## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA)
Sry Rahayu Eka Pratiwi Neoe 1 , Rosdiana Saleh 2
1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia Email: neoeayu9@gmail.com
2) Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia Email: salehrosdiana@gmail.com
* Corresponding Author: neoeayu9@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 19/05/2023 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  (UU  Merek) merupakan  dasar  hukum  perlindungan  indikasi  geografis.  Pada  UU  Merek  ini aturan mengenai indikasi geografis hanya terdiri dari beberapa Pasal, sehingga membuat aturan mengenai indikasi geografis menjadi tidak jelas. Karena aturan mengenai  indikasi  geografis  masih  bergabung  dengan  UU  Merek,  sehingga Pasal  mengenai  merek  dan  Pasal  mengenai  indikasi  geografis  menjadi  saling bertentangan.  Aturan  yang  tidak  jelas  dan  saling  bertentangan  menjadi penyebab  tidak  tumbuhnya  perlindungan  indikasi  geografis  di  Indonesia. Keberagaman  respon  atas  kewajiban  TRIPs  untuk  memberikan  perlindungan indikasi  geografis  (IG)  dalam  hukum  nasional  negara  anggota,  menyebabkan penerapan MFN tidak berjalan secara sempurna. Negara maju (termasuk negara Australia)  menerapkan  perlindungan  IG  secara  mengetat  (hanya  terhadap minuman  wine  dan  spirit)  sedangkan  negara  berkembang  (termasuk  negara Indonesia)  menerapkan  perlindungan  IG  secara  meluas.  Tujuan  dari  penulisan ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor  pembeda  dan  menganalisis  pengaturan  IG antara  Indonesia  dengan  Australia  serta  mengidentifikasi  penerapan  prinsip standar  minimum  dan/atau  pengaturan  yang  lebih  ekstensif  beserta pengadopsiannya dalam perundang-undangan Indonesia dan Australia. Metode penulisan dalam jurnal ini adalah bersifat normatif, dengan mengkomparasikan peraturan  perlindungan  IG  Indonesia  dengan  Australia.  Faktor  pembeda pengaturan  IG  antara  Indonesia  dan  Australia  terletak  pada  (1)  Kewenangan mendaftarkan IG dan (2) Kewenangan badan yang melakukan registrasi. Dalam pengadopsian peraturan TRIPs, Indonesia belum memasukkan unsur reputasi di perundang-undangannya, sedangkan Australia mensyaratkan reputasi sudah ada terlebih dahulu dalam negaranya sebelum didaftarkan.
Direvisi, 06/07/2023
Dipublikasi, 07/07/2023 Kata Kunci: Perlindungan Indikasi
Geografis, Komparasi
Abstract
Keywords: Geographical Indication Protection, Comparison Law Number 15 of 2001 Concerning Trademarks (Mark Law) is the legal basis for the protection of geographical indications. In the Trademark Law, the rules regarding geographical indications only consist of several articles, thus making the  rules  regarding  geographical  indications  unclear.  Because  the  rules regarding  geographical  indications  are  still  integrated  with  the  Trademark Law,  the  Articles  regarding  marks  and  the  Articles  concerning  geographical indications  are  contradictory  to  each  other.  Unclear  and  contradictory  rules are  the  reason  why  geographic  indication  protection  does  not  grow  in Indonesia.  The  diversity  of  responses  to  TRIPs'  obligations  to  provide geographic indication (IG) protection in the national laws of member countries has  resulted  in  the  implementation  of  MFN  not  working  perfectly.  Developed countries (including  Australia) implement GI protection strictly (only for wine
and  spirits),  while  developing  countries  (including  Indonesia)  apply  GI protection  widely.  The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  the  differentiating factors and analyze the GI arrangements between Indonesia and Australia and identify the application of minimum standard principles and/or more extensive arrangements and their adoption in Indonesian and Australian legislation. The method  of  writing  in  this  journal  is  normative  in  nature,  by  comparing  the Indonesian  GI  protection  regulations  with  those  of  Australia.  The differentiating factor for regulation of GIs between Indonesia and Australia lies in (1) Authority to register GIs and (2) Authority of the registration agency. In adopting  the  TRIPs  regulation,  Indonesia  has  not  included  the  element  of reputation  in  its  legislation,  while  Australia  requires  that  reputation  already exists in its country before being registered.

## PENDAHULUAN
Indikasi Geografis dalam dunia perdagangan merupakan nama dagang yang dikaitkan, dipakai, atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk  tersebut 1 .  Pengaturan  indikasi  geografis  di  Indonesia  diatur  secara  inklusif  dalam perlindungan  rezim  merek.  Pengaturan  merek  di  Indonesia  itu  sendiri  mengalami  beberapa kali  perubahan.  Pertama,  pada  jaman  Belanda,  diatur  dalam  Hulpbureua  Voor  den Industrieelen  Eigendom  (tahun  1894)  yang  kemudian  dituangkan  dalam  Industrieele Eigendom Kolonien (tahun 1912) 2 . Dalam perjalanannya pasal 2 Staatblad 1924 Nomor 576 mengatur  tentang  ruang  lingkup  hak  kekayaan  intelektual  termasuk  di  dalamnya  hak kekayaan  industri.  Setelah  negara  Indonesia  mencapai  kemerdekaan  di  tahun  1945,  untuk mengisi  kekosongan  hukum  tentang  pengaturan  hak  kekayaan  intelektual  maka  aturan Belanda  ini  diadopsi  (disesuaikan  dengan  kebutuhan  negara  Indonesia  saat  itu)  hingga memiliki  peraturan  tersendiri 3 .  Kedua,  pada  tahun  1961,  negara  Indonesia  menyusun peraturan  perundang-undangan  tentang  merek  untuk  pertama  kalinya.  Undang-undang tersebut  adalah  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  21  tahun  1961  Tentang  Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
Undang-undang  tersebut  menganut  sistem  “first  to  use  principle”  atau  yang  sering dikenal  sistem  deklaratif  .  Sistem  deklaratif  tidak  mengharuskan  pendaftaran  merek  karena pemakai  pertama  dari  merek  itulah  dianggap  sebagai  pemilik.  Rentang  waktu  antara  tahun 1987-1991  kasus-kasus  sengketa  merek  mengalami  peningkatan  akibat  dari  pengaplikasian sistem  deklaratif  ini,  yang  mulanya  hanya  236  kasus  meningkat  menjadi  283  kasus 4 . Kebanyakan dari kasus ini adalah pembatalan gugatan merek yang diajukan oleh para pemilik merek  dari  luar  negeri,  termasuk  para  pemilik  terkenal  asing.  Pemicu  peningkatan  ini disebakan  oleh  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  SK  MENKEH  1987  yang  kemudian direvisi  SK  MENKEH  1991  dengan  No.  M.03-HC.02.01/1991  yang  memberikan perlindungan  bagi  pemilik  merek-merek  terkenal  (sebenarnya)  untuk  mengajukan  gugatan pembatalan  atas  mereknya  yang  telah  didaftar  lebih  dulu  oleh  para  pengusaha  lokal  atau
1 Miranda  Risang  Ayu,  Memperbincangkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indikasi  Geografis,  PT  Alumni, Bandung, 2006, hlm.1
2 Miranda Risang Ayu,  Geographical Indications Protection In Indonesia Based On Cultural Rights Approach, Nagara Institute, Jakarta, 2009, hlm. 164
3 Ibid, hlm. 165
4 Yayasan  Klinik  HAKI  (IP  Clinic),  Kompilasi  Undang-undang  Hak  Cipta,  Paten,  Merek  dan  Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm xi
pendaftar  dengan  itikad  buruk 5 .  Oleh  karena  itulah  dibutuhkan  perubahan  atas  sistem tersebut.  Ketiga,  perubahan  tentang  sistem  deklaratif  direspon  pemerintah  dengan  Undang- undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1992. Undang-undang ini menggunakan “sistem  konstitutif  dimana  merek  akan  diberikan  perlindungan  apabila  sudah  dilakukan pendaftaran  terlebih  dahulu.  Keempat,  terjadi  perubahan  untuk  kedua  kalinya  setelah  masa kemerdekaan yaitu dengan diterbitkannya UndangUndang Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 sebagai pengganti UU NRI No. 19 tahun 1992.
Undang-undang  ini  merupakan  konsekuensi  Indonesia  sebagai  negara  anggota  WTO. Perjanjian  TRIPs  mewarnai  corak  perundang-undangan  merek  di  Indonesia.  Pasal-pasal TRIPs yang memberikan corak perundang-undangan di Indonesia pada saat itu adalah terkait dengan  perlindungan  atas  indikasi  asal  dan  indikasi  geografis.  Kelima,  terjadi  perubahan ketiga yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek yang masih berlaku hingga sekarang. Undang-undang ini mengubah beberapa peraturan antara lain (1) penetapan sementara pengadilan, (2) perubahan delik biasa menjadi delik aduan, (3) peran Pengadilan  Niaga  dalam  memutuskan  sengketa  merek  dan  (4)  kemungkinan  penggunaan alternatif  penyelesaian  sengketa  serta  ketentuan  pidana  yang  diperberat 6 .  Seperti  yang  telah dipaparkan  pada  paragraf  sebelumnya,  poin  keempat  tentang  perubahan  kedua  undang- undang  merek  setelah  kemerdekaan,  lebih  diwarnai  oleh  perjanjian  internasional. Perlindungan  atas  indikasi  asal  dan  indikasi  geografis  merupakan  isu  dalam  perdagangan internasional.  Pembentukan  TRIPs  Agreement  mengalami  proses  negoisasi  yang  cukup intensif.
Hal ini dikarenakan dalam perumusannya terdapat 2 (dua) polarisasi kepentingan yaitu kepentingan  negara  maju  atau  negara-negara  tingkat  lanjut  (negara-negara  komunitas  Eropa dan  Amerika  Serikat)  dan  negara  berkembang  atau  negara-negara  pemula  (negara-negara Asia  Tenggara  termasuk  Indonesia).  Polarisasi  ini  menyebabkan  TRIPs  kemudian  tidak mengatur  perlindungan  indikasi  geografis  secara  rigid  tetapi  memberikan  keluwesan (keleluasaan  di  tiap-tiap  negara)  dengan  syarat  bahwa  pengaturan  indikasi  geografis  boleh diterapkan sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian atau lebih luas tetapi tidak boleh kurang  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  indikasi  geografis  yang  telah ditetapkan. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari pasal 1 TRIPs sebagai berikut 7 . “ Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement,  provided  that  such  protection  does  not  contravene  the  provisions  of  this Agreement. Members  shall  be  free  to  determine  the  appropriate  method  of  implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice”. Istilah yang secara  nyata  disampaikan  oleh  TRIPs  adalah  setiap  anggota  harus  menyediakan “legal means” atau  “upaya  hukum”  untuk  melindungi  Indikasi  Geografis  dalam  hukum  nasional. Istilah tersebut dapat dijumpai pada pasal 22 ayat (2) TRIPs sebagai berikut. 8
5 ibid
6 Tim Lindsey, dkk. Hak Kekayaan Intelektual:Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 132
7 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, hlm. 319. Akses pada tanggal 6 April 2023 pkl 19.00 WIB
8 Ibid hal 328
In  respect  of  geographical  indications,  Members  shall  provide  the  legal  means  for interested parties to prevent: (a) the use of any means in the designation or presentation of a good  that  indicates  or  suggests  that  the  good  in  question  originates  in  a  geographical  area other  than  the  true  place  of  origin  in  a  manner  which  misleads  the  public  as  to  the geographical  origin  of  the  good;  (b)  any  use  which  constitutes  an  act  of  unfair  competition within the meaning of Article 10 bis of the Paris Convention (1967).
Persyaratan  minimum  yang  diatur  dalam  pasal  1  TRIPs  ini  kemudian  lebih  dikenal dengan  “Prinsip  Standar  Minimum”  .  Respon  negara  maju  dan  negara  berkembang  atas perjanjian TRIPs ini memiliki perbedaan. Negara maju dalam membuat regulasi perlindungan indikasi geografis sangat ketat berbeda dengan regulasi perlindungan indikasi geografis yang diterapkan  oleh  negara  berkembang  (salah  satunya  Indonesia)  yang  lebih  mengatur perlindungan  indikasi  geografis  secara  meluas.  Pengaturan  indikasi  geografis  yang  ketat dalam  negara  maju  diberikan  terhadap  produk  wine  dan  spirits.  Hal  ini  dikarenakan  produk wine  dan  spirits  merupakan  produk  yang  mayoritas  dikonsumsi  dan  digemari  oleh  negara maju,  sehingga  penjualan  atas  kedua  produk  tersebut  dapat  meningkatkan  kesejahteraan warga  di  sebuah  negara.  Berbeda  dengan  negara  berkembang,  mayoritas  dari  mereka  tidak menganut perlindungan yang ketat terhadap produk wine dan spirits. Hal ini juga dianut oleh Indonesia, mengingat budaya meminum wine dan spirits di Indonesia bukan merupakan suatu kebiasaan.
Selain  itu,  negara  berkembang  masih  dalam  tahap  permulaan  dan  untuk  mencapai perlindungan  indikasi  geografis  seperti  negara  maju  dibutuhkan  proses  yang  panjang. Pengaturan yang berbeda-beda ini menempatkan bahwa prinsip Most Favoured Nation tidak berjalan  secara  sempurna.  Selain  itu,  karakteristik  perlindungan  indikasi  geografis berdasarkan  konvensi-konvensi  terdahulu  memiliki  keberagam.  Keberagaman  antara  negara maju  dengan  negara  berkembang  menyebabkan  setiap  negara  harus  memahami  bentuk perlindungan  indikasi  geografis  di  tiap  negara-negara  yang  akan  dituju.  Oleh  karena  itu, diperlukan perbandingan 6 perlindungan hukum atas indikasi geografis di tiap-tiap negara.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan apa yang cocok diterapkan oleh Indonesia nantinya sebagai wujud semangat dalam menciptakan hukum yang lebih  baik.  Perbandingan  yang  akan  dilakukan  dalam  tulisan  ini  adalah  perbandingan perlindungan  hukum  atas  indikasi  geografis  antara  Indonesia  dengan  Australia.  Alasan melakukan  perbandingan  ini  karena  Australia  memiliki  pengaturan  yang  ketat  terhadap perlindungan indikasi geografisnya.

## METODE PENELITIAN
Metode pada tulisan ini adalah bersifat normatif yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  terkait  dengan  pengaturan  perlindungan  indikasi geografis.  Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach)  dan  pendekatan  komparatif.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakuan  dengan menelaah  peraturan  yang  terkait  dengan  perlindungan  indikasi  geografis  baik  pengaturan yang  ada  di  Indonesia  maupun  Australia.  Pendekatan  komparatif  dilakukan  dengan membandingkan  peraturan  perlindungan  indikasi  geografis  di  Indonesia  (yaitu  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  No.  15  Tahun  2001  dan  Peraturan  Pemerintah  Negara Republik  Indonesia  No.  51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi  Geografis)  dan  peraturan
perlindungan  indikasi  geografis  di  Australia  (yaitu  Australia  Trade  Marks  Act  1995,  Trade Practice Act 1974 yang kemudian diamandemen oleh Australian Consumer Law Act (No. 2) 2010, dan Australian Wine and Brandy Cooperation Act 1980).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikasi geografis merupakan upaya negara untuk menghindari passing off. Pengertian passing off menurut Black’s Law Dictionary adalah sebagai berikut 9 “The act or an instance of falsely representing one’s own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers.  Passing  off  is  actionable  in  tort  under  thelaw  of  unfair  competition.  It  may  also  be actionable as trademark infringement”
(Terjemahan  :  Tindakan  atau  suatu  hal  yang  mempresentasikan  produk  sendiri  seperti produk  orang  lain  dalam  upaya  menipu  pembeli  potensial.  Passing  off  adalah  kategori perbuatan melawan hukum  berdasarkan hukum  persaingan  curang. Perbuatan ini juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak merek).
Negara  Indonesia  dan  Australia  sama-sama  menerapkan  sistem  penghindaran passing off dalam  regulasi  indikasi  geografisnya.  Indonesia  mengintegrasikan  secara  inklusif pengaturan indikasi geografis dengan sistem merek yaitu Undang-undang No. 15 tahun 2001. Selain  itu,  terdapat  peraturan  sebelumnya  yang  juga  terkait  dengan  pengaturan  indikasi geografis  yaitu  pasal  1365  KUH  Perdata.  Pasal  ini  memperkenalkan  istilah “tort” atau kesalahan  perdata  walaupun  pengertianya  tidak  seluas  pengertian  dalam  negara  bersistem hukum  Anglo  Saxon.  Dapat  dikatakan  bahwa  pelanggaran  atas  indikasi  geografis  masuk dalam  kategori  hukum  perdata,  sehingga  apabila  terdapat  tindakan  yang  merugikan  dapat menuntut  ganti  rugi  atau  kompensasi.  Pasal  ini  kemudian  menjadi  salah  satu  dasar pembentukan UU NRI No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
Definisi  tentang  “pasar”  ,  “barang”,  dan  “jasa”  di  tuangkan  dalam  pasal  pertama Undang-undang  yang  selanjutnya  digunakan  dalam  pembentukan  regulasi  yang  berkaitan dengan  hak  kekayaan  intelektual,  termasuk  UU  No.  15  tahun  2001  Tentang  Merek.  Pasal tentang  persaingan  usaha  yang  terkait  dengan  lingkup  HKI  adalah  pasal  6.  Pasal  ini menjelaskan bahwa persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan oleh antar pelaku usaha yang dalam kegiatan produksi dan atau pemasaran baik itu berupa barang dan  jasa  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  yang  dapat  menghambat persaingan usaha. Dari sini dapat dikatakan praktek monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan dilarang dalam persaingan usaha yang sehat. Pasal 17 (1) UU NRI No. 5 tahun  1999  melarang  penguasaan  produksi  dan  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang menjurus kepada monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.
Perjanjian  TRIPs  bila  dikaitkan  dengan  pasal  17  (1)  UU  NRI  No.  5  tahun  1999, berpotensi  untuk  memenuhi  pelanggaran.  Perlindungan  indikasi  geografis  tingkat  II  tidak hanya  melindungi  konsumen  saja  akan  tetapi  juga  produsen.  Dalam  hal  ini  produsen  diberi hak untuk memonopoli penggunaan dengan cara menolak kemungkinan pelaku usaha lainnya untuk  melakukan  usaha  yang  sama  di  pasar  bersangkutan.  Indonesia  belum  mengatur pengecualian bahwa indikasi geografis tidak termasuk dalam aturan tersebut.
9 Bryan A. Garner,  Black‟s Law Dictionary, Eighth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004,  hlm
Bila  merujuk  pada  teori  hak  kekayaan  milik  Posner,  indikasi  geografis  tidak  dapat dimasukkan dalam kegiatan monopoli karena indikasi geografis merupakan hal yang berbeda dan  tidak  dapat  dipersamakan  cara  pandangnya.  Sebelum  mendalami  teori  hak  kekayaan Posner,  dibutuhkan  pemahaman  tentang  analisis  statis  dan  dinamis.  Pernyataan  ini  dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut.
”To  understand  the  economics  of  property  right,  it  is  first  necessary  to  grasp  the economist's distinction between static and dynamic analysis” 10
Analisis statis menekankan pada dimensi waktu dari kegiatan ekonomi ( Statics analysis suppresed  the  time  dimension  of  economy  activity ) 11 .  Kegiatan  ekonomi  dapat  dilihat  dari konsep dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
Sedangkan  HKI  masuk  dalam  kategori  aspek  dinamis  ( economic  basis  of  property rights  was  perceived  in  dynamic  terms ) 12 yang  mengandalkan  pada  nilai  atau  value  suatu produk.  Akibat  dari  kelebihannya,  konsumen  lebih  tertarik  menggunakan  produk  tersebut. Keberadaan HKI yang bukan merupakan monopoli juga diperkuat oleh pernyataan Gerald F. Masoudi,  dalam Intellectual  Property  and  Competition:  Four  Principles  for  Encouraging Innovation sebagai berikut. 13
“While intellectual property grants exclusive rights, these rights are not monopolies in the economic sense: they do not necessarily provide a large share of any "relevant market" in antitrust  parlance  and  they  do  not  necessarily  lead  to  the  ability  to  raise  prices  in  any market.  A  single  patent,  for  example,  may  have  dozens  of  close  substitutes.  The  mere presence  of  an  intellectual  property  right  does  not  permit  an  antitrust  enforcer  to  skip  the crucial steps of market definition and determining market effects”
(Terjemahan  :  Sementara  kekayaan  intelektual  memberikan  hak  ekslusif,  hak  tersebut bukanlah monopoli dalam arti ekonomi: Mereka tidak menyediakan pembagian yang besar di pasar bersangkutan dalam bahasa antitrust dan tidak selalu mengarah pada kemampuan untuk menaikkan  harga  di  pasar  manapun.  Paten  tunggal  contohnya,  mempunyai  selusin  barang pengganti  terdekat.  Kehadiran  hak  kekayaan  intelektual  tidak  memerlukan  izin  dari penegakan antitrust untuk  melampaui  langkah  yang  krusial  dalam  definisi  pasar  dan menentukan efek pasar).
Kemudian  Gerald  F.  Masoudi  juga  mengatakan  bahwa  asumsi  kekayaan  intelektual mengarah secara otomatis ke kekuatan pasar adalah kesalahpahaman tentang sifat dasar dari kekayaan  intelektual.  Justru  kekayaan  intelektual  adalah  hal  tambahan  ( additive )  dari  pasar. Hal  ini  muncul  ketika  seseorang  membuat  penemuan  terbaru  atau  rahasia  dagang,  atau menulis  lagu  baru,  atau  menciptakan  goodwill  baru  dalam  merek.  Dengan  kata  lain  hasil kreasi dari kekayaan intelektual cenderung untuk menambah pilihan konsumen, bukan untuk menguranginya.  Pengembangan  kekayaaan  intelektual  dari  solusi  teknologi  misalnya,  tidak serta  merta  membuat  orang  untuk  melupakan  solusi  yang  lama,  dan  biasanya  bahkan  tidak menyebabkan solusi yang lebih tua harus ditarik dari suatu pasar: sebaliknya, meningkatkan
10 Richard A. Posner, Economics Analysis of Law, Little, Brown and Company, Canada, 1992, hlm. 32
11 ibid
12 ibid
13 Gerald  F.  Masoudi,  Intellectual  Property  and  Competition:  Four  Principles  for  Encouraging  Innovation, Digital  Americas  2006  Meeting  Intellectual  Property  and  Innovation  in  the  Digital  World,  Sao  paolo, Brazil, 11 April 2006, hlm. 5
persaingan, yang cenderung mengikis harga solusi tua dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dapat  meningkatkan  pilihan  dan  kesejahteraan  konsumen.  Tujuan  hukum  persaingan  yang sehat adalah kompetisi itu sendiri. Tujuan inilah yang juga diinginkan dimana pada dasarnya bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  dari  pelaku  usaha  yang  curang  atau  tidak  beritikad baik dalam menjalakan usahanya, sehingga kekayaan intelektual tidak dilihat secara skeptis.
Peraturan lainnya  yang terkait dengan indikasi  geografis adalah UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi konsumen, dari  praktek  usaha  yang  dinyatakan  terlarang  .  larangan  ini    dapat  sejalan  dengan  peraturan tentang  indikasi  geografis  karena  salah  satu  tujuan  adanya  pengaturan  sistem  indikasi geografis  adalah  menghindari  praktek misleading atas  suatu  produk.  Pasal  8  UU  RI  No.  8 tahun  1999  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan  memperdagangkan barang  atau  jasa  yang  tidak  memasang          label  atau  membuat  penjelasan  barang  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/dibuat. Keterangan  nama  asal  geografis  menurut  pasal  di  atas  dapat  diklasifikasikan  sebagai “keterangan-keterangan lain yang menurut hukum harus secara jelas disebutkan dalam label”. Pasal 9 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 juga merupakan hal  yang terpenting dalam pengaturan indikasi  geografis.  Pasal  ini  secara  eksplisit  menyebutkan  istilah  “tempat  asal”.  Pengaturan pasal  ini  menentukan  bahwa  produsen  dilarang  untuk  menawarkan,  mempromosikan,  dan mengiklanan produk-produk tertentu secara tidak jujur, dan/atau berlaku seolah-olah produk tersebut  berasal  dari  tempat  asal  tertentu.  Meskipun  pasal  ini  tidak  membentuk  hak kepemilikan  yang  baru,  tetapi  secara  tegas  melarang  atribusi  yang  salah  dari  tempat  asal produk.
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  walaupun  terdapat  beberapa  aturan  terkait indikasi  geografis  namun  Indonesia  melakukan  pengaturan  tentang  indikasi  geografis  pada Undang-undang no. 15 tahun 2001 Tentang Merek. Undang-undang ini memperluas cakupan merek  dan  menyiratkan  pengakuan  atas  keberadaan  indikasi  geografis.  Ketentuan  ini  dapat dilihat  pada  pasal  6  (1)  c  UURI  No.  15  tahun  2001,  yang  menetapkan  bahwa  permohonan pendaftaran  merek  harus  ditolak  jika  merek  tersebut  memiliki  persamaan  esensial  atau persamaan  pada  pokoknya,  atau  persamaan  secara  keseluruhan  dengan  indikasi  geografis yang  telah  dikenal.  Sebagai  bagian  dari  merek,  prinsip-prinsip  perlindungan  merek  juga berlaku  bagi  indikasi  geografis.  Dalam  perkembangannya,  pengaturan  indikasi  geografis tentunya perlu diupgrade seiring dengan perkembangan masyarakat global. Diperlukan studi komparasi  dengan  negara  lain  untuk  mengetahui  hal-hal  apa  yang  kemudian  dapat meningkatkan  kualitas  pengaturan  indikasi  geografis  di  Indonesia.  Pengkomparisian  ini dilakukan  terhadap  sistem  indikasi  geografis  negara  Australia,  karena  negara  ini  memiliki keunikan  dan  pengaturan  HKI  yang  komperehensif.  Berikut  faktor  pembeda  pengaturan indikasi geografis di negara Indonesia dengan Australia.
Perbedaan  Tentang  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Atas  Indikasi  Geografis  di Indonesia  dan  Australia  Buku  "Comparative  Law  in  a  Changing  World"  yang  ditulis  oleh Peter de Cruz membahas mengenai perbandingan hukum secara global. Buku ini membahas berbagai  aspek  dari  perbandingan  hukum,  termasuk  sejarah  dan  metodologi  perbandingan hukum,  perbedaan  antara  sistem  hukum  di  berbagai  negara,  serta  tantangan  dan  peluang dalam  membangun  kerja  sama  antar  negara  dalam  bidang  hukum.Beberapa  topik  yang dibahas dalam buku ini meliputi:

## 1. Sejarah dan metodologi perbandingan hokum
2. Perbedaan antara sistem hukum civil law dan common law
3. Perbedaan antara sistem hukum Eropa dan sistem hukum Anglo-Amerika
4. Perbandingan  sistem  hukum  di  berbagai  negara,  termasuk  Amerika  Serikat,  Inggris, Australia, Jepang, dan Tiongkok.
5. Perbandingan  hukum  dalam  berbagai  bidang,  seperti  hukum  kontrak,  hukum  perdata, hukum pidana, dan hukum internasional
6. Tantangan dan peluang dalam membangun kerja sama antar negara dalam bidang hukum, seperti  harmonisasi  hukum,  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  asing,  dan pengembangan standar internasional.
Indikasi  geografis (IG) adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki reputasi atau karakteristik khusus  yang  berasal  dari  wilayah  tersebut.  Meskipun  konsep  IG  sama  di  Indonesia  dan Australia, ada beberapa perbedaan antara kedua negara dalam hal IG:
1. Pengaturan  Hukum:  Di  Indonesia,  IG  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  sedangkan  di  Australia,  IG  diatur  dalam Trade Marks Act 1995 dan Trade Marks Regulations 1995.
2. Kategori  Produk:  Di  Indonesia,  IG  dapat  diberikan  untuk  produk  pertanian,  perikanan, hasil  hutan,  serta  industri  rumah  tangga  dan  kerajinan  tangan.  Di  Australia,  IG  dapat diberikan untuk produk makanan dan minuman, serta barang-barang manufaktur.
3. Wilayah  Geografis:  Di  Indonesia,  wilayah  geografis  yang  dapat  diakui  sebagai  IG  harus memenuhi  kriteria  tertentu,  seperti  memiliki  reputasi  atau  karakteristik  khusus  yang berasal  dari  wilayah  tersebut.  Di  Australia,  wilayah  geografis  yang  dapat  diakui  sebagai IG  harus  memiliki  reputasi  atau  karakteristik  yang  berasal  dari  wilayah  tersebut,  serta memiliki hubungan yang kuat antara produk dan wilayah tersebut.
4. Perlindungan:  Di  Indonesia,  IG  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis, dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi kriteria atau terjadi pelanggaran. Di Australia, IG dilindungi  oleh Trade Marks Act 1995 dan Trade Marks Regulations 1995, dan dapat diperbarui setiap 10 tahun.
5. Sistem Registrasi: Di Indonesia, proses pendaftaran IG dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  sedangkan  di  Australia,  proses pendaftaran IG dilakukan oleh Australian Trade Mark Office.
Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun konsep  IG sama di  Indonesia dan  Australia,  ada  beberapa  perbedaan  dalam  hal  pengaturan  hukum,  kategori  produk, wilayah geografis, perlindungan, dan sistem registrasi.
Dalam tulisan ini ditemukan beberapa perbedaan perlindungan indikasi geografis antara Indonesia  dengan  Australia,  antara  lain:  (1)  Kewenangan  mendaftarkan  indikasi  geografis dan  (2)  Kewenangan  badan  yang  berwenang  melakukan  regristrasi.  Kewenangan mendaftarkan indikasi geografis Di Indonesia, Indikasi Geografis (menurut pasal 56 UU NRI No.  15  tahun  2001  Tentang  Merek)  akan  mendapatkan  perlindungan  setelah  terdaftar  atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  daerah  yang  memproduksi  barang        yang bersangkutan yang terdiri atas:
Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau    kekayaan alam;

## 1. Produsen barang hasil pertanian;
2. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industry
3. Pedagang yang menjual barang tersebut;
4. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
5. Kelompok konsumen barang tersebut;
Dalam  pasal  56  ayat  2  (c)  UU  No.  15  tahun  2001  dinyatakan  bahwa  kelompok konsumen diperbolehkan mendaftarkan indikasi geografis. Ketentuan yang memperbolehkan konsumen  untuk  mengajukan  pendaftaran  indikasi  geografis  hanya  ada  di  Indonesia  saja, Australia  pun  tidak  menganut  sistem  semacam  ini.  Secara  akal  sehat  memang  indikasi geografis  merupakan  rezim  yang  melindungi  konsumen  dari misleading dan  produsen  dari passing  off ,  akan  tetapi  hak  milik  atau  hak  guna  yang  menjadikan  manfaat  dari  indikasi geografis  dipegang  oleh  produsen  atau  produsen  bersama  pedagang,  dan  tidak  pernah dipegang oleh konsumen.
Definisi “konsumen” dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Dari definisi di atas terdapat kata kunci “pemakai” dan “tidak untuk diperdagangkan”. Kedua  kata  kunci  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  konsumen  tidak  memiliki kepentingan untuk membuat, memasarkan, atau melepaskan produk tersebut sambil menarik keuntungan  penjualan,  melainkan  hanya  ingin  memiliki,  menikmati  dan  menghabiskan produk  dengan  pembayaran  tertentu.  dari  pengertian  di  atas,  pendaftaran  indikasi  geografis diajukan oleh konsumen adalah tidak tepat, dengan beberapa alasan sebagai berikut.
1. Konsumen  tidak  berkepentingan  untuk  memproduksi  atau  memasarkan  produk  tetapi sebaliknya  mengkonsumsi  produk  dengan  kualitas  yang  sesuai  dengan  harapannya. Konsumen  dalam  hal  ini  tidak  dapat  mengubah  dirinya  menjadi  penjual  tetapi mengharapkan jaminan ketepatan dan kualitas produk untuk dapat dinikmati. Permohonan pendaftaran indikasi geografis harus memenuhi buku persyaratan. Pasal 6 ayat 3 poin g PP Np.  51  tahun  2007  tentang  indikasi  geografis  mensyaratkan  pemohon  harus mencantumkan  uraian  tentang  proses  produksi,  pengolahan,  dan  pembuatan  yang digunakan. Konsumen yang mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis akan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut.
Fuller  dalam eight  ways  to  fail  the  law -nya  menyatakan  bahwa  Undang-undang jangan  dibuat  yang  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  (tidak  boleh  menuntut  tindakan  yang melebihi apa yang biasa dilakukan). Dalam hal ini konsumen yang mendaftarkan indikasi geografis  memenuhi  persyaratan  yang  diungkapkan  oleh  Fuller.  Fuller  memberikan gambaran sebagai berikut 14
“ The  technique  of  demanding  the  impossible  is  subject  to  more  subtle  and sometimes even the beneficient exploitation. The good teacher often demands of his pupils more than he thinks they are capable of giving. He does this with the quite laudable motive of stretching their  capacities. Unfortunately in many human context the  line  can become
14 Lon  L.  Fuller,  The  Morality  Of  Law,  New  Haven  and  London  Yale  University  Press,  United  Stated,  1969, hlm. 73
blurred  between  vigorous  exhortation  and  imposed  duty.  The  leglisator  is  thus  easily misled into believing his role is like that of the teacher” 15
(Terjemahan  :Teknik  yang  mensyaratkan  ketidakmungkinan  adalah  subyek  yang terlalu halus dan kadang-kadang bahkan mengeksploitasi kebaikan. Guru yang baik sering mensyaratkan  muridnya  untuk  melakukan  yang lebih dari  apa  yang dipikir dapat mereka berikan. Dilakukannya dengan motif yang lebih kuat dari kemampuan mereka. Sayangnya dalam  konteks  banyak  manusia  menjadi  kabur  antara  desakan  yang  kuat  dengan  tugas yang dipaksakan. Para pembuat undang- undang  yang  demikian  sangat  mudah  untuk disesatkan  dalam kepercayaan peranannya seperti guru tersebut)
Bila dianalogikan dari pernyataan diatas, posisi kata „ pupils ' bisa disamakan dengan konsumen  dalam  pengaturan  indikasi  geografis.  Pengeksploitasian  kebaikan  (dalam  hal perlindungan konsumen terlalu berlebih, sehingga konsumen memiliki kewenangan dalam mendaftarkan permohonan indikasi geografis) merupakan ekspetasi leglisator yang terlalu tinggi dimana pihak konsumen tidak dapat melakukannya (dalam hal memenuhi salah satu persyaratan permohonan indikasi geografis).
Oleh  karena  itu  menurut  Fuller  untuk  mencegah  hukum  yang  mengandung ketidakmungkinan  dalam  peregulasian  undang-undang  diperlukan  observasi  lanjutan sebelum membuat.
2. Kesempatan  produsen  yang  sedang  berproses  ke  perlindungan  indikasi  geografis  akan dirugikan.  Mekanisme  perwujudan  potensi  indikasi  geografis  menjadi  indikasi  geografis dibutuhkan  pengorbanan,  waktu  dan  biaya.  Apabila  di  kemudian  hari  pihak  konsumen mendaftarkan  indikasi  geografis  tersebut  maka  hasil  jerih  payah  dari  produsen  akan menjadi sia-sia. Hal ini sangat tidak diinginkan dan bertentangan dengan moralitas sejarah perlindungan  Merek  dan  Indikasi  geografis,  dimana  perlindungan  ini  mengkaitkan  tanda yang  tertera  pada  suatu  produk  dengan  kelompok  produsen  tertentu  yang  merupakan penghasil produk tersebut.
Peranan  konsumen  dapat  dituangkan  dalam  bentuk  hak  untuk  berpartisipasi mengajukan  keberatan  jika  pendaftaran  indikasi  geografis  tersebut  merugikannya,  bukan hak  untuk  mengajukan  aplikasi  pendaftaran.  Upaya  pengajuan  keberatan  diatur  dalam pasal 24 (1) UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek jo. Pasal 12 (1) PP No. 51 tahun 2007 Tentang  Indikasi  Geografis,  dimana  setiap  pihak  dapat  mengajukan  keberatan  atau sanggahan  secara  tertulis  ke  Dirjen  atas  suatu  permohonan  merek  yang  sedang dimohonkan saat itu (termasuk di dalamnya indikasi geografis).
Dalam  bukunya  "Sistem  Hukum",  Lawrence  M.  Friedman  membahas  bahwa indikasi  geografis  (IG)  adalah  bagian  dari  sistem  hukum  yang  berkaitan  dengan perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  produk-produk  yang  berasal  dari  suatu  wilayah geografis  tertentu.  Friedman  menjelaskan  bahwa  perlindungan  IG  berasal  dari  hukum negara  atau  wilayah  tertentu  yang  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemilik  IG  untuk menggunakan dan memanfaatkan nama atau tanda geografis tersebut. 16
15 Ibid, hal 71
16 Lawrance M. Friedman Dalam bukunya "Sistem Hukum" akses 25 April 2023 pkl 10.00 WIB
Friedman  juga  menyoroti  peran  penting  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  IG  dan  mempromosikan  produk-produk  yang  berasal  dari wilayah geografis tertentu sebagai bagian dari identitas nasional dan budaya suatu negara. Menurut  Friedman,  pemerintah  dapat  memberikan  bantuan  kepada  produsen  dalam memasarkan  produk-produk  mereka  yang  dilindungi  oleh  IG,  misalnya  dengan memberikan label khusus atau sertifikasi kualitas.
Dalam hal perbandingan sistem hukum mengenai IG, Friedman menunjukkan bahwa setiap negara memiliki aturan dan praktik yang berbeda dalam memberikan perlindungan dan  sertifikasi  IG.  Beberapa  negara  memiliki  standar  yang  sangat  tinggi  untuk memberikan  sertifikasi  IG,  sementara  negara  lain  memiliki  aturan  yang  lebih  longgar dalam  memberikan  sertifikasi  tersebut.  Friedman  juga  menyoroti  bahwa  berbagai  negara memiliki  perbedaan  dalam  hal  kategori  produk  yang  dapat  dilindungi  oleh  IG  dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen agar produk mereka dapat dilindungi oleh IG.
Dalam  konteks  Indonesia,  Friedman  mungkin  akan  menyoroti  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  memberikan  definisi dan persyaratan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum pada IG di Indonesia. Sedangkan dalam konteks Australia, Friedman mungkin akan menyoroti Trade Marks Act 1995 dan Trade Marks Regulations 1995 yang mengatur perlindungan IG dan memberikan definisi  dan  persyaratan  yang  jelas  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  pada  IG  di Australia.
3. Kewenangan badan yang melakukan registrasi
Perbedaan  kewenangan/eksistensi  lembaga  perlindungan  indikasi  geografis  di Indonesia dan di Australia adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Perbedaan kewenangan/eksistensi lembaga perlindungan indikasi geografis
Indonesia Australia Tim Ahli Indikasi Geografis hanya Selain Indikasi Geografis didaftarkan bertugas memproses pendaftaran atas oleh pemohon, berdasarkan pasal 40 Q permohonan dari pihak pemohon.
dan 40 R UU AWBC 1980, penetapan (pasal 8 ayat 2 PP No. 51 tahun 2007 indikasi geografis   dapat   ditetapkan Tentang Indikasi  Geografis) yang oleh Komite  Penetapan Indikasi kemudian bila hasil pemeriksaan Geografis atas inisiatif sendiri dan permohonan tersebut  memenuhi melakukan pertimbangan terlebih persyaratan maka diusulkan ke Dirjen
dahulu dengan pihak yang terkait.
agar indikasi geografis dimasukkan dalam Daftar  Umum  Indikasi Geografis (pasal 8 ayat 4 PP No. 51 tahun 2007)
Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2015
Dari  tabel  diatas,  maka  perbedaan  terletak  pada  adanya  inisiatif  dari  lembaga  yang terkait dengan pendaftaran indikasi geografis  hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan salah  satu  asas  pemerintahan  yang  baik.  Berdasarkan  paparan  Bappenas  tentang pengembangan public  good  governance menyatakan  bahwa  salah  satu  negara  memiliki pemerintahan  yang  baik  apabila  negara  tersebut  memiliki  sikap  tanggap  (responsif)
terhadap  masalah  dan  krisis  sebagai  akibat  dari  perubahan  situasi  dan  kondisi 17 .  Dalam situasi seperti ini, aparat pemerintahan tidak boleh masa bodoh tetapi harus cepat tanggap dengan mengambil prakarsa untuk memecahkan masalah- masalah tersebut.
Perlu  diketahui,  sertifikasi  indikasi  geografis  yang  telah  disetujui  di  Indonesia  mulai tahun 2007 hingga April 2014 hanya meliputi 17 (tujuh belas) produk olahan 18 .  Lambannya pendaftaran sertifikasi indikasi geografis ini disebabkan oleh beberapa hal. Alasan pertama , kesulitan dalam melakukan pemetaan lokasi (oleh asosiasi petani dan pelaku usaha) 19 . Alasan kedua ,  Surip  Mawardi  (Ketua  Tim  Ahli  Indikasi  Geografis)  menyatakan  bahwa  terdapat tantangan  dalam  pendaftaran  indikasi  geografis  yaitu  penguatan  organisasi  masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi rezim indikasi geografis.
Proses  sertifikasi  produk indikasi  geografis tidak tergantung  pada individu,  melainkan pada  masyarakat 20 . Alasan  ketiga ,  menurut  Saky  Septiono  (Kepala  Seksi  Pemeriksaan Formalitas  Indikasi  Geografis  Ditjen  HKI  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia) menyatakan bahwa terdapat kekacauan dalam hal pemenuhan buku persyaratan. Pemenuhan buku persyaratan yang baik merupakan hal yang terpenting bagi tim pemeriksa dalam menilai jaminan kualitas dari produk indikasi geografis yang didaftarkan 21 .
Dengan  paparan  kesulitan-kesulitan  di  atas,  maka  sifat  responsif  pemerintah  (dalam bentuk  pendampingan  pendaftaran  indikasi  geografis)  sangat  diperlukan.  Hal  ini  sesuai dengan teori Tujuan Hukum Radbruch yang sangat menjunjung tinggi nilai kebaikan manusia dalam hak asasi kebudayaan dan tujuan konstitusi negara  Indonesia  yang  melindungi warga negaranya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  (dalam  hal  ini  perlindungan indikasi geografis). Perjuangan hak kolektif dibutuhkan untuk membangun masyarakat  yang lebih sejahtera.

## Penerapan Prinsip Standar Minimum atau Meluas Perlindungan Indikasi Geografis
Penerapan Prinsip Standar Minimum atau Meluas dari Perlindungan Indikasi geografis dalam tulisan ini dapat dilihat dari :
1. Pengikutsertaan unsur reputasi, dan
2. Pemahaman konsep “ territory ” dengan “ la terroir ” sebagai salah satu unsur perlindungan indikasi geografis.
Indonesia  meratifikasi  perjanjian  TRIPs,  akan  tetapi  dalam  praktek  peregulasiannya (pasal  56  ayat  1  UU  No.  15  tahun  2001  tentang  merek  jo  pasal  1  point  1  PP  No.  51  tahun 2007 Tentang indikasi geografis) tidak memasukkan unsur reputasi.
17 Safri  Nugraha,  Laporan  Akhir  Tim  Kompendium  Bidang  Hukum  Pemerintahan  Yang  Baik ,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI . Jakarta, Desember 2007, hlm. 27
18 Mona     Tobing,      Duh,       Hanya      17      Produk      Pangan      Yang      Punya      Sertifikat,      2014, (online) , http://industri.kontan.co.id/news/duh-hanya-17-produk-pangan-yang-punya-sertifikat .  Akses  pada  tanggal  10 Apri; 2023 pkl. 11.00 WIB
19 ibid
20 CRS,Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal, 2008, (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20727/perlindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia- masih-tertinggal . Akses pada tanggal 10 April 2023 pkl. 05.00 WIB
21 26 Mon,Daftarkan Produk
Indikasi Geografis Indonesia,
2008, (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20657/daftarkan-produk-indikasi-geografis-indonesia.Akses pada tanggal 10 April 2023 pkl. 11.00 WIB
Menurut Laura A. Heyman dalam tulisannya yang berjudul The Law of Reputation and the  Interest  of  the  Audience menyatakan  definisinya  tentang  reputasi  sebagai  berikut. “Reputation  is  something  that  is  created  by  an  individual  or  firm  from  the  fruits  of  one's labor,  and  so  it  is  the  individual  or  firm  that  is  entitled  to  whatever  ownership  rights  and value result 22 ”
(Terjemahan  :  Reputasi  adalah  sesuatu  yang  diciptakan  oleh  individu  ataupun perusahaan  yang  berasal  dari  hasil  kerja  seseorang,  dan  oleh  karena  itu  individual  ataupun perusahaan diberikan hak kepemilikan atas nilai hasilnya)
Reputasi yang dimaksud Laura adalah reputasi yang baik dimana terdapat pembentukan goodwill  yang  terus-menerus  sebelumnya. Goodwill menurut  Robert  G.  Bone  dalam artikelnya  yang  berjudul Hunting  Goodwill:A  History  Of  The  Concept  Of  Goodwill  In Trademark  Law 23 disebut  sebagai  “model  transmisi  informasi  ( information  transmission model )”,  dimana  dalam  pandangan  merek  dagang  dianggap  sebagai  alat  untuk mengkomunikasikan informasi ke pasar bersangkutan dan melihat tujuan dari hukum merek dagang sebagai alat pencegah dari pihak lain untuk menggunakan merek yang sama sehingga konsumen dibuat bingung.
Goodwill  itu  sendiri  terbagi  menjadi  3  (tiga  model)  yaitu brand  goodwill,  firm goodwill ,  dan inherent  goodwill . Brand  goodwill yaitu  mengandung  informasi  positif terhadap konsumen atas merek secara spesifik, seperti tentang kehandalannya, kualitas tinggi, dan sejenisnya.
Brand  goodwill difungsikan  manakala  konsumen  mengalami  kebingungan  terhadap produsen  lain  yang  menjual  suatu  produk  dengan  merek  yang  sama. Firm  goodwill didapatkan  dari  kerja  keras  perusahaan  dalam  membentuk  opini  konsumen  bahwa perusahaannya  memiliki  kesan  yang  positif  (dapat  menunjukkan  sisi  bonadifitas  dan kredibelnya) dalam menjual merek tersebut.
Ketika  konsumen  menyukai  sebuah  merek,  terkadang  mereka  menyebarkan  perasaan yang  bagus  kepada  perusahaan  yang  menjual brand tersebut. Inherent  goodwill terkait dengan  merek  itu  sendiri.  Metode  dalam inherent  goodwill adalah  menjaga  kualitas  produk yang digunakan.
Ketiga  jenis goodwill ini  merupakan  satu  kesatuan  dan  dalam  pencapaiannya dibutuhkan  pengorbanan  baik  itu  biaya  dan  waktu  sehingga  reputasi  tetap  dapat dipertahankan.
Reputasi  dapat  memberikan  nilai  ekonomi  dalam  pasar  dan  menyumbangkan  nilai positif dalam perdagangan. Dalam perlindungan indikasi geografis, reputasi merupakan aspek yang penting. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu (1) Keharusan adanya „reputasi' merupakan salah satu bentuk bukti adanya hubungan antara aplikasi dengan daerah asal yang diwakilinya,  meskipun  sifatnya  optional,  (2)  Sistem  perlindungan  indikasi  geografis  masuk dalam  rezim  merek,  sehingga  aplikasi  indikasi  geografis  tidak  serta  merta  dapat  diterima begitu  saja  melainkan  harus  ada  syarat  yang  harus  dipenuhi.  Syarat  tersebut  adalah  harus
22 Laura  A.  Heymann , The  Law  Of  Reputation  And  The  Interest  Of  The  Audience,  Boston  College  Law Review 2011, vol. 52:1341, hlm. 1366
23 Robert  G.  Bone,  Hunting  Goodwill:A  History  Of  The  Concept  Of  Goodwill  In  Trademark  Law ,  Boston University Law Review [Vol. 86:547], hlm. 549
memiliki daya pembeda yang kuat, walaupun dalam prakteknya terdapat daya pembeda yang hanya  berupa  informatif  (atau  dalam  istilah  di  Australia  lebih  dikenal  sebagai merely deskriptif ).
Untuk  menjawab  bagaimana  penentuan  parameter  indikasi  yang  bersifat  melulu deskriptif  ini  dapat  menjadi  daya  pembeda  yang  kuat  maka  diperlukanlah  peran  reputasi  di kalangan  masyarakat.  Di  beberapa  negara,  dikatakan  suatu  produk  dapat  memiliki  daya pembeda yang kuat manakala indikasi tersebut telah berkembang dalam kesadaran konsumen sebagai  indikasi  suatu  produk  yang  khusus  dan  berkualias  tertentu.  Hal  ini  semakin menegaskan bahwa memang posisi reputasi merupakan hal yang sangat penting terutama bila posisi perlindungan tersebut terintegrasi dengan perlindungan merek.
Sejauh  ini  Indonesia  dan  Australia  telah  mengadopsi  prinsip  standar  minimum pengaturan  indikasi  geografis.  Prinsip-prinsip  ini  ditetapkan  oleh  Organisasi  Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan disebut sebagai Prinsip-Prinsip Lisbon mengenai Perlindungan Indikasi Asal dan Penunjukan Asal. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi negara-negara untuk melindungi indikasi geografis dan mempromosikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Indonesia dan Australia telah mengadopsi prinsip- prinsip ini dalam undang-undang dan peraturan mereka terkait dengan perlindungan indikasi geografis.

## KESIMPULAN
Mulai  berkembangnya  teknologi  selaras  dengan  perkembangan  bisnis  digital,  seperti yang bergerak pada bidang
1. Faktor  pembeda  perlindungan  hukum  indikasi  geografis  Indonesia  dengan  Australia terletak  pada:  (1)  Kewenangan  mendaftarkan  indikasi  geografis  di  Indonesia  yang  juga mengikutsertakan pihak konsumen sebagai pihak yang berhak mendaftarkan perlindungan indikasi  geografis  {pasal  56  ayat  2  (c)  UU  No.  15  tahun  2001}  memenuhi  salah  satu unsur  dari  teori  Fuller  tentang eight  ways  to  fail  the  law, dimana  secara a  contrario dijelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum  yang tidak dibuat atau tidak mungkin dapat dilakukan (tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi apa yang biasa dilakukan); (2) Kewenangan  badan  yang melakukan regristrasi atas  perlindungan  indikasi geografis. Indonesia  melakukan  penetapan  atas  indikasi  geografis  berdasar  pada  pemohon, sedangkan di Australia selain pemohon juga dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri dari Komite.
2. Indonesia  sebagai  penandatangan  perjanjian  TRIPs  yang  telah  diatur  dalam  pasal  22 (perlindungan  IG  tingkat  I)  belum  memasukkan  unsur  reputasi  dalam  perlindungan indikasi  geografisnya, sedangkan Australia telah  menetapkannya dalam Trade Mark Act 1995 ,  bahkan  mensyaratkan  reputasi  harus  ada  sebelum  pendaftaran  (barang  yang  akan dilindungi  oleh  indikasi  geografis  harus  sudah  ada  di  Australia  dan  dikenal  oleh  warga Australia). Selain itu, pemahaman konsep la terroir diperlukan dalam pengaturan indikasi geografis  tingkat  II  TRIPs  yang  belum  diadopsi  oleh  Indonesia  dimana  dimungkinkan untuk  melakukan  perluasan IP  subject  matters. Perluasan  indikasi  geografis  tingkat  II menurut  teori  HKI  Posner  dan  teori  keadilan  Amartya  Sen  diperlukan,  karena  setiap orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan wealth  maximation dari  perlindungan  indikasi
geografis  tingkat  II  termasuk  di  dalamnya  negara  Indonesia  walaupun  obyek perlindungannya bukan minuman anggur dan minuman keras.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku  Amartya  Sen,  2009,  The  Idea  of  Justice,  The  Belknap  Press  of  Harvard  University Press Cambridge, Massachusetts.
Bryan A. Garner, 2004, Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn.
Gerald  F.  Masoudi,  2006,  Intellectual  Property  and  Competition:  Four  Principles  for
Encouraging  Innovation,  Digital  Americas  2006  Meeting  Intellectual  Property  and Innovation in the Digital World, Sao paolo, Brazil, 11 April 2006
Helen Norman, 2011,  Intelectual Property  Law,  Oxford University Press, New York.  Laura A. Heymann, 2011, The Law Of Reputation And The Interest Of The Audience, Boston College Law Review 2011, vol. 52:1341
Peter de Cruz dalam buku "Comparative Law in a Changing World" akses 25 April 2023 pkl 09.00 WIB
Lawrance M. Friedman Dalam bukunya "Sistem Hukum" akses 25 April 2023 pkl 10.00 WIB Australian  Trade  Marks  Act  1995  Trade  Practices  Amendment  (Australian  Consumer  Law)
Act (No. 2) 2010
Peraturan  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  No.  51  Tahun  2007  Tentang  Indikasi Geografis)
Maria  Alfons,  2011,  “Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas  Produk-Produk Masyarakat  Lokal  Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Disertasi  Program Doktor Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Fitri Hidayat  "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia"
RS,  Perlindungan  Produk  Indikasi  Geografis  Indonesia  Masih  Tertinggal,  2008,A  (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20727/perlindungan-produkindikasi- geografis-indonesia-masih-tertinggal. Akses pada tanggal 5 April 2023 pkl. 05.00 WIB
Mon, Daftarkan Produk Indikasi Geografis Indonesia, 2008, (online),
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20657/daftarkan-produkindikasi-geografis- indonesia. Akses pada tanggal 16 Januari 2015 pkl. 11.00 WIB http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf,  hlm.  319.  Akses  pada  tanggal 28 April 2023 pkll. 05.00 WIB
CRS, Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal, 2008,A (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20727/perlindungan-produk- indikasi- geografis-indonesia-masih-tertinggal.
Mon, Daftarkan Produk Indikasi Geografis Indonesia, 2008, (online), http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20657/daftarkan-produk- indikasi- geografis-indonesia. Akses pada tanggal 16 Januari 2015 pkl. 11.00 WIB
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf, hlm.  319.  Akses  pada  tanggal  28 Januari