## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.449

## Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye
Yunes Prawira Darma 1* , Susi Delmiati 2 , Fahmiron 3
1,2,3 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: yunesprawira@yahoo.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 26/12/2023 Pada  Putusan  Nomor  11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  12/Pid.Sus/2021/  PNTjp, hakim  memutus  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melanggar  ketentuan  Pasal  73  ayat  (4)  Undang-Undang  Pilkada  terkait perbuatan  dengan  sengaja  menjanjikan/memberikan/menerima  uang  atau materi  lainnya  yang  tujuannya  mempengaruhi  pemilih  untuk  tidak menggunakan  hak  pilih,  mengunakan  hak  pilih  dengan  cara  tertentu  sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih atau  tidak  memilih  calon  tertentu  atau  dikenal  dengan  tindak  pidana  politik uang  dengan  menjatuhkan  putusan  pidana  di  bawah  batas  minimum.  Putusan hakim  ini  jauh  dari  tuntutan  penuntut  umum  dan  ketentuan  pidana  minimum khusus  pada  Pasal  187A  Undang-Undang  Pilkada.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.
Berdasarkan hasil  penelitian, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di  bawah  sanksi  minimum  kepada  terdakwa  tindak  pidana  Pilkada  pada tahapan kampanye
berdasarkan
analisis putusan Nomor
11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  12/Pid.Sus/2021/PNTjp  telah  berlandaskan pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis  yang  dijadikan  sebagai  hal  yang meringankan  dan  memberatkan  putusan  hakim.  Penerapan  pidana  oleh  hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilakda  pada  tahapan  kampanye  ini  jauh  dari  tuntutan  jaksa  penuntut  umum yaitu dengan menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman  yang  diberikan  adalah  hukuman  percobaan  sehingga  putusan  ini belum memenuhi rasa keadilan.
Diterima, 19/01/2024 Dipublikasi, 23/01/2024
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pidana Pilkada; Kampanye

## Abstract
Keywords: Judge’s Consideration; Election Crime; Campaign In Decision  Number 11/Pid.Sus/2021/PNTjp  and 12/Pid.Sus/2021/  PNTjp, the judge  decided  that  the  defendant  had  been  legally  and  convincingly  proven guilty  of  violating  the  provisions  of  Article  73  paragraph  (4)  of  the  Election Law regarding acts of deliberately promising/ giving/receiving money or other materials with the aim of influencing voters not to exercise their right to vote, using  their  right  to  vote  in  a  certain  way  resulting  in  invalid  votes  and influencing these voters to choose or not to vote for a particular candidate or known as the crime of money politics by imposing a decision crime below the minimum  limit.  The  judge's  decision  is  far  from  the  demands  of  the  public prosecutor and the specific minimum criminal provisions in Article 187A of the Pilkada  Law.  This  research  is  descriptive  analytical  using  a  normative juridical  approach.  Based  on  the  results  of  the  study,  that  the  judge's consideration  of  imposing  a  sentence  under  minimum  sanctions  on  the defendant for the Pilkada crime at the campaign stage based on the analysis of decisions  Number  11/Pid.Sus/2021/PNTjp  and  12/Pid.Sus/2021/PNTjp  has been  based  on  juridical  and  non-juridical  considerations.  juridical  which  is used  as  a  mitigating  and  aggravating  thing  for  the  judge's  decision.  The application of the criminal by the judge imposing a penalty under the minimum
sanction  to  the  defendant  for  the  regional  election  crime  at  this  stage  of  the campaign  is  far  from  the  demands  of  the  public  prosecutor,  namely  by imposing sanctions below the minimum limit set, even the punishment given is a suspended sentence so this decision does not fulfill a sense of justice.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana dapat terjadi pada beberapa situasi tahapan Pemilihan antara lain dalam pendaftaran  Pemilih,  proses  pencalonan,  dalam  masa  kampanye,  dalam  proses  pemungutan dan penghitungan suara. Namun, perbuatan pidana dalam masa tahapan kampanye termasuk sebagai tindak pidana yang paling banyak terjadi kerena jangka waktu masa kampanye yang cukup panjang dan tahapan paling strategis bagi para calon kepala daerah untuk meyakinkan pemilih  melalui  penyampaian  visi,  misi  dan  program,  hal  inilah  beberapa  alasan  yang menyebabkan tahapan ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya suatu pelanggaran pidana.
Di Sumatera Barat, tepatnya pada pengadilan Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota digelar 2 (dua) persidangan untuk 2 (dua) kasus atas pelanggaran Pasal 73 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Pilkada.  Tindak  pidana  ini  terkait  dengan perbuatan  memberi  atau  menerima  materi  tertentu  ketentuan.  Perbuatan  tindak  pidana  yang menjerat para terdakwa ini merupakan satu kesatuan peristiwa dimana  pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp,  terdakwa  diputus  Hakim  bersalah  dengan  pidana  penjara  6  (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  subsider 1 (satu) bulan kurungan karena  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan sengaja  menerima  materi  lainnya  sebagai  warga  negara  Indonesia  untuk  mempengaruhi Pemilihan agar memilih calon tertentu sebagaimana diatur pada  Pasal 187 A ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada atas perbuatan menerima pot bunga.
Pada  Putusan  Nomor  12/Pid.Sus/2021/PNTjp,  terdakwa  dalam  dakwaannya  berbuat memberi pot bunga dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan kurungan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan materi lainnya kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilihan agar  memilih  calon  tertentu  sebagaimana diatur  pada  Pasal  187  A  ayat  (1) Juncto Pasal  73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada. Adapun pot bunga yang menjadi objek sengketa ini bukan merupakan bahan kampanye dan hadiah  yang diperbolehkan  sebagaimana yang tertera pada Peraturan  KPU  Nomor  4  Tahun  2017  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Atau Wali Kota serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan dalam kondisi  COVID-19.
Terhadap  2  (dua)  putusan  hakim  diatas,  para  pelaku  dijatuhi  pidana  dibawah  batas minimum  yang  telah  ditentukan  Undang-Undang  Pilkada.  Begitu  juga  terdapat  perbedaan antara  pidana  yang  dijatuhkan  antara  si  pemberi  dan  si  penerima  yang  mana  berdasarkan Pasal 187A juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada diancam dengan sanksi Pidana
yang  sama.  Pemberian  sanksi  terhadap  penerima  dan  pemberi  pelaku  tindak  pidana  pada tahapan  kampanye  ini  merupakan  pengaturan  yang  pada  awal  Undang-Undang  Pilkada ditetapkan  pada  tahun  2015  hal  ini  belum  diatur.  Dalam  perkembangan  pelaksanaan pemilihan  umum  kepala  daerah,  barulah  pada  perubahan  kedua  regulasi  terkait  Pilkada  di Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  ditambahkan  dan  diberlakukan  pasal  terkait perbuatan  memberikan  dan  menerima  yang  bertujuan  mempengaruhi  pemilih  menggunakan hak  pilihnya  tersebut  dikarenakan  perbuatan  tersebut  menciderai  integritas  pelaksanaan demokrasi pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan umum.
Permasalahan yang dibahas adalah pertimbangan hakim dan penerapan Pidana dalam menjatuhkan  pidana  di  bawah  sanksi  minimum  kepada  terdakwa  tindak  pidana  pilkada pada  tahapan  kampanye  berdasarkan  putusan  Nomor  11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu penelitian yang menggambarkan tentang  pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye. Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatam  yuridis  normatif,  dengan  melakukan  penelitian  hokum yang  in-concreto  terhadap  putusan  Nomor  11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  Nomor  12/ Pid.Sus/2021/PNTjp  dalam  perkara  tindak  pidana  pilkada  pada  tahapan  kampanye  yang dianalisis secara kualitatif serta penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa  Tindak  Pidana  Pilkada  Pada  Tahapan  Kampanye  Berdasarkan  Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan Nomor 12/ Pid.Sus/2021/PNTjp
Untuk  mejalankan  sistem  peradilan  ditunjuklah  hakim  yang  merupakan  pejabat  yang diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  megadili.  Hakim  diberikan  tugas  untuk menyelesaikan perkara atau kasus secara netral atau tidak memihak berdarkan regulasi yang berlaku  dengan  mengedepankan  sifat  mandiri  serta  bebas  dari  pengaruh  para  pihak  yang berperkara  dalam  menjatuhkan  suatu  keputusan,  dalam  artian  hakim  dalam  menjatuhkan putusan bagi setiap perkara atau kasus yang dihadapi dengan melihat beberapa hal antara lain terkait dengan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku dan terkait kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dari suatu perkara tersebut. 1
Berlandaskan  aspek  diatas,  hakim  dalam  putusan  yang  dijatuhkan  kepada  seorangan terdakwa  wajib  memperhatikan  banyak  persprektif  seperti  surat  dakwaan,  fakta-fakta  yang ditemukan  dalam  persidangan  serta  keadaan  masyarakat  dalam  persidangan  dengan pertimbagan  putusan  pengadilan  yang  merupakan  tanggung  jawab  hakim  dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. 2
Pertimbangan  hakim  dapat  dibagi  menjadi  2  kategori  yaitu  Pertimbangan  yuridis  dan pertimbangan  non  yuridis  yang  terdiri  dari  pertimbangan  filosofis  dan  pertimbangan sosiologis.  Pada  pertimbangan  yuridis,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus
1 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Kedua , Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 74.
2 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 80.
berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP,  hakim  secara  yuridis  harus  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar  terjadi  serta  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya  dan  terhadap  itu  hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.
Pada perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp  terdakwa  I dan terdakwa II  terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan: “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Pada  Perkara  Nomor  12/Pid.Sus/2021/PNTjp  terdakwa,  terbukti  sah  bersalah melakukan  tindak  pidana  dalam  pasal  Pasal  187  A  ayat  (1)  Undang-Undang  Pilkada  yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada  warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar  tidak  menggunakan  hak  pilih,  menggunakan  hak  pilih  dengan  cara  tertentu  sehingga suara  menjadi  tidak  sah,  memilih  calon  tertentu,  atau  tidak  memilih  calon  tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36  (tiga  puluh  enam)  bulan  dan  paling  lama  72  (tujuh  puluh  dua)  bulan  dan  denda  paling sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Atas  perbuatan  para  terdakwa,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum  yang  terbukti  menurut  hukum  dengan  pemenuhan  unsur-unsur,  antara  lain yaitu  Unsur  Setiap  Orang,  unsur  dengan  sengaja,  unsur  melakukan  perbuatan  melawan hukum  menerima  pemberian  dan  menjanjikan  berupa  uang  atau  materi  lainnya  sebagai imbalan sebagai warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi  pemilih  agar  tidak  menggunakan  hak  pilih,  menggunakan    hak  pilih  dengan cara  tertentu,  sehingga  suara  menjadi  tidak  sah,  memilih  calon  tertentu,  atau  tidak  emilih calon  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  73  ayat  (4)  khusus  untuk  perkara  Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  12/Pid.Sus/2021/PNTjp.  Serta  alat  bukti  yang  mendukung berupa  Keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  keterangan  terdakwa  dan  2  (dua)  buah  pot bunga merek By ERIKO PJ-17 warna putih polos terbuat dari bahan plastik berukuran kecil.
Dalam  putusan  Nomor  11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  Nomor  12/Pid.Sus/2021/PNTjp adapun  nilai-nilai  filosofis  pada  putusan  Majelis  Hakim  ini  dapat  dilihat  pada  salah  satu pertimbangan Majelis Hakim yakni penjatuhkan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan  dendam  belaka  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  para terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk member efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa, agar pata Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan utama pemidanaan yaitu memperbaiki perilaku para terdakwa agar bisa kembali menjadi masyarakat yang mampu membawa dirinya dalam pergaulan masyarakat.
Pada Pertimbangan sosiologis, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berupa hal- hal  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  putusan  terdakwa,  yakni  keadaan  yang memberatkan  bagi  terdakwa  bahwa  tindakan  pidana  yang  dilakukan  terdakwa  tidak
mendukung  program  Negara  Republik  Indonesia  dalam  mewujudkan  Pemilihan  Kepala Daerah  yang  jujur,  adil  dan  bersih  dan  hal  yang  meringankan  di  bahwasanya  terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum dijadikan serta terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
Majelis Hakim menegaskan pidana yang dijatuhkan pada amar putusan para  terdakwa telah  memenuhi  asas  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum  yang berbunyi  hakim  mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Penulis  menggunakan  teori  pembuktian  dalam  melakukan  analisis  mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye. Dalam menganalisis pertimbangan hakim ini penulis  menggunakan  teori  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif (negatief wettelijke  stelsel) .  Sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  merupakan teori  antara  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif  dengan  sistem pembuktian  menurut  keyakinan.  Sistem  ini  memadukan  unsur  objektif  dan  subjektif  dalam menentukan  salah  atau  tidaknya  terdakwa,  tidak  ada  yang  paling  dominan  diantara  kedua unsur  tersebut.  Dalam  pembuktian  ini,  putusan  yang  dilakukan  dalam  persidangan  terhadap terdakwa harus berdasarkan kecukupan alat bukti yakni paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP dan apabila aturan terkait pemenuhan alat bukti terpenuhi, barulah dipertimbangkan terkait keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.
Dalam  prakteknya  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  sebisa  mungkin  tidak  timbul  dari kehendak  ata i u  keinginan  yang  bersifat i subjektif.  Meskipun  Hakim  memiliki  kebebasan dalam  menjatuhkan  putusan,  tetapi  terhadap  putusan  pidana  tersebut,  unsur-unsur  pidana yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum  terhadap  tindak  pidana  dengan  sengaja  menjanjikan atau  memberikan  dan/atau  menerima  uang  atau  materi  lainnya  telah  terpenuhi  disertai pertimbangan  hakim  berdasarkan  alat  bukti  secara  yuridis,  maupun  fakta-fakta  yang mendukung dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah.
Untuk hal tersebut penulis menilai, pemberian pidana di bawah batas minimum bahkan hukum  percobaan  tidak  memenuhi  rasa  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  baik bagi  diri  si  terdakwa  dan  bagi  masyarakat.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  juga  dapat berpengaruh terhadap wibawa hakim secara personal dan akan merembes kepada kurangnya kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.
Penerapan  Pidana  Oleh  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  di  Bawah  Sanksi Minimum  Kepada  Terdakwa  Tindak  Pidana  Pilkada  Pada  Tahapan  Kampanye Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/ PNTjp dan Nomor 12/

## Pid.Sus/2021/PNTjp
Tugas  hakim  dalam  tahapan  akhir  di  persidangan  adalah  membacakan  putusan pengadilan  atas  terdakwa.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  11  KUHAP,  putusan  pengadilan  ini merupakan  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  pada  sidang  pengadilan  terbuka  yang  dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara  yang  diatur  dalam  KUHP.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  apabila  dikaitkan  dengan keefektifan penegakan hukum  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  antara  lain  hukum itu sendiri yang tertuang dalam regulasi tertulis, faktor penegak hukum yakninya orang yang membentuk dan menjalankan hukum, faktor sarana yang menunjang tegaknya hukum, faktor masyarakat  dimana  hukum  dijalankan  serta  budaya  yang  berkembang  dalam  pergaulan hidup. 3
Berdasarkan  konsep  pidana  dan  pemidanaan,  penulis  menggunakan  teori  gabungan (vereningings  theorieen) yang  merupakan  gabungan  dari  teori  absolut  dan  relatif  dalam menganalisis penerapan pidana politik uang ini. Berdasarkan teori ini pidana yang dijatuhkan merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang melakukan kejahatan. Dengan dijatuhkannya pidana yang berat atau maksimal menjadi salah satu cara konkrit yang bisa diperoleh dari proses pengadilan yang berjalan dengan tujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dampak yang dirasakan tentunya juga tidak hanya  dirasakan  oleh  terdakwa  tetapi  juga  hendaknya  dirasakan  masyarakat  secara  umum. Tujuan  yang  seharusnya  tercapai  dari  pemidanaan  ini  tentunya  selain  efek  jera  demi perbaikan  pribadi  terpidana,  namun  secara  lebih  luas  harapannya  di  masyarakat  juga terciptanya yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan  tindak  pidana  ( general  preventief ),  perbaikan  pribadi  terpidana,  memberikan kepuasan  moral  kepada  masyarakat  sesuai  rasa  keadilan,  memberikan  rasa  aman  bagi masyarakat. 4
Terkait  dengan  penjatuhan  pidana  minimum  oleh  hakim  terhadap  2  (dua)  perkara  ini, penulis memberikan analisis sebagai berikut:

## 1. Rendahnya tuntutan pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan  putusan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Tanjung  Pati,  bahwasanya pelanggaran  terhadap  2  perkara  ini  dituntut  oleh  penuntut  umum  masing-masing  berupa pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  masing-masing  sebesar  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  subsidair  1  (satu)  bulan  kurungan.  Berdasarkan fakta diatas, tuntutan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum merupakan batasan hukuman minimum atau paling sedikit berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang Pilkada, dimana  pelanggaran  terhadap  pasal  ini  seharusnya  dapat  diberikan  tuntutan  paling  lama yaitu 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  Dalam  pelaksanaan sistim  peradilan  pidana,  suatu perbuatan  yang  diduga atau  berindikasi  melanggar  ketentuan  pidana  Pemilihan  tentunya  telah  melalui  proses penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  Kepolisian,  penuntutan  oleh  kejaksaan,  dan  proses beracara/peradilan  di  pengadilan  Negeri.  Khusus  untuk  tindak  pidana  Pemilihan  ini dimulai  dari  penerimaan  laporan  atau  temuan  oleh  Bawaslu  Provinsi  dan/atau Kabupaten/Kota.  Penegakan  tindak  pidana  pemilihan  tidak  saja  melibatkan  aparatur penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  biasa,  tetapi  juga  melibatkan  institusi penyelenggara  pemilu  yaitu  Bawaslu  dan  jajarannya.  Pada  proses  pengawasannya
3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni , Bandung, 1998, hlm. 19.
Bawaslu  beserta  jajaran  ke  bawahnya  melakukan  tugas  mengawasi,  mencatat  dan melaporkan.
Proses  awal  yang  diatur  dalam  pengaturan  khusus  terkait  dengan  tindak  pidana pemilihan akan  tetap  bermuara  pada  proses  penyelesaian  yang  mengacu kepada  KUHAP dan yang menggawanginya adalah  aparat yang  tergabung dalam sistem peradilan  pidana. Sistem  peradilan  pidana  yang  digariskan  KUHAP  merupakan  sistem  terpadu  ( Integrated criminal  justice  system )  dimana  landasan  prinsip  diferensiasi  fungsional  di  antara  aparat penegak  hukum  sesuai  dengan  tahap  proses  kewenangan  masing-masing  yang  diberikan undang-undang. 5 Apabila  jajaran  Bawaslu  berdasarkan  kajian  yang  telah  dilakukan  dan memastikan  unsur-unsur  tidak  pidana  Pemilihan  sudah  terpenuhi  maka  pihak  kepolisian dan  pihak  kejaksaan  harus  memiliki  keyakinan  bahwa  unsur  tindak  pidana  juga  dapat terpenuhi.

## 2. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.
Dalam 2  (dua) perkara  pidana  Pemilihan  ini,  aspek  pemenuhan unsur-unsur  pidana yang telah memenuhi aturan dalam KUHAP serta Undang-Undang Pilkada menjadi dasar pertimbagan  hakim  untuk  menjatuhkan  amar  putusan.  Hanya  saja  apabila  unsur-unsur tersebut  telah  terpenuhi,  hakim  menilai  itu  cukup  sebagai  alasan  penjatuhan  pidana dibawah  sanksi  minimum.  Dalam  analisis  penulis,  seharusnya  terdapat  pertimbangan khusus  terkait    hal  ini  yakni  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945 dalam  amandemenya  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  diatur oleh  Undang-Undang  Dasar.  Khusus  Pemilihan  kepala  daerah,  dijelaskan  pada  Pasal  18 ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  berbunyi  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota masing-masing  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara demokratis. Hal ini berarti walaupun pelaksanaan Pemilihan adalah suatu prosedur formal yang  harus  ada  dan  dijalani,  namun  secara  tersirat  proses  Pemilihan  merupakan perwujudan  kedaulatan  rakyat  dan  merupakan  pelaksanaan  prinsip  demokrasi,  maka kejujuran  dan  keadilan  pelaksanaan  pemilihan  ini  akan  menjadi  cerminan  kualitas demokrasi. Secara tidak langsung, karena sudah diatur dengan tegas dalam regulasi yang ada  maka  negara  berkewajiban  menghormati,  memenuhi  dan  melindunginya.  Lembaga peradilan melalui hakim yang menjalankan tugas kenegaraan dalam memberikan keadilan juga  harus  memperhatikan  hal  tersebut  diatas  dalam  menjatuhkan  putusan  terkait  suatu tindak pidana Pemilihan.
Hakim  dalam  memutus  perkara  pidana  Pemilihan  harus  memiliki  suatu pertimbangan khusus dengan melihat dengan kaca mata yang lebih luas bahwasanya dari putusan  pidana  yang  akan  ditetapkan  akan  berpengaruh  pada  struktur  atau  bangunan negara  hukum  di  indonesia  yang  sepenuhnya  menempatkan  kedaulatan  berada  ditangan rakyat.  Hakim  juga  harus  menilai  bahwa  tindak  pidana  Pemilihan  terjadi  bukan  suatu tindak pidana biasa, sehingga hakim tidak hanya melihat dari pertimbangan yuridis semata sebagai  suatu  hal  pemberat  ataupun  yang  meringankan  putusan  pidana  terdakwa  tetapi
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.
juga  harus  melihat  dan  menilai  aspek  filosofis  serta  sosiologis  dari  pemilihan  kepala daerah.

## 3. Hakim khusus tindak pidana Pemilihan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  147  ayat  (2)  Undang-Undang  Pilkada  menyebutkan bahwa    sidang  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  Pemilihan  dilakukan  oleh  majelis khusus. Selanjutnya Pasal 151 ayat (1) menyebutkan bahwa  Majelis khusus sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  147  ayat  (2)  terdiri  atas  hakim  khusus  yang  merupakan  hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  Pemilihan.  Pada  Pasal  151 ayat  (5)  di  tegaskan  bahwa  hakim  khusus  harus  menguasai  pengetahuan  tentang Pemilihan. Peran hakim yang memahami seluk beluk Pemilihan kepala daerah juga sangat dibutuhkan  demi  menjaga  dan  memajuan  jalannya  demokrasi  di  Indonesia.  Diharapkan putusan-putusan  yang  ditetapkan  para  hakim  dapat  menunjukan  keberpihakannya  secara positif terhadap perbaikan-perbaikan pelaksanaan Pemilihan kedepannya.
Dalam  suatu  peradilan  pidana  penjatuhan  sanksi  pidana  penjara  ataupun  bebas merupakan  putusan  akhir  bagi  seorang  terdakwa  atas  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dapat dijatuhi pidana karena adanya kesalahan. Kesalahan adalah alasan utama untuk seseorang dijatuhi pidana. Ini merupakan bentuk  tanggungjawab  pidana  terhadap  kesalahan  yang  diperbuat  kerena  terdapat peraturan  yang  mengaturnya.  Berkaitan  dengan  teori  pertanggungjawaban  pidana dihubungkan  dengan  pemberlakuan  asas  legalitas,  bahwasanya  pada  Pasal  73  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi  Undang-Undang  beserta  perubahan  pertamanya  belum  mengatur  tentang perbuatan  yang  dilarang  terhadap  pihak  lain  sebagai  penerima  dan  pemberi  uang  atau materi lainnya pada tahapan kampanye. Barulah pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang,  ada  perubahan dengan penambahan 2 (dua) pasal yang mengatur hal tersebut.
Begitu  juga  terdapat  perubahan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan ketentuan  pidana  apabila  melakukan  suatu  perbuatan  menerima  dan  memberi  uang  atau materi lainnya pada tahapan kampanye. Pada pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  belum diatur terkait ketentuan perbuatan yang dilanggar oleh para terdakwa pada perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  Nomor  12/Pid.Sus/2021/  PNTjp,  namun  setelah  terjadi perubahan  regulasi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-UndangNomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terdapat penambahan pasal yang mengatur  ketentuan  pidana  tersebut  dengan  menyisipkan  Pasal  187A  yang  terdiri  dari  2 (dua) ayat.
Menerangkan  hal  diatas,  alasan  perubahan  aturan  tersebut  tertera  jelas  pada penjelasan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi  undang-undang.  Dalam  penjelasan  undang-undang  ini,  Negara  melalui  regulasi ini  menyatakan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  ketentuan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu perlu  diselaraskan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  demi  kesempurnaan  ketentuan terkait  Pemilihan  ini  khususnya  pengaturan  pemberian  sanksi  yang  jelas  apabila melakukan perbuatan politik uang (money Politic) dalam Pemilihan Kepala Daerah.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  para  terdakwa,  berdasarkan pertimbangan hakim pada 2 (dua) kasus diatas, jika dikolerasikan dengan ancaman pidana sebagaimana  tecantum  pada  Undang-Undang  Pilkada  seharusnya  akan  lebih  baik  sanksi yang  di  atur  berbeda  besarannya  antara  pihak  yang  menerima  dengan    pihak  yang memberi, dimana bagi pihak yang menerima dapat dijatuhkan hukuman dengan ancaman yang  lebih  ringan.  Bahkan  pihak  yang  menerima  ini  dapat  dijatuhkan  putusan  bebas apabila  apabila  dalam  proses  pembuktian  di  pengadilan,  hakim  dapat  membuktikan terdakwa  melakukan  perbuatan  Pidana  tersebut  bukan  dikarenakan  kehendaknya  atau bukan beralasan untuk melalukan tindakan-tindakan yang dilarang pada Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Pilkada. Sedangkan bagi pihak yang menjanjikan atau yang memberikan, besaran sanksi dapat dipertahankan atau malah ditingkatkan agar konsep pertanggungjawaban  pidana  ini  dapat  memberikan  efek  jera  sehingga  tindak  pidana Pemilihan  ini  dapat  diberikan  label  oleh  negara  dan  masyarakat  sebagai  tindak  pidana serius,  sehingga  integritas  penyelenggara-an  Pemilihan  Kepala  Daerah  mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  tindak  pidana Pilkada  pada  tahapan  kampanye  Pemilihan  serentak  di  bawah  ancaman  sanksi  minimum berdasarkan  analisis  putusan  Nomor  11/Pid.Sus/2021/  PNTjp  dan  Nomor  12/ Pid.Sus/2021/PNTjp  berlandaskan  kepada  pertimbangan  yuridis  dan  pertimbangan  non yuridis yang berupa pertimbagan filosofis dan sosiologis yang dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim.
Penerapan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye  Pemilihan  serentak  di  bawah  ancaman  sanksi  minimum  berdasarkan   analisis putusan  Nomor  11/Pid.Sus/2021/PNTjp  dan  Nomor  12/Pid.Sus/2021/PNTjp  tidak  tepat karena  jauh  dari  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  yaitu  menjatuhkan  sanksi  pidana  di  bawah batas  minimum  yang  diatur,  bahkan  hukuman  yang  diberikan  adalah  hukuman  percobaan sehingga putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Alumni ,  Bandung, 1998.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
Wildan  Suyuthi  Mustofa, Kode  Etik  Hakim,  Edisi  Kedua ,  Prenadamedia  Group,  Jakarta, 2013.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi Undang-Undang.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pati  Nomor  11/Pid.Sus/2021/PNTjp  tanggal  27  Januari 2021.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pati  Nomor  12/Pid.Sus/2021/PNTjp  tanggal  27  Januari 2021.