Volume 3 Issue 3, December 2021: pp. 267-280.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat

## Analysis of Decidendi Ratio Administrative Sanctions Disrespect for Notary

## Amri Yahya
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama E-mail: amriidong@gmail.com

## Muhammad Jufri Dewa
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: muh.jufridewa@yahoo.com

## Muhammad Sabaruddin Sinapoy
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: This  research  addressed  at  analyzing  of  Decidendi  Ratio  Administrative Sanctions Disrespect for Notaries. This paper used a legal research by applying legislations, conceptual approach and analytical approach. This study revealed the answer that Notary is a public official who is appointed by the state to carry out state tasks in legal services to the public in the civil sector, especially regarding the making of evidence in the form of authentic deeds in order to achieve legal certainty. The position of a notary as a public official is an honorable position given by the state attributively through law to a person whom he trusts and who appoints him such a minister based on Article 2 UUJN. UUJN as a guideline for notaries in carrying out their duties also regulates the Authority, Obligations and Prohibitions for notaries. One of the prohibitions for a notary who is not a civil servant, state official, advocate, or not currently holding another position which is prohibited by law to be concurrently with a notary position.
Keyword: Rasio; Supervisory; Disrespectful
Abstrak: Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  terkait  ratio  decidendi  majelis pengawas notaris atas sanksi administrasi pemberhentian notaris tidak hormat. Penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  undang-undang,  dan konseptual. Penelitian menjawab masalah yakni Notaris sebagai seorang pejabat umum, diangkat  oleh  negara  untuk  melakukan  tugas-tugas  negara  dalam  pelayanan  hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti
berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya  adalah  Menteri  demikian  berdasarkan  Pasal  2  UUJN.  UUJN  sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi  notaris.  Salah  satu larangan bagi notaris tidak  berstatus  sebagai  pegawai  negeri,  pejabat  negara,  advokat,  atau  tidak  sedang memangku  jabatan  lain  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk  dirangkap  dengan jabatan notaris.
Kata kunci: Rasio; Majelis; Tidak Hormat

## PENDAHULUAN
Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara  dalam  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  di  bidang  keperdataan  khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum di sini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa untuk melakukan tugas negara atau pemerintah, 1 dan notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat akta tertulis dan otentik dalam  bidang  hukum  perdata.  Notaris  dalam  tugas  jabatannya  harus  dapat  memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat serta bersikap sesuai aturan hukum guna menciptakan kepastian hukum.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini. Walaupun  menurut  definisi  tersebut  ditegaskan  bahwa  notaris  itu  adalah  pejabat  umum ( openbare  ambtenaar ),  bukan  pegawai  menurut  undang-undang  atau  peraturan-peraturan kepegawaian negeri, dan tidak menerima gaji, bukan bezoldigd staatsambt , tetapi honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat. 2
1 Emi Sugiarti, “ Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha ” , JURTAMA (Jurnal Kenotariatan Narotama), Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 1.
2 Komar Andasasmita, Notaris I, Bandung: Sumur, 1981, hlm. 45.
Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 UUJN. Dengan diangkatnya seorang notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka seorang notaris  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  bebas,  tanpa  dipengaruhi  badan  eksekutif  dan badan  lainnya.  Maksud  kebebasan  adalah  supaya  profesi  notaris  nantinya  tidak  akan  takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen . 3 Sebab, notaris adalah  seseorang  yang  ditunjuk  oleh  negara  untuk  mengambil  sumpah,  menerangkan  isi sesuatu  dokumen,  mengesahkan  keaslian  tanda  tangan  dam  menjalankan,  pekerjaan  resmi lainnya  yang  ditentukan  di  bidang komersial .  Notaris  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan bebas,  tanpa  dipengaruhi  badan eksekutif dan  badan  lainnya,  Juga,  profesi  notaris  adalah menjalankan sebagian tugas dari negara dalam bentuk delegasi dari negara, khususnya yang berkaitan dengan privat (keperdataan), yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. UUJN  sebagai  pedoman  bagi  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi notaris. Salah satu larangan bagi notaris yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf g UUJN, yaitu : “…tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang- undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris“, seperti: 4 merangkap jabatan sebagai advokad, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Selanjutnya, Pasal  17  ayat  (1)  huruf  f  UUJN adalah  seorang  notaris  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai pemimpin badan usaha swasta. Hal ini tentunya menimbulkan dilema, dimana bisa saja terjadi pada saat seseorang akan diangkat menjadi notaris tetapi pada saat itu orang tersebut dalam posisi sebagai pemimpin badan usaha.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  17  dan  Pasal  52  UUJN  tersebut  menunjukkan  bahwa terdapat ketentuan yang jelas bagi seorang notaris bahwa seorang notaris pada prinsipnya tidak diperbolehkan bahkan di larang untuk memiliki jabatan rangkap. Dalam penjelasan Pasal 17 maksud dari larangan adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa
3 Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Tangerang: Media Notaris, 2005, hlm. 41.
4 Ady  Prasetya  Radam, “ Kedudukan  Notaris  Sebagai  Direktur  Dalam  Persfektif  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Berlaku ” , Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 2 Issue 2, 2017, hlm. 199.
notaris.  Dan  larangan  ini  juga  untuk  memberi  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dan sekaligus  mencegah  terjadinya  persaingan  tidak  sehat  antar  notaris  dalam  menjalankan jabatannya.  Dalam  penjelasan  Pasal  17,  maksud  dari  larangan  adalah  untuk  menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris, dan larangan ini juga untuk memberi kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dan  sekaligus  mencegah  terjadinya  persaingan  tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan maksud itu, maka notaris dilarang merangkap jabatan seperti di atas. Karena, besar sekali tanggung jawab yang diberikan kepada notaris dalam hal pembuatan akta-akta otentik serta kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketegasan dalam pelaksanaan suatu hukum. Hal inilah dalam konsep hukum administrasi negara, menurut Muh. Jufri Dewa, 5 bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus berdasarkan hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas.
Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang harus selalu melaksanakan wewenang dan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah  hukum  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (yang selanjutnya  disebut  UUJN  Perubahan)  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas  Notaris  (selanjutnya  disingkat  dengan  PERMENKUMHAM  Nomor  M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Pengawasan terhadap Notaris tersebut berada di bawah kewenangan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan oleh Notaris, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Badan ini terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas  Wilayah  Provinsi  dan  Majelis  Pengawas  di  wilayah  Ibu  Kota  Negara.  Majelis pengawas  itu  sendiri  merupakan  badan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan pembinaan  serta  pengawasan  terhadap  Notaris  mengenai  perilaku  dan  pelaksanaan  dalam menjalankan  jabatannya. Selain  juga  melakukan  pengawasan  serta  pemeriksaan  kepada Notaris,  Majelis  Pengawas  Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  dapat  memberikan  sanksi tertentu terhadap Notaris yang terbukti bersalah dalam mengemban dan menjalankan tugas
5 Muh. Jufri Dewa, Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Kendari: Unhalu Press, 2011, hlm. 114.
jabatan  Notaris  sehingga  Notaris  dapat  dihukum.  Namun  kewenangan  untuk  menjatuhkan sanksi hanyalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. 6

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, 7 yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan menganalisis  permasalahan  dengan  menggunakan  asas-asas  hukum  dan  prinsip-prinsip hukum.  Peneliti  menganalisis  ketentuan-ketentuan  yang  menjadi  dasar  dan  landasan  bagi permasalahan  yang  dibahas  dengan  melakukan  studi  kepustakaan.  Pendekatan  penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan analitis ( analytical approach ).
Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah studi kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan  adalah  suatu  alat  pengumpulan  bahan hukum  yang  dilakukan  melalui  bahan  hukum  tertulis  dengan  mempergunakan content analysis . 8 Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  fakta  dan  kondisi  atau  gejala  yang  menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan- penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistemisasi atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Ratio  Decidendi Majelis  Pengawas  Notaris  Terhadap  Sanksi  Administrasi  Larangan Notaris Rangkap Jabatan
Pengertian ratio  decidendi 9 atau  pertimbangan  hakim  adalah  argumen/alasan  hakim  yang dipakai  oleh  hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus perkara. Ratio  decidendi hakim  dapat  diartikan  sebagai  pikiran  hakim  yang  menentukan seorang hakim membuat amar putusan. 10 Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang
6 Gusti  Ayu  Indira  Chandra  Mahayani,  I.Wayan  Parsa,  dan  I.Nyoman  Sumardika, “ Pelaksanaan  Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali ” , Acta Comitas, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 249.
7 Rahmawati Tomalili, Guasman Tatawu, La Sensu, “ Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, 2019, hlm. 115.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 21.
9 Alsabda Liwati, Sabrina Hidayat, Oheo K. Haris, “ Ratio Decidendi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Nomor:  454/Pid.B/2010/Pn.Kdi) ” ,  Halu  Oleo  Legal Research, Vol 1, No 2, 2019, hlm. 270.
10 Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, “ Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis
menentukan  atau  inti-inti  yang  menentukan  dalam  pembuatan  putusan. 11 Ratio  decidendi (jamak: rationes decidendi ) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “ the reason ” atau “ the rationale for the decision ”. Black’s Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai “ the point in a case which determines the judgment ”  atau  menurut  Barron’s  Law  Dictionary  adalah  “ the  principle  which  the  case establishes .”  Kusumadi  Pudjosewojo  dalam  pedoman  pelajaran  tata  hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati ( material fact ), faktor-faktor yang essensiil yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu. 12
Pertimbangan hukum dari hakim atau ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan  oleh  hakim  untuk  sampai  pada  putusannya.  Menurut  Goodheart, ratio  decidendi inilah  yang  menunjuk  bahwa  ilmu  hukum  merupakan  ilmu  yang  bersifat  preskriptif,  bukan deskriptif .  Sedangkan  putusan  sesuatu  yang  bersifat deskriptif ”. Ratio  decidendi adalah penafsiran  hakim  atau  pertimbangan  hakim  yang  dijadikan  dasar  pertimbangan  oleh  para pembentuk  undang-undang.  Secara  teoritis,  selain  amar  putusan  yang  menjatuhkan  vonis, terdapat  satu  bagian  penting  dalam  struktur  putusan  hakim. 13 Dalam  menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi , yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara  langsung  mengenai  pokok  perkara,  yaitu  kaidah  hukum  merupakan  dasar  hukum putusan “ ratio decidendi ”.
Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  persetujuan  dan  ketetapan-ketetapan,  yang  untuk diperintahkan  oleh  suatu  undang-undang  umum  atau  dikehendaki  oleh  orang-orang  yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan  akta-akta  dan  mengeluarkan grosse-grosse ,  salinan-salinan  dan  kutipan-
Terhadap  Putusan  MA  Nomor  41  PK/PID/2009  dan  Putusan  MA  Nomor  183  PK/Pid/2010) ” ,  Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Malang: Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 9.
11 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,  Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 190.
12 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 475.
13 Wigit  Mayang  Panuluh, “ Pertimbangan  Hakim  Memutus  Perkara  dengan  Dissenting  Opinion  dalam Tindak Pidana Menelantarkan Istri dan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 49K/MIL/2016) ”, Verstek, Volume 7, No. 1, 2019, hlm. 220.
kutipannya,  semuanya  itu  sejauh  pembuatan  akta-akta  tersebut  oleh  suatu  undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. 14
Notaris  adalah  pejabat  umum  maksudnya  adalah  seseorang  yang  diangkat,  diberi wewenang  dan  kewajiban  oleh  negara  untuk  melayani  publik  dalam  hal  tertentu.  Hal  ini menunjukkan  peran  negara  yang  menentukan  posisi  atau  eksistensi  notaris.  Tanpa  campur tangan negara, tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas pada notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat,  guna  memberi  perlindungan  dan  jaminan  hukum  demi  tercapainya  kepastian hukum  dalam  masyarakat.  Pejabat  umum  adalah  orang  yang  menjalankan  sebagian  fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. 15
Menurut Philiphus M. Hadjon, bahwa sanksi administrasi merupakan bagian penting dalam  hukum  administrasi.  Tidak  ada  gunanya  merumuskan  kewajiban  atau  larangan  bagi warga apabila ketentuan tersebut tidak bisa dipaksakan kepatuhan oleh pemerintah. Lanjut dikatakan, untuk itu pemerintah berwenang mencabut keputusan apabila yang berkepentingan atau pemegang surat keputusan tidak memenuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan  yang  dikaitkan  pada  keputusan  tersebut.  Penerapan  sanksi  administrasi  adalah mutlak  wewenang  pemerintah  tanpa  terlebih  dahulu  harus  melalui  proses  peradilan, 16 dan kewenangan  tersebut  berada  pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  diberikan  kepada Majelis  Pengawas  Notaris  salah  satu  di  antaranya  adalah  Majelis  Pengawas  Wilayah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Notaris terdiri dari: (a). Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota; (b). Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Provinsi; dan (c). Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara. Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. Serta, Peraturan
14 Salim  HS,  Teknik  Pembuatan  Suatu  akta  (Konsep  Teoritis,  Kewenangan  Notarism  Bentuk  dan  Minuta Akta), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 33.
15 M.  Syahrul  Borman, “ Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam  Perspektf  Undang-Undang Jabatan Notaris ” , Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 1, 2019, hlm. 78.
16 Pernyataan Philipus M. Hadjon disampaikan dalam sidang, di Gedung Mahkamah Konstitusi. Nur Aivanni,
“ Ahli  Sebut  Pemerintah  Berwenang  Jatuhkan  Sanksi  Administrasi  Pada  Ormas ”,  Media  Indonesia, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/142184/ahli-sebut-pemerintah-berwenang-jatuh kan-sank si-administrasi-pada-ormas, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
Berdasarkan  hasil  rapat  pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  alasan-alasan hukumnya,  maka Majelis  sepakat menjatuhkan  sanksi  administratif  beru pa “Pemberhentian Dengan Hormat” kepada seorang Notaris dari jabatannya sebagai Notaris, dengan menerapkan ketentuan:
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Pasal 25 dan Pasal  27  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor:  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota, Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  Dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
2. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
3. Pasal 17 ayat (2) huruf b jo. Pasal 73 ayat (1) huruf f butir 1 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Khususnya Pasal 1, Pasal 4, Pasal 67 Jo Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  :  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Menyatakan  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  Majelis  Pemeriksa  Daerah  tidak  dapat diterima dan mengambil alih pemeriksaan dalam suatu keputusan tersendiri dan Menghukum Saudara Notaris dengan sanksi “Pemberhentian Dengan Hormat” karena telah melanggar Pasal 17 dan Pasal 65 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Serta, Mengusulkan kepada Majelis Pengawas  Pusat  Notaris  untuk  menjatuhkan  sanksi  berupa  Pemberhentian  dengan  Hormat kepada Notaris.
Akan tetapi, MPP mempertimbangkan aspek substantif dan lebih menekankan fungsi pembinaan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan salah satu tujuan hukum yakni keadilan bagi semua  pihak  dapat  terpenuhi.  MPP  mempertimbangkan  latar  belakang  notaris,  riwayat pekerjaan, perilaku, dan masa kerja notaris. Di satu sisi, aspek normatif tidak dapat diabaikan dan harus tetap dijalankan demi memenuhi kepastian hukum. Namun disisi lain, MPP tidak mengabaikan pertimbangan filosofis mengenai tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris yaitu untuk memberikan pembinaan kepada Notaris demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan  kepastian  hukum.  Sehingga  putusan  yang  diberikan  oleh  MPP  kepada  seorang  Notaris adalah  lebih  ringan  daripada  putusan  yang  diberikan  oleh  MPW,  yaitu  menjatuhkan  sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.
Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat dari Soedikno Mertokusumo, bahwa hakim berwenang  untuk  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya. Lanjut dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa bagi hakim dalam mengadili suatu  perkara  terutama  yang  dipentingkan  adalah  fakta  atau  peristiwanya  dan  bukan hukumnya.  Peraturan  hukumnya  adalah  alat,  sedangkan  yang  bersifat  menentukan  adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Akhirnya Hakim akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. 17 Namun, dari proses tersebut mulai dari jenjang MPD, MPW  dan  MPP  ditemukan  bahwa  Notaris  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  rangkap jabatan Notaris dan oleh karena itu Notaris diberikan saksi hukum administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 110.

## Dampak Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Notaris Rangkap Jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris
Pemberian sanksi administrasi berdampak terhadap notaris rangkap jabatan yang diberikan oleh  masing-masing  tingkatan  Majelis  Pengawas  Notaris  mulai  dari  MPD,  MPW  dan  MPP menunjukkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melanggar  daripada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  terkait  lainnya  yang  berhubungan  dengan  Jabatan  Notaris  khususnya rangkap jabatan akan dikenakan sanksi administrasi mulai dari yang teringan maupun sampai terberat. Pada tingkat MPD diketahui memberikan rekomendasinya berupa sanksi administratif teguran  tertulis  kepada  notaris  terperiksa,  Kemudian  pada  tingkat  MPW  memberikan putusannya adalah sanksi administrasi pemberhentian dengan hormat.
Dampak  pemberhentian  dengan  hormat  maupun  pemberhentian  tidak  hormat merupakan pemberhentian notaris dari jabatannya sehingga seseorang tidak dapat menjadi notaris kembali. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk  menjatuhkan  pemberhentian  dengan  hormat  ataupun  pemberhentian  dengan  tidak hormat  kepada  Notaris  terlebih  dahulu  melalui  Majelis  Pengawas  pusat.  Sehingga,  melalui putusan  MPP  tersebut,  notaris  hanya  dapat  diberhentikan  oleh  Menteri.  Sedangkan  Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang rangkap jabatan sebagai advokat yakni terhadap  akta  yang  di  buat  tersebut  akan  kehilangan  otentiknya,  dan  akta  tersebut  hanya mempunyai kekuatan sebagai akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. 18 Di samping itu juga Akta Notaris menjadi batal demi hukum, yaitu  kewenangan Notaris berdasarkan  kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris  gugur  dengan  sendirinya.  Sedangkan  MPP  dalam  putusannya  menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga). Dampak pemberhentian sementara ini akan menimbulkan  hilangnya  kewenangan  notaris  untuk  sementara  waktu  dan  notaris  yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apa pun dalam waktu tertentu yaitu antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. Sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk menjalankan  tugas  jabatannya  kembali  atau  ditindaklanjuti  dengan  sanksi  pemberhentian dengan  hormat  atau  pemberhentian  tidak  hormat.  Artinya,  putusan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum, maka seorang pejabat Notaris harus melepaskan jabatan Notarisnya beserta
18 Ghita Aprillia Tulenan , “ Kedudukan dan Fungsi  Akta di  Bawah  Tangan yang Dilegalisasi Notaris ”, Lex Administratum, Vol. II, No.2, 2014, hlm. 125.
dengan  aktivitas  pekerjaannya  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan  menyerahkan  hasil pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris yang berlaku.
Ketiga tingkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut terhadap larangan jabatan rangkap Notaris  adalah  sama-sama  menunjukkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melanggar  larangan rangkap jabatan Notaris akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan pertimbangan dan bukti-bukti yang didapatkan dari persidangan majelis, walaupun dari masing-masing tingkatan bisa putusannya sama ataupun berbeda. Akan tetapi substansi inti daripada pemberian putusan tersebut adalah larangan Notaris rangkap jabatan yang dinilai bahwa rangkap jabatan adalah suatu perbuatan yang tercela serta dapat merendahkan, harkat dan martabat jabatan Notaris sebagai jabatan istimewa di masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur, bermartabat, dan sikap profesionalisme dalam pekerjaan . Selain itu juga, merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa “Notaris wajib bertindak amanah, jujur,  seksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan hukum,” kondisi inilah yang dinilai sebagai suatu pelanggaran berat terhadap profesi jabatan Notaris yang apabila dilibatkan dalam rangkap suatu jabatan di luar notaris.
Sehingga  jabatan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam memberikan  jasa  hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  pengawasan  demi tercapainya kepastian hukum untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan  Notaris  sebagai  pejabat  yang  menjalankan  pelayanan  publik,  dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah diputuskan untuk dijalani. Serta mencegah dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya serta agar notaris tetap  independen  dan  netral  dalam  melaksanakan  tugas  fungsinya  sebagai  pejabat  publik. Notaris haruslah berada di tengah-tengah dan tidak berpihak pada salah satu pihak.

## KESIMPULAN
Notaris yang terbukti melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya dengan melakukan rangkap jabatan, maka dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan patut dijatuhi  sanksi  administratif  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat, demi mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan dan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan bersandarkan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; dan D ampak sanksi administrasi yang diberikan oleh masing-masing tingkatan Majelis Pengawas Notaris mulai dari
MPD,  MPW  dan  MPP  menunjukkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melanggar  daripada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berhubungan dengan Jabatan Notaris  khususnya  rangkap jabatan  akan dikenakan sanksi  administrasi. Pada tingkat MPW memberikan  putusannya  sanksi  administrasi  pemberhentian  dengan  hormat.  Dampak pemberhentian  tidak  hormat  merupakan  pemberhentian  notaris  dari  jabatannya  sehingga tidak  dapat  menjadi  notaris  kembali.  Sedangkan  terhadap  akta  yang  di  buat  tersebut  akan kehilangan  otentiknya.  Di  samping  itu  akta  Notaris  menjadi  batal  demi  hukum,  termasuk kewenangan Notaris yang diberikan dalam UUJN gugur dengan sendirinya.

## Daftar Pustaka
Buku
Andasasmita, Komar, Notaris I , Bandung: Sumur, 1981.
Dewa,  Muh.  Jufri, Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik, Kendari:
Unhalu Press, 2011.
HS, Salim, Teknik Pembuatan Suatu akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Di Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1985.
Ranuhandoko,  I.P.M., Terminologi  Hukum  Inggris-Indonesia ,  Cetakan  Ketiga,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2003.
Sugiarti,  Emi,  “ Rangkap  Jabatan  Notaris  Sebagai  Pemimpin  Badan  Usaha ” , JURTAMA  (Jurnal Kenotariatan Narotama), Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
Waluyo,  Doddy  Radjasa, Hanya  Ada  Satu  Pejabat  Umum  Notaris ,  Tangerang:  Media  Notaris,
2005.

## Jurnal dan Makalah
Borman,  M.  Syahrul,  “ Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam  Perspektf  Undang- Undang Jabatan Notaris ” , Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 1, 2019.
Liwati, Alsabda,  Sabrina  Hidayat,  Oheo  K.  Haris , “ Ratio  Decidendi  Terhadap  Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor:
454/Pid.B/2010/Pn.Kdi) ” , Halu Oleo Legal Research, Vol 1, No 2, 2019.
Mahayani, Gusti Ayu Indira Chandra, I.Wayan Parsa, dan I.Nyoman Sumardika, “ Pelaksanaan Upaya  Hukum  Banding  Oleh  Notaris  Atas  Putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Provinsi Bali ” , Acta Comitas, Vol. 3 No. 2, 2018.
Muzakki,  Mochammad  Alfi,  “ Ratio  Decidendi  Hakim  Ma  Dalam  Menerima  Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap  Putusan  MA  Nomor  41  PK/PID/2009  dan  Putusan  MA  Nomor  183 PK/Pid/2010) ” , Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
Panuluh,  Wigit  Mayang,  “ Pertimbangan  Hakim  Memutus  Perkara  dengan  Dissenting  Opinion dalam Tindak Pidana Menelantarkan Istri dan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 49K/MIL/2016) ”, Verstek, Volume 7, No. 1, 2019.
Radam,  Ady  Prasetya,  “ Kedudukan  Notaris  Sebagai  Direktur  Dalam  Persfektif  Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ” , Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 2 Issue 2, 2017.
Tomalili, Rahmawati, Guasman Tatawu, La Sensu, “ Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, 2019.
Tulenan, Ghita Aprillia , “ Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris ”,
Lex Administratum , Vol. II, No.2, 2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata  Cara Pengangkatan, Cuti,  Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2015  tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

## Situs Web
Aivanni,  Nur,  “ Ahli  Sebut  Pemerintah  Berwenang  Jatuhkan  Sanksi  Administrasi  Pada  Ormas ”,
Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/142184/ahli-sebut- pemerintah-berwenang-jatuh  kan-sank  si-administrasi-pada-ormas,  diakses  pada tanggal 5 Desember 2020.