Ari Widiastanto,  Kadi Sukarna, Arief Hidayat , Bambang Sadono
e-ISSN : 2621-4105

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019
Ari Widiastanto 1 , Kadi Sukarna 2 , Arief Hidayat 3 , Bambang Sadono 4 1,2,4 Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
3 Universitas Negeri Semarang, Semarang ari_widiastanto@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan    untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penegakan  hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum  yang  ideal  terhadap  pelanggaran  politik  uang  pada  Pemilu  2019.  Metode penlitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Hasil penelitian  ini  adalah  “penegakan  hukum  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila terpenuhinya  beberapa  faktor,  yaitu  faktor  hukum,  penegak  hukum,  sarana, masyarakat,  dan  budaya”.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  politik  uang  ialah  “sulitnya  pembuktian  dalam  upaya mengungkap  kegiatan  politik  uang  pada  Pemilu  2019”.  Kesulitan  mengenai pembuktian terhadap kasus politik uang perlu diupayakan proses penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019  adalah  “harus  berdasarkan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep- konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan”.
Kata kunci : Penegakan Hukum; Pelanggaran Politik Uang; Pemilu.
Ari Widiastanto,  Kadi Sukarna, Arief Hidayat , Bambang Sadono
e-ISSN : 2621-4105

## LAW ENFORCEMENT AGAINST MONEY POLITICAL VIOLATIONS IN THE 2019 ELECTION

## Abstract
The purpose of this study is to study and analyze law enforcement against violations of money politics in the 2019 Election and the obstacles and ideal law enforcement against money politics violations in the 2019 Election. The results of this study are: “law enforcement can run well if several factors are fulfilled , namely the factors of law, law enforcement, facilities, society and culture”.  The obstacle faced in law enforcement against violations of money politics is “the difficulty of proving it in efforts  to  reveal  money  politics  activities in  the  2019 Election”.  The  difficulty  of proving  cases  of  money  politics  requires  an  ideal  law  enforcement  process.  The ideal  law  enforcement  against  violations  of  money  politics  in  the  2019  elections “must be based on efforts to bring legal ideas and concepts that the people hope to become a reality”.
Keywords: Law Enforcement; Money Politic; Election.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  “negara  hukum (rechtsstaat) ,  bukan  negara kekuasaan (machtsstaat)”. 1 Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat (demokrasi). 2 Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa “kedaulatan berada  ditangan  rakyat  yang  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar (contitutional  democrazy) ” 3 dengan  diimbangi  penegasan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  “negara  hukum  yang  berkedaulatan  rakyat  atau  demokratis (democrazy rechtsstaat) dan  sekaligus  adalah  negara  demokrasi  yang  berdasarkan  atas  hukum (constitutional democrazy)”.
Dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  (asas  demokrasi). 4 Asas  demokrasi  ini menuntut  “setiap  orang  untuk  mempunyai  hak  atau  kesempatan  yang  sama  dalam menentukan kebijakan pemerintahan”. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita  temui  ialah  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Pemilihan  umum  “merupakan  proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan  yang  berasaskan  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil”. 5 Pelaksanaan Pemilu yang ideal harus  ada peran serta rakyat yang ikut ambil bagian dalam menggunakan hak politiknya yaitu dengan menggunakan hak pilihnya, hal ini sebagai salah satu perwujudan pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokratis tersebut  pada  hakikatnya  merupakan  “upaya  memberdayakan  peran  dan  partisipasi masyarakat  terkait  pengejewantahan  hak-hak  politik  dan  sosialnya,  yang  dijamin secara konstitusional”. 6
Berbagai  problematika  pemilu  di  atas,  membuat  keberadaan  undang-undang yang lama sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi akibat  adanya  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan  yang  semakin  modern.  Oleh karena  itu  dilakukan  perubahan  perundang-undangan  agar  dapat  mewadahi
1 Jimly  Asshiddiqie,  2011,  “ Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia”, Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 57.
2 Ni’matul Huda, 2013, “ Hukum Tata Negara Indonesia”, Ed. Revisi. Cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 267-268.
3 Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
4 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 120.
5 Patrick Merloe, 1994,  “ Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil”, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, hlm. 103.
6 S.F.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud,  2001,  “ Dimensi-dimensi  Pemilihan  Hukum  Administrasi Negara”, Yogyakarta: UII Press, hlm. 32.
kepentingan  bersama.  Kemudian,  pelaksanaan  Pemilukada  mulai  tahun  2015 dilakukan  secara  serentak.  Akibat  pelaksanaan  Pemilu  serentak  tersebut  terdapat beberapa fenomena  yang muncul di Indonesia. Salah satu fenomena  tersebut adalah maraknya kasus politik uang 7
Pemilu  2019  atau  dikenal  dengan  Pemilu  serentak  2019  telah  selesai diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu ini dikenal dengan istilah Pemilu 5 (lima) kotak. Istilah ini digunakan karena  pada Pemilu 2019 memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Berdasarkan tujuan  pemilihan  tersebut  maka  terdapat  5  (lima)  kotak  pada  Pemilu  2019.  Seluruh wilayah di Indonesia menyelenggarakan  Pemilu 2019, termasuk juga Provinsi  Jawa Tengah.
Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pelanggaran pemilu  .  Penelitian  oleh  Pahlevi  (2020)  yang  berjudul  “Pendidikan  Politik  dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa” penelitian tersebut lebih banyak fokus mengkaji tentang bagaimana adanya “Gerakan Desa Anti Politik Uang” sebagai salah satu upaya pemberian pendidikan politik bagi masyarakat desa terkait bagaimana  bahayanya  politik  uang  bagi  masyarakat  itu  sendiri.  Penelitian  ini  lebih fokus  kepada  upaya  pencegahan  politik  uang  dengan  cara  memberikan  pendidikan politik    tentang  bahaya  dan  dampak  negatif  politik  uang.  Sasaran  penelitian  ini  di masyarakat desa yang memang masih rendah pendidikan politiknya dan masih menjadi sasaran pelaksanaan politik uang. 8
Pramana  (2020)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Kewenangan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil Negara  Dalam  Pemilihan  Umum”,    penelitian    ini    mengkaji  tentang  bagaimana kewenangan  Polri  dalam  menangani  pelanggaran  Pemilu  yang  melibatkan  oknum ASN. Penelitian ini fokus meneliti tentang bagaimana wewenang Polri  jika oknum ASN terlibat secara langsung dalam pelanggaran Pemilu. 9
7 Mahfud  M.  D.,  1988,  “ Pergaulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia”, Yogyakarta:  Gema Media, hlm. 49.
8 Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurobbi, “ Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik UangMelalui Gerakan Masyarakat Desa”, Integritas Jurnal Antikorupsi 6 (1), 2020, hlm 141- 152. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611
9 Setiya Pramana, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, “ Kewenangan Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam Pemilihan Umum ”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2020, hlm. 462-479.
Amawi (2021) dalam penelitianya “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang”, lebih  meneliti tentang bagaimana permasalahan  politik  uang  selalu  ada  pada  setiap  penyelenggaraan  Pemilu,  dan bagaimana politik uang dapat membunuh demokrasi dengan memilih yang membayar. Fokus  penelitian  ini  selanjutnya    adalah  bagaimana  strategi  Bawaslu  Kabupaten Serang    dalam  tugasnya  menagwasi  dan  mencegah  praktik  politik  uang    pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Serang. 10
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah,  penelitian  ini lebih  fokus  menelaah  penegakan  hukum  dalam  politik  uang  dan  kendala  yang  ada dalam penegakan hukum polik uang. Sedangkan penelitian Pahlevi lebih fokus tentang pencegahan  politik  uang  bagi  masyarakat  desa.  Sedangkan  Permana  dalam penelitiannya lebih banyak menyoroti pelanggaran dalam Pemilu yang dilakukan oleh ASN. Asmawi penelitiannya fokus meneliti tentang permasalahan politik uang yang selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu dan strategi Bawaslu Kabupaten Serang dalam pencegahan dan penegakn hukum politik uang di Kabupaten Serang. Penelitian ini  bertujuan    untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019?
2. Bagaimanakah kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019?
3. Bagaimana penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian (research) merupakan  ”upaya  pencarian  yang  bernilai  edukatif”. Dengan demikian penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan keraguan dan kemudian
DOI : 10.26623/julr.v3i2.2903 10 Muhammad Asmawi,  Amiludin  Amiludin,  Edi  Sofwan,  “ Strategi  Badan  Pengawas  Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang” , Jurnal Indonesian Journal of Law and Policy Studies 2 (1), 2021, hlm. 28-42.
DOI: http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296
Ari Widiastanto,  Kadi Sukarna, Arief Hidayat , Bambang Sadono
berakhir  pada  suatu  kesimpulan  dari  permasalahan. 11 .  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  ”Penelitian  ini  dilakukan dengan  meneliti  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dan  bahan-bahan kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  perumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan.” Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sebagai norma yang  digunakan  untuk  memberikan  "justifikasi"  perspektif  tentang  suatu  hukum. 12 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif karena ”meneliti bahan pustaka  terhadap  data  sekunder  yang  bersumber  pada  bahan  kepustakaan    yang berkaitan    dengan  pelanggaran  politik  uang  pada  Pemilu  2019  di  Jawa  Tengah”. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini ingin menggambarkan dan menganalisis  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  politik  uang  pada Pemilu  2019    Sehubungan  dengan  metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif, “maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang bersumber pada data sekunder”.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019
Pemilihan Umum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  “pemilihan umum  diselenggarakan  dalam  rangka  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD,  serta Presiden  dan  Wakil  Presiden.”  Hal  ini  secara  langsung  tercantum  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebut  beberapa  jenis Pemilu  di  Indonesia.  Pemilihan  umum, DPR,  DPD,  DPRD,  serta  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam rezim pemilu. 13
Tugas  penanganan  pelanggaran  pidana  Pemilu,  tidak  hanya  menjadi  tugas Bawaslu,  tetapi  juga  merupakan  tugas  satu  lembaga  “Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu  (Sentra  Gakkumdu)”.  Lembaga  ini  terdiri  dari  Bawaslu,  Kepolisian  dan
11 Amirudin, “ Pengantur Metode Penelitian Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.
12 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “ Dualisme Penelitian Hukum Normatif  & Empihs”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.
13 Muhammad  Syaefudin,  “ Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum”, Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018, hlm. 106. DOI : 10.26623/julr.v2i1.2261
Kejaksaan. Keberadaannya atas dasar amanat dari Pasal 486 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak  pidana  Pemilu,  Bawaslu,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  membentuk  Gakkumdu”.  Selanjutnya  sesuai ketentuan  Pasal  486  ayat  (11)  diterbitkan    Perbawaslu  No.31  Tahun  2018  tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai dasar pembentukan lembaga ini.
Pada  Pasal  1  angka  (2)  dinyatakan  bahwa  Sentra  Gakkumdu  adalah  “pusat aktivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana  Pemilu  yang  terdiri  dari  unsur  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan/atau Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Kepolisian  Daerah,  dan/atau  Kepolisian  Resor,  dan  Kejaksaan  Agung Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Tinggi  dan/atau  Kejaksaan  Negeri”.  Jadi  dengan demikian  lembaga  Sentra  Gakkumdu    meliputi  “Sentra  Gakkumdu  Bawaslu,  Sentra Gakkumdu Provinsi, Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Sentra Gakkumdu Luar Negeri”.    Selanjutnya  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  penanganan  tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.
Tabel 1 Data Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Jawa Tengah No. Wilayah Kasus Pidana Pemilu 1 Kabupaten Semarang Politik uang 2 Kabupaten Banjarnegara Pelaksana  mengikutsertakan Kepala desa 3 Kabupaten Wonosobo Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye 4 Kabupaten Boyolali Politik uang 5 Kabupaten Tegal Tindakan menguntungkan salah satu paslon oleh Kepala desa 6 Kabupaten Pemalang Tindakan menguntungkan salah satu caleg oleh Kepala desa 7 Kabupaten Purworejo Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye dan Politik uang 8 Kabupaten Sukoharjo Penggunaan tempat ibadah untuk kampanye
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019 Ari Widiastanto,  Kadi Sukarna, Arief Hidayat , Bambang Sadono 9 Kabupaten Wonogiri Politik uang 10 Kota Pekalongan Politik uang
Dari data Tabel 1 tersebut dapat diliha bahwa terdapat pelanggaran Pemilu yang ada di 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terdiri dari : 5 kasus pidana  politik  uang  yang  terjadi  di  daerah  Kabupaten  Semarang,  Kabupaten Boyolali,  Kabupaten  Wonogiri,  Kabupaten  Purworejo  dan  Kota  Pekalongan. Kasus-kasus politik uang ini menarik untuk dilakukan kajian. Sedangkan dari tren dugaan pelanggaran politik uang ( money politic ) Nampak ada total 64 kasus yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara (2 kasus), Kabupaten Banyumas (13 kasus), Kabupaten Batang (3 kasus), Kabupaten Blora  (1  kasus),  Kabupaten  Boyolali  (1  kasus),  Kabupaten  Brebes  (3  kasus), Kabupaten Cilacap (2 kasus), Kabupaten Grobogan (2 kasus), Kabupaten Kebumen (1  kasus),  Kabupaten  Klaten  (1  kasus),  Kabupaten  Kudus  (1  kasus),  Kabupaten Magelang (5 kasus),  Kabupaten Pati (1 kasus), Kabupaten Pekalongan (2 kasus), Kabupaten  Purbalingga  (1  kasus),  Kabupaten  Purworejo  (2  kasus),  Kabupaten Semarang (1 kasus), Kabupaten Sukoharjo (2 kasus), Kabupaten Tegal (2 kasus), Kabupaten  Temanggung  (1  kasus),  Kabupaten  Wonogiri  (7  kasus),  Kabupaten Wonosobo  (1  kasus),  Kabupaten  Pekalongan  (2  kasus),  Kota  Salatiga  (1  kasus), Kota Semarang (4 kasus), Kota Sirakarta (1 kasus) dan Kota Tegal (1 kasus).
Pemilu Legislatif adalah “amanah rakyat untuk melahirkan kepemimpianan yang  efektif  dan  berkualitas  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  demokrasi, persamaan,keadilan,  dan  kepastian  hukum.  Menempatkan  rakyat  sebagai  aktor terpenting  dan  harus  prioritas  utama  dalam  setiap  proses  ataupun  tahapan pelaksanaannya”.  Sesungguhnya  inti  pelaksanaan  demokrasi  adalah  dari  rakyat. Demokrasi merupakan proses politik yang dilakukan atas kehendak rakyat dalam menata  kehidupannya  dalam  sebuah  negara.  Rakyat  sebagai  “aktor  utama  dalam menyepakati  berbagai  konsensus  dan  tata  krama  aturan  main  demokrasi  demi tujuan  kesejahteraan  bersama”. 14 Pelaksanaan  Pemilu  yang  demokratis  dapat menjadi  salah  satu  faktor  yang  dijadikant  tolak  ukur  sejauh  mana  pemerintahan
14 Sukimin, “ Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal USM Law Review 3 (1) 2020, hlm. 114. DOI : 10.26623/julr.v3i1.2284
dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip demokrasi dalam setiap langkah dan kebijakan. 15
Pengertian  pidana politik uang ( money politics ) dapat didefinisikan sebagai bentuk  kejahatan,  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  atau  caleg  dalam  bentuk memilih caleg dan parpol tertentu dengan diiming-imingi pemberian barang atau uang  dalam  pelaksanaan  Pemilu.  Sedangkan  jenis  pelanggaran  yang  sering dilakukan oleh partai politik maupu para caleg adalah curi start . Pelanggaran curi start ini  dominan  dilakukan  pada  saat  jadwal  kampanye  belum  dimulai  yang bertujuan yntuk berlomba-lomba merebut simpati dari masyarakat dan persaingan antar caleg maupun antar parpol dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
Fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  menjelaskan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  enggan  melaporkan  adanya  pelanggran  politik  uang  yang  terjadi  di setiap pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu atau Panwaslu. Politik uang ini masih cukup dominan dilakukan oleh para caleg dan partai politik  dalam usahanya untuk dapat mempengaruhi masyrakat dalam menentukan hak pilihnya di Pemilu.  Secara yuridis  formal  ketentuan  yang  sering  dianggap  sebagai  norma  politik  uang ditentukan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 301 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.
2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu Kenyataan  tentang  adanya  pelanggaran  yang  ada  di  pelaksanaan  Pemilu walau  sudah  secara  jelas  diatur  tentang  larangan  adanya  politik  uang  maupun bentuk pelanggaran lain seperti curi start dan pemanfaatan ASN maupun fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye, pelanggaran politik uang, keberpihakan ASN maupun  penggunaan  fasilitas  negara  masih  banyak  dijumpai  dalam  jenis pelanggaran  di  setiap  pelaksaan  Pemilu.. 16 Supaya  tidak  terjadi  pelanggaran diperlukan  pengawasan,  fungsi  pengawasan  ini  menjadi  sangat  penting  untuk
15 Eki Furqon, “ Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  (Studi  Kasus  Pada  Pemilu  2019  di  Provinsi  Banten”), AJUDIKASI:  Jurnal  Ilmu Hukum 4 (1), 2020, hlm. 16. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157
16 Op.Cit , Sukimin,  hlm. 114.
menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. 17
Contoh  pelanggaran  kampanye  berupa  politik  uang  dalam  pelaksanaan Pemilu  mereka  (caleg/parpol)  memberikan  uang  atau  barang  dengan  imbalan mereka  yang  mempunyai  hak  pilih  memilih  sesuai  dengan  yang  ditentukan  oleh para  caleg/parpol  tersebut.  Dengan  memberikan  sesuatu  mereka  membeli  suara rakyat yang tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Salah satu dampak  negatif  dari  politik  uang  adalaha  adanya  praktik  korupsi  disaat  mereka terpilih,  dalam  rangka  mengembalikan  modal  yang  dikeluarkan  pada  saat melakukan politik uang. Dampak politik uang tidak hanya berdampak pada sosial dan politik tetapi juga merusak ekonomi dan pembangunan.
3. Penegakan  Hukum  Yang  Ideal  Terhadap  Pelanggaran  Politik  Uang  Pada Pemilu 2019
Sebagai   salah satu ciri negara   yang   demokratis,   dimana apa peran rakyat yang dituntuk agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa adanya  partisipasi  di  bidang  politik,  dimana  setiap  warga  negara  yang  telah memenuhi  syarat  mempunyai  hak  untuk  dipilih  dan  memilih.  Partisipasi  politik adalah  “kegiatan  untuk  ikut  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik  dengan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih  pemimpin  negara  secara  langsung atau    tidak    langsung,    mempengaruhi  kebijaksanaan  pemerintah,  yang diselenggarakan melalui kampanye politik dalam pemilu”. 18
Pemilu  telah  diselenggarakan  oleh  Negara  Republik  Indonesia.  Pemilu dimulai  pertama  kali  pada  tahun  1955  dengan  jumlah  partai  politik  sebanyak  28 partai.  Pemilu  yang  kedua  diselenggarakan  pada  tahun  1971  dengan  pengikut sebanyak  10  partai.  Pemilu  yang  ke  tiga  dilaksanakan  pada  tahun  1977  dengan jumlah  partai  politik  sebanyak  3  partai.  Pemilu  ke  empat  diselenggarakan  pada tahun 1982 dengan jumlah partai politik sebanyak 3 partai. Pemilu ke lima tahun
17 Pulung Abiyasa, “ Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”,. Jurnal USM Law Review 2 (2), 2019, hlm. 151. DOI : 10.26623/julr.v2i2.2266
18 Tri  Mulyani,  Sukimin, “Pelibatan  AnakDalam Kegiatan  Kampanye  Politik ”, Jurnal  USM Law Review 3 (2), 2020, hlm. 365-384. DOI : 10.26623/julr.v3i2.2877
1987, pemilu ke enam tahun 1992, pemilu ke tujuh pada tahun 1997 juga diikuti oleh  3  partai. 19 Hal  ini  sangat  penting  bagi  negara  yang  menjalankan  sistem demokrasi. 20 Tentu  berdasarkan  fakta  empiris  bahwa  meskipun  pada  era pemerintahan  Presiden  Soeharto  telah  berlangsung  enam  kali  pemilu  legislatif sebagai  salah  satu  indikator  negara  demokratis,  tetapi  secara  substansial penyelenggaraannya masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. 21
Pada  tahun  1999  terjadi  perubahan  besar  dalam  dunia  perpolitikan  di Indonesia.  Dimulai  dari  tumbangnya  pemerintahan  Presiden  Suharto,  dan  tahun 1999  dilakukan  Pemilu  ulang  sebagai  ajarng  reformasi  bangsa  Indonesia.  Pada tahun  1999  ini  merupakan  pelaksanaan  Pemilu  ke  delapan  yang  diikuti  oleh  48 partai  politik.  Pemilu  ke  sembilan  yang  terjadi  pada  tahun  2004  diikuti  oleh  24 partai  politik.  Pada  tahun  tersebut  dilakukan  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada) yang  secara  langsung  dipilih  oleh  rakyat.  Sedangkan  Pemilu  ke  sepuluh  yang dilaksanakan pada tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik.
Pemilu tahun 2014 atau Pemilu ke sebelas diikuti oleh 15 partai politik. Pada tahun 2014 ini terdapat peristiwa penting dari hasil pelaksanaan sidang paripurna DPR RI. Peristiwa penting tersebut adalah diputuskannya pelaksanaan Pilkada yang dikembalikan secara tidak langsung. Hal ini menimbulkan banyak polemik sebagai langkah kemunduran demokrasi. Menyikapi hal tersebut, tahun 2015 berdasarkan keputusan  pemerintah  eksekutif  dan  legislatif  disepakati,  Pilkada  serentak dilakukan kembali.
Pelanggaran  pemilu  khususnya  berupa    politik  uang  harus  dilakukan penegakan  hukum  yang  tegas.  Ketentuan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana pemilu  berupa  politik  uang  telah  daitur  dalam  Buku  Kelima  Bab  I  tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu – bagian kesatu dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu. Inti dari proses penegakan hukumnya adalah merujuk pada UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
19 Topo  Santoso  dan  Didik  Supriyanto,  2004,  “ Mengawasi  Pemilu  Mengawal  Demokrasi”, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 10.
20 Edison Hatoguan Manurung, 2020, “ Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019”, Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020, hlm. 184. DOI : 10.26623/julr.v3i1.2367 21 Awaluddin, “ Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala”, Jurnal Surya Keadilan 3 (1), 2019, hlm. 112.
(KUHAP),  kecuali  secara  tegas  ditentukan  sendiri  dalam  UU  Pemilu,  misalnya mengenai pembentukan Sentra Gakkumdu. yang diatur pada Pasal 486 dan Pasal 487.  Dengan  kata  lain,  dalam  hal-hal  tertentu  UU  Pemilu  ditempatkan  sebagai kekhususan  ( lex  specialis )  dari  KUHAP  sebagai  ketentuan  umumnya  ( lex generalis ).
Posisi Bawaslu secara sentral dalam Sentra Gakkumdu adalah “agar lembaga Bawaslu    ditempatkan    sebagai    penentu    pada    proses    penanganan    awal (penyelidikan)  mulai  dari  laporan  atau  temuan,  klarifikasi,  mengumpulkan  alat bukti,  dan  lain-lain”. Posisi Bawaslu yang secara kelembagaan lebih obyektif dan independen  dalam  penanganan  pelanggaran  Pemilu.  Adanya  rekomendasi  dari Bawaslu yang sifatnya wajib ditindaklanjuti oleh penyidik dari Polri dan penunutu umum  dari  Kejaksaan.  Dengan  demikian  fungsi  dari  Sentra  Gakkumdu  dapat berjalan  secara  efektif,  karena  kedudukan  dari  ketiga  lembaga  pemilu  adalah seimbang dengan posisi Bawaslu  sebagai sentral yang dimulai dari dikeluarkannya rekomendasi dari Bawaslu. 22
Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah  “harus  berdasarkan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep hukum  yang  diharapakan  rakyat  menjadi  kenyataan”.  Penegakan  hukum merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  banyak  hal. 23 Hakikat  dari    penegakan hukum Pemilu harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran.    Penegakan  hukum  tidak  boleh  dilaksanakan  secara  tebang  pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupkan tugas dari masyarakat. Manfaat yang  diperoleh  dengan  adanya  penegakan  hukum  yang  adil  akan  menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

## E. PENUTUP
Penegakan  hukum  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  terpenuhinya  beberapa faktor,  yaitu  “faktor  hukum,  penegak  hukum,  sarana,  masyarakat,  dan  budaya”. Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  politik  uang  pada  pemilu  2019  harus berdasarkan  kemanfaatan  hukum  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Kendala  yang
22 Muhammad  Junaidi,  “ Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu” ,Jurnal Ius Constituendum 5 (2), 2020,  hlm. 220-234. DOI : 10.26623/jic.v5i2.2631
23 Dellyana Shant.1988, “ Konsep Penegakan Hukum” . Yogyakarta: Liberty hlm 32.
dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  politik  uang  ialah  sulitnya pembuktian  dalam  upaya  mengungkap  kegiatan  politik  uang  pada  Pemilu  2019. Penegakan hukum merupakan suatu proses  yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum  ideal  terhadap  pelanggaran  politik  uang  pada  pemilu  2019  adalah  “harus berdasarkan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep  hukum  yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan”. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai  atau  kaedah-kaedah  yang  memuat  keadilan  dan  kebenaran,  penegakan hukum  bukan  hanya  menjadi  tugas  dari  para  penegak  hukum  yang  sudah  di  kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirudin, “ Pengantur Metode Penelitian Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  “ Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empihs”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Dellyana Shant.1988, “ Konsep Penegakan Hukum” . Yogyakarta: Liberty Jimly  Asshiddiqie,  “ Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia”, Jakarta:  Sinar Grafika, 2011.
Mahfud  M.  D.,  “ Pergaulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia”, Yogyakarta:  Gema Media, 1988.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empihs,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Ni’matul Huda,  “ Hukum Tata Negara Indonesia”, Ed. Revisi. Cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Patrick  Merloe,  “ Pemilihan  Umum  Demokratis:  Hak  Asasi,  Kepercayaan  Masyarakat dan Persaingan Yang Adil”, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994. S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, 2001, “ Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara”, Yogyakarta: UII Press, 2001.
Topo  Santoso  dan  Didik  Supriyanto,  “ Mengawasi  Pemilu  Mengawal  Demokrasi”,
Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

## Jurnal
Awaluddin,  “ Netralitas  Sebagai  Etika  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala”, Jurnal Surya Keadilan 3 (1), 2019.
Edison  Hatoguan  Manurung,  2020,  “ Penerapan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye  Dalam  Pemilu  2019”, Jurnal  USM  Law  Review  3  (1),  2020.  DOI
: 10.26623/julr.v3i1.2367
Ari Widiastanto,  Kadi Sukarna, Arief Hidayat , Bambang Sadono
Eki  Furqon,  “ Kedudukan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Menjaga  Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi  Banten”), AJUDIKASI:  Jurnal  Ilmu  Hukum  4  (1),  2020. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157
Moch  Edward  Trias  Pahlevi,  Azka  Abdi  Amrurobbi,  “ Pendidikan  Politik  dalam Pencegahan  Politik  UangMelalui  Gerakan  Masyarakat  Desa”, Integritas  Jurnal Antikorupsi 6 (1), 2020. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611 Muhammad Asmawi,  Amiludin  Amiludin,  Edi  Sofwan,  “ Strategi  Badan  Pengawas Pemilu  Kabupaten  Serang  Dalam  Pencegahan  Praktik  Politik  Uang” ,  Jurnal Indonesian Journal of Law and Policy Studies 2 (1), 2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296
Muhammad  Junaidi,  “ Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu” ,Jurnal Ius Constituendum 5 (2), 2020.
DOI : 10.26623/jic.v5i2.2631
Muhammad  Syaefudin,  “ Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP)  Dalam  Menegakkan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum”, Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018. DOI : 10.26623/julr.v2i1.2261 Pulung  Abiyasa,  “ Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”,. Jurnal USM Law Review 2 (2), 2019.
DOI : 10.26623/julr.v2i2.2266 . Setiya  Pramana,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  Kadi  Sukarna,  “ Kewenangan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan  Kasus  Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum ”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2020. DOI : 10.26623/julr.v3i2.2903
Sukimin,  “ Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal USM Law Review 3 (1) 2020.  DOI : 10.26623/julr.v3i1.2284
Tri  Mulyani,  Sukimin, “Pelibatan  AnakDalam  Kegiatan  Kampanye  Politik ”, Jurnal USM Law Review 3 (2), 2020. DOI : 10.26623/julr.v3i2.2877
Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.