INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13661-13670 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Problematika Ketenagakerjaan Anak Di Indonesia Dan Cara Menanggulanginya
Adrina Pungkasari 1 ✉
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email : adrinapngksri@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Ketenagakerjaan  anak  merujuk  pada  situasi  di  mana  anak-anak  di  bawah  usia  minimum  yang ditentukan oleh hukum bekerja secara ilegal atau dalam kondisi kerja yang tidak sesuai dengan standar nasional.  Fenomena  ini  terkait  erat  dengan  kemiskinan,  kurangnya  pendidikan,  dan  ketidakadilan sosial. Jenis Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian tentang sinkronisasi hukum dengan fenomena  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  dan dampak  ketenagakerjaan  anak  serta  cara  menanggulanginya.  Di  Indonesia  Peraturan  Perundang- undangan tentang larangan atau pembatasan tenaga kerja anak  dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ada dan dianggap cukup, namun dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan terutama karena alasan ekonomi. Anak-anak yang bekerja kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak  dan  berisiko  mengalami  kelaparan,  penyakit,  dan  kekerasan.  Ketenagakerjaan  anak  juga menghambat perkembangan fisik,  mental, dan emosional mereka. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan  berkelanjutan,  penting  bagi  Indonesia  untuk  terus  memprioritaskan  perlindungan terhadap  anak-anak  dari  ketenagakerjaan.  Melalui  upaya  yang  terkoordinasi  dan  komprehensif, diharapkan  bahwa  ketenagakerjaan  anak  di  Indonesia  dapat  dikurangi  secara  signifikan,  sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan layak, mendapatkan pendidikan yang baik, dan memiliki masa depan yang cerah.
Kata Kunci : Ketenagakerjaan, anak, pendidikan, sosial

## Abstract
Child labor refers to situations where children below the legal minimum age are employed illegally or in working conditions that do not conform to national standards. This phenomenon is closely related to poverty, lack of education, and social injustice. This type of research is normative juridical, namely research on the synchronization of law with social phenomena that occur in society. This study aims to determine the very serious impact of child labor and the extent of ways to overcome it. In Indonesia, laws and regulations regarding the prohibition or implementation of child labor in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower already exist and are considered sufficient, but in practice it is difficult to implement, especially for economic reasons. Working children lose access to proper education and are at risk of hunger, disease and violence. Child labor also hinders their physical, mental  and  emotional  development.  In  order  to  achieve  sustainable  development  goals,  it  is important  for  Indonesia  to  continue  to  prioritize  the  protection  of  children  from  employment. Through coordinated and comprehensive efforts, it is hoped that child labor in Indonesia can be significantly reduced, so that children can grow and develop properly, get a good education, and have a bright future.
Keywords: Employment, children, education, social

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  merujuk  pada  bidang  yang  melibatkan  hubungan  antar  pekerja dengan pengusaha atau majikan dalam konteks pekerjaan. Secara umum, ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang terkait dengan pekerjaan, baik itu hak dan kewajiban pekerja maupun  pengusaha.  Ketenagakerjaan  melibatkan  aturan,  peraturan,  dan  kebijakan  yang mengatur hubungan antar pekerja dan pengusaha, termasuk syarat dan ketentuan kerja, upah, jam kerja, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan sosial. Hal ini juga  mencakup  hak-hak  dan  perlindungan  bagi  pekerja,  serta  tanggung  jawab  dan kewajiban  yang  harus  dipatuhi  oleh  pengusaha.  Tenaga  kerja  anak  merujuk  pada penggunaan atau pemanfaatan anak-anak di bawah umur yang dianggap sebagai batas minimum kerja yang diizinkan oleh hukum. Tenaga kerja anak melibatkan pekerjaan yang dilakukan  oleh  anak-anak dalam kondisi yang tidak  sesuai dengan usia, kesehatan, atau perkembangan mereka, yang dapat merugikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.  Penggunaan  tenaga  kerja  anak  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  anak, karena  anak-anak  berhak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  perlindungan  dari eksploitasi, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tantang  Ketenagakerjaan  Pasal  1
angka 3, bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan Menururt Maimun, Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dari definisi tersebut terdapat  dua  unsur  yaitu  orang  yang  bekerja  dan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain (Maimum, 2003). Pekerja di bawah umur mengacu pada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan pada usia yang tidak sesuai dengan batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang nasional atau standar internasional. Ini melibatkan anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal, dengan atau tanpa upah, dalam kondisi yang melanggar hak-hak mereka sebagai anak dan pekerja. Pekerja di bawah umur sering kali terlibat dalam pekerjaan  yang  berbahaya,  mengeksploitasi  mereka  secara  fisik  atau  emosional, mengganggu  pendidikan  dan  perkembangan  mereka,  serta  dapat  membahayakan kesehatan  dan  keselamatan  mereka.  Pekerjaan  anak  yang  tidak  pantas  dapat  meliputi pekerjaan di sektor pertanian, industri, jasa, atau pekerjaan rumah tangga.
Pekerja  adalah  seseorang  yang  melakukan  aktivitas  atau  pekerjaan  untuk mendapatkan penghasilan atau upah sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dalam jangka jam atau seminggu (Suroto, 1992). Pengertian pekerja tersebut mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerja upah (karyawan), pekerja mandiri ( freelancer, wiraswasta), atau pengusaha. Definisi tersebut juga mengakui bahwa pekerja dapat mencari pekerjaan atau terikat  dalam  hubungan  kerja  dengan  pemberi  kerja.  Di  berbagai  negara  memberikan definisi  pekerja.  Misalnya,  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Indonesia,  pekerja didefinisikan sebagai orang yang bekerja dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja, baik yang  Penting bagi negara untuk mengelola dan mengembangkan potensi tenaga kerja dengan memperhatikan aspek pendidikan, pelatihan, perlindungan hak-hak tenaga kerja, kesetaraan  gender,  dan  kebijakan  ketenagakerjaan  yang  adil.  Dengan  memastikan ketersediaan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  dan  produktif,  negara  dapat  memanfaatkan faktor  produksi  secara  optimal  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang larangan atau pembatasan tenaga kerja anak  dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ada dan dianggap cukup, namun dalam prakteknya sulit untuk diterapkan terutama karena alasan ekonomi. Anak- anak  seharusnya  dilindungi  dan  diberikan  kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang sesuai  dengan  hak-hak  mereka.  Idealnya,  waktu  anak-anak  sebagian  besar  harus dialokasikan untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri dalam suasana yang aman dan mendukung. Namun, karena kondisi kemiskinan dan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh  keluarga  dapat  mendorong  anak-anak  untuk  bekerja  demi  membantu  memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
perlindungan  anak  dan  kurangnya  penegakan  hukum  yang  efektif  dalam  melarang pekerjaan anak membuat anak rentan terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kondisi mereka (Eka Tjahjanto, 2008).
Meskipun  telah  ada  undang-undang  yang  melindungi  anak-anak  untuk  bekerja, masalah  kualitas  pekerja  anak  terus  memburuk  dan  menjadi  lebih  kompleks  setiap tahunnya,  mengarah  ke  jenis  pekerjaan  terburuk  yang  mengeksploitasi  anak  dan membahayakan  fisik,  mental,  moral,  sosial,  dan  perkembangan  intelektualnya.  Jenis pekerjaan terburuk seperti anak yang diperdagangkan, anak yang dilacurkan, anak yang bekerja  sebagai  penambang,  dll  (Fifik  Wiryani,  2003).  Penting  untuk  memahami  bahwa pekerjaan  anak  memiliki  konsekuensi  negatif  pada  anak-anak,  termasuk  dampak  buruk terhadap pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan hak-hak mereka sebagai anak.  Oleh karena  itu, penting bagi  pemerintah, lembaga internasional,  dan masyarakat secara  keseluruhan  untuk  bekerja  sama  dalam  upaya  pencegahan,  perlindungan,  dan rehabilitasi  bagi  anak-anak  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  anak.  Kurangnya  akses  dan kesempatan pendidikan yang memadai merupakan faktor latar belakang yang signifikan dalam  terjadinya  tenaga  kerja  anak.  Ketidaktersediaan  sekolah,  biaya  pendidikan  yang tinggi, atau kualitas pendidikan yang rendah dapat mendorong anak-anak untuk mencari pekerjaan  sebagai  alternatif.  Berdasarkan  Uraian  tersebut,  penulis  tertarik  membahas mengenai problematika ketenagakerjaan anak di indonesia dan cara menanggulanginya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  menyelesaikan  artikel  ini,  metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono soekanto (Zaenudin Ali, 2010). Yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dimana  kami berusaha mengkaji isu hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum positif dan kaidah  hukum.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  Pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach). Pendekatan undang-undang akan digunakan untuk memerikasa semua aturan hukum yang berkaitan dengan masalahan ini dan menjadi dasar penelitian yang mengarah pada jawaban hukum.  Jenis  penelitian  Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  undangan-undang  dan konseptual  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan Informasi mengenai, permasalahan ketenagakerjaan anak.
Undang  undang  Nomor  13  Tahun  2003  ketenagakerjaan  mengatur  mengenai perlindungan bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan. Didalam Undang undang tersebut menjelaskan  bentuk  dan  persyaratan  anak  yang  boleh  dipekerjaan  dalam  suatu  usaha. Menurut  Undang  undang  tersebut,  anak  ialah  setiap  orang  yang  berumur  di  bawah  18 tahun. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pekerjaan anak di bawah umur. Beberapa faktor tersebut antara lain:
1. Kemiskinan:  Salah  satu  faktor  utama  adalah  kemiskinan.  Ketika  keluarga  mengalami kesulitan  ekonomi  dan  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar,  mereka  mungkin terpaksa mempekerjakan anak-anak untuk membantu mencari penghasilan tambahan. Anak-anak dijadikan pekerja karena mereka cenderung mendapatkan upah yang lebih rendah dan dianggap lebih mudah dikendalikan.
2. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi: Ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat juga  dapat  berperan  dalam  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur.  Akses  terbatas terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka.
3. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya  pendidikan  dapat  menjadi  faktor  penyebab  pekerjaan  anak.  Beberapa orang  tua  mungkin  tidak  sepenuhnya  memahami  konsekuensi  negatif  yang  dapat dialami anak yang terlibat dalam pekerjaan pada usia yang belum pantas. Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas juga dapat menyebabkan anak tidak memiliki alternatif yang lebih baik.
4. Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya dan tradisi masyarakat mungkin menganggap pekerjaan  anak  sebagai  hal  yang  wajar  atau  bahkan  sebagai  bagian  dari  proses pembelajaran  atau  persiapan  untuk  kehidupan  dewasa.  Pemikiran  ini  dapat mengakibatkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan pada usia yang sangat muda. Penting  untuk  mencatat  bahwa  meskipun  ada  faktor-faktor  tersebut, mempekerjakan anak di bawah umur tetap melanggar hak-hak anak dan merugikan mereka  dalam  hal  pendidikan,  kesehatan,  perkembangan,  dan  kesejahteraan  secara keseluruhan. Dalam Pasal 182 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa selain penyidik  polisi,  juga  kepada  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  yang  diberi kewenangan. khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan disertai dengan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Selain itu pengawas
perburuan dapat mendidik pengusaha dan para pekerja untuk selalu taat menjaankan ketentuan  perundangg-undangan  yang  berlaku  agar  tercipta  suasana  kerja  yang harmonis.
Mempekerjakan anak di bawah umur memiliki dampak yang serius dan merugikan baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum. Beberapa dampak negatif dari mempekerjakan anak di bawah umur antara lain:
1. Gangguan  pada  Pendidikan:  Pekerjaan  anak  dapat  mengganggu  akses  mereka terhadap  pendidikan  yang  layak.  Anak-anak  yang  bekerja  cenderung  absen  sekolah atau memiliki keterlambatan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Hal ini dapat menghambat  perkembangan  akademik  mereka  dan  mempersempit  peluang pendidikan masa depan.
2. Risiko  Kesehatan  dan  Keamanan:  Anak-anak  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  berisiko tinggi dapat mengalami cedera fisik, kelelahan, atau bahkan keracunan bahan kimia berbahaya. Mereka mungkin juga terpapar  kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat, seperti bekerja dalam lingkungan yang berbahaya, terpapar polusi, atau terjebak dalam kondisi kerja yang berat dan tidak sesuai dengan kemampuan fisik mereka.
3. Terhambatnya Pertumbuhan dan Perkembangan: Pekerjaan anak dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka. Anak- anak  yang  harus  bekerja  pada  usia  yang  belum  pantas  tidak  memiliki  waktu  dan kesempatan  untuk  bermain,  belajar,  dan  mengembangkan  keterampilan  yang diperlukan untuk masa depan mereka.
4. Penyimpangan  Sosial:  Pekerjaan  anak  dapat  memperkuat  siklus  kemiskinan  dan menyebabkan  terjadinya  penyimpangan  sosial.  Anak-anak  yang  terlibat  dalam pekerjaan cenderung memiliki keterbatasan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan, sehingga mereka lebih rentan terjebak dalam kemiskinan dan berisiko terlibat dalam kegiatan negatif seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, atau kejahatan lainnya.
Normalisasi pekerjaan anak  di bawah  umur merupakan masalah  serius yang harus ditangani dengan serius. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pekerjaan anak dan mendorong penerapan hukum yang melarang pekerjaan anak di bawah umur.  Selain  itu,  perlu  juga  dilakukan  upaya  untuk  meningkatkan  akses  pendidikan, melindungi  hak-hak  anak,  dan  memberikan  alternatif  yang  lebih  baik  untuk  anak-anak, seperti program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan usia.
Perlindungan  merupakan  hal  yang  penting  dilakukan  oleh  Pemerintah  bagi  setiap pekerja, terumata pekerja anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah majikan atau pemberi
kerja  memperlakukan  karyawan  secara  semena-mena.  Ada  banyak  pekerja  anak  di Indonesia.  Menurut  data,  ada  sekitar  1,6  juta  pekerja  anak  atau  mereka  yang  berusia dibawah 18 tahun di Indonesia pada tahun 2017 jumlah (Nashrian, 2012). Untuk memberikan dan menerapkan suatu perlindungan hukum, maka diperlukan suatu wadah atau tempat yang  sering  disebut  sebagai  sarana  perlindungan  hukum.  Philipus  M.  Hajdon mengatagorikan sarana perlindungan hukum menjadi dua macam yaitu :
1. Perlindungan  hukum  preventif  adalah  perlindungan  hukum  dimana  rakyat  memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Dengan demikian tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan atau pelanggaran. Untuk tindakan pemerintah berdasarkan  kebebasan  bertindak,  perlindungan  hukum  preventif  sangat  penting karena  dapat  mendorong  pengambilan  keputusan  yang  hati-hati  oleh  pihak pemerintah.
2. Perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan  hukum  berupa  sanksi  seperti hukuman,  penjara,  ataupun  denda  yang  dilakukan  melalui  badan  peradilan,  baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Philipus M. Hadjon, 1997).
UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  di  Indonesia  telah  mengatur perlindungan  terhadap  pekerja  anak.  Untuk  mencegah  pekerjaan  anak  berdasarkan  UU tersebut, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
1. Menegakkan Batasan Usia Minimum: UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan batasan usia minimum  untuk  bekerja,  yaitu  15  tahun.  Untuk  pekerjaan  yang  berisiko  atau  berat, batasan usia minimumnya adalah 18 tahun. Penting untuk menegakkan batasan usia ini dan  memastikan  bahwa  tidak  ada  anak  di  bawah  usia  tersebut  yang  terlibat  dalam pekerjaan.
2. Meningkatkan Inspeksi dan Pengawasan: Pemerintah perlu meningkatkan inspeksi dan pengawasan terhadap tempat kerja untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja anak di bawah  umur.  Inspektur  ketenagakerjaan  harus  dilibatkan  dalam  melakukan pemeriksaan  rutin  di  tempat-tempat  kerja  untuk  mengidentifikasi  pelanggaran  dan memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan pekerjaan anak.
3. Peningkatan  Kesadaran  dan  Pendidikan:  Melakukan  kampanye  pendidikan  dan sosialisasi  kepada  masyarakat,  orang  tua,  dan  pemberi  kerja  tentang  pentingnya melindungi hak-hak anak dan konsekuensi negatif dari pekerjaan anak di bawah umur. Pendidikan  ini  juga  harus  mencakup  informasi  tentang  ketentuan  hukum  yang melarang pekerjaan anak.
4. Pemberdayaan  Ekonomi  Keluarga:  Membantu  keluarga  yang  berada  dalam  kondisi ekonomi sulit melalui  program bantuan sosial, pelatihan keterampilan,  dan akses ke sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan ekonomi keluarga, orang tua akan memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus mempekerjakan anak-anak.
5. Pendidikan yang Berkualitas dan Aksesible: Memastikan semua anak memiliki akses ke pendidikan  yang  berkualitas  dan  wajib.  Investasi  dalam  infrastruktur  pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pelatihan guru yang baik adalah beberapa langkah  yang  dapat  diambil  untuk  memastikan  anak-anak  tetap  berada  di  jalur pendidikan yang tepat.
6. Kolaborasi  Stakeholder:  Membangun  kerjasama  antara  pemerintah,  organisasi  non- pemerintah,  serikat  pekerja,  dan  sektor  swasta  untuk  mengatasi  masalah  pekerjaan anak. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, pengembangan program bersama,  dan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  yang  terkait  dengan pekerjaan anak.
7. Peningkatan Sanksi dan Hukuman: Memperkuat sanksi dan hukuman terhadap pemberi kerja  yang  melanggar  ketentuan  pekerjaan  anak.  Ini  dapat  mencakup  denda  yang signifikan, penutupan tempat kerja, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Pencegahan  pekerjaan  anak  di  bawah  umur  merupakan  tanggung  jawab  bersama semua  pihak,  dan  implementasinya  memerlukan  kerjasama  aktif  dari  pemerintah, masyarakat,  dan  sektor  terkait  guna  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan mendukung perkembangan anak-anak dengan optimal.
Untuk  menanggulangi  pekerjaan  anak  di  bawah  umur,  berikut  adalah  beberapa langkah  yang  dapat  diambil,  seperti  penegakan  Hukum  yang  Ketat.  Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pekerjaan anak di bawah umur. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada sanksi yang tegas bagi pemberi kerja yang mempekerjakan anak di bawah umur dan bahwa proses pengadilan efektif dilakukan untuk menindak pelanggaran tersebut.
1. Pendidikan  dan  Kesadaran  Masyarakat:  Meningkatkan  pendidikan  dan  kesadaran masyarakat  tentang  masalah  pekerjaan  anak  di  bawah  umur.  Kampanye  pendidikan yang menyasar orang tua, anak-anak, guru, dan masyarakat umum dapat membantu mengubah persepsi dan keyakinan yang membenarkan pekerjaan anak.
2. Peningkatan  Akses  Pendidikan:  Memastikan  akses  pendidikan  yang  berkualitas  dan wajib  bagi  semua  anak.  Hal  ini  mencakup  investasi  dalam  infrastruktur  pendidikan,
pelatihan guru, dan program pendidikan inklusif yang mengakomodasi anak-anak yang berisiko atau terjebak dalam pekerjaan anak.
3. Program  Kesejahteraan  Sosial:  Menyediakan  program  kesejahteraan  sosial  yang mendukung keluarga yang berada dalam kemiskinan atau kondisi ekonomi yang sulit. Program ini dapat mencakup bantuan keuangan, bantuan pangan, akses ke  layanan kesehatan,  dan  pelatihan  keterampilan  untuk  orang  tua,  sehingga  mereka  tidak terpaksa mempekerjakan anak-anak mereka.
4. Kolaborasi  dengan  Pemberi  Kerja  dan  Industri:  Membangun  kolaborasi  dengan pemberi kerja dan industri untuk menghapuskan pekerjaan anak di bawah umur. Hal ini dapat  dilakukan  melalui  implementasi  standar  kerja  yang  memprioritaskan  hak-hak anak dan menegakkan kebijakan yang melarang pekerjaan anak di bawah umur.
5. Program  Pemberdayaan  Ekonomi:  Menyediakan  program  pemberdayaan  ekonomi bagi  orang  tua  dan  komunitas  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  anak  di  bawah  umur. Program  ini  dapat  mencakup  pelatihan  keterampilan,  akses  ke  kredit  mikro, pengembangan usaha kecil, dan peluang kerja yang layak sehingga orang tua dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mempekerjakan anak-anak.
6. Pemantauan dan Pelaporan: Meningkatkan pemantauan dan pelaporan terhadap kasus pekerjaan  anak  di  bawah  umur.  Organisasi  non-pemerintah,  serikat  pekerja,  dan lembaga pemantauan dapat berperan penting dalam mengidentifikasi kasus pekerjaan anak dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.
7. Pemberdayaan Anak: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak untuk meningkatkan  kesadaran  mereka  tentang  hak-hak  mereka,  mengembangkan keterampilan yang berguna, dan memberikan mereka kepercayaan diri untuk melawan pekerjaan anak. Mengatasi pekerjaan anak di bawah umur membutuhkan kerjasama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, dan individu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat membangun lingkungan yang aman  dan  inklusif  bagi  anak-anak,  serta  melindungi  hak-hak  mereka  dalam mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.

## SIMPULAN
Pekerjaan  anak  di  bawah  umur  adalah  pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, pekerjaan anak di bawah umur dapat memiliki dampak negatif jangka panjang pada perkembangan fisik, mental,  dan  sosial anak-anak,  serta dapat menghambat kesempatan mereka untuk mencapai  potensi  penuh  dalam  kehidupan  dewasa  dan  ada  berbagai  faktor  yang
menyebabkan  terjadinya  pekerjaan  anak,  termasuk  kemiskinan,  ketidakadilan  sosial, kurangnya  akses  pendidikan,  dan  rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan anak, seperti pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, dan individu memiliki tanggung jawab untuk  mencegah  pekerjaan  anak  di  bawah  umur  dan  melindungi  hak-hak  anak.  Dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan meliputi penegakan hukum yang ketat, pendidikan dan  kesadaran  masyarakat,  peningkatan  akses  pendidikan  berkualitas,  program kesejahteraan sosial, kolaborasi dengan pemberi kerja dan industri, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan penerapan UU dan regulasi yang melarang pekerjaan anak di bawah umur  perlu  ditingkatkan,  termasuk  pemantauan,  inspeksi,  dan  penegakan  hukum  yang efektif,  pendidikan  dan  kesadaran  tentang  hak-hak  anak  serta  konsekuensi  negatif  dari pekerjaan anak di bawah umur perlu ditingkatkan untuk mengubah persepsi dan praktik yang membenarkan pekerjaan anak. Dan pekerjaan anak di bawah umur harus dianggap sebagai masalah serius dan mendapat perhatian yang serius dari seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Eka  Tjahjanto, Implementasi  Peraturan  Perundang-undangan  Ketenagakerjaan  Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak, Semarang, 2008
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003 Nashrian, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, Malang, 2003.
Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Philipus M. Hadjon , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1997. Suroto, 1992, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, Gadjah Mada,
Mada University Press, Yogyakarta, Yogyakarta, 1992
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.