How to cite:
Andi  Agustiawan  &  Dwi  Suhartini  (2022)  Analisis  Perkembangan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik  di  Indonesia, Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia (7)12,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10440 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA

## Andi Agustiawan, Dwi Suhartini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia Email: andiagustiawan.id@gmail.com, dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Pandemi  COVID-19  menyebabkan  meningkatnya  digitalisasi  ekonomi.  Dimana  hal tersebut mendorong pemerintah untuk menerbitkan aturan baru untuk menggali sumber penerimaan  pajak  baru.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mulai  dari pengertian, kewajiban PPN sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE diberlakukan, dan untuk mengetahui dampak dari penerapan aturan PPN PMSE. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  secara  naratif.  Data  yang dibutuhkan  adalah  data  primer  berupa  informasi  dari  narasumber.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  kepada  narasumber.  Metode  analisis  data dengan  menggunakan  pengkodean  dan  trianggulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  aturan  pemungutan  PPN  atas  transaksi  PMSE  telah  diatur  dalam  PMK 40/PMK.03/2010  tetapi  aturan  tersebut  masih  menciptakan  grey  area  sehingga pemerintah  mengeluarkan  aturan  PMK  48/PMK.03/2020  untuk  menyempurnakan aturan  sebelumnya.  Tidak  terdapat  pajak  baru  yang  timbul  dari  aturan  PPN  PMSE hanya  saja  kesadaran  masyarakat  yang  belum  cukup  baik  dan  pemilihan  kata  yang kurang tepat menciptakan presepsi yang berbeda mengenai pemungutan PPN PMSE.
Kata  Kunci :  Digitalisasi  Ekonomi,  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  Pajak Pertambahan Nilai.

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  has  led  to  increasing  digitalization  of  the  economy.  Where this encourages the government to issue new regulations to explore new sources of tax revenue. This study aims to analyze starting from the understanding, VAT obligations before  and  after  the  PMSE  VAT  rules  are  enacted,  and  to  find  out  the  impact  of implementing PMSE VAT rules. The research method used is qualitative research with a narrative approach. The data needed is primary data in the form of information from sources.  Data  collection  was  carried  out  by  in-depth  interviews  with  informants. Methods of data analysis using coding and triangulation. The results of the study show that the rules for  collecting VAT  on PMSE transactions have been regulated in  PMK 40/PMK.03/2010 but these regulations still create a gray area so that the government issued PMK regulation 48/PMK.03/2020 to refine the previous rules. There are no new
taxes arising from PMSE VAT regulations, it's just that public awareness is not good enough and the choice of words that are not appropriate creates different perceptions regarding PMSE VAT collection.
Keywords :  Teacher  Emotional      Labor,      Teacher      Work      Engagement,      Teacher Commitment, Teacher Performance.

## Pendahuluan
Pada  akhir  tahun  2019  Indonesia  digemparkan  dengan  datangnya  wabah Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  yang  merupakan  penyakit  menular  yang disebabkan  oleh  jenis  coronavirus  yang  baru  ditemukan.  Implikasi  COVID-19  telah berdampak  antara  lain  terhadap  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penurunan penerimaan  negara,  dan  peningkatan  belanja  negara.  Untuk  menghindari  perekonomian terkontraksi lebih dalam, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian  insentif  bagi  sektor  yang  terdampak  langsung  oleh  pandemi  melalui  fasilitas pajak  DTP  PPh  21,  penurunan  tarif  PPh  Badan,  pembebasan  PPh  22  impor,  pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin.
Dengan kebijakan stimulus ekonomi melalui perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha  dapat  kembali  menggeliat,  iklim  investasi  kembali  kondusif,  kesejahteraan masyarakat  meningkat,  dan  UMKM  dapat  berkembang.  Dampak  yang  timbul  dari pemberian  stimulus  ekonomi  adalah  terjadinya  defisit  anggaran  dimana  penerimaan  pajak potensial  mengalami  penurunan  karena  berbagai  insentif  yang  diberikan  dilain  sisi  biaya yang dikeluarkan untuk belanja negara mengalami peningkatan.

## Tabel 1
Defisit Anggaran Berdasarkan Laporan APBN (dalam triliunan rupiah)
Sumber: Diolah Oleh Penulis
Dalam  laporan  realisasi  APBN  defisit  anggaran  di  Tahun  2017  merupakan  defisit terbesar  dari  defisit  anggaran  di  tahun-tahun  sebelumnya.  Defisit  dapat  anggaran  dapat terjadi ketika pemerintah melakukan belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima  oleh  akrena  itu  untuk  mengatasi  defisit  anggaran  pemerintah  tentunya  harus mencari potensi pajak untuk meningkatkan tax ratio.
Di  tengah  upaya  pemulihan  ekonomi  dalam  negeri  yang  dilakukan  pemerintah, dilain sisi sektor digital atau digitalisasi ekonomi mengalami peningkatan selama COVID- 19.  Disaat  ekonomi  global  mengalami  krisis,  berdasarkan  hasil  survei  pengguna  internet menurut Sekjen APJII, hasil survei pengguna internet di  Indonesia pada pada Tahun 2020 jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  tercatat  mencapai  196,7  juta  orang.  Jumlah  ini meningkat 23,5 juta orang atau 8,9% dibandingkan pada tahun 2018 lalu.
Dalam  penelitiannya  (Dinar,  2021)  menjelaskan  bahwa  perkembangan  teknologi informasi  sejalan  dengan  perkembangan  di  dunia  usaha.  Proses  bisnis  yang  dulunya dilakukan  secara  konvensional  sekarang  dapat  dilakukan  secara  digital.  Berdasarkan  data dari  (Internet  World  Stats,  2021),  sebanyak  76,3%  penduduk  Indonesia  merupakan pengguna  internet,  atau  sekitar  212,35  juta  orang.  Internet  membawa  pengaruh  positif dalam berbagai hal antara lain kemajuan perekonomian, pengetahuan yang meningkat dan aksesibilitas yang menjadi lebih luas.
Dalam  dunia  bisnis,  internet  digunakan  untuk  banyak  hal,  mulai  dari  pemasaran, penjualan,  pelayanan  pelanggan,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  adanya  internet  membuat perdagangan  dapat  dilakukan  dimana  saja.  Salah  satu  bidang  yang  mengalami  perubahan adalah  perdagangan  yang  berubah  menjadi  perdagangan  secara  elektronik  (e-commerce). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Tahun 2021 mengalami perkembangan
pesat di Indonesia. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2021) yang dirilis Tahun 2021, sebanyak 95,74% pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi perdagangan secara elektronik.
Dalam transaksi melalui sistem elektronik penjual tidak harus membuka toko untuk mendatangkan  pembeli,  tetapi  dengan  memanfaatkan  internet  penjual  sudah  bisa mendatangkan pembeli. Dalam transaksi melalui sistem elektronik pembeli juga tidak harus bersusah  payah  untuk  keluar  dari  rumah  untuk  membeli  barang  yang  diinginkan.  Barang yang  dibeli  melalui  internet  dapat  diantar  hingga  sampai  ke  tempat  tinggal  pembeli.  Oleh karena itu, transaksi PMSE banyak diminati masyarakat (Wijaya & Juhana, 2021).
Jumlah pengguna internet  yang terus meningkat dan diikuti oleh PMSE yang terus meningkat menyebabkan masalah baru di bidang keuangan. Salah satu masalah yang timbul adalah  mengenai  celah  pajak  atas  perdagangan  melalui  sistem  elektronik.  Berdasarkan peraturan  perpajakan  yang  ada,  PMSE  sangat  berpotensi  untuk  dikenakan  pajak.  Namun karena kurangnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai PMSE berpotensi tidak dapat  dimanfaatkan  secara  efektif.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  reformasi  di  bidang perpajakan secara menyeluruh salah satunya mengenai pemajakan atas PMSE. Oleh karea itu, dalam meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan PMSE.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (e-commerce). Kebijakan tersebut  diterbitkan pemerintah untuk memberikan perlakuan  yang sama antara pedagang melalui sistem elektronik dengan pedagang secara konvensional. Aturan tersebut juga  bertujuan  untuk  mempermudah  pedagang  melalui  sistem  elektronik  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  model  transaksi  yang  digunakan.  Tetapi aturan  tersebut  tidak  bertahan  lama,  Pada  tanggal  29  Maret  2019  Menteri  Keuangan Republik Indonesia mencabut aturan PMK 210/2018 tersebut dengan dalil akan melakukan kajian dan sosialisasi  sebelum ketentuan mengenai  perdagangan melalui  sistem elektronik dilaksanakan.
Pada  Tahun  2020,  di  tengah  penyebaran  COVID-19  yang  telah  menimbulkan kerugian  material  dan  berimplikasi  pada  aspek  ekonomi.  Pemerintah  Indonesia  melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mulai  mengenakan  pajak  yang  berasal  dari  transaksi  melalui  sistem  elektronik.  Pada tanggal  tanggal  18  Mei  2020  pemerintah  Indonesia  melalui  Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  menetapkan  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  adalah  aturan  yang  mengatur  ketentuan pajak berupa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak
(JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean  dengan  melalui  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE).  Dimana  atas transaksi  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  tersebut  akan dipungut PPN oleh pelaku usaha luar negeri.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  atau  Value  Added  Tax  (VAT)  adalah  pajak  yang dikenakan kepada konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang dan/atau jasa di  dalam  daerah  pabean  (Republik  Indonesia).  PPN  merupakan  jenis  pajak  yang  cukup signifikan  dan  menjanjikan  peranannya  dalam  penerimaan  pajak.  Jumlah  penerimaan perpajakan  PPN  cenderung  mengalami  kenaikan.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  sifatnya yang  merupakan  pajak  tidak  langsung  atau  biasa  disebut  seamless  tax  karena  pembayar pajak tidak menyadari telah membayar PPN.

## Tabel 2 Penerimaan PPN Berdasarkan Laporan APBN
(dalam triliunan rupiah)
Sumber: Diolah Oleh Penulis
Potensi PPN yang dirasa perannya akan terus meningkat membuat pemerintah pada Tahun  2020  mengeluarkan  kebijakan  untuk  lebih  mengintensifkan  PPN  tersebut  yaitu dengan  menunjuk  pemungut  atas  pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah  Pabean  dengan  harapan  kebijakan  tersebut  dapat mendongkrak penerimaan pajak khususnya PPN.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjuk pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (marketplace) luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE
(marketplace) dalam negeri untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas  pemanfaatan  JKP  dan/atau  BKP  tidak  berwujud  dari  luar  pabean  di  dalam  daerah pabean.
Pada  tanggal  5  Mei  2020  aturan  turunan  pengenaan  PPN  PMSE  yaitu  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  48/PMK.03/2020  tentang  Tata  Cara Penunjukan,  Pemungutan,  dan  Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dan/atau  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dari  Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.
Sebelum  adanya  kebijakan  pemungutan  PPN  PMSE,  pengenaan  PPN  atas Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dan/atau  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dari  Luar Daerah  Pabean  di  Dalam  Daerah  Pabean  atau  PPN  Jasa  Luar  Negeri  (JLN)  dilakukan dengan  cara  menyetor  sendiri  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 40/PMK.03/2010  tentang Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dan/atau  Barang  Kena  Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean.
Telah  banyak  penelitian  yang  membahas  PPN  atas  perdagangan  melalui  sistem elektronik.  Dalam  penelitiannya  (Utomo,  2017)  menjelaskan  bahwa  tantangan  pengenaan PPN  dengan  mekanisme  penyetoran  sendiri  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  40/PMK.03/2010  adalah  otoritas  pajak  tidak  dapat  menentukan  identitas  dan melakukan pengawasan sebelum wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak  tidak  memiliki  informasi  tentang  siapa  saja  konsumen  akhir  yang  memanfaatkan konten digital dari luar daerah pabean.
Dalam  penelitiannya  (Siswanto,  2019)  menjelaskan  bahwa  pengusaha  kena  pajak yang dalam halnya merupakan pengusaha atau orang pribadi yang melakukan transaksi jual beli  uang  elektronik  wajib,  dimana  penjual  atau  pengusaha  wajib  melakukan  pemungutan pajak  pertambahan  nilai  dikarenakan  sesuai  dengan  UU  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan serta UU Pajak Pertambahan Nilai, Uang elektronik merupakan objek PPN.
Dalam penelitiannya (Miftahudin & Irawan, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat tiga  cara  alternatif  pengenaan  PPN  atas  pemanfaatan  konten  dan  jasa  digital  yang  berasal dari luar negeri. Alternatif metode tersebut yaitu menggunakan metode supplier collection, intermediary  collection,  dan  customs  collection.  Berdasarkan  ketiga  metode  tersebut dijelaskan  bahwa  metode  supplier  collection  mewajibkan  penyedia  jasa  luar  negeri  yang memenuhi syarat tertentu untuk memungut PPN dan menyetorkan ke otoritas pajak, metode intermediary  collection  merupakan  mekanisme  pemungutan  PPN  oleh  perantara  (pihak selain  penjual)  yang  terlibat  dalam  rantai  pasokan  (supply  chain),  dan  metode  customs collection merupakan mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bea Cukai.
Dalam  penelitiannya  (Wijaya  et  al.,  2020)  mengungkapkan  bahwa  potensi  dan pengawasan  atas  pemanfaatan  jasa  kena  pajak  dari  luar  daerah  pabean  atas  konten  digital
Steam  pada  dua  kondisi,  yaitu  apabila  Steam  belum  mempunyai  BUT  di  Indonesia  dan apabila sudah mempunyai BUT di Indonesia dimana ketika Steam belum mempunyai BUT di  Indonesia  maka  transaksi  penyerahan  PPN-nya  merupakan  kewajiban  konsumen  di Indonesia  dan  hal  ini  sangat  susah  untuk  dilakukan  pengawasan  oleh  petugas  pajak  atas rendahnya kepatuhan konsumen untuk menyetorkan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan ketikan Steam mempunyai  BUT di  Indonesia maka ketika itu Steam akan menjadi PKP di Indonesia sehingga steam akan memungut PPN atas transaksi penyerahan di Indonesia.
Dalam  penelitiannya  (Budiarto  &  Cahyono,  2020)  melakukan  penelitian  mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Dalam ketentuan tersebut pemilik  platform  wajib  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  tanpa  melihat  besarnya omset  yang  diperoleh  pemilik  platform.  Hal  itu,  berbeda  dengan  pengusaha  lain  pada umumnya  yang diberi kebebasan memilih menjadi PKP atau tidak jika memenuhi batasan omzet sebagai pengusaha kecil.
Dalam  penelitiannya  (Widianto  &  Puspita,  2020)  melakukan  evaluasi  atas pengenaan  PPN  PMSE.  Menurutnya,  terdapat  tiga  kebijakan  yang  dapat  diambil  oleh pemerintah  sehubungan  PPN  PMSE.  Kebijakan  pertama,  dengan  tidak  melakukan pemungutan  PPN  PMSE.  Kebijakan  kedua,  dengan  melakukan  pemungutan  PPN  PMSE berdasarkan  aturan  yang  ada  saat  ini  yaitu  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  48/PMK.03/2020.  Dan  kebijakan  Ketiga,  dengan  melakukan  pemungutan  PPN PMSE  dengan  menambah  ketentuan  baru  dimana  ketentuan  baru  tersebut  memasukkan BKP  berwujud  dalam  lingkup  aturan  PPN  PMSE.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti, kebijakan ketiga merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi  Negara. Dalam kebijakan ketiga memberikan opsi manfaat  yang paling besar dengan biaya  yang  paling  kecil,  pemilihan  kebijakan  ketiga  akan  memberikan  perlakuan  yang setara antar pelaku usaha.
Dalam  Penelitiannya  (Wijaya  &  Juhana,  2021)  meninjau  PPN  PMSE  merupakan PPN  yang  dikenakan  atas  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean yang melalui perdagangan melalui sistem  elektronik  dimana  sebelum  aturan  PMSE  terbit  konsumen  melakukan  penyetoran dan pelaporan secara mandiri sedangkan setelah aturan PMSE terbit konsumen hanya harus membayar PPN yang terutang kepada pemungut PPN PMSE, peneliti juga mengungkapkan bahwa  atas  terbitnya  aturan  PPN  PMSE  tidak  terdapat  pajak  baru  yang  timbul  melainkan hanya mekanisme baru.
Dalam  penelitiannya  (Wijaya  &  Nirvana,  2021)  meninjau  bagaimana  perlakuan PPN  PMSE  terutama  dalam  hal  mekanisme  pelaksanaan,  dampak  diberlakukannya pemungutan  PPN  PMSE,  serta  manfaat  yang  dihasilkan  dari  pemungutan  PPN  PMSE. Berdasarkan  hasil  penelitiannya,  terdapat  perbedaan  kewajiban  dimana  PT  Shopee
Internasional Indonesia sebagai pemungut PPN PMSE, PT Shopee Internasional tidak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan.
Dalam  penelitiannya  (Barlian  et  al.,  2021)  melakukan  penelitian  tentang  Analisis Strategi  Sosialisasi  Pajak  atas  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE) Sebagai  Upaya  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak.  Dalam  penelitiannya  dijelaskan  bahwa penghambat  dalam  menjalankan  strategi  sosialisasi  perpajakan  transaksi  perdagangan melalui  sistem  elektronik  sebagai  upaya  optimalisasi  penerimaan  pajak  adalah  kurangnya minat  masyarakat  dimana  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  mendukung  dalam  proses strategi dan regulasi perpajakan transaksi PMSE.
Dalam  penelitiannya  (Tofan  &  Trinaningsih,  2022)  mengungkapkan  bahwa berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-12/PJ/2020  terdapat  beberapa perbedaan  penerapan  PPN  PMSE  dan  PPN  Konvensional  yakni  pada  batasan  peredaran bruto  penyedia  barang  dan  jasa,  dokumen  yang  dimiliki,  periode  pelaporan,  sanksi terlambat  lapor,  jumlah  traffic,  dan  lokasi/domisil  pelaku  usaha  yang  telah  ditetapkan sebagai pemungut PPN.
Berdasarkan penelitian (Wijaya & Juhana, 2021) berlakunya aturan mengenai PPN PMSE  membuat  pelaku  usaha  menjadi  cemas.  Dimana  kecemasan  tersebut  terjadi  karena banyak pelaku usaha yang menganggap aturan tersebut menciptakan jenis pajak baru yang berdampak  pada  penambahan  beban  hidup  mereka.  Bagi  pelaku  usaha  diberlakukannya peraturan  mengenai  pemungutan  PPN  PMSE  dapat  menyebabkan  kesenjangan  antara pelaku  usaha  melalui  sistem  elektronik  dengan  pelaku  usaha  secara  konvensional. Berdasarkan  teori  pemungutan  pajak  yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith  maka  dalam pemberlakuan  aturan  tersebut  Pemerintah  Indonesia  harus  memperhatikan  4  (empat)  asas yaitu  asas  Equality,  asas  Certainty,  asas  Convinience  of  Payment,  dan  asas  Efficiency. Dengan memperhatiakan asas tersebut pemungutan pajak akan dapat berjalan kondusif dan tidak merugikan pihak lainnya.
Berdasarkan  penelitian  (Widianto  &  Puspita,  2020)  Dengan  adanya  aturan mengenai PPN PMSE tentunya pemerintah melihat potensi pajak yang harus segera digali untuk  meningkatkan  tingkat  tax  ratio  dikarenakan  banyaknya  stimulus  yang  diberikan pemerintah  untuk  pemulihan  ekonomi  di  masa  pandemi  COVID-19.  Berdasarkan  teori implementasi  yang  dikemukakan  oleh  George  Edward,  dalam  melakukan  implementasi suatu  kebijakan  harus  dipersiapkan  dan  direncanakan  dengan  baik.  Dengan  persiapan  dan rencana yang baik maka tujuan dari implementasi kebijakan tersebut akan bisa terwujud.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pajak pertambahan nilai sebelum  dan  sesudah  aturan  PPN  PMSE  serta  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak penerapan pajak pertambahan nilai atas penerapan aturan PPN PMSE.

## Metode Penelitian
Perspektif  penelitian  merupakan  refleksi  pemikiran  setiap  peneliti  yang  akan melakukan  sebuah  riset,  berupa  pendekatan  dan  metode  yang  akan  digunakan  dalam melaksanakan  penelitian,  pendekatan  yang  dimaksud  merupakan  paradigma  yang  secara filosofis  mempengaruhi  desain  penelitian  untuk  memberikan  pedoman  dalam  merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.
Dalam penelitian ini, untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan jenis  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  secara  narrative.  Penelitian  dengan pendekatan naratif adalah laporan yang bersifat narasi  yang menceritakan urutan peristiwa secara  terperinci.  Penelitian  naratif  merupakan  studi  tentang  kehidupan  individu  seperti yang  diceritakan  melalui  kisah  pengalaman  mereka,  termasuk  diskusi  tentang  makna pengalaman bagi individu (Schreiber & Asner-Self, 2011).
Berdasarkan tujuan penggunaan, pendekatan naratif sangat cocok dengan penelitian ini karena kesesuaian dengan latar belakang  yaitu  untuk  memberikan  gambaran mengenai perkembangan  dan  dampak  dari  penerapan  aturan  PPN  PMSE  di  Indonesia.  Oleh  karena itu,  pendekatan  secara  naratif  ini  akan  sangat  membantu  peneliti  dalam mengetahui  cerita pengalaman narasumber atas penerapan aturan PPN PMSE.
Tujuan  penelitian  kualitatif  pada  umumnya  mencakup  informasi  tentang  fenomena utama (central  phenomena)  yang di  eksplorasi  dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi  penelitian  (Creswell,  2014).  Pendekatan  kualilatif  menjadi  model  yang  tepat  untuk menyelesaikan masalah penelitian karena model kualitatif mendeskripsikan dan memahami suatu permasalahan dengan fokus yang mendalam.
Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  pada  kondisi ilmiah,  lebih  bersifat  deskriptif,  serta  lebih  menekankan  pada  proses  daripada  produk maupun  outcome,  analisis  data  secara  induktif,  dan  lebih  menekankan  makna  (Sugiyono, 2018).  Dimana  Metode  penelitian  kualitatif  menggunakan  istilah  yang  berbeda  dengan penelitian kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan istilah credibility (validitas internal), transferability  (validitas  eksternal),  dependability  (reliabilitas),  dan  comfirmability (obyektivitas) dalam pengujian keabsahan data.
Penelitian  ini  meninjau  implementasi  aturan  PPN  PMSE.  Dimana  penelitian berfokus  pada  perkembangan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  aturan  PPN  PMSE  dan dampak dari penerapan aturan PPN PMSE di Indonesia. Sesuai dengan manfaat penelitian, dimana  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  alternatif  pilihan  dan  pertimbangan bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  baik  dari  dalam pabean dan luar daerah pabean.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh melalui  wawancara  mendalam  (in-depth  interview)  kepada  pihak  yang  dipandang  tahu dengan  situasi  terkait  penelitian.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan data yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan objek penelitian.
Analisis data pada penelitian ini bersifat induktif, yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung  dari  fakta  ke  teori.  Tujuan  penggunaan  analisis  induktif  adalah  untuk menghindari manipulasi data, sehingga diawali dengan data baru disesuaikan dengan teori. Adapun  rincian  proses  analisis  data  yang  penulis  lakukan  adalah  sesuai  dengan  aktivitas analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2016), yaitu sebagai berikut:
1. Reduksi data (data reduction)
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan tertulis  di  lapangan.  Reduksi  data  berlangsung  tertus-menerus  selama  proyek  yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak  waktu  penelitiannya  memutuskan  (seringkali  tanpa  disadari  sepenuhnya) kerangka  konseptual  wilayah  penelitian,  permasalahan  penelitian,  dan  pendekatan pengumpulan  data  mana  yang  dipilihnya.  Selama  pengumpulan  data  berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur, tema, membuat  gugus,  membuat  pertisi,  membuat  memo).  Reduksi  data/transformasi  ini berlanjut  terus  sesudah  penelitian  lapangan,  sampai  laporan  akhir  lengkap.  Dengan reduksi  data  peneliti  tidak  perlu  mengartikannya  sebagai  kuantifikasi.  Data  kualitatif dapat  disederhanakan  dan  ditransformasikan  dalam  aneka  macam  cara,  yakni:  melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola  yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat  juga mengubah  data ke dalam angka atau peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.
1. Penyajian data (data display)
Miles  &  Huberman  membatasi  suatu  penyajian  sebagai  sekumpulan  informasi tersusun  yang  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.  Mereka  meyakini  bahwa  penyajian-penyajian  yang  lebih  baik  merupakan suatu cara  yang utama bagi  analisis kualitatif  yang valid,  yang meliputi: berbagai  jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang  tersusun  dalam  suatu  bentuk  yang  padu  dan  mudah  diraih.  Dengan  demikian seorang  penganalisis  dapat  melihat  apa  yang  sedang  terjadi,  dan  menentukan  apakah menarik  kesimpulan  yang  benar  ataukah  terus  melangkah  melakukan  analisis  yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
2. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)
Penarikan  kesimpulan  menurut  Miles  &  Huberman  hanyalah  sebagian  dari  satu kegiatan  dari  konfigurasi  yang  utuh.  Kesimpulan-kesimpulan  juga  diverifikasi  selama penelitian  berlangsung.  Verifikasi  itu  mungkin  sesingkat  pemikiran  kembali  yang melintas  dalam  pikiran  penganalisis  (peneliti)  selama  ia  menulis,  suatu  tinjauan  ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga  dengan  peninjauan  kembali  serta  tukar  pikiran  di  antara  teman  sejawat  untuk
mengembangkan  kesepakatan  intersubjektif  atau  juga  upaya-upaya  yang  luas  untuk menempatkan  Salinan  suatu  temuan  dalam  seperangkat  data  yang  lain.  Singkatnya, makna  yang  muncul  dari  data  yang  lain  harus  diuji  kebenarannya,  kekokohannya,  dan kecocokannya,  yakni  yang  merupakan  validitasnya.  Kesimpulan  akhir  tidak  hanya terjadi  pada  waktu  proses  pengumpulan  data  saja,  akan  tetapi  perlu  diverifikasi  agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan di  Indonesia.  Menurut  Waluyo  (2011)  PPN  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang dikenakan  terhadap  konsumsi  yang  dilakukan  oleh  penduduk  Indonesia  yang  terjadi  di dalam  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  PPN  memiliki beberapa  karakteristik  penting  yang  membedakan  dengan  jenis  pajak  yang  lain,  salah satu  karakteristik  yang penting dari PPN adalah  hanya dikenakan  atas konsumsi  dalam negeri.
PPN  dikenakan  atas  konsumsi  baik  barang  maupun  jasa  yang  dikonsumsi  di dalam  negeri.  Karakteristik  ini  penting  karena  PPN  menganut  prinsip  Destination Principle dimana suatu negara hanya berhak memajaki konsumsi yang hanya dilakukan di  dalam  negaranya  sendiri  sedangkan  atas  konsumsi  yang  dilakukan  pada  wilayah negara lain merupakan hak negara yang bersangkutan untuk memajaki. PPN dikenakan atas  konsumsi  barang  dan  jasa.  Barang  yang  di  maksud  merupakan  barang  berwujud maupun barang tidak berwujud termasuk barang digital. Sementara jasa meliputi seluruh jenis jasa termasuk di dalamnya jasa digital.
Sebagai negara berkembang, Indonesia hanya menghasilkan sedikit barang tidak berwujud.  Menurut  PSAK  19  aset  tidak  berwujud  merupakan  aset  yang  dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dimana aset tidak berwujud dapat berupa hak-hak  yang dilindungi  oleh UU seperti  hak paten, hak cipta, hak merek, dan lainnya.  Saat  ini jenis barang tidak berwujud sudah tidak dapat disebutkan satu persatu karena jumlahnya yang kian  bertambah  seiring  kemajuan  zaman.  Dalam  bidang  perpajakan  atas  transaksi ekonomi  atas  pemanfaatan  aset  tidak  berwujud  dikenal  dengan  pemanfaatan  Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB).
Saat  ini  ketika  maraknya  perkembangan  teknologi,  semua  hal  mengalami perubahan  termasuk  sistem  perdagangan.  Salah  satu  sistem  perdagangan  yang  saat  ini sedang  marak  yaitu  perdagangan  melalui  sistem  elektronik.  Dalam  transaksi  melalui sistem  elektronik  penjual  tidak  harus  membuka  tempat  usaha  untuk  mendatangkan pembeli,  tetapi  dengan  memanfaatkan  perkembangan  tekonologi  dengan  perdagangan melalui  sistem  elektronik  penjual  sudah  bisa  mendatangkan  pembeli.  Berkembangnya perdagangan  melalui  sistem  elektronik  yang  semakin  pesat  menyebabkan  datangnya
masalah baru. Masalah yang timbul dari perkembangan perdagangan adalah terciptanya kesenjangan  antara  pelaku  usaha  melalui  sistem  elektronik  dengan  pelaku  usaha konvensional.
Potensi yang dirasa perannya akan terus meningkat pada Tahun 2020 untuk lebih mengintesifikasikan  penerimaan  pajak,  Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Undang  – Undang (UU)  Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disese  2019 (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang-Undang dengan  menunjuk  pemungut  atas  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.
Pengenaan PPN PMSE merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dimana ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Subjek  dan  objek pajak  pada  PPN  PMSE  tidak  berbeda  dengan  PPN  pada  umumnya.  Mekanisme  PPN PMSE  serupa  dengan  PPN  yang  berlaku  selama  ini,  hanya  saja  saat  ini  transaksi  yang dikenakan adalah transaksi  atas pemanfaatan  BKPTB dan/atau JKP.  Tujuan pengenaan PPN  PMSE  adalah  untuk  perluasan  basis  pajak  serta  aturan  ini  diterbitkan  untuk mendorong  penerimaan  pajak  yang  semakin  rendah  akibat  adanya  stimulus  yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak.
Berdasarkan  asas  pemungutan  pajak  yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith, negara tidak dapat membuat kebijakan yang asal karena pemungutan pajak menyangkut keadinal  dan  wewenang,  serta  hak  dari  warga.  Mardiasmo  (2011),  menyatakan  bahwa agar  pemungutan  pajak  berjalan  dengan  lancar  maka  harus  menyederhanakan administrasi  pajak  dan  membuat  biaya  administrasi  yang  effisien.  Sangat  tidak  sesuai apabila pemungutan pajak dilakukan dengan model yang kompleks. Model pemungutan pajak  yang  kompleks  bisa  membuat  masyarakat  enggan  untuk  membayar  pajak  atau enggan untuk melaksanakan kewajibannya.
Menurut  Bapak  Ruston  Tambunan,  Ketua  Umum  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Berdasarkan  Undang-Undang  Pemerintah  Indonesia  telah  memfasilitasi transaksi  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean merupakan  objek  PPN  dimana  PPN  yang  terhutang  harus  dihitung,  dipungut, disetorkan, dan dilaporkan sendiri oleh pihak yang melakukan pemanfaatan.”
Sebelum  aturan  PPN  PMSE  diberlakukan,  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Pemanfaatan  Barang  Kena
Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah  Pabean  pengenaan PPN  atas  Jasa  Luar  Negeri  (JLN)  dilakukan  dengan  cara  menyetor  sendiri  (reverse charge).  Menurut  (Mardiasmo,  2016)  menyatakan  bahwa  pajak  berfungsi  untuk memasukkan  sumber  anggaran  sebanyak-banyaknya  ke  kas  negara,  agar  uang  pajak yang  dikumpulkan  tidak  banyak  berkurang,  serta  biaya  pemungutan  pajak  haruslah sesedikit mungkin agar dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting.
Menurut  Ibu  Utri  Marliana  Dalimunthe,  Direktur  Aksara  Business  Consulting yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Cara pelaporan dan penyetoran atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar  daerah  pabean  yang  cukup  kompleks  menyebabkan  banyak  masyarakat yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dimana  sangat  jarang ditemukan  penyetoran  PPN  JLN  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.”
Setiap masyarakat yang melakukan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dimana hal tersebut  mensyarakatkan  masyarakat  untuk  paham  dengan  aturan  perpajakan  yang berlaku. Akibat kompleksnya pelaporan dan penyetoran pajak atas PPN JLN berdampak kepada kurang optimalnya jumlah pajak yang dipungut. Dalam hal ini, Pemerintah harus paham  mengenai  aktivitas  dan  kesibukan  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan ekonomi  dimana  seharusnya  pemerintah  menyediakan  layanan  yang  sederhana  yang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.
Menurut  Bapak  Heru  Tjaraka,  Dosen  Pengajar  Departemen  Akuntansi  yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Metode  reverse  charge  menjadi  satu  celah  (loophole),  artinya  pelaku  usaha sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk memungut dan menyetorkan sendiri  ke  negara.  Namun  tidak  seperti  itu  dalam  kenyataannya,  dimana  masih terdapat pelaku usaha yang melakukan rekayasa atau manipulasi data.”
Dikarenakan  PPN  menganut  destination  principal  secara  umum  di  berbagai negara  sehingga  PPN  dikenakan  atas  konsumsi  yang  dilakukan  di  dalam  negeri  tanpa melihat  dari  mana  barang  dan/atau  jasa  tersebut  berasal.  Dengan  mekanisme  reverse charge  atas  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  menyebabkan banyaknya penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tergali. Hal ini terjadi karena, pemungutan pajak menggunakan  mekanisme reverse  charge sangat  sulit untuk diidentifikasi. Minimnya informasi mengenai pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar negeri menjadikan mekanisme reverse charge sebagai grey area.
Menurut  Bapak  Ruston  Tambunan,  Ketua  Umum  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Kelemahan  dari  reverse  charge  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  adalah tingkat  kepatuhannya  sulit  diharapkan,  karena  secara  administrasi  sangat membingungkan.”
Menurut  Ibu  Utri  Marliana  Dalimunthe,  Direktur  Aksara  Business  Consulting yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Kelebihan  dari  reverse  charge  adalah  secara  teknis  lebih  rapi  dalam pendokumentasian  transaksi,  proses  kepatuhan  perpajakan  seperti  membayar pajak dan pelaporan pajak.”
Mekanisme  reverse  charge,  mengharuskan  konsumen  yang  melakukan pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  untuk  menjalankan pembukuan.  Hal  tersebut  memiliki  tujuan  pemeriksaan  kepatuhan  dalam  menyetorkan PPN  yang  terhutang.  Sehingga  dapat  di  simpulkan  penyetoran  PPN  secara  reverse charge  hanya  dilakukan  oleh  pelaku  bisnis  atas  transaksi  Bussines  to  Bussines  (B2B), sedangkan  atas  transaksi  Bussines  to  Customer  (B2C)  tidak  ada  yang  melakukan penyetoran  PPN  secara  reverse  charge  karena  terkendala  dalam  kepatuhan  dan penyetoran PPN yang terhutang.
Pada  Tahun  2020  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  yang  diterbitkan  pada tanggal 31 Maret 2020.
Dalam  PERPU  tersebut  memuat  banyak  aturan  salah  satunya  adalah  aturan mengenai  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  melalui Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik  (PMSE). Setelah berlakunya PERPU Nomor 1 Tahun  2020,  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 48/PMK.03/2020  tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan,  dan Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Pemanfaatan  Barang  Kena Pajak Tidak Berwujud  dan/atau Jasa Kena Pajak dari Daerah Pabean di  Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan aturan turunan dari PERPU Nomor 1 Tahun 2020.
Menurut  Bapak  Heru  Tjaraka,  Dosen  Pengajar  Departemen  Akuntansi  yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Kegiatan  bertransaksi  melalui  sistem  elektronik  tidak  mengenal  lintas  batas yang mana apapun pemanfaatannya dapat terhindar dari pajak.”
Diterbitkannya  PMK  Nomor  48/PMK.03/2020  merupakan  suatu  langkah  yang tepat bagi pemerintah dimana peraturan tersebut mengatur pemungutan pajak khususnya PPN  PMSE  atas  transaksi  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean. Adanya pandemi COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia, dimana seluruh dunia terdampak salah satunya Indonesia. Pandemi yang melanda Indonesia berdampak antara lain  terhadap  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penurunan  penerimaan negara  dari  sektor  pajak,  dan  meningkatnya  belanja  negara.  Diterbitkannya  peraturan mengenai pemungutan pajak khususnya PPN PMSE atas transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau  KJP  dari  luar  daerah  pabean,  selain  untuk  mengatasi  loophole  yang  ada penerbitan  aturan  ini  sangat  efektif  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain  sebagai  penunjang  penerimaan  negara,  terbitnya  aturan  PPN  PMSE menyebabkan  fairness  pada  sektor  perdagangan.  Dimana  aturan  pemungutan  PPN PMSE  menjamin  kesejahteraan  perlakuan  pajak  antara  pelaku  usaha  melalui  sistem elektronik  dan  pelaku  usaha  konvensional  atas  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  di dalam  pabean  dan  di  luar  daerah  pabean.  Sebelum  aturan  pemungutan  PPN  PMSE berlaku, pelaku usaha  yang menjalankan bisnis di  dalam daerah pabean dengan pelaku usaha  yang  menjalankan  bisnis  di  luar  daerah  pabean  perlakuan  pajaknya  kurang  adil. Dimana  pelaku  usaha  yang  menjalankan  bisnis  di  dalam  daerah  pabean  berkewajiban melakukan  pemungutan  PPN  atas  setiap  transaksi  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP sedangkan  pelaku  usaha  yang  menjalankan  bisnis  di  luar  daerah  pabean  tidak berkewajiban  melakukan  pemungutan  PPN  atas  setiap  transaksi  pemanfaatan  BKPTB dan/atau JKP.
Menurut  Bapak  Ruston  Tambunan,  Ketua  Umum  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Diterbitkannya  PMK  Nomor  48/PMK.03/2020  mengenai  pemungutan  PPN PMSE  atas  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  maka tergalinya  potensi  penerimaan  pajak.  Sebelumnya  transaksi  B2C  (Bussiness  to Customer) tidak tertangkap oleh metode reverse charge. Dengan diberlakukannya  aturan  pemungutan  PPN  PMSE  menjadikan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  sebelumnya  tidak  melakukan  penyetoran  sendiri  menjadi dipungut oleh pemungut.”
Setelah aturan pemungutan PPN PMSE diberlakukan, kewajiban konsumen atas pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  mengalami  perubahan. Konsumen sebagai pihak yang melakukan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah  pabean  tidak  selalu  harus  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  secara mandiri.  Berdasarkan  PMK  Nomor  48/PMK.03/2020,  Pemerintah  menunjuk  pelaku usaha  luar  negeri  sebagai  pemungut  PPN  PMSE,  dimana  pelaku  usaha  yang  di  tunjuk berkewajiban  untuk  melakukan  administrasi  perpajakan  seperti  penyetoran  dan pelaporan pajak. Pelaku usaha luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dapat melakukan pemungutan PPN PMSE hanya ketika telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.
Transaksi yang terjadi secara langsung antara pedagang luar negeri atau penyedia jasa  luar  negeri  dengan  konsumen  di  Indonesia  maka  pemungut  atas  transaksi  tersebut adalah  pedagang  luar  negeri  atau  penyedia  jasa  luar  negeri.  Kemudian  apabila perdagangan  melalui  sistem  elektronik  yang  dilakukan  pembeli  dan  pedagang  luar negeri  atau  antara  penerima  jasa  dan  penyedia  jasa  luar  negeri  terjadi  melalui penyelenggaran  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  sebagai  perantara,  maka pemungut atas transaksi tersebut adalah pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri atau penyelenggara perdagangan  melalui  sistem  elektronik  luar  negeri.  Konsumen  hanya  perlu  membayar PPN  bersamaan  dengan  pembayaran  atas  pemanfaatan  barang  da/atau  jasa  kepada penjual atau penyedia jasa.
Ketentuan tersebut hanya berlaku apabila penjual barang dan/atau penyedia jasa telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Kemudian apabila transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP  dari luar daerah pabean diperoleh dari pelaku usaha  yang belum ditunjuk  sebagai  pemungut  PPN  PMSE,  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  menggunakan mekanismen  reverse  charge  atau  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor 40/PMK.03//2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
Menurut  Bapak  Ruston  Tambunan,  Ketua  Umum  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Mekanisme  PPN  yang  dipungut  oleh  pemungut,  berpengaruh  signifikan  atas Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau  transaksi  Bussines  to  Customer  (B2C)  yang sebelumnya dengan metode reverse charge tidak menyetorkan PPN-nya menjadi menyetorkan PPN-nya.“
Kewajiban  PPN  dengan  mekanisme  pemungutan  oleh  pihak  luar  negeri  dinilai banyak  pihak  merupakan  metode  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  mekanisme
reverse  charge.  Mekanisme  pemungutan  ini  menguntungkan  konsumen,  karena konsumen  tidak  perlu  bersusah  payah  untuk  melakukan  pehitungan,  penyetoran,  dan pelaporan  sendiri  kewajiban  PPN-nya.  Mekanisme  pemungutan  yang  sederhana  dari sudut pandang konsumen merupakan salah satu kelebihan dari mekanisme pemguntuan oleh pihak luar negeri ini.
Metode  pemungutan  oleh  pihak  luar  negeri  menjaga  asas  netralitas  pajak  (level of playing field) yang artinya tidak dibedakan antara pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP di  dalam  negeri  dan  di  luar  negeri  sama-sama  dilakukan  pemungutan  PPN.  Asas netralitas  ini  terjadi  apabila  konsumsi  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  Indonesia  dipungut PPN (destination principal) baik BKP/JKP dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Dimana atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari Indonesia PPN dipungut oleh PKP, sedangkan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari luar  Indonesia  dan  dikonsumsi  di  Indonesa,  PPN  dipungut  oleh  pihak  luar  negeri  yang termasuk didalamnya pelaku usaha luar negeri.
Menurut  Bapak  Ruston  Tambunan,  Ketua  Umum  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Kekurangan  dari  mekanisme  pemungutan  PPN  PMSE  adalah  pemerintah Indonesia tidak bisa memaksa (endforce) pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.”
Selain  yang  telah  disampaikan  oleh  narasumber,  terdapat  kekurangan  lain  dari mekanisme pemungutan PPN PMSE yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri yaitu posisi  pemungut  yang  berada  di  luar  wilayah  Indonesia  berdampak  pada  sulitnya penyelesaian  masalah  jika  timbul  suatu  sengketa.  Serta  bagi  pelaku  usaha  luar  negeri yang terlambat atau tidak menyetorkan PPN yang dipungut tidak bisa dikenakan sanksi sesuai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  karena  Indonesia  tidak  bisa mengenakan sanksi kepada pelaku usaha luar negeri.
Menurut  pendapat  narasumber,  sistem  pemungutan  PPN  PMSE  yang  saat  ini berlaku merupakan sistem yang umum dan paling ideal untuk digunakan saatu ini. Tentu terdapat  beberapa  kondisi  dimana  masyarakat  sadar  kewajibannya  dan  melaksanakan sendiri secara self assessment sepenuhnya. Tetapi hal tersebut tidak dapat terjadi saat ini, oleh  karena  itu  Pemerintah  Indonesia  menunjuk  pelaku  usaha  luar  negeri  untuk melakukan  pemungutan  PPN  PMSE  atas  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar daerah  pabean.  Saran  dari  narasumber,  sebelum  dilakukan  banyak  penunjukan  baiknya dibuatkan terlebih dahulu aturan untuk mengatur jika terdapat masalah yang timbul yang diakibatkan pemungutan PPN PMSE. Seperti administrasi yang dibuat secara sederhana jangan  terlalu  rumit,  serta  diperlukan  evaluasi  jika  terdapat  pelaku  usaha  luar  negeri
yang  terlambat  atau  tidak  melakukan  penyetoran  dan  pelaporan  atas  pemungutan  PPN PMSE.
Kewajiban  PPN  konsumen  atas  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar daerah  pabean  sebelum  dan  sesudah  adanya  aturan  PPN  PMSE  memiliki  perbedaan. Dimana  perbedaan  tersebut  terjadi  ketika  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar daerah  pabean  berasal  dari  pelaku  usaha  yang  ditunjuk  sebagai  pemungut  PPN  PMSE. Sebelum aturan PPN PMSE diberlakukan, atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar  daerah  pabean  konsumen  memiliki  berkewajiban  untuk  menyetorkan  dan melaporkan sendiri PPN atas pemanfaatan barang atau jasa secara self assessment sesuai dengan PMK Nomor 40/PMK.03/2010.
Penyetoran  PPN  sebelum  aturan  PPN  PMSE  berlaku  benar-benar  bergantung pada kesadaran konsumen. Jika konsumen sadar kewajibannya dan rela bersusah payah untuk  melaksanakan  kewajibannya  maka  negara  mendapatkan  setoran  pajak.  Jika konsumen  tidak  memahami  kewajiban  perpajakannya  atau  konsumen  enggan  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  negara  tidak  mendapatkan  setoran  pajak  atas transaksi pemanfaatan barang atau jasa.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1  Tahun 2020  mengatur  mengenai  PPN  PMSE  ini  bukan  yang  pertama.  Sebelumnya  terdapat Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Namun  aturan tersebut  dicabut  sebelum  diberlakukan  dengan  alasan  perlu  disosialisasikan  terlebih dahulu.  Hal  yang serupa juga terjadi  pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 banyak dari masyarakat yang menganggap
bahwa  terdapat  pengenaan  pajak  baru  dari  aturan  tersebut,  serta  muncul pemikiran dari masyarakat bahwa aturan baru tersebut akan menambah beban mereka.
Menurut  Ibu  Utri  Marliana  Dalimunthe,  Direktur  Aksara  Business  Consulting yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“PPN  PMSE  tidak  menciptakan  jenis  pajak  baru,  hanya  saja  klausul  dari pemerintah menekankan pada pajak atas transasi elektronik. Dimana pengenaan tersebut  dapat  mengarah  ke  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur sebelumnya.”
Menurut  Bapak  Heru  Tjaraka,  Dosen  Pengajar  Departemen  Akuntansi  yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“PPN  PMSE  tidak  menciptakan  jenis  pajak  baru,  mekanismenya  seperti  pajak yang  berlaku  selama  ini  hanya  saja  saat  ini  produk  yang  dikenakan  adalah produk  digital  yang  mana  itu  bisa  dapat  berupa  BKPTB  dan/atau  JKP.  Serta
transaksi produk digital tidak mengenal lintas batas, jadi PPN PMSE merupakan salah satu langkah yang efektif.”
Menurut  Bapak  Ruston  Tambunan,  Ketua  Umum  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“PPN PMSE tidak menciptakan jenis pajak baru, karena di undang-undang sudah diatur sebelumnya mengenai  pemanfaatan BKPTB da/atau JKP  dari luar daerah pabean.  Secara  substansi  bukan  pajak  baru,  melainkan  pajak  yang  baru  dibuat aturannya  dan  sistem  pemungutannya.  Dimana  diaturan  sebelumnya  PPN menyetorkan sendiri  (reverse charge) sedangkan  diperaturan baru dipungut oleh pemungut PPN PMSE.”
Tidak  ada  jenis  pajak  baru  yang  timbul,  karena  semua  aturan  dan  sistem pemungutan sama dengan aturan mengenai pemungutan PPN yang berlaku sebelumnya. Hanya  saja  terdapat  beberapa  perbedaan  karena  pemungut  PPN  PMSE  merupakan pelaku  usaha  luar  negeri.  Serta  berlakunya  aturan  PPN  PMSE  memberikan  perlakuan perpajakan  yang  sama  antara  transaksi  perdagangan  konvesional  dengan  perdagangan melalui  sistem  elektronik.  Sehingga  pemungutan  PPN  atas  transaksi  perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan jenis pajak baru karena dari dulu sudah ada aturan yang mengaturnya.
Banyak  masyarakat  menganggap  bahwa  PPN  PMSE  sebagai  pajak  baru  karena kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  pajak  khususnya  PPN.  Selain  itu,  pemilihan kata  yang  tidak  tepat  pada  Undang-Undang  (UU)  juga  turut  menyebabkan  adanya anggapan  terdapat  pajak  baru.  Kata  “diberlakukan”  yang  terdapat  pada  aturan  tersebut membuat  masyarakat  salah  presepsi.Dimana  masyarakat  menganggap  bahwa sebelumnya  tidak  berlaku.  Jadi  anggapan  masyarakat  bahwa  PPN  PMSE  merupakan jenis  pajak  baru  tidak  tepat.  Anggapan  terjadi  karena  kurangnya  wawasan  masyarakat terkait pajak khususnya PPN.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  48/PMK.03/2020, pemungutan PPN PMSE merupakan beban yang seharusnya ditanggung oleh konsumen. Pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  harusnya  tidak  dibedakan, aturan ini bertujuan untuk menyamakan pengenaan PPN atas pemanfaatan dalam negeri dan pemanfaatan luar negeri. Terciptanya playing field merupakan suatu konsep tentang keadilan dimana tidak dibedakan antara pemanfaatan dari dalam negeri dan pemanfaatan luar negeri dimana pada pemanfaatan tersebut sama-sama dikenakan PPN.
Beberapa  negara  seperti  Singapura,  Malaysia,  dan  Australia  sudah  menerapkan aturan  mengenai  pemungutan  PPN  PMSE.  Dimana  menurut  OECD  agar  pelaku  usaha luar  negeri  tidak  keberatan  ditunjuk  sebagai  pemungut  PPN  maka  aturan  mengenai
mekanisme  pemungutan  PPN  PMSE  harus  dibuat  sesederhana  mungkin.  Mekanisme pemungutan PPN PMSE sekarang merupakan mekanisme terbaik untuk saat ini, dimana pemerintah  sudah  mengamankan  potensi  penerimaan  pajak  yang  sebelumnya  tidak tergali.
Menurut  Ibu  Utri  Marliana  Dalimunthe,  Direktur  Aksara  Business  Consulting yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Pengenaan PPN PMSE secara biaya tidak memberikan kerugian yang benar- benar  timbul  karena  pemungutan  PPN  PMSE.  Bagi  konsumen  yang  belum dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  atas  transaksi  pemanfaatan BKPTB  dan/atau  JKP  pajak  yang  telah  dibayarkan  tidak  digunakan  sebagai kredit pajak.”
Menurut  Bapak  Heru  Tjaraka,  Dosen  Pengajar  Departemen  Akuntansi  yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Selama  ini  konsumen  yang  menikmati  produk  digital  tidak  dikenakan  PPN karena tidak ada payung hukum dalam pengenaan pajak. Pengenaan PPN PMSE tidak  berdampak  secara  langsung  kepada  konsumen  karena  berdasarkan peraturan sebelumnya memang seharusnya atas transaksi pemanfaatan tersebut merupakan objek PPN, hanya saja mungkin konsumen akan merasa kaget karena sebelumnya  atas  transaksi  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  tidak  dikenakan PPN  menjadi  dikenakan  PPN  dengan  tarif  10%  dan  11%  yang  berlaku  mulai April Tahun 2022.”
Menurut  Bapak  Ruston  Tambunan,  Ketua  Umum  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) yang penulis wawancara. Beliau menyatakan bahwa:
“Pengenaan  PPN  PMSE  merupakan  beban  yang  seharusnya  di  tanggung  oleh konsumen.  Aturan  ini  merupakan  penyamaan  pengenaan  PPN  atas  perolehan BKPTB dan/atau JKP dari dalam negeri dan luar negeri tercipta Level Playing Field  dimana  tidak  dibedakan  antara  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Jadi  aturan  PPN  PMSE  bukanlah  merupakan suatu kerugian tetapi merupakan suatu perencanaan pajak.”
Pajak merupakan beban yang sebisa mungkin masyrakat berusaha untuk hindari. Oleh sebab itu, sebelum aturan PPN PMSE diberlakukan tidak banyak wajib pajak yang berstatus  Non-PKP  yang  memenuhi  kewajiban  PPN-nya.  Setelah  aturan  PPN  PMSE terbit,  ketika  hendak  melakukan  transaksi  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar
daerah pabean dimana pemanfaatan tersebut berasal dari penjual  yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE atas transaksi tersebut dipungut PPN.
Konsumen hanya berkewajiban membayar PPN terutang kepada pemungut PPN PMSE.  Konsumen  tidak  perlu  menyetorkan  dan  melaporkan  PPN  terutang.  Penyetoran dan  pelaporan  PPN  terutang  dilakukan  oleh  pemungut  PPN  PMSE.  Selain  itu,  karena PPN  wajib  dibayarkan  bersamaan  dengan  transaksi,  mau  tidak  mau  konsumen  harus membayar  PPN  apabila  ingin  melakukan  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar daerah pabean.
Dengan  sifatnya  yang  seperti  itu  maka  pemenuhan  kewajiban  PPN  dengan mekanisme  pemungutan  tidak  bergantung  pada  kesadaran  dan  kesukarelaan  dari konsumen. Ini sebenarnya yang disebut dengan pajak tidak langsung atau biasa disebut seamless  tax  dimana  pembayar  pajak  tidak  menyadari  telah  membayar  PPN.  Pajak secara  tidak  sadar  dibayar  oleh  konsumen  karena  dalam  setiap  penyerahan  wajib dilakukan pemungutan PPN.
Dengan sistem ini maka pemungutan pajak lebih efektif, dan loophole yang ada selama  ini  dapat  ditutupi.  Berdasarkan  aturan  PPN  PMSE  saat  ini,  mekanisme pemungutan PPN PMSE sekarang merupakan mekanisme terbaik untuk saat ini, dimana pemerintah  sudah  mengamankan  potensi  penerimaan  pajak  yang  sebelumnya  tidak tergali.
B. Pembahasan
1. Perkembangan PPN Sebelum dan Sesudah Aturan PPN PMSE
Pajak  merupakan  pungutan  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  (UU) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD). Artinya sebelum dilaksanakan maka  harus  diatur  terlebih  dahulu  dalam  peraturan.  Pajak  terbagi  menjadi  2  (dua) pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang di administrasikan  oleh  pemerintah  daerah  (pajak  daerah).  Contoh  pajak  pusat  adalah Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  Barang Mewah  (PPnBM),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor  Perkebunan,  Perhutanan, Pertambangan (PBB P3), dan sektor lainnya beserta Bea Materai (BM).
Sebelum  aturan  PPN  PMSE  diberlakukan,  Pada  Tahun  2018  Pemerintah memberlakukan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun aturan  tersebut  dicabut  pada  tanggal  29  Maret  Tahun  2019  dengan  alasan  hendak dilakukan  kajian  dan  sosialisasi  sebelum  ketentuan  mengenai  perdagangan  melalui sistem elektronik dilaksanakan.
Pada  Tahun  2010  Pemerintah  mengeluarkan  aturan  mengenai  pemungutan PPN  Jasa  Luar  Negeri  (JLN)  dengan  memberlakukan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  40/PMK.03/2010  tentang  Tata  Cara  Perhitungan,  Pemungutan,  Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah  Pabean.  Aturan  tersebut mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean  di  dalam  daerah  pabean  dengan  mekanisme  penyetoran  sendiri  (reverse charge).
Mekanisme reverse charge mengharuskan Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan  atas  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  melakukan  pemungutan  PPN  dan menyetorkannya  ke  kas  negara.  Batas  maksimal  untuk  melakukan  pemungutan  dan penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutang.
Bagi  Wajib  Pajak  yang  berstatus  PKP,  PPN  yang  dipungut  harus dilaporkankan  pada  SPT  Masa  PPN  dimana  PPN  tersebut  diperlakukan  sebagai laporan  pemungutan  PPN.  Bagi  Wajib  Pajak  yang  berstatus  Non-PKP,  PPN  yang dipungut dapat dilaporkan menggunakan lembar Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Kelebihan  dari  mekanisme  reverse  charge  adalah  secara  teknis  telah  sesuai dengan  sistem  Self-Assessment.  DJP  memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen yang  melakukan  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  untuk menghitung,  membayar,  dan  meporkan  sendiri  pajak  yang  terutang.  Bagi  konsumen yang melakukan penyetoran sendiri mekanisme ini membuat administrasi perpajakan lebih  rapi  dalam  dokumentasi  transaksi,  proses  kepatuhan  perpajakan,  pembayaran pajak, dan pelaporan pajak.
Kelemahan  dari  mekanisme  reverse  charge  tingkat  kepatuhannya  sulit diharapkan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  secara  mekanisme  sangat  membingungkan bagi konsumen yang tidak mengetahui aturan pajak. Mekanisme ini memiliki sistem yang  tidak  sederhana  bagi  konsumen  yang  tidak  mengetahui  aturan  pajak  dan  tidak mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
Mekanisme  pemungutan  dengan  mekanisme  reverse  charge  masih  belum memenuhi  asas  dalam  teori  kepatuhan  yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith. Mekanisme  reverse  charge  tidak  memenuhi  asas  equality  dimana  masih  terdapat perlakuan  yang  berbeda  antara  transaksi  B2B  dengan  transaksi  B2C.  Serta mekanisme ini tidak memenuhi asas certainly dimana tidak ada kepastian hukum atas perbedaan  perlakuan  antara  pelaku  usaha  yang  melakukan  pemanfaata  BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean oleh pelaku usaha yang berstatus PKP dan Non- PKP.
Pada  Tahun  2020  Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam
Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Perpu  Nomor  1  Tahun  2020  mengantur  mengenai  ketentuan  pajak  berupa pengenaan  PPN  atas  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  (BKPTB) dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam  daerah  pabean melalui  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE).  Perpu  Nomor  1  Tahun 2020  di  tetapkan  sebagai  Undang-Undang  pada  tanggal  16  Mei  Tahun  2020  sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.
Aturan  turunan  pengenaan  PPN  PMSE  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor  48/PMK.03/2020  tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut, Pemungutan,  dan  Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah  Pabean  di  Dalam  Daerah  Pabean  Melalui  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik.
Dalam pemungutan PPN PMSE terdapat beberapa pelaku usaha yang terlibat yaitu  perdagangan  luar  negeri  atau  penyedia  jasa  luar  negeri  dan  penyelenggaran PPMSE. Dalam PPN PMSE pajak dipungut,  disetorkan, dan dilaporkan  oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk. Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk membuat bukti PPN  yang  dipungut.  Bukti  yang  dibuat  tersebut  merupakan  dokumen  tertentu  yang dipersamakan  kedudukannya  dengan  faktur  pajak.  Bukti  tersebut  dapat  berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.
PPN yang dipungut wajib di setorkan ke kas negara untuk setiap  masa pajak paling lama akhir masa pajak berikutnya. Selain kewajiban penyetoran, pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE memiliki kewajiban untuk melaporkan. Pelaporan dilakukan secara triwulan untuk periode tiga masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.
Kewajiban konsumen atas transaksi pemanfaatan yang di pungut PPN PMSE berada  pada  2  (dua)  kondisi.  Pertama  jika  transaksi  pemanfaatan  melibatkan pemungut  PPN  PMSE  maka  kewajiban  konsumen  hanya  membayar  PPN  terutang bersamaan  dengan  pemanfaatan  yang  dilakukan,  kewajiban  administrasi  beralih menjadi  kewajiban  pemungut  PPN  PMSE.  Kedua  jika  transaksi  pemanfaatan  tidak melibatkan  pemungutn  PPN  PMSE  maka  konsumen  harus  melaksanakan  kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan melaksanakan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan mekanisme reverse charge.
Kelebihan  dari  mekanisme  pemungutan  PPN  oleh  pelaku  usaha  luar  negeri yang  ditunjuk  sebagai  pemungut  adalah  tergalinya  potensi  penerimaan  pajak  yang sebelumnya  tidak  tergali  menggunakan  mekanisme  reverse  charge  menjadi  tergali. Serta berlakunya aturan PPN PMSE menyebabkan fairness pada sektor perdagangan dimana  aturan  pemungutan  PPN  PMSE  menjamin  kesejahteraan  perlakuan  pajak
antara  pelaku  usaha  melalui  sistem  elektronik  dan  pelaku  usaha  konvensional. Mekanisme  ini  menjaga  asas  netralitas  pajak  (level  of  playing  field)  artinya  tidak dibedakan antara pelaku usaha dalam negeri dan di luar negeri sama-sama dikenakan PPN atas transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP.
Kelemahan mekanisme pemungutan PPN oleh pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk  sebagai  pemungut  adalah DJP tidak bisa memaksa (endforce) pelaku usaha luar negeri untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu mekanisme pemungutan ini berdampak  pada  sulitnya  penyelesaian  masalah  jika  timbul  suatu  sengketa.  Hal  ini dikarenakan  aturan  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  suatu  negara  tanpa  melibatkan oihak  negara  lain,  jika  timbul  suatu  sengketa  maka  sengketa  tidak  bisa  diselesaikan melalui arbitrase.
Mekanisme  pemungutan  PPN  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  luar  negeri merupakan  mekanisme  untuk  menutup  loophole  dari  mekanisme  sebelumnya. Dimana  berdasarkan  asas  pemungutan  pajak  teori  yang  dikemukakan  oleh  Adam Smith  mekanisme  pemungutan  ini  memenuhi  asas  yang  sebelumnya  masih  belum terpenuhi.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP harus memiliki  perlakuan  yang  serupa  sehingga  dapat  menciptakan  playing  field  antara pelaku  usaha  dalam  negeri  dan  pelaku  usaha  luar  negeri.  Beberapa  negara  seperti Singapura, Malaysia, dan Australia sudah menerapkan aturan mengenai pemungutan PPN  PMSE.  Hal  ini  mendukung  penelitian  (Widianto  &  Puspita,  2020)  dimana pengenaan  pajak  ekonomi  di  negara  lain  hampir  seragam  yaitu  untuk  menciptakan level of playing field atau perlakuan yang sama antar pelaku usaha.
Menurut  OECD  agar  pelaku  usaha  luar  negeri  tidak  keberatan  ditunjuk sebagai pemungut PPN maka aturan mengenai pemungutan PPN PMSE harus dibuat sesederhana  mungkin.  Mekanisme  pemungutan  PPN  oleh  pelaku  usaha  luar  negeri yang  ditunjuk  sebagai  pemungut  merupakan  mekanisme  terbaik,  dimana  dengan mekanisme  ini  pemerintah  sudah  mengamankan  potensi  penerimaan  pajak  yang sebelumnya tidak tergali.
2. Dampak Penerapan PPN atas Penerapan Aturan PPN PMSE
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  210/PMK.010/2018  dicabut sebelum  diberlakukan  dengan  alasan  masih  perlu  disosialisasikan  terlebih  dahulu. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui aturan tentang perlakukan perpajakan atas transaksi  perdagangan  melalui  elektronik  tersebut.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010, banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui apabila transaksi atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean dipungut PPN dengan mekanisme reverse charge.
Banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  bahwa  selama  ini  transaksi  atas pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  atas  dipungut  PPN.  Diberlakukannya  PMK
Nomor  46/PMK.03/2020  mengenai  pemungutan  PPN  atas  PMSE  oleh  pelaku  usaha luar negeri, semakin banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa aturan tersebut menciptakan jenis pajak baru yang akan menambah beban hidup mereka.
Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward maka dalam melakukan implementasi suatu kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan  baik.  Kebijakan  mengenai  pemungutan  PPN  atas  pemanfaatan  BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sudah sesuai dengan teori implementasi. Hanya saja  karena  banyaknya  aturan  pajak  yang  berlaku  membuat  masyarakat  sulit  dalam menerima infomasi baru terkait perpajakan.
Diberlakukannya  aturan  mengenai  pemungutan  PPN  oleh  pelaku  usaha  luar negeri  merupakan  rencana  pemerintah  untuk  mendorong  penerimaan  pajak.  Karena pajak  merupakan  iuran  wajib  yang  bersifat  memaksa.  Sesuai  dengan  penelitian (Saputra,  2020)  dimana  pajak  merupakan  beban  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pada sebuah perusahaan pajak biasanya dinamai beban pajak. Atas pemungutan PPN penanggung beban pajak adalah konsumen, tetapi yang wajib melakukan administrasi kewajiban  pajak  adalah  penjual.  PPN  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) kemudian disetorkan ke kas negara.
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  bagi  konsumen  tidak  terdapat  tambahan biaya atas pemungutan PPN PMSE oleh pelaku usaha luar negeri. Hanya saja banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  bahwa  sebelum  diberlakukannya  aturan mengenai  pemungutan  PPN  PMSE,  masyarakat  yang  melakukan  pemanfaatan BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  mempunyai  kewajiban  untuk menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  PPN-nya  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Selama ini konsumen yang melakukan penyetoran PPN secara reverse charge hanya  konsumen  yang  berstatus  PKP  karena  secara  administrasi  konsumen  yang berstatus  PKP  mempunyai  laporan  keuangan  atas  transaksi  yang  dilakukan  serta pemilihan  metode  pembukuan  sebagai  metode  perpajakannya  memudahkan  DJP untuk mendeteksi adanya sanksi pajak atas transaksi yang dilakukan.
Pemungutan PPN atas transaksi pemanfaatan  BKPTB dan/atau JKP  dari luar daerah pabean bukan merupakan jenis pajak baru. Sesuai dengan aturan yang berlaku PPN PMSE merupakan mekanisme pengenaan baru PPN atas transaksi pemanfaatan BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean.  Sebelum  aturan  PPN  PMSE  terbit kewajiban  PPN  atas  pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  pabean menggunakan mekanisme reverse charge.
Perbedaan  kewajiban  konsumen  sebelum  dan  setelah  aturan  PPN  PMSE diberlakukan adalah dilihat dari pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP  yang dilakukan. Jika  pemanfaatan  tersebut  melibatkan  pemungut  PPN  PMSE  maka  kewajiban
konsumen  hanya  membayar  PPN-nya  saja.  Jika  tidak  melibatkan  pemungut  PPN PMSE maka kewajiban konsumen membayar dan melaporkan sendiri.
Dengan  sifatnya  yang  seperti  itu  maka  pemenuhan  kewajiban  PPN  dengan mekanisme  pemungutan  tidak  bergantung  pada  kesadaran  dan  kesukarelaan  dari konsumen.  Ini  sebenarnya  yang  disebut  dengan  pajak  tidak  langsung  atau  biasa disebut seamless tax dimana pembayar pajak tidak menyadari telah membayar pajak atas  PPN.  Pajak  secara  tidak  sadar  dibayar  oleh  konsumen  karena  dalam  setiap penyerahan wajib dilakukan pemungutan PPN.
Dengan  sistem  ini  maka  pemungutan  pajak  lebih  efektif,  dan  loophole  yang ada  selama  ini  dapat  ditutupi.  Serta  dengan  diberlakukannya  aturan  mengenai pemungutan PPN PMSE oleh pelaku usaha luar negeri membuat kesenjangan antara pelaku usaha dalam  negeri dengan pelaku usaha luar negeri menjadi  berkurang. Hal ini didukung oleh penelitian (Widianto & Puspita, 2020) dimana terciptanya playing field  merupakan  suatu  konsep  tentang  keadilan  dimana  tidak  dibedakan  antara pengenaan  PPN  pelaku  usaha  dalam  negeri  dan  pengenaan  PPN  pelaku  usaha  luar negeri.
Selain  berdasarkan  sifatnya,  pemilihan  kata  yang  tidak  tepat  pada  Undang- Undang  juga  turut  menyebabkan  adanya  anggapan  bahwa  pemungutan  PPN  atas pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean  merupakan  objek  pajak baru.  Kata  “diberlakukan”  yang  terdapat  pada  aturan  tersebut  terkadang  membuat masyarakat  salah  presepsi.  Masyarakat  menganggap  bahwa  sebelumnya  tidak berlaku,  padahal  peraturan  mengenai  pemungutan  PPN  atas  pemanfaatan  BKPTB dan/atau JKP merupakan penegasan dari aturan yang berlaku sebelumnya.
Hal ini didukung oleh penelitian (Wijaya & Juhana, 2021) dimana PPN PMSE bukan  merupakan  pajak  jenis  pajak  baru  melainkan  mekanisme  baru  dalam pengenaan  PPN  serta  sebagai  orang  yang  tidak  bergelut  bidang  pajak  maka pengetahuan  konsumen  mengenai  pajak  rata-rata  masih  minim,  hal  tersebut  yang menyebabkan  ada  anggapan  bahwa  terdapat  pajak  baru.  Jadi  anggapan  masyarakat bahwa  PPN  PMSE  merupakan  jenis  pajak  baru  tidak  tepat.  Anggapan  dapat  terjadi karena kurangnya wawasan masyarakat akan pajak. Jika masyarakat mengenal pajak degan baik maka hal tersebut tidak akan terjadi.

## Kesimpulan
Sebelum  diberlakukannya  aturan  pemungutan  PPN  PMSE,  konsumen  memiliki kewajiban  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  PPN  atas  pemanfaatan BKPTB  dan/atau  JKP  dari  luar  daerah  pabean.  Konsumen  yang  melakukan  pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean menyetorkan hasil pemungutan PPN ke kas negara  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  atau  sarana  penyetoran  pajak  lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mekanisme  penyetoran  sendiri  (reverse  charge)  memiliki  kelebihan  dan kekurangan.  Kelebihannya  yaitu  secara  administrasi  perpajakan  lebih  rapi,  seperti dokumentasi  transaksi,  kepatuhan  perpajakan,  pembayaran  pajak,  dan  pelaporan  pajak. Mekanisme sesuai dengan prinsip self-assessment
yaitu  memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen  untuk  menghitung,  membayar, dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang.  Sedangkan  kelemahannya  yaitu  sistem  yang tidak sederhana sehingga tidak mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Dampak  dari  sistem  yang  rumit  yaitu  penyetoran  PPN  dengan  mekanisme  reverse charge terbatas hanya terhadap lingkup transaksi
B2B  (Business  to  Business)  sedangkan  untuk  lingkup  transaksi  B2C  (Business  to Customer) masih belum dapat terdeteksi tingkat kepatuhan administrasinya. Serta sebelum diberlakukannya  pemungutan  PPN  PMSE  oleh  pelaku  usaha  luar  negeri  terdapat  asas netralitas yang tidak terpenuhi. Dimana atas pemanfaatan dari dalam negeri dipungut PPN sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  sedangkan  atas  pemanfaatan  dari  luar  negeri  tidak dipungut  PPN.  Perlakuan  yang  berbeda  tersebut  tentunya  merugikan  pelaku  usaha  dalam negeri.
Kewajiban  konsumen  setelah  aturan  PPN  PMSE  terbit  memiliki  dua  kondisi. Kondisi pertama jika transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean melibatkan  pemungut  PPN  PMSE  maka  kewajiban  konsumen  hanya  membayar  PPN terutang dan administrasi beralih menjadi kewajiban pemungut PPN. Kondisi kedua adalah jika pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean tidak melibatkan pemungut PPN  PMSE  maka  konsumen  melaksanakan  kewajiban  administrasi  PPN-nya  secara mandiri seperti menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri sesuai dengan mekanisme reverse charge. Mekanisme pemungutan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya yaitu mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri mekanismen  yang memudahkan konsumen. Mekanisme ini menggali potensi pajak yang  sebelumnya  dengan  mekanisme  reverse  charge  khususnya  untuk  lingkup  transaksi B2C  tidak  tergali.  Serta  Mekanisme  ini  menjamin  netralitas  pajak  yang  sebelumnya  tidak terpenuhi menjadi terpunuhi, dimana pemanfaatan dari dalam negeri dan luar negeri sama- sama dikenakan pungutan PPN.
Kelemahan  dari  mekanisme  ini  yaitu  yaitu  sulitnya  penyelesaian  masalah  jika terdapat  sengketa  yang  timbul.  Kelemahan  lainnya  yaitu  pemerintah  Indonesia  tidak  bisa endforce pelaku usaha luar negeri seperti yang dilakukan pada Badan Usaha Tetap (BUT). Mekanisme  pemungutan  PPN  ini  merupakan  mekanisme  yang  paling  ideal  untuk  kondisi saat ini.
Berlakunya aturan pemungutan PPN atas PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. Karena  pemungutan  PPN  atas  PMSE  sebelumnya  sudah  diatur  pada  Peraturan  Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020.
Berdasarkan  hal  tersebut,  PMK  Nomor  40/PMK.03/2010  mengatur  mengenai pemungutan  PPN  atas  PMSE  menggunakan  mekanisme  reverse  charge.  Karena  masih terdapat  loophole  atas  mekanisme  sebelumnya  pemerintah  mengeluarkan  aturan  PMK Nomor  48/PMK.03/2020.  Ketentuan  ini  mengatur  mekanis  pemungutan  PPN  atas  PMSE menggunakan  mekanisme  penunjukan  pelaku  usaha  luar  negeri  untuk  melakukan pemungutan  PPN.  Anggapan  bahwa  PPN  atas  PMSE  merupakan  jenis  pajak  baru  terjadi karena  pemilihan  kata  yang  kurang  tepat  dalam  aturan  pajak.  Wawasan  atau  kesadaran masyarakat  mengenai  aturan  perpajakan  yang  belum  cukup  baik,  mengakibatkan  kesalah pahaman yang menyebabkan timbulnya prasangka PPN PMSE merupakan jenis pajak baru.

## BIBLIOGRAFI
Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik E-Commerce 2021 . https://www.bps.go.id
Barlian,  A.,  Rossya,  N.,  &  Rulandari,  N.  (2021).  Analisis  Strategi  Sosialisasi  Pajak  atas Transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik  (Pmse)  sebagai  upaya  Optimalisasi Penerimaan Pajak. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) , 3 (1), 11–15. https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1924.g901.
Budiarto,  M.  T.,  &  Cahyono,  B.  (2020).  Mengulik  Kewajiban  Penyedia  Platform Marketplace  dan  Pedagang  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  dalam  Bisnis  Dagang Transaksi  Elektronik  (e-commerce). Proseding  Seminar  Nasional  Akuntansi , 2 (1),  1– 14.
Creswell. (2014). Metodologi Penelitian (K. P. M. Group (ed.)).
Dinar,  M.  P.  A.  S.  (2021).  Analisis  Aspek  Perpajakan  Atas  Jasa  Sewa  Kantor  Virtual. Scientax , 3 (1), 88–104.
Internet World Stats. (2021). Internet 2021 usage in Asia . https://www.internetworldstats.com
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Perpajakan.
Miftahudin,  A.,  &  Irawan,  F.  (2020). Alternatif  Kebijakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas Konsumsi  atau  Pemanfaatan  Konten  dan  Jasa  Digital  dari  Penyedia  Luar  Negeri (Alternative Policy of Value Added Tax Collection for Consumption of Digital Content and Services from Foreign Suppliers) . Scientax.
Schreiber,  J.,  &  Asner-Self,  K.  (2011). Educational  research:  The  interrelationship  of questions, sampling, design, and analysis . Wiley.
Siswanto,  A. A. (2019). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  Terhadap Jual  Beli Saldo Uang Elektronik . Universitas Airlangga.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . IKAPI.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Tofan, A., & Trinaningsih, S. (2022). Analisis Perkembangan Pajak Transaksi Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE)  di  Indonesia. BALANCE:  JURNAL  AKUNTANSI DAN BISNIS , 7 (1), 22–30. https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4566.
Utomo,  R.  (2017).  Tantangan  pengawasan  ppn  atas  transaksi  konten  digital. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 1 (1), 38–43.
https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.161.
Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  pada  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  In  Bappenas. Bappenas  Working Papers , 3 (2), 109–125. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76.
Wijaya, S., & Juhana, A. (2021). Kajian Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik. JIAFE  (Jurnal Ilmiah Akuntansi  Fakultas Ekonomi) , 7 (2), 125–144.
Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (Studi  Kasus  PT  Shopee  Internasional  Indonesia). Bilancia:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 5 (3), 245–256.
Wijaya, S., Setyo, N. N., & Azizah, W. N. (2020). Potential Analysis And Supervision Of VAT  On  The  Utilization  Of  Digital  Contents  (Case  Study:  Steam  Platform). Dinasti International Journal of Digital Business Management , 1 (3), 342–352. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v1i3.238.

## Copyright holder:
Andi Agustiawan, Dwi Suhartini (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: