## ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DIY (STUDI KASUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM)
Ibnu Afan dan Muhammad Su’ud
Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Afan631@gmail.com

## Abstract
This research on the workload problem of Civil Servants is based on the number of  Civil  Servants  who  exceeds  the  number  of  public  functional  positions  (JFU)  at  the Secretariat of the Office of Public Works, Housing and Energy of Mineral Resources of DIY  Province,  namely  13  general  functional  positions  and  with  29  employees  Civil Affairs.
The purpose of this study was to determine the suitability between workloads for existing job assignments and to find out the needs of Civil Servants needed to handle 13  general  functional  positions  that  have  been  established.  This  study  uses  a descriptive  qualitative  research  design,  using  the  Full-Time  Equivalent  (FTE)  method. This  method  compares  the  amount  of  time  the  task  is  multiplied  by  the  workload compared with the amount of effective work time.
The results of this study indicate that there is a mismatch between workload on office  duties  and  a  shortage  of  employees  in  the  general  functional  position  of  the Secretariat of the Office of Public Works, Housing and Energy of Mineral Resources of DIY Province. This is indicated by the normal workload in general functional positions as  much  as  13  employees  or  45%  of  the  normal  amount  of  100%  but  there  are  still general functional positions where the workload is underloaded by 9 employees or 31% of  the  normal  amount  and  7  employees  are  overloaded  or  21%  of  the  total  normal. While  the  number  of  employees  to  handle  13  general  functional  positions  is  29  Civil Servants,  according  to  the  results  of  the  analysis  for  future  staffing  planning,  it  is necessary  to  optimize  employee  performance  by  changing  the  composition  of  the workforce by adding 4 Civil Servants to 33 Civil Servants.
Keywords: Analysis, Methods, Workload, Employees

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  Anggaran  2018  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Perumahan  dan  Energi Sumber  Daya  Mineral  mempunyai  173  pegawai  yang  ada  di  Sekretariat  33  Pegawai, Bidang Bina Marga 62 pegawai, Bidang Cipta Karya 20 pegawai, Bidang Sumber Daya Air 23 pegawai, Bidang Perumahan 11 pegawai, Bidang Energi Sumber Daya Mineral 24 pegawai dengan mengelola dana APBD dan Dana Istimewa (DAIS) yang terdiri dari 11  Program  dan  44  Kegiatan.  Penulis  hanya  menganalisa  beban  kerja  pada  Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha
Daya Mineral DIY, yang terdiri dari 3 Bagian ; 1. Subbag Umum, 2. Subbag Keuangan, 3. Subbag Program dan Informasi, yang mengelola administrasi dan pelaporan seluruh kegiatan dan Program di DPUP-ESDM DIY.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  pada  penelitian  ini  kami  ingin menganalisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  DIY  (Studi  Kasus  Jabatan Fungsional Umum).

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  data  diatas  bahwa  ada  13  jabatan  fungsional  umum  pada Sekretariat  Dinas  Pekejaan  Umum,  Perumahan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral Provinsi  DIY,  diketahui  terdapat  keterbatasan  jumlah  pegawai  untuk  dapat  mengisi jabatan fungsional umum.

## Pertanyaan Penelitian
1.  Apakah  beban kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di  jabatan fungsional  umum  Sekretariat DPUP-ESDM DIY sudah sesuai dengan standar jabatannya?
2.  Berapakah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang ideal untuk menangani tiga belas jabatan fungsional umum Sekretariat DPUP-ESDM DIY?

## Tujuan Penelitian
1.  Untuk  mengetahui  apakah  beban  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Sekretariat  DPUP- ESDM DIY telah sesuai dengan tugas standar jabatannya.
2.  Mengetahui  jumlah kebutuhan  Pegawai  Negeri  Sipil  Sekretariat  DPUP-ESDM  DIY yang ideal pada jabatan yang telah ditetapkan.

## Manfaat Penelitian

## 1.  Manfaat Teoritis
a. Sebagai tambahan referensi dan pengembangan studi dan ilmu pengetahuan di bidang sumber daya manusia.
b. Secara  Praktis  memperkaya  khasanah  pengetahuan  teoritis  terutama  dalam dunia  akademis khususnya  ilmu  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  terutama yang berkaitan dengan analisis beban kerja.
2.  Manfaat praktis
a.  Memberikan informasi dan referensi terkait dengan analisis beban kerja kepada pembaca serta semua pihak khususnya bagi instansi pemerintah.
b.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  pustaka  dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## RERANGKA TEORITIS
Menurut  Wahyudi  (2002)  sumber  daya  manusia  adalah  manajemen  Sumber Daya  Manusia  diartikan  sebagai  ilmu  dan  seni  atau  proses  memperoleh,  memajukan atau  mengembangkan  dan  memelihara  sumber  daya  manusia  yang  tercapai  dengan efesien dan ada kepuasan pada diri pribadi yang bersangkutan.
Menurut  Rivai  dan  Sagala  (2009)  Manajemen  sumber  daya  manusia  (MSDM) merupakan  salah  satu  bidang  dari  manajemen  umum  yang  meliputi  segi-segi perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian.  Proses  ini  terdapat dalam  fungsi/bidang  produksi,  pemasaran,  keuangan,  maupun  kepegawaian.  Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan  perusahaan,  maka  berbagai  pengalaman  dan  hasil  penelitian  dalam  bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia.
Menurut Hasibuan (2016:21) fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia, meliputi: 1)  Fungsi Manajerial
a. Perencanaan (planning)
b. Pengorganisasian (organizing)
c. Pengarahan (directing)
d. Pengendalian (controlling)
2)  Fungsi Operasional
a. Pengadaan (procurement)
b.  Pengembangan (development)
c. Kompensasi (compensation)
d. Pengintegrasian (integration)
e. Pemeliharaan (maintenance)
f. Kedisiplinan (Dicipline)
g. Pemberhentian (Separation)

## Defisini Pegawai Negeri Sipil
Pegawai  Negeri  Sipil,  Menuru t  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri”  berarti  negara  atau  pemerintah,  jadi  PNS  adalah  orang  yang  bekerja  pada pemerintah  atau  Negara.1  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 memberikan  pengertian  PNS  adalah  mereka  yang  setelah  memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau  diserahi  tugas  Negara  lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  sesuatu  peraturan perundang-undangan  dan  digaji  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Pengertian Beban Kerja
Munandar  (2001)  menerangkan  beban  kerja  adalah  keadaan  dimana  pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu.
Sedangkan  menurut  Permendagri  Nomor  12  tahun  2008,  beban  kerja  adalah besaran  pekerjaan  yang  harus  dipikul  oleh  suatu  jabatan  atau  unit  organisasi  dan merupakan  hasil  kali  antara  volume  kerja  dan  norma  waktu.  Dengan  demikian pengertian  beban  kerja  adalah  sebuah  proses  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau kelompok jabatan yang dilaksanakan dalam keadaan normal dalam suatu jangka waktu tertentu.

## Dimensi Beban Kerja
Menurut Munandar (2001) mengklasifikasikan beban kerja kedalam faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan sebagai berikut : 1.  Tuntutan Fisik.
2.  Tuntutan tugas kerja shif/kerja malam sering kali menyebabkan kelelahan bagi para pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan.
Sedangkan menurut Tarwaka (2011) sebagai berikut dimensi ukuran beban kerja yang dihubungkan dengan performasi, yaitu:
1.  Beban  waktu (time  load) menunjukan  jumlah  waktu  yang  tersedia  dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tugas atau kerja.
2.  Beban  usaha  mental  (mental effort  load )  yaitu  berarti  banyaknya  usaha  mental dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
3.  Beban  tekanan  Psikologis  ( psychological  stress  load )  yang  menunjukan  tingkat resiko pekerjaan, kebingungan, dan frustasi.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja
Beban  kerja  dipengaruhi  oleh  2 faktor,  yaitu faktor  eksternal  dan faktor  internal. Menurut Tarwaka (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja antara lain:
a.  Faktor eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti;
1.  Tugas-tugas  yang  bersifat  fisik,  seperti  stasiun kerja, tata  ruang,  tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, dan tugas-tugas yang bersifat psikologis,  seperti  kompleksitas  pekerjaan,  tingkat  kesulitan,  tanggung  jawab pekerjaan.
2.  Organisasi  kerja,  seperti  lamanya  waktu  bekerja,  waktu  istirahat,  shift  kerja, kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang.
3.  Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis.
b.  Faktor Internal
Faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  tubuh  itu  sendiri  akibat  dari reaksi beban kerja eksternal. Faktor internal meliputi faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan) dan faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan).

## Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

## a.  Analisis Jabatan
Analisis Jabatan/Pekerjaan ( Job Analysis ) merupakan kegiatan pengumpulan data/informasi  yang  menyangkut  tentang  sesuatu  jabatan/pekerjaan  digunakan untuk menetapkan uraian jabatan/pekerjaan dan persyaratan jabatan/pekerjaan.
Menurut Edwin Fillipo (1994) Analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan  informasi  yang  berhubungan  dengan  operasi  dan tanggung  jawab suatu  pekerjaan  tertentu.  Flippo  menekankan  bahwasannya  ada  dua  kegiatan utama  dalam  analisis jabatan,  yaitu  mengumpulkan  informasi tentang operasi  dan tanggung jawab suatu pekerjaan dan mempelajarinya lebih mendalam.

## b.  Analisis Beban Kerja
Untuk  menjamin  tersedianya  jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tepat  dalam memberikan  pelayanan  publik,  maka  perlu  dilakukan  penataan  Pegawai  Negeri Sipil.  Setiap  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Pusat  dan  Daerah  melakukan penataan  Pegawai  Negeri  Sipil  dilingkungannya  untuk  memperolah  Pegawai Negeri Sipil yang tepat, baik secara kualitas, kuantitas, komposisi, dan distribusinya secara proporsional sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi organisasi menjadi kinerja  nyata.  Pedoman  analisis  beban  kerja  menjadi  acuan  bagi  setiap  unit organisasi.
Analisis  beban  kerja  dilaksanakan  untuk  mengukur  dan  menghitung  beban kerja  setiap  jabatan  unit  kerja  dalam  rangka  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan tugas  dan  meningkatkan  kapasitas  organisasi  yang  profesional,  transparan, proporsional dan rasional. Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.
Menurut Wakui dalam Agus Darhamsyah (2016) menyatakan analisis beban kerja  adalah  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  tiap  posisi  atau  jabatan  dalam  rangka untuk  melaksanakan  tugasnya  seperti  tercantum  dalam  deskripsi  pekerjaannya memberikan suatu beban kerja pada posisi/jabatan tersebut.

## Proses Perhitungan Beban Kerja dan Jumlah Kebutuhan Pegawai

## a)  Teknik Analisis Beban kerja
1)  Pendekatan hasil kerja
Hasil  kerja  adalah  produk  atau output jabatan.  Metode  dengan pendekatan  hasil  kerja  adalah  menghitung  formasi  dengan  mengidentifikasi beban  kerja  dari  hasil  kerja  jabatan.  Metode  ini  dipergunakan  untuk  jabatan yang  hasil  kerjanya  fisik  atau  bersifat  kebendaan,  atau  hasil  kerja  non  fisik tetapi  dapat  dikuantifisir.  Perlu  diperhatikan,  bahwa  metode  ini  efektif  dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis.
Dalam  menggunakan  metode  ini  berdasarkan  Manpan  Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004, informasi yang diperlukan adalah:
a)  Wujud hasil kerja dan satuannya;
b)  Jumlah  beban  kerja  yang  tercermin  dari  target  hasil  kerja  yang  harus dicapai;
c)  Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah:
∑ Beban kerja
x 1 orang
Standar kemampuan Rata-rata
2)  Pendekatan obyek kerja
Objek  kerja  yang  dimaksud  disini  adalah  objek  yang  dilayani  dalam pelaksanaan  pekerjaan.  Metode  ini  dipergunakan  untuk  jabatan  yang  beban kerjanya  bergantung  dari  jumlah  objek  yang  harus  dilayani.  Metode  ini memerlukan informasi:
a)  Wujud objek kerja dan satuan;
b)  Jumlah  beban  kerja  yang  tercermin  dari  banyaknya  objek  yang  harus dilayani;
c)  Standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah: Objek kerja
x 1 orang
Standar kemampuan Rata-rata 3)  Pendekatan peralatan kerja
Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. Metode ini  digunakan  untuk  jabatan  yang  beban  kerjanya  bergantung  pada  peralatan kerjanya.  Sebagai  contoh,  pengemudi  beban  kerjanya  bergantung  pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan.
Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah:
a)  Satuan alat kerja;
b)  Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja;
c)  Jumlah alat kerja yang dioperasikan;
d)  Rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK); Rumus perhitungannya adalah:
Peralatan kerja
x 1 orang
Rasio penggunaan alat kerja
4)  Pendekatan tugas per tugas jabatan
Metode  ini  adalah  metode  untuk  menghitung  kebutuhan  pegawai  pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya.
Informasi  yang  diperlukan  untuk  dapat  menghitung  dengan  metode  ini adalah:
a)  Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;
b)  Waktu penyelesaian tugas;
c)  Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.
Rumusnya adalah:
∑ Waktu penyelesaian tugas
∑ Waktu kerja efektif
Waktu  penyelesaian  tugas  disingkat  WPT.  Sedangkan  waktu  kerja  Efektif disingkat WKE.
5)  Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas
6)  Waktu penyelesaian tugas
7)  Jumlah waktu kerja efektif
b)  Full Time Equivalent (FTE)
Metode  ini  digunakan  untuk  menghitung  jumlah  beban  kerja  serta  kebutuhan pegawai  dengan  perhitungan  waktu  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  berbagai pekerjaan  dibandingkan  terhadap  waktu  kerja  efektif  yang  tersedia.  Dengan  tujuan menyederhanakan  pengukuran  kerja  dengan  mengubah  jam  beban  kerja  ke  jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu (Adawiyah, 2013).
Metode  yang  digunakan  dalam  perhitungan full  time  equivalent (FTE) yaitu metode  dimana  waktu  yang  digunakan  dapat  menyelesaikan  berbagai  pekerjaan  dari pada  dengan  dibandingkan  waktu  kerja  efektif  yang  tersedia.  Oleh  karena  itu,  tujuan dari  penggunaan  metode full  time  equivalent ini  adalah  untuk  menyederhanakan  jam beban kerja ke jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu (Adawiyah, 2013).
Dalam  metode Full  Time  Equivalent (FTE) membagi  menjadi  3  jenis  yaitu Overload, normal  kerja,  dan underload (Dewi    Satya  ,  2012).  Dan  berdasarkan pedoman  analisis  beban  kerja  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Kepegawaian  Negera (BKN)  pada  tahun  2010,  menyatakan  bahwa  nilai  indeks FTE berada  diantara  diatas 1,28  dianggap overload, nilai  indeks FTE 1  dianggap  normal,  dan  untuk  nilai  indeks FTE yang  berada  diantara  nilai  0  sampai  0,99  dianggap underload atau  dapat dikatakan beban kerja masih kurang.

## Penelitian Terdahulu
1.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agus  Darhamsyah  (2016),  Analisis  Beban  Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Camat Tarakan Barat), kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  dua  puluh  orang  pegawai terdapat ketidaksesuaian antara beban kerja dengan tugas jabatan yang diberikan. Ketidaksesuaian  terjadi  pada  jabatan  administrasi  umum,  jabatan  analis  program perencanaan,  analis  hukum, jabatan  pengadmistrasi  pemerintahan, jabatan  analis pemberdayaan masyarakat, serta pada jabatan petugas lapangan.
2.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jaza  (2018),  Analisis  Beban  Kerja  Pegawai  pada Bagian  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Pacitan,  kesimpulan penelitiannya:
Analisa  beban  kerja  pada  Bagian  Kesejahteraan  Rakyat  Sekretariat  Daerah
Kabupaten  Pacitan,  menunjukkan  belum  meratanya  pembagian  tugas  masing- masing  individu  dan  Sub  Bagian,  Terdapat  penumpukan  beban  kerja  pada Pengumpul  Data  Urusan  Keagamaan.  Sedangkan  beban  kerja  pada  Penyiap Bahan Urusan Kemasyarakatan masih rendah. Beban kerja tertinggi terdapat pada tugas  mengagendakan  surat –  surat  masuk  dan  keluar.  Sehingga  diperlukan pegawai  khusus  untuk  menyelesaikan  tugas  ini.  Beban  kerja  pegawai  pada  Sub Bagian  Keagamaan  lebih  tinggi  dari  pada  dua  Sub  Bagian  lainnya  (Belum berimbang)
3.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adawiyah  dan  Sukmawati  (2013),  Analisis  Beban Kerja  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Aktivitas  Produksi  Komoditi  Sayuran  Selada (Studi Kasus CV. Spirit Wira Utama). Kesimpulan penelitian:
Peneliti ini menggunakan metode penelitian waktu penyelesaian tugas (WTP) yang  dikonversi  selama  satu  tahun  serta  metode Full  Time  Equivalent .  Hasil penelitian menunjukkan waktu kerja SDM berdasarkan analisis beban kerja melalui perhitungan FTE masih belum optimal, sehingga untuk mencapai jumlah karyawan dan aktivitas produksi yang efektif dan efisien alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan  yaitu  dengan  melakukan  penggabungan  jabatan  untuk  bagian  teknik dan bagian produksi, perluas pekerjaan untuk bagaian keuangan dan pemasaran, serta improvement untuk tahapan produksi sayur selada.
4.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tridoyo  (2014),  Analisis  beban  kerja  dengan Metode Full  Time  Equivalent untuk  mengoptimalkan  kinerja  karyawan  pada  PT.
Astra International Tbk., kesimpulan penelitian:
Tidak sesuai antara beban kerja dan jumlah pekerjaan, dilakukan pengukuran beban kerja, hasilnya menunjukkan pada level administrator 64% atau 25 karyawan underload, 33% atau 13 karyawan normal, dan 3% atau 1 karyawan overload untuk mengoptimalkan pada level administrator adalah 34 karyawan.
5.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Priyantoro  (2016),  Analisis  Beban  Kerja  Pegawai Negeri  di  Bidang  Pendidikan  Dasar  Dinas  Pendidikan  Kebudayaan  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Purworejo, kesimpulan penelitian :
Beban kerja sudah merata dan semua pegawai disamakan dan dibagi tugas sesuai dengan bidangnya.
Kerangka Berfikir Penelitian

## DPUP-ESDM DIY
Visi dan Misi DPUP-

## ESDM DIY
Sumberdaya Manusia pada JFU Sekretariat DPUP-ESDM DIY Analisa Jabatan Uraian Jabatan Informasi Jabatan Beban Kerja PNS 1. Overload
2. Normal
3. Underload

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  teknik  analisis  data kualitatif  merupakan  metode  analisis  data  berupa  uraian  kalimat  dan  laporan  yang dikumpulkan yang akan diambil kesimpulan.
Sugiyono (2016:38) mengungkapkan bahwa metode penelitian kulitatif digunakan untuk  mendapatkan  data  yang  mendalam,  suatu  data  yang  mengandung  makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai balik data yang  tampak.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menekankan  pada generalisasi, tetapi lebih
Maka  rancangan  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  menyajikan  penelitian bertujuan  untuk  mengetahui  beban  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Sekretariat  Dinas Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  DIY.,  pada Jabatan Fungsional Umum.

## Definisi Operasional
Analisa beban kerja dilakukan pada jabatan fungsional umum yang di Sekretariat Dinas  Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Propinsi  DIY tahun 2018. Konsep operasional atau definisi operasional dari penelitian ini adalah:
1.  Pegawai  Negeri  adalah  mereka  yang  setelah  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  dalam  peraturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan Negeri  atau  diserahi  tugas  Negara  lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  sesuatu peraturan  perundang-undangan  dan  digaji  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2.  Jabatan  adalah  kedudukan  yang  menunjukan  tugas,  tanggung  jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
3.  Jabatan  Funsional  Umum  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan tugas,  tanggung jawab,  wewenang  dan  hak  seseorang  CPNS  dan  PNS dalam  suatu  satuan organisasi  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya didasarkan  pada  keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4.  Informasi  Jabatan  adalah  hasil  dari  analisis  jabatan  berupa  uraian  dan  peta jabatan.
5.  Uraian  Jabatan  adalah  uraian  tentang  hasil  analisis  jabatan  yang  berisi  informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan  kerja,  perangkat  kerja,  hasil  kerja,  tanggung  jawab,  wewenang,  narna jabatan  yang  berada  dibawahnya,  korelasi  jabatan,  kondisi  lingkungan  kerja,  dan resiko bahaya.
6.  Analisis  Jabatan  adalah  sebagai  proses,  metode,  dan  teknik  untuk  memperoleh data  jabatan  yang  diolah  menjadi  informasi  jabatan  dan  disajikan  untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
7.  Analisis  Beban  Kerja  adalah  suatu  teknik  manajemen  yang  dilakukan  secara sistematis  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
8.  Beban  Kerja  adalah  besaran  pekerjaan  yang  harus  dipikul  oleh  suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan normal waktu.
9.  Normal  waktu  adalah  waktu  yang  wajar  dan  nyata-nyata  dipergunakan  secara efektif  dengan  kondisi  normal  oleh  seorang  pemangku  jabatan  untuk menyelesaikan pekerjaan.
10. Volume  kerja  adalah  sekumpulan  tugas/pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  dalam waktu satu tahun.
11. Jam  kerja  efektif  adalah  jam  kerja  yang  harus  dipergunakan  untuk  menjalankan tugas.

## Populasi dan Sampel
Maka Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik sampling  probability, sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampling  yang  memberikan  peluang  yang  sama  bagi setiap  unsur  (anggota)  populasi  untuk  dipilih  menjadi  anggota  sampel.  Maka  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  13  Jabatan  Fungsional  Umum  (JFU)  pada  Sekretariat Dinas  Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Energi  sumber  Daya  Mineral  Povinsi  DIY dengan jumlah 29 Pegawai Pegawai Negeri.

## Instrumen Penelitian
Jadi  dalam  penelitian  ini,  adalah  daftar  formulir  analisa  beban  kerja,  tugas jabatan  masing-masing  sebanyak  13  jabatan  fungsional  umum  dengan  jumlah  29 Pegawai  Negeri  Sipil,  sesuai  dengan  Pergub.  DIY  Nomor  63  tahun  2018  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan  data sekunder.
1.  Data Primer
Dalam  penelitian  ini  data  primer  yang  digunakan  adalah  data  formulir  isian  beban kerja pada Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY.
2.  Data Sekunder
Data  yang  digunakan  adalah  data  mengenai  jurnal,  pendapat  para  pakar,  studi pustaka dan telaah dokumen kepegawaian di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY.

## Metode Analisis Data
Ada  beberapa  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  menghitung  beban  kerja pegawai atau karyawan, antara lain:

## 1. Metode NASA-TLX
2.  Metode Work Load Analysis (WLA)
3.  Subjective Workload Assessment Technique ( SWAT )

## 4.  Full Time Equivalent (FTE)
Metode perhitungan beban kerja dengan full time equivalent (FTE) adalah metode dimana  waktu  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  berbagai  pekerjaan dibandingkan  terhadap  waktu  kerja  efektif  yang  tersedia. FTE bertujuan menyederhanakan pengukuran kerja dengan mengubah jam beban kerja ke jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menghitung beban kerja serta jumlah  kebutuhan  pegawai  adalah  metode Full  Time  Equivalent ( FTE) dengan pendekatan  tugas  pertugas  jabatan  sesuai  dengan  (KEMENPAN/75/2004).  Dalam perhitungan FTE ada berapa langkah yang harus dilakukan, antara lain :
1)  Mendapatkan unit kerja beserta jumlah tenaganya.
2)  Menetapkan waktu kerja yang tersedia selama setahun.
3)  Hari Keja Efektif.
Didalam Kepres nomor 68 tahun 1995, tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan,  ditetapkan  bahwa  hari  kerja  formal  adala  5  hari  dan  6  hari  kerja. Hari kerja efektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 hari kerja.
4)  Jam Kerja Formal.
Berdasarkan Kepres nomor 68 tahun 1995, menyebutkan bahwa jam kerja formal pegawai negeri sipil adalah 37,5 jam untuk setiap minggunya.
5)  Waktu luang/waktu boros ( Allowance ).
Ditetapkan sebesar 30% dari jam kerja formal. 6)  Jam Kerja Efektif.
Bagi  Instansi  yang  menerapkan  5  hari  kerja,  maka  jumlah  jam  kerja  efektif  300 menit per hari
Perhitungan menurut KEP/75/M.PAN/7/2004 :
Hari Kerja/minggu : 37,5 jam Satu minggu : 5 hari Maka 1 hari jam kerja : 37,5 jam/5 hari : 7,5 jam/hari Allowance (waktu boros) : 30 % Jam efektif/hari : 7,5 jam – (,5 jam x 30%) : 5,25 jam
Indek FTE = : 5 jam : 300 menit
Maka untuk instansi yang menerapkan 5 hari kerja :
a.  Per hari : 1 hari x 300menit    = 300 menit
b.  Per minggu    : 5 hari x 300 menit    = 1.500 menit c.  Per bulan : 20 hari x 300 menit   = 6.500 menit
d.  Per tahun : 240 hari x 300 menit = 72.000 menit
Standar Waktu Penyelesaian (SWP) / Waktu Penyelesaian Tugas (WPT) diperoleh dari  rata-rata  waktu  pegawai  yang  menghasilakn  produk  atau  melaksanakan tahapan proses dalam menyelesaikan tugasnya.
Rumus dalam metode Full Time Equivalent (FTE) adalah :
waktu penyelesaian tugas x beban kerja Waktu kerja efektif
Dengan ketentuan :
1.  Beban rendah ( Underload ) 0 – 0,99
2.  Beban sesuai (Normal) 1 – 1,28
3.  Beban tinggi ( Overload )  dari 1,28

## ANALSIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pada hasil dari penelitian ini untuk mengetahui beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada  13  jabatan  fungsional  umum  sudah  sesuai  dengan  tugas  jabatannya,  serta berapa  jumlah  pegawai  yang  di  butuhkan  untuk  menangani  jabatan  fungsional  yang telah ditetapkan. Maka dalam penelitian ini perhitungannya menggunakan metode Full Time  Equievalent  (FTE), sesuai  degan  analisis  data.  Maka  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Hasil perhitungan FTE pada Sub Bagian Umum terdapat kekurangan beban kerja pada  jabatan  fungsional  umum  Pengadministrasian  Umum  sebesar  58%  dikerjakan oleh  3  orang  PNS,  dan Pengelola  Administrasi  Kepegawaian  juga kekurangan  beban sebesar  37%  dikerjakan  3  orang  PNS,  tapi  kelebihan  beban  kerja  pada  Pengelola Barang  Milik  Negara  sebesar  23%  dikerjakan  3  orang  PNS,  Pranata  Kearsipan  juga kelebihan  beban  kerja  sebesar  4%  dikerjakan  oleh  2  orang  PNS,  sehingga  sesuai indek FTE perlu ditunjau ulang terhadap tugas-tugas serta jumlah pegawai yang telah ditetapkan (hasil perhitungan di lampiran 1,2,3,4,5, dan 6).

## 1.  Sub bagian Keuangan
Pada  Sub  Bagian  keuangan  ini  terdapat  kelebihan  beban  kerja  pada Pengelola  Akuntansi  sebesar  16%  dikerjakan  oleh  1  orang  PNS  dan  bagian Verifikator  kelebihan  beban  kerja  sebesar  8%  dikerjakan  1  orang  PNS,  tapi  ada yang kekurangan beban kerja pada jabatan fungsional Pengadministrasi Keuangan
sebesar  105%  dikerjakan  2  orang  PNS,  serta  pada  Pengelola  Gaji  kekurangan beban  kerja  sebesar  46%  dikerjakan  1  orang  PNS,  berdasarkan  indek FTE perlu ditinjau  ulang terhadap pembagian  tugas  yang ditetapkan (hasil  perhitungan  pada lampiran 7,8,9,10, dan 11).
2.  Sub Bagian Program dan Penganggaran
Pada  bagian  Sub  Bagian  Program  dan  Penganggaran  menunjukkan  beban kerja  Normal,  berdasarkan  indek FTE antara  1  sampai  1,28  normal,  jumlah pegawai  jabatan  fungsional  umum  Pengelola  Sistem  dan  Jaringan  2  orang  PNS, dan  pada  Penyusunan  Program  dan  Pelaporan  dikerjakan  oleh  4  orang  PNS, berarti bagian ini telah sesuai dengan beban kerja dan jumlah pegawai yang telah ditetapkan. (hasil perhitungan pada lampiran 12, dan 13).
Sesuai  dengan  kriteria  Metode Full  Time  Equivalent  (FTE) dengan memperhatikan  KEP/75/MENPAN/7/2014,  menunjukkan  total  indeks FTE yang berada antara 0 sampai dengan 0,99 dianggap Undrload , nilai indeks FTE antara 1 sampai  dengan  1,28  dianggap  Normal,  sedangkan  nilai  indeks FTE melebihi  1,28 dianggap Overload .
Dari  analisis  dapat  diperoleh  hasil  pegawai  yang  mengalami  beban  kerja underload pada  jabatan  fungsional  umum  Pengadministrasian  Umum  sebayak  3 pegawai  dan  Pengelola  Administrasi  Kepegawaian  sebanyak  3  pegawai  dan jabatan  fungsional  umum  Pengadministrasi  keuangan  sebanyak  2  pegawai, penggajian 1 pegawai, total underload sebanyak 9 pegawai atau 31%, beban kerja normal pada jabatan fungsional umum Teknisi Sarana dan Prasarana sebanyak 4 pegawai, Pengemudi 1 pegawai, Bendahara 2 pegawai serta Pengelola Sistem dan Jaringan 2 pegawai, dan Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan sebanyak 4 pegawai dengan jumlah 13 orang atau sebesar 45%, beban kerja overload pada jabatan  fungsional  umum  Pengelola  Barang  Milik  Negara  sebanyak  3  pegawai, Pranata  Kearsipan  sebanyak  2  pegawai,  Pengelola  Akuntansi  1  pegawai, Verifikator  1  pegawai  sebanyak  7  pegawai  atau  sebesar  24%.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  beban  kerja  dengan  kebutuhan  pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan dengan  hasil 45%  beban kerjanya  normal, tetapi masih  terdapat  31% underload dan  24% overload ,  maka  perlu  di  tinjau  kembali, supaya  bisa  merata  antara  beban  kerja  yang  di  tanggung  dengan  jumlah kebutuhan pegawai.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Agus Darhamsyah  (2016)  menggunakan  Metode FTE ,  menunjukkan  bahwa  jabatan fungsional  umum  pada  kantor  Camat  Tarakan  Barat  terdapat  kekurangan  beban kerja  ( underload )  sebanyak  14  pegawai  atau  sebesar  70%,  beban  kerja  normal sebanyak  2  pegawai  atau  10%  dan  beban  kerja  ( overload )  sebanyak  4  pegawai sebesar 20%.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adawiyah  dan  Sukmawati  (2013), dengan  menggunakan  metode FTE menunjukkan  waktu  kinerja  SDM  belum optimal  sehingga  untuk  mencapai  jumlah  karyawan  dan  aktifitas  yang  efektif
dengan  melakukan  penggabungan  jabatan  antara  karyawan  yang  kekurangan beban kerja ( underload ).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tridoyo,  Sriyanto  (2014),  dengan menggunakan  metode FTE ,  menunjukkan  pada  level  administrator  PT.  Astra International  Tbk.  sebanyak  64%  atau  25  karyawan  mengalami  beban  kerja (normal), dan 3% atai 1 pegawai memiliki beban kerja lebih ( overload ).
Dalam penelitian jabatan fungsional umum pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum,  Perumahan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  DIY  sebenarnya sudah  merata  dengan  beban  kerja  normal  sebesar  45%,  sedangkan  beban  kerja underload sebesar  31%  sementara  beban  kerja  yang overload sebesar  24%  ini membuktikan  sudah  idealnya  beban  kerja  di  DPUP-ESDM  DIY,  sehingga  dengan data  yang  ada  jumlah  pegawai  yang  diperlukan  untuk  menangani  13  jabatan fungsional  umum  pada  DPUP-ESDM  DIY  berjumlah  29  pegawai.  Namun  untuk mengoptimalkan  kinerja,  maka  perencanaan  kepegawaian  kedepan  perlu  di tambah 4 Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi 33 Pegawai Negeri Sipil seperti pada tabel berikut :

## Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Beban Kerja Menggunakan
Metode Full Time Equivalent (FTE) Jabatan Semula Menjadi Pengadministrasian Umum 3 3 Pengelola Administrasi Kepegawaian 3 3 Pengelola Barang Milik Negara 3 4 Pranata Kearsipan 2 3 Teknisi Sarana dan Prasarana 4 4 Pengemudi 1 1 Pengelola Akuntansi 1 2 Pengadministrasi Keuangan 2 2 Bendahara 2 2 Pengelola Gaji 1 1 Verifikator 1 2 Pengelola Sistem dan Jaringan 2 2 Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan 4 4 Jumlah pegawai 29 33
Data diatas menunjukkan penambahan pegawai pada Pengelola Barang Milik Negara  1  pegawai,  Pranata  Kearsipan  1  pegawai,  Pengelola  Akuntasi  1 pegawai, dan  Verifikator  1  pegawai,  untuk  pekerjaan  yang overload .  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agus  Darhamsyah  (2016)  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  jumlah  kebutuhan  pegawai  dengan  mengurangi  5  pegawai  pada pengadministrasian  umum  2  pegawai,  pengadministrasi  pemerintah  kecamatan  1 pegawai, penyuluh pemberdayaan masyarakat 1 pegawai, dan petugas lapangan 1
pegawai.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tridoyo,  Srianto  (2014),  jumlah karyawan yang dibutuhkan pada jurusan teknik industri berjumlah 31 karyawan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  penelitian  terhadap  29  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  13  jabatan fungsional  umum  di  Sekretariat  DPUP-ESDM  DIY  ternyata  secara  garis  besar  sudah seimbang  antara  beban  kerja  dengan  jumlah  pegawai,  beban  kerja normal pada jabatan  fungsional  umum  sebayak  13  pegawai  atau  45%  dari  jumlah  normal  100%. Namun masih ada jabatan fungsional umum yang beban kerjanya underload sebanyak 9 pegawai atau 31% dari jumlah normal dan 7 pegawai overload atau 21% dari jumlah normal.
Maka  jabatan  fungsional  umum  pada  Sekretariat  Dinas  Pekerjaan  Umum Perumahan  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  DIY  hanya  perlu penyempurnaan  pada jabatan  dan  untuk  perencanaan kepegawaian  kedepan  supaya ideal perlu ditambah 4 orang pegawai sehingga jabatan fungsional ada 33 pegawai.
Untuk  apresiasi  dan  semangat  kerja  maka  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  beban kerja overload sebaiknya  diberikan  tunjangan  tambahan  sesuai  dengan  besarnya prosentase  kelebihan  beban  kerja  dibanding  dengan  Pegawai  Negeri  yang  memiliki beban kerja normal.
Sedangkan  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mengalami  beban  kerja overload dapat  diberikan  tambahan  pemangku  jabatan  yang  sesuai  dengan  hasil  perhitungan, atau  pembagian  tugas  dari  beban  kerja  yang overload ke  pegawai  Negeri  Sipil  yang memliliki beban kerja underload.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiyah,  W.  (2013),  Analisis  Beban  Kerja  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Aktivitas Produksi  Komoditi  Sayuran  Selada  (Studi  Kasus  :  CV  Spirit  Wira  Utama),  Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Darhamsyah,  A.  (2016),  Analisis  Beban  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Kasus Jabatan  Fungsional  Umum  Pada  Kantor  Camat  Tarakan  Barat).  Masters  thesis, Universitas Terbuka.
Dewi, U. dan Satrya, A. (2012), Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Beban Kerja  Karyawan  Pada  PT  PLN  (Persero)  Distribusi  Jakarta  Raya  dan  Tangerang Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Depok : Jurusan Manajemen SDM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Flippo,  Edwin  B.  (1994),  Manajemen  Personalia:  Edisi  Keenam,  Jilid  1.  Jakarta: Erlangga.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  No.KEP/75/M.PAN/7/2004, tentang  Pedoman  Perhitungan  Kebutuhan  Pegawai  Berdasarkan  Beban  Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negri Sipil
Munandar,  A.S.  (2001),  Stres  Dan  keselamatan  kerja,  Psikologi  Industri  dan Organisasi, Jakarta : UI Press
Sugiyono (2010), Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta Tarwaka (2014), Ergonomi Industri Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi Dan Aplikasi di Tempat Kerja, Solo: Harapan Press.
Undang-undang  Republik  Indonesia,  No.43  tahun  1999,  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Wahyudi, B. (2002), Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung : Sulita Wakui, T. (2000), Study On Work Load of Matron Under Shift A Special Nursing Home For The Elderly , journal of Industrial health.