## PENGUASAAN PRODUKSI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL
( Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat )
St. Nurjannah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: adzan_amjah@yahoo.co.id

## Abstract
Mastery  of  the  market  can  be  done  by  mastering  a  number  of  products included  in  the  series  of  production  or  commonly  called  vertical  integration. Control  of  business  vertically  is  done  by  controlling  the  business  line  from upstream to downstream with the aim of closing the opportunity of other business actors entering the business field. Such phenomena can lead to unhealthy business practices that lead to the emergence of economic distortions.
Keywords: vertical integration, mastery

## Abstrak
Penguasaan  pasar  dapat  dilakukan  dengan  menguasai  sejumlah  produk yang  termasuk  dalam  rangkaian  produksi  atau  lazim  disebut  integrasi  vertikal. Penguasaan  usaha  secara  vertikal  dilakukan    dengan  cara  menguasai  jalur  usaha dari  hulu  sampai  ke  hilir  dengan  tujuan  menutup  peluang  pelaku  usaha  lain memasuki  bidang  usaha  tersebut.  Fenomena  seperti  itu  dapat  menyebabkan praktek bisnis yang tidak sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi. Kata Kunci: integrasi vertikal, penguasaan

## PENDAHULUAN
ersaingan  usaha  dalam  era  globalisasi  akan  semakin  ketat. Meningkatkan  daya  saing  adalah  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi dalam  memenangkan  persaingan  pasar  yang  semakin  kompetitif. Upaya  yang  dilakukan  yaitu  dengan  kemampuan  menghasilkan produk yang berkualitas dan didukung oleh kemampuan menumbuhkan seluruh potensi bangsa secara terpadu antara pelaku ekonomi, baik dunia usaha maupun pemerintah.
Keterpaduan  tersebut  hanya  dapat  tercipta  jika  ada  pengaturan  perilaku. Pengaturan  tersebut  dijabarkan  dengan  berbagai  macam  rambu,  baik  yang terbentuk  sebagai  suatu  aturan  main  perundang-undangan  maupun  hanya  dalam bentuk-bentuk kode etik. 1
Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan ilklim usaha yang sehat, efektif, dan efesien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang  wajar.  Pada  akhirnya  setiap  orang  akan  menikmati  iklim  usaha  yang dibangun atas dasar persaingan yang sehat dan fair.
Kerangka  hakikat  bisnis  sebagai profit  making  activity, yaitu  kegiatan diantara  manusia  untuk  mendatang  keuntungan.  Orang  yang  terjun  ke  dunia bisnis, baik lansung ataupun secara tidak langsung menginginkan keuntungan.
Prinsip  ekonomi,  yaitu  meraih  keuntungan  yang  sebesar-besar  dengan biaya  yang  sekecil-kecilnya  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong  terjadinya praktek  bisnis  yang  curang (unfair  business  pratice). Dalam  dunia  bisnis  tidak satupun pelakunya yang ingin rugi. Bisnis mengandung risiko dan ketidak pastian yang tinggi, sehingga para pelaku akan selalu berusaha dengan segala cara untuk meraih keuntungan yang besar.
Secara  moral  keuntungan  harus  dipahami  dan  diterima  sebagai  hal  yang positif  melalui  persaingan  yang  sehat  dan  fair.  Namun,  kecenderungan  untuk mengejar  keuntungan  kerap  mendorong  pelaku  melakukan  praktek  bisnis  yang curang. Praktek bisnis curang para pelaku usaha membawa dampak terhadap para pesaing  dan  konsumen.  Keinginan  untuk  memperbesar  keuntungan  dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara menguasai pasar. Pasar terdiri atas beragam  variasi  pelaku  usaha  dengan  berbagai  kemarnpuan  dan  strategi  untuk
1 Ahmad Yani & Gunawan, Anti Monopoli (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 1999), h. 1

## P
memenangkan  pasar  yang  tidak  jarang  justru  mengurangi  atau  bahkan menghilangkan  mekanisme  persaingan  pasar.  Hal  ini  selanjutnya  akan menimbulkan kerugian dalam kegiatan ekonomi karena upaya pelaku usaha yang menyebabkan  persaiangan  usaha  tidak  sehat.  Upaya  distorsi  pasar  menggunakan sumber  daya  yang  seharusnya  digunakan  untuk  berproduksi  secara  efisien sehingga  akhirnya  kerugian  ini  dialarni  oleh  masyarakat.  Disinilah  peran pemerintah  sebagai  regulator  dibutuhkan  untuk  mempertahankan  makanisme persaingan.  Maka  integrasi  vertikal  yang  merupakan  sebuah  tahapan  dalam kegiatan ekonomi idealnya juga dilakukan secara efisien. Integrasi vertikal secara sederhana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  untuk  melakukan  perangkaian produksi  antara  produksi  hulu  dengan  produksi  hilir,  misalnya  perusahaan perkebunan sawit dengan perusahaan produsen minyak goreng dan sabun mandi. Alasan utama melakukan integrasi vertikal adalah demi menjarnin kesinarnbungan  kegiatan  produksi  perusahaan  dan  efisiensi  penggunaan  sumber daya.
Penguasaan  pasar  dapat  dilakukan  dengan  menguasai  sejumlah  produk yang  termasuk  dalam  rangkaian  produksi  atau  lazim  disebut  integrasi  vertikal. Penguasaan  usaha  secara  vertikal  dilakukan    dengan  cara  menguasai  jalur  usaha dari  hulu  sampai  ke  hilir  dengan  tujuan  menutup  peluang  pelaku  usaha  lain memasuki bidang usaha tersebut. Integrasi vertikal dapat dibedakan menjadi tiga, yakni  integrasi  vertikal  hulu,  integrasi  vertikal  hilir,  dan  integrasi  vertikal  hulu- hilir: 2
1. Sebuah  perusahaan  dikatakan  melakukan  integrasi  vertikal  hulu,  saat mereka  dapat  memiliki  beberapa  anak  usaha  yang  memproduksi  bahan- bahan  pendukung  untuk  dapat  memproduksi  produk  utama.  Contohnya, sebuah  produsen  mobil  dapat  juga  memiliki  anak  usaha  yang memproduksi ban, kaca, dan logam. Integrasi ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh pasokan bahan baku secara stabil dan konsisten. Integrasi ini sempat diterapkan oleh Ford dan beberapa produsen mobil lain di dekade 1920an, yang tujuannya untuk meminimalisir biaya produksi.
2. Sebuah  perusahaan  dikatakan  melakukan  integrasi  vertikal  hilir,  ketika mereka dapat menguasai berbagai jaringan distribusi dan penjualan.
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_Vertikal , diakses tanggal 28 Mei 2017
3. Sebuah  perusahaan  dikatakan  melakukan  integrasi  vertikal  hulu-hilir, ketika  mereka  dapat  menguasai  seluruh  tahap  dalam  rantai  suplai,  baik tahap produksi maupun tahap distribusi.
Fenomena  seperti  itu  dapat  menyebabkan  praktek  bisnis  yang  tidak  sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi. Permasalahannya adalah apakah inetgrasi vertikal dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat.

## PEMBAHASAN
A. Integrasi Vertikal
Pada  dasarnya  integrasi  vertikal  dapat  diartikan  sebagai    penggabungan dua  atau  lebih  perusahaan  menjadi  suatu  perusahaan  yang  aktivitasnya berhubungan  secara  vertikal.  Hubungan  vertikal  meliputi  pengadaan  bahan  baku dan sumber daya lain, proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen pengguna barang  atau  jasa.  Kombinasi  atau  gabungan  perusahaan  dimaksudkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  seperti  meningkatkan  efisiensi,  memperkokoh pertumbuhan, dan memperoleh bahan mentah yang teratur.
Menurut  Pasal  14  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  mengartikan  integrasi  vertikal sebagai  bentuk  larangan  bagi  pelaku  usaha  untuk  membuat  perjanjian  dengan pelaku  usaha  lain  yang  bertujuan  untuk  menguasai  produksi  sejumlah  produk yang  termasuk  dalam  rangkaian  produksi  barang  atau  jasa  tertentu  yang  mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
Sifat kombinasi perusahaan secara umum dibedakan atas:
1. Kombinasi vertikal
2. Kombinasi Horizontal
Kombinasi  vertikal  atau integrasi  vertikal  adalah  penggabungan  beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi dari  sesuatu  barang. 3 Jadi,  perusahaan  yang  bergabung  berbeda  satu  sama  lain, namun berada dalam urutan proses produksi suatu industri.
3 M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1980), h.92
M.  Manullang, 4 mengemukakan  bahwa  kombinasi  atau  integrasi  vertikal akan berhasil apabila:
1. Kualitas  produk  sangat  penting,  sehingga  kualitas  bahan  baku  harus baik.
2. Barang  jadi  yang  dihasilkan  suatu  perusahaan  digunakan  oleh perusahaan lain sebagai bahan baku.
3. Arus  bahan  baku  dapat  diatur  sesuai  dengan  proses  produksi,  jadi dapat  diatur  jumlah  bahan  baku  yang  disimpan  atau  hasil  produksi akhir.
Menurut  Munir  Fuady 5 dan  Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja 6 bahwa meskipun  integrasi  vertikal,  mungkin  bisa  menghasilkan  produk  dengan  harga murah,  tetapi  hal  tersebut  juga  dapat  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat.

## B. Dampak Integrasi Vertikal Terhadap Persaingan Usaha
Pemusatan  kekuatan  ekonomi  dengan  penguasaan  nyata  melalui  integrasi vertikal  dapat  mengakibatkan  harga  barang  yang  diperdagangkan  tidak  lagi mengikuti  hukum  ekonomi  mengenai  permintaan  dan  penawaran,  melainkan semata-mata  ditentukan  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  ekonomi  yang  menguasai pasar tersebut. Integrasi vertikal juga dapat menyebabkan praktek monopoli.
Relevan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat menentukan:
Monopoli  adalah  penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran  barang dan  atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  atau  satu kelompok pelaku usaha.
Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan:
4 M.  Manullang, Pengantar  Bisnis (Gajah  Mada  University  Press  :  Jogjakarta,  2002), h.122
5 Munir  Fuady, Hukum  Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha    Menyongsong  Era Perdagangan Bebas (Citra Aditya : Bandung, 1999), h.68
6 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, op.cit., h. 26
Praktek  monopoli  adalah  pemusatan  kekuatan  ekonomi  oleh  satu  atau lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi  dan  atau pemasaran  atas  barang  dan  atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yaitu suatu  keadaan  dimana  telah  terjadi  praktek  monopoli  “berpotensi”  untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat Ahmad Yani & Gunawan Wijaya,. 7 Hal ini  relevan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 ayat (6) menentukan bahwa:
Persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Persaingan  usaha  ini  memiliki  makna  yang  sangat  luas  meliputi  keadaan suatu  pasar  yang  bersangkutan  dengan  kegiatan  pemasaran  dan  atau  penjualan barang  atau  jasa  dan  berkaitan  dengan  praktek  monopoli,  baik  yang  berasal  dari pemasok,  pelanggan,  pesaing  dan  lainnya. 8 Undang-undang  persaingan  dibuat untuk  menjaga  persaingan  yang  sehat  di  satu  pihak  dan  untuk  melindungi konsumen dilain pihak. 9
Integrasi  vertikal  adalah  gabungan  perusahaan  yang  bekerja  pada  tingkat yang  berbeda  dalam  proses  produksi  suatu  barang.  Praktek  integrasi  vertikal tersebut,  diharapkan  dapat  menghasilkan  barang  atau  jasa  dengan  harga  murah. Oleh  karena  dapat  mengurangi  ongkos  produksi  dan  meningkatkan  kualitas barang  yang  akan  diproduksi,  karena supply bahan  mentah  dapat  langsung diawasi.  Namun,  dalam  kenyataan  integrasi  ini  juga  dapat  mengakibatkan penguasaan  pasar  atau  penguasaan  industri  yang  dapat  merusak  sendi-sendi perekonomian  masyarakat.  Praktek  seperti  ini  dilarang  karena  berpeluang mengarah pada praktek monopoli dan persaingan  usaha yang tidak sehat. Sebagai contoh adalah praktek bisnis yang dilakukan oleh Salim Group.
7 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, op.cit., h. 9
8 Gunawan Wijaya, Rahasia Dagang (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2001),  h.4
9 Chatamarrasjid, , Menyingkap Tabir Perseroan (Pierccing The Corporate Veil) (Citra Aditya : Bandung,  2000), h.129
Kelompok  perusahaan  Salim  Group  ---  PT.  Bogasari  Flour  Mills  --- sebagai  pengelola    industri  terigu,  juga  memiliki  perusahaan  makanan  yang berbahan baku terigu yaitu indofood yang menguasai pangsa pasar mie instant dan pabrik  biscuit  ubindo  serta  Indomarco  sebagai  jaringan  distribusinya.  Tentu  saja PT.  Indofood  dan  PT.  Ubindo  bisa  memilih  tepung  terigu    yang  terbaik  dengan harga yang sama.
Beberapa contoh kasus integrasi vertikal oleh perusahaan yang terkenal di dunia  internasional  diantaranya Carnegie  Steel,  ExxonMobil, atau Paramount Picture, Inc. . Perusahaan Carniege Steel merupakan salah satu perusahaan paling awal dan paling terkenal dari integrasi vertikal di bidang industri baja. Perusahaan ini tidak hanya memiliki pabrik pembuatan  baja, tetapi antara lain juga memiliki tambang bijih besi, tambang batu bara, pabrik pengolah batu bara, kapal pengirim bijih besi, dan juga kereta api pengirim batu bara. Carnegie juga berupaya untuk mengembangkan  sumber  daya  manusianya  secara  terus-menerus,  sehingga pekerjanya  sendirilah  yang  akan  menduduki  jabatan  penting,  bukan  orang  dari perusahaan  lain. Carnegie bahkan  juga  mendirikan  sebuah  institut  untuk memperdalam  pengetahuan  generasi-generasi  berikutnya  tentang  proses pembuatan baja.
Perusahaan  multinasional  seperti ExxonMobil ,  yang  bergerak  di  bidang industri  minyak  juga  menerapkan  integrasi  vertikal  dalam  berbisnis,  dengan memiliki  infrastruktur  mulai  dari  infrastruktur  pengeboran  minyak  mentah, infrastruktur  pengolahan  minyak  mentah,  dan  juga  infrastruktur  untuk mendistribusikannya ke konsumen di seluruh dunia. Adapun Paramount Pictures merupakan  industri  perfilman  di  Amerika  Serikat  yang  berkembang  pada  awal dekade 1920an hingga awal dekade 1950an. Paramount Pictures bersama delapan studio  film  besar  di  Amerika  Serikat,  dimana  lima  diantaranya  adalah  MGM, Warner  Brothers,  20th  Century  Fox,  Paramount  Pictures,  dan  RKO  terintegrasi penuh,  dengan  tidak  hanya  memproduksi  dan  mendistribusikan  film,  tetapi  juga memiliki  bioskop  sendiri.  Sementara  itu,  tiga  studio  sisanya,  yakni  Universal Studios,  Columbia  Pictures,  dan  United  Artists,  hanya  memproduksi  dan mendistribusikan  film,  tetapi  tidak  memiliki  bioskop  sendiri.  Pada  kasus  ini, Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  akhirnya  memerintahkan  lima  studio  film besar  untuk  menjual  bioskop  mereka  dan  juga  melarang  kelima  studio  film tersebut untuk melakukan aktivitas penjualan.
Fakta-fakta pada kasus diatas menunjukkan telah terjadi penguasaan usaha dari  hulu  ke  hilir  oleh  satu  pihak  saja  atau  suatu  kelompok  usaha    yang  dikenal dengan  integrasi  vertikal.  Penguasaan  pasar  melalui  integrasi  vertikal  pada
akhirnya  akan  mengakibatkan  pemusatan  kekuatan  ekonomi  dengan  penguasaan nyata  dan  dapat  mengakibatkan  harga  barang  yang  diperdagangkan  tidak  lagi mengikuti  hukum  ekonomi  mengenai  permintaan  dan  penawaran,  melainkan semata-mata  ditentukan  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  ekonomi  yang  menguasai pasar tersebut yang mengakibatkan  praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
Dalam  keadaan  seperti  itu  akan  merugikan  konsumen,  oleh  karena  harga barang  yang  diproduksi  atau  dijual  akan  ditentukan  langsung  oleh  kelompok usaha  yang  menguasai  industri  tersebut.  Praktek  bisnis  seperti  ini  menurut Undang-undang  Anti  Monopoli  adalah  merupakan  perjanjian  yang  dilarang  dan dapat mengakibatkan timbulnya distorsi ekonomi.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada Pasal 14 bahwa:
Pengusaha  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain yang  bertujuan  untuk  menguasai  sejumlah  produk  yang  termasuk  dalam rangkaian  produksi  barang  atau  jasa  tertentu  yang  mana  setiap  rangkaian produksi  merupakan  hasil  pengolahan  atau  proses  lanjutan,  baik  dalam suatu  rangkaian  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  atau merugikan masyarakat.
Penjabaran  unsur-unsur  yang  ada  dalam  pasal  14  UU  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah sebagai berikut: 10

## 1. Pelaku usaha
Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelanggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
10 www.kppu.go.id. Diakses pada 25 Mei 2017
2. Perjanjian
Perjanjian  menurut  pasal  1  angka  7  adalah  suatu  perbuatan  satu  atau lebih  pelaku  usaha  untuk  mengikatkan  diri  terhadap  satu  atau  lebih pelaku  usaha  lain  dengan  nama  apapun,  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis.
3. Pelaku usaha lain
Pelaku  usaha  lain  adalah  pelaku  usaha  yang  berada  dalam  satu rangkaian produksi/operasi baik di hulu maupun hilir.
4. Menguasai produksi
Penguasaan  bahan  baku,  produksi/operasi  dan  pangsa  pasar  yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha dalam suatu rangkaian produksi
5. Barang
Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang dapat  diperdagangkan, dipakai,  dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
6. Jasa
Jasa  menurut  pasal  1  angka  17  adalah  setiap  layanan  yang  berbentuk pekerjaan atau prestasi  yang diperdagangkan dalam  masyarakat  untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## 7. Persaingan usaha tidak sehat
Persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau  jasa  yang  dilakukan  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau menghambat persaingan usaha.
8. Merugikan masyarakat
Merugikan masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat harus menanggung  biaya  akibat  terjadinya  persaingan  tidak  sehat,  seperti harga yang tidak wajar, kualitas barang/jasa yang rendah, pilihan yang terbatas/kelangkaan dan turunnya kesejahteraan (welfare loss).
Makna  dari  Pasal  14  undang-undang  tersebut  dapat  diartikan  bahwa selama  suatu  pemusatan  kekuatan  ekonomi    tidak  menyebabkan  terjadinya persaingan usaha  yang tidak sehat,  maka hal  itu tidak dapat  dilarang. Pemusatan kekuatan ekonomi yang terjadi karena kemampuan sendiri, prediksi atau kejelian bisnis yang tinggi tidak dilarang.

## PENUTUP
Integrasi  vertikal  dapat  mengurangi  biaya  produksi  atau  meningkatkan kualitas barang. Namun, dapat mengakibatkan penguasaan pasar atau penguasaan industri yang dapat mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak  sehat  sehingga  menimbulkan  distorsi  ekonomi.  Oleh  karena  Persaingan harus  diarahkan  pada  peningkatan  efisiensi,  produktivitas  kerja,  mutu  hasil produksi, dan pelayanan pada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja.  1999. Anti  Monopoli .  PT.  Raja  Grafindo Persada : Jakarta
Gunawan Widjaja. 2001. Rahasia Dagang . PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
Chatamarrasjid.  2000. Menyingkap  Tabir  Perseroan  (Pierccing  The  Corporate Veil). Citra Aditya : Bandung
Munir Fuady. 1999. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha  Menyongsong Era Perdagangan Bebas . Citra Aditya : Bandung
M. Manullang. 1980. Pengantar Ekonomi Perusahaan . Ghalia Indonesia : Jakarta ___________. 2002. Pengantar Bisnis. Gajah Mada University Press : Jogjakarta