## KONTESTASI POLITIK IDENTITAS DALAM FENOMENA ILLEGAL LOGGING DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
Studi di Kecamatan Badau dan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

## Adri
Community Development Departmen, Yayasan Titian Jl. Sungai Raya Dalam Kompleks Sejahtera I No. 7-8B, Pontianak,
Kalimantan Barat HP: 081398761858, E-mail: adri39@gmail.com

## Abstrak
Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak – Malaysia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana identitas warganegara Indonesia dari etnis Iban di Badau dan Lanjak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging . Identitas dalam penelitian ini utamanya mengacu pada keibanan, namun kedayakan, keindonesiaan, kemalaysiaan dan kekatolikan mereka tidak bisa dihindari dalam pembahasannya. Semua digunakan secara bergantian, cair dan cerdik dalam berbagai relasi kepentingan, tergantung situasi dan konteks dari relasi tersebut. Sedangkan illegal logging mengacu pada praktik ekstraksi sumber daya hutan yang menurut definisi negara melanggar peraturan perundangan. Di Perbatasan, negara sebagai the art of governing ini lemah kehadirannya yang tercermin dari keberadaannya dalam bentuk basic services menyangkut kesejahteraan warganegaranya. Keindonesiaan menjadi lemah posisinya dalam kehidupan Orang Iban di perbatasan. Kekosongan ini yang kemudian ditingkahi oleh kehadiran Malaysia melalui relasi ekonomi dasar, relasi sejarah etnisitas, dan cukong kayu. Pertautan kepentingan ini yang dimanfaatkan dengan cerdik dan sangat strategis oleh cukong kayu untuk menjalankan dan melanggengkan praktik illegal logging di Badau dan Lanjak.
Kata kunci: pembalakan liar, politik identitas, iban, keibanan, masyarakat perbatasan

## Abstract
In many occurrences of illegal logging in Indonesia, various causes have indicated strong evidence. However, illegal logging activities can be unique if perceive in the area of Badau and Lanjak located adjacent to the Sarawak - Malaysia.  Using qualitative approach, this study reveals how the identity of Indonesian citizens especially ethnic Iban in Badau and Lanjak exploited by various parties in conducting illegal logging practices.  The term “Identity” in this study mainly denotes to the ibaness, dayakness, malaysianess, and religious belief (catholic) and cannot be avoided in the discussion of this study. Hence, all terms will be used interchangeably, liquid and clever in various relationships of interest, depending on the circumstances and context of the relation in this study.  While illegal logging refers to the practice of forest resource extraction, which by definition mean violates the state laws and regula- tions.  At borderland (Indonesia-Malaysia), Indonesia as a state as well as the art of governing is weak in its presence reflected from incapability providing basic services relating to the welfare of its citizens. Indonesianness becomes weak in its position in the lives of people in the border Iban. These vacancies are then filled with the presence of Malaysian through basic economic relations, history relations, ethnicity, and timber barons.  Therefore, convergences of interests are then exploited in a clever and highly strategic manner by timber barons to run and perpetuate the practice of illegal logging in Badau and Lanjak.
Keywords: illegal logging, political identity, iban, ibaness, borderlanders

## Pendahuluan
Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999 s/d 2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab di atas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak – Malaysia.
Illegal logging lebih sering dijelaskan sebagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya kerugian finansial negara, kerugian ekologis, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Faktor yang menyebabkan kegiatan illegal logging ini sulit dihentikan ialah ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum, rendahnya kualitas dan kurangnya sumber daya manusia di Daerah, penyelenggaraan ketatanegaraan yang KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan eforia reformasi yang kebablasan. Para pihak yang terlibat dalam pembahasan isu ini memberi penekanan yang berbeda terhadap berbagai faktor tersebut.
Jika dilihat dari para pelakunya, illegal logging melibatkan unsur seperti aparatus negara mulai dari tingkat nasional sampai di tingkat lokal, Tokoh Adat, Elit Politik Lokal, Polisi dan Tentara, Kejaksaan, Dinas Kehutanan, Pengusaha Lokal dan Cukong Kayu negara lain dan warganegara  kebanyakan. Namun dalam banyak penjelasan keterlibatan warganegara cenderung sebagai pelaku atau operator di tingkat lapangan.
Tentang keterlibatan warganegara dalam aktivitas illegal logging sering dijelaskan sebagai ketidakmengertian mereka terhadap kerugian yang akan dialami dalam jangka waktu panjang, lemahnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan tentang hukum (belum melek hukum), resistensi atau balas dendam terhadap dominasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam, rendahnya tingkat pendidikan, faktor
kemiskinan, dan kuatnya iming-iming kelabaan yang dipropagandakan oleh para cukong kayu.
Dalam penjelasan-penjelasan seperti di atas warganegara lebih ditempatkan sebagai “korban” dari sebuah sistem yang lebih besar. Warganegara ditempatkan sebagai sesuatu yang pasif atau obyek dari berbagai kelompok kepentingan dalam praktik pengelolaan hutan, terutama dalam praktik illegal logging . Mereka sering diposisikan sebagai kelompok yang tidak memiliki pengetahuan dan kedayaan dalam mengatasi masalah-masalah kehutanan tersebut. Konsekuensinya, dalam penanganan masalah illegal logging diperlukan “tangan” pihak lain dalam menyelesaikannya, terutama negara.
Namun ada juga yang berpandangan bahwa warganegara adalah agen aktif dalam hidup kesehariannya. Mereka memiliki sistem pengetahuan dan kearifannya sendiri tentang bagaimana hutan mestinya dikelola. Melalui bentukan pengalaman hidup nyata berurusan dengan hutan secara turun-temurun, besar peluang bahwa mereka memiliki perangkat yang diperlukan bagi pengelolaan hutan. Dalam cara pandang ini, pengetahuan dan kearifan warganegara tersebut mustilah dijadikan bagian dari sistem pengelolaan kehutanan secara lebih berarti.
Penanganan masalah illegal logging di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan pertama yang bertumpu pada upaya-upaya penegakan hukum dengan penggunaan perangkat koersif dan represif. Pendekatan ini kurang mempertimbangkan perangkat dan mekanisme pengelolaan hutan dan “adat” yang sudah ada di tengah masyarakat seperti dalam cara pandang kedua. Sehingga penanganan masalah illegal logging cenderung menggunakan pendekatan militer dan hukum, represif, ekslusi warganegara dari masalah negara, dan lebih menyelesaikan persoalan jangka pendek dan permukaan.
Cara-cara seperti ini biasa dilakukan, namun menuntut konsistensi yang tinggi dalam implementasinya. Dibutuhkan perangkat peraturan perundangan yang jelas dan tegas,
tidak berbenturan dengan peraturan yang lain. Kemudian, dibutuhkan aparat pelaksana yang tidak terlibat KKN, paham hukum negara dengan baik, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugasnya. Cara seperti ini mengandung kelemahan yaitu: pertama sangat bergantung pada keberadaan aparat pelaksana. Jika aparatnya diganti maka konsistensi implementasi kebijakan tersebut berpeluang untuk berubah dan terganggu, dan kedua jika aparat itu sendiri terlibat dalam kejahatan yang ditanganinya, dalam hal ini illegal logging , maka kebijakan demi kebijakan akan cenderung gagal.
Kegagalan-kegagalan dalam penanganan illegal logging seperti ini terjadi di Badau dan Lanjak. Sering “operasi penertiban” yang dilakukan telah diketahui oleh para pemodal dan kaki tangannya di lapangan sehingga mereka bisa melarikan diri atau menghentikan kegiatannya sebelum operasi dilakukan. Operasi-operasi ini kemudian hanya menangkap warganegara yang menjadi buruh pekerja lapangan saja. Dan aktivitas akan berlangsung seperti sedia kala begitu operasi telah selesai dilakukan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana para pelaku utama illegal logging ini bisa tahu dan sulit ditangkap dalam operasi penertiban?
Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, posisi tawar warganegara terhadap negara cukup kuat dibanding masa sebelumnya. Jika aparat negara seperti polisi, tentara, dinas kehutanan hingga aparat desa terlibat dalam praktik illegal logging tentu akan ada reaksi terhadap pihak warganegara. Apalagi bagi Orang Dayak/Iban, “hutan adalah ibu bagi mereka, di situ mereka diberi makan, di situ mereka didik, di situ mereka dibesarkan” (wawancara dengan Tokoh Adat di Badau). Pertanyaannya kemudian mengapa para pihak yang sehari-harinya ada dan hidup di Badau dan Lanjak mau melakukan ekstraksi kayu di hutan, yang menurut negara dan beberapa kalangan lain disebut illegal logging . Bagaimana berbagai pihak yang mestinya saling “berhadapan” ini bisa saling mendukung dalam melakukan “kejahatan” kehutanan? Bagaimana mungkin
seorang cukong kayu yang warganegara asing bisa dengan leluasa keluar masuk Indonesia melakukan “pencurian” kayu tanpa mengalami hambatan?  Penelitian ini bertujuan memaparkan dan memahami bagaimana identitas Orang Iban beserta atribut yang menyertainya, dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging .

## Tinjauan Pustaka
Desentralisasi, Identitas Etnik dan Illegal Logging
FAO (Food and Agriculture Organzition) melaporkan Indonesia sebagai negara tertinggi laju deforestasi pada 2000-2005, hutan Indonesia hilang 1,8 juta hektar per tahun, sementara Cina dan India mengalami peningkatan jumlah hutannya (FAO, 2007 : 15; Kompas, 22/05/2007, 23/01/2004). “Setiap menit kita kehilangan hutan seluas lima kali lapangan sepak bola dan ini terjadi karena salah kelola dalam kehutanan Indonesia” (Kompas, 07/06/ 2007). Tahun 2000-2005 merupakan masa dimana desentralisasi dan otonomi daerah sudah berjalan.
Pada tingkatan yang lebih tinggi dari lapisan penguasaan laba illegal logging , justru tidak terjadi perubahan peta para pelakunya. Bahkan otonomi daerah dan desentralisasi memantapkan posisi para pemodal besar. Situasi ketidakpastian hukum dan konflik antara Daerah dan Pusat telah memberi peluang kepada pemodal besar untuk mendorong warganegara kebanyakan untuk melakukan pembalakan liar tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya. Dia cukup membeli kayu dari hasil tebangan “masyarakat” yang sering disebut dengan “kayu masyarakat” (EIA/ Telapak, 1999, 2000).
Klaim negara melalui Departemen Kehutanan tentang kontribusi para pemodal illegal logging dari Malaysia sebagai “biang kerok” kerusakan hutan Indonesia tidak sepenuhnya benar. Masalah kehutanan Indonesia lebih dikarenakan perusahaan HPH yang rakus, militer yang melalui salah satu
perusahaannya menguasai konsesi sepanjang perbatasan dengan alasan keamanan dan pembangunan jalan, lemahnya sistem kontrol produksi kehutanan, lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum. Kondisi-kondisi ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pengusaha Malaysia dengan pengusaha Indonesia dalam ekstraksi kayu dengan melanggar hukum dan menyelundupkannya ke Malaysia. Ini terjadi baik di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Barat (Obidzinski, 2007).
Khusus di Kalimantan Barat, keterlibatan Etnis Iban sebagai etnis dominan di Serawak dan relasi mereka dengan Iban yang di Indonesia sangatlah kuat. Sudah sejak lama mereka saling berhubungan secara kultural, sosial dan ekonomi. Ada 50 akses darat dan sungai yang menghubungkan keduanya. Sehingga keterlibatan mereka dalam illegal logging sangat memudahkan transaksi dan transportasi kayu-kayu Indonesia ke Malaysia (Obidzinski, 2007). Namun laporan ini tidak membahas bagaimana keibanan ini digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan yang terlibat dalam illegal logging .
Negara, Teritorialisasi dan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam memahami praktik illegal logging dan dinamika sosial orang di perbatasan dua negara, penting untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan negara dalam penelitian ini. Negara bisa dilihat sebagai institusi dan juga bisa dilihat sebagai “seni memerintah.” Sebagai institusi, negara merupakan struktur organisasi permanen yang mengikat pilihan kolektif yang diambil dan diimplementasikan atas teritori tertentu. Negara terdiri dari birokrasi, keteraturan hukum yang dilembagakan, dan norma formal dan informal. Negara merupakan institusi tunggal yang dapat membuat keputusan yang berlaku efektif dengan menggunakan kekuatan paksa-patuhnya yang absah.
Negara merupakan organisasi politis yang mengklaim dan memegang monopoli atas penggunaan yang absah dalam teritori fisik- geografis tertentu. Kedaulatan teritorial ini mendefinisikan identitas politik orang sebagai warganegara dan merupakan basis bagi negara
untuk mengklaim orang dan sumber daya alam yang di dalam teritorial tersebut ada dalam kedaulatannya (Vandergeest and Peluso, 1995 : 285).
Konseptualisasi negara seperti ini disertai dengan kategori lainnya yang disebut sebagai rezim yang mengacu pada seperangkat pola dalam negara yang menentukan bentuk dan strategi akses pada proses pembuatan keputusan, aktor-aktor yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dalam setiap akses, dan peraturan yang menentukan bagaimana keputusan dibuat secara absah. Kemudian pemerintah (government) terdiri dari aktor- aktor (politikus partai, administratur publik, administratur militer] yang menduduki posisi penting/dominan dalam rezim tersebut pada satu masa tertentu (Karl, 1997:14).
Ketika negara memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa boleh mengakses apa dalam konteks sumber daya alam, pertanyaannya ialah siapa yang diberi hak akses oleh negara dan siapa yang diuntungkan olehnya? Beberapa studi mengenai praktik pengelolaan sumber daya alam memperlihatkan bahwa negara lebih berpihak pada bisnis ( private sectors ) daripada terhadap warganegara kebanyakan. Dalam praktik semacam ini negara lebih bertindak sebagai pemungut rente (Karl, 1997; Brown, 1999, Seda, 2001).  Pertanyaannya kemudian ialah untuk apa dan bagaimana rente yang terkumpul di tangan negara tersebut digunakan?
Dalam kasus Indonesia, rente yang terkumpul di tangan negara tersebut digunakan untuk menggerakan proses kapitalisasi (pembangunan) dengan mengembangkan sektor lain baik bagi industri ekstraksi sumber daya alam lainnya maupun sektor infrastruktur, pertanian, dan pendidikan (Seda, 2001 : 25). Dengan cara seperti ini diharapkan terjadi trickle down effect . Namun dalam kenyataannya, orang atau kelompok orang yang memperoleh “kepercayaan” dari negara untuk mengelola modal (rente) di kas negara tersebut membangun satu pola relasi kekuasaan dan kelembagaan yang menghalangi orang atau kelompok lain terhadap akses yang sama.
Bentangan hutan tidak saja sebagai bentangan alam dari perspektif biologi dan ekologi semata, hutan sekaligus juga bersifat sosial. Bentang hutan adalah bentang sejarah subyektif dan kolektif (Tsing menyebutnya individual dan komunitas) warganegara yang mengisahkan, menyimpan, memberi dan sumber makan  dan makna “kedayakan” orang Meratus (Tsing, 2005 : xi). Ajaran tentang globalisme dan universalisme kemudian merangkul tafsir mengenai kebudayaan dan politik ke dalam satu sistem imperial di bawah dominasi Amerika Serikat. Untuk meneguhkan keberadaannya dimunculkan konsep mengenai terorisme sebagai alat pembenaran dominasi tersebut di banyak belahan dunia (Tsing, 2005 : xii). Kalangan post-kolonialis kemudian menantang konsepsi biner antara universalitas dan partikularitas tersebut (Tsing, 2005 : 1).
Meminjam konseptualisasi Edward Said mengenai “Orientalisme,” (Said, 1979) diskursus “partikular” dimunculkan untuk meneguhkan keberadaan yang “universal,” seperti diskursus mengenai T imur yang tradisional dimunculkan untuk meneguhkan keberadaan Barat yang modern, yang lebih maju, yang lebih beradab. Atas dasar itulah kemudian penundukan terhadap timur menemukan pembenaran untuk dilakukan. Bagi kalangan “cultural studies” yang penting itu bukan soal dikotomi Barat dan Timur, Modern dan Tradisional, Beradab dan Tidak Beradab, Penjajah dengan Jajahan; tapi di antara dua kutub biner ini ada ruang dan ruang tersebut bukan sesuatu yang hampa. Justru di dalam dua kutub tersebut terjadi berbagai pergulatan yang diskursif, sarat makan, sarat tafsir dan sangat beragam. Dalam ruang di antara dua kutub inilah yang disebut dengan “ interstitial space .”

## Identitas dan Politik Identitas
Identitas mengacu pada saya yang berhadapan dengan orang lain atau kita yang berhadapan dengan mereka. Dengan begitu orang jadi paham tentang eksistensi saya/aku dan engkau/kamu, kami dan kalian, kita dan mereka. Pemahaman terhadap eksistensi saya dalam “cermin” ini yang kemudian dipahami
sebagai identitas. “Cermin” ini bisa orang lain sebagai persona maupun sebagai kelompok. Namun dari mana kita bisa paham ada konsep saya, kita, kami atau ada konsep mereka, kalian dan kamu?
Identitas paling tidak bersumber pada agama, etnisitas, ras, bangsa, dan bahasa. Selain itu identitas juga bisa bersumber pada gender, profesi/pekerjaan, status sosial dan kelas ekonomi atau kategorisasi sosial lainnya. Pada setiap orang kategorisasi ini bisa hadir secara bersamaan satu persatu, sebagian kecil atau sebagian besar dari kategorisasi sosial tersebut. Peneliti, Orang Minangkabau untuk membedakan peneliti dari Orang Batak atau Orang Jawa, warganegara Indonesia untuk menunjuk kebangsaan dan membedakannya dari warganegara Malaysia, berbahasa Indonesia untuk menunjukkan warganegara lainnya, berjenis kelamin laki-laki untuk membedakan  peneliti  dari perempuan, mahasiswa program magister untuk membedakan peneliti dari mahasiswa strata lainnya dan dengan mereka yang tidak sedang bersekolah, aktivis LSM untuk menunjuk pada profesi/pekerjaan dan membedakannya dari yang lain.
Kemudian identitas juga mengacu pada setting dan konteks sosial tertentu. Setting dan konteks sosial ini berpengaruh pada presentasi identitas. Jika setting sosialnya adalah Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di tingkat nasional seorang Temenggung Iban di Lanjak mungkin akan merepresentasikan kehadirannya sebagai Orang Dayak, kalau setting sosialnya adalah Kongres Masyarakat Adat Dayak se Kalimantan Barat mungkin dia merepresentasikan kehadirannya sebagai Orang Iban, tapi jika setting sosialnya adalah Pertemuan Orang Iban se Kabupaten Kapuas Hulu dia akan merepresentasikan dirinya sebagai Temenggung Orang Iban Lanjak. Dalam satu setting sosial tertentu, konteks perjumpaan identitas itu bisa berubah dari setting seminar etnisitas menjadi setting perbincangan agama. Dalam situasi ini presentasi diri bisa menjadi representasi seorang Temenggung Adat, Orang Iban di Lanjak yang beragama Katolik.
Presentasi kedirian seseorang bukan sesuatu yang tunggal, tapi dia majemuk atau beragam ( multiple ). Masing-masing unsur yang membangun keragaman tersebut bisa hadir dalam suatu setting tertentu secara bersamaan dengan yang lain atau sendiri-sendiri, tergantung pada konteks sosial kehadirannya.
Lalu apa yang dimaksud dengan identitas tersebut? Menurut Giddens ada identitas sosial dan ada identitas diri. Identitas sosial berasosiasi dengan hak-hak normatif, kewajiban, sanksi, yang pada kolektivitas tertentu, membentuk peran. Pemakaian tanda-tanda yang terstandarisasi, khususnya yang terkait dengan atribut badaniah umur dan gender, merupakan hal yang fundamental di semua masyarakat, sekalipun ada begitu banyak variasi lintas budaya yang dapat dicatat (Giddens, 1984 : 282-283). Identitas sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh dunia sosial di mana dia hidup. Melalui dunia sosial ini orang jadi punya peran.
Identitas diri ( self identity ) terbangun oleh kemampuan untuk melanggengkan narasi tentang diri, sehingga membangun suatu perasaan terus menerus tentang adanya kontinuitas biografis. Narasi identitas berusaha menjawab sejumlah pertanyaan kritis: ‘”Apa yang harus dilakukan? Bagaimana bertindak? Dan ingin jadi siapa?”
Individu berusaha mengkonstruksi narasi identitas koheren di mana diri membentuk suatu lintasan perkembangan dari masa lalu sampai masa depan yang dapat diperkirakan (Giddens, 1991 : 75). Jadi identitas bukanlah sifat distingtif, atau bahkan kumpulan sifat-sifat, yang dimiliki individu. Ini adalah diri sebagaimana yang dipahami secara refleksif oleh orang dalam konteks biografinya (Giddens, 1991 : 53).
Menurut Collins, identitas memiliki kandungan politis di dalamnya. Pengertian politis ini baik dari proses pembentukan identitas yang dipengaruhi oleh hal-hal yang politis, maupun penggunaannya dalam relasi-relasi yang bersifat politis. Pemikiran Collins berkembang dari situasi yang terjadi di Amerika Serikat sebagai reaksinya atas problem rasisme terhadap kaum Negro dan kulit berwarna lainnya (Allan, 2006; 362).
Identitas musti dipahami dalam konteks “kelainan” ( Others ) dan “pellainan” ( Othering ). Kedirian subyektif dan kolektif kita hanya mungkin dipahami dan dihadirkan dalam “perbedaan” kita dengan yang “lain.” Perbedaan kemudian membuat kita jadi bisa memahami di mana posisi sosial kita sebagai satu identitas tertentu. Menjadi Inggris mustilah dipahami dalam konteks adanya yang lain yaitu Jerman, Prancis, Belanda dan yang lain. Menjadi Negro mustilah dilihat dalam kehadiran adanya Asia yang Coklat dan Barat yang Putih (Hall, 1991).
Stuart Hall membedakan identitas dalam tiga cara yaitu pertama, sebagai subyek pencerahan yang memiliki kemampuan nalar dan bertindak dalam memahami dirinya. Identitas dalam artian ini berpusat pada diri subyektif; kedua , sebagai subyek sosiologis yang dibentuk dalam kaitan di luar kediriannya sebagai subyek pencerahan. Dia merupakan kedirian yang mengarah pada subyek-subyek lain yang berpengaruh terhadapnya yang menempatkan subyek dalam kerangka nilai, makna dan simbol, kebudayaan di sekitarnya (Hall, 1992 : 275). Dan yang ketiga adalah identitas sebagai subyek paska- modern yang menempatkan subyek sebagai yang sama sekali berbeda, yang merupakan kombinasi dari beragam sumber identitas dan tidak satu arah. Identitas adalah biografi subyektif yang utuh dalam keragaman dan keberbedaannya (Hall, 1992 : 277).
Meskipun mendapat banyak kritik, menurut Hall, identitas ini tidak pernah sepenuhnya hilang karena dia mengalami kemunduran yang sifatnya relatif. Sehingga identitas subyektif tetap ada dalam kedirian esensial kita (Hall, 1991b : 44). Identitas subyektif ini merupakan sebuah perjalanan yang berkesinambungan ketika dia bertemu dengan dunia di luar dirinya yang menjadi pusat kedirian subyektif ini. Pertemuan identitas ini kemudian mengalami penafsiran dan pemaknaan ulang mengenai kediriannya dan di mana posisi lokasi sosialnya dalam sebuah identitas kolektif (Hall, 1991b : 44).
Jika pada dua tipologi di atas identitas sebagai sesuatu yang cenderung konstan dan selalu dimantapkan, ditempatkan dan diperkuat, maka identitas sebagai subyek paska- modern merupakan subyek yang sekaligus
kolektif secara bersamaan, sebagai proses yang tidak pernah berakhir, tidak pernah lengkap, selalu sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dimana kedirian orang selalu dibentukulangkan, ditafsirulangkan, dinegosiasiulangkan, secara kreatif. Kedirian subyektif dan kolektif tidak bersifat tunggal, tapi majemuk, lentur dan heterogen (Hall, 1990 : 392). Hall mencontohkan dirinya sendiri sebagai “Negro” yang mengacu pada Afrika, Karibia dan sekaligus Inggris yang telah berabad-abad hadir di Inggris. Begitu juga Orang Inggris (Englandman) tidak sepenuhnya mereka adalah Kulit Putih yang hanya bersangkutan dengan Eropa. Inggris adalah orang-orang yang tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa secangkir teh. Tak ada teh dan gula yang tumbuh di daratan Britania Raya, semua berasal dari Afrika. Sehingga “gigi” Orang Inggris adalah sangat Afrika, sangat Negro (Hall, 1991b : 45, 59).
Cina di Asia Tenggara terbentuk melalui proses migrasi (diasporik) sejak 1290 (Reid, 2006). Ke-Cina-an dan ikatan sosialnya tidak berbasis garis keturunan ( blood lineage ), tapi komunikasi dan kedekatan bahasa sebagai sesama pendatang dari daratan Cina lainnya yang bermigrasi ke Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia dan Singapura,(Clammers, 2002 : 141-144). Dalam pengertian Stuart Hall, tidak berarti kecinaan itu hilang atau ditinggalkan setelah mereka menetap di Asia Tenggara, tapi dipertahankan sebagai jati diri. Namun, kecinaan tersebut sudah memiliki “warna” Cina yang Asia Tenggara, yang Indonesia, yang Malaysia, yang Singapura. Orang Cina di sini bukan dalam artian warganegara RRC, tapi lebih mengacu pada bentuk fisik dan bahasa yang digunakan.
Selanjutnya, menjadi warganegara Indonesia, atau Malaysia, atau Singapura direpresentasikan oleh kepemilikan KTP dan paspor. Namun, identitas yang direpresentasikan oleh pasport seseorang tidaklah secara mutlak mengacu pada warganegara sesuai pasport yang digunakannya. Pasport digunakan untuk kelancaran dan akses bisnisnya, sehingga dia bisa memilikinya lebih dari dua. Orang-orang semacam ini dikategorikan sebagai
transnationality yang mengacu pada orang- orang yang hidup dan menjadi warganegara secara berpindah-pindah sesuai paspor yang dimilikinya (Ong, 1999). Kewarganegaraan menjadi temporer dan sesuai kebutuhan.
Baik Ong maupun Clammers fokus pada identitas etnis yang tidak terbentuk karena pertalian darah ( blood lineages ), tapi lebih pada identitas yang terbentuk karena persamaan bahasa, kemiripan bentuk fisik ras dan orang-orang yang diasporik, yang tidak mementingkan nasionalitas sebagai identitasnya. Bagi mereka batas teritori bukan sesuatu yang dipersoalkan. Tapi bagaimana jika identitas etnis tersebut terbentuk karena pertalian darah namun terpisah karena kemerdekaan negara bangsa seperti terjadi pada Orang Iban di perbatasan Indonesia – Malaysia di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat? Mungkin konstruksi mereka tentang identitas subyektif dan kolektifnya berbeda. Dalam situasi seperti inilah masalah “perbatasan” ( boundaries ) menjadi problematis dan menarik untuk dibahas.

## Metode
Penelitian ini mengungkap dan memahami bagaimana proses-proses dan strategi-strategi yang dikembangkan oleh pelaku i llegal logging di perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan mempolitisasikan identitas. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti tidak melakukan pengamatan secara terlibat tapi melakukan wawancara mendalam dengan: (1) Aktivis LSM yang bergerak di bidang adat dan masyarakat “Dayak” di Kalimantan Barat yang pernah dan atau masih mempunyai kegiatan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, (2) Aparat negara yang terlibat langsung dengan upaya- upaya pemberantasan illegal logging di perbatasan Indonesia-Malaysia, (3) Ketua Adat atau Temenggung di Kecamatan Lanjak dari Orang Iban yang ditemani oleh salah seorang Patihnya, (4) Tokoh masyarakat di Desa Seriang yang merupakan tokoh pemuda sekaligus salah satu perantara cukong kayu Malaysia, (5) Tokoh adat di Kecamatan Badau yang paham mengenai situasi dan kondisi
mutakhir warganegara di perbatasan berkaitan dengan illegal logging , dan (6) Aktivis LSM di Kabupaten Kapuas Hulu dan Pontianak, yang selama ini melakukan kegiatan di sekitar taman nasional dan peduli dengan persoalan illegal logging di daerah perbatasan.

## Hasil dan Pembahasan
Kontestasi Iban dan ke-Iban-an di Perbatasan
Untuk memberi konteks dari berbagai kepentingan yang berkontestasi di “perbatasan” ini, perlu digambarkan keterkaitan “Orang Perbatasan” dengan berbagai konteks yang lainnya. Perbatasan tidak sekedar tata ruang yang membedakan dua negara-bangsa. Dia punya sejarah dan pengalamannya sendiri-sendiri. Pengalaman yang menyejarah dalam diri dan kedirian setiap orang, yang membentuk pola pikir dan tindak serta orientasi masa depannya. Dalam “kekinian,” “masa lalu” dan “masa depan” hadir secara simultan, “bermain” – meminjam istilah Sturt Hall – secara kreatif dan dinamis. Sehinga tafsir tentang “ke-Indonesia-an,” “ke-Dayak-an,” dan “ke-Iban-an” tidak lepas dari konteks diri yang menyejarah ini.
Ada dua sudut pandang atau posisi, dalam pembahasan mengenai identitas (Hall, 1990 : 393- 394) yang menyangkut posisi diri subyektif dan kolektif, yaitu cara pandang identitas budaya yang sudah ada dan tidak berubah, yang dibentuk melalui pengalaman dan nilai yang dibangun dan dirasakan (share) bersama. Cara pandang seperti ini mengacu pada masa lalu yang ditafsirkan pada masa kini. “Iban” adalah menyangkut sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme Inggris dan sekaligus Belanda. Dia juga menyangkut cara Indonesia dan Malaysia memperlakukan mereka.
Sedangkan sisi pandang kedua lebih menekankan pada aspek “siapa sebenarnya kita dan mau menjadi apa?” Jika posisi pertama menekankan persamaan, sisi kedua justru menekankan perbedaan. Jika cara pandang pertama bersifat kontinuitas dari masa lalu (sejarah dan nenek moyang), cara pandang kedua mengakar pada diskontinuitas, keterpecahan diri yang sesungguhnya dari masa lalu menuju masa depan. Iban adalah Indonesia, Iban adalah Malaysia. Tapi Iban juga ingin maju. Maju atau mau menjadi seperti apa ( becoming and being ) di kemudian hari dalam tafsiran masa sekarang merupakan proyeksi diri subyektif dan kolektif  ke masa depan. Dalam konteks semacam inilah pengalaman, pemahaman, dan penafsiran Indonesia dan Malaysia bagi Orang Iban di perbatasan menjadi nyata dalam kedirian mereka.
Meskipun “Indonesia” dan “Malaysia” sebagai proyek nasionalisme, negara bangsa, gagal mentransformasikan nasionalismenya (ke- Indonesia-an dan ke-Malaysia-an) secara utuh, tidak berarti keduanya tidak ada sama sekali. Justru ke- Iban-an ini ada dalam ruang antara (insterstitial) Indonesia - Malaysia dalam artian geografis, teritori negara, proyek nasionalisme, dan acuan masa lalu dan masa depan. Ke-Iban-an justru berdiri di ruang antara oposisi biner masa lalu – sekarang, Indonesia – Malaysia, kita – mereka.  Dia tidak stabil, ketidak- menetapan yang permanen, dan gagalnya setiap resolusi akhir (Hall, 1990 : 396). Sehingga Malaysia sebagai acuan masa depan yang ideal dan Indonesia adalah acuan masa lalu yang asli (orisinil), tidak dibaca sebagai sesuatu yang “taken for granted,” sesuatu yang final dan telah selesai, tapi selalu sebagai sesuatu yang di kemudian hari secara ber- kesinambungan dibaca dan ditafsir ulang serta dinegosiasiulangkan sebagai strategi-strategi baru “kedirian subyektif dan kolektif” Orang Iban.

## Gambar 1. Kategorisasi Suku di Kalimantan
Sumber: Arman, 1994 : 124-125
internasional, dalam konteks perbatasan Indonesia-Malaysia dia menjadi diskursus yang menjelaskan bagaimana diskursus negara yang ditanamkan dengan berbagai cara dan lewat berbagai medium tidak selalu berhasil mencapai tujuannya. Jika mata uang adalah salah satu identitas “ke-Indonesia-an” maka warganegara Indonesia di Lanjak dan Badau, serta kecamatan lain di Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sebagian dari kedirian subyektif dan kolektif mereka adalah “Malaysia.” Mereka lebih mengenal dan lebih dihidupkan oleh Ringgit dibanding Rupiah.
Ringgit tidak saja mengacu pada alat transaksi, dia juga mengacu pada fasilitasi (pelayanan) negara kepada warganegaranya. Jika Malaysia sebagai negara-bangsa dipandang lebih perduli pada kehidupan keseharian mereka dan lebih memfasilitasi kebutuhan mereka, maka masihkah Indonesia bisa mengklaim bahwa “Orang Perbatasan” adalah “Rakyat Indonesia.” Kalau boleh meminjam istilah dari kalangan “Feminis”, Indonesia hanyalah “orang tua biologis” bagi “Orang Perbatasan.”
Indonesia dalam diskursus perbatasan terkait dengan beberapa istilah seperti “Indon”, TKI illegal, Kolonialisme Belanda, “Pembangunan” yang tidak merata, jalan rusak dan jembatan patah, korupsi, tukang pungut sopoi, libas, penyelundupan kayu, dan miskin dan tertinggal. Setidaknya itulah persoalan- persoalan yang muncul ke permukaan ketika penelitian ini dilangsungkan. Sebaliknya, Malaysia lebih dikonsepsikan sebagai tempat memperoleh pendidikan bagi masa depan, sekolah dan rumah sakit gratis, jalan mulus, pasar tempat membeli kebutuhan sehari-hari.
Dari 4 orang informan di Kecamatan Lanjak dan Kecamatan Badau yang diwawancara, ketika sengaja ditanya bukti apa yang menunjukkan bahwa dia itu Indonesia, jawabannya pada umumnya adalah KTP, Bendera Merah Putih, dan Foto Presiden dan Wakil Presiden. Ini cukup beralasan, karena pada kenyataannya keseharian mereka lebih banyak berkaitan dengan Malaysia.
“Rupiah” versus “Ringgit” tidak selalu berarti persaingan ekonomi di tingkat
Lumenta (2004) dan Pirous (2004, 2007) dalam penelitiannya mengenai Orang Iban di perbatasan Indonesia-Malaysia sampai pada kesimpulan bahwa batas teritorial negara secara administratif tidak berhasil secara penuh (Lumenta: “tidak mempan”) “meng-Indonesia- kan” Orang Iban di perbatasan Indonesia-Malaysia. Nasionalisme sebagai proyek negara modern tidaklah secara utuh “mengindonesiakan” mereka yang diklaim sebagai warganegaranya. Jika proyek “negara-bangsa” mengenai nasionalisme selalu dinegosiasikan sesuai kepentingan kontekstual mereka, antara Indonesia dan Malaysia tak satu pun yang secara utuh mampu “mengindonesiakan” atau “memalaysiakan” Orang Perbatasan. Namun mana yang lebih dijadikan acuan? Seperti pernyataan informan di atas, tampaknya Indonesia memang hanya sebatas “orang tua biologis” semata, sedangkan orang tua dalam kategori lainnya adalah Malaysia.
“Indon” merujuk pada para pendatang di Malaysia yang berasal dari Indonesia. Namun bukan sekedar singkatan dari Indonesia, dia juga merujuk pada beberapa makna lain seperti “tenaga kerja illegal,” “buruh kasar,” “kuli bangunan,” “pencuri,” dan “bau rokok.”
Kedirian subyektif dan kolektif (ke-Iban-an) Orang Iban Indonesia sebagian ada ke- Indonesia-annya dan sebagian ada ke-Malaysia- annya. Tampaknya kedirian subyektif dan kolektif mereka utamanya adalah Orang Iban yang di dalamnya ada Indonesia dan ada Malaysia. Keduanya akan tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut relevan bagi
kepentingan mereka dalam relasi kuasa, sosial dan ekonomi.
Kontestasi proyek nasionalisme dalam negara modern seperti Indonesia dan Malaysia akan semakin kentara, bagaimana dia bisa berarti dan bagaimana dia bisa dikesampingkan dalam artian tertentu, ketika mencermati relasi kepentingan yang terbangun antara Orang Iban Indonesia dengan Cukong Kayu Malaysia. Dalam pemahaman Orang Iban Indonesia di perbatasan, apa saja yang dulu mustinya mereka peroleh dari negara melalui program yang disebut sebagai “pembangunan” dan sepanjang sejarah republik ini berdiri tidak pernah terpenuhi secara sungguh, dengan adanya Usaha Kayu Masyarakat yang dimodali oleh Cukong Kayu Malaysia, semua yang mereka bayangkan tersebut menjadi kenyataan. Minta rumah panjang, dibangunkan rumah panjang seharga Rp.2 Milyar lebih. Minta dibangunkan jalan, dibuatkan jalan yang menghubungkan satu kampung dengan lainnya atau ke jalan utama. Minta air bersih, dialirkan air bersih dari gunung sampai ke dalam rumah penduduk. Ini untuk menyebut beberapa di antaranya.
Mungkin melalui deskripsi mengenai seorang Cukong Kayu Malaysia yang merasa “dikecewakan” oleh Republik Indonesia berikut ini bisa memberikan gambaran bagaimana sebetulnya negosiasi dan penafsiran terhadap kekuasaan represif dan koersif dari negara dalam relasinya dengan kapitalisme.
Gambar 2. Modus Illegal Logging tahun 2002-2006
penyedia layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pasar, dan transportasi, lebih banyak mereka peroleh dari Malaysia ketimbang Indonesia.
Lemahnya kehadiran negara Indonesia dalam pengertian the art of governing yang kemudian dimanfaatkan oleh cukong kayu dengan juga mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek identitas Orang Iban. Relasi ini kemudian melahirkan pola hubungan patron-client antara cukong kayu dengan warganegara Indonesia di perbatasan. Maka tidak heran jika dengan berbagai cara dan upaya, Orang Perbatasan akan mempertahankan sebisa mungkin agar illegal logging bisa tetap dilangsungkan. Ini kemudian menyebabkan nasionalisme orang perbatasan (keindonesiaannya) mengalami “kegoyangan.” Dalam pengakuan mereka tetap “Orang Indonesia”, warganegara Indonesia. Tapi ketika illegal logging dihentipaksakan oleh Indonesia, mereka menolak dan berpihak pada cukong kayu yang berarti juga berpihak pada kepentingan mereka sendiri. Tidak perduli Indonesia dirugikan dan Malaysia dilabakan.
Keberlangsungan illegal logging di perbatasan juga tidak lepas dari peran negara di tingkat kabupaten. Aspirasi untuk memperoleh sebagian dari rente pengelolaan sumber daya hutan yang selama ini dinikmati

## Simpulan
Illegal logging sampai akhir tahun 2007, meski sudah mengalami penurunan, masih tetap berlangsung di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam pemahaman melalui Penelitian ini Peneliti menangkap kesan bahwa peraturan perundangan Indonesia menyamaratakan daerah dan warganegara yang memiliki keunikan dan problematika yang spesifik dengan wilayah Indonesia lainnya. Tentu saja masalah kehutanan, termasuk illegal logging, di Pulau Jawa dan Sumatera berbeda dengan daerah di perbatasan Indonesia- Malaysia di Kalimantan Barat, terutama Kecamatan Badau dan Lanjak. Selain peraturan perundangan kehutanan daerah ini juga diatur oleh perundangan khusus mengenai perbatasan dua negara yang belum dipertimbangkan dalam penanganan illegal logging .
Kehadiran negara dalam penanganan illegal logging di perbatasan ini cenderung pada sisi negara sebagai institusi dan menggunakan pendekatan represif. Sedangkan sisi negara sebagai pihak yang punya kewajiban memberikan pelayanan (services) dalam meningkatkan kesejahteraan warganegara dalam teritorinya hampir tidak tampak. Pelayanan kebutuhan dasar Orang di Badau dan Lanjak lebih ditopang oleh keberadaan Malaysia. Fungsi-fungsi dasar negara sebagai
Sumber: Liswanto et. al. 2006. Laporan Investigasi Illegal Logging di Kalimantan Barat 1999 s/d 2006 Pontianak. Yayasan Titian
oleh “Pusat,” pada era desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong kabupaten untuk memanfaatkan kesempatan ini sebisa mungkin. Dengan mengatasnamakan “masyarakat” yang selama ini terpinggirkan dalam pengelolaan sumber daya alam, otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan, pendapatan asli daerah, dan putera daerah, kabupaten melakukan ekstraksi kayu di hutan dalam teritori mereka tanpa harus patuh pada ketentuan “pusat.” Meskipun dalam pekerjaan ini melibatkan cukong kayu dari negara lain, meskipun sebagian besar rente pengusahaan hutan ini jatuh ke tangan cukong, meskipun sebagian besar warganegara dalam teritorinya memperoleh sedikit saja dari rente keseluruhan.
Dalam praktek ekstraksi sumber daya hutan di perbatasan Indonesia-Malaysia, apa yang dimaksudkan Anna Tsing sebagai frontiers dan frontiers capitalism dalam pengelolaan sumber daya alam sangat kuat kehadirannya. Tentara, polisi, aparat pemda, dinas kehutanan, kejaksaan dan pengadilan, kecamatan, desa, cukong kayu, warganegara, temenggung, pemuka “masyarakat,” dan bahkan institusi agama terlibat dalam praktik illegal logging ini. Mereka yang seharusnya menjadi institusi dan orang terdepan dalam “memberantas” illegality , justru merupakan bagian dari praktik ini. Sebagian besar pihak memperoleh kelabaan dari praktik illegal logging ini.
Melalui penelitian ini peneliti kemudian memahami bahwa identitas itu memiliki aspek historis yang menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Narasi masa lalu tetap direproduksi melalui penuturan dari generasi ke generasi. Masa sekarang adalah ruang di mana identitas itu hadir dan dilakoni. Masadepan adalah aspirasi, acuan tentang bagaimana sebetulnya hidup secara subyektif dan kolektif diinginkan. Identitas merupakan “ruang antara masa lalu dan masa depan yang ada dan dihadapi pada masa sekarang.”
Dalam praktik illegal logging , hutan sebagai (ibunya Orang Iban) penanda keibanannya bukanlah sesuatu yang baku, kaku dan tidak berubah. Ketika tidak ada kepastian mengenai kehidupan mereka, tidak ada jaminan bahwa
hutan akan tidak ditebang oleh orang lain, maka keterlibatan dalam praktik illegal logging menjadi satu pilihan strategis dan realistis bagi mereka. Terlibat atau tidak, dalam pemahaman mereka, toh hutan akhirnya akan ditebang. Kalau tidak oleh orang lain, mungkin oleh negara melalui pemberian konsesi pada perusahaan besar di Jakarta. Sehingga hutan sebagai aspek keibanan mereka untuk sementara menjadi tidak strategis dan tidak relevan dalam kondisi sekarang dan bagi masa depan mereka.
Keterlibatan Orang Iban dalam praktik illegal logging bukan karena mereka tidak paham hukum negara, bukan mereka ingin merusak salah satu penanda keibanannya, bukan karena mereka tergoda oleh uang yang ditawarkan oleh cukong, bukan karena mereka bodoh dan berfikir dalam jangka pendek, bukan karena tekanan dan ancaman dari para cukong kayu dan pemerintah daerah. Tapi pilihan ini lebih merupakan pertimbangan strategis, kreatif dan cerdik mereka dalam menyikapi hidup nyata yang dilakoni sekarang ini.
Logika, pengelolaan hutan melalui perangkat koersi dan represi negara sebagai institusi, yang linier dan biner sudah kurang memadai untuk mengatasi berbagai masalah pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya hutan. Bahwa negara merupakan pemegang otoritas dan legitimasi untuk memutuskan siapa, di mana dan boleh melakukan apa untuk mengakses sumber daya alam dalam teritorinya sudah terbukti tidak memiliki kebenaran yang bulat dan utuh dalam kenyataannya. Setiap kebijakan yang dipandang merugikan satu pihak, akan melahirkan satu strategi baru sebagai tandingannya. Ini terjadi dalam praktik illegal logging di mana illegal loggers selalu bisa mengembangan cara-cara baru dalam melakukan aktivitasnya menghadapi berbagai perubahan kebijakan dan represi negara.
Pengelolaan hutan Indonesia dalam konteks penegakan hukum amat bergantung pada komitmen dan moral dari pejabat negara yang memegang tanggung jawab dan wewenang itu. Jika satu periode aparat yang berkaitan dengan penanganan illegal logging memiliki komitmen
tinggi dan moralitas yang baik untuk menghentikannya, untuk satu periode itu terbukti ada perubahan dalam kenyataannya. Namun tidak ada jaminan bahwa periode berikutnya akan berlaku hal yang sama. Dengan kata lain, secara sosiologis model seperti ini tidak menjadi sistem yang berlaku ke depannya.
Negara merupakan institusi yang memiliki perangkat koersi dan represi dan sekaligus seni memerintah yang memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan warganegara yang ada dalam teritorinya. Dalam berbagai kajian mengenai praktik pengelolaan sumber daya alam (hutan khususnya) di Indonesia, perhatian lebih banyak diberikan pada negara sebagai institusi. Sedangkan negara sebagai governmentality belum terlalu banyak dilakukan. Ini kemudian memberi pembenaran dan ruang yang semakin besar bagi pendekatan represif dan koersif terhadap masalah kehutanan, sedangkan pendekatan negara sebagai pelayan kesejahteraan warganegaranya hampir terabaikan.
Dalam frontiers capitalism, peraturan dirubah (deregulated) yang memunculkan kebingungan (confused) . Dalam situasi ini setiap orang memperoleh laba darinya. Namun dalam pemahaman Peneliti berdasarkan penelitian ini ada yang belum tercakup dalam konsepsi ini, yaitu suatu situasi di mana orang paham ada terjadi kesalahan, ada yang tidak benar. Tapi orang juga tidak melihat atau tidak mempunyai solusi untuk itu sehingga situasi itu dibiarkan dan dinikmati bersama atau complicity .
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum mewakili dan tidak mencakup berbagai persoalan yang berkembang di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, baik dalam kaitannya dengan identitas maupun dengan politik pengelolaan sumber daya alam. Sehingga beberapa hal yang menurut peneliti masih perlu antara lain:
Identitas dipahami dalam penghadapannya terhadap perbedaannya dengan yang lain. Dalam penelitian ini bagaimana dinamika dan kontestasi keibanan berhadapan dengan dayak yang lain, konflik-konflik masa lalu yang terus dipelihara untuk memperkuat keberadaan Orang Iban
secara historis tidak tercakup. Pada hal memahami persoalan ini akan memberi pemahaman yang semakin jelas mengenai dinamika sosial dan perubahan-perubahan yang menyertainya.
Keindonesiaan orang perbatasan tidak cukup hanya dibangun dengan sisi represi dan koersi negara saja. Kehadiran negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan warganegaranya menjadi teramat penting untuk diabaikan. Masalah identitas keindonesiaan yang dipahami melalui penelitian ini menjadi mungkin diperkuat melalui pelayanan dasar ( basic services ) negara secara lebih nyata di perbatasan. Tidak saja untuk mengurangi laju illegal logging tapi juga dalam kerangka pertahanan negara dalam artian nasionalisme sebagai proyek negara bangsa dan kebernegaraan Indonesia yang utuh.
T idak semua Orang Iban merupakan kelompok yang setuju dan melakukan illegal logging . Paling tidak masih ada Orang Iban di Sungai Utik, Kecamatan Lanjak yang masih mempertahankan hutan sebagai sumber penghidupan dan sekaligus identitas keibanan dan kedayakannya. Saya berkeyakinan masih ada kelompok orang dayak lain yang mirip dengan yang di Sungai Utik. Namun sepanjang pengetahuan saya, masih kurang penelitian sejenis dengan mendasarkan pada rumah panjang sebagai kategorisasinya. Jika ini bisa dilakukan, paparan dan temuan dalam penelitian ini akan semakin memberi kita pemahaman mengenai dinamika perubahan sosial yang terjadi di Indonesia serta proses kontestasi yang berlangsung di dalamnya.
Dalam kesempatan seminar temuan lapangan penelitian ini yang dibiayai oleh dana hibah dari Ford Foundation melalui program pasca sarjana FISIP UI, beberapa peserta berkomentar “Mengapa penelitian selalu mengenai Orang Iban, sedangkan kami dari suku dayak lain tidak mendapat perhatian?” Dalam hemat peneliti ini juga penting untuk melihat persoalan yang sama dalam perspektif orang dayak lainnya, yang nota bene mereka juga bermukim di daerah perbatasan.
Dari sisi kebijakan dan politik pengelolaan sumber daya hutan, beberapa hal berikut ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan ke depannya:
1. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan perundangan pengelolaan hutan di Indonesia ada baiknya untuk mempertimbangkan dan mentransformasikan aspek identitas, sistem pengetahuan dan kearifan lokal warganegaranya. Keterlibatan warganegara dalam perumusannya tidak bisa diwakili oleh pihak lain seperti para ilmuwan, LSM, atau pemerintah daerah. Akan sangat baik bila pengaturan pengelolaan sumber daya hutan dikembangkan berdasarkan aspirasi warganegara. Keterlibatannya mencakup bagaimana mustinya dikelola, apa sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran, siapa yang akan menerapkan sanksi tersebut, dan juga kelabaan apa yang bisa diperoleh warganegara atas pengelolaan hutan tersebut.
2. Kemudian, peraturan perundangan pengelolaan hutan di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan aspek identitas warganegara, terutama mereka yang tinggal di perbatasan dengan negara lain dan memiliki pertautan identitas dengan warganegara yang di seberangnya, secara lebih spesifik. Paling tidak ada perbedaan dalam kebijakannya. Tentu saja kebijakan dan perlakuan pengelolaan sumber daya alam di Badau dan Lanjak, termasuk daerah perbatasan Indonesia lainnya dengan Malaysia di Kalimantan tidak bisa diperlakukan sama dengan Pulau Jawa dan Sumatera secara keseluruhan. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan perundangan pengelolaan hutan di Indonesia ada baiknya untuk mempertimbangkan dan mentransformasikan aspek identitas, sistem pengetahuan dan kearifan lokal warganegaranya. Keterlibatan warganegara dalam perumusannya tidak bisa diwakili
oleh pihak lain seperti para ilmuwan, LSM, atau pemerintah daerah. Akan sangat baik bila pengaturan pengelolaan sumber daya hutan dikembangkan berdasarkan aspirasi warganegara. Keterlibatannya mencakup bagaimana mustinya dikelola, apa sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran, siapa yang akan menerapkan sanksi tersebut, dan juga kelabaan apa yang bisa diperoleh warganegara atas pengelolaan hutan tersebut.

## Daftar Pustaka
Arman, Syamsuni (1994). Analisa Budaya Manusia Dayak Dalam Paulus Florus et. al. Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi . Jakarta: Grasindo.
Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. (2001). The Impacts of Decentralisation on Forests and Forestdependent Communities in Malinau District, East Kalimantan . Bogor: Center for International Forestry Research.
Brown, David W. (1999). Ketagihan Rente: Distribusi Korporasi dan Spasial Sumberdaya Hutan Indonesia; Implikasiknya bagi Kelestarian Hutan dan Kebijakan Pemerintah. Jakarta: Kantor Kehutanan Kerajaan Inggris – Indonesia.
Budiarto, Tri et. al. (2003). Investigasi Aktivitas Illegal Logging di Propinsi Kalimantan Barat: Final Report . Pontianak: WWF Indonesia Kantor Pontianak.
Casson, Anne (2001). Decentralisation of Policies Affecting Forests and Estate Crops in Kutai Barat District, East Kalimantan .
Bogor: Center for International Forestry Research.
Casson, A. (2001). Decentralisation of Policies Affecting Forests and Estate Crops in Kotawaringin Timur District, Central Kalimantan . Bogor: Center for International Forestry Research.
Clammer, John (1994). Diaspora and Identity: The Sociology of Culture in South-east Asia .
Malaysia: Pelanduk Pub.
EIA/Telapak (2005). The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China’s Massive Timber Theft . www.telapak.org
____________ (2004). The Role of CITES in Curbing Illegal Timber Trade. www.telapak.org
____________ (2004a). Profiting from Plunder: How Malaysia Smuggles Endangered Wood . www.telapak.org
Escobar, Arturo (1998). Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movement . In Journal of Political Ecology Vol. 5, 1998.
Foucault, Michel (1991). Governmentality .
Dalam Graham Burchell, Colin Gor and Peter Miller. The Foucault Effect: Studies in Governmentality . Chicago: The University of Chicago Press.
Hadi, Syamsul, Dave Lumenta, Iwan Pirous, Rhino Ariefiansyah and Rio Jaslim (2004). Construction and Deconstruction of Indonesian Migrant Identities in Contemporary East Malaysia: Some Preliminary Notes . The Centre for International Relation Studies (CIReS). Paper is presented in the panel of Cross- Border Movements in Southeast Asia, Identity Politics and Citizenships. The 4th
International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia: Globalisation and Partnership and the Changing Context, 12-
16 July 2004, University of Indonesia, Depok.
Hall, Stuart (1992). The Question of Cultural Identities . Dalam S. Hall, D. Held and T. McGrew (eds.). Modernity and Its Future .
Cambridge: Polity Press.
____________ (1991). The Local and the Global: Globalization and Ethnicity . Dalam Anthony D. King (1991). Culture, Globalization and The World-System:
Contemporary Conditions for The Representation of Identity . London: Macmillan.
__________ (1991b). Old and New Identities, Old and New Ethnicities . Dalam Anthony D. King (1991). Culture, Globalization and The World-System: Contemporary Conditions for The Representation of Identity . London: Macmillan.
__________ (1990). Cultural Identity and Diaspora . Dalam J. Rutherford. eds. (1990)
Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart.
Liswanto et. al. (2006). Laporan Investigasi Illegal Logging di Kalimantan Barat 1999 s/d 2006 . Pontianak: Yayasan Titian.
Ong, Aihwa (1999). Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality .
Durham: Duke University Press.
Peluso, Nancy Lee (1992). Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java . Berkeley: University of California Press.
Pemda Kapuas Hulu. Sejarah Pembentukan Kabupaten Konservasi Kapuas Hulu . http:/ /www.Kapuas Hulu.com
Pirous, Iwan Meulia (2004). Constructing Iban Identity: The Narratives of Vanishing and Emerging within the Transnational Borderzone of Borneo Island. M.A Dissertation on Globalisation, Identity, Technology. The Nottingham Trent University.
Said, Edward (1979). Orientalism . New York:
Vintage Books.
Seda, Francisia S.S.E. (2001). Petroleum Paradox: Natural Resources and Development in Indonesia, 1967 -1997 . A Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Wiscosin - Madison.
Setyarso, Agus, eds. (2004). Illegal Logging: Penjajahan terhadap Sistem Kemasyarakatan . Jakarta: Departemen Kehutanan, ITTO, WWF Indonesia.
Tsing, Anna Lownhaupt (1993). In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place . New Jersey:
Princeton University Press. ____________ (2005). Friction: an Ethnography of Global Connection . New Jersey: Princeton University Press.