  perbekel desa  lokasi  penelitian,  yaitu  perbekel  desa      dan  perbekel  desa...Pada  narasumber  ini,  melalui teknik snow  ball diharapkan  akan  didapatkan  informasi  kunci  yang  sangat  penting  terkait responden  penelitian  yang  akan  diwawancarai,  termasuk  para  pemangku  kepentingan  yang terlibat  langsung  dalam  perencanaan,  implementasi  maupun  monitoring  evaluasi  penganggaran publik desa terkait dengan kegiatan lintas budaya.
Pada  proses  ini  dilakukan  klasifikasi  berdasarkan  ikatan  kesukuan,  agama,  umur, pekerjaan,  jenis  kelamin,  dan  penghasilan  (Callahan,  2005).  Data-data  yang  dikumpulkan kemudian  diterjemahkan  dalam  bentuk  transkripsi  hasil  wawancara.  Hasil  transkrip  wawancara ini  dipilah  dan  dikategorisasi  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.  Penyajian  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  menggabungkan  pengolahan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  interview informan serta dokumentasi yang diperoleh, baik yang maupun informasi dari media pendukung lainnya (buku, i nternet, dll).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  lapangan,  hambatan  terbesar  dalam  proses  pengelolaan keuangan  di  tingkat  desa  lebih  banyak  bersumber  pada  ketidaksinkronan  aturan  main program-program  dekonsentrasi  yang  dimiliki  oleh  instansi  vertikal  dengan  pemerintah desa.  Desa  maunya  praktis,  namun  seringkali  pemerintah  vertikal,  misalnya  kecamatan, justru  memiliki  perangkat  aturan  tersendiri  yang  tidak  tersosialisasikan  cukup  baik  di kalangan  pelaksana.  Akibatnya,  seringkali  eksekusi  program  kegiatan  untuk  langsung memberikan outcome pada kelompok sasaran menjadi terhambat.
Pada  salah  satu  kisah  yang  dituturkan  informan  riset  ini  bahwa  hambatan  ini pernah  dijumpai  dalam  penyaluran  beras  sejahtera  (Rastra)  dimana  pada  akhirnya perangkat  desa  akhirnya  harus  mendapat  tuduhan  dugaan  pungutan  liar  pembagian selama  bulan  Maret  dan  April  2018.  Program  ini  adalah  program  dekonsentrasi Kementerian Sosial. Hakikat program pembagian beras ditujukan pada kelompok sasaran seluruh  masyarakat  keluarga  miskin  di  wilayah  Pegayaman  dengan  sifatnya  yang  lintas agama  maupun  kelompok  (secara  multikultur).  Hanya  saja,  acuan  terhadap  pelaksanaan program  ini  mengacu  pada  peraturan  dari  pemerintah  pusat,  yaitu  regulasi  dari Kementrian Sosial Tahun 2017.
Beberapa  arahan  kementrian  yang  ditetapkan  dalam  regulasi  tersebut  bahwa Rastra dibagikan dengan jatah 10 kg per KK dan tak boleh kurang. Dalam pendistribusian, dilarang  keras  memungut  uang  dari  penerima  alias  gratis.  Hal  inilah  yang  kemudian menjadi pangkal masalah yang pernah dialami oleh perangkat desa Pegayaman. Di satu sisi, untuk menyingkat mekanisme penyaluran program kepada kelompok penerima, perangkat desa  bisa  langsung  mengalokasikan  kepada  kelompok  sasaran.  Berdasarkan  hasil koordinasi  perbekel  dengan  kelompok  penerima,  karena  terdapat  jarak  warga  penerima rastra letaknya jauh dari kantor kepala desa, mereka bersepakat untuk membayar ongkos transport  pengiriman  beras  dari  balai  desa  ke  alamat  penerima  sesuai  jarak  dengan besaran bervariasi.
Warga Pegayaman kerap mengeluarkan uang untuk menyewa ojek hingga Rp 20 ribu  mengingat  kondisi  jalan  masih  rusak  dan  jauh  sehingga  membuat  sewa  ojek  cukup mahal  dan  membebani  warga.  Sebagai  solusinya,  warga  bersepakat  membayar  ongkos transport lebih murah, dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 3 ribu-Rp 5 ribu. Perbekel mengklaim  kalau  solusi  ini  diambil  secara  kesepakatan  dan  langkah  ini  harus  segera ditempuh  karena  dikhawatirkan  beras  menumpuk  di  Kantor  Perbekel,  sehingga mengganggu  pelayanan  masyarakat.  Apalagi  di  kantor  perbekel  tak  memiliki  gudang penyimpanan  beras.  Rastra  juga  sudah  dibagikan  sesuai  jumlah  penerima  yakni  590  KK yang  tersebar  di  lima  banjar  dinas  yakni  Banjar  Dinas  Barat  Jalan  76  KK,  Banjar  Dinas Timur Jalan, 96 KK, Banjar Dinas Kubu 213 KK, Banjar Dinas Kubu Lebah 140 KK, Banjar Dinas  Amertasari  94  KK.  Hanya  saja,  seperti  realitas  yang  terjadi  di  manapun,  apabila  si penerima seringkali memberikan lagi kepada kelompok warga lain yang kesusahan, seperti kerabatnya,  hal  ini  adalah  sesuatu  yang  sangat  sulit  dideteksi  oleh  perangkat  desa setempat karena pelaksanaannya seringkali dilakukan di bawah tangan.
Hanya saja, di sisi lain, kesepakatan warga ini justru dianggap oleh instansi vertikal tidak ada koordinasi, terutama dari sisi instansi vertikalnya, baik dengan pihak Kecamatan atau  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kabupaten.  Hal  ini  disebut  mereka “ melabrak  aturan ” dan “ berpotensi  menjadi  temuan ” .  Termasuk  pula  solusi  membagi  rata  jatah  rastra  kepada warga yang terdaftar di SK disebut menyalahi aturan. Hal ini karena penerima rastra sudah dibuatkan  SK  dari  Kementrian  Sosial  dan  tidak  boleh  dibagi  kepada  warga  yang  tidak terdaftar di SK. Kalau tindakan ini dilakukan dianggap menyeret instansi vertikal setempat dan  berpotensi  menjadi  temuan.  Bagi  instansi  vertikal,  apabila  pemerintah  desa  ingin menambah  daftar  calon  penerima  rastra  bisa  dilakukan  di  Musyawarah  Desa,  termasuk mengundang  mereka,  namun  hanya  bisa  direalisasikan  pada  tahun  mendatang.  Instansi vertikal selalu berpegang pada aturan dan rambu rambu temuan dimana terkadang justru mengabaikan hakikat awal outcome pemberian program itu sendiri.
Hal  ini  yang  seringkali  menjadi  keluhan  perangkat  desa  Pegayaman.  Ungkapan instansi vertikal atas masalah ini, adalah sebagai berikut:
“ Kalau  ada  warga  yang  tidak  mau  mengambil  beras  secara  langsung  ke  kantor perbekel  karena  alasan  jauh,  ya  tidak  usah  dibawakan  ke  rumahnya.  Buat  berita acara. Kok dikasi bantuan gak mau. Kembalikan berasnya ke negara. Selesai sudah, jangan sampai warga dikenakan biaya antar seperti ini, meskipun atas kesepakatan.
Kalau  tidak  ingin  berasnya  numpuk  di  kantor  perbekel  ya  kordinasi  dengan  kami. Akan kami berikan tenda” (Kutipan wawancara dari Bali Express tanggal 2 Mei 2018 diakses  pada  https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/05/02/69890/soal- rastra-pegayaman-disalahkan-dinsos-perbekel-ngotot-tak-salah, Minggu 22
September 2019).
Bagi  pemerintah  desa,  Instansi  vertikal  dalam  memberikan  bantuan  program terutama yang bersifat dekonsentrasi, seolah bias kosmetikal, hanya mengejar kepentingan perfomatikal  yang  bersifat  rutinitas  tanpa  perhitungan  cermat  dan  berkoodinasi  dengan pihak desa terkait sebagai sasaran program. Seolah Desa merasa selalu siap saat diberikan bantuan,  termasuk  semua  perangkat  yang  dianggap  sudah  paham  semua  akan  rambu rambu  pemberian  bantuan  meski  tanpa  harus  disosialisasikan  terlebih  dahulu.  Saat Pemerintah  Desa  mengeksekusi  kebijakan  atas  dasar  pelaporan  dan  kondisi  bantuan, seringkali  didominasi  dengan  sikap  penyalahan  instansi  pemberi  bantuan.  Inilah  yang dipersepsikan  oleh  perangkat  desa,  bahwa  segala  bentuk  aturan  dan  program  yang diterbitkan  instansi  vertikal  seringkali  tidak  berangkat  pada  kondisi  di  lapangan  dan sifatnya seringkali menghambat kinerja pemerintah desa.
Segala  bentuk  perencanaan  kegiatan  pembangunan,  termasuk  terkait  dengan pembanguan multikultralisme, selalu didasarkan pada perencanaan yang diperoleh melalui musyawarah  desa.  Musyawarah  ini  diawali  di  tingkat  dusun  baru  setelah  selesai  di lanjutkan  di  tingkat  musyawarah  desa.  Pada  musyawarah  ini  perangkat  desa  dan  LPD mengklasifikasikan termasuk merangking skala prioritas. Hal ini karena dana terbatas dan dea Pegayaman tidak memiliki PAD. Perangkingan ini melibatkan tokoh informal dan tokoh formal desa, baru kemudian secara bertahap dikerjakan. Dalam penentuan skala prioritas ini juga disertakan volume yang disetimasikan mendekati kebutuhan agar nanti anggaran tidak menjadi sisa lebih anggaran (SILPA) karena akan menjadi sia sia.
Segala  bentuk  perencanaan  pembangunan  harus  disesuaikan  dengan  RPJMDes selama  enam  tahunan  dan  kemudian  diturunkan  dalam  RKT  sebagai  patokan penganggaran tahunan. Inilahyang menjadi dasar penyelenggaraan musyawarah desa dan kemudian khusus untuk pengerjaan fisik, akan menyepakati pelelangan selain penunjukan dengan prinsip tidak merugikan warga. Dasar dari kegiatan ini adalah mencari orang yang bisa  dipercaya,  terutama  dalam  penerimaan  dan  pemanfaatan  barang.  Segala  bentuk pengembangan  pembangunan  termasuk  di  bidang  multikulturalisme,  sangat  bergantung dari SDM. Asal SDM mengertia standar, maka semua akan bsia berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  Aspek  koordinasi  menjadi  hal  penting  karena  pada  pratiknya,  segala  bentuk pembangunan  selalu  menemui  kendala.  Dalam  penentuan  pembangunan,  perangkat  desa tidak membedakan asal usul agama maupun tempat asal warga.
“ Dari  Jawa,  Bali  beragama  Hindu  atau  Islam  atau  yang  pro  atau  tidak  pro  dengan saya  saat pemilihan,  harus  dikesampingkan.  Prinsipnya  pembangunan  bisa  berjalan baik di semua wilayah. Seperti pembangunan jalan di Pura Desa, karena prinsipnya akan  memperbaiki  sarana  transportasi,  semua  prioritas  ini  bisa  diterima  semua
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
pihak.  Apabila  transportasi  baik  maka  kegiatan  ekonomi  akan  meningkat  sekaligus dapat  mengurangi  resiko  kriminalitas.  Jalan  menuju  kota  dari  desa  akan  lancar sehingga  pembangunan  inilah  yang  harus  dikerjakan  dan  diprioritaskan. Pembangunan  jalan  menuju  Pura  Desa  selama  dua  tahun  berturt-turut  diangarkan dengan tahun pertama di tahun 2018, sepanjang 1500 meter, dan di tahun anggaran 2019 sepanjang 1000 meter ” . (Wawancara Perbekel Desa Pegayaman).
Instansi  vertikal,  seperti  kecamatan,  maupun  dinas  seringkali  tidak  memahami kondisi  lapangan  di  darahnya  sendiri.  Persoalan  justru  ada  di  mereka  karena  harusnya pihak instansi inilah  yang harus  punya rasa saling memahami dan mengerti atas kondisi yang ada di wilayahnya. Pada konteks yang dipahami informan riset ini, instansi vertikal ini selalu cenderung memaksa pendapat dengan mengatakan bahwa Desa A bagus dan Desa B harus  seperti  Desa  A.  Padahal  konteksnya  berbeda.  Sesuatu  yang  bagus  di  satu  wilayah, belum tentu bisa diterapkan di desa lainnya karena konteksnya  berbeda. Konteks ini bisa sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun pendapatan asli daerah yang berbeda. Pada kasus yang terjadi, desa Pegayaman selalu dibandingkan dengan  kondisi wilayah di Git  Git,  yang  notabene  memiliki  SDA  sekaligus  PAD  cukup.  Kalau  pada  satu  sisi  potensi sumber daya alam Git Git maju, namun kondisi yang diperbandingkan satu sama lain oleh perangkat instansi vertikal, seperti kecamatan atau kabupaten, menjadi sesutau yang bias dari keadilan. Hal ini karena bagaiamanapun kondisi alamnya sudah berbeda.
“ Kami  tidak  punya  SDA  yang  layak  dijual  maupun  berkontribusi  pada  PAD.  Namun sering pejabat instansi vertikal menuntut, namun apa yang dibicarakan hanya sebatas keinginan yang tidak menjajagi keadaan yang diajak berbicara. Kalau memang tidak punya  PAD  dan  SDA  bagaimana,  masa  harus  dipaksa.  Pejabat  instansi  vertikal  atas sering menghina kita, kok tidak seperti desa ini atau itu. Jadi sesuatu yang dipandang baik,  belum  tentu  baik  bagi  yang  lain,  karena  masing  masing  tentu  memiliki  kultur berbeda beda ” . (Wawancara Perbekel Desa Pegayaman).
Pada setiap kegiatan yang memanfaatkan dana desa selalu diadakan tinjauan dan kunjungan  agar  realisasinya  benar  benar  bisa  menjawab  kebutuhan  warga  di  lapangan. Pada kegiatan pengembangan multikultur sepanjang perbaikan dan pembangunan sesuai koridor aturan maka itu akan dilakukan, seperti tempat ibadah milik desa, dan bukan milik perseorangan  atau  yayasan.  Begitu  pula  lembaga  pendidikan  berdasarkan  agama, sepanjang  bukan  punya  yayasan  dan  milik  desa  seperti  PKK  maka  akan  diajukan  di musyawarah  desa  untuk  dijadikan  prioritas  sehingga  akan  diajukan  untuk  dibuat  BKK untuk dibiayai.
Sumber  dana  desa  ada  dua  jenis,  yaitu  bersumber  dari  dana  APBN  berupa  dana desa (DD) dan besumber APBD Kabupaten masing masing berupa alokasi dana desa (ADD). Sebagai  bagian  dari  program  nasional,  kedua  desa  dalam  riset  ini,  yaitu  Pegayaman  dan Desa Dalung rata rata mendapatkan Dana Desa dari APBN yang relatif sama yaitu sebesar kurang lebih 3 Milyar pertahun. Sedangkan alokasi dana desa bersumber APBD besarannya variatif tergantung kemampuan masimg masing kabupaten.
Penggunaan  dana  desa  bagi  kegiatan  pembangunan  termasuk  untuk pengembangan  multikulturalisme  disosialisasikan/diumumkan  melalui  baliho  yang dipasang  di  tempat  strategis.  Mekanismenya  untuk  pengalokasian  sumber  dana  ini, awalnya dilakukan melalui musyawarah dusun. Pada level ini musyawarah dilakukan guna menggali  potensi  di  masing-masing  dusun  sekaligus  mengetahui  mana  yang  layak  untuk didanai melalui DD atau ADD. Setelah dari dusun, kemudian usulan dibawa ke Musyawarah
Desa.    Setelah  dimusyawarahkan  akan  dirangking  di  setiap  dusun  dan  akan  muncul, beberapa usulan.
Usulan ini digunakan untuk prioritas pembangunan yang masuk dalam dokumen RPJMDes.  Setelah  dituangkan  dalam  RPJMDes  maka  untuk  penentuan  anggaran  setiap tahun  ditentukan  dalam  musdes  RKP.  RPJMDes  adalah  siklus  enam  tahunan,  sedangkan RKP  adalah  tahunan  yang  biasanya  dilakukan  pada  bulan  Juni.  Setelah  disetujui  maka dengan  dibantu  tim  pendamping  desa  akan  membuat  RAB.  Disitulah  akan  muncul  mana saja priorotas pembangunan yang perlu didanai. Tidak semua prioritas dikerjakan selama satu tahun anggaran berjalan namun bertahap. Misalnya ada lima usulan, maka usulan lain yang bukan prioritas akan dikerjakan pada tahun berikutnya sampai habis perencanaan di RPJMDes nya. Jadi pada intinya prioritas di dalam RPJM Des harus ada di RKP karena RKP adalah pengimplementasian atau pengeksekusiannya.
Dalam  menentukan  yang  layak  atau  tidak  layak  didahulukan  maka  hal  tersebut menjadi tugas tim verfikasi. Dalam musyawarah desa menyusun RPJM Des atau RKP selalu dihadiri perbekel, BPD, LPM, karang taruna, remaja masjid, PKK, subak dan semua kadus, serta  unsur  pendidikan.  Pada  musyawarah  tersebut  sekaligus  ditentukan  tim  verifikasi. Tim verfifikasi ini berasal dari warga dengan memperhatikan keterwakilan satu orang dari setiap  dusun  yang  ada  di  desa.  Ketika  memverifikasi  tidak  ada  yang  bisa  saling mengintervensi.  Anggotanya  yetap  kecuali  kalau  ada  yang  mengudnurkan  diri.  Dengan adanya tim ini maka ada aspek karena keterwakilan karena ada anggota yang menjadi duta bagi  dusunnya,  sekaligus  merekalah  ujung  tombak  yang  menjelaskan  capaian pembangunan pada warga di masing masing dusun.
Koridor  terkait  pengembangan  kegiatan  multikuturalisme  harus  milik  desa. Misalnya sarana ibadah atau pendidikan harus milik desa ini. Kalau bukan milik desa maka tidak boleh didanai. Tempat ibadah milik desa dan tempat pendidikan bukan milik yayasan melainkan  milik  desa  seperti  dikelola  PKK  yang  hanya  meliputi    PAUD  atau  TK.  Untuk alokasi    ADD  kebanyakan  untuk  gaji  aparat,  kegiatan  PKK,  atau  insentif  kader  dalam kegiatan  pelatihan seperti pembuatan roti untuk pembiayaan pelatih dan alatnya.
Pada  cerminan  pembangunan  multikuturalisme,  prioritas  yang  muncul  dalam pembangunan  di  dua  tahun  berjalan,  tahun  2018-2019  adalah  pembuatan  jalan  menuju Pura.  Mengingat  banyak  pula  yang  beragama  Hindu  dan  tempat  peribatan  mereka  agak masuk,  maka  jalan  dipandang  perlu  untuk  diaspal  karena  kondisinya  juga  sudah  hancur dimakan jaman.  Karena Dana Desa memperbolehkan pembangunan fisik, maka prioritas ini direalisasikan. Relaisasi berupa betonisasi dengan memakan biaya 200 juta rupiah dan memperkanankan  adanya  swakelola,  keterlibatan  warga  setempat  baik  Hindu  maupun Islam  untuk  bekerja  tanpa  membedakan  dan  diupah.  Begitu  pula  dengan  kegiatan multikultralisme  lain,  pemerintah  desa  Pegayaman  juga  mendanai  pengembangan  grup samroh  untuk  pembelian  alat  musik  dari  ADD  maupun  DD.  Begitu  pula  untuk  Hindu, diuslkan pembiayaan sekaa gong. Hanya saja, disaat harmonisasi ini berjalan, terdapat pula kegiatan pengembangan yang beberapa diantaranya tidak bisa dibiayai karena hambatan pertanggungjawaban  administratif.  Seperti  pembelian  canangsari,  yang  notabene  adalah unsur pelengkap penting upacar dalam Agama Hindu.
“Negara  kurang  bisa  melihat  keragaman  kondisi  di  masing  masing  desa,  termasuk desa  adat,  terutama  kendala  mereka  pada  masalah  pertanggungjawaban penganggaran  yang  seringkali  desa  dinas  akhirnya  membantu  atas  beban  mereka karena  memang  akibat  keterbatasan  kondisi  SDM  seperti  penguasaan  IT  terutama pengerjaan excel keuangan” . (Wawancara Sekretaris Desa Pegayaman).
Negara melakukan kontrol terhadap segala bentuk pembangunan terutama dalam pengembangan multikulturalisme di level desa hanya kosmetikal. Yang ditampilan hanya penampilan  luar  bahwa  mereka  memberikan  ruang  kreatifitas  bagi  masing-masing  desa, namun  di  sisi  lain  mereka  masih  memegang  kendali  yang  sangat  kuat  terutama  melalui kontrol pelaporan administrasi keuangan dengan beragam regulasi yang tumpang tindih. Hal ini seperti dituturkan oleh seorang informan:
“Kebijakan untuk membangun desa aturanya selalu berubah ubah. Kadang masih ada meja ini dan meja itu yang selalu tidak sama dan merepotkan. Misalnya soal setiap dana  desa  wajib  kena  pajak.  Di  tahun  2015  kami  mengembalikan  pajak  sampai  25 juta  rupiah.  Karena  pemahaman  yang  diberikan  oleh  Dinas  PMD  Kabupaten  dan Kantor  Pajak  berbeda  sama  sekali.  Dari  Kantor  Pajak  dikatakan  semua  dana  kena pajak,  namun  dari  PMD,  semua  kegiatan  kami  tidak  boleh  kena  pajak  karena  yang kena  pajak  hanyalah  yang  melibatkan  transaksi  dengan  toko.  Karena  atasan  kami adalah PMD, maka kami ikuti aturan mereka. Namun saat datang auditor, kami kena peringatan akibat perbedaan persepsi tersebut dan disuruh mengembalikan pajak. Ini perlu  dituntaskan  karena  SDM  di  desa  berbeda  beda  tidak  semuanya  sama,  apalagi saat ini tuntutannya justru makin ketat dalam penguasaan teknologi seperti adanya pelaporan via sikudes ” (Wawanc ara Sekretaris Desa Pegayaman).
Pemerintah atas, dalam hal ini instansi vertikal seperti kecamatan maupun dinas dinilai  kurang  responsif  dan  akomodatif  dalam  memahami  karakteristik  permasalahan lokal  dibawahnya,  yang  pada  akhirnya  termasuk  pula  menghambat  pengembangan multikulturalisme di tingkat lokal. Misalnya pengertian dalam penanganan kondisi darurat warga saat perayaan hari agama atau  pengabaian potensi lokal di bidang kepariwisataan yang semata mata disublimkan pada kepentingan perijinan atau atas nama ketertiban.
“Suatu  ketika  kamu  menerima  kunjungan  mahasiswa  sekian  ratus  orang  untuk berwisata edukasi terkait multikulturalisme. Padahal pihak travel dan penyelenggara sudah ijin dan mematuhi aturan pada pemerintah setempat. Namun mereka akhirnya tertolak  oleh  pihak  kepolisna  sektor  (polsek)  karena  dianggap  tidak  ada  tembusan disana.  Sedangkan  kami  sebagai  desa  sifatnya  hanya  menerima.  Kalau  kami  tidak menerima  tentu  saja  salah.  Padahal  peserta  ini  adalah  mahasiswa  dan  kaum terpelajar  seperti  dosen,  dan  mereka  terteror  oleh  aparat  karena  dianggap  tidak minta  ijin.  Saya  mengatakan  pada  Camat  ini  bisa  merusak  reputasi  Bali  dan perlakuannya  sungguh  berbeda  dengan  desa  tetangga  seperti  Git  Git  yang  diterima dengan baik dan tidak ada yang mempermasalahkan. Ini yang kami bingung. Padahal Pegayaman punya potensi budaya luar biasa, terutama saat Maulid Nabi. Kami lebih terkenal  di  internet  daripada  promosi  oleh  pemerintah  daerah  setempat.  Semua elemen  kita  selalu  undang,  baik  Pak  Camat  sampai  Gubernur  namun  tidak  pernah dapat sambutan hangat dari mereka. Mereka selalu tidak hadir hanya kadang kalau jelang  pemilu  mereka  selalu  mau  hadir.  Kami  dari  sisi  ini  merasa  dianak  tirikan. Belum  ada  pengembangan  soal  pariwisata  multikulturalisme  di  Pegayaman. Kabupaten  seolah  selalu  tutup  mata  soal  ini ” (Wawancara  Sekretaris  Desa Pegayaman, Buleleng).
Berbeda  dengan  kondisi  yang  ada  di  Desa  Dalung.  Karakteristik  desa  Dalung memang multikultur, dimana dari suku, agama apa saja ada disini. Segala bentuk program diorientasikan untuk memberikan rasa keadilan karena terpulang pula dari tugas perbekel
untuk mengayomi masyarakat. Tantangan untuk menyelesaikan masalah multikulturalisme, pemerintah desa Dalung sudah jauh lebih tanggap karena karakteristik SDM  penunjang  yang  mencukupi.  Hal  ini  seperti  menangani  perselisihan  atau  sengketa antar  warga  yang  sifatnya  multikultur  sudah  bisa  diselesaikan  di  masing  masing  tingkat kepala urusan (Kaur). Begitu pula dengan perayaan keagamaan, perangkat desa berusaha terlibat di dalamnya.
Namun  yang  menjadi  menarik,  dari  hasil  wawancara  dengan  informan,  justru tantangannya  adalah  tetap  pemerintah  atasan/vertikal,  seperti  kecamatan  atau  dinas, dimana  seolah  membiarkan  pemerintah  desa  untuk  menyelesaikan  segala  bentuk perselihian atau konflik maupun perilaku multikulturalisme yang selalu dinamis terjadi di masyarakat.  Karena  Dalung  bertiplogi  Kota  maka  wilayah  ini  dijadikan  sasaran  tempat tinggal pendatang. Sebagi besar yang mendiami Dalung adalah pendatang dari Sumba atau Flobamora. Hanay saja mereka datang dan menetap di Dalung bahkan untuk bekerja tanpa skill, pendidikan memadai. Mereka mau bekerja serabutan termasuk menerima pekerjaan yang  beresiko  sehingga  desa  seringkali  kewalahan  menyelsaikan  persoalan  perselisihan (perkelahian) diantara mereka termasuk membantu usaha pengiriman sekitar 2 hingga 3 mayat dikirim ke rumah asal mereka setiap saat.
Desa Dalung juga memberikan porsi pengembangan toleransi sangat tinggi karena karajter  wilayah  yang  memiliki  tempat  tempat  pendidikan,  seperti  PAUD,  TK  dan  PT. Namun  di  sisi  lain,  wilayah  Dalung  hampir  128  hektarnya  adalah  wilayah  perumahan pendatang  dengan  beragam  etnik  dan  agama,  sehingga  aspek  pengembangan multikulturalisme  menjadi  tantangan  dan  prioritas  tersendiri  bagi  pengembangan  desa. Dalung  harus  menerjemahkan  sendiri,  bagaimana  agar  kepentingan  pengembangan pembangunan  nya  termasuk  dalam  pembangunan  multikulturalisme  bisa  terjamin.  Pada usaha  ini,  Dalung  memiliki  masterplan  pengembangan  Desa,  dimana  segala  bentuk pengembangan  kegiatan  dan  pembangunan  infrstaruktur  harus  berdasar  dan  mengacu pada  masterplan  ini.  Perumus  dari  masterplan  ini  ditetapkan  melalui  musyawarah  desa dan  penyusunnya  juga  dibuat  oleh  perbekel  desa  adat,  Harapannya  segala  bentuk pengembangan  pembangunan  di  Dalung  tidak  boleh  parsial,  meski  kepala  desanya  bisa bergantu  ganti  namun  prioritas  yang  ada  dalam  masterplan  tetap  terjaga  dan  terjamin. Sinergitas  prioritas  pembangunan  antara  regulasi  Desa  Adat  yang  menjamin  adanya multikulturalisme  di  dalamnya  maupun  UU  Desa  yang  lebih  ke  pengembangan pembangunan  menyeluruh  bisa  berjalan  beriringan.  Harapannya  adalah  agar  prinsip  Tri Hita Karana dalam pembangunan di Dalung bisa terimplementasi dengan baik (Wawancara Perbekel Desa Dalung, Badung).
Dalam upaya memanajemen pembanguan multikulturalisme ini memang tidak bisa dilepaskan  dari  beragamnya  permasalahan  yang  membelit  dari  faktor  faktor  kekuasaan yang  ada  di  sekelilingnya.  Namun  diakui  bahwa  permasalahan  justru  kerap  dari  satu kelompok  yang  sama,  dimana  seringkali  memunculkan  friksi  dan  benturan  atau  gesekan dengan  yang  lain.  Yang  terpenting  apabila  program  pembangunan  beserta  dana  desa digunakan dengan pengawasan bersama maka gesekan ini bisa dihindari.

## KESIMPULAN
Negara  melakukan  kontrol  terhadap  segala  bentuk  pembangunan  terutama  dalam pengembangan multikulturalisme di level desa hanya kosmetikal. Yang ditampilkan lebih pada pola instruktif. Di publik, mereka terkesan memberikan ruang kreatifitas bagi masing- masing  desa,  namun  di  sisi  lain  mereka  masih  memegang  kendali  yang  sangat  kuat terutama melalui kontrol pelaporan administrasi keuangan dengan beragam regulasi yang
tumpang tindih. Kebijakan untuk membangun desa aturanya selalu berubah ubah. Kadang masih ada meja ini dan meja itu yang selalu tidak sama dan merepotkan.
Pemerintah atas, dalam hal ini instansi vertikal seperti kecamatan maupun dinas dinilai  kurang  responsif  dan  akomodatif  dalam  memahami  karakteristik  permasalahan lokal  dibawahnya,  yang  pada  akhirnya  termasuk  pula  menghambat  pengembangan multikulturalisme  di  tingkat  lokal,  termasuk  pada  potensi  pengembangan  kegiatan multikulturalisme.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  ditujukan  kepada  Rektor  Universitas  Udayana  dan  Ketua LPPM  Universitas  Udayana  karena  penulisan  artikel  ini  didasarkan  dari  penggalian  data bersumber  Hibah  Unggulan  Udayana  Tahun  Anggaran  2019.  Penulis  juga  mengucapkan terimakasih kepada narasumber terkait riset ini

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Al-Makassary,  Ridwan (2007) “Multikulturalisme: Review Teoritis dan BeberapaCatatan kritis”, dalam Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Ed. Mashudi Noor Salim et. al. Jakarta: Intereksi Foundation.
Ardhana, I Ketut, dkk (2011) Masyarakat Multikultural Bali; Tinjauan Sejarah, Migrasi dan Interaksi. Pustaka Larasan & Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana. Gutomo,  Tomi  (2008)  Bermain  Main  dengan  Kematian:  Petani  Jawa  Tengah.  Kanisius Yogyakarta.
Laclau,  Ernesto  (2010)  Hegemony  and  Socialist  Strategy:  Towards  a  Radical  Democratic Politics.  Paperback.
Picard, Michel (1990) Bali : Cultural Tourism and Touristic Culture. Singapore: Archipelago Press.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya.

## Jurnal
Ahimsa-Putra,  Heddy  Shri  (2007)  Paradigma,  Epistemologi,  dan  Etnografi  dalam.
Antropologi. Makalah disampaikan dalam seminar di UNAIR Surabaya. Callahan, Ewa (2005) Interface design and culture. https://doi.org/10.1002/aris.1440390114.
Goodenough,  Ward.  H.  (1967)  Right  and  Wrong  in  Human  Evolution. https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.1967.tb01096.x
Gottowik,  Volker  (2010)  Transnational,  Translocal,  Transcultural:  Some  Remarks  on  the Relations  between  Hindu-Balinese  and  Ethnic  Chinese  in  Bali.  Source:  Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 25, No. 2 (October 2010), pp. 178- 212.  Published  by:  ISEAS  -  Yusof  Ishak  Institute.  Stable  URL: https://www.jstor.org/stable/41057096. Accessed: 04-02-2019 09:58 UTC.
Kwon,  Ronald  (2018)  Multiculturalism  in  the  Age  of  Immigration:  Diversity,  Cultural Rights, and Potential Conflict. https://escholarship.org/uc/item/1c2775j.
Pageh,  I  Made.  Dkk.  2014.  Analisis  Faktor  Integratif  Nyama  Bali-Nyama  Selam.  DOI:
10.23887/jish-undiksha.v2i2.2178.
Parker,  Lyn  (2017)  Intersections  of  Gender/Sex,  Multiculturalism  and  Religion:  Young Muslim Minority Women in Contemporary Bali. Asian Studies Review, 41:3,  441- 458, DOI: 10.1080/10357823.2017.1332004.
Selenica.  Ervjola  (2018)  Education  for  whom?  Engineering  multiculturalism  and  liberal peace  in  post-conflict  Kosovo,  Southeast  European  and  Black  Sea  Studies,  DOI: 10.1080/14683857.2018.1474583 Southeast Asian Studies, 48 (1), February 2017. Tamatea, Laurence (2006) Gandhian education in Bali: globalisations and cultural diversity in  a  time  of  fundamentalisms.  ISSN  0305-7925  (print)/ISSN  1469-3623.    British Association for International and Comparative Education, DOI: 10.1080/03057920600741248.

## Surat Kabar
Bali  Express  2  Mei  2018  diakses  pada  https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/ 05/02/69890/soal-rastra pegayaman-disalahkan-dinsos-perbekel-ngotot-tak-salah, pada 22 September 2019.