## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## MEDIASI  HUBUNGAN  INDUSTRIAL  OLEH  MEDIATOR  DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI

## Faisal Hernanda Putra, Purwono Sungkowo Raharjo
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail : hernandaf09@gmail.com , purwonosungkowo@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Labor, Mediation, and Industrial Relations Disputes This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  role  of mediators  in  resolving  industrial  relations  dispute cases and  the  mediator's  obstacles  in  resolving  industrial relations disputes at the Boyolali Regency Cooperative and Manpower  Office.  This  research  is  a  prescriptive normative  legal  research.  This  study  took  place  at  the Department  of  Cooperatives  and  Manpower,  Boyolali Regency.  The  legal  material  that  the  author  uses  is  a secondary legal material. The author in this study used a statutory  approach  with  data  collection  techniques  for literature  studies  and  clarification.  Furthermore,  using data analysis techniques that are deductive in nature. The results  of  the  study  show  that  the  role  of  industrial relations  mediators  in  resolving  industrial  relations disputes is to facilitate the disputing parties to resolve by deliberation and consensus to reach an agreement, make written  recommendations  that  are  submitted  to  the disputing  parties,  notify  the  disputing  parties  of  the importance of registering an agreement. together at the industrial relations court and assist the disputing parties in  drafting  a  collective  agreement.  Meanwhile,  the mediator's obstacle is the difficulty of the entrepreneur to attend  the  trial  held  by  the  mediator,  the  entrepreneur who is present at the trial is still represented by company employees so that they do not have the authority to decide, the legal counsel of the disputing party is not punctual or deliberately stalls for time in the mediation session, there are  still  workers  /  laborers  who  do  not  understand  the procedure for resolving industrial relations disputes.

## Abstrak
Kata kunci: Tenaga Kerja, Mediasi, dan
Perselisihan Hubungan Industrial Corresponding Author: Faisal Hernanda Putra Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  mengetahui  dan menganalisa  mengenai  peranan  mediator  dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial dan  kendala  mediator  dalam  menyelesaikan  kasus perselisihan  hubungan  industrial  pada  Dinas  Koperasi dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat preskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.  Bahan hukum yang penulis gunakan merupakan bahan hukum sekunder.  Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dengan  teknik pengumpulan  data  studi  psutaka  serta  klarifikasi. Selanjutnya  menggunakan  teknik  analisa  data  yang bersifat  deduksi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  peran mediator  hubungan  industrial  dalam  menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial  adalah  memfasilitasi para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan secara  musyawarah  dan  mufakat  untuk  mencapai kesepakatan,  membuat  putusan  anjuran  tertulis  yang disampaikan  kepada  para  pihak  yang  berselisih, memberitahukan  kepada  para  pihak  yang  berselisih mengenai pentingnya pendaftaran perjanjuan bersama pada  pengadilan  hubungan  industrial  serta  membantu para  pihak  yang  berselisih  dalam  pembuatan  draft perjanjian  bersama.  Sedangkan  kendala  mediator adalah  sulitnya  pihak  pengusaha  untuk  hadir  dalam sidang yang diadakan mediator, pengusaha yang hadir dalam  sidang  masih  diwakilkan  karyawan  perusahaan sehingga  tidak  memilikki  kewenangan  memutuskan, kuasa  hukum  dari  pihak  yang  berselisih  tidak  tepat waktu  atau  sengaja  mengulur  waktu  dalam  sidang mediasi,  masih  adanya  pekerja/buruh  yang  belum memahami tatacara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Alenia ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah  Indonesia,  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  bangsa,  serta  ikut mewujudkan  ketertiban  dunia  dengan  berdasar  pada  kemerdekaan,  perdamaian  yang abadi, serta keadilan sosial. Dijelaskan lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945  Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa seluruh warga berhak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut Lalu Husni (2010:13), sedikitnya ada empat tujuan negara yaitu negara harus melindungi seluruh tumpah darah, negara harus melaksanakan kesejahteraan bagi seluruh  rakyat,  negara  harus  ikut  serta  mencerdaskan  bangsa,  serta  negara  harus melahirkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.
Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan adalah negara wajib campur tangan dalam kehidupan  masyarakat,  termasuk  campur  tangan  dalam  hal  ketenagakerjaan.  Salah  satu peran  pemerintah  dalam  bidang  ketenagakerjaan  yakni  untuk  menjaga  keseimbangan usaha,  keberlangsungan  usaha,  melindungi  hak-hak  pekerja/buruh  sehingga  tercipta hubungan  yang  harmonis  serta  berkeadilan  guna  menjaga  stabilitas  usaha  serta peningkatan produktivitas. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 31  tentang Ketenagakerjaan,  kesejahteraan  pekerja/buruh  merupakan  sebuah  wujud  pemenuhan terhadap keperluan dan/atau kebutuhan yang mempunyai sifat jasmani atau rohani yang berada di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja yang dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas lingkungan kerja yang sehat dan aman secara langsung maupun tidak langsung.
Fakta  di  lapangan  sering  ditemui  adanya  gesekan  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha  yang  menyebabkan  perselisihan.  Gunawi  Kartasapoetra  menjelaskan  bahwa pokok masalah perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang menjadi sebab utama  terjadinya  perselisihan  hubungan  industrial  umumnya  memuat  permasalaha mengenai  upah,  jaminan  sosial,  tugas  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  kepribadian, kemampuan  yang  tidak  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  dikerjakan,  serta  adanya permasalahan pribadi. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menjelaskan bahwa  perselisihan  hubungan  industri  merupakan  suatu  perbedaan  pendapat  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  yang  mengakibatkan  perselisihan  karena  adanya perbedaan  pandangan  mengenai  hak,  kepentingan,  pemutusan  hubungan  kerja  serta perbedaan pendapat antara serikat pekerja / buruh yang berada dalam satu perusahaan.
Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dijelaskan bahwa terdapat dua cara menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  yaitu  dengan  menempuh  jalur  litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industri melalui jalur non-litigasi dapat  ditempuh  melalui  perundingan  bipartit,  mediasi,  konsiliasi,  serta  arbitrasi. Penyelesaian  melalui  perundingan  bipartit  pada  awalnya  diharapkan  mampi menyelesaiakan perselisihan secara cepat saat timbul perselisihan antara pekerja / buruh dengan  pengusaha.  Apabila  melalui  forum  bipartit  tidak  menemui  adanya  kesepakatan antara  para  pihak  maka  dapat  dilanjutkan  melalui  mediasi.  Mediasi  dalam  hubungan industrial  berbeda  dengan mediasi secara umum. Mediasi ini dilakukan dengan bantuan mediator hubungan industrial.
Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali terdapat 5 orang yang menjabat sebagai  mediator  hubungan  industrial  dan  menangani  kasus  perselisihan  hubungan industrial. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tercatat ada 20 kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada Kabupaten Boyolali. Dari jumlah tersebut ada 2 jenis perselisihan  hubungan  industrial,  yakni  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) sebanyak  18  kasus  dan  perselisihan  hak  sebanyak  2  kasus.  Untuk  kasus  perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh tidak ditemukan di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Kerja dan Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  terdapat  10  kasus  perselisihan  hubungan  industrial  yang  mencapai kesepakatan melalui mediasi dengan didampingi oleh mediator hubungan industrial.
Mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  melalui  mediasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 hingga Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  pada  wilayah  Kabupaten Boyolali  yang  dilakukan  oleh  mediator  hubungan  industri  apakah  sudah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan penyebab perselisihan  hubungan  industrial  seperti  pemutusan  hubungan  kerja.  Seiring  terjadinya kasus  perselisihan  hubungan  industrial,  maka  apakah  mekanisme  mediasi  sudah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  dapat  memenuhi  keinginan  serta  tuntutan pekerja/atau buruh atau serikat pekerja/buruh kemudian apakah kebijakan yang diambil oleh mediator hubungan industrial sudah sesuai. Berdasarkan penjelasan yang dituangkan
dalam latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk meneliti peran mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali

## PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang ingin penulis angkat dalam penulisan hukum ini adalah :
1. Bagaimana  peran  mediator  dalam  proses  penyelesaian  perselisihan  hubungan industri?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  mediator  dalam  menyelesaikan  perselisihan hubungan industri?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  merupakan  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu apakah  aturan  hukum  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  apakah  norma  yang  berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016:47). Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif. Penelitian preskriptif bertujuan untuk  memberikan  argumentasi  mengenai  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  (Peter Mahmud Marzuki, 2016:22). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang dihadapi  untuk  memahami  tingkatan  serta  asas  yang  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  penulisan  hukum  ini  penulis  mengambil  lokasi  penelitian  di  Dinas Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali.  Dalam  penelitian  hukum  ini  penulis menggunakan jenis data sekunder berupa kajian pustaka dan klarifikasi.

## PEMBAHASAN
A. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pihak  ketiga  dalam  mediasi mediator memiliki beberapa peran. Berikut adalah peran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Boyolali:
1. Memfasilitasi Pihak-Pihak Yang Bersengketa Untuk Mencapai Kesepakatan Secara Musyawarah Dan Mufakat
Berdasarkan amanat yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  sebuah perselisihan  hubungan  industrial  wajib  diupayakan  penyelesaiannya  terlebih dahulu  melalui  perundingan  bipartit  secara  musyawarah  dan  mufakat.  Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu pihak atau kedua pihak yang berselisih mencatatkan  perselisihan  pada  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten Boyolali  dengan  membuat  surat  permohonan.  Petugas  akan  mencatatkan perselisihan  pada  buku  agenda  yang  berisi  tanggal  pencatatan,  para  pihak  yang berselisih,  data  diri  para  pihak,  pokok  perselisihan,  serta  hasil  penyelesaian perselisihan.  Setelah  berkas  dinyatakan  lengkap  maka  Kepala  Dinas  akan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang yang diteruskan oleh Mediator.
Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  mediator  adalah  melakukan panggilan  klarifikasi  kepada  para  pihak  untuk  mengetahui  pokok  perselisihan. Setelah para pihak sudah melakukan klarifikasi, maka mediator dapat melakukan panggilan sidang secara patut, dalam sidang mediasi para pihak diberikan izin untuk memberikan  argumen  atas  perselisihan  yang  sedang  terjadi.  Mediasi  dilakukan dengan  cara  musyawarah  dan mufakat. Sidang  mediasi  pada Dinas  Koperasi  dan
Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan,  namun biasanya  sidang  mediasi  dilakukan  2  (dua)  kali  pertemuan  sudah  menemui  kata sepakat,  sehingga  tidak  perlu  dilakukan  sidang  lagi.  Berikut  daftar  kasus perselisihan hubungan industrial pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali  pada  Tahun  2019-2021  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan  melalui musyawarah dan mufakat dengan difasilitasi oleh mediator :
Sepakat Dari Hasil Musyawarah Para Pihak No Pihak yang berselisih Jenis Perselisihan Penyebab Perusahaa n Pekerja 1 PT. Kantor Pos Agung Yuliantoro PHK (Pesangon) Pesangon Belum Dibayar 2 PO. Loren Eni Purwati PHK (Pesangon) Pesangon Belum Dibayar 3 PT. Asia Protendo Graha Bambang Sabarti PHK (Pesangon) Pesangon Belum Dibayar 4 PT. Sriwahana Adityakarya Tbk. M. Iqbal Firdaus, dkk (9 orang) PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Surat Pengalaman Kerja Belum Diberikan 5 PT. Sriwahana Adityakarya Tbk. Imam Muhamma d, dkk (9 orang) PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Surat Pengalaman Kerja Belum Diberikan 6 PT. Trijaka Wahyudon o Dwi Prasetyo PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PHK Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan Efisiensi 7 PT. Putra Iwata Perkasa Fahrul Adi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PHK Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan Efisiensi 8 PT. Putra Iwata Perkasa Dwi Cahyono PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PHK Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan Efisiensi 9 PT. Prima Sejati Sejahtera II Sri Wahyuni Hak (Surat Keterangan Kerja) Surat Keterangan Kerja Belum Diberikan 10 PT. Pan Brothers Tbk. Aldila Kurnia Putri PHK (Pengunduran Diri) Denda Penalti Pengunduran Diri Berdasarkan tabel  diatas, pada tahun 2019 hingga 2021 Dinas Koperasi dan Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  terdapat  10  (sepuluh)  kasus  perselisihan
hubungan  industri  yang  bisa  mencapai  kesepakatan  melalui  musyawarah  dan mufakat dengan difasilitasi oleh mediator hubungan industrial.
2. Menyampaikan Anjuran Tertulis Kepada Pihak-Pihak Yang Bersengketa Apabila  dalam  pelaksanaan  sidang  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator secara musyawarah dan mufakat tidak mencapai kesepakatan dalam 2 (dua) kali sidang  atau  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  panggilan  sidang,  maka  mediator membuat  putusan  anjuran  tertulis  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial.  Mediator  menyampaikan  anjuran  tertulis  kepada  para  pihak  dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Dari penawaran anjuran tertulis yang dibuat oleh mediator, para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Jika para pihak menyetujui anjuran tertulis maka oleh mediator akan membantu untuk pembuatan perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut daftar kasus yang  diberikan  anjuran  tertulis  oleh  mediator  pada  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali tahun 2019 hingga 2021 :
Anjuran Tertulis Tidak Disepakati Para Pihak No Pihak yang berselisih Jenis Perselisihan Penyebab Perusahaa n Pekerja 1 PT. Sariwarna Asli II Sri Mulyani PHK (Pesangon) Pesangon Belum Dibayar 2 PT. Sariwarna Asli II Panijan PHK (Pesangon) Pesangon Belum Dibayar 3 PT. Sariwarna Asli II Ngadino PHK (Pesangon) Pesangon Belum Dibayar 4 PT. Sariwarna Asli II Binaro Sukoyo, dkk (97 orang) PHK (Pesangon) Pesangon Belum Dibayar
3. Membantu Para Pihak Yang Berselisih Dalam Pembuatan Draft Perjanjian Bersama Kewajiban mediator hubungan industrial selain memfasilitasi mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan memberikan anjuran tertulis adalah  membantu  membuat  perjanjian  bersama  apabila  tercapai  kesepakatan dalam  musyawarah.  Perjanjian  bersama  yang  telah  dibuat  ditandatangani  oleh pihak pekerja/buruh, pihak pengusaha, dan juga mediator hubungan industrial.
4.  Memberitahu  Para  Pihak  Yang  Bersengketa  Tentang  Pentingnya  Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama Di Pengadilan Hubungan Industrial Apabila  perselisihan  hubungan  industrial  mencapai  kesepakatan  melalui mediasi  atau  anjuran  tertulis,  mediator  dapat  membantu  para  pihak  dalam membuat  kesepakatan  bersama  dan  mendaftarkannya  ke  Pengadilan  Hubungan
Industrial untuk memperoleh akta bukti pendaftaran. Hal ini memiliki maskud jika ada pihak dalam perjanjian bersama yang tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk eksekusi.

## B. Kendala Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kendala  Mediator  Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Boyolali  dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut :
1. Pengusaha yang Datang Masih Diwakilkan  Karyawan Perusahaan Sehingga Tidak Memiliki Kewenangan Memutuskan
Dalam  proses  pemanggilan  di  wilayah  Kabupaten  Boyolali  masih  ditemukan pihak  pengusaha  yang  tidak  memenuhi  panggilan  sidang  mediasi  yang  diadakan oleh mediator hubungan industrial. Mediator telah mengundang pihak pengusaha, namun pengusaha biasanya tidak memiliki  waktu untuk menghadiri sidang yang diadakan  oleh  mediator,  sehingga  sidang  mediasi  hanya  dihadiri  oleh  karyawan perusahaan.  Hal  ini  tentu  saja  menghambat  proses  penyelesaian  perselisihan perburuhan, karena karyawan yang hadir tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.  Karyawan  perusahaan  perlu  melaporkan  hasil  persidangan  kepada atasan  atau  atasannya.  Sesi  mediasi  hanya  boleh  membuahkan  hasil  setelah karyawan  perusahaan  melaporkan  hasil  persidangan  kepada  atasan  atau  atasan mereka.
2.  Kuasa Hukum Dari Pihak Pekerja/Buruh Tidak Tepat Waktu Atau Sengaja Mengulur Waktu Dalam Sidang Mediasi Dari  pihak  pekerja/buruh  juga  ditemukan  adanya  faktor  penghambat penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  dimana  pihak  pekerja/buruh disarankan oleh kuasa hukumnya untuk tidak memenuhi panggilan sidang dan tidak menjalani proses mediasi yang diadakan oleh mediator karena beranggapan bahwa mediasi tidak dapat memenuhi hak-hak mereka yang dilanggar oleh  perusahaan. Sehingga  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  dilanjutkan  dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.
3. Masih  terdapat pekerja/buruh yang belum mengetahui  mekanisme dan tata cara penyelesaian hubungan industrial.
Masih  ada  pihak-pihak  yang  kurang  memahami  mekanisme  dan  tata  cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial terutama dari pihak pekerja/buruh. Di  Boyolali  pada  tahun  2019  dan  2020  ditemukan  (6)  enam  kasus  perselisihan hubungan  industrial  yang  tidak  di  dahului  dengan  perundingan  bipartit  antara pengusaha dan pekerja.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  penulis  lakukan  tentang  peranan mediator  hubungan  industrial  dalam  menyelesaikan  suatu  perselisihan  hubungan industrial pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Mediator Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial  mempunyai  peranan  untuk  memfasilitasi  pihak- pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  secara  musyawarah  dan mufakat,  menyampaikan  anjuran  tertulis  kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa, membantu para pihak yang berselisih dalam pembuatan draft perjanjian bersama, dan memberitahu  para  pihak  yang  bersengketa  tentang  pentingnya  mendaftarkan perjanjian kerja bersama di pengadilan hubungan industrial.
2. Kendala  atau  hambatan  mediator  pada  saat  menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial adalah pihak pengusaha tidak menghadiri sidang mediasi secara langsung namun  hanya  diwakili  karyawan  sehingga  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memutuskan, masih adanya kuasa hukum dari pihak pekerja/buruh tidak hadir tepat waktu  atau  sengaja  mengulur  waktu  sidang  mediasi,  dan  pekerja/buruh  masih  ada yang belum mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## REKOMENDASI
Penulis  telah  meneliti  dan  menganalisa  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial dan sampai pada kesimpulan bahwa rekomendasi tertentu dapat membantu meningkatkan  kualitas  peran  mediator.  Berikut  rekomendasi  yang  dapat  penulis sampaikan :
1. Perlunya  kesadaran  dari  pihak  pengusaha  untuk  datang  secara  langsung  tanpa diwakilkan  oleh  Karyawan  perusahaan  sehingga  tidak  memperlambat  pelaksanaan proses penyelesaian perselisihan. Apabila diwakilkan, maka pihak yang mewakili harus diberi  kewenangan  untuk  membuat  keputusan  pada  saat  sidang  mediasi  sehingga dapat mempercepat proses mediasi.
2. Masih terdapat pekerja/buruh atau penasehat hukum pekerja/buruh yang tidak hadir dalam  sidang  mediasi  sehingga  diperlukan  sikap  tegas  dari  mediator  agar pekerja/buruh  atau  penasehat  hukum  pekerja/buruh  mematuhi  dan  menghadiri panggilan sidang mediasi agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan prinsip cepat, tepat, adil dan murah.
3. Sampai  saat  ini  masih  terdapat  pekerja/buruh  yang  belum  mengetahui  proses penyelesaian hubungan industrial, sehingga mediator perlu menyampaikan informasi kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan  industrial,  yaitu  melalui  perundingan  pendahuluan  bipartit  dengan  pihak pengusah.  Pemerintah  Kabupaten  Boyolali  juga  harus  berperan  aktif  menjaga harmonisasi  antara  pengusaha/perusahaan  dengan  pekerja/buruh  khususnya  di wilayah Kabupaten Boyolali

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundangan-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

## Buku:
Abdul Khakim. 2003 . Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung:Citra Aditya Bakti.
Abdul Rachmad Budiono. 2011. Hukum Perburuhan. Jakarta:Indeks
.  2013. Konferensi  Nasional  “Kete nagakerjaan  dan  Hubungan Industrial”. Malang:Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Any  Suryani  &  Zaeni  Asyhadie.  2019. Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  dan Pemutusan Hubungan Kerja , Mataram:Sanabil. Asri Wijayanti. 2014. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta:Sinar Grafika
Johnny  Ibrahim. 2006. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Malang:Banyumedia Publishing. Koentjaraningrat. 2005. Pengantar Antropologi I. Jakarta :PT. Dian Rakyat Lalu  Husni.  2004. Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Melalui  Pengadilan  dan Diluar Pengadilan . Jakarta:Raja Grafindo Persada. . 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta:Rajawali Pers. Lanny  Ramli.  2021. Kewenangan  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Hubungan  Industrial.
Pasuruan:Qiara Media.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2016. Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi). Jakarta:Prenadamedia Group.
Salim HS & Erlis Septiana Nurbani. 2017. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Baru). Jakarta:Rajawali Pers. Sri Haryani. 2002. Hubungan Industrial di Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Suwarto. 2003. Hubungan Industrial Dalam Praktik. Jakarta:Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.
Syamsir  Torang.  2014. Organisasi  dan  Manajemen  (Perilaku  Struktur,  Budaya  dan Perubahan Organisasi) . Bandung :Alfabeta
Zaenal Asikin. 2010. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Zaeni Asyhadie. 2007. Hukum Kerja . Jakarta:Raja Grafindo.

## Jurnal dan Artikel
Aditya Tri Wijaya, Rahayu Subekti. 2021. “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK)  Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19  Melalui  Mediator”. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 Nomor 2. Iwin. 2020. “Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Jurnal Media Bina Ilmiah. Vol. 14 No. 11 Juni 2020.
Oscar  Molina.  2014.  “ Self-regulation  and  the  state  of  industrial  relations  in  Southern Europe:Back to the future?”. European Journal of Industrial Relations. Vol. 20. No. 1.
Zaeni Asyhadie. 2007. Hukum Kerja . Jakarta:Raja Grafindo.