PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT  UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Oleh:
Luh Putu Lilis Yunita Dewi 1 , Putu Sugi Ardana 2
Abstrak: Umumnya  perebutan  hak  asuh  anak  diselesaikan  melalui  pengadilan. Hal  ini  dikarenakan  baik  dari  pihak  ayah  maupun  ibu  dari  anak  tersebut  sama- sama  tidak  rela  untuk  kehilangan  hak  asuh  anaknya.  Melalui  jalur  hukum ditentukan  kepada  siapa  hak  asuh  anak  itu  diberikan.  Penelitian  ini  meneliti penetapan  hak  asuh  anak  di  bawah  umur    akibat  perceraian  orang  tuanya  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  dan  akibat  hukum  dari  orang  tua  asuh  berdasarkan putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  yang  lalai  melaksanakan  kewajiban. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Penetapan  hak  asuh  anak  di  bawah  umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan melalui persidangan  sesuai  dengan  tata  cara  persidangan  dengan  menempatkan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus. Penetapan hak asuh anak dilakukan dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Akibat  hukum  dari orang  tua  asuh  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  yang  lalai melaksanakan  kewajiban  adalah  dapat  dicabutnya  hak  asuhnya.  Pencabutan  hak asuh anak ini dan penggantinya ditetapkan melalui sidang pengadilan.
Kata-kata Kunci:  Penetapan pengadilan, Hak Asuh, Anak Di Bawah Umur.

## PENDAHULUAN
Melalui  lembaga  perkawinan  orang  tidak  hanya  dapat  memenuhi physiological  needs ,  tetapi  juga    dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  rasa  memiliki dan  kasih  sayang  ( the  belongingness  and  love  needs ).  Demikian  pentingnya lembaga  perkawinan  bagi  suatu  masyarakat,  maka  dapat  dipahami  jika perkawinan  merupakan  salah  satu  substansi  hukum  yang  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang  tersendiri,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Hukum  keluarga  merupakan  hukum  yang  paling  tua  dibandingkan  jenis hukum  lain, karena ketika berbicara keluarga maka  yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang  suami  dan  seorang  isteri.  Keluarga  terbentuk  melalui  perkawinan,  dan dengan memaknai adagium “ ubi sociates ibi ius ” (di mana ada masyarakat di situ ada  hukum),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  bagian  dari  hukum  keluarga  yang paling tua adalah hukum perkawinan (Tengku Erwinsyahbana, tt).
Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat  tetapi  jika mungkin  hanya sekali seumur hidup  karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir  batin  antara  pria  dan  wanita  yang  dibangun  di  atas  nilai-nilai  sakral  karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa “perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau  ikatan  bathin  saja  tetapi  harus  kedua-duanya,  terjalinnya  ikatan  lahir  bathin merupakan  fondasi  dalam  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal”  (K  Wantjik Saleh, 1996: 15).
Sebuah  rumah  tangga  kadang-kadang  menghadapi  permasalahan  yang  sulit untuk  dipecahkan  dan  berakibat  pada  putusnya  hubungan  ikatan  perkawinan suami istri. Ada banyak faktor yang menjadi pendorong retaknya hubungan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa  kurang  mendukung  kebutuhan  keluarga,  sering  terjadi  tolak  belakang pemikiran  pasangan  suami  istri  dan  faktor-faktor  sosial  lainnya  (Nur  Bainah, 2013).
Setelah  terjadi  perceraian,  maka  kedua  orang  tua  akan  berusaha  untuk mendapatkan hak asuh anak, karenanya hal diatur secara hukum. Dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  ketika  terjadi  perceraian  hak asuh anak di bawah umur diserahkan kepada ibunya, kecuali jika ibu berperilaku tidak  baik.  Selain  sebab  tersebut,  ada  hal-hal  lain  yang  bisa  menyebabkan  hak asuh  tidak  jatuh  ke  tangan  ibu,  antara  lain  jika  hakim  melihat  adanya  kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan dengan ibunya.
Umumnya perebutan hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan baik dari pihak ayah maupun ibu dari anak tersebut sama-sama tidak
rela untuk kehilangan hak asuh anaknya. Melalui jalur hukum ditentukan kepada siapa hak asuh anak itu diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri, kecuali  jika  ada  alasan  atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukan  bahwa pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan pertimbangan terakhir.
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penetapan  hak  asuh  anak  di  bawah  umur    akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apa  akibat  hukum  penetapan  hak  asuh  anak  dibawah  umur  terhadap orang  tua  asuh  yang  lalai  melaksanakan  kewajiban  berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja?

## TINJAUAN PUSTAKA
Munawir menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat  dipaksakan  dan  dapat  juga  balik  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Paksaan disini  bersifat  ekonomis  karena  siapa  saja  yang  tidak  merasakan  jasa  balik  dari pemerintah,  tidak  dikenakan  iuran.  Misalnya  retribusi  pasar,  retribusi  parkir  dan lain  sebagainya.  Jadi  dengan  perkataan  lain  retribusi  adalah  pungutan  yang dikaitkan  secara  langsung  dengan  balas  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut (Munawir, H., 1990: 4).
Sebagai  ikatan  lahir,  perkawinan  merupakan  hubungan  hukum  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal  yang sifatnya nyata, baik  bagi  yang mengikatkan diri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan  adanya  upacara  perkawinan  yakni  pengucapan  akad  nikah  bagi  yang beragama Islam (Riduan Syahrani, 1986: 13).
Sebagai  ikatan  batin,  perkawinan  merupakan  pertalian  jiwa  yang  terjalin karena adanya kemauan yang sama dam ikhlas antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini
diawali  dan  ditandai  dengan  adanya  persetujuan  dari  calon  mempelai  untuk melangsungkan  perkawinan.  Selanjutnya  dalam  hidup  bersama  ikatan  batin  ini tercermin  dari  adanya  kerukunan  suami  istri  yang  bersangkutan.  Terjalinnya ikatan  lahir  batin  merupakan  dasar  utama  dalam  membentuk  dan  membina keluarga yang bahagia dan kekal (K Wantjik Saleh, 1996: 15) .
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  rumah  tanga  yang  bahagia  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pengertian  perkawinan  menurut Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  bukan  hanya  sekedar  sebagai  suatu perbuatan  hukum  saja,  akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan, sehingga  oleh  karenanya  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat indonesia  (Abdurahman dan Riduan Syahrini, 1978: 9).
Perkawinan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri.  Hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  yang  menetapkan  sebagai  berikut (Mulyadi, 2008: 35):
1. Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat.
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Suami  adalah  kepala  rumah  tangga  dan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga. Disamping  itu  suami  wajib  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah  tangga  sesuai  kemampuannya  dan  istri  wajib  mengatur  rumah tangga sebaik baiknya.
5. Suami  istri  wajib  saling  cinta-mencintai,  hormat-menghormati,  setia menyertai dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain.
6. Suami  istri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  tersebut  ditentukan  oleh suami istri bersama.
Menurut  hukum  adat  perceraian  adalah  peristiwa  luar  biasa,  merupakan problem  sosial  dan  yuridis  yang  penting  dalam  kebanyakan  daerah  di  Indonesia. Di  masyarakat  Batak  dan  Lampung  terjadinya  perceraian  berarti  putusnya  atau renggangnya  hubungan  kekerabatan  antara  pihak  kerabat  yang  bersangkutan. Menurut  agama  Islam  perceraian  merupakan  perbuatan  yang  dibenci  Tuhan. Menurut  orang  Jawa  perceraian  adalah  suatu  hal  yang  tidak  disukai  karena  cita- cita  orang  Jawa  berjodohan  seumur  hidup  sampai  kakek-kakek  nenek-nenek. Menurut  pandangan  seluruh  seluruh  bangsa  Indonesia  maka  sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari  (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 173).
Menurut  hukum  adat  sebab-sebab  terjadinya  perceraian  adalah  sebagai berikut  (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 173):
a. perzinahan;
b. kemandulan istri;
c. suami meninggalkan istri sangat lama;
d. istri berkelakuan tidak sopan;
e. adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya;
a. persetujuan suami istri untuk bercerai;
f. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih.
Ada  juga  yang  menenggarai  bahwa  faktor  yang  sering  menyebabkan terjadinya kegagalan dalam berumah tangga antara lain:
1. Faktor  pribadi,  dimana  suami  istri  kurang  menyadari  akan  arti  dan  fungsi perkawinan  yang  sebenarnya,  misalnya  sifat  egoisme,  kurang  adanya toleransi, kurang adanya kepercayaan satu sama lain.
2. Faktor situasi khusus dalam keluarga. Beberapa diantaranya adalah:
a. Kehadiran terus menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak suami atau istri.
b. Istri  bekerja  dan  mendambakan  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari suaminya.
c. Tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah.
d. Suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar.
Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus  dikarenakan  tiga  hal,  yaitu  (1)  Kematian,  (2)  Perceraian,  dan  (3)  Atas Keputusan  Pengadilan.  Kematian  merupakan  penyebab  putusnya  perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia.
Dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9    Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  perceraian  dapat terjadi karena alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi keputusan.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk  memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Dalam Pasal  39  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah  pihak  yang  mana  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.

## METODE PENELITIAN
Dihubungkan  dengan  pembedaan  penelitian  hukum  menjadi  dua  jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  secara  umum  berupaya  untuk  melihat  bagaimana penerapan  sebuah  aturan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undang    atau berdasarkan peraturan–peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataannya dalam prakteknya yang ada di masyarakat.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  atau menggambarkan, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat–sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara  suatu  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  menggambarkan mengenai penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di pengadilan.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja yang berada di Jalan Kartini  Nomor  2  Singaraja,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng.  Adapun pemilihan  lokasi  penelitian  ditentukan  dengan  tujuan  memudahkan  perolehan data. Selain itu, di Pengadilan Negeri Singaraja telah ada beberapa penetapan hak asuh anak di bawah umur  akibat perceraian orang tuanya.
Data sekunder berupa bahan-bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Bahan  hukum  primer,  dalam  hal  ini  berupa  peraturan  perundang-undangan terutama  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan peraturan pelaksanaannya.
2. Bahan  hukum  sekunder  berupa  karya  tulis  hukum  baik  yang  termuat  dalam jurnal hukum maupun berupa buku – buku.
3. Bahan  hukum  tersier  berupa  kamus,  dalam  penelitian  ini  kamus  yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Dalam  penelitian  ini  dapat  menggunakan  berapa  teknik  pengumpulan  data antara lain :
1. Teknik  wawancara.  Teknik  wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara dengan  menggunakan  pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan dipertanyakan  kepada  informan.  Dalam  proses  tanya  jawab  dengan  pejabat dan  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  dibuka  kemungkinan  muncul pertanyaan baru diluar yang telah disiapkan.
2. Teknik  studi  dokumen  atau  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan  - bahan hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku–buku,  literatur  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara kualitatif yaitu keselurahan data  yang  terkumpul  baik  data  primer  dan  data  sekunder  akan  dianalisis  dengan cara  menyusun  data  secara  sistematis  diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  data yang satu dengan lainnya kemudian dilakukan interprestasi selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif  (Burhan Ashofa, 2004: 90).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata cara persidangan perceraian di  Pengadilan Negeri Singaraja, termasuk di  dalamnya  penetapan  pemegang  hak  asuh  anak.  dilakukan  dengan  mengacu kepada  ketentuan  umum  pemeriksaan  suatu  perkara  perdata,  dengan mengutamakan hal-hal khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Pelaksanaan peradilan dilakukan dengan tata  cara tertentu dan memerlukan waktu  cukup  panjang  ditujukan  untuk  menghasilkan  keputusan  yang  sebaik- baiknya,  yang  berkeadilan  bagi  semua  pihak,  dan  bermanfaat  tidak  hanya  bagi para pihak tetapi juga bagi masyarakat. Kebenaran yang diajukan oleh para pihak, umumnya bersifat relatif, dari sudut pandang masing-masing. Pengadilan melalui proses  peradilanlah  berusaha  menemukan  keadilan  yang  seobyektif  mungkin. Dalam  perkara  perceraian,  karena  anak  biasanya  menjadi  korban,  maka kepentingan  anak-anak  yang  diutamakan.  Pihak  yang  ditetapkan  memegang  hak asuh  adalah  pihak  yang  dari  sudut  kepentingan  anak,  akan  dapat  melaksanakan hak  asuhnya  secara  baik.  Pihak  yang  secara  ekonomi  lebih  kuat,  secara  sosial lebih tinggi statusnya, belum ditentu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak.
Bagi  pengadilan  secara  kelembagaan,  putusan  hakim  yang  baik  ini  penting karena menjadi ukuran kinerja pengadilan. Jika di tingkat pertama para pihak puas akan putusan yang ditetapkan, maka tidak akan dilakukan upaya hukum, Semakin sedikit  putusan  yang  dibanding,  menjadi  indikator  bahwa  semakin  tinggi akseptabilitas (penerimaan) terhadap putusan hakim.
Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang karena perceraian:
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi keputusan.
2. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk  memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Meskipun terjadi perceraian, semua pihak terkait wajib menjamin agar hak- hak  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  tetap  terpenuhi.  Dalam  Pasal 14  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, anak tetap berhak:
a. bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan  kedua orang tuanya;
b. mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan  perlindungan untuk  proses  tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya  sesuai  dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
d. memperoleh hak Anak lainnya.
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  menyatakan  bahwa  setiap anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri.  Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh  kembang  anak,  atau  anak  dalam  keadaan  terlantar  maka  anak  tersebut berhak  diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  asuh  atau  anak  angkat  oleh  orang  lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian  pentingnya  hak  asuh  bagi  anak  sehingga  wajar  jika  penetapan tentang  siapa  yang  memegang  hak  asuh  terhadap  anak  dilakukan  dengan  penuh kehati-hatian. Kemampuan finansial salah satu pihak bukan menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menentukan pemegang hak asuh terhadap anak.
Hal  lain  yang  menyebabkan  penetapan  pemegang  hak  asuh  anak  harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian berkaitan  dengan kemungkinan pemegang hak  asuh  berdasarkan  putusan  pengadilan  lalai  melaksanakan  kewajibannya. Dalam  hal  demikian,  tidak  dapat  serta  merta  hak  asuhnya  dicabut,  atau  secara serta merta beralih kepada mantan suami atau istrinya, atau kepada keluarga yang lain. Harus ada penetapan pengadilan tentang pencabutan tersebut, dan siapa yang memegang hak asuh selanjutnya.

## PENUTUP
Sebagai  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  sesuai  dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Penetapan hak  asuh  anak di  bawah umur  akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan  Negeri  Singaraja  dilakukan  melalui  persidangan  sesuai  dengan tata cara persidangan dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  sebagai  ketentuan  khusus.  Penetapan  hak  asuh  anak  dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Akibat  hukum  penetapan  hak  asuh  anak  dibawah  umur  terhadap  orang  tua asuh  yang  lalai  melaksanakan  kewajiban  berdasarkan  putusan  Pengadilan Negeri Singaraja adalah dicabutnya hak asuh tersebut, dan dialihkan kepada orang tua yang sebelumnya tidak memegang hak asuh, atau kepada pihak lain lain untuk kepentingan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman dan Riduan Syahrini. 1978. Hukum Perkawinan. Bandung: Alumni. Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
K. Wantjik Saleh. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Munawir, H. 1990. Pengantar Pajak dan Retribusi . Jakarta: Budi Karya. Mulyadi.  2008. Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Nur  Bainah.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Perceraian  Di  Kelurahan  Long  Ikis Kabupaten Paser”. E-Journal Sosiatri-Sosiologi, Volume 1, Nomor 1, 2013. 74-83.
Riduan  Syahrani.  1986. Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negri  Sipil . Jakarta: PT. Media Saran Press.
Tengku  Erwinsyahbana.  “Sistem  Hukum  Perkawinan  Pada  Negara  Hukum Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 No. 1.
Wilbert  D.  Kolkman  dkk.  2012. Hukum  tentang    Orang,  Hukum  Keluarga  dan Hukum  Waris  di  Belanda  dan  Indonesia .  Denpasar:  Pustaka  Larasan.  hlm. 173.