Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 215-223, Desember 2018 Diserahkan: 2018-11-04; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## Analisis Peran Pendampingan Pihak Eksternal Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat (Hak) Lestari di Indonesia
Inggita Utami 1
1 Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kolektor Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY.
*E-mail: inggitautami@bio.uad.ac.id
ABSTRACT: Since 2012, private forests are joined with mandatory forest certification policies to ensure product legality and sustainable forest management. However, private forest has lack due to institutional strengthening and asset data collection  as  certification  requirement.  This  study  aims  to  analyze  the  facilitation  of  external  stakeholder  and  their influence  on  private  forest  management  in  Indonesia.  The  study  was  conducted  from  April  to  September  2016.  Data analysis has taken by combining qualitative and quantitative approaches through structured interviews to 42 respondents of  private  forest  groups  and  semi-structured  interviews  with  several  stakeholders.  The  results  of  this  study  are  NGOs (Non-Governmental  Organizations)  are  external  stakeholders  that  carry  out  facilitation  from  pre  to  post-certification process for 21 respondents of certified private forest groups. The main priority of NGO roles are to inventory farmer group assets,  convey  information  related  on  certification  system,  improve  knowledge  and  technical  of  sustainable  forest management, and bridge access to timber markets.
Keywords : Certification , facilitation, private forest DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.5311

## 1. PENDAHULUAN
Hutan Rakyat kini menjadi alternatif pemasok bahan baku kayu nasional (BPKH W-XI, 2012; Awang, 2005)  dan  menjadi  tumpuan  perekonomian  dibeberapa  daerah  pedesaan  (TFT,  2009).  Hutan  rakyat diproyeksikan berkontribusi terhadap kebutuhan kayu bulat nasional sebesar 25% (10,7 juta m 3 dari total 42,3 juta m 3 ) dimana luasan arenya hanya sebesar 3% dari total tutupan hutan di Indonesia (TFT, 2009). Potensi yang  sangat  menjanjikan  ini  tidak  diimbangi  dengan  pendampingan  yang  intensif,  sehingga  pemilik  hutan mendapatkan  kekurangan  informasi  mengenai  kebijakan  pemerintah  dan  pasar  penjualan  kayu,  serta kurangnya keterampilan dalam hal pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan (Awang, 2007).
Tahun  2012,  pemerintah  melalui  Permenhut  No.P38/Menhut-II/2009  jo  P.68/Menhut-II/2011  jo P.45/Menhut-II/2012  secara  mandatori  mengeluarkan  kebijakan  sertifikasi  hutan  dan  produk  kayu  yang disebut SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) bagi seluruh pengelola hutan termasuk Hutan Rakyat. Selain SVLK, terdapat program sertifikasi voluntari (tidak diwajibkan) yang juga diikuti kelompok tani hutan rakyat di Indonesia,  yaitu  FSC- Forest  Stewardship  Council (skala  international)  dan  LEI  – Indonesian  ecolabelling (skala nasional). Auer (2012) mengatakan bahwa melalui aturan, metode, praktek, dan skema verifikasi dari sistem  sertifikasi  diharapkan  dapat  melindungi  dan  meningkatkan  pengelolaan  hutan  yang  lestari  terutama pada  hutan  hak  (termasuk  hutan  rakyat),  meningkatkan  dukungan  dari multistakeholder ,  serta  dapat memberikan insentif dengan meningkatnya harga produk olahan kayu.
Menurut Susilawati (2013), bahwa sertifikasi bagi hutan rakyat dapat diperoleh melalui kelompok tani (gabungan  pemilik  hutan  rakyat)  yang  berbadan  hukum  dengan  didukung  oleh  pihak  luar  dalam  hal pendampingan  dan  bantuan  pendanaan.  Pendampingan  yang  dilakukan  melalui  pelatihan  dan  penyuluhan diyakini  dapat  memperkuat  kelembagaan  menuju  produksi  kayu  rakyat  yang  berkelanjutan  (TFT,  2009).
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 215-223, Desember 2018 Diserahkan: 2018-11-04; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Pemerintah  melalui  Undang-undang  RI  No.16/2006  dan  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  43/2009  sebenarnya sudah  mengatur  sistem  pendampingan  kehutanan  sebagai  alat  pemerintah  untuk  menerapkan  kebijakan melalui  pendekatan top-down .  Pendamping  tidak  hanya  dari  penyuluh  PNS,  tetapi  juga  penyuluh  swasta (lembaga  yang  mempunyai  kompetensi  dalam  bidang  penyuluhan),  dan  penyuluh  swadaya  (pelaku  usaha yang disegani di tengah masyarakat) (Indraningsih dkk, 2010). Namun apakah proses pendampingan sudah diterima oleh seluruh pemilik hutan rakyat, siapakah pihak memberikan pendampingan paling efektif, hingga hal apa sajakah yang akan diperoleh dari proses pendampingan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan pihak eksternal dalam sistem sertifikasi dan pengaruhnya  terhadap  pengelolaan  hutan  rakyat  di  Indonesia.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi pada hutan rakyat  dan  mengukur  sejauh  mana  efektifitas  kegiatan  pendampingan  yang  dilakukan  dan  pengaruhnya terhadap manajemen pengelolaan kelompok tani hutan rakyat itu sendiri.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan sejak Mei hingga September 2016 dengan studi area melingkupi kelompok tani hutan rakyat di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara semi-terstruktur dan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner. Responden yang memperoleh kuesioner adalah  perwakilan  21  kelompok  tani  Hutan  Rakyat  tersertifikasi  (n=21),  dan  perwakilan  21  kelompok  hutan rakyat  yang  tidak  tertifikasi  (n=21)  (Gambar  1).  Penentuan  responden  yang  tersertifikasi  ditentukan  dari perbedaan jenis sertifikat yang diperoleh dan lokasi (provinsi).
Gambar 1. Persebaran responden pada kelompok tani hutan rakyat (kelompok tidak tersertifikasi (    ) dan kelompok tersertifikasi (     )
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 215-223, Desember 2018 Diserahkan: 2018-11-04; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## 2.2. Teknik Pengambilan Data

## a. Survei Pendahuluan
Secara  umum  tahapan  dari  penelitian  ini  dimulai  dari  studi  literatur  dan  survei  lapangan,  dilanjutkan dengan  pengambilan  dan  analisis  data.  Pada  tahap  survei  dilakukan  pemetaan  penyebaran  kelompok  tani hutan rakyat di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, berita online , dan data dari website kelompok  tani  yang  tersebar  di  internet.  Langkah  selanjutnya  adalah  mengelompokkan  kelompok  tani  yang tersertifikasi SVLK, FSC, dan LEI serta mengelompokkan berdasarkan lokasi (pulau dan provinsi). Selanjutnya adalah melakukan wawancara terhadap responden secara acak sebagai survei awal untuk mengatur konten pada lembar kuesioner.
b. Pengambilan Data
Pada tahapan pengambilan data, kuesioner disebar melalui email kepada 42 ketua kelompok tani yang ditunjuk sebagai responden. Selain mengisi kuesioner, ketua kelompok juga di wawancara untuk mengecek ulang jawaban pada kuesioner dengan kondisi asli di lapangan.

## 2.3. Analisis Data
Hasil  sebaran  kuesioner  dihitung  dan  dianalisis  menggunakan  diagram  tabel  dalam  pengolahan datanya.  Selain  itu,  data-data  sekunder  akan  dicocokan  dengan  hasil  data  primer  sebagai  data  pendukung analisis hasil.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil survei pendahuluan dan wawancara dengan ketua kelompok tani, terdapat 4 pihak eksternal  yang  memberikan  pendampingan  kepada  kelompok  tani  hutan  rakyat  terkait  kebijakan  sertifikasi hutan  rakyat,  yaitu  pemerintah,  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat),  akademisi,  dan  industri.  Menurut gambar 2, sebanyak 100% responden dari kelompok yang tersertifikasi didampingi intensif oleh LSM dan 81% responden didampingi oleh pemerintah. Lain halnya dengan responden dari kelompok yang tidak tersertifikasi. Responden  yang  tidak  tersertifikasi  menyatakan  bahwa  71%  didampingi  oleh  pemerintah  (pendampingan belum mendalam hanya sosialisasi kebijakan saja), hanya 10% responden didampingi oleh LSM, bahkan 29% responden belum ada yang mendampingi. Pihak pemerintah yang memberikan sosialisasi dan pendampingan diwakili  oleh  Dinas  kehutanan  dan  Perkebunan  (DISHUTBUN),  bekerjasama  dengan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Kehutanan  (LITBANG  Kehutanan),  dan  Penyuluh  Kehutanan  Dinas  Kehutanan  tingkat kecamatan atau kelurahan/desa. Pihak eksternal lainnya yang mendampingi adalah LSM di bidang kehutanan masyarakat.  Jika  merujuk  pada  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.16/2006,  LSM  ini  tergolong  pada penyuluh  swasta  yang  memiliki  kompetensi  khusus  memberikan  pendampingan  dibidang  sertifikasi  hutan. Menurut data dari responden, ditemukan 13 LSM yang terlibat aktif mendampingi kelompok tani hutan rakyat untuk  memperoleh  sertifikasi,  beberapa  diantaranya  seperti  ARUPA  (Aliansi  Relawan  untuk  Penyelamatan Alam) yang mendampingi Gapoktan Jati Mustika dan APHR Wonosobo dalam memperoleh sertifikasi SVLK, serta  TFT  ( Tropical  Forest  Trust) dan  TELAPAK  yang  mendampingi  Koperasi  Taman  Wijaya  Rasa,  CV. Dipantara, Koperasi Wana Lestari Menoreh, dan Koperasi Hutan Jaya Lestari dalam memperoleh sertifikasi FSC.
Pemberlakuan  undang-undang  otonomi  sepertinya  mempengaruhi  masing-masing  daerah  dalam menjalankan  sistem  penyuluhan  dan  pendampingan  di  sektor  kehutanan (Indraningsih  dkk,  2010).  Sebagai contoh,  penyuluh  swasta  dari  LSM  biasanya  berasal  dari  satu  daerah  (provinsi)  yang  sama  dengan  lokasi kelompok tani yang dibinanya. Selain LSM, pada gambar 2 juga terlihat ada responden yang didampingi oleh Indutri dan akademisi dengan presentase responden < 30%. Industri yang dimaksud adalah indutri kayu lokal
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 215-223, Desember 2018 Diserahkan: 2018-11-04; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
yang menyerap kayu-kayu milik kelompok tani, sedangkan akademisi yang dimaksud adalah akademisi dari perguruan tinggi yang berada disatu daerah (provinsi) dengan kelompok tani hutan rakyat tersebut.
Gambar 2. Daftar pihak ekternal yang aktif memberi pendampingan
Secara  umum,  tahapan  untuk  memperoleh  sertifikat  kelompok  terdiri  dari  tahapan  pra-verifikasi (sosialisasi kebijakan, pengumpulan dokumen persyaratan), tahapan verifikasi, dan tahapan  paska-verifikasi (publikasi  ke  publik,  penjualan  kayu  bersertifikasi)  (Harada  dan  Wiyono,  2013).  Menurut  tabel  1,  bagi kelompok yang tersertifikasi hampir diseluruh tahapan didampingi intensif oleh LSM pendamping, sedangkan pendampingan dari pemerintah dapat dilihat tidak berkelanjutan dari awal hingga akhir tahapan. Pemerintah melalui  Dinas  Kehutanan  Provinsi  atau  kabupaten  terlihat  aktif  memberikan  sosialisasi  mengenai  kebijakan kepada ketua-ketua kelompok tani, kemudian saat pelaksanaan pengumpulan dokumen mulai jarang terlibat khususnya  dari  petugas  penyuluh  kehutanan  PNS.  Kinerja  pemerintah  mulai  terlihat  kembali  saat  publikasi untuk  menyatakan  bahwa  kelompok  tani  telah  tersertifikasi  ke  hadapan  publik  melalui  halaman  web Kementrian  Kehutanan  saat  itu,  walaupun  memang  hanya  43%  responden  yang  merasakan  kinerja pemerintah di tahapan tersebut.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 215-223, Desember 2018 Diserahkan: 2018-11-04; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Tabel 1. Keterlibatan pihak eksternal pada setiap tahapan proses sertifikasi pada kelompok tani tersertifikasi (n = 21 = 100%)
Tahapan Sertifikasi
Proses Sertifikasi Daftar Pihak Eksternal yang Terlibat Pendampingan Subsidi Biaya Sertifikasi Pemerintah  LSM Akademisi  Industri Donor Internasional Pemerintah Pra- Verifikasi Sosialisasi awal n=14 (67%) n=21 (100 %) n=4 (10%) n=2 (5%) n=0 (0%) n=0 (0%) Pengumpulan dokumen n=11 (52%) n=21 (100 %) n=4 (10%) n=0 (0%) n=0 (0%) n=0 (0%) Verifikasi berlangsung Proses Verifikasi n=2 (5%) n=21 (100 %) n=0 (0%) n=0 (0%) n=20 (95 %) n=2 (5%) Paska Verifikasi Publikasi n=9 (43%) n=21 (100 %) n=4 (10%) n=2 (5%) n=0 (0%) n=0 (0%) Penjualan kayu bersertifikat n=8 (19%) n=20 (95 %) n=2 (5%) n=8 (19%) n=0 (0%) n=0 (0%)
Keterbatasan  jumlah  dan  rendahnya  kompetensi  penyuluh  kehutanan  yang  mendampingi  dianggap menjadi  alasan  rendahnya  pendampingan  paska  sosialisasi  kebijakan.  Menurut  Pusat  Pengembangan Penyuluh  Pertanian  (2009),  jumlah  penyuluh  PNS  pertanian,  peternakan,  dan  kehutanan  ditahun  2008 sejumlah 29.065 orang padahal jumlah desa yang ada mencapai 70.150 desa. Berbeda dengan LSM yang memiliki  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  cukup  banyak  untuk  berkoordinasi  didaerahnya,  1  orang penyuluh  kehutanan  PNS  dapat  mendampingi  tiga  hingga  empat  desa  sekaligus  karena  jumlah  pemekaran desa yang terus bertambah. Begitu pula dengan para akademisi dibidang kehutanan yang terbatas jumlahnya disuatu  daerah.  Bahkan  hanya  provinsi  atau  daerah  yang  memiliki  jurusan  Kehutanan  disuatu  kampus ternama saja yang melakukan pendampingan kepada kelompok tani terkait kebijakan sertifikasi ini, seperti di Yogyakarta (akademisi kehutanan dari Universitas Gadjah Mada) dan di Makassar (akademisi kehutanan dari Universitas Hasanudin).
Terkait  dengan  pendanaan  pada  tahapan  verifikasi  dapat  dilihat  pada  tabel  1,  bahwa  keterlibatan pemerintah  dinilai  cukup  rendah  dengan  banyaknya  bantuan  atau  subsidi  pembiayaan  sertifikasi  dari  pihak donor internasional yang bekerjasama oleh LSM pendamping. Biaya sertifikasi sebesar sepuluh juta hingga ratusan juta tergantung jenis sertifikasi dan luasan total hutan per kelompok. Biaya sertifikasi merupakan hal krusial  yang  sering  kali  menjadi  pengganjal  bagi  para  kelompok  tani  hutan  rakyat  untuk  ikutserta  dalam kebijakan sertifikasi hutan ini. Menurut pemerintah, sudah ada anggaran untuk mensubsidi biaya verifikasi di awal pengajuan bagi kelompok tani hutan rakyat yang akan mengajukan sertifikasi ini. Hanya saja sosialisasi harus terus dilakukan ke berbagai daerah untuk meningkatkan keikutsertaan para pemilik lahan hutan rakyat. Menurut  Indraningsih  dkk  (2010),  kemandirian  petani  seharusnya  dapat  tercipta  seiring  dengan  adanya pendampingan yang berperan sebagai motivator dan fasilitator bukan hanya sekedar mentransfer informasi dan  teknologi.  Jika  peran  pendampingan  dinilai  berhasil  dalam  satu  periode  berlakunya  sertifikasi  berhasil diharapkan  kelompok  tani  tidak  akan  ketergantungan  dengan  subsidi  dari  pihak  lain  khususnya  untuk  me- resertifikasi sertifikatnya kembali.
Intensitas  pendampingan  bagi  71%  kelompok  yang  tersertifikasi  adalah  setiap  sekali  dalam  sebulan (gambar  3),  sedangkan  bagi  mayoritas  (48%)  kelompok  yang  tidak  tersertfikasi  diberikan  pendampingan
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 215-223, Desember 2018 Diserahkan: 2018-11-04; Diterima: 2018-12-25 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
setiap 1 kali dalam 6 bulan. Terdapat 29% atau 6 dari 21 kelompok yang tidak mendapatkan pendampingan dari  pihak  manapun.  Intensitas  pendampingan  ini  tidak  terlepas  dari  terbatasnya  jumlah  pendamping  yang memiliki  kompetensi  khusus  dibidang  sertifikasi  hutan,  walaupun  di  internal  kelompok  biasanya  ketua kelompok  lah  yang  memberi  warna  yang  berbeda  untuk  menyusun  kegiatan  satu  tahun  kedepan.  Ketua kelompok dapat dianggap sebagai penyuluh swadaya yang memegang peranan dalam menciptakan inovasi dalam  program  kerja  suatu  kelompok  tani  hutan  rakyat.  Beberapa  kelompok  sudah  mempunya  agenda pembelajaran tersendiri tanpa harus ketergantungan dengan kehadiran pendamping dari pihak luar.

## Gambar 3. Intensitas pendampingan dari pihak eksternal
Terdapat 4 jenis aktifitas utama pendampingan pada kelompok tani hutan rakyat, yaitu pembentukan dan  penguatan  kelompok,  pendataan  aset  kelompok,  penghubungan  dengan  pasar dan  pelatihan  teknik budidaya  tanaman  yang  sesuai  prinsip  dan  kriteria  pengelolaan  hutan  lestari  yang  diatur  disetiap  jenis sertfiikasi (gambar 4). Jika merujuk pada Kepmenhut No.49/Kpts-II/1997 dimana lahan hutan rakyat memiliki minimal luasannya sebesar 0,25 ha, maka diperlukan suatu organisasi berbadan hukum yang berisi kumpulan pemilik lahan hutan rakyat yang biasa disebut Kelompok Tani Hutan Rakyat. Total luasan lahan dalam satu kelompok biasanya 100 – 1.000 ha. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan responden, terdapat tiga skenario pembentukan kelompok, yaitu kelompok dibentuk atas inisiasi gabungan pemilik lahan setingkat desa dan kecamatan, kelompok dibentuk atas inisiasi LSM, dan kelompok yang terbentuk atas inisiasi LSM dengan menggabungkan  kelompok-kelompok  tani  skala  kecil  (<150  ha)  yang  semula  sudah  terbentuk  atas  inisiasi pemilik  lahan  dan  pemerintah  lokal.  Nantinya  LSM  beserta  pihak  esternal  lainnya  akan  mendampingi kelompok  tani  Hutan  rakyat  untuk  memperoleh  sertifikasi.  Pendampingan  lainnya  berupa  pendataan  aset kelompok tani, mencakup sarana prasarana, peta persebaran lahan hutan anggota, jumlah dan jenis tanaman kayu, dan dokumen keanggotaan.

## Gambar 4. Jenis aktifitas pendampingan dari pihak eksternal
Mengacu  kepada undang-undang RI No. 16/2006 pasal 1 ayat (2), kegiatan penyuluhan seharusnya memiliki  pengaruh  kepada  objek  yang  diberikan  penyuluhan  berupa  keterbukaan  akses  informasi  pasar, teknologi, permodalan dan sumber lainnya. Jika melihat kembali pada gambar 4, diatas 80% responden dari kelompok  yang  tersertifikasi  merasakan  adanya  pengaruh  positif  yang  diterima  sebagai  hasil  dari pendampingan  yang  diberikan  pihak  luar  selama  ini.  Akan  tetapi  apakah  pengaruh  positif  tersebut  telah membuat kelompok menjadi mandiri dan siap menghadapi tantangan pasar kedepan.
Biaya sertifikasi di awal sebesar 10 – 50 juta (untuk SVLK) hingga ratusan juta (untuk FSC) pada awal proses  sertifikasi  dianggap  memberatkan  bagi  para  kelompok  tani,  sehingga  pemberian  bantuan  dana  atau sibsidi anggap penting. Menurut hasil pengumpulan data pada gambar 5, sebanyak 95% atau 20 dari 21 total reseponden yang tersertifikasi mendapat bantuan dana sertifikasi dan sebagian besar berasal dari donor luar yang terhubung melalui LSM pendamping. Tetapi hal ini tetap membebani karena biaya verifikasi ulang jika masa berlaku sertifikat habis harus dibiayai sendiri padahal keuntungan dari penjualan kayu yang bersertifikasi dinilai para responden belum ada peningkatan harga khsusunya bagi kayu yang tersertifikasi SVLK. Jika di runut sesuai dengan alur penjualan produk, kebanyakan industri pengolahan kayu masih banyak yang belum tersertifikasi sehingga kebutuhan kayu yang bersertifikat juga belum banyak dibutuhkan. Akibatnya harga jual juga  belum  mengalami  perubahan.  Pemerintah  yang  diwakili  oleh  para  penyuluh  kehutanan  juga  para pendamping  dari  pihak  eksternal  lainnya  seharusnya  dapat  memetakan  permasalahan  dan  kebutuhan  dari para kelompok tani dan menyampaikan ke tingkat atas. Jika hal ini berjalan maka kebijakan sertifikasi hutan tidak  hanya  kebijakan  yang top-down tetapi  juga  dikombinasikan  dengan  pendekatan bottom-up .  Subsidi lainnya yang juga diberikan oleh pihak luar kepada kelompok tani hutan rakyat diantaranya pemberian bibit dari  Dinas  kehutanan,  mesin  pemroses  kayu  yang  sering  diberikan  oleh  industri  lokal  sebagai  bentuk kerjasama hulu-hilir, serta kredit usaha tani yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui BUM-Des (Badan Usaha Milik Desa).
Gambar 5. Jenis subsidi yang diberikan pihak esternal
Melihat  pada  beberapa  hasil  penelitian  di  atas,  LSM  masih  memiliki  peran  penting  dalam pendampingan  kebijakan  sertifikasi  kepada  kelompok  tani  hutan  rakyat  sejak  awal  proses  hingga  akhir. Menurut  Grainger  dan  Obersteiner  (2010),  beberapa stakeholder seperti  LSM  atau  lembaga  swadaya masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  mempromosikan  upaya-upaya  konservasi  dan  pelestarian  alam melalui  pendampingan  dalam  level  komunitas  di  negara-negara  berkembang.  Terlebih  lagi  melalui pendampingan  sertifikasi  hutan,  pihak-pihak  ( stakeholder )  berkolaborasi  untuk  turut  serta  mempromosikan tata  kelola  yang  baik  dan  efektif  pada  kelembagaan  hutan  berbasis  masyarakat  di  Indonesia  (Takahashi, 2008).  LSM  sendiri  memiliki  peran  dalam  melakukan  pendampingan  masyarakat  lokal  dalam  mengelola secara  berkelanjutan  sumber  daya  hutan  yang  mereka  miliki  melalui  pembentukan  institusi  lokal  dalam pengelolaan  hutan  (Wright  dan  Andersson,  2012).  Selain  itu,  LSM  dapat  mengakomodir  institusi  lokal kemasyarakatan  dalam  pengelolaan  hutan  untuk  mendukung  kebijakan  pemerintah  pusat  maupun  lokal (Rametsteiner, 2003).

## 4. KESIMPULAN
Secara umum, LSM memegang peranan dalam mendampingi kelompok hutan rakyat dari sejak awal sosialisasi  hingga  membantu  menghubungkan  kelompok  dengan  pasar  industri  kayu  paska  sertifikasi diperoleh.  Pihak  lain  yang  terlibat  seperti  pemerintah  (penyuluh  kehutanan),  akademisi,  dan  industri  kayu masih  belum  konsisten  mendampingi  karena  keterbatasan  jumlah  dan  cakupan  wilayah  binaan.  Kelompok yang  belum  tersertifikasi  masih  merasakan  minimnya  pendampingan  efektif  yang  tidak  diprioritaskan  hanya untuk  mentransfer  informasi  sosialisasi  kebijakan  saja.  Prioritas  utama  pendampingan  yang  dilakukan  dari LSM  diantaranya  penguatan  kelembagaan  kelompok  tani  hutan  rakyat,  inventarisasi  aset  kelompok,  dan akses penjualan kayu ke pasar. Kebijakan sertifikasi pada hutan rakyat masih kurang dirasakan manfaatnya dalam hal peningkatan harga jual kayu akibat masih belum banyak industri kayu lokal yang tersertifikasi dan memerlukan kayu bersertifikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Auer,  M.  R.  (2012).  Group  Forest  Certification  for  Smallholders  in  Vietnam:  An  Early  Test  and  Future Prospects. Human Ecology , 40 , 5–14. doi:10.1007/s10745-011-9451-6.
Awang, S. A. (2005). Konstruksi Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia. In S. A. H., T. A. Prayitno, S. Sunarta,  M.  N.  Rofii,  R.  Pujiarti,  &  W.  D.  Nugroho  (Eds.), Seminar  Nasional:  Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan di Indonesia . Yogyakarta: Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Awang,  S.  A.,  Wiyono,  E.  B.,  &  Sadiyo,  S.  (2007).  Unit  Manajemen  Hutan  Rakyat:  Proses  Konstruksi Pengetahuan Lokal. Sleman: Banyumili Art Network.
BPKH  W-XI  Jawa  Madura.  (2012).  Potret  Hutan  Jawa  -Madura.  Vasa.  Yogyakarta.  Diunduh  dari http://www.bpkhjogja.net/Dokumen/PotretHutanJawaMadura.pdf.
Grainger, A., Obersteiner, M., 2010. A Framework for Structuring the Global Forest Monitoring Landscape in the REDD+ era. Journal of Science Policy . DOI:10.1016/j.envsci.2010.10.006.
Harada, K., & Wiyono. (2013). Certification of a Community-based Forest Enterprise for Improving Institutional Management  and  Household  Income:  A  Case  from  Southeast  Sulawesi,  Indonesia. Small-Scale Forestry . doi:10.1007/s11842-013-9240-8.
Indraningsih, K.S., Sugihen, B.G., Tjitropranoto, P., Asngari, P.S., Wijayanto, H., 2010. Kinerja Penyuluh dari Perspektif  Petani  dan  Eksistensi  Penyuluh  Swadaya  Sebagai  Pendamping  Penyuluh  Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian . 8(4): 303-321.
Rametsteiner,  E.,  2003.  Forest  Certification-an  Instrument  to  Promote  Sustainable  Forest  Management?. Journal Environmental Management . 67(1):87-98.
Susilawati,  D.  (2013).  The  Indonesian  Timber  Legality  Assurance  System  (Indo-TLAS)  in  the  Community Forest: An Evaluation of Mandatory Timber Verification and Local Practice. Waggeningen.
Takahashi,  S.,  2008.  Challenge  for  Local  Communities  and  Livelihoods  to  Seek  Sustainable  Forest Management in Indonesia. Journal of Environmental Development . 17(2): 192-211.
TFT.  (2009).  Pengelolaan Hutan  Rakyat  Lestari:  Panduan  Praktis  Menuju  Sertifikasi  FSC.  (A.  Wiyono  &  S. Sastroprawiro, Eds.). Semarang: The Forest Trust and Waterloo Foundation.
Wright, Glenn, & Andersson, Krister, 2012. Non-Governmental Organizations, Rural Communities and Forests:
A Comparative Analysis of Community NGO Interactions. Journal of Small-scale Forestry : 12:33-5011.