Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  2 TAHUN 2011 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI MARUNDA
Ade Sumardi Universitas Hang Tuah Surabaya Ade_sumardi@gmail.com
Abstract
The development and advancement of science and technology policy to build special economic zone is apt to be realized. In order to realize a very important need common spatial planning, so that land use can be optimized according to the needs. In the  process  of  development  of  special  economic  zones  will  have  an  impact  of environment itself.
This study is purposed to describe and analyze the factors that supporting and constraints  in  the  implementation  of  Government  Regulation  No.  2  of  2011  about implementation of special economic zones in Marunda jakarta, while the methods used in this study indicate that the development of special economic zones have an impact on peoples in the region, which led to the loss of homes and livelihoods.
This  research,  treatment  of  those  affected  by  the  development  of  special economic  zones  with  the  alternative  involving  the  community  as  labor  at  the  site  of special economic zones adapted to the education and skills needed. Another alternative to  the  people  who  still  pursue  the  profession  as  a  fisherman  accommodated  by preparing FADs as a fishing location that does not interfere of the harbor traffic.
Keywords : Implementation, Policy, Content, Context, Relocation And Marunda
I. Pendahuluan
Ditinjau  dari  aspek  Geopolitik,  Geoekonomi  dan  Geografi,    Indonesia mempunyai  posisi  sangat  strategis  karena  terletak  diantara  dua  benua  dan  dua samodera.  Empat  jalur  lalu  lintas  laut  strategis  / choke  point ada  di  Indonesia  dari sembilan lokasi di dunia. Empat jalur lalu lintas laut / choke point ( Selat Malaka, Selat Sunda,    Selat  Lombok  dan  Selat  Sulawesi  )  merupakan  lalu  lintas  pelayaran international sebagai Sea Lanes of Communication (SLOC) maupun sebagai Sea Lanes of Trade (SLOT). Guna  mengantisipasi  perkembangan  perekonomian  global  dan  memperlancar kegiatan  perekonomian  nasional,  diperlukan  membangun  kawasan  yang  dijadikan sentral    perekonomian  untuk  mempermudah  administrasi  maupun  keluar  masuknya barang dan jasa serta sarana prasarana pendukung lainnya. Sebagai perwujudan dalam mengakomodasi  kepentingan  perekonomian  nasional  tersebut,  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  dengan  membuat  kawasan  khusus  untuk  kepentingan perekonomian.  Hal  tersebut  tertuang  dalam    Peraturan  Pemerintah    Nomor  2  Tahun
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan diharapkan dapat mengakomodir  masing-masing  daerah  sesuai  dengan  yang  dipersyaratkan,  dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai  tindak  lanjut  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2011 tersebut,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Tahun  2030  pada  pasal  98  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  pengembangan pelabuhan di Kawasan Ekonomi Strategis  Marunda diarahkan untuk menjadi Kawasan Pelabuhan berwawasan  lingkungan.  Dilingkungan  kawasan  Marunda  telah beroperasi Kawasan  Berikat  Nusantara  (KBN),  merupakan  zona  industri  yang  sangat  relevan dengan dibangunnya  kawasan  ekonomi  khusus (KEK) di Marunda.
Dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan  Pemerintah Nomor  2   Tahun 2011, diperlukan penyusunan rencana umum tata ruang (RUTR) (PP 26 ; 2006), guna memadukan tata guna tanah dan tata guna sumber daya alam lainnya. sehingga dapat dihindari  adanya  duplikasi  terhadap  penggunaan  lahan  dan  disesuaikan  dengan peruntukannya.
Adapun  untuk  mengakomodasi  kepentingan  kegiatan  perekonomian  yang berskala  international  tersebut,  dibutuhkan  lahan  seluas  3.680,34  Ha  sesuai  Surat Keputusan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  nomor  1412  tahun  2011  tanggal  30 September 2011 tentang  lokasi rencana kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda. Dari kebutuhan  lahan  tersebut  terdiri  dari  ±  1.180,92  Ha  daratan  dan  ±  2.499,42  Ha reklamasi,  hal  tersebut  dilakukan  untuk  mempermudah  pergerakan  barang  dan  jasa dibutuhkan dermaga dan sarana prasarananya, sehingga diperlukan reklamasi pantai. Pemerintah Daerah  Provinsi DKI Jakarta  dituntut untuk  merelokasi  penduduk yang  terkena  proyek  pembangunan  KEK  dan  menempatkan  penduduk  didaerah  yang dapat  memberikan  peluang  untuk  melanjutkan  profesi  nya,  serta  tidak  menutup kemungkinan sumber daya manusia yang ada dapat diberdayakan sebagai tenaga kerja di  KEK.  Untuk  dapat  melaksanakan  pembangunan  dengan  memperhatikan  dinamika yang  berkembang,  penanganan  kawasan  dan  nasib  para  pemilik  lahan,  perlu  adanya peningkatan dan pemberdayaan  sumber daya manusia serta perlu adanya pembinaan dalam  rangka    transformasi  lapangan  pekerjaan  dari  nelayan,  buruh  tani  maupun pedagang menjadi tenaga perindustrian.
Dalam penelitian ini perhatian hanya difokuskan pada kondisi penduduk yang terpinggirkan/termarginalkan  dari  lapangan  pekerjaannya,  sebagai  dampak implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)  Bagaimana    implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus di Kelurahan Marunda ? (2) Faktor apa saja yang  menjadi  pendukung  dan  kendala  dalam  implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus di Kelurahan Marunda ? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  di  Kelurahan  Marunda.  (b)  Untuk  mendiskripsikan dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  kendala  dalam
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus di Kelurahan Marunda.

## II. Landasan Teori
Menurut  Randy  R.  Wrihatnolo  dan  Riant  Nugroho  D  (2006)  bahwa pembangunan  kawasan  adalah  pembangunan  yang  dilakukan  untuk  suatu  sektor tertentu    di  suatu  daerah  atau  lebih  dengan  sasaran  masyarakat  yang  berdomisili  di satu  daerah    atau  lebih.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  untuk  pembangunan suatu  kawasan  akan  mengakibatkan  adanya  penggusuran  terhadap  masyarakat  yang berdomisili di daerah yang menjadi obyek pembangunan kawasan tersebut.
Menurut  J.  Widodo  (2007)  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan.Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk  memecahkan  masalah  publik  yang  tumbuh  kembang  di  masyarakat.Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi dan intensitasnya. Oleh karena  itu tidak semua masalah  publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik.
Menurut  Lilik  (2012)  menyatakan  bahwa  pada  umumnya  tugas  implementasi adalah  mengkaitkan  realisasi  tujuan  kebijakan  publik  dengan  hasil  kegiatan pemerintah.Tugas  implementasi  meliputi  kreasi  tentang  sistim  pengiriman  kebijakan, didesain  secara  khusus  dan  diupayakan  dengan  harapan  mencapai  tujuan  khusus tersebut.
Menurut Van Meter dan Van Horn (Agus Subianto 2013)   menjelaskan bahwa : Implementasi  kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  swasta  yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan.  Hal  ini  dijelaskan  pula  bahwa  sifat-sifat  kebijaksanaan  yang  akan dilakukan mempengaruhi proses implementasi.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  diharapkan  tercapainya  tujuan  dan sasaran sesuai program yang telah direncanakan. Dari kegiatan tersebut perlu adanya evaluasi  mengenai  hasil  dari  kegiatan  implementasi,  agar  diketahui  hasil  kinerja  dan dampak yang diakibatkan dari aktifitas kegiatan implementasi  dari kebijakan tersebut. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa aktifitas dalam implementasi akan mempengaruhi hasil akhir  kebijakan. Dalam mewujudkan hasil akhir sesuai dengan  tujuan dan sasaran yang diharapkan, diperlukan rancang bangun kebijakan ( the policy design stage ) sejak awal  serta  telah  dipikirkan  berbagai  kendala  yang  akan  terjadi  saat  proses implementasi.
Menurut  Grindle  (Loc.Cit)  menjelaskan  bahwa  Implementasi  kebijakan sesungguhnya  bukanlah  menyangkut  mekanisme  penjabatan-penjabatan  publik kedalam  prosedur-prosedur  rutin  lewat  saluran  birokrasi  melainkan  menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Maka tidak  salah  aspek  penting  dalam  keseluruhan  proses  kebijaksanaan  adalah implementasi kebijakan. Disebutkan pula bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan  lingkungan  implementasi.    Variabel  kebijakan mencakup :
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target group.
3. Sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Siapa pelaksana program.
6. Dukungan sumber daya yang memadai. Sedangkan yang dimaksud dengan variable lingkungan mencakup :
1. Seberapa  besar  kekuasaan,kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para aktor yang terlibat.
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Dalam penelitian ini model yang akan digunakan adalah model Grindle dengan alasan sebagai berikut :
a. Pelaksana  kegiatan  implementasi  melibatkan  beberapa  pemangku kepentingan  ( stakeholders )  ditunjukan  kepada  prestasi  kerja  ( performance ) yang dipengaruhi isi kebijakan dan konteks kebijakan.
b. Dalam penelitian ini fokus penelitian tertuju kepada masyarakat yang tergusur sebagai dampak implementasi Peraturan Pemerintah   Nomor 2 Tahun 2011 di Kelurahan  Marunda,  yang  menekankan  pada  unsur-unsur  pokok  dalam organisasi  terutama  sumber  daya,  peran  implementor  dan  hasil/ outcomes yang menjadi acuan keberhasilan implementasi kebijakan.
Kebijakan pembangunan KEK, merupakan program pemerintah provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  dalam  berupaya  memajukan  perekonomian  daerahnya.  KEK adalah  suatu  kawasan  yang  direncanakan  khusus  bagi  pengembangan  investasi  yang dilengkapi  dengan  infrastruktur  dan  sarana  penunjang  serta  fasilitas  administrasi sebagai  kemudahan-kemudahan  dalam  melaksanakan  investasi,  proses  produksi maupun eksport dan import.
Dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, yaitu menentukan kawasan Marunda sangat sesuai dengan kriteria yang seperti dipersyaratkan apabila dijadikan KEK, karena disamping posisinya merupakan perlintasan  pelayaran  international  dan  infrastruktur  dari  dan/atau  menuju  kawasan Marunda sangat mendukung.
Salah satu persyaratan KEK yaitu adanya embrio kawasan industri dan tenaga kerja  siap  pakai,  sehingga  kawasan  Marunda  menjadi  pilihan  untuk  dijadikan  Proyek pembangunan  KEK.Dan  dikarenakan  kawasan  tersebut  harus  bebas  dari  penduduk, maka  diperlukan  kebijakan  yang  dapat  memberi  solusi  terhadap  masyarakat  yang terdampak pembangunan KEK tersebut.Atas permasalahan tersebut maka perlu dikaji secara  cermat  dan  pertimbangan  pengambilan  keputusan  setiap  kegiatan  secara hierarki, sejak tahap persiapan proyek, program, rencana dan kebijakan.
Dengan  demikian  dalam  implementasinya  diperlukan  adanya  komunikasi dengan  masyarakat  Marunda  (tergusur)  sebagai  obyek  pembangunan  KEK,  sehingga diperoleh  adanya  kesepahaman  dalam  meningkatkan  fasilitas  perekonomian  nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  pengembangan  teori  implementasi  kebijakan  pembangunan  KEK di  Kelurahan  Marunda  dihadapkan  dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  terhadap pembangunan kawasan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya  bagi  provinsi  DKI  Jakarta,  maka  kerangka  konseptual  disusun  sebagai berikut;
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017

## Gambar 1. Implementasi Kebijakan Sumber; Samodra Wibawa (1994)
III. Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  penelitian naturalistik  dengan  mengumpulkan  data  dengan  melihat  langsung  gejala/fenomena yang terjadi saat peneliti melakukan pengamatan langsung pada kondisi yang alamiah. Sedangkan  jenis  penelitian  bersifat  deskriptif  yaitu  menggambarkan  dan menginterprestasikan obyek sesuai dengan apa adanya (Sugiyono 2009 ; 8 ), data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta dengan menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Dari uraian diatas bahwa maksud  dan  tujuan  penelitian  yang  telah  disebutkan,  maka  penelitian  ini  berusaha memperoleh gambaran  secara riil di lapangan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus (KEK),  dari  aspek  kondisi  sosial  terhadap  masyarakat  yang  tergusur  karena  adanya perluasan lahan dengan reklamasi pantai maupun dengan merelokasi penduduk. Fokus  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut :  (1)  Sejauh mana kepentingan  dan  jenis  manfaat  serta  perubahan  dari  kebijakan  dengan  terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK) di Kelurahan Marunda ? (2) Mengidentifikasi proses terhadap  pelaksanaan  program  kebijakan  kepada  masyarakat  di  Kelurahan  Marunda. (3)  Mengidentifikasi  dan  menganalisis  faktor  pendukung  dan  kendala  dalam implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor    2  Tahun  2011  tentang  penyelenggaraan kawasan  ekonomi  khusus  (KEK)  di  Kelurahan  Marunda. Dan sebagai  lokus  penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Pemprov DKI Jakarta.
Tujuan yang Ingin dicapai Program yang dijalankan seperti direncanakan Mengukur keberhasilan Tujuan kebijakan
Melaksanakan kegiatan dipengaruhi : (a) Isi Kebijakan (1)Kepentingan yang dipengaruhi (2) Tipe manfaat (3) Derajat perubahanyang diharapkan (4) Letak pengambilan keputusan (5)Pelaksanaan program (6) Sumber daya yang dilibatkan (b)  Konteks kebijakan (1)Kekuasaan, kepentingan dan strategi (2) Karakteristik lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap
Tujuan kebijakan Hasil a Dampak pd  masy, individu dan pok b Perubahan dan pe nerimaan oleh masy
Program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
Informan pada penelitian ini adalah : BUMD Biro Perekonomian, Wakil kepala Dinas  Tata  Ruang,  Kasi  Pembangunan  dan  Lingkungan  hidup  Kecamatan  Cilincing Jakarta Utara., Kepala  Kelurahan Marunda, LSM wilayah  Kec Cilincing, Masyarakat di kawasan Marunda.
Dalam pengumpulan data menurut Patton  2004 dalam Emzir  (2014) terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif yaitu  :
a. Pengamatan / observations. Observasi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  observasi  sederhana  dan observasi  sistematis.  Pada  observasi  sederhana  ( simple  observation )  peneliti melakukan pengamatan dengan apa adanya gejala-gejala dan kejadian-kejadian dalam  kondisi  alami.  Sedangkan  obsevasi  sistematis  ( systematic  observation ) adalah  pengamatan  ilmiah  yang    terkontrol.  Dalam  pelaksanaan  observasi ditentukan  oleh  situasi  dan  kondisi  pada  obyek  penelitian,  sehingga penggunaan  alat  perekam,  foto-foto  maupun  alat  perekam  sangat  membantu dalam pengumpulan data.
b. Wawancara / interviews. Dalam  pelaksanaan  wawancara  sebaiknya  disiapkan  materi  pertanyaan sesuai  dengan  tujuan  tertentu,  guna  menghindari  percakapan  yang  tidak sistematis  atau  tidak  arah  percakapan  yang  dimaksud  oleh  peneliti  dalam melengkapi data-data yang dikehendaki.
c. Dokumen Untuk  melengkapi  dalam  menganalisa  hasil  penelitian  diperlukan  data- data  tertulis  yang  berupa  dokumen-dokumen,  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  yaitu  berupa  buku-buku,  ketentuan-ketentuan/peraturan  atau keputusan, referensi,  buku-buku, artikel,  media cetak  dan  elektronik  ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Creswell dalam Emzir (2014) bahwa melalui proses pengumpulan dan analisis data, peneliti perlu menjamin bahwa temuan dan interprestasi akurat.  Menurut model  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2009)  bahwa  analisis  data  dalam penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :
a. Reduksi Data Reduksi  data  merujuk  pada  proses  pemilihan,  pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah“ yang terjadi dalam catatan– catatan lapangan tertulis.
b. Model Data ( Data Display ) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart dan  sejenisnya. Dalam  hal  ini  Miles  and  Huberman  (  1984  )  “Yang  paling  sering  digunakan untuk  menyajikan  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  teks  yang  bersifat naratif.”
c. Conclusion Drawing ( verification ) Langkah  ketiga  dalam  analisisdata  kualitatif  menurut  Miles`and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
ditemukan  bukti–bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap pengumpulandata berikutnya.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Kelurahan  Marunda  merupakan  hasil  penggabungan  sebagian  wilayah  Jawa Barat  ke  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  DKI Jakarta  Nomor  1251  Tahun  1996  tentang  Pemecahan,  Penetapan  Batas,  Perubahan Nama  Kelurahan  yang Kembar,  Penetapan  Luas  Wilayah  Kelurahan-Kelurahan  di  DKI Jakarta. Luas wilayah Kelurahan Marunda 791,69 Ha. Dari luas wilayah tersebut 50 % merupakan  pemukiman  penduduk,  sedangkan  50  %  lainnya  berupa  empang, industry/pergudangan, dan garasi truk trailer.
Dengan  adanya  proyek  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus,  akan mengakibatkan  adanya  penggusuran/relokasi  penduduk,  hal  tersebut  perlu  menjadi pertimbangann  bagi stakeholder untuk  mengkaji  dan  merencanakan  program  sebagai tindak  lanjut  terhadap  masa  depan  penduduk  tersebut.  Sumber  daya  manusia  usia produktif dapat dikembangkan dengan menambah ilmu pengetahuan ( knowledge ) dan ketrampilan ( skill ), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja diKEK.
Tabel.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan dan Pekerjaan Pendidikan/Pekerjaan Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki  Perempuan Jumlah Penduduk 13.064 12.160 25.224 Jumlah KK 4.890 2.114 7.004 Pendidikan a. Tidak Sekolah b. Tidak Tamat SD c. Tamat SD
d. Tamat SLP
e. Tamat SLA f. Tamat Akademi / PT 2.262 795 2.390 2.092 3.840 593 2.117 735 2.917 2.119 2.589 504 4.379 1.530 5.307 4.211 6.429 1.097 Pekerjaan a. Tani b. Swasta/pemerintah/TNI c. Pedagang d. Nelayan e. Buruh tani f. Pensiunan g. Pertukangan h. Pengangguran i. Fakir miskin j. Lain-lain 1.537 5.176 1.018 668 513 502 259 323 1.951 2.089 4.330 1.371 0 149 131 0 119 2.187 3.626 9.506 2.389 668 662 633 259 442 4.138 Putus Sekolah  (Drop out) a. SD b. SMP - - - - - - - - -
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
c. SMA d. Akademi / Perguruan Tinggi - - - - - - Sumber: Data Laporan Bulanan Nopember 2014 Kelurahan Marunda
Dari  tabel  1  dari  jumlah  penduduk  yang  tidak  mengikuti  pendidikan  formal cukup  banyak,  sehingga  kemampuan  terhadap  ilmu  pengetahuan  ( knowledge )  yang sangat  minim  dan  tidak  dapat  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  secara  nasional maupun  international.  Berdampak  pada  kurangnya  ketrampilan  ( skill )  secara individu,sehingga sebagian besar penduduk tersebut bekerja apa adanya yang penting bisa makan hari itu.
Wilayah  kelurahan  Marunda  berada  di  tepi  pantai  /  pesisir  utara  pulau  Jawa, memiliki arti strategis karena merupakan pertemuan/peralihan antara ekosistem darat dan laut serta mempunyai potensi sumber daya alam.Hal ini dimanfaatkan masyarakat nelayan untuk berbudi daya kerang hijau, pemasangan bagan-bagan untuk menangkap ikan.Sedangkan  di  pantai  dimanfaatkan  masyarakat  sebagai  tambak  untuk  budidaya ikan bandeng.
Guna meningkatkan ketrampilan warga khususnya kaum wanita, dilaksanakan beberapa  kegiatan  yang  dikelola  secara  kelompok  / home  industry .  Disamping pemberdayaan  sumber  daya  alam  tersebut,  bahwa  di  lokasi  obyek  KEK  terdapat peninggalan  bersejarah  merupakan  tujuan  wisata  daerah  Jakarta  Utara  dan  pantai publik sebagai wisata masyarakat Marunda dan sekitarnya ( Masjid Al Alam dan Rumah Si  Pitung)  serta  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Pelayaran  (STIP)  yang  tidak  boleh digusur/dipindahkan ketempat lain.
Untuk  melegalkan  kawasan  Marunda  sebagai  Kawasan  Ekonomi  Khusus  dan sebagai  dasar stakeholder dalam  melaksanakan  kegiatan  di  Marunda,  Gubernur Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1412 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Marunda seluas ± 3.680,34 Ha di Kelurahan  Cilincing  dan  Kelurahan  Marunda  Kecamatan  Cilincing  Kota  Administrasi Jakarta Utara.
Secara umum bahwa masyarakat Marunda telah tahu dan memahami bahwa di wilayah  yang  mereka  tempati  nantinya  akan  dilaksanakan  pembangunan  kawasan ekonomi  khusus,  dan  masyarakat  akan  mengalami  dampak  dari  adanya  proyek tersebut.  Demikian  juga  sebaliknya  bahwa  Pemprov  pun  tetap  akan mempertimbangkan  keberadaan  masyarakat  yang  terdampak  program  KEK  tersebut. Karena  dengan  adanya  kawasan  ekonomi  khusus  secara  langsung  akan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan  merekrut  tenaga  kerja  yang  ada  di wilayah Marunda.
Implementasi  model  Grindle  untuk  mengetahui  kinerja  dari  implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  penyelenggaraan  kawasan ekonomi khusus di Marunda Provinsi Jakarta Utara adalah sebagai berikut :
1. Tujuan  yang  dicapai,  bahwa  implementasi  kebijakan  tentang  pembangunan kawasan ekonomi khusus di Marunda, dapat di tinjau sejauh mana pelaksanaan program  oleh  institusi  satuan  kerja  dibawahnya  secara  heirarki  dalam menindak lanjuti dari kebijakan  institusi diatasnya.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
2. Tujuan  Kebijakan,  bahwa  untuk  mewujudkan  kawasan  ekonomi  khusus merupakan  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  mengantisipasi perkembangan perekonomian global yang saat ini mengalami kemajuan sangat pesat. Posisi dan kondisi pantai Marunda sangat tepat untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus, karena lokasi tersebut dekat dengan perairan dan lalu lintas perdagangan  internasional  lewat  di  dan  atau  laut  serta  dalam  pelaksanaan pembebasan  lahan  tidak  banyak  penduduk  yang  tergusur  sebagai  dampak pembangunan kawasan ekonomi khusus.
3. Program  aksi  dan  desain  proyek  dan  pendanaan.  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  membangun  kawasan  perekonomian  yang  dapat  berfungsi menopang kegiatan perekonomian berskala internasional. Sumber dana berasal dari satu konsursium badan swasta yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu badan usaha milik daerah (BUMD.
4. Desain  pengiriman  program,  bahwa  desain  perencanaan  pembangunan kawasan ekonomi khusus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengendalikan  wilayahnya  dengan  menyusun  rencana  umum  tata  ruang (RUTR) sesuai dengan peruntukannya.
5. Dalam pelaksanaan implementasi dipengaruhi oleh :
a. Variabel kebijakan meliputi : 1) Wilayah tersebut terkena reklamasi pantai dan tidak meninggalkan sisa sama  sekali  bagi  para  nelayan  untuk  beraktifitas  di  laut  dan  mereka merasa  dirugikan,  walaupun  dijanjikan  akan  diakomodasikan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  membuat  terumbu  karang ataupun  kanal  lateral.  Dari  hasil  reklamasi  tersebut  dijadikan  area perdagangan ( business ) dan perkantoran untukmendukung operasionalnya pelabuhan tersebut. 2) Jenis  manfaat  yang  akan  diterima  oleh  masyarakat  Marunda  adalah adanya  tempat  penampungan  jika  relokasi  penduduk  di  rumah  susun serta dijanjikan sebagai tenaga kerja di kawasan tersebut. Hal tersebut akan  terjadi  konflik  kepentingan  dikarenakan  :  (a)  jika  masyarakat masih  menekuni  profesinya  sebagai  nelayan,  apakah  memungkinkan untuk tinggal di rumah susun. Dan apakah memungkinkan para nelayan diijinkan untuk melakukan kegiatan apabila kawasan tersebut menjadi pelabuhan internasional. (b) Masyarakat Marunda masih banyak tidak mengalami  pendidikan  formal,  jika  sumber  daya  manusia  tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus, maka  diperlukan  pelatihan  dan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia tersebut sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. 3) Derajat  perubahan.  Diharapkan  dengan  terwujudnya  pembangunan kawasan  ekonomi  khusus  dapat  dijadikan  peluang  bagi  masyarakat Marunda  untuk  dapat  merubah  profesi  dari  nelayan  menjadi  tenaga industri.
4) Letak  pengambilan  keputusan.  Dalam  pelaksanaan  program pembangunan  KEK  di  Marunda,  melibatkan  beberapa stakeholder dalam  hal  ini  Gubernur  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Letak
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
pengambilan keputusan terhadap program ini adalah Walikota Jakarta utara, Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Marunda, Badan Pertanahan agraria. 5) Pelaksana  program  /  implementor.  Sesuai  dengan  kebijakan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta    relokasi  dilaksanakan  dengan menempatkan penduduk tersebut secara sisipan di rumah susun. Salah satu  sisi  permasalahan  adalah  masyarakat  yang  telah  lama  tinggal dikawasan  tersebut,  dan  sementara  rencana  relokasi  masyarakat  di rumah  susun  akan  terjadi  kecemburuan  sosial  terhadap  masyarakat yang  telah  menempati  rumah  susun  terlebih  dahulu.  Hal  tersebut merupakan  tugas  dan  kewajiban  implementor  untuk  menangani  hal tersebut guna menghindari adanya konflik. 6) Dukungan    sumber  daya.  Dalam  perencanaan  proyek  pembangunan kawasan  ekonomi  khusus  memerlukan  sarana  prasarana  fasilitas  dan finansial cukup besar, oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat konsursium menunjuk salah satu PT swasta / BUMD sebagai pengusul  dan  sekaligus  penyandang  dana  terlaksananya  program pembangunan kawasan ekonomi khusus tersebut. b. Variabel lingkungan adalah sebagai berikut : 1) Seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  yang  dimiliki aktor.  Kemampuan  para  aktor  terkait  dalam  mengimplementasikan kebijakan    harus  didukung  dengan  pengetahuan  yang  memadai terhadap  dampak  yang  akan  ditimbulkan  atas  proyek  pembangunan kawasan ekonomi khusus. Masyarakat Marunda yang telah menantikan adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus di wilayahnya menjadi kurang percaya diri terhadap implementor yang terlibat dalam proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus. Political  will daerah  tidak  konsisten  terutama  untuk  implementasi kebijakan,  berakibat  kepada  pelaksana  kebijakan  yang  mempunyai persepsi/menafsirkan  kebijakan  yang  berbeda  dalam  menjalankan tugasnya  dengan  baik.  Disamping  menyebabkan  ketidak  effektifan dalam implementasi kebijakan, tidak menutup kemungkinan formulasi kebijakan tersebut tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan- tujuan kebijaksanaan tersebut. 2) Karakteristik  institusi  dan  rejim  yang  sedang  berkuasa.  Pemerintah daerah  mempunyai  kesempatan  luas  untuk  memberdayakan masyarakat  dan  sumber  daya  alam  lainnya  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakatnya. Dengan kondisi masyarakat Marunda yang masih perlu adanya  peningkatan  ilmu  pengetahuan  dan  ketrampilan,  dijadikan peluang  dengan  membangun  kawasan  sehingga  menjadi  tujuan masyarakat  dalam  mencari  pekerjaan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Sehingga karakteristik dan rezim yang berkuasa seharusnya dengan  cepat  berani  mengambil  keputusan  dalam  melaksanakan kebijakan  yang  tidak  dapat  ditunda-tunda  lagi,  hal  tersebut  jika dihadapkan dengan perkembangan perekonomian global.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
3) Tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas    kelompok  sasaran.  Penataan kawasan  teluk  Jakarta  di  koordinir  oleh  Kemenko  Perekonomian, dimana  sampai  saat  ini  belum adanya  titik  terang  tentang  tata  ruang mengenai  penataan  teluk  Jakarta  tersebut.  Sudah  semestinya  bahwa birokrasi  patuh  dan  tanggap  terhadap  kebijakan  insitusi  diatasnya terhadap  kebutuhan  mereka  dalam  program  pembangunan  secara terkoordinir serta menjadi sasaran kebijakan agar memberi pelayanan yang tepat. Masyarakat nelayan di Marunda adalah masyarakat nelayan tradisionil  dalam  arti  bahwa  nelayan  tersebut  dalam  mencari  ikan tidak  melaut  jauh  dari  pantai,  tetapi  memanfaatkan  perairan  pantai tersebut  untuk  budidaya  kerang  hijau,  membuat  alat  tangkap  ikan (bagan)  dan  rumpon  sebagai  sarana  untuk  memancing  ikan.  Dengan adanya penataan kawasan pantai di teluk Jakarta, secara  umum para nelayan  setuju  dan  meminta  agar  tetap  diberikan  ruang  kepada  para nelayan  tersebut  bisa  mencari  ikan  di  kawasan  pantai  Marunda. Kelurahan  Marunda  selaku  implementor  yang  langsung  menghadapi sasaran  tujuan,  dengan  kepatuhannya  telah  melaksanakan  sosialisasi dan  pencegahan  terhadap  intervensi  dari  pihak-pihak  luar  terhadap masyarakat Marunda dengan tujuan untuk menghambat program yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun kawasan  ekonomi  khusus.Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  Grindle yang  menyatakan  bahwa  rezim  politik  dan  institusi  penguasa  sangat berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan  yang  telah dicanangkan. Hasil/ Outcomes dari  proses  implementasi  kebijakan  sejauh  mana  memberi dampak terhadap masyarakat diwilayah obyek implementasi kebijakan dan bagaimana perubahan serta penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.
Dari teori Grindle menyatakan bahwa hasil/ outcomes dari proses implementasi kebijakan  menjadi  indikator  adanya  koordinasi  dan  kepatuhan  yang  baik  dari  para implementor  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Dari  uraian  variable- variabel  diatas  bahwa  dampak  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  pembangunan kawasan  ekonomi  khusus  adalah  tejadi  penggusuran  terhadap  tempat  tinggal masyarakat,  akan  tetapi  hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan  cara  disisipkan  dan dipindahkan  secara    bertahap  kerumah  susun.  Secara  umum  masyarakat  Marunda menerima  terhadap  rencana  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  di Marunda.Hal tersebut  bahkan  memberi  peluang  kepada  masyarakat  yang  tergusur  dapat  dijadikan sebagai  tenaga  kerja  di  kawasan  tersebut  dan  secara  langsung  meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Marunda.Disamping itu pula dengan adanya kawasan ekonomi khusus Marunda memberi dampak ganda terhadap lingkungan. Dengan  penerimaan  masyarakat  Marunda  sebagai  sasaran  tujuan pembangunan, maka dalam mengimplementasikan kebijakan sebetulnya tidak menjadi masalah,  karena  dalam  proses  pembebasan  tanah  dan  penataan  ruang  sesuai peruntukan  kawasan  ekonomi  khusus  tidak  mengalami  hambatan.  Dalam  arti  bahwa pembangunan kawasan ekonomi khusus di Marunda akan terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan adanya kawasan  ekonomi khusus dan didukung oleh adanya kawasan industri kawasan berikat nusantara (KBN) serta infrastruktur yang sangat menunjang
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
keberadaan  kawasan  ekonomi  khusus    Marunda  tersebut  memberi  dampak  politik sangat besar.
Dari  hasil  proses  implementasi  kebijakan  perlu  adanya  evaluasi  keberhasilan apakah sudah sesuai dengan sasaran dan  tujuan yang diharapkan. Evaluasi kebijakan publik  merupakan  suatu proses  untuk  menilai    seberapa  jauh  suatu  kebijakan  publik dapat  membuahkan  hasil,  yaitu  dengan    membandingkan  antara  hasil  yang  diperoleh dengan  tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan ( Joko W, 2006).  Dari uraian diatas peneliti dapat menjelaskan  tentang evaluasi dari implementasi kebijakan terkait  dengan  rencana  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  di  Marunda  adalah dari  hasil  survey  dan  analisa  implementasi  kebijakan  yang  telah  dicanangkan  oleh Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta, masyarakat Marunda sangat antusias dan mengharap terwujudnya  kawasan  ekonomi  khusus  di  Marunda.  Dukungan  publik  sangat  kuat terkait  dengan  perkembangan  perekonomian  global  sekaligus  sebagai  penyangga kegiatan/aktifitas  di  pelabuhan  Tanjung  Priok.  Ditetapkannya  Marunda  sebagai kawasan ekonomi khusus secara geografi dan demografi sangat tepat dan mendukung keberadaan kawasan  ekonomi mendukung kawasan perindustrian (KBN) yang sudah beroperasi.  Sesuai  dengan  tujuan  dibangunnya  kawasan  ekonomi  khusus  adalah sebagai sarana prasarana  penunjang perekonomian wilayah Pemprov DKI Jakarta. Peneliti menyadari bahwa pembangunan kawasan ekonomi khusus di Marunda masih  dalam  proses  persiapan  untuk  pelaksanaan.  Jika  dipelajari  dari  formulasi kebijakan  yang  disusun  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  dengan  proposal  yang dilengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 dengan tujuan kebijakan membangun kawasan ekonomi khusus di  Marunda  sangat  tepat.  Tindakan  awal  implementasi  kebijakan  tersebut  dengan mengumpulkan data dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Marunda untuk mendapatkan  masukan-masukan  di  lapangan  sebagai  bahan  pertimbangan  lebih lanjut.Kondisi  masyarakat  yang  masih  tergolong  masyarakat  tradisionil,  dapat diberdayakan disesuaikan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.
Dengan  perubahan  kebijakan  Pemerintah  Pusat  merencanakan  pembangunan tanggul  raksasa  dan  menata  kawasan  teluk  Jakarta  berdampak  terhadap  penyusunan tata  ruang wilayah di Marunda, tidak  terkecuali  program  relokasi dan  pemberdayaan masyarakat  Marunda  yang  tempat  tinggal  maupun  lahan  dalam  mencari nafkah.Samapai  saat  ini  Pemerintah  Pusat  belum  menerbitkan  rencana  tata  ruang wilayah  kawasan  teluk  Jakarta,  sehingga  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat terhadap  program-program  daerah  yang  berada  di  kawasan  teluk  Jakarta.Sehingga evaluasi  terhadap  implementasi  kebijakan  terhadap  pembangunan  kawasan  ekonomi khusus  perlu  dilakukan  secara  bertahap  disesuaikan  dengan  kemajuan  perencanaan Pemerintah  Pusat.Dalam  arti  jika  Pemerintah  Pusat  lambat  dalam  mengambil keputusantentang  penataan  ruang  kawasan  di  teluk  Jakarta,  berdampak  Daerah ProvinsiDKI  Jakarta  mengalami  ketertinggalan  dalam  mengantisipasi  kemajuan perekonomian global.
V. Kesimpulan dan Saran
Bahwa kebijakan tentang pembangunan kawasan ekonomi khusus di Marunda masih dalam proses  perencanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, sehingga belum
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
dapat  diimplementasikan  di  lapangan  karena  adanya  kebijakan  Pemerintah  Pusat dengan  rencana  program  penataan  kawasan  teluk  Jakarta.  Peneliti  menganalisa permasalahan tersebut dengan pendekatan teori Grindle, maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :
a. Secara  geografi  dan  demografi  kawasan  Marunda  sangat  tepat  dijadikan sebagai  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK),  sesuai  yang  dipersyaratkan  dalam Peraturan Pemerintan Nomor 2 Tahun 2011. Kawasan tersebut telah ditunjang dengan adanya kawasan berikat nusantara (KBN) sebagai sektor industri dan infrastruktur  dari  dan/atau  menuju  Marunda  yang  telah  terbangun  sehingga pergerakan barang tidak mengalami hambatan yang berarti.
Pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  di  Marunda  tertunda  karena awalnya  kurang  adanya  konsistensi  Pemerintah  Daerah  terhadap  formulasi kebijakan  penetapan  kawasan  ekonomi  khusus  di  Marunda.  Dengan  adanya pergantian  Pemimpin  Daerah  sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 yang  dilaksanakan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali,  tidak  menutup  kemungkinan pemimpin  baru  memiliki  visi  dan  misi  sendiri  dan  mengabaikan  formulasi kebijakan  yang  telah  disusun  oleh  pemimpin  daerah  sebelumnya. Keterlambatan  tersebut  semakin  berlarut-larut  dengan  adanya  kebijakan Pemerintah  Pusat  berencana  membuat  tanggul  raksasa  serta  menata  ulang peruntukan  tata  ruang  terhadap  kawasan  teluk  Jakarta.Sesuai  dengan  teori Grindle  bahwa  lingkungan  implementasi  (konteks)  sangat  berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.
b. Dalam proses relokasi penduduk sebagai dampak dari pembangunan kawasan ekonomi  khusus,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  tetap  mengakomodasikan kesejahteraan masyarakat yang tergusur yaitu dengan menempatkan dirumah susun dan membuat rumpon-rumpon untuk tempat mengambil ikan sehingga kegiatan masyarakat nelayan dapat beraktifitas kembali di pantai Marunda dan kebutuhan  dasar  mencari  nafkah  dapat  terpenuhi.  Dalam  hal  ini  perlu diwaspadai  bahwa  dengan  perencanaan  dan  penataan  ruang  kawasan  teluk Jakarta, khususnya dipantai Marunda akan di kembangkan menjadi pelabuhan internasional, sehingga di wilayah pelabuhan tersebut tidak dibenarkan adanya kegiatan  di  perairan  sekitar  pelabuhan.  Kondisi  demikian  menjadi pertimbangan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  mencari  alternatif tempat lain dalam merelokasi masyarakat yang tergusur karena adanya proyek KEK  tersebut,  sehingga  para  nelayan  Marunda  khususnya  tetap  dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya alam di laut.
c. Dengan adanya rencana program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kawasan  ekonomi  khusus  di  kawasan  Marunda,  telah  mendapat  respon  dari masyarakat  Marunda  secara  antusias,  masyarakat  menyatakan  setuju  dengan adanya  proyek  tersebut.  Dihadapkan  dengan  hasil  kerja  sebagai  nelayan tradisionil  pendapatan  yang diperoleh tidak  sebanding / significant , sehingga dengan  adanya  proyek  pembangunan  KEK  tersebut  merupakan  peluang  bagi masyarakat baik sebagai tempat mencari pekerjaan dan untuk merubah profesi dari  nelayan  menjadi  tenaga  industri.  Disadari  bahwa  kondisi  masyarakat Marunda berpengetahuan ( knowledge ) dan ketrampilan ( skill ) masih dibawah rata-rata  diperlukan  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  tepat,  sehingga

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
sumber  daya  manusia  di  Marunda  dapat  diberdayakan  secara  maksimum sesuai dengan kebutuhan industri di kawasan ekonomi khusus tersebut. Pemanfaatan  sumber  daya  manusia  di  Marunda  yang  menjadi  obyek pembangunan, secara langsung dapat memberi kontribusi dan meningkatkan dukungan masyarakat  terhadap  berlangsungnya  pembangunan  di  wilayah  tersebut.Dengan dukungan dan antusias masyarakat di wilayah obyek pembangunan kawasan ekonomi khusus di  Marunda, memberi dampak sangat  berarti  terhadap kehidupan masyarakat tersebut.Bahwasanya  dengan  adanya  kawasan  ekonomi  khusus  tersebut  dapat memberi manfaat kepada masyarakat Marunda dan dalam jangka panjang merupakan sentra  perekonomian  yang  secara  langsung  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Saran
a. Dengan  mempertimbangkan  kemajuan  perekonomian    global,    perlu  adanya ketegasan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  mengimplementasikan kebijakan  untuk  mewujudkan  pembangunan  kawasan  ekonomi  khusus  di Marunda.  Rencana  pembangunan  KEK  tersebut  memberi  manfaat  kepada masyarakat  Marunda  dan  dengan  antusias  dukungan  masyarakat  setempat merupakan  peluang  sangat  baik  untuk  mengimplementasikan  kebijakan tersebut.
b. Sumber daya manusia di Marunda dapat dijadikan peluang sebagai tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus, dengan terlebih dahulu dilaksanakan pembinaan dan  pelatihan  ketrampilan  secara  praktis  untuk  dapat  diaplikasikan  sesuai dengan kebutuhan.
c. Dihadapkan  profesi  masyarakat  Marunda  sebagian  besar  adalah  nelayan  dan swasta,  maka  untuk  pelaksanaan  relokasi  tepatnya  dilakukan  secara konsentrasi/disatukan  dalam  lahan  khusus  bagi  masyarakat  yang  berprofesi sebagai nelayan.
Daftar Referensi Afrizal.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif : Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian  Kualitatif  Dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu, PT  Raja  grafindo  Persada Jakarta.
Arikunto.Suharsimi  (2010). Prosedur  Penelitian  Suatu    Pendekatan  Praktik ,  IKAPI
Jakarta.
Bangun Wilson.(2012). ManajemenSumberDayaManusia , Erlangga Jakarta. Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data, PT Raja grafindo Persada Jakarta.
Lilik  Ekowati  Mas  Roro.  (2012). Perencanaan,  Implementasi&Evaluasi  Kebijakan  atau Program, Litera Media Center Surabaya Max Weber. (2009). Sosiologi, Pustaka Pelajar Yogjakarta. Nugroho Riant (2014). Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar Yogjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Biro Perekonomian DKI Jakarta (2012), Laporan Akhir Kegiatan  Kajian  Dokumen  Amdal,  RKL,  RPL,  dan  RE  Kawasan  Ekonomi  Khusus Marunda, Jakarta.
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.20 No. 2 Desember 2017
R. Wrihatnolo Randy & Nugroho D. Riant  (2006). Manajemen Pembangunan  Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan, Alex Media Komputindo Jakarta, Sedarmayanti.(2013). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Refika Aditama Bandung. Siagian Sondang P..(2012). Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara Jakarta. Subianto  Agus.  (2013). Buku  Ajar,  Perencanaan,  Implementasi, dan  Evaluasi  Kebijakan Publik .UHT Surabaya. Sugiyono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , IKAPI Bandung.
Wahab  S.A.  .(2014). Analisis  Kebijakan,  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-model Implementasi Kebijakan Publik .Bumi aksara, Jakarta.
Widodo  Joko.  (2007). Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik , Bayumedia Publishing Malang. William Dunn.  (2013). Analisis Kebijakan Publik, Gajahmada University Press. Winarno Budi. (2014). Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus, CAPS (Center of Academic Publishing Service) Yogjakarta.
Yanuar Akbar. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif , Refika Aditama Bandung. Yunus Wahid.  (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang , Prenada media group Jakarta
Peraturan Pemerintah Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah 2030.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Recana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional.
Peraturan  pemerintah  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Ketelitian  Peta  Rencana  Tata Ruang.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-UndangNomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.