PB Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 1 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019

## Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
M. Hafizh Nabiyyin Program Studi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama e-mail : lordnabjohnson@gmail.com

## Abstract
In 2015, the conflict between the Turkish government and the Kurds - especially the members of Kurdistan Workers’ Party (PKK) - again escalated. The escalation of the conflict between the two sides occurred due to the banning of PKK militants based in Turkey to help defend the City of Kobane in Syria - which is the Syrian Kurdish region - from the invasion of ISIS fighters. Consequently, cities in Turkey were targeted by sporadic attacks carried out by PKK militias. The spirit of independence and forming a self-governing territory from Turkey re-emerged. Derived on Barry Buzan’s security perspective, this is a form of military and political threat to Turkey. Therefore, this paper intends to elaborate on the strategies adopted by the Turkish government in overcoming the threats of the Kurds using the theory of the International Society. The author concludes that the Turkish government adopted several policies to maintain territorial integrity and legitimacy of its sovereignty: (1) establishing cooperation with state and non-state actors; (2) conducting internal and external military operations; and (3) repressing pro-Kurdish journalists and politicians.
Keywords: Turkey, Kurdish, international society, military threats, political threats

## Abstrak
Pada tahun 2015, konflik antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi –  terutama yang tergabung dalam Partai Pekerja Kurdistan (PKK)– kembali mengalami eskalasi. Eskalasi konflik antara kedua belah pihak ini terjadi akibat pelarangan
2 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 3 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
2 M. Hafizh Nabiyyin
terhadap militan-militan PKK yang berbasis di Turki untuk membantu mempertahankan Kota Kobane di Suriah –yang merupakan kawasan Kurdi Suriah– dari serbuan pasukan ISIS. Sebagai konsekuensi, kota-kota di Turki menjadi target serangan sporadis yang dilakukan oleh milisi PKK. Semangat kemerdekaan dan membentuk teritori dengan pemerintahan sendiri dari Turki kembali mengemuka. Apabila dilihat dari perspektif keamanan Barry Buzan, hal ini merupakan bentuk ancaman militer dan ancaman politik terhadap kepada Turki. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengelaborasi strategi- strategi yang diambil oleh pemerintah Turki dalam mengatasi ancaman-ancaman suku Kurdi dengan menggunakan teori Masyarakat Internasional. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Turki mengambil beberapa kebijakan untuk mempertahankan integritas teritorial dan legitimasi kedaulatannya, yaitu: (1) menjalin kerja sama dengan aktor negara dan aktor non-negara; (2) melakukan operasi militer internal dan eksternal; dan (3) melakukan represi terhadap jurnalis dan politisi pro-Kurdi.
Kata kunci: Turki, suku Kurdi, masyarakat internasional, ancaman militer, ancaman politik

## Pendahuluan
Pada 9 Oktober 2019, kondisi politik di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah upaya koalisi pemerintah Suriah dan koalisi pemerintah Amerika Serikat untuk menekan benteng terakhir pertahanan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), pemerintah Turki memilih untuk melancarkan Operation Peace Spring . Intervensi militer Turki ini mengulangi kejadian beberapa tahun sebelumnya, di mana pemerintah Turki beberapa kali menginvasi wilayah Suriah Utara yang dikuasai oleh kelompok PYD ( Partiya Yekîtiya Demokrat ) atau Partai Perserikatan Demokratik. Terlibatnya Turki dalam konflik Suriah ini bukan tanpa alasan, pemerintah Turki menganggap unit bersenjata dari PYD, yaitu YPG ( Yekîneyên Parastina Gel ) atau Unit Perlindungan Rakyat masih berafiliasi dengan PKK ( Partiya Karkerên Kurdistan ) atau Partai Pekerja Kurdistan, organisasi yang dianggap teroris oleh Turki, yang juga sedang terlibat konflik dalam negeri dengan pemerintah Turki.
Dinamika konflik antara pemerintah Turki dan orang-orang Kurdi telah berlangsung cukup lama. Hayati (2017) menjelaskan bahwa keberadaan suku Kurdi di Turki bermula dari diberikannya hibah tanah oleh Khilafah Usmani pada abad ke 15 M yang berada di daerah Diyarbarkir. Pada era Kekhilafahan Ottoman ini,
2 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 3 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
orang-orang Kurdi diberi kepercayaan untuk memimpin wilayahnya secara otonom. Hal ini bertahan hingga awal abad ke-19, di mana kemunduran yang dialami oleh kekhilafahan berdampak pada reformasi sistem politiknya yang mengurangi kewenangan etnis Kurdi. Pengurangan kewenangan ini pada akhirnya membuat orang-orang Kurdi melakukan pemberontakan.
Runtuhnya Kekhilafahan Ottoman dan transformasi politik yang menghasilkan Republik Turki tidak membuat perubahan signifikan pada nasib suku Kurdi. Pemimpin Republik Turki yang baru, Mustafa Kemal Ataturk menerapkan doktrin Kemalis, yang diantaranya adalah sekularisme dan nasionalisme Turki. Perjanjian Sevres memberikan secercah harapan bagi upaya kemerdekaan suku Kurdi. Pada Perjanjian Sevres ini, suku Kurdi berhasil menjadikan wilayahnya sebagai wilayah merdeka yang menyatakan bahwa “otonomi telah diberikan kepada Kurdistan”, namun, hal itu tidak dapat terealisasikan akibat ketidaksepakatan pemerintah Republik Turki (Hayati, 2017).
Pada era kepemimpinan Ataturk ini, suku Kurdi melancarkan serangan fisik dan serangan non-fisik. Secara fisik, suku Kurdi menggencarkan perang militer dengan mengerahkan pasukannya dan melakukan pemboman terhadap pemerintahan Ataturk. Aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para orang-orang Kurdi di ibu kota Istanbul.  Sementara secara non-fisik, orang-orang Kurdi melakukan perlawanan dengan protes melalui media-media cetak seperti koran, majalah dan artikel (Hayati, 2017).
Menurut Bradshaw (seperti dikutip oleh Hayati, 2017) , perlawanan tersebut berjalan paralel dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Ataturk. Kebijakan khusus yang diambil oleh Ataturk diantaranya adalah dengan melakukan ‘Turkifikasi’, memaksa orang-orang Kurdi untuk menjadi buruh, menjadikan wanita keturunan Kurdi sebagai selir di pemerintahan dan melarang anak-anak Kurdi untuk bersekolah di Turki. Selain itu, untuk memperlemah upaya kemerdekaan suku Kurdi, pemerintah Turki juga melancarkan pemeliharaan ketertiban yang menekan pers dan menutup partai politik oposisi dan partai progresif.
Pada 1970-an, suku Kurdi di Irak pimpinan Mustafa Barzani berhasil mencapai kesepakatan otonomi dengan pemerintah Irak. Hal ini kembali memicu meningkatnya semangat nasionalisme Kurdi di kawasan tersebut. Di bawah tekanan militer, Perdana Menteri Suleiman Demirel melancarkan komando operasi di beberapa kota dan desa Kurdi. Represi yang dilakukan oleh pemerintah Turki pada tahun 1980an berlangsung lebih kejam dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan metode
4 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 5 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
penyiksaan yang lebih sistematis. Hal ini membuat partai-partai Kurdi terpecah dan beberapa memilih untuk bubar (Kutschera, 1994).
Represi ini membuat keadaan semakin memanas dengan orang-orang Kurdi yang pada akhirnya melakukan perlawanan. Perlawanan pertama dilakukan pada tahun 1984. Antara tahun 1987 hingga 1989, mereka telah menghancurkan 137 sekolah. Perlawanan ini kemudian membuat pemerintah Turki melancarkan berbagai kebijakan dan menganggap PKK –yang merupakan gerakan terbesar suku Kurdi– sebagai organisasi terroris. Beberapa jurnalis Turki mencatat banyak korban yang disebut “ Red Kurds ” dibunuh oleh angkatan bersenjata yang merupakan konsekuensi dari UU darurat nasional yang diberlakukan di tenggara Turki ( ibid.) . Selain melancarkan operasi militer ke dalam negeri, pemerintah di Ankara juga berusaha untuk membentuk aliansi yang lebih efektif dengan gerakan Kurdi di Irak, yaitu dengan PDK dan PUK (Handayani dan Bahri, 2012).
Memasuki milenium kedua, pemerintah Turki semakin mengencangkan serangannya ke basis-basis PKK di luar negeri. Pada 2007, dengan suara bulat parlemen Turki meloloskan undang-undang yang memungkinkan operasi lintas batas angkatan bersenjata Turki ke wilayah Irak utara. Selain menggunakan hard power yang dimiliki, pada periode ini pemerintah Turki juga melakukan diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan seperti Iran, Irak, dan Suriah. Pemerintah Turki juga melakukan ‘pengurangan sanksi negatif’ yang merupakan upaya Ankara untuk mengedepankan pendekatan-pendekatan lunak. Kebijakan pengurangan sanksi negatif ini menyasar ke multisektor, seperti ekonomi, sosial- budaya dan hukum (Handayani dan Bahri, 2012).
Pada dasawarsa kedua abad ke-21, dalam kurun waktu 2014-2019 telah banyak fenomena dan peristiwa regional yang mengguncang stabilitas di kawasan Timur Tengah. Peristiwa tersebut diantaranya adalah Arab Spring dan kehadiran ISIS. Peristiwa-peristiwa ini tentu saja berdampak pada konflik yang terjadi antara pemerintah Turki dan suku Kurdi. Pergeseran peta geopolitik ini juga berdampak pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam mengatasi ancaman yang ada. Maka dari itu, tulisan ini berupaya untuk menjawab rumusan masalah: “bagaimana strategi pemerintah Turki dalam mengatasi ancaman yang didemonstrasikan oleh suku Kurdi dalam kurun waktu 2015-2019?”.
Pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. Pada bagian pertama penulis akan membahas perkembangan hubungan antara Turki dan Kurdi untuk memahami kompleksitas relasi antara kedua belah pihak. Pada bagian kedua
4 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 5 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
dan ketiga penulis akan menganalisis ancaman-ancaman yang didemonstrasikan oleh suku Kurdi terhadap Turki dengan menggunakan konsep keamanan militer dan keamanan politik yang dikembangkan oleh Barry Buzan, dkk. Serta pada bagian ketiga penulis akan mengurai strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah Turki dalam upayanya untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan berlandaskan pada teori Masyarakat Internasional yang dikembangkan oleh Hedley Bull.

## Metode Penelitian
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan landasan teori Masyarakat Internasional atau English School yang diperkenalkan oleh Hedley Bull dan kerangka konseptual keamanan politik dan keamanan militer yang diperkenalkan oleh Barry Buzan.
Teori Masyakarat Internasional memberikan penjelasan holistik mengenai strategi yang dilakukan oleh Erdogan selaku pengambil keputusan. Turki selaku negara berdaulat memiliki kepentingan nasional yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, realita bahwa Turki merupakan bagian dari ‘masyarakat internasional’ mengharuskan Turki untuk menahan diri untuk tidak melanggar norma-norma dan nilai-nilai internasional.
Buzan, Waever dan de Wilde (1998) membagi keamanan ke dalam lima sektor. Lima sektor tersebut adalah keamanan militer, politik, ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan berfokus pada sektor keamanan militer dan keamanan politik untuk mengidentifikasi jenis ancaman yang diberikan oleh gerakan kemerdekaan suku Kurdi terhadap Turki.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan dokumen dengan sumber-sumber sekunder, seperti buku, artikel daring, publikasi ilmiah, berita daring dan sumber-sumber lain yang bisa diuji dan dijamin validitasnya.

## Perkembangan Kontemporer
Salah satu kebijakan pemerintah Turki yang berpengaruh terhadap perkembangan hubungan antara Turki dan suku Kurdi adalah democratic initiative process yang digagas Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2010. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar demokrasi, kebijakan dan hak
6 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 7 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
6 M. Hafizh Nabiyyin
asasi manusia di Turki. Kurdish Initiative atau Kurdish Opening merupakan salah satu komponen dari kebijakan ini. Pada intinya, Kurdish Opening memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jaminan dan penghormatan terhadap HAM orang-orang Kurdi yang ada di Turki serta mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak 1984.
Sebagai sarana untuk mencapai hal itu, pada Desember 2012, Erdogan menyatakan bahwa Turki sudah memulai proses negosiasi dan dialog dengan pemimpin PKK yang ditahan oleh Turki, Abdullah Ocalan. Erdogan menyebut proses ini sebagai ‘ solution process ’. Pada sebuah wawancara di koran pro-pemerintah Yeni Safak , Ahmet Davutoglu (Menteri Luar Negeri Turki) menghubungkan proses itu dengah upaya untuk mengakhiri ‘Skyes-Picot era’ di Timur Tengah (Matthees dan Seufert, 2013).
Namun, setelah serangkaian upaya confidence-building melalui pertemuan- pertemuan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Turki dengan Ocalan, proses ini terancam setelah tiga wanita aktivis Kurdi dibunuh dalam waktu bersamaan di Paris. Salah satu wanita itu adalah Sakine Cansiz, yang merupakan salah satu pendiri PKK (Chrisafis dan Letsch, 2013).
Namun, kekhawatiran itu terjawab setelah pada Tahun Baru Kurdi 21 Maret 2013, Ocalan membuat sebuah pesan yang pada intinya menyerukan gencatan bersenjata kepada seluruh pejuang PKK. Dalam pesannya, Ocalan menyatakan: “ We have now reached a point where ‘weapons should be silent and ideas and politics should speak’. The modernist paradigm that ignores, denies and excludes has been shattered. Now a new period begins, [where] politics, not weapons, come to the fore ” (BBC, 2013). Pernyataan Ocalan ini diperkuat dengan deklarasi yang dikeluarkan oleh salah satu pejabat militer PKK, Murat Karayilan. “ Since March 21 and from now on, we as a movement, as the PKK ... officially and clearly declare a ceasefire, ” (Reuters, 2013).
Berkebalikan dengan proses positif yang tengah berlangsung di internal Turki, pada tataran regional, kawasan Timur Tengah justru sedang menghadapi ancaman keamanan yang baru. Kelompok teroris Al-Qaeda in Iraq (AQI) mengubah namanya menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan bertransformasi menjadi organisasi transnasional yang wilayah operasinya tidak terbatas di Irak. Pada Juni 2014, ISIS berhasil menguasai kota Mosul dan Tikrit di Irak. Pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi kemudian mendeklarasikan kekhalifahan ISIS yang membentang dari Aleppo di Suriah hingga Diyala di Irak.
Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 7 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
Kemunculan ISIS mulai berdampak langsung pada Turki setelah kelompok ini mengepung kota Kobani –yang merupakan wilayah Kurdi Suriah– di wilayah Suriah pada Oktober 2014. Peristiwa yang dikenal sebagai Siege of Kobani ini memicu demonstrasi besar-besaran dari orang-orang Kurdi yang ada di Turki. Pasalnya, pemerintah Turki melarang pasukan PKK untuk membantu milisi YPG dalam mempertahankan Kobani dengan menutup perbatasannya dengan Suriah. Mereka menuntut pemerintah Turki untuk melakukan intervensi militer dengan menyerang ISIS. Namun, aksi protes itu berujung ricuh dan menewaskan 19 orang Kurdi (BBC, 2014). Pemerintah Turki merespon aksi protes tersebut dengan menyebut bahwa mereka mengkhianati negaranya dan protes itu dapat mengganggu upaya negosiasi dan perdamaian yang sedang berlangsung.
Peristiwa Suruc Bombing pada Juli 2015 memperburuk hubungan antara Turki dengan Kurdi. Pasalnya, bom yang meledak di Suruc itu telah membunuh setidaknya 30 orang ketika sedang berlangsung pertemuan aktivis-aktivis remaja untuk mendiskusikan rekonstruksi kota Kobani di Suriah (BBC, 2015). Kelompok aktivis itu tergabung dalam Federation of Socialist Youth Associations (SGDF) yang memainkan peran penting selama Siege of Kobani dengan menyokong bantuan makanan dan obat-obatan kepada para milisi YPG. Sebagai balasan dari peristiwa itu, Hêzên Parastina Gel (HPG) atau Pasukan Pertahanan Rakyat –sayap bersenjata dari PKK– melakukan pembunuhan terhadap dua anggota kepolisian Turki (Al-Jazeera, 2015).
Fakta menarik terakhir yang patut dicatat adalah keberhasilan Halkların Demokratik Partisi (HDP) atau Partai Rakyat Demokratik dalam Pemilihan Umum Turki 2015. Pada Pemilu tersebut, HDP berhasil melewati parliamentary treshold 10 persen suara, dengan meraih suara 10,73 persen yang mana untuk pertama kalinya mengantarkan partai ini ke parlemen Turki. Kisah sukses partai ini menjadi menarik, karena partai ini merupakan satu-satunya partai yang mendukung tuntutan- tuntutan suku Kurdi. Tidak hanya berhasil menyatukan suara pendukung Kurdi, HDP juga berhasil menjangkau para pemilih liberal, leftish , dan perempuan dengan kampanye yang menyoroti ambisi Erdogan untuk meningkatkan kekuatan presiden (Nardelli, 2015).
Sebaliknya, partai AKP yang dikomandoi Erdogan justru mengalami regresi elektoral yang signifikan. Meski tetap menjadi partai paling populer, namun untuk pertama kalinya partai ini gagal menguasai mayoritas parlemen setelah menelan penggerusan suara sebesar 9 persen.
8 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 9 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
8 M. Hafizh Nabiyyin
Kurdish Initiative , kemunculan ISIS, Suruc Bombing dan keberhasilan HDP sebagai kuda hitam dalam Pemilu Turki 2015 merupakan serangkaian peristiwa kontemporer menarik yang patut untuk diketahui agar dapat memahami kompleksitas permasalahan antara kelompok pemberontak suku Kurdi dan pemerintah Turki secara koheren. Pada bagian berikutnya, penulis akan mengelaborasi jenis-jenis ancaman yang didemonstrasikan oleh orang-orang Kurdi terhadap pemerintah Turki dengan menggunakan konsep keamanan militer dan keamanan politik yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap De Wilde dalam bukunya Security: A New Framework for Analysis .

## Ancaman Suku Kurdi terhadap Keamanan Militer Turki
Agenda keamanan militer berkisar pada kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya dari ancaman militer internal dan eksternal, namun juga dapat melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankan eksistensi negara atau pemerintah dari ancaman non-militer, seperti migran dan ideologi. Objek acuan ( referent object ) keamanan militer tidak hanya terbatas pada negara lain, negara-bangsa juga rentan mendapatkan ancaman dari dalam negaranya. Hal ini termasuk termasuk kelompok separatis, kelompok kebangsaan yang tersebar di beberapa negara, dan kelompok pemberontak (Buzan, Waever dan de Wilde, 1998).
Gerakan nasionalisme Kurdi termasuk dalam kelompok separatis, karena ingin memisahkan dirinya ataupun menuntut otonomi dari Turki dan juga termasuk kelompok kebangsaan yang tersebar di beberapa negara, karena kenyataan bahwa etnis Kurdi tersebar di beberapa negara seperti Turki, Iran, Irak dan Suriah.
Selain masalah separatisme yang akan penulis elaborasi pada sub-bagian berikutnya, pemerintah Turki melihat suku Kurdi sebagai sebuah ancaman militer dikarenakan tiga hal: Pertama, serangan-serangan konvensional yang dilakukan oleh milisi-milisi PKK di beberapa kota Turki. Kedua, peningkatan kapabilitas tempur PKK. Dan ketiga, eskalasi kerja sama militer pasukan Kurdi dengan Amerika Serikat di Suriah utara.
Dikutip dari International Crisis Group, hingga 6 April 2020, korban dari konflik yang berlangsung antara Turki dengan PKK telah mencapai angka 4.844 jiwa, di mana 1.231 diantaranya adalah aparat keamanan Turki, 492 warga sipil dan 226 orang individu yang tidak diketahui identitasnya. Sepanjang 2015 hingga 2019, tercatat puluhan serangan dilakukan oleh PKK terhadap pasukan keamanan Turki
Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 9 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
dan afiliasinya serta warga sipil. Beberapa dari serangan tersebut adalah bom Hakkari 2015 yang menewaskan 16 orang tentara Turki, bom di Besiktas Stadium pada tahun 2016 yang menewaskan 38 orang, bom di markas kepolisian Elazig yang menewaskan 5 orang serta melukai lebih dari 200 orang, dan bom Ankara pada Maret 2016 yang menewaskan setidaknya 32 orang (Hurriyet, 2015; BBC, 2016; France24, 2016; BBC, 2016).
Meski secara garis besar upaya-upaya perlawanan dan penyerangan yang dilakukan oleh PKK masih dalam skala yang relatif kecil dan sporadis, namun faktanya dalam beberapa tahun terakhir kapasitas dan kapabilitas militer PKK semakin meningkat. Blaser & Stein (2016) berpendapat bahwa dalam konflik yang berlangsung sejak tahun 2015 ini, PKK menunjukkan kemajuan signifikan setidaknya dalam tiga hal, yaitu: keahlian dalam peperangan kota ( urban warfare ), pengaplikasian improvised explosive devices (IED) dan juga peningkatan jumlah penembak jitu secara signifikan.
Kemajuan dalam peperangan kota dapat dilihat dari kemampuan PKK dalam memobilisasi milisi sayap pemuda bersenjata Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket (YDG-H) atau Pergerakan Pemuda Patriotik Revolusioner untuk mendukung mereka dalam pertempuran kota. Meski bertempur tanpa arahan langsung dari PKK, namun banyak yang mempercayai bahwa PKK memberikan kelompok ini pelatihan dan persenjataan. Pengadopsian taktik dengan menggunakan teknologi IED untuk memperlambat gerak pasukan keamanan Turki dalam pertempuran kota terinspirasi dari penggunaan teknologi serupa oleh milisi-milisi ISIS dan Al-Qaeda. Selain IED, penembak jitu juga menjadi faktor utama meningkatnya angka mortalitas pasukan Turki dalam konflik tersebut. “ When soldiers try to clear a barricade to defuse an IED on a street, they’re hit by snipers ,” ucap Mahmut Bozarslan, jurnalis asal Diyarbarkir kepada Al-Monitor (Blaser dan Stein, 2016).
Kemajuan yang dicapai oleh PKK dalam kemampuan urban warfare ini sangat signifikan, mengingat selama puluhan tahun kemampuan berperang mereka terbatas pada perang gerilya ( guerilla warfare ) di desa-desa dan pegunungan. Pemerintah Turki juga tidak dapat memandang sebelah mata rencana modernisasi dan profesionalisasi pasukan PKK, mengingat posisi PKK diuntungkan dengan kerja sama militer antara YPG –rekan organik PKK yang berbasis di Suriah utara– dengan Amerika Serikat (AS) dalam menghancurkan kekuatan ISIS di wilayah itu. Pada tahun 2019, Karayilan mengatakan kepada Sterk TV: “ We want to fully modernize, reinvigorate and professionalize guerrillas who should be capable of prevailing over the enemy’s intelligence and techniques, ” (Dri, 2019) .
10 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 11 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 10
M. Hafizh Nabiyyin
Dukungan yang diberikan oleh AS kepada YPG berawal dari peristiwa Kobani Siege . Pada saat itu, pasukan YPG yang relatif lemah dalam persenjataan mempertahankan Kota Kobani dari serangan yang dilakukan ISIS. Akibat peristiwa itu, masyarakat AS mendesak pemerintahan Obama untuk memberikan bantuan persenjataan kepada pasukan YPG. Pada Oktober 2014, pesawat kargo pasukan AS menerjunkan senjata, amunisi dan alat kesehatan yang sangat dibutuhkan kepada milisi-milisi di Kobani (Walker, 2014).
Bantuan lewat udara yang dikirimkan oleh AS ini terjadi akibat kebijakan pemerintah Turki yang menolak membuka perbatasannya dengan Suriah. Pada Februari 2015, AS memutuskan untuk menyediakan truck pickup yang dilengkapi dengan machine guns dan radio untuk memanggil serangan udara AS kepada pemberontak moderat di Suriah (Barnes dan Entous, 2015). YPG sendiri merupakan salah satu dari pemberontak ‘moderat’ tersebut. Proposal anggaran AS untuk tahun 2020 bahkan memasukkan anggaran sebesar $300 juta untuk melatih dan mempersenjatai Syrian Democratic Forces (SDF) yang komponen utamanya adalah YPG (Ahval, 2019).
Terlepas dari penarikan pasukan AS dari Suriah pada tahun 2019, bantuan dan pelatihan yang telah diberikan pasukan AS kepada kelompok pejuang Kurdi di Suriah selama kurang lebih lima tahun telah menjadi kekhawatiran bagi Turki. Pasalnya, Turki menganggap YPG yang berbasis di Suriah sebagai perpanjangan tangan dari PKK yang berbasis di wilayah Turki yang disebut sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa dan AS. Dalam beberapa kesempatan, tudingan yang dilontarkan oleh Turki telah dibantah oleh politisi-politisi Kurdi Suriah. Namun, klaim Turki ini mendapatkan dukungan dari mantan Menteri Pertahanan AS Ashton Carter. Pada pengakuan di hadapan kongres AS pada 2016, Carter membenarkan bahwa ada ikatan substansial ( substantial ties ) antara PYD dan PKK. Laporan independen bahkan menggambarkan bahwa ada tumpang tindih dalam keanggotaan (Abadi, 2019).
Terlepas dari hubungan struktural-organisasional antara keduanya, secara organik, PKK dan SDF merupakan kelompok yang berangkat dari keresahan yang sama mengenai diskriminasi yang dialami oleh suku Kurdi dan memperjuangkan nilai-nilai yang sama mengenai radical democracy , religious pluralism dan gender equality yang berakar dari pemikiran politik Abdullah Ocalan. Maka dari itu, kedua kelompok ini memiliki landasan yang kuat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dan visi politik bersama.
10 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 11 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## Ancaman Suku Kurdi terhadap Keamanan Politik Turki
Buzan, Waever dan de Wilde (1998) menyatakan bahwa ancaman politik berkisar mengenai memberikan atau menolak pengakuan, dukungan atau legitimasi. Gagasan kenegaraan, seperti identitas nasional dan ideologi merupakan target dari ancaman politik. Tujuan dari ancaman politik ini melingkupi untuk menekan pemerintah agar membuat kebijakan tertentu hingga menggulingkan pemerintah yang sah. Objek acuan dari keamanan politik ini juga termasuk ancaman yang berasal dari kelompok masyarakat terorganisir yang tidak memiliki negara atau memiliki institusi politik yang kuat meskipun tidak mendapatkan pengakuan internasional dari negara lain.
Dalam konteks ini, pemerintah Turki melihat PKK sebagai ancaman dua hal:
Pertama, pada tataran praktis, PKK bertujuan untuk mewujudkan negara Kurdistan yang merdeka. Kedua, dalam ranah ideasional, ideologi radical democracy yang dibawa oleh gerakan-gerakan Kurdi berpotensi bertabrakan dengan nasionalisme- konservatif dan identitas Islamis yang sedang diagendakan oleh pemerintah Turki. Faktor ketiga adalah perolehan suara signifikan yang berhasil diraih oleh HDP dalam Pemilu Turki 2015.
`Pusane (2015) mengemukakan bahwa PKK berdiri pada tahun 1978 sebagai sebuah organisasi beraliran Marxis. Mereka meluncurkan perlawanan bersenjata terhadap Turki pada awal 1980an dengan tujuan untuk menciptakan negara Kurdi yang independen di wilayah-wilayah yang didominasi orang-orang Kurdi di Turki, Irak, Suriah dan Iran. Maka dari itu, sejak awal berdirinya, pemerintah Turki sudah melihat PKK sebagai sebuah ancaman politik karena mereka menolak konsep wilayah kesatuan Turki yang disepakati saat Perjanjian Lousanne.
Berdasarkan kalkulasi kerugiannya, secara geografis Turki harus kehilangan wilayah perbatasannya dengan Iran, Irak dan Suriah dikarenakan wilayah yang diduduki oleh mayoritas Kurdi adalah wilayah Turki tenggara dan timur. Selain itu, berdasarkan demografi, Turki juga menjadi rumah terbesar bagi suku Kurdi. Hal ini dikarenakan, dibandingkan dengan Irak dan Iran, populasi suku Kurdi di Turki adalah yang terbesar, jumlahnya mencapai 30 juta jiwa (Sahide, 2013).
Apabila dalam tataran praktis upaya PKK untuk mewujudkan negara Kurdi merdeka dengan nyata dapat merugikan Turki, maka dalam alam ideasional potensi pertentangan antara identitas nasional Turki dengan ide-ide revolusioner yang digaungkan oleh Abdullah Ocalan –pendiri dan tokoh PKK terkemuka– sangat mungkin terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, PKK berdiri sebagai sebuah
12 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 13 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 12
M. Hafizh Nabiyyin
partai yang berhaluan Marxis. Hal ini berseberangan dengan nilai-nilai populisme Islam yang digaungkan oleh Erdogan dan partainya AKP sejak berkuasa.
Partai yang pada saat ini berkuasa di Turki, yaitu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan secara resmi mengidentifikasi dirinya sebagai partai conservative-democratic yang mendukung proses demokratisasi Turki. Namun, conservative-democratic ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. AKP menggunakan strategi politik populisme, di mana ia memiliki ruang untuk ideologi lain dalam ideologi conservative-democratic , yaitu Islamisme (Haryanto, Maulida dan Darmawan, 2019).
Ketika AKP pertama kali berkuasa pada 2002 dibawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan, ia dan rekan partainya menggunakan latar belakang politiknya sebagai bagian dari pergerakan Islamis Turki dalam narasi pro-demokrasi (Ozeren, et.al., 2020). Penggunaan identitas Islam tersebut juga dapat dilihat dari orientasi politik luar negeri Turki yang tidak lagi berpatron pada Barat, namun mulai lebih memprioritaskan kawasan Timur Tengah.
Akkaya & Jongerden (2012) menyebut PKK sebagai salah satu gerakan politik sekuler paling penting di Timur Tengah. Ide-ide sekularisme yang dibawa oleh PKK tentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diperjuangkan oleh Erdogan dan PKK. Pada 2002, ideologi yang melandasi perjuangan PKK sendiri sudah mulai bertransformasi, dari Marxis tradisional menjadi demokrasi radikal ( radical democracy ).
Dalam hal ini, PKK berargumen bahwa bangsa tidak didefinisikan berdasarkan etnis ataupun bahasa tapi berdasarkan kewarganegaraan. Konsepsi ini juga menolak bentuk negara terpusat, dan menawarkan bentuk konfederasi komunal sebagai alternatif. Konsep radical democracy ini bertentangan dengan konsep demokrasi Barat ala Revolusi Perancis yang diadopsi Republik Turki sejak awal berdirinya pada 1923. Konsep demokrasi ala Revolusi Perancis ini menekankan pada pentingnya sentralisasi kekuasaan berdasarkan nasionalisme dan sekularisme.
Perkembangan dari ide ini melahirkan Koma Civakên Kurdistan (KCK) atau Asosiasi Masyarakat Kurdistan yang merupakan asosiasi dari organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKK. Tujuan dari organisasi ini sendiri adalah untuk mewujudkan radical democracy di wilayah Kurdistan. Ocalan kemudian mengembangkan ide radical democracy ini ke dalam tiga konsep yang saling berkaitan: democratic republic, democratic autonomy dan democratic confederalism (Akkaya dan Jongerden, 2012) .
12 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 13 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
13
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
Bentuk konkret dari gagasan Ocalan ini adalah berdirinya Autonomous Administration of North and East Syria atau Rojava di wilayah Suriah utara dan timur. Turki memandang terbentuknya pemerintahan yang independen ini sebagai sebuah ancaman bagi negaranya, karena meskipun Rojava tidak mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai sebuah negara berdaulat, namun ia mendapatkan legitimasi dari masyarakat lokal yang merasa teralienasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.
Faktor ketiga yang membuat Turki melihat suku Kurdi sebagai sebuah ancaman politik adalah perolehan suara sebesar 11 persen yang berhasil diraih oleh HDP dalam Pemilu Turki 2015. HDP adalah sebuah partai politik resmi yang lahir dari pergerakan pro-Kurdi. Berdiri pada tahun 2012, HDP menjadi lawan dan penantang paling vokal bagi pendekatan yang dilakukan oleh Ankara terhadap isu Kurdi, demokrasi dan masalah perempuan dan memposisikan dirinya sebagai antitesis dari negara Turki yang maskulin ( Turkish male state ), serta nasionalisme sempit yang terlihat dari kebijakan-kebijakan penyeragaman nasional ( national homogenization policies ) (Burc, 2019).
Berbeda dari PKK yang melakukan perlawanan bersenjata, HDP mengedepankan perlawanan melalui institusi-institusi politik yang konstitusional. Meski begitu, pemerintah Turki tetap melihat eksistensi HDP sebagai sebuah ancaman, karena sama seperti PKK, ideologi yang diperjuangkan oleh HDP adalah democratic confederalism . Ideologi democratic confederalism ini meliputi pluralitas identitas, mulai dari umat agama minoritas hingga kaum feminis dan LGBTQ serta horizontalism, environmentalism dan tujuan-tujuan serta praktik-praktik leftish (O’Connor, 2017).
Ide-ide sekuler-progresif yang dibawa ini bertentangan dengan gagasan- gagasan Islam-konservatif yang melekat pada Erdogan dan AKP serta ideologi nasionalisme etnis ( ethnic nationalism ) yang dianut Turki. Sebagai contoh, gagasan mengenai pluralisme identitas berlawanan dengan upaya asimilasi dan Turkinisasi yang sejak lama telah dilakukan oleh pemerintah pusat Turki. Sementara gagasan mengenai feminisme dan LGBTQ berbenturan dengan nilai-nilai Islam konservatif.

## Strategi Pemerintah Turki dalam Mengatasi Ancaman Suku Kurdi
Teoritisi Masyakarat Internasional terkemuka, Hedley Bull (1977) seperti dikutip Hadiwinata (2017) berargumen bahwa dalam situasi anarkis di mana setiap negara bebas bertindak untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing, hal yang dapat mencegah terjadinya peperangan adalah kesadaran untuk mematuhi
14 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 15 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 14
M. Hafizh Nabiyyin
terhadap norma dan aturan internasional yang disepakati bersama dalam rangka untuk menegakkan ketertiban dalam hubungan antar bangsa.
Maka dari itu, pada bagian ini penulis akan mengurai strategi yang diterapkan oleh Ankara dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya, namun tetap berupaya untuk menghormati norma-norma, nilai-nilai, peraturan dan hukum internasional untuk tetap menjaga ketertiban internasional. Penulis akan mengerucutkan strategi yang diambil ke dalam tiga poin sebagai berikut. Pertama, menjalin kerja sama dengan aktor-aktor negara dan non-negara. Kedua, meluncurkan operasi militer ke basis-basis PKK di dalam negeri maupun luar negeri. Dan terakhir, menerapkan kebijakan diskriminatif dan represif terhadap jurnalis-jurnalis dan politisi-politisi pro- Kurdi di Turki.

## Kerja Sama Turki dengan Aktor Negara dan Aktor Non-Negara
Jackson & Sorensen (2016) menyatakan bahwa Masyakarat Internasional menganggap hubungan internasional sebagai masyarakat negara di mana aktor utamanya adalah negarawan yang ahli dalam praktik ketatanegaraan. Namun, meski negara memiliki peran yang paling penting, peran aktor-aktor non-negara ( non- state actor ) seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, individu, dan yang lainnya tetap signifikan dalam masyarakat internasional.
Maka, untuk mengatasi ancaman yang ada, pemerintah Turki perlu menjalin kerja sama dengan aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara. Beberapa negara kunci yang dominan dalam percaturan politik internasional adalah Amerika Serikat dan Rusia. Turki juga menjalin komunikasi dengan negara-negara penting di regional seperti Iran dan Irak, yang sama-sama memandang suku Kurdi sebagai ancaman. Selain dengan aktor negara, Turki juga bekerja sama dengan aktor-aktor non-negara seperti KDP ( Kurdistan Democratic Party ) yang mendominasi perpolitikan di Kurdistan Regional Government (KRG).
Hubungan kerja sama antara Turki dengan Irak sejatinya sudah diatur dalam perjanjian perbatasan tahun 2008. Pada perjanjian tersebut tertulis bahwa kedua negara harus menghormati kedaulatan dan teritori masing-masing, serta mendukung usaha bersama untuk mencegah pergerakan ‘teroris’ dan senjata ilehal dari dan ke Irak. Namun, selama bertahun-tahun perjanjian ini tidak bisa berjalan secara maksimal. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir hubungan antara
14 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 15 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019

## Ankara dan Baghdad mengalami pasang-surut akibat operasi penyerangan markas- markas PKK di Irak utara yang diluncurkan oleh pasukan Turki.
Namun, pada tahun 2018, hubungan bilateral kedua negara kembali diperbaharui. Pada kunjungan PM Irak Haider al-Abadi ke Ankara, Erdogan kembali menyampaikan harapan Ankara agar Baghdad dapat menjamin  akan menghancurkan PKK dari wilayah teritorinya. Sementara itu, Abadi menyatakan bahwa Irak memahami perhatian Turki pada masalah keamanan, dan Irak berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang akan meningkatkan proteksi perbatasannya dengan Turki.
Abadi mengatakan: “ We share the same views on border security. We are against any group using Iraqi territories to attack Turkey and other neighboring countries, ” (Hurriyet, 2018). Satu tahun kemudian, dalam kunjungan PM Irak yang baru, Adel Abdul Mahdi ke Ankara, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan dalam kerja sama militer. Erdogan mengatakan, “We’ve decided that an agreement on military cooperation and trust between Turkey and Iraq will be an appropriate step.” (Tastekin, 2019).
Sementara itu, hubungan antara Turki dengan Iran juga meningkat, khususnya pasca keputusan AS untuk mendukung milisi YPG di Suriah. Sebelumnya, hubungan Turki dan Iran sempat buruk selama bertahun-tahun. Pasalnya, selama Perang Dingin Turki –bersama dengan Israel– selalu dianggap Iran sebagai perpanjangan tangan negara-negara Barat di Timur Tengah. Namun, arah kebijakan luar negeri Turki mulai berubah setelah partai AKP berkuasa pada 2002. Orientasi kebijakan luar negeri Turki lebih fokus pada kawasan eks-Ottoman sehingga meningkatkan hubungan antara Ankara dan Teheran.
Kedua negara mengambil sikap yang sama dalam menolak mengakui referendum yang dilakukan oleh Kurdi Irak pada tahun 2017. Selain itu, peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara juga dapat dilihat dari kunjungan petinggi militer Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri ke Ankara pada Agustus 2017. Pada kunjungan tersebut, kedua negara sepakat untuk bertindak bersama terhadap setiap upaya suku Kurdi untuk merengkuh kemerdekaan, termasuk melancarkan operasi militer jika diperlukan (Dirik, 2019).
Turki juga menjalin hubungan dengan negara-negara lain yang juga memiliki kepentingan di kawasan, yaitu Rusia dan AS. Rusia dan Turki sejatinya memiliki kepentingan nasional yang berbeda dalam Perang Suriah. Turki mendukung kelompok Free Syrian Army (FSA) yang bertujuan menumbangkan rezim Bashar al-Assad, sementara itu Rusia ingin mempertahankan kekuasaan Assad di Suriah.
16 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 17 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 16
M. Hafizh Nabiyyin
Namun, dukungan AS terhadap YPG sejak tahun 2015 membuat hubungan kedua negara semakin meningkat.
Pada September 2017, Erdogan dan Vladimir Putin bertemu di Ankara. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik Suriah melalui solusi politik. Erdogan mengatakan bahwa Turki “will continue close cooperation with Russia for reaching a political solution to the crisis in Syria” (RFERL, 2017). Pada April 2018, Presiden Turki, Rusia, dan Iran melakukan pertemuan di Ankara. Ketiga pemimpin ini bukan sekutu dan punya kepentingan berbeda di Suriah, namun ketiganya bertekad mengakhiri perang di Suriah dan menghapus pengaruh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Suriah (Tempo, 2018). Sepanjang 2018 dan 2019, Erdogan dan Putin konsisten melakukan pertemuan dan berkoordinasi mengenai langkah-langkah yang diambil masing-masing negara dalam konflik Suriah. Salah satu pencapaian terpenting adalah ketika pada September 2018 kedua negara sepakat untuk membuat zona de-eskalasi di Idlib.
Setelah Turki melancarkan Operation Peace Spring ke Suriah pada Oktober 2019, Erdogan dan Putin kembali bertemu untuk menyepakati safe-zone yang baru bagi Turki di Suriah. Pasukan Turki yang berada di wilayah yang telah direbut di Suriah timur laut akan tetap berada di lokasi, sementara tentara Rusia dan Suriah akan mengendalikan sisa perbatasan, yang mana secara efektif memenuhi tujuan operasi militer Turki itu, yaitu untuk memecah wilayah yang dikontrol pasukan Kurdi (SDF) di perbatasan (McKernan dan Borger, 2019).
Sementara itu, hubungan Turki dengan AS mengalami fluktuasi. Seperti yang telah disebutkan diatas, keputusan Turki untuk mendekati Rusia dan Iran tidak terlepas dari keputusan AS memilih SDF sebagai aliansinya dalam memerangi ISIS di Suriah. Turki sejak awal mengkritik keputusan AS itu karena menganggap YPG –yang merupakan tulang punggung utama SDF– sebagai perpanjangan tangan dari PKK. Pada Agustus 2017 misalnya, Erdogan mengatakan, “The weapons that have been distributed to the organizations in the name of the fight against Daesh in Syria and Iraq have been withheld in the attacks that the PKK have operated in Turkey,” ketika merespon bantuan senjata yang dikirimkan oleh AS kepada SDF (Hurriyet, 2017). Namun, AS tetap mempertahankan kolaborasinya dengan YPG, karena YPG dianggap sebagai satu-satunya kelompok milisi yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk menjadi mitranya dalam misi melawan ISIS.
Pada Agustus 2019, Turki dan AS berhasil mencapai kesepakatan mengenai buffering zone (zona penyangga) di Suriah, di mana pasukan Kurdi  dilarang masuk
16 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 17 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
17
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
ke kawasan yang telah disepakati tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Turki yang menganggap YPG sebagai ancaman bagi integritas teritorialnya. Dua bulan usai perjanjian tersebut diteken, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menarik pasukannya dari Suriah karena misi mereka dalam menumpas ISIS di kawasan tersebut telah selesai.
Beberapa hari usai Trump melontarkan pernyataan itu, Turki langsung meluncurkan Operation Peace Spring dengan menargetkan wilayah Rojava yang diduduki oleh pasukan SDF. Meski mendapat banyak kritik dari warga dan tokoh- tokoh di AS, namun Trump tetap mengizinkan kunjungan Erdogan pada November 2019. Pada kunjungan ke Gedung Putih yang juga dihadiri oleh anggota parlemen AS yang mendukung Kurdi, Erdogan menunjukkan video propaganda anti-Kurdi kepada Trump.
Selain dengan aktor negara, Turki juga menjalin hubungan dengan aktor non- negara. Turki tercatat memiliki hubungan yang baik dengan KDP yang memiliki kekuatan politik di KRG. Jamilah (2018) memaparkan bahwa salah satu motivasi Turki dalam menjalin kerjasama dengan KRG adalah untuk membendung permasalahan Kurdi di dalam negeri. Pemerintah Turki menyadari bahwa peningkatan relasi yang baik dengan KRG bisa membuktikan bahwa pemerintahan Turki dibawah AKP mampu menjalin hubungan yang baik dengan bangsa Kurdi.
Selain itu, kedekatan Turki-KDP dilandaskan pada motif untuk mencegah Patriotic Union Kurdistan (PUK) –yang dianggap memiliki kedekatan dengan PKK dan PYD– berkuasa di KRG. KDP aktif mendukung Turki usai pembunuhan yang dilakukan seorang staf konsulat Turki di teritori KRG oleh orang yang masih berhubungan dengan PKK. Usai pembunuhan tersebut, pasukan Peshmerga memperkuat keamanan di dengan mendirikan pos-pos pemeriksaan baru di Harkuk dan Qandil. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Erbil aktif bekerja sama dengan Ankara untuk membatasi mobilitas PKK di Irak utara (Gurcan, 2019).
Kerja sama yang dijalin oleh Turki dengan aktor-aktor lain merupakan bagian dari upaya Turki untuk tetap menjaga ketertiban regional dan internasional sembari memenuhi kepentingan nasionalnya untuk menghancurkan PKK dan seluruh afiliasinya di kawasan tersebut. Koordinasi yang secara konsisten dibangun berhasil mencegah eskalasi ketegangan lebih jauh yang dapat memperburuk situasi, seperti pertempuran atau kontak senjata secara langsung antara negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah itu.
18 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 19 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 18 M. Hafizh Nabiyyin

## Operasi Militer Internal dan Eksternal
Jackson & Sorensen (2016) menjelaskan pendekatan  Masyakarat Internasional membawa pada studi tentang pilihan moral dalam kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh negarawan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini terbagi ke dalam tiga dimensi, yaitu tanggung jawab nasional, tanggung jawab internasional dan tanggung jawab kemanusiaan.
Dalam hal ini, penulis berargumen bahwa Erdogan selaku pengambil kebijakan tertinggi, lebih mengedepankan tanggung jawab nasionalnya diatas tanggung jawab internasional maupun kemanusiaan. Hal ini dikarenakan, Erdogan dalam beberapa kesempatan kerap melakukan operasi-operasi militer ke basis-basis PKK, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Operasi militer eksternal tersebut diantaranya adalah Operation Martyr Yalcin, Operation Claw yang diluncurkan di Irak dan Operation Euphrates Shield , Operation Olive Branch, Operation Peace Spring yang diluncurkan ke Suriah.
Operation Martyr Yalcin diluncurkan dengan menargetkan markas-markas PKK yang berada di kawasan Irak utara pada 21 hingga 22 Juli 2015. Pada Agustus 2016 hingga Maret 2017, Turki meluncurkan Operation Euphrates Shield ke kawasan utara Suriah. Operasi militer ini dilakukan bersama Free Syrian Army – kelompok oposisi Suriah yang beraliansi dengan Turki– untuk menumpas ISIS dan mencegah perluasan pengaruh SDF di kawasan Suriah utara. Menteri Pertahanan Turki Fikri Isik mengatakan bahwa meski penumpasan ISIS harus dilakukan, namun PYD dan YPG tidak seharusnya menggantikan kekuasaan ISIS di wilayah Suriah utara. Ia menambahkan: “The PYD’s biggest dream is to unify the western and eastern cantons. We cannot let this happen,” (Al Jazeera, 2016).
Sementara itu, Operation Olive Branch dimulai pada 20 Januari hingga 24 Maret 2018. Operasi militer Turki ini didukung oleh pasukan FSA dengan target utama pasukan YPG yang menduduki distrik Afrin yang berada di barat laut Suriah. Perdana Menteri Turki Binali Yildrim mengatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk membentuk safe zone dengan kedalaman 30 kilometer di kawasan tersebut. Sepanjang tahun 2019, Turki meluncurkan operasi militer dengan sandi Operation Claw di kawasan Irak utara. Operasi pertama diluncurkan di kawasan Harkuk dan Qandil yang berada di bawah teritori KRG. Menteri Pertahanan Turki mengatakan: “With this operation, the aim is to destroy the caves and shelters used by the terrorist organisation and neutralise terrorists in the Hakurk region,” (MEE, 2019). Operation Claw kedua dan ketiga diluncurkan oleh pemerintah Turki pada bulan Juli dan Agustus
18 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 19 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
2019 dengan tujuan utama yang sama, yaitu meruntuhkan basis-basis PKK di Irak utara.
Operasi militer terakhir yang dilakukan oleh Turki pada tahun 2019 adalah Operation Peace Spring . Operasi ini diluncurkan usai mendapatkan persetujuan secara tidak langsung dari Trump yang memutuskan untuk menarik seluruh pasukan AS dari Suriah, yang mana hal itu berarti milisi-milisi Kurdi di Suriah utara tidak lagi mendapatkan proteksi dari Washington. Lewat akun Twitternya, Erdogan mencuit: “ The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area ,” (Stocker, 2019).
Syrian National Army sendiri merupakan fusi dari Free Syrian Army dan National Front for Liberation , kelompok oposisi Suriah anti-Assad yang dipersenjatai dan dibiayai oleh Ankara. Menurut Ankara, operasi gabungan ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk safe-zone di kawasan Suriah utara, agar warga Suriah yang mengungsi di Turki dapat kembali ke negaranya. Namun, banyak pengamat meyakini bahwa tujuan utama dari operasi militer ini adalah untuk menghabisi markas-markas SDF di wilayah Suriah utara.
Selain operasi militer lintas-batas, pemerintah Turki juga melakukan operasi militer di dalam negeri, khususnya di wilayah tenggara Turki yang merupakan basis suku Kurdi. Salah satu kejadian paling terkenal adalah Siege of Sur yang berlangsung pada Desember 2015 hingga Maret 2016, di mana pemerintah Turki melakukan lockdown di distrik tersebut dan melakukan urban warfare melawan sayap pemuda PKK, yaitu YDG-H. Operasi militer yang diluncurkan di Provisi Diyarbarkir itu merupakan respon Ankara setelah sebelumnya aktivis-aktivis Kurdi mendeklarasikan otonomi administratif lokal di distrik Sur.
Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bagaimana Erdogan kerap menggunakan hard power yang dimiliki Turki dalam upaya pemberantasan pemberontakan etnis Kurdi, yang dimotori oleh PKK dan gerakan-gerakan afiliasinya di kawasan, seperti PYD di Suriah. Motif utama Erdogan menggunakan hard power yang dimiliki Turki dalam menghadapi PKK adalah karena Erdogan meletakkan tanggung jawab nasional dibanding tanggung jawab internasional dan tanggung jawab kemanusiaan.
Sebagian operasi militer di Irak dan seluruh operasi militer yang diluncurkan oleh Erdogan di Suriah dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari negara yang memiliki otoritas di wilayah tersebut. Pasal 2 ayat 4 dari Piagam PBB berbunyi: “ All Members
20 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 21 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 20
M. Hafizh Nabiyyin
shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations ” (United Nations, tanpa tahun).
Sementara itu, operasi militer dalam negeri yang diluncurkan oleh Erdogan kerap disertai dengan pelanggaran-pelanggaran HAM. Laporan Human Rights Watch (HRW) tahun 2017 untuk Turki memaparkan: “ During further curfews and military operations in towns with neighborhoods sealed off by the PKK youth wing civilian deaths were regularly reported by media and human rights organizations. There was a rise in credible reports of serious ill-treatment in detention. ”.
Hal ini tentu menunjukkan bahwa Turki mengesampingkan tanggung jawab internasionalnya untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tanggung jawab kemanusiaannya untuk menghormati nilai-nilai HAM demi memenuhi tanggung jawab nasional yaitu menjaga integritas wilayahnya.

## Represi terhadap Jurnalis dan Politisi pro-Kurdi
Bull menyatakan bahwa nilai paling fundamental dari Masyarakat Internasional adalah ketertiban internasional dan keadilan internasional. Konsepsi Bull mengenai hal ini kemudian memunculkan perdebatan antara kaum pluralis yang menekankan signifikansi kedaulatan negara dan kaum solidaris yang menganggap hak asasi manusia harus lebih didahulukan (Jackson dan Sorensen, 2016).
Penulis menggunakan pandangan kaum pluralis dengan melihat pemerintah Turki lebih mengedepankan kedaulatan negaranya dibandingkan dengan hak asasi manusia. Hal ini bisa dilihat kebijakan-kebijakan dalam negeri pemerintah Turki yang represif dan diskriminatif terhadap jurnalis dan politisi yang berasal dari suku Kurdi maupun mendukung atau terkait dengan upaya suku Kurdi. Penulis akan membahas kebijakan pemerintah Turki yang secara sepihak mencopot politisi-politisi dan jurnalis-jurnalis pro-Kurdi.
Laporan yang dipublikasikan oleh Human Rights Watch dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020 memberikan sorotan pada pelanggaran hak asasi berupa kebebasan berekspresi di Turki. Buruknya kebebasan berekspresi ini merupakan konsekuensi dari kudeta gagal pada tahun 2016 yang dituding dimotori oleh kelompok Fethullah Gulen Terrorist Organization (FETO). Kudeta gagal tersebut membuat pemerintah Turki mendeklarasikan keadaan darurat nasional ( state of emergency ) yang memungkinkan presiden dapat mengeluarkan dekrit tanpa persetujuan dari parlemen. Status ini yang kemudian membuat pemerintah Turki
20 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 21 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
mengeluarkan kebijakan-kebijakan represif terhadap pihak-pihak yang dianggap pro-Kurdi.
Laporan HRW pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pada tahun 2017 atas alasan terorisme, pemerintah Turki menuntut dan menahan lusinan jurnalis dan tokoh publik yang berpartisipasi dalam kampanye solidaritas kepada koran pro- Kurdi, Özgür Gündem yang dibredel oleh pemerintah Turki. Pada 2018, represi terhadap jurnalis terus terjadi, terutama terhadap jurnalis yang memberikan laporan penting dari bagian tenggara Turki –yang mana pada saat itu pasukan Turki sedang melakukan operasi militer penumpasan PKK– kepada media Turki. Selanjutnya, polisi juga menahan jurnalis dan pekerja serta menyita aset-aset surat kabar Özgürlükçü Demokrasi (Free Democracy). Surat kabar itu kemudian ditutup, 21 pekerja percetakan dan 14 jurnalis dituntut dalam persidangan (HRW, 2019).
Pembatasan kebebasan pers dan represi terhadap jurnalis-jurnalis yang dianggap menentang atau mengkritik kebijakan pemerintah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu freedom of expression dan media freedom . Padahal, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berekspresi dan pers merupakan sebuah keniscayaan yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Council of Europe dalam situsnya menuliskan: “ Freedom of the media is in fact essential for the protection of all other human rights. Instances of torture, discrimination, corruption or misuse of power many times have come to light because of the work of investigative journalists”. Lebih lanjut, menurut Council of Europe , peran media untuk menyebarkan fakta kepada publik merupakan langkah penting untuk mencegah  pelanggaran HAM lainnya dan menjaga akuntabilitas pemerintah (Council of Europe, tanpa tahun).
Selain jurnalis, politisi-politisi pro-Kurdi yang tergabung dalam People’s Democratic Party (HDP) dan Region Democratic Party (DBP) juga mengalami represi. Represi yang dilakukan terhadap politisi-politisi pro-Kurdi ini meliputi pemberhentian sebagai anggota parlemen, pemecatan walikota dan bupati hingga penahanan atas tuduhan terorisme dengan motif politis. Pemimpin HDP, Selahattin Demirtas ditahan sejak akhir 2016 bersama belasan kader HDP lainnya atas tuduhan terorisme (Toksabay, 2016).
Meski sukses mengamankan 11,9 persen dalam pemilihan umum 2018, kader HDP yang duduk di parlemen maupun pemerintahan lokal terus mengalami kebijakan represif yang dilakukan oleh Ankara. Sebelas perwakilan HDP dicopot dari kursi parlemen dan dilarang untuk maju lagi sebagai kandidat. Pemberhentian ini
22 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 23 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
22 M. Hafizh Nabiyyin
dapat dilakukan setelah pada tahun 2016, melalui keputusan parlemen di Turkish Grand National Assembly , 50 dari 59 anggota parlemen dari HDP dilucuti imunitas parlemennya ( parliamentary immunity ) (ISDP, 2016).
Sementara itu, di tenggara Turki, demokrasi lokal mengalami ‘penangguhan’ ( suspended ) akibat penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap walikota dan bupati asal DBP dan HDP yang terpilih secara demokratis di kawasan tersebut. Tercatat pada 2019, 94 kota yang dimenangkan oleh DBP pada pemilihan umum 2014 berada di bawah kontrol pemerintah pusat sementara 50 walikota ditahan atas tuduhan terorisme dengan motivasi politik. Tidak hanya ditahan, 50 walikota ini juga dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah (HRW, 2020).
Pada Agustus 2019, Menteri Dalam Negeri Turki mencopot Walikota Diyarbarkir, Van dan Mardin, yang berasal dari HDP atas tuduhan berhubungan dengan terorisme. Menteri Dalam Negeri menunjuk gubernur untuk menjalankan pemerintahan kota dan membubarkan dewan lokal. Beberapa bulan berikutnya, sebanyak 24 walikota asal HDP dipecat, sementara 14 lainnya dipenjara sembari menunggu investigasi dan persidangan. Pada Juli 2019, diperkirakan 8.500 orang – termasuk politisi terpilih dan jurnalis – ditahan di penjara atas tuduhan berhubungan dengan PKK/KCK dan banyak lagi yang diadili tapi dengan kebebasan, meskipun angka resmi tidak dapat diperoleh (HRW, 2020 ).
Kasus-kasus penahanan terhadap politisi HDP membuktikan bahwa pemerintah menjadikan tuntutan kriminal dan penahanan dengan niat buruk dan untuk tujuan politis. Padahal, dalam negara yang mengakui HAM, penegakan hukum dilakukan sebagai elemen penyeimbang dari kebebasan, bukan untuk mengungkung kebebasan. Perlakuan terhadap politisi-politisi HDP ini merupakan pelanggaran terhadap hak asosiasi dan partisipasi politik ( rights of political association and participation ) dan kebebasan berekspresi ( freedom of expression ) para politisi terpilih dan melanggar hak representasi politik ( right to political representation ) bagi orang- orang yang memilih (HRW, 2020).

## Simpulan
Dalam kurun waktu 2014-2019, peristiwa-peristiwa regional seperti Arab Spring dan ISIS di Timur Tengah berpengaruh terhadap konflik antara Turki dengan suku Kurdi. Upaya pembangunan perdamaian melalui Kurds Initiative pupus usai terjadi peristiwa Suruc Bombing yang menewaskan puluhan orang-orang Kurdi yang
22 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 23 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
menuntut pemerintah Turki untuk membantu YPG dalam mempertahankan Kobani dari serangan ISIS.
Oleh karena itu, pemerintah Turki tetap melihat suku Kurdi sebagai sebuah ancaman bagi negaranya. Ancaman ini meliputi ancaman militer dan ancaman politik. Ancaman militer disebabkan oleh serangan-serangan bersenjata yang dilakukan oleh PKK ke kota-kota yang ada di Turki, peningkatan kapabilitas tempur PKK, dan kerjasama militer antara AS dengan YPG yang merupakan mitra organik PKK di Suriah. Selain itu, ancaman politik dapat dipandang dari tuntutan suku Kurdi untuk membentuk sebuah negara yang merdeka dari Turki, ideologi radical democracy yang dianut dan peningkatan peforma HDP, yang merupakan partai pro- Kurdi di Turki dalam beberapa tahun.
Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintah Turki melakukan berbagai upaya, dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki. Namun, segala upaya yang dilakukan itu harus tetap diseimbangkan dengan aturan-aturan dan norma- norma internasional yang ada. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Turki mencakup kerjasama dengan aktor-aktor negara dan non-negara yang berpengaruh dalam level internasional maupun regional, operasi militer internal dan eksternal ke basis- basis PKK dan merepresi jurnalis-jurnalis dan politisi-politisi pro-Kurdi di Turki.
Operasi militer internal-eksternal serta represi terhadap politisi dan jurnalis pro-Kurdi menunjukkan bahwa pemerintah Turki meletakkan kedaulatan dan tanggung jawab nasional di atas hak asasi manusia dan tanggung jawab internasional. Menentang kemanusiaan tentu tidak sesuai dengan norma-norma internasional yang ada pada saat ini, maka dari itu pemerintah Turki berupaya untuk menyeimbangkannya dengan melakukan diplomasi dan koordinasi bersama negara-negara penting di dunia maupun kawasan, seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Irak.

## Daftar Pustaka
Abadi, C. (2019). Why Is Turkey Fighting Syria’s Kurds? . [online] Foreign Policy. Dalam: https://foreignpolicy.com/2019/10/17/turkey-claim-syrian-kurds-terrorists-not- isis-ypg-pkk-sdf/ [Diakses 1 Mei 2020].
Ahval News. (2019). Pentagon 2020 budget allocates $550 million for Kurdish forces in Syria. [online]. Dalam: https://ahvalnews.com/turkey-us/pentagon-2020- budget-allocates-550-million-kurdish-forces-syria [Diakses 1 Mei 2020].
24 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 25 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 24
M. Hafizh Nabiyyin
Akkaya, A.H. and Jongerden, J., 2012. Reassembling the Political: The PKK and the project of Radical Democracy. European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey , (14).
Al Jazeera. (2015). Kurdish group claims ’revenge murder’ on Turkish police . [online].
Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2015/07/kurdish-group-claims- revenge-murder-turkish-police-150722132945249.html [Diakses 30 April 2020].
Al Jazeera. (2017). Turkey deploys more tanks in Syria, warns Kurdish YPG . [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2016/08/turkey-deploys-tanks-syria- warns-kurdish-ypg-160825131652728.html [Diakses 4 Mei 2020].
BBC News. (2014). Turkey Kurds: Kobane protests leave 19 dead. [online]. Dalam: https:// www.bbc.com/news/world-middle-east-29530640 [Diakses 30 April 2020].
BBC News. (2013). Ocalan Statement: Key excerpts. [online]. Dalam: https://www.bbc. com/news/world-europe-21885582 [Diakses 30 April 2020].
BBC News. (2015). Suruc massacre: At least 30 killed in Turkey border blast. [online].
Dalam: https://www.bbc.com/news/world-europe-33593615 [Diakses 30 April 2020].
BBC News. (2016). Istanbul Besiktas Turkey: Stadium blasts kill 38 people. [online]. Dalam: https://www.bbc.com/news/world-europe-38276794 [Diakses 1 Mei 2020].
BBC News. (2016). Turkey Explosion: Ankara car bomb kills at least 32. [online]. Dalam: https://www.bbc.com/news/world-europe-35798517 [Diakses 1 Mei 2020].
Blaser, N., Stein, A. (2016). The PKK’s Urban Warfare Tactics . [online] Atlantic Council.
Dalam: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-pkk-s-urban- warfare-tactics/ [Diakses 1 Mei 2020].
Burç, R., 2019. One state, one nation, one flag—one gender? HDP as a challenger of the Turkish nation state and its gendered perspectives. Journal of Balkan and Near Eastern Studies , 21(3), 319-334.
Buzan, B.,Weaver, O., dan Wilde, J. 1998. Security: A New Framework for Analysis London: Lynne Rienner Publishers, Inc.
24 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 25 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
25
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
Chrisafis, A., Letsch, C. (2013). Kurdish activists shot dead in Paris. The Guardian, [online]. Dalam: https://www.theguardian.com/world/2013/jan/10/kurdish- activists-shot-dead-paris [Diakses 1 Mei 2020].
Council of Europe. Media freedom, independence and diversity . [online] Dalam: https:// www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/media-freedom [Diakses 4 Mei. 2020].
Dirk, G. (2019). Co-opetition in Iran-Turkey relations . [online] Daily Sabah. Dalam: https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/co-opetition-in-turkey-iran- relations [Diakses 1 Mei 2020].
Dri, K.F., (2015). PKK to ’modernize, professionalize’ its fighters: top commander. Rudaw, [online]. Dalam: https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/16082019 [Diakses 1 Mei 2020].
Entous, A., Barnes, J. (2015). U.S. to Give Some Syria Rebels Ability to Call Airstrikes. Wall Street Journal, [online]. Dalam: https://www.wsj.com/articles/u-s-to-give- some-syria-rebels-ability-to-call-airstrikes-1424208053 [Diakses 1 Mei 2020].
France24. (2016). PKK claims deadly car bomb attack on Turkish police station. [online]. Dalam: https://www.france24.com/en/20160819-turkey-pkk-claims-deadly- suicide-bombing-attack-police-station-eastern-turkey-elazig [Diakses 1 Mei 2020].
Gurcan, M. (2019). Iraqi Kurds actively support Ankara’s fight against the PKK . [online] Al Monitor. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/turkey-iraq- kurdistan-krg-support-fight-against-pkk.htmls [Diakses 4 Mei 2020].
Hadiwinata, Bob S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jackson, R. dan Sorensen, G. (2016). Pengantar Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (terj) . Ed.5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Handayani, A.S., 2012. Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007. Jurnal Candi , (4).
Haryanto, A., Maulida, Sarah I.,  Darmawan, Arief B. (2019). The Influence of AKP Party on Turkey’s State Identity during Erdogan Administration. Global Strategies , 13(2),
93-107.
26 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 27 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 26
M. Hafizh Nabiyyin
Hayati, E.H. (2017). Kebijakan Politik Mustafa Kemal Ataturk terhadap Suku Kurdi di Turki 1923-1938 M. Buletin Al Turas , 23(2), 231-249.
Human Rights Watch, (2017). World Report 2016: Turkey . [online] Dalam: https://www.
hrw.org/world-report/2016/country-chapters/turkey [Diakses 4 Mei. 2020].
Human Rights Watch, (2019). World Report 2018: Turkey . [online] Dalam: https://www. hrw.org/world-report/2018/country-chapters/turkey [Diakses 5 Mei. 2020].
Human Rights Watch, (2020). World Report 2020: Turkey . [online] Dalam: https://www. hrw.org/world-report/2020/country-chapters/turkey [Diakses 5 Mei. 2020].
Hurriyet. (2015). 16 soldiers killed in PKK attack in Turkey’s southeast: Army. [online]. Dalam:  https://www.hurriyetdailynews.com/16-soldiers-killed-in-pkk-attack-in- turkeys-southeast-army--88135 [Diakses 1 Mei 2020].
Hurriyet. (2017). Erdogan criticizes US for weapons sent to SDF in Syria. [online]. Dalam: https://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-criticizes-us-for-weapons-sent- to-sdf-in-syria-116975 [Diakses 3 Mei 2020].
Hurriyet. (2018). Turkey, iraq agree to be in full cooperation against PKK. [online]. Dalam: https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-iraq-agree-to-be-in-full- cooperation-against-pkk-135799 [Diakses 3 Mei 2020].
Institute of Security & Development Policy. Turkey’s-Kurdish Conflict: 2015-Present .
[online] Dalam: https://isdp.eu/publication/turkeys-kurdish-conflict-2015- present/ [Diakses 2 Mei. 2020].
International Crisis Group. Turkey’s PKK conflict: A Visual Explainer . [online] Dalam: https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer [Diakses 1 Mei. 2020].
Jamilah, M. (2018). Motif Kerjasama Antara KRG (Kurdish Regional Government) Irak Dengan Pemerintah Turki (2013-2016). Andalas Journal of International Studies , 7(1), 32-44.
Kutschera, C., 1994. Mad Dreams of Independence: the Kurds of Turkey and the PKK.
Middle East Report , (189), 12-15.
Kayhan P. Ö., 2015. Turkey’s Military Victory over the PKK and Its Failure to end the PKK Insurgency. Middle Eastern Studies , 51(5), 727-741.
26 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 27 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
27
Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019
Matthees, K. dan Seufert, G. (2013). Erdogan and Ocalan Begin Talks . Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik.
McKernan, B., Borger, J. (2019). Turkey and Russia agree on deal over buffer zone in northern Syria. The Guardian, [online]. Dalam: https://www.theguardian.com/ world/2019/oct/22/turkey-and-russia-agree-deal-over-buffer-zone-in-northern- syria  [Diakses 3 Mei 2020].
Middle East Eye. (2019). Turkey launches ’Operation Claw’ against PKK in Iraq’s Kurdish region. [online]. Dalam: https://www.middleeasteye.net/news/turkey-launches- military-offensive-operation-claw-iraqi-kurdistan [Diakses 4 Mei 2020].
Nardelli, A. (2015). Turkey election results: What you need to know . [online] The Guardian. Dalam: https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/ turkey-election-results-what-you-need-to-know [Diakses 30 April 2020].
O’Connor, F. (2017). The Kurdish Movement in Turkey: Between Political Differentiation and Violent Confrontation . Frankfurt: Peace Research Institue Frankfurt.
Ozeren, S., Cubukcu., S., Bastug, M. (2020). Where will Erdogan’s revolution stop? . [online] Hudson Institute. Dalam: https://www.hudson.org/research/15682- where-will-erdogan-s-revolution-stop  [Diakses 30 April 2020].
Reuters. (2013). Kurdish rebels declare formal ceasefire with Turkey. [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/us-turkey-kurds/kurdish-rebels-declare- formal-ceasefire-with-turkey-idUSBRE92M0AB20130323 [Diakses 30 April 2020].
RFERL. (2017). Putin, Erdogan Pledge To Closely Cooperate on Syria, Increase Trade. [online]. Dalam: https://www.rferl.org/a/putin-erdogan-syria-iraq-talks- ankara/28761044.html [Diakses 3 Mei 2020].
Sahide, A. (2013). Suku Kurdi dan Potensi Konflik Timur Tengah. Jurnal Hubungan Internasional , 2(2), 139-145.
Stocker, J. (2019). Turkey launches start of ’Operation Peace Spring’ targeting SDF in Syria. The Defense Post, [online]. Dalam: https://www.thedefensepost. com/2019/10/09/turkey-operation-peace-spring-syria-sdf/ [Diakses 4 Mei 2020].
Tastekin, F. (2019). How viable is Turkey’s bid for military partnership with Iraq?. Al Monitor, [online]. Dalam: https://www.al monitor.com/pulse/originals/2019/05/ turkey-iraq-how-viable-military-partnership.html [Diakses 3 Mei 2020].
28 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 29 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
28 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 29 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
28 M. Hafizh Nabiyyin
Tempo. (2018). Bukan Sekutu, Tapi Putin, Erdogan, Rouhani Bersatu Demi Suriah. [online]. Dalam: https://dunia.tempo.co/read/1076673/bukan-sekutu-tapi- putin-erdogan-rouhani-bersatu-demi-suriah [Diakses 3 Mei 2020].
Toksabay, E. (2016). UPDATE 2-Turkey’s pro-Kurdish party HDP’s 11 MPs detained Interior Ministry. The Washington Post, [online]. Dalam: https://www. washingtonpost.com/world/middle_east/turkey-detains-11-members-of-pro- kurdish-party/2016/11/03/42b8c1d4-a234-11e6-a44d-cc2898cfab06_story. html [Diakses 14 Juni 2020].
United Nations. UN Charter: Chapter I: Purposes and Principles . [online] Dalam: https:// www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html [Diakses 5 Mei. 2020].
Walker, B. (2014). Turkey launches start of ’Operation Peace Spring’ targeting SDF in Syria. CNN, [online]. Dalam: https://edition.cnn.com/2014/10/20/world/meast/ isis-airstrikes/ [Diakses 1 Mei 2020].