## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk Ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

## Farrah Miftah
Fakultas Hukum, Universitas Narotama Coresspondence: farrahmiftah8501@gmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  mengkaji  perlindungan  hukum  atas  tanah  adat  masyarakat  adat  yang  terlibat  dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (IKN). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan studi kasus untuk  menganalisis  dampak  pembangunan  IKN  terhadap  hak  ulayat  masyarakat  adat.  Hasil  penelitian  ini menyoroti tantangan yang terkait dengan pengembangan IKN dan potensi pelanggaran hak atas tanah adat. Studi ini juga mengkaji kerangka hukum yang ada dan merekomendasikan peningkatan dan penguatan perlindungan hukum  bagi  masyarakat  adat.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  berkontribusi  pada  pemahaman  yang  lebih  mendalam mengenai dinamika perlindungan  hukum  atas  tanah  adat dalam  perubahan  lingkungan  pembangunan IKN  dan menyoroti pentingnya mendukung hak-hak masyarakat adat untuk pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci : Masyarakat, Adat, Pembangunan, Hukum.
Abstract. This research examines the legal protection of customary lands of indigenous communities involved in the  development  of  special  economic  zones  (IKN).  This  research  uses  a  legal  approach  and  case  studies  to analyze the impact of IKN development on the customary rights of indigenous communities. The results of this research highlight the challenges associated with IKN development and potential violations of customary land rights. This study also reviews the existing legal framework and recommends improving and strengthening legal protection for indigenous peoples. Therefore, this study contributes to a deeper understanding of the dynamics of  legal  protection  of  customary  land  in  the  changing  IKN  development  environment  and  highlights  the importance of supporting the rights of indigenous peoples for sustainable development.
Keywords: Society, Customs, Development, Law.

## PENDAHULUAN
Tanah adat merupakan aset budaya dan spiritual yang memiliki sejarah panjang dan terkait erat dengan  identitas  suku  dan  komunitas.  Pembangunan  ibu  kota  negara  yang  sedang  berlangsung membuka  pintu  diskusi  menyeluruh mengenai  perlindungan  hukum  atas  tanah  adat  masyarakat  adat yang  terlibat  dalam  proses  tersebut.  Perkembangan  ibu  kota  provinsi  tidak  hanya  mengubah  aspek fisik  wilayah,  namun  juga  membawa  perubahan  sosial  dan  ekonomi  yang  signifikan,  terutama  bagi masyarakat adat yang mempunyai hak tradisional atas tanah leluhurnya 1 .
Tanah  bermanfaat  bagi  masyarakat  adat  bukan  hanya  karena  struktur  kepemilikannya,  namun juga karena nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik tradisional yang tertanam di dalamnya. Oleh karena  itu,  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  konteks  pengembangan  modal  memerlukan pendekatan  hukum  yang  komprehensif  dan  tepat.  Tanpa  perlindungan  yang  memadai,  risiko berkurangnya kesejahteraan masyarakat adat dan potensi hilangnya hak tradisional atas tanah leluhur dapat menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan.
Pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  tanah  leluhur  masyarakat  adat  yang  terlibat  dalam pembangunan  ibu  kota  negara  tidak  hanya  berkaitan  dengan  keadilan  sosial,  tetapi  juga  mencakup aspek  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan.  Dalam  merancang  dan  melaksanakan  peraturan, kebijakan  dan  mekanisme  hukum  yang  relevan,  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  hak-hak masyarakat  adat  diakui,  dihormati  dan  dilindungi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji kerangka hukum yang ada dan menilai sejauh mana perlindungan hukum dapat memberikan jaminan kepada masyarakat adat dalam konteks pembangunan ibu kota provinsi.
Fokus  kajian  ini  adalah  tanah  leluhur  masyarakat  adat  yang  masuk  dalam  perdebatan pembangunan ibu kota negara. Pendekatan penelitian kami menelusuri sejarah, prinsip, dan ketentuan hukum yang ada untuk melindungi hak tradisional masyarakat adat atas tanah. Sementara itu, studi ini
1 L.  Abubakar,  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Membangun  Sistem  Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 , (2013), hlm 319 - 331.
juga  berfokus  pada  implementasi  dan  dampak  kerangka  hukum,  serta  mengidentifikasi  keberhasilan dan tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  keberlanjutan  pembangunan  dan  hak-hak masyarakat adat pada saat terjadi perubahan besar seperti pembangunan ibu kota negara. Oleh karena itu, sangatlah mendesak untuk mengembangkan peraturan yang lebih komprehensif dan berlandaskan hak asasi manusia dan konsisten dengan prinsip keadilan sosial.
Pembangunan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  mendatang  menandai  langkah  penting  dalam transformasi infrastruktur dan tata kelola Indonesia. Berdasarkan update Menteri ATR/Direktur BPN Sofian  Jalil,  pemerintah  telah  memetakan  status  kepemilikan  lahan  proyek  tersebut.  Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap tanah adat masyarakat adat yang mungkin terlibat dalam pembangunan IKN.
Dari  peta  lahan  IKN  yang  mencakup  256.000  hektare  dan  terbagi  dalam  tiga  klaster,  Sofian Jalil mengatakan  klaster  pertama  adalah  Kawasan  Inti  Pemerintahan  Pusat  (KIPP)  IKN  dengan  luas kurang lebih 6.671 hektare. Menariknya, sebagian besar wilayah ini merupakan kawasan hutan. Hal ini  mengawali  diskusi  penting  mengenai  dampak  lingkungan  dan  konservasi  yang  mungkin  timbul dari proses pembangunan ini.
Sejalan  dengan  upaya  pemerintah  untuk  memajukan  proyek  IKN,  penting  untuk  melindungi secara  hukum  tanah  adat  masyarakat  adat  pada  klaster  pertama.  Partisipasi  masyarakat  adat  dalam proses pengambilan keputusan dan hak tradisional mereka atas tanah adat harus diakui dan dilindungi. Pemetaan  status  penguasaan  lahan  harus  diikuti  dengan  mekanisme  hukum  yang  kuat  untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
Perlu  ditekankan  peran  dan  dampak  pembangunan  IKN  terhadap lingkungan, khususnya pada klaster pertama yang sebagian besar merupakan kawasan hutan. Melindungi keanekaragaman hayati, kelestarian  lingkungan  dan  kearifan  lokal  masyarakat  adat  merupakan  bagian  penting  dari pembangunan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menyelidiki  sejauh  mana  kebijakan  dan peraturan  yang  diterapkan  dapat  memastikan  bahwa  pembangunan  IKN  tidak  merugikan  hak-hak masyarakat adat atau lingkungan hidup.
Dalam  konteks  ini,  perlindungan  hukum  terhadap  tanah  adat  adat  tidak  hanya  mengacu  pada aspek kepemilikan tanah saja, namun juga mencakup hak-hak budaya dan spiritual yang melekat pada tanah tersebut. Partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam proses pengelolaan  lahan,  dan  mekanisme  kompensasi  yang  adil  merupakan  poin-poin  penting  yang dianalisis dalam penelitian ini.
Pentingnya  memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  dalam  pembangunan  IKN  tidak hanya  melayani  kepentingan  pemerintah  dan  proyek,  namun  juga  memastikan  bahwa  hak  dan keberlanjutan  masyarakat  adat  dihormati  dan  dilindungi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan untuk  berkontribusi  dalam  dialog  kebijakan,  memberikan  wawasan  mendalam  dan  memberikan rekomendasi  untuk  memperkuat  perlindungan  hukum  atas  tanah  adat  adat  dalam  konteks pembangunan ibu kota negara baru.
Pengumuman  Menteri  ATR  dan  Sekretaris  BPN  Sofian  Jalil  tentang  pemetaan  lahan  klaster IKN  3  membuka  pintu  untuk  pengkajian  lebih  lanjut  mengenai  dampak  sosial  dan  lingkungan  dari proyek ini. Klaster pertama, KIPP IKN, menjadi perhatian khusus karena sebagian besar terdiri dari kawasan hutan dan mempunyai potensi dampak terhadap ekosistem dan masyarakat adat yang tinggal di  wilayah  sekitarnya.  Analisis  ini  mengkaji  sejauh  mana  pemerintah  mempertimbangkan  faktor lingkungan dan masyarakat ketika merencanakan dan melaksanakan proyek IKN.
Dalam  hal  ini,  keberlanjutan  pembangunan  IKN  tidak  hanya  terkait  pada  aspek  fisik  dan ekonomi, namun juga pada integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Pemetaan lahan  harus  didasarkan  pada  prinsip  partisipatif  dan  inklusif,  memastikan  bahwa  masyarakat  adat dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  tanah  leluhur  mereka.  Perlindungan  hukum yang efektif harus mencakup aspek kepemilikan tanah, namun juga harus menyentuh hak-hak budaya dan spiritual masyarakat adat.
Dalam konteks pembangunan IKN, perlindungan hukum harus memastikan bahwa masyarakat adat  yang  berpotensi  terkena  dampak  menerima  keadilan  dan  perlakuan  yang  setara.  Mekanisme kompensasi  dan  kompensasi  atas  kemungkinan  kerugian  ekonomi,  sosial  dan  budaya  perlu dimasukkan  ke  dalam  peraturan.  Penilaian  ini  merinci  sejauh  mana  peraturan  yang  ada  mencakup aspek-aspek  ini  dan  apakah  terdapat  mekanisme  ganti  rugi  yang  tepat  untuk  melindungi  hak-hak
masyarakat adat. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan properti IKN merupakan aspek lain yang perlu  diperhatikan.  Proses  pengambilan  keputusan  mengenai  penggunaan  lahan  dan  alokasi  sumber daya  harus  terbuka  dan  informasi  yang  jelas  tersedia  bagi  semua  pemangku  kepentingan,  termasuk masyarakat  adat.  Selain  itu,  analisis  ini  menilai  sejauh  mana  pemerintah  telah  mencapai  tingkat transparansi yang diinginkan dalam pelaksanaan proyek IKN.
Melibatkan  masyarakat  adat  di  setiap  tahap  pembangunan  adalah  kunci  keberhasilan  dan keberlanjutan  proyek.  Pemahaman  mendalam  terhadap  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  adat harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Analisis ini mencakup penilaian sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan sejauh mana aspirasi masyarakat adat tercermin dalam rencana IKN. Sementara itu, kajian ini juga akan fokus pada potensi  dampak  sosial  dan  ekonomi  terhadap  masyarakat  adat  di  sekitar  klaster  IKN.  Hal  ini mencakup  potensi  perubahan  gaya  hidup,  mata  pencaharian,  dan  dinamika  sosial  yang  mungkin terjadi  akibat  perubahan  wilayah.  Analisis  ini  memungkinkan  kami  menilai  sejauh  mana  dampak- dampak tersebut diperkirakan dan diperhitungkan dalam kerangka peraturan yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman pelaksanaan proyek IKN dari sudut pandang hukum dan sosial. Kajian ini memberikan wawasan yang komprehensif dan konstruktif  untuk  mendukung  keberlanjutan  pembangunan  IKN  dengan  merinci  aspek-aspek  seperti kepemilikan  tanah,  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  adat,  transparansi,  dan  dampak  sosial ekonomi.
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia yang kembali mengemuka pada akhir tahun 2021 ini menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam  merespons  dinamika  pembangunan  dan  tantangan  pandemi COVID-19  yang  melanda  Indonesia  sejak  akhir  Februari  2020,  dan  sudah  berlangsung  sejak  tahun 2018.  -2019  Setelah  banyak  perdebatan,  pandemi  menjadi  kendala  besar  dalam  implementasinya. Namun  perkembangan  terkini  menunjukkan  bahwa  rencana  tersebut  akan  diwujudkan  melalui implementasi  Rancangan  Undang-Undang  Ibu  Kota  (RUU  IKN)  yang  masuk  dalam  Rencana Legislatif Prioritas Nasional tahun 2022.
Pandemi  penyakit  virus  corona  (COVID-19)  memicu  tertundanya  pelaksanaan  rencana pemindahan  ibu  kota  dan  berdampak  signifikan  pada  sektor  kesehatan  dan  pembangunan infrastruktur.  Menghentikan  sementara  atau  menunda  proyek-proyek  berskala  besar  merupakan langkah yang masuk akal untuk fokus pada mitigasi dampak pandemi terhadap kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Namun, seiring dengan membaiknya situasi, upaya sedang dilakukan untuk memulai kembali rencana pemindahan ibu kota.
Dimasukkannya  UU  IKN  ke  dalam  Program  Legislasi  Prioritas  Nasional  tahun  2022 menunjukkan tekad pemerintah untuk terus melanjutkan pembahasan dan persiapan pemindahan ibu kota.  Langkah  ini  juga  tercermin  dari  keputusan  DPR  yang  membentuk  Panitia  Khusus  RUU  IKN (PANSAS),  yang  menunjukkan  keseriusan  DPR  dalam  mengembangkan  peraturan  perundang- undangan  untuk  mendukung  rencana tersebut.  Pansus  RUU  IKN  diharapkan menjadi  forum  penting untuk  mempertimbangkan  dan  mengembangkan  peraturan  yang  mencakup  banyak  aspek,  termasuk dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari pemindahan ibu kota.
Di  sisi  lain,  peran  aktif  pihak  eksekutif  yakni  pemerintah  dalam  pembangunan  infrastruktur pendukung ibu kota baru di masa depan akan menjadi langkah konkrit mewujudkan rencana tersebut. Pembangunan  infrastruktur  merupakan  kunci  keberhasilan  pemindahan  ibu  kota,  dan  pendekatan pemerintah  terhadap  masalah  ini  menunjukkan  betapa  seriusnya  pemerintah  dalam  menangani kebutuhan logistik dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan ibu kota baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis  Kerangka  Hukum  Perlindungan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  dalam  Konteks Pembangunan IKN.
2. Menilai Dampak Pembangunan IKN terhadap Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat.
3. Merumuskan Rekomendasi Perlindungan Hukum yang Lebih Efektif.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  dapat  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  hukum  normatif.  Dengan  pendekatan  hukum  normatif,  peneliti melakukan  analisis  terhadap  berbagai  peraturan  dan  undang-undang  terkait  tanah  adat  dan
pembangunan  IKN.  Hal  ini  termasuk  meninjau  undang-undang  pertanahan  pertanian,  peraturan pemerintah  terkait,  dan  kebijakan yang melindungi  hak  adat atas tanah.  Dalam konteks ini,  studi ini dapat memberikan gambaran mengenai kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi potensi kelemahan dan kesenjangan dalam perlindungan hak atas tanah adat.
2. Rancangan Kegiatan
Penelitian ini bertajuk perlindungan hukum tanah adat masyarakat adat memiliki pengaruh dalam  pembangunan  IKN  ini  berfokus  pada  perlindungan  hak  atas  tanah  adat  masyarakat  adat dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi khusus dan ibu kota negara Indonesia (IKN) yang baru.
3. Ruang Lingkup dan Objek
Objek penelitian ini studi hukum terhadap tanah adat atas pembangunan IKN.

## 4. Bahan dan Alat Utama
Studi  ini  mengkaji  dan  menganalisis  kerangka  hukum  yang  ada  seperti  Undang-Undang pertanahan  pertanian,  peraturan  pemerintah  terkait  pengembangan  IKN,  dan  kebijakan  yang melindungi  hak  atas  tanah  adat.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  mencakup  studi  kasus  untuk menggambarkan  implementasi  dan  dampak  praktik  hukum  umum  di  lingkungan  pengembangan IKN. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang konkrit untuk memperkuat perlindungan tanah adat masyarakat adat dalam rangka pembangunan IKN.
5. Tempat penelitian
Tempat penelitian ini adalah Ibu Kota Negara (IKN).
6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  menggunakan  studi  literatur  dari  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah terkait IKN, serta kebijakan-kebijakan yang terkait.
7. Definisi Operasional Varibale Penelitian
a. Tanah Adat
Tanah adat merupakan aset budaya dan spiritual yang memiliki sejarah panjang dan terkait erat dengan identitas suku dan komunitas.
b. Ibu Kota Negara
Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah pusat pemerintahan oleh sebuah negara.
8. Teknik Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian ini berupa Undang-Undang  pertanahan  pertanian,  peraturan  pemerintah  terkait  pengembangan  IKN,  dan kebijakan yang melindungi hak atas tanah adat.

## HASIL

## Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Proyek IKN
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  mencegah  pelanggaran  dan  marginalisasi  hak-hak masyarakat adat yang mungkin terjadi di wilayah tersebut sehubungan dengan Proyek Pembangunan Ibu  Kota  Negara  (IKN),  yang  dapat  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat  adat  dan  pemerintah. Dalam tinjauan literatur, Helen Quan menemukan bahwa persyaratan substantif dan partisipatif dapat memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, bahkan dalam situasi di mana terdapat konflik kepentingan dengan pihak berwenang.
Kajian ini menyoroti perlunya mengkaji legitimasi basis politik yang mendukung relokasi IKN ke Kalimantan. Hal ini termasuk mempertimbangkan implikasi konstitusional, hukum dan etika dari kebijakan pemukiman kembali. Kajian ini didasarkan pada pertanyaan apakah terdapat dasar hukum yang  kuat  untuk  pemukiman  kembali  dan  apakah  kebijakan  tersebut  mempertimbangkan  hak konstitusional  masyarakat  adat.  Kajian  ini  memunculkan  pertanyaan  penting  mengenai  manfaat pemukiman  kembali  IKN  bagi  masyarakat  adat  setempat.  Penilaian  dampak  ekonomi,  sosial  dan budaya perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana masyarakat adat akan mendapat manfaat atau terkena  dampak  negatif  dari  relokasi.  Poin  ini  menyoroti  perlunya  memprioritaskan  kesejahteraan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemukiman kembali.
Fokus  analisis  beralih  pada  upaya  preventif  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  menghindari penderitaan  masyarakat  adat  akibat  pembangunan  IKN.  Hal  ini  mencakup  peninjauan  terhadap kebijakan,  program  atau  tindakan  nyata  yang  diterapkan  untuk  melindungi  hak  dan  kesejahteraan masyarakat  adat  selama  dan  setelah  proses  pembangunan.  Studi  ini  menyoroti  tanggung  jawab
pemerintah  sebagai  pengembang  IKN  untuk  mengurangi  potensi  dampak  negatif  proyek  terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Persyaratan partisipasi disebut-sebut sebagai kunci untuk memastikan bahwa masyarakat adat merupakan aktor kunci dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar target yang terkena dampak kebijakan 2 .
Dalam  konteks  hukum,  penting  untuk  menyadari  bahwa  meskipun  perlindungan  masyarakat adat pada tingkat konstitusional adalah hal yang penting, dalam praktiknya hak-hak masyarakat adat seringkali  diabaikan  demi  kemajuan.  Oleh  karena  itu,  perlakuan  terhadap  masyarakat  adat  harus didasarkan  pada  penghormatan  dan  kepatuhan  terhadap  Konstitusi,  dengan  mengedepankan  aspek perlindungan,  kemanusiaan,  keadilan,  keselarasan,  dan  keseimbangan  antara  hukum  dan pemerintahan.  Analisis  ini  menyoroti  bahwa  otoritas  IKN  harus  memastikan  bahwa  hak-hak masyarakat adat dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa membahayakan kemajuan proyek IKN itu sendiri. Misalnya, pengalaman masyarakat Amerindian yang sering dilanggar haknya dalam upaya  modernisasi,  dapat  dijadikan  pembelajaran  tentang  pentingnya  menjaga  keseimbangan  antara kemajuan dan perlindungan hak masyarakat adat Indonesia.
Selain  itu,  analisis  ini  menyoroti  perlunya  mempertimbangkan  secara  mendalam  potensi dampak  sosial  dan  budaya  dari  relokasi  IKN  terhadap  masyarakat  adat.  Penilaian  ini  mencakup pertimbangan  terhadap  identitas  budaya,  tradisi,  dan  nilai-nilai  masyarakat  adat  yang  mungkin terancam  oleh  perubahan  lingkungan  sosial  akibat  proyek  pembangunan.  Perhatian  khusus  harus diberikan  pada  bagaimana  kebijakan  pemukiman  kembali  dapat  mempengaruhi  struktur  sosial  dan keberlanjutan warisan budaya adat.
Ketika menilai dampak, penting untuk ditekankan bahwa masyarakat adat bukanlah kelompok yang  homogen.  Keberagaman  budaya,  tradisi  dan  gaya  hidup  masyarakat  adat  memerlukan pendekatan  yang  disesuaikan  ketika  mengembangkan  kebijakan  pemukiman  kembali.  Mengakui keberagaman  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  setiap  masyarakat  adat  menerima  perlindungan dan dukungan yang disesuaikan dengan keadaan unik mereka.
Selain  itu,  kebutuhan  untuk  menekankan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  dalam  konteks pengembangan  IKN  harus  menjadi  inti  analisis.  Langkah-langkah  strategis  untuk  melindungi ekosistem  lokal,  meminimalkan  dampak  lingkungan,  dan  memastikan  bahwa  pembangunan memenuhi  standar  keberlanjutan  harus  menjadi  bagian  integral  dari  perencanaan  dan  pelaksanaan proyek.  Namun  hal  ini  tidak  harus  dilakukan.  Memastikan  keberlanjutan  jangka  panjang  juga memerlukan pemantauan terus menerus terhadap dampak lingkungan dan sosial.
Keberadaan  kerangka  hukum  dan  kebijakan  yang  mengakui  hak-hak  masyarakat  adat merupakan  langkah  awal  yang  positif.  Namun,  penting  untuk  menilai  sejauh  mana  kerangka  ini diterapkan  di  lapangan.  Dalam  hal  ini,  peran  badan  pengawas  dan  pemantauan  independen  dapat berkontribusi  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  masyarakat  adat  tidak  hanya  diakui  secara  formal, namun  juga  benar-benar  dihormati  dan  dilaksanakan  secara  efektif 3 .  Lebih  lanjut,  analisis  tersebut harus menyoroti tanggung jawab dunia usaha dan sektor swasta dalam konteks pengembangan IKN. Fokusnya  harus pada  partisipasi aktif  sektor  swasta  untuk mendukung  hak-hak masyarakat  adat dan menjaga  keberlanjutan  proyek.  Membangun  model  pembangunan  yang  seimbang  dan  inklusif memerlukan kolaborasi dan konsultasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adat.
Perlu dicatat bahwa pendekatan preventif untuk mencegah pelanggaran dan marginalisasi hak- hak masyarakat adat juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan  keputusan.  Dalam  hal  ini,  membangun  kapasitas  masyarakat  adat,  memberikan informasi yang transparan, dan melibatkan masyarakat adat di setiap tahap proyek adalah kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan adil.
Analisa ini juga menyoroti perlunya evaluasi dan modifikasi kebijakan dan strategi pencegahan secara  berkala.  Dinamika  proyek  pembangunan  dan  perubahan  konteks  sosial  dan  budaya memerlukan  respons  yang  fleksibel  dan  responsif.  Evaluasi  berkelanjutan  membantu  memastikan bahwa  langkah-langkah  yang  diterapkan  konsisten  dengan  perkembangan  dan  perubahan  kebutuhan masyarakat adat. Secara keseluruhan, melalui penilaian rinci terhadap potensi dampak, penghindaran
2 Ardiansyah, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat , (Jakarta: Gerbang Visual, 2018).
3 A.  R.  Entah, Pluralisme  Hukum  Privat/Hukum  Perdata  Di  Indonesia, (Jakarta:  Universitas  Merdeka, 2011).
konflik  kepentingan,  dan  upaya  menyeimbangkan  pembangunan  dengan  perlindungan  hak-hak masyarakat adat, proyek pembangunan IKN berfungsi sebagai model positif untuk menghormati dan mengintegrasikan masyarakat adat ke dalam masyarakat. Aksi pembangunan berkelanjutan.
Analisis  ini  berfokus  pada  kerangka  hukum  yang  mengatur  legalitas  tanah  adat,  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  18B  UUD  1945  dan  Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945.  Artikel-artikel  ini menekankan  pentingnya  menghormati  masyarakat  adat  dan  hak-hak  mereka  seiring  kemajuan  kita. zaman. Meski landasan hukum tersebut sudah ada sejak lama, namun UU Nomor 3 Tahun 2022 telah diundangkan.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  yang  diundangkan  pada  tahun  2022  memberikan penekanan  khusus pada  perlindungan hak  adat dan  budaya  lokal.  Pasal  21  UU tersebut menegaskan bahwa  hak-hak  masyarakat  adat,  baik  individu  maupun  komunitas,  harus  dilindungi.  Hal  ini menunjukkan  penguatan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  adat,  termasuk  hak  kolektif  dan  hak individu mereka 4 .
Lebih lanjut, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengatur bahwa tanah milik ibu kota  negara  (IKN)  adalah  milik  negara  (BMN).  Hal  ini  menggambarkan  aspek  kepemilikan  tanah negara  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  bagian  dari  pengembangan  IKN.  Namun  perlu  diperhatikan bahwa  meskipun  tanah  termasuk  dalam  BMN,  Pasal  16  juga  menekankan  perlunya  memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan masyarakat adat. Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  16  meliputi  hak  pengelolaan  tanah.  Hak-hak  tersebut  meliputi  pengelolaan  hutan, pengelolaan  perkebunan  dengan  hak  pengelolaan,  dan  wilayah  pesisir.  Oleh  karena  itu,  masyarakat common  law  mempunyai  hak  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  ada  di wilayahnya  sesuai  dengan  kearifan  dan  tradisi  setempat.  Hal  ini  merupakan  pengakuan  hukum  atas hak pengelolaan masyarakat adat, termasuk keberlanjutan ekologi dan budaya.
Oleh karena itu, peraturan hukum ini memberikan kerangka yang kuat untuk melindungi hak- hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Peningkatan perlindungan hukum ini tertuang dalam UU No. 3 Maret 2022, secara lebih spesifik dan komprehensif mendukung hak-hak  masyarakat  adat.  Pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  diharapkan  menerapkan  dan menghormati  ketentuan-ketentuan  ini  sebagai  bagian  dari  pengembangan  IKN  untuk  memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi selama proyek berlangsung.
Perlu diketahui, pengakuan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dalam UU Nomor 3 Tahun  2022 tidak  hanya  mencakup  hak  individu  tetapi  juga  hak  masyarakat.  Hal  ini  mencerminkan pemahaman  yang  mendalam  tentang  keragaman  struktur  sosial  masyarakat  adat,  yang  seringkali didasarkan pada hak-hak bersama dan kolektif 5 . Oleh karena itu, Peraturan ini memberikan landasan hukum  yang  lebih  komprehensif  dan  inklusif,  dengan  mengakui  bahwa  masyarakat  adat  tidaklah homogen, namun terdiri dari kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan hak yang berbeda 6 .
Penting juga untuk dicatat bahwa pembatasan hak atas tanah, termasuk dalam konteks ibu kota negara (IKN) sebagai milik negara (BMN), harus sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Meskipun  lahan  dianggap  sebagai  aset  yang  dikelola  oleh  IKN,  kebijakan  harus  diambil  untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, terutama hak pengelolaan termasuk pemanfaatan hutan, perkebunan dan wilayah pesisir, dihormati dan dilindungi. Pengaturan ini konsisten dengan semangat Konstitusi,  yang  menyerukan  penghormatan  terhadap  masyarakat  adat,  hak-hak  mereka  dan pembangunan  jangka  panjang.  Negara  yang  demokratis  dan  adil  diharapkan  mengakui  dan melindungi  keanekaragaman  budaya  dan  hak-hak  masyarakat  adat  sebagai  bagian  integral  dari kehidupan  berbangsa.  Oleh  karena  itu,  prinsip  demokrasi,  keterbukaan,  dan  partisipasi  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  terkait  pengembangan  IKN  harus  diutamakan  dalam  implementasi undang-undang ini.
Penting  untuk  secara  aktif  melibatkan  komunitas  adat  dalam  proses  pengambilan  keputusan terkait  penggunaan  lahan.  Partisipasi  ini  harus  lebih  dari  sekedar  formalitas  dan  mencakup  upaya nyata  untuk  mendengarkan  dan  menghormati  pandangan  dan  kebutuhan  masyarakat  adat.  Langkah-
4 M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
5 H. Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 , (2011), hlm 87-98.
6 P. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015).
langkah  partisipatif  ini  menciptakan  landasan  yang  lebih  kuat  bagi  keberlanjutan  proyek  dan meminimalkan kemungkinan konflik.
Langkah-langkah  penerapan  dan  penerapan  persyaratan  hukum  tersebut  harus  didukung  oleh transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat adat harus memiliki akses yang memadai  terhadap  informasi  tentang  proyek  IKN  dan  dampaknya  terhadap  tanah  mereka. Keterbukaan  ini  memberikan  dasar  bagi  dialog  konstruktif  dan  memastikan  bahwa  kebijakan  yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat adat.
Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  adat  memiliki  akses  yang memadai  terhadap  sistem  peradilan  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Membangun  kapasitas hukum  masyarakat  adat  dan  mendukung  akses  terhadap  keadilan  memastikan  bahwa  hak-hak masyarakat  adat  ditegakkan  dan  dilindungi  secara  efektif.  Penegakan  hukum  yang  konsisten  dan konsisten terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat juga menjadi elemen kunci dalam menjamin keberlangsungan  perlindungan  hukum  tersebut.  Keterlibatan  pejabat  dan  penuntutan  yang  adil  dan cepat  dapat  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  melalui pengembangan IKN.

## Proses  Partisipasi  Dan  Konsultasi  Masyarakat  Adat  dalam  Pengambilan  Keputusan  Terkait Penggunaan Tanah Ulayat dalam Proyek IKN
Dalam  menganalisis  peraturan  pengadaan  tanah  dan  pengelolaan  tanah  di  ibu  kota  Indonesia, kami  mencatat  bahwa  pelepasan  kawasan  hutan  dan  pengadaan  tanah  merupakan  langkah  penting yang  dapat  mempengaruhi  pengelolaan  tanah  masyarakat,  khususnya  masyarakat  hukum  adat. Keberlanjutan  praktik  ritual  tradisional  dan  pengetahuan  lahan  merupakan  perhatian  utama  dan peraturan harus dibuat untuk melindungi aspek-aspek ini.
Pentingnya  mengakui  dan  melindungi  komunitas  common  law  dapat  dilihat  dalam  langkah- langkah yang direkomendasikan seperti mengidentifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi komunitas common law. Hal ini untuk memastikan hak-hak diakui dan dilindungi selama proses pembangunan IKN.  Kita  juga  perlu  meningkatkan  regulasi  masyarakat  common  law  dan  memastikan  bahwa peraturan  yang  ada  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  hak-hak  masyarakat.  Mitigasi  dampak hilangnya  mata  pencaharian  masyarakat  adat  merupakan  aspek  penting  yang  perlu  ditangani  dalam konteks pengembangan IKN. Pemahaman mendalam tentang cara hidup dan penghidupan komunitas common  law  adalah  dasar  untuk  mengembangkan  alternatif  yang  layak  agar  berhasil  mengatasi kemungkinan perubahan ekonomi.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria  mengatur  bahwa  tanah dikelola  oleh  negara  dengan  kemungkinan  pengakuan  oleh  daerah  otonom  dan  masyarakat  hukum adat.  Namun  perlu  diingat  bahwa  penegakan  hukum  adat  harus  konsisten  dengan  kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang komprehensif. Pemberian hak atas tanah kepada  masyarakat  hukum  adat  juga  mengharuskan  pendapat  mereka  didengar  dan  pengakuan dilakukan berdasarkan  hak  adat  yang menjadi  hak mereka.  Pentingnya  pelibatan  masyarakat  hukum adat  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  tanah  adat  merupakan  langkah  penting  dalam  menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan hak tradisional. Proses alamiah hilangnya hak adat harus diawasi secara hati-hati dan bila perlu pengenalan hak adat baru harus didasarkan pada prinsip keadilan dan persetujuan masyarakat hukum adat.
Sebagai  bagian  dari  pengembangan  IKN,  peraturan  harus  memberikan  pedoman  yang  jelas mengenai  penggunaan  lahan  yang  bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan.  Jika  diterapkan  secara bijaksana,  peraturan-peraturan  ini  dapat  membantu  mencapai  tujuan  pembangunan  sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terus dilindungi dan dihormati. Pentingnya perlindungan hukum  terhadap  komunitas  common  law  juga  tercermin  dalam  upaya  mengurangi  dampak pembangunan  yang  mungkin  merugikan  komunitas  common  law.  Mata  pencaharian  alternatif  dan langkah-langkah pencegahan harus menjadi bagian integral dari pengaturan ini sehingga masyarakat adat  dapat  terus  berkontribusi  terhadap  pembangunan  tanpa  kehilangan  identitas  dan  kesejahteraan mereka.
Dalam  analisis  holistik  ini,  perlindungan  hukum  masyarakat  hukum  adat  IKN  mencakup kebijakan  yang  matang,  implementasi  yang  tepat,  dan  keseimbangan  antara  pembangunan  nasional dan  keberlanjutan  hak-hak  tradisional.  Langkah-langkah  tersebut  diharapkan  dapat  membantu
perkembangan  IKN  mencapai  tujuan  nasional,  dengan  tetap  menghormati  dan  melindungi keanekaragaman budaya dan hak-hak masyarakat adat.
Pertimbangan  lebih  lanjut  dalam  menganalisis  peraturan  pengadaan  tanah  dan  pengelolaan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) menyangkut konsep keadilan dan partisipasi aktif masyarakat hukum adat  dalam  proses  pembangunan.  Untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pembangunan  nasional  dan hak tradisional, peraturan penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah adat mereka.
Untuk  menghindari  penyelewengan  dan  kesenjangan  dalam  pengakuan  hukum  adat,  maka identifikasi,  verifikasi  dan  verifikasi  masyarakat  hukum  adat  harus  dilakukan  secara  transparan  dan adil. Proses ini harus mempertimbangkan pengetahuan lokal dan kearifan tradisional masyarakat adat ketika mengelola lahan. Perbaikan peraturan juga harus mempertimbangkan upaya untuk mengurangi dampak pembangunan terhadap penghidupan masyarakat adat. Untuk memastikan proses transformasi ekonomi  berjalan  adil  dan  berkelanjutan,  mata  pencaharian  alternatif  yang  diperkenalkan  harus konsisten dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat lokal.
Perlindungan  hukum  juga  harus  mempertimbangkan  partisipasi  aktif  komunitas  common  law dalam pengembangan dan adaptasi peraturan. Mempertimbangkan pandangan mereka akan membuat peraturan  lebih  responsif  terhadap  dinamika  lokal  dan  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  diadopsi mencerminkan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  adat.  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 memberikan  landasan  hukum  bagi  pelaksanaan  hukum  adat,  namun  pelaksanaannya  harus  sejalan dengan  kepentingan  nasional  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  di  atasnya.  Oleh  karena  itu, peraturan  harus  memberikan  pedoman  yang  jelas  dan  tegas  mengenai  batasan  dan  persyaratan penegakan  hukum  adat  Masyarakat.  Untuk  mencegah  potensi  ketidakadilan,  proses  hilangnya  hak adat  secara  alami  harus  menjadi  pusat  regulasi.  Ketika  common  law  hilang,  peraturan  harus memberikan arahan untuk menghadapi situasi ini dan melindungi komunitas common law.
Sebagai  bagian  dari  pengembangan  IKN,  peraturan  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan.  Penggunaan  lahan  harus  dirancang  untuk  memberikan  manfaat  jangka panjang  bagi  masyarakat  dan  lingkungan,  sehingga  dampak  pembangunan  tidak  hanya  bersifat sementara dan merugikan.
Penting  untuk  memiliki  forum  dialog  terbuka  antara  pemerintah  dan  masyarakat  hukum  adat untuk  mencapai  pemahaman  dan  kesepakatan  bersama  mengenai  peraturan  tanah  adat.  Hal  ini memastikan  bahwa  proses  pembangunan  menghormati  dan  mempertimbangkan  keragaman  budaya dan  hak-hak  masyarakat  adat.  Melalui  pendekatan  terpadu  terhadap  pengembangan  dan  penerapan peraturan, diharapkan pengembangan IKN akan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap masyarakat  secara  keseluruhan,  sekaligus  memastikan  keberlangsungan  hak-hak  tradisional  dan identitas budaya masyarakat adat.
Masyarakat adat mempunyai hubungan yang erat dengan suatu wilayah tertentu sebagai subjek hukum  adat.  Dalam  konteks  ini,  hutan merupakan sumber  kehidupan  yang  sangat  penting,  dan  hak- hak  adat  terutama  berpusat  pada  tanah  yang  mengandung  hutan,  yang  dikenal  sebagai  hutan  adat. Hutan adat sendiri merujuk pada kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Maria SW Soemardjono menjelaskan hak adat adalah hak yang melekat pada masyarakat hukum adat. Hak ini bersifat melekat dan mencakup kekuasaan dan wewenang untuk mengelola dan menguasai tanah beserta  isinya.  Hukum  adat  ini  tidak  hanya  berlaku  dalam  batas-batas  wilayah  masyarakat  common law, tetapi juga mempunyai keabsahan yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut 7 . Hutan  tradisional  bukan  sekedar  lahan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  tradisional;  hutan merupakan  ekspresi  kesejahteraan  dan  keberlanjutan  hidup  mereka.  Hukum  adat  merupakan  suatu peraturan  perundang-undangan  menyeluruh  yang  mencakup  tidak  hanya  aspek  penguasaan, pengelolaan,  dan  pengaturan  pertanahan,  tetapi  juga  unsur-unsur  lain  yang  berkaitan  dengan kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat.
Keberadaan  hutan  adat  menunjukkan  pentingnya  lahan  dan  sumber  daya  alam  bagi  identitas dan  penghidupan  masyarakat  adat.  Hak  adat  sebagai  salah  satu  bentuk  hak  tradisional  mempunyai peranan sentral dalam melestarikan dan memelihara kelestarian ekosistem hutan adat sebagai warisan budaya  dan  lingkungan  hidup.  Penegakan  hukum  common  law  tidak  terbatas  pada  ranah  internal komunitas common law. Hak ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap interaksi dengan pihak-
7 S. Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
pihak  di  luar  komunitas  common  law.  Penguatan  hak-hak  adat  sangat  penting  untuk  memastikan bahwa kelestarian hutan adat tidak terancam oleh potensi konflik kepentingan eksternal.
Pentingnya  hukum  adat  tidak  hanya  terletak  pada  aspek  kekuasaan  dan  pengelolaan  lahan, namun  juga  pada  kekuatan  praktisnya  yang  memungkinkan  masyarakat  hukum  adat  mengelola sumber daya alam sesuai kearifan lokal. Hal ini mencerminkan hubungan simbiosis antara komunitas common  law  dan  lingkungan  alamnya.  Hukum  adat  merupakan  alat  hukum  dan  budaya  yang mengakui  dan  melindungi  hubungan  kompleks  antara  masyarakat  hukum  adat  dan  hutan  adat. Dampak  hak  adat  membuka  jalan  bagi  perdebatan  mengenai  keberlanjutan,  keseimbangan  dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam dinamika perubahan sosial dan lingkungan.
Oleh  karena  itu,  hak  adat  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kekuasaan  atas  tanah  dan  hutan  adat, namun  juga  dengan  perlindungan  warisan  budaya  dan  lingkungan.  Penerapan  hukum  adat  yang bijaksana  dan  berkelanjutan  merupakan  kunci  untuk  menjaga  kelestarian  ekosistem  hutan  adat  dan terjalinnya keharmonisan antara masyarakat hukum adat dengan alam sekitarnya.
Hak  adat  sebagai  bagian  integral  dari  masyarakat  hukum  adat  mencerminkan  keseimbangan yang harus dijaga antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian warisan budaya. Hutan adat sebagai salah satu bentuk ekosistem yang diatur oleh hukum adat mencerminkan kearifan masyarakat local dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penting untuk diketahui bahwa hukum adat bukan sekedar hak hukum formal, namun juga mencakup nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat hukum adat. Kehadiran hutan tradisional dimaknai tidak hanya sebagai lahan yang sangat produktif, namun juga sebagai ekspresi hubungan yang mendalam dan bermakna dengan alam, yang tercermin dalam prinsip-prinsip tradisional dan keyakinan spiritual.
Penerapan  hukum  adat  pada  hutan  adat  memberikan  dampak  positif  terhadap  kelestarian ekosistem. Masyarakat hukum adat mempunyai pengetahuan genetik tentang pola alam, siklus hidup tumbuhan,  dan  keanekaragaman  hayati  di  hutan  adat.  Oleh  karena  itu,  hak  adat  merupakan  alat penting untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap  ekosistem.  Keterlibatan  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengambilan keputusan  terkait  hutan  adat  sangat  diperlukan  untuk  memperkuat  hak-hak  adat.  Keputusan  yang mempengaruhi  penggunaan  sumber  daya  alam  harus  didiskusikan  secara  kolaboratif  dan mencerminkan nilai dan kebutuhan komunitas hukum adat 8 .
Hutan  adat  tidak  hanya  merupakan  sumber  daya  alam  yang  penting  tetapi  juga  berfungsi sebagai tempat ritual dan kegiatan tradisional masyarakat adat. Oleh karena itu, Hak Adat mencakup aspek  kehidupan  sehari-hari,  spiritualitas,  dan  budaya  yang  harus  dilestarikan  guna  menjaga kelestarian budaya dan alam. Dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial, penguatan hukum adat  sangatlah  penting  untuk  melindungi  masyarakat  hukum  adat  dari  dampak  negatif.  Dengan melindungi  hak  ulayat,  masyarakat  hukum  adat  dapat  mempertahankan  identitas  budayanya  dan meminimalkan risiko konflik dan keterasingan selama proses pembangunan.

## SIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum terhadap tanah leluhur masyarakat adat  yang  terlibat  dalam  pembangunan  ibu  kota  negara  (IKN)  merupakan  persoalan  yang  sangat penting  yang  perlu  diperhatikan  secara  serius.  Pembangunan  IKN  merupakan  proyek  berskala  besar yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat adat, khususnya terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah  leluhur  mereka.  Oleh  karena  itu,  mekanisme  perlindungan  yang  kuat  perlu  disediakan  untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi selama perubahan besar ini.
Penting  untuk  mengakui  dan  menghormati  hak-hak  masyarakat  adat  atas  tanah  leluhurnya sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Perlindungan  hukum  harus  memastikan  proses  pembangunan IKN tidak melanggar hak konstitusional masyarakat adat, khususnya hak atas tanah dan sumber daya alam yang melekat pada budaya dan tradisinya. Selain itu, perlunya penguatan mekanisme konsultatif dan  partisipasi  aktif  masyarakat  adat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  pengembangan IKN.  Pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  terkait  harus  menciptakan  ruang  untuk  dialog  inklusif dan  memungkinkan  masyarakat  adat  untuk  mengekspresikan  pandangan  mereka  dan  memberikan kontribusi yang mempengaruhi kebijakan pembangunan.
8 S. L. Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).
Aspek transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN perlu ditingkatkan. Masyarakat  adat  harus  diberikan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  diakses  mengenai  dampak lingkungan,  rencana  mitigasi,  dan  studi  sosial-ekonomi.  Hal  ini  membangun  kepercayaan  dan membantu  masyarakat  adat  memahami  dampak  pembangunan  terhadap  tanah  adat  mereka. Melindungi hak masyarakat adat atas tanah juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang  efektif.  Adanya  badan  penyelesaian  sengketa  yang  independen  dan  tidak  memihak  membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat perubahan kepemilikan atau penggunaan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A. R. Entah, Pluralisme Hukum Privat/Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta: Universitas Merdeka, 2011
Ardiansyah, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat , Jakarta: Gerbang Visual, 2018 M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2021 P. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015 S. L. Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2021 S. Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, Yogyakarta: Deepublish, 2020

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

## Jurnal
H.  Alting,  Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat. Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.  11  No.  1 , (2011)
L. Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 , (2013)