## KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

## Teta Riasih
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung , tetariasih@yahoo.com

## Abstract
Children  are  a  young  age  group  that  has  the  potential  to  be  developed  so  that  they  can actively participate in future development. They are a group that needs to be prepared for the survival of the nation and state in the future. UU No 23 tahun 2002 pasal 4concerning Child Protection, states that every child has the right to be able to live, grow, develop and participate properly in accordance with human dignity and dignity and get protection from violence  and  discrimination.In  social  relations  the  problems  of  children  include discrimination,  violence,  exploitation  and  neglect  of  children.  UU  no.  4  of  1979 concerning Child Welfare and UU No. 23 tahun 2002concerning Child Protection, states the  importance  of  child  protection  by  parents  and  the  community,  but  this  has  not  been fully met at the level of implementation. To realize child protection, the Bandung District Government, since 2014 has initiated a pioneering child-friendly district as a first step in the establishment of child-friendly districts, Bandung Regency has pioneered four villages as Child-Friendly Villages, including Ciburial Village in Cimenyan District.The research approach  used  is  qualitative  (field  research),  with  the  method  applied  is  qualitative research. Sources of data in this study were eight people. The main source is the Ciburial Village  leader  and  several  Village  officials  who  determine  various  village  policies  and programs  that  support  child  protection.  Data  collection  techniques  used  primarily  were group interviews with officials in the village of Ciburial, in addition to that also used in- depth interview techniques. The results of the study show that the readiness of the Ciburial Village  government  in  supporting  children-friendly  villages  is  very  good,  including  the socialization of government programs related to child protection, as well as the provision of  human  resources  that  are  concerned  about  the  protection  of  children  who  come  from internal  circles  of  Ciburial  Village.  Suggestions  that  can  be  given  are  Ciburial  Village government officials to better coordinate with the Bandung District Government and other agencies, so that this government program can run optimally.

## Keywords:
Participation, Child Abandonment, Discrimination, Exploitation. Child Welfare, Eligible Village for Children.

## Abstrak
Anak  anak  merupakan  kelompok  usia  muda  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan agar  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  pembangunan  di  masa  mendatang.  Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa mendatang. UU No 23 tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa
setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaaan  serta  mendapatkan  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hubungannya secara sosial, masalah anak diantaranya diskriminasi,  kekerasan,  eksploitasi  dan penelantaran  anak.  UU no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pentingnya  perlindungan    anak  oleh  orang  tua  dan  Masyarakat,  akan  tetapi  hal  tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tataran implementasi. Untuk mewujudkan perlindungan pada anak, Pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 2014 telah mencanangkan rintisan kabupaten  layak  anak  sebagai  langkah  awal  pembentukan  kabupaten  layak  anak, Kabupaten  Bandung  telah  merintis  empat  desa  sebagai  Desa  Layak  Anak,  diantaranya adalah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif ( field research ), dengan metode yang diterapkan merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian berjumlah delapan orang. Sumber utamanya pimpinan Desa Ciburial dan beberapa Aparat desa yang menentukan berbagai kebijakan dan program desa yang mendukung perlindungan anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan utamanya adalah wawancara kelompok dengan para aparat di desa Ciburial, selain itu digunakan pula teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tentang kesiapan pemerintah Desa  Ciburial  dalam  mendukung  Desa  Layak  Anak  sangat  baik,  diantaranya  dengan sosialisasi  program  pemerintah  terkait  perlindungan  anak,  juga  penyediaan  SDM  yang konsen    terhadap  perlindungan  anak  yang  berasal  dari  kalangan  internal  Desa  Ciburial. Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  Aparat  pemerintah  desa  Ciburial  agar  lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan instansi lainnya, agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan optimal.

## Kata Kunci:
Partisipasi, Penelantaran Anak, Diskriminasi,Eksploitasi, Kesejahteraan Anak, Desa Layak Anak

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang memiliki potensi untuk dikembangkan  agar  dapat  berpartisipasi aktif  dalam  pembangunan Convention  on the  Rights  of  the  Child  (CRC) di  masa mendatang.  Mereka  merupakan  kelompok yang  perlu  disiapkan  untuk  kelangsungan Bangsa  dan  Negara  di  masa  mendatang. Perwujudan  anak-anak  sebagai  generasi muda  yang  berkualitas,  berimplikasi  pada perlunya  memberikan  perlindungan  khusus terhadap anak anak dan pemenuhan hak hak yang dimilikinya sehingga anak anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.  Sesuai  dengan  isi  UU  No  35 Tahun  2014  Pasal  4  tentang  Perlindungan Anak,  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaaan  serta mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Undang-undang  tersebut  merupakan bentuk  dari  hasil  ratifikasi.  Konvensi  ini merupakan  instrumen  internasional  di bidang  hak  asasi  manusia  dengan  cakupan hak  yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saaat ini terkenal sebagai satu satunya konvensi di bidang hak asasi  manusia  khususnya  bagi  anak  anak yang  mencakup  baik  hak-hak  sipil  dan politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  sosial dan budaya. Berbagai kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah Indonesia diantaranya  adalah  Program  Nasional  Bagi Anak  Indonesia  (PNBAI)  yang  di  dalamya mencakup  empat  program  besar  yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan
anak dan penanggulangan HIV/AIDS. Hasil Susenas  2014  mendapatkan  data  dari  26 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.Data tersebut  menunjukkkan  bahwa  penduduk Jawa  Barat  yang  berumur  0  –  17  tahun kurang  lebih  sebanyak  15,5  juta  jiwa  yang terdiri dari 7,9 juta jiwa penduduk laki laki dan  7,5  Juta  penduduk  perempuan  yang tersebar  di  19  kabupaten  dan  8  kota  dan  di Kabupaten  Bandung  menempati  urutan kedua.  Hasil  Susenas 2014  tersebut menunjukkan  persoalan  anak  masih  cukup tinggi  yang  dapat  terlihat  dari  angka  putus sekolah, anak yang bekerja serta pernikahan dini  khususnya  pada  anak-anak  perempuan usia 16-17 tahun. Kondisi tersebut terutama bagi keluarga miskin dan terpencil menyebabkan  cukup  banyaknya  kasus kasus kekerasan, jumlah anak yang bermasalah  dengan  hukum,  eksploitasi (termasuk trafficking )  dan  diskriminasi terhadap  anak.  Dalam  hubungannya  secara sosial masalah anak dintaranya diskriminasi,  kekerasan,  eksploitasi  dan penelantaran  anak.  Hasil  SurveiKekerasan terhadap  Perempuan  dan  Anak  (2006)  oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (  KPP  &  PA) menujukkan sebesar 3% anak anak mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam  berbagai  bentuk.  Jumlah  kasus kekerasan  anak  di  Provinsi  Jawa  Barat masih cukup tinggi, walaupun tidak merata. Kekerasan yang terjadi selama kurun waktu tahun  2011  –  2014,  akan  tetapi  pada  tahun 2015  jumlah  semakin  meningkat  dimana terdapat 739 kasus kekerasan yang dilakukan  terhadap  anak  yang  menjadi korban.      Hasil  penelitian  tersebut  juga menunjukkan terdapatnya kasus-kasus
kekerasan  pada  anak  dilakukan  dalam keluarga,  sehingga  fungsi  keluarga  yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan  memberikan  perlindungan  bagi  anak malah justru menjadi tempat anak mendapatkan  kekerasan.  Maraknya  kasus kekerasan  pada  anak,  baik  di  lingkungan keluarga  maupun  lingkungan  masyarakat menunjukkan masih minimnya perlindungan  terhadap  anak.  Hal  ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan  yang  ramah  dan  aman  bagi anak.
Isu  tentang  pentingnya  pelaksanaan  Desa Layak  Anak  didasari  oleh  Gerakan  dan Perkembangan  Internasional  Konsep  Kota Layak  Anak  yang  diperkenalkan  oleh UNICEF  bersama  UN  Habitat  Pada United Nations  General  Assembly  Special  Session on  Children (UN-GASS)  Tahun  2002  yang mendeklarasikan World Fit
for Children, yang  merekomendasikan  kepada walikota seluruh dunia untuk: a) mengembangkan  rencana  aksi  untuk  kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak, dan b) mempromosikan  partisipasi  anak  sebagai aktor  perubahan  dalam  proses  pembuatan keputusan  di  kota  mereka  terutama  dalam proses  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan pemerintah.  Gerakan  tersebut  direspon dengan  baik  oleh  pemerintah  Indonesia dengan menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan  Republik  Indonesia  Nomor  02 Tahun  2009,  yang  dilengkapi  dengan Peraturan  Menteri  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak  Anak.  Namun  secara  faktual, gagasan  itu  telah  dicanangkan  sejak  tahun
2005,  dan  pada  tahun  2006  dilakukan  uji- coba  di  5  kota/kabupaten  yang  kemudian menjadi  10  kota/kabupaten  pada  tahun 2007. Penghargaan terhadap Kota/Kabupaten  Layak  Anak  mengalami perubahan  pada  tahun  2011,  penghargaan dikelompokkan  menjadi  lima  kategori, yaitu  Kota  Layak  Anak  (KLA),  Utama, Nindya,  Madya  dan  Pratama.  Pentingnya pembentukan  Kota/Kabupaten  Layak  Anak didukung  oleh  ketentuan  yang  mengatur bahwa  pemerintah  daerah  berkewajiban menjamin  pemenuhan  hak  anak  dengan melaksanakan kebijakan sebagai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  yang  diwujudkan melalui  upaya  membangun  Kabupaten Layak  Anak,  selain  itu  UU  No  23  Tahun 2014  tentang  pemerintah  daerah  yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan  urusan  “wajib”  non  pelayanan dasar.  Atas  dasar  itulah  idealnya  seluruh Kota/Kabupaten    di  Indonesia  menjadikan daerah  mereka  menjadi  Kota/Kabupaten Layak  Anak  namun  pada  tahun  2018 berdasarkan    data  dari  Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 386  Kota/Kabupaten  yang  melaksanakan Kota/Kabupaten  Layak  Anak  dan  pada tahun 2019 ditargetkan ada 514 Kota Layak Anak.
Implementasi pelaksanaan Kota/Kabupaten    Layak  Anak  harus mendapat  dukungan  dari  berbagai  pihak bukan hanya adanya peraturan daerah  yang mengatur    perlindungan  anak  namun  juga kemampuan  untuk  melaksanakan  program
Kota/Kabupaten Layak Anak harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat, mulai  dari  pemerintah,  swasta,  LSM, akademisi, wartawan, tokoh agama, disamping kalangan orang tua itu sendiri.Untuk  memenuhi  hak-  hak  anak seluruh  elemen  masyarakat  sepantasnya bisa  mengadvokasi  tersedianya  ruang  yang aman  bagi  aktivitas  anak,  pengadaan perpustakaan  desa,  menggunakan  bahasa ibu  sejak  dini,  menghidupkan  kembali permainan tradisional disamping menyediakan  ruang  terbuka  sebagai  tempat bermain dan berolahraga anak.
Untuk mewujudkan perlindungan pada anak, Pemerintah Kabupaten Bandung sejak  tahun  2014    telah  mencanangkan rintisan  Kabupaten  Layak  Anak  sebagai langkah  awal  pembentukan  Kabupaten Layak  Anak,  Kabupaten  Bandung  telah merintis  empat  desa  sebagai  Desa  Layak Anak.  Keempat  desa  tersebut  masing- masing  yaitu    Desa  Pamekaran  (Soreang), Desa  Pasir  Huni  (Cimaung)  Desa  Ciburial (Cimenyan)  dan  Desa  Buah  Batu  ( Bojongsoang).
Langkah  lain  yang  telah  ditempuh Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dalam merintis  pembentukan  Kabupaten  Layak Anak  (KLA),  diantaranya  sosialisasi  RW Ramah  anak  di  31  RW  (Rukun  Warga) yang  tersebar  di  31  kecamatan,  pembuatan Peraturan  Bupati  Bandung  No.  46/2014 tentang  Kabupaten  Bandung  Layak  Anak dan  Keputusan  Bupati  Bandung  No. 463/Kep.451-BKBPP/2014  tentang  gugus tugas Kabupaten Layak Anak.
Kabupaten
Bandung menjadi
Kabupaten    Layak      Anak          sudah sangat
Kabupaten  Layak  Anak  sudah  sangat mendesak.  Karena  dari  tahun  ke  tahun permasalahan  anak  semakin  meningkat. Tingginya  permasalahan  anak  juga  diakui oleh  Bandung  Times  26  Juli  2015.  Data yang  ada  di  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  hingga  April  2015,  ada 6.006  kasus  Anak  yang  Berhadapandengan Hukum (ABH) kemudian masalah pengasuhan  mencapai  3.160  kasus,  terkait pendidikan  1.764  kasus,  kesehatan  dan Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Aditif Lainnya  (NAPZA)  1.366  kasus  dan cybercrime /pornografi mencapai 1.032 kasus,  bahkan    di  tahun  2015  kasus kekerasan  pada  anak  lebih  dari  76  kasus yang dilaporkan.
Pencanangan  Kabupaten  Bandung sebagai  Program  Kabupaten  Layak  Anak yang  dirintis  dengan  mewujudkan  4  Desa Layak  Anak  harus  dilakukan  secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen  masyarakat,  mulai  dari  pemerintah, swasta,  LSM,  akademisi,  wartawan,  tokoh agama,  disamping  kalangan  orang  tua  itu sendiri.  Menurut  perda  tersebut  ada    empat indikator  sebuah  kabupaten  bisa  disebut sebagai  Kabupaten  Layak  Anak.  Di antaranya tersedianya peraturan perundang- undangan  dan  kebijakan  untuk  pemenuhan hak  anak,  serta  prosentase  anggaran  untuk pemenuhan  hak  anak,  termasuk  anggaran untuk  penguatan  kelembagaan.  Untuk memenuhi  kriteria  ini,  memang  perlu adanya  keterlibatan  semua  pihak,  termasuk peran masyarakat.
Desa/Kelurahan  Layak  Anak  adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di
desa/kelurahan
dalam rangka mempromosikan,  melindungi,  memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
Secara    mendasar,        perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya  hak  -  hak  anak  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya  anak  di  Kabupaten  Bandung Jawa  Barat  yang  beriman  dan  bertaqwa, cerdas,  berkualitas,  berakhlak  mulia  dan sejahtera. Secara khusus, Pengaturan Penyelenggaraan  Desa  Layak  Anak    dalam Peraturan  Daerah  ini  dimaksudkan  untuk (a)  menjamin  terpenuhinya  hak  anak  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; (b) menjamin  pemenuhan  hak  anak  di  dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; (c) melindungi anak dari ancaman permasalahan  sosial  dalam  kehidupannya; (d)  mengembangkan  potensi,  bakat  dan kreativitas  anak;  dan  (e)  mengoptimalkan peran  dan  fungsi  keluarga  sebagai  basis pendidikan  pertama  bagi  anak;  dan  (f) membangun  sarana  dan  prasarana  daerah yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  telah mensosialisasikan  rintisan  Desa  Layak Anak  ini  di  empat  desa  di  Kabupaten Bandung  salah  satunya  di  Desa  Ciburial
Kecamatan  Cimenyan  sejak    tahun  2014. Tujuan  dari  sosialisasi  ini  diharapkan  para pihak yang berkepentingan dengan perlindungan  anak    khususnya  Aparat pemerintah desa setempat  dapat memahami dan  menyiapkan  diri  untuk  mengadakan perubahan  kebijakan  dan  penyelenggaraan program  yang  sesuai  dengan  secepat mungkin  membentuk  Desa  Layak  Anak. Namun  berdasarkan  informasi  dari  Aparat desa  belum  pernah  diberikan  penjelasan secara  khusus  terkait  langkah  apa  yang harus  disiapkan  pemerintah  desa  untuk mempercepat  pembentukan  Desa  Layak Anak di Ciburial.
Desa  Ciburial  Kecamatan  Cimenyan Kabupaten  Bandung  menjadi  rintisan  Desa Layak  Anak  berdasarkan  pertimbangan bahwa  daerah  tersebut  merupakan  wilayah yang  rentan  terhadap  munculnya  berbagai masalah anak disamping memiliki kekhasan yaitu  memiliki  Komunitas  Hong    yang memberikan  ruang  yang  leluasa  pada  anak untuk  melakukan  aktivitas  bersama  dalam bentuk  permainan  yang  digagas  oleh masyarakat  lokal  serta  sejak  tahun  2014 sudah  dibentuknya  komunitas  peduli  anak yaitu  KOMPAK  dan  FORMAPA  hasil kerjasama  dengan  mahasiswa  praktikum  di STKS  Bandung  serta  kegiatan  bagi  anak lainnya.  Berdasarkan data penduduk  tahun 2015,    jumlah  anak  di  Kecamatan Cimenyan      sebesar  37.741  anak  atau sekitar 35.90% dari total  jumlah penduduk. Dari  jumlah  tersebut  ditemukan  beberapa jenis  permasalahan  anak  di  Desa  Ciburial antara lain kenakalan remaja 15 anak, putus sekolah karena faktor ekonomi 1 anak, anak dengan  kecacatan  5  anak,  anak  yang mengalami  kekerasan  7  anak,    dan  balita
gizi  kurang  3  anak  (  hasil  penelitian  Cucu Suhendar, 2015) .
Perubahan dalam kebijakan khususnya  untuk  mengimplementasikan Desa  Layak  Anak    memerlukan  berbagai kesiapan yang mencakup: pertama, Sumber Daya  Manusia    yang  meliputi    kesiapan Aparat desa, keluarga, masyarakat dan anak itu  sendiri; kedua, perubahan  program pemenuhan  hak  anak;  dan ketiga, fasilitas pendukung  program.  Persiapan  terkait aspek-aspek  tersebut  tentu  bukan  hal  yang sederhana  mengingat  penerapan  Desa Layak  Anak  standar  akan  menghasilkan berbagai konsekuensi diantaranya, kesediaan SDM termasuk aparat pemertintah  desa  dan  masyarakat  yang  ada di  Desa  Ciburial    untuk  bekerja  lebih intensif  dengan  anak  dan  keluarga    dan bekerja  dengan  Instansi  Sosial  serta stakeholders lain.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, perlu adanya studi untuk memahami sejauh mana  kesiapan  Pemerintah  Desa  di  Desa Ciburial    menuju  terwujudnya  Desa  Layak Anak    yang  akan  diterapkan.  Penelitian  ini difokuskan  untuk  menjawab  pertanyaan utama sebagai berikut: “Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa dalam penerapan    Desa  Layak  Anak  di  Desa Ciburial  Kabupaten  Bandung      ?”  dengan sub  permasalahan  sebagai  berikut  :  (1) Bagaimana  kesiapan    Sumber  Daya Manusia    yang  meliputi    kesiapan  Aparat desa  dalam  penerapan  Desa  Layak  Anak? (2)  Program-program    apakah  yang    sudah dilakukan  pemerintah  Desa  Ciburial  untuk mendukung  penerapan  Desa  Layak  Anak  ? (3)  Bagaimana  dukungan  anggaran  dan pengembangan  jaringan  dan  dukungan Instansi  Sosial  dalam  penerapan    Desa
Layak Anak (Dinas Sosial dan stakeholders lain)  di  Desa  Ciburial?  (4)  Bagaimana hambatan  yang  dialami  pemerintah  Desa dalam penerapan Desa Layak Anak di Desa Ciburial?
Penelitian bertujuan untuk memperoleh  gambaran  yang  komprehensif dan mendalam tentang kesiapan Pemerintah Desa Ciburial
dalam mengimplementasikan  Desa  Layak  Anak yang  terdiri  atas  :  Kesiapan    Sumber  Daya Manusia    yang  meliputi    kesiapan  Aparat desa  dalam  pembentukan  Desa  Layak Anak,    Program-program    yang      sudah dilakukan  untuk  mendukung  penerapan Desa  Layak  Anak,  dukungan  anggaran  dan pengembangan  jaringan  dan  dukungan Instansi  Sosial  dalam  penerapan    Desa Layak Anak (Dinas Sosial dan stakeholders lain)  di  Desa  Ciburial  serta  hambatan  yang dialami  pemeritah  Desa  dalam  penerapan Desa Layak Anak di Desa Ciburial.
Beberapa konsep dasar yang digunakan  dalam  penelitian  ini  didasari oleh  teori  bahwa  semua  anak    memang menjadi  tanggung  jawab  keluarga,  orang tua/wali serta lembaga-lembaga yang menangani  masalah  sosial  anak,  seperti Dinas  Sosial.  Hal  ini  terkit  dengan  usaha kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tersebut tentang hak anak, bahwa : 1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan  kasih  sayang  yang  baik dalam  keluarganya  maupun  di  dalam asuhan  khusus  untuk  tumbuh  dan berkembang dengan wajar.
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan  sosialnya  sesuai  dengan
kebudayaan  dan  keperibadian  bangsa, untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik dan berguna.
3. Anak        berhak        atas          pemeliharaan dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam kandungan maupun sudah lahir.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan dan menghambat lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan wajar.
Hak-hak  tersebut  dipertegas  lagi
dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, pada pasal 2 dinyatakan  bahwa  hak-hak  anak  yang didasarkan  pada  Konvensi  hak-hak  anak, antara lain :
1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak.
3. Hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Ketidak  terpenuhinya    hak  anak  pada dasarnya  merupakan  upaya  memberikan perlindungan  bagi  anak  agar    anak berfungsi  sesuai  harapan-harapan  yang layak  dalam  situasi  tertentu  dan  tidak menimbulkan  permasalahan    pada  anak. Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh kembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi  (UU. Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002 tentang  perlindungan  anak    Pasal  1  ayat (2)).
Kemudian  dalam  Pasal  13  ayat  (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan  bahwa  “Setiap  anak  selama dalam    pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau pihak  lain  mana  pun  bertanggung  jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan”:
1 Diskriminasi
2 Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3 Penelantaran
4 Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
5 Ketidakadilan, dan
6 Perlakuan salah lainnya
Kesejahteraan anak hanya akan tercapai  bila  kebutuhan-kebutuhan  anak dapat  terpenuhi  secara  wajar,  baik  fisik, mental spiritual, maupun sosial. Pemenuhan kebutuhan  anak  terkait  dengan  hak-  hak anak  yang  harus  diberikan  oleh  orang  tua, masyarakat,  dan  pemerintah,  maka    dapat dipahami  bahwa  setiap  anak  mempunyai hak,  yang  pada  dasarnya  membutuhkan pemenuhan  atas  hak-hak  tersebut.  Hak  hak anak  tersebut  di  atas  dipertegas  lagi  dalam UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, pada pasal 2 dinyatakan  bahwa  hak-Hak  anak  yang didasarkan  pada  Konvensi  hak-  hak  anak antara  lain  :  1)  nondiskriminasi,  2) kepentingan  yang terbaik bagi anak, 3) hak untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan,  4)  penghargaan  terhadap pendapat anak. Tinjauan tersebut menunjukkan  bahwa  kesejahteraan  anak terimplisit  dalam  pemenuhan  kebutuhan dan hak-hak mereka.
Kebutuhan   -     kebutuhan          tersebut merupakan  kebutuhan  yang  khas  bagi  anak yang terdiri dari berbagai tingkat intensitas,
di  mana masing-masing  kebutuhan tersebut dibatasi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain faktor individual, faktor sosial, kultural dan religius  termasuk  nilai-nilai.  Kebutuhan- kebutuhan yang bersifat psikologis- sosiologis  yang  mendorong  anak  untuk bertingkah laku yang khas.
Apabila kebutuhan psikologis- sosiologis  dapat  terpenuhi  secara  memadai, maka  akan  mendatangkan  keseimbangan dan  keutuhan  integrasi  pribadi,  anak  dapat merasa  gembira,  harmonis,  bahagia,  dan sebagainya.  Akan  tetapi  apabila  kebutuhan tersebut  tidak  dapat  terpenuhi  maka  tidak ada  kepuasan  dalam  hidup  seorang  (anak), anak  dapat  mengalami  frustrasi,  serta terhalang  dan  terhambatnya  perkembangan sikap  positif,  sehingga  akan  mengalami hambatan-hambatan  dan  merasa  tidak berarti  dalam  hidupnya.  Demikian  pula apabila  semua  aspek  kebutuhan  anak terpenuhi,  maka  tercapailah  suatu  tingkat kesejahteraan bagi anak.
Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun 2010  Tentang  Petunjuk Teknis  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  Di Desa/Kelurahan  bahwa  Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang  melibatkan  masyarakat  dan  dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak- hak anak, yang  direncanakan  secara  sadar  dan berkelanjutan.
Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  KLA  terdiri  dari indikator  umum  dan  khusus.  Adapun
indikator  umum  KLA  meliputi    kesehatan, pendidikan,  perlindungan,  infrastruktur  dan lingkungan  hidup  dan  pariwisata  (Permen PP  Nomor  2  tahun  2009.  Dalam  Permen Nomor  2  tahun  2009  Pasal  5  juga disebutkan  bahwa  1)  sasaran  Kebijakan KLA  meliputi  sasaran  antara  dan  sasaran akhir,  2)  sasaran  antara  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a)lembaga eksekutif, b) lembaga legislatif, c) lembaga yudikatif,  d)  organisasi  dan  pemerintah,  e) dunia  usaha  dan  f)  masyarakat  3)  sasaran akhir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah  keluarga  dan  anak.Dalam  peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mengembangkan  Desa/Kelurahan  Layak Anak dapat melibatkan masyarakat, keluarga,  anak,  lembaga  masyarakat,  dan dunia usaha.
Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif  ( field  research ) dengan  strategi  studi  kasus.Merujuk  pada Stake (1994) dan Yin ( 1996) :”studi kasus adalah penerapan serangkaian metode kerja untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas satu atau lebih kejadian/gejala sosial”.  Melalui metode ini diharapkan  dapat  membangun  pemahaman tentang berbagai aspek yang dapat menunjukkan  kesiapan  pemerintah  desa dalam  pembentukan  Desa  Layak  Anak, sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  utuh dan menyeluruh dari pola perilaku, tindakan dan  interaksi  Aparat  pemerintah  desa khususnya dalam pembentukan Desa Layak Anak.
Informan ini ditentukan secara purposive, yaitu  menentukan  informan dengan  tujuan  dan  pertimbangan  tertentu dengan menentukan kriteria tertentu. Dengan  demikian  maka  subjek  penelitian
ini  adalah  pihak  pihak  yang  ada  di  desa yang  bergerak  aktif  dalam  pemenuhan  hak anak.  Sumber  data    yang  terlibat  dalam penelitian  secara  keseluruhan  berjumlah delapan orang. Sumber utamanya pimpinan Desa  Ciburial    dan  beberapa  Aparat  desa yang  menentukan  berbagai  kebijakan  dan program desa yang mendukung perlindungan anak  yang  terdiri  dari   kepala desa,  sekretaris  desa  ,  serta  aparat  desa lainnya yang dalam melakukan tugas sehari hari  aktif  dalam  perlindungan  anak  yang berjumlah  3  orang.  Tim  Kerja  Anak    (5 orang),    yang  sehari-hari  melakukan aktivitas    perlindungan  anak    di  Desa Ciburial    dalam  kesiapan  penerapan  Desa Layak Anak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Bupati  Bandung  nomor 46/2014 tentang Kabupaten Bandung Layak Anak  dan  Keputusan  Bupati  Bandung  No 463/Kep.451-BKBPP/2014  tentang  gugus tugas  Kabupaten  Layak  Anak    merupakan kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten Bandung  sebagai  langkah  awal  untuk mewujudkan  perlindungan  pada  anak  di Kabupaten Bandung, sejalan dengan kerangka kerja nasional  perlindungan anak. Sebagai langkah awal pembentukan
Kabupaten Layak Anak, Kabupaten
Bandung telah merintis  empat desa sebagai Desa  Layak  Anak.  Ke  empat  desa  tersebut masing-masing  yaitu    Desa  Pamekaran (Soreang),  Desa  Pasir  Huni  (Cimaung) Desa  Ciburial  (Cimenyan)  dan  Desa  Buah Batu ( Bojongsoang).
Langkah  lain  yang  telah  ditempuh Pemerintah  Kabupaten    Bandung  dalam merintis  pembentukan  Kabupaten  Layak
Anak  (KLA),  diantaranya  sosialisasi  RW Ramah  anak  di  31  RW  (Rukun  Warga) yang  tersebar  di  31  kecamatan,  pembuatan Peraturan  Bupati  Bandung  No.  46/2014 tentang  Kabupaten  Bandung  Layak  Anak dan  Keputusan  Bupati  Bandung  No. 463/Kep.451-BKBPP/2014  tentang  gugus tugas Kabupaten Layak Anak.
Desa/Kelurahan  Layak  Anak  adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan,  melindungi,  memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan
berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bandung telah mensosialisasikan rintisan  Desa  Layak Anak  ini  di  empat  desa  di  Kabupaten Bandung  salah  satunya  di  Desa  Ciburial Kecamatan  Cimenyan  sejak  tahun  2014. Tujuan  dari  sosialisasi  ini  diharapkan  para pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak khususnya Aparat pemerintah desasetempat  dapat memahami dan  menyiapkan  diri  untuk  mengadakan perubahan  kebijakan  dan  penyelenggaraan program  yang  sesuai  dengan  secepat mungkin  membentuk  Desa    Layak  Anak. Berikut  adalah    kesiapan  Pemerintah  Desa untuk  mempercepat  pembentukan  Desa Layak Anak di Ciburial.
1. Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia dalam Penerapan Desa Layak Anak Pemerintah Desa Ciburial sangat mendukung untuk segera mengimplementasikan Desa Layak Anak sebagai kebijakan untuk mengatur
berbagai  program  atau  kegiatan  dengan memberikan    perlindungan  bagi  anak- anak  yang berada di  Desa Ciburial  yang dapat  dilihat  dari  kesiapan  sumberdaya manusia,  kesiapan  kelembagaan  dan sarana dan prasarana.
a. Kondisi Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang ada  di      Desa  Ciburial    sebagai Pegawai Pemerintahan
Desa berjumlah 12 orang dan mereka sudah memiliki  tugas  dan  fungsi  masing masing  sesuai  dengan  jabatannya sehingga  tidak  ada  yang  diberikan tugas  khusus  untuk  melaksanakan pembentukan  Desa  Layak  Anak.
Kasie Pelayanan lebih sering diberikan  tugas  untuk  menangani sebagian  besar  kegiatan  tersebut selain  oleh  kepala  desa  dan  bapak sekretaris  desa  secara  langsung  dan dibantu  oleh    Tim  Kerja  Anak  yang berada disetiap RW.
Di  Desa  Ciburial  Tim  Kerja  Anak yang  ada    berjumlah  16  orang  yang terdiri  dari  kader  kader  yang  secara khusus melakukan kegiatan
pemenuhan  hak  anak  baik  yang diselenggarakan di tingkat RW maupun  di  tingkat  desa  yang  terdiri dari  kaum  perempuan  dan  berusia antara  26  sampai  52  tahun.  Mereka merupakan kader dari masing  masing RW  dan  memiliki  motivasi  yang tinggi  untuk  melakukan  kegiatan untuk  kepentingan  anak  walaupun tanpa pamrih.
b. Kriteria SDM
Bagi  Pemerintah  Desa,  keberadaan ibu-ibu  kader  sebagai  Tim  Kerja Anak  berperan  sebagai  ujung  tombak
berbagai  program  perlindungan  anak dan    sangat  mendukung  pemenuhan hak  anak  di  Desa  Ciburial,  sejak tahun 2015 telah aktif dalam berbagai kegiatan  pemenuhan  hak  anak  yang ada  di  desa  dan    menurut  informan para  kader    dipilih  sesuai  dengan pertimbangan  yaitu :

## Berjiwa sosial dan mau berkegiatan
Para kader   yang melakukan kegiatan pembentukan  Desa  Layak  Anak belum  mempersyaratkan  ketentuan tertentu    namun  diperlukan    kriteria khas  agar  program  dapat  berjalan optimal    seperti  besarnya  jiwa  sosial, mau  berkegiatan,  mau  memajukan desa    tanpa  mengharapkan  imbalan, mau  menyiapkan  tenaga  dan  waktu untuk berkegiatan.

## Motivasi  untuk  mau  bekerja  dan belajar
Kriteria  yang lain  yang dijadikan dasar bagi  Aparat  desa  dalam  merekrut kader  adalah  mereka  yang  memiliki motivasi  untuk  mau    bekerja    dan berkegiatan  dan  belajar  apapun  dan mau  mengabdi.  Selain  itu  hal  lain yang  dalam  pandangan  informan penting dijadikan dasar dalam rekrutmen Tim Kerja adalah mendapat dukungan suami atau keluarga.
2.Tahapan  Kegiatan  yang  dilakukan untuk menyiapkan SDM
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah  Desa  Ciburial    untuk menyiapkan  SDM  yang    andal  dalam menerapkan
Desa Layak Anak berdasarkan hasil FGD adalah :
a. Menerima  penetapan    sebagai  Desa Layak  Anak  sejak  tahun  2014  dan
menumbuhkan  kesadaran  berbagai pihak  yang  ada  di  desa    untuk menetapkan  pemenuhan  Hak  anak secara benar
b. Melakukan sosialisasi tentang
penerapan Desa Layak Anak di setiap RW yang diselenggarakan pada tahun pertama setelah ditetapkan
c. Membentuk  kader  kader  yang  ada  di masing masing RW dengan menyandingkan  dengn  pokja  3  PKK di masing masing RW sehingga setiap RW  ada  perwakilan  Tim  Kerja  Anak yang  berjumlah  dua  orang  kader  dan kader  PKK  yang  lainnya  mendukung setiap kegiatan penerapan Desa Layak Anak.
d. Menyelenggarakan pelatihan- pelatihan  terkait  dengan  perlindungan anak  seperti    pelatihan  tentang perlindungan  anak,  hak  anak,  serta pelatihan  pengasuhan  anak      “good parenting”    di beberapa RW sejak tahun 2014.
e. Menyusun  rencana  bersama  dengan Tim Kerja Anak Desa Ciburial  untuk melakukan  Kegiatan  pemenuhan  Hak anak  di  beberapa  RW.  Kegiatan  ini didukung  oleh  beberapa  pihak  seperti Sekolah  Tinggi  Kesejahteraan  Sosial, dan  pihak  perusahaan  yang  ada  di lingkungan Desa Ciburial.
3. Hambatan    Aparat  desa  dan  Tim Kerja  Anak  dalam  pembentukan Desa Layak Anak
Desa  Ciburial    telah  mengirimkan perwakilannya  sebanyak  satu    orang pada  saaat  pencanangan  rintisan  Desa Layak  Anak    yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung pada    pertengahan  tahun    2014    di
Soreang,  Kabupaten  Bandung.    Berikut adalah  gambaran  tentang  pemahaman Aparat  desa  dan  Tim  Kerja  Anak terhadap    Program  Desa  Layak  Anak yang  memuat  tentang    informasi  Desa Layak  Anak,  point-point    yang  sudah dilaksanakan,  pandangan  pimpinan  desa dan  Tim  Kerja  Anak  tentang  Program Desa  Layak  Anak  dan    kemungkinan penerapan  program  serta  hambatan- hambatan  yang  akan  dilalui  ketika program  di implementasikan.
a.  Informasi  tentang    Program  Desa

## Layak Anak
Pemahaman  tentang  Program  Desa Layak  Anak    sangat  dipengaruhi sejauhmana    informasi  itu  diterima. Sampai  saat  ini,    SDM  aparat  Desa Ciburial  dan  Tim  Kerja  Anak      yang baru  mendapatkan  informasi  tentang program Desa Layak Anak hanya dua orang    dari  12  orang.  Dua  orang tersebut adalah kepala desa, sekretaris desa dan seksi pelayanan.
Belum diterimanya salinan keputusan bupati  tentang  penunjukkan  Desa Layak Anak
Kepala  desa  dan  sekretaris  desa  yang telah  bertugas  lebih  dari  lima  tahun telah      mengetahui  Program  Desa Layak  Anak  namun  belum  menerima salinan  keputusan  bupati  tentang penunjukkan  Desa  Layak  Anak  .
“.... kalo  informasi  Desa  Layak  Anak sudah kita ketahui namun sampai saat ini  salinannya  belum  kami  terima ” demikian Sekretaris
desa menyampaikan kepada peneliti.
Kemudian  Ia  menjelaskan  bahwa walaupun  salinannya  belum  diterima namun  demikian  kepala  desa    juga
telah  memberikan    informasi  tersebut pada  stafnya  termasuk  dirinya  dan  ia bersama  kepala  desa    tersebut melakukan  beberapa  diskusi,  namun
belum mempelajarinya secara mendalam  tentang  isi  dari  surat ketetapan bupati tersebut. Sosialisasi di Kantor Bupati Kabupaten Bandung . Kepala Desa Ciburial pernah mengikuti  kegiatan  sosialisasi  pada pertengahan  bulan  Septermber  tahun 2014.    Waktu  sosialisasi  tersebut hanya  di  lakukan  selama  sehari, sehingga  informasi  yang  diterima tidak dapat difahami secara menyeluruh  dari  isi  program  Desa Layak  Anak.  Kepala  desa    lebih memahami  informasi  bahwa  Desa Ciburial dipilih karena telah menerapkan prinsip perlindungan
anak  dengan  memberikan  hak  anak untuk bermain seperti pada Komunitas Hong.

## Tahu Desa Layak Anak.
Sedangkan      Tim  Kerja  Anak Lainnya  yang  menjadi  informan dalam  penelitian  ini,    yang  tidak mengikuti  sosialisasi  di    Kabupaten Bandung  sama  sekali  belum  pernah mengetahui  tentang  Desa  Layak Anak.  Ia  mendapatkan  pengetahuan tentang  Desa  Layak  Anak  dari
mahasiswa Sekolah tinggi Kesejahteraan  Sosial  yang  tengah melakukan praktikum di desa Ciburial pada tahun 2015
“ Desa Layak Anak berisikan kegiatan kegiatan  untuk  memenuhi  hak  anak yang  diwujudkan  dalam  berbagai program baik untuk pendidikan
kesehatan  bahkan  pelayanan  akte kelahiran ”  (ungkapan  Marpuah  ,  52 tahun).
Tidak tahu  Desa Ciburial  merupakan Desa Layak Anak .
Beberapa    informan  juga  belum mengetahui  adanya  penetapan  Desa Layak  Anak  di  desa  Mereka.  Namun mereka  merespon  dengan  baik  ketika ditanyakan  kepada  mereka  apakah mereka akan terlibat aktif bila di desa mereka banyak kegiatan untuk pemenuhan hak anak .
b.  Pengetahuan    Isi  Peraturan  Bupati tentang    pembentukan  Desa  Layak Anak
Petugas Desa Ciburial dan Tim Kerja Anak yang pernah mengikuti sosialisasi  pembentukan  Desa  Layak Anak baik yang dilakukan di Kabupaten  maupun  di  desa,  memiliki pengetahuan yang terbatas dan berbeda-beda    tentang  isi  peraturan bupati  tersebut.  Perbedaan  tersebut disebabkan  karena  para  informan tidak menerima secara fisik peraturan bupati  tersebut    Upaya  yang  mereka lakukan  untuk  memahami  peraturan tersebut diantaranya dengan berdiskusi  baik  dengan  Aparat  desa lainnya    maupun  dengan  sesama  tim kerja.
Diskusi terbatas .
Dua informan mengemukakan bahwa  mereka  telah  mengetahui peraturan  tersebut,  walaupun  sangat terbatas. Berikut adalah ungkapan Ibu Marpuah, tentang isi peraturan bupati tersebut yang diketahuinya.
“ .... saya sudah tau adanya peraturan bupati  tersebut  tentang  rintisan  Desa
Layak  Anak,  tapi  saya    belum  semua pernah memerima dan membaca buku tersebut  ,  tetapi  yang  paling  saya  tau adalah    adalah  berkaitan  dengan prinsip-prinsip  pemenuhan  hak  anak terutama  berkaitan  dengan  tanggung jawab  dan  peran  orangtua  serta masyarakat  dalam  memenuhi  hak anak”( hasil  wawancara  dengan  ibu Marpuah , tanggal 17 Juli  2017) Namun  lain  halnya  dengan  informan lainnya, yaitu ibu Cucu   (P, 30 tahun) yang  memjadi  Tim  Kerja  Anak  di RW  01,  telah    berusaha  untuk mmahami  pembentukan  Desa  Layak Anak  namun  “.......... belum  pernah baca peraturan bupati nya ”  demikian ibu  Cucu  mengemukakan.   Informan telah  berupaya  untuk  melakukan diskusi  kecil    yaitu  antara  peserta petugas  yang  mengikuti  sosialisasi dengan Aparat desa.
Sebagai acuan kegiatan desa.
Ketika  ditanyakan  lebih  lanjut esensi yang  mendasar  dari  peraturan  bupati tersebut.  Baik  Ibu  Marpuah    maupun Pak  Hilman  mengemukakan  bahwa mereka  mengangap  perlu  sebagai acuan kegiatan desa:
“ .....  menurut  kami  penting.karena kegiatan  desa  kan  banyak,  sehingga kalau  tidak  ada  acuan  pasti  akan berbeda beda persepsinya . ..
(demikian  Pak  Hilman    menjelaskan tentang  pentingnya  acuan  kegiatan pemenuhan hak anak di Desa
Ciburial)
Hal  tersebut  juga  dikemukakan  oleh
Pak  Asep    yang  mengemukakan bahwa  esensi  yang  mendasar  dari peraturan  bupati  tersebut  adalah  baik
untuk  pemenuhan  Hak    Anak,  namun untuk  implementasinya  perlu  ada penyederhanaan sehingga perlu dibuat petunjuk-petunjuk  teknis  yang  lebih spesifik  sehingga  mudah  di  gunakan sebagai acuan.

## c.  Tahapan  Pembentukan Desa Layak Anak  yang sudah dilakukan
Beberapa  tahapan    yang  dilakukan oleh pemerintah Desa Ciburial adalah sebagai berikut :

## Gambar  4.2.
Tahapan  kegiatan  dalam  menyiapkan SDM Desa Layak Anak.
Dari  paparan  tersebut  menujukkan berbagai  tahapan  yang  dilakukan  Desa Ciburial  dalam  pembentukan  Desa Layak  Anak.  Hal  tersebut  diperkuat oleh para tokoh masyarakat diantaranya  dikemukakan  oleh  Bapak
Hilman  sebagai berikut adalah :
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
Pemerintah  Desa  Ciburial    untuk menyiapkan  SDM  yang    andal  dalam menerapkan    Desa  Layak  Anak berdasarkan hasil FGD adalah :
1) Menerima  penetapan  sebagai  Desa Layak  Anak  sejak  tahun  2014  dan menumbuhkan  kesadaran  berbagai pihak  yang  ada  di  desa    untuk menetapkan  pemenuhan  hak  anak secara benar
2) Melakukan sosialisasi tentang penerapan  Desa  Layak  Anak  di setiap  RW  yang  diselenggarakan pada tahun pertama setelah ditetapkan.
3) Membentuk  kader-kader  yang  ada di masing masing RW dengan
4) menyandingkan  dengan  pokja  3 PKK  di  masing  masing  RW sehingga setiap RW ada perwakilan Tim  Kerja  Anak    yang  berjumlah dua  orang  kader  dan  kader  PKK yang  lainnya  mendukung  setiap kegiatan  penerapan  Desa  Layak Anak.
5) Menyelenggarakan pelatihan pelatihan terkait dengan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak,  hak  anak,  serta  pelatihan pengasuhan anak  “ good parenting ” di beberapa RW sejak tahun 2014.
6) Menyusun rencana bersama dengan Tim  Kerja  Anak  Desa  Ciburial untuk melakukan
Kegiatan pemenuhan  hak  anak  di  beberapa RW.  Kegiatan  ini  didukung  oleh beberapa  pihak  seperti  Sekolah Tinggi  Kesejahteraan  Sosial,  dan pihak  perusahaan  yang  ada  di lingkungan Desa Ciburial. 7) Membuat pilot percontohan penerapan Desa Layak Anak di tiga

## RW  yaitu  di  RW  01  sebagai  RW
Peduli  Anak,  RW  08  sebagai  RW Ramah    Anak  dan  RW  09  sebagai RW Layak Anak.
8) Menyiapkan      anggaran        desa yangsecara  khusus  ditujukan  untuk pemenuhan  hak  anak  walaupun belum berlalu besar .
d. Pandangan  Aparat  desa    tentang
peraturan  bupati  tentang  Desa Layak Anak Pimpinan dan Aparat
desa
Ciburialmemandang  bahwa  rintisan Desa  Layak  Anak  ini  merupakan kebijakan  yang  perlu  dilaksanakan, namun  pimpinan,  Aparat  desa  dan Tim Kerja Anak juga perlu mempelajari  peraturan  bupati  tersebut secara  detal  yang  akan  digunakan sebagai  acuan  dalam  merumuskan berbagai  kegiatan  pemenuhan  hak anak  di  desa,  sehingga  tidak  salah dalam  merumuskan  program  atau kegiatan  bagi    anak  seperti  telah dikemukakan  oleh  informan    Pak Asep  dan  Pak  Hilman  yang  mewakili Aparat desa. Ideal sekali. Pembentukan Desa Layak Anak dipandang  sangat  ideal  sekali  dalam memenuhi  Hak  anak.  Lebih  lanjut  Pak Asep    mengemukakan  bahwa  untuk menerapkan  itu  semua  perlu  dilakukan bertahap dan berkesinambungan, “pemenuhan hak anak yang diselenggarakan baik oleh  Aparat  desa maupun  masyarakat  termasuk  orang tua sesungguhnya akan menjamin anak terpenuhi  kebutuhannya  namun  tentu saja  perlu  didukung  bukan  saja  secara anggaran  namun  keterlibatan  semua pihak dalam kegiatan tersebut”
(wawancara dengan Pak Asep ) Belum ada acuan tertulis .
Dengan  diterapkannya  Desa  Layak Anak    maka  kelak  desa    akan  mampu memenuhi  semua  hak  anak  yaitu  desa akan  bisa  berfungsi  sebagai  pusat layanan anak.
4. Koordinasi  dengan  Pemda  Kabupaten Bandung dan pihak lainnya
Pihak    Aparat  desa    belum  melakukan koordinasi  secara  terinci  dengan  Pemda Kabupaten  Bandung  tentang  rencana pembentukan  Desa  Layak  Anak  di Ciburial  namun  Aparat  desa  telah berkooordinasi  dengan  berbagai  pihak yang    ada  di  Desa  Ciburial  seperti pengusaha Café dan restoran yang ada di Ciburial  serta  perguruan  tinggi  yang melakukan  praktik  di  Desa  Cibural seperti Unpad, STKS dan Stikes.
5. Sumber-sumber yang mendukung
penerapan Desa Layak Anak Untuk menerapkan Desa Layak Anakperlu    didukung  oleh  sumber- sumber, baik itu sumber internal  maupun sumber eksternal. Sumber-sumber internal  termasuk  SDM,  Sarana  dan Prasarana  termasuk  dana  yang  memadai untuk  proses  penerapan  Desa  Layak Anak. Sedangkan sumber-sumber eksternal  adalah  dukungan  dari  luar desa seperti dari dunia usaha yang ada di sekitar  desa  Ciburial,    Dinas  Sosial setempat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan  serta  berberapa  perguruan tinggi  seperti  STKS  Bandung,  Stikes  , UGM dan yang lainnya.

## 6.  Hambatan  yang  dialami  pemerintah Desa  dalam  penerapan  Desa  Layak Anak di Desa Ciburial
Pihak Pemerintah Desa menyadari bahwa untuk melakukan perubahan perlu melibatkan  seluruh stakeholder dalam penerapan  Desa  Layak  Anak  seperti masyarakat,  tokoh  masyarakat,  dunia usaha  serta  dukungan  dari  perguruan tinggi  yang  ada  sehinga  Desa  Layak Anak dapat segera terwujud.
Sejak  mengetahui  tentang  isi  Program Desa  Layak  Anak,  Pemerintah  Desa Ciburial    mulai  memberi  sosialisasi kepada semua pihak termasuk masyarakat  tentang program  Desa  Layak Anak, namun masih mendapatan hambatan sebagai berikut :
a. Adanya Keterbatasan SDM : tidak ada petugas    yang  diberikan  tugas  khusus untuk  melaksanakan  pembentukan Desa Layak Anak, pemahaman tentang program yang terbatas b. Keterbatasan Sarana dan Prasaranayang mempercepat
dukungan  terbentuknya  Desa  Layak Anak.  Sementara  ini  baru  terbatas hanya  pada  penyiapan  sarana  dan prasarana  jalan  disekitar  sekolah  atau PAUD  dengan  menyediakan zebra cross di sekitar sekolah.
c. Anggaran  :  Tidak  ada  dana  khusus untuk program perlindungan anak Upaya yang telah dilakukan :
Adapun  berbagai  upaya  yang  dilakukan oleh  Pemerintah Desa adalah :
a. Merekrut kader di tiap RW
b. Pelatihan  perlindungan  anak  seperti pelatihan  tentang  perlindungan  anak,
hak  anak,  serta  pengasuhan  anak “good parenting”
c. Menyusun  rencana  bersama  dengan TKM  anak
d. Mengadakan kerjasama dengan perguruan  tinggi  (  STKS,  Stikes, Unisba),  dan  pihak  perusahaan  yang ada di lingkungan Desa Ciburial.

## KESIMPULAN
Peraturan tentang rintisanDesa Layak  Anakmerupakan  instrumen  penting dalam  kebijakan  pengaturan  perlindungan anak,  terutama  untuk  perlindungan  dan pengasuhan  anak.    Kebijakan  ini  telah merespon  pada  perubahan  paradigma perlindungan anak  dengan memperhatikan pemenuhan  pada  hak  anak,  rekomendasi hasil penelitian  tentang Desa Layak Anak di  Desa  Ciburial  merupakan    suatu kebijakan  yang  perlu  segera  dilaksanakan, diperlukan  upaya-upaya  kesiapan  dari Pemerintahan  Desa  Ciburial  termasuk stakeholder terkait seperti tokoh masyarakat, Tim Kerja Anak, pihak swasta maupun  perguruan  tinggi  yang  ada  di sekitar  Desa  Ciburial.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bandung    yang  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program,  dan pihak  lainnya  baik  milik  pemerintah maupun  swasta  serta  masyarakat  sebagai pendukung.      Hasil  dari  penelitian  tentang kesiapan  Pemerintah  Desa  Ciburial  dalam mendukung  Desa  Layak  Anak    dapat disimpulkan sebagai berikut;.
1. Pemerintah  Desa  Ciburial    sudah  sangat responsif  untuk  penerapan  Desa  Layak Anak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan terlaksananya program baik yang dilakukan  setelah penetapan Desa Layak
Anak    ditetapkan  pada  bulan  November 2014. Beberapa program yang dilakukan sebagai kesiapan adalah sebagai berikut:
2. Menerima  penetapan  sebagai  Desa Layak  Anak  sejak  tahun  2014  dan menumbuhkan kesadaran berbagai pihak yang  ada  di  desa    untuk  menetapkan pemenuhan hak anak  secara benar.
3. Melakukan sosialisasi tentang penerapan Desa  Layak  Anak  di  setiap  RW  yang diselenggarakan  pada  tahun  pertama setelah ditetapkan.
4. Membentuk  kader-kader  yang  ada  di masing masing RW dengan
menyandingkan  dengn  pokja  3  PKK  di masing masing RW sehingga setiap RW ada  perwakilan  Tim  Kerja  Anak    yang berjumlah  dua  orang  kader  dan  kader PKK  yang  lainnya  mendukung  setiap kegiatan penerapan Desa Layak Anak.
5. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak, hak anak,  serta  pelatihan  pengasuhan  anak “ good  parenting ” di beberapa RW sejak tahun 2014.
6. Menyusun rencana bersama dengan Tim Kerja  Anak  Desa  Ciburial    untuk melakukan  Kegiatan  pemenuhan  hak anak  di  beberapa  RW.Kegiatan  ini didukung  oleh  beberapa  pihak  seperti Sekolah  Tinggi  Kesejahteraan  Sosial, dan  pihak  perusahaan  yang  ada  di lingkungan Desa Ciburial.
7. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan  Program  Desa  Layak Anak .
8. Desa  Ciburial  Kecamatan  Cimenyan Kabupaten  Bandung  merupakan  salah satu  desa  rintisan  layak  anak  di Kabupaten  Bandung    yang  selama  ini
berfungsi  menerapkan  program  Desa Layak  Anak  sebagai  desa    percontohan diharapkan  menjadi  desa  pionir  untuk menerapkan  Desa  Layak  Anak.  Namun secara  umum  pada  saat  penelitian  ini dilakukan,  Desa  Ciburial  Kecamatan Cimenyan  Kabupaten  Bandung    masih belum  menunjukkan  adanya  kesiapan untuk  segera  menerapkan  Desa  Layak Anak. Hal ini ditunjukkan :
a. SDM yang memiliki informasi tentang  Desa  Layak  Anak  memang baru 12  orang, yaitu  pemimpin desa, seksi    pelayanan  ,    dan  tim  layak anak. Pemahaman mereka juga masih minimal tentang Program Desa Layak Anak.Desa  Layak  Anak  dipandang sebagai  acuan  yang  sangat  ideal  dan perlu adanya pedoman-pedoman praktis untuk penerapannya.
b. Tahapan  kegiatan  penerapan  Desa Layak  Anak    masih  dilakukan  secara informal  melalui  diskusi    terbatas beberapa  orang  dan  beberapa  kali, namun  belum  terprogram  secara formal.
c. Pemerintah  Desa  Ciburial    masih disibukkan dengan kegiatan rutin.

## SARAN
Untuk  mengefektifkan  kesiapan  penerapan Desa Layak Anak maka disarankan sebagai berikut :
1. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung diharapkan  dapat    melakukan  upaya- upaya sebagai berikut :
a. Mengintensifkan  kegiatan  sosialisasi penerapan  Desa  Layak  Anak    di kalangan  Pemerintah  Desa,  tokoh masyarakat,  Tim  Kerja  Anak  dan
pihak  swasta  di  lingkungan  Desa Ciburial  serta  wilayah  lainnya  agar
mendukung semua program perlindungan anak yang dirancang.
b. Melakukan  seminar  dengan  keluarga dan anak untuk mendapatkan pendapat  atau  respon  dari  anak  dan keluarga tentang Program Desa Layak Anak.
c. Membuat  pedoman-pedoman  teknis untuk  petugas  atau  Tim  Kerja  Anak berdasarkan  peran  dan  tugas  dalam perlindungan anak.
2. Desa  Ciburial  Kecamatan  Cimenyan sebagai Desa Rintisan Desa Layak Anak yang memiliki SDM, Fasilitas  dan Dana untuk  segera  membenahi  diri  dalam memberikan  pelayanan  sesuai  dengan Standar  Perlindungan    Anak.  Kegiatan untuk mengefektifkan kesiapan
penerapan  standar  yang  dapat  dilakukan adalah :
a. Peraturan bupati agar dimiliki, dipahami dan dijadikan pedoman oleh seluruh  SDM  Desa  Layak  Anak dalam  melaksanakan  perlindungan kepada anak.
b. Mengefektifkan  diskusi-diskusi  yang sudah  pernah  dilakukan  untuk  lebih memahami standar Desa Layak Anak.
c. Peraturan  bupati  agar    dimiliki, difahami  Melakukan  review  bersama tentang  pelayanan  yang  selama  ini dilakukan  untuk  mengetahui  mana yang  mendekati  standar  dan  yang tidak  sesuai  dengan  standar  Desa Layak Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dubois, B & Milley, 1992. Social Work An Empowering  Proffesion ,  Boston:  Allyn and Bacon
Gerring,  John.  2007. Case  Study  Research. Principles and Practices . USA,
Cambridge. Keputusan  Menteri  Sosial  RI,  N0.  30? HUK/2011  tentang  Standar  Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 2011 Paulus Tangdilitin. 1982. Kebutuhan
Asuhan  anak  dalam  keluarga  dan permasalahannya , Jurnal  Pembangunan Kesejahteraan          Sosial,  Jakarta,  DNI- KS
Robbins,  Susan  P;  Chatterjee  Pranab; Canda,  Edward  D.  2006. Contemporary
Human Behaviour Theory. Second Edition. Boston. Pearson.
United  Nations.  1994. Human  Rights  and Social  Work  A  Manual  for  Schools  of Social Work   and    the   Social       Work Profession. Geneva.  Centre  for  \Human Rights.
Walsh,  Joseph.  2006. Theories  for  Direct Social Work Practice . Australia,
Thomson Brooks/Cole.

## Aturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2003  tentang  Perlindungan Anak. Bandung. Citra Umbara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Surabaya. Karina