Vol. 1 No. 2 September 2021, e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431

## MENANGKAL GERAKAN RADIKALISME DI KALANGAN ASN MELALUI PEMAHAMAN NILAI-NILAI BELA NEGARA (DETERMINING THE MOVEMENT OF RADICALISM IN ASN THROUGH UNDERSTANDING THE
VALUES OF STATE MARTIAL)

## RACHMAT BAHMIM SAFIRI
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Email : rachmatsafiri@gmail.com

## ABSTRAK
Maraknya  gerakan  radikalisme  di  kalangan  ASN  yang  merebak  di  tanah  air  tentunya mengkhawatikan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  maka  perlu  upaya  utuk membendung  hal  tersebut  melalui  pemahaman  nilai  –nilai  bela  negara.  Untuk  memberikan kesadaran tersebut berdasarkan konstitusi yang ada di NKRI. Maraknya penyebaran hoax tanpa filter  melalui  sosial  media  membuat  paham  radikal  makin  subur.  Persoalan  saat  ini  adalah adanya  gerakan-gerakan  radikalisme  yang  memiliki  agenda  terselubung  yang  menggerogoti sendi – sendi negara yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan  –  merusak  kebhinekaan  yang  sejak  Indonesia  berdiri  telah  menjadi  konsensus bersama. Upaya mencegah terjadinya penyebaran paham Ideologi radikalisme di kalangan ASN perlu  melibatkan  seluruh  stakeholder  yang  bersentuhan  langsung  dengan  dunia  pendidikan, sosial, keagamaan, komunikasi dan keamanan di lingkungan masing-masing dan pendekatan sampai tindakan hukum.
Kata Kunci : Bela negara, radikalisme,menangkal

## PENDAHULUAN
Radikalisme tidak lain adalah embrio dari hampir setiap tindakan terorisme di belahan dunia. Sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan sosiasl dan politik secara total dan bersifat  revolusioner  dengan  menjungkirbalikkan  nilai-nilai  yang  ada  secara  drastis  lewat tindak  kekerasan  menyangkut  politk  (  political violence )  dan  aksi-aksi  yang  bisa  dibilang ekstrim  sebagai  satu-satunya  jalan  untuk  mengubah  kondisi  (Moskalenko  dan  McCaukley, 2009). Fenomena aksi yang merongrong Pancasila di ruang publik. seperti adanya demonstrasi berlatar  agama,  dugaan  makar,  kekerasan  kelompok  intoleran  hingga  kejahatan radikalisme/terorisme.  Ancaman  disintegrasi  tersebut  menjadi  nyata  yang  tidak  dapat dipandang  mudah,  Solusi  dari  persoalan  ini  tidak  hanya  menjadi  tugas  pemerintah,  namun tanggungjawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Keragaman untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan nasional sangat penting untuk menjadi perhatian dan penguatan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.
BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) memiliki 4 (empat) ciri yang dapat dikenali. Pertama ,  intoleran,  yaitu  tidak  mau  menghargai  pendapat  dan  keyakinan  orang lain. Kedua ,  fanatik,  yaitu  selalu  merasa  benar  sendiri  dan  menganggap  orang  lain salah. Ketiga , eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat islam umumnya dan yang keempat adalah revolusioner yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa yang menjadi kriteria adalah :
1. Anti Pancasila.
2. Anti kebhinekaan, anti NKRI
3. Anti Undang-Undang Dasar 45
Mereka tidak mau negara Indoensia berdasarkan asas Pancasila tetapi maunya adalah mereka ingin mengubah negara Indonesia yang Pancasila menjadi negara khilafa ASN, seperti gerakan  bervisi  pendirian  khilafah  (HTI),  JI,JAD,JAK,FPI  dan  sebagainya  lalu  munculnya gerakan  ISIS  di  Indonesia,  penghinaan  terhadap  Pancasila,  penghinaan  terhadap  agama, penghinaan  terhadap  bendera  negara,  tudingan  sebagian  masyarakat  terhadap  sebagian
Vol. 1 No. 2 September 2021, e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
masyarakat  yang  lain  sebagai  “anti  Pancasila”.  dan  isu  upaya  makar  terhadap  pemerintah. Permasalahan tersebut bermuara pada ideologi radikalisme yang ingin merubah tatanan bangsa Indonesia yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Gerakan radikalisme sebagai suatu faham tidak selalu ditandai dengan berbagai -aksi kekerasan, namun dapat juga sebatas ideologi yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan
Radikalisme  yang  berkembang  di  masyarakat  dalam  bentuk  radikalisme  ideologi maupun  agama  harus  bisa  dicegah.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang harmonis. Untuk melakukan upaya dalam pencegahan gerakan radikalisme tidaklah mudah dan membutuhkan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif.
Penting  adanya  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  gerakan  radikalisme  dan melakukan  pencegahan  melalui  pemahaman  nilai-nilai  bela  negara.  Pemahaman  ini  dapat menjadi pola pikir (mindset) yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan rasa cinta  terhadap  bangsa  dan  negara  Indonesia  sebagai  hal  yang  mutlak  hadir,  sehingga  dapat mencegah  berkembangnya  gerakan  dan  ideologi  radikal.  Unsur-unsur  keagamaan  berperan penting  dalam  menangkal  ancaman  radikalisme  jika  diintegrasikan  ke  dalam  nilai-nilai  bela negara.  Program  bela  negara  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  menangkal  ancaman radikalisme di Indonesia. Adanya pandangan radikalisme tengah berusaha menggeser ideologi Pancasila dan pengaruhnya mulai menyusup ke setiap lapisan masyarakat dan sudah menjadi masalah nasional dan akut yang harus segera dihapuskan melalui pendidikan yang kritis. usia muda termasuk masa rentan menjadi intoleran dan radikal. Karena mereka masuk dalam fase mencari  jati  diri  atau  identitas.  Perkembangan  Radikalisme  dalam  era  globalisasi  semakin meningkat  ditambah  dengan  berkembang  pesatnya  teknologi  yang  membuat  banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Radikalisme sendiri merupakan embrio lahirnya terorisme.
Radikalisme  merupakan  suatu  sikap  yang  mendambakan  perubahan  secara  total  dan bersifat  revolusioner  dengan  menjungkirbalikkan  nilai-nilai  yang  ada  secara  drastis  lewat kekerasan  dan  aksi-aksi  yang  ekstrim.  Ada  beberapa  ciri  yang  bisa  dikenali  dari  sikap  dan paham  radikal,  yakni  intoleran  (tidak  mau  menghargai  pendapat  dan  keyakinan  orang  lain), adanya sifat fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), dan bersifat eksklusif  (membedakan  diri  dari  umat  Islam  umumnya)  serta  revolusioner  (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).
Permasalahan radikalisme dan telah menjadi salah satu isu kebangsaan karena menjadi citra negatif  di  mata  sebagian  dunia  sebagai  negara  yang  menjadi  lahan  subur  bagi  paham radikalisme  dan  terorisme,  akibat  tindakan  atau  ulah  segelintir   orang  yang  terpengaruh  dan melakukan  tindakan  radikal  dan  teror.  Merupakan  kewajiban  bagi  seluruh  masyarakat  di Indonesia  bahkan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  tugas  kebangsaan  kita.  melakukan upaya  kolektif  mencegah  radikalisme  dan  terorisme  dimaksud. Ada  beberapa  faktor penyebabnya :
1. Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah.
2. Faktor  internasional,  yakni  pengaruh  lingkungan  luar  negeri  yang  memberikan  daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.
3. Faktor kultural, yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah).

## METODE PENELITIAN
Peneiltian  ini  dilakukan  bersifat  kualitatif  deskriftif  dengan  pendekatan  studi lapangan,penulis sebagai sumber primer dan sekunder (text book,internet) dan interview secara langsung  serta  melakukan  observasi  partisipasi  secara  langsung.  Subyek  penelitian  adalah  9 orang  orang  laki-laki  dan  4  orang  perempuan,kegiatan  penelitian  dilakukan  di  Kota Pangkalpinang,  Kabupaten  Bangka,Kabupaten  Bangka  Tengah  dimulai tanggal  5 September
Vol. 1 No. 2 September 2021, e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
2020 sampai dengan 10 Nopember 2020. Variabel penelitian dan prosedur pemecahan masalah yang dijadikan sasaran menjawab hal yang dihadapi/dilakukan berdasarkan permasalahan yang timbul setelah diketahui keaktifan subyek dalam berkomunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyebaran
Radikalisme saat ini sudah menyebar di kalangan ASN. karena mereka sebagian belum dapat berpikir secara matang dan merupakan sasaran empuk untuk dicuci otaknya,memanfaatkan  berbagai  strategi  pengajian,ceramah  dan  sebagainya  untuk menyebarkan pemahamannya mencapai target yang penting kerap disasar berbagai kelompok radikal  untuk  dipengaruhi  dan  direkrut  sebagai  simpatisan  gerakan  radikal  dari  kelompok ASN/aparatur negara. Perekrutan melalui beberbagai cara dengan memanfaatkan komunikasi di  dunia  digital  tidak  melalui  pertemua  secara  tatap  muka  melalui  konten-konten  radikal. membahas mengenai teknik rayuan yang digunakan websites para jihadis dengan menggunakan berbagai model retorika, gambar, dan simbol-simbol dalam teks, video, dan format interaktif. Media dimanfaatkan sebagai ladang informasi, namun juga dapat digunakan sebagai teknologi untuk melakukan rayuan atau bujukan radikal.
ASN menjadi sasaran yang menarik dalam kegiatan radikalisme antara lain disebabkan karena  terpikat  oleh  etos  perjuangan  melawan  kebobrokan,  penindasan  pada  lantaran  lokal, nasional maupun global yang ada di lingkungan pemerintahan, biasanya yang tertarik mereka yang  baru  belajar  agama  atau  mualaf,  jadi  cenderung  orang  yang  baru  masuk  Islam  ingin menunjukkan  dia  lebih  Islam  dari  siapa  saja,  untuk  itu  dia  ingin  menunjukkan.  dirinya  bisa melakukan tindak kekerasan / militansi dampak konsekuensi dari kondisi psikologi dan latar belakang  kepribadian,  namun  merupakan  implikasi  dari  resiko  terpapar  paham  radikal  dari media sosial / dunia maya.
2. Aksi
Tindak  kekerasan  dan  militansi  ASN  yang  terpapar  bukan  sekadar  konsekuensi  dari kondisi  psikologi  dan  latar  belakang  kepribadian  mereka,  namun  merupakan  implikasi  dari resiko  terpapar  paham  radikal  dari  media  sosial  dan  dunia  maya.  Gerakan  radikalisme  di Indonesia kian mengkhawatirkan  dari tahun ke tahun  karena mulai  masuk dalam lingkungan pemerintahan  dalam  berbagai  bidang, aksi  penyebaran  narasi  dan  ideologi  kekerasan  yang dapat memengaruhi siapa pun. Beberapa aksi yang dilakukan oleh mereka sudah menjadi nyata seperti  beberapa  kasus  di  tanah  air  di  seperti  aksi-aksi  kekerasan  dan  demo  serta  sweeping bersama FPI dan kelompok lainnya yang menentang pemerintah Indonesia.
Para  pelaku  radikalisme  sering  mengkafirkan  sesama  penganut  agama  islam  tidak  hanya terhadap  penganut  yang  lain,mereka  juga  memojokkan  pemerintah  dengan  angapan  bahwa pemerintah  gagal  memberikan  rasa  aman  karena  tidak  menerapkan  sistem  khilafah  serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ketakutan masyarakat/fear bombing sebagai strategi utamanya.
3. Fakta
Di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meskipun  berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  selama  33  hari  oleh  penulis  secara tersembunyi baik secara elektronik maupun kasat mata jumlah ASN yang terpapar radikalisme tidak  sampai  1  %  namun  perlu  diwaspada  karena  sewaktu-waktu  bisa  tumbuh  subur  tanpa terkendali, kita tidak boleh lengah karena bisa menjadi ancaman setiap saat. Secara signifikan aktivitas  mereka  dari  pantauan  yang  ditemukan  secara  empiris  di  berbagai  wilayah  masih sebatas mengadakan pertemuan di akhir pekan membahas hal-hal keagamaan di rumah ibadah khusus kelompok mereka. Jumlah dalam setiap kali mereka bertemu sekitar 21 orang/kelompok kecil kecuali hari-hari tertentu bisa mencapai 43 orang termasuk istri dan anak-anaknya ikut serta dalam pertemuan tersebut.
Adapun penampilan secara khas sering kita lihat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yaitu :
Vol. 1 No. 2 September 2021, e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
1. Berpakaian ala Timur Tengah
2. Memelihara kumis dan jenggot
3. Jarang bersosialisasi dengan masyarakat umum dan lebih eklusif
4. Intoleran dengan sesama muslim dan non muslim
5. Dalam berkomunikasi selalu menonjolkan pendapatnya yang paling benar
6. Sering berpendapat berlandaskan dalil pemahaman kelompoknya
7. Menjunjung tinggi paham khilafah
8. Emosional dalam berdakwah dan mudah mengkafirkan orang lain
9. Senantiasa berseberangan dengan pemerintah

## 4. Penangkalan
Fenomena  radikalisme  di  kalangan  ASN  yang  dipermudah  oleh  adanya  teknologi internet maka diperlukan berbagai intervensi oleh negara untuk mencegah radikalisasi semakin meluas. Pemerintah harus mempunyai mekanisme untuk membendung konten-konten radikal di  internet  agar  tidak  diakses  dengan  mudah.  Selain  itu  juga  harus  mampu  melakukan pemantauan  dan  tindakan  deteksi  dini/cegah  dini  terhadap  aktivitas  kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada perekrutan anggota baru. Untuk mencegah atau mengeliminasi kemungkinan  ASN  terpapar  paham  radikalisme  dan  kemudian  menjadi  militan  harus  diakui bukan hal yang mudah. Pemahaman nilai-nilai bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah  budaya  masyarakat  agar  menempatkan  rasa  cinta  terhadap  bangsa  dan  negara Indonesia  sebagai  hal  yang  patut  dimunculkan,  sehingga  dapat  menangkal  berkembangnya gerakan dan ideologi radika dimaksud. Salah Satu Isu yang sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan  internasional,  termasuk  Indonesia  telah  mendapatkan  citra  negatif  di  mata internasional. Citra  negatif  dimaksud  terbentuk  karena  Indonesia  menjadi  lahan  subur perkembangan  radikalisme  akibat  ulah  segelintir  orang  yang  melakukan  tindakan  teror. Mencegah/menangkal  radikalisme  adalah  tanggung  jawab  seluruh  lapisan  masyarakat Indonesia bukan hanya weweang aparatur penegak hukum semata, bahkan tidak terpisahkan dari tugas kebangsaan kita. (Harahap,2017).
Unsur-unsur keagamaan berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme bila diintegrasikansecara serius  ke dalam nilai-nilai bela negara, program ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana  menangkal ancaman radikalisme di Indonesia metode-metode preventif harus menjadi corong utama. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini telah menyusun rencana aksi mendukung penanganan radikalisme yang meliputi :
1. Mendorong pemerintah daerah membuat regulasi atau peraturan daerah seperti surat edaran yang menugaskan aparatur sipil negara bekerja sama dengan aparat terkait untuk bekerja sampai ke pedesaan melawan radikalisme
2. Membentuk  forum-forum  kerukunan  umat,  tim  kewaspadaan  dini,  tim  penanggulangan terorisme.  Forum  ini  harus  dipergunakan  pemerintah  daerah  untuk  mencegah  tindakan radikalisme individu atau kelompok
3. Tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme
4. Aparat  di  daerah  harus  memonitor  atau  memantau  keberadaan  kelompok-kelompok tertentu semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dan berpotensi membawa paham-paham radikal
5. Pemerintah  harus  mendorong  semua  pihak  hingga  ormas-ormas  di  masyarakat  untuk bersama menangkal radikalisme
Sedangkan BNPT menggunakan dua strategi untuk menangkal radikalisme yaitu :
1. Kontra  radikalisasi  Upaya  penanaman  nilai-nilai  nasionalisme  serta  nilai-nilai  non- kekerasan.
2. Deradikalisas Segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner.  Negara  harus  mampu  melakukan  pemantauan  dan  tindakan  deteksi  dini cegah  dini  terhadap  aktivitas  kelompok-kelompok  tertentu  yang  mengarah  kepada
Vol. 1 No. 2 September 2021, e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
perekrutan  ASN  dalam  jaringan  kelompok  radikal.  Selain  itu  negara  harus  membangun suatu ketahanan pada masing-masing keluarga di Indonesia agar tidak mudah dipengaruhi oleh  ideologi  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dibangun  sejak  dini  yang  melibatkan unsur masyarakat sipil dan organisasi massa untuk membantu pemerintah.

## 5. Pemberantasan
Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana menangkalnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak  besar.  Ancaman  radikalisme  menyebar  tidak  memiliki  bentuk,  tetapi  memiliki dampak seginifikan. Kita baru dapat mendeteksi radikalisme ketika pelakunya sudah berbuat sesuatu.  Manifestasi  tindakannya  dapat  dikenai  tindak  pidana,  baik  pidana  umum  maupun terorisme.  Bela  negara  dan  radikalisasi  Seperti  yang  sudah  disebutkan  penulis  di  atas,  bela negara sangat terkait dengan pendekatan yang bersifat keamanan manusia.  Radikalisme terus menyebar ke berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks inilah, darurat radikalisme mesti diperhatikan sebagai ancaman bagi kedaulatan negara dan keamanan masyarakat . Keamanan manusia  ini  adalah  metode  yang  efektif  untuk  memberantas  ancaman  yang  dikategorikan sebagai ancaman non-konvensional. Dewasa ini, isu-isu non-militer (nonkonvensional) dapat menjadi  isu-isu  yang  sa.  Hal  yang  kasat  mata  harus  ditanggulangi  secara  serius  adalah menaggulangi teroris. UU Nomor 15 Tahun 2003 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang.  Perbuatan  yang sangat  terkait  keamanan,  dengan  demikian  dapat  dikategorikan  dengan  status  “keamanan nasional”.  Perubahan  the  nature  of  security  makin  terlihat  jelas.  Pemerintah  secara  resmi membubarkan  dan  menghentikan  segala  aktifitas  Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  telah disetujui  oleh  enam  pejabat  tinggi  di  kementrian  maupun  lembaga  negara  (Menteri  Dalam Negeri,Menteri  Hukum  dan  HAM,Menteri  Komunikasi  dan  Informatika,Kapolri,Jaksa Agung,BNPT  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Nomor  220/4780  Tahun  2020  ,Nomor M.HH/14.HH05.05  Tahun  2020,Nomor  690  Tahun  2020,Nomor  264  Tahun  2020,Nomor KB/3/XII  Tahun  2020,dan  Nomor  320  Tahun  2020  tentang  Larangan  Kegiatan  Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiataan FPI.
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menegaskan akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme dan terlibat dalam kegiatannya atau berafiliasi dengan organisasi  kemasyarakatan  terlarang/yang  telah  dicabut  status  Badan  Hukumnya,  dengan ancaman  menjatuhkan  sanksi  bila  melanggar  peraturan  disiplin  yang ada mulai  dari  non  job hingga  pemecatan.  Tindakan  tegas  untuk  melawan  radikalisme  di  kalangan  ASN  secara bersungguh-sungguh agar tidak mengancam NKRI dan kehidupan masyarakat di Indonesia.
Ketegasan  sebagaimana  disebut  di  atas  dengan  adanya  penerbitan  SE  Bersama No.02/2021  dan  No.2/SE/I/2021  yang  ditandatangani  pada  tanggal  25  Januari  2021 dimaksudkan  sebagai  pedoman  dan  panduan  bagi  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK) mengenai  larangan,pencegahan,  serta  tindakan  terhadap  ASN  yang  berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum. Penanggulangan radikalisme dan gerakan teroris, khususnya di Indonesia harus memfokuskan pada peran aktif masyarakat sipil sebagai kekuatan  yang  sangat  penting  dalam  proses  deradikalisasi  tidak  mutlak  pemerintah  yang dominan  mengatasinya,secara  bersama-sama  mengatasinya  agar  mempercepat  kehidupan bernegara yang aman dan nyaman (A.S Hikam,2016).

## 6. Pemahaman nilai-nilai bela negara
Definisi bela negara adalah sebuah konsep yang menarik jika dikaitkan dengan konteks sistem pertahanan Indonesia, karena sifatnya yang berbeda dengan wajib militer, seperti yang umumnya dikenal dalam konteks sistem pertahanan militer. B ela negara adalah sebuah konsep yang  disusun  oleh  perangkat  perundangan  dan  petinggi  suatu  negara  tentang  patriotisme
Vol. 1 No. 2 September 2021, e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
seseorang,  suatu  kelompok  atau  seluruh  komponen  dari  suatu  negara  dalam  kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut (Subagyo,201 5). Untuk itu, baiknya kita memahami terlebih  dahulu  definisi  bela  negara  yang  sesuai  dengan aturan  undang-undang  di Indonesia. Menurut pasal 27 ayat (3) UUD 195 yang berbunyi :Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta daa upaya pembelaan negara” dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Di era milenial sekarang ini bela negara  itu  ada  di  dalam  kehidupan  kita  masing-masing,  bagaimana  upaya  kita  membangun sebuah kehidupan di bidangnya masing-masing sesuai dengan profesi kita untuk mewujudkan yang terbaik demi ketentraman bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedamaian.
Radikalisme  merusak  sendi-sendi  sosial  masyarakat  sehingga  masyarakat  Indonesia yang  cinta  damai  dan  cinta  tanah  air  ini  bisa  dimanipulasi  oleh  pemikiran  sempit  yang menghalalkan  penghilangan  nyawa  manusia.  Untuk itu,  sudah  selayaknya  sistem  pertahanan Indonesia mulai dirancang untuk menyesuaikan dengan ancaman jenis ini. Salahsatu caranya adalah  dengan  implementasi  program  bela  negara.  Gerakan  radikal  bukan  sekedar  kejahatan biasa, tetapi ancaman besar bagi keutuhan dan keselamatan bangsa. Pemahaman nilai-nilai bela negera  diharapkan  dapat  mengubah  dan  mempengaruhi  secara  positif  pola  pikir  anak  muda Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah dan pastinya juga sesat. bela  negara  harus  diimplementasikan  secara  serius  dan  komprehensif,  serta  diikuti  segenap komponen  masyarakat..  Dalam  rangka  mengantisipasi  semakin  maraknya  keterlibatan  anak muda  dalam  pusaran  ideologi  radikalisme,  negara  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  berikut seperti mendesain materi dan metode bela negara yang relevan dengan karakteristik psikologis anak  muda,  mengatasi  dislokasi  dan  deprivasi  sosial  anak-anak  muda  melalui  program pelibatan  sosial  (social  inclusion),  serta  penanaman  wawasan  keagamaan  (religiusitas)  yang terintegrasi.
Untuk  memberikan  penekanan  terhadap  pemahaman  terhadap  nilai-nilai  bela  negara tersebut aka peru ditanamkan sebagai berikut :
a. Kecintaan kepada tanah air
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan Negara
d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
e. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupu fisik
f. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat,adil dan makmur
Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas bisa dipahami bahwa upaya bela negara dapat dipahami dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oeh kecintaannya kepada  negara,  meyakini  ideologi  dan  taat  terhadap  perundang-undangan  yang  diatur  oeh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemahaman kesadaran bela negara terhadap setiap warga negara terutama generasi muda milenial sebagai pewaris dan penerus  kelangsungan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sangat  penting  agar  sanggup mempertahankan negara dari ancaman yang ada seperti radikaise,penanaman nilai – nilai bela negara harus ditanamkan sejak usia dini.

## PENUTUP
Penggunaan kekerasan dan dampaknya dalam kehidupan sosial menjadi ciri-ciri khas dari  radikalisme,  yang  dimanifestasikan  melalui  tindakan  terorisme.  Kemudian,bela  negara adalah  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  merupakan  hak  dan  kewajiban
Vol. 1 No. 2 September 2021, e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan  segenap  bangsa  dari  segala  ancaman.  Ancaman  non-militer  atau  ancaman  kon- konvensional seperti radikalisme adalah tantangan baru di era global ini bagi Kemhan,TNI, dan Kepolisian  juga  tentunya,  sebagai  upaya  mempertahankan  negara.  Setiap  stake  holder pertahanan  di  Indonesia  harus  terlibat  dalam  upaya.  Untuk  itu,  program  bela  negara  harus digalakkan sebagai bagian pencegahan berkembang pesatnya paham-paham radikal.
Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana mencegahnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak besar. Program bela negera diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah  dan  pastinya  juga  sesat.  Bela  negara  harus  diimplementasikan  secara  serius  dan komprehensif, serta diikuti segenap komponen masyarakat sehingga memberikan efek positip karena adanya aktor non negara yang memberikan sumbangan dalam demokratisasi di tanah air dan  berperan  serta  membantu  negara  menghadapi  permasalahan  pemberantasan  radikalisme. Menurut  Abdul  Halim  dkk  :  Kesadaran  bela  negara  menjadi  bagian  penting  dari  strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman,gangguan,hambatan dan tantangan.Sejarah berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),yang diperoleh melalui  perjuangan  panjang  dan  penuh  pengorbanan,tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  dan kontribusi seluruh komponen bangsa. Karena upaya bela negara sebagai wujud cinta tanah air harus dimiliki seluruh anak bangsa. Meski pergeseran terjadi bahwa bela negara sudah tidak identic  hanya  dengan angkat  senjata,namun  bela  negara  dapat  dapat  dilakukan  dari  berbagai aspek.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim  Abdul  dkk.  (2020). Bela  Negara:  Norma,  Internalisasi  Nilai  Bela  Negara  dan Penegakan Hukum . Jakarta:Prenada Media.
McCauley, C. dan Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of Political Radicalization Pathways Toward Terrorism. Terrorism and Political Violence . Oxford : Oxford University Press . Golose, Petrus R. (2009). Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hikam,A.S.,Muhammad. (2016). Deradikalis-Peran Masyarakat Sipil Indonesia membendung Radikalisme. Jakarta : Kompas Harahap Syahrin. (2017). Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan terorisme . Depok : Siraja. Sartono,Kartidjo. (1985). Radikalisme. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. Subagyo,Agus. (2015). Bela Negara : Peluang dan tantangan di era globalisasi . Yogyakarta : Graha ilmu.
Zen, Fathurin. (2012). Radikalisme Retoris. Jakarta: Bumen Pustaka Emas.