PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) DI BIDANG PENGAMANAN ASSET UNTUK MEMINIMALISIR PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)

## KELAPA SAWIT DI PTPN IV
Junaedi, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar bintang.lyatiara66@gmail.com, bismarnasution@gmail.com, sunarmi@usu.ac.id, mahmuls@yahoo.co.id
DOI 10.34010/rnlj.v2i2.3329

## Abstract.
A good company is a company that guarantees the welfare of its employees, on the contrary, good employees must also have a sense of belonging and high loyalty to the company where they work. PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  (Persero)  is  a  State-Owned  Enterprise  (SOE)  in  the  form  of  a Limited  Liability  Company  (PT)  (hereinafter  referred  to  as  PTPN  IV).  In  the  context  of  state- owned  PT,  a  good  state-owned  PT  is  a  state-owned  PT  that  can  contribute  to  stakeholders  to ensure public welfare. The instrument for PTPN IV to contribute to stakeholders in order to ensure the realization of public welfare is the implementation of Good Corporate Governance (GCG). In addition,  in  implementing  GCG  it  is  also  necessary  to  apply  Good  Corporate  Culture  (GCC) because GCG and GCC have a very close relationship. GCG is the visible side of the company, while the GCC is the inside side of the company or the value side of corporate management. Assets with  a  total  value  of  more  than  Rp.  14  trillion  must  be  secured  for  the  sustainability  and sustainability of the company's business wheels. The safeguarding of these assets must start from the smallest, an example in this study is the security of oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) which are often stolen, both by “ninja”, and “mafias”. Various modes of crime surfaced, such as theft of FFB;  trimming  FFB; land  grabbing; employee  abuse;  darkening  of the  core  &  Crude  Palm  Oil (CPO); and employee mistreatment. One of the breakthroughs in implementing GCG that will be implemented at PTPN IV to secure assets to minimize the theft of oil palm FFB is the application of technology, information, and communication at PTPN IV in the form of an application system "Smart Security of Integrity".
Keywords. Good Corporate Governance; Asset Security; and PTPN IV Palm Oil Theft.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
PTPN IV sebagai anak usaha BUMN  yang berbadan  hukum Perseroan Terbatas (PT)  dan  bergerak  dalam  bidang  agroindustri  perkebunan  kelapa  sawit  mempunyai peranan  yang sangat penting  dan potensial  guna  memberikan  konstribusi  kepada Negara dalam  pembangunan.  Oleh  karenanya,  PTPN  IV  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan demi kesejahteraan umum.
Adapun  instrumen  bagi  PTPN  IV  untuk  memberikan  kontribusi  kepada stakeholders (pemangku  kepentingan)  guna  menjamin terwujudnya  kesejahteraan umum adalah  dengan  diterapkannya good  corporate  governance (GCG).  Selain  itu,  dalam penerapan  GCG  perlu  juga  menerapkan good  corporate  culture (GCC)  karena  GCG dengan  GCC  mempunyai  hubungan  yang  sangatlah  erat.  Dapat  dikatakan  bahwa  GCG merupakan  sisi  yang  tampak  dari  perusahaan,  yang  dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  pokok yang  dirumuskan  Forum  GCG  Indonesia  tentang  GCG,  yaitu  TIARF  ( transparency ;

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
independency ; accountability ; responsibility ;  dan fairness ).  Sementara, good  corporate culture merupakan sisi dalam, atau sisi nilai dari pengelolaan perusahaan ( value ). Dengan kata lain, GCC menjadi bagian hulu dari GCG dengan muatannya yang fokus pada basic value (nilai-nilai  dasar)  dari  pengelolaan  perusahaan  yang  kemudian  diturunkan  melalui sistem. 1
Good corporate culture merupakan “inti” dari organisasi perusahaan. Dapat pula dikatakan  sebagai  roh  atau  jiwa  dari  suatu  lembaga.  Lebih  fokus  lagi,  GCC  merupakan inti  dari  GCG.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Cartwright  bahwa  budaya  perusahaan adalah  “ a  powerful  determinant  of  people’s  beliefs,  attitudes,  and  behaviour ”.  Budaya perusahaan  yang  baik  atau good  corporate  culture menjadi  determinan  dari  tata  kelola perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance ).  Terbentuk  dan  berkembangnya manajemen  profesional,  kuatnya  komitmen  tanggung  jawab  sosial  dari  perusahaan terhadap lingkungannya, dan semangat untuk menjaga keunggulan korporasi. 2
Dewasa  ini  banyak  ditemukan  pencurian  yang  terjadi  di  seluruh  aspek  ruang lingkup,  terlebih  khusunya  pada  ruang  lingkup  perkebunan.  Hal  ini  dikarenakan perkebunan  merupakan bidang usaha  yang  memliki banyak aset berharga, ditambah  lagi dengan  komoditi  perkebunan  seperti  kelapa  sawit  yang  di  masa  sekarang  ini perkembangannya  semakin  pesat,  sedangkan  masyarakat  yang  ada  disekitar  perkebunan tidak  ikut  merasakan  dampak  kesejahteraan  dari  perkebunan  yang  berdiri  di  tengah- tengah  masyarakat.  Ini  merupakan  faktor  daya  tarik  masyarakat  untuk  dapat  memiliki aset-aset perkebunan dengan cara-cara kriminal. 3
Dalam  kaitannya dengan penelitian  ini, bahwasanya terdapat permasalahan  yang harus diselesaikan  di  dalam PTPN IV, yaitu: terkait dengan adanya pencurian-pencurian Tandan  Buah  Segar  (TBS)  kelapa  sawit  pada  setiap  kebun.  Sebagaimana  diketahui bahwasanya  PTPN  IV  bergerak  dalam  bidang  usaha  perkebunan  kelapa  sawit.  Saat  ini usaha  kebun  kelapa  sawit  yang  dimiliki  PTPN  IV  sebagai  perpanjangan  tangan  negara untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  ada  sebanyak  30  (tiga  puluh)  unit  usaha. Selain  itu,  juga  terdapat  1  (satu)  unit  usaha  perkebunan  teh,  1  (satu)  unit  usaha  kebun plasma kelapa sawit, dan 1 (satu) unit usaha perbengkelan. 4
Perusahaan  sekelas  PTPN  IV  yang  menyandang  status  anak  usaha  BUMN  yang mempunyai  total  aset  per  Desember  2017  sebesar  Rp.  14,61  triliun,  terdiri  dari  :  aset lancar  sebesar  Rp.  1,86  triliun  dan  aset  tidak  lancar  Rp.  12,75  trilun,  tidak  terlepas  dari permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. 5 Aset dengan nilai total lebih dari Rp.
1 Djokosantoso  Moeljono, Good  Corporate  Culture  Sebagai  Inti  Good  Corporate  Governance , (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 74.
2 Ibid ., hlm. 75.
3 Warman,  Edi.,  “Analisis  Yuridis  Mengenai  Tindak  Pidana  Pencurian  Aset  Perkebunan  PTPN  II Kebun  Tanjung  Garbus-Pagar  Merbau  Lubuk  Pakam  Dalam  Perspektif  Kriminologi”, Jurnal  Mahupiki  Vol.  2 No. 1 , (2014). 4 PT.  Perkebunan  Nusantara  IV,  “Laporan  Tahunan  2017”  ,  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV,  Medan, 2018, hlm. 97.
5 PTPN IV yang menyandang status anak usaha BUMN adalah sejak bergabungnya PTPN IV kepada PTPN III yang merupakan holding BUMN Perkebunan Nusantara, sehingga PTPN IV menjadi anak usaha PTPN

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
14 triliun tersebut  harus diamankan  guna keberlangsungan  dan  keberlanjutan roda usaha perusahaan.  Pengamanan  aset  tersebut  harus  dimulai  dari  yang  terkecil,  contoh  dalam penelitian  ini  adalah  pengamanan  Tandan  Buah  Segar  (TBS)  kelapa  sawit  yang  sering dicuri,  baik  oleh  ninja  sawit,  maupun  mafia-mafia  sawit.  Berbagai  modus  kejahatan muncul  ke  permukaan,  seperti:  pencurian  TBS;  pemangkasan  TBS;  perampasan  lahan; penganiayaan  karyawan;  penggelapan  inti  & Crude  Palm  Oil (CPO);  dan  penganiayaan karyawan. 6
Adapun  fakta  temuan  di  lapangan  modus  kejahatan  perkebunan  bersifat  masif dan  terorganisir.  Terhadap  pencurian  sawit,  banyak  anggapan  masyarakat  sering dilakukan  oleh  ninja  sawit  (kejahatan  sederhana),  namun  kenyataannya  pencurian  oleh “ninja  sawit”  hanya  sekitar  10%  s.d.  15%  saja.  Dalam  kenyataannya,  ada  mafia  sawit beroperasi  di  kebun-kebun  PTPN  IV  yang  menampung  dari  pencuri-pencuri  sawit tersebut hingga 85% s.d. 90% (kejahatan terorganisir/serius). Mafia-mafia sawit tersebut, terdiri dari : penampung, Organisasi Kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);  RAMP;  PKS  tanpa  kebun;  aktor  intelektual;  pemodal;  bandar  narkoba;  oknum- oknum  karyawan  nakal;  dan  beking.  Lemahnya  sistem  pengamanan  dan  penegakan hukum  serta  minimnya  koordinasi  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  menjadi  alasan terjadinya pencurian dan penggelapan TBS tersebut. 7
Tindak pidana pencurian dan penggelapan TBS kelapa sawit di area PTPN IV ini bersifat  masif  dan  dapat  dikategorikan  sangat  genting  ( state  of  civil  emergency ). Pencurian  dan  penggelapan  TBS  kelapa  sawit  ini  dapat  diibaratkan  sebagai  penyakit kanker  stadium  IV  yang  sudah  menjalar  pada  setiap  organ  penting.  Adapun  perkiraan nilai  kerugian  yang  diderita  PTPN  IV  adalah  sebesar  +  Rp.  500  miliar  /  tahun,  padahal perusahaan  telah  mengeluarkan  biaya  pengamanan  sebesar  +  Rp.  130  miliar  /  tahun dengan jumlah tenaga kerja keamanan berjumlah + 2.200 personil. 8 Selain itu, kurangnya penegakan  hukum  sehingga  mengakibatkan  kurangnya  efek  jera  terhadap  pelaku kejahatan  dikarenakan  penerapan  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun 2014 tentang Perkebunan masih minim.
Adapun  salah  satu  terobosan  penerapan  GCG  yang  akan  dilaksanakan  pada PTPN  IV  untuk  mengamankan  aset  guna  meminimalisir  pencurian  TBS  kelapa  sawit adalah penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi di PTPN IV dalam bentuk sistem aplikasi  “ Smart  Security  of  Integrity ”.  Adapun  gambar  proses  sistem Smart  Security  of Integrity , dapat dilihat di bawah ini :
III  dan  PTPN  III  menjadi  induk  usahanya.  Lihat  :  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  72  Tahun  2014  tentang Penambahan  Penyertaan  Modal  Negara  Republik  Indonesia  ke  Dalam  Modal  Saham  Perusahaan  Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III.
6 Ibid .
7 Laporan  No.  TBL/937/XII/2017  Bareskrim,  tertanggal  08  Desember  2017  tentang  Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Memanen atau Memungut Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 hruuf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 KUH.Pidana.
8 Angka perkiraan kerugian PTPN IV terhadap pencurian TBS Kelapa Sawit.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Gambar 1
Proses Sistem Smart Security of Integrity
Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, PTPN. IV Tahun 2018.
Berdasarkan  gambar  tersebut  di  atas,  sistem  aplikasi Smart  Security  of  Integrity akan memberikan informasi secara otomatis kepada Satuan Pengamanan apabila terdapat orang-orang  yang  akan  atau  sudah  mencuri  TBS  kelapa  sawit  tersebut.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  genting  tersebut  dengan menerapkan good  corporate  governance (GCG)  pada  PTPN  IV  dalam  bidang pengamanan  aset  diharapkan  minimal  dapat  mengurangi  kejahatan  pencurian  dan penggelapan  TBS  kelapa  sawit  di  PTPN  IV.  Persoalannya  adalah good  corporate governance (GCG)  yang  bagaimana  dapat  mengamankan  aset  guna  meminimalisir
MAN POWER PERUSAHAAN TEKNOLOGI SYSTEM KEBUN KETERANGAN  Setiap kendaraan sepeda motor maupun mobil yang ingin melewati POS JAGA PALANG Perkebunan harus memiliki Stiker PAS LINTAS.  Stiker PAS LINTAS merupakan “ TIKET MASUK ” kendaraan yang ingin keluar/masuk area perkebunan.  Petugas POS JAGA PALANG wajib memeriksa setiap kendaraan yang ingin melewati PALANG PINTU dengan POS JAGA PALANG OPS CENTER KETERANGAN  Pada  saat  Truk  pengangkut  TBS  ingin  keluar  dari  setiap BlOK perkebunan  menuju PKS , Truk harus melewati Pos Palang Pintu keluar kebun.  Pada saat Truk  berada  di Pos Palang Pintu, Petugas jaga  akan memeriksa kelengkapan kendaraan  dan  jika  sudah  sesuai  maka  petugas  Palang  Pintu  akan  mengirimkan permintaan ( Open ) kepada OPS CENTER agar palang pintu dapat terbuka.
 Truk  pengangkut  TBS  yang  menuju  PKS  sebelumnya  sudah  di LOCK oleh  petugas securty kebun pada saat proses penyusunan TBS kedalam Truk.
 Pada  saat  Truk  pengangkut  TBS  ingin  melewati  Pos  jaga  palang  pintu PKS ,  petugas PKS PKS
MASYA- RAKAT

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
pencurian TBS kelapa sawit di PTPN IV; apakah dengan dilaksanakannya program kebun plasma  dan  Program  Kemitraan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  sebagai  wujud  dari pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (TJSL)  atau corporate  social responsibility (CSR)  sebagai  perintah/mandat  Pasal  74  UU  Perseroan  Terbatas  dapat mengamankan aset milik PTPN IV dan meminimalisir pencurian TBS kelapa sawit yang sudah  mengakar  terjadi  di  lapangan.  Permasalahan-permasalahan  seperti  hal  yang demikian perlu untuk dilakukan penelitian.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  berjudul  : “ Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance )  di Bidang  Pengamanan  Aset  Untuk  Meminimalisir  Pencurian  Tandan  Buah  Segar (TBS)  Kelapa  Sawit  di  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV ”,  layak  untuk  dikaji  dan dianalisis lebih lanjut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :
1. Bagaimana  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance )  dalam  bidang  pengamanan  aset  untuk  meminimalisir  pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV?
2. Bagaimana  hambatan  yang  dihadapi  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  dalam penerapan good  corporate  governance (GCG)  dalam  bidang  pengamanan  aset untuk  meminimalkan  pencurian  TBS  kelapa  sawit  pada  kebun-kebun  PT. Perkebunan Nusantara IV dan upaya yang telah dilakukan?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik ( good  corporate  governance )  dalam  bidang  pengamanan  aset  untuk meminimalisir  pencurian  Tandan  Buah  Segar  (TBS)  kelapa  sawit  di  PT. Perkebunan Nusantara IV.
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  hambatan  yang  dihadapi  PT.  Perkebunan Nusantara IV dalam penerapan good corporate governance (GCG) dalam bidang pengamanan aset untuk meminimalkan pencurian TBS kelapa sawit pada kebun- kebun PT. Perkebunan Nusantara IV dan upaya yang telah dilakukan.

## KERANGKA TEORI

## Stakeholders Theory of Modern Corporation
Kewajiban  dasar  manajemen  perusahaan  bukanlah  untuk  memaksimalkan keberhasilan keuangan perusahaan, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidupnya dan menyeimbangkan  tuntutan  yang  saling  bertentangan  dari  berbagai  pemangku

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
kepentingan.  Pengurus  perusahaan  (eksekutif)  harus  diberitahu  oleh  hukum  untuk mengelola perusahaan demi kepentingan stakeholders . 9
Pokok ajaran R. Edward Freeman tentang “ A Stakeholder Theory of The Modern Corporation ”, yaitu:
1. “Bahwa  manajer  perusahaan  memiliki  tugas  kepada  semua  kelompok- kelompok dan individu yang memiliki saham ( a stake ) dalam atau klaim pada perusahaan  (Freeman  menyebut  kelompok-kelompok  dan  individu  ini sebagai ' stakeholder '); 10
2. Bahwa tidak ada kelompok stakeholder yang harus diberikan keutamaan atas yang  lainnya  ketika  perusahaan  menengahi  klaim  persaingan stakeholder ; dan
3. Bahwa  hukum  perusahaan  harus  diubah  sehingga  membutuhkan  eksekutif untuk  mengelola perusahaan  mereka sesuai  dengan prinsip-prinsip  dari teori pemangku  kepentingan  ( stakeholder ),  yaitu,  Freeman  menyatakan  bahwa eksekutif 11 harus  diberitahu  (secara  hukum/resmi)  untuk  mengelola perusahaan mereka untuk kepentingan stakeholder s mereka”. 12
Teori  pemangku  kepentingan  pada  korporasi  modern  ( stakeholder  theory  of  the modern corporation ) merupakan teori yang cukup dikenal dalam dunia hukum korporasi. Dengan  semakin  pentingnya  peran  dan  kedudukan  seluruh  pemangku  kepentingan ( stakeholders )  dalam  pengelolaan  perusahaan,  memunculkan  pemikiran  kedua  yang sangat  bertolak  belakang  dengan  pandangan  dalam  tersebut. 13 Pandangan  kedua  ini  (“ A
9 Milton  Snoeyenbos,  Robert  Almeder,  James  Humber, Business  Ethics , 3 th Ed.,  dalam  Bismar Nasution,  Disampaikan  pada  Lokakarya  Nasional  Federasi  Serikat  Perkerja  Perkebunan  Nusantara,  “Mau Dibawa Kemana Holding BUMN Perkebunan, diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, Jakarta, tanggal 21 Pebruari 2019.
10 Richard  Smerden,  “ A  Practical  Guide  to  Corporation  Governance  Fourth  Edition ”,  (London: Thomson  Reuters  (Legal)  Limited,  2010”,  hlm.  3.  Bandingkan  :  Leonard  J.  Theberge,  “ Law  and  Economic Development ”, Journal  of  International  Law  and  Policy, (Vol.9:231).  Para stakeholder merujuk  pada  orang- orang dan kelompok yang mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh keputusan organisasi, kebijakan, dan operasi. Kata Stake ,  dalam  konteks  ini,  berarti  minat  dalam-atau  klaim  atas-perusahaan  bisnis.  Mereka  dengan keterkaitan dalam tindakan perusahaan mencakup beragam kelompok seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, media, pemerintah, asosiasi profesional dan perdagangan, aktivis sosial dan lingkungan, dan organisasi non pemerintah.
Lihat  juga  : The  Term  Stakeholder  Was  First  Introduces  in 1963 but  was  not  widely  used  in  the management  literature  until  the  publication  of  R.  Edward  Freeman’s  strategic  Management:  A  Stakeholder Approach (Marshfield, MA :  Pitman,  1984). For more  recent summaries of  the stakeholder theory  literature . Lihat  :  Thomas  Donaldson  and  Lee  E.Preston,  “ The  Stakeholder  Theory  of  the  Corporation:  Concepts,
Evidence, Implications ”, Academy of Management Review , January 1995, pp.71-83; Max B.E. Clarkson, ed. The Corporation  and  Its  Stakeholders : Classic  and  Contemprorary  Readings (Toronto  :  University  of  Toronto Press, 1998); and Abe J.Zakhem, Daniel E. Palmer, and Mary Lyn Stoll, Stakeholder Theory : Essential Readings in Ethical Leadership and Management (Amherst, NY : Prometheus Books, 2008).
11 See:  Three  ways  in  which  agents  may  differ  from  their  principals.  First,  the  agents  may  have different  preferences  from  their  principal,  such  as  willingness  to  work.  Second,  agents  may  have  different incentives  from  the  principal.  Agents  may  have  a  different  stake  in  the  outcome  or  may  receive  different rewards than the principal.  Third, agents may have information that is unavailable  to the principal, or vice versa. These types of divergences may give rise to problems relating to monitoring, incentives, coordination, and strategy. (Michael L. Moffitt dan Robert C. Bordone, eds., Handbook of Dispute Resolution  [Program on Negotiation/Jossey-Bass, 2005] , p. 190.
12 Milton Snoeyenbos, et.al., Op.cit. , hlm. 62.
13 Pandangan pertama maksudnya disini adalah pendapat Milton Friedman yang dimuat dalam New York  Times  Magazine tanggal  13  September  1970,  dengan  judul:  “ The  Social  Responsibility  of  Business  is  to Increase its Profits ”, yang menyatakan bahwa: “Satu-satunya tanggungjawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sampai menjadi sebesar mungkin. Tanggungjawab ini diletakkan dalam tangan para manajer. Para manajer  hanya  menjalankan  tugas  yang  dipercayakan  kepada  mereka  oleh  para  pemegang  saham  sebagai

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Stakeholder  Theory  of  the  Modern  Corporation ”),  mengakui  eksistensi  tanggungjawab sosial  perusahaan  terhadap  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ).  Toeri  “ a stakeholder  theory  of  the  modern  corporation ”  menawarkan  alternatif  dari  teori Friedman.  Pada  tampilan  Freeman,  Friedman  salah  mengasumsikan  bahwa  tugas  utama moral  eksekutif  perusahaan  adalah  masalah  fidusia 14 terhadap  pemegang  saham  mereka dan  bahwa  dalam  memenuhi  kewajiban  ini  mereka  bertindak  secara  bertanggung  jawab sosial. Freeman berbeda pendapat dengan Friedman.
Terlepas  dari apakah  manajemen  pemangku  kepentingan  mengarah  pada  kinerja keuangan  membaik,  manajer  harus  mengelola  bisnis  untuk  kepentingan  semua stakeholder .  Ini  memandang  perusahaan  bukan  sebagai  mekanisme  untuk  meningkatkan pengembalian  keuangan stockholders , 15 tetapi sebagai  kendaraan kepentingan  koordinasi stakeholder dan  melihat  manajemen  sebagai  memiliki  hubungan  fidusia  tidak  hanya untuk para pemegang saham, tetapi untuk semua stakeholder . Menurut teori normatif stakeholder , manajemen harus memberikan pertimbangan sama  dengan  kepentingan  semua stakeholder ,  ketika  konflik  kepentingan,  mengelola bisnis  sehingga  untuk  mencapai  keseimbangan  optimal  antara  mereka.  Ini,  tentu  saja, menyiratkan  bahwa  akan  ada  waktu  ketika  manajemen  wajib  untuk  setidaknya  sebagian mengorbankan  kepentingan stockholders untuk  orang-orang  dari  pemangku  kepentingan lainnya  ( stakeholders ). 16 Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut,  John  Hasnas  menyatakan bahwa:  “ management’s  fundamental  obligation  is  not  to  maximize  the  firm’s  financial success,  but  to  ensure  its  survival 17 by  balancing  the  conflicting  claims  of  multiple stakeholders ”. 18
pemilik  perusahaan.  Modal  milik  pribadi  boleh  saja  dipakai  untuk  tujuan-tujuan  sosial,  tetapi  jika  manajer memakai modal perusahaan untuk itu, ia merugikan para pemilik modal. Jadi tanggungjawab sosial boleh saja dijalankan  oleh  para  manajer  secara  pribadi  seperti  juga  oleh  semua  orang  lain,  tetapi  sebagai  manajer perusahaan  mereka  mewakilli  para  pemegang  saham  dan  karena  itu  tanggungjawab  mereka  adalah mengutamakan kepentingan para pemegang saham yakni memperoleh keuntungan sebanyak mungkin”. Lihat: Milton  Friedman,  “ The  Social  Responsibility  of  Business  is  to  Increase  its  Profits ”,  The  New  York  Times Magazine,  tanggal  13  September  1970.  Dengan  kata  lain,  pandangan  pertama  merupakan  pandangan  yang berpendapat  bahwa  perusahaan  diciptakan  untuk  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya  demi  kepentingan pemegang saham ( shareholders ).
Pemikiran ini didukung oleh Joel Bakan yang mengajarkan bahwasanya jika perusahaan memberikan sebahagian keuntungannya kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut telah menyalahi kodratnya. Lihat: K. Bartens, Pengantar  Etika  Bisnis ,  (Yogyakarta:  Kanisius,  2002),  hlm.  294. Pemikiran-pemikiran  Milton Friedman,  Joel  Bakan  dan  ahli-ahli  ekonmi  dan  sosial  pada  era  kejayaan  kapitalisme  klasik,  mendukung tegaknya prinsip duty to act bonafide in the interest of the company yang dikenal luas dalam hukum perseroan yang  menuntut  kewajiban  direksi  agar  mengelola  perseroan  untuk  kepentingan  dan  keuntungan  perseroan. Tentunya  tujuan  akhirnya  adalah  untuk  memaksimalkannilai  ( value )  bagi  para  pemegang  saham.  Lihat  juga: Philip Lipton dan Abraham Herzberg, Understanding Company Law , (Brisbane: The Law Book Company Ltd., 1992), hlm. 297.
14 Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  bahasa  Romawi  “ fides ”,  yang  berarti  kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indoensia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1, “fidusia” yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuanbahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
15 A shareholder or stockholder is an individual or institution (including a corporation) that legally owns  a  share  of  stock  in  public  or  private  corporation.  Shareholders  are  the  owners  of  a  limited  company. They buy shares which represent part ownership of a company.
16 John  Hasnas, The  Normative  Theories  of  Business  Ethics  A  Guide  for  Perplexed ,  dalam  Abe  J. Zakem, Daniel E. Palmer, dan Mary Lyn Stoll (ed.), Stakeholder Theory , (New York: Promethus Books, 2008), hlm. 118.
17 Bandingkan: Teori Darwinisme, The Survival of  The Fittest – “Survival of the Fittest” is a phrase that originated in evolutionary theory as an alternative way of describing the mechanism of natural selection . 18 John Hasnas, Loc.cit ., hlm. 118.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Menurut  John  Elkington  dalam  “ Cannibal  with  Forks:  The  Triple  Bottom  Line Twentieth  Century  Business ” (1997),  mengatakan  bahwa:  “jika  perusahaan  ingin  tetap sustain, maka  ia  perlu  memperhatikan  tidak  saja  kepentingan  para  pemegang  saham ( profit ),  tetapi  juga  harus  memperhatikan  kesejahteraan  orang-orang  yang  berada  di dalamnya dan disekitarnya ( peoples ) serta kelestarian lingkungan hidup ( planet )”. 19
Teori stakeholder menyatakan  bahwa  kewajiban  dasar  manajemen  bukanlah untuk  memaksimalkan  keberhasilan  keuangan  perusahaan,  tetapi  untuk  memastikan kelangsungan hidupnya dengan  menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan dari berbagai pemangku  kepentingan. Perusahaan harus dikelola  untuk  kepentingan  dari para stakeholder ,  pelanggan,  pemasok,  pemilik,  karyawan,  dan  masyarakat  lokal.  Hak-hak kelompok-kelompok  ini  harus dipastikan  dan, lebih  jauh, kelompok harus berpartisipasi, dalam  beberapa  rasa,  dalam  keputusan  yang  secara  substansial  mempengaruhi kesejahteraan mereka
Dengan  demikian, stakeholder  theory atau primacy  stakeholder mempengaruhi hukum  di  bidang  korporasi  untuk  mengarahkan  pengelolaan  korporasi  kepada kepentingan para pemangku  kepentingan. Teori stakeholder yang  mempengaruhi  hukum di bidang korporasi dikarenakan, teori “ a stakeholder theory of the modern corporation ” percaya  bahwa  korporasi  yang  modern  mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan kelangsungan hidupnya dengan  menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan dari berbagai  pemangku  kepentingan.  Pemangku  kepentingan  tersebut,  terdiri  dari:  para stakeholder , pelanggan, pemasok, pemilik, karyawan, dan masyarakat lokal.
Korporasi  yang  bertujuan  untuk  memastikan  kelangsungan  hidupnya  dengan menyeimbangkan  tuntutan  para  pemangku  kepentingan  tersebut  harus  dikelola  dengan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini disebabkan, menurut Forum for Corporate Governance  in  Indonesia (2001),  menyatakan  GCG  adalah  seperangkat  peraturan  yang menetapkan  hubungan  antara  pemangku  kepentingan  pengurus,  pihak  kreditur, pemerintah,  karyawan,  serta  para  pemegang  kepentingan  internal  dan  eksternal  lainnya sehubungan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka,  atau  dengan  kata  lain  sistem  yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 20
Good  Corporate  Governance merupakan  sebagai  tata  cara  kelola  perusahaan sehat  yang  sudah  diperkenalkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan International  Monetary Fund (IMF). 21 Menurut The  Indonesian  Institute  for  Corporate  Governance (IICG), Corporate  Governance adalah  serangkaian  mekanisme  yang  mengarahkan  dan
19 Hennigfeld Judith, The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility , (John Wiley  & Sons, 2006), hlm. 27.
20 Forum for Corporate Governance in Indonesia . Seri Tata Kelola ( Corporate Governance ) Jilid II, 2001.
21 Indonesia  mulai  menerapkan  prinsip  GCG  sejak  menandatangani Letter  of  Intent (L.o.I)  dengan IMF,  yang  salah  satu  bagian  pentingnya  adalah  pencantuman  jadwal  perbaikan  pengelolaan  perusahaan- perusahaan  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance (KNKCG)  berpendapat  bahwa  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab  untuk menerapkan  standar  GCG  yang  telah  diterapkan  di  tingkat  internasional.  Lihat:  Asmaji  Darmawi, Antologi Administrasi  Publik  &  Pembangunan:  Festschrift  untuk  Sjamsiar  Sjamsuddin ,  Cet.  Ke-1,  (Malang:  UB  Press, 2016), hlm. 243.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
mengendalikan  suatu  perusahaan  agar  operasional  perusahaan  berjalan  sesuai  dengan harapan para pemangku kepentingan ( stakeholders ). 22
Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola  serta  mengarahkan  atau  memimpin  bisnis  dan  usaha-usaha  korporasi  dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. good corporate governance  merupakan  struktur,  sistem,  dan  proses  yang  digunakan  oleh  organ-organ perusahaan  sebagai  upaya  untuk  memberi  nilai  tambah  perusahaan  secara berkesinambungan  dalam  jangka  panjang,  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya.
Peristilahan good  corporate  governance muncul  pada  akhir  tahun  1980-an  yang diperkenalkan  oleh Cadbury  Committee dalam  suatu  laporan  yang  dikenal  dengan Cadbury Report . 23 Kata governance diartikan sebagai the activity or manner of goverring , sedangkan arti dari goverring sebagai having the power or right to govern . 24
Good  corporate  governance diartikan  sebagai sebuah  perusahaan  yang  telah dikelola  secara  baik  dan  benar  dan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip fairness , accountability , responsibility , transparency .  Dengan  prinsip  ini  nilai  perusahaan  dalam jangka  panjang  akan  naik  tanpa  mengabaikan  kepentingan stakeholder yang  lain. Pemberlakuan  prinsip good  corporate  governance merupakan  langkah  penting membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. 25
Menurut  Bank  Dunia  (World  Bank), good  corporate  governance adalah kumpulan  hukum,  peraturan  dan  kaidah-kaidah  yang  wajib  dipenuhi  yang  dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi  jangka  panjang  yang  berkesinambungan  bagi  para  pemegang  saham  maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
Berikut  definisi  dan  pengertian good  corporate  governance dari  beberapa literatur:
a. Menurut  Tunggal  (2013), good  corporate  governance adalah  sistem  yang mengatur,  mengelola  dan  mengawasi  proses  pengendalian  usaha  untuk menaikkan  nilai  saham,  sekaligus  sebagai  bentuk  perhatian  kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar. 26
b. Menurut Agoes (2011), good corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur  hubungan  peran  Dewan  Komisaris  peran  Direksi,  pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik
39 Fadillah Abdi  Widodo, “Peran Corporate Governance Perception  Index Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Hasil Survei The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)  Periode  2010-2012”,  Program  Studi  Akuntansi  Universitas  Dian  Nuswantoro,  Semarang, http://eprints.dinus.ac.id/17096/1/jurnal_15420.pdf., diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2020.
23 Tan  kamello,  dalam  Sri  Suyono, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karyawan  Dalam  Rancangan Merger Diantara BUMN) , Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.
24 Jonatahan  Crowter  (ed), Good  Corporate  Governance .Oxford  Advanced  Learners  Dictionary,
(New York : Oxford University Press, 1995),  hlm. 515.
25 Bactiar  Hassan  Miraza, Good  Corporate  Governance ”  Makalah  disampaikan  pada  lokakarya Good  Corpore  Governance ,  kerjasama  Program  Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara,  Program Pascasarjana  Universitas  Indonesia,  Universitas  of  South  Carolina, Bursa  Efek  Jakarta  dan  Bapepam,  Medan, 2000.
26 A. Wijaya Tunggal, Internal Audit dan Good Corporate Governance , (Jakarta: Erlangga, 2013).

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
juga  disebut  sebagai  proses  yang  transparan  atas  penentuan  tujuan perusahaan, pencapainya dan penilaian kinerjanya. 27
c. Menurut  Kusmastuti  (2008), good  corporate  governance merupakan  sistem tata  kelola  yang  diselenggarakan  dengan  mempertimbangkan  semua  faktor yang  mempengaruhi  proses  institusional,  termasuk  faktor-faktor  yang berkaitan dengan regulator. 28
d. Menurut Sutedi (2011), good corporate governance adalah suatu proses  dan struktur  yang  digunakan  oleh  organ  perusahaan  (pemegang  saham/pemilik modal,  komisaris,  dewan  pengawas  dan  direksi)  untuk  meningkatkan keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan  stakeholder  lainnya,  berlandaskan  peraturan  perundang- undangan dan nilai-nilai etika. 29
Menurut  Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  No.  KEP-117/M- MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN ),  istilah corporate  governance adalah  suatu  proses  dan  struktur yang  digunakan  oleh  organ  BUMN  untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan akuntabilitas  perusahaan,  guna  mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka panjang,  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya  berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Menurut  Bismar  Nasution,  prinsip-prinsip good  corporate  governance terdapat dalam  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (UU BUMN).  Pada  Pasal  36  ayat  (1)  UU  BUMN,  menyatakan  bahwa  perum  dalam menyelenggarakan  usahanya  harus  berdasarkan  pada  prinsip  pengelolaan  perusahaan yang  sehat.  Ketentuan  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  Jo.  Pasal  6  ayat  (3)  UU BUMN  yang  mewajibkan  direksi, komisaris, dan  dewan pengawas  dalam  melaksanakan tugasnya  harus  melaksanakan  prinsip-prinsip  profesionalisme,  efisiensi,  transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. 30
Bagi  BUMN  implementasi  prinsip-prinsip corporate  governance diatur  dalam Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No.  KEP.117/M-MBU/2002  dengan  prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. “Transparansi,  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan keputusan  dan  keterbukaan    dalam  mengemukakan  informasi  materiil  dan relevan mengenai perusahaan.
b. Kemandirian,  yaitu  keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan  dari pihak  manapun  yang
27 Sukrisno Agoes, Etika Bisnis dan Profesi , (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
28 A. Dwi Kusumastuti, Pengaruh Good Corporate Governance  Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan-Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2011 ,  (Surakarta: Universitas Surakarta, 2013).
29 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 30 Bismar  Nasution,  “Menuju  Sistem  Pengelolaan  BUMN  Yang  Efektif  dan  Efisien”, https://bismarnasution.com/menuju-sistem-pengelolaan-bumn-yang-efektif-dan-efisien/.,  diakses  pada  hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
c. akuntabilitas,  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
d. pertanggungjawaban,  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  korporasi yang sehat;
e. kewajaran,  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kaitan teori stakeholder dengan penelitian ini bahwasanya dalam penerapan good corporate  governance (GCG)  di  PTPN  IV  bukanlah  semata-mata  untuk  kepentingan pemilik  perusahaan  (dhi.  Negara),  akan  tetapi  untuk  kepentingan  umum,  yaitu  seluruh pemangku  kepentingan,  terutama  masyarakat  sekitar  kebun-kebun  kelapa  sawit  milik PTPN IV tersebut.

## Legal System Theory (Teori Sistem Hukum)
Teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  yang menyatakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu 31 :
a. “Substansi Hukum ( Substance of The Law )
Substansi  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman,  menyatakan  bahwa  : “ Anoher  aspect  of  the  legal  system  is  its  substance.  By  this  is  meant  the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress  here  is  on  living  law,  not  just  rules  in  law  books ”. 32 Aspek  lain  dari sistem  hukum  adalah  substansinya.  Adapun  yang  dimaksud  dengan substansinya  adalah  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang berada  dalam  sistem  itu.  Jadi,  substansi  hukum  menyangkut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  memiliki  kekuatan  yang  mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
b. Struktur Hukum ( Structure of The Law )
Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan 33 : “ To begin with, the legal system has the structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means  how  the  legislature  is  organized  ...what  procedures  the  police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action ”.
Struktur dari sistem  hukum terdiri atas unsur berikut  ini, jumlah  dan ukuran pengadilan,  yurisdiksinya  (termasuk  jenis  kasus  yang  berwenang  mereka
31 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum  :  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  (Bandung  :  Nusa  Media,  2013), hlm. 6.
32 Lawrence M. Friedman, Loc.cit. , hlm. 5-6.
33 Lawrence M. Friedman, American Law : An Introduction , (New York : W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
periksa),  dan  tata  cara  naik  banding  dari  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya. Struktur  juga  berarti  bagaimana  badan  legislatif  ditata,  apa  yang  boleh  dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  Presiden,  prosedur  ada  yang  diikuti  oleh Kepolisian  dan  sebagainya.  Jadi,  struktur  ( legal  structure )  terdiri  dari lembaga  hukum  yang  ada  dimaksudkan  untuk  menjalankan  seperangkat hukum  yang  ada  atau  yang  dikenal  dengan Criminal  Justice  System (CJS). CJS  terdiri  dari  4  (empat)  lembaga,  yaitu  :  Penyidik  (Kepolisian),  Penuntut Umum  (Kejaksaan),  Pengadilan  (Hakim),  Lembaga  Pemasyarakatan (Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI),  dan  Advokat.  Seluruh  struktur  hukum  tersebut  saling  bekerja mendukung satu sama lain. 34
Struktur  adalah  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum  itu  berjalan  dan  dijalankan.  Di  Indonesia  misalnya  jika  berbicara tentang  struktur  sistem  hukum  Indonesia,  maka  termasuk  di  dalamnya struktur  institusi-institusi  penegakan  hukum  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, dan Advokat. 35
c. Budaya Hukum ( Legal Culture )
Mengenai  budaya  hukum,  Lawrence  M.  Friedman,  berpendapat:  “ The  third component  of  legal  system,  of  legal  culture.  By  this  we  mean  people’s attitudes  toward  law  and  legal  system  their  belief  ...in  other  word,  is  the climinate  of  social  thought  and  social  force  which  determines  how  law  is used, avoided, or abused ”. 36 Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya  hukum  aparat  penegak hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Sebaik  apapun  penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan  masyarakat,  maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Dengan  kata  lain,  Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  3  (tiga)  unsur  sistem  hukum,  yakni  :
34 Dikaji  dari  perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System ),  maka  di  Indonesia dikenal  5  (lima)  institusi  yang  merupakan  sub  sistem  peradilan  pidana.  Terminologi  lima  institusi  tersebut dikenal  sebagai Panca  Wangsa Penegak  Hukum.  Meurut  Mardjono  Reksodiputro,  maka  Sistem  Peradilan Pidana  merupakan  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan.  Sumber  : Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  :  Kumpulan  Karangan ,  Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.
35 Achmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  :  Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikiran Hukum  di  Indonesia ,  Cet.  Ke-2,  (Surakarta  :  Muhammadiyah  University  Press,  2004),  hlm.  36,  menyatakan bahwa  :  “Jika  kita  ingin  melihat  hukum  secara  lebih  utuh,  maka  hendaknya  hukum  tidak  sekedar  dipandang sebagai  kumpulan  asas-asas  dan  aturan-aturan,  melainkan  hendaknya  kita  memandang  hukum  dalam wujudnya  sebagai  tatanan  yang  utuh,  yang  mencakup  tatanan  sosial  dan  tatanan  politik.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum positif,  hukum  negara  yang  oleh  Roberto  M.  Unger  diistilahkan  sebagai  hukum  birokrat.  Kalangan  hukum positif mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum”.
36 Lawrence M. Friedman, Op.cit. , hlm. 6.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
struktur  hukum  ( structure  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law ),  dan  budaya hukum  ( legal  culture ).  Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi hukum  meliputi  perangkat  perundang-undangan  dan  budaya  hukum  merupakan  hukum yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat.
Kaitannya  dengan  penelitian  ini  bahwasanya  dalam  penerapan good  corporate governance (GCG)  di  bidang  pengamanan  aset  di  PTPN  IV  dapat  diukur  dengan  ketiga unsur  sistem  hukum  tersebut,  yaitu:  substansi  hukumnya  (UU  Perseroan  Terbatas,  UU BUMN,  UU  Kehutanan,  UU  Perkebunan,  dan  lain  sebagainya);  struktur  hukumnya (aparat penegak hukum: PPNS Kehutanan dan Polri); budaya hukum perusahaan. Ketiga sistem  tersebut  saling  terkait  satu  sama  lain.  Upaya  penegakan  hukum  secara  sistemik harus  memperhatikan  unsur-unsur  sistem  hukum  tersebut  karena  merupakan  esensi  dari penegakan  hukum  sehingga  proses  penegakan  hukum  dan  keadilan  secara  internal perusahaan maupun eksternal dapat diwujudkan secara nyata, minimal dapat mengurangi pencurian  dan  penggelapan  TBS  kelapa  sawit.  Dengan  berkurangnya  pencurian  dan penggelapan  TBS  kelapa  sawit,  otomatis  dapat  meningkatkan  produksi  perusahaan. Produksi  perusahaan  meningkat,  maka  kesejahteraan karyawan  juga  meningkat.  Dengan didukung  teori stakeholder ,  maka  peningkatan  pendapatan  perusahaan  diharapkan  dapat meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  di  sekitar  kebun-kebun  kelapa  sawit  milik perusahaan.

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) Dalam Bidang  Pengamanan  Aset  Untuk  Meminimalisir  Pencurian  Tandan  Buah  Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV
Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance ),  yang selanjutnya  disebut  GCG  adalah  prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan mekanisme  pengelolaan  perusahaan  berlandaskan  peraturan  perundang-undangan  dan etika berusaha. 37 Proses dan mekanisme atau tata kelola yang dimaksud adalah bagaimana sebuah  perusahaan  dipimpin,  diarahkan  dan  dikendalikan  ( lead , direct ,  dan control )  dan perlu  dijabarkan  dalam  suatu  bentuk  pedoman  yang  disebut  Pedoman  Tata  Kelola Perusahaan ( Code of Corporate Governance atau Code of CG ).
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini sebagai pedoman umum dalam pengelolaan perusahaan dan  dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman  yang lebih rinci  oleh  masing- masing organ perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman tersebut merupakan  penyempurnaan  (revisi)  dari  pedoman  yang  telah  disusun  pada  tahun  2013. Materi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut bersumber dari: Anggaran  Dasar  Perusahaan;  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas;  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No.  PER-01/MBU/2011  tertanggal  01 Agustus  2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate Governance )  Pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  yang  terakhir  diubah  dengan
37 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No.  PER-09/MBU/2012,  tertanggal  06  Juli  2012  dan Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No.  PER-12/MBU/2012,  tertanggal  24  Agustus  2012 tentang  Organ  Pendukung  Dewan  Komisaris/Dewan  Pengawas  BUMN  serta  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwasanya  pelaksanaan  tata  kelola perusahaan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  GCG,  yaitu:  transparansi  ( transparency ); akuntabilitas ( accountability ); pertanggungjawaban ( responsibility ); kemandirian ( independency );  dan  kewajaran  ( fairness )  sesuai  Keputusan  Bersama  Dewan  Komisaris dan  Direksi  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  No.  DK/18/KPTS/2016  dan  No. 04.03/02/KPTS/2016  tentang  Pemberlakuan  Infrastruktur Good  Corporate  Governance PT. Perkebunan Nusantara IV.
1.   Pemberlakuan Ketentuan Infrastruktur Good Corporate Governance Pada PTPN IV
PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  disingkat  PTPN  IV  didirikan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  RI  No.  9  Tahun  1996  tentang  Peleburan  Perusahaan  Perseroan (Persero)  PT.  Perkebunan  VI,  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT.  Perkebunan  VII,  dan Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT.  Perkebunan  VIII  menjadi  Perusahaan  Perseroan (Persero)  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  dan  Akta  Pendirian  Perusahaan  Perseroan (Persero)  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  No.  37  tertanggal  11  Maret  1996  yang  dibuat dihadapan  Notaris  Harun  Kamil,  SH;  Anggaran  Dasar  tersebut  telah  mendapat pengesahan  dari  Menteri  Kehakiman  RI  melalui  Surat  Keputusan  No.  C2-8332 HT.01.01.Th.96,  tertanggal  08  Agustus  1996  serta  diumumkan  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia No. 81 tertanggal 08 Oktober 1996; Tambahan Berita Negara RI No. 8675.  Anggaran  Dasar  Perseroan  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan  terakhir berdasarkan  keputusan  Para  Pemegang  Saham  No.  SK-44/MBU/03/2016  dan  No. KPJAK/Hold/AD.NIV/03/2016 yang dinyatakan dalam Akta No. 05 tertanggal 14 Maret 2016  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  Nanda  Fauz  Iwan,  SH,  M.Kn.,  dan  telah  mendapat pengesahan  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM  sesuai  Surat  Keputusan  No.  AHU- AH.01.03.00336415, tertanggal 01 April 2016. 38
Pada  awalnya  PT. Perkebunan  Nusantara  IV  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  (selanjutnya  disebut  PTPN  IV).  Menurut Undang-Undang  No.  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya disebut UU BUMN), BUMN terbagi atas BUMN Perusahaan Umum (Perum) dan BUMN Perseroan  (PT).  BUMN  Perum  seluruh  modalnya  berasal  dari  Negara  dan  tidak  terbagi atas  saham-saham  bertujuan  untuk  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  sekaligus  mengejar  keuntungan  berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan  BUMN Perseroan  (PT) adalah BUMN  yang berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruh
38 Bab I angka 1.4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV tentang Pemberlakuan Infrastruktur GCG PTPN IV.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 39
Saat ini saham negara melalui penyertaan langsung pada PTPN IV hanya sebesar 10%  saja,  tidak  sampai  51%  sebab  PTPN  IV  sudah  menjadi  anak  perusahaan  dari “ holding  company ”  PT.  Perkebunan  Nusantara  III  (Persero).  Dihilangkannya  status dilakukan  dengan  mengalihkan  saham  milik  negara  pada  PTPN  IV  kepada  PTPN  III sebagai  induk  BUMN  perkebunan.  Adapun  dasar  hukum  pembentukan  holding  BUMN tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  44  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Penyertaan  dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 40
2.   Penggunaan Alat Berteknologi Tinggi dan Aplikasi “ Smart Security of Integrity ” di  Bidang  Pengamanan  Aset  Untuk  Meminimalkan  Pencurian  TBS  Kelapa Sawit Pada Kebun-Kebun PTPN IV
Prinsip  pengamanan  yang  tidak  boleh  diabaikan  adalah  mengetahui  asset  yang menjadi  obyek  pengamatan  dan  mengetahui  ancamannya,  perlu  dibutuhkan  konsep penanganan  keamanan  yang  efektif  dan  terpadu  baik  keamanan  regular  dari  tokoh masyarakat  lingkungan,  lembaga-lembaga  masyarakat  maupun  tingkat  korwil    setempat sehingga dapat berkoordinasi  dengan  optimal untuk terciptanya situasi  dan  kondisi  yang aman  dan    nyaman  tentunya  sesuai  dengan  Tugas  Pokok,  Fungsi,  Peranan  sebagai Petugas Pengamanan ( Security ) Kebun milik PTPN IV.
Adapun  maksud  dan  tujuan  pengamanan  terpadu  dengan  menggunakan  alat berteknologi tinggi dan aplikasi “ Smart Security of Integrity ” di bidang pengamanan aset untuk  meminimalkan  pencurian  TBS  kelapa  sawit  pada  kebun-kebun PTPN  IV,  antara lain:
1. Memperkecil  potensi  terhadap  kemungkinan  terjadinya  ancaman,  hambatan, gangguan keamanan;
2. Memberikan  peningkatan  keamanan,  ketertiban,  dan  kenyamanan  di  Kawasan Perkebunan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
a. Perlengkapan dan Peralatan Kerja Yang Dibutuhkan
Pelaksana pekerjaan menyediakan perlengkapan dan peralatan kerja yang dibutuh sebagai berikut :
a. Pelaksana  Pekerjaan  menyediakan  pakaian  &  sarana  kerja  diperlukan  untuk mendukung pekerjaan keamanan sesuai standar perlengkapan tenaga pengamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Pelaksana  Pekerjaan  berkewajiban  menyediakan  pakaian  &  sarana  kerja  yang diberikan  pada  bulan  pertama  pelaksanaan  kontrak  yang  ditagihkan  setelah penyerahan kepada pekerja dengan rincian  sebagai berikut:
39 Lihat: Pasal 1 angka 2 UU BUMN.
40 Adapun dasar hukum pembentukan holding BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Adapun  sarana  dan  prasarana  penunjang  kinerja  keamanan  dapat  dilihat  pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1 Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Keamanan No. Sarana Kerja Jumlah 1. Pakaian Dinas Lapangan PDL untuk 528 Personil 2 Set/Tahun 2. Jaket Lapangan sebanyak untuk 528 Personil 1 Set/Tahun 3. Topi, Sepatu, Kaos Kaki, Peluit, Tali Peluit, Sabuk, Kopel Rem, dan  Sarungnya, Tongkat Polri dan Sarungnya, Jas Hujan Standar untuk semua anggota untuk 528 Personil 1 Set/Tahun 4. Senter Patroli 283 Set/tahun
Sumber : Data Primer dari PTPN IV, Maret 2020.

## b.  Pola Kerja Pengamanan
Adapun  pola  kerja  pengamanan  pada  PTPN  IV  untuk  meminimalisir  pencurian aset  kebun,  terdiri  dari:  Pengamanan  Tertutup  dan  Pengamanan  Terbuka.  Pola pengamanan  tertutup  (Pam  Tertutup)  merupakan  operasi  intelijen  sebagai  bagian  dari kegiatan  pre-emtif  untuk  melakukan  pemetaan,  penggalangan,  dan  penggembosan terhadap  para  pelaku  kejahatan  yang  berpotensi  merugikan  PTPN  IV.  Kegiatan  intelijen dilakukan  paling  awal  dan  berkesinambungan  guna  membangun  jaringan  informasi  dan pengamanan  terluar  sebelum  para  pelaku  kejahatan  bertindak,  maka  petugas  keamanan akan  mendapatkan  informasi  mengenai  hal  tersebut  dan  berkoordinasi  dengan  pihak pengamanan terbuka. 41
Adapun  cara  kerja  Pam  Tertutup  ini,  yaitu: 42 a.  Infiltrasi  jaringan;  b. Penggalangan; c. Penggembosan; dan d. Perang urat syaraf/media.
Pengamanan  Terbuka  (Pam  Terbuka)  dilakukan  pada  masing-masing  kebun. Pengawasan  dilakukan  oleh  Tim  Pengamanan  selama  24  jam  secara  terus-menerus dengan  pembagian  kelompok  kerja  dan  waktu  atau  shift  jaga  masing-masing  menjadi  3 (tiga)  kelompok  dan  2  (dua)  shift.  Masing-masing  shift  dengan  menyesuaikan  jumlah anggota  dipimpin  oleh  Manager  Unit  Pengamanan,  untuk  pola  kerja  4:2,  yaitu:  2  (dua) hari  siang,  2  (dua)  hari  malam,  dan  2  (dua)  hari  libur,  atau  menyesuaikan  kebutuhan lapangan. 43
Adapun jam kerja berdasarkan shift tersebut, yaitu: 44
a. Shift I : 07.00 Wib s.d. 19.00 Wib b. Shift II : 19.00 Wib s.d. 07.00 Wib c. Shift III : Off/Libur
41 Wawancara dengan Roy Markori Purba, Kasubbag Keamanan PTPN IV pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 di Kantor Pusat PTPN IV, Medan.
42 Ibid . 43 Ibid .
44 Ibid .

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
d. Jam Kerja
:   Pola  kerja  8  –  12  jam  menyesuaikan  dengan  kondisi lapangan.
Penempatan  pos  terdapat  4  (empat)  jenis  penjagaan  dengan  rincian,  sebagai berikut: 45
a. Pos Stasioner / penjagaan akses keluar masuk kebun;
b. Pos Bergerak / penjagaan daerah rawan afdeling;
c. Patroli Area / penjagaan daerah rawan blok;
d. Patroli Pengawasan Kebun / manajemen pengawasan mutu.
Adapun  metode  penjagaan  kebun  PTPN  IV  oleh  tenaga  satuan  pengamanan terpadu sewaktu serah terima tugas / pergantian shift, sebagai berikut: 46
a. Minimal 15 S/d 30 menit sebelum Serah Terima Tugas antar Shift dilaksanakan, Petugas Shift yang baru naik tugas sudah mempersiapkan diri.
b. Petugas  melakukan  Apel  di  dekat  Pos,  dilakukan  Absensi,  Pemeriksaan  teliti mengenai Perlengkapan  dan Seragam serta Kerapihan Kebersihan Baju, dan lain- lain.
c. Petugas  melaksanakan  serah  terima  tugas  jaga  di  plotingan  masing  masing  di antar oleh sarana transportasi.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat serah terima jaga, antara lain: 47
a. Pos Stasioner / Penjagaan Akses Keluar Masuk Kebun
1) Chek perlengkapan alat kelengkapan kerja
2) Chek surat jalan kendaraan keluar masuk
3) Chek buku mutasi / catatan harian & Chek buku tamu
4) Petugas  jaga  lama  melaporkan  kegiatan  selama  tugas  jaga  kepada  petugas jaga baru  (info, perintah, kegiatan, temuan dan masalah)
b. Pos Bergerak / Penjagaan Daerah Rawan Affdeling
1) Patroli area Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV, Sumatera Utara
2) Hasil patroli area (situasi dan kondisi selama tugas jaga)
3) Temuan hasil patroli
4) Serah terima buku patroli dan alkap Traffic (pengaturan kendaraan traffic)
5) Petugas  jaga  lama  melaporkan  tugas  jaga  1  x  12  jam  kepada  petugas  jaga baru
6) Situasi dan kondisi area depan dan traffic
7) Serah terima alkap (alat kelengkapan kerja traffic)
8) Melaporkan temuan atau kejadian di traffic selama tugas jaga 1x 12 jam
c. Patroli Area / Penjagaan Daerah Rawan Blok
1) Hasil patroli area (situasi dan kondisi selama tugas jaga)
2) Temuan hasil patroli
3) Serah terima buku patroli dan alkap & Traffic (pengaturan kendaraan traffic)
4) Petugas  jaga  lama  melaporkan  tugas  jaga  1  x  12  jam  kepada  petugas  jaga baru
45 Ibid . 46 Ibid . 47 Ibid .

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
5) Situasi dan kondisi area depan dan traffic
6) Serah terima alkap (alat kelengkapan kerja traffic)
7) Melaporkan temuan atau kejadian di traffic selama tugas jaga 1x 12 jam.
c. Pengamanan Terpadu dan Terintegrasi
Sistem  keamanan  terpadu  terdiri  dari  berbagai  metode  dan  konsep  pengamanan yang tidak hanya menggunakan “ hard skill ” tetapi juga menggunakan “ soft skill ” di bantu dengan  penggunaan  teknologi  keamanan  yang  modern  dilandasi  dengan  kearifan  lokal yang terukur.
Adapun metode pelaksanaannya, yaitu:
a. Daya Tangkal, mampu memberikan rasa gentar dan segan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan dengan melakukan pengamanan tertutup.
b. Daya  Deteksi,  mampu  mendeteksi  gerakan  persiapan  dan  perencanaan  pelaku kejahatan sebelum menjalankan kegiatannya.
c. Daya  Hambat,  mampu  menghambat  pergerakan  masuknya  pelaku  kejahatan  ke dalam kebun.
d. Daya  Respon,  mampu  merespon  pelaku  tindak  kejahatan  ketika  melakukan kegiatan kejahatan.
e. Daya Tolak, mampu menolak/menghilangkan tindak kejahatan di area kebun. Lapisan  pengamanan,  terdiri  dari:  Ring/Zona  1  (terlarang);  Ring/Zona  2
(terbatas); dan Ring/Zona 3 (bebas). Adapun yang termasuk ke dalam ring-ring atau zona- zona  sebagai  lapisan  pengamanan,  yaitu:  Ring/Zona  1  yaitu  penggunaan  peralatan keamanan untuk menunjang pengamanan. Satuan pengaman sebagai lapisan pengamanan terakhir  yang  mengamankan  objek  pengamanan  yaitu  TBS. Ring/Zona  2  berupa  paritan dan  pagar  sebagai  lapisan  keamanan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  “ Crime  Prevention Through  Environment  Design ”  (CPTED). 48 Ring/Zona  3  berupa  rumah  warga  sekitar yang terbukti oknum-oknum  masyarakat  melakukan tindakan  memanen secara tidak sah di lingkungan perkebunan milik PTPN IV.
CPTED konsep dikemukakan oleh C. Ray Jeffery, bahwa: “ the proper design and effective use of the built environment can lead to a reduction in the fear of crime and the incidence of crime, and to an improvement in the quality of life ”. 49 Terjemahan: “desain yang  tepat  dan  penggunaan  lingkungan  binaan  yang  efektif  dapat  mengarah  pada berkurangnya  rasa  takut  akan  kejahatan  dan  timbulnya  kejahatan,  dan  peningkatan kualitas hidup”.
Adapun  dimensi  pengamanan,  terdiri  dari:  pembuat  keputusan;  karyawan; masyarakat sekitar; penjaga keamanan; dan pihak berwajib.
Pengertian  Intelijen  secara  umum  :  asal  kata  dari  kata  “ inteligencia ”  artinya kecerdasan  yang  disinonimkan  dengan  kepandaian,  brilian,  bersinar  (intelektual),  serba
48 “ Crime  Prevention  Through  Environment  Design ”  (CPTED)  merupakan  konsep  yang  mendasari pembangunan  wilayah  yang  berorientasi  berkelanjutan,  terus-menerus,  dalam  mencegah  terjadinya  kejahatan dan kecelakaan secara dini, wujudnya antara lain memasang lampu penerangan jalan secara swadaya di depan rumah-rumah  masyarakat,  khususnya  yang  belum  terjangkau  pembangunan  penerangan  jalan  umum.  Lihat: Timothy  D.  Crowe, Crime  Prevention  Through  Environmental  Design:  Applications  of  Architectural  Design and Space Management Concepts , 2 nd Edition, (Boston, USA: Butterworth-Heinemann, 2000), hlm. 1.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
tahu,  berakal  dan  flexibel.  Personil  yang  bertugas  di  intelijen  harus  memiliki  standrad tingkat  kecerdasan  dan  pelatihan  di  atas  rata-rata,  sehingga  mampu  mengetahui  banyak informasi  tapi  rendah  hati,  tidak  sombong,  mudah  bergaul/luwes,  pandai  membawa  diri dan mudah bekerja sama.
Pengamanan  Tertutup  adalah  segala  usaha,  pekerjaan,  kegiatan  yang  dilakukan secara  terencana  dan    terarah  untuk  mencegah,  dan  menangkal  serta  menemukan  jejak, menggagalkan  usaha-usaha,  pekerjaan  dan  kegiatan  pihak  lain/oposisi  dalam  melakukan sabotase, spionase/pencurian bahan keterangan dan penggalangan yang dapat mengancam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Penyelidikan  terbuka  adalah  penelitian  (riset)  dan  wawancara  (interview). Sedangkan  penyelidikan  tertutup,  berupa:  “ ellicting ”  (elitasi);  penjajakan  (pengintaian); penyusupan; penyadapan; dan penyamaran.
Adapun  hakikat  pengamanan  tertutup  adalah  untuk  tetap  terpeliharanya  situasi keamanan  yang  kondusif  dimana  tidak  ada  kesempatan  atau  peluang  bagi  pihak lain/pelaku  kejahatan  untuk  melaksanakan  tindak  kejahatan.  Tujuan  pengamanan  adalah untuk  terhindarnya  usaha-usaha,  pekerjaan,  dan  kegiatan  pihak  pelaku  kejahatan  untuk melakukan  sabotase,  spionase/pengumpulan  bahan  keterangan  dan  penggalangan  yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan dan ketentraman atau merugikan pihak kebun. Prinsip pengamanan, terdiri dari:
a. Prinsip preventif (pencegahan), kegiatan pengamanan intelijen lebih mengutamakan pencegahan daripada melakukan penindakan/penegakan hukum.
b. Prinsip  memegang  teguh  tujuan,  segala  kegiatan  yang  dilakukan  harus  selalu diorientasikan kepada tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan.
c. Prinsip  tidak  mengambil  risiko,  kegiatan  yang  dilakukan  harus  berdasarkan perencanaan  yang  baik  berlandaskan  pada  hasil  penyelidikan  yang  akurat, sehingga kemungkinan resiko yang dihadapi sudah diperhitungkan secara matang dan dinilai sebagai kemungkinan resiko yang terkecil.
d. Prinsip  modifikasi,  dengan  modifikasi  metode,  taktik,  dan  teknik,  maka  usaha pengamanan intelijen yang dilakukan tidak berpola atau tidak monoton sehingga sulit dikenali oleh pihak lawan atau pihak lain yang akan menggunakan/mengancam sistem pengamanan yang dilakukan.
e. Prinsip  kewaspadaan,  petugas  pelaksana  pengamanan  harus  memiliki  sikap kewaspadaan  tinggi  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  tidak  akan dihadapkan kepada pendadakan-pendadakan yang dilancarkan pihak lain.
f. Prinsip  tidak  mengganggu  kebebasan  bergerak,  petugas  pelaksana  pengamanan dimungkinkan  untuk  dapat  secara  leluasa  bergerak  di  daerah  lokasi pengamanannya
g. Prinsip kerjasama, dalam menjalankan tugas, petugas-petugas pengamanan harus melakukan  kerjasama  dengan  segenap  aparat  pengamanan  yang  ada  di  daerah lokasi pengamanan.
Adapun  sasaran  pengamanan  dilakukan  terhadap:  orang,  benda,  kegiatan,  bahan keterangan, dan tempat lokasi. Bentuk pengamanan intelijen, yaitu:

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
a. Pengamanan  langsung,  merupakan  kegiatan  pengamanan  yang  secara  fisik dilakukan oleh personil intelijen terhadap objek atau sasaran pengamanan.
b. Pengamanan  tidak  langsung,  suatu  awal  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan melakukan  pengecekan,  pengawasan,  dan  pemeriksaan  secara  administratif terhadpa penerbitan surat izin  melintas, perizinan,  dan rekomendasi pelaksanaan pekerjaan.
Adapun  rencana  dan  program  pelaksanaan  dari  tindakan  pidana  pencurian  dan penggelapan  di  area    milik  PTPN  IV  dapat  dilakukan  dengan  penyidikan  intern  dan ekstern.  Pengamanan  internal  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  itndakan  pencurian tersebut dilakukan dan/atau ada kaitannya dengna internal perusahaan, yaitu: BKO, TNI, Polri,  PAPAM,  Security,  Centeng,  Staff,  dan  Outsourcing  yang  bekerja  di  area  kebun PTPN IV. Sedangkan pengamanan eksternal adalah pengamanan yang dilakukan dan/atau ada kaitannya dengan eksternal perusahaan, yaitu: Pengusaha, Ninja Sawit, Pengepul, dan Oknum Penguasa lainnya, baik yang berada di area maupun di luar area perkebunan milik PTPN IV.
Adapun  program  pelaksanaan  pengamanan  dari  tindakan  pencurian  di  kebun- kebun PTPN IV, terdiri dari:
a. Manajemen Risiko (“ Risk Management ”), yaitu:
1) Asesmen Risiko (“ Risk Assessment ”), terdiri dari:
a) Identifikasi  :  menghasilkan  daftar  risiko  yang  berpotensi  mengganggu pengamanan;
b) Analisis  :  menilai  kemungkinan  dan  dampak  dari  setiap  risiko  yang diidentifikasi, dan tingkat risiko dari kemungkinan alternatif;
c) Prioritas : memprioritaskan daftar berdasarkan dampak.
2) Kontrol Risiko (“ Risk Control ”), terdiri dari:
a) Perencanaan  :  menghasilkan  rencana  pengamanan  untuk  menangani setiap  risiko  harus  memastikan  secara  konsisten  rencana  manajemen risiko dengan rencana keseluruhan pengamanan;
b) Resolusi : mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan pencegahan  untuk  tindakan  “ancaman”  dan  peningkatan  untuk “peluang”;
c) Monitoring  :  upaya  yang  dilakukan  secara  rutin  untuk  mengidentifikasi pelaksanaan  dari  berbagai  komponen  program  sebagaimana  telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagaimana telah
dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. 50 b. Green , Ambre , dan Red (GAR), terdiri dari: 51
50 Seri Monograf 3 , UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pacific.
51 GAR  Modul  digunakan  untuk  menghitung  tingkat  risiko  total  untuk  setiap  bahaya  yang diidentifikasi  di  bawah  ini,  tetapkan  kode  risiko  0  (Untuk  Tidak  Ada  Risiko)  hingga  10  (Untuk  Risiko Maksimum) untuk masing-masing dari enam elemen. Ini adalah taksiran risiko pribadi Anda. Tambahkan skor risiko  untuk  menghasilkan  Skor  Risiko  Total  untuk  setiap  bahaya.  Lihat:  Anonymous,  “ Risk  Calculation Worksheet – Calculating Risk Using GAR Model (Green-Ambre-Red) ”,
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/National%20Strike%20Force/foscr/ASTFOSCRSem inar/Presentations/Safety/ORM-GAR.pdf?ver=2017-09-14-144539-427.,  diakses  pada  hari  Jumat,  tanggal  27 Maret 2020.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
1) Perencanaan ( Planning ), perencanaan dan persiapan harus
mempertimbangkan  berapa  banyak  informasi  yang  dimiliki,  seberapa  jelas, dan  berapa  banyak  waktu  yang  dimiliki  untuk  merencanakan  evolusi  atau mengevaluasi situasi.
2) Kompleksitas  acara  ( Event  Complexity ),  Kompleksitas  Peristiwa  /  Evolusi harus mempertimbangkan  waktu  dan situasi yang  diperlukan. Secara umum, semakin  lama  seseorang  terpapar  bahaya,  semakin  besar  risikonya.  Namun, setiap  keadaan  unik.  Misalnya,  lebih  banyak  iterasi  evolusi  dapat meningkatkan  peluang  terjadinya  kerugian  tetapi  mungkin  memiliki  efek positif  meningkatkan  kemahiran  tim,  sehingga  mungkin  mengurangi kemungkinan  kesalahan.  Ini  akan  tergantung  pada  tingkat  pengalaman  tim. Situasi  termasuk  mempertimbangkan  berapa  lama  kondisi  lingkungan  akan tetap stabil dan kompleksitas pekerjaan. Tetapkan kode risiko 0 (tanpa risiko) hingga  10  (untuk  risiko  maksimum)  untuk  masing-masing  dari  enam kategori.
3) Supervisi  ( Supervision ),  kontrol  pengawasan  mempertimbangkan  seberapa berkualitas penyelia itu dan apakah pengawasan yang efektif terjadi. Bahkan jika  seseorang  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  tugas,  pengawasan bertindak sebagai kontrol untuk meminimalkan risiko. Ini mungkin seseorang yang memeriksa apa yang sedang dilakukan untuk memastikan itu dilakukan dengan  benar.  Semakin  tinggi  risikonya,  semakin  banyak  supervisor  perlu fokus untuk mengamati dan memeriksa. Seorang pengawas yang secara aktif terlibat dalam suatu tugas (melakukan sesuatu) dengan mudah terganggu dan tidak  boleh  dianggap  sebagai  pengamat  keselamatan  yang  efektif  dalam kondisi risiko sedang hingga tinggi.
4) Lingkungan  ( Environment ),  lingkungan  harus  mempertimbangkan  faktor- faktor  yang  memengaruhi  kinerja  personel,  serta  kinerja  aset  atau  sumber daya.  Ini  termasuk,  tetapi  tidak  terbatas  pada,  waktu,  suhu,  kelembaban, curah  hujan,  kondisi  angin  dan  laut,  kedekatan  bahaya  udara  /  navigasi  dan paparan lainnya (misalnya, kekurangan  oksigen, bahan  kimia beracun,  dan / atau  cedera  akibat  jatuh  dan  tajam.  benda).  Lingkungan  juga  mencakup kesesuaian  kapal  untuk  tugas  dan  peralatan  yang  dibutuhkan  untuk  tugas tersebut.
5) Seleksi  petugas  ( Team  Selection ),  Pemilihan  tim  harus  mempertimbangkan kualifikasi dan tingkat pengalaman individu yang digunakan untuk peristiwa / evolusi tertentu. Individu mungkin perlu diganti selama genap / evolusi, dan tingkat pengalaman anggota tim baru harus dinilai.
6) Kebugaran petugas ( Crew Fitness ), kebugaran kru harus mempertimbangkan keadaan  fisik  dan  mental  kru.  Ini  adalah  fungsi  dari  jumlah  dan  kualitas istirahat yang dimiliki anggota kru. Kualitas istirahat harus mempertimbangkan bagaimana kapal  mengendarai, kelayakhunanya, potensi panjang  tidur,  dan  gangguan  apa  pun.  Kelelahan  biasanya  menjadi  faktor

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
setelah 18 jam tanpa istirahat; Namun, kurangnya kualitas tidur menyebabkan defisit yang memperburuk efek kelelahan.
c. Proses  penegakan  hukum  (“ Police  Guidance ”),  dengan  melakukan  pelaporan kepada  pihak  yang  berwajib  agar  dilakukan  upaya  represif  berupa  penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan pencurian.
Prinsip  pengamanan  yang  tidak  boleh  diabaikan  adalah  mengetahui  asset  yang menjadi  obyek    pengamatan  dan  mengetahui  ancamannya,  perlu  dibutuhkan  konsep penanganan  keamanan  yang  efektif  dan  terpadu  baik  security  regular  dari  tokoh masyarakat  lingkungan,  lembaga-lembaga  masyarakat  maupun  tingkat  korwil  setempat sehingga dapat berkoordinasi  dengan  optimal untuk terciptanya situasi  dan  kondisi  yang aman  dan  nyaman.  Perlengkapan  dan  peralatan  yang    dibutuhkan  untuk  kegiatan pengamanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan sesuai peranan sebagai  petugas pengamanan ( Security ) di area perkebun milik PTPN IV.
Adapun  maksud  dan  tujuan  pengamanan,  yaitu:  Pertama,  memperkecil  potensi terhadap  kemungkinan  terjadinya  ancaman,  hambatan,  gangguan  keamanan    dari pencurian  TBS  di  area  PTPN  IV,  sehingga  dapat  dicegah  secara  preventif,  dan  dapat ditangkal  sedini  mungkin.  Kedua,  memberikan  peningkatan  keamanan,  ketertiban  dan kenyamanan di area PTPN IV, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
Dalam  menunjang  profesionalitas  keamanan  maka  diperlukan  pola  kerja  yang proposional, yang  meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pengamanan  Tertutup,  yaitu:  operasi  intelijen  sebagai  bagian  dari  kegiatan prepemtif untuk melakukan pemetaan,  penggalangan dan pengembosan terhadap para pelaku kejahatan yang berpotensi merugikan  PTPN IV.
b. Pengamanan  Terbuka,  PAM  terbuka  ini  dilakukan  selama  24  jam  secara  terus- menerus  dengan  pembagian  kelompok    kerja  dan  waktu  atau  shift  jaga  masing- masing  menjadi  tiga  kelompok  dan  2  (dua)  shift,  masing    masing  shift  dengan menyesuaikan jumlah anggota dan dipimpin oleh Manager Unit PAM.
Demi  terlaksananya  kegiatan  pengamanan  di  area  PTPN  IV  diperlukan  sistem teknologi keamanan yang modern dan tepat guna dimana sistem teknologi pengamanan di PTPN IV khususnya pengamanan Tandang Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.
Hambatan  dan  Upaya  Dalam  Penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  di Bidang Pengamanan Aset Untuk Meminimalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit Pada Kebun-Kebun PTPN IV
1.   Hambatan  Penerapan  GCG  di  Bidang  Pengamanan  Aset  Pada  PTPN  IV

## Ditinjau Dari Sistem Hukum
Proses  terjadinya  pencurian  dan  penggelapan  TBS  kelapa  sawit  milik  PTPN  IV didukung  oleh  pemilik  modal,  pengepul,  dan  pemilik  Pabrik  Kelapa  Sawit  (PKS)  yang berada di sekitar kebun perusahaan. Adapun proses tersebut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 1
Ilustrasi Modus Pencurian dan Penggelapan TBS Kelapa Sawit Pada Kebun-Kebun PTPN IV

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Sumber : Data Primer yang diolah dari PTPN VI, Mare t 2020. Gambar 2
Ilustrasi Modus Pencurian dan Penggelapan TBS Kelapa Sawit Pada Kebun-Kebun PTPN IV
Sumber : Data Primer yang diolah dari PTPN VI, Maret 2020. Dalam  menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di bidang pengamanan aset  untuk  meminimalkan  pencurian  TBS  kelapa  sawit  pada  kebun-kebun  PTPN  IV, maka  petugas  pengamanan  menemukan  hambatan-hambatan  di  lapangan.  Adapun hambatan-hambatan  tersebut  berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  terdiri  dari:  hambatan  substansi  hukum;  hambatan  struktur  hukum;  dan hambatan budaya hukum.
a. Hambatan Substansi Hukum
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  02  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP  merupakan  pengaturan  tentang spesifikasi  perkara  pencurian.  Apabila  nilai  barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  Rp. 2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  bukan  pengulangan,  maka  terhadap pelaku  akan  dilakukan  proses  cepat  dan  terhadap  pelaku  tidak  dilakukan  upaya  paksa berupa penahanan. 52
Ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  02  Tahun  2012,  seyogyanya  tidak berlaku  terhadap  pencurian  hasil  perkebunan  karena  terdapat  asas lex  specialis yang mengatur tindak pidana pencurian hasil perkebunan yaitu UU Perkebunan. Sementara itu,
52 Muhammad Soma Karya Madari, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Rirngan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP”, Fakultas Hukum UIKA Bogor.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Perma No. 02/2012 hanya diberlakukan terhadap ketentuan pidana di dalam KUH.Pidana. Setiap penegakan hukum pencurian TBS kelapa sawit pada kebun-kebun PTPN IV yang menggunakan  UU  Perkebunan  tidak  dapat  menerapkan  Perma  No.  02/2012.  Namun, ternyata di lapangan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sering menggunakan Pasal 362 dan Pasal 364 KUH.Pidana. Penggunaan ketentuan pidana dalam KUH.Pidana tentunya dapat memberlakukan juga Perma No. 02/2012, dimana pelaku tidak dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di areal perkebunan PTPN IV.

## b.  Hambatan Struktur Hukum
Hambatan  struktur  hukum  dalam  menjaga  aset  berupa  TBS  kelapa  sawit  pada kebun-kebun PTPN IV menjadi hal yang mendasar. Sebagaimana hasil penyelidikan dari Baintelkam  Mabes  Polri  yang  didasarkan  pada  Laporan  Intelijen  No.  R/LI- 01/XI/2017/Dit.Sosbud,  tertanggal  19  November  2017  perihal  Maraknya  Pencurian Kelapa  Sawit  di  Area  Kerja  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV,  Sumatera  Utara  Yang Dilakukan  oleh  Oknum  Masyarakat  Maupun  Oknum  Staff  dan  Karyawan  Secara Terorganisir  dan  Berkelanjutan,  maka  pelaku  pencurian  ternyata  diduga  adalah  oknum- oknum  staff  dan  karyawan  PTPN  IV  itu  sendiri.  Bahkan,  pelakunya  diduga  oknum- oknum  petugas  keamanan,  seperti:  satuan  pengamanan;  oknum  BKO,  dan  oknum TNI/Polri.
Adapun  penyebab  timbulnya  pencurian  dari  pihak  internal,  disebabkan  sebagai berikut: 53
1) “Adanya  ketidakpuasan  pelaku  terhadap  perusahaan,  dimana  pelaku  telah bekerja  selama  belasan  tahun  di  perusahaan  tersebut.  Namun,  perusahaan tidak  sedikitpun  memberikan  penghargaan  terhadap  kepadanya  pelaku. Sehingga  timbullah  rasa  ketidakpuasaan  atau  kekecewaan  pelaku  terhadap perusahaan  yang  mengakibatkan  terdorongnya  niat  pelaku  untuk  melakukan tindakan pencurian terhadap aset PTPN IV.
2) Alasan  klasik  kurangnya  perhatian  perusahaan  terhadap  kesejahteraan  si pelaku sehingga menimbulkan niat pelaku untuk mencuri aset perusahaan.
3) Areal  perkebunan  yang  dekat  dengan  perkampungan  masyarakat,  sehingga masyarakat bisa  dengan  leluasa  masuk  ke dalam  areal  perkebunan.  Dan disekitar perkampungan banyak terdapat tengkulak atau pengepul buah sawit yang mendorong para pelaku dengan mudah dapat menjual hasil curiannya.
4) Kurangnya  personil  keamanan  kebun,  hal  ini  menimbulkan  keleluasaan pelaku untuk melakukan tindakan pencurian.
5) Tidak adanya laporan harian dan berkala tentang situasi pengamanan.
6) Kurang  koordinasinya  pengaman  PTPN  IV  dengan  Polda/Pangdam/Polres/ Kodim/Polsek/Koramil  sehingga  tidak  efektifnya  tenaga  BKO  pengamanan dari  TNI/Polri  yang  ditempatkan  di  area  perkebunan  dikarenakan  tidak adanya evaluasi terhadap kinerja mereka yang menimbulkan efek bola salju.
53 Wawancara dengan Roy Markori Purba, Kasubbag Keamanan PTPN IV pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 di Kantor Pusat PTPN IV, Medan.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
7) Pengamanan  hanya fokus  ke  dalam lingkungan  kebun bersifat refresif, tidak melakukan operasi territorial maupun penggalangan.
8) Tidak  adanya  evaluasi  dan  review  pengamanan  terhadap  kinerja  anggota pengamanan secara berkala
9) Sistem  droping  gaji  bulanan  mereka  yang  sering  terlambat  diterima  oleh mereka bahkan sampai + 3 (tiga) bulan.
10) Tidak adanya alat bantu pengamanan yang modern”.
Adapun langkah-langkah antisipatif dalam menjaga kemanan di areal kebun milik PTPN IV, yiatu dengan  mebuat  ops center  dan  bekerjasama dengan  kepolisian  (Mabes, poda,  polres  serta  polsek),  Kejaksaan  dan  Pengadilan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar di bawah ini:
Gambar 3 Ilustrasi Kordinasi dengan Aparatus Penegak Hukum
Sumber : Data Primer yang diolah dari PTPN VI, Maret 2020.

## c. Hambatan Budaya Hukum
Adapun  hambatan-hambatan  dari  sisi  budaya  hukum  terhadap  pengamanan  aset kebun berupa TBS kelapa sawit milik PTPN IV, antara lain: 54
1) “Ada  dan  terciptanya  persengkokolan  jahat  yang  terstruktur  dan  sistemik antara oknum-oknum pegawai PTPN IV dengan oknum penegak hukum dan instansi lainnya dalam wilayah PTPN IV;
2) Maraknya peredaran narkoba dan judi yang sudah berakar dan membudaya di area sekitar kebun PTPN IV;
3) Sistem  pengamanan  kebun/perusahaan  yang  tidak  maksimal  dan  juga  tidak sesuai standard pengamanan yang baku.
4) Pengkondisian  keadaan  keamanan  seakan-akan  aman  terkendali  akan  tetapi hanya berdasarkan ABS / Asal Bapak Senang, bukan fakta di lapangan yang menciptakan efek domino.
5) Terlibatnya oknum karyawan internal PTPN IV, banyak disebabkan oleh:

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
a) Kurangnya pengawasan dan evaluasi setiap karyawan terhadap SOP yang baku  berdasarkan appraisal masing-masing  individu  staff  dan  karyawan itu sendiri.
b) Tidak adanya evaluasi kontrak kerja terhadap vendor perusahaan rekanan dalam  bidang  pengangkutan  TBS  yang  seringkali  ditenggarai  terjadi tindak pencurian yang melibatkan vendor.
c) Dugaan  penggunaan  Narkoba  oleh  oknum  staff  dan  karyawan  di lingkungan  perusahaan  disinyalir  dapat  memicu  terjadinya  tindak kriminal pencurian TBS milik perusahaan.
6) Perusahaan kurang tegas dalam menindak pelaku tindak kejahatan pencurian TBS  yang  seringkali  hanya  mendapatkan  vonis  Tipiring  (tindak  pidana ringan) sehingga tidak pernah mendapatkan vonis yang berat di persidangan.
7) Alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang kurang menyentuh hati  masyarakat  (tidak  tepat  sasaran)  sekitar  kebun  PTPN  IV,  menjadikan keberadaan  perkebunan  tidak  memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap masyarakat”.
Dengan  hambatan-hambatan  yang  kompleks  tersebut,  sulit  untuk  mengeluarkan PTPN IV dari pencurian TBS pada kebun-kebun perusahaan. Hal ini disebabkan budaya “pencuri”  telah  mengakar  pada  oknum-oknum  staff  dan  pegawai/karyawan  perusahaan. Sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan sebesar Rp. 9,1 miliar per bulannya.
Dengan demikian, perlu untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam  bidang  pengamanan  aset  untuk  meminimalkan  pencurian  TBS  kelapa  sawit tersebut. Prinsip-prinsip GCG yang harus diturunkan menjadi prinsip-prinsip pengamanan aset,  yaitu:  prinsip  TIARF  ( Transparency , Independency , Accountability , Responsibility , dan Fairness ).  Prinsip-prinsip  GCG  yang  diturunkan  menjadi  prinsip  pengamanan  aset adalah  sistem  keamanan  terpadu.  Sistem  keamanan  terpadu  terdiri  dari  berbagai  metode dan  konsep  pengamanan  yang  tidak  hanya  menggunakan hard  skill tetapi  juga menggunakan soft  skill dibantu  dengan  penggunaan  teknologi  keamanan  termodern dilandasi oleh pendekatan lokal yang terukur.
Adapun metode pelaksanaannya, yaitu: daya tangkal; daya deteksi; daya hambat; daya  respon;  dan  daya  tolak.  Untuk  melaksanakan  metode-metode  tersebut,  PTPN  IV sebaiknya  melakukan pengamanan umum  dan pengamanan tertutup. Pengamanan umum dapat  disebut  juga  lidik  terbuka,  sedangkan  pengamanan  tertutup  disebut  juga  lidik tertutup.
2.   Upaya  PTPN  IV  Dalam  Menerapkan  GCG  di  Bidang  Pengamanan  Aset  Pada PTPN IV Ditinjau Dari Sistem Hukum
Adapun  upaya  PTPN  IV  dalam  menerapkan  GCG  di  bidang  pengamanan  aset untuk meminimalkan pencurian TBS kelapa sawit, sebagai berikut: 55

## a. Upaya Substansi Hukum

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Kebijakan  Hukum  Pidana  biasa  disebut  juga  dengan  politik  hukum  pidana. Berbicara  mengenai  politik  hukum  pidana,  maka  tidak  terlepas  dari  pembicaraan mengenai  politik  hukum  secara  keseluruhan  karena  hukum  pidana  adalah  salah  satu bagian dari ilmu hukum.
Adapun  tahap-tahap  upaya  hukum  menurut  peraturan  perundang - undangan  yang  telah  dilakukan  PTPN  IV  untuk  meminimalisir  pencurian  TBS pada kebun-kebun perusahaan, antara lain:
1) Menyerahkan oknum pelaku kepada pihak keamanan untuk didata  apa-apa  saja yang  telah dicuri.
2) Pihak  keamanan  menyerahkan  kepada  pihak  kepolisian  untuk  diproses  lebih lanjut lagi.
3) Kemudian  Direktur  SDM  dan  Umum  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  Medan Sumatera Utara memberikan Surat  Kuasa  Khusus kepada Kabag Hukum selaku penerima  kuasa  untuk  melakukan  Pelaporan  /Pengaduan  di  Bareskrim  Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 2017.
4) Selanjutnya  dari  pihak  kepolisian  memberikan  Surat  Tanda  Bukti  Lapor (STBL)  kepada  Kabag  Hukum  PTPN  IV  selaku  penerima  kuasa  dari  Direktur SDM dan Umum PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara;
5) Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/937/XII/2017 Bareskrim, tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Memanen atau Memungut Hasil Perkebunan  secara  tidak  sah  sebagaima  dimaksud  dalam  Pasal  107  huruf  (d) Undang-Undang  No.  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  jo  Pasal  55 KUHPidana;
6) Kemudian  Bareskrim  Polri  melakukan  gelar  perkara  kasus  Pencurian  di  PT. Perkebunan  Nusantara  IV  Medan  Sumatera  Utara,  yang  berpatokan  kepada Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya berdasarkan Perkap Kapolri.
Setelah  dinyatakan  tersangka  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  maka perlu dilakukan tindakan tegas baik berupa pemecatan  atau  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  dan  legal  action  berupa  penangkapan  dan/atau  penahan  terhadap  Oknum Pejabat/Karyawan/Papam/BKO/TNI/Polri  yang  terlibat  dalam  kasus  pencurian  aset perkebunan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara.
Upaya  paksa  tersebut  didasarkan  kepada  Tanda  Bukti  Lapor  Nomor: TBL/937/XII/2017  Bareskrim,  tanggal  8  Desember  2017  tentang  Pelaporan  Dugaan “Tindak  Pidana  Memanen  atau  Memungut  Hasil  Perkebunan  Secara  Tidak  Sah” sebagaima  dimaksud  dalam  Pasal  107  huruf  (d)  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 KUHPidana.
Surat dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor:
B/2082/XII/2017/Baintelkam,  tanggal  15  Desember  2017  perihal  Hasil  Penyelidikan terkait Pencurian Kelapa Sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara.
Gambar 4
Ilustrasi Output Penangan Pencurian dan Penggelapan TBS Kelapa Sawit Pada Kebun-Kebun PTPN IV

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Sumber : Data Primer yang diolah dari PTPN VI, Maret 2020.

## b.  Upaya Struktur Hukum
Adapun  upaya  struktur  hukum  dari  pihak  PTPN  IV  untuk  meminimalkan pencurian TBS pada kebun-kebun perusahaan, sebagai berikut:
1) Memasang alat tambahan keamanan di daerah-daerah rawan pencurian.
2) Menambah jumlah personil keamanan.
3) Memberdayakan  Pamswakarsa  di  tengah  lingkungan  masyarakat  yang  ada  di sekitar perkebunan.
4) Membuat  parit-parit  gajah  dan  membuat  benteng  di  daerah  yang  berbatasan dengan  desa  tempat  masyarakat  tinggal  dan  tempat  yang  rawan  dilakukan pencurian.  Tujuannya  untuk  mempersulit  pemindahan  buah  keluar  arela perkebunan.
5) Melakukan  blokade  jalan  dan  memasang  portal  yang  tujuannya  untuk menyulitkan pelaku mengangkat atau membawa pergi hasil curiannya.

## c. Upaya Budaya Hukum
Adapun  upaya  budaya  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  PT. Perkebunan  Nusantara IV Medan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan  patroli  keamanan  kebun  (patrol  rutin  satu  kali  satu  hari menjadi tiga kali satu hari);
2) Mengkonsentrasikan  pihak  keamanan  kebun  pada  tempat-tempat  yang  rawan terjadi pencurian;
3) Mengadakan  hubungan  sosial  yang  baik  dengan  masyarakat  seperti mengadakan penyuluhan kepada masyarakat;
4) Pembinaan  kehidupan  rumah  tangga  yang  selaras,  seimbang  dan  serasi menuju pada kehidupan keluarga yang harmonis.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## KESIMPULAN & SARAN Kesimpulan
Berangkat  dari  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  benang  merah, sebagai berikut:
1. Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance ) dalam  bidang  pengamanan  aset  untuk  meminimalisir  pencurian  Tandan  Buah Segar  (TBS)  kelapa  sawit  di  PTPN  IV  adalah  dengan  penggunaan  alat berteknologi tinggi yang didukung dengan aplikasi “ Smart Security of Integrity ” atau  “pengamanan  teknologi  terintegrasi”.  Penerapan  “ Smart  Security  of Integrity ”  ini  dilaksanakan  oleh  petugas  pengamanan  dari  PTPN  IV  itu  sendiri. Sejak digunakannya metode “pengamanan teknologi terintegrasi” tersebut, maka hasil  yang  didapat:  Pertama,  dapat  menciptakan  iklim  yang  kondusif  pada internal perusahaan. Kedua, penyediaan dan peningkatan kualitas pengamanan di area  perkebunan.  Ketiga,  penyediaan  fasilitas  dan  pembiayaan  dalam membangun  sistem  pengamanan  terpadu.  Keempat,  peningkatan  kualitas  serta penyediaan infrastruktur pengamanan dan keamanan.
2. Adapun  hambatan  dan  upaya  PTPN  IV  dalam  bidang  pengamanan  aset  untuk meminimalisir  tindak  pidana  pencurian  kelapa  sawit  dalam  perspektif  sistem hukum, sebagai berikut:
a. Hambatan-hambatan yang dihadapi, terdiri dari:
1) Hambatan substansi hukum, adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  yang dapat  digunakan,  jika  aparat  penegak  hukum  tidak  menggunakan ketentuan  pasal  UU  Perkebunan,  melainkan  pidana  umum  dalam KUH.Pidana.
2) Hambatan  struktur  hukum,  pada  dasarnya  pencurian-pencurian  yang dilakukan diduga oleh oknum-oknum staff/pegawai/karyawan perusahaan  sendiri  yang  kurang  puas  dengan  kesejahteraan  perusahaan atau  dengan  kata  lain  terjadi  kesenjangan  sosial  antar  para  pegawai, sehingga membuka peluang untuk bekerjasama mencuri hasil kebun.
3) Hambatan  budaya  hukum,  terciptanya  persekongkolan  jahat  yang terstruktur  dan  sistematis  antara  oknum-oknum  pegawai  perusahaan dengan oknum aparat penegak hukum dan instansi lainnya dalam wilayah PTPN IV.
b. Upaya-upaya yang telah dilakukan, terdiri dari:
1) Upaya  substansi  hukum,  dengan  membuat  laporan  pidana  dengan menggunakan  ketentuan  pidana  dalam  UU  Perkebunan  sebagai lex specialis terhadap  pencurian  hasil  kebun  sehingga  Perma  02/2012  tidak dapat diterapkan.
2) Upaya  struktur  hukum,  dengan  menerapkan  sistem  pengamanan  terpadu
“ Smart Security  of  Integrity ” yang  didukung  dengan  peralatan-peralatan canggih dan modern.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
3) Upaya  budaya  hukum,  melakukan  pengkajian  ulang  terhadap kesejahteraan  staff/pegawai/karyawan  perusahaan  agar  tidak  terjadi kesenjangan  sosial,  seperti:  memberikan  alokasi  dana  Corporate  Social
Responsibility  (CSR)  atau  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  (TJSL)  perusahaan  dengan  mendahulukan  kepentingan karyawan dan lingkungan sekitar.

## Saran
Berangkat  dari  kesimpulan  di  atas,  maka  adapun  saran  yang  dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Menerbitkan  surat  edaran  dewan  direksi  dan  sosialisasi  secara  berkala  dan terstruktur  kepada  seluruh  karyawan  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  tentang tindakan  tegas  bagi  oknum  staff/pegawai/karyawan  perusahaan  yang  telah terbukti  telah  melakukan  tindakan  kriminal  dan/atau  tindakan  pidana  pencurian dan  penggelapan  akan  diberhentikan  dengan  tegas  tanpa  pesangon  dan  atau tunjangan lainnya.
2. Melakukan  kajian  ulang  ( re-view )  terhadap  SOP  Security  dan  ploting  anggota yang  tepat  dan  sesuai  dengan  standard  pengamanan  yang  benar  (ahli dibidangnya),  terhadap  kontrak  kerjasama  dengan  vendor-vendor  ataupun  pihak ketiga  dalam  hal  pengangkutan  (TBS)  terintegrasi  dengan  system  IT,  sehingga menutup kemungkinan terjadinya kerja sama yang merugikan perusahaan dengan pihak-pihak  baik  internal  maupun  eksternal  perusahaan  dalam  lingkunagan  PT. Perkebunan Nusantara IV.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ali, Zainuddin., Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2009. Agoes, Sukrisno., Etika Bisnis dan Profesi , Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Bakkannnavar, Shankar M., Forensic Medicine and Toxicology: Practical Manual , New Delhi: Elsevier, RELX India Pvt.Ltd., 2018.
Bartens, K., Pengantar Etika Bisnis , Yogyakarta: Kanisius, 2002. Bungin,  Burhan., Penelitian  Kualitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan Ilmu Sosial Lainnya , Jakarta : Kencana, 2009. Chazawi, Adami., Kejahatan Terhadap Harta Benda , Malang: Bayu Media, 2003.
Clarkson,  Max  B.E.,  ed. The  Corporation  and  Its  Stakeholders : Classic  and Contemprorary Readings , Toronto : University of Toronto Press, 1998.
Crowe,  Timothy  D., Crime  Prevention  Through  Environmental  Design:  Applications  of Architectural  Design  and  Space  Management  Concepts ,  2 nd Edition,  Boston,
USA: Butterworth-Heinemann, 2000.
Crowter,  Jonatahan  (ed), Good  Corporate  Governance ,  Oxford  Advanced  Learners Dictionary, New York : Oxford University Press, 1995.
Darmawaty,  Deni.,  Khomsiyah,  dan  Rika  Gelar  Rahayu, Hubungan  Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan , Bali, Denpasar: SNA VII, Desember 2004. Darmawi,  Asmaji., Antologi  Administrasi  Publik  &  Pembangunan:  Festschrift  untuk Sjamsiar Sjamsuddin , Cet. Ke-1, Malang: UB Press, 2016.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Davies, A., A Strategic Approach to Corporate Governance , England: Gower Publishing Limited, 1999.
Djakti,  Dorodjatun  Kuncoro., Good  Corporate  Governance  di  Indonesia:  Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan, Jakarta : Indeks, 2004. Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi , Yogyakarta: Genta Publishing, 2016. Echdar,  Saban.,  dan  Maryadi, Business  Ethic  and  Entrepreneurship  (Etika  Bisnis  & Kewirausahaan) , Yogyakarta: Deepublish, 2019. Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
Friedman,  Andrew  L.,  dan  Samantha  Miles, Stakeholders  Theory  and  Practice ,  UK  : Oxford University Press, 2006.
Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial , Bandung : Nusa Media, 2013.
Judith, Hennigfeld., The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility , John Wiley & Sons, 2006.
Khairandy,  Ridwan.,  dan  Camelia  Malik, Good  Corporate  Governance,  Perkembangan Pemikiran  dan  Implementasinya  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum , Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
Khairandy,  Ridwan., Perseroan  Terbatas  Doktrin  Peraturan  Perundang-Undangan  dan Yurisprudensi , Yogyakarta:  Kreasi Total Media, 2009. Kusumastuti,  A.  Dwi., Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 , Surakarta: Universitas Surakarta, 2013.
Lipton,  Philip.,  dan  Abraham  Herzberg, Understanding  Company  Law ,  Brisbane:  The Law Book Company Ltd., 1992.
Lubis, M. Solly., Filsafat Ilmu dan Penelitian , Bandung : Mandar Maju, 1994. Mahmoudi,  Reza.,  dan  Krzystof  Iniewski  (Editor), Low  Power  Emerging  Wireless Technologies , New York: CRC Press, 2013. Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta : Prenada Media Group, 2007. Moeljono,  Djokosantoso., Good  Corporate  Culture  Sebagai  Inti  Good  Corporate Governance , Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005. Moffitt,  Michael  L.,  and  Robert  C.  Bordone,  eds., Handbook  of  Dispute  Resolution Program on Negotiation/Jossey-Bass , 2005. Muttaqien,  Andi.,  dkk., Undang-Undang  Perkebunan,  Wajah  Baru  Agrarische  Wet: Dasar  dan  Alasan  Pembatalan  Pasal-Pasal  Kriminalisasi  oleh  Mahkamah Konstitusi , Cet. Ke-1, Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, April 2012. Pamukcu,  Sibel.,  dan  Cheng,  Liang.,  (Editor), Underground  Sensing:  Monitoring  and Hazard  Detection  for  Environment  and  Infrastructure ,  London  Wall,  UK: Elsevier, 2018.
Pelzer,  Karl  J., Sengketa  Agraria  :  Pengusaha  Perkebunan  Melawan  Petani ,  Pustaka Sinar Harapan, 1991.
Prasetyo, Teguh., dkk., Hukum dan Undang-Undang Perkebunan , Bandung : Nusamedia, 2013.
Prodjodikoro, Wirjono., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung : Eresco, 1989.
Reksodiputro,  Mardjono., Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta  :  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994.
Santoso,  Topo.,  dan  Eva  Achjani  Zulfa, Kriminologi ,  Cet.  Ke-13,  Jakarta  :  Rajawali Press, 2013.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Sikumbang, Jusmadi., Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum , Medan : Pustaka Press,
2010.
Smerden,  Richard., A  Practical  Guide  to  Corporation  Governance ,  4t h Ed.,  London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2010.
Snoeyenbos,  Milton.,  Robert  Almeder,  James  Humber, Business  Ethics , 3 th Ed.,  New York: Prometheus Books, 2001.
Soekanto, Soerjono., Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
Sugiarto, Totok., Pengantar Kriminologi , Surabaya : Jakad Media Publishing, 2017. Sutedi, Adrian., Good Corporate Governance , Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Suyono,  Sri., Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karyawan  Dalam  Rancangan  Merger Diantara  BUMN) ,  Program  Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan, 2003.
Tjager, I Nyoman., Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia , Jakarta: Prenhallindo, 2003.
Tjokroamidjoyo,  Bintaro.,  dan  Mustofa  Adijoyo, Teori  dan  Strategi  Pembangunan Nasional , Jakarta : Hadi Masagung, 1998. Tunggal, A. Wijaya., Internal Audit dan Good Corporate Governance , Jakarta: Erlangga, 2013.
Wagiran, Metodologi  Penelitian  Pendidikan  :  Teori  dan  Implementasi ,  Sleman  : Deepublish, 2019.
Wuisman,  JJ.  M., Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Asas-Asas ,  Jakarta  :  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
Zakhem,  Abe  J.,  Daniel  E.  Palmer,  and  Mary  Lyn  Stoll, Stakeholder  Theory : Essential Readings  in  Ethical  Leadership  and  Management ,  Amherst,  NY  :  Prometheus Books, 2008.
Zed,  Mestika., Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Ed.  Ke-2,  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia, Januari 2008.

## Karya Ilmiah dan Jurnal
“Karang Mendapo Melawan Ketidakadilan”, Elsam-Pilnet-Sawit Watch, 2012. Anonymous, Seri Monograf 3 , UNESCO Regional Office for Education in  Asia and the Pacific.
Agustine,  Oly  Viana.,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Nasional  Pada  Pemuliaan  Tanaman  dan  Alat  Berat  ( The  Decision  of  the Constitutional  Court  on  the  National  Economy  Development  on  the  Plant Breeding  and  Heavy  Equipment )”, Jurnal  RechtsVinding  Media  Pembinaan Hukum Nasional Vol. 7, No. 1 , April 2018.
Alhamra,  Insan  Thariq.,  dan  Hermiyetti,  “Analisis  Pengaruh Good  Corporate Governance dan  Tingkat  Profitabilitas  Terhadap  Pengungkapan  Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Top 50 Emiten Dengan Skor CG Tertinggi Hasil IICD  Melalui  Pendekatan  ASEAN  Corporate  Governance  Scorecard  Periode 2012-2013),  Prosiding  Seminar  Nasional  INDOCOMPAC,  Universitas  Bakrie, Jakarta, dilaksanakan tanggal 2-3 Mei 2016.
Araujo, Elidio Dee., “Pengaruh Kepemimpinan Stratejik dan Corporate Culture Terhadap Kinerja  Perusahaan  Dengan Good  Corporate  Governance Sebagai Variabel Intervening (Suatu  Studi  Persepsi  Manajer  Pada  Perusahaan  Anggota  Camara Comercia Indusria Timor Leste (CCI-TL)”, Ph.D diss., Widya Mandala Catholic Universitas Surabaya, Surabaya, 2013.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Arbaina,  Endang  Siti.,  “Penerapan Good  Corporate  Governance Pada  Perbankan  Di Indonesia”, Jurnal Akuntansi AKUNESA 1, No. 1 , (2012).
Bone,  Fandi  La  Ode.,  dan  Sahrul  Ponto,  “Pengaruh  Perusahaan  dan  Faktor  Regulasi Terhadap  Kualitas  Implementasi Corporate  Governance ”, Future:  Jurnal Manajemen dan Akuntansi 4, No. 2 , (2017): 178302. Donaldson,  Thomas.,  dan  Lee  E.Preston,  “ The  Stakeholder  Theory  of  the  Corporation: Concepts,  Evidence,  Implications ”, Academy  of  Management  Review ,  January 1995.
G.  Suprayitno,  dkk.,  “Internalisasi Good  Corporate  Governance Dalam  Proses  Bisnis: Laporan Corporate  Governance  Perception  Index  2004 ”, The  Indonesian Institute for Corporate Governance , Jakarta, April 2005.
Iswandi  dan  Widya  Rahmawati,  “Evaluasi  Pelaksanaan  dan  Penerapan  Prinsip  Dalam Pengelolaan  Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance )  Pada  PT. Aneka Tambang, Tbk”, Binus Business Review Vol. 2 No. 1 , (Mei 2011).
Kelvianto,  Iestyn.,  dan  Ronny  H.  Mustamu,  “Implementasi  Prinsip-Prinsip Good Corporate  Governance Untuk  Keberlanjutan  Usaha  Pada  Perusahaan  Yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu”, Agora Vol. 6 No. 2 , (2018). Lestari,  Tri  Rini  Puji.,  “Menyoal  Pengaturan  Konsumsi  Minuman  Beralkohol  di Indonesia”, Jurnal Aspirasi Vol. 7 No. 2 , Desember 2016.
Maulida,  Rizka.,  dkk.,  “Pengalihan  Kewenangan  Bapepam-LK  Kepada  Otoritas  Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)”, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , (2015).
Merpati,  Vega  O.,  “Hak  dan  Kewajiban  Perusahaan  Terhadap  Pekerja  Yang  Bekerja Melebihi Batas Waktu”, Lex et Societatis Vol. II No. 8 , Sep-Nov 2014.
Miraza,  Bactiar  Hassan.,  “ Good  Corporate  Governance ”  Makalah  disampaikan  pada lokakarya Good  Corpore  Governance ,  kerjasama  Program  Pascasarjana Universitas  Sumatera  Utara,  Program  Pascasarjana  Universitas  Indonesia, Universitas of South Carolina, Bursa Efek Jakarta dan Bapepam, Medan, 2000.
Madari,  Muhammad  Soma  Karya.,  “Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Rirngan  dan Jumlah  Denda  Dalam  KUHP  Terhadap  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian (Analisis  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  02  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP”,  Fakultas Hukum UIKA Bogor.
Pandiangan,  Sichmen.,  “Bentuk-bentuk  Perlawanan  Petani  terhadap  Negara”, Jurnal Pemberdayaan Komunitas,Volume 5 No. 3 . PT. Perkebunan Nusantara IV, “Laporan Tahunan 2017” , PT. Perkebunan Nusantara IV, Medan, 2018.
Raharjo,  Teguh  Budi.,  “ Good  Corporate  Governance (GCG)  dan  Pemahamannya  di Dunia Bisnis”, Permana 2, No. 1 , (2010). Riantono,  I.E., “Pengelolaan  Manajemen  Modern  Dalam  Mewujudkan Good  Corporate Governance :  Optimalisasi  Pencapaian  Tujuan  Perusahaan”, Binus  Business Review Vol. 5 No. 1 , (Mei 2014).
Rohaeni,  Eni  Siti.,  dkk.,  “Uji  Coba  Penggunaan  Microchip  Sebagai  Sistem Deteksi/Monitor Sapi Kembar di Kalimantan Selatan”, Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian , 2013. Supatmi,  “ Corporate  Governance dan  Kinerja  Keuangan”, Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi Vol. 14 , (2007).

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Syahidulhaq,  Hafiidh  As,  Hafiddudin  Hafiddudin,  and  Suci  Aulia.  "Sistem  Keamanan Berbasis  Alarm  Ip  Camera  dengan Passive  Infrared  Receiver (Pir)  Sensor  dan SMS Gateway." Jurnal Elektro dan Telekomunikasi Terapan 3, No. 2 (2016). Theberge, Leonard J., “ Law and Economic Development ”, Journal of International Law and Policy, (Vol.9:231).
Toha, Suherman., dkk., “Laporan Akhir: Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good  Corporate  Governance Pada  Dunia  Usaha”,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Hukum  Badan Pembinaan Hukum  Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015.
Warman,  Edi.,  “Analisis  Yuridis  Mengenai  Tindak  Pidana  Pencurian  Aset  Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perspektif Kriminologi”, Jurnal Mahupiki Vol. 2 No. 1 , (2014).
Wibowo,  Edi.,  “Implementasi Good  Corporate  Governance di  Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 , Oktober 2010. Yudanto,  Noor.,  dan  M.  Setyawan  Santoso,  “Dampak  Krisis  Moneter  Terhadap  Sektor Riil”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , September 1998.
Media Massa & Internet Anonymous, “ Risk Calculation Worksheet – Calculating Risk Using GAR Model (Green- Ambre-Red) ”,
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/National%20Strike%20
Force/foscr/ASTFOSCRSeminar/Presentations/Safety/ORM- GAR.pdf?ver=2017-09-14-144539-427.,  diakses  pada  hari  Jumat,  tanggal  27 Maret 2020.
Berita  RRI  Online,  “PTPN  IV  Rugi  Hingga  Rp.  15  Milyar  Akibat  Pencurian  TBS”, http://rri.co.id/post/berita/498585/daerah/akibat_pencurian_tbs_ptpn_iv_rugi_hin gga_rp15_milyar.html., diakses pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020.
Friedman, Milton., “ The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits ”, The New York Times Magazine, tanggal 13 September 1970.
Harian  Republika,  “Pemerintah  Perlu  Beri  Insentif  Untuk  Produksi  Minyak  Curah”,
diterbitkan Senin, 07 Oktober 2019. Indonesia.co.id, “Membangun Industri Sawit Berkelanjutan”, https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/membangun- industri-sawit-berkelanjutan., diakses Senin, 18 Mei 2020.
Indosecurity.net,  “ Pepper  Spray ”,  http://indosecurity.net/jual-pepper-spray-semprotan- merica-gas-air-mata-semprotan-cabai.,  diakses  pada  hari  Kamis,  tanggal  26
Maret 2020. IndoSecuritySystem, “Salto Luncurkan Gembok Elektronik XS4 GEO”,
https://www.indosecuritysystem.com/read/access_control/2017/04/12/1726/salto- luncurkan-gembok-elektronik-xs4-geo.,  diakses  pada  hari  Kamis,  tanggal  26
Maret 2020.
Website Resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), “Memecah Rekor:
Ekspor Minyak Sawit 2017 Tembus USD. 22,9 Miliar”,
https://gapki.id/news/4129/memecah-rekor-ekspor-minyak-sawit-2017-tembus- us-229-miliar., diakses Senin, 18 Mei 2020.
Website  Resmi  KBBI  Online,  “Pengamanan”,  https://kbbi.web.id/aman.,  diakses  pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019.
Website  Resmi  Okezone.com.,  “Bappenas:  BUMN  Harus  Dikelola  Dengan  Prinsip Korporasi”,

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020
https://economy.okezone.com/read/2016/04/14/320/1362771/bappenas-bumn- harus-dikelola-dengan-prinsip-korporasi.,  diakses  pada  hari  Senin,  tanggal  17 Februari 2020.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  72  Tahun  2014  tentang  Penambahan  Penyertaan  Modal Negara  RI  ke  Dalam  Modal  Saham  Perusahaan  (Persero)  PT.  Perkebunan Nusantara III.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.  44  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Penyertaan  dan  Penatausahaan  Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No.  78/PMK.06/2014  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  RI  No.  PER-05/M-MBU/2008  tentang  Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No.  PER-01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  No.  KEP-117/M-MBU/2002  tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keputusan  Sekretaris  Kementerian  Negara  BUMN  No.  SK-16/S-MBU/2012  tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG.
Anggaran Dasar Perusahaan PTPN IV.
Keputusan  Bersama  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  No.
DK-03/KPTS/IV/2019 dan No. 04.01/KPTS/07/IV/2019 tentang Pemmberlakuan Pedoman Perilaku ( Code of Conduct ).
Keputusan  Bersama  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV  No. DK/18/KPTS/2016  dan  No.  04.03/02/KPTS/2016  tentang  Pemberlakuan Infrastruktur Good Corporate Governance PT. Perkebunan Nusantara IV.
Prosedur Tetap PTPN IV No. 04.13/Protap/01/X/2018 tentang Pengamanan Terpadu Aset Unit Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV.

## Putusan Pengadilan
Laporan  No.  TBL/937/XII/2017  Bareskrim,  tertanggal  08  Desember  2017  tentang Pelaporan  Dugaan  Tindak  Pidana  Memanen  Atau  Memungut  Hasil  Perkebunan Secara  Tidak  Sah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  107  hruuf  d  Undang- Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 KUH.Pidana.
Vol. 2 No. 2 Juli 2020
Hasil  Penyelidikan  Kabaintelkam  Mabes  Polri  terhadap  Laporan  Intelijen  No.  R/LI- 01/XI/2017/Dit.Sosbud, tertanggal 19 November 2017 Terkait Pencurian Kelapa Sawit di PTPN IV Sumut.
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 48/PUU-XI/2013 tertanggal 18 September 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 62/PUU-XI/2013 tertanggal 03 Februari 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 138/PUU-XIII/2015.