licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berkonflik
Abdurrakhman Alhakim 1 , Bonita Maharani Siahaan 2 , Emilliya Febriyani 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, alhakim@uib.edu
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2051051.bonita@uib.edu
3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, emiliya@uib.ac.id

## ABSTRACT
The  protection  and  welfare  of  children  in  the  criminal  justice  system  is  the  main  focus  of  efforts  to  find alternative solutions that do not involve children in formal legal processes, such as imprisonment, which can have a negative impact on their development. Law No. 11/2012 on Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) implements the concept of restorative justice through a diversion system. This study aims to understand the regulation of diversion under the SPPA Law and how it is implemented in the Batam District Court in handling children involved in legal problems. The research method used is empirical juridical. The implementation of diversion in Batam District Court aims to achieve restorative justice which emphasizes on recovery, providing opportunities,  and  children's  awareness  of  their  mistakes.  The  goal  is  to  ensure  children's  growth  and development rights are guaranteed by law. Although the implementation of diversion in Batam District Court is in accordance with the provisions of the SPPA Law, there are obstacles that make it less effective. From 2019 to 2022, 18 cases were eligible for diversion, but only 4 cases were successfully resolved using this method, while 14 other cases failed due to various obstacles and constraints accompanying its implementation.
Keywords Juvenile Justice; Diversion; Batam District Court Cite This Paper Alhakim,  A.,  Siahaan,  B.  M.,  &  Febriyani,  E.  (2024).  Implementasi  Diversi terhadap Anak yang Berkonflik. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History: Received: 2023-10-06
Accepted: 2023-11-21
Corresponding Author: Bonita Maharani Siahaan, 2051051.bonita@uib.edu
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, 1 anak sebagai aset bangsa dan bagian dari generasi muda, mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. 2 Anak dalam konteks Indonesia adalah sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa. 3 Selain
1 Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 18, No. 3 (2018): 215 – 30.
2 Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” Jurnal Daulat Hukum 1, No. 1 (2018): 77 – 86, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566.
3 Dian  Alan  Setiawan,  “Efektivitas  Penerapan  Diversi  terhadap  Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13,  No.  26  (September  2018):  231 – 42, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585.
itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat  estafet  pembangunan  serta  memiliki  peran  strategis,  mempunyai  ciri  atau  sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 4 Cara mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas  masa  depan  sebagai  umat  manusia  dan  bangsa, 5 sehingga  setiap  anak  Indonesia penting  untuk  mendapatkan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  dalam  pembinaan  dan pembelajaran sejak dini agar memperoleh pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosialnya. 6 Karena pada dasarnya anak mempunyai hak yang  harus  dilindungi  dan  ditegakkan  berdasarkan  Pasal  28  b  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  kembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi” . Untuk mewujudkan hak anak berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28  b  ayat  (2)  hukum  hadir  sebagai  alat  yang  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat, 7 dengan membebankan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. 8
Anak  dengan  sifat  yang  masih  labil  dan  belum  dewasa,  mempunyai  kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang. 9 Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pergaulan, teman bermain, dan pendidikan atau karena minimnya pengawasan dari orang tua dan keluarga. 10 Karena pada dasarnya tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  adalah  proses  dari  meniru  atau  terpengaruh tindakan negatif orang dewasa di sekitarnya. 11 Perkembangannya fenomena kejahatan yang dilakukan  oleh  anak  sebagai  pelaku  yang  berhadapan  dengan  hukum  seolah-olah  tidak sebanding dengan umur pelaku. Kasus oleh anak di Indonesia pada faktanya telah mencapai peningkatan  sebanyak  33% 12 dan  di  Kepulauan  Riau  atau  Kepri  sebagai  salah  satu  dari provinsi  Indonesia  berdasarkan  data  yang  dihimpun,  kasus  anak  yang  berhadapan  atau bermasalah  dengan  hukum  sebagai  pelaku  kejahatan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan di mana pada tahun 2016 sebanyak 198 pengaduan, tahun 2017 sebanyak 156 pengaduan,  2018  sebanyak  111  kasus  pengaduan,  tahun  2019  sebanyak  109  kasus
4 Bambang Hartono, “Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,” Pranata Hukum 7, No. 2 (2015): 75 – 85, https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524.
5 Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, No. 2 (2016): 163 – 74,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174.
6 Khairani Mukdin and Novi Heryanti, “Perspektif Hukum Islam terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan dengan Hukum,” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 6, No. 2 (September 2020): 61, https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790.
7 Abdurrakhman Alhakim, “Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dalam Mencegah Pelec ehan Seksual Verbal,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, No.  2  (2021):  945 – 58,  https://doi.org/Analisis  Hukum  Catcalling  dan  Pemenuhan  Asas  Bhinneka  Tunggal  Ika terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal.
8 Dwi Rachma Ningtias, Said Sempara, and Hardianto Djanggih, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak,” Journal of Lex Generalis (JLS) 1, No. 5 (2020): 17 – 35, https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.190.
9 Anik  Iftitah,  Eko  Yuliastuti,  Desy  Okta  Mawarni,  and  Rila  Puspita Wardani.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Anak dalam Pelaku Tindak  Pidana  Berat: Pendekatan, Dampak, dan  Implikasi dalam  Sistem  Peradilan  Anak,” Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara 1, No. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592.
10 Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bule leng (Studi Kasus Perkara Nomor B/346/2016/RESKRIM),” Jurnal Komunikasi Yustisia 2, No. 2 (2019): 100 – 112, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776.
11 Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.”
12 Azwad  Rachmat  Hambali,  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  dalam  Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System),” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, No. 1 (2019): 15 – 30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30.
pengaduan dan tahun 2020 sebanyak 127 kasus pengaduan (oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Kepri).
Penyumbang  angka  tertinggi  untuk  kasus  kejahatan  oleh  anak  di  wilayah  Kepri terjadi  di  Kota  Batam.  Berdasarkan  data  melalui  Pengadilan  Negeri  Batam  anak  yang berkonflik dengan hukum atau ABH sebagai pelaku kejahatan telah terlapor sebanyak 259 kasus  dari  Januari  2019  sampai  dengan  Desember  2022.  Pada  tahun  2019  sebanyak  56 kasus, tahun 2020 sebanyak 49 kasus, ditahun 2021 sebanyak 80 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak  74  kasus.  Jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  adalah  jenis  kejahatan pencurian, pencabulan, kejahatan kekerasan, hingga kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian.  Maka  berdasarkan  data  tersebut  menurut  laporan,  kasus  yang  paling  tinggi tingkat pelanggaran oleh anak di wilayah Kota Batam adalah pencurian. Secara filosofis anak memiliki  kedudukan  yang  penting  dalam  suatu  negara, 13 lantas  dari  itu  anak  perlu mendapatkan  penanganan  tepat  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pidana  oleh  anak menimbang anak adalah generasi penerus bangsa. Serta menimbang dampak psikologis dan tekanan mental oleh anak yang akan dirasakan ketika berhadapan dengan proses peradilan, karena  mendapatkan  stigmatisasi  sepanjang  hidupnya.  Hal  inilah  yang  paling  berbahaya karena  sangat  riskan  merusak  masa  depan  anak,  sehingga  penanganan  dalam  upaya preventif dan represif penting untuk dipertimbangkan demi mencegah hal kejahatan serupa terjadi lagi.
Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak- hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah mendapatkan persetujuan oleh Majelis Umum Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  pada  tanggal  20  November  1989.  Peratifikasian  ini dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 dengan upaya negara untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Dalam  hukum  nasional  perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan UU SPPA mendefinisikan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH dan bukan lagi disebut sebagai anak nakal. 14 Tujuan  dari  pengaturan  UU  SPPA  ini  adalah  untuk  memberikan  payung perlindungan  terhadap  ABH  dengan  menegakkan  prinsip  tidak  diskriminasi  dengan pendekatan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  melalui  sistem  diversi.  Namun  masih banyaknya  penyelesaian  perkara  anak  yang  terjadi  di  Kota  Batam  diselesaikan  melalui proses peradilan dari pada melaksanakan implementasi diversi sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang berlaku. Hal ini memunculkan pemikiran apakah dari pelaksanaan diversi tidak mencapai  tujuannya  untuk  memberikan  kesadaran  bagi  anak  atas  kejahatan  yang diperbuatnya, sehingga harus menempuh jalur litigasi.
Menimbang  permasalahan  tersebut  penting  untuk  diperhatikan  penyelesaian  dari tindak pidana oleh anak. Untuk memastikan eksistensi generasi di masa mendatang, serta kesiapan  aparat  penegak  hukum,  masyarakat  dan  fasilitas  pendukung,  memiliki  peran krusial dalam memastikan efektivitas penerapan diversi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU SPPA. Keterkaitan dengan fenomena perkembangan masalah pada anak, penelitian  ini  dianggap  penting  untuk  mengkaji  lebih  jauh  lagi  bagaimana  implementasi konsep  diversi  oleh  UU  pada  Pengadilan  Negeri  Batam  dan  bagaimana  hambatan  dari penerapan diversi terhadap ABH berdasarkan hukum positif di Indonesia.
13 Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpas ar,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, No. 3 (2021): 394 – 404, https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787.
14 Eneng Imas Yusmiati and Muhammad Ali Equatora, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Pada Balai Permasyarakatan Garut),” Jurnal Neo Socientaal 5, No. 2 (2020): 112 – 20, https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.93.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan adalah metode yuridis empiris. 15 Metode yuridis empiris adalah penelitian dengan beberapa tahap untuk mengumpulkan dan mengolah  data  primer  yang  kemudian  dianalisis  berdasarkan  data  sekunder. 16 Empiris adalah  penelitian  yang  berfokus  pada  meneliti  suatu  fenomena  atau  keadaan  dari  objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep  yang  ada. 17 Jenis  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data-data penelitian  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  sosiologis/empiris. Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  mempelajari  konsistensi  atau kesesuaian  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA) sehingga menghasilkan jenis data primer yang dikumpulkan dengan melakukan observasi pada Pengadilan Negeri Batam. Sedangkan data sekundernya diperoleh melalui teknik studi kepustakaan 18 pada  jurnal  dan  buku  yang  membahas  mengenai  penyelesaian  perkara melalui diversi. Kemudian oleh penulis dituangkan ke dalam data yang bersifat deskriptif dalam bentuk penelitian kualitatif. Penelitian bersifat analisis data deskriptif ini yaitu jenis penelitian  yang  sifatnya  mendeskripsikan  atau  menjelaskan  peraturan  perundang- undangan yang saat ini berlaku sebagai hukum positif 19 dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan apakah mencapai keberhasilan dan tujuan dari penerapan UU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Batam
Pengadilan  Negeri  Batam  atau  PN  Batam  merupakan  peradilan  umum  tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang berada di wilayah administratif Kota Batam. Untuk meningkatkan pelaksanaan perkara baik pidana maupun perdata pada PN Batam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam, menyelesaikan perkara-perkara baik pidana secara formil dan materiil sesuai dengan ketentuan dari UU yang berlaku, sehingga PN Batam mempunyai visi dan misi untuk  tercapainya  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  rakyat  pencari  keadilan. Adapun  visi  dari  PN  Batam  ialah,  terwujudnya  PN  Batam  yang  Agung.  Sehingga  dalam melaksanakan  visinya  PN  Batam  mempunyai  misi  berupa,  menjaga  kemandirian  badan peradilan,  memberikan  pelayanan  hukum  yang  berkeadilan  kepada  pencari  keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
PN  Batam  sebagai  peradilan  tingkat  pertama  menjadi  tempat  penyelesaian  kasus pidana  maupun  perdata.  Serangkaian  proses  peradilan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  dari  UU  yang  berlaku  termasuk  kejahatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. Kejahatan  pidana  oleh  anak  Kota  Batam  menjadi  permasalahan  yang  penting  untuk diperhatikan.  Berdasarkan  data  yang  dikaji  oleh  peneliti  dari  PN  Batam  ditemukan serangkaian  pelanggaran  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  dari  tahun
15 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
16 Tomy  Michael  and  Kristoforus  Laga  Kleden,  “Prinsip -Prinsip  Yogyakarta  Tahun  2007  (Studi  Yuridis  Empiris  di Provinsi  Jawa  Timur),” IPTEK  Journal  of  Proceedings  Series 0,  No.  5  (November  2018):  281, https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447.
17 Muhammad Mirza Khomaini Hamid, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembuuhan Berencana Kepada Anak” 28, No. 4 (2022): 3646 – 60.
18 Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Indonesia,” Jurnal  Wawasan  Yuridika 4,  No.  1  (March  2020):  1, https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328.
19 (Jaelani, 2018)
Januari 2019 hingga tahun Desember 2022, selanjutnya dikaji dalam bentuk tabel berikut ini:
Bagan 1. Jumlah Kasus Kejahatan Anak di Batam
Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)
Tabel 1. Klasifikasi Tindak Pidana oleh Anak di Batam Jenis Tindak Pidana Jumlah Kasus Jumlah Anak sebagai Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana 1 2 Kejahatan terhadap Ketertiban Umum 8 9 Kejahatan terhadap Penguasa Umum 2 2 Kejahatan terhadap Kesusilaan 4 4 Penganiayaan 1 1 Pencurian 176 241 Pemerasan dan Pengancaman 1 2 Penggelapan 1 1 Penadahan Penerbitan dan Percetakan 4 6 Perdagangan Orang 1 1 Perlindungan Pekerja Migran 1 1 Eksploitasi Anak 1 2 Perlindungan Anak 52 52 Narkotika 6 6 Total 259 330 Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)
Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah perkara ABH tiap kasusnya mengalami peningkatan yang  signifikan  sebesar  75  %  (tujuh  puluh  lima  persen),  namun  dalam  beberapa  kasus mengalami penurunan sebesar 16,07 % (enam belas koma nol tujuh persen). Tabel tersebut menunjukkan  penanganan  konflik  anak  yang  ditangani  oleh  PN  Batam  sesuai  dengan ketentuan wilayah administratifnya semenjak Januari 2019 sampai dengan Desember 2022. Peran pengadilan dalam menangani sengketa anak senantiasa difokuskan pada penanganan yang terbaik bagi kesejahteraan dan masa depan anak. 20 Sehingga dalam menindak masalah tersebut  PN  Batam  menyelesaikan  perkara  anak  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Undang- undang atau UU yang berlaku.
20 Rasdi Rasdi and Saru Arifin, “Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik  dengan  Hukum,” Pandecta  Research  Law  Journal 15,  No.  1  (June  2020):  44 – 52, https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23011.
56 47
77 74 2019 2020 2021
2022
Sejak penetapan UU SPPA No. 11 Tahun 2012 di Indonesia diharapkan model sistem peradilan  pidana  pada  anak  sebagai  pelaku  menjadi  lebih  ramah  dan  baik. 21 Pemecahan masalah kasus tindak pidana anak tidak dapat dipersamakan dengan tidak pidana kejahatan oleh  orang  dewasa,  meskipun  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  adalah  sama. 22 Hal  ini diperuntukkan sesuai dengan kepentingan anak setara dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. 23 Substansi paling mendasar dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012  mengatur  secara  tegas  mengenai  keadilan  restoratif  bagi  perkara  anak. Restorative justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan hukum yang menekankan pemulihan korban, pembinaan pelaku, dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum dengan menggantikan pembalasan dengan rekonsiliasi dan rehabilitasi. 24 Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam UU SPPA ialah diversi.
Diversi  adalah  suatu  pengaturan  yang  dibentuk  dengan  tujuan  menghindari  dan menjauhkan anak dari proses peradilan untuk melepaskan anak dari stigmatisasi buruh bagi anak, serta mengharapkan anak dapat kembali kepada lingkungan sosialnya. 25 Sedangkan pengertian  diversi  menurut  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana,  di  mana tujuan dari diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara  Anak  di  luar  proses  peradilan, 26 menghindarkan  Anak  dari  perampasan kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  menanamkan  rasa tanggung jawab kepada anak (UU SPPA No. 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 7).
Hadirnya  diversi  memberikan  wewenang  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk mengambil  langkah-langkah  kebijakan  penyelesaian  masalah  pelanggaran  anak  dengan tidak  melalui  prosedur  formal,  menghentikan  proses  peradilan  atau  menyerahkan  anak kepada  masyarakat  dan  menginstruksikan  anak  untuk  menjalankan  kegiatan  pelayanan sosial. 27 Penanganan kasus tindak pidana di Kota Batam pada wilayah hukum PN Batam, baik kasus pidana umum maupun pidana khusus termasuk sengketa oleh anak. Berdasarkan data yang  dihimpun  peneliti  di  PN  Batam  terhitung  dari  tahun  Januari  2019  sampai  dengan Desember 2022 penanggulangan kasus anak dengan cara diversi sesuai dengan ketentuan dari UU SPPA, sebagai berikut:
21 I Helian and E H M anurung, “Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang -Undang No 11 Tahun 20112 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak,” Prosiding Seminar … 4, No. 11 (2018): 1055 – 60, https://doi.org/https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3433.
22 Agus Budi Santoso and Dea S erlia, “Implementasi Konsep Diversi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purworejo ),” Eksaminasi: Jurnal Hukum 2, No. 2 (2022): 66 – 78.
23 Rista Zullibar PA, Jamaluddin, And Muhammad Nur, “Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tah ap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan,” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 11, No. 1 (2023): 155 – 69.
24 and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, “Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity,” Mulawarman Law Review 8, no. 1 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140.
25 Anshari, Nina Niken Lestari, and Anisa Agustina, “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Ju stice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak) Anshari1,” in Max Planck Encyclopedia of Public International Law , vol. 4 (Indonesia, 2021), 99 – 118.
26 Bagas Pribadi, “Keadilan Restoratif dalam Penerapan Diversi terhadap Pelaku Klitih di D.I.Yogyakarta,” Crepido 4, No. 2 (November 2022): 83 – 94, https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94.
27 Ismu Chaidir Makkarannu, “Efektifitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Melalui Sarana Diversi dalam Sistem Peradilan PidanA,” Al- Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum 22, No. 2 (November 2019): 71 – 78, https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.30.

## Bagan 2. Diversi PN Batam
Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)
Tabel 2. Jumlah Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Diversi Tahun Jumlah Kasus Berhasil Diversi Tidak Diversi 2019 56 - 56 2020 49 1 48 2021 80 3 77 2022 74 - 74 Total 259 4 255 Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)
Bersumberkan pada data PN Batam di atas keberhasilan dari tercapainya diversi dari Januari 2019 sampai Desember 2022 mencapai 4 (empat) kesepakatan berhasilnya implementasi diversi  dengan  255  (dua  ratus  lima  puluh  lima)  kegagalan  implementasi  diversi. Pelaksanaan  diversi  terhadap  permasalahan  pidana  ABH  PN  Batam  telah  dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan syarat upaya diversi. Berikut data  perkara yang telah berhasil tercapainya prosedur diversi di PN Batam:
Tabel 3. Data Perkara yang Telah Berhasil Tercapainya Prosedur Diversi di PN Batam
No.  Tahun Nomor Perkara Klasifikasi Perkara 1. 2020 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm Pencurian
2. 2021 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm Penadahan 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm Membantu melakukan Pencurian 48/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm Pencurian
Sumber: Data Primer, 2021 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)
Menurut data di atas empat kesepakatan diversi yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021, PN Batam sesuai dengan ketentuan UU SPPA perbuatan pelanggaran kejahatan anak diusahakan menggunakan pendekatan diversi dengan tetap memperhatikan syarat-syarat pada  Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA,  yaitu:  perbuatan  pidana  dengan  pengaturan  ancaman  di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindakan kejahatan pengulangan oleh anak. Serta pada Pasal 1 angka 3 SPPA menjelaskan bahwa ABH yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan  pada  hukum  menjadikan  hukum sebagai pedoman dalam menegakkan keadilan 28 terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak sehingga, PN Batam dalam menangani segala perkara anak menjadikan UU RI No. 4
28 Alhakim Abdurrakhman, “Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,”
Pendidikan Kewarganegaraan 9, No. 1 (2021): 115 – 22, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434.
0 1 3 0 56 48 77 74 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 D I V E RS I   P N   BATA M Kegagalan Diversi Keberhasilan Diversi
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU SPPA No. 11 tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA dan Peraturan Pemerintah atau PP RI No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, sebagai dasar hukum penyelesaian perkara oleh ABH sebagai pelaku. Terhadap kasus anak sebagai pelaku Hakim anak di PN Batam akan proaktif mendorong para pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian setelah dibacakannya dakwaan. Pelaksanaan diversi pada PN Batam dilakukan pada ruang khusus diversi dengan melibatkan hakim, anak dan/atau orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan perwakilan masyarakat.
Pengadilan Negeri Batam telah menjalani langkah-langkah sesuai aturan UU SPPA No. 11  Tahun  2012  dan  Perma  Nomor  4  Tahun  2014,  yaitu  melalui  tahap  persiapan  diversi, musyawarah diversi, serta mencapai kesepakatan hasil diversi, baik berhasil maupun tidak. Pada  tahapannya  proses  persiapan  diversi  pada  PN  Batam,  Ketua  Pengadilan  akan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah  diterimanya  berkas  perkara  dari  Penuntut  Umum  atau  PU.  Ketika  suatu  berkas perkara  anak  yang  memenuhi  persyaratan  dilakukannya  diversi,  maka  hakim  akan melaporkan  kepada  ketua  pengadilan  untuk  menerbitkan  penetapan  hari  musyawarah diversi. Surat penetapan diversi seterusnya akan diserahkan kepada hakim tunggal untuk menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah diversi. Penetapan diversi tersebut akan dilimpahkan kepada PU untuk menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan/ atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja  sosial  profesional,  perwakilan  masyarakat  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi sesuai dengan ketentuan dari Pasal  4  ayat  (2)  Perma  No.  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan musyawarah diversi akan dilaksanakan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari.
Tahap  lebih  lanjut  adalah  musyawarah  diversi  di  mana  pada  tahap  ini  akan didampingi oleh fasilitator diversi yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan. Fasilitator akan membuka tahap musyawarah dengan melakukan perkenalan kepada pihak yang hadir, menerangkan  maksud  dan  tujuan  musyawarah,  serta  peraturan  selama  menjalankan musyawarah  diversi  yang  disepakati  oleh  para  pihak.  Selanjutnya  fasilitator  diversi menjelaskan  secara  ringkas  isi  dakwaan  dan  tugasnya  sebagai  fasilitator.  Pelaksanaan musyawarah  diversi  akan  melibatkan  keaktifan  dari  banyak  pihak  yaitu,  anak  dan  orang tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan  dan pekerja  sosial  profesional,  jika  merasa  diperlukan  maka  dapat  juga  menyertakan  tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU SPPA. Kesempatan akan diberikan kepada Anak pelaku untuk didengarkan keterangannya terkait dakwaan  yang  disampaikan  oleh  fasilitator.  Kesempatan  selanjutnya  diberikan  kepada orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan anak dan bentuk  penyelesaian  yang  diharapkan.  Kemudian  Korban  dan  orang  tua/wali  akan mengutarakan  tanggapannya  dan  bentuk  penyelesaian  yang  diinginkan.  Jika  dipandang penting fasilitator dapat memperoleh saran dari pekerja sosial profesional atau memanggil perwakilan  masyarakat.  Hakim  sebagai  fasilitator  musyawarah  harus  mengutamakan perdamaian  bagi  kedua  pihak  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  korban, kesejahteraan  dan  tanggung  jawab  anak,  penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran pembalasan,  keharmonisan  masyarakat  dan  kepatutan,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Hakim  juga  harus  mampu  mempertahankan  suasana  kekeluargaan  selama  musyawarah diversi berlangsung tetap terpelihara.
Pada tahap tercapainya kemufakatan diversi pada perkara anak sesuai dengan data pada tabel  3 ,  fasilitator  akan  mencatatkannya  pada  berita  acara  diversi  yang  selanjutnya akan ditandatangani oleh fasilitator, panitera atau panitera pengganti, anak pelaku, korban
dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya kesepakatan perdamaian yang telah lengkap ditanda tangani  oleh  para  pihak  bersangkutan  akan  dilaporkan kepada  Ketua  Pengadilan  melalui Fasilitator  Diversi.  Ketua  pengadilan  berdasarkan  kesepakatan  diversi  setelahnya menerbitkan  penetapan  kesepakatan  diversi.  Sehingga  Hakim  persidangan  perkara  anak akan dihentikan. Bentuk-bentuk kesepakatan perdamaian yang berhasil tercapai pada tabel 3 tidak  lepas  dari  ketentuan  Perma  No.  4  tahun  2014  dan  UU  SPPA  Pasal  11,  berupa: penetapan  No.  47/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Btm  melakukan  perdamaian  tanpa  ganti  rugi kepada  korban  dan  menyerahkan  anak  kepada  orang  tua,  kemudian  penetapan  No. 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm melakukan permufakatan tanpa ganti rugi dan menyerahkan anak kembali kepada orang tua, lebih lanjut penetapan No. 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm melakukan  kesepakatan  damai  tanpa  ganti  rugi  dan  menyerahkan  anak  kembali  kepada orang tua dan penetapan terakhir No. 48/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm sepakat melakukan perdamaian  dengan  menyerahkan  ganti  rugi  kepada  korban,  serta  mengembalikan  anak kepada orang tua. Keberhasilan dari tercapainya penetapan kesepakatan diversi merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan memberikan keadilan kepada korban dan melindungi hak asasi dari pelaku. 29
Kepada  pelaku  adalah  anak  yang  tidak  atau  gagal  mengimplementasikan  diversi dengan usia belum genap 14 (empat belas) tahun  dan menghadapi permasalahan hukum, Hakim  anak  PN  Batam  sesuai  dengan  ketentuan  dari  UU  SPPA  Pasal  69  ayat  (2)  akan memberikan pengenaan tindakan bukan pemidanaan, meliputi: pengembalian kepada orang tua,  penyerahan  kepada  seseorang,  perawatan  di  RSJ,  perawatan  di  LPKS,  kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta dan  pencabutan  SIM,  dan  perbaikan  akibat  tindak  pidananya.  Hal  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan upaya pemulihan terhadap anak, sehingga berfokus pada rehabilitasi dan  pembinaan  dari  pada  pemberian  hukuman.  Pengimplementasian  konsep  ini  sesuai dengan data yang diolah oleh peneliti yang tertuang dalam tabel, berikut ini:
Bagan 3. Kasus Anak 14 Tahun
Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)
Tabel 4. Tindakan bukan Pemidanaan kepada ABH No . Nomor Perkara Klasifikasi Perkara Jumlah Anak Tindakan bukan Pemidanaan 1. 13/Pid.Sus- Anak/2019/PN Btm Pencurian 1 Dikembalikan kepada orang tuanya
29 Hana  Renata Tan  Peiru  and  Abdurrakhman  Alhakim,  “Perlindungan  Hak  Anak  Dibawah  Umur  Korban  Human Trafficking di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana,” Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, No. 3 (2021): 1024 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742.
6 1 1 P E N C U R I A N P E R S E T U B U H A N
N A R K O T I K A
2. 50/Pid.Sus- Anak/2019/PN Btm Perantara Jual Beli Narkotika 1 Menempatkan Anak di LPKS BRSAMPK  (Balai  Rehabilitasi  Sosial Anak  Memerlukan  Perlindungan Khusus)  Rumbai  Pekanbaru  untuk menjalani  program  Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan 3. 21/Pid.Sus- Anak/2020/PN Btm Pencurian 1 Pengembalian kepada Orang Tua 4. 11/Pid.Sus- Anak/2021/PN Btm Pencurian 1 Pengembalian kepada Orang Tua 5. 36/Pid.Sus- Anak/2021/PN Btm Pencurian 1 Pembinaan di dalam Lembaga RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) Bunga Rampai Kepulauan Riau selama 3 (tiga) bulan 6. 70/Pid.Sus- Anak/2021/PN Btm Pencurian 1 Pengembalian kepada Orang Tua 7. 78/Pid.Sus- Anak/2021/PN Btm Pencurian 1 Pengembalian kepada Orang Tua 8. 16/Pid.Sus- Anak/2022/PN Btm Membujuk Anak melakukan Persetubuha n 1 Kewajiban  mengikuti    pelatihan kerja  di  LPKS  Nilam  Suri  selama  5 (lima) bulan
Sumber: Data Primer, 2023 (Hasil Observasi di Pengadilan Negeri Batam)
Permasalahan kasus anak di PN Batam yang mengedepankan perdamaian tentu saja terdapat keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dari terjadinya pencapaian kesepakatan damai, akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya dan menanamkan  rasa tanggung  jawab  tanpa  menjalankan  mekanisme  hukum  pidana 30 demi menjaga kesejahteraan dan melibatkan masyarakat secara langsung untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah hukum. 31 Karena pada dasarnya anak sebagai pelaku kejahatan juga merupakan korban dari lingkungan yang buruk, sehingga dengan mudah diperalat oleh orang dewasa untuk membantu atau melakukan kejahatan 32 . Sedangkan kegagalan diversi yang terjadi menjadikan implementasi konsep diversi menjadi tidak efektif dilaksanakan. Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  efektivitas  hukum  dalam  menerapkan  UU  yang  berlaku berbicara  tentang  norma-norma  hukum  yang  sifatnya  mengikat  dan  setiap  orang  harus
30 Fitriati Fitriati and Mohamat Gunawan, “Efektivitas Penyelesaian Penya lahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Secara  Diversi  Terhadap  Pengulangan  Tindak  Pidana  (Studi  Pada  Tahap  Penyidikan  oleh  Satresnarkoba  Polresta Padang),” UNES Journal of Swara Justisia 7, No. 1 (April 2023): 52, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.309.
31 Daffa Ladro Kusworo and Rini Fathonah, “Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa),” Inovasi Pembanguna n : Jurnal Kelitbangan 10, No. 02 (August 2022): 139, https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297.
32 Joni Zumrotul et al., “Efektivitas Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” Journal of Sharia and Law 1, No. 2 (2022): 82 – 96.
mematuhi  dan  menerapkan  norma-norma  hukum  tersebut,  serta  berbuat  sebagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan. 33
Maka dari itu upaya diversi yang telah dilakukan oleh Hakim Anak pada PN Batam sudah memenuhi proses implementasi diversi pada korban dan pelaku. Namun jika dalam pelaksanaannya belum mencapai kesepakatan mufakat diversi, tidak berarti penerapan UU SPPA  tidak  efektif  untuk  dijalankan  pada  anak  sebagai  pelaku  kejahatan.  Karena  pada dasarnya penjatuhan pidana pada anak menunjukkan bahwa pidana hanya akan dipandang sebagai  perbuatan  untuk  terjadinya  pengulangan  kejahatan  oleh  anak,  bahkan  juga  akan dirasa  buruk  dan  menjadi  bentuk  pembalasan  bagi  anak, 34 sehingga  mengusahakan terjadinya  perdamaian  pada  anak  sebagai  pelaku,  sudah  menjadi  bentuk  perlindungan terhadap  hak-hak  anak  sebagai  generasi  dimasa  yang  akan  datang.  Perlindungan  yang dengan menerapkan asas-asas non-diskriminatif, hak hidup anak, keberlangsungan hidup, perkembangan  dan  penghargaan  terhadap  setiap  pendapat  anak 35 .  Serta  bentuk perlindungan  yang  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan kedamaian. 36

## Hambatan Penerapan Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Batam
Pengadilan  Negeri  Batam  atau  PN  Batam  merupakan  peradilan  umum  tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang berada di wilayah administratif Kota Batam.
Keberhasilan  pelaksanaan  diversi  pada  tahap  peradilan  merupakan  upaya  hukum berdasarkan keadilan restoratif yang di amanahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pihak orang tua/wali atau pendamping, pemberi bantuan hukum, pembimbing kemasyarakatan dan hakim mempunyai tanggung jawab menjalankan prosedur untuk mencapai keberhasilan dari kesepakatan diversi. Pengadilan Negeri Batam untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai kesepakatan diversi memprioritaskan sarana  dan  prasarana  guna  mendukung  kesuksesan  pelaksanaan  diversi  pada  wilayah administratifnya,  berikut  adalah  beberapa  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  dalam memberikan perlindungan hukum melalui diversi di PN Batam:

## 1. Ruang Sidang Khusus Anak
Pembangunan  ruang  sidang  khusus  anak  di  PN  Batam  mempunyai  tujuan  untuk memberlakukan anak sesuai dengan hak-hak anak berdasarkan UU yang berlaku, dan juga memberikan  perlindungan  pada  anak  selama  anak  menjalankan  proses  hukum  dalam persidangan.  Perlindungan  anak  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  aspek  psikologis, keamanan  dan  pemahaman  tentang  kondisi  anak  dalam  proses  peradilan.  Pembedaan ruangan  proses  peradilan  antara  anak  dan  orang  dewasa  difokuskan  untuk  memastikan bahwa  anak  mendapatkan  perlakuan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  UU  yang  berlaku. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai ruang sidang khusus anak diundangkan dalam, UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa anak harus diadili dalam ruang sidang yang sesuai dengan kebutuhan anak.
33 Renta Yuni Y anti et al., “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo),” Journal of Social Science Research 3, No. 3 (2023): 3970 – 81, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2568.
34 Fitah An driyani, Mulyati Pawennei, and Andi Risma, “Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan,” Journal of Lex Generalis (JLS) 4, No. 1 (2022): 404 – 17.
35 Rudi Yunus, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, “Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelak aan  Lalu  Lintas  Yang  Melibatkan  Tersangka  Anak  Dibawah  Umur,” Jurnal  of  Lex  Generallis  (JLS) 4,  No.  2 (2023): 564 – 79.
36 Abdurrakh man,  “Kekerasan  terhadap  Perempuan:  Suatu  Kajian  Perlindungan  Berdasarkan  Hukum  Positif  di Indonesia.”
Pembangunan  ruang  sidang  khusus  anak  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan tingkat keberhasilan diversi pada anak di Kota Batam. Ruang sidang khusus anak tersebut akan  memberikan  situasi  yang  lebih  ramah  terhadap  anak  sesuai  dengan  hak-hak  anak, sehingga  memungkinkan  tercapainya  implementasi  diversi  pada  anak  sebagai  langkah alternatif dari proses penyelesaian perkara di pengadilan menjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan yang lebih efisien. Dengan suasana yang mendukung dan proses sidang yang berfokus  pada  rehabilitasi  dibandingkan  dengan  memberikan  hukuman  berat  pada  anak. Diversi akan mempunyai peluang lebih besar dalam memberikan solusi positif bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan.
Gambar 1 Gambar 2
Sumber: Data Sekunder, 2023 (Website Pengadilan Negeri Batam)

## 2. Ruang Diversi
Ruang Diversi yang disediakan oleh PN Batam dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan  UU  SPPA  No.  11  Tahun  2012  yang  menjadi  sarana  dan  prasarana  menunjang keberhasilan kemufakatan diversi. Berdasarkan UU SPPA Pasal 52 ayat (4) menerangkan bahwa  proses  diversi  pada  tingkat  pengadilan  dilaksanakan  pada  ruang  khusus  mediasi pengadilan  negeri.  Pembangunan  ruang  diversi  di  PN  Batam  bagi  anak  sebagai  pelaku kejahatan  mempunyai  beberapa  fungsi  penting.  Pertama  sebagai  pendekatan  alternatif, dengan tersedianya ruang diversi mampu memberikan lingkungan yang mendukung anak dengan memfokuskan pada rehabilitasi dan perbaikan perilaku dan bukan membebankan anak pada pemberian hukuman. Kedua sebagai fungsi kesejahteraan dan keadilan, hal ini bertujuan  untuk  menempatkan  anak  pada  posisi  kesetaraan  dan  keadilan  dengan memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan hak-hak anak. Karena pada dasarnya sesuai dengan ketentuan UU SPPA anak sebagai pelaku kejahatan setiap tahapnya akan diupayakan diversi, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan 37 .
Ketiga sebagai fungsi pengupayaan restitusi dan rekonsiliasi, karena dengan adanya ruang  diversi  proses  restitusi  kepada  korban  dan  rekonsiliasi  antara  pelaku  dan  korban dapat  mengakomodasikan  pemulihan  hubungan  akibat  adanya  tindak  kejahatan.  Serta berfungsi sebagai pendukung pemberdayaan anak, fungsi ini ditujukan pada anak sebagai pelaku kejahatan dengan melibatkan anak pelaku ke dalam proses penyelesaian kasus dan mendukung pertumbuhan rasa tanggung jawab anak dan pemahaman anak pelaku terhadap segala  tindakan-tindakan  yang  dilakukannya  akan  memiliki  konsekuensi.  Secara keseluruhan Pembangunan ruang diversi di PN Batam merupakan langkah penting untuk meningkatkan  pendekatan  bagi  anak  sebagai  pelaku  agar  lebih  rehabilitatif  dan  tetap memperhatikan hak-hak, serta kesejahteraan anak.

## Gambar 3
37 Andi Haerani, Hambali Thalib, and S Dachran Busthami, “Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang  Dilakukan  oleh  Anak,” Journal  of  Lex  Generalis  (JLS) 2,  No.  3  (2021):  1292 – 1305, https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.
Sumber: Data Sekunder, 2023 (Website Pengadilan Negeri Batam)
Namun  tidak  sedikit  kasus  pada  tahap  peradilan  mengalami  kegagalan,  untuk menerapkan pendekatan diversi dengan sebaik-baiknya sebagai langkah perlindungan bagi anak  yang  terlibat  dalam  konflik  hukum,  sangat  penting  untuk  mengidentifikasi  dan mengatasi  hambatan-hambatan  yang  mungkin  muncul  dalam  proses  tersebut.  Dalam konteks  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  di  Kota  Batam,  berikut  adalah  beberapa tantangan  yang  dihadapi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  melalui  pendekatan diversi:
1. Tidak Tercapainya Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak
Keberhasilan dalam melaksanakan diversi sangat bergantung pada kesepakatan yang dicapai  antara  semua  pihak  terlibat,  baik  dari  pihak  korban  maupun  pelaku.  Pentingnya kesepakatan kedua pihak ini telah diatur dalam ketentuan UU SPPA No. 11 tahun 2012 Pasal 9  ayat  (2)  disampaikan  bahwa  kesepakatan  diversi  mementingkan  persetujuan  dan kesediaan korban dan/atau keluarga korban, serta kesediaan dari anak dan keluarganya. Namun  dalam  pelaksanaannya  di  PN  Batam  masih  banyak  masyarakat  Kota  Batam  yang tidak memahami penyelesaian perkara anak melalui diversi. Masyarakat masih menganggap bahwa  suatu  pelanggaran  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  maka penyelesaiannya harus diproses melalui jalur pengadilan termasuk anak sebagai pelaku. 38
Hal inilah yang menjadi kendala dalam tercapainya kesepakatan diversi, masyarakat yang masih belum memahami bahwa pendekatan diversi dapat dijadikan sebagai salah satu upaya  penyelesaian  perkara  terhadap  kasus  ABH.  Sehingga  tidak  mudah  mencapai permufakatan bersama, dapat dilihat pada data di bawah ini:
Bagan 4. Kasus Anak yang Bisa di Implementasikan Diversi
Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)
Tabel 5. Hukuman Berdasarkan Jenis Kejahatan
38 M Muliadi and I B Usman, “Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Don ggala),” Maleo Law Journal 2, No. 2 (2018): 91 – 104.
3 6 5 0 4 7 5 0 2019 2020 2021 2022 Jumlah Kasus
Anak jadi Pelaku
Jenis Kejahatan Jumlah Pelaku Hukuman Pasal Kekerasan terhadap Anak 4 pidana penjara paling lama  3  (tiga)  tahun  6 (enam) bulan Pasal 80 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dengan  sengaja  tidak melaporkan tindak pidana narkotika 1 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Pasal 131 UU Narkotika No 35 tahun 2009 Turut membantu penjahat melarikan diri 2 Pidana penjara paling lama  2  (dua)  tahun  8 (delapan) bulan Pasal  223  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Melakukan  kekerasan terhadap orang lain 2 Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Pasal 170 ayat (1) KUHP Penganiayaan mengakibatkan luka berat 1 Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun Pasal 351 KUHP Tindak pidana penggelapan 1 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Pasal 372 KUHP Tindak pidana penadahan 5 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Pasal 480 KUHP
Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)
Berdasarkan data di atas sebanyak 16 (enam belas) anak sebagai pelaku kejahatan di PN Batam memungkinkan untuk diselesaikannya perkara melalui jalur diversi. Kejahatan anak ini  berupa  kejahatan  kekerasan,  narkotika,  penganiayaan,  penggelapan,  penadahan  dan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum. Jenis-jenis kejahatan ini dikategorikan sebagai  kejahatan  dengan  ancaman  tidak  lebih  dari  6  (enam)  tahun.  Kejahatan  dengan kategori ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dapat dikelompokkan sebagai kejahatan yang memenuhi  syarat  untuk  dilaksanakannya  diversi,  terlebih  anak  sebagai  pelaku  bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana.
Namun karena ketidakpahaman masyarakat akan penegakan hukum secara diversi, menyebabkan  kemufakatan  antara  korban  dan  pelaku  tidak  terlaksana  dengan  baik. Masyarakat yang tidak mengerti hukum, lebih memprioritaskan bahwa pemberian sanksi pidana  akan  ditujukan  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  termasuk anak  sebagai  pelanggar  hukum.  Serta  selama  proses  diversi  berlangsung  terjadinya perselisihan dengan adanya persepsi bahwa tugas hakim hanyalah mengadili dan bukannya mendamaikan. 39
2. Hambatan Berdasarkan Substansi Hukum Diversi
Hambatan dalam mengimplementasikan diversi bagi anak sebagai pelaku kejahatan di Kota Batam adalah berkaitan dengan substansi pengaturannya yang tertuang dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf a. UU SPPA No. 11 tahun 2012 pasal 7 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa salah satu syarat untuk tercapainya implementasi diversi adalah tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun atau kategori ancaman 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun dan tidak mencapai ancaman 7 (tujuh) tahun pidana. Akan tetapi berdasarkan data di bawah ini:
Bagan 5. Kejahatan Anak dengan Ancaman di atas 7 Tahun
39 Sausan  Afifah  Denadin,  Andi  Najemi,  and  Nys  Arfa,  “Pendekatan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA),” PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, No. 2 (October 2021): 29 – 45, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714.
Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)
Tabel 6. Klasifikasi Hukuman Berdasarkan Jenis Kejahatan Jenis Kejahatan Jumlah Pelaku Hukuman Pasal Pidana perdagangan orang 1 Pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun Pasal  2  ayat  (1)  UU  No. 21  tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang Turut  serta  menyuruh atau melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia 1 Pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh) tahun Pasal 83 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Turut  serta  melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. 2 Pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh) tahun Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kekerasan yang mengakibatkan Kematian 1 Pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas) tahun Pasal  80  ayat  (3)  UU  RI Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak Kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan 6 Pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun Pasal 81 ayat (1) UU No. 35  tahun  2014  tentang Perlindungan Anak Melakukan  serangkaian kebohongan  membujuk anak melakukan persetubuhan 37 Pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun Pasal 81 ayat (2) UU No. 35  tahun  2014  tentang Perlindungan Anak Kekerasan atau ancaman, melakukan  tipu  muslihat melakukan atau membiarkan 3 Pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun Pasal 82 ayat (1) UU No. 35  tahun  2014  tentang Perlindungan Anak 0 10 20 30 40 50 60 Perdagangan Orang Migran Perlindungan Anak Kekerasan Mengakibatkan Kematian Narkotika Senjata Tajam Kekerasan Persetubuhan Perjudian Pencurian 2022 2021 2020 2019
dilakukannya  perbuatan cabul
Permufakatan jahat menjual narkotika 1 Pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun Pasal  114  ayat  (1)  UU Narkotika  No.  35  tahun 2007 Permufakatan jahat menjadi  perantara  jual beli narkotika 4 Pidana  mati,  pidana penjara seumur hidup, atau  pidana  penjara paling singkat 6 (enam)  tahun  dan paling  lama  20  (dua puluh) tahun Pasal  114  ayat  (2)  UU Narkotika  No.  35  tahun 2007 Melakukan kekerasan dan membawa senjata tajam 1 Pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun JO membawa senjata Tajam dihukum penjara setinggi- tingginya  10  (sepuluh tahun) Pasal 170 ayat (1) KUHP JO UU No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka 2 Pidana  penjara  paling lama 7 (tujuh) tahun Pasal  170  ayat  (2)  ke  1 KUHP Kekerasan yang mengakibatkan Luka Berat 1 Pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan) tahun Pasal  170  ayat  (2)  ke  2 KUHP Kekerasan yang mengakibatkan kematian 3 Pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas) tahun Pasal  170  ayat  (2)  ke  3 KUHP Ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan 2 Pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas) tahun Pasal 285 KUHP Menjadikan  Judi  sebagai Mata Pencaharian 2 Pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh) tahun Pasal  303  ayat  (1)  ke  1 KUHP Pencurian 158 Pidana  penjara  paling lama 7 (tujuh) tahun Pasal 363 ayat (1) KUHP Pencurian dalam keadaan memberatkan 58 Pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan) tahun Pasal 363 ayat (2) KUHP Pencurian dengan ancaman dan kekerasan 4 Pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan) tahun Pasal 365 ayat (1) KUHP Pencurian dengan ancaman  dan  kekerasan yang  dilakukan  secara bersama-sama 15 Pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas) tahun Pasal  365  ayat  (2)  ke  2 KUHP Pencurian dengan ancaman  dan  kekerasan yang  dilakukan  pada 3 Pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas) tahun Pasal  365  ayat  (2)  ke  1 dan 2 KUHP
waktu  malam  secara bersama-sama
Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian 1 Pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas) tahun Pasal 365 ayat (3) KUHP Pemerasan 2 Pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan) tahun Pasal 368 ayat (1) KUHP
Sumber: Data Primer, 2022 (Hasil Observasi Pengadilan Negeri Batam)
Sebanyak 308 (tiga ratus delapan) anak sebagai pelaku kejahatan melanggar perbuatan yang ancamannya  di  atas  7  (tujuh)  tahun.  Kejahatan  anak  ini  berupa  kejahatan  perdagangan orang, pemerasan, pencurian, perjudian, narkotika, pemerkosaan, kekerasan dan kekerasan yang  mengakibatkan  kematian.  Sehingga  dalam  hal  ini  pelaksanaan  implementasi  diversi tidak  bisa  dilaksanakan  di  PN  Batam,  karena  sudah  tidak  memenuhi  persyaratan  dapat dilaksanakannya  diversi  dalam  UU  SPPA.  Maka  dengan  demikian  hal  tersebut  menjadi hambatan dari implementasi diversi di PN Kota Batam.
Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  menjadi  penting  untuk  diperhatikan  hambatan- hambatan apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dari dilaksanakannya implementasi diversi  dengan  tujuan  dikemudian  hari,  dapat  melaksanakan  implementasi diversi  sesuai dengan  ketentuan  dari  UU  yang  berlaku.  Karena  dalam  konteks  hukum  anak  ultimum remedium  menjadi  salah  satu  asas  dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang  mengacuh  pada penerapan  proses  pidana  hendaklah  dijadikan  sebagai  upaya  terakhir  dengan mengedepankan  penyelesaian  perkara  di  luar  peradilan.  Sebab  menempatkan  anak  pada proses  peradilan  pidana  akan  berdampak  buruk  bagi  anak  secara,  psikologis  yang menjadikan anak tercap sebagai penjahat. Demikian penting untuk memfokuskan tahapan- tahapan  penyelesaian  perkara  anak  secara  diversi  dengan  maksud  membantu  anak mengatasi  penyebab  perilaku  kriminal,  memperbaiki  diri  dan  berkontribusi  positif  bagi masyarakat.

## PENUTUP
Penerapan  diversi  di  Pengadilan  Negeri  Batam  menjadi  jalan  upaya  mencapai keadilan restoratif terhadap ABH yang mengedepankan pemulihan, pemberian kesempatan dan  menyadarkan  anak  serta,  memperbaiki  kesalahannya  dengan  menjamin  hak  tumbuh kembang  anak  secara  optimal  yang  dijamin  oleh  hukum.  Implementasi  konsep  diversi terhadap  ABH  di  Pengadilan  Negeri  Batam  telah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan ketentuan dari UU yang berlaku yaitu, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Pidana  Anak  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  65  tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua  belas)  Tahun.  Pelaksanaan  diversi  terhadap  ABH  di  Pengadilan  Negeri  Batam dinyatakan masih kurang efektif dengan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022  sebanyak  18  (delapan  belas)  kasus  memenuhi  persyaratan  dilakukannya  diversi namun, keberhasilan diversi hanya tercapai pada 4 (empat) perkara dan 14 (empat belas) kasus di antaranya gagal dalam penyelesaian perkara dengan diversi. Hal yang menghambat pengimplementasian  diversi  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap penegakan  hukum  secara  diversi  menjadi  bentuk  kegagalan  mufakat  antara  korban  dan pelaku  serta,  masyarakat  yang  tidak  mengerti  hukum  lebih  memprioritaskan  pemberian sanksi  pidana  terhadap  pelaku  sebagai  pelanggar  kejahatan.  Kemudian  kejahatan  yang dilakukan oleh anak juga merupakan bentuk kejahatan dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun  kurungan  penjara  sehingga,  menjadi  hambatan  terjadinya  implementasi  diversi karena  sudah  tidak  memenuhi  persyaratan  diversi.  Maka  dengan  demikian  dari  pihak penegak  hukum  sebaiknya  terus  mengusahakan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada
masyarakat  mengenai  penyelesaian  perkara  dengan  diversi  baik  melalui  sosialisasi  atau dengan melalui media-media baca elektronik dan non elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrakhman,  A.  (2021).  Kekerasan  terhadap  Perempuan:  Suatu  Kajian  Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan , 9 (1), 115 – 122. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31434
Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah,  and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. Mulawarman Law Review , 8 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140 Alhakim, A. (2021). Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (2), 945 – 958. https://doi.org/Analisis hukum catcalling dan pemenuhan asas bhinneka tunggal ika  terhadap  peraturan  daerah  kota  batam  dalam  mencegah  pelecehan  seksual verbal
Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 77 – 86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566
Andriyani,  F.,  Pawennei,  M.,  &  Risma,  A.  (2022).  Efektivitas  Penerapan  Hukum  Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Journal of Lex Generalis (JLS) , 4 (1), 404 – 417.
Anik Iftitah, Eko Yuliastuti, Desy Okta Mawarni,  and R. P. W. (2023). Pertanggungjawaban Hukum  Anak  dalam  Pelaku  Tindak  Pidana  Berat:  Pendekatan,  Dampak,  dan Implikasi  dalam  Sistem  Peradilan  Anak. Birokrasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Tata Negara , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592. Anshari,  Lestari,  N.  N.,  &  Agustina,  A.  (2021).  Efektivitas  Penerapan  Konsep  Diversi  dan Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Telaah  Yuridis  Empirik Terhadap  Kasus  Delinkuensi  Anak  di  Pengadilan  Negeri  Pontianak)  Anshari1,.  In Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Vol. 4, Issue 1, pp. 99 – 118). Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang  Dilakukan  oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor B/346/2016/RESKRIM).
Jurnal Komunikasi Yustisia , 2 (2),
100 – 112. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776
Chaidir  Makkarannu,  I.  (2019).  Efektifitas  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Melalui Sarana  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Al- Ishlah :  Jurnal  Ilmiah  Hukum ,
22 (2), 71 – 78. https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.30
Denadin,  S.  A.,  Najemi,  A.,  &  Arfa,  N.  (2021).  Pendekatan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA). PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , 2 (2),  29 – 45. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714
Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328
Eleanora,  F.  N.,  &  Masri,  E.  (2018).  Pembinaan  Khusus  Anak  Menurut  Sistem  Peradilan Pidana  Anak. Jurnal  Kajian  Ilmiah  Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya , 18 (3), 215 – 230.
Ernis, Y. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 10 (2),  163 – 174. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174
Fitriati, F., & Gunawan, M. (2023). Efektivitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Secara Diversi terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Tahap  Penyidikan  Oleh  Satresnarkoba  Polresta  Padang). UNES  Journal  of  Swara Justisia , 7 (1), 52. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.309
Haerani, A., Thalib, H., & Busthami, S. D. (2021). Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. Journal of Lex Generalis (JLS) , 2 (3), 1292 – 1305. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in  The  Criminal  Justice  System). Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 13 (1),  15 – 30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30
Hamid, M. M. K. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembuuhan Berencana Kepada Anak . 28 (4), 3646 – 3660.
Hariyanto,  D.  R.  S.,  &  Swardhana,  G.  M.  (2021).  Optimalisasi  Pelaksanaan  Diversi  dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar. Jurnal Legislasi Indonesia , 18 (3), 394 – 404. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787 Hartono, B. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Pranata Hukum , 7 (2), 75 – 85. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524
Helian, I., & Manurung, E. H. (2018). Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11
Tahun  20112  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terhadap  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Prosiding Seminar … , 4 (11), 1055 – 1060. https://doi.org/https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3433
Iftitah, A. (Ed.). (2023). Metode Penelitian Hukum (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
JAELANI,  E.  (2018).  Penegakan  Hukum  Upaya  Diversi. Kertha  Patrika , 40 (2),  71. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p02
Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri Liwa). In ovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan , 10 (02), 139. https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297
Michael, T., & Kleden, K. L. (2018). Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris  di  Provinsi  Jawa  Timur). IPTEK  Journal  of  Proceedings  Series , 0 (5),  281. https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447
Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative  Justice  Pada  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum. Gender  Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 6 (2), 61. https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790
Muliadi,  M.,  &  Usman,  I.  B.  (2018).  Efektivitas  Pelaksanaan  Diversi  terhadap  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  (Studi  Kasus  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort Donggala). Maleo Law Journal , 2 (2), 91 – 104.
Ningtias,  D.  R.,  Sempara,  S.,  &  Djanggih,  H.  (2020).  Diversi  Sebagai  Bentuk  Penyelesaian Perkara  Pidana  Anak. Journal  of  Lex  Generalis  (JLS) , 1 (5),  17 – 35. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.190
PA, R. Z., Jamaluddin, & Nur, M. (2023). Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam  Tahap  Penuntutan  Oleh  Jaksa  di  Wilayah  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Selatan. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (1), 155 – 169.
Peiru, H. R. T., & Alhakim, A. (2021). Perlindungan Hak Anak di bawah Umur Korban Human
Trafficking  di  Kota  Batam:  Perspektif  Hukum  Pidana. Journal  Komunitas  Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 4 (3), 1024 – 1034.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742
Pribadi, B. (2022). Keadilan Restoratif dalam Penerapan Diversi terhadap Pelaku Klitih di D.I.Yogyakarta. Crepido , 4 (2), 83 – 94. https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94 Rasdi,  R.,  &  Arifin,  S.  (2020).  Efektifitas  Metode  Musyawarah  Mufakat  Diversi  terhadap Penyelesaian  Perkara  Anak  Berkonflik  dengan  Hukum. Pandecta  Research  Law Journal , 15 (1), 44 – 52. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23011
Santoso,  A.  B.,  &  Serlia,  D.  (2022).  Implementasi  Konsep  Diversi  sebagai  Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purworejo ). Eksaminasi: Jurnal Hukum , 2 (2), 66 – 78.
Setiawan,  D.  A.  (2018).  Efektivitas  Penerapan  Diversi  terhadap  Penanganan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (26), 231 – 242. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585 Yanti, R. Y., Wulandari, R. A., Ikhwan, M., Hukum, P. S., Hukum, F., Ekonomi, D., & Indonesia, U. D. (2023). Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo).
Journal Of Social Science Research , 3 (3), 3970 – 3981. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2568
Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Tersangka Anak di bawah Umur. Jurnal of Lex Generallis (JLS) , 4 (2), 564 – 579.
Yusmiati,  E.  I.,  &  Equatora,  M.  A.  (2020).  Peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus pada Balai Permasyarakatan Garut). Jurnal Neo Socientaal , 5 (2), 112 – 120. https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.93
Zumrotul, J., Diversi, E., Anak, T., Berkonflik, Y., Hukum, D., Mukaaffah, Z., & Alizon, J. (2022). Efektivitas Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Journal of Sharia and Law , 1 (2), 82 – 96.