## PEMBELAJARAN YANG MULTIKULTURAL UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
Yudi Hartono 1 )

## Abstrak
Masyarakat  Indonesia yang majemuk memerlukan pendidikan yang multikultural.  Pendekatan  multikultural  harus  diperhatikan  oleh para  pengembang  kurikulum  dan  pembelajaran.  Pembelajaran sejarah  yang multikultural juga menjadi semakin penting di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.. Kurikulum dan  praksis  pembelajaran  sejarah  yang  multikultural  adalah kurikulum dan pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan latar belakang  sejarah,  memanfaatkan  kebudayaan  sebagai  sumber muatan  dan  titik  berangkat  bagi  pengembangan  kebudayaan  itu sendiri,  pemahaman  terhadap  kebudayaan  orang  lain,  toleransi, membangkitkan  semangat  kebangsaan  dan  mengembangkan perilaku  yang  lebih  beretika  serta  memanfaatkan  kebudayaan peserta  didik  sebagai  bagian  dari  pembangunan  peserta  didik. Dengan  cara  demikian,  pembelajaran  sejarah  diharapkan  akan semakin dapat berperan bagi pembangunan karakter bangsa.
Kata kunci : Pendekatan Multikultur, Pembelajaran Sejarah
1 ) Yudi  Hartono 1 adalah  Dosen  Pendidikan  Sejarah  IKIP  PGRI  Madiun;  Jl  Setiabudi  85  Madiun; email: cahya_nadwa@yahoo.com.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  sebuah negara kepulauan dengan keragaman suku,  bahasa,  adat  istiadat  dan agama. Ribuan pulau besar dan kecil tersebar  dipermukaan  laut.  Hasil penelitian  TNI-AL  pada  tahun  2006 menunjukkan  terdapat  17.508  pulau dengan  gugusan  pulau-pulau  besar dan  kecil.  Sejumlah  6.044  pulau  di- antaranya  sudah  bernama,  sedang- kan lainnya belum dikenal.  Data lain menunjukkan  bahwa  jumlah  pulau Indonesia  besar  dan  kecil  adalah 17.670,  dan  terdapat  lebih  kurang 665  bahasa  daerah  dan  300  suku bangsa  (Moeis,  2006),  sedangkan berdasarkan  potret  satelit  yang disiarkan  oleh  Radio  Nederland  19 Februari  2003,  jumlah  pulau  milik Indonesia  18.108  buah,  bertambah dari  selama  ini  yang  diperkirakan antara  13.000  sampai  17.000  pulau. Perkiraan jumlah pulau milik
Indonesia masih menjadi bahan per- debatan.
Ribuan  pulau  tersebut  ter- bentang  dari  Aceh  hingga  Papua sejauh  6.400  km  dan  sekitar  2.500 km  jarak  antara  utara  dan  selatan. Garis  terluar  yang  mengelilingi wilayah  Indonesia  sepanjang  kurang lebih  81.000  km  dan  sekitar  80 persennya  adalah  laut.  Pulau-pulau besar  yang  menjadi  bagian  dari wilayah  Indonesia  adalah  Sumatra,
Jawa,
sekitar tiga perempat Kalimantan,  Sulawesi,  kepulauan Maluku  dan  pulau-pulau  kecil  di sekitarnya,  serta  separuh  bagian barat dari Papua.
Faktor  geografis  yang  terdiri dari ribuan pulau berpengaruh besar terhadap  terciptanya  pluralitas  suku bangsa  di  Indonesia.  Diversivitas mengakibatkan  isolasi  budaya,  wa- laupun budaya dari pulau-pulau yang berbeda mempunyai akar yang sama. Penyebab  perbedaan  itu  dapat  di- temukan  pada  etnik  (Wertheim, 1999).  Setiap  satuan  etnik  terdiri dari  sejumlah  orang  yang  diper- satukan  oleh  ikatan  emosional  serta memandang  diri  mereka  sebagai suatu  jenis  tersendiri.  Dengan  per- kecualian  yang  sangat  kecil,  mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan  kebudayaan  yang  sama. Lebih  daripada itu,  mereka  biasanya mengembangkan  kepercayaan  bah- wa  mereka  memiliki  asal-usul  ke- turunan  yang  sama,  suatu  keperca- yaan  yang  seringkali  didukung  oleh mitos-mitos  yang  hidup  di  dalam masyarakat (Shibutani dalam Nasikun, 1986). Berbagai  etnis  di  Indonesia memiliki  budayanya  masing-masing.
Di  Pulau  Sumatra:  Aceh,  Batak, Minang,  Melayu  (Deli,  Riau,  Jambi, Palembang,  Bengkulu,  dan  sebagai- nya), Lampung; di Pulau Jawa: Sunda, Badui  (masyarakat  tradisional  yang mengisolasi  diri  dari  dunia  luar  di Provinsi  Banten),  Jawa,  dan  Madura; Bali;  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Nusa Tengara  Timur:  Sasak,  Mangarai, Sumbawa,  Flores,  dan  sebagainya;
Kalimantan:  Dayak,  Melayu,  Banjar dan  sebagainya;  Sulawesi:  Bugis, Makassar, Toraja, Gorontalo, Minahasa,  Manado,  dan  sebagainya.; Maluku:  Ambon,  Ternate,  dan
P e m b e l a j a r a n   y a n g   M u l t i k u l t u r a l   U n t u k   M e m b a n g u n   … | 31
sebagainya; Papua: Dani, Asmat, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 2002). Kelompok etnis masih dapat digolongkan  berdasarkan  sistem  ke- percayaan, adat istiadat, sistem keke- rabatan, dan sebagainya.
Keberadaan  satuan-satuan  etnis tersebut  telah  ada  jauh  sebelum zaman  modern.  Tome  Pires  pada sekitar  tahun  1500  menemukan puluhan  kelompok  etnis.  Masing- masing  mempunyai  perkampungan sendiri  dan  jelas-jelas  menunjukkan otonominya  sebagai  kesatuan.  Ba- nyak nama etnik sama dengan nama daerahnya, bahkan sekaligus menun- jukkan nama kebudayaannya.
Antropolog Hildred Geertz (1981)  mencatat  lebih  dari  300 kelompok  suku  dengan  identitas kebudayaan tersendiri dan lebih dari
250 bahasa daerah yang khas. Keper- cayaan  agama  juga  bermacam- macam. Hampir  semua agama dunia yang  besar  dan  penting  ada  di kepulauan  Indonesia.  Agama-agama tersebut  adalah  Islam,  Kristen, Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Kong  Hu Cu.
Skinner  (1959)  menyebutkan adanya  lebih  dari  35 suku  bangsa di Indonesia,  masing-masing  dengan bahasa  dan  adat  yang  tidak  sama. Skinner  juga  menggambarkan  per- bandingan  besarnya  sukubangsa- sukubangsa tersebut. Beberapa suku- bangsa  yang  tergolong  paling  besar adalah  Jawa,  Sunda,  Madura,  dan Bugis.  Nasikun  (1986)  memasukan Tionghoa  ke  dalamnya.  Sekalipun jumlahnya  tidak  seberapa  besar, namun  kedudukan  mereka  yang sangat kuat di dalam bidang ekonomi berpengaruh  besar  dalam  hubungan
dengan  sukubangsa  yang  lain,  yang sebagai  keseluruhan  biasanya  di- pandang sebagai golongan pribumi. Ditinjau  dari  segi  bahasa,  ada sekitar  726  bahasa  daerah  yang tersebar di seluruh Nusantara, mulai dari  penutur  yang  hanya  berjumlah belasan  orang,  seperti  bahasa  di Papua,  sampai  dengan  penutur  yang berjumlah  puluhan  juta  orang, seperti bahasa Jawa dan Sunda. Suku bangsa  dan  etnis  itu  adakalanya menempati  daerah  atau  wilayah dalam  sebuah  provinsi  dan  ada- kalanya  menempati  lintas  provinsi. Etnis Jawa misalnya, menempati tiga provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa  Timur,  dan  Daerah  Istimewa
Yogyakarta.  Walaupun  begitu,  suku Jawa  tersebar  ke  seluruh  pelosok Indonesia, bahkan sampai ke Suriname.  Di  setiap  daerah  itu terdapat  pula  sub-sub  etnis  dengan sub  budaya  yang  berbeda  pula seperti  Solo  dan  Yogyakarta  sampai ke  Banyuwangi  Jawa  Timur.  Umum- nya  orang  Indonesia  mengenal bahwa  orang  Solo  dan  Daerah  Isti- mewa  Yogyakarta  sering  dikatakan sebagai  masyarakat  yang  memiliki budaya  yang  halus,  tutur  sapa  yang lembut,  dan  budi  bahasa  yang santun. Hal itu menandai keunggulan budayanya.  Akan tetapi, tidak jarang pula  masyarakat  daerah  tertentu yang  berbicara  dan  bersikap  keras, namun  pada  hakikatnya  hatinya lembut (Ruskhan, 2007).
Selain  kondisi  geografis  sebagai negara  kepulauan,  kenyataan  lain adalah  bahwa  Indonesia  terletak  di antara  Samudera  Indonesia  dan Pasifik.  Kondisi  ini  mempengaruhi terciptanya pluralitas agama
masyarakat  Indonesia.  Sejak  lama masyarakat  Indonesia  memperoleh berbagai pengaruh kebudayaan bangsa  lain  melalui  para  pedagang asing.  Hasil  final  dari  semua  pe- ngaruh  itu  dapat  dijumpai  dalam bentuk pluralitas agama.
Denys  Lombard  dalam  peneliti- annya  (1996)  mengungkapkan  bah- wa  Indonesia  berada  dalam  per- simpangan  pengaruh  budaya  inter- nasional.  Oleh  sebab  itu,  bangsa Indonesia  bukan  hanya  terdiri  dari berbagai  suku,  tetapi  juga  dengan berbagai  jenis  kebudayaan  sesuai dengan pengaruh-pengaruh ke- budayan dunia yang telah memasuki
Indonesia  sejak  berabad-abad  lalu. Kebudayaan  Indonesia  terdiri  dari lapisan-lapisan  budaya  dengan  ciri- ciri  khas  yang  telah  memasuki  dan berintegrasi    dalam  budaya  lokal. Pengaruh-pengaruh  budaya  tersebut telah  membentuk  mozaik  kebudaya- an  yang  sangat  kaya  dan  bervariasi sama dengan keanekaragaman hayati yang  dimiliki  oleh  tumpah  darah Indonesia yang kaya raya.
Menurut  Sartono  Kartodirdjo (1999)  kemajemukan  masyarakat Indonesia  dapat  dikenali  jauh  ke masa  lampau,  tidak  hanya  ke  zaman Sriwijaya  dan  Majapahit,  melainkan juga  sejak  masa  prasejarah.  Proses itu  disimpulkan  dari  distribusi nekara  (moko),  bahasa  Melayu,  rute perdagangan dan navigasi. Kesemua- nya  ini  telah  menunjukkan  adanya pengalaman  bersama  proses  in- tegrasi bangsa Indonesia.
Kemajemukan
masyarakat
Indonesia  dapat  diterima  sebagai fakta  deskriptif.  Namun  secara preskriptif,  dalam  beberapa  kasus,
kemajemukan  itu  sering  dianggap sebagai  faktor  penyulit  yang  serius, terutama dalam satu dekade terakhir saat  konflik  horisontal  merebak  di banyak  daerah.  Kekerasan  antar- kelompok  yang  meledak  secara sporadis  di  berbagai  kawasan  di Indonesia  menunjukkan  betapa  ren- tannya  rasa  kebersamaan  yang  di- bangun dalam negara-bangsa, betapa kentalnya  prasangka  antarkelompok dan  betapa  rendahnya  saling  pe- ngertian dan toleransi atas keragam- an.
Pendidikan  berperan  penting dalam  upaya  membangun  toleransi atas  keragaman.  Pendidikan  sebagai media  penyemai  nilai-nilai  menjadi semakin  penting  peranannya  dalam membangun  tata  kehidupan  yang lebih  baik.  Ricklefs  (1998)  me- nyebutkan  bahwa  pendidikan  dan media  umum  telah  memperkokoh ikatan  rakyat  dan  Negara  Indonesia secara umum. Namun pernyataan ini perlu  dikaji  lebih  lanjut  berkaitan dengan  posisi  pendidikan  dalam memantapkan  kemampuan  bangsa Indonesia  dalam  mengelola  ke- ragaman  dan  beradaptasi  dengan pengaruh budaya-budaya besar dewasa ini. Dalam kondisi masyarakat Indonesia  saat  ini  yang  rentan dengan konflik antarkelompok, maka pendidikan  multikultural  menjadi semakin  penting  keberadaannya. Pendidikan  yang  bercirikan  multi- kultural  adalah  pendidikan  yang melayani  kepentingan  masyarakat dari  berbagai  latar  belakang  budaya (Fuad Abdul Hamid, 1994). Pendidikan multikultural merupakan pendidikan  yang  berwawasan  ke-
P e m b e l a j a r a n   y a n g   M u l t i k u l t u r a l   U n t u k   M e m b a n g u n   … | 33
ragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran  dan  wawasan  pem- belajaran  yang  harus  diperhatikan oleh para pengembang kurikulum.
Dalam  konteks  di  atas,  pem- belajaran sejarah dengan pendekatan multikultural  juga  menjadi  penting. Banyak  pihak  telah  mengkritisi pembelajaran  sejarah  di  Indonesia. Niels  Mulder  (1997)  mensinyalir bahwa  pembelajaran  sejarah  di- kuasai  oleh  negara.  Sejarah  menjadi sesuatu yang beku, penjelmaan suatu “ideologi”  dan  penuh  dengan  fakta yang pantas diketahui atau sekurang- kurangnya layak dihafalkan menurut pendapat  orang  yang  menciptakan sejarah  semacam  itu.  Hal  ini  di- sebabkan  oleh  obsesi  pemerintah dengan  persatuan  dan  kesatuan  dan paranoia  yang  disebabkan  oleh keanekaragaman.  Monokulturalisme dalam  pembelajaran  sejarah  ber- akibat  pada  kurangnya  pemahaman peserta  didik  terhadap  kekayaan sejarah  dan  keragaman  masyarakat Indonesia.
Monokulturalisme  mengakibat- kan  rentannya  hubungan  antar- kelompok. Berbagai konflik berdarah meletus  yang  melibatkan  sentimen etnis,  golongan,  dan  juga  agama, seperti  di  Poso,  Ambon,  Maluku Utara,  Pontianak,  Sampit,  Solo,  dan berbagai  tempat  lainnya.  Berbagai konflik  tersebut  mengindikasikan kerentanan  hubungan  antarkelom- pok  di  Indonesia.  Konflik  antaretnik ataupun  antaragama  yang  terjadi  di beberapa  daerah  di  Indonesia menggambarkan  bahwa  interaksi, relasi, dan komunikasi  antarmanusia pada  semua  level  baik  antarpribadi, kelompok,  komunitas  bahkan  antar-
bangsa tidak selalu berjalan sebagai- mana yang diharapkan.
Konflik  yang  berkenaan  dengan hubungan  sosial  antarkelompok dapat disebabkan oleh lemahnya pe- mahaman    tentang  konsep  kearifan budaya,  tidak  ada  distribusi  nilai yang  adil  kepada  masyarakat,  dan adanya  prasangka  rasial.  Prasangka rasial  dapat  disebabkan  oleh  situasi sosial,  sejarah  masa  lalu,  stereotip, dan  etnosentrisme  yang  menjadi bagian  dalam  kebudayaan  kelompok tertentu.  Sikap  prasangka  etnik rasial,  baik  yang  menyangkut  agama maupun  budaya  bisa  menjadi penghambat  dalam  interaksi  serta pergaulan  antar  sukubangsa  dan pemeluk  agama  bahkan  bisa  me- nimbulkan konflik. Berbagai konflik horizontal memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi bahaya  disintegrasi  nasional.  Masya- rakat majemuk yang mencoba mem- bangun demokrasi secara lebih baik, menurut  Makarim  (2000)  akan mengalami masa-masa krisis. Masya- rakat  yang  sedang  dalam  krisis biasanya  kehilangan  pegangan,  rasa percaya  diri  melemah,  dan  keper- cayaan kepada  pemerintah menurun tajam.
Cipto  dkk  (2002)  mengemuka- kan  bahwa  setidaknya  terdapat delapan  fenomena  patologi  sosial yang  tersisa  dari  proses  transisi, yaitu hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam  masyarakat,  memudarnya kehidupan  kewargaan  dan  nilai-nilai komunitas,  kemerosotan  nilai-nilai toleransi  dalam  masyarakat,  me- mudarnya  nilai-nilai  kejujuran,  ke- sopanan,  dan  rasa  tolong-menolong,
melemahnya nilai-nilai dalam keluar- ga,  praktek  korupsi,  kolusi,  nepotis- me dalam penyelenggaraan pemerin- tahan,  kerusakan  sistem  dan  kehi- dupan  ekonomi,  dan  pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di masa kritis yang dilewati oleh bangsa  Indonesia  dengan  terjadinya berbagai  konflik  horisontal  me- nunjukan  gejala-gejala  pengkhianat- an  terhadap  tiga  asas  kehidupan masyarakat  bangsa  Indonesia  yaitu: Pertama ,  pengkhianatan  terhadap Sumpah  Pemuda  tahun  1928,  yaitu keinginan  untuk  membangun  satu bangsa,  yaitu  bangsa  Indonesia. Kedua , pengkhianatan terhadap kesepakatan untuk hidup bersama di bawah  payung  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia,  terlihat  dari gejala-gejala  separatisme  untuk  me- misahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Gerakan  ini tentunya  lahir  karena  kekhilafan- kekhilafan yang kita buat, antara lain dengan meremehkan eksistensi kebhinekaan budaya bangsa Indonesia dan terlalu  mementingkan budaya dari satu-dua kelompok etnis saja. Ketiga ,  penghianatan  terhadap ikrar  bersama  untuk  hidup  rukun, penuh  toleransi,  karena  diikat  oleh satu  tujuan,  yaitu  ingin  membangun satu  masyarakat  yang  adil  dan makmur  untuk  seluruh  masyarakat (Magnis  Suseno  dalam  H.A.R.  Tilaar, 2002).
Nasionalisme  Indonesia  meng- hadapi  tantangan  yang  cukup  berat. Ikatan-ikatan yang sebelumnya terpatri  kuat  dalam  sebuah  titik pandang  sama  dalam  sebuah  negara bangsa (nation  state) ,  kini  ber- kembang dalam kesadaran etnis yang
terus  meningkat.  Bahkan  kesadaran etnis  tersebut  telah  mengakibatkan sentimen  berlebihan  dengan  tun- tutan merdeka dari beberapa daerah, terutama sejak diberlakukannya oto- nomi dan desentralisasi.
Sebagai  ideologi,  nasionalisme dapat  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu mengikat  semua  kelas,  menyatukan mentalitas,  dan  membangun  atau memperkokoh  pengaruh  terhadap kebijakan yang ada di dalam ideologi nasional (Hertz dalam Karim, 1996). Djoko  Santoso  (2008)  mengingatkan bahwa melemahnya semangat nasionalisme atau nasionalisme Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa permasalahan antara lain (1) kualitas sumber  daya  manusia  yang  masih rendah;  (2)  militansi  bangsa  yang mendekati titik kritis; dan (3) jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur. Menghadapi  berbagai  permasalahan tersebut,  apabila  tidak  ada  upaya yang  sungguh-sungguh,  tidak  me- nutup  kemungkinan  disintegrasi bangsa  dapat  menjadi  ancaman aktual  yang  berpengaruh  terhadap integritas  dan  kedaulatan  NKRI.
Pembelajaran  sejarah  dengan  pen- dekatan multikultural,
dengan demikian,  menjadi  penting  untuk menjawab  persoalan-persoalan    ter- sebut.

## Pendekatan Multikultural Dalam Pendidikan
Pada masyarakat majemuk terdapat  kecenderungan  munculnya prasangka yang dapat mem- pengaruhi interaksi sosial. Prasangka tersebut  bisa  merupakan  warisan
P e m b e l a j a r a n   y a n g   M u l t i k u l t u r a l   U n t u k   M e m b a n g u n   … | 35
generasi  sebelumnya  ataupun  mun- cul  sebagai  gejala  baru.  Berbagai prasangka  sosial  tersebut  umumnya tidak  bersifat  langgeng,  melainkan bisa  berubah.  Perubahan  prasangka dapat  menuju  interaksi  sosial  yang lebih  baik  atau  lebih  buruk. Perubahan  ini  ditentikan  oleh  cara berbagai  entitas  di  dalam  suatu masyarakat majemuk mengelola pra- sangka-prasangka  sosial  yang  ada dalam diri masing-masing.
Pendidikan  multikultural  me- rupakan upaya kolektif suatu masya- rakat  majemuk  untuk  mengelola berbagai  prasangka  sosial  yang  ada dengan cara-cara yang baik.
Tujuannya  adalah  untuk  men- ciptakan  hubungan  lebih  serasi  dan kreatif  di  antara  berbagai  golongan penduduk. Melalui pendidikan multi- kutural,  siswa  yang  datang  dari berbagai  latar  belakang  dibimbing untuk  saling  mengenal  cara  hidup mereka,  adat-istiadat,  kebiasaan, memahami  aspirasi-aspirasi  mereka, serta  untuk  mengakui  dan  meng- hormati  bahwa  tiap  golongan memiliki hak untuk menyatakan diri menurut cara masing-masing (Mochtar Buchori, 2007). Pendidikan  multikultural  sangat penting diterapkan guna meminimal- isasi  dan  mencegah  terjadinya konflik  di  beberapa  daerah.  Melalui pendidikan  berbasis  multikultural, sikap  dan  pemikiran  peserta  didik akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Dengan pengembangan model pendidikan  berbasis  multikultural, menurut  H.A.R.  Tilaar  (2007), diharapkan  mampu  menjadi  salah satu metode efektif meredam konflik.
Selain  itu,  pendidikan  multikultural bisa  menanamkan  sekaligus  meng- ubah  pemikiran  peserta  didik  untuk benar-benar  tulus  menghargai  ke- beragaman  etnis,  agama,  ras,  dan antargolongan.
Masyarakat  yang  multikulural memerlukan suatu paradigma pendidikan  nasional  yang  bercirikan multikultural,  yaitu  pendidikan  yang melayani  kepentingan  masyarakat dari  berbagai  latar  belakang  budaya (Fuad  Abdul  Hamid,  1994).  Menurut Mochtar Buchori, pendidikan multikultural  diselenggarakan  se- bagai  sarana  melahirkan  proses integrasi.  Pendidikan  mutikultural akan  melahirkan  proses  integrasi bangsa  yang  sehat,  dan  melahirkan identitas  bangsa  yang  sesuai  dengan perkembangan  zaman  (Mochtar Buchori, 2007). Masyarakat Indonesia yang multikultural  dan  rentan  dengan konflik  antarkelompok  memerlukan pendidikan dengan pendekatan multikultural.  Pendidikan  multi- kultural relevan dengan pe- ngembangan demokrasi yang dijalankan  sebagai  respon  terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.  Pendidikan  multikultural semakin  penting  keberadaannya  di tengah  perubahan-perubahan  yang begitu  cepat  dan  dramatis  karena globalisasi  yang  semakin  meningkat. Perubahan-perubahan  itu  bersifat mondial,  spektakuler,  dan  terkadang kurang memberi kesempatan kepada kita  untuk  menyiapkan  diri  dalam menghadapinya.
Pendidikan  yang  bercirikan multikultural  adalah  pendidikan yang  melayani  kepentingan  masya-
rakat  dari  berbagai  latar  belakang budaya.  Pendidikan  multikultural merupakan pendidikan yang berwawasan keragaman kebudayaan keragaman  kebudayaan  menjadi materi  pelajaran  dan  wawasan pembelajaran yang harus di- perhatikan  oleh  para  pengembang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum  yang  multikultural adalah  kurikulum  yang  meng- akomodasi perbedaan kultural
peserta  didik,  memanfaatkan  ke- budayaan  sebagai  sumber  muatan dan  titik  berangkat  bagi  pengem- bangan  kebudayaan  itu  sendiri, pemahaman  terhadap  kebudayaan orang lain, toleransi, membangkitkan semangat  kebangsaan  peserta  didik dan  mengembangkan  perilaku  yang lebih  beretika.  Tidak  kalah  penting- nya  adalah  memanfaatkan  kebuda- yaan  peserta  didik  sebagai  bagian dari  pembangunan  peserta  didik (Fuad Abdul Hamid, 1994).
Pendidikan  multikultural  rele- van  untuk  membangun  nasional- isme  Ke-Indonesia-an  dalam  meng- hadapi  tantangan  global,  karena memiliki  nilai  inti  dalam  perspektif lokal maupun global, yaitu: 1)  Ketakwaan  terhadap  tuhan  Yang
Maha Esa;
2)  Tanggung  jawab  terhadap  negara kesatuan;
3)  Penghargaan,  pengakuan,  dan penerimaan keragaman budaya;
4)  Menjunjung  tinggi  supremasi hukum; dan
5)  Penghargaan  martabat  manusia dan hak asasi yang universal.
Pendidikan  multikultural  mem- punyai  tujuan  yang  selaras  dengan upaya membangun nasionalisme Ke-
Indonesia-an  dalam  menghadapi tantangan  global.  Tantangan  yang dihadapi  pendidikan  multikultural menurut Sparringa (2003) meliputi:
a)  Bagaimanakah masalah kesadaran bersama  itu  dibangun  dalam sebuah  ruang  yang  memberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi yang serba ragam dan juga  mengundang  eleven-elemen yang  berbeda  untuk  menemukan kebutuhan  bersama  bagi  sebuah integrasi  di  tingkat  yang  lebih tinggi;
b)  Proses  pendidikan  multikultural tidak  terjadi  pada  ruang  yang terisolasi  dari  persoalan-per- soalan  ketidakmerataan,  bahkan ketidakadilan,  tentang  bagai- mana  sumber-sumber  politik  dan ekonomi  itu  dialokasikan  dan distribusikan  dalam  masyarakat nasional dan internasional;
c)  Perubahan  yang  berlangsung  di tataran global mendiktekan agen- da-agenda  politik  dan  ekonomi baru  yang  mempersempit  kesem- patan  kita  untuk  mendefinisikan kembali  gagasan-gagasan  dasar tentang  negara  bangsa  tanpa mengindahkan  gagasan-gagasan dan  praktik-praktik  materialisme rasional  yang  dibawa  serta  oleh ekonomi pasar global. Multikulturalisme mengembang- kan  sikap  hidup  yang  terbuka  dan toleran.  Tertanamnya  kesadaran multikultural  akan  menghasilkan corak  kehidupan  yang  terbuka  dan toleran.  Sikap  hidup  yang  ekslusif dan  intoleran  akan  mengganggu harmonisasi  masyarakat.    Dengan demikian,  melintasi  batas  menjadi penting  bagi  masyarkat  yang  multi-
P e m b e l a j a r a n   y a n g   M u l t i k u l t u r a l   U n t u k   M e m b a n g u n   … | 37
kultur  seperti  Indonesia.  Tantangan masyarakat  yang  multikultur  adalah bagaimana  membangun  toleransi dan pengertian antarkelompok, sehingga  akan  tercipta  hidup  damai. Disinilah  urgensi  pendidikan  multi- kultural  dan  lintas  budaya  untuk dapat  menumbuhkan  pola  pikir, sikap, dan perilaku yang menghargai dan  menghormati  keragaman,  se- hingga  konflik  yang  mungkin  timbul dapat  terkelola  dengan  baik  tanpa kekerasan.
Tanpa pendidikan multikultural, konflik  sosial  yang  destruktif  akan terus  menjadi  suatu  ancaman  serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Pendidikan multikultural tidak hanya memberi  kesempatan  anak  didik memahami budaya, suku, agama lain, dan  kemudian  mampu  merajut toleransi, tetapi lebih  mendalam lagi yakni  anak  didik  mampu  mengerti disparitas kesenjangan sosial seperti ketidakadilan, kemiskinan, penindas- an  di  sekitarnya,  dan  mampu melakukan  aksi-aksi  yang  nyata (Tilaar, 2006).
Pendidikan  multikultural  pen- ting  untuk  membangun  kohesifitas, soliditas,  dan  intimitas  diantara keragaman  etnik,  ras,  agama,  dan budaya.  Melalui  penanaman  se- mangat
multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadi media pelatihan  dan  penyadaran  bagi generasi  muda  untuk  menerima perbedaan  diantara  sesama  warga negara  dan  mau  hidup  bersama secara damai.
Urgensi pendidikan multi- kultural  secara  lebih  rinci  dapat dikemukakan sebagai
berikut.
Pertama ,  bahwa  secara  alami  atau
kodrati  manusia  diciptakan  Tuhan dalam keanekaragaman kebudayaan, dan  oleh  karena  itu  pembangunan manusia harus memperhatikan keanekaragaman  budaya  tersebut. Dalam  konteks  ke-Indonesia-an, maka  menjadi  keniscayaan  bahwa pembangunan  manusia  Indonesia harus didasarkan atas multi- kulturalisme  mengingat  kenyataan bahwa  negeri  ini  berdiri  di  atas keanekaragaman budaya.
Kedua, bahwa terjadinya konflik sosial  yang  bernuansa  suku,  agama, dan  ras  yang  melanda  Indonesia pada  dasawarsa  terakhir    berkaitan erat  dengan  masalah  kebudayaan. Dari  banyak  studi  menyebutkan salah  satu  penyebab  utama  dari konflik  ini  adalah  akibat  lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep  kearifan  budaya.  Konflik- konflik  kedaerahan  sering  terjadi seiring dengan ketiadaan pe- mahaman  akan  keberagaman  atau multikultur.  Oleh  karena  untuk mencegah  atau  meminimalkan  kon- flik  tersebut  perlu  dikembangkan pendidikan multikulturalisme.
Ketiga, bahwa pemahaman terhadap  multikulturalisme  me- rupakan  kebutuhan  bagi  manusia untuk  menghadapi  tantangan  global di  masa  mendatang.  Pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung  jawab  besar,  yaitu    me- nyiapkan  bangsa  Indonesia  untuk siap menghadapi arus budaya luar di era  globalisasi  dan  menyatukan bangsa  sendiri  yang  terdiri  dari berbagai  macam  budaya.  Apabila kedua  tanggung  jawab  besar  itu dapat  dicapai,  maka  kemungkinan disintegrasi  bangsa  dan  munculnya
konflik  dapat  dihindarkan.  Konflik antarbudaya    yang  disebut  oleh Samuel P. Huntington (1993) sebagai benturan antar peradaban akan men- dominasi  politik  global.  Dalam bukunya  yang  terkenal, The  Clash  of
Civilization  and  the
Remaking  of World Order , Hantington me- nyebutkan bahwa terjadinya berbagai    konflik  sosial  dan  etnis  di berbagai  belahan  dunia  antara  lain disebabkan  oleh  perbedaan  kebuda- yaan yang semakin nyata.

## Kontribusi Pembelajaran Sejarah
bagi Pembangunan Karakter Bangsa
Para  pendiri  bangsa  telah berhasil  membangun  bangsa  ( nation building ),  namun  untuk  membangun karakter  bangsa  masih  memerlukan waktu  yang  panjang.  Upaya  mem- bangun  karakter  bangsa  mengalami pasang  surut  sejalan  dengan  per- gulatan  bangsa  dalam  menentukan arah  perjuangan  dan  juga  arah pembangunan.
Sebagai  negara  baru,  pada  era pasca  kemerdekaan,  Indonesia  di- warnai  oleh  pergulatan  politik, terutama  menyangkut  persoalan ideologi  negara  yang  akan  me- nentukan  wujud  dan  jatidiri  bangsa di  masa  depan.  Mekanisme  melalaui Konstituante  mengalami  jalan  buntu sehingga  kemudian  ditempuh  jalan Dekrit Presiden 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Sejak  saat  itu,  semangat  untuk membangun  kultur  dan  jatidiri berbasis Pancasila semakin menguat, namun  dalam  perjalanannya  pem-
bangunan  yang  terlalu  berorientasi pada  materi  telah  menumbuhkan kultur  yang  tidak  sejalan  dengan kultur  yang  ingin  dikembangkan, yaitu  kultur  Pancasila.  Pada  masa
Orde  Baru,  keberhasilan  pem- bangunan ekonomi kurang diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa. Kebijakan sosial-politik pada saat  itu  cenderung  uniformistik, sehingga  tampak  budaya  kelompok dominan yang diajarkan dan disalurkan  melalui  sekolah  dari  satu generasi kepada generasi berikutnya. Padahal,  menurut  S.  Hamid Hasan,  keragaman  sosial,  budaya, ekonomi,  dan  aspirasi  politik,  dan kemampuan  ekonomi  adalah  suatu realitas  masyarakat  dan  bangsa
Indonesia.  Namun  demikian,  ker- agaman sosial, budaya, ekonomi, dan aspirasi  politik  yang  seharusnya menjadi  faktor  yang  diperhitungkan dalam  penentuan  filsafat,  teori,  visi, pengembangan  dokumen,  sosialisasi kurikulum,  dan  pelaksanaan  kuri- kulum,  nampaknya  belum  dijadikan sebagai  faktor  yang  harus  diper- timbangkan dalam pelaksanaan kuri- kulum  pendidikan  di  negara  kita (Hasan,  2000).  Akibatnya  menjadi wajar ketika terjadi kegagalan dalam pendidikan, terutama dalam menum- buhkan  sikap  untuk  menghargai perbedaan di masyarakat.
Keberhasilan pembangunan eko- nomi yang kurang diimbangi dengan pembangunan  karakter  bangsa  telah mengakibatkan goncangan dan krisis budaya,  yang  kemudian  berakibat pada  lemahnya  ketahanan  budaya bangsa. Lemahnya ketahanan budaya tersebut  tercermin  antara  lain  dari lemahnya  kemampuan  dalam  me-
P e m b e l a j a r a n   y a n g   M u l t i k u l t u r a l   U n t u k   M e m b a n g u n   … | 39
nyikapi dinamika perubahan sebagai akibat  dari  tuntutan  zaman  yang diwarnai  oleh  derasnya  arus  budaya global.  Kebudayaan  nasional  yang diharapkan  mampu  sebagai  kata- lisator  dalam  mengadopsi  nilai-nilai universal  yang  luhur  dan  sekaligus sebagai  filter  terhadap  masuknya budaya  global  yang  bersifat  negatif belum  mampu  berfungsi  sebagai- mana mestinya.
Lemahnya  ketahanan  budaya juga  ditunjukkan  oleh  terjadinya gejala  krisis  identitas.  Norma-norma lama  semakin  melemah,  sementara norma  baru  belum  terkonsolidasi dengan  baik  sehingga  terjadi  sikap ambivalensi  dan  disorientasi  tata nilai.  Disorientasi  tata  nilai  yang terjadi  bersamaan  dengan  tumbuh- nya  semangat  kebebasan  meng- akibatkan  pandangan  permisif  atau serba  boleh.  Hal  tersebut  ber- kembang secara berlebihan cenderung memicu konflik di berbagai bidang kehidupan.
Krisis  yang  berkepanjangan semakin  melemahkan  kepercayaan diri  dan  kebanggaan  sebagai  suatu bangsa,  serta  meningkatnya  keter- gantungan  kepada  pihak  lain. Menipisnya  semangat  nasionalisme tersebut  juga  sebagai  akibat  dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola  keragaman.  Hal  tersebut tercermin dari menguatnya sentimen antarkelompok  yang  berdampak pada  terjadinya  konflik  sosial berkekerasan  yang  mengakibatkan korban jiwa, dan bahkan disintegrasi bangsa. United  Nation  for  Indonesian
Recovery (UNSFIR) melaporkan bahwa  selama  periode  1997-2004, konflik  sosial  yang  terjadi  di
Indonesia  telah  menelan  sedikitnya
15  ribu  orang  tewas.  Disintegrasi ditandai  dengan  lepasnya  Timor
Timur  dari  Indonesia  menjadi Republik Timur Leste. Keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan realitas obyek- tif  yang  tidak  dapat  dipungkiri. Keanekaragaman  di  satu  sisi  akan memberi  warna  positif  pada  sistem nilai budaya bangsa apabila terwujud dalam  bentuk  interaksi  yang  saling melengkapi,  tetapi  di  sisi  lain  dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dipahami  dengan  baik  dan  apalagi menjadikannya  sebagai  suatu  unit dalam  berkompetisi  untuk  mem- perebutkan  sumberdaya  ekonomi dan politik.
Konsepsi Bhinneka  Tunggal  Ika merupakan  acuan  dalam  mengelola kemajemukan  sehingga  kemajemuk- an  tersebut  menjadi  kekuatan bangsa.  Cita-cita  bersama  untuk mewujudkan  demokrasi  menuntut adanya  penghargaan  terhadap  ke- ragaman  budaya  sehingga  perlu adanya  pengelolaan  keragaman.  Jika tidak  dikelola  dengan  baik,  tidak menutup  kemungkinan  akan  terjadi persinggungan  antarbudaya,  agama dan  etnis  yang  akan  mendatangkan masalah  bagi  proses  demokrasi. Dalam  beberapa  tahun  terakhir, bangsa  Indonesia  dihadapkan  pada kenyataan  banyaknya  konflik  dan ketegangan yang dipicu oleh sentimen primordial tersebut. Kepekaan  terhadap  pluralitas bangsa,  baik  dalam  etnis,  agama, budaya,  hingga  orientasi  politik menjadi  penting  agar  tumbuh  sikap respek  terhadap  keragaman.  Sikap respek  tersebut  harus  menjadi
bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai  jenjang  baik  di  lembaga pendidikan  pemerintah  maupun swasta  dan  menjadi  budaya  baru menuju  masyarakat  yang  multi- kultur.  Upaya  tersebut  dilakukan dalam kerangka pembangunan karakter dalam menumbuhkembang- kan  masyarakat  multikultur  yang ditandai  oleh  sikap  yang  egalitarian, toleran dan demokratis.
Karakter  adalah  kumpulan  tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku  yang  ditampilkan  (Simon Philips,  2008).  Doni  Koesoema  A (2007)  memahami  bahwa  karakter sama  dengan  kepribadian.  Ke- pribadian dianggap sebagai ciri, atau karakteristik,  atau  gaya,  atau  sifat khas  dari  diri  seseorang  yang bersumber  dari  bentukan-bentukan yang  diterima  dari  lingkungan, misalnya  lingkungan  keluarga  pada masa  kecil  dan  juga  bawaan  sese- orang sejak lahir.
Karakter  menunjukkan  bagai- mana  seseorang  bertingkah  laku. Apabila  seseorang  berperilaku  tidak jujur,  kejam,  atau  rakus,  tentulah orang  tersebut  memanifestasikan perilaku  buruk.  Sebaliknya,  apabila seseorang  berperilaku  jujur,  suka menolong,  tentulah  orang  tersebut memanifestasikan  karakter  mulia. Istilah  karakter  erat  kaitannya dengan ‘personality’ .  Seseorang  baru bisa  disebut  orang  yang  berkarakter apabila  tingkah  lakunya  sesuai kaidah  moral.  Sedangkan  Imam  al- Ghozali menganggap bahwa karakter lebih  dekat  dengan  akhlak,  yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau  melakukan  perbuatan  yang
telah  menyatu  dalam  diri  manusia sehingga  ketika  muncul  tidak  perlu dipikirkan lagi.
Dari  pendapat  di  atas  dipahami bahwa  karakter  berkaitan  dengan kekuatan  moral,  berkonotasi  positif, bukan  netral.  Orang  yang  ber- karakter  adalah  orang  yang  mem- punyai  kualitas  moral  tertentu  yang positif.  Dengan  demikian,  mem- bangun  karakter  secara  implisit mengandung  arti  membangun  sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan  dengan  dimensi  moral yang  positif  atau  baik,  bukan  yang negatif atau buruk.
Peterson  dan  Seligman  (Gedhe Raka, 2007) mengaitkan secara lang- sung  antara  karakter  yang  kuat dengan  kebajikan.  Karakter  yang kuat dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan. Salah satu kriteria utama- nya  adalah  bahwa  karakter  tersebut berkontribusi  besar  dalam  me- wujudkan  sepenuhnya  potensi  dan cita-cita  seseorang  dalam  mem- bangun  kehidupan  yang  baik,  yang bermanfaat  bagi  dirinya,  orang  lain, dan bangsanya.
Karakter bangsa sebagai kondisi watak  yang  merupakan  identitas bangsa  atau  identitas  nasional. Identitas  nasional  dapat  diartikan sebagai  jatidiri  nasional  atau  ke- pribadian  nasional.  Jatidiri  nasional suatu  bangsa  tentu  berbeda  dengan jatidiri  bangsa  lain.  Ini  disebabkan oleh  perbedaan  latar  belakang sejarah, kebudayaan, maupun
geografi.  Jatidiri  nasional  bangsa Indonesia  terbentuk  karena  rakyat
Indonesia  memiliki  pengalaman sejarah  yang  sama.  Pengalaman
P e m b e l a j a r a n   y a n g   M u l t i k u l t u r a l   U n t u k   M e m b a n g u n   … | 41
sejarah  yang  sama  itu  dapat menumbuhkan kesadaran kebangsa- an  yang    kemudian  pada  ujungnya melahirkan identitas nasional (Chamim, 2003). Lahirnya identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari  dukungan  faktor  objektif,  yaitu faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan geografis-ekologis  dan  demografis; dan  faktor  subjektif,  yaitu  faktor- faktor  historis,  politik,  sosial  dan kebudayaan yang dimiliki bangsa itu (Joko Suryo, 2002).
Karakter  suatu  bangsa  akan berkembang berdasarkan pengalam- an  dalam  sejarah  bangsa.  Suatu bangsa  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengalaman kehidupan masya- rakatnya. Aktivitas masyarakat dalam  perkembangan  sejarahnya banyak  berhubungan  dengan  per- tumbuhan  negara  bangsa  sehingga karakter  masyarakat  merupakan satu  elemen  dari  suatu  karakter bangsa atau kepribadian bangsa. Karakter  suatu  bangsa  akan terbangun atau tidak sangat
tergantung  kepada  bangsa  itu sendiri.  Apabila  bangsa  tersebut memberikan  perhatian  yang  cukup untuk  membangun  karakter,  maka akan  terciptalah  bangsa  yang  ber- karakter.  Apabila  sekolah  dapat memberikan  pembangunan  karakter kepada  para  muridnya,  maka  akan tercipta  pula  murid  yang  berkarak- ter. Demikian pula sebaliknya.
Pembentukan  karakter  merupa- kan  aspek  penting  dalam    pen- didikan.  Rumusan  pendidikan  dalam Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional  secara  tegas  menekankan pentingnya  pembentukan  karakter, ”Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  sua- sana  belajar  dan  proses  pem- belajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  diri- nya  untuk  memiliki  kekuatan  spi- ritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Komaruddin  Hidayat  (2006) mengemukakan  bahwa  pendidikan yang berorientasi pada pem- bangunan  karakter  bangsa  me- rupakan salah satu upaya strategis di tengah krisis identitas dan peradaban  bangsa.  Pendidikan  ini menjadikan  peserta  didik  sebagai subjek  melalui  cara-cara  yang demokratis,  partisipatif,  kritis,  dan menantang  bagi  aktualisasi  diri mereka. Dalam konteks ini, pembelajaran  sejarah  yang  multi- kultural  sangat  relevan  dalam kerangka  pembangunan  karakter bangsa. Pembelajaran sejarah yang multikultural  ditandai  dengan  ber- bagai  sikap  pendidik  yang  meng- hargai  setiap  perbedaan  latar belakang  sejarah,  etnik  atau  budaya di  kalangan  peserta  didik.  Pendidik menghindari  ucapan,  perilaku  atau sikap  yang  mengarah  pada  stereotip dengan  mengelompokkan  “kita”  dan “mereka”.  Pendidik  juga  melakukan seleksi  bahan  pembelajaran  yang mewakili  secara  adil  setiap  wilayah bahasa,  kultur  atau  etnik  (Rochiati Wiriaatmadja, 1997).
Pendekatan  multikultural  dalam pembelajaran  sejarah  akan  mem- bawa peserta didik kepada perkembangan dirinya dalam ”berbagi  kemanusiaan”,  mencoba memahami  diri  sendiri  dan  orang lain,  mempelajari  perbedaan  dan persamaan dari jaman ke jaman serta menghormatinya,  mempertanyakan perlakuan  stereotipikal  dirinya  dan orang  lain,  mampu  membedakan fakta dan dugaan, menyadari kompleksitas  sejarah  dan  sebab- sebabnya,  menyadari  bahwa  dalam kehidupan  ada  kalanya  faktor  ke- betulan  atau  irrasionalitas  terjadi, serta  kuatnya  peranan  gagasan  atau integritas seseorang dalam sejarah. Untuk  itu  diperlukan  metode pembelajaran  yang  mampu  me- rangsang dan mengajak peserta didik untuk  dapat  belajar.  Maka  sudah selayaknya  apabila  pendidik  me- nyadari  kelebihan  dan  kelemahan dari metode yang digunakan berdasarkan  kerangka  teori  dan konseptual  yang  ada.  Fungsi  metode adalah  sebagai  jembatan,  jembatan antara  peserta  didik  dan  materi pelajaran yang sedang dipelajari. Dan agar  pembelajaran  sejarah  tidak menjadi  bahan  hafalan,  diperlukan metode  yang  berorientasi  pada masalah.  Peserta  didik  dihadapkan pada  masalah  tertentu  agar  dapat belajar  secara  kritis.  Bahkan  apabila perlu  diberi  kesempatan  untk melakukan  pengembaraan  intelek- tual  melalui  penjelajahan  berbagai peristiwa  sejarah  yang  satu  ke  yang lain.
Satu  hal  yang  penting  dicatat bahwa  dalam  era  otonomi  pen- didikan dan otonomi sekolah dewasa
ini,  pemanfaatan  sejarah  lokal  di- tingkat  pendidikan  manapun  akan memungkinkan  peserta  didik  dalam mempelajari  sejarah  dapat  be- resonansi  dengan  aspek eigenwelt yang  dimiliki  (Hariyono,  1995). Peserta  didik  tidak  langsung  dibawa pada  suatu  peristiwa  sejarah  yan jauh dengan pengalaman sehari-hari. Pemaparan sejarah secara kontekstual  sangat  penting  untuk dibicarakan.  Baru  setelah  peserta didik paham akan berbagai peristiwa sejarah  di  masyarakat  sekitarnya, peluang  untuk  mengajak  memahami peristiwa  sejarah  di  daerah  lain niscaya  akan  relatif  lebih  mudah. Melalui  kajian  sejarah  lokal,  peserta didik  dirangsang  untuk  dapat melihat  proses  integrasi  nasional sebagai  suatu  peristiwa  sejarah. Untuk mengajak keterlibatan peserta didik dalam memahami dan mengkaji  sejarah  lokal,  pendidik seyogyanya  mengetahui  beberapa aspek  sejarah  lokal,  seperti  dalam buku  yang  disunting  oleh  Taufik Abdullah  (1985)  berjudul  ”Sejarah Lokal  di  Indonesia”.  Demikian  pula untuk  dapat  mengajak  peserta  didik belajar  merekonstruksi  sejarah  di masyarakat  sekitarnya,  pemanfaatan metode sejarah lisan dapat membantu. Penutup Masyarakat Indonesia yang multikultur  memerlukan  pendidikan yang  multikultural.  Pendidikan  yang multikultural merupakan pendidikan yang  berwawasan  keragaman  ke- budayaan.  Pendidikan  multikultural
harus diperhatikan oleh para pengembang  kurikulum  dan  pem- belajaran.  Kurikulum  yang  multi- kultural  adalah  kurikulum  yang mengakomodasi  perbedaan  latar belakang  peserta  didik,  memanfa- atkan  kebudayaan  sebagai  sumber muatan  dan  titik  berangkat  bagi pengembangan kebudayaan itu sendiri, pemahaman terhadap
kebudayaan  orang  lain,  toleransi, membangkitkan semangat kebangsa- an  peserta  didik  dan  mengembang- kan  perilaku  yang  lebih  beretika serta  memanfaatkan  kebudayaan peserta  didik  sebagai  bagian  dari pembangunan  peserta  didik.  Dengan cara demikian, pembelajaran sejarah akan  berperan  penting  bagi  pem- bangunan karakter bangsa.
Pembelajaran
sejarah yang multikultural  ditandai  dengan  ber- bagai  sikap  guru  yang  menghargai setiap  perbedaan  latar  belakang sejarah,  etnik  atau  budaya  di kalangan  peserta  didik.  Metode pembelajaran yang diterapkan mam- pu  merangsang  dan  mengajak peserta  didik  untuk  dapat  belajar. Dalam  konteks  ini,  pemanfaatan sejarah  lokal  akan  memungkinkan peserta  didik  dalam  mempelajari sejarah. Peserta didik tidak langsung dibawa pada suatu peristiwa sejarah yan jauh dengan pengalaman sehari- hari.  Melalui  pemaparan  sejarah secara  kontekstual,  peserta  didik akan  memahami  berbagai  peristiwa sejarah  di  masyarakat  sekitarnya, sehingga  peluang  untuk  mengajak memahami  peristiwa  sejarah  di daerah  lain  dan  di  tingkat  nasional niscaya  akan  relatif  lebih  mudah. Melalui  kajian  sejarah  lokal,  peserta
didik  dirangsang  untuk  dapat melihat  proses  integrasi  nasional sebagai suatu peristiwa sejarah.
Daftar Pustaka
Alo  Liliweri.  2005. Prasangka  dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya  Masyarakat  Multikultur. Yogyakarta: LKiS. Azyumardi  Azra.  2003. Pendidikan Multikultural,  Membangun  Kem- bali Indonesia Bhinneka Tunggal
Ika dalam Tsaqofah, “Menggagas Pendidikan Multikultural”, vol. I, nomor 2, Tahun 2003. Daniel  T.  Sparringa.  2003. Multi- kulturalisme  dalam  Multipers- pektif  di  Indonesia. Surabaya: Forum  Rektor  Simpul  Jawa Timur Universitas Surabaya. Djoko  Santoso.  2008.  “Ketahanan
Negara  dan  Wawasan  ke- bangsaan  Menghadapi  Tan- tangan  Global,” Makalah di- sampaikan  pada  Simposium Nasional  Peringatan  Satu  Abad Kebangkitan  Nasional,  19  Mei 2008.  Yogyakarta:  UGM,  Pemda DIY, Kagama. Fuad  Abdul  Hamid.  1999.  ”Pen- didikan  Multikultural  dalam
Konteks  Pengembangan  serta Implementasi  Kurikulum  Seko- lah  di  Indonesia”,  dalam Kon- vensi Nasional Pendidikan Indonesia  II:  Kurikulum  untuk Abad ke-21. Jakarta: Gramedia.
Hariyono. 1995. Mempelajari Sejarah Secara  Efektif. Jakarta:  Pustaka Jaya.
H.A.R. Tilaar. 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Peda- gogik Transformatif untuk Indonesia , Jakarta: Grasindo. Hasan,  S.  Hamid.  1996. Pendekatan Multikultural  untuk  Penyem- purnaan  Kurikulum  Nasional. Bandung:  Universitas  Pendi- dikan Indonesia. Huntington, Samuel. P. 2000. Benturan  Antarperadaban  dan Masa  Depan  Politik  Dunia. Yogyakarta: Qalam. Joko  Suryo.  2002. Pembentukan Identitas Nasional, Makalah pada Seminar Terbatas Pengem- bangan  Wawasan  tentang  Civic Education. Yogyakarta:  LP3 UMY. Koentjaraningrat (ed.). 2002. Manusia  dan  Kebudayaan  di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Komaruddin  Hidayat.  2006.  dalam  A.
Ubaedah  dan  Abdul  Rozak (peny.), Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta:  CCE  UIN  Syarif Hidayatullah.
Lombard,  Denys. Nusa  Jawa:  Silang
Budaya. Bandung: Remaja Rosda Karya. Mochtar Buchori, Pendidikan Multikultural ,  dalam  KOMPAS Edisi 4 Maret 2007. Mulder, Niels. 2000. Individu, Masyarakat  dan  Sejarah,  Kajian Kritis Buku-buku Pelajaran Sekolah di Indonesia , terjemah A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius Nasikun, 1984, Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali . Ricklefs, M.C. 1998. Sejarah Indonesia Modern ,  terjemah  Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. Rochiati  Wiriaatmadja, Landasan Filosofis Kurikulum Pem- belajaran Sejarah (SMU), Tantangan dan Harapan ,
P e m b e l a j a r a n   y a n g   M u l t i k u l t u r a l   U n t u k   M e m b a n g u n   … | 45
Makalah disajikan dalam Simposium Pembelajaran Sejarah  Ditjen  Kebudayaan,  25- 28  Desember  1997  di  Bogor
Jawa Barat.
Sartono  Kartodirdjo.  1999. Ideologi dan  Teknologi  dalam  Pem- bangunan  Bangsa:  Eksplorasi Dimensi  Historis  dan  Sosio- Kultural. Jakarta: Pabelan Jayakarta.
S.  Hamid  Hasan.  2000. Pendekatan Multikultural  Untuk  Penyem- purnaan  Kurikulum  Nasional .
Konvensi  Nasional  Pendidikan Indonesia  II:  Kurikulum  untuk Abad ke-21 dalam Jurnal Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Jakarta,  Edisi  Bulan  Januari- November 2000. Suyatno  Kartodirdjo.  2000. "Revitali- sasi  Bhineka  Tunggal  Ika  Tan Hana  Dharma  Mangrwa  dalam Rangka  Menuju  Indonesia  Baru" , Makalah,  disajikan  dalam  Sara- sehan  Membangun  Wawasan Kebangsaan  melalui  Revitalisasi Budaya  diselenggara-kan  oleh Keraton Kasunanan, Pura Mangkunegaran,  PII  dan  HKMN Suryasumirat,  di  Surakarta,  5 Agustus 2000. Taufik Abdullah. 1985. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. Wertheim,  W.F.  1999. Masyarakat
Indonesia  dalam  Transisi,  Kajian Perubahan  Sosial .  Terjemah Misbah Zulfa Ellizabet. Yogyakarta: Tiara Wacana.