INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2429-2445 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai
Fauziah 1 ✉ , Sujianto 2 , Adianto 3
Universitas Riau
Email: fauziah.muchtar84@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Latar  belakang  penelitian  ini  yaitu  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang merupakan  dokumen  perencanaan  tahunan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  hendaknya menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara bertahap, dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari tingkat kabupaten, kabupaten, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, melalui  forum  Organisasi  Perangkat  Daerah  (DPO)  di  tingkat  provinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Tujuan penelitian  ini  adalah  menganalisis  efektivitas  pelaksanaan  Musrenbang.  dalam  Rencana  Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Camat Medang Kampai, Sekretaris Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Kota  Dumai,  Kepala  Dinas  Perencanaan,  Perencanaan  dan Pengembangan Kawasan Kota Dumai, Amk  Lurah Mundam, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT. 01 kel. Mundam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang untuk kriteria produksi  dapat  dikatakan  belum  terlaksana  dengan  baik,  sedangkan  untuk  indikator  efisiensi  dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. lumayan bagus. sedangkan untuk indikator adaptasi dapat dikatakan  cukup  baik  dan    untuk  indikator  pembangunan  dapat  dikatakan  cukup  baik.  Menurut pengertian indikator-indikator tersebut, menghasilkan barang dan jasa merupakan kemampuan suatu organisasi  dalam  menghasilkan  barang  atau  jasa  sesuai  dengan  kebutuhan  lingkungan.  Kendala efektifitas  pelaksanaan  Musrenbang  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD)  Tingkat  Negara – Pemerintah Daerah Kabupaten  Medang Kampai Dumai mempunyai dua permasalahan yaitu kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, lembaga dan anggaran daerah sehingga tidak dapat mencapai hasil Musrenbang yang baik.
Kata Kunci: Efektivitas, Musrenbang, Pelaksanaan, RKPD

## Abstract
The background of this research is the preparation of the Regional Government Work Plan  (RKPD) which is an annual planning document. Therefore, local governments should organize development planning meetings (Musrenbang) in stages, starting from the lower level. Starting from the district, regency, district/city level to the provincial level, through the Regional Apparatus Organization (DPO) forum  at  the  provincial,  regency,  and  city  levels.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the effectiveness of the implementation of Musrenbang. in the Regional Development Work Plan (RKPD) at the sub-district level in Medang Kampai District, Dumai City. The method used in this research is descriptive qualitative method. Primary data was collected directly through interviews with resource persons, namely the Head of Medang Kampai Sub-district, Secretary of the Regional Planning and Development  Agency  of  Dumai  City,  Head  of  the  Dumai  City  Regional  Planning,  Planning  and Development Office, Amk Lurah Mundam, Kasi Pemberdayaan Masyarakat and Head of RT. 01 kel. Mundam. The results of this study indicate that the implementation of Musrenbang for production criteria can be said to have not been implemented well, while for efficiency indicators it can be said that it has not been implemented well. pretty good. while for adaptation indicators it can be said to be quite good and for development indicators it can be said to be quite good. According to the understanding of these indicators, producing goods and services is the ability of an organization to produce  goods  or  services  in  accordance  with  environmental  needs.  Obstacles  to  the  effective implementation  of  the  State  Level  Regional  Development  Work  Plan  (RKPD)  Musrenbang  -  The Regional  Government  of  Medang  Kampai  Dumai  Regency  has  two  problems,  namely  the  lack  of stakeholder  participation,  institutions  and  regional  budgets  so  that  they  cannot  achieve  good Musrenbang results.
Keywords: Effectiveness, Implementing, Musrenbang, RKPD

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sarana dan prasarana kecamatan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Kecamatan Medang Kampai  merupakan  salah  satu  perangkat  daerah  Kota  Dumai  yang  bertanggung  jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut di 4 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medang Kampai yakni Kelurahan Teluk Makmur, Mundam, Guntung, dan Pelintung.
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah suatu forum perencanaan pembangunan formal yang  berupaya menyelaraskan pretensi dari  masyarakat  yang  bergantung  dengan  program  pembangunan  yang  diusulkan  oleh lembaga pemerintah. Forum Musrenbang ternyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Parahnya lagi, konflik muncul ketika model perencanaan ini tidak bisa memuaskan semua pihak.
Menurut Siagian (1983), pada hakikatnya semua kegiatan pembangunan hanya akan terbimbing jika dilandasi oleh rencana pembangunan dan diawasi serta diawasi. dievaluasi. Sedangkan Menurut Supardi (1994), pembangunan merupakan suatu proses sosial yang menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Alexander (1994) berpendapat bahwa pembangunan  adalah  suatu  proses  perubahan  yang  meliputi  seluruh  sistem  sosial, termasuk ekonomi, politik, pertahanan, infrastruktur, institusi dan budaya, pendidikan dan teknologi.
Perencanaan  pembangunan  mempunyai  banyak  jenis  yang  berbeda-beda, tergantung dari sifat masing-masing jenisnya. Menurut Lincoln Arsyad (2001), tergantung pada masing-masing periodenya, perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu perencanaan jangka pandek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada setiap  tahapan  pembangunan,  partisipasi  masyarakat  sangat  diperlukan  agar pembangunan  daerah  benar-benar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat (tahap perencanaan,  tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, dan tahap evaluasi).
Moekijat  (2000)  berpendapat  bahwa  perencanaan  adalah  suatu  persoalan  memilih dan mengaitkan peristiwa-peristiwa serta membentuk dan menggunakan hipotesis tentang masa depan dari sudut pandang dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap  perlu  untuk  mencapai  hasil.  Musrenbang    dapat  dilaksanakan  dalam pembangunan  suatu  daerah  atau  tidak  dapat  ditunjukkan  dari  langkah  tersebut.  Suoth Tinangon & Rondonuwu (2016) berpendapat bahwa efikasi diri adalah hubungan antara tujuan dan hasil. Semakin besar kontribusi tujuan terhadap pencapaian hasil, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Jika efisiensi berfokus pada hasil dan proses, efektivitas berfokus pada hasil. Suatu organisasi, kegiatan atau program dianggap efektif  jika  menghasilkan  produk  yang  dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  atau dianggap  bijaksana  dalam  membelanjakannya.  Sedangkan  menurut  Gibson  (dalam Purnomo,  2006),  penelitian  tentang  efektivitas  organisasi  hendaknya  dimulai  dari  yang paling dasar hingga  yang paling tinggi, dengan urutan sebagai berikut:
1. Efektivitas pribadi, khususnya tingkat kinerja yang dicapai oleh setiap karyawan dalam organisasi.
2. Efektivitas tim, khususnya tingkat hasil yang dicapai oleh sekelompok karyawan dalam suatu organisasi.
3. Efektivitas  organisasi,  khususnya  kontribusi  kerja,  merupakan  hasil  efektivitas kelompok dan efektivitas individu yang saling bersinergi.
Mengenai  efektivitas    pelaksanaan  Musrenbang  di  tingkat  kecamatan  kabupaten Medang  Kampai  Dumai,  tentu  saja  tidak  mungkin  memisahkan  pihak-pihak  yang mempunyai  peranan  dalam  pelaksanaannya.  Menurut  Hasibuan  (2003),  efisiensi  kerja adalah suatu keadaan yang menyatakan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan mencangkup kuantitas dan kualitas pekerjaan dan kecepatan pelaksanaan pekerjaan.  Permasalahan  Musrenbang    masih  menjadi  bahan  diskusi.  di  setiap  forum pembangunan dan kapan saja. Diungkapkan pemerintah, terlaksananya Musrebang pada hakikatnya  melibatkan  masyarakat/ stakeholder  untuk  bersama-sama  memikirkan bagaimana  terlaksananya  Musrenbang.  Musrenbang  merupakan  mekanisme  yang merespon  kebutuhan  masyarakat  dan  cara  pemerintah  memenuhinya.  Namun  dalam proses  pelaksanaannya,  Musrenbang  yang  dilaksanakan  di  beberapa  daerah  hampir mempunyai kelemahan serupa, seperti: (Nor et al., 2018)
1. Tidak mungkin menyelesaikan semua permasalahan strategis di tingkat lokal.
2. Kinerja  dengan  koordinasi  antar  masyarakat  dan  intansi  pemerintah  belum terintegrasi.
3. Tidak  ada  jaminan  kontrol  terhadap  pengambilan  keputusan  dari  partisipasi masyarakat.
4. Sinkronisasi distribusi rencana kebutuhan dan pembangunan masyarakat tidak dapat terjamin sepenuhnya.
Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan sistem perencanaan pembangunan nasional  yang  terpadu,  komprehensif,  sistematis  dan  reaktif,  dalam  rangka  mewujudkan kehidupan nasional dengan tingkat keberagaman masyarakat dan karakteristik geografis yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing daerah. Hal tersebut merupakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur pada Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2004.  Dalam  hal  ini  diperlukan  manajemen  publik  yang  baik dalam menjalankan kegiatan, termasuk Musrebang. dimana manajemen  publik menurut Shafritz dan Russell (Keban, 2008) diartikan sebagai usaha seseorang yang bertanggung jawab mengelola suatu organisasi dan menggunakan sumber daya (manusia dan mekanik) untuk memperoleh tujuan dari organisasi.
Usulan  yang  dari  awalnya  dimulai  dari  Rembuk  RT  hingga  ke  Musrenbang  tingkat kelurahan dipilah dan disepakati dengan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang dan diinput melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dengan skala prioritas. penjelasannya  dapat  dilihat  data  3  (tiga)  tahun  terakhir  pada  tabel  dibawah  ini,  berikut adalah penjelasannya yang akan dirincikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Usulan Kegiatan yang Belum/Tidak Disepakati
No  Kelurahan Paket Pekerjaan Usulan Kegiatan yang Disepakati Usulan Kegiatan yang Belum/Tidak disepakati 2020 2021 2022 2020 2021 2022 1.  Mundam Jalan 2 1 2 10 9 12 Drainase 2 1 1 5 - 7 Turap - - - - - - Jembatan - - - 10 10 9 Normalisasi Parit - 1 - 5 10 7 2. Teluk Makmur Jalan 1 1 1 12 8 10 Drainase - 1 1 4 10 8 Turap 3 - 1 5 - - Jembatan - 1 1 8 10 12 Normalisasi Parit - - - - - - 3.  Guntung Jalan - - - 12 15 8 Drainase 1 1 2 10 5 10 Turap - 1 - - - - Jembatan 1 1 - 10 10 12 Normalisasi Parit 1 1 1 - 5 8 4.  Pelintung Jalan 1 1 - 13 12 15 Drainase - 1 3 6 3 - Turap - 1 - - - - Jembatan 1 - 1 11 10 10 Normalisasi Parit 1 - - - - - Jumlah 14 13 14 121 117 127

## Sumber: Dokumen Laporan Musrenbang 2022
Dari  banyaknya  jumlah  usulan  kegiatan  yang  menjadi  skala  prioritas,  usulan  yang belum disepakati ataupun tidak dimasukkan kedalam usulan yang menjadi prioritas dapat dikatakan  dikarenakan  keterbatasan anggaran dan berbagai alasan  lainnya.  Berdasarkan uraian  di  atas,  peneliti  menemukan  beberapa  permasalahan  dalam  usulan  prioritas Musrenbang  Desa dengan indikasi-indikasi  sebagai  berikut: (Sumber: Dokumen  Laporan Musrenbang 2022).
1. Banyak usulan hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) yang tidak diprioritaskan dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten. Banyak usulan pada skala prioritas yang tidak diakomodir dan teralisasikan.
2. Batasan  waktu  pemasukan  melalui  aplikasi  SIPD  (Sistem  Informasi  Pemerintahan
Daerah) hanya sebatas memasukkan jumlah prioritas data usulan yang ditentukan oleh Bappeda Kota Dumai.
3. Kesalahan  selalu  terjadi  ketika  indikasi  usulan  kegiatan  Musrenbang  dikirimkan  ke Organisasi Perangkat Daerah (DPO) terkait atau dinas terkait.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yang  bertujuan untuk  menjelaskan  informasi  secara  desktiptif.  Jenis  penelitian  ini  memiliki  tahapan penelitian  yang  melampaui  berbagai  tahapan  berfikir  kritis  ilmiah  yaitu  seorang  peneliti mulai  berfikir  secara  induktif  untuk  memperoleh  fenomena-fenomena  sosial  melalui pengamatan (fakta) di lapangan. Selanjutnya peneliti menganalisis dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medang Kampai  yang  merupakan kawasan  industri terbesar  di wilayah  ASEAN sehingga  aktivitas masyarakat jadi padat dan butuh infrastruktur yang bagus untuk kelancaran  masyarakat setempat. Untuk memperoleh informan penelitian ini, digunakan teknik purposive. Adapun teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara informan. Pada penelitian ini, informan adalah Camat Medang Kampai, Sekcam Camat  Medang  Kampai,  Sekretaris  badan  perencanaan  dan  pembangunan  daerah  Kota Dumai,  Kasubbag  perencanaan  dan  pembangunan  daerah  Kota  Dumai,  Amk  lurah Mundam,  Kasi  pemberdayaan  masyarakat,  dan  Ketua  RT.  01  Kel.  Mundam.  Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, mengelola data, membaca, menghafal, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, merepresentasikan, memvisualisasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai
a. Produksi (production)
Produksi  barang  dan  jasa  menunjukkan  suatu  kemampuan  organisasi  untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan lingkungan. Metrik produksi ini akan mencakup jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani, keuntungan penjualan, dan lain- lain. Berdasarkan hasil wawancara  dengan Bapak Indra Gunawan selaku Camat Medang Kampai menyampaikan:
” Dalam  Musrenbang  ini  masih  banyak  usulan  yang  diprioritaskan  skalanya  pada subbidang musrenbang dan belum dilaksanakan sehingga pemerintah daerah tidak
dapat  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  masyarakat.  Kendala  lain  dalam pelaksanaan Musrenbang adalah kendala keuangan di daerah, sehingga  tidak semua usulan dapat dipertimbangkan.” (wawancara Bapak Indra Gunawan, senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  bapak  Camat  Medang  Kampai,  dimana disimpulkan bahwa terdapat banyaknya usulan yang diajukan dalam musrembang masih belum  terealisasi  karena  keterbatasan  dana  pembangunan  yang  mengakibatkan pembangunan  yang  diinginkan  masyarakat  belum  terpenuhi  meskipun  usulan  tersebut sudah masuk kedalam skala prioritas.
Usulan yang ditolak kemudian dimasukkan ke dalam database untuk dicari solusinya sehingga  dapat  diajukan  kembali  pada  tahun  berikutnya.  Keterlibatan  masyarakat  dan kolaborasi    dengan  pemerintah  untuk  mengidentifikasi  proposal  prioritas  sangatlah penting. Selain itu, terdapat usulan rangkap, kesalahan pemilihan model, lokasi usulan tidak memungkinkan dilakukannya pekerjaan, kondisi obyek usulan  masih layak pakai dan usulan tidak  memenuhi  kriteria.  Berikut  hasil  wawancara  Pak  Zulfikar  selaku  Sekretaris  Camat Medang Kampai, beliau menyampaikan:
“ Dalam  mewujudkan  kesepakatan,  stakeholder  ikut  serta  dalam  penyusunan  dan perancangan RKPD. Namun keikutsertaan multipihak dalam merumuskan kebijakan yang  mempertimbangkan  perencanaan  pembangunan  di  daerah  seringkali  tidak berjalan  mulus,  hal  ini  merujuk  pada  usulan  kegiatan  Musrenbang  yang  ditujukan kepada  dinas  terkait  atau  Organisasi  Perangkat  Daerah  (RPO) .” (wawancara  Bapak Zulfikar senin 10 juli 2023 pukul 10.30 wib)
Berdasarkan hasil wawancara di atas,  penulis menganalisis bahwa diperlukan suatu perencanaan untuk menjamin kegiatan pembangunan berlangsung secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan. Partisipasi masyarakat harus dioptimalkan agar tercipta dampak dan manfaat yang diharapkan sesuai dengan  kebutuhan nyata masyarakat  pada proses perencanaan  dan  pembangunan.  Melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dijamin. Musrenbang dipandang sebagai  cara  untuk  menyerasikan  program  pemerintah  dengan  kebutuhan  nyata masyarakat. Kesuksesan Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat masih menjadi tanda tanya, nampaknya masih terdapat  permasalahan  berbeda-beda  yang  ditemui  disetiap  tingkatan  mulai  dari  Desa Musrenbang, Kelurahan Musrenbang, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan analisis diatas, maka penulis dapat mengambil  kesimpulan  untuk  kriteria  produksi  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terlaksana
dengan baik. Berdasarkan pengertian indikator-indikator tersebut, produksi barang dan jasa menggambarkan kapasitas suatu organisasi  dalam menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungan. Metrik produksi  ini akan mencakup  jangkauan pasar, pelanggan  yang  dilayani,  keuntungan  penjualan,  dan  lain-lain.  Tentu  saja  dalam  hal  ini masyarakat merasa kurang puas dengan hasil kegiatan yang dilakukan.

## b. Efisiensi (efficiency)
Efisiensiensi berhubungan  langsung dengan hasil yang dikonsumsi oleh pelanggan. Efisensi perlu diperhatikan agar suatu organisasi dapat bertahan. Efisiensi dapat diartikan sebagai  suatu  perbandingan  (rasio)  antara output  dan  input.  Ukuran  efisiensi  berkaitan dengan modal dan aset, tingkat keuntungan, biaya unit, amortisasi, depresiasi, dan lain-lain. Pernyataan perbandingan manfaat-biaya. Organisasi  bertindak secara pragmatis dengan memastikan bahwa kepentingannya selaras dengan kekuatan dan kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan peluang lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi  dalam  kapasitasnya  sebagai  Sekretaris  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah Kota, beliau menyampaikan:
“Mekanisme  pelaksanaan  Musrenbang  dapat  dilihat  pada  kerangka  kelembagaan yang merupakan diagram pengembangan program Musrenbang mulai dari tingkat RT, RW, kecamatan, dan  tingkat kota. Berkembangnya program Musrenbang sebagai penentu  rancangan  kelembagaan  pelaksanaan  Musrenbang  di  Kota  Dumai.” (wawancara Bapak Suryadi, selasa pukul 10.30 wib, tanggal 11 juli 2023)
Berdasarkan hasil wawancara  di atas,  penulis menganalisis  bahwa Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  menjadi landasan  kegiatan  Musrenbang  ini  dilaksanakan.  Tujuannya  sebagai  pengidentifikasi prioritas  praktis  yang  sedang dikembangkan  daerah  pada tahun 2024. Implementasinya Musrenbang  ini  merupakan    wadah  yang  menerima  saran,  usulan,    pendapat  dari masyarakat, desa, kelurahan, dan kelurahan. Juga untuk menyatukan dan menyinkronkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan daerah. Berikut hasil wawancara Bapak Andika Maharani  dengan Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan Medang Kampai bahwa:
“ Melakukan survei lapangan untuk melaksanakan saran-saran yang akan dilaksanakan, untuk memastikan apakah operasionalnya bisa dilakukan atau tidak merupakan cara untuk mempertimbangkan saran-saran dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan agar lebih efektif. Waktu pemasukan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah)  terbatas,  sehingga  prioritas  usulan  pemasukan  data
ditentukan oleh Bappeda Kota Dumai .”( wawancara Bapak Andika Maharani, selasa 11 juli 2023 pukul 11.30 wib)
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, disimpulkan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan, keberhasilan  diukur berdasarkan besarnya biaya  yang  dikeluarkan  dan  penggunaan  sumber  daya  yang  digunakan  efektif.  Artinya semakin banyak biaya yang dimanfaatkan secara efektif  dalam melaksanakan kegiatan dan semakin  banyak  pula  pengelolaan  sumber  daya  yang  dilakukan  sedemikian  rupa.  Hal tersebut  memperoleh  hasil  yang  sesuai  dengan  rencana  kegiatan  secara  efektif. Penggunaan  sedikit  sumber  daya  belum  tentu  merupakan  langkah  efektif  dalam melaksanakan  program  kerja.  Hal  ini  ditentukan  oleh  kegiatan  dan  tujuan  yang  perlu dilaksanakan, karena ketika merencanakan kegiatan dengan tujuan dan sasaran, seringkali perencana  dapat  memilih  sumber  daya  manusia  dalam  jumlah  besar.  Dengan  waktu pengerjaan  yang  singkat  atau  lama  serta  instruksi  kerja  dengan  tenaga  manusia  yang terbatas, hal ini mencerminkan hasil dari niat operator saat melakukan aktivitas tersebut.

## c. Kepuasan (satisfaction)
Seringkali  manajer  yang  cenderung  menunjukkan  seberapa  baik  organisasi  dapat memenuhi kebutuhan karyawannya sehingga karyawan merasa puas dengan pekerjaannya. Hal  ini  dilakukan  oleh  manajer  yang  mencari  keuntungan    optimal.  Optimalisasi  berarti mencapai  tujuan  yang  sesuai  dengan  kondisi  organisasi  untuk  mempertahankan  kinerja yang berkesinambungan, oleh karena itu diperlukan kemampuan beradaptasi. Berikut  hasil wawancara  dengan  Bapak  Indra  Gunawan  selaku  Camat  Medang  Kampai,  beliau menyampaikan:
“Efektifitas  pelaksanaan  Musrenbang    dapat  dilihat  dengan  konsistensi  capaian program yang bersifat bottom-up dan keterkaitannya dengan arah operasional Kota Dumai.” (wawancara Bapak Indra Gunawan, senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan  keinginan dan kebutuhan masyarakat meskipun pelaksanaan Musrenbang telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Sebab,  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi  (Musrenbang kabupaten), prioritas  kegiatan yang diusulkan setiap tingkat desa/kelurahan harus sinkron dengan  agenda  pembangunan  SKPD  yang  hakikatnya  dari  atas  ke  bawah.  Pada  tahap Musrenbang SKPD ini, terdapat usulan dari Musrenbang kecamatan yang pada akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kota Dumai. Hal tersebut terjadi karena usulan masyarakat harus bersaing dengan yang lain. Ketidakefektifan
Musrenbang    dipengaruhi  oleh  ketepatan  usulan  kegiatan,  kurangnya  transparansi pelaksanaan Musrenbang, kurangnya dukungan, faktor anggaran, dan lain-lain.
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, beliau menyampaikan:
“Segala bentuk usulan akan kita terima, hanya saja usulan prioritas yang memang akan kita akomodir untuk tahun selanjutnya. Kita akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan usulan  dan aspirasi  dari masyarakat yang  diwakili  oleh Ketua LPMK, Ketua Forum RT dan beberapa utusan Kelurahan lainnya.”( wawancara Bapak Suryadi, selasa 11 juli 2023 pukul 10.30 wib)
Kemudian hasil wawancara Bapak Zulfikar selaku  sebagai sekretaris camat Medang Kampai (hari senin pukul 10.30 wib, tanggal 10 juli 2023) mengenai Apakah tujuan dalam pelaksanaan  kegiatan  sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  beliau  juga  mengatakan bahwa:
“Banyak  usulan  hasil  musyawarah  Rukun  Tetangga  (RT)  yang  tidak  diprioritaskan dalam berita acara Musrenbang Kecamatan. Banyaknya usulan skala  prioritas yang tidak diakomodir atau teralisasikan.”( wawancara Bapak Zulfikar, senin 10 juli 2023pukul 10.30 wib)
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  observasi  dan  wawancara  penulis  di  atas  dapat disimpulkan bahwa, indeks kepuasan belum terimplementasi dengan baik, karena kepuasan juga membawa manfaat kognitif bagi pengguna. hal tersebut merupakan salah satu cara untuk  mengelola  konflik  sekunder  yang  akan  terjadi  selama  penggunaan.  masa  depan. membangun  jiwa  kompetitif  agar  kita  bersaing  untuk  mencapai  promosi    terbaik  di organisasi dan infrastruktur yang lebih lengkap dan memiliki kekuatan yang jelas. Selain itu, pelaksana berusaha menjamin kepuasan dari pengguna sehingga karya yang dilakukannya terus tumbuh dan berkembang merupakan suatu keunggulan. Dengan demikian pelanggan ingin kembali lagi dan mendapat referensi yang baik.

## d. Adaptasi (adaptiveness)
Kemampuan beradaptasi adalah sejauh mana suatu organisasi dapat menerjemahkan perubahan  internal  dan  eksternal  yang  ada  sehingga  organisasi  yang  bersangkutan kemudian dapat memberikan respons. Kemampuan beradaptasi ini  lebih bersifat abstrak dibandingkan dengan isu-isu lain seperti keuangan, efisiensi, produksi dan lain-lain. Meski lebih abstrak, namun dapat diamati dari hasil-hasil penelitian. Jika suatu organisasi tidak dapat  beradaptasi,  kelangsungan  hidupnya  mungkin  terancam.  Manajemen  dapat memberikan dampak yang mendorong kesiapan terhadap perubahan. Untuk menunjang
keberhasilan  implementasi  suatu  perubahan,  setidaknya  harus  didasari  oleh  kenyataan bahwa  pada  kondisi  tersebut  harus  ada  ketidakpuasan.  Dengan    adanya  perubahan muncullah harapan bahwa organisasi dapat berkembang.
Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku camat Medang Kampai. Beliau mengatakan bahwa:
“ Apa  yang  diusulkan  dalam  Musrenbang  harus  sesuai  dengan  kebutuhan,  bukan keinginan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebutuhan ini akan dibahas untuk mengetahui apakah hal tersebut layak secara teknis, layak secara hukum dan menjadi prioritas, dan jika iya, maka dapat diupayakan.” (wawancara Bapak Indra Gunawan senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)
Dari  analisa  penulis  berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  disimpulkan  bahwa kurangnya  tenaga  pendamping  atau  koordinator  desa  yang  memiliki  kemampuan  dan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaan sarana perencanaan partisipatif merupakan prioritas operasional yang terkadang tidak dapat diperhitungkan pada proses perencanaan pembangunan.  Hal  ini  diyakini  dan  disebutkan  sebagai  salah  satu  penyebab  tidak dilakukannya proses pendataan atau analisis partisipatif terhadap situasi dan permasalahan desa/kelurahan.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  perlu  dilakukan  peningkatan kapasitas  kelompok  pendukung  atau  koordinator  desa  agar  dapat  melakukan  analisis partisipatif  terhadap  situasi  dan  permasalahan  sebelum  pelaksanaan  Musrenbang Kecamatan dilaksanakan.
Berikutnya  adalah  hasil  wawancara  Bapak  andika  maharani  beliau  selaku  dengan Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan Medang Kampai, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:
“Persiapan  perencanaan  di  Kecamatan  Musrenbang  sudah  mengikuti  standar operasional prosedur (SOP) Musrenbang sendiri. Apabila usulan perencanaan dimulai di tingkat RT yang biasa disebut Rembuk RT, selanjutnya akan diajukan di  tingkat kecamatan,  hingga  mencapai  tingkat  Musrenbang  kecamatan..” (wawancara  Bapak andika maharani selasa 11 juli 2023 pukul 11.30 wib)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  transparansi dalam  pelaksanaan  Musrenbang.  Untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam Musrenbang,  pemerintah  harus  membuat  pelaksanaannya  lebih  transparan.  Forum partisipasi  masyarakat  saat  ini  hanya  membahas  perencanaan  pembangunan  di  tingkat kecamatan  dan  memiliki  keterwakilan  yang  sangat  sedikit  dari  masyarakat  di  forum kecamatan,  yang  mengakibatkan  kehilangan  banyak  potensi  manfaat.  Kemudian  hasil wawancara Bapak zulfikar selaku sebagai sekretaris camat medang kampai (hari senin pukul
10.30 wib, tanggal 10 juli 2023). Jika pelaksanaan kegiatan Musrenbang tidak sesuai ataupun terjadi kesalahan-kesalahan, Tindakan apa yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:
“Mus renbang Kecamatan telah menyusun usulan prioritas masing-masing kecamatan di  Kabupaten  Medang  Kampai  dan  menyelaraskannya  dengan  SKPD  dan  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kota  Dumai,  sehingga  proses  pembangunan  ke depan yang dilakukan pemerintah tidak mengalami modifikasi. bertentangan dengan SKPD atau RKPD, dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang jelas menyatakan bahwa Musrenbang  RKPD  Kabupaten/Kota  dibuat  untuk  memadukan  rencana  kerja  antar SKPD dan rencana pembangunan antar kabupaten.” (wawancara Bapak zulfikar senin 10 juli 2023 pukul 10.30 wib)
Dari  kriteria  adaptasi  berdasarkan  hasil  interpretasi  analitis  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan  observasi penulis. Dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi harus dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan sosial, termasuk melaksanakan  rencana  perencanaan  dan  pengembangan.  Salah  satu  cara  untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja yang membutuhkan dukungan mudah adalah dengan  menggunakan  aplikasi  SIPD.  Aksesibilitas  dan  kemudahan    mencapai  tujuan menyebabkan penerapan aplikasi SIPD terus berkembang. Adaptasi tersebut dirasakan oleh pengguna, khususnya stakeholder dan operator, yang terhubung langsung dengan aplikasi SIPD  ini.  Ada  satu  hal  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  dalam  penyelenggaraan musrenbang  di  tingkat  kecamatan,  yaitu  adanya  usulan-usulan  yang  diajukan  sebagai permasalahan atau kegiatan di tingkat kecamatan, dan hal ini biasanya terjadi pada skala prioritas.
e. Perkembangan (development)
Perkembangan  adalah  tahapan  setelah  keberadaan  jangka  panjang.  Untuk  itu organisasi harus mampu mengembangkan kemampuannya. Sehingga dapat berkembang dengan baik  sekaligus melalui tahap  survival. Upaya pengembangan kapasitas tersebut antara lain melalui program pelatihan bagi pegawai. Dengan mengembangkan kapasitas organisasi diharapkan organisasi dapat berkembang baik untuk tujuan tersebut maupun untuk masa yang akan datang. Dalam berbagai bidang profesional, arti efisiensi berbeda- beda dan bergantung pada konteks penggunaan efisiensi. Namun secara umum para ahli sepakat  bahwa  pengertian  efisiensi  pada  prinsipnya  adalah  tingkat  hasil    yang  dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sarana, prasarana, dan  sumber daya yang ada.
Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku camat Medang Kampai, beliau mengatakan:
“Setiap  mekanisme  perencanaan  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  masing - masing  peserta  Musrenbang  Kecamatan,  sehingga  usulan  pembangunan  prioritas masing-masing kecamatan telah
dilaksanakan dari Musrenbang Kecamatan.”( wawancara Bapak Indra Gunawan senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib) Hasil analisis penulis berdasarkan hasil wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa untuk mencapai  pembangunan, model pembangunan Bottom-Up  dan Top-Down harus sinkronisasi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan,  diperlukan  peningkatan  koordinasi  antar  pihak.  Pejabat  tingkat  kabupaten, pejabat  tingkat kabupaten,  dan faktor pembangunan  dan faktor masyarakat harus  lebih memahami mekanisme dan pentingnya perencanaan pembangunan melalui pelatihan atau pemahaman.  Sebaliknya,  pendekatan  kerangka  pembangunan  yang  proaktif  terhadap masyarakat,  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  proses perencanaan pembangunan.
Kemudian hasil wawancara Bapak zulfikar  selaku  sebagai sekretaris  camat medang kampai, beliau mengatakan bahwa:
“Ketidakefektifan Musrenbang dipengaruhi oleh kete patan usulan kegiatan, kurangnya dukungan, kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang, dan faktor anggaran.”( wawancara Bapak zulfikar senin 10 juli 2023 pukul 10.30 wib)
Berdasarkan  analisis  penulis  berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  kurangnya  dukungan,  kurangnya  pendamping  atau  koordinator  desa yang  memiliki  kapasitas  dan  kapasitas  yang  cukup  untuk  melaksanakan  perencanaan memiliki partisipasi menyebabkan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan terkadang tidak terpenuhi  diintegrasikan  ke  dalam  rencana  pembangunan.  Karena  tidak  adanya transparansi  dalam  pelaksanaan  musrenbang,  maka  proses  pelaksanaan  tahapan musrenbang  terkesan  lebih  transparan  hanya  pada  tahapan  musrenbang  bawah  dan bawah,  sedangkan  pada    musrenbang  tingkat  kabupaten,  masyarakat  sulit  mempunyai kemampuan  untuk  melakukan  hal  tersebut.  aksesibilitas  sepanjang  usulan  kegiatan dipertimbangkan.
Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan  yang  belum  terpenuhi  disebabkan  oleh  penyelenggaraan  Musrenbang kegiatan  yang  memungkinkan  masyarakat  mengajukan  usulan  yang  sesuai  dengan kebutuhan daerah. Keterbukaan berdasarkan kepercayaan dan kebebasan informasi adalah dasar dari reformasi birokrasi yang konsisten dan transparan. Namun, transparansi jenis ini
sangat berbahaya, sehingga perlu adanya strategi untuk penerapan transparansi anggaran karena pihak-pihak yang tidak berkepentingan akan menimbulkan masalah.
Faktor  Penghambat  Efektivitas  Pelaksanaan  Musrenbang  Dalam  Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah  (RKPD)  Tingkat  Kelurahan  Di  Kecamatan  Medang  Kampai  Kota Dumai
a. Partisipasi yang Kurang Aktif dari Stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait di Musrenbang Ditingkat Kecamatan
Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang tau kelompok baik secara  mental,  ide  dorongan  lainnya.  Partisipasi  sangat  dibutuhkan  terutama  saat melakukan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang besar. Oleh sebab itu, untuk mencapai efektivitas  pelaksanaan  dari  musrenbang  juga  dibutuhkan  partisipasi  dari  stakeholder maupun  perangkat  daerah  dimana  merupakan  pondasi  utama  untuk  kelancaran pelaksanaan tersebut.  Namun, yang terjadi kurang partisipasilah dari pihak-pihak terkait yang menjadi hambatan dalam evektivitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Dumai.
Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Sekretaris Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  Kota  Dumai,  lebih  lanjut  beliau  mengatakan bahwa:
“Kebijakan  pemerintah  atau  stakeholder  harus  tegas  dan  mendukung  kegiatan Musrembang” (wawancara Bapak Suryadi, selasa pukul 10.30 wib, tanggal 11 juli 2023) Faktanya,  kegiatan  konsultasi  perencanaan  pembangunan  di  tingkat  kecamatan terhambat  karena  sulitnya  mengadakan  pertemuan  OPD  dengan stakeholder  terkait. Diperlukan kebijakan tegas dari pemerintah untuk memastikan konsultasi yang baik antar pihak.  Kami  ingin  ikut  serta  dan    memberikan  kontribusi,  masukan  dan  program  untuk memberikan pengembangan dan pengembangan. Pembangunan kecamatan di kabupaten Medang Kampai-Dumai.
Sejak  awal  kegiatan  konsultatif  rencana  pembangunan  di  tingkat  kecamatan, masyarakat menghadapi kendala dalam pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan dan ajakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan,  dengan  sangat  rendahnya  aktivitas  di  tingkat kelurahan atau kelurahan. Hal ini juga berarti bahwa hasil pertimbangan perencanaan tidak begitu jelas karena peserta yang hadir tidak sesuai dengan harapannya. Berikut wawancara dengan Muhammad andai fathomi:
“Jumlah  undangan  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang  menghadiri  rapa t  hal  ini
disebabkan beberapa masyarakat ada kegiatan yang lain untuk memenuhi ekonomi keluarganya pada Musrenbang Kelurahan/Kecamatan (wawancara Bapak Muhammad andai fathomi, senin 10 juli 2023 pukul 11.30 wib)
Kegiatan  musrenbang  yang  dilakukan  antara  lain  berdiskusi  dan  mengumpulkan aspirasi masyarakat yang diajukan untuk Musrembang, seski bertujuan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat, namun  jumlah undangan tidak sesuai dengan jumlah peserta karena masing-masing  komunitas  sibuk  dengan  Pekerjaan  masing-masing.  Indra  Gunawan selanjutnya menjawab:
“OPD  terkait  tidak  hadir  dalam  musrenbang  untuk  Memberikan  tanggapan  dan penjelasan. karena masih banyak diantaraorang-orang didalamnya tidak memahami arti kegiatan musrenbang karena. bahkan OPD terkait yang datang tidak semuanya memberikan  penjelasan  untuk  program-program  di  OPD  nya ”.( wawancara  Bapak Indra Gunawan, senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)
Berdasarkan  hasil  wawancara,  musrenbang  merupakan  hal  yang  peting  dilakukan karena didalamnya terdapat usulan-usulan yang mampu membangu suatu daerah. Namun karena masih banyaknya ketidak hadiran pihak-pihak yang terlibat membuat musrenbang tidak dapat diusulkan seperti yang seharusnya. Dimana mereka masih banyak yang tidak memahami  pentingnya  musrenbang  karena  kurangnya  pengetahuan,  sehingga  mereka yang datang dalam musrenbangpun memilih diam tanpa penjelasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  kurangnya  partisipasi stakeholder dan organisasi perangkat daerah membuat ketidak jelasan saat musrenbang dilakukan.  Hal  ini  menjadi  hambatan  dalam  efektivitas  pelaksanaan  musrenbang  dalam renacna kerja pembangunan daerah. Sikap beberapa orang yang didalamnya masih acuh tak acuh sehingga banyak usulan yang tidak terealisasi di Kelurahan Kecamatan Medang Kampai.

## b. Faktor Anggaran
Anggaran  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  diperlukan  dalam  suatu  perencanaan pembangunan,  yang  mana  anggaran  mempunyai  dua  peranan  penting    dalam  suatu organisasi, yaitu pertama  sebagai alat perencanaan dan kedua  sebagai alat pengendalian perencanaan.  dalam  musrenbang  sendiri  yang  berisi  usulan-usulan  rencana  kerja pembangunan daerah tentu harus memiliki perencanaan yang matang termasuk anggaran yang  cukup  untuk  merealisasikan  usulan  tersebut.  kefektikan  dalam  suatu  pelaksanaan dilihat dari anggaran yang dibutuhkan. namun, yang terjadi anggaran menjadi hambatan
untuk kelancaran efektivitas pelaksanaan Musrenbang. Tanggapan dari Bapak Muhammad andai fathomi mengenai usulan anggaran untuk kegiatan musrenbang sebagai berikut:
“Seharusnya  anggaran  yang  diberika n  terinci  agar  mudah  mengolah  kegiatan- kegiatan yang benar-benar merupakan aspirasi masyarakat. Perlunya ada konsultan atau  tim  ahli  dalam  memperhitungkan  anggaran  yang  akan  direalisasikan  pada kegiatan tesebut.” (wawancara Bapak Muhammad andai fathomi, senin 10 juli 2023 pukul 11.30 wib)
Anggaran  yang  diberikan  secara  terperinci  agar  mudah  dikelola  untuk  kegiatan- kegiatan yang benar-benar merupakan aspirasi dari masyarakat karena musrenbang tingkat kecamatan  dan  kelurahan  merupakan  wadah  yang  paling  besar  untuk  dapat mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Dan mereka yang merasakan hambatan apa yang terdapat  dalam  kegiatan.  Dari  rembuk  RT,    musyawarah  perencanaan  pembangunan  di Kelurahan  dan  musrenbang  di  tingkat  kecamatan  harus  adanya  konsultan  atau  tim  ahli dalam memperhitungkan anggaran yang akan direalisasikan pada kegiatan tersebut karena untuk melakukan penyesuaian perhitungan terhadap dana yang tersedia. Berikut adalah hasil  wawancara  dengan  Bapak  Indra  Gunawan  selaku  camat  Medang  Kampai,  beliau mengatakan bahwa:
“Efektifitas  pelaksanaan  Musrenbang  ditunjukkan  dari  konsistensi  pencapaian program. tapi yang sering masalah kita itu didananya yang tidak cukup kadang tidak ada  untuk  program  yang  kita  usulkan.  makanya  programnya  jadi  tidak  terlealisasi” (wawancara Bapak Indra Gunawan senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  penulis  menganalisis  bahwa  meskipun Musrenbang  telah  berjalan  dengan  baik,  itu  belum  sepenuhnya  memenuhi  harapan masyarakat. Program yang diusulkan terpengaruh oleh anggaran yang tidak mencukupi. Pada tahap musrenbang SKPD ini, ada beberapa usulan dari musrenbang kecamatan yang tidak  dimasukkan  ke  dalam  program  pembangunan  yang  tercantum  dalam  APBD  Kota Dumai. Ini karena usulan masyarakat harus bersaing dengan yang lain. Program SKPD lebih terstruktur dan dapat diukur.
Dapat disimpulkan bahwa kendala efektifitas pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di tingkat Kecamatan Medang Kampai Dumai ada dua hal yaitu kurangnya  partisipasi stakeholder dan organisasi  daerah.  sistem.  dan anggarannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang yang baik.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  dari  penelitian  ini  berdasarkan pembahasan 5  indikator atau kriteria  diatas, untuk indikator produksi dapat dikatakan belum  terlaksana  dengan  baik,  namun  untuk  indikator  lainnya  secara  efektif  dapat dikatakan  bahwa  mereka  tidak.  baik,  sedangkan  untuk  indikator  kepuasan  dapat dikatakan cukup baik, sedangkan untuk indikator adaptasi dapat dikatakan cukup baik dan    untuk  indikator  pembangunan  dapat  dikatakan  cukup  baik.  Dalam  pengertian indikator-indikator tersebut, produksi barang dan jasa menggambarkan kapasitas suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungan. Sedangkan  kendala  efektifitas  pelaksanaan  Musrenbang  Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD) di tingkat Kecamatan Medang Kampai Dumai ada dua hal, yaitu kurangnya partisipasi stakeholder dan organisasi daerah serta anggaran yang belum memadai untuk mencapai hasil Musrenbang yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, Alexander. 1994. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri Aini, Anni Nur et al. 2018. Higeia Journal Of Public Health. 2(2): 295 – 306
Ananto, Purnomo. 2006. Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.  Jakarta : Departemen Kesehatan
Arsyad, Lincoln. 2001. Peramalan Bisnis Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
Hasibuan, Malayu S.P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
Moekijat. 2000. Manajemen pemasaran. Bandung : Mandar maju
Siagian, SP. 1983. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung
South,  N,  Tinangon  J,  Rondonuwu  S.  2016. Pengukuran  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol 4 No.4
Supardi.  1994. Pembangunan  Yang  Memanfaatkan  Sumber  Daya.  jakarta:  PT.  Rineka Cipta.