El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021

## Pertarungan Politik dan Keberpihakan Produk Hukum
Analisis Polemik Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)
Oleh:
Wawan Kokotiasa Universitas PGRI Madiun

## Abstrak
Kontroversi revisi UU KPK yang menyeruak di ruang publik beberapa waktu yang lalu menarik  untuk  dilihat  dalam  perspektif  politik  hukum.  Dalam  pendekatan  politik hukum  lahirnya  sebuah  produk  hukum  (Undang-Undang)  adalah  resultan  dari pertarungan politik  di arena kekuasaan. Polemik yang muncul seputar penetapan UU  KPK  adalah  bukti  bahwa  ada  kekuatan  politik  yang  sedang  bersaing  ide  dan gagasan  dalam  membidani  lahirnya  sebuah  produk  hukum.  Penelitian  ini merupakan  kajian  historis  –  kualitatif  dengan  pisau  analisis  wacana  untuk memahami teks, konteks dan proses yang terjadi. Ditunjang teori hukum, kekuasaan dan  pengetahuan  artikel  ini  meneguhkan  bahwa  UU  No.  19  Tahun  2019  sebagai regulasi  yang  mengatur  institusi  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  merupakan produk  konfigurasi  politik  yang  sedang  berkuasa.  Atas  nama responsive terhadap dinamika  dan  perubahan  yang  bergulir  persaingan  ide  dan  gagasan  dimenangkan oleh  arus  besar  pro-revisi  UU  KPK  yang  notabene  disokong  relasi  kuasa  antara legislatif  dan  eksekutif.  Sementara  kubu  yang  menolak  revisi  UU  KPK  mayoritas berada  diluar  kekuasaan  dan  hanya  ditopang  oleh  moralitas  publik  yang terakumulasi dalam gerakan civil society .
Kata Kunci: UU KPK; Revisi UU; Keberpihakan Produk Hukum

## Abstract
The controversy over the revision of the KPK Law which emerged in the public sphere some  time  ago is  interesting to be seen in the perspective of legal politics. In the political approach to the law the birth of a legal product (Law) is the resultant of a political  struggle  in  the  arena  of  power.  The  polemic  that  emerged  around  the stipulation  of  the  KPK  Law  is  evidence  that  there  are  political  forces  that  are competing against ideas and ideas in giving birth to a legal product. This research is a historical - qualitative study with a knife of discourse analysis to understand the text,  context and processes  that  occur. Supported by legal theory, the power and knowledge of this article confirms that Law No. 19 of 2019 as a regulation governing institutions  to  eradicate  corruption  in  Indonesia  is  a  product  of  the  political
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
configuration that is in power. In the name of responsiveness to the dynamics and changes that revolve competition of ideas and ideas won by a large stream of pro- revision  of  the  KPK  Law  which  incidentally  is  supported  by  the  power  relations between the legislative and executive. While the majority who reject the revision of the KPK Law are out of power and are only supported by public morality that has accumulated in the civil society movement.
Kata Kunci: UU KPK; Revisi UU; Keberpihakan Produk Hukum

## 1. Latar belakang
Perdebatan  tentang  revisi  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) 1 menarik untuk dikaji. Pasalnya pertarungan gagasan  antara  yang  sepakat  untuk  merevisi  dengan  pendapat  yang  ingin mempertahankan undang-undang tersebut sama-sama memiliki argumentasi  kuat  yang  layak  untuk  disandingkan  secara  ilmiah.  Bahkan secara  nyata  pertarungan  ide  tersebut  melibatkan  kekuatan  politik  yang mereka  punya  untuk  saling  membentuk  opini  di  media  massa  dan  media sosial  guna  mendapat  dukungan  publik.  Sebut  saja  demontrasi mahasiswa/massa  baik  yang  pro  maupun  yang  kontra  sebagai pressure groups sempat  mewarnai  hiruk  pikuk  perdebatan  yang  terjadi.  Intinya terdapat  anasir-anasir politik  yang  sedang bertarung  untuk  mempengaruhi sebuah produk hukum yakni UU KPK. Keyakinan bahwa adanya pertarungan politik  dibalik  akan  lahirnya  sebuah  produk  hukum  telah  banyak  diungkap diantaranya  oleh  Mahfud  MD. 2 Beliau  berkesimpulan  bahwa  hukum  tidak dapat  dilepaskan  dari  aspek  politik,  karena  konfigurasi  politik  maupun  ide pemikiran  tertentu  akan  terkristalisasi  dalam  produk  hukum.  Eksplorasi kaitan politik dan hukum juga dilakukan oleh Syahriza Alkohir Anggoro 3 yang sampai  pada  kesimpulan  bahwa  mengakui  bahwa  hukum  adalah  produk politik berarti mengakui secara sadar bahwa politik harus dikendalikan untuk mewujudkan kepentingan publik melalui produk hukum.
1 Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi kontroversi yang mengundang perdebatan hingga ke ranah publik.
2 Lihat dalam Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Gamamedia.hal. 4.
3 Jurnal Cakrawala Hukum , 10 (1) doi:10.26905/idjch.v10i1.2871
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Polemik  revisi  UU  KPK  itu  setidaknya  membelah  pendapat  menjadi dua arus besar pemikiran. Yang pertama menilai bahwa dengan revisi UU KPK akan  memperlemah  kewenangan  dan  kinerja  KPK.  Kedua,  berpendapat justru  dengan  revisi  UU  KPK  akan  menjadikan  posisi  KPK  lebih  kuat  dan kualitas  kerja  KPK  akan  membaik.  Masing-masing  gagasan  baik  yang  pro maupun  yang  kontra  dengan  revisi  tersebut  memiliki  argumentasi  ilmiah yang  layak untuk  dicermati. Dengan  menyandingkan  ide dasar  kedua  kubu yang  berseberangan  ini,  diharapkan  akan  memperoleh  pemahaman  yang obyektif dan komprehensif tentang masa depan pemberantasan korupsi di negeri  ini.  Asumsinya,  sebuah  produk  hukum  tidak  lepas  dari  tarikan kepentingan politik yang  sedang bertarung. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju revisi keduanya pasti memiliki agenda politik yang layak untuk ditelusuri  dengan  berbagai  pendekatan.  Keduanya  mengklaim  paling berpihak  atas  komitmen  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Karena  itu studi ini ingin menggali gagasan dan argumentasi yang bertolak belakang ini berikut  keberpihakan  mereka  atas  penanganan  korupsi  sebagai extra ordinary crime.
Pertarungan  politik  mencapai  klimaksnya  ketika  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan undang-undang nomor 19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang  Undang  Nomor  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada tanggal 17 September 2019. Namun demikian penelitian ini hendak mengkaji secara historis-kontekstual terhadap momentum yang telah terjadi seputar penetapan  UU  KPK  tersebut.  Lebih  spesifik  riset  ini  ingin  menggali  lebih dalam  tentang  substansi  problematik  yang  diperdebatkan  oleh  para  pihak yang disinyalir saling berseberangan dalam memandang perlu tidaknya revisi. Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  kajian  yang  holistik  agar  publik tercerahkan  secara  obyektif  bahwa  UU  KPK  hakekatnya  adalah  produk politik.  Lebih  lanjut  dari perdebatan  yang  muncul,  akan  ada  deskripsi  yang jelas apakah dengan revisi UU KPK faktanya memperlemah atau memperkuat kewenangan  dan  kinerja  KPK.  Karena  itu  dibutuhkan  pemahamanan  yang menyeluruh  atas  rentetan  proses  yang  terjadi  seputar  momentum penetapan  UU  KPK.  Memahami  secara  ilmiah  atas  polemik  seputar penetapan UU KPK adalah fokus dari penelitian ini.
Diskursus yang muncul dipermukaan setidaknya dapat diidentifikasi menjadi beberapa tema pokok yang menjadi sumber perdebatan. Baik kubu
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
yang pro maupun kontra revisi UU KPK mempertarungkan sekurangnya ada 10  substansi  persoalan  yang  menjadi issue persaingan  gagasan.  Yaitu: Independensi  KPK,  kewenangan  penyadapan,  pembentukan  dewan pengawas,  sumber  penyelidik  dan  penyidik,  penuntutan  perkara  perlu tidaknya  koordinasi  dengan  Kejaksaan  Agung,  perkara  yang  menjadi perhatian  masyarakat,  kewenangan  pengambilalihan  penuntutan  perkara, kewenangan  strategis  lainnya,  wewenang  menghentikan  penyidikan  dan penuntutan,  kewenangan  mengelola  pelaporan  dan  pemeriksaan  LHKPN. Perdebatan  yang  menyeruak  di  ruang  publik  ini  akan  diselaraskan  dengan pasal-pasal yang menjadi obyek revisi UU KPK. Polemik juga akan dianalisis dari  pendapat/ide/gagasan  pakar  hukum  yang  secara  diametral merepresentasikan pendapat baik yang pro maupun yang kontra revisi UU KPK.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  paradigma kualitatif,  sebagaimana  dimaksud  oleh  John  W.  Creswell 4 : qualitative research is interpretative research. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan library  research .  Sumber  data berupa  Buku,  Jurnal,  Undang-Undang,  Berita  Media  Massa  dan  datanya adalah  teks  yang  ada  dalam  sumber  data  tersebut. 5 Teknik  analisis  data menggunakan discourse  analysis ,  yang  tidak  berhenti  pada  aspek tekstual, tetapi juga konteks dan proses. 6

## 3. Pembahasan
3.1 Tinjauan teori hukum, kekuasaan dan pengetahuan.
4 John, Creswell, W, 1994, Research Design Qualitative and Quantitative Approaches , Sage Publication, International Education and Professional Publisher Thousand Oaks-London-New Delhi, hal 34
5 Deddy, Mulyana, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya dan Basrowi, Sukidin, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Persepektif  Mikro,(Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana dan Meodologi Refleksi) , Surabaya: Insan Cendekia
6 Lihat dalam MAS, Hikam, 1996, Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru , Bandung: Mizan, hal 27.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Idealnya, hukum dan kekuasaan setidaknya saling mendukung, dalam arti bahwa hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa  efektif.  Sebaliknya  kekuasaan  harus  dijalankan  atas  prinsip-prinsip hukum agar tidak sewenang-wenang. Tetapi konsep ideal itu kerapkali tidak realistik  sehingga  sering  terlihat  bahwa  kekuasaan supreme diatas  hukum. Hubungan  antara  hukum  dan  kekuasaan  dapat  terjadi  bahwa  yang  satu determinan  atas  yang  lain,  tergantung  pada  pihak  mana  subsistem  politik memberikan  dukungan.  Sebagai  penganut  negara  hukum  yang  diinginkan Indonesia adalah determinan hukum atas kekuasaan. Jika hukum determinan atas kekuasaan maka hukum itu dapat mengefektifkan dirinya sebagai alat kontrol  bagi  kekuasaan  agar  tidak  menjadi  dzalim  dan  korup.  Arbi  Sanit 7 menyimpulkan  bahwa  hukum  tanpa  politik  akan  lumpuh,  sedangkan kekuasaan  politik  tanpa  hukum  adalah  kekuasaan  lalim.  Sehingga  hukum adalah  produk  politik  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fakta  bahwa  politik merupakan sumber daya utama pembentukan dan penegakan hukum. Daniel S. Lev 8 menegaskan bahwa hukum di Indonesia juga tidak pernah otonom, melainkan  akan  selalu  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  diluar  hukum termasuk politik.
Kenyataan  di  lapangan  secara  empirik  menunjukkan  betapa  hukum seringkali  tidak  memiliki  otonomi  yang  kuat  karena  energinya  lebih  lemah dari energi subsistem politik sehingga yang dapat dilihat bukan saja materi hukum  yang  sarat  dengan  cermin  konfigurasi  kekuasaan  melainkan  juga penegakannya  kerapkali  diintervensi  oleh  kekuasaan  sehingga  hukum sebagai  penunjuk  atau  rel  terabaikan.  Dari  kenyataan  empirik  itulah kemudian  muncul  teori  tentang  hukum  sebagai  produk  politik.  Sehingga dapat dipahami bahwa UU KPK jelas merupakan produk politik dari pemilik mandat kekuasaan legislatif dalam konteks ini adalah ranah DPR RI. Disisi lain pemberantasan korupsi seringkali tidak steril dari intervensi penguasa yang ada.  Komitmen  pemerintah  untuk  memberantas  korupsi  dapat  diuji keberpihakannya dalam perdebatan RUU KPK ini. Dalam konteks ini eksekutif dan  legislatif  sejalan  atas  revisi  UU  KPK.  Artinya  relasi  kuasa  DPR  RI  dan Presiden  telah  mendemonstrasikan  kesepahaman  atas  revisi  UU  KPK. Sementara  sebagian  komponen civil  society ditopang  gerakan  mahasiswa
7 Arbi,  Sanit,    1986, Sistem  Politik  Indonesia,  Kestabilan,  Peta  Kekuatan  Politik,  dan Pembangunan, Yogyakarta: Rajawali Press, hal 18.
8 Daniel S, Lev, 2013, Hukum dan Politik di Indonesia , Jakarta: LP3ES, hal 45
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
berperan sebagai penolak revisi dan menjadi oposisi atas diskursus revisi UU KPK.
Kaidah  yang  menjelaskan  bahwa  produk  hukum  merupakan  hasil pertarungan politik menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Perspektif yang digunakan  dalam  studi  ini  melihat  bahwa  perumusan  dan  pelaksanaan sebuah  produk  hukum  yakni  UU  KPK  merupakan  implikasi  politis  dan mengikuti dinamika politik yang berkembang saat itu. Alih-alih pandangan ini mendominasi  kerangka  pikir  penulis  dalam  membuat  analisa  tentang pertarungan  kekuatan  politik  dan  keberpihakan  produk  hukum  yang dilahirkannya. Pandangan ini diperkuat dengan gagasan Mahfud MD 9 bahwa meskipun  dalam  kacamata das  sollen ada  pandangan  bahwa  politik  harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dalam sudut pandang das sein atau empiriknya  bahwa  hukumlah  yang  dalam  kenyataannya  ditentukan  oleh konfigurasi  politik  yang  melatarbelakanginya.  Dalam  kerangka  pikir  yang demikian  maka  karakter  dan  kinerja  UU  KPK  sangat  ditentukan    oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.
Dalam  melihat  kasus  penetapan  UU  KPK,  peneliti  juga  merangkum pencerahan dari Foucault (1997) sebagai salah satu pisau analisa dimana ada kaitan yang erat antara hukum sebagai pengetahuan dengan kekuasaan yang sedang  bekerja.  Tesis  Foucault  bertolak  dari  kaitan  antara  kuasa  dan pengetahuan. Penulis mengidentifikasi bahwa produk hukum termasuk UU KPK termasuk reproduksi pengetahuan, sementara pemilik kekuasaan atau anasir politik yang bertarung adalah representasi dari kuasa. Dengan kata lain kekuasaan dominan dalam sebuah era pemerintahan memproduksi sebuah regulasi  yang  menguntungkan  konfigurasi  kuasa  tersebut.  Konsep pengetahuan  yang  ditampilkan  Foucault  mengkategorikan  hukum  positif sebagai  bagian  dari  pengetahuan.  Karena  itu  kecenderungan  relasi  kuasa adalah  menghasilkan  produk  hukum  yang  dapat  melanggengkan kekuasaannya. Menurut pandangan ini jelas bahwa UU KPK adalah sebuah pengetahuan  yang  dihasilkan  oleh  konfigurasi  kekuasaan  saat  itu  untuk menyempurnakan cengkeraman kekuasaannya.
9 Mahfud MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Rajawali Press, hal.69.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Menurut Foucault 10 tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada kuasa  tanpa  pengetahuan.  Dalam  konteks  ini  terjadi  suatu  relasi: pengetahuan  mengandung  kuasa  seperti  juga  kuasa  mengandung pengetahuan. Derivasinya adalah tidak ada sebuah kekuasaan dominan yang tidak  melahirkan  perangkat  hukum  demi  kelangsungan  kekuasaannya  dan sebaliknya  kekuasaan  tidak  akan  langgeng  bila  tidak  ditopang  oleh  aturan main (regulasi) yang menguntungkan eksistensinya. Dalam konsep ini proses penetapan  UU  KPK  menemukan  relevansinya  sebagai  reproduksi pengetahuan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan untuk mengamankan dan  melanggengkan  kekuasaannya  dalam  arena  pertarungan  politik  yang sedang terjadi.
Kuasa dan pengetahuan merupakan dua sisi yang menyangkut proses yang sama. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Pengetahuan selalu  bersifat  politis,  tetapi  bukan  karena  mempunyai  konsekuensi- konsekuensi  politis  atau  dapat  dipergunakan  dalam  percaturan  politik, melainkan karena pengetahuan dimungkinkan oleh relasi-relasi kuasa. Tidak ada  pengetahuan  yang  menciptakan  dasar  kemungkinannya  sendiri,  suatu ilmu  dimungkinkan  oleh  transformasi-transformasi  diantara  relasi-relasi kuasa. Karena itu produk hukum yang dilahirkan sebuah konfigurasi politik atau kekuasaan dominan memiliki kecenderungan untuk berpihak pada relasi kuasa tersebut. Dengan demikian, hukum berdimensi politis seiring dengan proses  persaingan  relasi  kuasa  yang  melingkupinya.  Transformasi  antara politik dan hukum bekerja berbarengan jauh dari kemurnian dan kenetralan. Dus,  dalam  kerangka  pikir  ini  UU  KPK  dipastikan  menguntungkan  dan berpihak pada relasi kuasa yang menghasilkannya.
Kata  Foucault  kita  harus  berhenti  melukiskan  akibat-akibat  kuasa dengan  cara  negatif:  seolah-olah  kuasa  itu  meniadakan,  merepresi, menyensor,  mengabstraksikan,  menyelubungi,  menyembunyikan.  Pada kenyataannya  kuasa  memproduksi.  Kuasa  memproduksi  realitas,  kuasa memproduksi lingkup obyek dan ritus-ritus kebenaran. Strategi kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi
10 Lihat  dalam  Foucault,  M,  1997, Disiplin  Tubuh:  Bengkel  Individu  Modern ,  disadur  oleh Hardianto, Yogyakarta: LKiS dan Foucault, M, 1997, Sejarah Seksualias: Sex dan Kekuasaan , alih bahasa Rahayu Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
atau istilah yang disukai Foucault sebagai disiplin. Normalisasi dan regulasi ini bekerja pada suatu taraf kehidupan manusia serta masyarakat dan berfungsi bagaikan  semacam  alat  penyaring  atau  mesin  sortir.  Foucault  menyatakan kuasa  dan  pengetahuan  saling  berkaitan  erat  satu  sama  lain.  Dia meninggalkan  anggapan  lama  yang  memandang  pengetahuan  hanya mungkin  berkembang  diluar  wilayah  kekuasaan.  Menurutnya,  antara pengetahuan dan kuasa justru terdapat relasi yang saling memperkembangkan.  Tidak  ada  praktik  pelaksanaan  kuasa  yang  tidak memunculkan  pengetahuan,  dan  tidak  ada  pengetahuan  yang  didalamnya tidak  mengandung  relasi  kuasa.  Foucault  menganalisis  relasi  kuasa  dan pengetahuan dengan berpangkal bukan dari subyek pengetahuan yang bebas atau tidak bebas dari relasi system kuasa, tetapi sebaliknya, memandang baik subyek  yang  mengetahui  dan  obyek  yang  diketahui  maupun  cara pengetahuan  terjadi  merupakan  akibat  mendasar  dari  relasi  kuasa  dan pengetahuan.  Jadi  bukan  aktifitas  yang  menghasilkan  tubuh  pengetahuan, melainkan  relasi  antara  kuasa  dan  pengetahuan.  Dalam  kerangka  ini  jelas bahwa  kekuasaan  (legislative  dan  eksekutif)  dan  pengetahuan  (UU  KPK) bekerja memproduksi realitas dan ritus-ritus kebenaran.

## 3.2 Perdebatan subtansi problematik UU KPK
Kubu  yang  sependapat  bahwa  revisi  UU  KPK  harus  dilakukan diantaranya dikemukakan oleh Romli Atmasasmita 11 bahwa revisi UU No. 20 tahun  2002  tentang  KPK  tidak    melemahkan  keberadaan  lembaga  itu. Menurut  Romli, revisi  UU  KPK  justru  akan  membuat  KPK menjadi  lembaga yang  lebih  baik  dan  semakin  terbuka.  Menurut  pengamatannya  ternyata pasal-pasal baik tugas dan wewenang KPK tidak berubah sama sekali, malah ditambah  lebih  baik  lagi.  Menurutnya  kalau  kita  melihat  apakah  KPK independen,  dilemahkan  cukup  lihat  tugas  dan  wewenangnya.  Tugas  dan wewenang  berkurang,  artinya  lemah.  Tugas  dan  wewenang  itu  malah diperkuat.  Dia  mengungkapkan    dilihat  satu  pasal  juga  sudah  kelihatan, bahwa rencana revisi itu tidak melemahkan. Romli justru memandang revisi UU  KPK  merupakan  keharusan.  Pasalnya,  UU  KPK  sudah  terlalu  lama  dan perlu penyesuaian serta pengaturan terhadap hal-hal yang belum jelas diatur dalam UU KPK. Dia mencontohkan penyadapan oleh KPK yang tidak pernah diaudit  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemkominfo)  sejak
11 Bisnis.com , 11 September 2019
2009. Hal ini sebagai dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan penyadapan tidak bisa hanya diatur oleh Peraturan Menteri, tetapi  harus  diatur  oleh  UU.  Menurutnya  sejak  itulah  Kemkominfo  tidak mengaudit, tetapi setelah itu KPK tahu bahwa itu tidak diaudit, harusnya KPK membuat  SOP  yang  terbuka  buat  nyadap,  harus  terbuka  kepada  publik. Sampai sekarang SOP seperti apa, makanya harus direvisi. Dalam revisi UU harus diatur role of the game dari penyadapan. Selain itu, Romli mendukung keberadaan dewan pengawas KPK. Menurut dia, dewan pengawas penting untuk memastikan pimpinan dan penyidik bekerja sesuai dengan peraturan yang  berlaku  dan  tidak  berlaku  sewenang-wenang.  Apalagi,  kata  dia, penasehat KPK mandul dan pengawas internal KPK tidak berdaya dan tidak efektif.  Kata  Romli  KPK  penyidik  dan  pimpinan  itu  senang,  menikmati kebebasan-kebebasan  itu,  sehingga  karena  tidak  ada  pengawasan,  ya  dia nggak  tahu  apa  yang  salah,  nggak  tahu  apa  yang  keliru.  Dalam  konteks  ini Romli  notabene  salah  satu  penggagas  dan  perumus  UU  KPK  mendukung sepenuhnya  revisi  terhadap  UU  KPK  yang  dianggapnya  telah  lama  berlaku dan  butuh  diperbaiki  sesuai  dinamika  dan  perkembangan  yang  terkini. Apalagi  menurutnya  dengan  mencermari  draf  RUU  KPK  revisi  justru  akan memperkuat tugas dan wewenang KPK dan memperbaiki kinerja KPK. Alhasil, dengan  revisi  UU  KPK  akan  menjaga  marwah  KPK  sebagai  lembaga independen yang dipercaya publik untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Yusril  Ihza  Mahendra 12 bahwa suatu undang-undang, setelah berlaku 17 tahun lamanya sampai sekarang, sudah layak dilakukan evaluasi mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan. Yusril menilai dalam sistem tata negara seharusnya tidak ada lembaga  negara  yang  memiliki  kedudukan  sangat  kuat.  Dibutuhkan pengawasan  agar  terjadi  keseimbangan.  Dia  sepakat  pengawas  bagi  KPK harus  dibentuk.  Selain  itu  diperlukan  adanya  pengkajian  ulang  mengenai kewenangan penghentian perkara. Saat ini setelah KPK terbentuk, tidak ada kewenangan  lembaga  menghentikan  perkara  membuat  banyak  tersangka yang  membawa  status  hukumnya  hingga  meninggal  dunia.  Wacana  yang dikomunikasikan Yusril prinsipnya sependapat dengan adanya revisi UU KPK untuk menjamin kualitas kinerja KPK yang lebih baik. Chudry Sitompul 13 juga menegaskan bahwa tidak alasan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.
12 BeritaSatu.com, 13 September 2019
13 Kompas.com, 13 September 2019
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Revisi UU KPK perlu dilakukan agar tercipta check and balances dalam proses penegakan  hukum  di  Indonesia.  Dia  mengingatkan  bahwa  dalam  sebuah negara hukum berdasarkan teori hukum, sebuah lembaga negara seharusnya tidak  boleh  ada  yang  diberikan  kekuasaan  penegakan  hukum  yang  tidak terbatas.  Karena  lembaga  yang  kekuasaannya  tidak  terbatas  tentu menimbulkan  masalah  dan  biasanya  akan  terjadi  penyalahgunaan  dalam kewenangan. KPK selama ini dinilai menjadi lembaga yang sangat istimewa dan melebihi kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lain.
Sikap  pemerintah  melalui  Menteri  Hukum  dan  HAM  memberikan pandangannya  terkait  revisi  UU  No.  30  Tahun  2002,  pertama  terkait pengangkatan  dewan  pengawas  KPK,  pemerintah  berpandangan  bahwa pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas merupakan kewenangan Presiden  untuk  meminimalisir  waktu  dan  proses  penentuan  dalam pengangkatan.  Menurut  Yasonna  Laoly 14 ,  mekanisme  pengangkatan  tetap melalui  panitia  seleksi  serta  membuka  ruang  bagi  masyarakat untuk dapat memberikan  masukan  terhadap  calon  anggota pengawas  mengenai  rekam jejaknya. Kedua, keberadaan penyelidik dan penyidik independen KPK, untuk menjaga  kegiatan  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  yang berkesinambungan,  tentunya  perlu  membuka  ruang  dan  mengakomodasi yang  berstatus  sebagai  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Poin  Ketiga, penyebutan  KPK  sebagai  lembaga  negara,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  (UU  MD3)  yang menyebutkan  KPK  merupakan  lembaga  penunjang  yang  terpisah  atau bahkan  independen  yang  merupakan  lembaga  di  ranah  eksekutif.  KPK merupakan  lembaga  negara  sebagai state  auxiliary  agency atau  lembaga negara dalam ranah eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan bebas dari dari  pengaruh  wewenang  bersifat  independen  kekuasaan  manapun. Disamping  itu  pemerintah  juga  mengusulkan  perubahan  menyangkut substansi  tentang  koordinasi  penuntutan,  penyebutan  istilah/terminology lembaga penegak hukum, pengambilan sumpah dan janji ketua dan anggota dewan pengawas, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
14 Ibid.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Sementara pendapat yang kontra revisi UU KPK, ada beberapa pakar hukum tata negara yang mensupportnya, diantaranya Bivitri Susanti 15 yang menyebutkan jika ada ada argumen yang disampaikan Presiden Joko Widodo maupun pendukungnya bahwa revisi UU KPK tidak melemahkan, maka hal itu menyesatkan masyarakat. Menurut dia, argumen bahwa revisi UU No. 30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  justru menguatkan KPK adalah salah total. Bivitri menegaskan bahwa semua yang mau dibahas akan melemahkan KPK. Menurutnya kajiannya sudah banyak, bahwa  KPK  ditempatkan  dibawah  Presiden  saja,  ada  dewan  pengawas,  itu melemahkan. Intinya semua pasal melemahkan, jadi kalau ada argumen mau menguatkan itu menyesatkan masyarakat. Argumentasinya pemberantasan korupsi bisa dibenahi tanpa harus merevisi UU KPK. Misalnya, dibenahi sesuai UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU Penyadapan, membenahi Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  atau  UU  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor). Desain kelembagaan KPK tidak perlu ada yang diperbaiki di titik ini. Ini jelas-jelas pelemahan. Bivitri berharap agar publik dan berbagai kalangan terus melawan dan didorong sampai revisi UU KPK tersebut gagal.
Indikasi  pelemahan  menurut  kelompok  yang  kontra  revisi  adalah berdasarkan  draf  yang  disusun  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  ada  beberapa poin  dalam  UU  tersebut  yang  direvisi.  Pertama,  mengenai  kedudukan  KPK disepakat pada cabang eksekutif dalam tugas dan kewenangannya bersifat independen. Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari  dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian  tidak  terpisahkan  dari  sistem  peradilan  terpadu  sehingga  wajib bersinergi  dengan  lembaga  penegak  hukum  lain.  Keempat,  tugas  KPK dibidang  pencegahan  akan  ditingkatkan  sehingga  setiap  instansi, kementerian  dan  lembaga  wajib  menyelenggaraan  pengelolaan  laporan harta  kekayaan  terhadap  penyelenggra  negera  sebelum  dan  sesudah bertugas  jabatan.  Kelima,  pembentukan  dewan  pengawas  KPK  berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak sesuai dalam  jangka  waktu  satu tahun  atau  SP3. Menurut  Zainal  Arifin  Mochtar 16 ketika  DPR  sudah  bersepakat  mengesahkan  revisi  UU  KPK  artinya  ada kegentingan yang memaksa yang bisa melandasi perbitan Perppu. Kata dia,
15 Ibid .
16 Ibid
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
kegentingan  itu  terlihat  dari  banyaknya  korban  luka,  bahkan  ada  yang meninggal  dunia,  dari  kalangan  demo  menolak  revisi  UU  KPK.  Selain  itu terdapat sejumlah pasal di UU KPK hasil revisi yang bisa memicu persoalan kekosongan  hukum.  Perbedaan  yang  muncul  dikalangan  ahli  hukum tersebut,  ada  yang  mendorong  jalan  tengah  agar  Presiden  menerbitkan Perppu KPK.
Upaya  hukum  lain,  pernah  disampaikan  oleh  Mahfud  MD 17 bahwa polemik  revisi  UU  KPK  memang  sebenarnya  bisa  diselesaikan  melalui legislative review . Namun, dia meragukan pasal-pasal yang menuai kritik bisa diubah.  Sebab,  sebelumnya  perwakilan  semua  partai  di  DPR  kompak menyetujui  pengesahan  UU  KPK  hasil  revisi.  Selain  itu  dia  memprediksi  uji materi di MK untuk membatalkan revisi UU KPK tidak akan berhasil. Sebab MK  dilarang  membatalkan  UU  hanya  karena  tidak  disukai  rakyat.  MK  bisa membatalkan  UU  apabila  isinya  memang  bertentangan  dengan  konstitusi. Dalam konteks ini ketika UU sudah disahkan oleh DPR  RI dan Perppu tidak diterbitkan oleh Presiden, maka secara politis revisi UU KPK telah legitimate . Desakan  publik  untuk  menolak  revisi  UU  KPK  tinggal  berkutat  pada  upaya hukum di MK yang notabene bukan lagi sebuah pertarungan politik.

## 4. Simpulan
Hakekatnya revisi UU KPK adalah produk politik yang dilahirkan oleh konfigurasi politik yang memenangkan pertarungan ide dan gagasan tentang tema pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini DPR RI dan Presiden satu  pemikiran  bahwa  revisi  UU  KPK  adalah  sebuah  keniscayaan  untuk beradaptasi  terhadap  perkembangan  dan  dinamika  yang  terjadi.  Gagasan yang  sepakat  dengan  revisi  UU  KPK  juga  ditopang  analisis intelektual/akademisi yang sangat mumpuni dengan argumentasi yang logis. Persaingan gagasan dimenangkan oleh arus besar yang pro dengan revisi UU KPK. Meskipun ada perlawanan dan pertentangan dari kubu yang menolak revisi  dalam  hal  ini  kekuatan civil  society didukung  gerakan  mahasiswa sebagai pressure groups belum mampu mengimbangi kekuatan politik yang sedang  bekerja  pada  wilayah  kekuasaan  saat  itu.  Pertarungan  politik didominasi  relasi  kuasa  antara  legislatif  dan  eksekutif  yang legitimate kewenangannya mampu mendikte lahirnya produk hukum baru yakni UU No.
17 Ibid
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
19 Tahun 2019 dengan leluasa. Kekuatan oposisi sebagai penolak revisi dalam diskursus UU KPK tidak mampu menandingi dominasi kuasa yang ada.

## Daftar Pustaka
Basrowi,  Sukidin,  2002, Metode  Penelitian  Kualitatif,  Persepektif Mikro,(Grounded  Theory,  Fenomenologi,  Etnometodologi,  Etnografi, Dramaturgi,  Interaksi  Simbolik,  Hermeneutik,  Konstruksi  Sosial,  Analisis Wacana dan Meodologi Refleksi) , Surabaya: Insan Cendekia.
Creswell,  W,  John,  1994, Research  Design  Qualitative  and  Quantitative Approaches ,  Sage  Publication,  International  Education  and  Professional Publisher Thousand Oaks-London-New Delhi.
Foucault,  M,  1997, Disiplin  Tubuh:  Bengkel  Individu  Modern ,  disadur  oleh Hardianto, Yogyakarta: LKiS
Foucault,  M,  1997, Sejarah  Seksualias:  Sex  dan  Kekuasaan ,  alih  bahasa Rahayu Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Hikam, MAS, 1996, Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru , Bandung: Mizan.
Lev, Daniel S, 2013, Hukum dan Politik di Indonesia , Jakarta: LP3ES
Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Gamamedia.
Mahfud MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia , Yogyakarta: Rajawali Press.
Mulyana,  Deddy,  2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Paradigma  Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sanit, Arbi, 1986, Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, Yogyakarta: Rajawali Press
Jurnal Cakrawala Hukum , 10 (1) doi:10.26905/idjch.v10i1.2871
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Jurnal Prisma , No. 7, 1995, Jakarta: LP3ES
Jurnal Hukum UII , No.6 Vol 3, 1996, Yogyakarta
UU No. 30 Tahun 2002
UU No. 19 Tahun 2019
Bisnis.com , 11 September 2019
BeritaSatu.com, 13 September 2019
Kompas.com, 13 September 2019