Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 195-199| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3108.195-199

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA
(Studi Putusan No.14/Pid.Sus Anak.2015/PN.Dps)
Rezky Ayu Saraswati, I Nyoman Sujana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Masalah peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai perantara narkotika  perlu mendapat perhatian seluruh  komponen  bangsa  dan  masyarakat.  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  harus  tetap  mendapatkan perlindungan demi kepentingan anak itu sendiri. Perlindungan anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana pada saat ini anakpun dapat sebagai penyalahgunaan narkotika  bahkan  sebagai  perantara  narkotika.  Dengan  maraknya  penyalahgunaan  narkotika  bagi  seluruh kalangan  baik  di  Indonesia  maupun  di  dunia  Internasional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  perantara  narkotika,  dan  untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai perantara narkotika.  Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang  hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan putusan  pengadilan  negeri  denpasar  No.14/Pid.Sus  Anak/2015/PN.Dps.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa hakim  menimbang  bahwa  terdakwa  anak  telah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dengan  dijerat  dengan perundangan  tentang  narkotika,  dimana  dapat  dijatuhkan  hukuman  pidana.  Kemudian,  perlindungan  hukum terhadap anak dilakukan oleh hakim dengan cara menjatuhkan  pidana pelatihan kerja di yayasan generasi bisa Indonesia  agar  anak  tetap  dapat  menjalankan  aktifitasnya  seperti  biasa  saat  kembali  kemasyarakat  dan  tidak mengganggu psikisnya dan mendapatkan haknya sebagai anak dan dapat menambah ilmu ketrampilan terhadap anak agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.
Kata kunci: Anak sebagai Kurir Narkotika; Perlindungan Hukum; Sanksi Pidana; Tindak Pidana Narkotika.

## Abstract
The problem of narcotics circulation carried out by children as narcotics intermediaries needs the attention of all components of the nation and society. Children as perpetrators of criminal acts must still receive protection for the sake of the child's own interests. Child protection is contained in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile  criminal  justice  system,  where  at  this  time  even  children  can  act  as  narcotics  abuse  and  even  as narcotics  intermediaries.  With  the  rampant  abuse  of  narcotics  for  all  groups  both  in  Indonesia  and  in  the international  world.  This  study  aims  to  determine  the  basis  for  judges'  considerations  in  imposing  criminal sanctions on children as narcotics intermediaries, and to determine the legal protection of children as narcotics intermediaries. The issues to be discussed will later be studied based on a normative legal point of view and a statutory approach with the decision of the Denpasar District Court No.14 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN.Dps. The results showed that the judge considered that the child accused had committed a criminal offense of narcotics by being charged with the law on narcotics, in which a criminal sentence could be imposed. Then, legal protection for  children  is  carried  out  by  judges  by  imposing  work  training  penalties  at  the  Indonesian  generation foundation so that children can continue to carry out their activities as usual when they return to society and do not interfere with their psychology and get their rights as children and can add knowledge of skills to children so that children do not. return to committing a crime.
Keywords: Children as Narcotics Courier; Legal protection; Criminal sanctions; Narcotics Crime.

## I. PENDAHULUAN
Upaya perlindungan hukum untuk anak-anak telah dibahas cukup lama baik di Indonesia maupun di dunia  internasional  ( Prajnaparamita,  2018 ).  Diskusi  mengenai  hal  ini  tidak  akan  berhenti,  karena selain  menjadi  masalah  universal,  juga  karena  di  dunia  ini  selalu  dihiasi  anak-anak.  Selama  dunia tidak  sepi  oleh  anak-anak  selama  itu  yang  akan  dibahas  masalah  anak.  Anak-anak  memiliki  peran penting  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  negara,  karena  mereka  bangsawan,  yang  fondasinya  telah diletakkan  pada  generasi  sebelumnya,  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  membentuk  pemerintahan
yang melindungi rakyatnya. Sebagai pelaksana cita-cita bangsa, anak-anak memiliki kewajiban mulia dan tanggung jawab berat untuk mewujudkan tujuan Republik Indonesia.
Penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak-anak  mendapat  perhatian  yang  cukup  dari semua  kalangan  dan  berbagai  kelompok.  Semua  kalangan  saling  mengingatkan  rakyat  Indonesia. Permasalahan  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  kejahatan  narkotika.  Perundangan  tidak membedakan  secara  khusus  antara  pelaku  kejahatan  narkotika.  Baik  yang  memerintahkan  maupun yang  melakukan  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut  ( Sujono  &  Daniel, 2011 ).  Seorang  anak  adalah  merupakan  bagian  dari  generasi  penerus  dan  menjadi    harta  sebagai penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Anak  mempunyai  peran  strategis  dan  memiliki  ciri  serta  sifat khusus yang menjamin keberlangsungan bangsa dan  negara di masa yang akan datang. Anak adalah harapan  orang  tua,  harapan  nusa  dan  bangsa.  Sehingga    perlu  dilakukan  pembinaan  yang  bersifat berkelanjutan untuk kelangsungan hidup, perkembangan mental dan sosial serta  melindungi anak dari pengaruh yang berbahaya dan bisa merusak masa depan anak tersebut.
Perlindungan  hukum  ialah  mengayomi  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan    dan  perlindungan diberikan  kepada rakyat  supaya  bisa menjalani  semua  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  atau langkah hukum  yang  diberikan  oleh  penegak  hukum  agar  masyarakat  dapat  menikmati  rasa  aman  dan  jauh dari  kejahatan  dan  ancaman  yang  datang  dari  manapun  juga  ( Hidayat,  2010 ).  Anak  yang  menjalani kasus  pidana  sangat  pelru  diberikan  perlindungan  hukum,  karena  mereka  mempunyai  hak  dan kewajiban.  Kewajiban  anak  adalah  menaati  peraturan  yang  berlaku  sehingga  dapat  menyelesaikan kasus yang dihadapi dengan tertib dan dan mendapat hak sesuai umur dan mereka tetap mendapatkan sanksi  sesuai  dengan  umur  anak  tersebut.  Anak-anak  yang  terlibat  kejahatan  narkotika  adalah serangkaian  konspirasi  dalam  melakukan  perdagangan  obat  terlarang,  namun  dalam  kategori  anak sebagai perantara, ini adalah satu hal yang sangat mengkhawatirkan di mana anak tersebut dihadapkan pada hukum dan diklasifikasikan sebagai penjahat narkotika yang bertindak. Posisinya sebagai calon penerus  bangsa.  Sehingga  anak  berpotensi  aktif  dalam  menjaga  kelestarian  dan  kehidupan  nasional yang  strategis,  dari  berbagai  aspek    dan  turut  serta  dalam  memerangi  kejahatan  narkotika  ( Gultom, 2014 ).
Menurut  perundangan-undangan  narkotika  bahwa  Narkotika  merupakan  zat/obat  yang bahannya  dari  tumbuh-tumbuhan  atapun  non  tumbuhan,  baik  semisintetik  maupun  sintetis  sehingga turunnya  atau  terjadi  perubahan  terhadap  kesadaran,  kehilangan  rasa  sakit  dan  bisa  menimbulkan ketergantungan.  Perundangan  tentang  narkotika  sudah  mengatur  mengenai  hukuman  terhadap  siapa pun  yang  dikenai    dan  mengatur    denda    yang  perlu  di  bayar.  Penggunaan  hukum  pidana  terhadap anak-anak  sebagai  cara  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  pada dasarnya  adalah  dilema.  Kemampuan  hukum  pidana  sebagai  alat  untuk  mengatasi  penyalahgunaan narkotika  oleh anak terbatas. Hal ini dapat dilihat dari naiknya penyalahgunaan narkotika oleh anak, di  sisi  lain  adnaya  kecenderungan  hukum  pidana  digunakan  sebagai  alat  mengatasi  penyalahgunaan narkotika oleh anak ( Adi, 2009 ).
Contoh kasus anak yang melalui diversi yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 wita, diperoleh informasi bahwa terdakwa anak  yang berada di tempat kos kakaknya di daerah  Denpasar  dan  melakukan  penggeledahan  oleh  Ketut  Gatra  Adnyana  dan  saksi  I  Wayan Budiana  melakukan  penggeledahan  pada  badan  dan  baju  terdakwa  anak  yang  menemukan  2  (dua) plastic  klip  yang  berisi  Kristal itu  sabu-sabu  dengan berat  bersih  4,17  gram  dan  4,83 gram,  1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 3,01 dan di karton plastic  merk  Little  M  di  temukan  plastik  besar  yang  berisi  Kristal  bening  narkotika  jenis  sabu-sabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram. Atas masuknya informasi penggeledahan terdakwa anak di Polresta  Denpasar  maka  perkara  ini  dilanjutkan  di  tahap  penyelidikan  dan  sidang  dengan diupayakannya  kejalur  banding  yang  akhirnya  hakim  memutuskan  untuk  menjatuhkan  pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Karangasem dan pidana Pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Genersi Bisa Indonesia di Banjar  Gempinis  desa  Dalang  kecamatan  Selemadeg  Timur  kabupaten  Tabanan.  Hal  ini  dilakukan supaya  anak  dapat  dibina  lebih  baik  lagi  dengan  dijatuhkannya  pidana  di  lembaga  pembinaan, kemudian  nantinya  anak  tersebut  mendapatkan  ilmu  keterampilan  yang  baru  dan  juga  tetap  bisa menjalankan  kehidupanya  kembali  dengan  normal  dan  lebih  baik  lagi  serta  bisa  kembali  ke lingkungan sosial dengan baik, tanpa menggangu mental dan pisikis terdakwa anak.
Berdsarakan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  anak  sebagai  perantara  narkotika, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai perantara narkotika.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif yaitu  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  ( Soekanto  &  Mamudji,  2006 ). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  teknik  studi  pencatatan  dan  studi  dokumentasi.    Bahan hukum yang sudah  terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan  argumentasi  hukum yang didasarkan atas logika hukum deduktif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  terhadap  Anak  sebagai  Perantara Narkotika
Hakim  ketua  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  akan  selalu  dipertimbangkan  oleh  hakim  yang  lain atau  hakim  anggota,  terutama  dalam  kasus  di  mana  anak-anak  adalah  perantara  narkotika.  Dalam ketentuan  Undang-undang  disebutkan  bahwa  hakim  adalah  pejabat  pengadilan  negara  yang  diberi wewenang oleh hukum untuk mengadili. Hakim diberikan wewenang oleh hukum melaksanakan dan mengadili kasus yang diserahkan ke pengadilan. Adapun tugas-tugas seorang hakim antara lain: 1. Menerima setiap kasus yang datang kepadanya;
2. Periksa setiap kasus yang diserahkan kepadanya;
3. Mengadili dan menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya.
Hakim  berdomisili  karena  penyelesaian  setiap  konflik  yang  muncul  selama  konflik  diatur dalam  undang-undang.  Melalui  hakim,  kehidupan  manusia  dalam  suatu  masyarakat  harus  dibangun berdasarkan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Karena  itu,  dalam  menjalankan  pekerjaannya,  tidak diperbolehkan  memihak  selain  kepada  kebenaran  dan  nilai  keadilan  serta  nilai  kemanusiaan. Pertimbangan  hakim  adalah  aspek  penting  dalam  mewujudkan  nilai  putusan  hakim  yang  adil  (ex aequo et bono) dan terkandung unsur kepastian hukum, selain itu terkandung manfaat bagi para pihak sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim dapat  dibatalkan  oleh  pengadilan  tinggi  apabila  terdapat  pertimbangan  yang  tidak  teliti,  baik  dan cermat  ( Arto,  2004 ).  Hakim  dalam  memeriksa  suatu  kasus  juga  membutuhkan  bukti,  di  mana  hasil bukti  akan  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam  memutuskan  kasus  tersebut.  Bukti  adalah  tahap terpenting dalam memeriksa kasus di persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan mendapatkan kepastian  bahwa  peristiwa  yang  disampaikan  itu  memang  benar  terjadi  sehingga  hakim  dapat membuat  keputusan yang adil dan benar.  Sebelum terbukti adanya peristiwa/ fakta yang benar terjadi dan  terbukti  kebenarnanya,  dan  nampak  ada  hubungan  hukum  antara  para  pihak,  hakim  tidak  boleh membuat keputusan ( Arto, 2004 ).
Dasar  pertimbangan  hakim  membuat  keputusan  pengadilan  harus  berdasarkan  pada  teori  dan hasil  penelitian  yang  saling  terkait  dengan  keputusan  hasil  persidangan  yang  menggunakan  hal-hal yang memberatkan dan memitigasi sehingga hasil penelitian dimaksimalkan dan seimbang di tingkat teori dan praktik.   Adapun upaya  terjadinya kepastian hukum di peradilan,  maka hakim merupakan penegak  hukum    dengan  keputusan  yang  dibuat  oleh  mereka.  Keputusan  itu  dijadikan  tolak  ukur untuk  mencapai kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam peraturan perundangan yang  berlaku.  Anak-anak  sebagai  perantara  narkotika  dan  telah  ditetapkan  sebagai  terdakwa,  anak- anak  telah  melanggar  perundangan  yang  berlaku  yang  ancaman  kriminalnya    sehingga  diancam hukum  penjara  selama  lima  tahun  dan  bisa  mencapai  dua  puluh  tahun.  Tindakan  anak  sebagai terdakwa  tidak    mendukung  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  melawan  kejahatan narkotika.  Mengingat tedakwa masih di bahwa umur, maka dia  perlu dilindungi hak-haknya, secara psikologis,    harus  dilakukan  konseling  sehingga  dia    tidak    melakukan  tindakannya  lagi,  dan  juga terdakwa memperlihatkan kesopanan selama dilakukan sidang.  Dan juga anak tidak pernah dihukum dan mau mengakui bahwa dia menyesal  melakukan tindakan tersebut.
Putusan  Nomor:  14Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps, terdakwa  anak dinyatakan  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  atas  kejahatan  Narkotika  karena  tanpa  hak  untuk  menyimpan,  menguasai  dan menyediakan  Kelompok  Narkotika  I  bukan  tanaman  yang  beratnya  lebih  dari  5  (lima)  gram.  Tidak sesuai  dengan  perundang-undangan  dan  memberikan  hukuman  pidana  penjara  3  tahun  di  Yayasan
Pembina  kasus  Anak  dan  melakukan  pelatihan  kerja  selama  empat  bulan  di  yayasan  generasi  Biasa Tabanan Bali. Hukuman kurungan yang diberikan  pada tergugat anak   dilakukan untuk  penegakan hukum di masyarakat  karena terdakwa melakukan pelanggaran perundangan tentang narkotika dalam tindakan  memiliki,  menyimpan,  mengendalikan,  dan  menyediakan  kelompok  narktoka  I  bukan sebagai  tanaman  seperti  dimaksud    dalam  perundangan  yang  beratnya  lebih  dari  lima  gram  dan memberikan  hukuman  kurungan  selama  lima  tahun  dan    bisa  mencapai  20  tahun  dan  hukuman maksimal seperti dalam peraturan perundangan yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan di pengadilan dan  tindakan  terdakwa  dianggap  tidak  mendukung  program  pemerintah  untuk  melawan  sirkulasi narkotika.  Hukuman  kurungan  diberikan  pada  tergugat  anak  karena  tergugat  anak  dikatakan  dapat memikul  tanggung  jawab  atas  reparasi  jika  terlihat  usia  tergugat      anak  pada  saat  ditangkap  adalah tujuh belas tahun.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika
Perlindungan  hukum  adalah  penyempitan  makan  perlindungan,  sifatnya  hanya  perlindungan hukum.  Perlindungan  yang  dilakukan  hukum,  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban,  yang  dimiliki manusia  sebagai  subjek  hukum  dalam  hubungannya  sebagai  manusia  dan  dengan  lingkungannya. Sebagai  subjek  hukum,  manusia  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  mengambil  tindakan  hukum ( Marlina, 2009 ). Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi hak asasi manusia yang  dirugikan dan  melindungi  masyarakat  sehingga  dapat  menikmati  hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Dengan demikian  perlindungan  hukum  b  merupakan  langkah  hukum  yang  diberikan  oleh  petugas  penegak hukum dalam memberikan keamanan,   sehingga terbebas dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun ( Hidayat, 2010 ). Perlindungan hukum untuk anak-anak diharapkan dapat memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  mereka  sehingga  terhindar  dari  penanganan  yang  salah  di  dalam proses peradilan pidana.  Ketentuan hukum tentang anak diatur dalam peraturan perundangan, dimana pelaksanaan  hukuman  sangat  efektif  dalam  melakukan  pembinaan  dan  perlindungan  kepada  anak ( Shulton, 2015 ).
Diversion  adalah  salah  satu  langkah  melindungi  anak  yang  memiliki  masalah  dengan  hukum sebagai perwujudan  keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan hak-hak anak. Pengurangan hukuman kurungan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi  anak  sebagai  terdakwa,  sedangkan  Tergugat  Anak  adalah  anak  di  bawah  umur  yang  secara psikologis  masih  labil  dan  perlu  pembinaan  dan  konseling  sehingga  tidak  melakukan  perbuatan  itu lagi,  dan  perlu  dihukum  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  mereka.  Dan  hukuman penjara  yang  dijatuhkan  bukan  hanya  hukuman  pidana,  tetapi  agar  anak  merasa  jera  sehingga kedepannya  tidak    melakukan  perbuatan  itu  lagi.  Kasus  Pengadilan  Negeri  Denpasar  juga menjatuhkan sanksi 4 (empat) bulan pelatihan di Yayasan Generasi Biasa Indonesia kepada Tergugat. Yayasan memberikan pelatihan kepada anak agar anak belajar mandiri sehingga nanti apabila sudah keluar  dari  penjara  anak  bisa  kembali  ke  masyarakat  dan  memiliki  keterampilan  yang  tidak  tergoda lagi  untuk  bekerja  sebagai  perantara  narkotika.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Anak menentukan  bahwa  sistem  Prosedur  Acara  Pidana  dijalankan  berdasarkan  prinsip-prinsip perlindungan,  keadilan,  non-diskriminasi,  kepentingan  terbaik  anak,  menghormati  pendapat  anak- anak, tumbuh kembang hidup anak dan perkembangan anak, bimbingan dan bimbingan untuk anak- anak,  secara  normal,  perampasan  kebebasan  dan  hukuman  merupakan  langkah  akhir  untuk menghindari pembalasan.

## IV. SIMPULAN & SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana  terhadap  anak-anak  sebagai  perantara  narkotika  dalam  Keputusan Nomor  14/Pid.Sus  Anak/2015/PN.Dps  adalah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana untuk perantara (kurir) narkotika namun tidak  secara  khusus  mengatur  pemberian  hukuman  untuk  anak-anak  sebagai  perantara.  Tetapi  pada dasarnya  para  penyelundup  narkotika  tentang  anak-anak  sebagai  perantara  narkotika  masih  dituntut sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Perlindungan  hukum  bagi  anak-anak  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  kasus  pidana  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  hak  anak. Keadilan  Restoratif  sebagai  tujuan  dalam  menerapkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimaksudkan
untuk dapat menjauhkan anak-anak dari proses peradilan sehingga mereka dapat menghindari stigma terhadap  anak-anak  yang  dihadapkan  dengan  hukum  dan  anak  dapat  kembali  ke  lingkungan  sosial secara  adil  dan  benar.  Karena  kejahatan  Narkotika  adalah  kejahatan  tanpa  korban,  anak-anak  yang terlibat dalam kejahatan narkotika harus dianggap sebagai korban

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan  ke  berbagai  pihak  terkait  yakni:  kepada  petugas  penegak hukum, penjara pidana bukanlah cara yang efektif untuk menyelesaikan kasus pada anak-anak. Anak yang memiliki masalah dan dihukum dengan hukuman penjara berdampak tidak bagi pagi psikologis anak dan  memberikan pengaruh buruk lainnya. Kemudian, kepada orang tua anak menurut pendapat saya, lebih baik menjaga lingkup hubungan anak dan harus berkomunikasi lebih banyak dengan anak sehingga anak tidak jatuh ke dalam pelanggaran pidana dan orang tua harus selalu tahu kegiatan apa yang  sedang  dilakukan.  oleh  anak,  mengingat  meningkatnya  prevalensi  anak  yang  menjadi  korban pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  K.  (2009). Kebijakan  Kriminal  dalam  PenanggulanganTindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Anak .  Malang: UMM Press. Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak . (A. Gunarsa, Ed.). Bandung: Refika Aditama. Hidayat, B. (2010). Pemidanaan Anak di Bawah Umur . Bandung: Alumni. Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice . (N. F. Atif, Ed.). Bandung: PT. Refika Aditama.
Prajnaparamita,  K.  (2018).  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Anak. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 1 (1), 112–128.
Shulton, H. A. (2015). Status Hukum dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Jakarta. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Sujono, A., & Daniel, B. (2011). Komentar dan Pembahasan : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Jakarta: Sinar Grafika.