## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KREDIT PERUMAHAN PT. PERMATA ANDALAN SEJATI
Jon Hendri 1
Kemaritiman, Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Busntanul Abidin-Bengkalis Email: jon@polbeng.ac.id Nomor HP: 0822 8384 9032/0853 6578 3250

## Abstrak
PT.  Permata  Andalan  Sejati  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang bergerak  dibidang  kredit  perumahan  di  Kota  Pekanbaru.Tentunya  didalam menjalankan  kredit  perumahan  sering  terjadi  banyak  permasalahan  yang  muncul dalam menjalankan usahanya yang berakhir pada konsumen. Adapun yang banyak terjadi pelanggaran hak-hak konsumen, diantaranya, hak-hak individual konsumen perumahan.  Seperti,  mutu  bangunan  di  bawah  standardan  lain-lain..  Tujuan penelitian  Untuk megetahui Faktor Penyebab Perlindungan Konsumen dan Untuk megetahui Tanggunjawab developer. Hasil dari penelitian ini bahwa factor-faktor penyebab  masalah  dalam  perlindungan  konsumen  pada  PT.  Permata  Andalan Sejati  Pekanbaru  adalah  factor  Pertama  Nasabah  yang  tidak  teliti,  kedua Kurangnya  tanggungjawab  daripada  Deploper,    ketiga  pihak  Bank,  Setelah membayar uang muka, proses pengajuan KPR dimulai. Di sinilah konsumen tidak mempunyai  hak  untuk  memilih  bank  yang  digunakan.  Padahal,  konsumen  dapat mempertimbangkan  suku  bunga  KPR  yang  ditawarkan  dan  pelayanannya  dalam memilih bank untuk KPR, kelima adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang belum pernah menerima pengaduan dari konsumen perumahan  PT  Permata  andalan  sejati,  sehingga  pihak  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  tidak  dapat  menindaklanjuti  persoalan  perumahan  tersebut. Sedangkan  Pertanggungjawaban  pengembang,  dari  40  responden  yang  dirugikan 50%  responden  menyatakan  pengembang  tidak  bertanggung  jawabdan  37.5 %menyatakan  pengembang  bertanggungjawab,  tetapi  harus  bersabar  menunggu. Sedangkan 12.5 %responden tidak memberikan tanggapan.
Kata Kunci : Hukum, Konsumen, Perumahan PT. Permata Andalan Sejati

## A. PENDAHULUAN
Penyebab  banyaknya  terjadi  kasus  perumahan  pada  dasarnya  diawali  dengan ketidaksesuaian  antara  apa  yang  tercantum  pada  brosur  dengan  realita  yang  diterima konsumen  saat  menempati  rumah  tersebut.  Seperti  kualitas  spesifikasi  teknis  rumah yang  rendah,  perbedaan  luas  tanah,  keterlambatan  penyerahan  bangunan,  masalah fasilitas sosial dan umum, dan sebagainya. Yusuf Shofie mengatakan bahwa pemasaran yang  dilakukan developer sangat  tendensius,  sehingga  tidak  jarang  informasi  yang disampaikan  itu  ternyata  menyesatkan  ( misleading  information )  atau  tidak  benar, padahal  konsumen  sudah  terlanjur  menandatangani  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli (PPJB)  dengan  pengembang,  atau  bahkan  sudah  akad  kredit  dengan  Bank  pemberi kredit pemilikan rumah. 1
Beberapa kasus perumahan yang terjadi, pada umumnya memposisikan konsumen sebagai kelompok yang lemah dibandingkan dengan pengembang. Baik dari segi sosial ekonomi,  pengetahuan  teknis  dan  kemampuan  dalam  mengambil  tindakan  hukum melalui  institusi  pengadilan.Perlindungan  hukum  terhadapnya  belum  terjamin sebagaimana yang diharapkan dan yang diinginkan oleh konsumen.
Adapun  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  pada  pasal  4  dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sebagai berikut:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan:
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  unduk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Namun pada kenyataanya dilapangan Konsumen hanya menjadi pihak yang mau tidak  mau  harus  tunduk  dan  menerima  isi  dari  klausula  baku  tersebut  Pihak  yang disodorkan  perjanjian  baku  tersebut  tidak  mempunyai  kesempatan  sama  sekali  untuk merobah  klausula-klausula  yang  ada  dalam  perjanjian  tersebut,  dengan  demikian  oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat  yang merupakan syarat sahnya  kontrak  dalam  kontrak  baku  tersebut 2 .  Adapun  depenisi  dari  Kontrak  baku adalah  suatu  kontrak  tertulis  yang  dibuat  hanya  oleh  salah  satu  pihak  dalam  kontrak
1 Yusuf  Shofie; Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen  Hukumnya ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, h. 86
2 Munir  Fuady,  2003, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis, Aditya  Bakti, Bandung, h. 76
tersebut, bahkan seringkali didapat bahwa kontrak tersebut sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. 3
Dalam  hal  ini  PT.  Permata  Andalan  Sejati  merupakan  salah  satu  perusahaan yang  bergerak  dibidang  kredit  perumahan  di  Kota  Pekanbaru.Tentunya  didalam menjalankan kredit perumahan sering terjadi banyak permasalahan yang muncul dalam menjalankan  usahanya  yang  berakhir  pada  konsumen  adapun  yang  banyak  terjadi pelanggaran hak-hak konsumen, diantaranya, hak-hak individual konsumen perumahan. Seperti, mutu bangunan di bawah standardan lain-lain. Pelanggaran yang lain mengenai hak-hak kolektif konsumen perumahan. Seperti, soal kebenaran klaim/ informasi dalam iklan, maupun brosur.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik  untuk melakukan penelitian dan  membuat  penelitian  dengan  judul “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pada Kredit Perumahan PT. Permata Andalan Sejati”.

## B. KERANGKA TEORI
Perlindungan  Konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan perlindungan  hokum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memenuhi  kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Dalam bidang hokum, istilah ini masih relative baru khususnya Indonesia, sedangkan dinegara maju,  hal  ini  mulai  dibicarakan  bersamaan  dengan  berkembangnya  industry  dan teknologi 4 dan pada dasarnya merupakan bagian penting dalam ekonomi pasar ( laissez faire ).  Di  pasar  bebas,  para  pelaku  usaha  menawarkan  produk  dan  jasa  dengan  tujuan mencari keuntungan di satu sisi, berhadapan dengan para pembeli dan konsumen yang ingin  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  murah  dan  aman  di  sisi  lain.  Tetapi  di dalam  pasar  bebas,  kedua  pihak  itu  tidak  memiliki  kekuatan  yang  sama.  Posisi  pihak pelaku  usaha  jauh  lebih  kuat  ketimbang  para  konsumen  yang  merupakan  perorangan, karena penguasaan informasi tentang produk sepenuhnya ada pada produsen. 5
Kelahiran  undang-undang  perlindungan  konsumen  dapat  dipandang  sebagai upaya perlindungan konsumen dalam rangka penyelesaian masalah-masalah konsumen Indonesia. Secara garis besar undang-undang perlindungan konsumen melarang adanya usaha yang dapat menimbulkan resiko yang merugikan kosumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
Isi  undang-undang  perlindungan  konsumen  dalam  pengaturannya  lebih  banyak mengatur  tentang  aturan  main  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha,  namun  aturan- aturan itu dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Pengesahan undang-undang perlindungan  konsumen  membawa  angin  segar  bagi  konsumen,  atau  paling  tidak  ada beberapa  catatan  penting  yang  dapat  memberikan  kekuatan  pada  posisi  konsumen terhadap pelaku usaha antara lain: 6
1. Diakuinya  hak-hak  konsumen  sehingga  posisi  konsumen  akan  menjadi  lebih kuat dalam hal perlindungan hukum dan kepastian hukum.
3 Ibid
4 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010, h. 9
5 Nining Muktamar; Berperkara Secara Mudah, Murah, Cepat (dalam Taqyuddin Kadir; Klausula Baku, 2006, h. 20
6 Ibid , h.24
2. Semangat small  court (peradilan  murah  dan  cepat)  bagi  sengketa  kasus-kasus konsumen dengan produsen.
3. Adanya gugatan class action dalam kasus atau persolan konsumen
Secara  tegas  undang-undang  perlindungan  konsumen  telah  mengatur  mengenai perlindungan  konsumen,  khususnya  penerapan  klausula  baku,  namun  dalam  realitas prakteknya di lapangan belum tentu berjalan sesuai dengan yang telah diatur. Buktinya hingga  kini  berbagai  peristiwa  dalam  transaksi  yang  mengundang  pertanyaan  tentang perlindungan  konsumen  masih  kerap  ditemui,  mulai  dari  dalam  toko  sampai  pelataran perparkiran.  Kenyataan  ini  merupakan  salah  satu  masalah  dalam  perlindungan konsumen.
Dalam  Pasal  4  undang-undang  perlindungan  konsumen  diatur  hak-hak konsumen, sebagai berikut: 7
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  unduk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  termasuk  dalam  penggolongan  yang  dilakukan  secara Penelitian Hukum Sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara  untuk  dijadikan  data  atau  informasi  sebagai  bahan  dalam  penulisan penelitian ini.
1. Lokasi Penelitian
Adapun  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  berlokasi  pada  PT. Permata Andalan Sejati Pekanbaru.
2. Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  keseleuruhan  dari  objek  pengamatan  dan  atau  objek  yang menjadi  penelitian  dan  ditentukan  sebelumnya. 8 Oleh  karena  yang  menggunakan populasi sekaligus responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
7 Ibid , Pasal 4
8 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 98
a. Pengembang atau Developer
b. Bank
c. Notaris
d. Konsumen
e. BPSK
Tabel Sampel

## 3. Sumber Data
Adapun  jenis  sumber  data  dalam  penelitian  di  bagi  kedalam  2  bagian  yaitu sebagai berikut:
1. Data primer ,  yaitu:  adapun  data  primer  dalam  penelitian  adalah  data  yang  penulis peroleh  secara  langsung  dengan  mengajukan  wawancara  dan  angket  terhadap sample dalam penelitian.
2. Data skunder ,  yaitu:  merupakan  data  yang  sudah  jadi  atau  merupakan  data  yang sudah  ada  sebelumnya.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  penulis  peroleh dengan        mengumpulkannya        melalui        buku-buku,        peraturan  perundang- undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
4. Alat Pengumpulan Data
a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan metode:
1. Wawancara,  yaitu  mendapatkan  informasi  secara  langsung  dari  responden. Teknik  wawancara  yang  akan  digunakan  adalah  wawancar  terpimpin,  yakni menanyakan  pokok-pokok  pertanyaan  yang  sudah  disiapkan  terlebih  dahulu meskipun  dimungkinkan  munculnya  pertanyaan  di  luar  daftar  pertanyaan yang telah disiapkan.
2. Metode kusioner ,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  daftar pertanyaan.
5. Analisis Data
Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  artinya data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memaparkan secara umum hal- hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  dibahas,  serta menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas. 9
9 Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta,1984,h. 28
No Klasifikasi Responden Populasi Sampel 1 1. Direktur Perusahaan 1 orang 1 2 2. Bank 1 orang 1 3 3. Notaris 1 orang 1 4 4. Konsumen 80 Orang 40 BPSK 1 Orang 1 JUMLAH 84 orang 44

## D. PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Permasalahan  dalam  Kredit  Perumahan  PT.  Permata Andalan Sejati
a. Faktor Penyebab Masalah
Membahas  tentang  faktor-faktor  penyebab  permasalahan  dalam  kredit Perumaha  PT.  Permata  Andalan  Sejati,  berdasarkan  wawancara  penulis  kepada Pihak Deploper, Notaris, Bank dan Nasabah dapat dirincikan sebagai berikut:
1. Nasabah
Bagi  nasabah  atau  konsumen  yang  terpenting  adalah  punya  rumah  dan rumah tesebut dapat ditempati itu pun sudah senang. Selain itu alasan mereka, dari pada ngontrak yang harganya sama dengan kredit rumah, meningan kredit rumah 10 . Untuk  memilih  rumah  yang  akan  dibeli,  seharusnya  konsumen mempertimbangkan  faktor  lokasi  rumah,  luas  rumah, layout rumah,  fasilitas  di sekitar rumah dan tentu saja harga rumah. Tetapi nasabah tidak memikirkan hal-hal yang demikian.
2. Developer
Untuk  memiliki  rumah,  konsumen  dapat  membeli  secara  kredit  dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Namun, ternyata untuk membeli rumah dengan KPR pun bukanlah hal mudah, karena konsumen dikondisikan untuk menerima apa yang  disediakan  oleh  pengembang  dan  bank  pemberi  KPR.  Hal-hal  yang  perlu diperhatikan diantaranya adalah:
a. Untuk  memilih  rumah  yang  akan  dibeli,  konsumen  mempertimbangkan  faktor lokasi rumah, luas rumah, layout rumah, fasilitas di sekitar rumah dan tentu saja harga  rumah.  Setelah  memutuskan  rumah  yang  akan  dibeli,  konsumen  harus membayar tanda jadi dan sudah harus menyiapkan uang muka. Dulu, uang muka minimum  yang  diminta  ialah  20%  dari  nilai  rumah.  Kemudian,  1-2  tahun  yang lalu banyak pengembang bahkan hanya meminta uang muka minimum 10%. Hal ini  sangat  membantu  konsumen.  Lalu,  muncul  peraturan  pemerintah  berupa Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No  14/10/DPNP  tanggal  15  Maret  2012  tentang ketentuan pengajuan Kredit Pengajuan Rumah.
b. Dalam  Surat  Edaran  tersebut  dinyatakan  bahwa  uang  muka  minimum  sebesar 30%  untukrumah  type  70.  Bagi  sebagian  orang,  ini  memberatkan.  Belum  lagi jangka  waktu  pembayaran  uang  muka  yang  singkat,  yaitu  1-2  bulan.  Apabila terlambat akan dikenai denda atau uang tanda jadi hangus.
c. Saat  menanda  tangani  akad  kredit,  konsumen  juga  harus  menyiapkan  sejumlah uang  untuk  biaya  administrasi,  notaris,  asuransi  jiwa,  asuransi  kebakaran  dan biaya  provisi.  Bahkan,  untuk  biaya  meterai  dibebankan  kepada  konsumen. Memang, ada pengembang  yang mengatakan bahwa konsumen dibebaskan dari biaya-biaya  di  atas.  Tetapi,  itu  sebenarnya  sudah  dimasukkan  ke  dalam  harga jual rumah. Bukan gratis.
d. Apabila  konsumen  menemukan  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  brosur  atau  yang dijanjikan pengembang, konsumen tidak dapat menuntut. Ini sesuai dengan yang tertulis  brosur  atau  bagian  dari  brosur  ini  merupakan  alat  bantu  pemasaran  dan
10 Kesimpulan  Hasil  Wawancara  Dengan  40  Konsumen/Nasabah  Perumahan  PT.  Permata Andalan Sejati, pada tanggal 20 Desember 2014
penjualan,  namun  bukan  merupakan  dari  kontrak  jual  beli.  Semua  data  yang tercantum  dalam  brosur  ini  adalah  benar  berdasarkan  situasi  pada  masa persiapan.  Gambar  illustrasi  dibuat  sebagai  media  untuk  memperjelas penyampaian  informasi.  Developer  akan  melakukan  perubahan  sewaktu  waktu tanpa  mengurangi  kualitas  yang  akan  disesuaikan  dengan  kondisi  di  lapangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan merupakan hak penuh developer 11 .
3. Bank
Setelah  membayar  uang  muka,  proses  pengajuan  KPR  dimulai.  Di  sinilah konsumen  tidak  mempunyai  hak  untuk  memilih  bank  yang  digunakan.  Padahal, konsumen  dapat  mempertimbangkan  suku  bunga  KPR  yang  ditawarkan  dan pelayanannya  dalam  memilih  bank  untuk  KPR.  Konsumen  akan  dirugikan  apabila bank  yang menjadi rekanan pengembang memberikan suku bunga KPR  yang tinggi dibandingkan bank lain.
Selain  itu,  apabila  konsumen  bukan  nasabah  bank  rekanan  pengembang, maka konsumen harus menjadi nasabah bank tersebut terlebih dulu. Ini berarti bank yang  diuntungkan,  bukan  konsumen.  Selain  itu,  apabila  di  kemudian  hari  timbul masalah  antara  bank  dengan  konsumen,  maka  pengembang  bersikap  tidak  peduli, seakan akan lupa bahwa itu adalah bank pilihan pengembang 12 .
Sejak konsumen menanda tangani akad kredit, setiap bulan konsumen mulai membayar  angsuran  KPR.  Apabila  konsumen  terlambat  membayar  angsuran  KPR, konsumen  akan  dikenakan  denda.  Tetapi,  saat  pengembang  terlambat  melakukan serah terima kunci, konsumen tidak mendapat kompensasi apapun. Tentunya, dalam kondisi itu, masih untung apabila pihak pengembang tidak menghindar.
Disitu  konsumen  juga  harus  memiliki  asuransi  jiwa  dan asuransi  kebakaran, yang  tentu  saja,  menggunakan  perusahaan  asuransi  rekanan  bank.  Sekali  lagi, konsumen  tidak  memiliki  hak  menentukan  perusahaan  asuransi  yang  diinginkan. Selain  tidak  dapat  memilih  perusahaan  asuransi  yang  diinginkan,  konsumen  tidak mendapat perhitungan pasti mengenai asuransi yang dibayarnya.
4. Notaris
Apabila pengajuan KPR disetujui oleh bank, maka konsumen melakukan akad kredit dengan bank yang disaksikan oleh notaris. Artinya, notaris yang dimaksud ialah notaris  yang  menjadi  rekanan  bank.  Di  sini  pun  konsumen  tidak  mempunyai  hak memilih notaris yang diinginkan, padahal biaya notaris ditanggung oleh konsumen.
Saat  melakukan  akad  kredit,  konsumen  disodori  perjanjian  yang  sebelumnya tidak dapat dipelajari dulu oleh konsumen. Tentu saja menjadi sebuah keberuntungan, jika  saat  menanda  tangani  akad  kredit  konsumen  sempat  membaca  secara  teliti  isi perjanjian.  Bukan  apa-apa.  Banyak  lembar  yang  harus  ditanda  tangani  dan  ini membuat konsumen kerap tidak dapat membaca secara teliti. Selain itu, isi perjanjian tak dapat diubah karena sudah format baku dari bank. 13
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru
11 Jon  Satri  (Pimpinan  PT.  Permata  Andalan  Sejati), Wawancara ,  pada  tanggal  22  Desember 2014
12 Edi  Stiadi  (Humas  Bank  Negara  Indonesia  Cabang  Sudirman,  Pekanbaru), Wawancara ,  pada tanggal 22 Desember 2014
13 Yusrizal, (Notaris Kontrak Perumahan  PT. Permata Andalan Sejati), Wawancara , pada tanggal 22 Desember 2014
Setelah  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Pengurus  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan  beberapa  media  lainnya  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Jarang/hampir  tidak  ada  konsumen  yang  mengadu  kepada  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Pekanbaru  terhadap  keluhan  mereka,  karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidak tahuan mereka bahwa ketika  mereka  sebagai  konsumen  merasa  dirugikan  ada  lembaga  tempat  mereka mengadu.  Karena  rata-rata  yang  membeli  perumahan  adalah  mereka  orang-orang awam, mereka yang merantau dari berbagai daerah ke pekanbaru. 14
b. Berdasarkan berita yang penulis kutip dari Riau Pos tanggal 6 Oktober 2012, bahwa Keberadaan   Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Pekanbaru tidak  berfungsi.  Kantor  sekretariat  BPSK  yang  berada  dilingkungan  kantor  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru setiap hari terlihat kosong tidak  ada  anggota  maupun  pengurusnya.  Bahkan  dari  15  pengurus,   sekarang  ini hanya tiga orang saja yang aktif. Mereka yang tidak aktif ini ada yang pindah tugas, berhenti, dan alasan lainnya. Anggotanya yang dulu berjumlah sebanyak 15  orang, saat  ini  berkurang  menjadi  tiga  personil  yang  aktif.  Mungkin  hal  itulah  yang menjadi  penyebab  BPSK  terkesan  tak   aktif,”  ungkap  Kepala  Sekretariat  BPSK Kota Pekanbaru H Erdiman kepada Riau Pos Jumat. 15
2. Tanggung Jawab Deploper PT. Permata Andalan Sejati Pekanbaru
Product liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk , ( producer, manufacturer ) dan/atau pihak yang  menjual  produk  tersebut  dan/atau  pihak  yang  mendistribusikan  produk tersebut,  termasuk  juga  disini  pihak  yang  terlibat  dalam  rangkaian  komersial tentang  persiapan  atau  penyebaran  dari  suatu  produk,  dan  juga  termasuk  para pengusaha, agen, dan pekerja badan usaha diatas.
Ada definisi lain tentang product liability yaitu suatu konsepsi hukum yang intinya  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dengan jalan  membebaskan  konsumen  dari  beban  untuk  membuktikan  bahwa  kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi 16 . Inti  dari  pengertian  diatas  adalah  bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab atas  segala  kerugian  yang  timbul  dari  hasil  produk  atau  jasanya.  Berdasarkan  UU No.  8  Tahun  1999  pasal  19  (1)  ;“Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  atau  kerugian  yang  diderita  konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” 17 . Alasan-alasan  mengapa  “prinsip  tanggungjawab”  diterapkan  dalam  hukum tentang product liability adalah :
14 Asrial,  (Ketua    Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen), Wawancara ,  pada  tanggal  01 Februari 2015
15 Http://www.riaupos.co/17707-berita-bpsk-pekanbaru-tidak-aktif-.html#.VOVteyy7LDc , diakses pada tanggal 02 Februari 2015
16 Siahaan NHT, Perilndungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , Panta Rei, Jakarta, h. 15
17 UU No. 8 Tahun 1999,
1) Diantara korban / konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian  (resiko)  seharusnya  ditanggung  oleh  pihak  yang  memproduksi  / mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut dipasaran.
2) Dengan  menempatkan/mengedarkan  barang-barang  di  pasaran,  berarti produsen  menjamin  barang-barang  tersebut  aman  dan  pantas  untuk digunakan,  dan  bilamana  terbukti  tidak  demikian  dia  harus  bertanggung jawab.
3) Sebenarnya  tanpa  menerapkan  prinsip  tanggung  jawab  mutlakpun  produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun,  yaitu  konsumen  kepada  pedagang  eceran,  pengecer  kepada  grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan  strict  liability  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  proses  yang panjang ini.
Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada suatu transaksi, akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang memang secara sadar dikehendaki para pihak. Akibat hukum itu tidak hanya tunduk pada hukum positif yang berlaku, melainkan juga pada nilai-nilai ketertiban masyarakat. Hal ini didasarkan oleh pandangan bahwa istilah tanggung jawab lebih cenderung pada perwujudan nilai-nilai etika dan moral, sedangkan istilah kewajiban merupakan perwujudan nilai atau kaidah hukum.
Untuk  itu  mencermati  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  tidak cukup dari sisi etika bisnis. Disamping mungkin masih ada sudut pandang lain dari sisi sosial  maupun  individual.  Maka  adalah  wajar  apabila  lebih  berharap  banyak  pada pelaku  usaha  untuk  secara  aktif  merealisasikan  tanggungjawabnya  kepada  konsumen dalam  rangka  menjalankan  perannya  dalam  industri  perumahan.  Tentu  saja  tanpa mengabaikan  kewajiban  konsumen  terhadap  pelaku  usaha 18 .  Tuntutan  akan tanggungjawab  pun  didasari  pada  sebuah  kenyataan  terhadap  ada  tidaknya  kerugian yang diderita suatu pihak sebagai akibat adanya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha  dalam  penggunaan,  pemanfaatan  serta  pemakaian  oleh  konsumen  atas  barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
Ketentuan  terkait  tanggungjawab  pelaku  usaha  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tercantum pada 19 : Pasal 19 ;
1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7(tujuh)  hari  setelah tanggal transaksi.
18 Widijantoro; Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen berdasarkan UUPK , 1999, h.3
19 UU No. 8 Tahun 1999
4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagamana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalaha konsumen.
Pasal 20;
Pelaku  usaha  periklanan  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang  diproduksi  dan segala akibat ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 21 ;
1) Importir  barang  bertanggung  jawab  sebagai  pembuat  barang  yang  diimpor apabila importasi  barang  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwaklan  produsen luar negeri.
2) Importir  jasa  bertanggung  jawab  sebagai  penyedia  jasa  asing  apabila  penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
Pasal 22 ;
Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  kasus  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (4),  Pasal  20,  dan  Pasal  21  merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembukian.
Pasal 23 ;
Pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi  tanggapan  dan/atau  tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19 ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  4),  dapat  digugat  melalui  badan  peyelesaian sengketa  konsumen  atau  mengajukan  ke  badan  peradilan  di  tempat  kedududkan konsumen.
Pasal 24 ;
1) Pelaku  usaha  yang  menjual  barang  dan/atau  jasa  kepada  pelaku  usaha  lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsmen apabila;
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli  barang  dan/atau  jasa  menjual  kembali  kepada  konsumen  dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 25 ;
1) Pelaku  usaha  yang  meproduksi  barang  yang  pemanfaatannya  berkelanjutan  dalam batas  waktu  sekurang-kurangnya  1(satu)  tahun  wajib  menyediakan  suku  cadang dan/atau  fasilitas  purna  jual  dan  wajib  memenuhi  jaminan  atau  garansi  sesuai dengan yang diperjanjikan.
2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
a. tidak  menyediakan  fasilitas  atau  lalai  menyediakan  suku  cadang  dan/atau fasilitas perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjkan.
Pasal 26 ;
Pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  jasa  wajib  memenuhi  jaminan  dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Pasal 27 ;
Pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :
a. barang  tersebut  terbukti  seharusnya  tidak  diedarkan  atau  tidak  dimaksudkan  untuk diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian akibat oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4(empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
Pasal 28 ;
Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  pasal  22  dan  Pasal  23  merupakan  beban  dan tanggung jawab pelaku usaha.
Dalam sebuah bisnis perumahan, proses serah-terima dari pihak pengembang ke konsumen  merupakan  salah  satu  tahap  dari  serangkaian  proses  yang  harus  dilakukan. Langkah ini merupakan pengalihan hak kepemilikan bangunan atau kavling dari pihak pengembang  kepada  pihak  konsumen.  Secara  hukum,  kedua  belah  pihak  setuju  untuk menerima tanpa adanya unsur pemaksaan.
Dalam proses tersebut konsumen seharusnya sudah dapat melihat seberapa besar tanggungjawab  pengembang.  Konsumen  memiliki  hak  untuk  meneliti  kembali  kondisi akhir  bangunan  yang  diserahkan  pihak  pengembang,  dan  mengecek  kondisi  akhir bangunan dengan metode check list.
Beberapa pengembang besar yang cukup mempunyai reputasi, sudah melakukan prosedur  ini.  Mereka  biasanya  sudah  memiliki  standar  prosedur  produksi,  mulai  dari tahap  produksi  bagian  hulu  (tahap  perencanaan  awal  dan  tahap  pengadaan  sub- kontraktor) sampai tahap bagian hilir (tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pemeliharaan).
Apabila semua prosedur sudah dilakukan sesuai standar, berarti konsumen telah membeli  rumah  dari  pengembang  yang  baik.  Namun,  hal  ini  belum  tentu  menjamin tidak  akan  terjadi  kasus-kasus  yang  menimbulkan  kerugian  konsumen,  Sebab,  banyak dari konsumen melakukan pemeriksaan secara selayang pandang saja, tidak secara teliti dan  hati-hati,  dan  baru  mengetahui  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  kualitas beberapa  waktu  kemudian.  Selain  itu  tidak  sedikit  pihak  pengembang  hanya memperlihatkan  spesifikasi  bangunan  yang  baik  saja.  Karena  itu,  ada  atau  tidak prosedur  pengecekan  akhir  dari  pihak  pengembang,  hendaknya  konsumen  tetap  harus berinisiatif  untuk  melakukan  pengecekan  sendiri  dengan  cermat.  Prosedur  pengecekan ini  merupakan  kesempatan  yang  seharusnya  diberikan  kepada  konsumen  sebagai pertanggungjawaban  pengembang  mengenai  hasil  akhir  dari  produk  yang  ditawarkan,
apakah  telah  sesuai  dengan  apa  yang  dijanjikan  sejak  awal  dan  sesuai  dengan  yang tertera dalam brosur promosi.
Berdasarkan  data  survey  di  PT.  Permata Andalan  Sejati  terhadap  40  konsumen mengenai wanprestasi pengembang yang menimbulkan kerugian konsumen adalah ;
1. Pernah dirugikan pengembang 20 responden dari total 40 Jadi 20 : 40 = (50%)
100
2. Tidak pernah dirugikan pengembang, sebanyak 15 responden dari total 40 Jadi 15 : 40 = (37.5%)
100
3. Tidak memberikan tanggapan 5 responden responden dari total 40 Jadi 5 : 40 = (12.5%).
100
Dari  40  responden  (50%)  tersebut  yang  menyatakan  pernah  dirugikan pengembang, terdiri dari ; 15 responden (75,%) dari kelompok perumahan RSS/RS, dan 5 responden (25 %) dari kelompok perumahan menengah/mewah.
Kemudian  data  survey  tentang  direalisasikannya  pertanggung  jawaban pengembang,  atas  kerugian  kosumen  (dari  40  responden  yang  dirugikan  atau  50%) adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan  pengembang  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  konsumen  ; 50  %  (20  responden).  Dari  hasil  wawancara  dengan  responden  yang  menyatakan bahwa pengembang tidak bertanggung jawab, dapat disimpulkan ; Bahwa konsumen prinsipnya telah berusaha maksimal agar apa yang menjadi hak- haknya  segera  dipenuhi  oleh  pengembang.  Namun  tidak  menampakkan  hasil  yang memuaskan, atau tidak mendapat tanggapan positif dari pengembang, dan terpaksa memperbaiki serta melengkapi sendiri kekurangan fasilitas rumah.
2. Menyatakan pengembang bertanggung jawab ; 37.5 % (15 responden) Dari  wawancara  terhadap  konsumen  ;  walau  pihak  pengembang  memenuhi tanggung jawabnya, namun konsumen harus bersabar menunggu waktu yang relatif lama, dan bolak balik menghubungi pihak pengembang.
3. Tidak memberikan tanggapan ; sekitar 12.5 % (5 responden) Faktor  pendidikan  dan  pengetahuan  konsumen  diperkirakan  rendah,  sehingga kurang memahami hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, baik sebagai konsumen maupun dari pengembang,
Walaupun  demikian,  sebagian  besar  responden  yang  menyatakan  bahwa pengembang  tidak  bertanggung  jawab  tersebut,  mengambil  sikap  untuk  tidak memperpanjang  sengketa  hingga  ke  ranah  hukum,  apalagi  sampai  ke jalur  pengadilan. Faktor  mahal  dan  lamanya  sistem  peradilan  ikut  menjadi  pertimbangan  malasnya konsumen  untuk  mengambil  jalur  tersebut.  Sehingga  kekurangan  fasilitas  ataupun kerusakan  rumah  akibat  wanprestasi  pengembang,  diupayakan  sendiri  oleh  para konsumen,  yang  tentu  saja  memerlukan  biaya  ekstra.  Demikian  juga  untuk  fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum tersedia, konsumen secara bersamasama berusaha mewujudkannya  secara  sederhana,  misalnya  lapangan  olahraga  bulutangkis  dan  bola volley, musholla/masjid, sarana bermain anak, dan sebagainya.
Demikian  realita  yang  dihadapi  sebagian  besar  konsumen  perumahan  di  PT. Permata  Andalan  Sejati.  Walau  jelas-jelas  menderita  kerugian  akibat  wanprestasi
developer, namun tidak berarti komplain konsumen segera mendapat tanggapan, apalagi sampai  ditindak  lanjuti.  Komplain  konsumen  seharusnya  mendapatkan  respon  positif dari  pihak  pengembang,  sebagai  indikasi  adanya  itikad  baik  pengembang,  utamanya terkait  dengan  pemberian  ganti  rugi  atau  kompensasi  sebagai  bentuk  pertanggung jawabannya  sebagai  pelaku  usaha.  Sehingga  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  oleh UU No. 8 Tahun 1999, yaitu ;
Pasal  7  huruf  (a)  UU  No.  8  Tahun  1999  ;  “kewajiban  pelaku  usaha  adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya” dalam Pasal 7 huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999,  bahwa  ;  “Pelaku  usaha  wajib  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Pada sisi lain realita yang dihadapi konsumen perumahan tersebut, terkait  dengan  kecenderungan  pengembang  untuk  menghindari  tanggung  jawab, memberikan konklusi belum terealisirnya apa yang menjadi Asas dan Tujuan UU No. 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang  termuat  dalam  Pasal  2  huruf  (e) yaitu  “Perlindungan  konsumen  bertujuan  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha”
Hal  ini  juga  diakui  oleh  salah  satu  Pimpinan  Deploper 20 ,  bahwa  hubungan konsumen  perumahan  dengan  pengembang  atau  developer  tidak  dapat  dikatakan  baik, dan  permasalahan  utamanya  adalah  pengembang  yang  sering  melakukan  wanprestasi dalam kesepakatan atau perjanjian jual beli, serta kurangnya rasa tanggung jawab untuk memenuhi  hak-hak  konsumen  terutama  dalam  hal  ganti  rugi  atau  kompensasi.  Beliau menyebut  terdapat  beberapa  komponen  transaksi  perumahan  penyebab  wanprestasi seperti ;

## 1. Masalah fasilitas Umum
Masalah  fasilitas  umum  seperti  masjid  sebenarnya  dari  pihak  Deploper  hanya memfasiltasi  tempat  saja,  untuk  pembangunan  sebenarnya  adalah  tugas  dari masyarakat  itu  sendiri,  entah  dengan  membentuk  kepengurusan  pembangunan masjid  atau  menggunakan  swadaya  masyarakat  dan  yang  laiannya.  Memang  ada, pada  sebagaian  deploper,  untuk  fasilitas  umum  seperti  masjid  menjadi  tanggung jawab  pihaknya.  Sementara  dalam  kasus  PT.  Permata  Andalan  Sejati  hal  tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya.
2. Masalah listrik
Masalah listrik memang pada saat akad kredit dilaksanakan paling lama satu bulan sudah terpasang. Tetapi masih ada di rumah salah satu konsumen belum terpasang seperti  yang  dijanjikan. Tetapi  yang  perlu  diingat  bahwa  untuk  pemasangan  listrik ada  prosedur  yang  harus  dilalaui.  Seharusnya  dari  pihak  konsumen  bersabar. Terkadang  masalah  itu  datang  dari  pihak  konsumen/terkadang  dari  pihak  PLN  itu sendiri.
3. Masalah Drenase air
Memang  hampir  setiap  perumahan  yang  ada,  masalah  drenase  air  menjadi permasalahan.  Hal  ini  disebabkan  karena  jauhnya  permuahan  tersebut  dari  sungai atau  tempat  pembuangan  air.  Sehingga  hal  tersebut  susah  untuk  di  atasi.  Apalagi
20 H. Jhon Sathri, SH, Hasil Wawancara pada tanggal 09 Desember 2014, pukul 09.00 Wib
banyak  ada  masyarkat/orang  yang  mereka  mempunyai  tanah  tidak  mau  dirugikan untuk dibuat parit pembuangan.
4. Masalah Jalan Perumahan
Memang pada brosur/promo yang ada, ketika rumah itu ditepai jalan akan langsung dibangun.  Masalah  jalan  perumahan  memang  menjadi  tanggung  jawab  dari  pihak Deploper  terhadap  rumah-rumah  dengan  tipe-tipe  tertentu,  tetapi  yang  menjadi permasalahan adalah tergendalanya dana. Untuk sekarang, bahwa untuk mencairkan uang  di  bank  itu,  telebih  dahulu  harus  menggunakan  modal  kita,  sehingga  apabila sudah selesai perumahan dan telah melakukan angkat kredit itu baru bisa dicairkan.
E. KESIMPULAN
1. Bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan dalam penelitian ini ada berberapa hal yang pertama dari pihak Konsumen: bagi konsumen yang terpenting adalah punya  rumah  dan  dapat  ditempati,  tanpa  memikirkan  akibat  yang  akan ditimbulkan,  yang  kedua  dari  Pihak  Deploper:  untuk  memiliki  rumah, konsumen  dikondisikan  untuk  menerima  apa  yang  disediakan  oleh pengembang,  yang  ketiga  dari  Pihak  Bank:  setelah  membayar  uang  muka, Konsumen tidak mempunyai hak untuk memilih bank yang digunakan dan yang ke  lima  dari  pihak  Notaris:  apabila  pengajuan  KPR  disetujui  oleh  bank,  maka konsumen melakukan akad kredit dengan bank yang disaksikan oleh notaris.
2. Pertanggungjawaban  pengembang,  dari  40  responden  yang  dirugikan  50% responden  menyatakan  pengembang  tidak  bertanggung  jawabdan  37.5 %menyatakan pengembang bertanggungjawab, tetapi harus bersabar menunggu. Sedangkan 12.5 %responden tidak memberikan tanggapan.
F. SARAN
Agar  pelaksanaan  perlindungan    hukum    bagi    konsumen    perumahan  berjalan dengan  baik  dan  lancar,  hendaknya  pengembang  mempunyai  iktikad  baik  dan  punya rasa  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  usahanya  dalam  bidang  perumahaan,  serta hendaknya  mereka  harus  membuat  suatu  kontrak  yang  seimbang  antara  konsumen dengan  pengembang,  agar  masing-masing  pihak  antara  konsumen  dan  pengembang tidak merasa dirugikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  penulisan  penelitian  ini  penulis  telah  banyak  mendapatkan  bantuan  dari berbagai  pihak,  baik  secara  Moril  maupun  Materil  yang  sangat  berharga.  Oleh  karena itu  selayaknya  penulis  mengucapkan  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  sebesar  – besarnya kepada :
a. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Ir. Muhammad Milchan, MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
b. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Politeknik  Negeri  Bengkalis  yang  tidak  dapat  penulis sebut satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010
Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Aditya Bakti, Bandung
Nining Muktamar; Berperkara Secara Mudah, Murah, Cepat (dalam Taqyuddin Kadir; Klausula Baku, 2006 Siahaan NHT, Perilndungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , Panta Rei, Jakrta Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta,1984 Widijantoro; Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen berdasarkan UUPK , 1999
Yusuf  Shofie; Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen  Hukumnya ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Http://www.riaupos.co/17707-berita-bpsk-pekanbaru-tidak-aktif-.html#.VOVteyy7LDc , diakses pada tanggal 02 Februari 2015