Journal of Economics and Business Aseanomics
Journal homepage http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba
Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai Good Governance Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang
Wira Pradipta 1 , Utpala Rani 2 1,2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang
Article
Information ________________ History of article: Received: 13-10-2020
Accepted: 22-12-2020 ________________
Keywords: System, Effectiveness, Service Quality

## Abstract
Management  of  data  and  information  in  an  institution  can  support  national development,  but  some  are  still  less  effective  and  efficient.  This  study  aims  to determine the application of information systems to achieve Good Governance in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Land Agency of Magelang City. The  method  used  in  this  study  was  interviews  with  staff  at  the  Magelang  City  Land Agency.  The  results  find  that  the  development  of  information  technology  and supporting  infrastructure  created  opportunities  to  develop  a  more  reliable,  efficient, and  timely  computerized  application  for  land  activities  (KKP)  within  the  National Land  Agency  (BPN).  The  growing  need  for  more  accessible  land  information demanded  by  the  community  (policy  recipients)  and  the  government  (policymakers) has  increased  higher  than  before.  However,  on  the  other  hand,  there  are  obstacles, such as the unfinished mapping of land parcels. The implication of this research is the Land Office needs to guide operators to better service quality.
Kata kunci:
Sistem, Efektivitas, Mutu Pelayanan
JEL Classification:
M15; M11; M48

## Abstrak
Pengelolaan data dan informasi pada suatu lembaga dapat mendukung pembangunan nasional,  tetapi  pada  kenyataannya  masih  terdapat  yang  kurang  efektif  dan  efisien. Tujuan  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem informasi  untuk  mencapai  Good  Governance  yang  ada  pada  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Kota  Magelang.  Metode  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  wawancara  pada  beberapa  staff  di  Badan  Pertanahan  Kota Magelang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perkembangan  teknologi  informasi dan  infrastruktur  pendukungnya  menciptakan  peluang  untuk  dikembangkannya Aplikasi  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  yang  lebih  handal,  efisien  dan tepat  waktu  di  lingkungan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Pertumbuhan kebutuhan  informasi  mengenai  pertanahan  yang  lebih  mudah  diakses  yang  diminta oleh  masyarakat  (penerima  kebijakan)  dan  pemerintah  (pembuat  kebijakan) meningkat  lebih  tinggi  dari  sebelumnya.  Namun,  disisi  lain  terdapat  kendala  yaitu belum tuntasnya pemetaan bidang tanah. Implikasi pada penelitian ini adalah Kantor Pertanahan  perlu  melakukan  pembinaan  bagi  operator  untuk  kualitas  layanan  yang lebih baik.

## 1. Pendahuluan
Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Republik Indonesia adalah kementrian yang mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  agraria  /  pertanahan  dan  tata  ruang  dalam pemerintah  untuk  membantu  menjalankan  pemerintahan  negara.  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/BPN  memberi  solusi  strategis,  terutama  dalam  hal  melakukan  proses  menghilangkan hambatan perizinan tumpang tindih atas kawasan-kawasan sengketa. Seperti, wilayah pertambangan yang  berada  di  bawah  kawasan  lindung,  wilayah  eksplorasi  migas  yang  bersinggungan  dengan pertanian, budidaya perikanan, dan kawasan lindung pantai.
Pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  fungsi  utama  pemerintahan  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengadaan di bidang jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemenuhan kepentingan sangat berperan penting bagi kelangsungan dan tegaknya citra sistem pemerintahan. Di beberapa kasus dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kota Magelang masih ditemukan sistem informasi yang belum efisien dan lemah untuk  menghasilkan  kualitas  pelayanan  publik.  Upaya  perbaikan  dan  peningkatan  kinerja  serta teknologi, diharapkan dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terkendali, praktis, transparan  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai  perkembangan  dinamika  masyarakat. Sementara  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  sistem  informasi  yang  lebih  efisien  dan  dapat diandalkan, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang sangat berpengaruh. Kemampuan adanya komputer telah membantu perkembangan konsep karena telah membuka dimensi baru untuk digunakan dalam pelayanan bagi sebuah organisasi pemerintahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi untuk mencapai Good Governance yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kota Magelang.
Pengelolaan  data  dan  informasi  pertanahan  yang  baik  memiliki  peran  penting  dalam mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional  berkelanjutan.  Kegiatan  ini  menjadi  salah  satu  bagian penting  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Pemerintahan  yang  baik merupakan salah satu pilar pendukung pembangunan berkelanjutan, selain ekonomi, lingkungan dan sosial  (Williamson et  al .,  2010),  sehingga  pengelolaan  data  dan  informasi  pertanahan  yang  baik mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Tugas  pemerintah  di  bidang  pertanahan  di  Indonesia,  yang  meliputi  perumusan  dan  pelaksanaan
kebijakan  di  bidang  pendaftaran  tanah,  survei,  pengukuran  dan  pemetaan  sebagaimana  dijelaskan dalam  Perpres  No.  20  tahun  2015,  merupakan  tanggung  jawab  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).
Penggunaan  sistem  informasi  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  menunjang pelaksanaan  kegiatan  yang  memberikan  berbagai  manfaat  bagi  para  pegawai  sampai  pada  saat  ini. Namun  dalam  hal  tertentu  sistem  KKP  tidak  dapat  diberlakukan,  seperti  pada  saat  pemadaman listrik,  jaringan  internet  terganggu,  dan server  down .  Mengingat  sistem  KKP  sebagai  salah  satu instrumen pengendalian internal, keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  mencapai Good  Governance .  Kualitas  pelayanan  yang terbaik  harus  di  terapkan  karena  tugas  terpenting  dari  setiap  instansi  pemerintahan  adalah memberikan pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan setiap instansi-instansi pemerintahan di tujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis
Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional
Menurut  O’Brien  &  Marakas  (2011),  Sistem  Informasi  (SI)  adalah  kombinasi  yang terorganisir  atas  sumberdaya  manusia,  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  jaringan  komunikasi, sumber  data,  kebijakan  dan  prosedur  yang  berurusan  dengan  proses  penyimpanan, pengambilan/pemanfaatan,  perubahan  dan  penyajian  informasi  dalam suatu  organisasi.  Fungsi  dan peran  SI  dalam  suatu  organisasi  adalah  untuk  mendukung  pengambilan  keputusan  (level  manajer utama),  mendukung  pengawasan  dan  membantu  kegiatan  analisis  permasalahan  (level  manajer menengah),  dan  membantu  menyederhanakan  kompleksitas  kebijakan  organisasi  sehingga  mudah dipahami  dan  membantu  menciptakan  produk  baru/  level  operator  (Askenäs  &  Westelius,  2003; Laudon & Laudon, 2007; O’Brien & Marakas, 2011).

## Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
Komputerisasi  layanan  pertanahan  dimulai  tahun  1997  dengan  implementasi  LOC  atau komputerisasi  kantor  pertanahan  (Badan  Pertanahaan  Nasional  (BPN),  2005).  LOC  dikembangkan bersama antara Indonesia (BPN) dan Spanyol (CIMSA). LOC menyerap dana sejumlah 700 milyar rupiah  yang  terdiri  atas  tiga  fase:  Fase  1,  Fase  2A  dan  Fase  2B  (CIMSA  Ig  AIE,  2015).  LOC menggunakan  perangkat  lunak  pengelola  basis  data  spasial  Smallworld  yang  merupakan  aplikasi spasial  buatan  General  Electric.  Smallworld  memiliki  karakteristik:  mampu  mengelola  basisdata
spasial,  berorientasi  objek,  dapat  terintegrasi  dengan  aplikasi  lain  yang  memerlukan  data  spasial, berteknologi  Java  dengan  memanfaatkan  DBMS  Oracle  Spasial  (General  Electric,  2014). Mengakomodir  kondisi  khusus  beberapa  Kantah,  dibangunlah  aplikasi  SAS.  Aplikasi  ini  dibangun sebagai  bentuk  sederhana  dari  Apikasi  Layanan  Informasi  Pertanahan,  seperti  yang  diusulkan Mustofa & Aditya (2009).

## Good Governance
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (2000), Governance sebagai  proses  penyelenggaraan kekuasaan  negara  dalam  melaksanakan  penyediaan public  goods dan services .  Lebih  lanjut  ditegaskan bahwa  apabila  dilihat  dari  segi  aspek  fungsional, governance dapat  ditinjau  dari  apakah  pemerintah telah  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  telah  digariskan  atau sebaliknya.

## 3. Data dan Metode
Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan penjelasan inovasi yang ada dalam program pelayanan sertifikat tanah melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Magelang  yang  terletak  di  Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo No.2 Kota Magelang dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari-13 Februari 2020.

## Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  primer  yaitu  data  empiris  yang  diperoleh  dari informan berdasarkan hasil wawancara, dimana penulis melakukan interview dengan staff bagian tata usaha  dan  staff  bagian  hubungan  hukum  pertanahan  mengenai  penerapan  inovasi  Sistem Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP).  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  yang dikumpulkan  peneliti  dari  laporan-laporan  atau  dokumen-dokumen  yang  bersifat  informasi  tertulis yang  digunakan  dalam  penelitian  terkait  penerapan  sistem  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan
(KKP). Selain itu teknik pengumpulan data diperoleh dari Observasi atau pengamatan peneliti yang juga digunakan dalam penelitian ini.

## 4. Hasil
Pengimplementasian sistem dalam hal ini disesuaikan dengan prinsip pengembangan sistem informasi yang berkesinambungan, pembangunan aplikasi menyesuaikan dengan sistem yang sudah berjalan  (U.S.  House  of  Representatives,  1999).  Prinsip  pengembangan  sistem  model  SDLC  spiral bisa  digunakan  dalam  hal  ini  karena  memiliki  keunggulan  fleksibilitas  menghadapi  dinamika  faktor internal  maupun  faktor  eksternal  (Boehm,  2000).  Sistem  informasi  yang  dikembangkan  di  BPN adalah  aplikasi  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP),  oleh  karenanya  aplikasi  SIP-P  yang hendak  dibangun  dan  dioperasikan  dalam  koridor  aplikasi  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan (KKP).
Dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  tanah,  pemerintah  diharapkan  mampu mengeluarkan sebuah konsep pelayanan publik yang memang dibutuhkan masyarakat dalam proses pelayanan  sertifikasi  tanah.  Namun  proses  ataupun  prosedur  pelayanan  sertifikasi  tanah  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  sering  mengalami  kendala  pada  proses  administrasi  dan  prosedur pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Hasil wawancara beberapa pegawai BPN menunjukkan bahwa  inovasi  Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  (KKP)  menjadikan  segala  urusan  prosedural sertifikasi  tanah  menjadi  lebih  mudah  dalam  pencatatan  data,  lebih  efisien  dan  sangat  membantu para  pegawai  BPN.  Akan  tetapi,  para  pegawai  BPN  juga  mengeluhkan  tentang  kekurangan  sistem KKP.  Sistem  KKP  sendiri  digunakan  oleh  seluruh  Kantor  BPN  di  Indonesia  sehingga  sering  kali mengalami server  down dan  menghambat  proses  pelayanan.  Untuk  itu  dalam  hal  ini  perlu  dilakukan pengembangan server KKP. Kendala yang lain juga bermunculan seperti jaringan internet mengalami kerusakan dan mati listrik. Di BPN Kota Magelang sendiri sudah memiliki genset, namun seringkali tidak dapat menyala.

## 5. Pembahasan
Setelah  mengetahui  fenomena  yang  ada  di  BPN  Kota  Magelang,  kualitas  pelayanan  yang terbaik  harus  diterapkan  karena  tugas  terpenting  dari  setiap  instansi  pemerintahan  adalah memberikan pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan setiap instansi-instansi pemerintahan di tujukan  sebagai  perangkat  utama  dalam  memberikan  pelayanan.  Mengingat  sistem  KKP  sebagai
salah  satu  instrumen  pengendalian  internal,  keberadaan  sistem  informasi  sangat  penting  untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai Good Governance.
Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan  dan  pelaksanaannya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  bersama.  Sebagai  suatu konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  bagi  penyelenggaraan pemerintahaan  dalam  suatu  negara.  Bagaimanapun,  suatu  badan  atau  lembaga  di  katakan mempunyai  tata  kelola  yang  baik  jika  setiap  proses  pengungkapan  dan  transparansi  dipatuh i. Dalam hal ini, ketika kualitas sistem informasinya baik dan tata kelola di BPN baik, maka pelayanan di BPN juga semakin meningkat. Untuk mencapai Good Governance , BPN sendiri perlu menerapkan beberapa prinsip seperti:
a) Kemandirian ( Indenpency )
Kemandirian adalah suatu keadaan dimana BPN dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip lembaga pemerintah yang sehat.
b) Transparansi ( Transparency )
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh BPN. Prinsip  transparansi  menciptakan  kepercayaan  timbal-balik  antara  BPN  dan  masyarakat  melalui penyediaan  informasi  dan  menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan memadai.

## c) Akuntabilitas ( Accountability )
Akuntabilitas  yaitu  kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  sehingga pengelolaannya  berjalan  secara  efektif.  Bila  prinsip accountability (akuntabilitas)  ini  diterapkan  secara efektif, maka BPN akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran).
d) Pertanggungjawaban (Responsibility)
Pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan BPN terhadap prinsip lembaga pemerintah yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

## 6. Kesimpulan
Pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  fungsi  utama  pemerintahan  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengadaan di bidang jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Di beberapa
kasus dalam peningkatan kualitas pelayanan masih ditemukan sistem manajemen yang belum efisien dan  lemah  untuk  menghasilkan  kualitas  pelayanan  publik.  Dengan  demikian,  peningkatan  kualitas mutu  dalam  memberi  pelayanan  yang  efektif  perlu  diperbaharui  dan  ditingkatkan  demi  terciptanya kepercayaan dari masyarakat.
Mutu  sendiri  juga  dianggap  sebagai  suatu  yang  sifatnya  abstrak  sehingga  tidak  bisa  diukur begitu  saja  meskipun  dengan  tersedianya  modal  yang  mencukupi.  Sementara  untuk  memenuhi kebutuhan  akan  sistem  informasi  yang  lebih  efisien  dan  dapat  diandalkan,  teknologi  atau komputerisasi  adalah  unsur  utama  yang  sangat  berpengaruh.  Kemampuan  adanya  komputer  telah membantu  perkembangan  konsep  karena  telah  membuka  dimensi  baru  untuk  digunakan  dalam pelayanan bagi sebuah organisasi pemerintahan.
Tugas  terpenting  dari  setiap  instansi  pemerintahan  adalah  memberikan  pelayanan.  Bahkan pada  dasarnya  pembentukan  setiap  instansi-instansi  pemerintahan  di  tujukan  sebagai  perangkat utama  dalam  memberikan  pelayanan.  Dengan  adanya  metode  pengembangan  kinerja  dalam pelayanan  publik,  keberadaan  sistem  informasi  sangat  penting  untuk  mendukung  para  pemakai dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai Good Governance .

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  saran  yang  diberikan  kepada  Badan  Pertahanan  Kota Magelang yaitu Kantor Pertanahan harus memiliki kontribusi nyata dan teratur untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  memberikan  pelayanan  ekstra,  dan  meningkatkan  tatanan  kepengurusan. Selain  itu,  Kantor  Pertanahan  perlu  memperbaharui  aplikasi  atau  teknologi  untuk  menciptakan efektivitasnya pelayanan kepada masyarakat, kebijakan baru dengan adanya aplikasi KKP diharapkan dapat  memperlancar  jalannya  seluruh  komponen  manajemen  kinerja  di  Kantor  Pertanahan  Kota Magelang dan perlu dilakukan pembinaan bagi operator atau petugas loket harus terus dilaksanakan. Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk  mencari  masukan-masukan  atau  mungkin  terjadi  penyempurnaan kualitas pelayanan guna mencapai Good Governance .
Daftar Pustaka
Askenäs  &  Westelius,  (2003).  Five  Roles  of  an  Information  System:  A  Social  Constructionist Approach  to  Analysing  the  Use  of  ERP  Systems,  Informing  Science.  Informing  Science:  the international journal of an emerging transdiscipline, 6, 209–220.
Badan Pertanahaan Nasional (BPN). (2005). Land Office Computerization (LOC). Workshop LOC di Jakarta. Badan Pertanahan Nasional.
Badan Pertanahaan Nasional (BPN). (2011). Pembangunan GeoKKP. Workshop KKP di Kanwil BPN Prov. D.I. Yogyakarta tanggal 5 Desember 2011. Badan Pertanahan Nasional.
Boehm, (2000). Spiral Development: Experience, Principles , and Refinements (No. CMU/SEI-2000-SR-008).
(W.  J.  Hansen,  Ed.). Pittsburgh,  Pennsylvania,  US:  Software  Engineering  Institute,  Carnegie Mellon University.
CIMSA Ig AIE, (2015). LOC menyerap dana sejumlah 700 milyar rupiah yang terdiri atas tiga fase: Fase 1, Fase 2A dan Fase 2B .
Ferdinand,  A.  (2006). Structural  Equation  Modeling  Dalam  Penelitian  Manajemen .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2008). Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program Amos 16.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Handayani,  W.  P.  P.,  Harsono,  M.  (2016).  Aplikasi  technology  acceptance  model  (TAM)  pada komputerisasi kegiatan pertanahan. Jurnal Economica, 12 (01).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi.
Kementerian  ATR/BPN.  (2014).  Layanan  Online  Kantor  Pertanahan  (LOKET)  dan  Pelayanan Mandiri Akta Pertanahan (PERMATA). Diambil 10 Maret 2015, dari http://www.bpn.go.id/Berita/SiaranPers/layanan-online-kantor-pertanahan-loket-danpelayanan- mandiri-akta-tanah-permatadiresmikan-4786
Kementerian ATR/BPN. (2015). Komputerisasi Layanan Pertanahan. Diambil 1 Februari 2015, dari http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputeris asi-Layanan-Pertanahan
Laudon & Laudon, (2007). Management Information Systems (10th ed.). Pearson Education, Inc. Lembaga  Administrasi  Negara  (2000). Akuntanbilitas  &  Good  Governance .  Lembaga  Administrasi Negara. Jakarta
Mustofa,  F.  C.,  &  Aditya,  T.  (2009).  Perancangan  Aplikasi  Layanan  Informasi  Pertanahan  untuk PPAT Berbasis Web Services. BHUMI - Jurnal Ilmiah Pertanahan STPN Yogyakarta, 1, 57–70.
O’Brien  &  Marakas,  (2011).  Management  Information  Systems.  Eighth  Edition.  New  York: McGraw-Hill/Irwin
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik. Perpres No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Priyono, A. H., Amrin. (2019). Sistem informasi pengelolaan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional Jakarta. Jurnal Mantik Penusa, 3 (02).
Suara  Ombudsman.  (2008).  Kerjasama  Komisi  Ombudsman  Nasional  dan  Badan  Pertanahan Nasional  dalam  rangka  Peningkatan  Kualitas  Penanganan  Keluhan  Bidang  Pertanahan.  Artikel. ISSN: 1412 – 3932.
U.S.  House  of  Representatives,  (1999).  Systems  Development  Life-Cycle  Policy.  Diambil  dari http://www.house.gov/content/cao/procurement/refdocs/SDLCPOL.pdf
Williamson et al., (2010). Land Administration for Sustainable Development. California, USA: ESRI Press Academic.