KEAMANAN MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA: KETIDAKAMANAN DAN PERLINDUNGANNYA
Dhanny Safitri 1 *, Ali Abdullah Wibisono 1
1 Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Indonesia; Indonesia *email: ds.dhannysafitri@gmail.com

## Abstract
Migration  of  workers  is  an  important  economic  activity  for  both  receiving  and  sending countries. However, apart from the benefits that migrant workers bring,  there are many vulnerabilities  occurred,    such  as  physical  and  mental  violence,  unpaid  wages,  human trafficking,  and  others.  Using  a  qualitative  approach  and  the  framework  of  the  human security concept, this article aims to analyze in-depth the condition of Indonesian migrant workers  and  the  efforts made  by  the  government  in  protecting  its  migrant  workers.  The study found that migrant workers still faced insecurity or threats to their security mainly in  the  dimension  of  personal  security,  health  security,  and  political  security.  This research  also  found  that  Indonesian  government  efforts  have  demonstrated  the  practice of  human  security  principles  and  approaches  in  its  strategies;  however,  there  are  still many challenges that need to be addressed.
Keywords:   human security, Indonesia, labor migration, migrant workers’ protection

## Abstrak
Migrasi  pekerja  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  penting  bagi  negara  penerima  maupun negara  pengirim.  Namun,  terlepas  dari  manfaat  yang  dibawa  oleh  pekerja  migran, terdapat banyak kerentanan yang mereka hadapi, seperti kekerasan fisik dan mental, upah tidak  dibayar,  perdagangan  manusia,  dan  lainnya.  Dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  dan  kerangka  konsep  keamanan  manusia,  penelitian  ini    ini  bertujuan  untuk menganalisis  secara  mendalam  kondisi  pekerja  migran  Indonesia  dan  upaya  yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja migrannya. Studi ini menemukan bahwa pekerja  migran  masih  menghadapi  ketidakamanan  atau  ancaman  terhadap  keamanan mereka, terutama dalam dimensi keamanan personal, keamanan kesehatan, dan keamanan politik.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  upaya  pemerintah  Indonesia  telah menunjukkan  praktik  prinsip  dan  pendekatan  keamanan  manusia  dalam  strateginya; namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi.
Kata Kunci :   keamanan  manusia,  Indonesia,  migrasi  tenaga  kerja,  perlindungan pekerja migran

## Pendahuluan
Migrasi  adalah  sesuatu  yang  telah  terjadi  selama  beberapa  dekade  dan  trennya meningkat  dari  waktu  ke  waktu  di  berbagai  wilayah  dan  sektor.  Berdasarkan International  Labour  Organization (ILO),  jumlah  migran  global  mencapai  lebih  dari 232 juta orang dan sekitar setengahnya  adalah pekerja migran (ILO, 2015a:  5 ). Salah satu  kawasan  yang  memiliki  arus  migrasi  tenaga  kerja  yang  tinggi  adalah  Asia Tenggara. Perpindahan tenaga kerja ke luar kawasan maupun ke dalam Asia Tenggara telah memperoleh skala dan keragaman yang belum pernah terjadi sebelumnya (Hugo, 2012: 392). Diperkirakan jumlah pekerja migran telah mencapai sepuluh juta orang per tahun 2015 (ILO, 2015b: 1).
Tingginya  arus  migrasi  di  kawasan  ini  disebabkan  oleh  negara-negara  yang bergantung  secara  ekonomi  pada  pekerja  migran  tersebut.  Negara  penerima  ( receiving countries ) memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja migran untuk menggerakkan perekonomiannya, yang terlihat dari tingginya jumlah tenaga kerja migran di negaranya. Misalnya,  sekitar  40  persen  dari  total  penduduk  di  Singapura  adalah  migran  (Geiger, 2015: 184). Dan berdasarkan Kaur (2010), dari persentase tersebut, jumlah tenaga kerja migran di  Singapura mencapai  lebih dari satu  juta orang. Di sisi  lain, negara pengirim ( sending  countries )  bergantung  pada  pergerakan  pekerja  migran  untuk  meningkatkan pendapatan  nasional,  devisa  dan  remitansi,  serta  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan pengangguran di negaranya (Kaur, 2010: 8 dan Loveband, 2004: 337-338).
Namun,  bertentangan  dengan  pentingnya  bagi  pertumbuhan  ekonomi  nasional, keselamatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  migran  ini  masih  menjadi  tantangan. Banyak kasus pekerja migran mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, terutama para pekerja yang kurang terampil ( low-skilled ) dan tidak berdokumen ( undocumented ). Hal  ini  karena  mereka  cenderung  lebih  mudah  menjadi  objek  eksploitasi  dan diskriminasi  (Sharom  et  al.,  2018:  137).  Para  pekerja  tersebut  sering  kali  menerima upah  rendah,  kekerasan  fisik  dan  verbal,  panjangnya  jam  kerja,  kondisi  kerja  yang buruk, dan penyitaan paspor dan upah oleh yang memperkerjakan mereka (Caballero– Anthony, 2017:  139). Lebih  buruk lagi, pekerja  migran yang tidak berdokumen sering menjadi subjek ancaman keamanan personal ( personal security ), seperti penculikan dan perdagangan manusia (Hugo, 2012: 404 dan Kaur, 2010: 16). Selain itu, banyak orang yang  menstigmatisasi  pekerja  migran  sebagai  penjahat,  pembawa  penyakit,  dan
ancaman  bagi  tenaga  kerja  lokal  di  negara  penerima.  Bahkan  dalam  beberapa  kasus, mereka  dipandang  sebagai  ancaman  bagi  keamanan  nasional  dan  ketertiban  sosial (Javadikouchaksaraei, 2018: 26 dan Kneebone, 2012: 6).
Dari  kajian  Hubungan  Internasional,  kondisi-kondisi  yang  dihadapi  para  pekerja migran  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  ketidakamanan  individu  atau  kelompok, khususnya  jika  dilihat  melalui  kerangka  keamanan  manusia  ( human  security ).  Konsep keamanan  manusia  melihat  individu  sebagai  penerima  semua  masalah  keamanan (Floyd,  2007:  40).  Konsep  ini  mendukung  gagasan  keamanan  fisik  ( physical  security ) dan  juga  akses  ke  kebebasan  dasar  ( fundamental  freedoms ),  kesejahteraan  sosial,  dan keamanan  ekonomi  setiap  individu  (UNOCHA,  2009).  Dari  segi  akademis,  sudah  ada beberapa literatur yang mempertimbangkan topik ini, baik dalam konteks global seperti Estrada-Trank  (2013),  Purkayastha  (2017),  Vietti  &  Scribner  (2013),  maupun  dalam konteks  negara  atau  wilayah  tertentu  seperti  Indonesia  (Maksum,  2021),  Amerika (Estrada-Tanck,  2015),  Filipina  (Jose,  2015),  Asia  Timur  Laut  (Nagy,  2013),  Asia Timur (Akaha, 2009; Lagu, 2015 dan Song, 2015), dan Thailand (Voelkner, 2011).
Literatur-literatur  tersebut  menggunakan  keamanan  manusia  sebagai  kerangka konseptual untuk menganalisis tren migrasi atau sebagai strategi yang dapat digunakan untuk  mempromosikan  perlindungan  migran.  Namum,  literatur  terdahulu  tersebut sebagian  besar  membahas  isu  migran  secara  umum  dan  tidak  spesifik  ke  pekerja migran. Selain itu, kajian-kajian itu juga mencerminkan bahwa belum adanya konsensus terkait  konsep  keamanan  manusia  dan  bagaimana  penggunaannya  dalam  menganalisis ketidakamanan  pekerja  migran,  khususnya  dalam  konteks  kajian  Hubungan Internasional.  Hal  ini  diperkuat  oleh  studi  Jose  (2015)  yang  menyampaikan  bahwa walaupun para akademisi telah menunjukkan manfaat keamanan manusia untuk migrasi, sebagian  besar  literatur  yang  ada  berfokus  pada  potensinya  dan  tidak  memiliki  studi substantif tentang bagaimana sebenarnya keamanan manusia dipraktikkan di lapangan.
Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa  terlepas  dari  pentingnya  dan  kerawanan keamanan  yang  dihadapi  oleh  para  pekerja  migran,  analisis  mendalam  tentang bagaimana  penggunaan  konsep  keamanan  manusia  dalam  melihat  kondisi  pekerja migran  dan  peran  pemerintah  atau  aktor  terkait  lainnya  dalam  menangani  masalah  ini masih  terbatas.  Padahal,  analisis  tentang  hal  tersebut  penting  untuk  dibahas,  terutama karena  individu  atau  kelompok  individu  tidak  dalam  posisi  untuk  memberikan
keamanannya  sendiri,  yang  mana  penyediaan  keamanan  manusia  hanya  dapat  dijamin oleh  entitas  yang  lebih  besar  seperti  masyarakat,  negara  atau  institusi  global  (Floyd, 2007:  40).  Dengan  demikian,  pekerja  migran  membutuhkan  entitas  yang  lebih  besar seperti pemerintah untuk melindungi keamanan mereka.
Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah kajian terdahulu  dengan  melakukan  analisis  mendalam  tentang  kondisi  pekerja  migran  dan bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  melindungi  keamanan  mereka dengan  menggunakan  kerangka  konsep  keamanan  manusia.  Pemilihan  Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan penulis melihat Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tampak lebih maju dalam mengatasi ketidakamanan tenaga kerja migrannya,  tetapi    kajian  akademis  terkait  hal  ini  masih  sangat  terbatas.  Penelitian  ini berpendapat  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  cukup  vokal  dalam  menyuarakan perlindungan  tenaga  kerja  migran  di  forum  bilateral,  multilateral,  dan  regional. Indonesia  dipandang  sebagai  negara  paling  dominan  yang  melobi  negara-negara anggota  ASEAN  untuk  memiliki  instrumen  yang  mengikat  secara  hukum  terkait perlindungan  hak  asasi  pekerja  migran.  Indonesia  juga  dianggap  sebagai  salah  satu negara  di  kawasan  yang  dapat  didekati  oleh  pemangku  kepentingan  lain  terkait perlindungan  tenaga  kerja  migran,  termasuk  organisasi  masyarakat  sipil  (OMS), organisasi  internasional,  dan  serikat  pekerja  (Sundrijo  et  al.,  2021:  83-84).  Hal  ini berbanding  terbalik  dengan  mayoritas  AMS  yang  membatasi,  mengabaikan,  atau bahkan  memusuhi  keterlibatan  dan  intervensi  politik  OMS  dalam  masalah  migrasi (Rother, 2018: 2 dan Sundrijo et al., 2021: 74).

## Keamanan Manusia sebagai Kerangka Analisis
Selama  Perang  Dingin,  kajian  keamanan  didominasi  oleh  dua  asumsi  utama,  yaitu: ancaman  keamanan  suatu  negara  paling  banyak  muncul  dari  luar  perbatasannya  dan ancaman tersebut bersifat militeristik. Namun, setelah Perang Dingin, pendekatan baru terhadap keamanan bergeser,  tidak hanya tentang negara, tetapi juga tentang orang dan masyarakat  yang  kemudian  dikenal  sebagai  'keamanan  manusia'  (Azca,  2006:  98). Acharya  (2001)  dalam  tulisannya  menekankan  bagaimana  konsep  keamanan  manusia berbeda  dengan  keamanan  nasional  maupun  keamanan  perorangan  ( personal  security ) dari  sisi  fokus  keamanannya  dan  asal  ancaman  itu  sendiri  sebagaimana  terlihat  pada
Gambar  1.  Ia  juga  berpendapat  bahwa  walaupun  sama-sama  berfokus  terhadap keamanan  individual,  “ personal  security ”  terbatas  pada  ancaman  kekerasan  fisik  saja, sedangkan  keamanan  manusia  secara  lebih  luas  mencakup  ancaman  non-militer (Acharya, 2001:453).

## Gambar 1 – Empat Gambaran Konsep Keamanan
Sumber: Acharya (2001)
Konsep  keamanan  manusia  menawarkan  jalan  keluar  bagi  mereka  yang  tertarik untuk  bergerak  menuju  keamanan,  yang  mana  konsep  ini  ditujukan  untuk  menyoroti ketidakamanan  individu  dan/atau  kelompok  individu,  dan  bukan  pendekatan  yang mengeksplorasi  siapa  yang  dapat  melakukan  sekuritisasi,  masalah  apa,  dalam  kondisi apa,  dan  bagaimana  dampaknya  (Floyd,  2007:  39).  Konsep  keamanan  manusia  ini merupakan reaksi terhadap transformasi keamanan yang lebih menekankan pada isu-isu keamanan non-tradisional (Maksum, 2021: 8). Munculnya konsep ini umumnya terkait dengan  Laporan  Pembangunan  Manusia  tahun  1994  yang  dikeluarkan  oleh United Nations  Development  Programme (UNDP)  (Azca,  2006:  98).  UNDP  menetapkan bahwa ada tiga komponen utama dari konsep keamanan manusia, yaitu: kebebasan dari rasa  takut  ( freedom  from  fear ),  kebebasan  dari  kekurangan  ( freedom  from  want ),  dan hidup  dengan  bermartabat  ( life  with  dignity )  (UNOCHA,  2009:  23).  Namun,  konsepsi
UNDP  ini  tidak  lepas  dari  berbagai  kritik  dan  perbedaan  pandangan.  Salah  satu  kritik utama  terhadap  konseptualisasi  UNDP  terkait  keamanan  manusia  adalah  definisinya dianggap terlalu luas (Acharya, 2001: 445). Terlebih lagi terdapat perbedaan pandangan dari “ West ” dan “ East ” terkait cakupan dari keamanan manusia ini (Acharya, 2001: 443, Song,  2015:  48-49).  Sebagai  contoh,  negara  Timur  seperti  Jepang  melihat  keamanan manusia  secara  komprehensif  mencakup  aspek  sosial-ekonomi  yang  mencakup  semua ancaman atas kelangsungan hidup manusia dan martabatnya. Sedangkan, Kanada yang termasuk negara “ West ” menekankan keamanan manusia pada kebebasan dari rasa takut dalam konflik bersenjata saja (Song, 2015: 49).
Namun, di sisi lain banyak pihak yang melihat bahwa pemaknaan yang luas atas keamanan  manusia  diperlukan  dan  diinginkan  (Acharya,  2001:  445).  Song  (2015) melihat  bahwa  lensa  keamanan  manusia  UNDP  yang  luas  dapat  memberikan  jalan alternatif untuk menganalisis isu migrasi seperti motivasi para migran, kerentanan yang mereka  hadapi  dan/atau  potensi  ancaman  yang  mereka  dapatkan  di  negara  penerima. Maksum (2021) juga melihat konsep keamanan manusia menawarkan pendekatan yang lebih  luas  untuk  memeriksa  atau  menganalisis  masalah  keamanan  individu  atau kelompok  seperti  yang  dihadapi  oleh  pekerja  migran  dibandingkan  dengan  teori  HI utama lainnya, terutama di era pasca Perang Dingin. Sehingga, Maksum menggunakan perspektif  keamanan  manusia  untuk  mengkaji  situasi  umum  tentang post-migrant workers secara komprehensif (Maksum, 2021: 3).
Dalam mengatasi ketidakamanan individu seperti isu migrasi tersebut, dibutuhkan operasionalisasi  konsep  keamanan  manusia  yang  berfokus  pada  upaya-upaya  yang kolaboratif,  responsif  dan  berkelanjutan.  Menurut United  Nations  Office  for  the Coordination  of  Humanitarian  Affairs (UNOCHA),  kerangka  kerja  perlindungan  dan pemberdayaan  keamanan  manusia  dapat  menggunakan  pendekatan  hibrida,  yaitu gabungan  dari  prinsip-prinsip  konsep  keamanan  manusia,  termasuk: people-centered , multi-sektoral, komprehensif, spesifik pada konteks, dan berorientasi pada pencegahan. Kelima  prinsip  tersebut  memiliki  pendekatan  ( approach )  keamanan  manusia  masing- masing  yang  mana  harus  diintegrasikan  ke  dalam  rancangan  program  keamanan manusia (UNOCHA, 2009: 12).

## Gambar 3– Prinsip dan Pendekatan Keamanan Manusian PBB
Sumber: UNOCHA (2009)
Dari  berbagai  penelitian  terdahulu  terkait  keamanan  manusia  terdapat  berbagai perbedaan  pandangan  terhadap  cakupan  dan  batasan  dari  konsep  keamanan  manusia. Namun, apabila dikaitkan dengan isu migrasi dan/atau tenaga kerja migran, dari kajian- kajian tersebut maupun dari dokumen-dokumen PBB seperti UNOCHA (2009), terdapat dua poin utama yang perlu dianalisis. Pertama adalah bagaimana kondisi pekerja migran seperti  apa  saja  kerentanan  dan  ancaman  keamanan  yang  dihadapi  oleh  tenaga  kerja migran  Indonesia  dan  apakah  akar  penyebab  dari  ketidak  amanan  tersebut.  Kedua adalah bagaimana tanggapan dan upaya pemerintah Indonesia sebagai aktor utama yang bertanggung  jawab  dalam  mengatasi  kerawanan  keamanan  pekerja  migran  dalam dimensi nasional dan internasional. Analisis ini termasuk siapa saja aktor yang terlibat dalam mekanisme penanggulangan, dan apakah ada partisipasi dan inklusivitas individu dan/atau masyarakat. Serta, apa tantangan dari setiap strategi yang telah dilakukan.

## Metode Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena  lebih  menekankan  pada  pengumpulan  dan  analisis  informasi  dan  data  non- kuantifikasi  atau  non-numerik  (Bryman,  2012:  380-408).  Selanjutnya,  dalam menganalisis  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  melindungi  dan  memajukan perlindungan  pekerja  migran,  kerangka  konseptual  yang  akan  digunakan  adalah keamanan  manusia.  Sehingga,  dalam  konteks  ini  teknik  penelitian  yang  diterapkan adalah deduktif. Berdasarkan Neuman (2014), teknik deduktif cocok untuk menerapkan konsep/teori pada suatu masalah dan bekerja menuju bukti empiris yang lebih konkret. Data  empiris  primer  maupun  sekunder  akan  dikumpulkan  melalui desk  research .  Data primer  yang  digunakan  adalah  teks  resmi  pemerintah;  sedangkan,  data  sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, buku, laporan, dan sumber non-akademik seperti website organisasi dan laporan jurnalistik (berita online ). Terakhir, data yang terkumpul direduksi dan ditriangulasi sesuai dengan fokus penelitian.

## Pembahasan

## Ketidakamanan Tenaga Kerja Migran Indonesia
Saat  ini, Indonesia dianggap sebagai  salah satu  negara pengirim pekerja  migran utama di Asia Tenggara karena arus emigrasi tenaga kerja migran lebih dominan daripada arus imigrasi  (Kaur,  2010:  6-7).  Menurut  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja migran Indonesia mencapai lebih dari 3,7 juta orang. Jumlah tersebut berlaku untuk pekerja legal atau terdokumentasi yang tersebar di 150 negara di seluruh  dunia.  Namun,  menurut  Bank  Dunia,  jumlahnya  mencapai  lebih  dari  9  juta orang.  Jumlah  ini  dianggap  lebih  akurat  karena  telah  melalui  penelitian  ilmiah  dan mencakup pekerja prosedural dan non-prosedural (Komisi I, 2022 dan Natalia, 2021).
Tingginya  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  disebabkan oleh  potensi  keuntungan  ekonomi  yang  diperoleh  para  pekerja  tersebut  (Kontan.co.id, 2021).  Selain  itu,  hal  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  program  pemerintah  yang menjadikan  migrasi  tenaga  kerja  sebagai  strategi  mereka  untuk  mengatasi  masalah pengangguran  domestik  dan  untuk  mendapatkan  devisa  (Elias,  2013:  398;  Loveband, 2004: 337 dan Palmer, 2016: 49). Menurut Bank Indonesia (BI), devisa yang diperoleh
pemerintah  Indonesia  dari  para  pekerja  migran  mencapai  sekitar  US$  11,43  juta  pada 2019  (Kontan.co.id,  2021).  Tingginya  devisa  yang  dibawa  oleh  para  pekerja  migran tersebut bahkan menyebabkan pemerintah menyebut mereka sebagai “pahlawan devisa” (Elias, 2013: 400 dan Loveband, 2004: 337).
Namun,  terlepas  dari  keuntungan  yang  diperoleh  dari  migrasi  tenaga  kerja Indonesia,  mereka  terkadang  mengalami  ketidakamanan  di  negara  penerima  dan perlindungannya  masih  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah.  Dalam  kondisi  tertentu, pergerakan tenaga kerja migran justru telah memperburuk kondisi tenaga kerja tersebut alih-alih  membantu  mereka  mengentaskan  kemiskinan  dan  keterbelakangan  (Song, 2015:  46).  Menurut Database  Crisis  Center BP2MI,  ada  lebih  dari  seribu  pengaduan pekerja  migran  yang  diterima  BP2MI  sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  3.  Mayoritas keluhan  tersebut  disampaikan  oleh  pekerja  yang  bekerja  di  Malaysia,  Taiwan,  Arab Saudi, dan Hong Kong (BP2MI, 2022). Bahkan dalam beberapa kasus, pekerja migran Indonesia wanita yang kurang terampil memiliki peluang lebih tinggi untuk dicuci otak dan dieksploitasi sebagai teroris (Nuraniyah, 2018: 896-899).

## Gambar 3 -  Pengaduan Pekerja Migran Indonesia ke BP2MI 2022
Sumber: Data Pekerja Migran Indonesia Periode Juli 2022 (BP2MI, 2022)
Contoh lain bagaimana keamanan manusia pekerja migran Indonesia terancam di negara  penerima  ditemukan  dalam  studi  Wahyono  (2007)  -  yang  menyebutkan  bahwa Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja utama ke Malaysia. Namun, banyak dari  pekerja  tersebut  ilegal  atau  tidak  berdokumen.  Bahkan,  diperkirakan  sekitar  50 persen  dari  total  pekerja  migran  di  Malaysia  adalah  tidak  berdokumen  (Elias,  2013: 397). Banyak dari pekerja ilegal tersebut dibayar rendah atau dideportasi setelah mereka tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan Malaysia. Bahkan menurut KBRI Kuala Lumpur dalam  Wahyono  (2007),  dari  tahun  2003  hingga  2005,  lebih  dari  seribu  tenaga  kerja yang dilaporkan tidak menerima gaji dari majikannya. Namun, tidak hanya tenaga kerja ilegal yang rentan terhadap eksploitasi, hal tersebut juga dialami oleh tenaga kerja legal. Secara umum, pekerja migran di Malaysia memiliki posisi tawar yang lemah sehingga menyebabkan mereka dianiaya oleh majikan dan/atau agen perekrutan. Perlakuan buruk yang  harus  dialami  oleh  para  pekerja  tersebut  adalah  termasuk  kekerasan  seksual  dan fisik,  kondisi  perumahan  yang  buruk,  penahanan  paspor,  serta  bekerja  tanpa  peralatan keselamatan dan kesehatan yang memadai (Wahyono, 2007: 29-34).
Kasus  penganiayaan  dan  kekerasan  serupa  lainnya  juga  ditemukan  pada  pekerja migran yang bekerja di negara penerima yang jauh dari Indonesia seperti Fiji dan Mesir. Di Fiji, para pengusaha di industri perikanan mengeksploitasi tenaga kerja migran Asia Tenggara,  khususnya  Indonesia  untuk  menjadi  tenaga  kerja  paksa.  Para  pekerja  paksa tersebut  diancam  oleh  majikan  mereka  dan  mengalami  kondisi  kerja  dan  hidup  yang memprihatinkan. Tidak jarang para majikan menuntut para migran untuk bekerja secara berlebihan,  menyita  paspor  pekerja  dan  melakukan  pemaksaan  berbasis  utang.  Terkait dengan  pemaksaan  berbasis  utang,  hal  ini  juga  terjadi  pada  pembantu  rumah  tangga (PRT)  Indonesia  di  Hong  Kong.  Sekitar  sepertiga  PRT  adalah  korban  jeratan  hutang, mereka harus menandatangani perjanjian hutang sebagai persyaratan pekerjaan mereka. Lebih buruk lagi, beberapa agen tenaga kerja bahkan dilaporkan menipu dan memaksa pekerja  rumah  tangga  migran  tersebut  untuk  melakukan  hubungan  seks  komersial  di Hong Kong (U.S. Department of State, 2021: 236-277).
Kerentanan penduduk Indonesia yang bekerja sebagai PRT juga dialami di negara penerima  seperti  Mesir.  PRT  asal  Indonesia  dan  negara  lainnya  seperti  Bangladesh, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Filipina, dan Sri Lanka tidak tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan  pemerintah  Mesir  (U.S.  Department  of  State,  2021:  221).  Hal  serupa
berlaku  pula  di  Taiwan,  yang  mana  pekerjaan  sebagai  PRT  tidak  dalam Labour Standards  Law yang  mengatur  terkait  asuransi  dan  peraturan  terkait  jam  dan  kondisi kerja.  Ini  terjadi karena para pekerja migran di  posisi  tersebut  hanya dianggap sebagai pekerja kontrak (Loveband, 2004: 338). Sebagai dampaknya, pekerja migran berpeluang lebih  besar  untuk  dieksploitasi  dan  menjadi  pekerja  paksa.  Majikan  tidak  hanya memaksa mereka untuk bekerja lembur, tetapi juga menahan paspor dan upah mereka, membatasi  akses  mereka  terhadap  makanan  dan  perawatan  medis.  Bahkan,  tak  jarang pekerja migran menjadi subjek pelecehan seksual, fisik, dan psikologis. Selain itu dalam beberapa  kasus,  majikan  mengeksploitasi  pekerja  migran  dengan  sengaja  mengajukan klaim palsu tentang pencurian (U.S. Department of State, 2021: 221-222).
Terkadang,  beberapa  kasus  ekstrem  terkait  pelecehan  dan  eksploitasi  pekerja migran  Indonesia  ini  sampai  ke  media  massa  dan  menjadi  berita  utama  surat  kabar. Namun,  periode  pemberitaannya  relatif  singkat  dan  jarang  sekali  laporan  tersebut mengarah  pada  peningkatan  kesadaran  dan  dukungan  untuk  perlindungan  pekerja migran  yang  lebih  baik.  Lebih  seringnya  pemerintah  Indonesia  menangani  kasus tersebut  hanya  melalui  kebijakan  jangka  pendek  seperti  memberlakukan  moratorium perekrutan tenaga kerja migran Indonesia ke negara penerima (Amalia, 2020: 21). Hal ini  menyebabkan  adanya  penekanan  yang  kuat  pada  bagaimana  keamanan  nasional gagal  mengenali  ketidakamanan  yang  dihadapi  oleh  individu-individu  pekerja  migran tersebut (Elias, 2013: 401).
Selanjutnya, ketidakamanan pekerja migran juga diperparah saat  terjadi  pandemi global  seperti  Covid-19,  yang  mana  pekerja  migran  secara  umum  cenderung  lebih rentan  dibandingkan  pekerja  lokal  (The  World  Bank,  2020:  4).  Menurut  Aswindo, Hanita  dan  Simon  (2021),  ada  sekitar  empat  kerentanan  yang  dihadapi  oleh  pekerja migran Indonesia di  negara penerima akibat Covid-19, yaitu:  1) kerentanan penurunan atau  kehilangan  pendapatan  karena;  2)  kerawanan  kelaparan  akibat  pembatasan  jam operasional,  dan  tingginya  harga  dan  terbatasnya  akses  ke  makanan;  3)  kerentanan terhadap  pelanggaran  hak-hak  pekerja  yang  mana  dapat  menyebabkan  mereka  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya;  dan  4)  kerentanan  tertular  Covid-19  karena pekerja  migran  biasanya  tinggal  di  tempat  yang  tidak  memadai  seperti  sanitasi  yang buruk, air bersih yang terbatas, dan ruang yang melebihi daya tampung tempat tinggal (Aswindo, Hanita, & Simon, 2021: 448-449).
Kerentanan  terpapar  Covid-19  juga  tinggi  jika  para  pekerja  migran  Indonesia seperti PRT atau pengasuh tinggal bersama majikan dalam satu rumah dan ada anggota keluarga  yang  terjangkit  virus  tersebut.  Hal  ini  diperparah  apabila  para  pekerja  yang terpapar  Covid-19  tidak  diberikan  jaminan  kesehatan  atau  bantuan  pembiayaan pengobatan  oleh  majikan  mereka  karena  akan  membuat  para  pekerja  migran  tersebut harus  menanggung  biayanya  saat  kondisi  keuangan  mereka  pun  terbatas  atau  tidak memadai (Anaf et al., 2022: 7). Di sisi lain, sistem pelayanan kesehatan yang disediakan oleh  pemerintah  Indonesia  telah  menutupi  sebagian  kebutuhan  medis  para  pekerja migran  yang  menjadi  korban.  Namun,  layanan  ini  hanya  mencakup  pekerja  legal  dan terdokumentasi;  sementara  banyak  pekerja  migran  Indonesia  tereksploitasi  yang kembali  dari  luar  negeri  adalah  tidak  berdokumen  (U.S.  Department  of  State,  2021: 291).

## Gambar 4 – Dimensi Keamanan Manusia PBB dan Sumber Ancamannya
Sumber: UNOCHA (2009)
Menurut  UNOCHA  (2009),  ada  tujuh  dimensi  keamanan  keamanan  manusia, yaitukeamanan  ekonomi,  keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  keamanan lingkungan,  keamanan  pribadi,  keamanan  komunitas,  dan  keamanan  politik  –  yang mana  setiap  dimensi  ini  memiliki  sumber  ancaman  yang  berbeda-beda  sebagaimana terlihat  pada  Gambar  4.  Merujuk  dari  hal  tersebut,  penelitianini  menunjukkan  bahwa ketidakamanan pekerja migran Indonesia di negara penerima terutama sangat berkaitan dengan tiga dimensi keamanan manusia, yaitu keamanan pribadi, keamanan politik, dan keamanan  kesehatan.  Pertama,  dalam  konteks  keamanan  pribadi,  yang  dibuktikan dengan pelecehan seksual, fisik dan mental yang dialami oleh para pekerja migran dari
majikan.  Peluang  tenaga  kerja  untuk  diperdagangkan  dan  kerja  paksa  juga  dapat dimasukkan sebagai ancaman terhadap dimensi keamanan pribadi ini.
Kedua,  keamanan  politik.  Secara  umum,  keamanan  politik  terkait  dengan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dari  tekanan  politik (UNOCHA,  2009:  7).  Dalam  konteks  ini,  keamanan  politik  dapat  mencakup  hak-hak pekerja, yang mana dalam penelitian ini ditemukan banyak kasus pelanggaran hak-hak pekerja  migran  Indonesia  seperti  pemutusan  kontrak  kerja  secara  sepihak,  kurang dibayar  atau  tidak  dibayar,  penahanan  paspor,  dan  pelanggaran  hak  pekerja  terkait lainnya.  Ketiga,  terkait  dengan  keamanan  kesehatan.  Sebagaimana  telah  dipaparkan sebelumnya,  penelitian  ini  juga  berhasil  mengidentifikasi  bahwa  para  pekerja  migran terancam  dari aspek kesehatannya. Ancaman terhadap  dimensi  kesehatan yang mereka terima,  yaitu  seperti  kondisi  perumahan  yang  buruk,  peralatan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  yang  tidak  memadai,  dan  kurangnya  perawatan  kesehatan  dasar khususnya selama pandemi seperti Covid-19. Eksploitasi dan pelanggaran yang mereka terima di negara penerima terkadang membuat  mereka tidak hanya menderita penyakit fisik, tetapi juga kematian dan depresi atau penyakit mental (BP2MI, 2022: 29).
Perlakuan  yang  diterima  pekerja  migran  Indonesia  terkait  dengan  pelanggaran hak-haknya  diduga  disebabkan  oleh  banyaknya  permasalahan  perlindungan  hukum  di bidang ketenagakerjaan (Wahyono, 2007: 29). Sebagian menganggap kebijakan migrasi secara  umum  sebagai  sesuatu  yang  terfragmentasi,  terbelakang  dan  tidak  efektif (Sharom  et  al.,  2018:  135).  Misalnya  menurut  Wahyono  (2007),  negara-negara penerima  seperti  Malaysia  tidak  memiliki  program  perlindungan  hukum  bagi  pekerja migran Indonesia karena tidak ada pemisahan hukum antara pekerja lokal Malaysia dan pekerja asing. Dengan demikian, hukum pekerjaan berlaku secara umum.Namun dalam praktiknya, hak-hak pekerja migran tidak sepenuhnya terlindungi  karena  banyak kasus di  mana  kebijakan  dan  hukum  yang  diterapkan  dianggap  sebagai  standar  ganda, diskriminatif,  dan  tidak  konsisten  (Wahyono,  2007:  30).  Sementara  di  Mesir  dan Taiwan,  pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  sebagai  PRT  tidak  tercakup  dalam undang-undang  ketenagakerjaan  kedua  negara  tersebut.  Yang  mana  menyebabkan lemahnya  perlindungan  terhadap  mereka  dan  rentannya  para  pekerja  tersebut  untuk menjadi pekerja paksa (Loveband, 2004: 338 dan U.S. Department of State, 2021: 221).
Selain  itu,  lemahnya  perlindungan  pekerja  migran  juga  dapat  disebabkan  oleh rendahnya  jumlah  ratifikasi  standar  internasional  terkait  perlindungan  dan  pengelolaan pekerja  migran,  baik  oleh  negara  pengirim  maupun  penerima  secara  global.  Contoh kecilnya adalah di kawasan Asia Tenggara, hanya Filipina yang meratifikasi Konvensi tentang  Migrasi  untuk  Ketenagakerjaan  (Konvensi  97)  dan  Pekerja  Migran  (Konvensi 143)  (Sharom  et  al.,  2018:  165).  Selanjutnya,  hanya  Filipina  dan  Indonesia  yang menandatangani  dan  meratifikasi  Konvensi  Internasional  PBB  tentang  Perlindungan Hak-Hak  Semua  Pekerja  Migran  dan  Anggota  Keluarganya  (Allison-Reumann,  2017: 433).  Kamboja  dan  Malaysia  hanya  menandatangani  atau  meratifikasi  salah  satu  dari konvensi  ini,  sementara  negara  anggota  ASEAN  lainnya  belum  berkomitmen  dalam salah satu diantara konvensi tersebut (Sharom et al., 2018: 137). Padahal, penting untuk memiliki  standar  bersama  oleh  negara-negara  tersebut  karena  masalah  tenaga  kerja migran  dan  perlindungannya  merupakan  masalah  transnasional  yang  melibatkan  lebih dari satu negara.
Lebih  lanjut,  banyaknya  kasus  penganiayaan  dan  kekerasan  terhadap  pekerja migran  asal  Indonesia  juga  disebabkan  oleh  kelonggaran  pemerintah  terhadap  majikan atau  pemberi  kerja  migran  di  negara  penerima.  Sebagai  contoh,  di  Taiwan  pemerintah negara tersebut sudah memiliki ketentuan denda yang sangat tinggi bagi pemberi kerja pekerja  migran  ilegal,  tetapi  para  pemberi  pekerja  tersebut  tidak  takut  atas  kebijakan tersebut.  Praktik  ini  seolah-olah  sudah  menjadi  “rahasia  umum”  ketika  pemberi  kerja dapat  memanipulasi  sistem  yang  ada  (Loveband,  2004:  341).  Contoh  lainnya  di Malaysia,  banyak  pemberi  kerja  lebih  memilih  untuk  mempekerjakan  pekerja  migran ilegal  di  sektor  konstruksi  dan  perkebunan.  Hal  ini  terjadi  karena  pengusaha  ingin mendapatkan  keuntungan  yang  maksimal  dengan  biaya  yang  serendah-rendahnya. Misalnya,  pengusaha  tersebut  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  mengeluarkan  uang untuk mengajukan izin kerja legal dan asuransi kesehatan yang diperlukan bagi pekerja migran.  Walaupun  pelanggaran  seperti  itu  terjadi,  sebagian  besar  pengusaha  tersebut tidak tersentuh hukum (Wahyono, 2007: 31).
Korupsi  di  kalangan  pejabat  juga  terindikasi  di  berbagai  negara  penerima,  yang berujung pada pencegahan penyidikan seperti pemaksaan dan perdagangan tenaga kerja migran  (U.S.  Department  of  State,  2021:  293).  Lebih  lanjut,  sebagian  lainnya berpendapat  bahwa  perlindungan  pekerja  migran  yang  buruk  adalah  sebagai
konsekuensi  ketika  pemerintah  hanya  mengutamakan  keuntungan  ekonomi  sehingga mendorong  mereka  untuk  menciptakan  tenaga  kerja  yang  lebih  murah  (Purkayastha, 2017: 2). Selain itu, karena tingginya permintaan pekerja migran dengan biaya rendah di negara penerima dan adanya upaya perlindungan yang lebih baik dari negara pengirim seperti  Indonesia  dengan  mencoba  mengurangi  tingkat  migran  ilegal,  muncullah tantangan-tantangan lainnya. Contohnya adalah lembaga perekrutan di negara penerima seperti Malaysia justru terdorong untuk mengeksploitasi celah di aturan yang mengatur migrasi  pekerja  dengan  mencoba  mendatangkan  pekerja  Indonesia  ke  negara  mereka dengan visa turis (Elias, 2013: 397).

## Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia
Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya  perlindungan  dan  pemajuan  tenaga  kerja migrannya  di  level  domestik  maupun  internasional.  Di  tingkat  domestik,  pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  banyak  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan pengelolaan  dan  perlindungan  pekerja  migran  termasuk  Undang-Undang  (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Misalnya UU Nomor 39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  Di  Luar  Negeri,  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2006  tentang  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Peraturan Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  07  Tahun  2005  tentang  Standar  Akomodasi Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Ini  hanya  beberapa  peraturan  atau regulasi di antara banyak peraturan lainnya yang mengatur proses migrasi baik itu pada tahapan  sebelum  penempatan/keberangkatan  hingga  fase  pemulangan  dan  reintegrasi, termasuk perlindungannya.
Selanjutnya,  pada  umumnya  pekerja  migran  Indonesia  berada  di  bawah kewenangan  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi.  Namun,  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  penempatan  dan  keamanan  pekerja  migran,  pemerintah membentuk  beberapa  lembaga  seperti  Badan  Koordinasi  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia (BKPTKI),  Direktorat  Jenderal  Penempatan dan Perlindungan  Tenaga Kerja Luar  Negeri  (PPTKLN),  dan  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI) yang sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia  (BNP2TKI).  Secara  lebih  spesifik,  BP2MI  adalah  lembaga  yang  bertindak sebagai  badan  yang  membidangi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pelayanan  dan perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  secara  terpadu,  yang  tujuan  utamanya  adalah meningkatkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  para  pekerja  tersebut  dan  keluarganya, serta untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik (BP2MI, t.thn.). Salah satu cara BP2MI  mengakomodir  dan  menjamin  keselamatan  para  pekerja  migrannya  adalah melalui  layanan  pelaporan.  Pekerja  migran  dapat  menyampaikan  keluhan  dan/atau masalah  yang  mereka  alami  secara  langsung  ke  BP2MI  melalui  berbagai  media (BP2MI, 2022: 24).
Selanjutnya,  pemerintah  Indonesia  menyadari  bahwa  ketidakamanan  atau kerentanan  banyak  dihadapi  oleh  pekerja  migran  yang  kurang  terampil,  maka pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah penempatan pekerja migran Indonesia  yang  terampil  dan  profesional.  Di  sisi  lain,  ketidakamanan  atau  kerentanan banyak  dihadapi  oleh  pekerja  migran  yang  ilegal  atau  non-prosedural.  Maka,  melalui BP2MI  dilakukan  beberapa  upaya  untuk  mengurangi  atau  mencegah  pemberangkatan PMI ilegal tersebut, yaitu seperti: pembentukan Satgas Sikat Sindikat Pengiriman Ilegal PMI;  penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  terkait  pencegahan,  pemberkasan  dan pelaporan  pengiriman  PMI  ilegal;  pencegahan  penempatan/pemberangkatan  pekerja migran  Indonesia yang ilegal  di  12 lokasi yang tersebar di  Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cirebon, dan Garut; bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan  beberapa  upaya  lainnya  (BP2MI,  2021: 42).
Berdasarkan  indikator  kinerja  BP2MI  tahun  2020,  melalui  upaya-upaya  ini Indonesia  telah  berhasil  menurunkan  jumlah  kasus  pekerja  migran  sebanyak  48,66% dan  jumlah  pencegahan  keberangkatan  pekerja  ilegal  sebanyak  541  orang  dari  target 3.000  orang  (BP2MI,  2021:  36-37).  Masih  belum  efektifnya  upaya  dalam  mengurangi tingkat  keberangkatan  pekerja  ilegal  ini  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti: susahnya  calon    pekerjaan  migran  khususnya  yang  berasal  dari  pedesaan  untuk mengetahui perbedaan antara perantara (broker) atau agen perekrutan yang formal/legal dengan  yang  ilegal;  tingginya  biaya  dan  banyaknya  waktu  dan  dokumen  yang diperlukan  untuk  bekerja  dengan  jalur  formal;  dan  masih  adanya  beberapa  oknum
pejabat  pemerintah  yang  “nakal”  demi  mendapatkan  uang  dengan  merekrut  dan/atau memproses kebutuhan visa para calon migran tersebut (Silvey, 2007: 274).
Apabila upaya pengurangan tingkat keberangkatan pekerja migran ilegal berfokus pada  kebijakan  domestik,  maka  pemerintah  Indonesia  juga  berupaya  memberikan melindungi  migran  di  luar  negeri  dengan  bantuan  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu) (BP2MI,  2021:  23).  Sebagai  contohnya,  Kemlu  melalui  KBRI  Kuwait  telah menerbitkan  buku  saku  mengenai  kebijakan  pekerja  migran  di  Kuwait  yang  berisi informasi seperti kontrak kerja, gaji, jam kerja, dan informasi terkait hak pekerja migran lainnya.  Tindakan  ini  merupakan  bagian  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  prosedur  hukum  bekerja  di  luar  negeri  dan  hak-hak  pekerja  migran.  Dalam beberapa  kasus,  KBRI  juga  menyediakan  tempat  penampungan  bagi  korban  pekerja migran secara kasus per kasus (U.S. Department of State, 2021: 291-292).
Pemerintah  Indonesia juga telah menjalin kerjasama bilateral  dengan negara lain untuk  mengelola  migrasi  tenaga  kerja.  Misalnya,  pemerintah  telah  mempertahankan dan/atau  melanjutkan  negosiasi  nota  kesepahaman  atau Memoranda  of  Understanding (MOU)  terkait  migrasi  tenaga  kerja  dan  perlindungannya  dengan  beberapa  negara  di Asia-Pasifik  dan  Timur  Tengah  (U.S.  Department  of  State,  2021:  292).  Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa MOU pada dasarnya bersifat politis dan tidak cukup kuat  untuk  melindungi pekerja migran dan hak-hak mereka karena sifatnya yang tidak mengikat  secara  hukum  dan  kurang  mendetailnya  informasi  terkait  tujuan,  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing  negara  penandatanganan  (Allison-Reumann,  2017:  434 dan  Kneebone,  2012:  375).  Ketiadaan  skema  pengawasan  dalam  MOU  tentang perlindungan  tenaga  kerja  migran  juga  masih  membuat  eksploitasi  tenaga  kerja  dan kerja paksa tetap berlangsung  (U.S. Department  of State, 2021:  292). Misalnya, meski sudah ada MOU antara Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi, penyalahgunaan  hak  pekerja  migran  Indonesia  masih  menjadi  tantangan.  Di  Malaysia, kasus  pelanggaran  pekerja  migran  Indonesia  khususnya  yang  bekerja  sebagai  PRT cukup  tinggi;  dan  di  Arab  Saudi,  PRT  Indonesia  dieksekusi  pada  tahun  2011.  Hal  ini kemudian menunjukkan bagaimana pemenuhan perlindungan tenaga kerja migran yang tercantum  dalam  MOU  tergantung  pada  kemauan  dan  rasa  tanggung  jawab  masing- masing pihak (Kneebone, 2012: 375).
Di  sisi  lain,  sebagai  tanggapan  atas  kasus-kasus  yang  terjadi  seperti  di  Malaysia dan  Arab  Saudi,  pemerintah  Indonesia  menangguhkan/melakukan  embargo  migrasi pekerja ke kedua negara tersebut (Kneebone, 2012: 375 dan Elias, 2013: 392). Sebagai contohnya,  pada  tahun  2009,  Indonesia  menerapkan  embargo  atau  tenaga  kerja domestik  terhadap  Malaysia.  Kebijakan  luar  negeri  yang  diambil  oleh  Indonesia  ini mendorong  Malaysia  berkomitmen  untuk  memperbaiki  kondisi  kerja  para  pekerja migran  Indonesia  secara  keseluruhan  dengan  ditandatanganinya Letter  of  Intent pada tahun 2010 dan MoU baru pada tahun 2011. Berdasarkan Elias (2013), perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah mulai berfokus pada kebutuhan untuk lebih mengenali  hak  dan  kepentingan  pekerja  migran  ini  menjadi  signifikan  karena  berhasil mengungkap  beberapa  ketidakadilan  yang  dibangun  dalam  sistem  migrasi.  Namun, strategi  yang  dilakukan  ini  masih  cukup  terbatas  dampaknya  karena  tidak  secara mendasar  menantang  struktur  hubungan  reproduksi  sosial  yang  menopang  sistem migrasi (Elias, 2013: 393).
Dalam  konteks  keamanan  manusia,  pemaparan  singkat  di  atas  tersebut menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  pendekatan keamanan manusia terhadap isu pekerja migran Indonesia. Apabila dilihat pada Gambar 3,  pendekatan  keamanan  manusia  PBB  dari  masing-masing  prinsip  cukup  tumpang tindih,  tetapi  secara  umum  upaya  Indonesia  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya mencerminkan implementasi  empat dari lima prinsip keamanan manusia, yaitu: multi- sectoral,  comprehensive,  context-specific , dan prevention-oriented. Namun,  masih terdapat beberapa tantangan terhadap masing-masing strategi yang dilakukan khususnya terkait  dengan  pemantauan  terhadap  implementasi  dan  praktik  kebijakan  perlindungan pekerja  migran  yang  masih  belum  memadai.  Beberapa  berpendapat  bahwa  pemerintah dianggap  tidak  memprioritaskan  staf  dan  pendanaan  yang  cukup  untuk  pemantauan yang efektif (U.S. Department of State, 2021: 288-289). Contohnya adalah terlepas dari berbagai upaya BP2MI sebagai salah satu pihak utama yang memiliki kewenangan dan tanggung  jawab  melindungi  pekerja  migran  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  jumlah keberangkatan  pekerja  migran  ilegal  yang  mana  memiliki  kerentanan  terhadap ketidakamanan  yang  lebih  tinggi  masih  jauh  dari  target  capaian.  Per  2020,  BP2MI menargetkan jumlah pencegahan keberangkatan pekerja migran ilegal Indonesia adalah sebanyak 3.000 orang, tetapi capaiannya hanya sejumlah 541 orang (BP2MI, 2021: 36).
Hasil  yang  kurang  maksimal  ini  salah  satunya  mungkin  disebabkan  oleh terbatasnya  lokasi  pencegahan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  yang  hanya berfokus di 12 lokasi yang kebanyakan hanya di daerah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.Padahal,  banyak  daerah  lain  yang  rawan  seperti  pengiriman  tenaga  kerja  ilegal seperti  Yogyakarta  (Pemerintah  Kabupaten  Bantul,  2015),  Kalimantan  Timur (Tempo.co, 2009), Pulau Sebatik (bisnis.com, 2015), dan lainnya. Selanjutnya, pekerja migran  Indonesia  rentan  menjadi  korban  perdagangan  manusia  karena  prosedur  untuk mengidentifikasi  korban  masih  belum  kuat  dan  sistematis.  Hal  ini  menyebabkan identifikasi  korban  secara  keseluruhan  menjadi  terhambat.  Koordinasi  antara  satgas nasional  dengan mitranya, baik  di  tingkat  provinsi  dan/atau daerah, juga  dinilai belum dapat  mencerminkan  implementasi  kebijakan  pemerintah  pusat  (U.S.  Department  of State, 2021: 289).
Tantangan  terhadap  keselarasan  antara  aturan  dan  implementasinya,  serta keterbatasan  staf  dan  pendanaan  ini  pun  sudah  diakui  oleh  Indonesia.  Dalam  Laporan Kinerja  BP2MI  tahun  2020,  disebutkan  beberapa  contoh  permasalahan  yang  kerap dihadapi. Sebagai contoh, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa BP2MI tidak dapat melakukan  perlindungan  pekerja  migran  di  negara  penerima  secara  langsung,    hal  ini harus  melalui  koordinasi  dengan  Kemlu  dan  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  negara tersebut. Hingga saat ini, BP2MI hanya memiliki 1 perwakilan petugas BP2MI di luar negeri, yaitu di Kantor Dagang dan Ekonomi (KDEI) Taipei. Selain itu, karena adanya perubahan  yang  fundamental  dalam  pengelolaan  pekerja  migran  sesuai  UU  No.  18 Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  sinergi  antara  pemangku kepentingan  masih  belum  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  perubahan tanggung jawab dan kewenangan dari pihak swasta ke pemerintah, pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan dari kementerian di bidang ketenagakerjaan ke BP2MI (BP2MI, 2021: 7).
Kemudian, pemerintah Indonesia juga terus berupaya melalui kerjasama di tingkat regional.  Indonesia  bekerja  sama  dengan  negara-negara  anggota  ASEAN  (selanjutnya disebut  ASEAN  Member  States  atau  AMS)  untuk  mengatasi  dan  memajukan perlindungan  hak-hak  pekerja  migran  dan  isu-isu  terkait.  Beberapa  upaya  yang  telah dilakukan  adalah  melalui  penerbitan  beberapa  deklarasi,  rencana  aksi,  dan  kerjasama antara negara dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu contohnya adalah melalui
program Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berusaha memfasilitasi mobilitas pekerja. Namun,  peraturan  tersebut  tidak  mencakup  semua  jenis  pekerjaan  karena  hanya mencakup  sekitar  lima  persen  dari  pekerjaan  di  kawasan,  termasuk  beberapa  profesi terampil seperti dokter, perawat, akuntan, arsitek, dokter gigi, insinyur, dan profesional pariwisata  (Javadikouchaksaraei,  2018:  14-16;  The  World  Bank,  2017).  Akibatnya, kondisi  ini  menciptakan  'hierarki  hak'  dalam  perlindungan  pekerja  migran.  Pekerja terampil  dan  terdokumentasi  yang  dianggap  memberikan  nilai  ekonomi  lebih  kepada pemerintah  seakan  mendapatkan  perlindungan  yang  lebih  baik  dari  pada  tenaga  kerja yang berada di bawah piramida (Nah, 2012: 488-489).
Upaya  lain  yang  dilakukan  Indonesia  dan  AMS  lainnya  adalah  berupa penandatanganan  sejumlah  kesepakatan  atau  deklarasi.  Misalnya,  Deklarasi  ASEAN tentang  Kejahatan  Transnasional  pada  tahun  1997,  melalui  deklarasi  ini,  AMS berkomitmen  untuk  memerangi  perdagangan  manusia  dan  imigrasi  ilegal.  Kemudian deklarasi ini disusul dengan Action Plan on Immigration Matters tahun 1999. Kemudian ada Bangkok  Declaration  on  Irregular  Migration antara  AMS  dengan  negara  lain seperti  Australia,  Bangladesh,  Cina,  Jepang,  Republik  Korea,  Selandia  Baru,  Papua Niugini, Sri Lanka, dan Hong Kong. Deklarasi ini merupakan itikad baik dan komitmen negara-negara  terkait  untuk  menangani  masalah  migrasi,  khususnya  migrasi  ilegal. Kesepakatan lainnya adalah Vientiane Action Program (VAP) yang ditandatangani pada tahun  2004.  Melalui  VAP,  para  pemimpin  AMS  berkomitmen  untuk  mengembangkan instrumen regional tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran (Human Right in ASEAN, t.thn.).
Menyusul  VAP,  ditandatangi  juga  Deklarasi  Perlindungan  dan  Promosi  Hak-hak Pekerja Migran (Deklarasi Cebu) pada KTT ASEAN ke-12 pada tahun 2007. Deklarasi Cebu  dianggap  sebagai  batu  loncatan  penting  yang  mewakili  komitmen  AMS  untuk melindungi  pekerja  migran.  Deklarasi  Cebu  memiliki  tiga  tema  utama  mengenai kewajiban  dan  komitmennya,  yaitu  perlindungan  pekerja  migran  dari  eksploitasi, diskriminasi  dan  kekerasan;  tata  kelola  migrasi  tenaga  kerja;  dan  pemberantasan perdagangan  orang  (Dokumen  ACMW,  t.thn).  Deklarasi  Cebu  ini  kemudian  menjadi latar  belakang  dibentuknya  agenda multi-stakeholder tahunan  yang  disebut ASEAN Forum  on  Migrant  Labour (AFML)  sejak  tahun  2008  dan  juga  lahir  dan ditandatanganinya instrumen regional yang disebut ASEAN Consensus on the Protection
and  Promotion  of  the  Rights  of  Migrant  Workers (Konsensus  ASEAN)  tahun  2017. Pentingnya  perlindungan  dan  pemajuan  hak-hak  pekerja  migran  juga  ditegaskan kembali  dalam  Cetak  Biru  Komunitas  Sosial  Budaya  ASEAN  2009  (Human  Right  in ASEAN, t.thn.).
Terkait  dengan  AFML,  mekanisme  partisipasi  cukup  unik  karena  memfasilitasi partisipasi  yang  lebih  besar  dari  aktor  lain  selain  pemerintah  nasional.  Organisasi internasional seperti ILO, International Organization of Migration (IOM), UN Women , bersama  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya  seperti  organisasi  masyarakat  sipil (OMS) nasional dan regional, organisasi pengusaha dan pekerja nasional  dan regional, Sekretariat  ASEAN  dan  beberapa  pengamat  bekerja  sama  dengan  negara  anggota ASEAN  melalui  AFML.  AFML  memungkinkan  para  pemangku  kepentingan  tersebut dapat  berdiskusi  dan  berbagi  praktik  dan  pengalaman  terbaik  mereka,  serta  mencari jawaban atas isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran (ILO, 2019: 1- 3).  Meskipun  aktor  dominan  dalam  isu  atau  perlindungan  hak-hak  pekerja  migran adalah pemerintah, mekanisme AFML membawa partisipasi yang lebih besar dari aktor- aktor terkait lainnya.
Selain  acara  utama  AFML,  ada  forum  lain  yang  memfasilitasi  kerjasama  yang lebih  besar  antara  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  terutama  OMS  di tingkat  nasional  (ILO,  2019:  5).  Sebagai  contoh,  Pertemuan  Persiapan  Tripartit-Plus Nasional  Indonesia  AFML  ke-10  telah  dilakukan  di  Jakarta  pada  Oktober  2017. Perwakilan pemerintah antara lain Kemlu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak,  BNP2TKI,  dan  Kementerian  Tenaga  Kerja  menghadiri  pertemuan ini,  bersama  dengan  APINDO  (Asosiasi  Pengusaha  Indonesia),  Serikat  Pekerja,  dan OMS.  Dalam  pertemuan  ini,  para  pemangku  kepentingan  membahas  bagaimana implementasi AFML ke-9 dan membahas tentang rekomendasi apa yang akan diberikan oleh delegasi Indonesia pada AFML ke-10 yang akan dilakukan di Filipina pada bulan yang sama (Sarah, 2007).
Dalam  konteks  AFML  dan  forum  tambahannya,  pemerintah  Indonesia  dianggap dapat  didekati  atau  “ approachable ”  oleh  pemangku  kepentingan  lain  terkait perlindungan tenaga kerja migran, termasuk oleh OMS dan serikat pekerja (Sundrijo et al.,  2021:  83-84).  Sementara  sebagian  besar  AMS  membatasi,  mengabaikan,  atau bahkan  memusuhi  keterlibatan  dan  intervensi  politik  OMS  dalam  masalah  migrasi
(Rother,  2018:  2  dan  Sundrijo  et  al.,  2021:  83-84).  Dalam  konteks  ini,  menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha memenuhi dan memajukan prinsip dan pendekatan yang berpusat  pada  rakyat  dan  multi-sektoral  sebagaimana  tertuang  dalam  buku  UNOCHA, “ Human Security in Theory and Practice ”.
Selain  itu,  AFML  juga  menyoroti  pendekatan  komprehensif  UNOCHA  terhadap respons  multi-sektor  dan/atau  multi-aktor.  Penyelenggaraan  AFML,  Pertemuan Persiapan Tripartit-Plus Nasional dan forum terkait lainnya tidak terlepas dari bantuan dan  dana  dari  ILO  dan  mitranya.  AFML  diselenggarakan  oleh  AMS  yang  menjabat sebagai  ketua  ASEAN  dan  ACMW  pada  tahun  tertentu,  bersama  dengan  Sekretariat ASEAN dan ILO, khususnya melalui program ILO Triangle in ASEAN . ILO Triangle in ASEAN adalah kemitraan antara ILO dan Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Global Affairs Canada (GAC) (ILO, 2019:3). Sebelum menjadi ILO Triangle  in  ASEAN ,  ILO  pertama  kali  memprakarsai  proyek ASEAN  Triangle pada tahun  2012,  pada  AFML  kelima.  Proyek  ini  didanai  oleh Canadian  International Development  Agency (CIDA)  dari  tahun  2012  hingga  2016,  dengan  tujuan  untuk mengurangi  eksploitasi  dan  meningkatkan  perlindungan  pekerja  migran  di  ASEAN (ILO,  2014).  Hal  ini  mencerminkan  bagaimana  isu  tenaga  kerja  migran  dan perlindungannya tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia dan negara-negara terkait khususnya AMS, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional.
Singkatnya,  AFML  dan  forum  terkaitnya  telah  memungkinkan  kolaborasi  dan partisipasi yang lebih besar dari berbagai pemangku kepentingan, aktor negara dan non- negara.  Namun,  implementasi  dari  output  tersebut  masih  menjadi  tantangan  bagi Indonesia  dan  AMS  lainnya.  Keluaran  AFML  yang  disebut  sebagai  “rekomendasi” tidak mengikat secara hukum. Hasil serupa juga diterapkan dalam dokumen Konsensus ASEAN  (ILO,  2014).  Konsensus  ASEAN  merupakan  instrumen  yang  membutuhkan waktu  satu  dekade  untuk  diselesaikan,  yang  menguraikan  hak-hak  pekerja  migran  dan keluarganya  dan  memperluas  kewajiban  setiap  AMS.  Berlarut-larutnya  pembahasan dokumen ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan pendapat mengenai isi  dan  sifat  hukum  dari  dokumen  ini.  Indonesia  dan  Filipina  merupakan  dua  negara yang mendukung instrumen yang mengikat secara hukum, sedangkan negara lain lebih memilih dokumen yang tidak mengikat secara hukum (Bal & Gerard, 2018: 3). Menurut Sundrinjo  et  al.  (2021),  Indonesia  merupakan  negara  yang  paling  aktif  melobi  AMS,
baik  secara  bilateral  maupun  multilateral,  untuk  mencapai  tingkat  konsensus  yang maksimal.  Hal  ini  dilakukan  Indonesia  untuk  mencapai  hasil  yang  dapat  memajukan kepentingan  bersama  yang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  Indonesia  dalam melindungi pekerja migrannya.
Namun,  terlepas  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia,  sifat  Konsensus ASEAN  tidak  mengikat  secara  hukum,  yang  berarti  pelaksanaan  dokumen  ini  tunduk pada  undang-undang  nasional  masing-masing  AMS  dan  dokumen  tersebut  tidak memiliki  kekuatan  untuk  memaksa  ASEAN  dan  AMS  untuk  melaksanakan perlindungan  pekerja  migran  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  dokumennya. Padahal, dokumen yang mengikat secara hukum dipandang sebagai strategi utama untuk memastikan  komitmen  penuh  AMS  terhadap  perlindungan  hak  pekerja  migran  yang lebih  baik  (HRWG,  2018:  12).  Dalam  konteks  ini,  output  dari  AFML  dan  Konsensus ASEAN  menegaskan  bagaimana  konsensus  regional  di  antara  AMS  condong  ke  arah kesepakatan yang secara hukum tidak mengikat, sama dengan sebagian besar dokumen ASEAN lainnya (Sundrijo et.al, 2021: 89).
Dari  pembahasan  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  dengan  isu  pekerja  migran Indonesia  ini,  dapat  dilihat  bahwa  terlepas  dari  berbagai  manfaat  yang  dihasilkan  atas pergerakan tenaga kerja  Indonesia ke negara lain, dapat  dilihat bahwa pekerja tersebut masih  menjadi  korban  ketidakamanan  dari  berbagai  dimensi  keamanan  manusia khususnya  yang  berkaitan  dengan  keamanan  kesehatan,  personal,  dan  politik.  Dalam konteks  ini,  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  pekerja  migran mendapatkan  haknya  untuk  terlindungi  dari  segala  bentuk  ancaman  terhadap  diri  dan keberlangsungan hidupnya. Negara atau pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam sistem  internasional  atau  agenda  keamanan  manusia,  tetapi  negara  tetaplah  aktor  yang memainkan  perang  yang  paling  dominan  dan  memiliki  tanggung  jawab  utama untuk melindungi  dan  menjamin  keamanan  warga  negara  dan  penduduk  di  dalam  batas wilayah mereka  (Akaha, 2009: 30; Maksum, 2021: 8 dan Song, 2015: 45).
Untuk  menaggulangi  ketidakamanan  yang  dihadapi  para  pekerja  migrannya, pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  dengan  menerapkan  berbagai  strategi  di  tingkat nasional  maupun  internasional  seperti  kerja  sama  bilateral,  multilateral  dan  regional. Indonesia  juga  telah  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak,  yaitu  seperti:  pemerintah negara lain, organisasi internasional, OMS, dan pihak lainnya. Selain itu Indonesia juga
telah  berupaya  mendorong  adanya  perubahan  dalam  praktik  kerjasama  migrasi  negara ASEAN,  yang  mana  Indonesia  mendorong  adanya  perjanjian  yang  mengikat  secara hukum  sehingga  tidak  hanya morally-binding saja.  Berbagai  strategi  tersebut mencerminkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  menerapkan  pendekatan hibrida  yang  menggabungkan  semua  prinsip-prinsip  konsep  keamanan  manusia  PBB sebagai mana tertuang dalam UNOCHA (2009), yaitu: people-centered , multi-sektoral, komprehensif, spesifik pada konteks, dan berorientasi pada pencegahan.
Lebih lanjut, hal yang menarik dan membuat Indonesia menonjol dalam pemajuan keamanan  manusia  para  pekerja  migran  dibandingkan  negara  tetangganya  di  kawasan Asia  Tenggara  adalah  terkait  satu  prinsip  keamanan  manusia,  yaitu people-centered. Indonesia mengundang inklusivitas yang lebih besar dari OMS nasional dan regional – yang  mana  kelompok  atau  aktor  ini  dalam  studi  HI  maupun  secara  spesifik  dalam konteks  kerangka  kerjasama  migrasi  ASEAN  cukup  termarjinalkan.  Penulis  menilai bahwa  strategi  ini  perlu  untuk  diteruskan  oleh  pemerintah  Indonesia  agar  menjadi contoh  yang  baik  sehingga  dengan  berjalannya  waktu  sekiranya  dapat  mempengaruhi AMS  lainnya  secara  positif.  Hal  ini  karena  pemajuan  keamanan  manusia  di  kawasan bergantung  pada  bagaimana  interaksi  keamanan  manusia  sebagai  norma  berdampak pada  kepercayaan  dan  praktik  yang  ada  tentang  keamanan  di  suatu  kawasan. Penerimaan  dan  pelembagaan  norma-norma  yang  muncul  sangat  tergantung  pada bagaimana  mereka  beresonansi  dengan  norma  dan  identitas  sosial  yang  ada  (Acharya, 2001: 451).
Namun,  sebagaimana  diidentifikasi  dalam  penelitian  ini  juga,  upaya-upaya perlindungan  pekerja  migran  dan  haknya  tidak  lepas  dari  berbagai  keterbatasan  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Tantangan-tantangan  terhadap keamanan manusia para pekerja migran Indonesia ini perlu diatasi secara kolektif, baik di  tingkat  nasional  maupun  Internasional.  Hal  ini  karena  tantangan  terhadap  suatu gagasan keamanan manusia perlu dipahami dan direkonsiliasi melalui jalur nasional dan regional di suatu wilayah guna memajukan keamanan manusia di isu tertentu (Acharya, 2001: 443). Secara umum, negara harus lebih memajukan keamanan manusia karena hal tersebut  tidak  hanya  akan  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  kepada  pekerja migran  dan  haknya,  tetapi  juga  kepada  semua  golongan  masyarakat.  Hal  ini  karena keamanan manusia melindungi keberadaan seluruh kelompok sosial, baik itu anak-anak,
warga  sipil  di  zona  perang,  etnis  minoritas  dan  lainnya  dari  persekusi  dan  kekerasan (Acharya, 2001: 449-450).

## Simpulan
Penelitian  ini  menggunakan  kerangka  keamanan  manusia  yang  berfokus  pada perlindungan individu dan/atau masyarakat untuk menganalisis keadaan pekerja migran Indonesia  dan  bagaimana  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam menangani  masalah  pekerja  migrannya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman dan/atau ketidakamanan,  khususnya  tiga  dari  lima  dimensi  keamanan  manusia,  yaitu:  personal, kesehatan, dan politik. Padahal, setiap individu berhak untuk bebas dari segala ancaman seperti  rasa  takut  dan  kekurangan,  serta  kehidupan  yang  bermartabat,  sebagaimana ditegaskan dalam konsep keamanan manusia. Ketidakamanan yang dialami oleh pekerja migran ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal di Indonesia maupun faktor eksternal  di  negara penerima.  Namun,  pemerintah  Indonesia telah menunjukkan mekanisme  pencegahan  dan  penanggulangan  yang  hibrida  di  tingkat  nasional  dan internasional;  yang  mana  upaya  pemerintah  ini  telah  mencerminkan  integrasi pendekatan atas kelima prinsip keamanan manusia PBB dalam strategi mereka.
Meskipun demikian, terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia, masih  terdapat  berbagai  tantangan  yang  perlu  diatasi  oleh  pemerintah  dan  pemangku kepentingan  terkait  lainnya  di  isu  migrasi  tenaga  kerja  dan  perlindungannya.  Oleh karena  itu,  pemerintah  Indonesia  perlu  melanjutkan  upayanya  dalam  memberikan perlindungan  yang  lebih  baik  terhadap  tenaga  kerja  migrannya.  Pemerintah  Indonesia harus  terus  berupaya  mengurangi  dan  memberantas  keberangkatan  pekerja  migran ilegal/tidak berdokumen dan keterampilan rendah karena mereka cenderung lebih rentan terhadap  pelecehan,  perdagangan  manusia,  dan/atau  kerja  paksa.  Penulis  juga mendorong  Indonesia  dan  negara-negara  lain  untuk  meratifikasi  konvensi  atau instrumen terkait dengan pengelolaan tenaga kerja dan perlindungan hak pekerja migran sehingga  semua  pihak  terkait  memiliki  pemahaman  dan  komitmen  bersama. Selanjutnya,  penting  juga  bagi  negara  pengirim  dan  penerima  untuk  memastikan penerapan  dan  praktik  yang  tepat  dari  peraturan  dan  pengaturan  yang  ada  untuk menjamin  keamanan  dan  pemenuhan  hak-hak  pekerja  migran.  Dalam  konteks  ini,
pemerintah  Indonesia  harus  berupaya  untuk  melobi  negara-negara  penerima  agar memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  baik  bagi  para  pekerja  migran  Indonesia, khususnya  negara  penerima  yang  masih  dianggap  longgar  akan  perlindungan  pekerja migran  atau  bahkan  yang  belum  mencakupkan  pekerja  migran  dengan  posisi  tertentu seperti pekerja domestik di dalam undang-undang ketenagakerjaan mereka.
Penemuan  penelitian  berkontribusi  secara  positif  dalam  menggunakan  konsep keamanan  manusia  sebagai  kerangka  analisis  dalam  melihat  isu  keamanan  non- tradisional  seperti  migrasi  tenaga  kerja  dan  perlindungan  atas  haknya.  Hal  ini  tidak hanya  pemperjelas  apa  saja  ketidakamanan  manusia  yang  dialami  oleh  individu  atau suatu  kelompok  seperti  pekerja  migran  di  era  globalisasi  seperti  saat  ini,  namun  juga dapat  menganalisis  secara  lebih  detail  peran  pemerintah  sebagai  aktor  utama  dalam studi  HI  dalam  menangani  isu  ini.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  juga  dapat  dijadikan pembelajaran dan acuan pembentukan kebijakan dan/atau strategi terkait migrasi tenaga kerja  karena  telah  dipaparkan  berbagai  upaya  dan  tantangannya.  Secara  akademis, penulis mengundang peneliti lainnya untuk menganalisis isu pekerja migran dari sudut pandang  keamanan  manusia  di  negara  anggota  ASEAN  maupun  negara  lainnya  agar mendapatkan pandangan holistik tentang tren migrasi pekerja migran internasional dan bagaimana perlindungannya yang masih cukup terbatas dan terfragmentasi.

## Daftar Pustaka
Acharya, A. (2001). Human Security: East versus West. International Journal, Vol. 56, No. 3 , 442-460.
Akaha,  T.  (2009).  Human  Security  in  East  Asia:  Embracing  Global  Norms  through Regional Cooperation in Human Trafficking, Labour Migration, and HIV/AIDS. Journal of Human Security 5(2) , 11-34.
Allison-Reumann,  L.  (2017).  Integrating  ASEAN  in  Labor  Migration  Policy:  From Disjointed to Complementary Actor. Asian Politics & Policy, Vol. 9, No. 3 , 427– 441.
Amalia,  E.  (2020).  Sustaining  transnational  activism  between  Indonesia  and  Hong Kong. Asian and Pacific Migration Journal, 29(1) , 12-29.
Anaf, A., Ibnui, F., Romdiati, H., & Noveria, M. (2022). Indonesian Migrant Workers: The  Migration  Process  and  Vulnerability  to  COVID-19. Journal  of Environmental and Public Health , 1-12.
Aswindo,  M.,  Hanita,  M.,  &  Simon,  A.  J.  (2021).  Kerentanan  dan  Ketahanan  Pekerja Migran  Indonesia  Di  Malaysia  Pada  Masa  Pandemic  Covid-19. Jurnal  Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 9(1) , 442-452.
Azca, M. N. (2006). A Tale of Two Troubled Areas: Forced Migration, Social Violence and  Societal  (In)Security  in  Indonesia. Asian  and  Pacific  Migration  Journal,
Vol. 15, No. 1 , 93-114.
Bal,  C.  S.,  &  Gerard,  K.  (2018).  ASEAN’s  Governance  of  Migrant  Worker  Rights. Third World Quarterly, 39(4) , 799-819.
Bryman,  A.  (2012). Social  Research  Methods  4th  Edition. New  York:  Oxford University Press Inc,.
Caballero–Anthony, M.  (2017). From Comprehensive Security to Regional Resilience: Coping with Nontraditional Security Challenges. In A. Baviera, & L. Maramis, ASEAN @ 50 Volume 4: Building ASEAN Community: Political-Security and Socio-cultural  Reflections  (pp.  123-145).  Economic  Research  Institute  for ASEAN and East Asia (ERIA). diambil dari: https://www.eria.org/ASEAN_at_50_4A.7_Caballero-Anthony_final.pdf Ditpolkom  Bappenas.  (2015). Pengembangan  Konsep  Indeks  Keamanan  Manusia Indonesia 2015. Diambil dari http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%2 0Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf
Elias,  J.  (2013).  Foreign  Policy  and  the  Domestic  Worker. International  Feminist Journal of Politics, 15(3) , 391-410. Floyd,  R.  (2007).  Human  Security  and  the  Copenhagen  School’s  Securitization Approach:  Conceptualizing  Human  Security  as  a  Securitizing  Move. Human Security Journal Vol. 5 , 38-49.
Geiger,  A.  Y.  (2015).  Regional  Frameworks  for  Managing  Migration  and  the  Role  of Civil Society Organizations. Dalam M. Caballero-Anthony, & T. Menu, Asia on the  Move:  Regional  Migration  and  the  Role  of  Civil  Society  (pp.  183-201). Japan Center for International Exchange (JCIE). diambil dari https://www.jcie.org/wp-content/uploads/2021/07/AsiaMove- 10_frameworks.pdf
HRWG. (2018). Migrant Workers’ Rights in ASEAN Region: A Baseline Study. Jakarta: Human Right Working Group (HRWG).
Hugo,  G.  (2012).  International  Labour  Migration  and  Migration  Policies  in  Southeast Asia. Asian Journal of Social Science 40 , 392-418.
Human Right in ASEAN. (t.thn.). ASEAN Committee on Migrant Workers . Diambil dari https://humanrightsinasean.info/mechanism/asean-committee-on-migrant- workers/
ILO.  (2014). Project  fact  sheet:  Tripartite  Action  for  the  Protection  of  the  Rights  of Migrant Workers in the ASEAN Region (ASEAN Triangle Project). Diambil dari https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_184959/lang--en/index.htm
ILO.  (2015b). Analytical  report  on  the  international  labour  migration  statistics database in  ASEAN: improving  data  collection. Bangkok:  International  Labour Organization  (ILO).  Diambil  dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_431613.pdf
ILO.  (2015a). ILO  global  estimates  on  migrant  workers:  results  and  methodology . Geneva: International Labour Organization (ILO). Diambil dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/pu blication/wcms_436343.pdf
ILO. (2019). The ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML): Background information booklet 4th Ed. Geneva: International Labour Organization (ILO).
Javadikouchaksaraei,  M.  (2018).  Comparative  Analysis  of  Migrant  Worker  Policy  in Asian Countries. Social Sciences and Education Research Review, 5(1) , 6-39. Kaur,  A.  (2010).  Labour  Migration  in  Southeast  Asia:  Migration  Policies,  Labour Exploitation and Regulation. Journal of the Asia Pacific Economy, 15(1) , 6-19. Kneebone, S. (2012). Introduction Migrant Workers Between States: In Search of Exit and  Integration Strategies  in  South  East  Asia. Asian  Journal of  Social Science, Vol. 40 , 367-391. Komisi  I.  (2022,  May  31). Sukamta  Dorong  Pemerintah  Agar  Tingkatkan  SDM  TKI yang Dikirim . Diambil dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+A gar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim
Loveband, A. (2004). Positioning the Product: Indonesian Migrant Women Workers in Taiwan. Journal of Contemporary Asia , 336-348.
Maksum,  A.  (2021).  Indonesian  post-migrant  workers:  A  challenging  problem  for human security. Social Sciences & Humanities Open 4 , 1-10. Nah, A. M. (2012). Globalisation, Sovereignty and Immigration Control: The Hierarchy of Rights for Migrant Workers in Malaysia. Asian Journal of Social Science 40 , 486–508.
Natalia, M. (2021, March 10). Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan . Diambil dari https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran- indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987
Nuraniyah,  N.  (2018).  Not  Just  Brainwashed:  Understanding  the  Radicalization  of Indonesian  Female  Supporters  of  the  Islamic  State. Terrorism  and  Political Violance, 30(6) , 890-910. Palmer,  W.  (2016). Indonesia’s  Overseas  Labour  Migration  Programme,  1969–2010. Laiden: Brill.
Purkayastha,  B.  (2017).  Migration,  migrants,  and  human  security. Current  Sociology Monograph , 1-25. Sarah,  A.  (2007,  October). Menjelang  ASEAN  Forum  on  Migrant  Labour  (AFML)  ke 10: Menuju Pencapaian Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga di ASEAN .  Diambil  dari https://www.solidaritasperempuan.org/menjelang-asean- forum-on-migrant-labour-afml-ke-10-menuju-pencapaian-pekerjaan-yang-layak- untuk-pekerja-rumah-tangga-di-asean/
Silvey, R. (2007). Unequal Borders: Indonesian Transnational Migrants at Immigration
Control. Geopolitics, 12(2) , 265-279.
Song,  J.  (2015).  Redefining  Human  Security  for  Vulnerable  Migrants  in  East  Asia. Journal of Human Security 11(1) , 45–56.
Sundrijo, A., Awigra, D., Safitri, D., Virajati, K., & Wening, P. P. (2020). Civil Society Participation in ASEAN Regionalism: Strengthening the Capacity of ACSC/APF to  Advocate the Interest  of  the People of  Southest Asia. Jakarta:  Human Rights Working Group (HRWG).
The World Bank. (2017, October 7). Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to
Labor Mobility in Southeast Asia . D Diambil dari
https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/migrating-to-opportunity- overcoming-barriers-to-labor-mobility-in-southeast-asia
The  World  Bank.  (2020). Covid-19  Crisis  through  a  Migration  Lens:  Migration  and Development Brief 32. World Bank.
U.S.  Department  of  State.  (2021). Trafficking  in  Persons  Report:  June  2021. U.S. Department of State.
UNOCHA. (2009). Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. New York: United Nations.
Wahyono, S. (2007). The Problem of Indonesian Migrant Workers' Right Protection in
Malaysia. Jurnal Kependudukan Indonesia, 2(1) , 27-44.