Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3591
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Islamic Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Konten
Penulis: Astia Putriana 1 M. Riduan Abdillah 2 Gati Anjaswari 3 Yuli Fitriyani 4
Afiliasi: Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut 1,2,3,4
Korespondensi: astiaputri@politala.ac.i d
Histori Naskah: Submit: 12-02-2024 Accepted: 18-02-2024 Published: 13-03-2024
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap kecurangan laporan keuangan pada Bank Syariah  di  Indonesia. Islamic  Corporate  Governance diproksikan  dalam analisis  konten  yang  dijadikan  sebagai  6  variabel  independen  antara  lain dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, pengendalian internal dan manajemen risiko.
Penelitian  ini  menggunakan  populasi  pada  Bank  Syariah  yang  terdaftar pada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  periode  2010-2020  dengan menggunakan  teknik  purposive  sampling  yaitu  pemilihan  sampel  pada Bank  Syariah  yang  konsisten  mempublikasikan  laporan  tahunan  yang memuat  laporan Corporate  Governance sebanyak  99  sampel.  Data penelitian  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan  tahunan yang  memuat  laporan  corporate  governance.  Analisis  data  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  berganda  dengan  pendekatan  Structural Equation Model (SEM) melalui software WarpPLS 3.0.  Diharapkan hasil penelitian  ini  mampu  menjadi  acuan  dalam  memprediksi  dan  mendeteksi secara dini faktor yang memicu ataupun mencegah kecurangan khususnya pada laporan keuangan.
Kata  kunci :  Bank  Syariah, Islamic  Corporate  Governance ,  Kecurangan Laporan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

## Pendahuluan
Semakin  meningkatnya  kesadaran  umat  muslim  untuk  terbebas  dari  transaksi  non  halal  berbasis  ribawi telah membawa dampak yang signifikan pula pada dunia perbankan. Selama satu dekade, perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Hal ini terlihat pada semakin signifikannya jumlah bank syariah yang bermunculan,  serta  peningkatan  total  aset  dari  perbankan  syariah  dari  tahun  ke  tahun  (Milenia  et  al., 2022).  Perkembangan  bank  syariah  dari  tahun  ke tahun  membawa  implikasi  pada  tantangan  besar  yang juga harus dihadapi, yakni mempertahankan kepercayaan, citra, nama baik, dan loyalitas nasabah kepada pihak  Bank  Syariah  (Falikhatun  &  Assegaf,  2012).  Disatu  sisi  tantangan  itu  dapat  diatasi  dengan keuntungan bawaan yang melekat pada label “syariah” yang dimiliki. Bank syariah merupakan bank yang menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  sesuai  dengan  Al-Qur’an,  As-Sunnah,  dan  Ijma  dalam  menjalankan bisnis  baik  berlangsung  di  dalam  maupun  di  luar  perusahaan  (Maradita,  2014).  Hanya  saja,  tak  sedikit yang meragukan terkait jaminan kebebasan dari kecurangan pada bank syariah. Hal ini disebabkan oleh bukti masih terdapatnya bank syariah yang melakukan tindakan kecurangan.
Kasus  dugaan  kredit  fiktif  senilai  548  miliar  rupiah  pada  Bank  Jawa  Barat  (BJB)  di  tahun  2018 merupakan salah satu kasus yang cukup menghebohkan. Bahkan kasus kecurangan tersebut sampai 4 kali terjadi  dalam  kurun  waktu  2018.  Kasus  kecurangan  lainnya  terjadi  pada  Bank  NTB  Syariah  pada  Mei 2021 yakni adanya kasus pembobolan dana nasabah yang mencapai nilai 100 miliar rupiah dilakukan oleh karyawan  bank.  Sama  halnya  dengan  kasus  tersebut,  kasus  kecurangan  juga  terjadi  pada  Bank  Mega Syariah  yakni  adanya  penyalahgunaan  dana  nasabah  dan  pencucian  uang  oleh  pimpinan  cabang  pada
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
2015,  yang  bahkan  kasus  ini  masih  terus  bergulir  hingga  2021.  Terlebih  berdasarkan  Survei  Fraud Indonesia  yang  dilakukan  oleh  ACFE  pada  2019  menunjukkan  industri  keuangan  dan  perbankan merupakan jenis industri yang paling dirugikan karena kecurangan.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan good  corporate  governance bagi Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  menyatakan  bahwa  setiap  Bank  Syariah  wajib  untuk mengimplementasikan  GCG,  melakukan  asesmen  serta  membuat  laporan  implementasi  GCG.  Hal  ini untuk  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip  Islam  telah  terwujud  dalam  tata  kelola  perusahaan  yang diimplementasikan. Penerapan Islamic Corporate Governance oleh Bank Syariah yang semakin baik akan berimplikasi  pada  semakin  minimal  kecurangan  yang  terjadi.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  penelitian Anugerah,  (2014)  yang  menemukan  bahwa  implementasi  corporate  governance  dapat  mengurangi terjadinya  kecurangan.  Begitupula  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Milenia  et  al.,  (2022)  menemukan Islamic  Corporate  Governance berpengaruh  terhadap  kecurangan  internal  pada  Bank  Syariah.  Namun penelitian  yang  dilakukan  oleh  Najib  &  Rini  (2016)  justru  menemukan Islamic  Corporate  Governance belum  cukup  mampu  memberi  pengaruh  signifikan  dalam  meminimalisasi  kecurangan  di  perusahaan. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh Islamic  Corporate  Governance terhadap  kecurangan pada  bank  syariah  di  Indonesia  dengan  dengan  berfokus  pada  penggunaan  variabel  penelitian  dengan berdasar  pada  setiap  indikator  kunci  (content  analysis)  dalam Islamic  Corporate  Governance sehingga mampu mengurai secara spesifik pengaruhnya terhadap kecurangan dengan data sampel selama 10 tahun yakni  sejak  2010  hingga  2020.  Terjaminnya  hak  serta  hubungan  seluruh  pemangku  kepentingan merupakan  konsep  utama  dari  pentingnya  penerapan  Corporate  Governance  (Anugerah,  2014).  Konsep Islamic  Corporate  Governance pun  hadir  untuk  menjawab  tantangan  dalam  meminimalisasi kemungkinan kecurangan yang juga dapat terjadi pada Bank Syariah. Adanya prinsip-prinsip Islam dalam implementasi bank syariah tidak menjamin secara mutlak bank syariah bebas secara 100% dari tindakan kecurangan. Islamic Corporate Governance memiliki tujuan yang serupa dengan tata kelola perusahaan secara  konvensional,  hanya  saja  ada  penitikberatan  pada  basis  agama  Islam,  artinya  berusaha menyelaraskan model stakeholder tata kelola perusahaan dengan tujuan hukum syariah.

## Studi Literatur

## Kecurangan Laporan Keuangan
ACFE  (2020)  mendefinisikan  kecurangan  laporan  keuangan  merupakan  aktivitas  kecurangan  yang dilakukan  oleh  manajemen  dalam  bentuk  kesalahan  saji  yang  material  atas  laporan  keuangan  sehingga berdampak  kerugian  bagi  investor  dan  kreditor.  Tiga  jenis  kecurangan  menurut  ACFE  adalah  (1) Penggelapan  aset  yakni  tindakan  pencurian,  penggelapan  atau  penyalahgunaan  aset  perusahaan.  (2) Pernyataan  yang  keliru  atas  laporan  keuangan  yakni  penyajian  laporan  keuangan  yang  tidak  berdasar kondisi sebenarnya. (3) Korupsi.
Kecurangan  dalam  dunia  perbankan  di  Indonesia  diatur  dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia No.13/28/DPNP  tentang  penerapan  strategi  antifraud  bagi  bank  umum.  Kecurangan  dijelaskan  sebagai aktivitas  penyimpangan  atau  pembiaran  secara  sengaja  untuk  mengelabui,  menipu  atau  memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga menyebabkan  pihak  tersebut  mengalami  kerugian  dan  pelaku  memperoleh  keuntungan  baik  secara langsung ataupun tidak langsung.

## Islamic Corporate Governance
Berkaitan dengan perbankan syariah, UU No.21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan good  corporate  governance bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Usaha  Syariah  mewajibkan  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah  untuk  mengintegrasikan  penerapan prinsip-prinsip  GCG  dalam  kerangka  perbankan  syariah.  Menurut  Charles  dan  Chariri  (2013), Islamic Corporate  Governance berkaitan  dengan  kehadiran  dewan  pengawas  syariah  karena  merupakan komponen penting dalam mewujudkan Islamic Corporate Governance. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang  diangkat  oleh  RUPS  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) (Susila,  2019).  Selain  itu ada ketentuan khusus lain yang penting menunjang aspek operasi berlabel syariah sebagaimana diungkap Darmadi,  (2013)  dalam  indeks Corporate  Governance  Disclosure  Index yang  dikembangkannya  yakni dewan pengawas syariah, dewan komisioner, dewan direksi, dewan komite, pengendalian internal, serta manajemen risiko. Menurut Abdullah, (2010), penerapan tata kelola perusahaan yang efektif diperlukan untuk  melindungi  hak  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk  menjunjung  keadilan,  kejujuran,  dan perlindungan  kebutuhan  manusia  sesuai  dengan  maqashid  syariah.  Penerapan  ICG  yang  maju  dapat meminimalkan kecurangan yang akan terjadi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin et al., (2022) yang menemukan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap fraud.

## Pengembangan Hipotesis
Dewan Pengawas Syariah merupakan struktur bank syariah yang sangat penting. Pengguna atau nasabah bank  syariah  akan  lebih  yakin  apabila  ada  pihak  yang  menjamin  bahwa  produk  yang  digunakan  sudah sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah  harus  dari  pihak  independen  yang  dapat menjamin  kepatuhan  syariah  produk  bank  syariah.  Semakin  banyak  Dewan  Pengawas  Syariah  maka diharapkan  meningkat  pula  tingkat  kepatuhan  bank  syariah.  Penelitian  Almutairi  &  Quttainah,  (2017), menemukan  bukti  semakin  banyaknya  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah,  maka  dapat  meningkatkan pengawasan  serta  kepatuhan  syariah,  melaksanakan  pembagian  tugas,  dan  mengurangi  potensi kecurangan  laporan  keuangan.  Penelitian  Santika  &  Ghofur,  (2020)  menemukan  bahwa  semakin  tinggi kepatuhan syariah  di suatu  bank, maka semakin  rendah  tingkat  kecurangan.  Berdasarkan  uraian  di  atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H 1 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah
Dewan  Komisaris  berfungsi  mengawasi  dan  mengelola  kemungkinan  terjadinya  perilaku  yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, sehingga mempengaruhi kinerja bank. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan saran terhadap dewan direksi yang berdasarkan pelaksanannya pada perbankan  syariah  terbagi  menjadi  dua  yakni  Pengendalian  internal  tingkat  kerja  dan  pengawasan konsistensi terhadap dewan direksi. Menurut penelitian Lejab et al., (2024) menemukan dewan komisaris berpengauh  negatif  terhadap  fraud  bank  syariah.  Keputusan  kebijakan  yang  diambil  oleh  dewan  direksi tidak  terlepas  dari  pengawasan  dewan  komisaris.  Dewan  komisaris  berdampak  negatif  terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada bank syariah, maka disimpulkan bahwa keberadaan dewan komisaris mencegah  terjadinya  fraud  pada  bank  syariah.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut :
H 2 : Dewan Komisaris berpengaruh  terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah
Dewan  Direksi  adalah  top  manajer  yang  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  ataupun  kegagalan  yang dialami  oleh  perusahaan,  dewan  direksi  juga  Posisi  jabatan  sebagai  dewan  direksi  dapat  digantikan  dan diberhentikan  oleh  dewan  komisaris.  Dewan  direksi  wajib  mengawasi  pelaksanaan  ICG  untuk menyediakan informasi tepat waktu dan relavan kepada panitia perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(DPS)  bahwa  pengelolaan  terhadap  kegiatan  operasional  bank  syariah  telah  berjalan  dengan  baik  dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan pencegahan kecurangan pada perbankkan syariah, dewan  direksi  bertanggung  jawab  sebagai  pelindung  perusahaan  dari  resiko  kecurangan.  Penelitian Ngumar et al., (2019) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap fraud bank syariah, dewan direksi adalah penentu resiko kegagalan dan juga penentu kesuksesan bank syariah. Dewan direksi mempunyai peran sebagai pemimpin dalam hal kelembagaan maka dari itu segala kegiatan yang berkaitan mengenai  operasional  perusahaan  merupakan  tanggung  jawabkan  seorang  dewan  direksi.  Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H 3 : Dewan Direksi berpengaruh  terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah
Komite audit sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan merupakan komite yang membantu dewan  komisaris  dalam  melaksanakan  tanggungjawabnya dalam  hal  mengawasi kebijakan  akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Penelitian Prasetyo (2014) menemukan bukti  keberadaan  komite  audit  dalam  perusahaan  dapat  membantu  mengurangi  kecurangan  dalam penyajian laporan keuangan. Semakin banyak  jumlah  komite audit  dalam  perusahaan,  semakin  rendah tingkat  kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H 4 : Dewan Komite berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah
Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel  lainnya  dalam  suatu  entitas,  yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  guna mencapai  tujuan,  seperti  keandalan  laporan  keuangan,  menjaga  kekayaan  dan  catatan  organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektifitas dan efeisiensi operasi (Wulandari & Nuryanto, 2018). Hasil penelitian Wulandari & Nuryanto, (2018) membuktikan pengendalian internal berpengaruh terhadap  pencegahan  kecurangan  ( fraud )  mengungkapkan  bahwa  pentingnya  pencegahan  kecurangan melalui  pengendalian layaknya  penerapan  anti-fraud sehingga timbul  kesadaran  bahaya  kecurangan  dan antisipasi hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H 5 : Pengendalian Internal berpengaruh  terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah
Manajemen risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan return terhadap risiko. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat sektor perbankan di Indonesia harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan  seluruh  eksposur  risiko.  Beberapa  penelitian  mengusulkan  bahwa  manajemen  risiko perusahaan dapat mengurangi biaya kesulitan keuangan, meningkatkan penghindaran risiko manajerial, memitigasi  pembayaran  pajak  yang  diharapkan,  menyelesaikan  masalah  kekurangan  investasi  dan memberikan  kepercayaan  bagi  bisnis  untuk  melakukan  proyek  investasi  baru.  Manajemen  risiko  dapat meningkatkan  kinerja  perusahaan  dengan  mengurangi  biaya modal, meningkatkan  kepercayaan investor dan  juga  meningkatkan  peringkat  perusahaan.  Gates  et  al.,  (2012)  menyatakan  bahwa  perusahaan  akan mengambil  keputusan  yang  lebih  baik  dengan  menerapkan  proses  manajemen  risiko.  Dengan  kata  lain, diharapkan  manajemen  risiko  dapat  menjadi  salah  satu  fakor  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan  di dalam  laporan  keuangan  perusahan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut :
H 6 : Manajemen Risiko berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3591
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  bersifat  metode  penelitian  kuantitatif.  Variabel Islamic  Corporate  Governance dicerminkan  melalui  analisis  konten  tentang  dewan  pengawas  syariah  terdiri  12  item  pengungkapan informasi,  dewan  komisaris  terdiri  13  item  pengungkapan  informasi,  dewan  direksi  terdiri  9  item pengungkapan  informasi,  dewan  komite  terdiri  15  item  pengungkapan  informasi,  pengendalian  internal terdiri  8  item  pengungkapan  informasi  dan  manajemen  risiko  terdiri  15  item  pengungkapan  informasi (Darmadi,  2013).  Skor  1  diberikan  jika  berdasarkan  analisis  konten Islamic  Corporate  Governance di informasikan pada laporan tahunan perusahaan. Sebaliknya, skor 0 diberikan jika tidak ada informasi di laporan  tahunan  berdasarkan  analisis  konten Islamic  Corporate  Governance .  Jadi,  jumlah  skor  item informasi  yang  diungkapkan  per  variabel  dibagi  dengan  total  item  pengungkapan  informasi  secara keseluruhan  per  variabel.  Discretionary  accrual  adalah  perhitungan  yang  mencerminkan  variabel kecurangan laporan keuangan (Aminatun & Mukhibad, 2021):
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ − 𝐴𝑟𝑢𝑠 𝐾𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
Persamaan regresi digunakan untuk mengestimasi nilai total accrual (TACC), yaitu:
TACCit/Ait-1 = α1(1/Ait-1) + α2[(ΔREVit)/Ait-1] + α3(PPEit/Ait-1) + εit
Keterangan : Ait-1 : jumlah aset perusahaan tertentu periode sebelumya ΔREVit : perubahan penjualan bersih perusahaan tertentu periode sekarang PPEit  : jumlah aset perusahaan pada periode sekarang Εit : tingkat kesalahan
Nilai nondiscretionary accrual (NDACC) dihitung berdasarkan hasil koefisien regresi diatas , yaitu :
NDACCit = α1(1/Ait-1) + α2[(ΔREVit-ΔRECit)/Ait-1] + α3(PPEit/Ait-1)
Keterangan : ΔRECit : kenaikan/penurunan piutang bersih perusahaan tertentu pada periode sekarang α1, α2, α3 : koefisien regresi Kemudian perhitungan discretionary accrual (DACC) dilakukan melalui rumusan :
𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 / 𝐴𝑖𝑡⎼ 1 – 𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 Keterangan : 𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 : discretionary accrual perusahaan tertentu periode sekarang 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 : total akrual perusahaan sekarang periode sekarang 𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡
: non - discretionary accrual perusahaan sekarang periode sekarang
Populasi  penelitian menggunakan  Bank  Syariah  yang  terdatabase  periode  2010-2020  pada  Otoritas Jasa Keuangan  (OJK).  Purposive  sampling  penelitian  digunakan  dengan  kriteria  yaitu  perusahaan  yang konsisten  mempublikasikan  laporan  tahunan  yang  memuat  laporan Corporate  Governance tahun  2010- 2020.  Laporan  tahunan  digunakan  sebagai  data  sekunder  penelitian.  Analisis  data  penelitian  dilakukan melalui analisis regresi berganda, pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan Software Warp PLS  3.0  (Sholihin,  M.,  &  Ratmono,  2013).  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  melakukan pengujian regresi berganda melalui Warp PLS 3.0 , yaitu :
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3591
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
1. Menggambar model regresi berganda di Warp PLS 3.0 2. Membuat link regresi berganda di Warp PLS 3.0 3. Melakukan pengujian model regresi berganda
4. Interpretasi hasil pengujian regresi berganda :
a.   nilai APC dan ARS signifikan dengan nilai p < 0,001 sebagai indikator model fit.
b.   nilai di bawah batasan 5 sebagai indikator AVIF.
c.   output path coefficient dan P values > 0,001 menunjukan tidak signifikan guna mengetahui efek regresi.
d.     nilai di bawah batasan 3.3 sebagai indikator full collinearity VIF.

## Hasil
Data yang diperoleh sebanyak 99 sampel bank syariah periode 2010-2020. Terdapat 29 data tidak dapat digunakan  dalam  penelitian  dikarenakan  merupakan  data  outlier.  Model  pengujian  statistik  disajikan  di bawah ini :
Gambar  1 Model Penelitian
Sumber: Output Warp PLS 3.0 (2024)
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3591
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Berikut ini disajikan output pengujian secara statistik:
Tabel 1: Uji Statistik
Berdasarkan  hasil uji  statistik  di  tabel  1, nilai  APC  dan  ARS  >  0,001  sebagai indikator model fit terpenuhi.  Indikator  AVIF  juga  menunjukkan  angka  sebesar  1,534  yang  berarti  telah  memenuhi  syarat baik jika dibawah 5. Hasil pengujian secara statistik terhadap hipotesis penelitian menunjukkan p < 0,01 pada  variabel  dewan  pengawas  syariah  yang  berarti  memiliki  pengaruh  terhadap  kecurangan  laporan keuangan.  Sedangkan  dewan  komisaris,  dewan  direksi,  dewan  komite,  pengendalian  internal  serta manajemen  risiko  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kecurangan  laporan  keuangan  yang  ditunjukkan dengan nilai p > 0,01. Nilai 0,34 adalah nilai R Square yang berarti 34 % kecurangan laporan keuangan dapat  dijelaskan  oleh  6  variabel  independen  penelitian  ini  sedangkan  66  %  dijelaskan  diluar  variabel penelitian ini.

## Pembahasan
Hasil  pengujian hipotesis  1 secara  statistik  menemukan  bukti  bahwasannya  variabel  dewan  pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah. Hasil pengujian 1 sejalan  dengan  penelitian  Baidok  &  Septiarini,  (2017).  Penerapan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  Dewan Pengawas Syariah pada pemberian adikara dan otoritas yang luas dapat mengevaluasi setiap kontrak, cara atau  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  peraturan  kepatuhan  pada  asas  syariah  di  Bank  Umum  Syariah. Dewan  Pengawas  Syariah  menjalankan  fungsinya  secara  efektif  yaitu  adanya  tuntutan  aktif  dalam kegiatan  supervisi,  pengumpulan  data,  penganalisis  dan  berbagai  kegiatan  koreksi  terhadap  temuan ketidakpatuhan syariah pada Bank Syariah (Baidok & Septiarini, 2017) Hasil  pengujian hipotesis  2 secara  statistik  menemukan  bukti  bahwasannya  variabel  dewan  komisaris tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kecurangan  laporan  keuangan  pada  Bank  Syariah.  Hasil pengujian 2 sejalan dengan temuan pada penelitian Baidok & Septiarini, (2017). Fungsi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris pada kegiatan operasional cenderung tidak menetap, dan tidak dapat mengawasi secara langsung  (Baidok &  Septiarini,  2017),  sehingga  fenomena ini  tidak  bisa dijadikan  sebagai acuan
Variabel Beta Sig Keterangan Dewan Pengawas Syariah - Kecurangan 0,97 0,05* Signifikan Dewan Komisaris - Kecurangan 0,22 0,05* Tidak Signifikan Dewan Direksi - Kecurangan 0,18 0,05* Tidak Signifikan Dewan Komite - Kecurangan 0,13 0,05* Tidak Signifikan Pengendalian Internal - Kecurangan -0,62 0,05* Tidak Signifikan Manajemen Risiko - Kecurangan -0,12 0,05* Tidak Signifikan R Square = 0,34
*Signifikansi = 0,01 APC = 0.138 , P = 0.034 ARS = 0.061 , P = 0.292 AVIF = 1.534 , Good if < 5
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
dalam  rangka  menunjang  aktivitas  operasional  yang  diperankan  oleh  Dewan  Komisaris,  dalam  hal  ini keterkaitannya dengan pencegahan kecurangan laporan keuangan.
Hasil pengujian hipotesis 3 secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kecurangan  laporan  keuangan  pada  Bank  Syariah.  Hasil  pengujian hipotesis  3  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Salleh  &  Othman,  (2016),  Penerapan  Dewan  direksi  di Indonesia  masih  dapat  dikatakan  masih  banyak  unsur  kepemilikan  keluarga.  Dominasi  kepemilikan keluarga  sangat  berdampak  pada  pemilihan,  penetapan  dan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  dewan  direksi. Oleh  karena  itu,  dewan  direksi  dapat  dipilih  dari  unsur  kekeluargaan  dengan  mengesampingkan  unsur kompetensi  dan  ataupun  keahlian  yang  dimiliki,  hal  tersebut  berakibat  pada  efektivitas  kegiatan operasional perusahaan, dalam hal ini indikasi kecurangan laporan keuangan.
Hasil pengujian hipotesis 4 secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian Restuningdiah, (2011) dan Angelina & Chariri, (2022). Keputusan strategis tidak hanya terletak pada komite audit. Walaupun aktivitas komite audit dapat dijalankan namun tidak ada support system dari unsur sistem yang lain seperti tindak lanjut dewan komisaris maka pencegahan fraud tidak dapat berjalan dengan efektif  (Angelina & Chariri, 2022).
Hasil  pengujian hipotesis  5 secara  statistik  menemukan  bukti  bahwasannya  variabel  pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian tersebut sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Davidson,  Stewart  &  Kent,  (2005)  dan  Restuningdiah, (2011). Pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan maksimal, apabila fungsi audit internal dalam corporate governance juga tidak efektif serta minimnya interaksi yang terjadi antara fungsi audit internal dengan komite audit.
Hasil  pengujian hipotesis  6 secara  statistik  menemukan  bukti  bahwasannya  variabel  manajemen  risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan  penelitian  Bedrad,  J.,  Chtourou,  SM.,  &  Coourteau,  (2004)  dan  Restuningdiah,  (2011). Manajemen  risiko  dapat  tergambarkan  yaitu  adanya  komite  yang  terpisah  yang  dijalankan  oleh perusahaan  dari  komite  auditnya.  Namun,  Restuningdiah,  (2011)  menjelaskan  dalam  temuan penelitiannya  bahwa  keberadaan  komite  yang  menangani  manajemen  risiko  saja  masih  belum  cukup, sehingga keahlian anggota komite dalam menjalankan peran dan fungsinya merupakan faktor yang dapat dikatakan  lebih  penting  untuk  menghindari  aktivitas-aktivitas  yang  beresiko  negatif  bagi  perusahaan, dalam  hal  ini  keterkaitannya  dengan  kecurangan  laporan  keuangan.  Selanjutnya,  Penelitian  Bedrad,  J., Chtourou,  SM.,  &  Coourteau,  (2004)  juga  menemukan  bukti  bahwa  salah  satu  hal  penting  yang diperlukan  untuk  perusahaan  terhindar  dari  aktivitas  negatif  ialah  keahlian.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  manajemen  risiko  cenderung  tidak  cukup  dan  bahkan  tidak  akan berdampak pada mitigasi risiko dengan baik sehingga diperlukan faktor lain terutama berupa keahlian di bidang keuangan yang harus lebih diutamakan.

## Kesimpulan
Tujuan  pada  penelitian  ini  berfokus  pada  mengetahui  pengaruh  dewan  pengawas  syariah,  dewan komisaris,  dewan  direksi,  dewan  komite  audit,  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko  terhadap kecurangan  laporan  keuangan  pada  Bank  Syariah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah, dikarenakan bahwa penerapan  fungsi  dewan  pengawas  syariah  berjalan  dengan  baik  dalam  mengevaluasi  aktivitas  pada kepatuhan asas syariah di Bank syariah. Variabel lainnya seperti variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite  audit,  pengendalian  internal  dan  manajemen  risiko  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  laporan keuangan bank syariah. Penelitian ini terbatas pada nilai R Square yang hanya sebesar 0,34 menunjukkan bahwa  6  variabel  yang  digunakan  sebagai  variabel  independen  pada  pengukuran  variabel  kecurangan laporan  keuangan  yaitu  dewan  pengawas  syariah,  dewan  komisaris,  dewan  direksi,  dewan  komite,
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3591
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
pengendalian internal dan manajemen risiko sebesar 34 % sedangkan 66 % dijelaskan oleh faktor sebab lain  diluar  model  penelitian  ini.  Berdasarkan  keterbatasan  dalam  penelitian,  maka  peneliti  mengajukan saran bagi Bank Syariah diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan Islamic Corporate Governance pada kegiatan operasional agar dapat meminimalkan kecurangan laporan keuangan terutama peran dewan pengawas  syariah  yang  fundamental  bagi  perusahaan.  Pengembangan  penelitian  selanjutnya  dengan menambah  populasi  pada  jenis  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  seperti  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah selain itu objek penelitian  bisa  ditambahkan  secara  lebih  luas  seperti  Bank  Syariah  di  Luar  Negeri  seperti  Malaysia, Timur tengah dan Afrika Utara (MENA) serta penggunaan proksi yang berbeda pada pengukuran variabel Islamic Corporate Governance.

## Referensi
Abdullah, M. A. (2010). Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia . Ar-Ruzz Media.
ACFE. (2020). Survei Fraud Indonesia. Association of Certified Fraud Examiners , 53 (9), 1689–1699.
Ahdiyat  Agus  Susila.  (2019).  Good  Corporate  Governance  Bank  Syariah  di  Indonesia. Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 5 (2), 1–17. https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.94
Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2017). Corporate governance: Evidence from Islamic banks. Social Responsibility Journal , 13 (3), 601–624. https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0061
Amin, A., Pagalung, G., & Kara, M. H. (2022). Kecurangan : Antara Ketaatan Syariah Dan Tata Kelola. Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi , 6 (1), 2022. https://finansial.bisnis.com/2019
Angelina  &  Chariri.  (2022).  Pengaruh  Proporsi  Dewan  Komisaris  Independen  ,  Terhadap  Kecurangan Laporan Keuangan. Diponegoro Journal of Accounting , 11 , 1–13.
Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi , 3 (1), 101–113.
Baidok,  W.,  &  Septiarini,  D.  F.  (2017).  Pengaruh  Dewan  Komisaris,  Komposisi  Dewan  Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, Dan Frekuensi Rapat  Komite  Audit  Terhadap  Pengungkapan  Indeks  Islamic  Social  Reporting  Pada  Bank  Umum Syariah  Periode  2010-201. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan , 3 (12),  1020. https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1020-1034
Bedrad,  J.,  Chtourou,  SM.,  &  Coourteau,  L.  (2004).  The  Effect  of  Audit  Committee  Expertise, Independence,  and  Activity  on  Aggresive  Earning  Management. Auditing:  A  Journal  of  Practice and Theory , 23 (2), 13–35.
Charles,  P.A  ,  Chariri,  A.  (2013).  Analisis  Pengaruh Islamic  Corporate  Governance  terhadap  Corporate Social  Responsibility  (Studi  kasus  pada  Bank  Syariah  di  Indonesia). Dipenogoro  Journal  Of Accounting , 2 (1), 168–182. https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2338
Darmadi,  S.  (2013).  Corporate  governance  disclosure  in  the  annual  report:  An  exploratory  study  on Indonesian Islamic banks. Humanomics , 29 (1), 4–23.
Davidson,  Stewart  &  Kent,  P.  (2005).  Internal  Governance  Structures  and  Earning  Management. Accounting and Finance , 45 , 241–267.
Falikhatun,  &  Assegaf,  Y.  U.  (2012).  CBAM-FE  Bank  Syariah  Di  Indonesia :  Ketaatan  Pada  Prinsip-. Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012 , 1 (1), 245–254.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3591
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/137/113
Gates, S., Nicolas, J.-L., & Walker, P. L. (2012). Enterprise Risk Management: A Process for Enhanced Management  and  Improved  Performance. Management  Accounting  Quarterly , 13 (3),  28–38. http://ezproxy.library.capella.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db =bth&AN=78173163&site=ehost-live&scope=site
Lejab, S. B., Rahayu, M., & Apri Emarawati, J. (2024). Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Pergantian Auditor
terhadap
Fraud. Ikraith-Ekonomika , 7 (2), 193–203.
https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i2.3348
Maradita,  A.  (2014).  Yuridika :  majalah  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga. Yuridika , 32 (3),  379– 392. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4790/pdf_1
Milenia,  H.  F.,  Pratiwi,  S.  S.,  Syafei,  A.  W.,  &  Rahmi,  A.  N.  (2022).  Analysis  of  the  Effect  of  Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Fraud in Islamic Banks in Indonesia 2017-2019. Asia Pacific Fraud Journal , 6 (2), 223. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.214
Najib,  H.,  &  Rini.  (2016).  Pengaruh  Sharia  Compliance  Dan  Islamic  Corporate  Governance  Terhadap Fraud Pada Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Syariah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam , 4 (2), 131–146.
Ngumar, S., Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2019). Implications of Islamic Governance on Islamic Bank Fraud. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 9 (2), 226. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.8735
Prasetyo,  A.  B.  (2014).  Pengaruh  Karakteristik  Komite  Audit  Dan  Perusahaan  Terhadap  Kecurangan Pelaporan Keuangan. Jurnal Akuntansi & Auditing , 11 (1), 1–24.
Restuningdiah.  (2011).  Pengaruh  Karakteristik  Dewan  Komisaris  Independen,  Komite  Audit,  Internal Audit,  Dan  Risk  Management  Committee  Terhadap  Manajemen  Laba. Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan , 15 (3), 351–362. http://repository.unim.ac.id/id/eprint/1180
Salleh,  S.  M., &  Othman, R.  (2016).  Board  of  Director’s  Attributes as  Deterrence  to  Corporate  Fraud.
Procedia Economics and Finance , 35 (16), 82–91. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00012-5
Santika, A., & Ghofur, R. A. (2020). The Influence of Sharia Complaince Against Fraud on The Sharia Banks In Indonesia. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology , 3 (1), 15–22. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.784
Sholihin,  M.,  &  Ratmono,  D.  (2013). Analisis  SEM-PLS  dengan  Warp  PLS  3.0  Untuk  Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis . ANDI Yogyakarta.
Wulandari,  D.  N.,  &  Nuryanto,  M.  (2018).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Kesadaran  Anti-Fraud, Integritas,  Independensi,  dan  Profesionalisme  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan. Jurnal  Riset Akuntansi Mercu Buana , 4 (2), 117. https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557