Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.19, No.2 Mei 2015, hlm. 295–304 Terakreditasi SK. No. 040/P/2014 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis: M.Nur Rianto Al Arif: Telp. +62 21 747 15704 E-mail: nur.rianto@uinjkt.ac.id

## KETERKAITAN KEBIJAKAN PEMISAHAN TERHADAP TINGKAT EFISIENSI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## M. Nur Rianto Al Arif
Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15412, Indonesia

## Abstract
One way to accelerate the growth of Islamic banks in Indonesia was by applying the policy of separation.  The purpose of this study was to analyze the relationship between separation policy that had been implemented since 2008 with the operational efficiency of the Islamic banking industry in Indonesia.  The method used was regression with dummy  variables.  The variables used in this study were a  dummy variable separation, deposits, financing, assets, NPF, margin deposits of one month, and ROA.  The result showed that separation policy had a relationship with the operational efficiency on Islamic banking industry in Indonesia.  This result implied that separation policy should have been evaluated because it caused the industry to be less efficient when compared with the condition before the separation.
Keywords: deposits, efficiency, islamic banking, non-performing financing, return on assets.
Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indo- nesia telah dimulai pada dasawarsa 1970-an. Mo- mentum perkembangan ekonomi Islam di Indo- nesia adalah dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indo- nesia,  dan  kemudian  diikuti  dengan  kehadiran berbagai  lembaga  keuangan  syariah  lainnya. Prospek yang baik ini ditunjukkan pula dengan pertumbuhan market share perbankan syariah yang semakin meningkat, meskipun masih tetap belum mencapai  target  market  share  5%  sebagaimana
yang disepakati bersama antara pihak regulator dan pihak industri perbankan syariah.
Tanggal 16 Juli 2008, telah disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan disahkannya undang-undang ini memberikan lan- dasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mampu mendorong perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih baik. Salah satu  hal  krusial  dalam  undang-undang  ini  yang mampu mengakselerasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terkait pemisahan (spin-

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 295–304
off ) unit usaha syariah baik secara sukarela maupun wajib apabila aset unit usaha syariah telah mencapai 50% aset bank induknya atau 15 tahun setelah UU No. 21 tahun 2008 diperundangkan.
Nasuha  (2012)  menjelaskan  bahwa  spin-off menggambarkan  suatu  tambahan  atau  produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah spin-off sering dihubung- kan  dengan  pembentukan  perusahaan  baru,  di- mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan me- nimbulkan  aktivitas  ekonomi  yang  baru.  Pemi- sahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya me- merlukan  perubahan yang  penting pada  kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.
Rizqullah (2013) mengartikan spin-off sebagai upaya  pemisahan  atau  pengalihan  sebagian  aset perusahaan  yang  kemudian  menjadi  perusahaan independen, sementara perusahaan yang melaku- kan pemisahan atau pengalihan  masih tetap ber- operasi  dan  menjadi  perusahaan  induk  dari  per- usahaan  independen  tersebut  yang  disebut  juga perusahaan anak. Perusahaan induk memiliki kon-
trol  terhadap  perusahaan  anak  dan  saham  ke- duanya dimiliki oleh pemegang saham perusahaan induk.
Dalam  Pasal  1  Angka  12  Pasal  135  UU  PT No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, istilah spin-off disebut dengan pemisahan. Pemisah- an  didefinisikan  sebagai  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Per- seroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) per- seroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih  karena hukum  kepada 1  (satu) Perseroan atau lebih.
Alasan yang melatarbelakangi munculnya ide pemisahan  (spin-off)  antara  lain,  sebagai  berikut (Nasuha, 2012): Pertama, restrukturisasi perusahaan yang diprakarsai oleh perusahaan induk. Mereka sering menjalankan sesuai konsekuensi restruktu- risasi. Perusahaan induk memberi dukungan dan dorongan  semangat  kepada  pengusaha  baru. Kedua, Dalam  rangka pendirian  usaha baru  yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang, dengan memanfaatkan  pengalaman  yang  diperoleh  dari pengalaman perusahaan induk.
Tahun Perbankan Syariah (juta rupiah) Perbankan konvensional (juta rupiah) Market share (%) 2003 7.858.918 1.205.659.082 0,65 2004 15.325.997 1.256.755.003 1,20 2005 20.879.849 1.448.947.151 1,42 2006 26.722.030 1.667.127.970 1,58 2007 36.537.637 1.949.963.363 1,84 2008 49.555.122 2.261.001.878 2,14 2009 66.090.000 2.486.016.000 2,61 2010 97.519.000 2.911.334.000 3,24 2011 145.467.000 3.507.365.000 3,98 2012 195.018.000 4.067.569.000 4,58 2013 242.276.000 4.712.191.000 4,89 2014 244.197.000 4.763.898.000 4,88
Tabel 1. Pertumbuhan Market Share Industri Perbankan Syariah di Indonesia, Tahun 2003-2014
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah,  Bank  Indonesia
Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia

## M. Nur Rianto Al Arif
Setelah terbitnya undang-undang perbankan, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang pe- misahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, telah terdapat delapan bank umum syariah yang memisahkan diri baik dengan bentuk pemi- sahan murni maupun pemisahan dengan bentuk akuisisi dan konversi. Jika merujuk pada Tabel 2, memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini  terjadi  penurunan  kinerja  dari  industri  per- bankan  syariah  di  Indonesia.  Dari  tabel  tersebut dapat terlihat bahwa telah terjadi penurunan ting- kat  profitabilitas  dari industri  perbankan  syariah yang diindikasikan dari penurunan nilai ROA dan ROE pada dua tahun terakhir ini. Serta telah terjadi penurunan efisiensi yang diukur dengan kenaikan nilai rasio BOPO pada tahun 2014, dan kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah yang diukur dari NPF pada tahun 2014
Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Novarini (2009), Endri (2011), dan Pramuka (2011) menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  Unit  Usaha Syariah tersebut belum efisien dari sisi keuntungan yang  diperoleh.  Dari  kajian  yang  dilakukan  oleh Novarini  (2009)  penyebab  tidak  efisiennya  suatu unit usaha syariah adalah pertama, dari sisi keun- tungan atau kerugian yang diperoleh, karena peng- ukuran efisiensi metode SFA derivasi fungsi profit melihat  efisiensi  dari  profit  yang  diperoleh  Unit Usaha  Syariah  tersebut.Kedua,  dari  sisi  harga  in- put  berupa  harga  tenaga  kerja.  Pramuka  (2011) menunjukkan  bahwa  Bank  Umum  Syariah  lebih efisien dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah, dan  tingkat  efisiensi  antara  model  dengan  inter-
mediasi lebih tinggi dibandingkan dengan model tanpa  intermediasi.  Endri  (2011)  dengan  meng- gunakan two-stage data envelopment analysis pada ke- 24 bank syariah selama periode 2008–2010 menun- jukkan masih belum efisien. Hal ini dapat ditun- jukkan  dari  rata-rata  angka  relatifnya  di  bawah 100%.  Jika dibandingkan  kelompok bank  syariah antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah  (UUS),  menunjukkan  bahwa  tingkat  efi- siensi BUS yang memiliki aset lebih besar jauh lebih tinggi  dari  UUS  yang  memiliki  aset  lebih  kecil. Sementara, pengujian tahap kedua menggunakan metode  Tobit  menunjukkan  bahwa  faktor  total aset, jenis bank BUS atau UUS, net operating income, kualitas  pembiayaan  memiliki  pengaruh  positif tetapi  tidak  signifikan.  Sementara  koefisien  rasio kecukupan modal memiliki pengaruh negatif tetapi juga tidak signifikan.
Menurut Tubke (2005) terdapat beberapa fak- tor  yang  memengaruhi  dalam  proses  pemisahan (spin-off). Pertama, faktor yang terkait dengan akti- vitas bisnis, dalam faktor yang pertama ini terkait dengan ukuran perusahaan dan perbedaan sektor bisnis antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya.  Apabila  faktor  pertama  ini  dikaitkan dengan unit usaha syariah dapat diposisikan seba- gai  perusahaan  anak  dan  bank  konvensional  se- bagai perusahaan induk. Kedua, faktor yang terkait dengan  organisasi  dan  pengelolaan  perusahaan. Ketiga, faktor yang terkait dengan hubungan dan dukungan.  Terdapat  tiga  pola  hubungan  yang mungkin dapat tercipta antara perusahaan induk dengan  perusahaan anak  yang melakukan  pemi-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAR 12,41 13,73 10,67 12,81 10,77 16,25 16,33 14,13 14,42 15,66 ROA 1,35 1,55 2,07 1,42 1,48 1,48 1,79 2,14 2,00 0,87 ROE 27,58 28,45 40,38 38,79 26,09 26,09 15,73 24,06 17,24 6,41 NPF 2,82 4,75 4,05 1,42 4,01 4,01 2,52 2,22 2,62 4,86 FDR 97,75 98,90 99,76 103,65 89,70 89,70 88,94 100 100,32 94,62 BOPO 78,91 76,77 76,54 81,75 84,39 84,39 78,41 74,97 78,21 93,5

## Tabel 2. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2005 – 2014, (dalam persentase)
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah,  Bank  Indonesia

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 295–304
sahan,  yaitu  hubungan  pasar  (market-relatedness), hubungan  produk  (product  relatedness),  dan  hu- bungan teknologi (technology-relatedness). Keempat, faktor  transfer  atau  pengalihan  berupa  transfer pengalaman  dari  perusahaan  induk  kepada  per- usahaan  anaknya.  Kelima,  faktor  terkait  dengan motivasi. Keenam, faktor terkait dengan lingkungan bisnis baik berupa karakteristik lingkungan bisnis regional maupun kerangka legal.
Menurut Elfring & Foss (1997) terdapat dua tipe pemisahan, yaitu: pertama, dari sisi perusahaan induknya, dimana perusahaan induk karena suatu alasan  tertentu  tidak  mampu  atau  tidak  dapat mengeksploitasi  kesempatan  yang  didapat.  Tipe kedua ialah terkait unit organisasi sebagai individu, pada  tipe  yang  kedua  ini  merupakan  tipe  yang paling banyak dilakukan, dimana perusahaan anak tidak sama dengan perusahaan induknya. Dan tipe kedua inilah yang terdapat pada pemisahan unit usaha syariah pada bank konvensional di Indonesia.
Rizqullah  (2013)  melakukan  penelitian mengenai  pemilihan  metode  spin-off  unit  usaha syariah  bank  umum  konvensional  menjadi  bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan  Analytical  Network  Process  (ANP). Temuan  penelitian  yang  didapat  metode  spin-off UUS  untuk  pendirian  bank  syariah  dengan  cara membentuk  badan/perusahaan  baru  adalah alternatif pendirian bank syariah yang paling baik/ sesuai berdasarkan penilaian gabungan para pakar dan praktisi. Urutan alternatif pilihan strategi selan- jutnya adalah spin-off dengan menggunakan badan/ perusahaan yang sudah ada. Alternatif pendirian bank umum syariah dengan membentuk BUS baru diikutkan dalam proses pemilihan adalah dimak- sudkan sebagai penyeimbang dan sekaligus untuk mendapatkan masukan  yang lebih  komprehensif dari para pakar dan praktisi.
Kedua metode spin-off dipengaruhi oleh jenis elemen-elemen  yang  berbeda.  Metode  spin-off dengan  membentuk  badan  baru  terutama  di- pengaruhi oleh elemen-elemen: budaya perusaha-
an, program komunikasi, respon nasabah, delivery channel , respon pesaing, dan perpajakan. Sedang- kan metode spin-off dengan badan usaha yang su- dah ada terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: pengalihan status pegawai, sistem pelaporan dan pembukuan,  sistem  IT,  perpajakan,  respon  regu- lator dan due diligence. Perbedaan elemen-elemen yang memengaruhi kedua metode spin-off tersebut menunjukkan bahwa prioritas permasalahan yang terdapat  pada  kedua  metode  tersebut  juga  ber- beda.
Siswantoro  (2014)  dalam  artikelnya  yang menganalisis  kinerja  dan  strategi  bank  syariah setelah pemisahan dan muncul sebagai suatu bank umum  yang  terpisah  dari  bank  induknya.  Hasil analisis  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  bank umum syariah hasil pemisahan seharusnya dapat mengoptimalkan beberapa sumber daya pendana- an seperti suntikan permodalan dan peningkatan deposit investasi sementara. Akad murabahah te- tap mendominasi dalam aktivitas pembiayaan, ka- rena ini lebih kecil risikonya dan menghasilkan pen- dapatan yang  tetap.
Hamid (2015) mencoba melihat apakah ada dampak  kebijakan  pemisahan  terhadap  tingkat profitabilitas  pada  industri  perbankan  syariah. Variabel yang dipergunakan ialah rasio ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas, sedangkan varia- bel independennya ialah variabel dummy pemisah- an, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat marjin  deposito  1  bulan,  dan  tingkat  efisiensi (BOPO).  Hasil  yang  ada  menunjukkan  bahwa variabel dummy pemisahan,  rasio NPF,  dan rasio BOPO  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan pemisahan terhadap tingkat profitabilitas pada industri perbankan sya- riah di Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  kebijakan pemisahan yang didasari oleh Undang-undang no. 21 tahun 2008, dan kemudian didorong regulator untuk dilakukan oleh industri perbankan syariah,

## Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia
ternyata masih belum mampu mencapai market share aset sebesar 5%. Selain itu beberapa tahun terakhir ini menunjukkan penurunan pada beberapa kinerja keuangan.  Serta  pada  beberapa  kajian  yang  ada menunjukkan  bahwa  unit  usaha  syariah  masih belum  efisien  jika  dibandingkan  dengan  bank umum syariah. Oleh karena itu artikel ini berupaya untuk  melakukan  kajian  terhadap  pengaruh kebijakan pemisahan terhadap tingkat efisiensi di industri perbankan syariah.

## METODE
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  ialah  menggunakan  data  industri  perbankan syariah secara umum yang dipublikasikan dalam statistik perbankan syariah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, dimana data yang digunakan ialah data bulanan dari statistik perbankan syariah.
Definisi  operasional  variabel  yang  diper- gunakan dalam penelitian ini ialah: (1) tingkat efi- siensi operasional ialah mengukur tingkat efisiensi dari industri perbankan syariah yang diukur dari rasio BOPO. Rasio ini didapatkan dari statistik per- bankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kebijakan pemisahan ialah me- lihat pengaruh kebijakan pemisahan antara sebe- lum  dan  sesudah  kebijakan  ini  diberlakukan. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. (2) Dana pihak ketiga ialah jumlah peng- himpunan  dana  pihak  ketiga  pada  industri  per- bankan syariah. (3) Pembiayaan ialah jumlah penya- luran pembiayaan pada industri perbankan syariah yang dilihat pada statistik perbankan syariah. (4) Aset  ialah  jumlah  aset  pada  industri  perbankan syariah  yang  dilihat  pada  statistik  perbankan syariah.  (5)  NPF  (non  performing  financing)  ialah tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh industri perbankan syariah. (6) Marjin ialah marjin deposito satu bulan yang ditawarkan oleh industri perbankan syariah secara umum. (7) ROA (return on asset ) ialah rasio profitabilitas yang dimiliki oleh industri perbankan syariah.
Teknik analisis yang dipergunakan dalam pe- nelitian ini  ialah regresi berganda  dengan meng- gunakan  variabel  dummy.  Variabel  dummy  yang dipergunakan dalam penelitian  ini ialah variabel pemisahan.  Adapun  persamaan  matematis  yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
Y t =  +  1 D t +  2 DPK t +  3 Pemb t ­ +  4 Aset t +  5 NPF t +  6 Marjin t +  7 ROA t +  t
Dimana: Y t
: tingkat efisiensi operasional (BOPO)
D t
: variabel dummy pemisahan: 0 = sebelum pisah; 1 = setelah pisah
DPK : dana pihak ketiga
Pemb : pembiayaan Aset :  total  aset
NPF : tingkat pembiayaan bermasalah Marjin : marjin deposito satu bulan ROA :  tingkat  profitabilitas
Setelah dilakukan regresi, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan meng- gunakan: pertama, uji t, yaitu suatu uji yang bertu- juan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individu  terhadap  variabel  terikat.  Kedua,  uji  F, yaitu suatu uji yang bertujuan untuk melihat penga- ruh variabel bebas secara simultan terhadap varia- bel terikat. Ketiga, koefisien determinasi (R 2 ) yaitu suatu uji  yang bertujuan  untuk melihat  seberapa besar  model  yang  ada  mampu  diterangkan  oleh variabel yang ada di dalam model.

## HASIL
Secara umum, hasil estimasi yang telah dila- kukan dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 3, variabel dummy pemisahan menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini  bermakna  bahwa  kebijakan  pemisahan  mem- berikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  tingkat

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 295–304
efisiensi  operasional.  Kebijakan  pemisahan  me- naikkan rasio BOPO dari industri perbankan sya- riah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemi- sahan  menyebabkan  penurunan  tingkat  efisiensi di  industri  perbankan  syariah.  Karena  kebijakan pemisahan menyebabkan kenaikan rasio BOPO se- besar nilai koefisien variabel dummy.
Ada empat variabel bebas yang tidak memi- liki pengaruh terhadap tingkat efisiensi operasional pada industri perbankan syariah, yaitu dana pihak ketiga, jumlah penyaluran pembiayaan, total aset, dan  tingkat  pembiayaan  bermasalah  (NPF). Sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu marjin deposito  satu  bulan  dan  tingkat  profitabilitas (ROA)  menunjukkan  memiliki  pengaruh  negatif terhadap tingkat efisiensi operasional di bank sya- riah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi marjin deposito satu bulan yang ditawarkan oleh bank syariah, maka akan semakin kecil rasio BOPO. Begitu pula semakin tinggi rasio profitabilitas yang ditunjukkan  dengan  rasio  return  on  asset  (ROA), akan menyebabkan penurunan rasio BOPO.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  memperli- hatkan  bahwa  kebijakan  pemisahan  yang  di- dorong  oleh  regulator  untuk  dilakukan  mulai tahun 2008 yaitu semenjak undang-undang no. 21 tahun  2008  diberlakukan  ternyata  secara  umum menyebabkan industri perbankan syariah menjadi kurang  efisien  dibandingkan  dengan  kondisi sebelum  pemisahan  terjadi.  Dalam  undang-un- dang sebenarnya mengamanatkan bahwa pemisah- an  dilakukan  jika  unit  usaha  syariah  telah  men- capai lima puluh persen dari aset bank induknya atau  setelah  15  tahun  undang-undang  ini  diber- lakukan. Akan tetapi regulator justru mendorong unit  usaha  syariah  untuk  segera  melakukan  pe- misahan menjadi bank umum syariah karena me- lihat tren pertumbuhan industri perbankan syariah yang  pada  tahun-tahun  tersebut  menunjukkan peningkatan  yang  signifikan.  Jika  merujuk  pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Novarini  (2009), Pramuka  (2011),  dan  Endri  (2011)  menunjukkan bahwa sebagian besar Unit Usaha Syariah tersebut
Dependent Variable: BOPO Method: Least Squares Sample : 2006M01 2014M12
Included observations : 108 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 80,46678 6,567292 12,25266 0,0000 D_SPINOFF 27,04475 1,404614 19,25422 0,0000 DPK 4,21E-05 0,000307 0,137112 0,8913 PEMBIAYAAN -0,000293 0,000186 -1,577724 0,1186 ASET 0,000166 0,000324 0,513308 0,6092 NPF -0,572909 0,613153 -0,934367 0,3529 MARJIN -1,942226 0,614176 -3,162328 0,0022 ROA -6,444243 1,041796 -6,185703 0,0000 R-squared 0,936957 Mean dependent var 70,47023 Adjusted R-squared 0,931441 S.D. dependent var 13,09619 S.E. of regression 3,429078 Akaike info criterion 5,388968 Sum squared resid 940,686 Schwarz criterion 5,61418 Log likelihood -229,1146 Hannan-Quinn criter. 5,4797 F-statistic 169,8542 Durbin-Watson stat 1,114434 Prob(F-statistic) 0,000 Tabel 3. Hasil Empiris

## Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia
M. Nur Rianto Al Arif
belum  efisien  jika  dibandingkan  dengan  bank umum syariah.
Apabila  merujuk  pada  data  yang  terdapat dalam Tabel 4. memperlihatkan bahwa pada tahun pertama unit usaha syariah tersebut memutuskan pisah  menaikkan  nilai  rasio  Biaya  Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dimana nilai BOPO pada tahun awal pemisahan rata-rata nilainya  diatas  100.  Bank  Bukopin  Syariah  pada periode pertama (kuartal IV tahun 2008) memisah- kan  diri  nilai  BOPO-nya  mencapai  187.84.  BRI Syariah pada periode awal pemisahan (kuartal IV tahun  2008)  nilai  BOPO  mencapai  231.49.  BNI Syariah  bahkan  pada  periode  pertama  pisah (kuartal II tahun 2010), nilai BOPO-nya mencapai 304.60.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  pemisahan unit usaha  syariah menjadi Bank  Umum Syariah pada  periode  awal  pemisahan  akan  berdampak cukup besar kepada tingkat efisiensi, dimana bank umum syariah  pada awal  pemisahan tingkat  efi- siensi  operasionalnya  sangat  rendah  yang  ditun- jukkan dari nilai BOPO yang tinggi. Hal ini dise- babkan pada periode awal pemisahan pasti akan terdapat tambahan biaya operasional yang selama ini ditanggung oleh bank induknya, saat ini harus ditanggung oleh bank syariah tersebut sendiri.
Kenaikan biaya operasional pada bank umum syariah hasil pemisahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Selama menjadi unit usaha syariah, terdapat beberapa biaya yang ditanggung
oleh  bank  induk  konvensionalnya.  Ketika  unit usaha syariah tersebut telah memisahkan diri dan menjadi  bank  umum  syariah,  maka  biaya-biaya yang semula ditanggung oleh bank induk konven- sional saat ini harus ditanggung sendiri oleh bank umum syariah hasil pemisahan tersebut. Beberapa biaya  yang  harus  ditanggung  sendiri  oleh  bank umum syariah hasil pemisahan antara lain: pertama, biaya  terkait  dengan  pembiayaan  seperti  biaya penagihan, biaya hukum, biaya penyisihan piutang tidak tertagih, dan biaya-biaya lainnya yang mun- cul terkait dengan pembiayaan. Kedua, biaya admi- nistrasi  dan  umum.  Sebagai  suatu  entitas  bisnis yang  baru  berdiri  secara  mandiri  tentu  masih mengeluarkan banyak biaya terkait dengan admi- nistrasi dan umum. Ketiga, biaya teknologi. Hampir seluruh bank umum syariah hasil pemisahan mem- buat  suatu  sistem  teknologi  informasi  tersendiri, hal  ini mengakibatkan  pada  kenaikan biaya  ope- rasional dari bank syariah bersangkutan.
Arif (2015) dalam studinya memperlihatkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memiliki penga- ruh  terhadap  pertumbuhan  pembiayaan  pada empat bank umum syariah hasil pemisahan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan yang terlalu dini dilakukan tidak berdampak pada pertumbuhan  dari  bank  umum  syariah  bersang- kutan. Kiswono (2012) dalam kajiannya menyata- kan bahwa rencana pemisahan yang diajukan oleh masing-masing bank tidak selalu dapat digunakan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* BNI Syariah n.a.* n.a.* 168,85 78,02 88,91 83,72 85,46 BRI Syariah 231,49 90,09 95,57 99,95 90,36 87,31 96,54 Bukopin Syariah 187,84 112,5 94,08 93,99 93,36 90,32 97,08 BJB Syariah n.a.* n.a.* 103,83 89,53 92,54 81,70 96,41 BCA Syariah n.a.* n.a.* 89,49 91,27 92,84 87,87 87,76 Panin Syariah n.a.* 144.97 176,49 103,52 60,18 67,31 76,82 Victoria Syariah n.a.* n.a.* 87,57 80,65 90,81 82,76 101,49 Maybank Syariah n.a.* n.a.* 46,57 64,93 60,74 69,68 67,20
Sumber:  Data  diolah dari  Laporan  Keuangan  Bank *)  Tahun sebelum  pisah
Tabel. 4. Rata-rata Rasio BOPO Bank Umum Syariah Setelah Pemisahan

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 295–304
sebagai acuan. Apabila unit usaha syariah bersang- kutan  tidak  memiliki  kemampuan  permodalan yang memadai hingga batas akhir waktu pemisah- an, maka disarankan untuk bergabung bersama be- berapa lain konversi menjadi bank umum syariah atau bahkan melakukan konversi bank umum kon- vensional induknya menjadi bank syariah.
Chu, dkk (2010) dalam kajiannya menyata- kan bahwa perusahaan hasil pemisahan akan memi- liki kinerja yang lebih baik jika pimpinan perusa- haannya memiliki pengalaman yang cukup pada perusahaan induknya, sehingga ia mampu melaku- kan  alih  pengalaman  dan  pengetahuan  dari  per- usahaan induknya. Selain itu, perusahaan hasil pe- misahan  akan  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik pada tahap awal pemisahan dengan dukungan dari perusahaan induknya.
Menurut Rizqullah (2013) faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses spin-off adalah se- bagai berikut: Pertama, perusahaan harus menun- juk/menugaskan  unsur  pimpinan  dan  tim  kerja proyek spin-off yang kuat dan solid serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai jadwal yang ditetapkan. Kedua, tahap persiapan yang mencakup penetapan pertimbangan atau alasan strategis dan rencana spin-off yang komprehensif termasuk pene- tapan permodalan dan identifikasi investor untuk memperkuat  penyusunan  rencana  bisnis  pasca pemisahan  harus  dilakukan  dengan  baik  dan cermat  sebagai  pedoman  pelaksanaan  yang  jelas bagi pimpinan dan tim kerja proyek spin-off. Peran dan  keterlibatan  manajemen  induk  bank  umum konvensional  pada  tahap  persiapan  ini  sangat penting karena akan menunjukkan seberapa besar komitmen terhadap spin-off unit usaha syariahnya dan pengembangan bisnis selanjutnya pasca spin- off serta seberapa besar dukungannya kepada tim kerja  proyek  spin-off.  Ketiga,  tahap  pelaksanaan spin-off yang  mencakup  penyusunan  organisasi bank umum syariah, program integrasi dan proses legal merupakan proses spin-offspin-off yang sebe- narnya. Keempat, teknologi dan infrastruktur yang
mencakup sistem informasi dan teknologi, pembu- kuan dan pelaporan serta delivery channel harus di- persiapkan  dengan  baik.  Kelima,  masalah  kepe- gawaian yang mencakup perubahan status dari pe- gawai bank umum konvensional menjadi pegawai bank umum  syariah dan perubahan  budaya per- usahaan  sebagai  akibat  dari  perubahan  status pegawai  tersebut  harus  mendapatkan  perhatian yang serius dalam proses spin-off. Keenam, perusa- haan juga perlu memperhatikan bagaimana reaksi nasabah/masyarakat  terhadap  rencana  spin-off. Keberadaan bank umum syariah hasil pemisahan tentunya diharapkan memperoleh dukungan dari nasabah/masyarakat dengan tetap menjadi nasabah.
Oleh  karenanya  regulator  dalam  hal  ini Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini berperan da- lam  pengawasan  perbankan  melakukan  evaluasi terhadap kebijakan pemisahan. Regulator sebaik- nya fokus kepada bagaimana menciptakan suatu industri perbankan syariah yang sehat, data pada tabel 2 menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi penurunan  di  beberapa  kinerja  keuangan  pada industri perbankan syariah di Indonesia. Pemisah- an sebaiknya dilakukan jika unit usaha syariah ter- sebut  sudah  siap  untuk  dipisah.  Regulator  se- baiknya menyusun suatu persyaratan unit usaha syariah yang ingin melakukan pemisahan baik dari sisi kinerja keuangan ataupun dari aspek permo- dalannya.
Implikasi dari hasil ini ialah: pertama, regu- lator harus mampu memberikan beberapa pelong- garan  kebijakan  bagi  bank  umum  syariah  hasil pemisahan untuk dapat tumbuh lebih cepat. Kedua, regulator sebaiknya fokus pada penyiapan industri perbankan  syariah  yang  sehat  dan  tidak  men- dorong unit usaha syariah untuk segera pisah jika unit usaha syariah bersangkutan belum siap secara aspek bisnis. Ketiga, kebijakan pemisahan sebaiknya dilakukan  jika  unit  usaha  syariah  bersangkutan telah  siap  baik  dari  sisi  permodalan,  maupun kinerja keuangannya. Keempat, bank umum syariah hasil  pemisahan  sebaiknya  mampu  melakukan

## Keterkaitan Kebijakan Pemisahan terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia
inovasi  produk  yang  dapat  menekan  biaya  ope- rasional. Kelima, unit usaha syariah sebaiknya se- gera  melakukan  konsolidasi  internal  penguatan permodalan,  dan  kinerja  keuangannya  sebelum kewajiban pemisahan setelah undang-undang ini diberlakukan telah jatuh tempo.

## KESIMPULAN DAN  SARAN

## Kesimpulan
Kebijakan pemisahan unit usaha syariah men- jadi bank umum syariah terdapat pada salah satu pasal dalam undang-undang no. 21 tahun 2008. Kri- teria pemisahan yang diamanatkan dalam undang- undang ialah jika unit usaha syariah telah mencapai 50% dari aset bank induknya atau 15 tahun setelah undang-undang  ini  diberlakukan.  Akan  tetapi, regulator  pada  waktu  tersebut  ialah  Bank  Indo- nesia- mendorong beberapa unit usaha syariah un- tuk melakukan pemisahan sukarela meskipun be- lum  mencapai  kriteria  yang  terdapat  dalam undang-undang. Salah satu hal yang mendorong pemisahan  untuk  dilakukan  ialah  pada  saat  ter- sebut  pertumbuhan  industri  perbankan  syariah sedang menunjukkan tren pertumbuhan yang me- ningkat  pesat jika  dibandingkan dengan  industri perbankan konvensional.
Pada  beberapa  tahun  terakhir  ini,  industri perbankan syariah sedang menunjukkan penurun- an kinerjanya, hal ini dapat dilihat dari penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga, jumlah penyalur- an  pembiayaan,  dan  total  aset.  Serta  penurunan dari beberapa kinerja keuangan, dan masih belum tercapainya  target  market  share  sebesar  5%  dari industri  perbankan  nasional.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  keterkaitan  antara kebijakan  pemisahan  dengan  tingkat  efisiensi operasional  di  industri  perbankan  syariah  yang diukur dari rasio BOPO (Biaya Operasional Penda- patan  Operasional).  Hal  ini  memberikan  makna bahwa industri perbankan syariah pasca kebijakan pemisahan menjadi kurang efisien jika dibanding- kan dengan kondisi sebelum dilakukan pemisahan.

## Saran
Saran  yang  diajukan  kepada  bank  syariah, ialah:  pertama,  pemisahan  yang  dilakukan  harus didasarkan pada kinerja yang baik dari unit usaha syariah, pemisahan merupakan salah satu strategi bisnis  untuk  mengembangkan  bisnis  dan  bukan suatu tujuan yang harus dicapai. Kedua, unit usaha syariah penting untuk memperbaiki kinerja, hal ini bertujuan agar ketika telah memisahkan diri mam- pu untuk beroperasi secara mandiri. Ketiga, siner- gitas antara bank induk konvensional perlu diting- katkan, bank umum syariah hasil pemisahan dapat memanfaatkan  fasilitas  yang  dimiliki  induknya, hal ini akan berdampak pada penurunan biaya ope- rasional.
Saran yang diajukan kepada bank induk kon- vensional,  ialah:  pertama,  penting  kiranya  bank induk konvensional melakukan kebijakan pember- sihan  buku  (clean-book  policy)  kepada  unit  usaha syariah yang akan dipisahkan. Kebijakan pember- sihan buku ialah suatu kebijakan menanggung pem- biayaan bermasalah yang dimiliki oleh unit usaha syariahnya  untuk  diselesaikan  oleh  bank  induk konvensionalnya.  Kedua,  memberikan  kebebasan kepada bank syariah hasil pemisahan yang meru- pakan anak perusahaan untuk dapat menggunakan fasilitas  bersama,  seperti  fasilitas  kantor  cabang, ATM,  teknologi,  dan  lainnya.  Hal  ini  akan  ber- dampak pada penurunan biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank umum syariah hasil pemisahan.
Saran  yang  diajukan  bagi  regulator  dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah: pertama, kebijakan pemisahan merupakan salah satu strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh bank sya- riah untuk meningkatkan pertumbuhannya dan bu- kan suatu tujuan yang harus dicapai sebelum tahun 2023. Kedua, tidak mewajibkan setiap bank umum syariah hasil pemisahan untuk memiliki sistem tek- nologi  informasi  yang  terpisah  dari  induknya. Ketiga, membolehkan  bank  umum  syariah  hasil pemisahan untuk dapat mengakses fasilitas yang dimiliki oleh induknya.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 295–304
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  ialah menggunakan  data  industri  perbankan  syariah secara  keseluruhan,  sehingga  hasil  yang  didapat hanya  mampu  menunjukkan  gambaran  umum tingkat efisiensi industri perbankan syariah setelah kebijakan pemisahan ini didorong untuk dilakukan oleh  regulator  dan  belum  mampu  menunjukkan dampak  kebijakan  pemisahan  terhadap  tingkat efisiensi pada bank umum syariah hasil pemisahan. Oleh  karenanya,  penelitian  selanjutnya  dapat melihat pengaruh  kebijakan pemisahan  terhadap tingkat  efisiensi  pada  bank  umum  syariah  hasil pemisahan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Al Arif, M.N.R. 2015. The Effect of Spin-off Policy on Fi- nancing  Growth  in  Indonesian  Islamic  Banking Industry. Journal Al-Ulum, 15(1):  173-184.
Chu,  P-Y,  Teng, M-J.,  Lee, C-T, &  Ciu, H. 2010.  Spin-ff Strategies  and  Performance:  A  Case  Study  of Taiwan’s Acer  Group. Asian Business &  Manage- ment , 9(1): 101-125.
Elfring, T. & Foss, N.J. 1997. Corporate Renewal Through Internal  Venturing  and  Spin-offs:  Perspectives from Organizational Economics. Working Paper 97-
7 . Department of Industrial Economics and Strat- egy Copenhagen  Business School.
Endri.  2011. Evaluasi  Efisiensi Teknis Perbankan di  In- donesia:  Aplikasi  Two-Stage Data Envelopment Analysis. Paper pada Forum Riset Perbankan Syariah
IV .  DPP  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam  Indonesia (IAEI) dan  Bank Indonesia.
Hamid,  A.  2015.  The  Impact  of  Spin-off  Policy  To  The Profitability  on  Indonesian  Islamic  Banking  In- dustry. Journal Al-Iqtishad, VII(1): 131-140.
Kiswono,  B.  2012.  Spin-off  Unit  Usaha  Syariah  (UUS), Kendala  dan  Strategi  Penyelesaiannya.  Makalah. (Tidak  Dipublikasikan).  Jakarta:  Bank Indonesia.
Nasuha, A. 2012. Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja  Bank  Syariah.  Jurnal  Iqtishad,  IV(2): 241- 258.
Novarini.  2009.  Efisiensi  Unit  Usaha  Syariah  dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Derivasi Fungsi  Profit  dan  BOPO.  Tesis.  Program  Studi Timur  Tengah  dan Islam  Universitas Indonesia.
Pramuka, B.A. 2011. Assesing Profit Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: An Intermediation Approach. Journal  of  Economics,  Business  and  Accountancy Ventura, 14(1):  79-88.
Rizqullah. 2013. Pemilihan Metode Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum  Syariah  di  Indonesia.  Disertasi.  Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam  Uni- versitas  Trisakti.
Siswantoro,  D. 2014. Analysis  of Islamic Bank’s  Perfor- mance and Strategy After Spin-off as Islamic Full- fledged Scheme in Indonesia. International Confer- ence  on Accounting Studies .  ICAS  Kuala  Lumpur Malaysia.
Tubke, A. 2005. Success Factors of Corporate Spin-Offs. New York: Springer.