Islamic Economic Perspective On The Impact Of The Implementation Of Pawning Rice Field On The Welfare Of Farmers In Padang Siring Village, Seginim Sub-district, South Bengkulu Regency
Perspektif  Ekonomi  Islam  Terhadap  Dampak  Pelaksanaan  Gadai  Sawah  Bagi Kesejahteraan Petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
Mella Nopita Sari 1* , Idwal B 2 , Uswatun Hasanah 3
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 123 mellanopitasari@mail.uinfasbengkulu.ac.id 1 , idwal@mail.uinfasbengkulu.ac.id 2 , uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id 3
* Coresponding Author

## ABSTRACT
The aim of the research is to determine the implementation of pawning rice fields and to determine the impact  of  implementing  pawning  rice  fields  on  the  welfare  of  farmers  from  research  method  used  is qualitative.  The  data  collection  techniques  used  were  observation,  interviews  and  documentation. Research results: 1) Implementation of pawning rice fields, namely: First, the pillars and conditions of pawning  where  in  the  implementation  they  have  been  fulfilled,  but  in  implementing  the  contract  the community does not bring witnesses and only produces written evidence based on trust between both parties. Second, the Rights and Obligations of the Pledge Giver and Pledge Recipient, where in practice the rights of the pledge recipient have been fulfilled but the obligations of the pledge recipient have not been because the pledge recipient is still using the pawned goods for his own benefit. Meanwhile, the rights and obligations of the pledgor have been fulfilled. Third, the use of pawned goods, in practice the pawned goods are used by the pawn recipient. 2) The impact of pawning on farmer’s welfare from an Islamic economic perspective, namely: Dharuriyat, Hajiyat and Tahsiniyat. Where the implementation of this  pawn  is  still  far  from  prosperous,  especially  for  the  farmer  (pawn  giver),  because  by  using  the pawned goods by the pawn recipient, the pawn recipient can get multiple profits while the pawn giver lacks a lot of income which makes it difficult to meet his living needs, and it becomes increasingly difficult to pay off debts.
Keywords : Pawning, Farmer’s Welfare, Islamic Economic

## ABSTRAK
Maksud dari penjajakan tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah dan mengetahui pengaruh pelaksanaan gadai sawah terhadap bantuan pemerintah kepada peternak dari sudut pandang moneter  Islam  bersifat  subjektif.  Observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  merupakan  metode  yang digunakan  untuk  pengumpulan  data.  Hasil  Penelitian:  1)  Pelaksanaan  gadai  sawah,  secara  khusus: Pertama, telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat gadai; Namun masyarakat tidak memanggil saksi dan hanya menghasilkan bukti tertulis berdasarkan kepercayaan para pihak saat melaksanakan akad. Kedua, Keistimewaan dan Komitmen Pemberi Sumpah dan Penerima Janji, dimana pada dan saat itu kebebasan penerima  nazar  telah  terpenuhi  namun  komitmen  penerima  nazar  belum  terpenuhi  dengan  alasan penerima  nazar  masih  melibatkan  yang  digadaikan.  barang  dagangan  untuk  keuntungannya  sendiri. Untuk  sementara,  hak  istimewa  dan  komitmen  pemberi  gadai  telah  dipenuhi.  Ketiga,  Pemanfaatan Barang Gadai, dalam prakteknya tersebut. 2) Pengaruh pelaksanaan gadai terhadap bantuan pemerintah terhadap  peternak  ditinjau  dari  sudut  moneter  Islam,  khususnya:  Dharuriyat,  Hajiyat  dan  Tahsiniyat. Dimana  pelaksanaan  gadai  ini  masih  jauh  dari  kata  sejahtera,  khususnya  bagi  para  penggembala (pegadaian),  karena  dengan  memanfaatkan  barang  gadai  yang  dilakukan  oleh  penerima  gadai  maka penerima  gadai  dapat  memperoleh  berbagai  keuntungan  sedangkan  pegadaian  tidak  mendapatkan keuntungan.  tanda  pada  paket  gaji  yang  mempersulit  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya,  dan  ternyata semakin sulit memenuhi kewajibannya.
Kata Kunci : Gadai, Kesejahteraan Petani, Ekonomi Islam

## 1. Pendahuluan
Kehidupan  moneter  suatu  negara  biasanya  digambarkan  oleh  modal  yang  tidak berdaya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  aktivitas  moneter  yang  cenderung  membosankan,  sesuai dengan  gambaran  kehidupan  budaya  Indonesia  pada  umumnya  yang  bersumber  dari  hasil pertanian.  Dengan  demikian,  modal  merupakan  sumber  utama  dalam  menunjang  derajat kemajuan penciptaan agraria dalam jaringan negara.
Arti  penting  tanah  sangat  penting  bagi  masyarakat  pedesaan.  Karena  tanah merupakan modal fundamental bagi masyarakat, khususnya para peternak. Tanah tidak hanya penting dari sudut pandang moneter, bagi para peternak yang memiliki tanah adalah sesuatu yang memuaskan mereka peternak membangun kehidupannya, umat manusia dan memenuhi kebutuhan  materinya,  bahkan  rumah  pun  dibangun  di  atas  tanah  tersebut.  Oleh  karena  itu tanah  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  penting  dan  penting  dibandingkan  dengan  benda  lain, padahal keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tanah akan sangat dijaga untuk menjamin keberlangsungan haknya karena merupakan sumber daya yang berharga.
praktik pertukaran telah ada sejak lama dalam peradaban manusia. Sistem pegadaian yang paling mapan ada di Cina sekitar beberapa waktu yang lalu, serta di daratan Eropa dan wilayah  Mediterania  pada  zaman  Romawi  kuno.  Namun  di  Indonesia,  tindakan  gadai  sudah ada  sejak  lama,  artinya  masyarakat  sudah  terbiasa  melakukan  penukaran  utang  dan  piutang dengan jaminan atas barang dagangan bergerak. (Ali, 2008) Penukaran kewajiban dan piutang dengan  jaminan  dalam  Fiqih  Islam  dikenal  dengan  istilah  ar-rahn.  Ar-rahn  adalah  semacam persetujuan  untuk  memegang  suatu  benda  sebagai  jaminan  atas  suatu  kewajiban.  (Syafei, 1995)
Gadai sawah/tanah adalah suatu persetujuan atas tanah untuk mendapatkan sejumlah uang  tunai  dengan  pengertian  bahwa  orang  yang  memberi  tanah  tersebut  mempunyai keistimewaan untuk mengembalikan sawah/tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang yang  sama.  Dengan  asumsi  situasinya  sungguh-sungguh  atau  meyakinkan,  pemilik  tanah umumnya mencari cara alternatif agar wilayahnya tidak lepas dari tangan mereka selamanya. Namun, jika persyaratan dan jumlahnya sangat besar, maka dalam jangka pendek akan sulit untuk memenuhinya, apalagi jika harus dipenuhi melalui landasan finansial. (Kashmir, 2013)
Dalam  masyarakat  Kota  Padang  Siring  banyak  sekali  praktek  kewajiban  dan  piutang dimana orang-orang yang berada di bawah air kemudian kemudian terjadilah dengan barang yang digadaikan dan barang yang digadaikan. orang yang menguasai barang itu adalah pihak yang memberi kewajiban. Tentu saja praktek gadai ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak  karena  pemilik  barang  yang  digadaikan  belum  mampu  melunasi  utangnya.  Selain  itu, pihak  yang  berhutang  juga  mengalami  musibah  karena  sawah  yang  dijadikan  jaminan kewajiban itu dimanfaatkan oleh pihak yang berjanji, sehingga pihak yang berjanji mendapat manfaat dua kali lipat. pemahaman kewajiban dan piutang. Pada akhirnya, selain pihak yang menggadaikan  mendapatkan  kembali  uangnya  dari  pihak  yang  menggadaikan  sawah,  pihak yang  menerima  gadai  juga  mendapat  imbalan  dari  pengembangan  tanah  tersebut  selama kewajiban  yang  digadaikan  belum  dikembalikan  oleh  pihak  yang  menggadaikan.  kumpul- kumpul yang menggadaikan sawah.
Berdasarkan  persepsi  para  analis  di  Kota  Padang  Siring,  ternyata  masih  banyak masyarakat yang menjadikan sawah atau tanah sebagai jaminan atas kewajibannya, padahal upah  dari  sawah  atau  tanah  itu  sendiri  adalah  haknya.  gaji  utama  untuk  menutupi  rutinitas rutin  mereka.  (Persepsi,  2023)  Di  Kota  Padang  Siring,  hingga  beberapa  tahun  terakhir, penggadaian sawah masih terus berlangsung dan terjadi di berbagai kalangan status keuangan, dari peternak kecil yang memiliki lahan terbatas hingga peternak besar (kaya). (Hamadi, 2023) Oleh karena itu, para ilmuwan tertarik untuk mengarahkan kajian pada “Pandangan Moneter Islam Tentang Pengaruh Gadai Sawah Terhadap Bantuan Pemerintah Peternak di Kota Padang Siring, Daerah Seginim, Rezim Bengkulu Selatan.”

## 2. Tinjauan Pustaka
1. Gadai
a. Pengertian Gadai Istilah  “pion”  bisa  juga  disebut  dengan  “al-habsu”  dalam  bahasa  Arab.  Secara etimologis  (secara  semantis),  makna  rahn  bersifat  jangka  panjang  dan  teratur, sedangkan  dalam  arti  istilah  lockdown  berbagai  sumber  daya  diberikan  sebagai jaminan, sah dan dapat dikecam atas berapa banyak sumber daya yang diungkapkan setelah direklamasi. (Siregar dan Khaerudin, 2019)
Gadai  menurut  KUHP  pasal  1150  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang yang  mempunyai  piutang  atas  suatu  barang  serbaguna.  Barang  dagangan  seluler diserahkan  kepada  orang  yang  berhutang  oleh  seseorang  yang  mempunyai kewajiban.  Gadai  adalah  memperoleh  uang  dengan  cara  menyerahkan  barang dagangan yang dibawa sebagai jaminan. (Siregar & Khaerudin, 2019) b. Dasar hukum gadai terdapat pada ayat 283 surat al-baqarah Al-Qur’an:
ﻋَ ﻠٰ ﻰ ﺳَ ﻔَ رٍ وﱠ ﻟَمْ ﺗَ ﺟِ دُ وْ ا ﻛَ ﺎﺗِ ﺑًﺎ ﻓَ رِ ھٰ نٌ ﻣﱠ ﻘْ ب ◌ُ وْ ﺿ َﺔٌ ﻓَﺎِ نْ اَ ﻣِ نَ ﺑَ ﻌْ ﺿ ُﻛُ مْ ﺑَ ﻌْ ﺿ ًﺎ ﻓَﻠْ ﯾُ ؤَ دِّ اﻟﱠ ذِ ◌ِ ◌ِ Insya Allah, Insya
Allah, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah Insya Allah nikmatmu Artinya:  “Seandainya  anda  sedang  bertamasya  (dan  tidak  melakukan  tujuan mulia  dengan  uang  sungguhan)  dan  anda  tidak  mempunyai  penulis  esai,  maka seharusnya  ada  jaminan  yang  dipegang  (oleh  peminjam),  namun  di  luar  itu kemungkinan  ada  di  antara  kamu  yang  mempercayai  orang  lain,  hendaklah  hal  itu dijadikan  sandaran,  yang  memenuhi  perintah  (kewajibannya)  dan  biarlah  dia  takut kepada  Allah  Penguasanya,  terlebih  lagi,  janganlah  kamu  (saksi)  menyembunyikan pernyataanmu.  Selanjutnya  siapa  pun  yang  menyembunyikannya,  kemudian,  pada saat  itu,  pastikan  dia  adalah  seorang  penjahat  pada  tingkat  mendasar;  dan  Allah mengetahui  segala  sesuatu  tentang  apa  yang  Anda  lakukan.Siregar  dan  Khaerudin, 2019)
C. Poin dan Ketentuan Dukungan
1) Akur
Sebelum menyelesaikan penukaran gadai atau rahn, sebaiknya pahami terlebih dahulu apa saja yang dikenang atas rukun rahn tersebut. Menurut berbagai ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, ada empat andalan rahn, yaitu: ( Siregar dan Khaerudin, 2019)
a) Shigat (cara menyatakan persetujuan dan qabul)
b) Orang yang ikhlas menepati janji (al-rahin dan al-murtahin) c) Sumber daya yang dimanfaatkan sebagai asuransi (al-marhun) d) Kewajiban (ar-marhun bih)
1) Syarat
Dalam  pemahaman  Mazhab  Syafi’i,  pengaturan  mengenai  keadaan  gadai substansial adalah sebagai berikut. (Siregar dan Khaerudin, 2019)
1.  Syarat  luzum  disebut  juga  syarat  tetap,  meliputi  syarat-syarat  penyerahan barang yang digadaikan. Dengan demikian, dalam hal barang yang digadaikan belum diperoleh oleh penerima gadai, maka pemberi gadai masih mempunyai pilihan untuk mencabut perjanjian tersebut.
2. Syarat-syarat gadai yang sah, lebih spesifiknya:
A.  Syarat  dan  ketentuan  terkait  kontrak.  Hal  ini  tidak  boleh  dikaitkan  dengan syarat-syarat  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  yang  sebenarnya,  karena  akan mendiskreditkan akad gadai.
B. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pertemuan tersebut, misalnya kedua pemain  tersebut  terampil  dalam  bertindak,  cukup  umur,  berakal  sehat  dan  tidak sedang dalam masa pengampunan.
3. Ketentuan-ketentuan berikut ini berlaku terhadap barang gadai:
A. Barang yang digadaikan harus dimiliki sepenuhnya. B. Barang yang digadaikan haruslah sesuatu yang kokoh.
C. Barang yang digadaikan hendaknya merupakan barang keramat.
D.  Menurut  hukum  Islam,  barang  yang  digadaikan  haruslah  bermanfaat  dan bernilai.
4. Syarat-syarat yang berhubungan dengan marhun bih adalah:
A. Janji itu harusnya karena suatu kewajiban yang jelas.
B. Kewajiban itu segera ditetapkan atau di kemudian hari.
C. Kewajiban itu mempunyai pasal, jumlah, dan mutu yang diketahui.
D. Kebebasan dan Komitmen Penerima Janji dan Pemberi Sumpah
1. Kebebasan dan Komitmen murtahin (penerima gadai).
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ulama  Syafi’iyah,  yang  mempunyai keistimewaan  atas  keuntungan  harta  yang  digadaikan  (marhun)  adalah  pegadaian (rahin), padahal marhun tersebut berada di bawah kekuasaan penggadai (murtahin). Murtahin boleh-boleh saja mengeksploitasi barang gadai, asalkan tidak merendahkan martabat marhun. Misalnya saja mengangkut barang dengan kendaraan sewaan. Hal ini  karena  kelebihan  barang  yang  digadaikan  dan  perluasannya  adalah  milik  Rahin, dan tidak ada hubungannya dengan kewajiban.
2. Penilaian Ulama Malikiyah Ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa  pihak  yang  mendapat  gadai  (murtahin) dapat  memanfaatkan  barang  yang  dijual  atas  izin  pemberi  gadai  dengan  syarat:  1) kewajiban itu timbul karena berdagang, bukan karena meminjamkan. Hal ini terjadi seperti seseorang menjual barang dengan sumber daya yang kuat, kemudian orang tersebut  meminta  untuk  menggadaikan  suatu  barang  sesuai  dengan  kewajibannya, maka hal ini wajar. 2) Pihak murtahin menuntut agar ia menerima manfaat dari harta yang digadaikan. 3) dengan asumsi peluang ideal untuk mengambil keuntungan yang diharapkan  tidak  sepenuhnya  ditetapkan,  jika  sedapat  mungkin  tidak  disebutkan maka tidak sah.
3. Penilaian Ulama Hanafiyah
Peneliti  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  pemegang  gadai  tidak  boleh memanfaatkan  barang  yang  digadaikan,  karena  ia  hanya  mempunyai  hak  untuk menguasainya  dan  tidak  dapat  memanfaatkannya,  tanpa  memandang  apakah  ia mendapat  persetujuan  dari  orang  yang  menggadaikan  barang  tersebut,  dalam  hal apa  pun.  peristiwa,  mengaturnya  sebagai  riba.  Sementara  itu,  menurut  sebagian peneliti Hanafiyah, barang gadai dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memberi janji (murtahin) apabila telah mendapat izin dari pihak yang memberi nazar (rahin).
1. Penilaian Ulama Hanabillah
Penilaian Ulama Hanabillah adalah dengan menganggap barang yang digadaikan adalah  suatu  benda,  maka  pemegang  agdai  boleh  saja  memanfaatkannya,  seperti mengendarainya  atau  mengambil  susunya,  sekedar  untuk  menutup  biaya,  padahal hal  tersebut  tidak  diperbolehkan  oleh  orang  yang  menggadaikannya.  benda. Terhadap barang yang digadaikan selain binatang itu.
Dalam  Mu'jam  Musthalahatu  al-Ulum  al-Ijtima'iyah  terdapat  definisi  lain  yang bermakna: ( Inayati, Lutfi, dan Wahab, 2022)
“Bantuan  pemerintah  adalah  suatu  keadaan  yang  memerlukan  terpenuhinya kebutuhan  pokok  masyarakat  atau  perkumpulan  seperti  pangan,  pendidikan  dan kesejahteraan,  sedangkan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  keberhasilan  adalah kesusahan (bencana) kehidupan”
B. Ide Moneter Islam tentang bantuan Pemerintah
Islam  adalah  semua  agama  yang  memuat  setiap  hikmah  dan  kaidah  untuk mencapai kepuasan manusia di dunia dan akhirat, memperoleh kemajuan di dunia ini
dan  akhirat,  memperoleh  keberhasilan  yang  bersifat  materil  dan  besar.  Dari  sudut pandang  Ekonomi  Islam,  Ekonomi  Islam  merupakan  salah  satu  komponen  sistem ekonomi Islam yang menekankan.
Tujuan  keuangan  syariah  adalah  tujuan  peraturan  Islam  itu  sendiri  (muqashid puing syariah), yaitu mencapai kepuasan dunia dan akhirat (falah) melalui pola hidup yang baik dan baik (hayyah thayyibah). Inilah kepuasan sejati yang diidam-idamkan setiap  orang,  bukan  kebahagiaan  menyesatkan  yang  seringkali  berujung  pada penderitaan dan keputusasaan. (sari, 2008)
C. Petunjuk Bantuan Pemerintah
Bantuan  pemerintahan  manusia  (falah)  dalam  Islam  mencakup  kebutuhan dharuriyat,  hajiyat  dan  tahsiniyat.  Penjelasan  masing-masing  hal  tersebut  adalah sebagai berikut: (Ramadhan, 2016)
1.  Dharuriyat  adalah  terpeliharanya  kemaslahatan  agama  dan  dunia.  Hal  ini menyiratkan  bahwa  ketika  dharuriyat  hilang,  maka  keuntungan  dunia  dan,  yang mengejutkan, hal-hal besar di luar sana juga akan hilang. Lebih jauh lagi, yang akan timbul  adalah  kemusnahan  dan,  yang  mengejutkan,  kemusnahan  kehidupan. Dharuriyat  menunjukkan  kebutuhan  mendasar  manusia  yang  harus  tersedia  dalam keberadaan manusia.
Selain itu, dharuriyat dipisahkan menjadi lima fokus yang biasa disebut dengan al-kulliyat al-khamsah, khususnya: agama, jiwa, akal, silsilah, dan harta. Apabila salah satu  dari  lima  kebutuhan  tersebut  di  atas  tidak  terpenuhi,  maka  akan  timbul kerugian.
3. Metode Penelitian
Petani  menjadi  subjek  lapangan  semacam  ini,  yaitu  pengumpulan  data  secara sistematis  di  lapangan.  Sementara  pendekatan  pemeriksaan  ini  menggunakan  metodologi subjektif.  Pemeriksaan  subjektif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menemukan  dan menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan. (Utami, 2020)
Masyarakat  adalah  keseluruhan  objek  pemeriksaan  dari  segelintir  orang  yang kualitasnya  akan  dipertimbangkan  dan  tujuan-tujuannya  akan  ditentukan.  (Ahyar,  2020) Populasi dalam ujian ini adalah 283 orang yang melamar sebagai peternak. Contohnya adalah bagian  atau  delegasi  masyarakat  yang  harus  diperhatikan.  Menurut  Suharsimi  dan  Arikunto, penulis mengikuti saran Suharsimi dan Arikunto dalam memilih metode pengambilan sampel: “Jika subjek penelitian banyak atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau  lebih.”  Arikunto,  2006)  Penulis  mengambil  10%  dari  283  orang  yang  berprofesi  sebagai petani  dari  pendapat  tersebut.  Jadi  analis  akan  menerima  28  orang  sebagai  saksi,  yakni  14 penerima  gadai  dan  14  pemberi  gadai.  Kemudian  pembuatnya  juga  menggunakan  prosedur pengujian  bola  salju  dengan  asumsi  dalam  eksplorasi,  contoh  sebelumnya  tidak  dapat memberikan informasi atau data yang lengkap. (Hasanah, 2018)

## 4. Hasil dan Pembahasan
Dilihat  dari  referensi  menyelesaikan  suatu  perbuatan.  (Publik,  2008)  Menurut  Van Meter dan Van Horn, makna eksekusi adalah kegiatan yang diselesaikan baik oleh orang/pihak berwenang atau pemerintah atau pertemuan rahasia yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diilustrasikan dalam pilihan. kebijakan Janice, 2015)
Dalam  pelaksanaan  Gadai  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  sebagai berikut:
1. Kondisi dan Harmoni a. Akur Empat rukun Rahn adalah sebagai berikut:
1) Sighat (cara menyatakan persetujuan)
2) Orang yang melakukan janji
3) Sumber daya yang dimanfaatkan sebagai jaminan (al-marhun)
4) Kewajiban (ar-marhun bih)
B. Kondisi
1) Syarat luzum (tetap) adalah keadaan penyerahan atas barang yang dijual. 2) Suatu gadai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) Syarat-syarat yang berhubungan dengan perjanjian.
b) Ketentuan yang mengatur para pihak. 3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang digadaikan, khususnya: a) Barang yang digadaikan harus dalam keadaan baik.
b) Barang yang digadaikan harus tahan lama.
c) Barang yang digadaikan hendaknya bermanfaat dan penting. 4) Syarat-syarat yang berhubungan dengan marhun bih, khususnya:
a) Sumpah itu hendaknya karena suatu kewajiban yang tidak salah lagi.
b) Kewajiban itu tetap segera atau di kemudian hari.
c) Kewajiban tersebut mempunyai pasal, jumlah dan kualitas yang diketahui. (Siregar dan Khaerudin, 2019)
Mengenai pelaksanaan titik-titik tumpuan dan keadaan gadai yang diselesaikan di Kota Padang Siring, Kecamatan Seginim, Rezim Bengkulu Selatan, mengikuti titik-titik tumpuan dan keadaan gadai, dimana pada titik-titik gadai andalan tersebut harus ada Sighat (jalan menuju menyatakan  persetujuan  dan  qabul),  orang  yang  mengejar  pemahaman,  produk  yang digunakan  sebagai  jaminan  dan  kewajiban.  .  Hal  ini  sesuai  dengan  tuntutan  penerima  gadai yang menyatakan bahwa mereka telah mengadakan akad berupa Sighat (pengucapan ijab dan qabul)  pada  saat  mereka  melakukan  gadai  tersebut.  Yang  membuat  akad  juga  meliputi pemberi  gadai  dan  penerima  gadai,  barang  yang  dijadikan  jaminan,  khususnya  sawah,  dan utang dalam bentuk uang. () Muhibul & Yusar, 2024) Pernyataan tersebut juga sesuai dengan penegasan  pemberi  gadai  bahwa  mereka  telah  berpegang  teguh  pada  rukun  gadai  dengan mengagunkan sawah dan hutang, membuat akad dalam bentuk Sighat (pengucapan ijab dan ikhlas).  qabul),  dan  yang  membuat  akad  adalah  penerima  dan  pemberi  gadai.  sebagai  uang tunai. (Barsan, Iksan, dan Awarni, 2024)
Kemudian  untuk  syaratnya  juga  sudah  mengikuti  syarat  dalam  gadai.  Hal  ini berdasarkan  dengan  pernyataan  pemberi  dan  penerima  gadai  yang  mengatakan  apabila barang yang digadaikan belum diterima oleh penerima gadai itu masih bisa dibatalkan tetapi kalau sudah diterima maka tidak bisa dibatalkan lagi. (Pisi, Siri, & Rohayati, 2024) Kemudian syarat yang berhubungan dengan akad, ini sudah mengikuti tetapi dalam pelaksanaan akad ini tidak mendatangkan saksi hanya dengan kepercayaan antara kedua belah pihak saja. (Irajuli & Velly, 2024)
Adapun artinya milik pribadi bukan orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari penerima  gadai  yang  mengatakan  barang  yang  mereka  terima  merupakan  milik  pribadi  dari pemberi  gadai.  (Miri  &  Da'in,  2024)  Adapun  pernyataan  lain  dari  pemberi  gadai  yang mengatakan bahwa mereka menggadaikan sawah milik orang tuanya. (Dodo & Serina, 2024) Kemudian  syarat  yang  berhubungan  dengan  marhun  bih  dimana  utang  itu  sudah  diketahui jumlahnya. Hal ini sesuai dengan pelaksanaannya dimana besarnya kewajiban yang selama ini diketahui oleh penerima gadai. (Pupit dan Yuti, 2024)
1. Kebebasan dan Komitmen Penerima Sumpah dan Pemasok Sumpah
A. Kebebasan dan Komitmen Penerima Gadai
Kebebasan penerima gadai, khususnya:
1) Apabila pada saat jatuh tempo rahin tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, maka pemegang gadai berhak menjual marhun tersebut.
1)  Pemegang  gadai  wajib  mempertanggungjawabkan  musibah  atau  berkurangnya biaya marhun, apabila karena kecerobohannya.
2)  Pemegang  gadai  tidak  diperkenankan  melibatkan  pihak  untuk  keuntungannya sendiri.
3) Pemegang gadai wajib memberitahukan penjualan marhun.
B. Keistimewaan dan Komitmen Pegadaian Keistimewaan pemberi gadai, khususnya: 1) Pegadaian mempunyai hak untuk memulihkan.
2)  Jika  murtahin  menimbulkan  kerusakan  atau  kerugian  terhadap  marhun,  maka pegadaian berhak mendapat ganti rugi berupa uang.
3) Pegadaian mempunyai keistimewaan.
4)  Apabila  murtahin  jelas-jelas  telah  menyelewengkan  marhun,  maka  pegadaian berhak menuntut pengembaliannya.
Komitmen pemberi gadai adalah: Apabila rahin tidak mampu melunasi marhun bih dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pegadaian wajib menghentikan penjualan marhunnya. Manahar, 2019)
Tentang  pelaksanaan  kebebasan  dan  komitmen  pemberi  gadai  dan  penerima  gadai, yang  dilakukan  di  Kota  Padang  Siring,  Daerah  Seginim,  Rezim  Bengkulu  Selatan,  khususnya, dimana  keistimewaan  penerima  gadai  yang  meliputi  pemegang  gadai  mempunyai  hak  opsi untuk  menjual.  marhun  apabila  pemberi  gadai  tidak  dapat  memenuhi  komitmennya  dalam pembangunan.  Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  penerima  gadai  yang  menyatakan  bahwa apabila diharapkan namun pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka barang yang digadaikan akan ditawarkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai sendiri. (Elkanidi, 2024)
Kemudian keistimewaan bagi pegadaian antara lain, sepanjang tepinya belum dibayar. Hal  ini  sesuai  dengan  penegasan  penerima  gadai  yang  mengatakan  bahwa  apabila  pemberi gadai  diharapkan  namun  pemberi  gadai  belum  mempunyai  pilihan  untuk  melunasi kewajibannya,  maka  barang  yang  digadaikan  akan  ditahan  sampai  pemberi  gadai  dapat mengurusnya. kewajiban. (Selain itu, kewajiban penerima gadai—termasuk juga pegadaian— tidak  boleh  menggunakan  barang  gadai  untuk  kepentingannya  sendiri  (Nahiba  &  Nili,  2024). Berbeda dengan eksekusi dimana dalam eksekusinya penerima gadai melibatkan barang yang digadaikan untuk keuntungannya sendiri (Yisi, 2024)
Keistimewaan  pegadaian  antara  lain  pemberi  gadai  akan  mendapatkan  kembali marhun  dengan  syarat  ia  telah  memenuhi  kewajibannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  penegasan pegadaian  yang  mengatakan  bahwa  dengan  anggapan  telah  lunas  kewajibannya,  maka pemberi gadai akan mendapatkan kembali barang yang digadaikan. (Asia, Ana, dan Elly, 2024) Kemudian keistimewaannya antara lain pemberi gadai juga berhak atas sisa tawaran marhun setelah  dipotong  marhun  bih.  Hal  ini  sesuai  dengan  penegasan  pegadaian  yang  menyatakan bahwa ia memperoleh sisa penawaran barang gadai tersebut setelah dipotong kewajibannya. (Dodo, 2024)
Komitmen  pemberi  gadai  dalam  pelaksanaannya  sesuai  dengan  komitmen  pemberi gadai, yang menyatakan bahwa pemberi gadai wajib melunasi marhun bih yang diperolehnya dan  penerima  gadai  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  (Nismawati  dan  Awariah, 2024) Demikian pula pemberi gadai wajib menyerahkan tawaran marhunnya. (Dodo, 2024)
1. Penggunaan Barang Dagangan yang Digadaikan Menurut Ulama Syafi’iyah, yang mempunyai keistimewaan atas kelebihan barang yang digadaikan  (marhun)  adalah  pegadaian  (rahin),  padahal  marhun  itu  berada  di  bawah kekuasaan  penerima  gadai  (murtahin).  Murtahin  boleh-boleh  saja  mengeksploitasi  barang gadai,  asalkan  tidak  merendahkan  martabat  marhun.  Menurut  Ulama  Malikiyah,  pihak  yang mendapat atas persetujuan pemberi gadai dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) kewajiban karena  jual  beli,  bukan  karena  pinjam-meminjam,  2)  pihak  murtahin  mengharapkan  agar kelebihan  dari  barang  yang  digadaikan  itu  dialihkan  kepadanya,  3)  dengan  asumsi  harus ditunjukkan  kesempatan  ideal  untuk  mengambil  keuntungan  yang  diperlukan  itu,  bila  tidak ditentukan maka tidak sah.
Ulama Hanafiyah mengatakan, karena pemegang gadai hanya berhak menguasai dan tidak menggunakan barang yang digadaikan, maka ia tidak dapat menggunakannya. Sementara
itu,  Ulama  Hanabillah  menyatakan,  meskipun  orang  yang  menggadaikan  barang  tersebut mengharamkan, namun pemegang gadai boleh menggunakan barang tersebut untuk menutup biaya,  seperti  mengemudikannya  atau  mengambil  susunya.  Jadi  yang  diperbolehkan  di  sini adalah  ikhtiar  untuk  mengimbangi  barang-barang  jualan  yang  ada  dalam  penguasaannya. (Siregar dan Khaerudin, 2019)
Mengenai  pelaksanaan  pemanfaatan  barang  yang  digadaikan,  sesuai  dengan penegasan  dari  pemberi  gadai  dan  penerima  gadai  yang  menyatakan  bahwa  pemanfaatan barang  yang  digadaikan  itu  diawasi  atau  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  dan  apabila penerima gadai telah mengembangkan dan tidak dapat melunasi kewajibannya maka barang yang  digadaikan  tetap  diawasi  oleh  penerima  gadai.  sampai  pemberi  gadai  dapat  melunasi kewajibannya. (Wariya dan Idawati, 2024)
Dampak  Pelaksanaan  Gadai  Sawah  Bagi  Kesejahteraan  Petani  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
Dalam aspek keuangan Islam, berkembang berarti menjauhkan diri dari rasa takut akan penganiayaan,  kelaparan,  kehausan,  penyakit,  ketidaktahuan,  masa  depan  seseorang,  dan, yang mengejutkan, iklim. Bantuan pemerintah (falah) dalam Islam mencakup syarat dharuriyat, hajiyat  dan  tahsiniyat.  Penjelasan  masing-masing  hal  tersebut  adalah  sebagai  berikut: (Ramadhan, 2016)
1.  Dharuriyat  adalah  terpeliharanya  kemaslahatan  agama  dan  dunia.  Hal  ini menyiratkan bahwa ketika dharuriyat hilang, maka keuntungan dunia dan, yang mengejutkan, hal-hal  besar  di  luar  sana  juga  akan  hilang.  Lebih  jauh  lagi,  yang  akan  timbul  adalah kemusnahan  dan,  yang  mengejutkan,  kemusnahan  kehidupan.  Dharuriyat  menunjukkan kebutuhan mendasar manusia yang harus tersedia dalam keberadaan manusia.
Selain  itu,  dharuriyat  dipisahkan  menjadi  lima  fokus  yang  biasa  disebut  dengan  al- kulliyat al-khamsah, khususnya: agama, jiwa, akal, silsilah, dan harta. Apabila salah satu dari lima kebutuhan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka akan timbul kerugian.
Sementara  itu,  apa  yang  terjadi  di  lapangan  dalam  menggadaikan  masih  jauh  dari kesejahteraan, khususnya bagi para peternak (pegadai). Sebab, pelaksanaan janji yang terjadi tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  kaidah  keuangan  syariah,  terutama  persoalan  kurangnya bukti  tertulis  dan  kurangnya  pemahaman  pengamat  dalam  melakukan  gadai.  Hal  ini  tentu berpotensi  menimbulkan  permasalahan  di  kemudian  hari.  Kemudian  berkenaan  dengan persoalan penggunaan jaminan sebagai sawah, dalam keadaan demikian jaminan menjadi hak penuh  dari  penerima  gadai  (murtahin)  dan  seluruhnya  ditangani  atau  dikembangkan  oleh penerima  gadai  (murtahin).  Jadi  penerima  gadai  (murtahin)  dapat  dikatakan  memperoleh keuntungan atau kelanjutan dari asuransi tersebut.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  boleh  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  gadai  padi  yang terjadi di Kota Padang Siring, Kecamatan Seginim, Rezim Bengkulu Selatan tidak mempunyai pilihan  untuk  menggarap  bantuan  pemerintah  kepada  para  peternak  (rahin).  Karena  para peternak  (rahin)  tidak  bisa  menggerogoti  sawahnya  yang  sudah  menjadi  asuransi.  Hal  ini membuat pihak pegadaian (rahin) kehilangan upah dari gagang beras yang dijadikan jaminan. Kebetulan  hal  ini  terjadi  pada  para  peternak/keluarga  (rahin)  yang  bisa  diperintah  sebagai pusat  untuk  menjatuhkan  individu  kelas.  Petani  (rahin)  harus  bekerja  lebih  keras  untuk melunasi utangnya karena hal tersebut.
Dari  hasil  eksplorasi  tersebut,  terdapat  salah  satu  pelaksanaan  gadai  yang menyebabkan  sawah  tersebut  dijual  karena  para  rahin  semakin  tidak  mendapat  bayaran karena kekurangan sawah yang sebagian besar mereka garap. dan mana urusan mereka, hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan antara murtahin dan rahin.
Hasil sawah dijadikan jaminan oleh murtahin, dan jumlah pinjaman akan dikembalikan seluruhnya. Jadi boleh dikatakan bahwa murtahin mendapat manfaat yang berbeda-beda dari pelaksanaan janjinya. Sementara itu, Rahin terkendala dengan kewajiban yang ada, ditambah
dengan tidak diperbolehkannya menggarap sawah mereka, hal ini membuat Rahin kehilangan gaji, sehingga semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan sehingga semakin sulit bagi  mereka  untuk  memenuhi  kewajiban  mengklaim  kembali  gagang  beras  yang  dijadikan jaminan.

## 5. Penutup Kesimpulan
1. Pelaksanaan  gadai  sawah  yaitu:  Pertama,  Rukun  dan  Syarat  Gadai  dimana  dalam pelaksanaannya  sudah  terpenuhi,  tetapi  dalam  pelaksanaan  akad  itu  masyarakat  tidak mendatangkan saksi dan membuat bukti tertulis hanya dengan kepercayaan antara kedua belah  pihak  saja.  Kedua,  Hak  dan  Kewajiban  Pemberi  dan  Penerima  gadai  dimana  dalam pelaksanaannya  untuk  hak  penerima  gadai  itu  sudah  terpenuhi  tetapi  kewajiban  dari penerima gadai ini belum karena penerima gadai masih memanfaatkan barang gadai untuk kepentingannya  sendiri.  Sedangkan  untuk  hak  dan  kewajiban  pemberi  gadai  itu  sudah terpenuhi.  Ketiga,  pemanfaatan  barang  gadai,  dalam  pelaksanaannya  barang  gadai  ini dimanfaatkan oleh penerima gadai.
2. Dari  sudut  pandang  ekonomi  Islam,  dampak  gadai  padi  terhadap  kesejahteraan  petani antara lain: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Apabila dipraktekkan, gadai ini masih belum terlalu berhasil khususnya bagi para petani (pemberi gadai). Sebab, apabila barang tersebut digunakan oleh penerima gadai, maka penerima gadai dapat memperoleh keuntungan yang berlipat  ganda,  sedangkan  pemberi  gadai  tidak  mempunyai  uang  yang  banyak  sehingga menyulitkan  dirinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya  dan  semakin  sulit.  Selain  itu untuk mengurus kewajiban.
Saran Berdasarkan uraian yang dipaparkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Dalam  pelaksanaan  akad  yang  dilakukan  hendaknya  masyarakat  mendatangkan  saksi  dan membuat bukti tertulis agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk pemberi gadai hendaknya barang gadai itu jangan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, bila sawah itu dimanfaatkan hendaknya hasilnya dibagi 2 agar pihak pemberi gadai dapat  melunasi  hutangnya  dan  tidak  menyulitkan  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.

## Daftar Pustaka
Observasi (di Desa Padang Siring September 5, 2023). Ali, Z. (2008). Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Asia, Ana, & Elly. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara".
Barsan, Iksan, & Awarni. (2024, Januari 8). Pemberi gadai "Wawancara".
Dodo. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara". Dodo, & Serina. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara". Elkanidi. (2024, Januari 10). Penerima Gadai "Wawancara". Hamadi, H. (2023, September 5). Observasi di Desa Padang Siring. Hasanah,  U.  (2018). Peranan  Zakat  Produktif  badan  amil  zakat  nasional  provinsi  sumatera selatan  terhadap  peningkatan  pendapatan  usaha  mustahik  di  kertapati  palembang. UIN Raden Fatah Palembang: Tesis.
Inayati, A., Lutfi, M., & Wahab, A. (2022). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat. Jurnal Ekonomika , 353-361.
Irajuli, & Velly. (2024, Januari 8). Pemberi dan Penerima Gadai "Wawancara".
Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. eJournal Ilmu Pemerintahan , 1460-1471.
Miri, & Da'in. (2024, Januari 9). Penerima Gadai "Wawancara". Muhibul, & Yusar. (2024, Januari 8). Penerima Gadai "Wawancara". Nahiba, & Nili. (2024, Januari 8). Penerima Gadai "Wawancara". Nasional, D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. Nismawati, & Awariah. (2024, Januari 8). Pemberi Gadai "Wawancara". Pisi, Siri, & Rohayati. (2024, Janauri 8). Pemberi dan Penerima Gadai "Wawancara". Pupit, & Yuti. (2024, Januari 9). Penerima Gadai "Wawancara". Ramadhan,  D.  (2016).  Peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  keluarga  melalui  usaha  kerajinan tangan khas lampung dalam perspektif ekonomi Islam.
Syafei, R. (1995). Konsep Gadai. Jakarta.
Utami,  I.  M.  (2020).  Implementasi  Program  Literasi  Membaca  15  Menit  Sebelum  Belajar Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Membaca. Jurnal Persada , 176-181.
Wariya, & Idawati. (2024, Januari 8). Penerima dan Pemberi Gadai “Wawancara”. Yisi. (2024, Januari 8). Penerima Gadai "Wawancara".