Pengaruh Liabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Perusahaan Food and Beverage pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021

## Parso
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas MH Thamrin Jakarta parsfit03@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh liabilitas dan good corporate governance yang terdiri dari variabel, komisaris independent, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang dipakai guna menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik mengenai penghindaran pajak (tax avoidance). menggunakan data sekunder dengan cara menganalisis laporan keuangan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017 – 2021. Berdasarkan analisis data yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Liabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021.
Kata Kunci : Liabilitas, Komisaris, Kepemilikan, Komite Audit, Penghindaran Pajak

## Abstract
This study aims to determine the effect of liabilities and good corporate governance (independent commissioners, audit committees, and institutional ownership) on tax avoidance in food and beverage companies listed on the IDX. The research conducted is quantitative research used to test hypotheses using statistical analysis tools regarding tax avoidance. Using secondary data by analyzing financial reports on food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2017 - 2021. Based on the data analysis conducted, it is found that liability has a positive and significant effect on tax avoidance, Independent Commissioner does not affect tax avoidance, Institutional Ownership has a negative and significant effect on tax avoidance, and the Audit Committee has no effect on tax avoidance in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017 - 2021.
Keywords : Liability, Commissioner, Ownership, Audit Committee, Tax Avoidance
ISSN : 2615-1995, E-ISSN : 2615-0654 J. Madani., Vol. 6, No. 2, September 2023 (67 - 78)
©2018 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM) https://doi.org/10.33753/madani.v6i2.274
I L M U   P E N G E TA H U A N ,   T E K N O L O G I ,   D A N   H U M A N I O R A
PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang sedang  mengalami  pertumbuhan  secara berkesinambungan dalam pembangunan nasional dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  serta kemakmuran  rakyatnya.  Sumber  dana  yang dipakai  dalam  pelasaksanaan  pembangunan nasional  sebagian  besar  didapatkan  dari pendapatan  pajak  (Meita  Djohan  Oe,  2010). Peran  serta  warga  negara  sebagai  Wajib  Pajak (WP)  untuk  secara  langsung  dan  bersama- sama  melaksanakan  kewajiban  membayar  dan melaporkan perpajakan bagi pembiayaan negara dan  pembangunan  nasional  dan  juga  sebagai kontribusi  yang  berguna  untuk  pembiayaan infrastruktur negara (Aditya, 2021). Menghitung, bayar dan lapor pajak penghasilan sesuai dengan yang  kita  terima  adalah  salah  satu  bentuk dukungan  Wajib  Pajak  (WP)  terhadap  program pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan negara. Pajak yang dibayarkan merupakan bukti nyata kontribusi Warga Negara Indonesia dalam pembangunan di Indonesia. (Waluyo, 2020). Salah satu hambatan dalam rangka optimalisasi penerimaan  pajak  ialah  adanya  penghindaran pajak  (tax  avoidance).  Penghindaran  pajak dilakukan  oleh  industri  atau  perusahaan  guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan  pengeluaran  yang  minimum  (Maretta  et al.,  2019).  Penghindaran  pajak  (tax  avoidance) diartikan  sebagai  kegiatan  legal  sebab  industri atau  perusahaan  menggunakan  pengecualian serta  kelonggaran  yang  diperbolehkan  serta menggunakan  celah-celah  peraturan  perpajakan yang belum diatur dengan jelas. Aksi penghindaran pajak ini sesungguhnya bisa berkonotasi negatif untuk  wajib  pajak  serta  kantor  pajak,  tetapi untuk sebagian industri atau perusahaan merasa butuh  melaksanakan  cara  ini  (tax  avoidance) dengan tujuan guna mengoptimalkan keuntungan perusahaan  (V.  Tandean  &  Carolina,  2022). Tax  avoidance  atau  praktik  penghindaran  pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi atau bahkan menghapus  beban  pajak  dengan  memanfaatkan celah atau loophole dalam kebijakan dan peraturan perpajakan  dan  merupakan  praktik  yang  dapat
merugikan negara. (Puspita & Febrianti, 2017). Salah  satu  zona  usaha  yang  berpotensi serta  kerap  melaksanakan  penghindaran  pajak yaitu  industri  food  and  beverage.  Food  and beverage  adalah  industri  pengolahan  makanan dan minuman, mulai dari kemasan hingga yang disajikan  di  restoran.  Bagian  industri  food  and beverage  yakni  bagian  dari  kelompok  industri barang  komsumsi  pada  sub  bagian  industri manufaktur  di  BEI  (Anggraini  &  Destriana, 2022).  Pemilihan  industri  food  and  beverage dalam penelitian ini karena tidak terpengaruhnya industri  food  and  beverage  terhadap  krisis global  yang  melanda  di  seluruh  dunia  selama ini,  hingga  saham  pada  kelompok  industri  ini lebih  banyak  menarik  perhatian  investor  karena tingkatan konsumsi masyarakat terus bertambah sejalan  dengan  tuntutan  kebutuhan  manusia. Food and beverages adalah lini bisnis yang tidak ada habisnya. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia. Tidak  hanya  itu,  industri  food  and  beverage merupakan  penyumbang  terbanyak  dan  juga terbesar  untuk  pemasukan  pajak  bagi  negara Indonesia. (Wahyuni & Rosmida, 2022).
Permasalahan  penghindaran  pajak  sendiri sudah  dicoba  oleh  sebagian  industri  atau perusahaan besar baik di Indonesia ataupun luar Indonesia.  Salah  satu  fenomena  yang  ada  pada industri  food  and  beverage  yang  melaksanakan penghindaran pajak adalah kelompok perusahaan PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia disinyalir  mengakali  pajak  mereka  sehingga memunculkan  kekurangan  pembayaran  pajak senilai  Rp  49,  24  miliyar.  Hasil  penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, kalau industri tersebut sudah  melaksanakan  aksi  penghindaran  pajak yang  menimbulkan  setoran  pajak  menurun dengan ditemuinya pembengkakan bayaran yang besar pada industri tersebut. Beban pembayaran yang besar menimbulkan pemasukan kena pajak menurun, sehingga setoran pajak mengecil. Beban pembayaran  itu  antara  lain  dipakai  untuk  iklan dari rentang waktu tahun 2002- 2006 dengan total sebesar  Rp  566,  84  milyar  (Kepramareni  et  al., 2020).
Berikutnya permasalahan penghindaran pajak
juga  diduga  terjadi  di  PT  Indofood  Tbk  yang melaksanakan  pemekaran  usaha  dengan  metode mendirikan  industri  baru  dan  juga  mengalihkan sejumlah  kewajiban  serta  operasional  pabrik mie  praktis  serta  bumbu  kepada  PT  Indofood CBP.  Setelah  itu,  pihak  Indofood  mengajukan permohonan  atas  pengalihan  hak  atas  tanah ataupun bangunan ke pihak Ditjen Pajak, tetapi perihal tersebut ditolak. Sebabnya, pengalihan hak atas tanah ataupun bangunan tidak dikecualikan dari  kewajiban  pembayaran  pajak  pemasukan (Hariseno  &  Pujiono,  2021;  Yusuf  &  Maryam, 2022).
Pemicu  dari  Wajib  Pajak  (WP)  bisa melaksanakan penghindaran pajak (tax avoidance) disebabkan sistem pemungutan pajak di  Indonesia  yang  menganut  self  assessment system,  ialah  suatu  sistem  pemungutan  pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak (WP) guna bisa menghitung sendiri besaran atau jumlah  pajak  yang  hendak  dibayarkan.  (Dinda Nurrahmi  &  Rahayu,  2020).  Tidak  hanya  itu, minimnya  pemahaman  Wajib  Pajak  pula  yang bisa menimbulkan WP melaksanakan cara – cara penghindaran pajak. Mayoritas Wajib Pajak (WP) badan  cenderung  melaksanakan  seluruh  metode penghindaran  pajak  guna  mengurangi  jumlah pembayaran pajak (Pranata & Jati, 2019). Banyak industri atau perusahaan menggunakan utang sebagai salah satu celah dalam melaksanakan tax planning, yaitu dengan meminimalkan beban pajak  yang  dibayarkan  industri  lewat  kenaikan suku bunga yang diakui selaku pembayaran fiskal (Awwallulah et al., 2023). Industri atau perusahan membiayai anak ataupun cabang industri dengan pinjaman berbentuk utang berbunga yang dipakai guna mendapatkan pajak dari pembayaran bunga. Sebab  bila  industri  membiayai  anak  ataupun cabang industri dengan modal berbentuk saham, hingga  bayaran  dividen  yang  dibayarkan  anak kepada induk industri tersebut tidak bisa diakui selaku pembayaran fiskal (Hananto et al., 2021). Strategi  industri  dalam  mendapatkan  modal mempunyai  akibat  yang  signifikan  terhadap tingkat  keuntungan  yang  dilaporkannya  guna keperluan  perpajakannya.  Dalam  perihal membiayai  operasional  usaha,  industri  tidak
cuma mengandalkan suntikan modal dari pemilik, adakalanya  industri  melaksanakan  pinjaman kepada  pihak  eksternal  semacam  bank,  kreditur serta lain sebagainya.
Sesuai dengan PSAK 1 kewajiban (liabilitas) ialah kewajiban masa saat ini yang muncul dari peristiwa  masa  yang  lalu  serta  penyelesaiannya menyebabkan  arus  keluar  dari  sumber  energi ekonomi  entitas.  Liabilitas  dibedakan  jadi  2 ialah  liabilitas  jangka  pendek  serta  liabilitas jangka  panjang.  Gabungan  keduanya  dapat membentuk  struktur  liabilitas  guna  membiayai aktivitas investasi ataupun aktivitas operasional usaha manakala sebuah industry atau perusahaan mengalamai kesulitan keuangannya (Herdiyanto & Darsono, 2015).
Akibat  dari  liabilitas  tersebut  industri mempunyai  kewajiban  guna  membayar  pokok hutang  beserta  bunga  pinjaman.  Bunga  atas pinjaman  ialah  deductible  expense  ataupun bayaran yang jadi pengurang laba fiskal. Semakin besar beban bunga pinjaman akan menjadi kecil laba  fiskal.  Laba  fiskal  ini  yang  menjadi  acuan dalam menghitung besarnya pajak terutang. Riset (Puspita & Febrianti, 2017) menunjukan bahwa industri cenderung memakai pembiayaan dengan utang  dibanding  modal.  Sebab  menggunakan beban  bunga  atas  utang  selaku  deductable expense  guna  kurangi  jumlah  pajak  yang hendak  dibayarkan  sebaliknya  modal  hendak memunculkan  kewajiban  membayar  deviden kepada investor, deviden ini ialah non deductable expense  sehingga  tidak  bisa  kurangi  pajak. Kebijakan pembiayaan industri yang didominasi oleh  liabilitas  yang  bisa  diukur  dengan  debt equity  ratio  (DER)  ialah  menyamakan  total liabilitas  dengan  total  modal  industri.  Besarnya tingkatan  DER  membuktikan  kalau  besar  pula aksi  penghindaran  pajak.  Semakin  besar  DER maka  industri  atau  perusahaan  semakin  agresif terhadap penghindaran pajak (Rahmayani et al., 2021).
Industri atau perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan  pajak  membutuhkan  tata  kelola industri yang baik (Good Corporate Governance/ GCG).  GCG  ialah  upaya  yang  dipraktikkan oleh  pemegang  saham  serta  kreditur  guna  bisa
memusatkan  kegiatan  seseorang  manajer.  Pada dasarnya  corporate  governance  merupakan sesuatu  sistem  ataupun  struktur  yang  berperan guna  mengendalikan  ikatan  antara  manajemen dengan  pemilik  (owner)  industri,  baik  yang mempunyai  saham  mayoritas  ataupun  minoritas di  dalam  perusahaan  tersebut.  Tata  kelola industri  bermanfaat  buat  melindungi  investor dari perbandingan kepentingan pemegang saham (principle) serta manajemen (agent) (Damayanti & Susanto, 2015).
Keadaan corporate governance mempengaruhi pengambilan keputusan industri. Apalagi industri dengan  tata  kelola  yang  kurang  baik  juga  bisa menghasilkan  etika  pajak  yang  kurang  baik (Fathonah,  2016).  Tata  kelola  industri  yang baik  diyakini  dapat  mendesak  industri  guna penuhi  kewajiban  perpajakannya.  Namun, disisi  lain  wajjib  pajak  tidak  ingin  membayar pajak  yang  besar,  sehingga  mereka  berupaya merendahkan  beban  pajak  atas  penghasilannya serta  merendahkan  beban  biaya  usahanya. Good Corporate Governance (GCG) diharapkan bisa  mendesak  terwujudnya  transparancy, accountability,  responsibility,  independency serta  fairness  (Yonita  &  Aprilyanti,  2022). Bagi  Maharani  &  Suardana  (2014)  corporate governance  belum  seluruhnya  bisa  dicoba  oleh industri,  hal  ini  diketahui  dengan  banyaknya industri yang melaksanakan penghindaran pajak (Maharani & Suardana, 2014). Komponen Good Corporate  Governance  yang  dipakai  dalam penelitian ini yaitu komisaris independent, komite audit serta kepemilikan institusional. Komisaris  Independen  merupakan  anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,  kepengurusan,  kepemilikan  saham dan/atau  hubungan  keluarga  dengan  anggota Dewan  Komisaris,  anggota  Direksi  dan/atau pemegang  saham  pengendali  atau  dengan perusahaan  yang  mungkin  menghalangi atau  menghambat  posisinya  untuk  bertindak independen sesuai dengan prinsip- prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan  pengawasan  dan  juga  mewakili kepentingan  Pemegang  Saham  minoritas. Komisaris  independent  sesuai  UU  PT  Nomor.
40  Tahun  2007  komisaris  ialah  sekelompok orang  yang  ditunjuk  guna  melaksanakan  tugas mengawasi secara  totalitas  terhadap  anggaran serta    mengemukakan    pendapatnya    kepada direksi.    Komisaris    Independen  merupakan seorang yang tidak memiliki jalinan kerja sama dengan  owner  (pemilik)  serta  tidak  mempunyai ikatan  kerja  sama  dengan  pimpinan  perusahaan ataupun  komisaris  dan  tidak  memiliki  jabatan selaku  direktur  pada  suatu  perusahaan  yang bersangkutan  sesuai  dengan  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  BEI  (Hasibuan  &  Sushanty, 2018).
Komite  audit  tercantum  dalam  bidang corporate  governance  yang  membenarkan  bila industri  berjalan  sesuai  peraturan  serta  undang- undang  yang  berlaku,  mempunyai  etika  dalam usaha, melakukan pengawasannya secara efisien yang kepada karyawan pada suatu industri (V. A. Tandean & Winnie, 2016).
Kepemilikan  Institusional  menjadi  perihal berarti  dalam  mekanisme  monitoring  sebab tingkatkan  pengawasan  yang  lebih  baik  pada tiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Semakin banyak jumlah kepemilikan institusional yang  terdapat  di  dalam  industri  akan  menjadi teratur dalam pelaporan dan penyetoran pajaknya (Jannah, 2019).
Riset  tentang  penghindaran  pajak  mulai banyak  dieksplorasi  dan  dijadikan  selaku  objek riset serta aspek yang mempengaruhinya. Tetapi riset  yang  sudah  dilakukan  banyak  menemukan kesimpulan yang bermacam- macam dan berbeda. Bersumber  pada  riset  (Basuki,  2018)  komite audit  mempengaruhi  signifikan  negatif  terhadap penghindaran  pajak,  (Mulyani  et  al.,  2018) merumuskan  kalau  komite  audit  mempengaruhi signifikan  positif  terhadap  penghindaran  pajak. Lain halnya dengan (Ariawan & Setiawan, 2017) melaporkan  terdapatnya  ikatan  positif  antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan (Ismi &  Linda,  2016;  Ningsih  &  Mildawati,  2016) yang  menyatakan  jika  kepemilikan  institusional mempunyai  arah  ikatan  negatif  terhadap penghindaran  pajak.  Fenomena  penghindaran pajak (tax avoidance) dan riset yang menujukkan
hasil yang berbeda-beda inilah yang memotivasi dilakukannya penelitian ini.

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  menggunakan  metode  kausal untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Menggunakan  data  sekunder  dengan  cara menganalisis laporan keuangan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI)  periode  tahun  2017  –  2021 dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
Penelitian  ini  menggunakan  empat  variabel independent  yaitu  Liabilitas  (X1),  Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Institusional (X3) dan  Komite  Audit  (X4)  dengan  satu  variabel dependen  yaitu  Tax  Avoidance  (Y).  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverage yang terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  pada periode  tahun  2017-2021. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan adalah  purposive  sampling  dengan  kriteria pemilihan  sampel:  (1)  Perusahaan  food  and beverage  yang  memuat  serta  mempublikasikan atau  menerbitkan  laporan  keuangan  tahunan selama  5  tahun  berturut-turut  dari  tahun  2017-
2021;  (2)  Perusahaan  food  and  beverage yang  terdaftar  di  BEI  periode  2017-2021;  (3) Perusahaan  yang  tidak  mengalami  rugi  selama periode 2017 - 2021. Dari kriteria tersebut jumlah sampel yang digunakan adalah 7 perusahaan food and  beverage  yang  terdaftar  di  BEI  yaitu:  (1) PT. Akasha Wira International, Tbk (ADES); (2) PT. Campina Ice Cream Industry, Tbk (CAMP); (3) PT. Delta Jakarta, Tbk (DLTA); (4) PT. Kino Indonesia, Tbk  (KINO);  (5)  PT.  Mayora  Indah, Tbk (MYOR); (6) PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk (ROTI); (7) PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk (ULTJ). Jumlah data yang digunakan adalah tujuh perusahaan dikalikan 5 tahun sehingga terkumpul 35 data laporan keuangan tahunan.

## HASIL
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh, selanjutnya  akan  ditinjau  secara  deskriptif mengenai  kondisi  masing-masing  variabel penelitian. Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan  gambaran  dari  suatu  data  yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan  standar  deviasi.  Variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini, yaitu Liabilitas, Komisaris Independen,  Kepemilikan  Institusional  dan Komite Audit  sebagai  variabel  independen,  dan Tax Avoidance sebagai variabel dependen.
Tabel 1. Uji statistik deskriptif Descriptive Statistics Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Tax Avoidance 35 ,1720 ,3186 ,241202 ,0351444 Liabilitas 35 ,1183 1,0593 ,488489 ,3130624 Komisaris Independen 35 ,3333 ,5000 ,376190 ,0591728 Kepemilikan Institusional 35 ,5695 ,9372 ,793612 ,1258061 Komite Audit 35 1,5000 3,0000 2,357143 ,7531447 Valid N (listwise) 35
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  deskriptif pada  tabel  1  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa jumlah data penelitian (n) sebanyak 35 data yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Tax  avoidance  (Y)  yang  diproksikan  dengan effective  tax  rates  (ETR)  pada  perusahaan food  and  beverage  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2017-  2021 rata-rata  sebesar  0,241202  dengan  standar deviasi  sebesar  0,0351444.  Perusahaan  yang memiliki  effective  tax  rates  (ETR)  terkecil adalah PT Ultrajaya Milk Industry Tbk pada tahun  observasi  2021  yaitu  sebesar  0,1720. Perusahaan yang memiliki effective tax rates (ETR)  terbesar  adalah  PT  Nippon  Indosari Corpindo  Tbk  pada  tahun  observasi  2019 yaitu sebesar 0,3186.
2.  Variabel bebas Liabilitas (X1) memiliki rata- rata sebesar 0,488489 dengan standar deviasi sebesar 0,3130624. Perusahaan yang memiliki proporsi liabilitas terkecil adalah PT Campina Ice Cream Industry Tbk yaitu sebesar 0,1183 pada tahun observasi 2018. Perusahaan yang memiliki proporsi liabilitas terbesar adalah PT Mayora Indah Tbk yaitu sebesar 1,0593 pada tahun observasi 2018.
3.  Variabel  bebas  Komisaris  Independent  (X2) memiliki  rata-rata  sebesar  0,376190  dengan standar deviasi sebesar 0,0591728.
4.  Variabel  bebas  proporsi  Kepemilikan Institusional  (X3)  memiliki  rata-rata  sebesar 0,793612  dengan  standar  deviasi  sebesar 0,1258061.  Perusahaan  yang  memiliki proporsi  kepemilikan  institusional  terkecil adalah  PT.  Nippon  Indosari  Corpindo  Tbk yaitu  sebesar  0.5695  pada  tahun  observasi 2018.  Perusahaan  yang  memiliki  proporsi kepemilikan  institusional  terbesar  adalah  PT Kino Indonesia Tbk yaitu sebesar 0,9372 pada tahun 2020.
5.  Variabel  bebas  Komite Audit  (X4)  memiliki rata-rata  sebesar  2,357143  dengan  standar deviasi sebesar 0,7531447.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik    dalam  penelitian    ini meliputi    empat  uji  yaitu  uji  normalitas,    uji multikolinearitas,  uji  autokorelasi  dan  uji
heteroskedastisitas.  Uji  ini  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  data  yang  ada  dapat digunakan untuk uji selanjutnya yaitu uji regresi linier berganda.
Uji  normalitas  pada  penelitian  ini  dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smimov. Hasil Uji One Sample  Kolmogorov-Smirnov  menunjukkan nilai  Kolmogorov-Smirnov  sebesar  0,673  dan tingkat probabilitas signifikan 0,756. Karena nilai (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari tingkatan signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini terdistribusi normal, sehingga model regresi dapat diterima. Uji  multikolinearitas  untuk  mendeteksi  ada atau tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) keempat variabel, yaitu Liabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan  Institusional  dan  Komite  Audit dengan  nilai  sebesar  1,442,  4,928,  1,745  dan 5,138, nilai VIF keempat variabel menunjukkan angka lebih kecil dari 10 atau VIF 0,10. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  antara  variabel independen  tidak  terjadi  multikolinearitas  pada model regresi.
Uji  autokorelasi  berguna  untuk  menguji apakah  dalam  suatu  model  regresi  linear  ada korelasi  antara  kesalahan  pengaganggu  pada data sebelumnya. Untuk mendeteksi autokorelasi maka dilihat dengan nilai Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar  1,876.  Sedangkan  nilai  Durbin-Watson dengan  signifikasi  0,05  dan  n  =  35  (n  adalah jumlah data), k = 4 (k adalah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,2221 dan dU sebesar 1,7259.  Sehingga  dari  hasil  analisis  tersebut menunjukkan nilai Durbin Watson terletak pada dL < d < (4 – dU)  atau 1,2221 < 1,876 < (4 – 1,7259.  Sehingga  memperoleh  hasil  1,2221  < 1,876 < 2,2741. Hal ini menjelaskan bahwa data tidak terjadi autokorelasi.
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji apakah  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat dilakukan  dengan  Uji  Glejser  yang  dilakukan dengan  cara  meregresikan  antara  variabel
independen  dengan  nilai  absolute  residualnya (Abs_Res).  Hasil  uji  menunjukan  bahwa  tidak terjadi  heteroskedastisitas.  Hal  ini  dapat  dilihat dari probabilitas signifikansinya (Nilai Sig.) pada masing-masing  variabel  Liabilitas,  Komisaris Independen,  Kepemilikan  Institusional  dan Komite Audit yaitu sebesar 0,444, 0,388, 0,759 dan  0,141  dimana  nilai  tersebut  di  atas  tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model  regresi  tidak  terjadi  heteroskedastisitas untuk semua variabel (Sig. > 0,05).
Analisis Linear Berganda Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua variabel  atau  lebih,  juga  menunjukkan  arah hubungan  antara  variabel  dependen  dengan variabel  independen.  Analisis  regresi  berganda juga menunjukkan arah hubungan antara variable dependen  dengan  variable  independen,  berikut hasil pengujian analisis regresi linear berganda:
Tabel 2. Uji regresi berganda
Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig. (Constant) ,283 ,091 3,116 ,004 LIABILITAS ,040 ,020 ,357 2,040 ,050 KOMISARIS INDEPENDEN ,036 ,192 ,060 ,185 ,854 KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL -,167 ,054 -,598 -3,101 ,004 KOMITE AUDIT ,024 ,015 ,522 1,580 ,125 a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dari  tabel  2 diatas menunjukkan hasil bahwa diperoleh nilai konstanta  (α)  bertanda  positif  sebesar  0,283 dengan  nilai  koefisien  Liabilitas  sebesar  0,040, Komisaris Independen sebesar 0,036, Komisaris Independen  sebesar  -0,167  dan  Komite  Audit sebesar  0,024,  sehingga  membentuk  persamaan garis regresi linear berganda atas model penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 0,283 + 0,040X1 + 0,036X2 - 0,167X3 + 0,024X4 + e
α  = Konstanta β 1 , β 2 , β 3 , β 4 = Koefisien Regresi
X 1 = Variabel Independen (Liabilitas) X 2
=  Variabel  Independen  (Komisaris Independen) X 3 =  Variabel  Indevenden  (  Kepemilikan Institusional) X 4 = Variabel Independen (Komite Audit) e = Error

## Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil uji statistik t, hasil pengujian variabel  Liabilitas  terhadap  Tax  Avoidance memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  2,040  dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,050. Nilai signifikan sama dengan 0,05 atau 0,050 = 0,05. Artinya  bahwa  variabel  Liabilitas  berpengaruh secara  positif  dan  signifikan  terhadap  Tax Avoidance.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H1 diterima.
Hasil pengujian variabel Komisaris Independen terhadap  Tax  Avoidance  memiliki  nilai  t hitung  sebesar  0,185  dengan  nilai  probabilitas signifikansi  sebesar  0,854.  Nilai  signifikan  ini lebih besar dari 0,05 atau 0,854 > 0,05. Artinya bahwa  variabel  Komisaris  Independen  tidak berpengaruh  terhadap  Tax  Avoidance.  Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Hasil  pengujian  variabel  Kepemilikan Institusional  terhadap  Tax  Avoidance  memiliki nilai  t  hitung  sebesar  -3,101  dengan  nilai probabilitas  signifikansi  sebesar  0,004.  Nilai signifikan  ini  lebih  kecil  dari  0,05  atau  0,004
<  0,05.  Artinya  bahwa  variabel  kepemilikan Institusional  berpengaruh  secara  negatif  dan signifikan  terhadap Tax Avoidance.  Maka  dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.
Hasil  pengujian  variabel  Komite  Audit terhadap  Tax  Avoidance  memiliki  nilai  t hitung  sebesar  1,580  dengan  nilai  probabilitas signifikansi  sebesar  0,125.  Nilai  signifikan  ini lebih besar dari 0,05 atau 0,125 > 0,05. Artinya bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.
Uji  Signifikansi  F  dilakukan  dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Nilai uji F sebesar 4,246 dan signifikansi 0,008. Yang mana nilai signifikan 0,008 jika dibandingkan dengan nilai Alpha sebesar 0,05 adalah lebih kecil yang berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap  variabel dependen.
Uji  determinasi  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kemampuan  model  dalam  menerangkan dependen.  Hasil  uji  menunjukan  bahwa  nilai Adjusted R2 adalah 0,276. Hal ini menunjukkan bahwa  sebesar  27,6%  variabel  Tax  Avoidance pada perusahaan sektor food and beverage dapat dijelaskan  oleh  variabel  Liabilitas,  Komisaris Independen,  Kepemilikan  Institusional  dan Komite Audit. Sedangkan sisanya 72,4% variabel dependen  dapat  dijelaskan  melalui  variabel lainnya  yang  tidak  dimasukan  dalam  penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa  besar  Pengaruh  Liabilitas,  Komisaris Independen,  Kepemilikan  Institusional  dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. Pengujian atas regresi ini menunjukkan tingkat signifikansi dan  berarti  untuk  dijadikan  dasar  kesimpulan dalam  populasi.  Tingkat  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  ini sebesar  27,6%.  Hal  ini  berarti  pada  variabel Liabilitas,  Komisaris  Independen,  Kepemilikan Institusional dan Komite Audit memiliki pengaruh sebesar 27,6%, sedangkan sisanya sebesar 72,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak
diteliti dan tidak dimasukan ke dalam model. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka  diperoleh  hasil    pengujian  hipotesis  ini menunjukan bahwa liabilitas berpengaruh positif signifikan  terhadap  tax  avoidance.  Artinya liabilitas  berpengaruh  terhadap  tax  avoidance. Perusahaan dengan tingkat utang (liabilitas) yang tinggi  cenderung  akan  memiliki  beban  bunga yang menjadi kewajiban setiap tahunnya. Dengan keadaan  tersebut,  perusahaan  yang  memiliki tingkat  utang  yang  besar  cenderung  melakukan penghindaran pajak agar dapat mengurangi beban yang harus ditanggung, karena pajak akan semakin tinggi  searah  dengan  penghasilan  perusahaan. Oleh  karena  itu,  utang  (liabilitas)  berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Rahmayani et al., 2021) yang menyatakan bahwa tingkat DER tidak berpengaruh terhadap tax  avoidance.  Namun  hasil  ini  sejalan  dengan penelitian (Maulidya & Purwaningsih, 2023) yang menyatakan  bahwa  tingkat  utang  berpengaruh terhadap tax avoidance.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  mengenai Komisaris  Independen  terhadap Tax Avoidance, hasil pengujian hipotesis ini menunjukan bahwa komisaris Independen berpengaruh positif namun tidak  signifikan  terhadap  tax  avoidance.  Maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Komisaris  independen  didefinisikan  sebagai seorang  yang  tidak  terafiliasi  dalam  segala  hal dengan  pemegang  saham  pengendali,  tidak memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  direksi  atau dewan  komisaris  serta  tidak  menjabat  sebagai direktur  pada  suatu  perusahaan  yang  terkait dengan  perusahaan  pemilik  menurut  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  BEI,  jumlah  komisaris independen  proporsional  dengan  jumlah  saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan  sebagai  pengendali  dengan  ketentuan jumlah  komisaris  independen  sekurang- kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris,
Apabila  presentase  komisaris  independen diatas  30%  maka  ini  merupakan  satu  indikator
bahwa  pelaksanaan  corporate  governance  (CG) telah  berjalan  dengan  baik  sehingga  mampu mengontrol  dan  mengendalikan  keinginan pihak  manajemen  perusahaan  untuk  melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga  membuat  praktik  tax  avoidance menurun.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian (Basuki, 2018) dan (Rahmayani et al., 2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen  tidak  berpengaruh  terhadap  tax avoidance.
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  kepemilikan  institusional  mempunyai pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap  tax avoidance. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  besar  atau kecilnya  tingkat  kepemilikan  institusional  dari sebuah  perusahaan,  tidak  berdampak  dalam meminimalkan  adanya  tax  avoidance.  yang terjadi  di  suatu  perusahaan.  Hal  tersebut  terjadi karena  salah  satu  peran  manajemen  untuk memaksimalkan laba. Fokus dari pemilik saham institusional hanya pada kinerja perusahaan dan kinerja  manajer  yang  harus  meningkat  tetapi permasalahan  terkait  penghindaran  pajak  yang mempunyai kendali atas kebijakan tersebut adalah manajer. Manajer telah diberikan wewenang dari pemegang saham untuk mengatur kebijakan agar perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan selain itu manajer juga memiliki  sifat  oportunistik  karena  kinerjanya dilihat  dari  laba  yang  bisa  dihasilkan  karena tuntutan  tersebut  salah  satu  caranya  dengan melakukan  tax  avoidance  agar  laba  perusahaan bisa meningkat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kepemilikan institusional tidak mengindikasikan bahwa  manajemen  akan  mempertimbangkan kepemilikan  (ownership)  dalam  melakukan upaya penghindaran pajak. Meskipun mekanisme corporate  governance  sudah  baik,  namun penghindaran  pajak  perusahaan  yang  dilakukan tidak  bergantung  pada  proporsi  kepemilikan institusional, mungkin juga praktik tax avoidance yang  dilakukan  perusahaan  dapat  disebabkan oleh  seberapa  besar  institusi  terlibat  dalam
manajerial  perusahaan.  Hasil  penelitian  ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh  (Damayanti  &  Susanto,  2015)  dan  (Alya &  Yuniarwati,  2021)  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh terhadap  tax  avoidance.  Namun  hasil  penelitian ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Ariawan &  Setiawan,  2017)  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan  institusonal  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai komite audit  terhadap  tax  avoidance,  hasil  pengujian menunjukan  bahwa  komite  audit  berpengaruh positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  tax avoidance. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Ini menunjukkan bahwa adanya komite audit dalam perusahaan tidak memiliki dampak terhadap upaya  penghindaran  pajak.  Menurut  peraturan BAPEPAM-LK  Nomor  IX.15,  yang  dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh  dewan  komisaris  dalam  rangka  membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Di antaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat  profesional  yang  independen  untuk meningkatkan  kualitas  kerja  serta  mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite  audit  memiliki  tujuan  untuk mengawasi  dan  memastikan  bahwa  pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat, sehingga GCG dapat secara efektif diterapkan pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi  manajemen  dalam  melakukan penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax  avoidance.  Namun  bertentangan  dengan hasil penelitian (Basuki, 2018) yang menyatakan bahwa komisi audit berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian yang  dilakukan  menunjukan bahwa variabel liabilitas berpengaruh positif dan
signifikan  terhadap  tax  avoidance.  Ditemukan juga bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara variabel  kepemilikan  institusional  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  tax  avoidance. Serta  didapatkan  bahwa  variabel  komite  audit tidak  berpengaruh  terhadap  tax  avoidance  pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021. Dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan perusahaan  sektor  makanan  dan  minuman. Untuk  penelitian  kedepannya  diharapkan  dapat menggunakan  objek  sampel  sektor  yang  lebih besar  dengan  mengambil  secara  keseluruhan perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI.  Penelitian ini  hanya  menguji  empat  variabel  independen, dimana  masih  banyak  kemungkinan  variabel lain yang mempengaruhi keputusan terhadap tax avoidance. Karena sangat dimungkinkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitain ini berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance di perusahaan tersebut.

## PENGHARGAAN
Ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan yang  setinggi-tingginya  peneliti  sampaikan atas  dukungan  LPPM  Universitas  Mohammad Husni  Thamrin  sehingga  penelitian  ini  dapat terselenggara dengan baik. Pelaksanaan penelitian ini  menggunakan  pendanaan  mandiri  dari  tim peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-
19. Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8(2), 155– 162.  https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.247. Alya,  &  Yuniarwati.  (2021).  Pengaruh Kepemilikan  Institusional,  Leverage  dan Ukuran Perusahaan
Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, III(1), 10–19.
Anggraini,  N.  F.,  &  Destriana,  N.  (2022). Penghindaran  Pajak  pada  Perusahaan Manufaktur.  E-Jurnal  Akuntansi  TSM,  2(2),
959–970. http://jurnaltsm.id/index.php/
EJATSM.
Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen, Kepemilikan  Iinstitusional,  Profitabilitas  dan Leverge  Terhadap  Tax  Avoidance.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(3).
Awwallulah, M. S., Nisa, S. K., Haqi, T. N., & Radifan, H. R. (2023). Penerapan Tax Planning Dalam  Upaya  Mencapai  Efisiensi  Pajak Penghasilan  Badan  PT  Sayap  Mas  Utama. Seminar  Nasional  Ekonomi  Dan  Akuntansi (SENAKOTA).
Basuki,  B.  (2018).  Pengaruh  Komisaris Independen,  Komite Audit,  Capital  Intensity dan Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  Sektor Industri  Barang  Konsumsi  yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2013-2016). JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 7(1), 47– 56. https://doi.org/10.31000/jmb.v7i1.1568.
Damayanti,  F.,  &  Susanto,  T.  (2015).  Pengaruh Komite  Audit,  Kualitas  Audit,  Kepemilikan Institusional,  Risiko  Perusahaan  Dan  Return on  Assets  Terhadap  Tax  Avoidance.  Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 5(2), 187–206. https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341.
Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. S. E. . M. A. . A.
. C. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing,  dan  Koneksi  Politik  Terhadap  Tax Avoidance  (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, 5(2), 48–57.
Fathonah,  A.  N.  (2016).  Pengaruh  Penerapan Good  Corporate  Governance  Terhadap Financial Distress.
Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(2), 133–150. https:// doi.org/10.23887/jia.v1i2.9989.
Hananto, S. A., Sumarta, N. harsa, & Supriyono, E.  (2021).  Determinan  Thin  Capitalization pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Indonesia. Proceedings  Progress  Conference,  4(1), 392–402. http://proceedings.itbwigalumajang. ac.id/index.php/progress/article/view/390.
Hariseno,  P.  E.,  &  Pujiono.  (2021).  Pengaruh
Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak.
Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 1(1), 101–111.
Hasibuan, D. H., & Sushanty, L. (2018). Pengaruh Good  Corporate  Governance  Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013- 2014. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 6(1),
023–032.
https://doi.org/10.37641/jiakes. v6i1.60.
Herdiyanto,  W.  S.,  &  Darsono.  (2015). PERUSAHAAN  (  Studi  Empiris  pada Perusahaan  Manufaktur  Tahun  2015-2017). 4(2014), 1–10.
Ismi,  F.,  &  Linda.  (2016).  Pengaruh  Thin Capitalization, Return on Asset, Dan Corporate Governance  Pada  Perusahaan  Jakarta  Islami Index (Jii). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 150–165. Jannah, A. N. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage,  Sales  Growth,  dan  Kepemilikian Iinstitusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada  Perusahaan  LQ–45  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2015-2018). Universitas Pancasakti Tegal.
Kepramareni,  P.,  Yuliastuti,  I.  A.  N.,  & Suarningsih,  N.  W. A.  (2020).  Profitabilitas, Karakter  Eksekutif,  Kepemilikan  Keluarga Dan  Tax  Avoidance  Perusahaan.  Jurnal Bisnis  Terapan,  4(1),  93–106.  https://doi. org/10.24123/jbt.v4i1.2789.
Maharani,  I.  G.  A.  C.,  &  Suardana,  K.  A. (2014).  Pengaruh  Corporate  Governance  , Profitabilitas  dan  Karakteristik  Eksekutif Pada Tax Aviodance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana, 9(2), 525–539.
Maretta,  D.,  Widyastuti,  T.,  &  Darmansyah. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance  Kualitas  Audit  Terhadap  Tax Avoidance. JIMEA-Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, 1(1), 188–196. Maulidya,  N.  P.,  &  Purwaningsih,  E.  (2023). Pengaruh  Profitabilitas,  Likuiditas,  Dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak. CEMERLANG :  Jurnal  Manajemen  Dan Ekonomi  Bisnis,  3(2),  40–57.        https://doi. org/10.55606/cemerlang.v3i2.1093.
Meita Djohan Oe. (2010). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. Pranata Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 5(2), 123–132.
Mulyani, S., Wijayant, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap Tax  Avoidance  (Perusahaan  Pertambangan yang terdaftar di BEI). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 322–340.
Ningsih,  W.  F.,  &  Mildawati,  T.  (2016). Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap Penghindaran  Pajak  Perusahaan.  Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(11), 1–16. www.fcgi. com.
Pranata, I. G. B. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan          Wajib         Pajak.          E-Jurnal Akuntansi,          29(1),         158–172. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p11. Puspita,  D.,  &  Febrianti,  M.  (2017).  Faktor- Faktor  Yang  Memengaruhi  Penghindaran Pajak  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1),  38–46.  https://doi.org/10.34208/jba. v19i1.63.
Rahmayani,  M.  W.,  Riyadi,  W.,  &  Ginanjar, Y.
(2021).  Pengaruh  Return  On  Assets,  Debt To  Equity  Ratio,  Proporsi  Dewan  Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Coopetition : Jurnal  Ilmiah Manajemen, 12(1),  119–130.
https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i1.311. Tandean,  V.  A.,  &  Winnie,  W.  (2016).  The Effect  of  Good  Corporate  Governance on  Tax  Avoidance:  An  Empirical  Study on  Manufacturing  Companies  Listed  in IDX  period  2010-2013.  Asian  Journal  of Accounting  Research,  1(1),  28–38.  https:// doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004. Tandean, V., & Carolina, M. (2022). Pengaruh Karakteristik  Audit  Terhadap  Penghindaran Pajak.
Jurnal Budget, 7(2), 219–237. Wahyuni, T., & Rosmida. (2022). Faktor - Faktor Yang  Mempengaruhi  Penghindaran  Pajak Pada  Perusahaan  Food And  Beverages Yang
Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2016-2020. Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis. Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak  Yang  Tidak  Menyampaikan  SPT, Ketentuan  dan  Pemilihannya  sesuai  SE-15/ PJ/2018.  Simposium  Nasional  Keuangan Negara  2020,  677–699.  Yonita,  V.,  & Aprilyanti,  R.  (2022).  Analisis  Penerapan Prinsip–prinsip  Good  Corporate  Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada
UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). ECo-Fin, 4(1), 1–9. https://
doi.org/10.32877/ef.v4i1.454.
Yusuf,  M.,  &  Maryam.  (2022).  Pengaruh  Tax Avoidance  Terhadap  Firm  Value  Yang Dimoderasi  Oleh  Transparansi  Perusahaan. Journal  of  Islamic  Accounting  Competency (J-ISACC),  2(1),  88–107.  http://e-journal. lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/ article/download/1083/554.