INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8031-8041 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama
Nurhannah Rosa Delima Pasaribu 1 ✉ , Sayehu 2 , Usman Musthafa 3 , Oom Mukarromah 4 , Ahmad Hidayat 5
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: 222611105.nurhannah@uinbanten.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penulisan di latar belakangi adanya kesenjangan hukum dan sosial dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Penulisan bertujuan mengkaji upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi serta pendekatan maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di  Indonesia  tentang  harta  bersama.  Menggunakan  pendekatan  kualitatif  bersifat  deskriptif  analisis sehingga  termasuk  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Studi  pustaka  menyimpulkan  upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi merupakan suatu proses hukum yang  di  selesaikan  melalui  pengadilan  (litigasi)  dan  di  selesaikan  di  luar  pengadilan  (non  litigasi). Sedangkan  pendekatan  maqashid  asy-syariah  Imam  Al-Ghazali  terhadap  hukum  perkawinan  di Indonesia tentang harta bersama merupakan harta sebagai alat (wasilah) berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Perkawinan, Maqashid Asy-Syariah

## Abstract
The writing is based on the existence of legal and social gaps in resolving disputes in society. The aim of the writing is to examine efforts to resolve joint property disputes through litigation and non litigation as well as Imam Al-Ghazali's maqashid ash-syariah approach to marriage law in Indonesia regarding joint property. Using a qualitative approach that is descriptive analysis so it includes library research. The literature  study  concludes  that  efforts  to resolve  joint  property  disputes  through  litigation  and  non litigation are a legal process that is resolved through court (litigation) and resolved outside of court (non litigation). Meanwhile, Imam Al-Ghazali's maqashid ash-syariah approach to marriage law in Indonesia regarding joint property is property as a tool (wasilah) which functions to meet life's needs.
Keywords: Treasure Joint, Marriage Law, Maqashid Asy-Syariah

## PENDAHULUAN
Penulisan  di  latar  belakangi  adanya  kesenjangan  dalam  rumah  tangga  yang  tidak harmonis,  kemudian timbul  perceraian sehingga terjadi  sengketa harta bersama. Rumah tangga  yang  bahagia  menjadi  tujuan  pernikahan,  akan  terwujud  apabila  terpenuhi kebutuhan materi (Heppy Hyma Puspytasari, 2020). Apabila hubungan hukum antar pihak mulai muncul kemungkinan perselisihan pun terbuka (S, Dewi, & Widyantara, 2022).
Fenomena yang sering terjadi dalam kasus perceraian yakni sengketa harta yang di peroleh selama pernikahan berlangsung. Jika suami istri tak membuat perjanjian perkawinan sebelum ataupun saat pernikahan dilangsungkan, maka harta yang di peroleh di anggap sebagai harta bersama. Oleh karenanya diwajibkan ada solusi penyelesaian yang adil pada sengketa harta bersama (Putu Andhika Kusuma Yadnya, 2023).
Seharusnya  fenomena  sengketa  harta  bersama  ini  tidak  menjadi  keresahan  dalam rumah tangga akibat perceraian, karena sudah di atur prakteknya di Indonesia. Pengkajian hukum  keluarga  Islam  berkaitan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  hasil  ijtihad,  undang- undang  perkawinan  dan  undang-undang  penyelesaian  sengketa  yang  di  sesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat (Aibak & Anusantari, 2022).
Problem  akademik  penulisan  ini  yakni  bagaimana  cara  ketetapan  hukum  dalam penyelesaian kasus sengketa harta bersama. Kemudian bagaimana sumber hukum tersebut yang  belum  sepenuhnya  mampu  mengakomodir  permasalahan  di  masyarakat.  Dengan demikian penyelesaian sengketa harta bersama menjadi topik yang menarik untuk di kaji. Masalah  ini perlu  di kaji  sebagai bahan masukan untuk  penulis, kesadaran hukum pada masyarakat guna meminimalkan terjadi sengketa harta bersama.
Nilai  kebaharuan  penulisan  ada  pada  penyelesaian  sengketa  harta  bersama  dalam kajian maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan  di Indonesia.
Dalam ruang lingkup kehidupan, banyak kasus hukum keluarga yang timbul selain sengketa harta bersama yakni adanya sengketa harta waris, sengketa hak asuh anak, sengketa wakaf, sengketa  hibah.  Terlihat  bahwa  tulisan  yang  ditulis  oleh  penulis  termasuk  kategori  baru sehingga tidak banyak ditulis oleh penulis sebelumnya.
Penelitian yang relevan terdapat dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut penulis I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, tahun 2020, judul  penyelesaian  sengketa  pembagian  harta  bersama  yang  di  jadikan  jaminan  hutang melalui  akta  perdamaian,  research  problem  prosedural  penyelesaian  sengketa  harta bersama yang di jaminkan hutang pihak ketiga (Pratama, Mahendrawati, & Suryani, 2020). Penulis Yusriana, tahun 2022, judul analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, research problem penetapan putusan sengketa harta bersama antar suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi standar hukum yang di gunakan (Yusriana, 2022).
Analisis kesenjangan penulisan terkait bagaimana upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi serta bagaimana pendekatan maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di Indonesia tentang harta bersama. Tujuan penulisan yaitu untuk mengkaji upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui litigasi dan non litigasi serta untuk mengkaji pendekatan maqashid asy-syariah Imam Al-Ghazali terhadap hukum perkawinan di Indonesia tentang harta bersama.
Kontribusi  penelitian  yang  jelas  pada  penulisan  apa  yang  sudah  ada  sebelumnya, menjadikan bahan guna menyusun teori penyelesaian sengketa harta bersama agar tersedia informasi bagi masyarakat termasuk di daerah terpencil. Sehingga menjadikan masyarakat berkembang  secara  mandiri  karena  manfaat  dari  teknologi  informasi  yang  dimilikinya. Penulisan  mengacu  terkait  kumpulan  berbagai  pustaka  terbaik  maupun  rujukan  yang mendukung penulisan. Mulai dari isi, teori, metodologi penelitian hingga analisis penulis yang di paparkan. Karenanya tiap-tiap penulis tak akan mempunyai sudut pandang sama.
Ada  teori  relevan  dengan  penulisan,  dikemukakan  oleh  para  ulama  terkait  harta bersama  dalam  hukum  Islam  yang  disebut  syirkah  yakni  secara  penyatuannya  maupun penggabungannya harta kekayaan seorang dan harta orang lainnya. Permasalahan harta bersama  suami  istri  masuk  pada  perkongsian  maupun  syirkah,  dengan  demikian  ada berbagai macam yaitu Madzhab Hanafi, syirkah di bagi dua bagian yakni syirkah milik serta syirkah  uqud.  Madzhab  Maliki  syirkah  di  bagi  enam  bagian  yakni  syirkah  mufawadhah, syirkah  inaan,  syir kah  amal,  syirkah  dziman,  syirkah  jabar,  dan  syirkah.  Madzhab  Syafi’i syirkah dibagi empat macam yakni syirkah inaan, syirkah abdaan, syirkah mufawadhah, dan
syirkah wujuuh. Madzhab Hambali syirkah dibagi dua yakni syirkah fil mall dan syirkah fil uqud (Judiasih Dewi Sonny, 2015, h. 14).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penulisan  termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan (library  research)  sebagai metode data sehingga memahami teori dari berbagai literatur. Menggunakan pendekatan kualitatif di perlukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikannya gambaran serta  keterangannya  secara  jelas,  objektif,  sistematis,  analitis  maupun  kritis  terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Bahan pustaka di dapat harus mendalam sehingga mendukung proposisi dan gagasannya pada penulisan ilmiah.
Sumber data penulisan berasal dari data primer yakni data yang di peroleh penulis secara langsung (tangan pertama) sebagai sumber data pokok atau sumber utama acuan penelitian  yang  langsung  dikumpulkan  penulis  dari  objek  penelitian  berupa  Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Aarbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi objek pada penulisan. Sedangkan data sekunder merupakan data di peroleh penulis  dari  data  telah  ada,  sehingga  sumber  data  sekunder  sebagai  tambahan  guna menunjang data pokok seperti buku, artikel, catatan.
Teknik  pengumpulan  data  penulisan  yaitu  editing  (pengeditan)  sebagai  periksa kembali  data  yang  di  dapat  dan  utamakan  segi  kelengkapan,  kejelasan  makna  serta keselarasan makna yang satu dengan yang lainnya. Organizing (pengorganisasian) sebagai mengorganisir  data  yang  di  peroleh  dengan  kerangka  yang  sudah  di  perlukan.  Finding (temuan) melaksanakan analisis lanjutan pada hasil pengorganisasian data dengan kaidah, teori  serta  metode  yang  sudah  ditentukan  hingga  ditemukan  kesimpulan  sebagai  hasil jawaban rumusan masalah.
Teknik  analisis  data  yang  di  lakukan  penulis  dengan  menggunakan  teknik  analisa secara deduktif dari perihal ataupun teori yang sifatnya umum guna menarik kesimpulan sifatnya khusus. Dengan menggunakan cara ini maka kaitan terhadap fakta peristiwa khusus serta  konkret  agar  mendapatkan  data  yang  valid  sehingga  bisa  di  teliti  ulang  berdasar konteks. Analisis di lakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan berbagai pengertian hingga di temukan data relevan (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Litigasi dan Non Litigasi Harta bersama sebagai harta benda selama pernikahan di hasilkan suami istri dengan sama-sama,  perihal  ini  diatur  secara  jelas  dalam  peraturan  undang-undang  pernikahan mengenai  kedudukan  harta  dalam  pernikahan.  Namun  pengertian  dari  harta  bawaan merupakan harta benda dari tiap-tiap suami istri yang dimiliki sebelum menikah berupa warisan maupun hadiah, hal ini bukan penguasaan tiap-tiap suami istri selama tak memiliki perjanjian lain (Dwi Anindya Harimurti, 2021) .
Penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) bisa di lakukan dengan berbagai upaya, mulai  dari  upaya  perdamaian,  pembacaan  surat  gugatan  penggugat,  replik  penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, putusan hakim ( https://pa-serui.go.id/info-perkara/tahapan-proses-berperkara/ ). Peradilan  Agama memiliki  kedudukan  sama  serta  sejajar  terhadap  peradilan  lain  (Muhyidin,  2020). Keberadaan  peradilan  sebagai condition  sine  quanon  bagi  umat  Islam  yang  mutlak, sehingga putusannya tidak dapat diganggu gugat (Pribadi, 2021). Adapun rukun Al-Shulhu (perdamaian) sebagai berikut :
a) Mushalih  yakni  pihak  yang  melaksanakan  akad  perdamaian  guna  menghilangkan permusuhan maupun sengketa.
b) Mushalih’anhu yakni permasalahan -permasalahan  yang di  perselisihkan maupun  di sengketakan.
c) Mushalih’alaihi yakni perihal yang dilakukan pada salah satu pihak terkait lawan guna memutus permasalahan. Perihal ini di artikan sebagai istilah badal Al-Shulhu.
d) Shighat yakni ijab serta qabul diantara dua pihak yang melaksanakan akad perdamaian (Hendi Suhendi, 2002, h. 172).
Penyelesaian harta bersama non litigasi untuk dapat menyelesaikan secara damai dan adil tanpa melalui proses hukum peradilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi yakni sebagai jalur terakhir ( ultimum remidium), setelah proses  penyelesaian non litigasi  tak  membuahkan  hasil.  Penyelesaian  masalah  hukum  diluar  pengadilan  disebut penyelesaian sengketa alternatif. Namun Indonesia pun dalam sistem hukumnya menganut civil  law  yakni  aturan  undang-undang  sebagai  sumber  hukum  yang  utama  (Annisa Rahmadiana, 2021).
Penyelesaian  sengketa  non  litigasi  di  Indonesia  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 10  nyatakan  bahwa  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  (Alternatif  Dispute  Resolution)
adalah   lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur   yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasai, konsilisasi dan arbitrase.
Upaya penyelesaian sengketa non litigasi bisa dilakukan sebagai berikut :
a) Arbitrase sebagaimana metode diatur undang-undang. Arbitrase menyediakan cara non litigasi (di luar pengadilan). Tata cara arbitrase dilaksanakan bersama arbiter di luar pengadilan serta dengan penyelesaian win-win solution yakni kedua pihak sama- sama  menang  maupun  di  untungkan.  Arbitrase  mempunyai  cara  sendiri  untuk menghasilkan perdamaian penyelesaian sengketa keluarga (Mantili, 2021).
b) Mediasi  berarti  metode  penyelesaian    sengketa    diluar    pengadilan    terhadap penggunaan  pelayanan  pihak  ketiga  (mediator)  netral,  bertindaknya  sebagaimana pihak berkomunikasi untuk menegoisasikan penyelesaian sengketa. Mediasi bertujuan guna  menggapai  maupun  menghasilkan  kesepakatan  yang  bisa  di  terima  pihak bersengketa. Mediasi bisa juga memberi nilai kepentingan musyawarah mufakatnya serta  lebih  mementingkan  hak  tiap  individu  terhadap  permasalahan  agar  tak mengandalkan  kekerasan  tapi  pada  situasi  maupun  kondisi  diinginkan  serta ketentraman di tengah masyarakat (Nurafifah & Marpaung, 2022).
c) Negosiasi  atau  berunding  (musyawarah  mufakat),  seseorang  yang  melaksanakan perundingan  disebut  negosiator. Dictionary  of  Law  Complete  Edition  menyatakan negosiasi sebagai proses negosiasi dalam berunding antar pihak yang bersengketa guna  menggapai  kesepakatan  bersama.  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 Ayat (2) menyatakan negosiasi sebagai penyelesaian dimaksudnya  Ayat  (1)  di  selesaikan  pada  pertemuannya  langsung  dari  para  pihak waktu  paling  lama  14  hari  serta  hasil  yang  dituangkan  pada  kesepakatan  tertulis (Syafrida, 2020).
Pendekatan  Maqashid  Asy-Syariah  Imam  Al-Ghazali  Terhadap  Hukum  Perkawinan  di Indonesia tentang Harta Bersama
Imam  Al-Ghazali  menyatakan  maqashid  asy-syariah  berarti  tujuan  Allah  SWT (perbuatan  hukum)  guna  menetapkan  hukum  kepada  hambanya,  sehingga  penerapan syariat berorientasi mewujudkan kemaslahatan umat. Maslahat sebagai metode atau cara hukum  Islam,  namun  tidak  sebagai  dalil  maupun  sumber  hukum.  Karenanya  Imam  Al- Ghazali  menciptakan  maslahat  yang  berkaitan  terhadap  dalil  lain  yang  lebih  unggul sebagaimana Al- Qur’ an, Al- Sunnah, Ij’ma, Qiyas. Apabila maslahat berlawanan pada nash,
pasti di tolak. Dengan demikian Imam Al-Ghazali hati-hati terhadap maslahat, supaya tak penyalahgunaan untuk keperluan hawa nafsu insan sosial. Imam Al-Ghazali berpendapat cara istinbath yang benar ada dua Al-Sabr Wa Al-Taqsim (observasi maupun klasifikasi) serta munasabah (penggabungan).
Maslahat sebagai tujuan syariah Islam serta menjadikan inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqashid asy-syariah (tujuan syariah) guna mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan prinsip kajian maslahat yaitu hifz Al-Din, (memelihara agama), hifz  Al-Nafs  (memelihara  jiwa),  hifz  Al-Aql  (memelihara  akal),  hifz  Al-Nasl  (memelihara keturunan),  hifz  Al-Mal  (memelihara  harta).  Analisis  maslahat  Imam  Al-Ghazali  mencari manfaat  serta  menjauhkan  mudarat  sebagai  tujuan  (maqashid)  yang  di  maksud  oleh penciptaan (khlaq) dan kebaikan (Al-Shulhu). Setiap yang terkandung lima prinsip (ushul) disebut maslahat serta yang menghilangkan lima prinsip disebut mafsadat dan menolak lima prinsip disebut maslahah (Asiah, 2020).
Kajian maslahat hifz Al-Mal (harta) merupakan syariat terkait tata cara kepemilikan harta  serta  larangan  mengambil  harta  orang  lain  secara  tidak  sah.  Bila  di  langgar  akan berakibat  ancaman  eksistensi  harta.  Aspek  maqashid  asy-syariah  khususnya  hifdzul  mal yang di kembangkan melindungi solidaritas sosial dan hak asasi manusia agar tetap terjaga. Tinjauan  dalam  hifz  Al-Mal  dalam  perihal  daruriyyat  dan  hajiyyat  harus  memberikan manfaat dengan cara penyelesaian sengketa melaui jalur yang di pilihnya bisa secara litigasi maupun  non  litigasi.  Agar  dalam  proses  hukum  penyelesaiannya  dapat  mempermudah serta  lebih  leluasa  menggunakan  hak  nya  terhadap  harta  bersama,  bila  harta  bersama tersebut sudah di bagi artinya kedua belah pihak bisa mengaplikasikan sesuai kehendak masing-masing pihak.
Ada penjelasan dari dalil yang ditemukan sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. An- Nisa : 5
ُق َو ْمُه ْوُسْكا َو اَهْيِف ْمُه ْوُقُز ْرا َّو اًمٰيِق ْمُكَل ُ هاللّٰ َلَعَج  ْيِتَّلا ُمُكَلا َوْمَا َءۤاَهَفُّسلا اوُتْؤُت  َلَ َو اًف ْوُرْعَّم  ًلَ ْوَق ْمُهَل ا ْوُل ْو
“Janganlah kamu serahkan kepada orang -orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaan)-mu  yang  Allah  jadikan  sebagai  pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataa n yang baik.”

## Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat : 10
َن ْوُمَح ْرُت ْمُكَّلَعَل َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ْمُكْي َوَخَا َنْيَب ا ْوُحِلْصَاَف ٌة َوْخِا َن ْوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِا ࣖ “Sesungguhnya orang -orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”
Seperti periwayatan dalam Al- Qur’an, apabila ada masalah yang di khawatirkan dapat menghantarkan  pada  persoalan  yang  lebih  rumit,  hendak  kedua  belah  pihak bermusyawarah  guna  menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Apabila  bermusyawarah  di jalankan  dengan  kebenaran,  maka  Allah  SWT  pasti  memberikan  kasih  sayang-Nya  serta memberi taufiq-Nya pada seluruh ide maupun tindakan yang diambil sebagai hasil serta keputusan bermusyawarah (Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, 2009, h. 4).
Kajian  hukum  perkawinan  di  Indonesia  memuat  seluruh  aturan  antar  seseorang dengan seseorang lain di dalam hubungan keluarga atau masyarakat. Adanya hukum dapat menjalin hubungan manusia dalam menjalani kehidupan lebih terjamin dan terjaga oleh negara  yang  menaunginya  (Wahyuni,  Amaliyah,  Septiani,  &  Cipta,  2021) .  Right  Based sebagai pendekatan pengelolaan sengketa secara mendasar, konsepsi hak (hukum) yakni konsep  benar  maupun  salah  berdasar  parameter  yuridis  secara  prosedur  adjudikasi  di pengadilan ataupun di luar pengadilan (Ni Made Trisna Dewi, 2022).
Harta  bersama  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  terdapat  Pasal  35  Ayat  (1) Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta  bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami  dan istri dan harta benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain.  Pasal  37  Bila perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2017, h. 83 – 84).
Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 97 Janda atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2015, h. 26 – 29). Dengan  demikian  bahwa  hukum  Islam  memiliki  lingkup  yang  universal,  fleksibel  sesuai perkembangan zaman khusus persoalan hukum Islam maupun hukum keluarga (Karmelia & Hidayati, 2023).
Berdasarkan analisis penulis menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa harta bersama  kajian  maqashid  asy-syariah  Imam  Al-Ghazali  terhadap  hukum  perkawinan  di
Indonesia  memiliki  kelebihan  maupun  kekurangan  dalam  setiap  proses  hukum  masing- masing, karenanya tergantung pada permasalahan serta manfaat yang harus di perolehnya. Dengan demikian maslahat yang harus di tuju di harapkan bisa mewujudkan perdamaian dengan  maksud  keseluruhan,  baik  perdamaian  individu,  kelompok  serta  negara.  Bentuk wujud perdamaian terhadap dimensi syariat melewati  peraturan hukum, guna mencapai kemaslahatan setiap orang secara lahir dan batin.

## SIMPULAN
Upaya  penyelesaian  sengketa  harta  bersama  di  Indonesia  menuai  kontroversi  di kalangan masyarakat, karenanya dalam rumah tangga tak mungkin rasanya tanpa ada konflik. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi harus sesuai prosedural agar terakomodir  pada  instansi  hukum  formal.  Dengan  demikian  proses  hukum  pun  wajib diikuti agar sesuai pada sistem hukum yang ada. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa alternatif harta bersama sebagai fakta sosial yang tak ada pada substansi hukum, tetapi fakta sosial tersebut sebagai realita sosiologis dalam masyarakat. Urgensi penyelesaian sengketa  melalui  non  litigasi  mewujudkan  kedamaian  serta  menjalin  ikatan  baik  antar pihak, hemat waktu maupun hemat sumber daya, agar tak menghabiskan banyak biaya maupun tenaga.
Pendekatan  maqasid  asy-syariah  Imam  Al-Ghazali  terhadap  hukum  perkawinan tentang harta bersama menyatakan walaupun pendapat Imam Al-Ghazali mengikat pada wahyu  tapi  harus  memberikan  peran  penting  terhadap  akal,  karenanya  permasalahan hidup  insan  sosial  terus  bertambah,  sementara  wahyu  sifatnya  informatif  kepada  akal sehingga yang menjadi konsep pokok pertimbangan dalam penyelesaian masalah hukum Islam adanya asas maslahat. Kajian maslahat hifz al-mal (harta) harus menjadi tonggak dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam kasus perceraian guna mendapatkan proses hukum yang adil sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia, agar tidak terjadi lagi sengketa harta bersama pasangan suami istri lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan,  6(1),  2. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Aibak,  K.,  &  Anusantari,  I.  (2022).  Pengaturan  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian:  Studi Komparatif  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia  Dan  Malaysia. Jurnal  Hukum  Islam,
22(2), 8. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17169
Al-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. (2009). Tarikh al-Thabari. Jakarta: Maktabah Dar al-
Kutub al- Arabiyah.
Asiah, N. (2020). Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. Diktum : Jurnal Syariah Dan
Hukum, 18(1), 3 – 7. Retrieved from https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663 Dewi, Ni Made  Trisna. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi  Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Jurnal Analisis Hukum, 5(1), 6.
https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223
Harimurti, Dwi Anindya. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum
Positif  dan  Hukum  Islam. Jurnal  Gagasan  Hukum,  3(2),  3 – 7.  Retrieved  from https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8908
Karmelia,  L.,  &  Hidayati,  T.  W.  (2023).  Implementasi  Qawaid  Fiqhiyyah  dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam. MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam, 12(2), 9. Retrieved from http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid
Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2015). Bandung: Nuansa Aulia.
Mantili, R. (2021). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat
Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 3. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252
Muhyidin. (2020). Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 8. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/395371/perkembangan-peradilan-agama- di-indonesia
Nurafifah,  A.,  &  Marpaung,  D.  S.  H.  (2022).  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora,  9(5),  5 – 6. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778
Pratama, I. G. A. A., Mahendrawati, N. L. M., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembagian  Harta  Bersama  yang  Dijadikan  Jaminan  Hutang  Melalui  Akta Perdamaian. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 1. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1915.165- 169
Pribadi, R. W. (2021). Dinamika Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 31(2), 2. Retrieved from https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/104
Puspytasari,  Heppy  Hyma.  (2020).  Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan  Menurut  Hukum
Islam Dan Hukum Positif. Jatiswara, 35(2), 2.
https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252
Rahmadiana,  Annisa.  (2021).  Studi  Komparatif  Pelaksanaan  Peradilan  Pidana  Islam  di Negara Republik  Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam).  Morality :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  7(2),  2.  Retrieved  from https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/212
Sonny, Judiasih Dewi. (2015). Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan. Bandung: PT Refika Aditama.
Syafrida.  (2020).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah. SALAM : Jurnal
Sosial & Budaya Syar ’ i, 7(4),
8 – 9. Retrieved from https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15167/pdf
S, M. A. A. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(3), 1 – 2. Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5802
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2017). Bandung: Citra Umbara.
Wahyuni, S., Amaliyah, R., Septiani, F. H., & Cipta. (2021). Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata. Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, 1(2),
5. Retrieved from
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16903
Yadnya,  Putu  Andhika  Kusuma.  (2023).  Meninjau  Keadilan  dalam  Pembagian  Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 5(2),
2. Retrieved from https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/8239
Yusriana.  (2022).  Analisis  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, 5(2), 1. Retrieved from https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11690/1062