## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2604/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court)

## Hana Novia Wijaya

## Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 20 November 2021 Publish 23 November 2021 When it comes to the position of the tax court, it is not clear in the Tax Court Law  which  tax  court  falls  into  which  category  of  judicial  environment.  This study  uses  a  juridical-normative  method  with  a  comparative  approach  by comparing with the tax courts in the United States. The findings from the results of this study are that the Tax Court in Indonesia is a special court body within the State Administrative Court which is not pure as a judicial body that carries out  judicial  power,  because  there  are  executive  tasks  carried  out  by  the  Tax Court. In contrast to the United States, which has three tax remedies at the first instance court, namely the US Tax Court, US District Court, and US Court of Federal  Claims.  The  Tax  Court  in  the  United  States  also  puts  forward  the principle of openness so that citizens can easily find information.
Keywords:
Pengadilan Pajak,
Peradilan Tata Usaha Negara,
USA Tax Court
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 20 November 2021 Publis 23 November 2021 Jika  berbicara  mengenai  kedudukan  pengadilan  pajak,  memang  dalam  UU Pengadilan  pajak  tidak  diatur  secara  jelas  pengadilan  pajak  masuk  ke  dalam kategori lingkungan peradilan yang mana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif  dengan  pendekatan  komparatif  dengan  membandingkan dengan pengadilan pajak di Amerika Serikat. Temuan dari hasil penelitian ini adalah  bahwa  Pengadilan  Pajak  di  Indonesia  merupakan  badan  pengadilan khusus  di  lingkungan  peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  tidak  murni  sebagai badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman,  karena  terdapat tugas-tugas  eksekutif  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Pajak.  Berbeda dengan  Amerika  Serikat  yang  memiliki  tiga  upaya  hukum  perpajakan  pada peradilan tingkat pertama, yaitu US Tax Court , US District Court, dan US Court of Federal Claims . Pengadilan Pajak di Amerika Serikat juga mengedepankan prinsip keterbukaan sehingga warganya dengan mudah mencari informasi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Hana Novia Wijaya Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: hananoviaw@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan norma-norma hukum. Selain berpacu pada norma, negara hukum juga perlu memiliki lembaga penegak selaku pengontrol hukum ( judicial ). Hal ini karena selalu ada  pihak-pihak  baik  penyelenggara  negara  maupun  rakyat  yang  tidak  bertanggung  jawab sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.  Fungsi lembaga penegak hukum tersebut adalah untuk mempertahankan atau melakukan penegakan hukum dengan memberi sanksi-sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga  peradilan.  Lembaga-lembaga  peradilan  sangat  penting  karena  tanpa  adanya  lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum maka hukum tidak
akan  banyak  maknanya  bagi  masyarakat,  yang  mana  hukum  hanyalah  sebagai  aturan  materil tanpa sanksi yang tegas.
Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disebut UUD 1045) mengamanatkan agar negara dapat menyelenggarakan lembaga- lembaga  peradilan  dengan  bunyi, “Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Mengenai lembaga peradilan tersebut, salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah  Pengadilan  Pajak  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002 tentang  Pengadilan  Pajak  (selanjutnya  disebut  UU  Pengadilan  Pajak).  Urgensi  adanya Pengadilan  Pajak  bertujuan  untuk  mengadili  sengketa  pajak  antara  pemerintah  sebagai fiskus/pemungut pajak dengan para wajib pajak atau penanggung pajak.
Jika  berbicara  mengenai  kedudukan  pengadilan  pajak,  memang  dalam  UU  Pengadilan pajak tidak diatur secara jelas pengadilan pajak masuk ke dalam kategori lingkungan peradilan yang  mana.  Namun  dalam  perkembangannya,  kedudukan  pengadilan  pajak  mengalami perubahan menjadi pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan  Kehakiman), UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) dan UU Nomor 16 Tahun 2009  Jo.  UU  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tatacara  Perpajakan (selanjutnya  disebut  UU  KUP).  Masuknya  Pengadilan  Pajak  menjadi  Pengadilan  Khusus  di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, menarik untuk dikaji khususnya dari aspek yuridis termasuk kajian tentang tepat atau tidaknya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Kajian lebih mandalam dapat dilakukan dengan membandingkan kedudukan pengadilan pajak  sebagai  pengadilan  khusus  dengan  pengadilan  pajak  di  negara  lain,  seperti  Amerika Serikat.  Faktor  pemilihan  Amerika  Serikat  sebagai  perbandingan  karena  didasarkan  pada kesamaan lingkup pengadilan pajak sebagai lembaga yudikatif dibawah mahkamah agung atau supreme court . Selain itu, Konstitusi Amerika Serikat merupakan salah satu contoh terbanyak yang memuat ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya hak pembayar pajak yang  dalam  kasus  ini  memberikan  wadah  bagi  warganya  untuk  mengajukan  banding  ke pengadilan pajak dengan prinsip keterbukaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif,  dengan  mengacu  pada  norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU Nomor 16 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  komparatif ( comparative approach ), pendekatan dilakukan dengan cara meneliti masalah ketiadaan norma ataupun aturan yang tidak ada di Indonesia namun ada di Amerika Serikat. Khususnya mengkaji apakah norma atau aturan mengenai Pengadilan Pajak tersebut dapat diterapkan secara langsung atau  perlu  diadakan  pengadaptasian.  Pendekatan  komparatif  selalu  dilakukan  dengan membandingkan  sistem  hukum  suatu  negara  dengan  sistem  hukum  negara  lain  antara ketatanegaraan satu negara dengan ketatanegaraan negara lain. mengambil hal-hal positif untuk melengkapi  sistem  hukum  negara  penelitian.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode analisis kualitatif, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Kedudukan Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Kekuasaan  kehakiman  dan  peradilan  dalam  pandangan  Mahfud  M.D  adalah Kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang- undangan.  Badan  ini  harus  dapat  bekerja  dengan  baik  dalam  tugas-tugasnya,  sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau kekuasaan pemerintah.
Salah  satu  perangkat  hukum  dalam  ranah  kekuasaan  kehakiman  yang  memberi jaminan  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  wajib  pajak  adalah  Badan  Peradilan  Pajak. Peradilan pajak sebagai implementasi acara prosedur, proses dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya. Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu:
1. salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi);
2. menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya; dan
3. terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi. Keharusan  adanya  suatu  lembaga  peradilan  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak merupakan  amanat  dari  UU  KUP.  Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU  KUP  disebutkan  bahwa: “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Karakteristik  sengketa  pajak,  merupakan  sengketa  dalam  lingkup  Hukum Administrasi Negara, yang jika ditelaah pada semua kategori kekuasaan kehakiman masuk ke dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pendapat ini didasarkan atas ruang lingkup hukum  pajak  yang  masuk  dalam  lingkup  hukum  publik.  Selain  itu,  menurut  ahli  hukum Brotodihardjo,  hukum  pajak  merupakan  anak  bagian  dari  administrasi.  Dalam  Pasal  2  UU Pengadilan  Pajak  disebutkan  bahwa  Pengadilan  Pajak  adalah  badan  peradilan  yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan  terhadap  sengketa  pajak.  Kekuasaan  kehakiman  dalam  ketentuan  tersebut menegaskan  bahwa  Pengadilan  Pajak  sebagai  badan  peradilan  melaksanakan  fungsi  dan wewenangnya guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.
Isi UU Pengadilan Pajak termasuk penjelasannya tidak ditemukan ketentuan mengenai keberadaan  Pengadilan  Pajak  dalam  lingkungan  peradilan.  Pasal  5  UU  Pengadilan  Pajak hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh  Mahkamah  Agung,  sedangkan  tentang  pembinaan  organisasi,  administrasi  dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Kecenderungan Pengadilan Pajak berada dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara ialah karena subjek sengketa dan sifat objek sengketanya. Dilihat dari subyek sengketa, baik Pengadilan Pajak maupun Peradilan Tata Usaha Negara mempertemukan unsur pemerintah dan  unsur  rakyat  sebagai  perorangan,  dimana  posisi  pemerintah  sebagai  tergugat  atau terbanding yang keputusannya dipersoalkan. Dilihat dari obyek sengketa, keduanya berselisih tentang  keputusan  konkrit  ( beschikking )  dari  lembaga  pemerintah  yang  ditujukan  kepada individu, dimana ketetapan tersebut dianggap merugikan rakyat sebagai perorangan. Pemikiran tersebut yang melahirkan pandangan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pengkategorian tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara utuh, karena  masih  terdapat  tugas  di  bidang  eksekutif  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Pajak. Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  harus  dipahami  sebagai  terbebas  dari  pengaruh kekuasaan  lain  yakni,  eksekutif  dan  legislatif,  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna
menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  sebagai  perwujudan  dari  prinsip  pemisahan kekuasaan yang dianut oleh negara hukum.
Pengadilan Pajak yang terbagi dua ini berimplikasi pada kinerja Pengadilan Pajak itu sendiri dan menimbulkan beberapa permasalahan terkait rekrutmen hakim, pengawasan dan pembinaan  hakim  dan  sumber  daya  pendukungnya,  serta  pengejawantahan  prinsip transparansi  dan  keterbukaan  informasi  publik.  Dengan  demikian,  Pengadilan  Pajak seharusnya  diperbaharui  untuk  menjadi institusi  yang  tunggal  dan  mutlak  sebagai  lembaga peradilan  yang  independen,  dimana  pembinaan  teknis  peradilan  sekaligus  organisasi, administrasi,  dan  keuangan  menjadi  tanggung  jawab  Mahkamah  Agung.  Selain  itu, pengawasan  yang  tumpang  tindih  antara  Kementerian  Keuangan,  Mahkamah  Agung,  dan Komisi Yudisial berpotensi menimbulkan penolakan pengawasan pada setiap instansi  yang akan mengawasi atas dasar kewenangan instansi pengawasan.
Adanya  pembinaan  di  Mahkamah  Agung  dan  di  Kementerian  Keuangan  akan mempengaruhi independen pengadilan pajak karena di wilayah tersebut menimbulkan konflik yakni, Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi eksekutif dan ketika terjadi sengketa pajak  menjalankan  fungsi  yudikatif.  Padahal  kedua  lembaga  tersebut  seharusnya  terpisah untuk menjalankan fungsi saling mengontrol atau mengawasi.
Tingkat  independensi  hakim  dalam  memutus  perkara  turut  dipertanyakan,  faktor utamanya  bukan  pada  di  mana  badan  peradilan  pajak  tersebut  bernaung,  tetapi  didasarkan sejauh  mana  putusan  hakim  tersebut  bisa  diakses  dan  diperdebatkan  oleh  publik,  sehingga dapat dipetakan sebagai “ common sense ” yang bisa dijadikan acuan atas sengketa pajak yang sama.  Terkait  dengan  kewenangan  dari  Pengadilan  Pajak,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu mengenai sumber hukum dari berdirinya Pengadilan Pajak. Maka dikaitkan dengan landasan yuridis  pada  UU  Pengadilan  Pajak,  khususnya  pada  Konsideran  Mengingat  angka  2,  yang menegaskan terdapat UU Kekuasaan Kehakiman di dalamnya. Lebih tegas dalam Penjelasan Pasal  27  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  diterangkan  bahwa, “Yang  dimaksud  dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi  manusia,  pengadilan  tindak  pidana  korupsi,  pengadilan  hubungan  industrial  dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”
Ketentuan  tersebut  memberikan  pengakuan  bahwa  Pengadilan  Pajak  tunduk  pada kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki 2 (dua) kompetensi, yaitu kompetensi absolut  dan  kompetensi  relaitf.  Adanya  kompetensi  absolut  Pengadilan  Pajak  menandakan berwenangnya  Pengadilan  pajak  untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa  pajak  berupa banding  maupun  gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  berkehendak  untuk memperoleh  keadilan,  kemanfaatan,  atau  kepastian  hukum  sebagai  bentuk  perlindungan hukum. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak boleh dilakukan oleh  badan  peradilan  lainnya  termasuk  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara. Sedangkan  yang dimaksud dengan Kompetensi relatif Pengadilan Pajak ialah tidak mengikuti  kompetensi  relatif  badan  peradilan  di  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara, artinya kompetensi relatif Pengadilan Pajak mencakup seluruh wilayah hukum Indonesia. Berbicara  tentang  kedudukan  Pengadilan  Pajak  sebagai  pengadilan  khusus  di ligkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berikut bagan tentang mengenai pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia:
Bagan 1: pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia Mengenai regulasi yang menyebutkan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  disamping  dicantumkan  dalam  UU  Kekuasaan Kehakiman  juga  turut  tercantum  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UU  KUP,  Pasal  9A  ayat  (1)  UU PTUN,  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  Perkara  Nomor  004/PUU/11/2004.  Hal  ini selaras bunyi Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak yang memberikan definisi sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan  perpajakan, termasuk  Gugatan atas  pelaksanaan  penagihan  berdasarkan Undang- Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dari pengertian sengketa pajak tersebut, maka dapat menguatkan pemikiran bahwa Pengadilan Pajak termasuk sebagai pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara karena dilihat dari tolak ukur subjek maupun ojek sengketa pajak yang termasuk ke dalam sengketa Tata Usaha Negara.
1. Subjek Sengketa Pajak
Dalam  sengketa  pajak  yang  bersengketa  adalah  Wajib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak dengan  Pejabat  yang  berwenang.  Wajib  Pajak  berdasarkan  UU  KUP  adalah  orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Sedangkan  pejabat  yang  berwenang  adalah  Direktur Jenderal  Pajak,  Direktur  Bea  dan  Cukai, Gubernur,  bupati/walikota  atau  pejabat  yang ditunjuk  untuk  melakukan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Tolok  ukur subyek atau pihak yang bersengketa dalam sengketa pajak adalah antara rakyat (wajib pajak) dengan pemerintah. Apabila sengketa itu terjadi antara rakyat di satu pihak dengan pemerintah di lain pihak maka hal tersebut merupakan salah satu ciri dari Sengketa Tata Usaha Negara.
2. Objek Sengketa Pajak
Obyek  dalam  Sengketa  Pajak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  5  UU  Pengadilan Pajak adalah Keputusan. Sedangkan yang dimaksud “Keputusan” menurut Pasal 1 angka 4  UU  Pengadilan  Pajak  adalah  suatu  penetapan  tertulis  di  bidang  perpajakan  yang dilakukan  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  dan  dalam  rangka  pelaksanaan  Undang-undang  Penagihan  Pajak  dengan Surat  Paksa.  Jika  meninjau  Pasal  1  angka  3  UU  PTUN,  maka  obyek  sengketa  pajak termasuk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Pengertian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara menurut Pasal 1 angka 3 UU PTUN ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bersifat  konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.
Berdasarkan  aspek  kepastian  hukum,  dimasukannya  Pengadilan  Pajak  sebagai Pengadilan  Khusus  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  akan  lebih  menciptakan kepastian  hukum  dikarenakan  terdapat  sinkronisasi  ketentuan  mengenai  kedudukan Pengadilan  Pajak  antara  UU  Pengadilan  Pajak  dengan  undang-undang  lainnya  (UU Kekuasaan  Kehakiman,  UU  PTUN,  dan  UU  KUP).  Namun  demikian  disamping  aspek kepastian hukumnya, maka harus diperhatikan pula aspek keadilannya. Oleh karena itu perlu disusun model Pengadilan Pajak setelah menjadi Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
3.2.Prinsip Keterbukaan Pengadilan Pajak Indonesia dengan USA Tax Court Dalam  praktik  Pengadilan  Pajak  di  berbagai  negara,  banyak  diantaranya  memiliki kedudukan dan titik fokus  yang berbeda-beda. Salah satunya  Pengadilan Pajak di Amerika Serikat atau United  States (US).  Proses  upaya  hukum  atas  suatu  sengketa  perpajakan  yang tidak  dapat  diselesaikan  di  tingkat  lembaga  eksekutif  dapat  diajukan  kepada  “ Court  of Original  Jurisdiction ”  atau  dikenal  juga  dengan  sebutan  “ Trial  Courts ”. Trial  Court merupakan lembaga yudikatif tingkat pertama di Amerika Serikat yang mengadili sengketa pajak  antara  wajib  pajak  dengan  otoritas  pajak. Tax  dispute berada  pada  naungan lembaga yudikatif.
Trial Courts terdiri dari tiga pengadilan, yaitu US Tax Court, US District Court, dan US Court of Federal Claims . Wajib pajak di Amerika Serikat dapat bebas memilih salah satu dari tiga pengadilan tersebut untuk menggelar kasus sengketa pajak. Apabila kemudian wajib pajak  maupun  otoritas  pajak  tidak  puas  dengan  putusan  pengadilan  tersebut,  mereka  dapat meneruskannya ke Court of Appeals atau US Court of Appeals for the Federal Circuit . Jika hasil  putusan  tersebut  belum  juga  memuaskan,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  dapat menerukannya ke Supreme Court .
US  Tax  Court sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  yang  menangani  sengketa  pajak, dimana  para  hakim  memiliki  keahlian  dibidang  perpajakan  dan  professional.  Hakim  yang duduk  dalam US  Tax  Court ditunjuk  langsung  oleh  presiden,  dengan  kandidat  adalah  para praktisi yang diakui kemampuannya. Anggota hakim terdiri dari 19 (sembilan belas) anggota, namun  per  kasus  hanya  akan  didengar  oleh  satu  hakim  yang  kemudian  menyampaikan pandangannya kepada hakim ketua untuk diputus. Berbeda dengan pengadilan pajak tingkat pertama  yang  lain, US  Tax  Court tidak  mengharuskan  wajib  pajak  untuk  membayar kekurangan pajak yang menjadi objek sengketa. Dalam US Tax Court tidak menyediakan juri dalam proses persidangan. Di seluruh Amerika Serikat, hanya ada satu US Tax Court . Untuk melakukan tugasnya, para hakim yang ada di US Tax Court melakukan perjalanan ke seluruh negara bagian untuk mendengarkan kasus yang dipersengketakan.
Amerika  Serikat  yang  terdiri  dari  negara-negara  bagian,  untuk  kepentingan  sistem peradilan federal diketahui bahwa Amerika Serikat membaginya ke dalam 11 (sebelas) daerah yang disebut “ circuits ”. Circuit dibagi lagi menjadi district . Wajib pajak dapat menyelesaikan sengketa  pajaknya  ke US  District  Court berdasarkan  wilayah  tempat  tinggal. US  District Court merupakan satu-satunya pengadilan yang menyediakan juri, dimana juri memiliki tugas terbatas pada penentuan bukti, bukan mengenai hukum.
Selain US  Tax  Court dan US  District  Court ,  pengadilan  tingkat  pertama  yang menangani  sengketa  pajak  adalah US  Court  of  Federal  Claims .  Pengadilan  ini  berwenang menyidangkan kasus-kasus tertentu terhadap Pemerintah  Federah, termasuk kasus restitusi. US Court of Federal Claims terdiri dari 16 (enam belas) hakim anggota dan tersebar diseluruh negeri.  Pada US  Court  of  Federal  Claims ,  wajib  pajak  diwajibkan  terlebih  dahulu  untuk mebayar pajak yang terutang, baru setelah mengajukan klaim atas pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pengadilan ini tidak menggunakan juri.
Putusan yang dikeluarkan oleh US Trial Court (pengadilan tingkat pertama dalam hal ini pada sengketa pajak) dapat diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu US  Court  of  Appeals dan US  Court  of  Appeals  for  the  Claims . US  Court  of  Appeals adalah pengadilan banding atas keputusan US Tax Court dan US District Court . Sedangkan
US Court of Appeals for the Claims adalah pengadilan banding atas putusan yang berasal dari US  Court  of  Federal  Claims .  Kedua  pengadilan  untuk  mengajukan  banding  tersebut  dapat diajukan  kasasi  ke Supreme  Court Amerika  Serikat.  Berikut  tabel  kedudukan  Pengadilan Pajak pada lembaga yudikatif Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa pajak:
Bagan 2: Kedudukan Pengadilan Pajak pada lembaga yudikatif Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa pajak
Amerika  Serikat  memiliki  konstitusi  yang  menjunjung  tinggi  HAM  menjamin masyarakatnya untuk memperoleh informasi bersamaan dnegan jaminan terhadap kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Dapat diartikan bahwa kebebasan informasi yang ada pada kosntitusi Amerika Serikat sebagai penegakan dari prinsip keterbukaan.
Di Indonesia, ketentuan mengenai hak masyarakat memperoleh informasi diatur dalam UUD  1945.  Secara  hukum,  Konstitusi  Indonesia  memberikan  hak  kepada  masyarakat  atas informasi  dan  menjamin  masyarakat  untuk  dapat  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut.
Prinsip keterbukaan pada pengadilan menandakan bahwa perlu akses publik atas setiap tindakan  dan  keputusan  pengadilan.  Publik  tidak  hanya  sekedar  dapat  menghadiri persidangan, namun juga memiliki hak untuk mengakses etiap informasi yang berhubungan dengan pengadilan. Terdapat dua nilai pokok dari prinsip keterbukaan pengadilan, yaitu:
1. Pengadilan  yang  terbuka  menjamin  pemenuhan  kebebasan  individu  dalam  hal berpendapat  dan  mengutarakan  pikiran  serta  sikapnya.  Kebebasan  berpendapat melindungi  hak  setiap  individu  untuk  memberikan  pendapat,  kritis,  dan  berdiskusi tentang materi putusan penadilan dan aspek operasional serta administrasi pelaksanaan keadilan di pengadilan.
2. Prinsip  keterbukaan  mendukung  akuntabilitas  pengadilan.  Sistem  peradilan  yang akuntabel menuntut hakim untuk bertanggung jawab kepada public atas putusan  yang dijatuhkannya  dalam  pengadilan,  termasuk  pertimbangan  hukumnya.  Dengan  adanya jaminan  atas  hak  publik  untuk  mengakses  persidangan  dan  putusan  pengadilan  maka publik  dapat  mengawasi  proses  pengambulan  putusan.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencegah  hakim  dalam  menyalahgunakan  wewenangnya.  Pengawasan  oleh  publik mendorong  hakim  untuk  tidak  memihak,  lebih  berhati-hati  mengambil  putusan,  dan dapat  meningkatkan  kualitas  putusan.  Yang  terpenting,  akuntabilitas  hakim  dan pengadilan akan berdampak pada terciptanya badan peradilan yang mandiri.
Pada  praktik  Pengadilan  Pajak  di  berbagai  negara,  banyak  diantaranya  memiliki kedudukan dan titik fokus yang berbeda-beda dalam menerapkan prinsip keterbukaan. Salah satunya  Pengadilan  Pajak  di  Amerika  Serikat  atau United  States (US).  Amerika  Serikat
US Supreme Court US Court of Appeals US Tax Court US District Court US Court of Appeals for the Federal Circuit US Court of Federal Claims
memiliki  3  (tiga)  cara  untuk  membuat  proses  sengketa  pajak  lebih  memenuhi  prinsip keterbukaan, antara lain:
1. E-filing system
Suatu  sistem  elektronik  yang  memudahkan  wajib  pajak  untuk  menanggapi  pengajuan banding  serta  mengurus  segala  keperluan  administrasi  yang  berkaitan  dengan  biaya pengajuan  secara online .  Sistem  ini  juga  dapat  digunakan  oleh  otoritas  pajak  untuk melakukan  penetapan  putusan,  dan  memberitahukan  jika  terdapat  dokumen  tambahan yang harus dilengkapi wajib pajak.
2. Peningkatan fitur “ search ” pada situs resmi Pengadilan Pajak ( docket search systems ). Sistem ini dirangcang untuk dapat memudahkan publik dalam mencari dan menemukan berbagai jenis salinan secara rinci terkait dengan kasus sengketa pajak.
3. Sistem manajemen kasus terbaru ( case management )
Sistem yang mengarahkan wajib pajak untuk dapat beracara secara elektronik, baik saat banding, pembelaan, pengajuan bukti, ataupun dokumen-dokumen terkait.
Jika dibandingkan dengan Pengadilan Pajak di Indonesia, prinsip keterbukaan dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti ketersediaan akses informasi, publikasi yang akurat dan tidak  menyesatkan,  keterbukaan  atas  informasi  yang  wajib  dipublikasikan,  dan  akses informasi dalam proses berperkara. Namun terdapat keterbatasan untuk menerapkan prinsip keterbukaan di Pengadilan Pajak. Kewajiban untuk merahasikan contohnya, yang tercantum dalam Pasal 24 UU Pengadilan Pajak dimana kewajiban merahasiakan dimuat dalam sumpah pejabat sekretariat Pengadilan Pajak. Hambatan lainnya adalah terdapat proses seleksi putusan Pengadilan  Pajak  yang  dapat  dipublikasikan.  Pelaksanaan  seleksi  putusan ini  dimaksudkan agar para pihak berperkara tidak merasa dirugikan. Namun, hal tersebut malah menghambat. Pentingnya prinsip keterbukaan pada Pengadilan Pajak di Indonesia bertujuan untuk menjamin publik atas informasi yang berhubungan dengan pengadilan, membuka jalan bagi publik untuk mengawasi dan mengkritisi proses penyelsaian sengketa di Pengadilan Pajak. Transparansi  mampu  membuka  pengetahuan  publik  atas  keadaan  dan  pertimbangan  hakim dalam  putusan  yang  berguna  bagi  analisis  kasus  ( law  in  action )  atas  isu  perpajakan  dan interaksi  antara  putusan  Pengadilan  Pajak  dengan  peraturan  perpajakan.  Partisipasi  publik akan membuka jalan untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam sistem Pengadilan Pajak, pada akhirnya publik dapat memberikan saran perbaikan atas kekurangan tersebut. Prinsip  keterbukaan  dapat  mereduksi  dugaan  buruk  terhadap  Pengadilan  Pajak sekaligus  meningkatkan  kinerja  Pengadilan  Pajak.  Hal  ini  menjadi  dasar  bagi  masyarakat untuk mengontrol sistem peradilan yang dijalankan oleh Pengadilan Pajak. Keterbukaan atau transparansi  ini  membuat  hakim  menyadari  bahwa  segala  kegiatan  yang  dilakukan  dan keputusan yang dihasilkan akan diawasi oleh publik, hal ini mendorong hakim memberikan putusan yang berkualitas.

## 4. KESIMPULAN
Pengadilan  Pajak  merupakan  badan  pengadilan  khusus  di  lingkungan  peradilan  Tata Usaha  Negara  yang  tidak  murni  sebagai  badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman,  karena  terdapat  tugas-tugas  eksekutif  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam UU Pengadilan Pajak. Namun, pengkategorian Pengadilan Pajak ke dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tepat apabila ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman, UU PTUN, dan UU KUP. Hal ini terlihat jelas dengan melihat subjek dan objek sengketa pajak yang sama dengan subjek dan objek sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Berbeda  hal  nya  dengan  Pengadilan  Pajak  Indonesia  sebagai  pengadilan  khusus  dan hanya  satu  peradilan  di  bidang  perpajakan,  Amerika  Serikat  justru  memberikan  pilihan  pada warganya  untuk  dapat  memilih  sistem  peradilan  pajak  mana  yang  akan  digunakan.  Amerika memiliki tiga upaya hukum perpajakan pada peradilan tingkat pertama, yaitu US Tax Court , US District  Court, dan US  Court  of  Federal  Claims .  Pengadilan  Pajak  di  Amerika  Serikat  juga
mengedepankan  prinsip  keterbukaan  sehingga  warganya  dengan  mudah  mencari  informasi. Mengingat  pentingnya  prinsip  keterbukaan  pada  Pengadilan  Pajak  bertujuan  untuk  menjamin publik atas informasi yang berhubungan dengan pengadilan, membuka jalan bagi publik untuk mengawasi dan mengkritisi proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, mampu membuka pengetahuan  publik  atas  keadaan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  yang  berguna  bagi analisis kasus ( law in action ) atas isu perpajakan dan interaksi antara putusan Pengadilan Pajak dengan peraturan perpajakan, dan mereduksi dugaan buruk terhadap Pengadilan Pajak sekaligus meningkatkan kinerja Pengadilan Pajak. Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat hambatan penerapan prinsip keterbukaan seperti kewajiban untuk merahasikan dan terdapat proses seleksi putusan Pengadilan Pajak yang dapat dipublikasikan.
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  keberlangsungan  Pengadilan  Pajak  yang  termasuk dalam  kekuasaan  kehakiman  perlu  menerapkan  prinsip  keterbukaan  (transparansi)  melihat urgensi keterbukaan informasi sangat penting saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mencontoh penerapan  prinsip  keterbukaan  pada  Pengadilan  Pajak  di  Amerika  Serikat  seperti mengadopsi case management system .

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Assegaf,  Rifqi  S.  dan  Josi  Khatarani, Membuka  Ketertutupan  Pengadilan .  Jakarta:  Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Bahari. Pengantar Hukum Pajak . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Basah,  Sjachran. Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia . Bandung: Alumni, 1997.
Brotodihardjo, R. Santoso. Pengatar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: Refika Aditama, 2010.
Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.
Harahap, M.Yahya Harahap. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali, Cetakan Pertama . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Juwana,  Hikmahanto. Bunga  Rampai  Hukum  Ekonomi  dan  Hukum  Internasiona. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Mustafa, Bachasan. Pokok-pokok Administrasi Negara . Bandung: Alumni, 1979.
Pratt, James W. dan Willian N. Kulsrud. Federal Taxation . Dame Publication, 1998. Pudyatmoko, Y. Sri. Penegakan dan Perlindungan Hukum di bidang Pajak . Jakarta:  Salemba Empat, 2007.
Rahardjo,  Satjipto. Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Bandung:  Sinar Baru, 1984.
Saidi,  Muhammad  Djafar. Perlindungan  Hukum  Wajib  Pajak  Dalam  Penyelesaian  Sengketa . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
Setjoatmadja,  Sylvia.  “Kedudukan,  Eksistensi,  dan  Independensi  Pengadilan  Pajak  Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis . Vol. 1, No. 1, April 2015. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2003.
Wade, E.C.S. dan G. Godfrey Philips. Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government . the Citizen and the State and Administrative Law,7th edition. London: Longmans, 1965.
Artikel Ilmiah
Ariawan, I Gusti Ketut. “Penerobosan Terhadap Batas-batas Kebebasan Kekuasan Kehakiman”.
Masalah-masalah Hukum . Vol. 39 No.4, Desember 2010.
Henderson,  Keith. “Judicial Transparency Checklist, Key Transparency  Issue and Indicator to Promote  Judicial  Independence  and  Accountabulity  Reform”, Extending  the  Reach  of Democracy , (2003).
Herrero, Alvaro dan Gaspar Lopez, “Access to Information and Transparency in the Judiciary”, World Bank Institute Working Paper , 2010.
McLachlin, Beverley. “Court Transparency and Public Confidence to the Better Administration of Justice”, Deakin Law Review , (2003).

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga (UUD 1945).
Republik  Indonesia,  UU  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  UU  Nomor  6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, LN Tahun 1983 Nomor 49, TLN Nomor 3262.
Republik  Indonesia,  UU  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  UU  Nomor  5  Tahun  1986,  LN  Tahun 1985 Nomor 77.
Republik Indonesia, UU Pengadilan Pajak, UU Nomor 14 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 27, TLN Nomor 4189.
Republik Indonesia, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076.

## Internet
LARA Tax Tribunal, “Tax Tribunal Improves Efficiency and Transparency Through New E- Filling,  Case  Management,  and  Docket  Search  Systems”,  diakses  melalui http://www.michigan.gov/taxtrib/0,4677,7-187--321948--,00.html ,  Pada  Tanggal  1  Juli 2021. Sekretariat Pengadilan Pajak, diakses melalui
http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Berkas/DetilBerkas.asp?strNoSktPjk=16066209200 9 , pada tanggal 2 Juli 2021.