## HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT UNTUK MENGKUALIFIKASIKAN LESBIAN, GAY, BISEKS, DAN TRANSGENDER SEBAGAI TINDAK PIDANA
Bahrul Ulum, S.H, M.H

## Dosen PAI STAI Darul Hikmah Bangkalan

## Abstrak
Melalui prespektif hukum Islam masyarakat, penulis berusaha menganalisis dan  mendefinisikan  hakikat  perilaku  tersebut,  apakah  perilaku  LGBT  dapat dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  atau  tidak.  Dengan  memakai  pendekatan masalah konseptual dan komparatif, penulis mencoba menemukan teori, konsep dan doktrin  hukum  yang  relevan  untuk  membangun  argumentasi  dan  menemukan jawaban  yang  valid  dan  konkrit.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan, perilaku LGBT  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  dengan  jenis  crimina  extra ordinaria/mala  in  se,  suatu  perbuatan  yang  dianggap  jahat  dan  merugikan  oleh masyarakat meskipun tidak diatur dalam undang-undang, hal ini disebakan karena perilaku tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sarat akan nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia yang religius, adil dan beradab. Sehingga  meskipun  perilaku  tersebut  tidak  diatur  oleh  Undang-undang, dapat/memungkinkan  untuk  dipidana,  berdasarkan  doktrin  ajaran  sifat  melawan hukum materiil dengan fungsinya yang positif
Kata Kunci: LGBT. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. Tindak Pidana.

## Abstract
From the perspective of Islamic law, the writer seeks to analyze and define the nature of such behavior, whether LGBT conduct can be categorized as a crime or not. By using conceptual and comparative approach to the problem, the writer tries to find relevant theories,  concepts, and doctrine to build up arguments and find valid and concrete  answers.  From  the  results  of  this  study,  it  can  be  concluded  that  LGBT conduct can be categorized as a crime with type of crimina extra ordinaria / mala in se, an act that is considered evil and detrimental by public voice despite being not regulated by law. it is because such behavior contradicts with living law in society that  is  viscous  with  values  of  Indonesian  nationalism  which  are  religious,  just  and civilized.  Thus,  although  it  is  not  officially  regulated  within  decree,  based  on  the doctrine  that  it  is  against  material  sources  of  law  with  its  positive  function,  such conduct can/may be judged as crime.

## Keywords: LGBT. Living Law. Crime

## Pendahuluan
Persoalan  LGBT di Indonesia telah menciptakan dinamika sosial yang cukup pelik  dan  dikhawatirkan  dapat  mengganggu  stabilitas  sosial  masyarakat.  Kalangan yang menentang tindakan LGBT memiliki banyak alasan untuk menegaskan bahwa tidak seharusnya LGBT dilegalkan di Indonesia. Salah satunya adalah adanya nilai- nilai luhur Pancasila. Indonesia memiliki pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi pancasila berhak untuk memberikan pandangan hidup dan batasan – batasan kehidupan bagi seluruh bangsa Indonesia
Perubahan sosial membawa permasalahan hukum tidak dapat dipungkiri pada era  yang  semakin  maju  ini.  Kondisi  demikian  membuat  instrumen  hukum  pidana terlihat  ketinggalan  dan  kurang  memadai  bagi  perubahan  sosial  itu.  Hal  demikian menuntut hukum pidana untuk mengikuti perubahan itu dan mengatasi permasalahan hukum  yang  mengganggu  keseimbangan  hukum  di  masayarakat.  Salah  satu contohnya  adalah  masalah  mengenai  LGBT.  Di  dalam  KUHP  LGBT  yang  disebut dengan Perbuatan cabul sesama jenis atau homoseksual merupakan bagian dari materi terkait norma kesusilaan.
Masalah  hukum  mengenai  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  oleh  pasangan sesama  jenis,  dapat  kita  cermati  dari  rumusan  Pasal  292  KUHP. 1 Konsep  Pasal  ini hanya mengatur ancaman pidana bagi orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang belum  dewasa  tersebut  memiliki  jenis  kelamin  yang  sama  dengannnya.  Sementara kenyataan dimasyarakat menunjukkan perkembangan komunitas homoseksual, baik gay  maupun  lesbian  berkembang  di  Indonesia. 2 Berdasarkan  konsep  pasal  tersebut, dapat  dipahami  bahwa,  hukum  pidana  tidak  mengatur  tentang  bagaimana  ancaman pidana atau konsekuensi hukum perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki jenis kelamin yang sama. Hal demikian membuat kekosongan norma (vacuum of norm).
1 Ibid
2 www.gayanusantara.or.id
Ketiadaan aturan hukum tertulis, yang secara tegas melarang praktek LGBT di  Indonesia  merupakan  peluang,  terhadap  semakin  maraknya  aksi  yang  dilakukan oleh Kaum LGBT, untuk  menuntut persamaan hak dan perlindungan hukum terhadap komunitas dan perilaku mereka yang menyimpang. Bahkan perilaku  tersebut sudah tidak  lagi  dilakukan  secara  tertutup  seperti  dulu,  tetapi  dengan  terang-terangan  ada beberapa  anggota  mereka  yang  melakukan  perkawinan  sejenis  secara  terbuka  di indonesia.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memilih  penelitian  hukum  dengan  jenis penelitian theoritical  reseach ,  dengan  menggunakan  2  (dua)  pendekatan  masalah yaitu  konseptual  dan  komparatif  .  Pendekatan  konseptual  adalah  pendekatan  yang beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrindoktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu  hukum.  Karena  belum  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  persoalan  LGBT secara jelas, maka diharapkan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan pengertian-pengertian hukum,konsep- konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  untuk  menjadi  sandaran  dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi 3 .
Sedangkan  pendekatan  komparatif  dipilih  dalam  rangka  membandingkan antara  aturan  hukum  di  Indonesia  dengan  beberapa  Negara  baik  yang  sudah melegalkan  LGBT  maupun  yang  tidak,  dengan  harapan  penulis  dapat  menemukan pemahaman,  tentang  konsistensi  dari  nilai  filosofi  yang  melahirkan  aturan  hukum dengan ketentuan hukum yang ada diberbagai Negara tersebut 16 .

## Instrumen/Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  2  (dua)  yaitu,  Bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  Hukum  sekunder  adalah  bahan hukum berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Prenada Media Group, 2005, h.135- 136. 16 Ibid
jurnal  hukum  serta  Rancangan  KUHP.  Sumber  bahan  hukum  sekunder  inilah  yang akan menjadi acuan utama dalam membangun argumentasi pemecahan masalah.
Sedangkan bahan hukum tersier berupa, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti, dan akan menjadi bahan penunjang bagi bahan hukum sekunder.
Sebagai pelengkap digunakan juga bahan non hukum yaitu bahanbahan yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian seperti literature yang memuat tentang pengertian dan sejarah LGBT, pendapat dokter tentang LGBT dan pengetahuan lain yang  dapat  membantu  penulis  dalam  menganalisis  dan  mengidentifikasi  apa sebenarnya LGBT dan seperti apa keterkaitannya dengan Hukum 4 .

## LGBT Dalam Prespektif Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
Sebagaimana  hukum  adat  banyak  dipengaruhi  oleh  norma-norma  agama sebagai  bagian  dari  akulturasi  budaya,  maka    di  dalam  konkretisasi  norma-norma hukum adat tidak jauh berbeda dengan norma-norma agama, seperti akuIturasi Islam terhadap  hukum  adat  di  Aceh,  Hindu  di  Bali,  Kristen  di  Ambon  dan  Maluku  dan sebagainya,
Islam  menetapkan  tindakan  homoseksual  sebagai  perilaku  terlarang.  Hal tersebut  sudah  ditegaskan  oleh  para  ulama  terdahulu.  Dalam  hal  ini  mereka  sama sekali tidak berselisih. Perbedaan pendapat terjadi berkenaan dengan hukuman bagi para pelaku praktik homoseksual.
Para ulama jarang menyinggung ketertarikan seks sesama jenis, hanya pada praktik  homoseksual  yang  dinyatakan  terlarang.  Walaupun  tidak  membicarakan orientasi seksual secara khusus,
Islam  menganjurkan  umatnya  untuk  menerapkan  adab  dan  perilaku  islami sejak kecil. Misalnya, laki-laki tidak boleh meniru wanita dan sebaliknya. Contoh lain, memisahkan selimut saat tidur meskipun itu sesama laki-laki dan bersaudara.
4 Ibid, h. 205
Berikut  ini  larangan  liwath  atau  tindakan  homoseksual  menurut  Al-Qur'an, hadis,  dan  pemahaman  para  ulama  salaf  (terdahulu)  Dalam  Al-Qur'an,  larangan praktik  homoseksual  jelas  tertera  dalam  kisah  kaum  Nabi  Luth  di  negeri  Sodom. Mereka  melakukan  perbuatan  maksiat  yang  baru  pertama  kali  dilakukan  di  muka bumi, yaitu hubungan seksual sesame Jenis.
Sedangkan hadis yang melarang praktik homoseksual, seperti
هومت دجو نم( : ملسو هيلع الله ىلص  الله لوسر لاقو لعافلا هولتقاف طول موق لمع لمعي
)هب لوعفملاو
artinya "Barangsiapa  yang  kalian dapati  melakukan perbuatan  kaum  Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya ”. 5
لاق ملسو هيلع الله ىلص  الله لوسر وخأ نإ

## طول موق لمع يتمأ ىلع ف اخأ ام ف
Berdasarkan  Al-Qur'an  dan  hadis,  para  ulama  terdahulu  sepakat  bahwa hukum perbuatan homoseksual adalah haram. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pernyataan berikut ini
Ibnu  Qudamah  Maqdisi  menyebutkan  bahwa  penetapan  hukum  haramnya Praktik  homoseksual  adalah  ijma  (kesepakatan)  ulama  berdasarkan  nash-nash  Al- Qur'an dan Al-Hadis. 6
Imam  Al  berkata,  Mawardi  "Penetapan  hukum  haramnya  praktik homoseksual  menjadi  ijma  dan  itu  diperkuat  oleh  nash-nash  Al-Qur'an  dan  Al- Hadis." 7 Tentang keharaman tindakan homoseksual, para ulama sudah tidak berbeda pendapat  lagi  tentangnya.  Yang  masih  menjadi  perselisihan  adalah  hukuman  bagi orang yang melakukan tindakan homoseksual setelah berlalunya kaum Luth.
Berikut  ini  beberapa  kutipan  ijma  para  ulama  tentang  hukuman  bagi  orang yang melakukan aktivitas homoseksual Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) berpendapat  bahwa  praktik  homoseksual  tidak  dikategorikan  zina  dengan  beberapa
5 HR. Tirmidzi, Al Majalis Al Wa’idiyah Fi Syarhi Al Ahadist Khoiril Bariyah Juz 2 , Annasyir Dar Al Kutub Ilmiyah, Bairut libanon, h. 154 6 Ibnu Qudamah, Al Mughni juz 10 , Maktabah Alqohiroh, h.
60.
7 Abu Hasan , Al Hawi Al Kabir juz 13 , dar alkutub alamiah, Bairut Libanon, h. 222.
alasan.  Pertama,  karena  tidak  adanya  unsur  (kriteria)  kesamaan  antara  keduanya. Unsur  menyia-nyiakan  anak  dan  ketidakjelasan  nasab  (keturunan)  tidak  didapatkan dalam  praktik  homoseksual.  Kedua,  berbedanya  jenis  hukuman  yang  diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap  pelaku  homoseksual  adalah  ta’zir  (diserahkan  kepada  penguasa  atau pemerintah). 8
Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah),  praktik  homoseksual  dikategorikan  zina  karena  adanya  beberapa  unsur kesamaan  antara  keduanya.  Pertama,  tersalurkannya  syahwat  pelaku.  Kedua, tercapainya  kenikmatan  (karena  penis  dimasukkan  ke  lubang  dubur  Ketiga,  tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Abu bakar bin muhammad berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada  pezina.  Kalau  pelakunya  muhshan  (sudah  menikah),  maka  dihukum  rajam (dilempari dengan batu  sampai mati. Kalau  gair muhshan  (perjaka), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun. 9
) انزلا مكح مئاهبلا نايتإو طاوللا مكحو ( لهأ نم وهو هربد يف اركذ ىتأ نم يأ طَل نم هب دحي اذ اميفف دترم وأ يمذ وأ ملسم وهو ميرحتلاب املاع اراتخم افلكم هنوكل انزلا دح لجيو انصحم ناك نإ مجريف انزلا دح هدح نأ حيحصلا فًلخ
نْل نصحملا ريغ برغيو د ىلاعت هلوق يف ةشحاف كلذ ىمس ىلاعت الله ) نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأتأ نيملاعلا
(
Menurut Abu bakar bin muhammad, praktik homoseksual dikategorikan zina dan  hukuman  yang  setimpal  untuk  pelakunya  adalah  dirajam,  baik  pelakunya muhshan (sudah menikah) maupun gair mushan (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.
Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat  kesamaan,  yaitu  keduanya  sama-sama  merupakan  hubungan  seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya muhshan (sudah
8 Muhammad As-Syaukani, Fathul Qadir juz 5 , Annasyir Darul Fikri, h.
349.
9 Taqiyud Diin Abi Bakar Bin Muhammad AlHusaini, Kifayatul akhyar juz 1 , Dar Al- Khair Dimisyq, h. 476.
menikah),  maka  dihukum  rajam.  Kalau  gair  muhshan  (perjaka),  maka  dihukum cambuk  100  kali  dan  diasingkan  selama  satu  tahun.  Hal  tersebut  sama  dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi
Rabah, An Nakha'i, Al Hasan, dan Qatadah.  Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual  dikategorikan  zina.  Mengenai  jenis  hukuman  yang  dikenakan  kepada pelakunya, beliau mempunyai dua riwayat (pendapat). Pertama, dihukum sama seperti pezina.  Kalau  pelakunya  muhshan  (sudah  menikah)  maka  dihukum  rajam.  Kalau pelakunya  gair  muhshan  (perjaka),  maka  dihukum  cambuk  100  kali  dan  diasingkan selama  satu  tahun.  Kedua,  dibunuh  dengan  dirajam,  baik  dia  itu  muhshan  maupun ghairu muhshan. 10
Dalam  agama  Katolik,  aktivitas  homoseksual  adalah  sesuatu  yang bertentangan  dengan  hukum  alam  dan  penuh  dosa,  sementara  keinginan  dan  nafsu homoseksual adalah suatu kelainan (namun hal  ini sendiri belum sepenuhnya dosa). Gereja  Katolik  Roma  menganggap  perilaku  seksual  manusia  sebagai  sesuatu  yang suci,  hampir  penuh  keilahian  di  dalam  intisarinya,  ketika  dilakukan  secara  benar. Kegiatan-kegiatan  hubungan  seksual  anal  dan  homogenital  dianggap  penuh  dosa karena perilaku seksual pada dasarnya ditujukan untuk suatu kesatuan dan penerusan keturunan  (meniru  kehidupan  Trinitas  pribadi  Tuhan).  Gereja  juga  memahami kebutuhan saling melengkapi antara jenis kelamin yang berbeda untuk menjadi bagian dalam rencana Allah. Tindakan-tindakan seksual sama-jenis tidak sejalan dengan pola rancangan ini:
" Tindak-tanduk  homoseksual  bertentangan dengan  hukum  alam.  Tindakan- tindakan  ini  menutup  unsur  pemberian  kehidupan  dalam  perilaku  seksual.  Mereka tidak berasal dari sebuah tindakan saling mengisi secara seksual dan secara penuh kesih  sayang  yang  tulus.  Di dalam  situasi  apapun  tindakan-tindakan  ini  tidak  bisa disahkan. "
Ajaran-ajaran  ini  tentu  saja  tidak  terbatas  pada  pembahasan  masalah homoseksualitas,  namun  juga  membentuk  dasar  filosofi  bagi  pelarangan  Katolik
10 Az Zarkasyi, Syarhu Az Zarkasyi Juz 7 , Annasyir : Darul Ibikan, h. 301.
terhadap,  contohnya,  seks  bebas,  semua  bentuk  perilaku  seks  yang  tidak  alami, kontrasepsi, pornografi, hubungan seksual anal dan masturbasi. 11 .
Di  dalam  Alkitab,  khususnya  Perjanjian  Baru,  ditunjukkan    bagaimana seharusnya paradigma orang Kristen terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Alkitab secara tegas menunjukkan bahwa homoseksualitas adalah dosa, Alkitab jelas menyebutkan bahwa homoseksualitas adalah dosa dan kekejian di mata Allah 12
Agama Hindu sebagaimana agama-agama yang lainnya di Indonesia, Hindu juga merupakan sruti atau wahyu tuhan dan juga smerti yang merupakan tafsir yang mana hindu akan merealisasi sruti dengan saat atau era dimana hindu itu dianut oleh umatnya, agama hindu bersifat universal dalam artian masih mampu mengatur sesuai dengan dijaman dulu hingga sekarang. Hindu dikenal memiliki pondamen dasar yaitu Tri  Kerangka  Agama  Hindu:  Tatwa  (Filsafat),  Etika  (Susila/Hukum),  Upacara (Ritual)  tentunya  akan  mengacu  ke  kerangka  agama  tersebut  dalam  menyikapi masalah  yang  muncul  didalam  kehidupan  manusia.  Kehidupan  manusia  didalam agama Hindu tentunya  harus mengacu pada setiap firman  Tuhan Sang Hyang Widi Wasa/Ranying Hatalla Langit, ada ayat dalam Kitab Suci Sarasamuccaya 165
Konghucu  tidak  mau  mempersalahkan  apa  yang  telah  terjadi,  tetapi khonghucu  mencari  solusi  tentang  apa  yang  telah  terjadi  dan  jangan  adanya  sikap saling  menyalahkan  dengan  apa  yang  telah  terjadi.  Para  kaum  LGBT  ini  perlu pembinaan  yang  khusus,  diberi  pengarahan  janganlah  mereka  dibenci,  dikucilkan maupun dihina karena mereka juga adalah manusia ciptaan Tuhan.
Dari  adanya  ketentuan  agama-agama  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa perilaku  LGBT  merupakan  perilaku  yang  dilarang  oleh  agama-agama  di  indonesia, perbuatan yang dianggap tercela dan bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia. Oleh  sebab  itu  perilaku  LGBT  dianggap  perilaku  yang  buruk  dan  tidak  dapat
11 https://id.wikipedia.org/wiki/GerejaKatolikRomadanhomoseksualitas , akses tgl 12 Januari 2017.
12 http://pmkmisiologiunpad.blogspot.co.id/2015/08/pandangan-alkitab-tentang-lgbt-lesbian. html, akses tgl 12 Januari 2017.
dibenarkan  oleh    masyarakat  di  Indonesia  yang  terkenal  religius,  beradab  dan memiliki nilai-nilai kesusilaan yang mengakar dalam dirinya 13 .
Setelah  diuraikan  bahwa  LGBT  merupakan  tindak  pidana  menurut  hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pertanyaan yang ada sekarang adalah bagaimana dengan  pandangan  hukum  pidana  positif  kita  (KUHP)?  Apakah  terlarangnya perbuatan LGBT dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar untuk  mengkualifikasikan  LGBT  sebagai  tindak  pidana  dalam  hukum  pidana Indonesia?  Perlu  pembahasan  lebih  komprehensif,  untuk  dapat  sampai  pada  suatu kesimpulan  yang  dapat  mempertemukan  benang  simpul,  dari  kedua  konsep  yang berbeda antara pengertian tindak pidana menurut hukum pidana positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## Kesimpulan
Perilaku  LGBT  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  dengan  jenis crimina  extra  ordinaria/mala  in  se, yaitu  suatu  perbuatan  yang  dianggap  jahat  dan merugikan  oleh  masyarakat  meskipun  tidak  diatur  dalam  undang-undang,  hal  ini disebakan  karena  perilaku  tersebut  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat, yang sarat akan nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia yang religius, adil dan  beradab.  Selain  itu  perilaku  tersebut  juga  berpotensi  besar  dapat  menimbulkan kerugian  secara  tidak  langsung (Indirect) bagi  bangsa  dan  negara,  berupa  ancaman dekadensi moral (khususnya generasi muda), keberlangsungan eksistensi penduduk, berkembangnya  kejahatan  lain  seperti  Pedofilia  dan  pelecehan  seksual, berkembangnya  penyakit  HIV  AIDS  dan  penularan  perilaku  LGBT.  Sehingga perilaku tersebut meskipun tidak diatur oleh  Undang-undang, dapat/memungkinkan untuk  dipidana,  berdasarkan  doktrin  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dengan fungsinya  yang  positif,  sebagaimana  hal  tersebut  telah  berlaku  baik  dalam  tataran yurisprudensi, perkembangan teori, maupun doktrin hukum pidana.

## Saran
Melalui akhir penulisan ini, perkenankan penulis memberikan beberapa saran dan masukan kepada beberapa pihak yang dianggap berkompeten dengan  persoalan LGBT, sebagai berikut
1. Mengingat masih  kuatnya pengaruh Civil Law System dalam  hukum pidana dan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  maka  untuk  lebih  memantapkan pengkualifikasian  LGBT  sebagai  tindak  pidana,  penting  perilaku  tersebut untuk dikonkretkan dalam aturan hukum tertulis (RKUHP) dengan melakukan Rekriminalisasi (menjadikan LGBT sebagai tindak pidana dengan menambah dan  menyempurnakan  rumusan  yang  selama  ini  telah  ada  dalam  pasal  292 KUHP), caranya adalah dengan menghilangkan frasa ‘yang diketahuinya atau sepatutnya  harus  diduganya  belum  dewasa’, sehingga  bunyinya  menjadi ‘Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun’.
2. Selama  belum  adanya  aturan  Undang-undang  yang  secara  tegas  melarang LGBT,  aparat  penegak  hukum  harus  dapat  mengisi  kekosongan  hukum, dengan mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sarana untuk  menanggulangi  persoalan  LGBT.  agar  penyebarannya  tidak  terus meluas dan dampaknya akan semakin sulit untuk ditangani dikemudian hari.
3. Perilaku  LGBT  harus  sesegera  mungkin  ditangani  oleh  pemerintah,  dengan mengambil  langkah-langkah  kebijakan  yang  responsiv  dan  akomodatif, mengingat  pembembentukan  undang-undang  membutuhkan  waktu  yang cukup  lama  dan  proses  yang  panjang,    maka  salah  satu  cara  yang  paling mungkin  dilakukan  adalah  dengan  mengeluarkan  PERPU  (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), agar persoalan LGBT tidak membuat konflik  sosial  yang  berkepanjangan  dan  meluas  akibat  gerakan  massif  dari kaum LGBT yang meminta legalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Hasan , Al Hawi Al Kabir juz 13 , dar alkutub alamiah, Bairut Libanon.
Az Zarkasyi, Syarhu Az Zarkasyi Juz 7 , Annasyir : Darul Ibikan
Dar Al Kutub Ilmiyah, Bairut libanon, html, akses tgl 12 Januari 2017. http://pmkmisiologiunpad.blogspot.co.id/2015/08/pandangan-alkitab-tentang-lgbt- lesbian.
https://id.wikipedia.org/wiki/GerejaKatolikRomadanhomoseksualitas,  akses  tgl  12 Januari 2017.
Ibnu Qudamah, Al Mughni juz 10 , Maktabah Alqohiroh Muhammad As-Syaukani, Fathul Qadir juz 5 , Annasyir Darul Fikri
Peter  Mahmud  Marzuki,  ,  2005, Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi ,  Prenada  Media Group
Taqiyud Diin Abi Bakar Bin Muhammad AlHusaini, Kifayatul akhyar juz 1 , Dar Al- Khair Dimisyq
Tirmidzi, Al  Majalis  Al  Wa’idiyah  Fi  Syarhi  Al  Ahadist  Khoiril  Bariyah  Juz  2 , Annasyir www.gayanusantara.or.id