## STATUS HUKUM PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS TANPA ADANYA PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA
Bima Nuranda, Anita Afriana, Holyness N Singadimedja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bimanuranda@hotmail.com
Abstract: The  appointment  of  a  director  in  a  Limited  Liability  Company  can  be chosen  from  its  own  workers.  In  reality,  this  raises  a  legal  problem  when  the worker appointed to the Board of Directors is dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS), while the termination has been regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, but when workers appointed as  members  of  the  board  of  directors  do  not  accept  such  dismissals,  the aforementioned directors choose to submit the fulfillment of their workers’ rights as  stipulated  in  Law  Number  13  of  2003  concerning  Employment.  From  this problem, it can be inferred that there is a lack of clarity regarding the legal status of a worker who is appointed as a board of directors through GMS and the legal consequences when the worker appointed as director is dismissed.

## Keywords: Appointment, Dismissal, Legal Status, Legal Consequences
Abstrak: Pengangkatan  seorang  Direksi  pada  suatu  Perseroan  Terbatas  dapat berasal  dari  pekerjanya.  Dalam  praktiknya,  hal  ini  menimbulkan  suatu permasalahan  hukum  ketika  pekerja  yang  diangkat  menjadi  direksi  tersebut diberhentikan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  pemberhentian tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas, namun ketika pekerja yang diangkat menjadi anggota direksi tidak  menerima  pemberhentiannya  tersebut,  direksi  memilih  mengajukan pemenuhan hak pekerjanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Dari  permasalahan  ini  terlihat  adanya ketidakjelasan  status  hukum  dari  seorang  pekerja  yang  diangkat  menjadi  direksi melalui RUPS dan akibat hukumnya ketika pekerja yang diangkat menjadi direksi tersebut diberhentikan.
Kata Kunci:  Pengangkatan, Pemberhentian, Status Hukum, Akibat Hukum
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
Pendahuluan Pembangunan nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya merupakan suatu langkah pembangunan secara berencana  yang  memiliki  tujuan untuk  secara  bertahap  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat dalam
rangka mewujudkan  suatu  masyarakat  yang sejahtera,  adil  dan  makmur  secara merata,  baik  secara  materiil  maupun spiritual.  Dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dinyatakan  bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan  yang  sangat  penting dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional.
Peran  tenaga  kerja  dalam
pembangunan nasional akan terlaksana apabila pelaksanaan perlindungan  tenaga  kerja  telah sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia  serta  terpenuhinya  hak-hak dasar  tenaga  kerja,  penjaminan kesamaan kesempatan dan perlakuan yang  sama  tanpa  ada  diskriminasi  di antara pekerja. Tenaga kerja menurut Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  adalah  setiap  orang yang  mampu  melakukan  pekerjaan guna  menghasilkan  barang  dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya  yang  beraneka  ragam, manusia  dituntut  untuk  bekerja,  baik bekerja sendiri maupun  bekerja pada orang lain. Bekerja sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal  dan  tanggung  jawab  sendiri, sedangkan  bekerja  pada  orang  lain maksudnya  adalah  bekerja  dengan bergantung  pada  orang  lain  yang memberikan
perintah dan mengutusnya, karena yang
bersangkutan harus tunduk dan patuh pada  orang  lain  yang  memberikan pekerjaan tersebut. 1
Antara pekerja dan pengusaha keduanya saling membutuhkan sehingga terjalin suatu hubungan  kerja.  Hubungan  kerja adalah  hubungan  antara  pekerja  dan pengusaha  setelah  adanya  perjanjian kerja,  yaitu  suatu  perjanjian  dimana pekerja  mengikatkan  diri  kepada
1 Zainal  Asikin, Dasar-Dasar Hukum  Perburuhan, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002, hal. 1.
pengusaha  untuk  bekerja  dengan mendapatkan  upah  dan  pengusaha menyatakan  kesanggupannya  untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar  upah. 2 Sementara  Pasal  1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan  kerja  sebagai  hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Hubungan  kerja  hanya  dapat terjadi  apabila  terdapat  perjanjian kerja  diantara  pemberi  kerja  dengan pekerja.  Dalam  perjanjian  kerja,
ketika pekerja mengadakan perjanjian  dengan  pemberi  kerja  dan mengikatkan dirinya dalam perjanjian  itu  dengan  maksud  untuk memperoleh  upah,  pekerja  tersebut mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya harus memberikan  sesuatu  kepada  majikan
berupa pengarahan jasa-jasanya sebagaimana  kewajiban  yang  harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan. 3
2 Ibid , hal. 51.
3 G.  Kartasapoetra, Pokok-pokok Hukum  Perburuhan, Bandung:  Amico, 1985, hal. 73.
Dengan  demikian  hubungan kerja  merupakan  hubungan  perdata yang  didasarkan  atas  kesepakatan kedua belah pihak untuk
menjalankan kewajiban dan mendapatkan  hak  masing-masing. Hak  dan  kewajiban  para  pihak tertuang dalam suatu perjanjian kerja baik  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis.  Suatu  perjanjian  kerja  selain harus mengatur secara jelas mengenai  hak  dan  kewajiban  para pihak  dalam  hubungan  kerja,  juga harus  mengatur  mengenai  hak  dan kewajiban  setelah  hubungan  kerja. Dalam  setiap  hubungan  kerja  pun akan  memasuki  suatu  tahap  dimana hubungan  kerja  akan  berakhir  atau diakhiri oleh salah satu pihak.
Salah  satu  hubungan  kerja yang sering terjalin adalah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.  Jika  seorang  pekerja  selama bekerja  dapat  melaksanakan  setiap pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya dan  dapat  menunjukkan  performa kerja yang baik, maka yang bersangkutan dapat diberikan promosi  jabatan.  Seorang  pekerja yang  pada  awal  mulanya  hanyalah seorang karyawan biasa maka lambat
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
laun  dapat  dipromosikan  menjadi Manager  dan  di  kemudian  hari  tidak tertutup  kemungkinan  bahwa  yang bersangkutan dapat diberikan
promosi  jabatan  menjadi  seorang
Anggota  Direksi  di  perusahaannya.
Walaupun  kondisi  ideal  dari pengangkatan seorang Anggota
Direksi/Direktur adalah melalui pencarian  dari  kalangan  profesional dengan persyaratan kualitas, kompetensi dan/atau keahlian tertentu  lainnya  yang  sesuai  dengan jenis  usaha  dan  kebutuhan  dari perseroan  tersebut,  namun  pada praktiknya serta disebabkan beberapa alasan  tertentu,  banyak  perseroan yang menggunakan mekanisme pengangkatan direktur bukan melalui pencarian  dari  kalangan  profesional melainkan melalui penunjukkan
karyawannya secara langsung.
Penunjukkan ini menimbulkan
adanya istilah “direktur  karir”.
Direktur  karir  dalam  konteks  ini adalah  karyawan  yang  diangkat menjadi direktur karena performanya yang  dinilai  baik  oleh  perseroan selama  yang  bersangkutan  bekerja menjadi karyawan. 4
4 Bimo  Prasetio,  “Strategi  Hukum
Berdasarkan hal tersebut sering  terjadi  perselisihan  antara pengusaha  dengan  pekerja  yang diangkat  menjadi  Anggota  Direksi. Perselisihan tersebut biasanya disebabkan  adanya  perasaan  kurang puas. Pengusaha memberikan kebijaksanaan yang menurutnya sudah  baik,  namun  pekerja  yang bersangkutan mempunyai
pertimbangan  dan  pandangan  sendiri sehingga tidak puas dengan kebijaksanaan yang diberikan. Berbagai  perselisihan  yang  paling sering  terjadi  selain  permasalahan upah  dan  perihal  terkait  lainnya adalah permasalahan pemutusan hubungan  kerja  (selanjutnya  disebut sebagai “PHK”).
Dalam praktiknya, PHK yang terjadi  karena  berakhirnya  waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja biasanya tidak menimbulkan permasalahan.
Berbeda  halnya  dengan  PHK  yang terjadi karena kebijakan yang diambil  oleh  pengusaha  tidak  dapat
Mengangkat  Karyawan  Menjadi  Direktur” ,
Strategi Hukum, http://www.strategihukum.net/strategi- hukum-mengangkat-karyawan-menjadi-
direktur ,  07  November  2018,  jam  13.45 Wib.
diterima  dengan  reaksi  yang  baik dari pekerja, situasi ini lah yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan  pekerja.  Persoalan  yang seringkali muncul ketika terjadi PHK selain  alasan  dilakukan  PHK  adalah masalah kompensasi PHK. Seringkali pekerja yang terkena PHK merasa  bahwa  keputusan  PHK  oleh perusahaan dilakukan secara sewenang-wenang. Perselisihan mengenai kompensasi  PHK  timbul  ketika
seorang pekerja yang diangkat menjadi  Anggota  Direksi/Direktur pada  kemudian  hari  diberhentikan oleh Rapat  Umum  Pemegang Saham
(selanjutnya disebut sebagai “RUPS”).
Akibat  dari  permasalahan  ini adalah  di  satu  pihak,  pekerja  yang telah  diangkat  menjadi  Anggota Direksi  tetap  memposisikan  dirinya sebagai  pekerja  dan  bukan  sebagai organ perseroan sehingga berhak atas uang  pesangon,  uang  penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang  Ketenagakerjaan  layaknya seorang  pekerja  yang  di-PHK  oleh pengusaha.  Namun  di  pihak  lain, perusahaan  menganggap  kedudukan dari  Anggota  Direksi  sebagai  organ perseroan dengan alasan bahwa yang bersangkutan  diberhentikan  melalui RUPS  sebagaimana  telah  diatur dalam  Pasal  105  UUPT  dan  maka dari itu penghitungan hak-hak direktur tidak tunduk kepada ketentuan  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan  tunduk  pada  ketentuan- ketentuan  yang  diregulasi  dalam UUPT.

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah  status  hukum  pekerja yang  diangkat  menjadi  Anggota Direksi  pada  Perseroan  Terbatas tanpa  adanya  pengakhiran  perjanjian kerja?
Bagaimanakah  akibat  hukum  dari pengangkatan pekerja sebagai Anggota Direksi kemudian
diberhentikan  oleh  RUPS  pada Perseroan Terbatas?
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
Pembahasan Status Hukum Pekerja Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada  Perseroan  Terbatas  Tanpa Adaya  Pengakhiran  Perjanjian Kerja Dalam melakukan suatu pekerjaan, tentunya seorang
karyawan dituntut untuk dapat menyelesaikan tugasnya dan memberikan  hasil  yang  terbaik. Memberikan  kinerja  yang  terbaik akan  memberikan  dampak  positif bagi  kedua  belah  pihak.  Di  satu  sisi,
pekerja tersebut telah memperlihatkan kualifikasi dan
kualitas  yang  dimilikinya  sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, di sisi lain, kinerja yang baik pastinya akan menarik perhatian atasan  dari  si  pekerja  tersebut. Performa kerja yang baik inilah yang menjadi  alasan  banyak  pekerja  yang pada  akhirnya  diangkat  menjadi direktur  di  perusahaan  tempat  yang bersangkutan bekerja.
Walaupun  kondisi  ideal  dari
pengangkatan seorang Anggota
Direksi/Direktur adalah melalui pencarian  dari  kalangan  profesional
dengan persyaratan kualitas, kompetensi dan/atau keahlian tertentu  lainnya  yang  sesuai  dengan jenis  usaha  dan  kebutuhan  dari perseroan  tersebut,  namun  pada praktiknya serta disebabkan beberapa alasan  tertentu,  banyak  perseroan yang menggunakan mekanisme pengangkatan direktur bukan melalui pencarian  dari  kalangan  profesional melainkan melalui penunjukkan karyawannya secara langsung.
Penunjukkan ini menimbulkan adanya  istilah  “direktur  karir”. Direktur  karir  dalam  konteks  ini adalah  karyawan  yang  diangkat menjadi direktur karena performanya yang  dinilai  baik  oleh  perseroan selama  yang  bersangkutan  bekerja menjadi karyawan. 5
Pengangkatan
seorang pekerja menjadi direksi dapat memberikan status hukum ganda dan seringkali mengakibatkan perselisihan  ketika  direksi  tersebut diberhentikan dari jabatannya, di satu sisi  pekerja  merasa  bahwa  dirinya adalah pekerja, sedangkan di sisi lain perusahaan  merasa  bahwa  yang bersangkutan adalah organ
5 Bimo Prasetio, Op.Cit.
perseroan.  Permasalahan  ini  jelas terlihat dalam perkara pemberhentian direksi  oleh  RUPS  di  Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor 99/Pdt.Sus- PHI/2018/PN.JKT.PST  tanggal  31 Mei 2018 yang dalam
pertimbangannya  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  direksi  adalah organ  perseroan  sehingga  direksi bukanlah  pekerja  sedangkan  dalam
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN.JKT.PST  tanggal 25  Agustus  2014  yang  dalam pertimbangannnya
menyatakan bahwa direksi adalah pekerja.
Putusan  tersebut  di  atas  jelas menunjukkan  bahwa  status  hukum direksi  ketika  diberhentikan  oleh RUPS  bersifat  ganda,  satu  sisi sebagai organ perseroan dan sisi lain sebagai pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan berkaitan dengan status  hukum  pekerja  yang  diangkat menjadi  direksi  pada  perusahaan berbentuk  perseroan  terbatas  yang diberhentikan
oleh RUPS.
Ketidakjelasan
tersebut adalah apakah pekerja yang diangkat menjadi  direksi  pada  perusahaan berebentuk  perseroan  terbatas  yang diberhentikan  oleh  RUPS,  berstatus hukum sebagai pekerja/buruh sehingga tunduk pada seluruh ketentuan  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau berstatus hukum sebagai organ perseroan yaitu direksi pada  perseroan  terbatas sehingga tunduk pada seluruh ketentuan  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.  Ketidakjelasan  mengenai status  hukum  pekerja  yang  diangkat menjadi anggota direksi tidak terlepas dari hubungan hukum antara direksi dengan perseroan.
Hubungan hukum antara direksi  dengan  perseroan  menurut beberapa ahli juga terdapat perbedaan  pendapat  seperti  menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto bahwa  sifat  hubungan  hukum  antara direksi  perseroan  yang  diwakili  dan diurusnya  adalah  kombinasi  antara hubungan hukum
perburuhan/ketenagakerjaan dan hubungan  pemberian  kuasa,  karena
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
bertindak  untuk  dan  atas  nama perseroan, 6 hal  ini  sejalan  dengan penjelasan  dalam wawancara dengan Pak  Agus  Mulya  Karsona  yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang  dimiliki  oleh  pekerja  yang diangkat  menjadi  Direksi  adalah hubungan  hukum  ketenagakerjaan, karena  direksi  yang  bersangkutan masih  berstatus  hukum  sebagai pekerja, hanya saja dengan kewenangan  yang  berbeda.  Hal  ini dikarenakan  saat  pekerja  tersebut diangkat  menjadi  Direksi  melalui RUPS,  fungsi  dari  pekerjaannya tersebut  tetaplah  untuk  menjalankan
perusahaan bukan miliknya, 7
sehingga masih terdapat unsur pemberian  kuasa  dan  subordinasi  di dalam hubungan tersebut. 8
Pendapat  di  atas,  menurut Nindyo  Pramono  tidaklah  tepat karena  sifat  hubungan  hukum  antara direksi dengan perseroan yang
6 H.M.N. Purwosujipto (1) ,
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 150.
7 Lihat  Pasal  1  angka  5  butir  b Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  20013 Tentang Ketenagakerjaan 8 Hasil  wawancara  penulis  dengan Pak  Agus  Mulya  Karsona  seorang  Dosen Hukum  Ketenagakerjaan  di  Universitas Padjadjaran  Jatinangor  pada  Jumat,  28 Februari 2019..
diwakili  adalah  hubungan  hukum perwakilan (volmacht) dengan secara spesifik  mengambil  jenis  perwakilan yang  dikenal  dalam surseance  van betaling yang disebut bewindvoering . Lebih lanjut Nindyo Pramono menyebutkan  bahwa  dengan  sifat hubungan  hukum  antara  direksi dengan  perseroan  adalah  hubungan perwakilan  maka  direksi  adalah manager  yang diberi  wewenang oleh perseroan  melalui  organ  perseroan yang  disebut  RUPS  untuk  mengurus dan  memelihara  perseroan  untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan mengacu pada anggaran dasar perseroan. 9
Menurut teori, dalam pengertian pengurusan
yang dipercayakan  kepada  direksi  itu, dapat  dibedakan  atas  perbuatan beheren dan  perbuatan beschikking atau  kadang  kala  disebut  pula sebagai  perbuatan van  eigendom . Perbuatan beheren dalam  praktik diterjemahkan sebagai perbuatan
9 Nindyo  Pramono,  “Tanggung Jawab  Dan  Kewajiban  Pengurus  PT  (Bank) Menurut UU Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jakarta: Buletin Hukum Perbankan  Dan  Kebanksentralan, 2007, Vol. 5, No. 3 , hal. 17.
“pengurusan”  (dalam  arti  sempit)
sedangkan  perbuatan beschikking atau van eigendom lazim
diterjemahkan sebagai perbuatan “kepemilikan” (dalam arti luas). 10
Perbuatan  pengurusan  itulah yang  merupakan  wewenang  murni dari  direksi,  yaitu  ditandai  sebagai perbuatan  yang  biasa  dilakukan sehari-hari.  Sepanjang  perbuatan  itu merupakan  perbuatan  pengurusan, maka  berwenang  diselenggarakan sendiri  oleh  direksi.  Sebaliknya perbuatan  kepemilikan  sudah  bukan lagi  perbuatan  sehari-hari  melainkan sudah  merupakan  perbuatan  khusus dan  bukan  lagi  murni  wewenang direksi. 11 Perbuatan pengurusan perseroan tersebut, antara lain wewenang  untuk  mengangkat  dan memberhentikan pekerja perseroan, 12 sehingga status hukum direksi bukanlah  pekerja  tetapi  sebagai pengusaha.
Pendapat  Nindyo  Pramono tersebut di atas, tidak berbeda dengan pendapat Rudhi Prasetya yang
10 Rudhi  Prasetya, Teori  &  Praktik Perseroan  Terbatas ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011 , hal. 19-20.
11 Ibid.
12 Nindyo Pramono, Op.Cit, hal. 16.
menyebutkan  bahwa  Direksi  bukan pekerja  dari  perseroan,  melainkan Direksi  adalah  organ  perseroan,  dan oleh  karena  itu  tidak  tunduk  pada peraturan ketenagakerjaan. 13
Berdasarkan  uraian  di  atas, bahwa  untuk  mengetahui  status hukum pekerja yang diangkat menjadi  Direksi  pada  perserroan terbatas  yang  diberhentikan  oleh RUPS,  apakah  sebagai  pekerja  atau organ perusahaan yaitu direksi, perlu terlebih  dahulu  diuraikan  awal  mula seseorang  memperoleh  kedudukan sebagai  pekerja.  Merujuk  pengertian pekerja  dalam  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa  pekerja/buruh  adalah  setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Menurut  Pasal  1  angka  30 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh  yang  diterima  dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh yang  diterapkan  dan  dibayarkan
13 Rudhi Prasetya, Op.Cit, hal. 30.
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan keluarganya  atas  suatu  pekerjaan dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan,  dari  pengertian  upah dihubungkan dengan pengertian pekerja  maka  dapat  diartikan  bahwa penerima  upah  adalah  pekerja  dan pemberi  upah adalah pengusaha atau pemberi kerja yang aturan hukumnya dibayarkannya upah adalah
perjanjian  kerja,  atau  kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
Pemberian upah yang
dilakukan  oleh  pengusaha  kepada pekerja, tentu saja ada dasar hukumnya. Apabila hal ini
dihubungkan dengan pengertian hubungan  kerja  yang  disebutkan dalam  Pasal  1  angka  15  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan  kerja  adalah  hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Berdasarkan  pengertian  ini,  dapat diartikan bahwa dasar hukum pekerja
menerima  upah  dari  pengusaha adalah  adanya  hubungan  kerja  yang terjadi antara kedua belah pihak. Hal ini  juga  ditegaskan  oleh  Agusmidah bahwa  penting  untuk  membedakan apakah  seseorang  masuk  dalam kategori  pekerja  yang  diatur  dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau  tidak,  dimana  dalam  Undang- Undang Ketenagakerjaan diatur segala  hal  yang  berkaitan  dengan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. 14
Mendasarkan  pada  Pasal  1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  dapat  ditegaskan hal-hal  yang melekat  pada hubungan kerja adalah subyek hukum, perjanjian kerja dan unsur pekerjaan, upah  dan  perintah.  Lebih  lanjut bahwa  subyek  pendukung  hubungan kerja adalah pengusaha dan pekerja/buruh.  Hal  ini  merupakan sesuatu  yang  khusus,  status  subyek hukum hubungan kerja harus pengusaha di pihak satu dan pekerja/buruh  di  pihak  lain.  Tidak
14 Agusmidah, Hukum
Ketenagakerjaan  Indonesia  Dinamika  dan
Kajian  Teori, Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2010, hal. 8.
ada  hubungan  kerja  apabila  subyek
hukum pendukungnya bukan pekerja/buruh. 15
Selanjutnya hubungan  kerja  berlandaskan  atau berdasarkan  perjanjian  kerja,  hal  ini berarti  bahwa  hanya  perjanjian  kerja yang  dapat  melahirkan  hubungan kerja. 16 Begitu  juga  dengan  unsur pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Tiga unsur ini bersifat  kumulatif. Artinya,
ketiadaan salah satu unsur menyebabkan tidak adanya hubungan kerja. 17 Lebih lanjut bahwa  hubungan  antara  pekerja dengan  pengusaha  adalah  hubungan yang dilakukan atasan dengan
bawahan, sehingga bersifat
subordinasi yakni  hubungan  yang bersifat  vertikal,  yaitu  atas  dan bawah. 18
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas,  bahwa  salah  satu  subyek pendukung  hubungan  kerja  adalah pengusaha. Merujuk pengertian pengusaha  yang  dijelaskan  dalam Pasal  1  angka  5  Undang-Undang
15 Abdul Rachmad Budiono,
Hukum  Perburuhan ,  Jakarta:  PT  Indeks, 2011, hal. 22. 16 Ibid, hal. 22.
17 Ibid , hal. 23.
18 Asri Wijayanti,
Hukum
Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 37.
Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  bahwa  pengusaha dapat  berupa  orang  perseroangan yang  menjalankan  perusahaan  milik sendiri  atau  bukan  milik  sendiri  atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia,  dari  pengertian  ini  dapat diatikan  bahwa  orang  perseroangan dapat  menjadi  pengusaha  meskipun orang tersebut menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri. Perusahaan yang akan dijalankan  oleh  pengusaha  yang sifatnya  orang  perseorangan  ini adalah  bentuk  usaha  yang  berbadan hukum  atau  tidak  berbadan  hukum. Salah  satu  bentuk  usaha  yang berbadan  hukum  adalah  perseroan terbatas sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007
Tentang
Perseroan Terbatas. Perseroan  terbatas  sebagai  badan hukum  tentu  saja  tidak  dapat menjalankan perseroan sendiri karena  perseroan  sebagai  badan hukum  adalah  subyek  hukum  ( a creature  of  law ). 19 Ali  Ridho
19 M.  Yahya  Harahap,  “Separate Entity,  Limited  Liability  dan  Piercing  the
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
menyatakan walaupun perseroan
sebagai  subyek  hukum  yang  dapat melakukan hubungan hukum, memiliki  kekayaan,  dapat  dituntut dan  menuntut  di  pengadilan  atas nama  dirinya  sendiri,  namun  tidak sebagaimana manusia, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya  pikir,  kehendak  dan  kesadaran sendiri,  oleh  karenanya  perseroan membutuhkan wakil untuk
menjalankan usaha perseroan, 20
merujuk  pendapat  Nindyo  Pramono bahwa wakil perseroan adalah direksi yang  telah  diuraikan  sebelumnya atau dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007, direksi disebut sebagai organ perseroan.
Hal  tersebut  di  atas  sesuai dengan  teori  organ  bahwa  perseroan sebagai  badan  hukum  merupakan realitas  hukum  yang  mempunyai kehendak  dan  kemauan  sendiri  yang dijalankan oleh alat-alat
perlengkapannya atau organnya.
Direksi adalah alat perlengkapan atau
Corporate  Veil”,  Jakarta: Jurnal  Hukum Bisnis, 2007, Vol. 26, No. 3, hal. 44. 20 Ali  Ridho, Badan  Hukum  dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan,  Koperasi,  Yayasan,  Wakaf, Bandung: Alumni, 1986, hal. 17.
organ badan hukum tersebut. Berdasarkan  pemaparan  di  atas, maka  dapart  diartikan  bahwa  direksi perseroan  itu  berwenang  bertindak mewakili  dan  mengurus  jalannya perseroan  sebagai  badan  hukum, untuk  kepentingan  perseroan  itu sendiri. Direksi sebagai organ perseroan  tidaklah  sendirian,  ada organ  perseroan  lain  yakni  Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) dan Dewan Komisaris.
Masing-masing
organ
perseroan  mempunyai  wewenang yang berbeda-beda. Singkatnya bahwa  wewenang  direksi  adalah mewakili  dan  mengurus  perseroan sehari-hari, dewan komisaris berwenang  mengawasi  kebijakan direksi  dan  memberikan  nasehat kepada  direksi  dalam  menjalankan perseroan  sehari-hari, 21 sedangkan wewenang  RUPS  adalah  apa  saja yang  tidak  diberikan  kepada  direksi dan  atau  dewan  komisaris.  Dari wewenang masing-masing organ perseroan  ini,  menurut  teori  yang lama  dan  doktrin  dalam  masyarakat bahwa  jenjang  kedudukan  masing-
21 Pasal 108 Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas
masing  organ  perseroan  bersifat berjenjang  atau  teori  berjenjang, 22 artinya  dari  atas  ke  bawah  yakni dimulai  dari  RUPS  dilanjutkan Dewan  Komisaris  dan  paling  bawah adalah Direksi.
Teori  tersebut  sudah  tidak cocok dengan perkembangan saat ini, maka  muncul  teori  baru  yang menyatakan bahwa kedudukan masing-masing organ tersebut adalah sejajar dan berdampingan atau disebut teori sejajar, artinya kedudukan  organ  yang  satu  tidak lebih  tinggi  dari  yang  lain.  Masing- masing  dengan  tugas  dan  wewenang sendiri-sendiri  menurut  anggaran dasar  dan  peraturan  perundang- undangan.  Maksudnya  agar  terjadi adanya check  and  balance ,  sebagai jaminan terciptanya pengelolaan pengurusan yang baik ( good corporate  governance) . 23 Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  M.  Yahya
Harahap bahwa ketiga organ
perseroan itu sejajar dan 22 Astara,  “Posisi  RUPS  Pada Perseroan  Terbatas”,  Pusat  Pengembangan
Hukum
& Bisnis
Indonesia,
https://www.pphbi.com/2016/12/23/posisi- rups-pada-perseroan-terbatas/ , 04 April
2019, jam 14.45 Wib.
23 Rudhi Prasetya, Op.Cit, hal. 40- 41.
berdampingan sesuai dengan pemisahan  kewenangan  ( separation of power) yang diatur dalam anggaran  dasar  dan  undang-undang. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan  RUPS  lebih  tinggi  dari direksi dan dewan komisaris.
Perseroan  sebagai  subyek hukum  tentu  saja  tidak  dapat memilih  sendiri  siapa  saja  direksi yang akan mewakili dan mengurusnya,  untuk  memilih  dan mengangkat direksi, ada organ tersendiri  yang  berwenang  untuk memilih  dan  mengangkat  siapa  saja yang akan menjadi direksi. Kewenangan  itu  diberikan  oleh undang-undang kepada RUPS.
Kewenangan  RUPS  tidak  hanya mengangkat saja tetapi juga menetapkan  gaji  dan  tunjangan direksi serta memberhentikan direksi. Dari uraian ini dapat diartikan bahwa dasar  hukum  seseorang  menjadi direksi  adalah  adanya  pengangkatan oleh  RUPS, 24 sedangkan  untuk pertama  kali  pengangkatan  direksi
24 Pasal  94  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
dilakukan  oleh  pendiri. 25 Sejak diangkat  sebagai  direksi  melalui RUPS,  maka  seseorang  berwenang dan  bertanggung  jawab  mengurus dan  mewakili  perseroan  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan.
Nindyo
Pramono menyebutkan  bahwa  pengangkatan tersebut  bersifat  sepihak,  sebab pengangkatan  adalah  perintah  untuk melakukan pengurusan dan mewakili perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan  perseroan, 26 oleh  karenanya sifat  pengangkatan  direksi  tidak bersifat  kontraktual  atau  konsensual berupa  perjanjian  untuk  diangkat sebagai  direksi.  Dengan  demikian apabila hal ini dikaitkan dengan teori jenjang  kedudukan  organ  perseroan yang  sejajar  dapat  diartikan  bahwa hubungan  hukum  antara  RUPS dengan  direksi  adalah  hubungan antar organ perseroan yang didasarkan pada pengangkatan secara sepihak oleh RUPS kepada Direksi.
25 Pasal  94  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas 26 Nindyo Pramono, Op.Cit, hal. 17.
Uraian di  atas sejalan dengan penjelasan  resmi  dari  Kementerian Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia yang  menyatakan  bahwa  hubungan hukum anggota Direksi dan
Komisaris  dengan  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroan terbatas)  adalah  hubungan  hukum perdata aan  zicht yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas (corporate  law).  Penunjukan  dan pengangkatan seorang anggota
Direksi/Komisaris (oleh RUPS)
adalah  sebagai  pemegang  amanat ( fiduciary  duty )  yang  bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan  baik  di  dalam  maupun  di luar  pengadilan. 27 Pandangan  yang sama  juga  dapat  penulis  simpulkan dalam wawancara dengan Pak Purwanto bahwa betul jika hubungan yang  dimiliki  oleh  direksi  dengan RUPS  adalah  hubungan  hukum
27 Kementerian  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia,  “Penjelasan  Status Hukum  Direksi  dan  Komisaris  Perseroan Terbatas”, http://kemnaker.go.id/faq#a-35 , 04 April 2019, jam 16.30 Wib.
perdata,  dimana  sebelum  pekerja tersebut  diangkat  menjadi  Direksi oleh  RUPS,  sebetulnya  hubungan yang dimiliki adalah hubungan kerja, namun  hubungan  ini  putus  demi hukum ketika pekerja tersebut diangkat menjadi Direksi oleh
RUPS. 28
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas,  maka  pertimbangan  Majelis Hakim  yang  menyatakan  bahwa hubungan  antara  direksi  dengan RUPS adalah hubungan kerja karena adanya  perjanjian  kerja  dan  upah adalah  tidak  tepat.  Perjanjian  kerja yang  dilakukan  Vijay  Perapti  selaku salah satu direksi perusahaan dilakukan  pada  saat  Vijay  Perapti belum  diangkat  menjadi  seorang direksi  tetapi  masih  sebagai  pekerja dengan jabatan Manager. Hal ini juga ditegaskan  dalam  penjelasan  dari
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyatakan  bahwa  apabila  seorang pekerja dalam hubungan kerja diangkat  RUPS  menjadi  anggota
28 Hasil  wawancara  penulis  dengan Pak  Purwanto  seorang  Hakim  AdHoc Pengadilan  Hubungan  Industrial  Jakarta Pusat  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Maret 2019.
direksi,  maka  sejak  pengangkatan tersebut,  status  hubungan  hukum pekerja  yang  bersangkutan  berubah dari hubungan kerja (atasan- bawahan)  menjadi  murni  hubungan hukum  perdata.  Walaupun  direksi tersebut bukanlah pemegang saham. 29 Berbeda dengan
pengangkatan  melalui  RUPS,  jika pekerja yang diangkat menjadi Direksi  tidak  dilakukan  melalui RUPS  melainkan  melalui  Surat Keputusan  Dewan  Direksi  maka pekerja  tersebut  memiliki  status hukum  pekerja  (karyawan)  dengan jabatan direksi, namun tidak berstatus  hukum  direksi.  Hal  ini menyebabkan  direksi  tersebut  tidak dapat  diposisikan  sebagai  organ perseroan  dan  maka  dari  itu  masih memiliki  hubungan  kerja.  Pada prakteknya hal ini tidak jarang terjadi dimana karena performa kerja seorang  pekerja  yang  dianggap  baik, maka  pekerja  tersebut  diberikan promosi  dengan  jabatan  direksi melalui  Surat  Keputusan  Dewan
29 Kementerian  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia, Op.Cit, 04  April  2019, jam 16.30 Wib.
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
Direksi. Hal ini biasa disebut dengan direktur karier . 30
Lebih  lanjut  pertimbangan Majelis  Hakim  bahwa  direksi  adalah pekerja  karena  bukan  pemegang saham adalah tidak tepat juga karena sebagaimana  penjelasan  di  atas  dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  bahwa  seorang direksi  baik  menjadi  pemegang saham  maupun  bukan  pemegang saham dalam perseroan, ketika direksi menjalankan pengurusan
perseroan  melakukan  kesalahan  atau
kelalaian yang mengakibatkan kerugian  perseroan  maka  direksi bertanggung  jawab  penuh  secara pribadi atas kerugian tersebut.
Dengan  demikian,  baik  direksi  itu pemegang  saham  maupun  bukan pemegang  saham,  kedudukan  sama sebagai organ perseroan yang bertanggung  jawab  penuh  dalam pengurusan  perseroan.  Untuk  itu setelah  pengangkatannya  menjadi
anggota Direksi, perlu segera
30 Hasil  wawancara  penulis  dengan Pak  Purwanto  seorang  Hakim  AdHoc Pengadilan  Hubungan  Industrial  Jakarta Pusat  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Maret 2019.
dilakukan penyelesaian hak-hak pekerja (karyawan) yang bersangkutan berkaitan dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebelum  pekerja  tersebut  diangkat menjadi  direksi. 31 Hal  ini  dapat dilakukan dengan mengadakan perundingan/dialog  untuk  membahas mengenai penyelesaian hak-hak pekerja  (karyawan)  tersebut,  dimana jika  sudah  ditemukan  kesepakatan dapat dibuat suatu perjanjian bersama  yang  kemudian  didaftarkan ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial untuk  menghindari  perselisihan  yang dapat terjadi di kemudian hari. 32
Berdasarkan  uraian-uraian  di atas,  maka  hubungan  hukum  antara direksi  dengan  RUPS  bukanlah merupakan hubungan kerja, melainkan hubungan hukum perdata. Berkaitan  dengan  status  hukum pekerja yang diangkat menjadi direksi  kemudian  diberhentikan  oleh RUPS, perlu diuraikan bahwa pemberhentian direksi adalah
31 Kementerian  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia, Op.Cit, 04  April  2019, jam 16.30 Wib.
32 Hasil  wawancara  penulis  dengan Pak  Purwanto  seorang  Hakim  AdHoc Pengadilan  Hubungan  Industrial  Jakarta Pusat  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Maret 2019.
menghentikan  yang  bersangkutan dari  jabatan  direksi  sebelum  masa jabatan yang ditentukan dalam
anggaran dasar atau keputusan RUPS
berakhir. Pasal 105 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007
Tentang Perseroan Terbatas
menyatakan  bahwa  pemberhentian direksi  ini  adalah  wewenang  RUPS. Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan Pasal  97  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  bahwa  direksi diangkat oleh RUPS
maka pemberhentiannya juga oleh RUPS.
Pemberhentian  direksi  oleh RUPS  apabila  dihubungkan  dengan pengertian  Pemutusan  Hubungan Kerja (PHK) yang diatur dalam Pasal
1  angka  25  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  yang  menyebutkan bahwa  PHK  adalah  pengakhiran hubungan  kerja  karena  suatu  hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya  hak  dan  kewajiban antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha.
Berdasarkan pengertian tersebut
bahwa PHK itu pengakhiran hubungan  kerja,  oleh  karenanya pemberhentian direksi bukanlah
PHK yang dimaksud dalam ketentuan  Pasal  1  angka  25  tersebut karena  seperti  urian  sebelumnya bahwa  hubungan  antara  direksi dengan  RUPS  adalah  hubungan perdata  dan  bukan  hubungan  kerja, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara  yang  Penulis  lakukan dengan  Bapak  Tri  Yuni  Wanto. 33
Dengan  demikian  hubungan  pekerja yang diangkat menjadi Direksi dengan RUPS termasuk di  dalamnya pengangkatan  dan  pemberhentian direksi  tunduk  kepada  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  bukan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Lebih  lanjut,  oleh  karena hubungan  direksi  dengan  RUPS bukan  merupakan  hubungan  kerja maka  dapat  disimpulkan  bahwa status  hukum  pekerja  yang  diangkat menjadi direksi kemudian diberhentikan  oleh  RUPS  adalah bukan pekerja tetapi apabila dikaitkan  dengan  teori  organ  dan teori kedudukan organ perseroan dan ketentuan Undang-Undang Perseroan
33 Hasil  wawancara  penulis  dengan Pak  Tri  Yuni  Wanto  seorang  Pengawas Ketenagakerjaan  Muda  di  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2019.
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
Terbatas  serta  ketentuan  Pasal  1 angka  25 juncto Pasal  1  angka  5 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka  status  hukum  direksi  dalam hubungan  kerja  lebih  tepat  disebut sebagai  pengusaha  sedangkan  dalam hubungan  perdata  atau  hubungan antar organ perseroan disebut sebagai organ perseroan.
Akibat Hukum Pengangkatan
Pekerja Sebagai Direksi Kemudian Diberhentikan  Oleh  Rapat  Umum Pemegang Saham
Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  ketika  seorang pekerja  diangkat  menjadi  direksi melalui  RUPS  maka  status  hukum pekerja tersebut bukanlah lagi sebagai  pekerja,  melainkan  sebagai organ  perseroan,  hal  ini  disebabkan karena  hubungan  kerja  berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dengan perseroan terbatas putus demi hukum  dan  telah  berubah  menjadi hubungan  hukum  perdata aan  zicht yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas (corporate law).
Terkait  dengan  pergeseran status  hukum  tersebut,  maka  akibat
hukumnya  adalah  sebelum  pekerja tersebut  diangkat  menjadi  direksi, seharusnya  ada penyelesaian terlebih dahulu terhadap hak-hak yang seharusnya  diterima  oleh  pekerja tersebut  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.  Hal  ini  sejalan dengan  apa  yang  telah  diatur  oleh Kementerian  Ketenagakerjaan 34 dan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya  permasalahan  yang  sama karena adanya domain hukum tersebut,  serta  untuk  meniadakan atau mengurangi permasalahan hubungan  hukum,  sehingga  apabila seorang  pekerja  diangkat  menjadi anggota Direksi melalui RUPS, maka harus  diselesaikan  dulu  semua  hak- hak  yang  bersangkutan  sebagai pekerja melalui perundingan (termasuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang terjadi  dengannya  atau  berpotensi timbul  di  kemudian  hari),  dimana jika  sudah  ditemukan  kesepakatan dalam  perundingan  dapat  dibuat suatu perjanjian bersama yang
34 Kementerian  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia, Op.Cit, 04  April  2019, jam 16.30 Wib.
kemudian  didaftarkan  ke  Pengadilan Hubungan Industrial untuk
menghindari  perselisihan  yang  dapat terjadi  di  kemudian  hari, 35 artinya pekerja  yang  bersangkutan  terlebih dahulu diberhentikan, baik sementara atau dipensiunkan dan dipenuhi hak- haknya  berkenaan  dengan  hubungan kerja  yaitu  hak-hak  pekerja  yang  di- PHK sebagaimana diatur dalam Pasal
156  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berupa uang
pesangon,  uang  penghargaan  masa kerja  dan  uang  penggantian  hak. Setelah  proses  ini  baru  kemudian pekerja  diangkat  menjadi  anggota Direksi yang memiliki domain hukum  dan  mekanisme  penyelesaian perselisihan yang berbeda.
Penyelesaian hak-hak pekerja
yang diangkat menjadi direksi tersebut di atas, perlu segera
diselesaikan,  tidak  diselesaikannya hak-hak tersebut
dapat mengakibatkan  kerugian  di  pihak pekerja  yang  telah  diangkat  menjadi
35 Hasil  wawancara  penulis  dengan Pak  Purwanto  seorang  Hakim  AdHoc Pengadilan  Hubungan  Industrial  Jakarta Pusat  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Maret 2019.
direksi seperti dalam Putusan Nomor 70/PHI.G/2008/PN.JKT.PST  tanggal 31  Juli  2008  yakni  perkara  antara Thillailyampalam Sivanathan dengan PT.  Susila  Indah  Synthetic  Fiber Indonesia  dan  PT.  Inkosido  Sukses, yang  pada  pokoknya  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  hak-hak  pekerja sebelum menjadi direksi telah kadaluwarsa  dengan  mendasarkan pada  ketentuan  Pasal  96  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa segala  tuntutan  pembayaran  upah pekerja/buruh dan
segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah  melampaui  jangka  waktu  2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.
Seorang pekerja yang memiliki  performa  kerja  yang  baik dapat diangkat menjadi direksi melalui  keputusan  RUPS.  Pada  saat diangkat inilah, direksi mulai berwenang  mengurus  dan  mewakili perseroan.  Keputusan  RUPS  untuk mengangkat  direksi  itu  biasanya disertai  dengan  penetapan  gaji  dan tunjangan serta fasilitas lainnya. Gaji
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
dan  tunjangan  serta  fasilitas  tersebut adalah hak direksi. 36
Kewenangan untuk mengurus dan  mewakili  perseroan  itu  menjadi hapus atau berakhir ketika kewenangan  itu  ditarik  kembali  atau orang  yang  mewakili  itu  meninggal dunia,  oleh  karenanya  Pasal  94  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  mengatur  bahwa  direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
Penjelasan  Pasal  94  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas menyebutkan persyaratan pengangkatan  anggota  direksi  untuk jangka  waktu  tertentu  dimaksudkan sehingga  anggota  direksi  yang  telah berakhir  masa  jabatannya  tidak
dengan sendirinya meneruskan jabatannya, tetapi dengan pengangkatan  kembali  oleh  RUPS.
Dalam beberapa kasus namun ditemukan  bahwa  sebelum  masa jabatannya  selaku  direksi  berakhir, direksi tersebut tidak diangkat kembali  dengan  kata  lain  direksi
36 Penjelasan  Pasal  96  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas
tersebut diberhentikan. Hal ini sesuai dengan  Pasal  105  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  yang menyebutkan bahwa “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu- waktu  berdasarkan  keputusan  RUPS dengan menyebutkan alasannya.
Undang-Undang Perseroan
Terbatas  hanya  mengatur  mengenai mekanisme atau tata cara pemberhentian  direksi  oleh  RUPS khususnya  dalam  Pasal  105  dan  106 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas tetapi  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  tidak  mengatur  akibat hukum  dari  pemberhentian  tersebut, salah  satunya  adalah  hak-hak  direksi apabila  telah  diberhentikan  oleh RUPS.
Ketidakjelasan hak-hak direksi  yang  diberhentikan  oleh RUPS tersebut salah satunya dikarenakan
tidak jelasnya kedudukan  pekerja  yang  diangkat menjadi direksi
kemudian diberhentikan  oleh  RUPS  sehingga direksi yang keberatan dengan pemberhentiannya lebih memilih mengajukan  upaya  hukum  melalui
penyelesaian ketenagakerjaan daripada penyelesaian secara perdata sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor 11/PHI.G/2014/PN.JKT.PST  tanggal 25  Agustus  2014  yakni  perkara antara  Vijay  Perapti  dengan  PT. Tradition  Indonesia  dan  Putusan
Nomor
99/Pdt.Sus-
PHI/2018/PN.JKT.PST  tanggal  31 Mei  2018  yakni  perkara  antara
Herlina  Permatasari  dengan  PT. Soho Industri Pharmasi.
Putusan Nomor 11/PHI.G/2014/PN.JKT.PST  tanggal 25  Agustus  2014  mengabulkan gugatan Vijay Perapti yang menuntut pembayaran hak-hak atas
pemberhentian  yang  dilakukan  oleh RUPS  berupa  uang  pesangon,  uang penghargaan masa kerja, yang penggantian  hak  dan  upah  proses  1 bulan  upah  yang  total  seluruhnya sebesar  Rp.  1.205.100.000,-  (satu milyar  dua  ratus  lima  juta  seratus ribu rupiah).
Berbeda  dengan  Putusan  di atas,  Putusan  Nomor  99/Pdt.Sus- PHI/2018/PN.JKT.PST  tanggal  31 Mei  2018  menolak  gugatan  dari Herlina  Permatasari  yang  menuntut pembayaran hak-hak atas
pemberhentian  yang  dilakukan  oleh RUPS  berupa  uang  pesangon,  uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta hak-hak lainnnya  yang  jumlah  seluruhnya sebesar  Rp.  7.668.228.817,-  (tujuh milyar  enam  ratus  enam  puluh delapan  juta  dua  ratus  dua  puluh depan  ribu  delapan  ratus  tujuh  belas rupiah).
Berdasarkan  putusan  Majelis
Hakim pada Putusan Nomor
11/PHI.G/2014/PN.JKT.PST  tanggal 25  Agustus  2014  tersebut  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  direksi yang  diberhentikan  oleh  RUPS berhak  mendapatkan  uang  pesangon, uang  penghargaan  masa  kerja  dan uang  penggantian  hak  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  156  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dengan alasan  bahwa  pemberhentian  direksi oleh  RUPS  sama  dengan  pemutusan hubungan kerja karena direksi adalah pekerja,  oleh  karena  direksi  tidak pernah mendapatkan surat peringatan I,  II,  dan  III  maka  perusahaan  telah melakukan  PHK  dengan  alasan efisiensi sehingga direksi mendapatkan  2  (dua)  kali  uang
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
pesangon,  uang  penghargaan  masa kerja  dan  uang  penggantian  hak sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  164 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila mencermati
keputusan  Majelis  Hakim  di  atas, bahwa  pemberhentian  direksi  oleh RUPS  adalah  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  yang  dilakukan  RUPS atau  pengusaha  kepada  direksi  atau pekerja  adalah  keputusan  yang  tidak tepat  karena  sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya  bahwa  PHK adalah  pengakhiran  hubungan  kerja, namun hubungan kerja yang sebelumnya  dimiliki  antara  pekerja dengan perseroan terbatas akan putus demi  hukum  ketika  pekerja  diangkat menjadi  direksi  melalui  RUPS, sehingga  hubungan  antara  direksi dengan  RUPS  bukanlah  hubungan kerja,  melainkan  hubungan  hukum perdata aan  zicht. Oleh  karenanya pemberhentian  direksi  oleh  RUPS tidak  dapat  disamakan  dengan  PHK yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.
Lebih  lanjut  pemberhentian yang  dilakukan  oleh  RUPS  terhadap direksi  diatur  dalam  Pasal  105  dan Pasal  106  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas. Sebagaimana telah dijelaskan  bahwa  Pasal  105  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas hanya menentukan bahwa pemberhentian  direksi  harus  dengan alasan  tetapi  dalam  Penjelasan  Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  disebutkan  bahwa  alasan yang  dimaksud  adalah  direksi  tidak lagi  memenuhi  persyaratan  sebagai direksi yang ditetapkan oleh undang- undang  ini  antara  lain  melakukan tindakan  yang  merugikan  perseroan atau  karena  alasan  lain  yang  dinilai tidak tepat oleh  RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak tepat bahwa pemberhentian  direksi  oleh  RUPS harus menggunakan mekanisme PHK  yang  diatur  oleh  Undang- Undang Ketenagakerjaan seperti aturan  Pasal  164  ayat  (3)  tentang efisiensi  serta  aturan-aturan  PHK yang  lain  yang  diatur  oleh  Undang- Undang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di
atas, hak-hak direksi yang diberhentikan  oleh  RUPS  bukanlah hak-hak  yang  diterima  oleh  pekerja yang  di-PHK  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  156  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon,  uang  penghargaan  masa kerja  dan  uang  penggantian  hak tetapi  apabila  mendasarkan  pada ketentuan Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat  (1)  dan  Pasal  105  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas dapat disimpulkan bahwa oleh karena pengangkatan, pemberhentian dan  penentuan  besarnya  gaji  serta tunjangan  direksi  adalah  wewenang RUPS  maka  hak-hak  apa  saja  dan jumlah  hak  yang  akan  diterima  oleh direksi yang telah diberhentikan oleh RUPS  adalah  bagian  dari  wewenang RUPS,  sesuai  dengan  kebijakan Anggaran Dasar Perseroan, ketetapan yang  ditentukan  RUPS,  serta  hasil rapat Dewan Komisaris.
Wewenang  RUPS  tersebut terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim  Putusan  Nomor  99/Pdt.Sus- PHI/2018/PN.JKT.PST  tanggal  31
Mei  2018  yang  telah  diuraikan sebelumnya, dimana
RUPS
menetapkan  hak  direksi  yang  telah diberhentikan  oleh  RUPS  adalah berupa  penghargaan  sebesar  Rp. 4.300.000.000,-  (empat  miliar  tiga ratus juta rupiah).
Selanjutnya, sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa terjadi  perubahan  hubungan  ketika seorang  pekerja  diangkat  menjadi direksi melalui RUPS, yakni hubungan  kerja  yang  sebelumnya dimiliki antara pekerja dengan perseroan  terbatas  akan  putus  demi hukum dan berubah menjadi hubungan  hukum  perdata aan  zicht . Dengan  adanya  pengangkatan  maka akan  ada  pemberhentian  direksi, dimana tidak selamanya
pemberhentian tersebut dapat diterima  dengan  baik  oleh  direksi, ada  kalanya  direksi  berkeberatan terhadap  pemberhentiannya  tersebut.
Keberatan direksi atas pemberhentiannya  dapat  disebabkan karena  syarat-syarat  yang  ditentukan oleh  undang-undang  tidak  dipenuhi RUPS dalam melakukan
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
pemberhentian  direksi 37 atau  karena direksi keberatan atas pemberhentian itu  sendiri.  Dipenuhinya  atau  tidak syarat  pemberhentian  direksi,  ketika direksi keberatan atas pemberhentian tersebut,  direksi  dapat  melakukan upaya  hukum  yang  telah  ditentukan oleh undang-undang.
Dalam praktiknya, ditemukan direksi yang berkeberatan atas
pemberhentiannya oleh RUPS mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Hubungan Industrial, tidak ke Pengadilan  Negeri.  Langkah  ini bukan merupakan langkah yang tepat karena  pemberhentian  direksi  oleh RUPS  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  PHK,  dimana  perselisihan
mengenai PHK
merupakan
wewenang  Pengadilan  Hubungan Industrial  sebagai  pengadilan  khusus di  lingkungan  Peradilan  Umum, 38 namun  dalam  hal  ini  karena  adanya perubahan  hubungan  kerja  menjadi hubungan hukum, maka ketika anggota  direksi  diberhentikan  oleh
37 Pasal 105 Undang-Undang
Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas 38 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
RUPS,  pemberhentian  tersebut  tidak dapat dikategorikan sebagai PHK.
Akibat hukumnya adalah pemberhentian  tersebut  tidak  diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan melainkan  tunduk  pada  ketentuan- ketentuan  dalam  Hukum  Perseroan Terbatas yang termasuk dalam lapangan  hukum  perdata, 39 oleh karenanya ketika diberhentikan maka direksi  dapat  melakukan  upaya hukum  dengan  cara  atau  prosedur yang  telah  ditentukan  oleh  Hukum Acara  Perdata  yaitu  dengan  cara mengajukan  gugatan  ke  Peradilan Umum,  yakni  Pengadilan  Negeri biasa,  bukan  Pengadilan  Hubungan Industrial.

## Kesimpulan
Status  hukum  pekerja  yang kemudian  diangkat  menjadi  direksi pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah sebagai organ perseroan  karena  hubungan  hukum direksi  dengan  RUPS  pada  suatu perseroan  didasarkan  pada  adanya penunjukkan dan pengangkatan 39 H.M.N. Purwosutjipto (2), Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1  Pengetahuan  Hukum  Dagang (Cet  14),
Jakarta: Djambatan, 2007 , hal. 4.
direksi oleh RUPS, sehingga pemberhentian  direksi  oleh  RUPS tunduk  pada  ketentuan-ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  dan  tidak  tunduk  kepada Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan.
Akibat hukum dari pengangkatan pekerja sebagai direksi
kemudian  diberhentikan  oleh  RUPS adalah  direksi  hanya  mendapatkan
haknya berdasarkan apa yang ditentukan oleh RUPS karena pemberhentian  direksi  dalam  hal  ini tidak sama dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur Undang-Undang
Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  94  ayat  (1),  pasal  96  ayat  (1) dan  Pasal  105  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  dapat disimpulkan  bahwa  oleh  karena pengangkatan,  pemberhentian  dan penentuan besarnya gaji dan tunjangan  direksi  adalah  wewenang RUPS  maka  hak-hak  apa  saja  dan jumlah  yang  akan  diterima  oleh
direksi yang telah diberhentikan oleh RUPS  adalah  wewenang  RUPS, sesuai  dengan  kebijakan  Anggaran Dasar  perseroan,  ketetapan  yang ditentukan  RUPS,  serta  hasil  rapat Dewan Komisaris.

## Daftar Pustaka
Buku:
Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, Jakarta:  PT Indeks, 2011.
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia  Dinamika  dan Kajian Teori, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2010. Ali  Ridho, Badan  Hukum  dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan , Perkumpulan,  Koperasi, Wakaf , Bandung: Alumni, 1986. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan  Pasca Reformasi ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
G.  Kartasapoetra, Pokok-pokok Hukum  Perburuhan ,  Bandung:
Amico, 1985.
HMN  Purwosutjipto, Pengertian Pokok  Hukum  Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Hukum Dagang (Cet 14),
Bima  Nuranda,  Anita  Afriana,  Holyness  N  Singadimedja,  Status  Hukum  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi Pada Perseroan Terbatas Tanpa Adanya Pengakhiran Perjanjian Kerja
Jakarta: Djambatan, 2007. HMN  Purwosutjipto, Pengertian Pokok  Hukum  Dagang Indonesia 2 Bentuk- Bentuk Perusahaan, Jakarta: Djambatan, 2007. Rudhi  Prasetya, Teori  &  Praktik Perseroan Terbatas , Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,
Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2002.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas

## Lain-Lain:

## Wawancara
Agus  Mulya  Karsona,  2019, “Status  Hukum  Pekerja Yang  Diangkat  Menjadi Anggtoa  Direksi”, Hasil Wawancara  Pribadi: 28
Februari 2019, Universitas Padjadjaran Purwanto,  2019,  “Permasalahan Pengangkatan Pekerja Yang  Diangkat  Menjadi
Anggota  Direksi”, Hasil Wawancara  Pribadi: 29 Maret  2019,  Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Tri  Yuni  Wanto,  2019,  “Ruang Lingkup  Pekerja  Yang Diangkat Menjadi Anggota  Direksi”, Hasil Wawancara  Pribadi: 18 Maret 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Jurnal M.  Yahya  Harahap,  “Separate Entity,  Limited  Liability dan Piercing the Corporate  Veil”,  Jakarta: Juirnal  Hukum  Bisnis,
Vol. 26, No. 3, 2007.
Nindyo  Pramono,  “Tanggung Jawab  Dan  Kewajiban
Pengurus PT (Bank) Menurut UU Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jakarta: Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan ,  Vol.  5, No. 3, 2007.

## Data Elektronik
Astara,  “Posisi  RUPS  Pada Perseroan Terbatas”, Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia,
https://www.pphbi.com/2 016/12/23/posisi-rups- pada-perseroan- terbatas/ ,  Diakses  pada 04 April 2019.
Bimo  Prasetio,  2013,  “Strategi Hukum Mengangkat Karyawan Menjadi Direktur” , Strategi Hukum, http://www.strategihuku
m.net/strategi-hukum- mengangkat-karyawan- menjadi-direktur , Diakses pada 07 November 2018. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas”, http://kemnaker.go.id/faq
#a-35 ,  Diakses  pada  04
April 2019.