Penyusunan Tarif PNBP untuk Layanan Reuse dan Recycle

## Sumber Radioaktif Tertutup Limbah Radioaktif Tidak Terpakai di Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir BRIN

## Preparation of Non-Tax State Revenue Rates for Reuse and Recycle Services of Disused Sealed Radioactive Source of Radioactive Waste at the Nuclear Waste Treatment Installation Unit of BRIN
Widya Handayani, R. Luki Karunia *) , Edy Sutrisno Badan Riset dan Inovasi Nasional, Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
* e-mail korespondensi: luki@stialan.ac.id Info Artikel

## Abstrak
Laporan  keuangan  atas  pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) layanan reuse dan recycle limbah  radioaktif  Zat  Radioaktif  ada  kejanggalan. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  ketentuan  yang  diprasyaratkan  dalam penyusunan  tarif  dan  jenis  PNBP  agar  layanan  ini  dapat  diusulkan  menjadi layanan  dengan  biaya  yang  tetap  dan  berpayung  hukum  untuk  pengelolaan  dan pengawasan pelayanan publik dan PNBP yang lebih baik. Berbasis penggunaan metode  penelitian  terapan  dengan  pendekatan  kualitatif,  diperoleh  bahwa  dasar pertimbangan  penyusunan  tarif  atas  layanan  ini  adalah  transparansi,  adil, responsif,  sederhana,  tepat  waktu  dan  pasti.  Hasil  perhitungan  tarif  dengan metode  ABC  sebesar  Rp.  26.736.329,-  diperoleh  berdasarkan  riil  kebutuhan setiap  aktivitas  penyelenggaraan  layanan.  Hasil  analisis  efektivitas  volume adalah sebesar 5,6 serta kinerja pendapatan layanan sebesar 378,76 persen dinilai sangat efektif dan berkinerja baik.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, PNBP, Tarif.
Riwayat Artikel : Diterima: 28 April 2023 Disetujui: 27 Agustus 2023 Dipublikasikan: Januari 2024
Nomor DOI : 10.33059/jseb.v15i1.7597
Cara Mensitasi : Handayani, W., Karunia, R. L., & Sutrisno, E. (2024). Penyusunan tarif PNBP untuk layanan reuse dan recycle sumber radioaktif tertutup limbah radioaktif tidak terpakai di unit instalasi pengolahan limbah nuklir BRIN. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis , 15 (1), 29-43. DOI: 10.33059/ jseb.v15i1.7597.

## Article Info

## Abstract
The financial report on the management of Non-Tax State Revenue (PNBP) for radioactive  waste reuse and recycling services for Radioactive Substances has irregularities. The aim of this research is to analyze the conditions required in preparing  rates  and  types  of  PNBP  so  that  this  service  can  be  proposed  as  a service  with  fixed  fees  and  a  legal  umbrella  for  better  management  and supervision of public services and PNBP. Based on the use of applied research methods with a qualitative approach, it was found that the basis for considering the  preparation  of  tariffs  for  this  service  is  transparency,  fairness,  responsive- ness,  simplicity,  timeliness  and  certainty.  The  result  of  the  tariff  calculation using the ABC method is Rp. 26,736,329,- obtained based on the real needs for each  service  delivery  activity.  The  results  of  the  volume  effectiveness  analysis were 5.6 and the service revenue performance  was 378.76 percent, considered very effective and performing well .
Keywords : Public Service, PNBP, Fares.
Article History : Received: 28 April 2023 Accepted: 27 August 2023
Published: January 2024
DOI Number : 10.33059/jseb.v15i1.7597
How to Cite : Handayani, W., Karunia, R. L., & Sutrisno, E. (2024). Penyusunan tarif PNBP untuk layanan reuse dan recycle sumber radioaktif tertutup limbah radioaktif tidak terpakai di unit instalasi pengolahan limbah nuklir BRIN. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis , 15 (1), 29-43. DOI: 10.33059/ jseb.v15i1.7597.
2614-1523/©2024 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. This is an open access article under the CC BY-SA license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ).
P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523 Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

## PENDAHULUAN
Keuangan  negara  pada  dasarnya  merupakan  hubungan  antara  kuasa  dan  tugas  negara  yang diukur  dengan  satuan  uang.  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  sebagai  unsur keuangan  negara  memiliki  dua  komponen  penting,  yaitu  pendapatan  negara  yang  diperoleh  dari pungutan  pajak,  penerimaan  negara  bukan  pajak  dan  pemberian  hibah,  serta  unsur  lainnya  berupa belanja negara atau segala kewajiban yang dapat mengurangi nilai kekayaan negara dalam bentuk belanja pembangunan dan belanja rutin (Irama, 2021; Anggara, 2016).
Pendapatan  dari  perpajakan  merupakan  sumber  utama  pendapatan  negara  yang  digunakan untuk menunjang kebutuhan biaya kegiatan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik. Namun  di  sisi  lain,  penerimaan  perpajakan  cenderung  tidak  mencapai  target  di  setiap  tahunnya (Dinarjito, 2017). Karenanya untuk menjaga kestabilan kondisi APBN dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan program kerja pemerintah terutama kebutuhan biaya pelayanan publik yang terus meningkat,  pemerintah  berusaha  meningkatkan  sumber  pendapatan  negara  melalui  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Dari  laporan  realisasi  pendapatan  negara  tahun  2017  hingga  2021 yang dirangkum dalam Tabel 1, PNBP diketahui sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar kedua yang realisasinya selalu melebih target yang telah ditetapkan.
Salah  satu  bentuk  penerapan  pergeseran  paradigma  administrasi  publik  manajemen  publik baru (NPM) dalam kegiatan ekonomi pemerintah pusat yaitu penyelenggaraan kegiatan pengelolaan PNBP.  Aktivitas  ini  merupakan  kegiatan  ekonomi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  swasta dan badan usaha demi memenuhi kebutuhan publik melalui pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki  pemerintah  guna  menghasilkan  pendapatan  negara  dalam  rangka  mencapai  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  nasional  yang  merata  dan  berimbang.  Seluruh  instansi  pemerintah pengelola PNBP  diharapkan  mampu berinovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan negara dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada  masyarakat  sehingga  tidak  hanya  bergantung  pada  anggaran  dari  pendapatan  perpajakan (Dwiyanto, 2018).
Permasalahan  berkaitan dengan pengelolaan PNBP atas layanan barang dan jasa publik pada kementerian dan lembaga kerap menjadi temuan audit lembaga pemeriksa keuangan pemerintah di setiap tahunnya (Kusuma, 2021). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021 merangkum terdapat empat permasalahan dalam pengelolaan PNBP di instansi  pemerintah.  Salah  satunya  terkait  pungutan  tarif  atas  jenis  layanan  PNBP  yang  belum memiliki payung hukum serta penggunaan secara langsung pendapatan PNBP tersebut yang terjadi pada lima kementerian dan lembaga dengan nilai total temuan sebesar Rp. 19.307.758.140,-. Nilai temuan  ini  lebih  besar  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya  terjadi  pada  tiga  kementerian  dan lembaga  dengan  total  sebesar  Rp.  6.309.989.711,-.  Hal  ini  berarti  masih  banyak  potensi-potensi untuk  meningkatkan  pendapatan  negara  non  pajak  di  kementerian  dan  lembaga  dari  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki.  Data  lengkap  tentang  rincian  temuan  permasalahan  PNBP  pada  audit tahun 2021-2022 di seluruh entitas pelaporan dirangkum dalam Tabel 2.
Permasalahan  pungutan  PNBP  yang  belum  memiliki  tarif  dan  jenis  PNBP  yang  diatur berdasarkan payung hukum pemerintah tersebut juga sempat dialami oleh IPLN yang saat itu masih menjadi  salah  satu  instansi  satuan  kerja  pengelola  PNBP  BATAN.  Kondisi  tersebut  terjadi  pada periode  pemeriksaan  keuangan  tahun  2020  atas  laporan  pertangggungjawaban  keuangan  negara tahun 2019.

## Tabel 1. Anggaran dan Realisasi PNBP Tahun 2017–2021
Tahun Anggaran PNBP Realisasi PNBP Persentase 2017 260.242.149.353.000 311.216.253.857.085 119,59 2018 275.427.969.415.000 409.320.239.488.446 148,61 2019 378.297.855.438.000 408.994.346.200.875 108,11 2020 294.140.953.906.000 343.814.209.832.563 116,89 2021 298.204.166.025.000 458.492.978.338.622 153,75
Sumber: LKPP tahun 2017–2021 (diolah), 2023.
Tabel 2. Temuan Permasalahan PNBP Audit Tahun 2021-2022 di Seluruh Entitas Pelaporan
No. Temuan Permasalahan 2021 2020 Jumlah K/L Nilai (Rp) Jumlah K/L Nilai (Rp) 1 PNBP terlambat/belum disetor ke kas negara atau kurang/tidak dipungut 22 753.075.992.288 34 205.450.935.266 2 Penggunaan langsung pungutan yang belum memiliki dasar hukum 5 19.307.758.140 3 6.309.989.711 3 Penggunaan langsung pungutan telah memiliki dasar hukum 3 37.933.207.354 2 188.613.363.219 4 Permasalahan PNBP lain 32 3.165.898.369.661 36 7.628.559.611.334 Jumlah 3.976.215.327.443 8.028.933.899.530 Sumber: LHP BPK Tahun 2021 dan 2020 (diolah), 2023.

## Tabel 3. Kontrak Layanan Reuse dan Recycle ZRTTD
No Pengguna Nomor Perikatan Tanggal Perikatan Nilai Perikatan (Rp) 1 ATRO Bali B-1623/BATAN/TLR/KS 00 02/08/2019 atau 04/ATROBALI/MOU/VII/2019 9 Agustus 2019 30.000.000 2 PT WKI B-1560/BATAN/TLR/BN 0401/08/2019 atau 650W/ADM/WKI/VII/2019 9 Agustus 2019 60.000.000 3 UPT Lab UNS B-1740/BATAN/TLR/KS 00 02/09/2019 atau 224/UN27.30/KS/2019 10 September 2019 30.000.0000
Sumber: Administrasi Aplikasi E-Lira, 2023.
Layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD sudah banyak digunakan oleh customer internal di  lingkungan  ketenaganukliran  untuk  membantu  kegiatan  penelitian  internal  organisasi dan  kegiatan  praktikum  mahasiswa  politeknik  ketenaganukliran.  Namun  demikian  layanan reuse dan recycle baru  diperkenalkan  menjadi  layanan  publik  bagi customer  eksternal pada  tahun  2019 dan telah digunakan oleh tiga pengguna layanan eksternal IPLN dengan mekanisme pemberian jasa dan  pembebanan  tarif  atas  jasa  layanan  tersebut  berdasarkan  kontrak  perjanjian  kerja  sama.  Data tentang  kontrak  layanan reuse dan recycle ZRTTD  dijelaskan  dalam  Tabel  3.  Layanan reuse dan recycle limbah  ZRTTD  dengan  kontrak  kerjasama  memiliki  tarif  yang  beragam  sehingga  tidak mencerminkan  prinsip  tarif  pelayanan  publik  yang  adil  dan  transparan,  karena  belum  dimilikinya dasar  perhitungan  yang  akurat.  Akan  tetapi  dengan  potensi  total  penerimaan  PNBP-nya  yang sebesar Rp. 120.000.000,- atau 133 persen dari nilai target sebesar Rp. 90.000.000,- Layanan reuse
dan recycle ZRTTD  ini  dinilai  cukup  berkontribusi  dalam  pencapaian  target  PNBP  IPLN  secara keseluruhan pada saat itu.
Perkembangan  administrasi  publik  dengan  konsep  NPM  turut  mengubah  metode  di  dalam perhitungan  tarif  PNBP,  dimana  tarif  tidak  lagi  dihitung  dengan  cara  tradisional  namun  dengan pendekatan  akuntansi  biaya  yang  sering  digunakan  oleh  sektor  swasta  dalam  menentukan  biaya produk atau jasa dengan cara mengidentifikasi kebutuhan biaya penyelenggaraan layanan publik di setiap tahapan layanan agar tarif  yang dihasilkan tidak underrated ataupun overrated (Putri et al ., 2020). Manfaat dari penelitian ini guna  memberikan data faktual dan objektif kepada peneliti lain berkenaan  dengan  penyusunan  tarif  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  untuk  layanan reuse dan recycle sumber  radioaktif  tertutup  limbah  radioaktif  yang  tidak  terpakai  di  unit  instalasi pengolahan limbah nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

## TELAAH LITERATUR
Layanan Publik Reuse dan Recycle Zat Radioaktif Terbungkus Tidak Digunakan
Pelayanan publik dipahami secara sederhana sebagai semua pelayanan  yang diselenggarakan oleh  pemerintah.  Namun  kemunculan New  Public  Management (NPM)  mengubah  konsep penyelenggaraan pelayanan publik menjadi berorientasi pada paham enterpreneurship dan reveneu generating, yang  berarti  pemerintah  tidak  hanya  fokus  dalam  memberikan  pelayanan  namun  juga harus  mampu  mencari  sumber  pendapatan  lainnya  sehingga  tidak  hanya  sekedar  bergantung  pada anggaran yang diberikan (Kadarisman et al ., 2022; Mukarom & Laksana, 2015). Pelayanan publik merupakan  dharma  penting  yang  harus  diemban  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  BUMN  dan BUMD dan memiliki peran yang strategis dalam mendorong praktik tata administrasi pemerintahan yang  baik  (Dwiyanto,  2018;  Halim  &  Kusufi,  2016).  Pelayanan  publik  ditujukan  untuk  mencapai tujuan negara, yaitu pembangunan nasional yang berkelanjutan (Josep, 2018).
Ruang lingkup layanan publik secara garis besar meliputi pelayanan administratif, pelayanan barang,  dan  pelayanan  jasa  (Halim  &  Kusufi,  2016).  Di  sisi  lain,  menurut  Lembaga  Administrasi Negara  (LAN),  pelayanan  publik  terdiri  dari  layanan  pemerintah,  layanan  pembangunan,  layanan sandang, layanan utilitas  serta layanan kemasyarakatan (Hardiyansyah, 2011). Saat ini pemerintah berkompetisi  dengan  swasta  dalam  menyediakan  pelayanan  publik  yang  responsif.  Instansi pelayanan  publik  harus  dapat  menjual  layanan  mereka  dengan  memanfaatkan  secara  optimal sumber  daya  yang  dimiliki,  menjalin  kerjasama  dengan  sektor  non  publik  dalam  rangka menghasilkan pendapatan dan untuk menutupi biaya pelayanan publik yang memiliki keterbatasan anggaran guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih baik (Sawir, 2020; Josep, 2018; Mulyadi et al ., 2016). Tuntutan masyarakat atas akuntabilitas dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah dapat dilihat melalui penerapan prinsip–prinsip layanan publik dalam proses penyelenggaraannya, antara lain adalah efektif, sederhana, transparan, keterbukaan, efisiensi, ketepatan, dan responsif.
Limbah  radioaktif  diterjemahkan  sebagai  bahan  yang  mengandung  atau  terkontaminasi  zat radioaktif  pada  konsentrasi  atau  pada  tingkat  radioaktivitas  yang  lebih  besar  dari  jumlah  yang dikecualikan  oleh  otoritas  yang  berwenang  dan  yang  diperkirakan  tidak  akan  digunakan (Wisnubroto,  2020). Reuse dan recycle DSRS  dalam  pelaksanaannya  harus  sesuai  ketentuan  yang disyaratkan  dan  diawasi  penuh  oleh  badan  pengawas  (Marpaung,  2012).  Tahap  awal  pengelolaan reuse dan recycle ZRTTD  adalah  dengan  melakukan  kajian  awal  kelayakan  yang  meliputi  kajian kondisi  fisik  pembungkus,  tingkat  kontaminasi  dan  radioaktivitas;  sedangkan  kajian  keselamatan
meliputi  kajian  pembungkus,  kebocoran  kapsul  atau  pembungkus  zat  radioaktif;  dan  kajian radioaktivitasnya (Romli, 2018; Widodo et al ., 2017).

## Penerimaan Negara Bukan Pajak, Objek, dan Subjek Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP adalah salah satu unsur pendapatan negara yang mendukung komponen APBN. PNBP sebagai bagian dari APBN memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) Memperkokoh ketahanan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional; (2) Memperbaiki kesejahteraan rakyat, mengem- bangkan kemajuan kualitas ekonomi,  dan perbaikan distribusi pendapatan;  serta (3) Melaksanakan peningkatan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bersih,  transparan  dan  akuntabel,  serta  disokong oleh tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (Yulianto, 2019; Sayidah et al ., 2015). Subjek PNBP  terdiri  dari  orang  pribadi  atau  badan  yang  menjalankan  ataupun  tidak  menjalankan  usaha, seperti  BUMN/D,  koperasi,  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  firma,  yayasan,  organisasi massa,  badan  hukum  publik,  organisasi  sosial  politik,  badan  usaha  tetap  dan  lembaga-lembaga pemerintah;  sedangkan  objek  PNBP  yang  berasal  dari  aktivitas,  hal,  dan  atau  benda  yang  dapat menghasilkan pendapatan bagi negara selain pajak dan hibah (Allagan et al ., 2022). Objek PNBP di seluruh negara sangat bervariasi dimana sebagian besar dari penjualan barang dan jasa  (Mourre & Reut, 2019). Selain itu, objek PNBP di berbagai negara meliputi biaya administrasi, pendapatan dari sita  dan  denda,  pemanfaatan  sumber  daya  aset  milik  negara,  penggunaan  dan  penjualan  properti, serta layanan berbayar (Zhang & Huang, 2019; Komyagin, 2018; Halim & Kusufi, 2016).
Perkembangan  administrasi  publik  turut  merevolusi  pengelolaan  keuangan  organisasi  sektor publik  melalui  pendekatan  akuntansi  dan  manajemen  keuangan.  Penyelenggara  pelayanan  publik diberi  sistem  akuntansi  independen  dan  otonomi  manajemen  (Rennie  &  Berman,  2018;  Josep, 2018). Dalam teori manajemen akuntansi biaya, perhitungan tarif sama halnya dengan menghitung harga  pokok  produk  atau  jasa.  Penggunaan  teori  akuntansi  dapat  memberikan  informasi  biaya secara rinci berdasarkan produk, segmen, unit organisasi dan aktivitas sehingga dapat menjadi dasar dalam  pengambilan  suatu  kebijakan  (Halim  &  Kusufi,  2016;  Mursyidi,  2008).  Penggunaan  teori akuntansi mengubah  sistem perhitungan harga pelayanan publik yang biasanya menggunakan cara tradisional  yaitu  melalui full  cost  recovery ,  berubah  menjadi  penerapan  sistem  perhitungan  yang lebih  modern  yaitu  metode activity  based  costing yang  dapat  memberikan  informasi  biaya  yang lebih akurat (Greasley & Smith, 2017; Mardiasmo, 2009; Gosselin & Journeault, 2022). Hal ini agar pemerintah dapat menetapkan harga wajar atas suatu pelayanan publik.
Tarif  adalah  komponen  harga  dari  suatu  kegiatan  yang  dipungut  kepada  masyarakat  sebagai imbalan  atas  layanan  yang  diterima  (Fatmawati et  al .,  2020).  Tarif  menjadi  sangat  krusial  dalam pelayanan publik karena masyarakat pengguna sangat sensitif terhadap harga dan juga merupakan salah  satu  unsur  dalam  mengukur  kepuasan  pelanggan  (Hutasoit,  2011).  Penyusunan  tarif  layanan publik  dengan  suatu  sistem akuntansi  biaya  khususnya  melalui  pendekatan  metode  ABC,  menjadi sangat penting diterapkan di lembaga pemerintah pusat. Hal ini karena karena metode ini berfokus pada  perhitungan cost produk  atau  jasa  melalui  pengelolaan  aktivitas  yang  spesifik  dan  meng- optimalkan  pengelolaan  sumber  daya,  sehingga  ada  perubahan  tujuan  penyelenggaraan  pelayanan publik  organisasi  ke  arah  pemuasan  kebutuhan customer dan  menghasilkan  tarif  yang  riil  sesuai kebutuhan penyelenggaraan (Lestari & Permana, 2018).
Setelah tarif layanan diperhitungkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penetapan tarif, atau lebih dikenal dalam sektor swasta sebagai tahap menetapkan harga jual. Menurut Lestari (2018), terdapat tiga metode dalam penentuan harga jual produk, yaitu: (1) Metode memaksimalkan
laba; (2) Metode penetapan harga berdasarkan biaya; serta, (3) Metode penetapan biaya dan harga target.  Secara  khusus,  untuk  metode  penetapan  biaya  dan  harga  target  ini  digunakan  pada perusahaan  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  dengan  biaya  yang  sudah  ditarget  dan  bersedia untuk dikeluarkan konsumen untuk membeli produk tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  terapan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data penelitian  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  (Abdussamad  &  Sik,  2021; Nugrahani,  2014).  Wawancara  dilakukan  terhadap  beberapa key  informant yang  terlibat  dalam kegiatan  layanan reuse dan recycle serta  yang  memiliki  pengetahuan  di  bidang  PNBP.  Observasi dijalankan dengan melihat langsung kegiatan layanan reuse dan recycle baik kegiatan pelaksanaan maupun kegiatan administrasinya; sedangkan untuk metode dokumentasi dijalankan dengan melihat dari  SOP  layanan reuse dan recycle ,  dasar  perhitungan  tarif  yang  memiliki  legalitas  seperti  SBM Kemenkeu,  HSS  Batan,  harga  pasar,  serta  harga  perolehan  peralatan  yang  mendukung  pelayanan untuk menilai beban penyusutan dari masa manfaat peralatan yang digunakan.
Metode  analisis  data  menggunakan  pendekatan Activity  Based  Costing (ABC).  Proses penerapan  ABC  untuk  menentukan  harga  pokok  produksi  dapat  dibagi  menjadi  dua  tahap,  yaitu mengidentifikasi  dan  mengelompokkan  aktivitas,  serta  pembebanan  biaya  sumber  daya  aktivitas dan  pembebanan  biaya  aktivitas  ke  produk  (Riadi,  2019).  Tahap  mengidentifikasi  dan mengelompokkan aktvitas meliputi mengklasifikasi berbagai aktivitas, mengidentifikasi biaya, dan penentuan aktivitas dengan biaya. Tahap pembebanan biaya aktivitas ke produk meliputi penentuan cost driver dan pengalokasian biaya.

## HASIL ANALISIS
Perhitungan  tarif  PNBP  atas  layanan  reuse  dan  recycle  limbah  radioaktif  ZRTTD  yang dihitung  dengan  metode  ABC  dijalankan  sebagai  berikut.  Langkah  awal  adalah  mengidentifikasi aktivitas-aktivitas  dan  kebutuhan  sumber daya  penyelenggaraan  layanan reuse dan recycle limbah radioaktif  ZRTTD.  Tahapan  menghitung  biaya  dengan  metode  ABC  mencakup  sebagai  berikut: (1)  mengidentifikasi  aktivitas;  (2)  mengidentifikasi cost  driver ;  (3)  mengelompokkan  biaya  ke aktivitas; (4) menentukan tarif per cost driver ; serta, (5) membebankan biaya ke produk (Astuti & Adam, 2011).
Aktivitas-aktivitas  yang  membentuk  tarif  layanan reuse dan recycle tertuang  dalam  standar operasional prosedur (SOP) layanan ini. Berdasarkan hasil-hasil dari studi dokumentasi, wawancara dan  observasi  terbatas,  dapat  dijabarkan  aktivitas-aktivitas  penyelenggaraan  layanan  publik reuse dan recycle adalah: (1) aktivasi akun pelanggan; (2) verifikasi surat permohonan layanan reuse dan recycle ;  (3)  kajian  awal  ketersediaan  sumber;  (4)  membalas  surat  jawaban  permohonan  layanan; (5) pencarian sumber ZRTTD di gudang penyimpanan limbah; (6) melakukan kajian awal sumber ZRTTD; (7) kegiatan standarisasi ZRTTD; (8) serah terima hasil jasa layanan ke pelanggan; serta, (9) pengisian survei pelanggan. Untuk kebutuhan sumber daya penyelenggaraan layanan ini antara lain sumber daya manusia sebagai tenaga kerja penyelenggara layanan, adalah terdiri dari  1 orang petugas  forklift,  1  petugas  keamanan,  1  petugas  admin  layanan,  operator  SIMLIRA,  petugas jaminan  mutu,  2  petugas  keselamatan,  dan  2  petugas dismantling dari  bidang  operasi.  Selain  itu, aktivitas  ini  membutuhkan  bahan-bahan  keselamatan  serta  kebutuhan  penggunaan  alat-alat keselamatan radiasi.
Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Volume 15, Nomor 1, Januari 2024
Tabel 4. Pengelompokan Aktivitas Layanan Reuse dan Recycle Sumber ZRTTD Batch Level Activity Output Product Unit Level Activity Product Sustaining Level Activity Facility Sustaining Level Activity Cost driver : Jumlah pengguna layanan Cost driver : jumlah sumber ZRTTD Cost driver : jumlah pengguna layanan Cost driver : Jam kerja penggunaan alat Aktivasi akun pelanggan Kajian awal ketersediaan sumber ZRTTD Pengisian survei pelanggan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan layanan Verifikasi permohonan reuse Pencarian sumber ZRTTD di gudang penyimpanan Membalas surat jawaban permohonan reuse Melakukan kajian awal sumber ZRTTD Serah terima hasil jasa
layanan reuse dan recycle ZRTTD ke pelanggan Kajian standarisasi sumber ZRTTD Serah terima hasil jasa layanan reuse dan recycle ZRTTD ke pelanggan
Sumber: Data primer dan sekunder (diolah), 2023.
Pengelompokan Aktivitas-Aktivitas Pelayanan dan Penetapan Cost Driver
Tahap  selanjutnya  dalam  metode  ABC  adalah  mengelompokkan  aktivitas-aktivitas  layanan reuse  yang  memiliki  karakteristik  sejenis  dalam  beberapa pool atau  tingkatan  kelompok  kegiatan yang  relevan  serta  menentukan  penggerak  biaya  yang  timbul  dari  masing-masing  kelompok kegiatan tersebut. Sistem ABC adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas, dimana penentuan biaya  produk  berdasarkan  konsumsi  sumber  daya  oleh  aktivitas,  dengan  proses  pengumpulan  dan penelusuran data biaya melalui kinerja aktivitas (Riadi, 2019).
Informasi  tentang  kebutuhan  sumber  daya  dan  biaya  dalam  penyusunan  tarif  PNBP  layanan reuse dan recycle diperoleh dari divisi yang terlibat dalam layanan ini, antara lain pelaksana fungsi operasi pengolahan limbah nuklir, pelaksana fungsi keselamatan instalasi pengolahan limbah nuklir, serta  petugas  admin  layanan reuse dan recycle instalasi  pengolahan  limbah  nuklir.  Data  ini kemudian dikonversikan dengan dasar perhitungan antara lain harga pasar, standar biaya masukan kementerian keuangan, harga satuan standar BATAN, serta PP tarif PNBP BATAN, agar diperoleh nilai tarif yang relevan dan dapat berlaku adil bagi seluruh pengguna layanan. Data pengelompokan layanan reuse dan recycle sumber ZRTTD dapat dilihat pada Tabel 4.
Perhitungan Unit Cost Masing-Masing Kelompok Aktivitas per Cost Driver
Perhitungan  tarif  PNBP  adalah  sama  halnya  seperti  menghitung  tarif  untuk  jasa  dan  atau produk  publik.  Dalam  proses  perhitungannya,  perlu  diidentifikasi  biaya–biaya  yang  dikeluarkan untuk  menghasilkan  produk  dan  atau  jasa  layanan  tersebut.  Untuk  perhitungan unit  cost disajikan dalam Tabel 5.

## Tabel 5. Perhitungan Unit Cost Kelompok Aktivitas
Kelompok Aktivitas Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) Cost Driver 1. Batch Level Activity : Kertas 2 rim 61.000 122.000  3 Pengguna Layanan * (berdasarkan jumlah pelanggan reuse dan recycle saat pertama kali menjadi layanan terbuka untuk umum tahun 2019) Tinta printer 1 set 397.000 397.000 Business file 1 pak 25.000 25.000 Materai 6 lembar 10.000 60.000 Kudapan pelanggan 9 hari 19.000 171.000 Biaya tenaga kerja : - Petugas admin 1 3 jam 40.000 120.000 - Petugas admin 5 15 jam 40.000 600.000 Unit cost dari batch level activity 1.495.000 Tarif batch level activity = ( unit cost / cost driver ) 498.333 2. Output Product Unit Level Activity : Kertas 1 rim 61.000 61.000  3 Sumber ZRTTD * (berdasarkan jumlah sumber ZRTTD yang di reuse dan di recycle saat pertama kali tahun 2019) Tinta 1 set 397.000 397.000 BBM Forklift 150 liter 6.800 1.020.000 Sarung tangan kain 24 pak 44.000 1.056.000 Sarung tangan nitril 6 pak 112.000 672.000 Kertas filter 6 pak 1.070.000 6.420.000 Contact cleaner 6 kaleng 117.000 702.000 Cat besi 3 kaleng 90.000 270.000 Kain majun 3 kg 23.000 69.000 Kertas amplas 1 pak 130.000 130.000 Lead sheet pb 1 lembar 850.000 850.000 Case pallet kayu 3 buah 1.250.000 3.750.000 Shoe cover 3 pak 74.000 222.000 Baju APD 6 buah 272.000 1.632.000 Masker 12 pak 233.000 2.796.000 Radiowash 3 botol 684.000 2.052.000 Persil powder 1 pak 541.000 541.000 Obat P3K 1 paket 877.000 877.000 Sabun mandi 12 liter 65.000 780.000 Penambah daya tahan tubuh 210 hari 19.000 6.840.000 Biaya tenaga kerja : - Petugas SIMLIRA 3 jam 75.000 225.000 - Petugas keselamatan 279 jam 75.000 20.925.000 - Petugas dismantling 279 jams 75.000 20.925.000 - Operator forklift 45 jam 40.000 1.800.000 - Petugas keamanan 45 jam 40.000 1.800.000 Unit cost dari product unit level activity 76.812.000
Tarif product unit level activity = ( unit cost / cost driver ) 25.604.000
3. Product Sustaining Level Activity : Kertas 1 rim 61.000 61.000  3 Pengguna Layanan * (berdasarkan jumlah pelanggan reuse dan recycle saat pertama kali menjadi layanan terbuka untuk umum tahun 2019) Tinta 1 set 397.000 397.000 Petugas admin 4 1 oj 40.000 120.000 Unit cost dari product sustaining level activity 578.000
Tarif product sustaining level activity = ( unit cost / cost driver ) 192.666
4. Facility Sustaining Level Activity : Beban penyusutan alat sheilding Pb glass 10 buah 378.000 3.780.000 Jumlah  jam  kerja  dalam  satu tahun = 1.950* *37,5 jam x 52 minggu **rata-rata jam pelayanan = total jam kegiatan dibagi banyaknya kegiatan = 56 jam / 8 kegiatan = 7 jam/kegiatan Beban penyusutan lead brick bata timah 1 set 3.898.500 3.898.500 Beban penyusutan alat kamera 1 buah 1.139.800 1.139.800 Beban penyusutan alat long tong panjang 1 buah 800.000 800.000 Beban penyusutan alat kacamata Pb 2 buah 495.000 990.000 Beban penyusutan alat baju radiasi (apron) 2 buah 1.470.000 2.940.000 Beban penyusutan alat tool mekanik 1 set 506.000 506.000 Beban penyusutan alat TLD 6 buah 429.220 2.575.320 Pemeliharaan komputer 5 unit 730.000 3.650.000 Pemeliharaan printer 4 unit 690.000 2.760.000 Pemeliharaan personal dosimeter 2 unit 75.000 150.000 Pemeliharaan survei meter 1 unit 500.000 500.000 Pemeliharaan aplikasi Prolira (Simlira dan elira) 1 unit 80.000.000 80.000.000 Pemeliharaan forklift 1 unit 9.750.000 9.750.000 SIOP forklift 1 orang 5.000.000 5.000.000 Uji riksa forklift 1 unit 4.500.000 4.500.000 Unit cost dari facility sustaining level activity 122.939.620
Tarif facility sustaining level activity = ( unit cost / cost driver ) * rata-rata jam perjalanan
441.321
Sumber: Data primer dan sekunder (diolah), 2023.
Tabel 6. Nilai Tarif PNBP Layanan Reuse dan Recycle Limbah Radioaktif ZRRTD Kelompok Aktivitas Tarif per Kelompok Aktivitas (Rp) Batch level activity 498.333 Output-product unit level activity 25.604.000 Product or service Sustaining level activity 192.666 Organization Sustaining-Facility level activity 441.321 Total nilai tarif 26.736.320
Sumber: Data primer dan sekunder (diolah), 2023.
Tabel 7.  Tarif  PNBP  Layanan Reuse dan Recycle Limbah  Radioaktif  ZRRTD  berdasarkan
Klasifikasi Biaya Klasifikasi Biaya Jumlah per Biaya (Rp) Biaya tenaga kerja langsung 15.225.000 Biaya tenaga kerja tak langsung 280.000 Biaya overhead langsung (biaya bahan) 152.666 Biaya overhead langsung (biaya operasional) 10.226.333 Biaya overhead tak langsung ((biaya bahan) 411.000 Biaya Pemeliharaan investasi alat 441.321 Total nilai tarif 26.736.320
Sumber: Data primer dan sekunder (diolah), 2023.
Nilai Akhir Tarif PNBP Layanan Reuse dan Recycle Limbah Radioaktif ZRTTD Nilai  tarif  dan  jenis  PNBP  layanan reuse dan recycle limbah  radioaktif  ZRTTD  diperoleh dengan menjumlahkan nilai tarif pada masing-masing kelompok aktivitas, sehingga diperoleh nilai tarif PNBP sebesar Rp. 26.736.320,-. Penilaian keseluruhan dijelaskan dalam Tabel 6.
Jika  dijabarkan  berdasarkan  klasifikasi  biaya–biaya  menurut  fungsi  biaya,  maka  nilai  dari biaya-biaya  yang  membentuk  tarif  layanan reuse dan recycle limbah  radioaktif  ZRTTD  adalah seperti tertera pada Tabel 7.

## Pembahasan
Dalam penyusunan  tarif PNBP layanan publik reuse dan recycle di IPLN, terdapat beberapa dasar pertimbangan, yaitu transparansi dalam pelayanan publik, responsif dalam pelayanan publik, serta  kesederhanaan  dan  ketepatan  dalam  pelayanan  publik.  Berikut  adalah  pembahasan  atas masing-masing dasar pertimbangan itu berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini.

## Transparansi dalam pelayanan publik
Penyusunan  tarif  layanan  publik  pemerintah  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menciptakan keadilan  dalam  distribusi  pelayanan  publik.  Setiap  unsur  penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  pelayanan  publik,  seperti  keterbukaan,  responsif,  tepat waktu,  sederhana,  adil,  efisien,  efektif.  Pelayanan  publik  merupakan  bentuk  hak masyarakat  yang dalam  pelaksanaannya  mengandung  prinsip  umum,  yaitu  keserderhanaan,  kejelasan,  kepastian waktu,  akurasi,  keamanan,  tanggungjawab,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  kemudahan  akses, kenyamanan, kedisiplinan, dan kesopanan dan keramahan (Isabela, 2022). Selain itu, pihak pelaku pelayanan  publik  harus  juga  memperhatikan  unsur  keberlanjutan  dengan  memanfaatkan  kemajuan zaman  (Sutrisno,  2018).  Karenanya,  penyelenggara  pelayanan  publik  harus  dapat  menyusun  tarif dan  secara  terbuka  mengumumkan  tarif  atas  pelayanan  publiknya  dalam  suatu  aturan  payung hukum  untuk  menghindari  tindakan-tindakan  yang  dapat  melanggar  peraturan  dan  merugikan negara.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  metode  wawancara  dan  dokumentasi  diketahui  bahwa penyelenggaraan  layanan reuse dan recycle limbah  ZRTTD  yang  sebelumnya  menggunakan kontrak  kerjasama,  diidentifikasi  memiliki  nilai  tarif  yang  berbeda  antar  pengguna  layanan  serta dalam  pelaksanaannya  memiliki  beberapa  pelanggan  yang  melakukan  negosiasi  harga  dan  ingin mengetahui  komponen  apa  saja  yang  membentuk  tarif  tersebut.  Selain  itu,  beberapa  pelaksana layanan dan juga pelanggan  yang menginginkan tarif layanan ini dapat diumumkan secara terbuka sehingga  mereka  selaku  pengguna  layanan  dapat  mempersiapkan  anggaran  mereka  saat  ingin menggunakan layanan ini. Dari sisi pembina PNBP dari kementerian keuangan juga mengharapkan agar layanan ini bisa masuk sebagai tarif permanen dalam peraturan pemerintah sebagai tugas dan fungsi  IPLN, namun ada beberapa pihak yang menginginkan tarif layan ini menggunakan kontrak kerjasama agar lebih fleksibel serta sesuai keinginan pengguna layanan. Akan tetapi hal ini dinilai tidak  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  pelayanan  publik  serta  dapat  membuat  pengawasan  dan pengelolaan layanan publik dan PNBP menjadi lemah.  Hal ini senada dengan  penelitian  Zhang & Huang (2019) yang memperlihatkan kondisi sejenis, bahwa pelayanan publik membutuhkan skema yang sederhana dan memudahkan.

## Responsif dalam pelayanan publik
Penyelenggaraan layanan PNBP merupakan perpaduan antara konsep administrasi new public management dan administration for public ,  yang berarti instansi pengelola pelayanan publik  yang juga  sebagai  pengelola  PNBP  tidak  hanya  harus  berinovasi  untuk  meningkatkan  pendapatan  guna memperbaiki  performanya  namun  juga  dengan  senantiasa  terus  memperhatikan  kepentingan kesejahteraan, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta tanggap atas permasalahan internal yang dihadapinya dan tanggap atas permasalahan kebutuhan pengguna layanan. New public management (NPM)  adalah  suatu  sistem  manajemen  desentralisasi  dengan  perangkat  manajemen seperti pengawasan ( controlling ) dan perbandingan ( benchmarking ) yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah yang  baik  ( good  governance ),  sehingga  akan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  (Indahsari  & Raharja, 2020).
Berdasarkan  hasil  observasi  pada  sistem  informasi  manajemen  limbah  radioaktif,  diperoleh dari  data  tahun  2000  hingga  2022  tercatat  bahwa  IPLN  telah  memiliki  1.748  sumber  ZRTTD, sementara  dari  data  dokumen  DED  mengenai  data  penyimpanan  limbah  radioaktif  pada interim storage per  31  Desember  2021  tercatat  ketersediaan  kapasitas  penyimpanan  limbah  pada interim storage 1  dan  2  telah  berada  dibawah  nilai  20  persen,  dimana  hal  ini  tentunya  dapat  berdampak pada  risiko  keselamatan  lingkungan  dan  masyarakat.  Dalam  konsep  NPM,  pihak  IPLN  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  karenanya  harus  melakukan  suatu  inovasi  untuk  mengatasi permasalahan tersebut namun juga tetap mendatangkan penerimaan negara.
Atas dasar harapan ini, IPLN menciptakan suatu layanan baru yaitu layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRRTD. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan beberapa key informant perihal tujuan adanya  layanan reuse dan recycle ini  yaitu,  selain  karena  banyaknya  sumber  ZRTTD  yang dimiliki,  juga  agar  dapat  mendatangkan  pendapatan  bagi  IPLN.  Hanya  saja  layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD ini belum memiliki tarif tetap. Prinsip responsif dalam pelayanan publik tidak hanya terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan, namun juga tanggap terhadap kebutuhan  pelanggan.  Berdasarkan  hasil observasi  peneliti  dalam  beberapa acara  temu  pelanggan, beberapa pelanggan IPLN mengungkapkan kebutuhan dan kesulitannya dalam memperoleh sumber zat radioaktif terbungkus untuk kegiatan industri mereka  dikarenakan sumber ZRTTD hanya dapat diperoleh melalui impor. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang mengungkapkan bahwa layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD ini adalah untuk merespons  kebutuhan  pengguna  layanan  tersebut.  Atas  dasar  pertimbangan  inilah  dinilai  perlu adanya penyusunan tarif dan jenis PNBP layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD.

## Kesederhanaan dan ketepatan dalam pelayanan publik
Pelayanan  yang  sederhana  akan  menghemat  waktu  pelayanan  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik (Zhang & Huang, 2019). Hasil wawancara, dokumentasi dan observasi pada sistem layanan limbah radioaktif (E-LIRA) menunjukkan proses layanan reuse dan recycle limbah  radioaktif  ZRTTD  dengan  sistem  kontrak  kerjasama  membutuhkan  waktu  yang respon yang sangat lama karena jenjang proses layanan administrasi yang semakin panjang. Hal ini terjadi pada salah satu permohonan layanan, berdasarkan catatan dari sistem layanan E-LIRA dan dokumen  surat  permohonan  layanan  terlihat  fakta  dimana  salah  satu  pelanggan  yang  telah mengajukan permohonan layanan pada bulan Maret 2022 namun baru mendapatkan tanggapan surat permohonan pada bulan Juli 2022.
Kasus  ini  menunjukkan  butuh  waktu  hingga  3  (tiga)  bulan  bagi  pelanggan  hanya  untuk mendapatkan tanggapan permohonan layanan, dan hal ini tidak sesuai dengan standar waktu  yang telah  ditetapkan  dalam  SOP  layanan reuse dan recycle limbah  radioaktif  ZRTTD,  dimana tanggapan atas surat permohonan layanan reuse dan recycle seharusnya akan direspon dalam waktu satu hari. Sistem layanan yang tidak sederhana dan tidak tepat waktu akan berpengaruh pada kinerja pelayanan publik dan kinerja penerimaan PNBP, oleh karena itu perlu adanya penyusunan tarif dan jenis  PNBP  atas  layanan reuse dan recycle limbah  radioaktif  ZRTTD  tersebut  sehingga  dapat diusulkan  menjadi  layanan  dengan  tarif  tetap  dan  berpayung  hukum.  Penyusunan  tarif  PNBP  ini diharapkan menjadikan proses pengelolaan dan pengawasannya menjadi lebih baik.

## Analisis  efektivitas  dan  kinerja  pengenaan  tarif  dan  jenis  PNBP  layanan  reuse  dan  recycle limbah radioaktif ZRTTD
Hasil  analisis  atas  data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  adalah bahwa  semenjak  layanan reuse dan recycle diperkenalkan  kepada  pengguna  eksternal  pada  tahun 2019 dan telah digunakan oleh 3  (tiga) pengguna layanan sebanyak 3  (tiga) buah  sumber ZRTTD yang  di- reuse maka  dicapai  pendapatan  sebesar  Rp.  120.000.000,-  Jenis  layanan  ini  terus mendapatkan  animo  dari  pengguna  meski  sempat  ditutup  di  tahun  2020  sampai  2021  dan  dibuka kembali  pada  tahun  2022.  Pada  tahun  2022  layanan reuse dan recycle limbah  radioaktif  ZRTTD memiliki tiga permohonan layanan dengan kebutuhan reuse sumber ZRTTD total sebanyak 17 buah dengan  rincian  kebutuhan  sumber  yaitu:  (1)  Arkeen  Energi  Primatama  sebanyak  dua  buah; (2) Gamma Teknologi Inovasi sebanyak  tiga buah; dan (3) PT. Wahana Kerja Indonesia sebanyak 12 buah.
Berdasarkan  data  tersebut,  diperoleh  nilai  efektivitas  atas  volume  layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD adalah 5,6 atau sangat efektif; serta, nilai kinerja layanan  yang dihitung dengan  nilai  nominal  proyeksi  perolehan  pendapatan  dari  volume  kebutuhan  sumber  sebanyak  17 buah  dikalikan  dengan  tarif  sebesar  Rp.  26.736.320,-  dibandingkan  dengan  nilai  pendapatan  atas layanan  ini  pada  tahun  2019  maka  diperoleh  nilai  sebesar  378,76  persen  atau  termasuk  kategori berkinerja  baik.  Hasil  ini  berarti  bahwa  layanan reuse dan recycle merupakan layanan  yang  aktif, yang  setiap  tahunnya  memiliki  potensi  pengguna  layanan  dan  juga  memberikan  kontribusi  cukup signifikan untuk pendapatan PNBP IPLN.

## Analisis  dampak  pengenaan  tarif  dan  jenis  PNBP  layanan  reuse  dan  recycle limbah  radioaktif ZRTTD
Analisis  dampak  pengenaan  tarif  berarti  memperhatikan  kemampuan  membayar  oleh  pihak pengguna  layanan  atas  tarif  dan  jenis  layanan  PNBP  yang  telah  disusun,  sehingga  tarif  itu  tidak membebani  masyarakat  dan  atau  dunia  usaha  namun  tetap  memberikan  manfaat  untuk  instansi pengelola PNBP. Dijelaskan  pada  Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.02/2021  tentang  Tata  Cara  Penyusunan  Usulan,  Evaluasi  Usulan,  dan  Penetapan  Jenis dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak,  tarif  atas  jenis  PNBP  memperhatikan  daya beli  masyarakat,  memperhatikan  beban  yang  ditanggung  oleh  dunia  usaha,  memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, serta memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
Berdasarkan  hasil  telaah  dokumen  surat  permohonan reuse tahun  2022,  kebutuhan  sumber ZRTTD  yang  ingin  di- reuse oleh  pelanggan  yaitu  sebanyak  17  buah  sumber  ZRTTD.  Jika  angka kebutuhan  ini  dikalikan  dengan  nilai  tarif  yang  disusun  dengan  metode  perhitungan  ABC  yaitu
sebesar  Rp.  26.736.320,-  maka  akan  berpotensi  menghasilkan  nilai  penerimaan  PNBP  sebesar Rp.  454.517.440,-.  Hasil  ini  dapat  menambah  pendapatan  PNBP  IPLN  pada  kisaran  40  persen, dilihat  dari  rata-rata  nilai  pendapatan  PNBP  fungsional  IPLN  dari  tahun  2019  sampai  2021  yaitu sebesar  Rp.  1.127.086.666,-.  Selain  itu,  jika  dibandingkan  dengan  harga  pasaran  di market  place untuk  satu    sumber  zat  radioaktif  terbungkus  yang  berada  di  kisaran  harga  $8.000-$10.000,  maka tarif  yang  disusun  dengan  perhitungan  metode  ABC  yaitu  sebesar  Rp.  26.736.320,-  adalah  lebih ekonomis dan dapat dijangkau pelanggan dunia usaha terutama  sektor industri, dan sesuai dengan kemampuan bayar dari pengguna layanan.

## SIMPULAN
Hasil-hasil penelitian ini menunjukan dasar pertimbangan penyusunan tarif layanan reuse dan recycle ZRTTD  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  terbuka,  adil,  responsif, sederhana, tepat waktu, serta adanya kepastian bagi seluruh pengguna dan penyelenggara layanan. Tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD dengan perhitungan metode ABC adalah lebih  rendah  dari  nilai  tarif  kontrak  kerjasama,  akan  tetapi  tidak  terkategori underrated ataupun overrated .  Perhitungan  nilai  tarif  ini  hanya  untuk  layanan reuse limbah  ZRTTD  dengan  aktivitas rendah serta dengan perhitungan nilai tarif jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan harga di market  place untuk  satu  sumber.  Syarat  efektivitas  dalam  penyusunan  tarif  layanan reuse dan recycle adalah layanan aktif yang setiap tahunnya selalu diminati oleh pelanggan berkinerja baik. Sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik,  IPLN  seharusnya  melakukan  suatu  inovasi  untuk mengatasi  permasalahan  yang  ada  namun  juga  tetap  mendatangkan  penerimaan  negara  dengan menciptakan  suatu  layanan  baru  yaitu  layanan reuse dan reycle limbah  radioaktif  ZRRTD. Pelayanan yang sederhana akan menghemat waktu pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Penting juga  diperhatikan  adanya penelitian lanjutan terkait dengan analisis  dampak  lingkungan  dari  pengelolaan  limbah  radioaktif  yang  dikelola  oleh  IPLN  serta dampak ekonomi dari pengelolaannya.

## REFERENSI
Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif . CV. Syakir Media Press. Allagan,  H.  Br.,  Suharto,  S.,  Yogopriyatno,  J.  (2022).  Analisis  implementasi  sewa  barang  milik negara  dalam  peningkatan  pendapatan  negara  bukan  pajak. PESIRAH:  Jurnal  Administrasi Publik , 3 (2), 42-54. https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.46.
Anggara, S. (2016). Administrasi keuangan negara . CV Pustaka Setia.
Astuti,  E.  F.,  &  Adam,  H.  (2011).  Kalkulasi  biaya  dengan  sistem  activity-based  costing  untuk memperoleh  keunggulan  kompetitif  (Studi  kasus  pada  Divisi  Readymix  PT.  Duta  Bangsa Mandiri,  Pasuruan). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB , 1 (2),  1-19.  https://jimfeb.ub.ac.id/ index.php/jimfeb/article/view/320.
Dinarjito,  A.  (2017).  Pengelolaan  penerimaan  negara  bukan  pajak:  Study  kasus  kantor  pertanahan wilayah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Manajemen  Keuangan  Publik , 1 (1), 57–69. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.88.
Dwiyanto,  A. (2018). Manajemen pelayanan publik: Peduli inklusif dan kolaborasi . Gadjah Mada University Press.
Fatmawati, F., Mus, A. R., & Dani, I. (2020). Pengaruh tarif pelayanan terhadap kinerja keuangan pada  badan  layanan  umum  RSUP  Dr.  Wahidin  Sudirohusodo  Makassar. Tata  Kelola , 7 (2), 115–126. https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i2.135.
Gosselin,  M.,  &  Journeault,  M.  (2022).  The  implementation  of  activity-based  costing  by  a  local government:  An actor-network theory and trial of strength perspective. Qualitative Research in Accounting & Management , 19 (1), 18–44. https://doi.org/10.1108/QRAM-05-2020-0073.
Greasley, A., & Smith, C. M. (2017). Using activity-based costing and simulation to reduce cost at a  police  communications  centre. Policing:  An  International  Journal  of  Police  Strategies  & Management , 40 (2), 426–441. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2016-0044.
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2016). Teori,  konsep,  dan  aplikasi  akuntansi  sektor publik .  Salemba Empat.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas pelayanan publik . Gava Media. Hutasoit, C. S. (2011). Pelayanan publik: Teori dan aplikasi . Magna Script Publishing.
Indahsari,  C.  L.,  &  Raharja,  S.  J.  (2020).  New  public  management  (NPM)  as  an  effort  in governance. Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik , 3 (2),  73-81.  https://doi.org/10.24198/ jmpp.v3i2.25342.
Irama,  A.  B.  (2021).  Geliat  PNBP  di  tengah  pandemi  Covid-19  dan  industri  4.0. djpb.kemenkeu.go.id .  https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3724-geliat- pnbp-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-industri-4-0.html.
Isabela,  M.  A.  C.  (2022).  Prinsip  dan  asas  pelayanan  publik .  Kompas.com ,  edisi  10  Maret  2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/02000061/prinsip-dan-asas-pelayanan- publik?lgn_method=google.
Josep. (2018). Tata kelola pemerintahan pelayanan publik dan pengukurannya . Indocamp.
Kadarisman,  M.,  Wijayanto,  A.  W.,  &  Sakti,  A.  D.  (2022).  Government  agencies’  readiness evaluation towards industry 4.0 and society 5.0 in Indonesia. Social Sciences , 11 (8), 331-348. https://doi.org/10.3390/socsci11080331.
Komyagin,  D.  (2018).  Tax  and  non-tax  revenue  of  the  budget:  What’s  the  difference?. Journal  of Advanced  Research  in  Law  and  Economics  (JARLE) , 9 (32),  533–543.  https://doi.org/ 10.14505/jarle.v92(32).18.
Kusuma, R. E. J. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan penerimaan negara  bukan  pajak  basis  layanan  pada  kementerian/lembaga. Jurnal  Good  Governance , 17 (2), 179–201. https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.344.
Lestari,  W.,  &  Permana,  D.  B.  (2018). Akuntansi  biaya  dalam  perspektif  manajerial .  PT. RajaGrafindo Persada.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik (Edisi keempat). ANDI.
Marpaung,  T.  (2012).  Reduction  of  radioactive  waste  through  the  reuse  and  recycle  policy  of  the sealed  radioactive  sources  management. Atom  Indonesia , 38 (2),  57-65.  https://doi.org/ 10.17146/aij.2012.161.
Mourre,  G.,  &  Reut,  A.  (2019).  Non-tax  revenue  in  the  European  Union:  A  source  of  fiscal  risk? International  Tax  and  Public  Finance , 26 ,  198–223.  https://doi.org/10.1007/s10797-018- 9498-z.
Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). Manajemen pelayanan publik . Pustaka Setia.
Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). Administrasi publik untuk pelayanan publik: Konsep  dan  praktik  administrasi  dalam  penyusunan  SOP,  standar  pelayanan,  etika pelayanan, inovasi untuk kinerja organisasi . Alfabeta.
Mursyidi.  (2008). Akuntansi  biaya:  Conventional  costing,  just  in  time  dan  activity-based  costing . PT. Refika Aditama.
Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian . Cakra Books.
Putri,  R.  E.,  Suhairi,  S.,  &  Syofriyeni,  N.  (2020).  Evaluasi  tarif  pelayanan  badan  layanan  umum dengan metode unit cost pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (3), 1093–1103. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1102.
Raiborn,  C.  A.,  &  Kinney,  M.  R.  (2011). Akuntansi  biaya:  Dasar  dan  perkembangan .  Salemba Empat.
Rennie,  C.,  &  Berman,  E.  M.  (2018).  Leadership  and  public  sector  reform  in  New  Zealand.
Leadership  and  public  sector  reform  in  Asia , 30 ,  257–285.  Emerald  Publishing  Limited. https://doi.org/10.1108/s2053-769720180000030011 257.
Romli, M., Parjono, Eskahita, A. A., & Sutopa. (2019).  Optimalisasi layanan penggunaan kembali zat  radioaktif  terbungkus  yang  tak  digunakan. Prosiding  Hasil  Penelitian  dan  Kegiatan Tahun  2018 ,  209-218,  PTLR-BATAN.  https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_ Public/51/070/51070225.pdf.
Rudianto.  (2013). Akuntansi  manajemen  informasi  untuk  pengambilan  keputusan  strategis . Erlangga.
Sawir, M. (2020). Birokrasi pelayanan publik konsep, teori, dan aplikasi . Deepublish.
Sayidah,  N.,  Mulyaningtyas,  A.,  &  Winedar,  M.  (2015).  Implementasi  konsep  new  public management  di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Surabaya. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing , 12 (1), 39–52. http://repository.unitomo.ac.id/3103/.
Sutrisno,  S.  F.  (2018).  Pembangunan  berkelanjutan  dalam  undang-undang  nomor  32  tahun  2009 tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  perspektif  politik  hukum  dalam tinjauan  hukum  Islam. Laporan  Penelitian .  Program  Studi  Ahwal  As  Syakhshiyah  Fakultas Ilmu  Agama  Islam  Universitas  Islam  Indonesia.  https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/10156/14421110%20FIAI%20SHAULA%20FITRIASIH%20SUTRISNO.pdf?se quence=1&isAllowed=y.
Widodo, S., Muhammad, S., & Djarwanti, R. RPS. (2017). Kajian proses daur ulang zat radioaktif terbungkus  Cobalt-60  ’yang  sudah  tidak  digunakan’  untuk  logging  minyak  dan  batubara. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah XV-2017 , 57-62. https://karya.brin.go.id/id/eprint/6449/1/PROSIDING_SUSILO%20W_PSTA_2017.pdf.
Wisnubroto, D. S. (2020). Pengelolaan limbah radioaktif: Menjamin keselamatan generasi saat ini dan mendatang . Nas Media Pustaka.
Yulianto,  T.  (2019).  Mengoptimalkan  peran  penerimaan  negara  bukan  pajak  sebagai  sumber penerimaan negara. Kanwil DJPb Prov. Sulteng , edisi 29 Agustus 2019. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2824- mengoptimalkan-peran-penerimaan-negara-bukan-pajak-sebagai-sumber-penerimaan- negara.html.
Zhang,  S., &  Huang,  Z. (2019). Research on perfecting government non-tax revenue management system. Open Journal of Accounting , 8 (3), 35–46. https://doi.org/10.4236/ojacct.2019.83003.