Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## KERJASAMA KEIMIGRASIAN DALAM ASEAN DAN ASEM (Immigration Cooperation within ASEAN and ASEM)
Alfian Zana Lazuardi (1) , Deni Meidistira Adityatama (2) , Yaser Arya Saputra (3)
1,2,3 Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI. Indonesia Email : daredavul@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengamati  kerjasama  keimigrasian  khususnya  kerjasama keimigrasian dalam ASEAN dan ASEM. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan  memahami  implementasi  dan  bentuk  kerjasama  keimigrasian  dalam  ASEAN  dan  ASEM. Digunakan  metode  kualitatif  dalam  penulisan  ini,  data  didapat  melalui  studi  kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk disajikan dalam bentuk deskriptif secara sistematis. Dari  penelurusan  data  sekunder,  didapat  hasil  salah  satu  bentuk  kerjasama  ASEAN  dalam keimigrasian adalah  dibentuknya  kebijakan  bebas  visa atau  ASEAN Framework Agreement  on Visa  Exemption, sementara  pada  pembahasan  kerjasama  keimigrasian  ASEM  membahas mengenai  lembaga  bernama The  Asia-Europe  Foundation (ASEF)  yang  berkaitan  dengan keimigrasian.  Dalam  penerapan  kerjasama  keimigrasian  ASEAN  tersebut  disatu  sisi  memberi banyak  manfaat  namun  disisi  lain  juga  tak  dapat  dihindari  adanya  kerugian  dan  permasalahan, sementara  bentuk  kerjasama  keimigrasian  ASEM  terlihat  berjalan  baik  karena  tetap mempertahankan  hak-hak  para  migran  dalam  hal  keimigrasian,  salah  satu  yang  dibahas  disini adalah pemberian jaminan kesehatan.
Kata Kunci: Keimigrasian, ASEAN, ASEM

## ABSTRACT
This research tries to observe cooperation on immigration, especially cooperation on immigration within  ASEAN  and  ASEM.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  and  understand  the implementation and forms of immigration cooperation in ASEAN and ASEM. Qualitative methods are used in this paper, data are obtained through literature study and then collected and analyzed to be presented in a systematic descriptive form. From secondary data research, it was found that one  form  of  ASEAN cooperation in  immigration  was  the  formation  of  a  visa-free policy  or  the ASEAN  Framework  Agreement  on  Visa  Exemption,  while  at  the  discussion  on  immigration cooperation  ASEM  discussed  an  institution  called  The  Asia-Europe  Foundation  (ASEF)  which deals  with  immigration.  In  the  implementation  of  ASEAN  immigration  cooperation  on  the  one hand it provides many benefits but on the other hand it is also inevitable that there are losses and problems, while the form of ASEM immigration cooperation looks good because it maintains the rights  of  migrans  in  terms  of  immigration,  one  of  which  is  discussed  here  is  giving  health insurance.
Keywords : Immigration, ASEAN, ASEM

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pada  dasarnya,  menurut  Soerjono Sokeanto  kerjasama  dimaksudkan  sebagai
usaha  yang  dilakukan  oleh  perorangan  atau kelompok secara bersama-sama guna mencapai tujuan tertentu, sementara Muhammad  Jafar  Hafsah  mengartikan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
kerjasama sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, didalam rentang  waku  tertentu  dan  bertujuan  untuk mencapai  keuntungan  bersama  dengan memegang prinsip saling membutuhkan juga saling  membesarkan,  dan  tujuan  utama kerjasama adalah win win solution. Sementara itu, UU No. 6/2011 pada pasal 1 angka 1 memberikan pengertian keimigrasian  sebagai  hal  ihwal  lalu  lintas orang  yang  keluar  dan  masuk  wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dari  pengertian  tersebut,  terdapat  batasan dua kelompok tugas yang menjadi tanggungjawab  institusi  keimigrasian  yakni pelayanan lalu lintas orang dan pengawasan terhadap  orang  asing.  Sementara  itu, kerjasama keimigrasian didefinisikan sebagai sebuah  perikatan  diantara  dua  lembaga  atau lebih  dalam  menyelesaikan  permasalahan maupun  yang  masih  menjadi  potensi permasalahan
keimigrasian
dan pelaksanaannya. Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri membangun Border Control Management untuk kemudian dikembangkan sebagai  bagian  dari  Sistem  Informasi  dan Manajemen Keimigrasian untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dalam hal perekaman data  dan  pemeriksaan  keimigrasian  tentang lalu lintas orang yang keluar masuk dari dan ke wilayah Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mencapai kesetaraan alur kerja dalam hal kepastian dan kemudahan untuk pelaksana  perekaman  data  dan  pemeriksaan keimigrasian yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Setidaknya  terdapat  dua  bentuk  atau produk kerjasama keimigrasian yaitu kerjasama  tertulis  dan  kerjasama  aksi, dimana  kerjasama  tertulis  terdiri  dari  nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama, sementara  kerjasama  aksi  misalnya  misi diplomatik  kenegaraan  dan  misi  diplomatik organisator. Dari beberapa bentuk kerjasama keimigrasian tersebut,  penulis  tertarik  untuk mengetahui  bentuk  kerjasam  keimigrasian yang  dilakukan  ASEAN  dan  juga  ASEM
sehingga  dipilih  penelitian  dengan  judul Kerjasama Keimigrasian dalam ASEAN dan ASEM.

## Rumusan Masalah
Atas  latar  belakang  yang  telah dipaparkan,  didapat  rumusan  masalah  yaitu seperti  apa  bentuk  kerjasama  keimigrasian yang terjadi dalam ASEAN dan ASEM?

## Tujuan
Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah  untuk  mengetahui  implementasi  dan bentuk kerjasama keimigrasian dalam ASEAN dan ASEM.

## Metode Penelitian
1. Pendekatan → kualitatif,  yakni  bertujuan untuk  memperoleh  pengertian  serta pemahaman  mengenai  suatu  peristiwa ataupun  perilaku  manusia  didalam  suatu organisasi maupun institusi.
2. Metode Pengumpulan Data. Untuk mendukung jalannya penelitian, dilakukan pengumpulan  data  dengan  metode  studi kepustakaan  yang  artinya  menggunakan data  sekunder,  bukan  data  yang  didapat melalui  penelitian  secara  langsung  di lapangan.  Adapun  data  sekunder  yang dimaksud  terdiri  dari  buku,  jurnal, peraturan perundang-undangan, serta artikel terkait yang menunjang penelitian.
3. Teknik  Analisa  Data . Setelah  data terkumpul,  kemudian  dilakukan  analisa dan  dikaitkan  dengan  teori  yang  ada, disajikan  secara  deskriptif  dalam  bentuk uraian yang sistematis dan logis .

## PEMBAHASAN
ASEAN  Framework  Agreement  on  Visa Exemption  sebagai  bentuk  kerjasama keimigrasian ASEAN
ASEAN  memaknai  lapangan  kerja, perkembangan  kualitas  tenaga  kerja  serta penyediaan  keamanan  sosial  bagi  para pekerjanya  sebagai  suatu  hal  yang  penting. Namun memang pada faktanya, tenaga kerja asing  di  ASEAN  mendapatkan  akses  yang
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
amat kecil dalam hal keamanan jalur imigrasi seperti  penentuan  tariff  yang  terlalu  tinggi disamping  honor  yang  rendah,  kekerasan pada  pekerja,  waktu  bekerja  yang  cukup lama, trafficking ,  kondisi  pekerjaan  yang mengeksploitasi,  hingga  tak  dibayarkannya gaji.
Di tahun 1995, ASEAN menandatangani kesepakatan kerjasama yang disebut  ASEAN Framework  Agreement  on Services atau AFAS yang mengatur mengenai  liberalisasi  perdagangan  dibidang jasa  dalam  ASEAN,  dalam  AFAS  juga membahas mengenai isu migrasi tenaga kerja di ASEAN. Sementara itu, mengenai imigrasi yang  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  bebas dalam  MEA  disepakati  oleh  ASEAN  dalam ASEAN  MNP  atau  ASEAN Agreement  on the Movement of Natural Persons.
Dalam  hal  kerjasama  keimigrasian, ASEAN  seringkali  melakukan  pertemuan rutin  berkaitan  dengan  berbagai  hal  soal keimigrasian  di  ASEAN,  misalnya  pada tahun  2017  pembahasan  dalam  pertemuan tahunan itu adalah permasalahan perlintasan serta  permasalahan  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi utama pada masing-masing Negara anggota  ASEAN,  selain  itu  dibahas  pula mengenai  fenomena  migrasi  illegal  dan  apa peran komunitas imigrasi dalam mendukung kampanye anti-terorisme beserta pencegahannya, terlebih hal tersebut menjadi topik  bahasan  yang  mengandung  semangat saling  bertukar  informasi  sesama  Negara ASEAN.
ASEAN bekerjasama dibidang imigrasi dan kekonsuleran dengan perjanjian kerangka  ASEAN  bebas  visa  (ASEAN Framework  Agreement  on  Visa  Exemption) yang  ditandatangani  pada  tanggal  25  Juli 2006  pada  AMM  Ke-39  di  Kuala  Lumpur. Perjanjian  tersebut  dibuat  guna  mendukung pencapaian  ASEAN Economic  Community melalui  perjalanan  intra  ASEAN  dan  juga kontak  perorangan.  Dalam  Perpres  No. 69/2015  juga  diatur  mengenai  bebas  visa kunjungan  dalam  pasal  4  yang  member kebebasan  bagi  Negara  untuk  ijin  tinggal selama 30 hari. Ada kemungkinan
dikeluarkannya  kebijakan  bebas  visa  adalah untuk  peningkatan  pembangunan  ekonomi melalui  Masyarakat  Ekonomi  Asean  akan bertentangan dengan Pasal 8 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian yang menganut konsep selective policy .
Akibat kebijakan ini, industri pariwisata berkembang pesat karena pembebasan  visa  cukup  membuat  jumlah wisatawan  meningkat  secara  signifikan.  Di Indonesia  sendiri,  Menteri  Pariwisata  Arief Yahya  memperkirakan  adanya  peningkatan jumlah  kunjungan  wisatawan  sebanyak  satu juta pertahund an pemauskan devisa sebsar 1 miliar  dollar  akibat  adanya  kebijakan  bebas visa.  Setidaknya  terdapat  tiga  alasan  atau landasan  mengapa  kebijakan  pembebasan visa diterapkan, yakni :
1) Sebagai tindak lanjut dari ASEAN AFTA, dimana  saat  itu  AFTA  belum  dapat dilaksanakan secara signifikan mengingat terhambatnya distribusi barang di kawasan Asia Tenggara oleh pengawasan perbatasan, jadi tujuan kebijakan pembebasan  visa  tidak  lain  adalah  untuk mengatasi hambatan perdagangan.
2) Menyelesaikan  masalah  dalam  integrasi ASEAN. ASEAN seringkali mendapatkan kritik sebagai organisasi regional yang tak mampu mengintegtrasikan Negara-negara anggota  ASEAN,  sehingga  kebijakan pembebasan visa ini diformalkan sebagai kebijakan  untuk  menjawab  kritik  yang ada. 3) Pemerintah Negara ASEAN
menginginkan  adanya  kenaikan  jumlah wisatawan  yang  dating,  karena  hingga tahun  200-an,  jumlah  wisatawan  di Negara-negara  ASEAN  tidak  pernah melebihi 10 juta wisatawan.
Disatu sisi, skema ASEAN Framework Agreement  on  Visa  Exemption menjadi langkah  besar  untuk  mencapai  cita-cita integrasi  ASEAN  secara  menyeluruh,  yakni integrasi  keamanan  dan  aspek  politik,  serta ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat. Adanya  regulasi  bebas  visa  ini  memang menjadi  solusi  atas  keresahan  hambatan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
administratif yang selama ini cukup menyulitkan  warga  Negara  ASEAN  ketika bepergian  dalam  kawasan  ASEAN.  Namun ternyata,  disisi  lain  regulasi  ini  dapat berdapak  negatif  pada  keamanan  Negara anggotanya, terlebih ketika dikaitkan dengan munculnya  cara  pandang  baru  dalam  hal pandangan  keamanan  pasca  perang  dingin karena  bentuk  ancamannya  bukan  lagi sekadar  ancaman  tradisional  melainkan berkembang ke arah ancaman nontradisional atau nonmiliter, seperti yang terlihat dengan semakin maraknya ancaman dalam kejahatan lintas  batas.  Beberapa  Negara  anggota ASEAN  turut  menanggapi  kebijakan  bebas visa  dengan  cara  memperkuat  hubungan imigrasi  bilateral,  diantaranya  perjanjian pembebasan  visa  antara  Myanmar  dan Thailand  yang  ditandatangani  tahun  2013, atau Indonesia dengan Myanmar tahun 2014 yang bertujuan memfasilitasi arus wisatawan kedua negara. Sudah banyak Negara ASEAN yang  mengajukan  kebijakan  bebas  visa  di wilayahnya  masing-masing  untuk  akses gratis  bagi  orang  asing  dari  Negara  maju. Misalnya  Thailand  yang  memberlakukan pembebasan  visa  bagi  55  negara,  Brunei, Myanmar  dan  Kamboja  yang  diberi  hak istimewa  selama  14  hari,  sementara  warga Negara  dari  anggota  ASEAN  lainnya  bebas tinggal 30 hari tanpa visa. Negara lain sepeti Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam dan Thailand  memberikan  visa  gratis  masing- masing untuk 63, 73, 25, 24 dan 141 negara.
Indonesia yang juga turut menerapkan kebijakan  bebas  visa  memberikan  dasar hukum mulai tahun 2003 hingga tahun 2016 yang terdiri dari :
1. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
2. Perpres RI No. 16/2008 tentang Perubahan Kedua  atas  Keputusan  Presiden  No. 18/2003  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan Singkat;
3. Perpres RI No, 43/2011 tentang Perubahan Ketiga  atas  Kepres  No.  18/2003  tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
4. Perpres RI no, 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan;
5. Perpres  No.  104/2015  tentang  Perubahan atas  Perpres  No.  69/2015  tentang  Bebas Visa Kunjungan;
6. Perpres  RI  No.  21/2016  tentang  Bebas Visa Kunjungan.
Pertimbangan Indonesia
dalam mengeluarkan  beberapa  Perpres  adalah dalam  rangka  meningkatkan  hubungan antara  Republik  Indonesia  dengan  negara lain,  perlu  diberikan  akses  ke  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  bagi warga  negara  asing  dari  negara  tersebut, pemerintah  daerah  administrasi  khusus suatu  negara,  dan  entitas  tertentu.  Berupa pembebasan  kewajiban  mendapatkan  visa kunjungan,  dengan  pertimbangan  timbal balik  dan  manfaat;  selain  itu  untuk memberikan manfaat lebih dalam perekonmian  pada  umumnya,  khususnya peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan mancangera.  Tujuannya  tak  lain  untuk meperbaiki kinerja neraca perdagangan dan jasa  yang  selama  ini  sudah  berjalan  secara dominan.
Kebijakan bebas visa memang menjadi salah  satu  cara  termudah  meningkatkan wisatawan  mancanegara  yang  masuk  ke Indonesia. Indonesia telah mengalami peningkatan  kedatangan  orang  asing  secara signifikan,  dimana  tercatat  pada  tahun  2015 sebanyak  16.994.858  orang  datang  dan 4.930.716  diantaranya  menggunakan  bebas visa, kemudian di tahun 2016 periode Januari hingga  Februari,  kedatangan  orang  asing sebanyak 2.671.218 yang mana hampir 50% diantaranya  pengguna  bebas  visa,  hal  ini sudah menjadi bukti banyaknya orang asing yang menggunakan kebijakan bebas visa ini dalam  kurun  waktu  2  bulan  di  tahun  2016. Tak hanya sampai 2016, di tahun 2017 juga terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara  yang  dating  ke  Indonesia, seperti yang terlihat pada gambar dibawah
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Sumber: Erdian, 2018.
Namun memang dengan adanya peningkatan  kedatangan  wisatawan,  hal  ini juga menjadikan potensi peningkatan pelanggaran  keimigrasian  Negara-negara penerima bebas visa secara signifikan, seperti yang terlihat pada tabel berikut
Tabel 1.  Jumlah Pelanggaran Keimigrasian Periode Januari-Juli 2016 No Nama Negara Asal Jlm Pelanggaran 1 Tiongkok 1180 2 Aganistan 411 3 Bangladesh 172 4 Filipina 151 5 Irak 127
Sumber: Jazuli, 2016
Lebih  luas,  permasalahan  lain  yang timbul akibat kebijakan bebas visa kunjungan yaitu  adanya  peningkatan  pelanggatan  izin tinggal  warga  Negara  asing,  lapangan pekerjaan  di  Indonesia  menyempit,  tenaga kerja asing illegal bertambah banyak karena memanfaatkan  bebas  visa  kunjungan,  serta semakin  terbuka  luas  pintu  masuk  untuk jaringan  narkotika  dan  juga  terorisme kedalam  wilayah  Indonesia.  Disinilah  peran pemerintah dibutuhkan untuk bersikap tegas karena  permasalahan  tersebut  akan  dapat mengancam kedaulatan negara.

## Kerjasama Keimigrasian ASEM
Asia  Europe  Meeting atau  biasa disingkat  ASEM  didirikan  pada  tahun  1996 di Bangkok yang hingga saat ini memiliki 53 mitra  dari  30  negara  Eropa,  21  negara  Asia
Sekretariat  ASEAN,  dan  Uni  Eropa.  Dalam bekerjasama,  sifat  kerjasama  ASEM  adalah informal, evolutionary,  non-binding dan multi-deminsional  dan  berfokus  pada  tiga pilar  kerjasama  yakni  ekonomi,  politik  dan social-budaya.  ASEM  yang  berdiri  tahun 1996 sudah mulai menjadi perwakilan proses penting  dialog  dan  kerja  sama  diantara Negara-negara  Eropa  dan  Asia  yang mempertemukan  53  mitra,  termasuk  Uni Eropa,  Negara  anggotanya,  ASEAN  beserta sekretariatnya,  dan  Negara-negara  lain  dari dua  benua.  Sebagian  besar  pembahasan dalam dialog ASEM adalah pilar politik dan pertukaran  tentang  migrasi  internasional. Mekanisme  kerja  ASEM  bermuara  pada Kepala  Pemerintahan  ASEM  dalam  format Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  yang dilangsungkan  dua  tahun  sekali.  Dibawah KTT ASEM, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEM  dilangsungkan  dua  tahun  sekali  dan berselang-seling dengan jadwal KTT ASEM. Adapun  materi  yang  dibahas  pada  KTT ASEM berkaitan dengan isu-isu internasional,  regional  hingga  kasus-kasus tertentu yang masih berkaitan dengan politis dan memberi dampak besar pada kepentingan stabilitas perdamaian, keamanan dan kesejahteraan global. Sejauh ini, ASEM
telah menyelenggarakan  sebanyak  13  konferensi yang  berisi  diskusi  terkait  pengendalian migrasi  dan  pengelolaan  arus  migrasi, sementara  kerjasama  dalam  pengelolaan perbatasan  migrasi  diatur  dalam  berbagai program  subregional  UE-ASEAN,  yang mana para
pemimpinnya telah mengembangkan  instrumen  lain  lebih  lanjut untuk menangani mobilitas manusia, pengalaman  kebijakan  yang  dapat  berfungsi memperluas  agenda  ASEM  tentang  arus lintas batas manusia. Di tahun 2016 yaitu saat KTT ASEM yang ke-11, para pemimpinnya menggariskan  visi  mengenai  konektivitas yang  meliputi  sinergi  progam  konektivitas yang  ada  pada  kedua  kawasan,  beserta pembahasan  lain  termasuk  pembahasan mengenai harmonisasi peraturan imigrasi dan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
cukai  guna  kelancaran people’s  mobility. Memang  sejak  tahun  2003,  ASEM  turut berpartisipasi  dalam  hal  pertukaran  tentang migrasi  internasional  dibawah  Konferensi ASEM  dengan  ruang  lingkup  penguatan hubungan  diantara  otoritas  imigrasi anggota dan  juga  pertukaran  izin  informasi  serta praktik  yang  baik  di  bidang  migrasi internasional.  Sementara  kerjasama  pada manajemen perbatasan dan aspek keamanan yang  berkaitan  dengan  keimigrasian  hanya satu  dimensi  dari  tata  kelola  migrasi, selebihnya instrument kebijakan lain dirancang  oleh  ASEM  untuk  meningkatkan kerjasama dalam konektivitas antar individu. Lalu ditahun sebelumnya 2002, ASEM telah membahas  topik  migrasi  setelah  Konferensi Tingkat  menteri  ASEM  tentang  Kerjasama untuk  Pengelolaan  Arus  Migrasi  Eropa  dan Asia,  dan  sejak  Maret  2003  telah  rutin dilakukan  Konferensi  ASEM  Direktur Jenderal  Imigrasi  dan  Manajemen  Arus Migrasi.
Perlindungan  hak-hak  migran  telah menjadi  kebijakan  yang  berulang  yang dibahas  pada  dialog  ASEM,  dimana  saat KTT ke-9, para pemimpin ASEM berkomitmen  untuk  memberikan  kepastian hak  asasi  manusia  para  migran  beserta keluarganya,  termasuk  juga  pekerja  migran ketika  menghadapi  kesulitan  ekonomi  serta untuk  memperkuat  mekanisme  kerjasama internasional dan menggarisbawahi kebutuhan  untuk  mengidentifikasi  cara maksimal  yang  sesuai  untuk  manfaat pembangunan sekaligus menjawab tantangan yang timbul karena migrasi.
Terdapat sebuah lembaga ASEM yaitu The  Asia-Europe  Foundation (ASEF)  yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan dan memprakarsai  program  kerjasama  mobilitas tenaga  kerja.  ASEF  didirikan  pada  tahun 1997, setahun setelah dimulainya ASEM. Itu adalah inisiatif dari para pemimpin Singapura dan Prancis, yang ditugaskan untuk melibatkan  masyarakat  sipil  di  seluruh anggota  ASEM  ke  dalam  proses  antar wilayah. Tugasnya adalah mengelola
kegiatan  yang  berada  di  bawah  pilar  ketiga kerjasama ASEM, yaitu budaya, intelektual, dan  pertukaran  antar  orang.  hingga  saat  ini, ASEF  adalah  satu-satunya  lembaga  ASEM. ASEF  ini  melibatkan  pakar  migrasi  tenaga kerja  dari  pemerintah  bersama  dengan lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi internasional,  sektor  swasta  serta  para akademisi dari dua benua. ASEF merancang insiatif  dan  juga  saran  kebijakan  baru bersama  dengan  organisasi  internasional yang  aktif  pada  kebijakan  mobilitas  tenaga kerja di seluruh Asia dan Eropa diantaranya ILO  dan International  Organization  for Migration (IOM)  serta  yayasan  lain  yang berfokus  pada  mobilitas  tenaga  kerja  dan migrasi  secara  lebih  umum  dari  dua  benua. Tugas  dan  tanggungjawab  mereka  akan diserahkan  ke  kementerian  terkait  dari ASEM,  khususnya  otoritas  imigrasi  dan entitas sosial, ekonomi dan tenaga kerja dari Negara  anggota,  serta  memiliki  fungsi sebagai  basis  pengetahuan  untuk  kebijakan yang  akan  dibuat  dalam  konteks  ASEM. ASEF  mendukung  dan  menambah  diskusi ASEM  melalui  pertukaran,  konferensi  dan aktivitas  berbasis  web  lainnya  dalam  tema migrasi ASEM.
Dalam  rangka  bekerjasama  di  bidang keimigrasian,  ASEF  berkewajiban  secara moral dan professional untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan para migran, bekerjasama untuk pengembangan kebijakan nasional yang memberikan akses yang sama dalam hal layanan kesehatan dan sosial bagi para  migran  tanpa  membeda-bedakan  status mereka.  Di  Uni  Eropa,  mobilitas  pekerja  di seluruh wilayah Serikat terjamin oleh piagam sosial  dan  difasilitasi  sejumlah  proyek multilateral.  Terkait  warga  non  Uni  Eropa, perjanjian  bilateral  dengan  Negara-negara asal  kembali  menjadi  instrument  penting yang digunakan oleh Negara Uni Eropa untuk mengelola  program  imigrasi  serta  secara efektif mengatur pasar tenaga kerja. Sementara  itu,  di  Asia  perjanjian  bilateral tentang migrasi tenaga kerja cukuo baru dan belum mampu terlihat sebagia contoh praktik
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
yang  baik.  Adanya  kerjasama  keimigrasian ini mengakibatkan penurunan biaya perekrutan  yang  sebelumnya  tinggi  yang dikeluarkan oleh pekerja migran.
Adapun  beberapa  pertemuan  yang dilakukan ASEM
sebagai bentuk 70able70ama  keimigrasian  terlihat  pada 70able dibawah ini: Tabel 2 Pertemuan ASEM Waktu Tempat Nama Konferensi 4-5 April 2002 Lanzarote, Spanyol Konferensi Tingkat Menteri ASEM ke-1 tentang Kerjasama untuk Manajemen Arus  Migrasi antara Eropa dan Asia 10-12 Maret 2003 Denmark Konferensi ASEM ke-1 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 12 November 2004 Beijing, Cina Konferensi ASEM ke-2 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 2004 The Hague, Belanda Konferensi ASEM ke-3 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 25-26 Desember 2005 Bali, Indonesia Konferensi ASEM ke-4 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 11-12 Desember 2006 Kuopio, Finlandia Konferensi ASEM ke-5 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 19-26 November 2007 Seoul, Korea Selatan Konferensi ASEM ke-6 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 17-18 November 2009 Goa, Prancis Konferensi ASEM ke-7 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 1-2 Desember 2009 Goa, India Konferensi ASEM ke-8 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 21-23 November 2010 Belgia Konferensi ASEM ke-9 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen
Arus Migrasi
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
5-7 September 2011 Mongolia Konferensi ASEM  ke-10 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 30-31 Oktober 2012 Nicosia, Siprus Konferensi ASEM  ke-11 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 9-10 Oktober 2013 Tokyo, Jepang Konferensi ASEM  ke-12 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 5-6 Oktober Singapura Konferensi ASEM  ke-13 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi 28-29 September Kamboja Konferensi ASEM  ke-14 Direktur Jenderal Imigrasi dan Manajemen Arus Migrasi PENUTUP Kesimpulan Salah satu bentuk kerjasama keimigrasian dalam ASEAN adalah dibuatnya  ASEAN  bebas  visa  (ASEAN Framework  Agreement  on  Visa  Exemption). Mayoritas Negara ASEAN turut menerapkan kebijakan  tersebut  tak  terkecuali  Indonesia. Indonesia  berhasil  meningkatkan  jumlah wisatawan manca negara akibat
diberlakukannya pengaturan kebijakan bebas visa,  yang  mana  dasar  hukumnya  adalah Perpres  No.  21/2016.  Sementara  itu,  bentuk kerjasama  keimigrasian  ASEM  adalah dengan satu-satunya lembaga bernama ASEF yang  berkewajiban  secara  moral  dan professional untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan para migrant.

## Saran
Perlu dipikirkan secara tegas mengenai cara  mengawasi  aspek  keamanan  negara karena  keberadaan  orang  asing  di  Indonesia sebagai akibat dari pemberian bebas visa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasi  penulis  ucapkan pada Ibu/Bapak …. selaku dosen pengampu mata  kuliah  kerjasama  keimigrasian,  juga pada  para  penulis  sebelumnya  yang  karya- karyanya dijadikan referensi dalam penulisan ini, serta terimakasih kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut mendukung  terlaksananya  penelitian  ini hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abella,  Manolo,  August  Gachter,  and  Juliet Tschank.  A  Triple  Win  in  Migration: Ensuring  Migrant  Workers’  Right  to Protect  All  Workers.  Singapore:  Asia- Europe Foundation (ASEF), 2014.
Admin.  “Pengawasan  Kantor  Imigrasi
Surakarta  Pada  Warga  Negara  Asing Dalam Lalu Lintas MEA.” Karyaedukasi.  Last  modified  2020. Accessed April 8, 2021. https://karyaedukasi.com/2020/12/12/p engawasan-kantor-imigrasi-surakarta- pada-warga-negara-asing-dalam-lalu- lintas-mea/.
Arifin, Ridwan. Proses Pemeriksaan Keimigrasian Di Bandara Internasional. Politeknik Imigrasi, 2019.
Damayanti,  Ni  Wayan  Sri  Ertami,  and Ngakan  Ketut  Dunia.  “Pengaturan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan Dalam.” HAN FH Udayana (2017): 1–
5.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Kerjasama Keimigrasian, 2021.
Erdian.  Efektivitas  Penerapan  Kebijakan
Bebas  Visa  Kunjungan  Dikaitkan Dengan  Selective  Policy  Keimigrasian
Indonesia, 2018. Foundation, Asia-Europe. “Health  of Migrants  in  Asia  and  Europe.”  Beta Asef.  Last  modified  2020.  Accessed April 10, 2021. https://beta.asef.org/projects/themes/pu blic-health/2478-health-and-migration- perspectives-from-asia-and-
europe/2552-health-of-migrants-in- asia-and-europe.
Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. “Asian-Europe Meeting (ASEM).” Kemlu.Go.
International  Organization  for  Migration. “The  ASia-European  Union  Meeting’s (ASEM)  Conference  of  the  Directors
General of Immigration and Management of Migratory Flows.” Iom. Jazuli,  Ahmad.  “Implementasi  Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum  10,  no.  3  (2016):  211–225. https://ejournal.balitbangham.go.id/ind ex.php/kebijakan/article/view/179.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Asia-Europe Meeting (ASEM).”  Kemlu.Go.  Last  modified 2018. Accessed April 8, 2021. https://kemlu.go.id/portal/id/read/154/h alaman_list_lainnya/asia-europe- meeting-asem.
Khandekar,  Gauri.  Inter-Regional  Relations and the Asia-Europe Meeting (ASEM). United  Kingdom:  Palgrave  Macmillan,
2017.
Kristianto,  Yohanes  Ivan  Adi.  ASEAN Common  Visa  as  the  “ASEAN- Schengen”:  Future  Perspectives  to Develop Southeast Asia, 2019.
Lavenex, Flavia Jurje and Sandra. “Europe- Asia  Connectivity.”  University  of Geneva (n.d.).
Pinatih,  Ni  Komang  Desy  Arya.  “ASEAN
Framework Agreement on Visa
Exemption  and  Transnational  Crime: East Java Case Studies.” IAFOR Journal of the Social Sciences 2, no. 2 (2016).
Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif.  Yogyakarta:  Deepublish, 2018. Sekretariat  Nasional  ASEAN.  “Dirjen Imigrasi Se-ASEAN Bahas Soal Keimigrasian Di DGICM 2018.” Setnas Asean.  Last  modified  2017.  Accessed April 8, 2021. http://setnas- asean.id/news/read/dirjen-imigrasi-se- asean-bahas-soal-keimigrasian-di- dgicm-2018.
Sitinjak, Silvya M J. “Kesepakatan ASEAN Tentang Keimigrasian Dalam Kerangka Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)
2015 Dan Relevansinya Dengan Pengaturan Hukum Nasional Indonesia.” Universitas Sumatera Utara, 2016. Tim Ajar Kermakim. Kerjasama Keimigrasian. Politeknik Imigrasi, 2021. Yulianto,  Budi,  Mohammad  Maskan,  and Alifiulahtin Utaminingsih. Metode Penelitian  Bisnis.  UPT  Percetakan  dan
Penerbitan Polinema, 2018.