## Paradigma Pembangunan  Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## Betha Rahmasari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Email: umdosen@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemikiran  atau  paradigma  dalam  hal  pembangunan dari melalui pengelolaan keuangan desa berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa.  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  secara  normatif, dengan  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  peraturan  Desa.  Bahan  hukum  primer  merupakan bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  berupa  peraturan  perundang.  Ketergantungan  Desa paling  nyata  adalah  kekerasan  dengan  terhadap  sumber-sumber  pendapatan  atau  keuangan desa.  dimanjakan  nya  desa  dengan  berbagai  bantuan  keuangan  dari  pemerintah  telah menjadikan  desa  tergantung  pada  sumber  keuangan  dari  pemerintah.  Penggunaan  dana pembangunan  daerah  ditujukan  untuk  mendukung  kegiatan  penyelenggaraan  manajemen organisasi Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu, dana pembangunan harus benar-benar dapat dihimpun  dengan  baik  lancar,  semakin  bertambah  besar  dan  dapat  digunakan  secara  efektif untuk  menggerakkan  ekonomi  masyarakat  di  daerah.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa undang-undang  tersebut  dibuat  untuk  mengatur  dan  mendukung  pengembangan  potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan masyarakat  desa  berhak  mendapatkan  informasi  dan  melakukan  pemantauan  mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
Kata Kunci : Paradigma pembangunan, pengelolaan keuangan desa

## Abstract
This  article  aims  to  find  out  the  developmentidea  or  paradigm  through  village  financial management  based  on  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages.  In  this  study,  the researcher  used  a  normative  research  methodby  examining  the  village  regulations  in  depth. Primary legal materials are authoritatuve legal materials in the form of laws and regulations. Village dependence is the most obvious violence against village income or financial sources. Various financial assistance from the government has made the village dependent on financial sources from the government. The use of regional development  funds is  intended to support activities  in  the  management  of  Regional  Development  organizations.  Therefore, development  funds  should  be  managed  properly  and  smoothly,  as  well  as  can  be  used effectively  to  increase  the  people  economy  in  the  regions.  This  research  shows  that  the  law was made to regulate and support the development of local economic potential as well as the sustainable use of natural resources and the environment, and that the village community has the  right  to  obtain  information  and  monitor  the  planning  and  implementation  of  village development.
Keywords: Development paradigm, village financial management

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

## Sejarah Artikel
Dikirim: 13 Agustus 2020 Direview: 06 Desemder 2020 Diterima: 16 Desember 2020 Diterbitkan: 30 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  entitas  peme- rintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat.  Hal  ini  menyebabkan  desa  memiliki arti  sangat  strategi  sebagai  basis  penye- lenggaraan  pelayanan  publik  dan  mem- fasilitasi  pemenuhan  hak-hak  publik  rakyat lokal. Desa adalah kumpulan masyarakat dan penyelenggara  pemerintahan  yang  penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan  Republik  Indonesia.  Keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah ada sebelum negara kesatuan Republik Indonesia.  desa  pada  masa  lalu  merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan  asli  bangsa  Indonesia  yang telah  ada sebelum  Indonesia berdiri,  bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. 1
Desa  selama  ini  juga  mempunyai keuangan yang sangat terbatas, sementara di sisi  lain  terdapat  sistem  yang  menciptakan ketergantungan  Desa  meminta  bantuan kepada  pemerintah.   akibatnya  pelaksanaan fungsi-fungsi  pemerintahan  di  desa  berjalan apa  adanya.  melihat  kecenderungan  yang hampir  sama,  ketergantungan  Desa  paling nyata  adalah  kekerasan  dengan  terhadap sumber-sumber  pendapatan  atau  keuangan desa.  dimanjakan  nya  desa  dengan  berbagai bantuan  keuangan  dari  pemerintah  telah menjadikan  Desa  tergantung  pada  sumber keuangan  dari  pemerintah.  proporsi  bantuan /subsidi  dari  pemerintah  tingkat  atas  dari
1 “Jafar  et  al.  -  KETAHAHANAN MASYARAKAT DESA.pdf,” t.t.
kabupaten/provinsi/pusat biasanya lebih besar dibandingkan pendapatan asli desa. keberadaan sumber-sumber pendapatan
Desa  ini  merupakan  awal  keter- gantungan  dari  segi  pembiayaan,  karena sumber-sumber Pendapatan asli Desa sangat tidak  memadai  hasilnya.  ketergantungan desa  kepada  Supradesa  dalam  hal  keuangan dan  pembangunan  desa  amat  besar  titik pemerintah  desa  kehilangan  kemampuan  di dalam  menyelenggarakan  pembangunan  di desa  sendiri  titik  jika  mayoritas  pendapatan diperoleh  dari  pemerintah  tingkat  atas  maka keleluasaan  Desa  dalam  mengelola  secara mandiri  terbatas  mengingat  ketentuan  peng- gunaan  dana  bersumber  dari  pemerintah tingkat  atas  sudah  digariskan  pemberi  dana titik  berbeda  bila  sumber  pendapatan  dari Desa  sendiri,  maka  penggunaannya  mutlak kewenangan desa. 2
Ironisnya sama sumber-sumber
Pendapatan  asli  desa  yang  diharapkan  bisa menambah  pemasukan  bagi  pemerintah Desa  dan  lebih  dan  mendirikan  Desa  justru banyak  yang  diambil  alih  oleh  pemerintah Kabupaten  Pemerintah  Kabupaten  bersikap ambigu  dalam  penanganan  aset  yang  ada  di desa  di  satu  sisi  aset  tersebut  dituntut  untuk memberikan  pemasukan  bagi  pendapatan asli  desa titik di sisi lain, desa yang memiliki aset  tersebut  kurang  dilibatkan  Penanganan- nya  dan  hanya  menerima  penyisihan  hasil yang  sangat  terbatas.  pada  pasal  68  ayat  3 undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 sumber pendapatan  desa  yang telah dimiliki dan  dikelola  oleh  desa  tidak  dibenarkan diambil  alih  oleh  pemerintah  atau  pemeri- ntah daerah ketergantungan desa yang sangat besar  tidak  hanya  dalam  hal  keuangan maupun persoalan administratif lainnya.
2 Purwo  Santoso, Pembaharuan  Desa Secara Partisipatif (Jakarta: pustaka pelajar, 2003).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
Tetapi  masyarakat  desa  juga  mengalami ketergantungan terkait kesejahteraan mereka. Selain  ketergantungan  dalam  hal  pangan, desa  dan  masyarakatnya  juga  mempunyai ketergantungan  tinggi  atas  sektor-sektor lainnya seperti ketergantungan sosial politik, energi  dan  lain-lain.  Ketergantungan  keter- gantungan  terhadap  pihak  lain  itu  harus semakin  dikurangi  dengan  cara  mendirikan desa  permasalahan  teoretis  dari  persoalan kemanusiaan  desa  ialah  masih   terbatasnya teori-teori  mengenai  kemandirian  Desa termasuk konsepsi, parameter untuk mengu- kur  kemandirian  dan  unsur-unsur  yang membentuk kemandirian desa. 3
Pemberdayaan  masyarakat  dan  upa- ya  menjaga  ikatan  sosial  desa  harus  dila- kukan, agar modal sosial desa yang semakin lemah  sekarang  ini  bisa  bangkit  kembali, tidak tergerus atau lari. supaya dengan cepat mengubah  desa  menjadi  basis  otonomi  jika tanpa  diiringi  mekanisme  pengawasan  yang maksimal  dan tanggung  jawab  perangkat desa  dapat  menjadi  bumerang  yang  justru menghancurkan ikatan sosial warga. Fragmentasi  masyarakat  sangat  mungkin terjadi  ketika  pemerintah  Desa  menjadi sumber  daya  yang  semakin  menarik  orang- orang untuk berebut jatah jabatan.
Untuk  itu  perlu  di  disiapkan  sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara  mapan,  karena  belum  semua  desa mempunyai  kepala  desa  yang  punya kapasitas  dan  pemahaman  yang  sama  soal dana  desa  tersebut  serta  kemampuan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja  desa  titik  jumlah  rupiah  besar  di Desa  akan  rawan  dikorupsi  kalau  para pemangku  kepentingan  di  pusat  ataupun  di daerah  dan  di  desa  belum  siap.  Mengingat
3 Didik G Suharto, Membangun Kemandirian  Desa (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2016).
kedudukan kewenangan, dan keuangan desa semakin  kuat,  penyelenggaraan  pemerintah desa  diharapkan  lebih  akuntabel  yang didukung  dengan  sistem  pengawasan  dan keseimbangan  antara  pemerintah  desa  dan lembaga  desa.  Lembaga  desa  khususnya badan  permusyawaratan  desa  yang  dalam kedudukannya  mempunyai  fungsi  penting dalam  menyiapkan  kebijakan  pemerintahan desa bersama kepala desa harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga badan permusyawaratan desa tidak dapat  menjatuhkan  kepala  desa  yang  dipilih secara  demokratis  oleh  masyarakat  desa. Kebijakan  otonomi  daerah  merupakan langkah  strategis  dalam  dua  hal  pertama, otonomi  daerah  merupakan  jawaban  terha- dap  permasalahan  lokal  bangsa  Indonesia berupa  ancaman  disintegrasi  bangsa,  kemis- kinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya  kualitas  hidup  masyarakat  dan masalah pembangunan sumber daya manusia.  kedua,  otonomi  daerah  dan  desen- tralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia  untuk  menyongsong  era  global otonomi  dengan  memperkuat  basis  pereko- nomian daerah. 4
Penggunaan dana pembangunan daerah ditujukan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan manajemen organisasi pembangunan  daerah.  Oleh  sebab  itu,  dana pembangunan  harus  benar-benar  dapat dihimpun  dengan  baik  lancar,  semakin bertambah besar dan dapat digunakan secara efektif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat  di  daerah.  ekonomi  masyarakat yang  digerakkan  harus  mampu  Mandiri meningkatkan  nilai  tambah  mampu  mem- berikan  efek  ganda  yang  besar  dan
4 Mardiasmo, otonomi  dan  manajemen keuangan daerah (Yogyakarta: ANDI, 2004).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
memberikan  sumbangan  pemasukan  kepada pembangunan daerah. 5
Berdasarkan  paparan  diatas  penulis tertarik  menulis  mengenai  paradigma  desa dalam membangun desa melalui pengelolaan keuangan  desa  berdasarkan  UU  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.  Bagaimanakah paradigma  desa  dalam  membangun  desa melalui  pengelolaan  keuangan  desa  ber- dasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa.
Pada  penelitian  ini  penulis  meng- gunakan  metode  penelitian  secara  normatif, dengan  mengkaji  lebih  dalam  mengenai peraturan  Desa. Bahan  hukum  primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  berupa  peraturan  perundang. Peraturan  perundang-undangan  yang  digu- nakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah untuk mengetahui pemikiran atau paradigma dalam  hal  pembangunan  dari  melalui pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa

## PEMBAHASAN
Pada  pasal  1  angka  5  peraturan pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005,  mene- tapkan  bahwa  desa  atau  yang  disebut menetapkan  bahwa  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwe- nang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasar- kan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui  dengan  sistem pemerintahan  negara.
5 Yuswar  Zainul  Basri  dan  Mulyadi  Subri,
Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri ,  Cet.  1  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2003).
berdasarkan  Pengertian  tersebut  sangat  jelas bahwa  undang-undang  No  12  tahun  2014 memberikan  dasar  menuju Self  governing yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri  dengan  pemahaman  bahwa  desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendi- ri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.
Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan salah satunya adalah demokra- tisasi  yang  bermakna  bahwa  penyelengga- raan  pemerintahan  desa  harus  mengakomo- dasi aspirasi masyarakat yang di diartikulasi dan  diagregas.  Melalui  badan  permusyawa- ratan  desa  dan  lembaga  kemasyarakatan sebagai  Mitra  Pemerintah  desa.  Ini    terlihat adanya BPD sebagai lembaga legislasi  yang mempunyai fungsi pengawasan.

## Keuangan Desa
Sumber  pendapatan  desa  dikelola melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa.  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan oleh  kepala  desa  yang  dituangkan  dalam peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan  belanja  Desa.  Pedoman  pengelolaan keuangan  Desa  ditetapkan  oleh  Bupati/ Walikota dengan berpedoman Pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37 tahun  2007  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan  desa.  pengertian  keuangan  desa menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 jo Permendagri  Nomor 37  tahun  2007  pasal  1  angka  1  bahwa keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 menegaskan pengaturan tentang pendapatan  desa  berdasarkan  pemikiran bahwa  desa  mempunyai  sumber  pendapatan

## Volksgeist
desa  yang  terdiri  atas  Pendapatan  asli  desa, bagi  hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  Kabupaten/kota,  bagian  dari  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  alokasi anggaran  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara,   bantuan  keuangan  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah provinsi  dan  anggaran  pendapatan  belanja daerah  kabupaten/kota,  serta  hibah  dan sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak ketiga.  Bantuan  keuangan  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  provinsi  dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan  kemampuan  keuangan  pemerintah daerah  yang  bersangkutan.  bantuan  tersebut diarahkan  untuk  percepatan  pembangunan desa titik sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan  oleh  desa  berasal  dari  BUM- Desa,  pengelolaan  pasar  desa,  pengelolaan kawasan  wisata  skala  Desa  pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan  dengan  tidak  menggunakan  alat berat,  serta  sumber  lain  yang  tidak untuk diperjualbelikan.
Pada dasarnya apapun bentuk organisasi  sektor  swasta  atau  sektor  publik akan  melakukan  penganggaran  yang  pada dasarnya merupakan blueprint bagi pencapaian visi dan misinya. Oleh karena itu penganggaran  dan  manajemen  keuangan dilaksanakan  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip  tertentu  oleh  sebab  itu  manajemen keuangan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  prinsip-prinsip  pokok  yang  harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:
1. Komprehensif  dan  disiplin  ang- garan  daerah  merupakan  satu- satunya  mekanisme  yang  akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan oleh karena itu  anggaran  daerah  harus  disusun
secara  komprehensif  yaitu  meng- gunakan  pendekatan  holistik  dalam diagnosis  permasalahan  yang  diha- dapi,  analisis  keterkaitan  antar masalah  yang  mungkin  muncul, evaluasi  kapasitas  kelembagaan yang dimilikinya, dan mencari cara- cara terbaik untuk memecahkannya;
2. Fleksibilitas sampai tingkat tertentu pemerintah  daerah  harus  memberi- kan  keleluasaan  yang  memadai sesuai  dengan  ketersediaan  infor- masi-informasi  yang  relevan  yang dimilikinya titik arahan dari pemerintah  pusat  harus  ada  tetapi harus  dipraktikkan  secara  hati-hati dalam  arti  tidak  sampai  mematikan inisiatif  dan  prakarsa  Pemerintah Daerah  yang  lahir  dari  aspirasi masyarakatnya;
3. Prediksi  kebijakan  yang  terprediksi merupakan  faktor  penting  dalam peningkatan  kualitas  implementasi anggaran  daerah  titik  Sebaliknya apabila  kebijakan  sering  berubah daerah  akan  menghadapi  ketidak- pastian  yang  sangat  besar  hingga prinsip  Efisiensi  dan  efektivitas pelaksanaan  suatu  program  yang didanai  oleh  anggaran  daerah  akan cenderung terabaikan;
4. Kejujuran  yang  dimaksud  dengan kejujuran Dalam hal ini tidak hanya berkaitan  dengan  moral  dan  etika manusianya  tetapi  juga  berkaitan dengan keberadaan proyeksi peneri- maan  dan  pengeluaran  titik  sumber dana  yang  memunculkan  ketidak- jujuran  ini  dapat  berasal  dari  aspek teknis  dan  politis  proyeksi  yang terlalu  optimis  akan mengurai  ken- dala  anggaran  sehingga  memung- kinkan munculnya inefisiensi

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
dan inefektivitas  pelaksanaan  kebi- jakan yang sangat prioritas;
5. Informasi,  yang  dimaksud  infor- masi  disini  adalah  basis  kejujuran dan  proses  pengambilan  keputusan yang  baik  titik  oleh  karena  itu pelaporan  teratur  tentang  biaya output dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.
6. Transparansi dan akuntabilitas transparansi  mensyaratkan  bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan  tentang  permasalahan dan  informasi  yang  relevan  sebe- lum  kebijakan  dijalankan  Adapun akuntanbilitas  bahwa  pengambilan keputusan  berperilaku  sesuai  man- dat  yang  diterimanya,  sehingga perumusan kebijakan bersama dengan  cara  dan  hasil  kebijakan tersebut  harus  dapat  diakses  dan dikomunikasikan  secara  vertikal atau horizontal dengan baik. 6
Keuangan  Desa  ditopang  oleh  dua sumber  utama  yaitu  pendapatan  asli  desa atau pungutan hasil kekayaan desa dan lain- lain  serta  bantuan  dari  pemerintah  titik namun secara empirik ada beberapa masalah yang  berkaitan  dengan  keuangan  desa  yaitu pertama, besaran  anggaran  Desa  sangat terbatas  titik  anggaran  Desa  sangat   minim antara  lain  karena  Desa  tidak  mempunyai kewenangan  dan  kapasitas  untuk  menggali potensi  potensi  sumber-sumber  keuangan Desa  titik  karena  terbatas  anggaran  Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan sejahteraan perangkat desa, pelayanan publik, pembangunan desa apalagi kesejahteraan masyarakat desa titik anggaran
6 Mardiasmo, otonomi  dan  manajemen keuangan daerah .
Desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan  kesehatan  dan  Perumahan  titik dengan  kata  lain  ada  kesenjangan  fiskal antara  keuangan pemerintah Supra desa dan pemerintah  desa. Kedua terdapat  kesenja- ngan  antara  tanggung  jawab  dan  responsi- vitas  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam anggaran  Desa  titik  partisipasi  masyarakat dalam  anggaran  pembangunan  desa  sangat besar  sementara  tanggung  jawab  dan responsivitas nya sangat kecil sebagian besar anggaran  pembangunan  desa,  terutama pembangunan fiskal atau infrastruktur ditopang  oleh  gotong-royong  atas  swadaya masyarakat.
Sementara besaran dana dari pemerintah  sangat  kecil  yang  difungsikan sebagai  stimulasi  Untuk  mengerahkan  atau mobilisasi  dana  swadaya  masyarakat.  Pada- hal  kekuatan  dana  dari  warga  masyarakat sangat  terbatas  mengingat  sebagian  besar warga  desa  mengalami  kesulitan  untuk membiayai  kebutuhan  dasar  bagi  keluar- ga masing-masing. ketiga, skema pemberian dari  pemerintah  kepada  desa  kurang mendorong pemberdayaan. dahulu  ada dana pembangunan  desa  yang  dibagikan  secara merata  ke  seluruh  desa,  yang  sudah ditentukan  dan  dikontrol  dari  atas  hingga desa  tidak  bisa  secara  leluasa  dan  berdaya menggunakan  anggaran.  Lagipula  kalau kasih dana yang semata-mata kepada seluruh desa hanya berfungsi sebagai stimulasi yang tidak  mencerminkan  aspek  keragaman  atau kondisi  geografis  dan  sosial  ekonomi  desa dan keadilan. Desa miskin ataupun desa kaya akan  memperoleh  lokasi  yang  sama  karena lamanya  pengalaman  bantuan  desa  skema seperti  itu  sudah  mendarah  daging  dalam paradigma dan kebijakan pemerintahan desa yang  tidak  mengangkat  kesejahteraan  dan kemandirian desa.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
Pembangunan  melalui  partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk  memberdayakan  potensi  masyarakat desa  dalam  merencanakan  pembangunan yang  berkaitan  dengan  potensi  sumber  daya lokal  berdasarkan  pendekatan  musyawarah yaitu  peningkatan  aspirasi  berupa  keinginan dan  kebutuhan  nyata  masyarakat  pening- katan  motivasi  dan  peran  serta  kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa dan  peningkatan  rasa  memiliki  pada kelompok  masyarakat  terdapat  program kegiatan  desa  yang  telah  disusun  paragraf prinsip  kerja  dari  pembangunan  perdesaan melalui partisipasi masyarakat adalah Program  kerja  disampaikan  secara  terbuka kepada  masyarakat,  dengan  melakukan komunikasi  partisipatif  agar  mendapatkan dukungan masyarakat; Program kerja dilaksanakan  melalui  kerjasama  dengan kerja  bersama  kelompok  antara  masyarakat, pejabat  desa  dan  segenap  warga  dalam rangka memperkecil hambatan dalam program;  Program  kerja  tidak  mengarah pada  golongan  tertentu  dalam  masyarakat atau  kelompok  agar  tidak  menimbulkan perpecahan; Selama program berjalan kondisi  dilakukan  secara  vertikal  atau horizontal;  Tidak  perlu  bersikap  Superior atau  merasa  paling  tahu  dalam  setiap kesempatan  pelaksanaan  program  kerja; Tidak  perlu  memberikan  janji  kepada siapapun  tetapi  kesanggupan  kerja  dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

## Pembangunan Desa
Pembangunan  harus  menyangkut semua pihak  yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat  daerah  titik  pembangunan  pertama yang harus dibina dan dikembangkan dalam pembangunan  desa  titik  berkenan  dengan pembangunan  desa,  pembangunan  desa
diartikan sebagai berikut pembangunan desa adalah  proses  perubahan  yang  harus  terus- menerus  dan  berkesinambungan  yang  dise- lenggarakan  oleh  masyarakat  beserta  peme- rintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan lahir  dan  batin,  materi  dan  spiritual berdasarkan  Pancasila  yang  berlangsung  di desa. 7 Secara umum, kita dapat memberikan makna  tentang  pembangunan  sebagai  suatu proses  perencanaan  ( social  plan )  yang dilakukan  oleh  birokrat  perencanaan  pem- bangunan untuk membuat perubahan sebagai proses  peningkatan  kesejahteraan  bagi masyarakat.
Konseptualisasi pembangunan meru- pakan  proses  perbaikan  yang  berkesinam- bungan pada  masyarakat menuju kehidupan yang  lebih  baik  sehingga  terdapat  beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan  hanya  pendapatan  per  kapita,  namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi  pendapatan,  berkurangnya  kemis- kinan,  dan  mengecilnya  tingkat  pengang- guran.  Paradigma  yang  berkembang  dalam hal  pembangunan  berhubungan  langsung dengan  modernisasi  dan  ketergantungan, dalam  moderinisasi  pertumbuhan  ekonomi dan perubahan sosial dan nilai individu yang menunjang  proses  perubahan.  Paradigma ketergantungan mencakup keterbelakangan. 8
Apabila  dikaitkan  dengan  undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa pembangunan desa dijelaskan sebagai berikut: Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta
7 Evicka  Paat,  Frans  Singkoh,  dan  Yurnie Sendow,  “PERANAN  KEPALA  DESA  DALAM PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  DI  DESA PONTAK  KECAMATAN  RANOYAPO,”  no.  2 (2017): 9.
8 “teori pembangunan.pdf,” t.t.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
penanggulangan  kemiskinan  melalui  peme- nuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan  prasarana  Desa  pengembangan  potensi ekonomi  lokal  serta  pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Berdasarkan  definisi  tersebut  jelas bahwa keikutsertaan masyarakat desa dalam proses  penentuan  pembangunan  desa  dapat mendorong  mereka  untuk  menyumbang pikiran  kegiatan,  dan  lainnya  agar  tercapai tujuan  masyarakat  dengan  cara  mendis- kusikan,  menentukan  keinginan,  meren- canakan  dan  mengerjakan  secara  bersama- sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  berbasis  partisipasi  masyarakat. melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat  memiliki  keuletan  dan  ketang- guhan yang  mengandung  kemampuan mengatasi berbagai masalah kehidupan.
Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan  kewenangannya  dengan  mengacu pada  perencanaan  pembangunan  kabupaten /kota  dokumen  rencana  pembangunan  desa merupakan  satu-satunya  dokumen  perenca- naan  di  desa  dan  sebagai  dasar  penyusunan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa. perencanaan  pembangunan  desa  diseleng- garakan  dengan  mengikutsertakan  masya- rakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan  desa.  Musyawarah  perenca- naan pembangunan desa menetapkan prioritas  program,  kegiatan,  dan  kebutuhan pembangunan  desa  yang  didanai  oleh anggaran  pendapatan  belanja  Desa  swadaya masyarakat  desa  dan  /atau  anggaran pendapatan  belanja  daerah  kabupaten/kota berdasarkan  penilaian  terhadap  kebutuhan masyarakat desa.
Pembangunan  desa  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  desa  menentukan
sejumlah  paradigma  pembangunan  yang ditetapkan  dalam  undang-undang  tersebut, antara  lain  rekognisi  atau  pengakuan terhadap  hak  asal  usul  desa subsidiaritas keberagaman  bukan  penyeragaman,  keber- samaan,  kegotong-royongan,  kekeluargaan musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi,  kesetaraan,  pemberdayaan,  dan keberlanjutan.  undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  memiliki  dua  paradigma  yaitu paradigma rekognisi dan paradigma subsidiaritas.
Sejumlah paradigma ini  menjadi inti spirit  pembangunan  desa  dalam  undang- undang  tersebut  titik  pembangunan  desa diharapkan  pula  dapat  memberikan  Aura Baru  pembangunan  desa  yang  lebih  partisi- patif  dan  akomodatif  dalam  penyampaian kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat di tengah pengalaman ketidakadilan ketidak- merataan,  serta  kesenjangan  dalam  sejarah pembangunan  bangsa  khususnya  dalam hubungan  antara  desa  dengan  pemerintah supradesa, antara desa dan masyarakat desa. bentuknya  undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  merupakan  bentuk  pengakuan  dan melegitimasi  posisi  dan  kedudukan  an-nisa dan  dan komunitasnya  berdasarkan hak  asal usulnya  sekaligus  mendorong  perubahan desa  sebagai  sebuah  identitas  ke  arah kemajuan.  Sekalipun  demikian  kehadiran undang-undang  Desa  pada  satu  sisi  menjadi suatu  harapan  tetapi  pada  sisi  lain  menjadi tantangan  yang  harus  dibangun  dalam sinergisitas  yang  kolaboratif  antar  elemen masyarakat  untuk  mencapai  visi  dan  misi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  merealisasikan  pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan terdapat  beberapa  pendekatan  dengan  ciri- ciri  khusus,  yang  sekaligus  merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri yaitu sebagai berikut:

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
1. Komprehensif  multisektoral  yang meliputi  berbagai  aspek,  baik kesejahteraan maupun aspek keamanan,  dengan  mekanisme  dan sistem  pelaksanaan  yang  terpadu antara berbagai kegiatan
pemerintahan dan masyarakat;
2. Perpaduan  sarana  sektoral  dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat;
3. Pemerataan dan perluasan
pembangunan keseluruhan pedesaan  termasuk  desa-desa  di wilayah Kelurahan;
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan an dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil;
5. Gerakan  partisipasi,  prakarsa,  dan swadaya gotong royong masyarakat serta  mendinamisasi  unsur-unsur kepribadian  dengan  teknologi  tepat waktu  jadi,  pembangunan  desa  itu harus  meliputi  berbagai  aspek  agar sesuai dengan yang diinginkan. 9
Desa dengan penyelenggaraan peme- rintahan  menjadi  arena  politik  paling  dekat dengan relasi antar masyarakat dan pemegang  kekuasaan  atau  perangkat  desa. Pada  satu  sisi,  perangkat  desa  menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai  daftar  tugas  kenegaraan,  yakni menjalankan  birokratisasi  pada  tingkat pemerintahan  desa  melaksanakan  program pembangunan,  dan  memberikan  pelayanan administratif  kepada  masyarakat.  tugas penting pemerintahan desa adalah
9 C.S.T  Kansil, Desa  kita  dalam  peraturan Tata pembangunan desa (Jakarta: Ghalia Nasional, 1983).
memberikan  pelayanan  administratif  kepada masyarakat.  pada  sisi  lain,  karena  dekatnya arena,  secara  normatif  masyarakat  dapat menyentuh  langsung  serta  berpartisipasi dalam  proses  pemerintahan  dan  pemba- ngunan  di  tingkat  desa.  Dalam  praktiknya, antara  warga  dan  aparatur  desa  mempunyai keterkaitan  yang dekat secara personal  yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan atau ketetanggaan sehingga kedua unsur itu saling menyentuh  secara  individu  dalam  wilayah yang  lebih  privat  daripada  publik.  batas- batas urusan privat dan publik di desa sering tidak  jelasSebagai  contoh  transparansi  dan akuntabilitas.
Hal yang berkaitan dengan akuntansi lintas  publik  yang  merupakan  isu  yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan desa tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu  penting  bagi  seorang  Kades.  Ketika kades memainkan fungsi sosial dengan  baik kades  cenderung  mengabaikan  akuntabilitas di hadapan masyarakat, tidak perlu mempertanggungjawabkan  program  kegia- tan  dan  keuangan.  proses   intervensi  negara ke  desa  dan  integrasi  desa  ke  negara menjadikan kades lebih peka terhadap akun- tabilitas  administratif  terhadap  pemerintah supradesa daripada akuntabilitas politik pada basis  konstituennya.  Lemahnya  transparasi dalam  penyelenggaraan  pemerintah  Desa juga menjadi problem lain yang melengkapi lemahnya  akuntanbilitas  pemerintahan  desa yang  bisa  dilihat  dari  sisi  kebijakan, keuangan,  dan  pelayanan  administratif, pemerintah  desa  sudah  mengaku  berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat desa padahal  sosialisasi  adalah  proses  transparasi yang  lemah  karena  proses  komunikasinya berlangsung  satu  arah  dari  pemerintah  desa untuk  memberi  tahu  atau  informasi  bahkan hanya  untuk  meminta  persetujuan  ataupun

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
justifikasi dari warga. warga tidak mempunyai  ruang  yang  cukup  untuk memberikan  umpan  balik  dalam  proses kebijakan  desa.  pada  satu  sisi  pengelolaan keuangan  dan  pelayanan  juga  bermasalah warga  desa  umumnya  tidak  memperoleh informasi  secara  transparan  cara  keuangan dikelola. Seberapa besar keuangan desa yang diperoleh  dan  dibelanjakan,  atau  bagaimana hasil  lelang  tanah  kas  desa  dikelola,  dan seterusnya.
Masyarakat  juga  tidak  memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan  biaya  memperoleh  pelayanan  adminis- tratif. lemahnya partisipasi masyarakat meru- pakan  sisi  lain  dari  lemahnya  praktik demokrasi  di  tingkat  desa.  hingga  sekarang, elit desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai  tentang  partisipasi.  sebagai  kepala desa,  partisipasi  adalah  bentuk  dukungan masyarakat  terhadap  kebijakan  pemba- ngunan desa titik Pemerintah desa memobilisasi  gotong-royong  dan  swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan desa,  pada  sisi  lain  pemerintah  desa mempunyai  organisasi  dan  birokrasi  yang sederhana para birokrat desa yaitu sekretaris desa hingga kepala urusan bertugas membantu  kepala  desa  dalam  menjalankan urusan  pemerintahan.  sebagai  abdi  masya- rakat  perangkat  desa  bertugas  melayani masyarakat  24  jam  melalui  pelayanan administratif hingga pelayanan sosial.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa  hadir  sebagai  jalan  baru bagi pembangunan harkat dan martabat desa. banyaknya  nya  regulasi,  kebijakan,  dan kultur harus diretasnya agar ia dapat tumbuh dan  berkembang  sesuai  dengan  cita-citanya dengan  adanya  undang-undang  desa  akan menjadi payung keragaman desa di tanah air dengan  segala  kekhususannya  paragraf undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang  desa  merupakan  sebuah  capaian besar dalam proses berbangsa dan bernegara di  Indonesia.  undang-undang  ini  membe- rikan  arahan  yang  benar  bagi  proses  pem- bangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa titik desa sebagai entitas  yang  mempunyai  sifat  dan  ciri  khas yang  dapat  membangun  desanya  dengan modal  kekuatan  dan  perjuangan  yang dimiliki.
Berdasarkan  pasal  1  undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  desa adalah  desa  adat  atau  desa  yang  disebut dengan  nama  lain  selanjutnya  disebut  desa adalah  Kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat hak  asal usul dan  /atau  hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  negara  kesatuan  Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan  pelaksana undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan  masyarakat  desa  bertujuan memajukan  Desa  dalam  melakukan  aksi bersama  sebagai  suatu  kesatuan  tata  kelola pemerintahan  desa  satu  Lembaga  Kemasya- rakatan  desa  dan  lembaga  adat,  serta kesatuan  Tata  ekonomi  dan  lingkungan. pemberdayaan  masyarakat  desa  dilaksa- nakan oleh pemerintah desa badan permusyawaratan  desa,  forum  masyarakat desa,  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa, lembaga  adat  desa  badan  usaha  milik  desa, badan kerjasama antar desa, forum kerjasama  desa  dan  kelompok  kegiatan masyarakat  lain  yang  dibentuk  untuk mendukung  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan pada umumnya.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
Intisari  pemberdayaan  masyarakat desa  adalah  memfasilitasi  proses  belajar sosial  yang  menyatu  dalam  seluruh  praktik pembangunan di tingkat  komunitas. fasilitas yang  dimaksud  diberikan  oleh  tenaga pendamping  desa  yang  seluruh  gerak pendampingannya  menyatu  dalam  tata kehidupan  masyarakat  desa  itu  sendiri  titik warga desa difasilitasi belajar untuk mampu mengelola  kegiatan  pembangunan  secara mandiri  titik  berbagai  pelatihan  dalam beragam kegiatan capacity building Diberikan  kepada  masyarakat  dan  dikelola langsung  oleh  masyarakat  sebagai  bagian proses pembelajaran sosial.
Untuk  menganalisis  pembangunan ekonomi  daerah  pedesaan  terdapat  empat model  dalam  menjelaskan  pembangunan ekonomi  pedesaan  determinisme  sumber daya,  daya  tarik  industri,  kepercayaan  diri dan  pembangunan exurban .  Menurut  model determinisme sumber daya ekonomi pedesaan  tumbuh  ketika  sumber  daya  yang dapat dikembangkan ditemukan dan dieksploitasi. tingkat pembangunan ditentukan  oleh  base  sumber  daya  nasional, jarak dengan pusat kota terdekat, dan permintaan sumber daya dari pusat Kota di  dekatnya.  model  daya  tarik  industri menganalisis  potensi  sebuah  tempat  untuk memikat  industri  luar  melalui  promosi  dan subsidi.  model  kepercayaan  diri  didasarkan pada  teori  bahwa  kemampuan,  organisasi, dan  pandangan  penduduk  menjadi  landasan bagi  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat sedangkan  model  pembangunan exurban membawa  penduduk  pedesaan  pada  nilai- nilai  mengenai  Tingkat  kepadatan  rendah konservasi dan pemerintahan partisipatif.
Dalam membangun masyarakat desa Secara  teoritis  dapat  dikategorikan  menjadi tiga  macam  pendekatan  pembangunan  yang dilakukan oleh perencanaan yaitu mobilisasi,
partisipatif,  dan  akulturasi.  pada  pendekatan mobilisasi masyarakat yang menjadi sasaran tidak  mempunyai  andil  apapun  dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan.  pada  pendekatan  partisipatif perencanaan agents dan masyarakat bersama-sama  merancang  dan  memikirkan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat.  dalam  pendekatan  akulturatif masyarakat  sasaran  di  bebaskan  untuk memilih  apakah  akan  ikut  terlibat  dengan program  yang  dirancang  untuk  mereka  atau tidak. 10 Ada  3  pilar  Strategi  Pembangunan pedesaan  sebagai  landasan  proses  transfor- masi sosial ekonomi masyarakat pedesaan.
Pertama ,    pengembangan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar  khususnya  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan.  Tujuannya  untuk  meningkatkan produktivitas  tenaga  dan  kualitas  hidup keluarga. pilar kedua, pemberdayaan ekonomi  rakyat  yang  dilaksanakan  melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat  terhadap  investasi  kepemilikan aset tanah masukkan sumber daya produksi, teknologi  produksi/pertanian,  dan  lembaga ekonomi.  tujuannya  untuk  menciptakan peluang  usaha,  kesempatan  kerja,  dan pendapatan  masyarakat  yang  terjamin.  pilar ketiga, pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan melalui kebijakan penataan  ruang  kawasan,  pengembangan lahan,  penyediaan  pelayanan  Perumahan berikut  sarana  dan  prasarana  lingkungan pilar  ketiga  ini  bertujuan  mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan  pemukiman  yang  teratur  dan fungsional.  kemajuan  masyarakat  pedesaan
10 Sjafri Sairin, Perubahan sosial masyarakat  Indonesia:  perspektif  antropologi ,  Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
sangat tergantung pada keterampilan pengetahuan  dan  kemampuan  masyarakat dalam  melakukan  interaksi  sosial  adaptasi budaya  baru  dan  adanya  industrialisasi perdesaan melalui pemanfaatan teknologi. 11
Pembangunan  kawasan  perdesaan merupakan  perpaduan  Pembangunan  antar desa  dalam  satu  kabupaten/kota  yang meliputi:
1. Penggunaan dan pemanfaatan wila- yah  desa  dalam  rangka  penetapan kawasan  pembangunan  dengan  tata ruang kabupaten atau kota;
2. Pelayanan dilakukan untuk mening- katkan  kesejahteraan  masyarakat perdesaan;
3. Pembangunan  infrastruktur,  pe- ningkatan  ekonomi  perdesaan,  dan pengembangan teknologi tepat guna;
4. Pemberdayaan  masyarakat  desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
Sedangkan  maksud  dan  tujuan  dari pembangunan  kawasan  perdesaan  adalah mempercepat   pelayanan,  masyarakat  mela- lui  pendekatan  pembangunan  partisipatif pembangunan  kawasan  perdesaan  tersebut dilaksanakan  oleh  pemerintah  pemerintah daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten  atau  kota  melalui  satuan  kerja Perangkat daerah Pemerintah desa, dan /atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masya- rakat  desa  titik  terkait  dengan  pelaksanaan pembangunan  kawasan  perdesaan  tersebut wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam  dan  sumber  daya  manusia  serta mengikutsertakan  Pemerintah  desa  dan masyarakat desa lebih daripada itu,
11 Helmy Faishal Zaini, “Gerakan
Membangun Desa,” Republika , 22 Januari 2011.
pembangunan  kawasan  perdesaan  yang berskala lokal wajib diserahkan pelaksanaan Kepada Desa dan atau kerjasama antar desa. selanjutnya  untuk  menjamin  terbangun hubungan kerjasama yang baik dan bertanggung  jawab  perlu  adanya  sistem informasi  desa. 12 Bagian  lain  yang  juga penting  dalam  pengelolaan  keuangan  desa adalah asas-asas pengelolaan keuangan desa.
Desa adalah asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas hukum merupakan landasan yang paling  luas  lahirnya  suatu  peraturan  hukum. Selain disebut landasan, asas hukum disebut sebagai  alasan  bagi  lahirnya  peraturan hukum. 13
Dari  pengertian  tersebut  maka  dapat ditarik sebuah benang merah tentang tahapan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
Pertama,  perancangan  the  new approach  to  village  planning  pro- vides  a  paradigm  shift  in  the traditional approach where the role of the government is changed from that of  governance  to  facilitation.  It envisages  a  bottom-up  approach whereby the users’ group themselves devide their work programme. 14
Rencana merupakan alat bagi implementasi  dan  implementasi  hendaknya berdasarkan suatu rencana. Rencana
12 Moch Solekhan, Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat , Edisi revisi, cetakan pertama (Malang: Setara Press, 2014).
13 Fatkhurohman,  “Pengaruh  Otonomi
Daerah Terhadap Hubungan Pusat Dan Pemerintahan  Daerah  Di  Bidang  Regulasi  Untuk Menangani Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah,” 2010.
14 J. Toupin dan G. Lamoureux, “Coelomocytes  of  Earthworms:  The  T-Cell-like Rosette,” Cellular Immunology 26, no. 1 (September 1976): 127–32, https://doi.org/10.1016/0008-8749(76)90355-5.

## Volksgeist
didefinisikan  sebagai  keseluruhan  proses pemikiran  dan  penetuan  secara  matang  dari hal-hal  yang  akan  dikerjakan  di  masa mendatang  dalam  rangka  mencapai  tujuan yang  ditentukan.  Perancanaan  merupakan fungsi organic pertama dari administrasi dan manajemen.  Alasannya  ialah  bahwa  tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. 15
Berdasarkan  hukum  administrasi negara,  rencana  merupakan  bagian  dari tindakan  pemerintahan,  suatu  tindakan  yang dimaksudkan  untuk  menimbulkan  akibat- akibat  hukum.  Rencana  adalah  keseluruhan tindakan pemerintah berkesinambungan yang  mengupayakan  terwujudnya  suatu keadaan  tertentu  yang  teratur,  keseluruhan itu  disusun  dalam  format  tindakan  hukum administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan  akibat-akibat  hukum.  Peren- canaan  merupakan  bagian  inheren  dalam setiap  bentuk  organisasi.  Dengan  kata  lain, setiap  organisasi  pasti  memiliki  tujuan  yang hendak dicapai, yang sebelumnya dirumuskan dalam bentuk rencana-rencana.
Bilamana  ditinjau  dari  unsur-unsur rencana, tahapan perencanaan dalam pengelolaan  keuangan  desa  ini  telah memenuhi seluruh kualifikasi yang ditentukan,  meliputi  :  tertulis,  keputusan Bersama,  dilakukan  oleh  pemerintahan dalam  hal  ini  pemerintahan  desa,  ditujukan untuk waktu yang akan datang dalam hal ini tahun anggaran.
Kedua, pelaksanaan  dalam  pasal  24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  mengatur  bahwa  semua  penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
15 H.  R.  Ridwan, Hukum  administrasi negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan melalui rekening kas desa.
Ketiga, penatausahaan.  Dalam  pasal 35  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  mengatur  bahwa  piñata- usahaan  dilakukan  oleh  bendahara  desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta melakikan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan secara tertib.
Keempat. Pelaporan,  dalam  pasal  37
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa mengatur bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  berupa laporan  semester  pertama  dan  laporan semester  akhir  tahun.  Laporan  semester pertama  berupa  lapora  realisasi  APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester  akhir  tahun  disampaikan  paling lambat  pada  akhir  bulan  Januari  tahun berikutnya.
Kelima, pertanggungjawaban  pasal 38  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa kepala desa menyampaikan  laporan  pertanggungjawabn realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan  pertanggungjawabn  realisasi  pelak- sanaan  APBDesa,  terdiri  dari  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan.  Laporan  pertang- gungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB- Desa  ditetapkan  dengan  peraturan  desa. Peraturan  desa  tentang  laporan  pertang- gungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB- Desa dilampirkan.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa, lahir dalam konfigurasi politik demokrasi, tetapi dalam

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
kenyataannya  bilaman  melihat  substansi khususnya  berkaitan  dengan  pengaturan pengelolaan  keuangan  desa  beserta  teknis dalam  peraturan  pelaksanaannya  sebagai- mana  yang  telah  dianalisis  sebelumnya ternyata lebih condong pada karakter produk hukum  konservatif/ortodoks/elitis.  Produk hukum  konservatif/ortodoks/elitis  adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan  visi  sosial  elite  politik  dan lebih mencerminkan keinginan pemerintah. 16
Sifat  teknis  dalam  pengelolaan keuangan  desa  oleh  pemerintah  desa  ini berimplikasi  pada  kinerja  pemerintah  desa yang  disibukkan  dengan  hiruk  pikuk  teknis untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  mulai dari proses pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung- jawaban pengelolaan keuangan desa. Padahal  bilamana  melihat  kondisi  eksisting yang  ada  tidak  semua  pemerintahan  desa ditunjang  oleh  kapasitas  kepada  desa  dan perangkat desa yang mumpuni. Sehingga ini juga  akan  mempengaruhi  ketercepatan  visi reformasi  desa  yang  telah  dicanangkan  oleh pemerintah  yang  basis  utamanya  melalui pelaksanaan otonomi desa. 17

## Paradigma Pedesaan
Beberapa  hal  penting  yang  dapat mempercepat  proses  transpormasi  tata pemerintahan  desa  kea  rah  otonomi,  yaitu tata  pemerintahan  desa  yang  baik  sangat tergantung  pada  kesiapan  dan  kemauan komunikasi desa untuk menerapkan gagasan kemitraan itu sendiri, tata pemerintahan desa
16 Moh  Mahfud  MD", Membangun  politik hukum,  menegakkan  konstitusi (Jakarta:  Rajawali Pers, 2010).
17 Isharyanto  dan  Dila  Eka  Juli  Prasetya, Hukum  keuangan  desa :  mencari  keseimbangan kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  dan  desa (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
berpola  kemitraan  akan  berjalan  efektif  jika pemerintah  di  atas  kabupaten  dan  pusat memberi tempat dan membangun kerja sama dan komunikasi secara lintas  batas birokrasi “ beyond  system  of  government” (melapas- kan  diri  dari  kekuatan  birokrasi),  dalam penguatan  sumber-sumber  keuangan  desa diperlukan kemauan dan kemampuan lembaga bisnis swasta untuk ikut serta dalam kemitraan, serta ada prakarsa untuk memba- ngun  sistem  pengawasan  sosial  yang melengkapi sistem tata pemerintahan berbasis kemitraan. 18
Pendekatan  baru  melalui  paradigm pedesaan  memiliki  beberapa  faktor  yaitu: Pertama, merupakan strategis pembangunan yang  strategis  mencakup  wilayah  luas berpengaruh  langsung  dan  tidak  langsung terhadap  kinerja  perusahaan  lokal. Kedua, fokus  terbesar  kepada  asset-aset  lokal  dan pengetahuan  serta  sedikit  perhatian  kepada investasi lokal dan transfer. Ketiga, merupakan pendekatan pemerintahan kolektif/negoisasi  untuk  urusan  serupa  yang meliputi  pemerintahan  lokal, regional, nasional,  dan stakeholder lain  dengan  peran pemerintah  pusat  yang  tidak  dominan. paradigma  baru  pedesaan  memiliki  empat aspek;tujuan;target  sector  kunci,  perangkat (alat) utama, dan aktor kunci.
Dalam   hal  untuk  mewujudkan  desa yang  ideal  terdapat  beberapa  aspek  yang harus dikembangkan, yaitu:
1. Demokrasi  di  pedesaan.  beberapa strategi  yang dapat ditempuh untuk melakukan pencerahan civil society Menuju  demokratisasi  pedesaan (disamping  pendidikan  politik  di
18 Arya  Hadi  Dharmawan,  “Konflik-konflik keuasaan  dan  otoritas  kelembagaan  lokal  dalam reformasi tata-kelola pemerintahan desa : investigasi teoretik dan empirik” (PSPP IPB, 2006), http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45073.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001
arah  desa)  diantaranya  adalah pembenahan  struktur,  mekanisme, dan  sistem  politik  nasional  atau lokal.
2. Pemerintahan  lokal  berdaya  dan bersih  paling  tidak  ada  4  aspek yang  harus  diberdayakan  pada  diri penyelenggara  pemerintahan  yaitu adanya  usaha  memisahkan  kekua- saan,  adanya  usaha  dan  mendesen- tralisasikan kebijakan, adanya usaha  untuk  menyerap  partisipasi rakyat,  dan  adanya  usaha  untuk Memberikan pertanggungjawaban.
3. Penegakan  hukum.  beberapa  usaha yang  dapat  segera  dilakukan  dian- taranya  pengembangan  budaya  non KKN  dan  pengambilan  tindakan tegas bagi pelanggar hukum.
4. Pendidikan  politik  di  pedesaan. Beberapa kegiatan yang seharusnya segera  dilakukan  oleh  politik  di Arah  Desa  diantaranya  adalah pembenahan  jalur  komunikasi  ke arah yang lebih tinggi dan
pendidikan politik ke arah desa. 19

## PENUTUP
Pembangunan  desa  sebagaimana diatur undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menentukan sejumlah paradigma  pembangunan  yang  ditetapkan dalam  undang-undang  tersebut,  antara  lain rekognisi Atau pengakuan terhadap hak asal usul  desa subsidiaritas  keberagaman  bukan penyeragaman, kebersamaan, kegotong- royongan, kekeluargaan musyawarah,
19 Kutut  Suwondo,  “Demokratisasi  Di
Pedesaan  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi Lokal”  (DPRD  kabupaten  Semarang  Ungaran,  28 Februari
2000),
https://id.scribd.com/doc/69395997/Demokratisasi- Di-Pedesaaan-Dalam-Rangka-Otonomi-Daerah- Kutut-Suwondo.
demokrasi,  kemandirian,  partisipasi,  kese- taraan,  pemberdayaan,  dan  keberlanjutan. undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 memiliki  dua  paradigma  yaitu  paradigma rekognisi  dan  paradigma  subsidiaritas.  Titik sejumlah  paradigma  ini  menjadi  inti  spirit pembangunan  desa  dalam  undang-undang tersebut  titik  pembangunan  desa  diharapkan pula  dapat  memberikan  aura  baru  pemba- ngunan  desa  yang  lebih  partisipatif  dan akomodatif dalam penyampaian kemandirian dan  kesejahteraan  masyarakat  di  tengah pengalaman  ketidakadilan  ketidakmerataan, serta  kesenjangan  dalam  sejarah  pemba- ngunan  bangsa  khususnya  dalam  hubungan antara  desa  dengan  pemerintah  supradesa, antara desa dan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri,  Yuswar  Zainul,  dan  Mulyadi  Subri. Keuangan  negara  dan  analisis kebijakan utang luar negeri . Cet. 1.
Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2003.
Dharmawan,  Arya  Hadi.  “Konflik-konflik keuasaan  dan  otoritas  kelembagaan lokal  dalam  reformasi  tata-kelola pemerintahan desa : investigasi teoretik  dan  empirik.”  PSPP  IPB,
2006. http://repository.ipb.ac.id/handle/12 3456789/45073.
Fatkhurohman.
“Pengaruh
Otonomi
Daerah  Terhadap  Hubungan  Pusat Dan  Pemerintahan  Daerah  Di Bidang Regulasi  Untuk  Menangani Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah,” 2010. Isharyanto,  dan  Dila  Eka  Juli  Prasetya. Hukum  keuangan  desa :  mencari keseimbangan kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  dan desa . Yogyakarta: Deepublish, 2017.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4001

## “Jafar  et  al.  -  KETAHAHANAN
MASYARAKAT DESA.pdf,” t.t. Kansil,  C.S.T. Desa  kita  dalam  peraturan
Tata  pembangunan  desa .  Jakarta: Ghalia Nasional, 1983.
Mahfud  MD",  Moh. Membangun  politik hukum, menegakkan konstitusi .
Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Mardiasmo. otonomi  dan  manajemen keuangan daerah . Yogyakarta:
ANDI, 2004.
Paat,  Evicka,  Frans  Singkoh,  dan  Yurnie Sendow.  “PERANAN  KEPALA
DESA  DALAM  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO,” no. 2 (2017): 9. Ridwan,  H.  R. Hukum  administrasi negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. Sairin, Sjafri. Perubahan sosial masyarakat  Indonesia:  perspektif antropologi .  Cet.  1.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002. Santoso, Purwo. Pembaharuan desa
secara partisipatif . Jakarta: pustaka
pelajar, 2003. Solekhan, Moch. Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat . Edisi revisi,  Cetakan  pertama.  Malang: Setara Press, 2014. Suharto, Didik G. Membangun Kemandirian  Desa .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Suwondo,  Kutut.  “Demokratisasi  Di
Pedesaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Lokal.” DPRD kabupaten Semarang Ungaran, 28 Februari 2000.
https://id.scribd.com/doc/69395997 /Demokratisasi-Di-Pedesaaan- Dalam-Rangka-Otonomi-Daerah- Kutut-Suwondo. “teori pembangunan.pdf,” t.t. Toupin, J., dan G. Lamoureux. “Coelomocytes  of  Earthworms: The  T-Cell-like  Rosette.” Cellular
Immunology 26,  no.  1  (September
1976): 127–32. https://doi.org/10.1016/0008- 8749(76)90355-5. Zaini, Helmy Faishal. “Gerakan Membangun  Desa.” Republika .  22 Januari 2011.