## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA GUNUNGSARI  MELALUI
MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE
Imas Khaeriyah Primasari Nur Alpiyah
Universitas Wiralodra Email : primasari250179@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  problem  of  land  disputes  in  Gunungsari  village  between  Mr. Sukasa  and  Mr.  Ari,  in  which  Mr.  Ari  claimed  ownership  of  land  from  Mr.  Sukasa  and resulted  in  a  land  dispute.  The  specification  of  this  research  is  Descriptive  Law  with  a Normative  Juridical  Approach  Method  by  examining  secondary  data  material  as  a  basis for  research,  then  conducting  a  search  for  regulations  and  literature  related  to  the problem under study. The results of this study indicate that land disputes can be resolved by mediation or out-of-court settlement, the dispute resolution process through mediation is  an  effort  to  resolve  disputes  through  negotiation  with the  help  of  a  neutral  third  party (mediator)  to  find  a  form  of  settlement  that  can  be  agreed  upon  by  the  parties  or  the community in dispute in Gunungsari Village. The result of the dispute resolution process through  mediation  is  an  agreement  or  peace  agreement  that  both  have  evidentiary  value and are binding for the parties. Both do not yet have definite legal force as befits a court decision with permanent legal force. Peace agreements or agreements resulting from out- of-court mediation only gain the status of a deed of peace after the parties with the help of a  mediator  file  a  lawsuit  for  peace  through  the  District  Cour.  Article  36  of  PERMA Number 1 Year 2016. Thus, the peace deed has legal certainty and permanent legal force (incracht  van  gewijsde).  Out-of-court  dispute  resolution  through  the  mediation  process needs  to  be  developed  to  resolve  civil  disputes.  In  addition,  each  court  should  have certified mediator judges to make it easier for the parties to carry out mediation in court and obtain clear legal certainty such as a peace deed that has permanent legal force from the agreement of the parties to the dispute.
Keywords: Mediation, Land Dispute, Out of Court Dispute Resolution.

## I. PENDAHULUAN
Sengketa  tanah  menurut  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Indonesia Nomor  3  Tahun  2011  adalah  perselisihan  pertanahan  antar  orang  perseorangan,  badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio politis 1 . Singkatnya sengketa tanah  merupakan  permasalahan  antara  dua  pihak,  yang  terjadi  karena  kedua  pihak mengkalim kepemilikan atas suatu tanah.
1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011.
Masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa sengketa hanya biasa diselesaikan melalui  jalur  pengadilan  ( Litigasi ),  dan  melupakan  serta  mengabaikan  cara-cara peneyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi .
Tata cara  penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu: 2
1) Penyelesaian Sengketa Yudisial, yang lazim disebut dengan litigasi
Penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan  atau  litigasi  terkadang  hanya  bersifat formalistik  karena  para  pihak  yang  bersengketa  dipaksakan  untuk  menerima keputusan pengadilan, walaupun putusan itu sendiri dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.  Selain  itu,  muncul  belakang  hari  rasa  dendam  antara  pihak  sehingga sering bertindak main hakim sendiri melalui berbagai cara.
2) Penyelesaian Sengketa Non-Yudisial atau Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pada  setiap tahap  diusahakan  untuk menggunakan  penyelesaian  damai  oleh  kedua belah  pihak  yang  bersengketa.  Yang  dimaksud  dengan  penyelesaian  secara  damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa.
Metode-metode  yang  dapat  ditempuh  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur Non litigasi yaitu: 3
1) Negoisasi  yaitu  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  oleh  para  pihak  itu  sendiri tanpa melalui perantara.
2) Mediasi yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan bantuan perantara.
3) Arbitrase  yaitu  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  diantara  para  pihak  yang bersengketa  melalui  bantuan  arbiter  yang  mereka  sepakati  bersama  untuk menyelesasaikan sengketanya.
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  atau  disebut  dengan  Penyelesaian Sengketa  alternatif  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase.  Pranata  Penyelesaian  sengketa  alternatif pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut  yang  harus ditaati.  Sebagai  konsekuensi  dari  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  bersifat
2 Asmawati, “Mediasi  Salah  Satu  Cara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan”. Dalam  Jurnal  Ilmu Hukum, Tahun 2014, hlm.56.
3 I Made Widnyana, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)”, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 2.
sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa.
Pada  tahun  2020  terjadi  sengketa  tanah  di  wilayah  Desa  Gunung  Sari  Kecamatan Sukagumiwang  Kabupaten  Indramayu,  yang  dialami  oleh  saudara  Sukasa  yakni  sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah milik peninggalan orang tuanya dan telah di pindah tangankan  kepada  saudara  Sukasa  yang  bertempatkan  di  Desa  Gunungsari  Kecamatan Sukagumiwang  Kabupaten  Indramayu  yang  diklaim  oleh  tetangganya  sendiri  yang bernama Ari. Awal masalah muncul ketika orang tua dari saudara Sukasa yang  menempati rumah  tersebut  meninggal  barulah  timbul  permasalahan.  Berdasarkan  keterangan  dari Saudara  Ari,  bahwa tanah  yang  terdapat rumah  yang  bersampingan  dengan  rumahnya  itu memiliki  batas  tanah  yang  melebihi,  yakni  tanah  yang  dimiliki  oleh  saudara  Sukasa terdapat  sebagian  tanah  yang  dimiliki  saudara  Ari,  saudara  Ari  begitu  yakin  bahwa  tanah yang  bersebelahan  dengan  tanahnya  yang  dibatasi  oleh  pagar  itu  sebagian  dimiliki olehnya 4 .
Saudara  Ari  sebelumnya  sudah  menyampaikan  pesan  kepada  Sukasa  melalui tetangga yang lain untuk menyampaikan mengenai perihal tanah tersebut, namun saudara Sukasa tidak menggubris karena ia memiliki bukti yang sah atas tanah tersebut dan dengan alasan  unutk  menghindari  pertikaian,  namun  sepertinya  saudara  Ari  tidak  terima  dengan respon  dari  saudara  Sukasa  lakukan  yaitu  dengan  tidak  mendengarkan  pesan  yang  ia sampaikan sehingga membuat ia berlaku semena-mena dan merusak pagar yang membatasi rumah  peninggalan  dari  orang  tua  saudara  Sukasa.  Dengan  kejadian  tersebut  timbullah permasalahan sengketa 5 .
Saudara Sukasa mengaku mengalami kerugian materil akibat perusakan pagar yang dilakukan  oleh  saudara  Ari,  adapun  saudara  Sukasa  dengan  di  dampingi  oleh  kuasa hukumnya yakni Wawan Setiawan S.H., ia mengajukan tuntutan ganti rugi tehadap saudara Ari, dengan tidak membawa kejalur litigasi namun melalui mediasi mandiri atau jalur non litigasi yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tujuan  penelitian  yang  akan  dihasilkan  yaitu untuk mengetahui dan mendeskripikan Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Gunungsari
4 Hasil Wawanacara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.
5 Hasil Wawanacara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.
melalui  mediasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Mengacu  pada  uraian  latar  belakang  yang  sudah  dijelaskan  diatas  guna memfokuskan  dalam  pembahasan  penelitian  yang  akan  diteliti,  maka  dibatasi  dalam rumusan masalah mengenai, bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Gunungsari melalui  mediasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.

## III. METODE
Sesuai  dengan  judul,  permasalahan  dan  tujuan  dari  penelitian  ini,  maka  metode penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  Yuridis  Normatif.  Menurut  Johnny Ibrahim  “Penelitian  hukum  Normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi Normatifnya 6 .”
Penulis menggunakan metode pendekatan ini guna mendapatkan jawaban mengenai Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Proses  Mediasi  dengan  berdasar  (Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase)  yang mana di teliti berdasarkan data sekunder dengan menggunakan hukum premier, dan bahan hukum sekunder maupun tresier.
Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis  sumber  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder.  Data  sekunder adalah  data  yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data- data  yang  sudah  terdokumentasikan  dalam  bentuk  bahan-bahan  hukum.  Bahan  hukum dalam data sekunder dibagi menjadi tiga jenis yang akan digunakan oleh penulis, yaitu:
a. Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  peraturan perundang-undangan dan putusan hakim antara lain:
1) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
6 https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/ . Di- akses pada hari Minggu, 2 Januari 2022, jam 16.50 wib.
3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti wawancara, hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang Tentang  dengan masalah penelitian.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, majalah, internet dan sebagainya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sengketa  Tanah  di  Gunung  Sari  Kecamatan  Sukagumiwang  Kabupaten Indramayu
Sengketa tanah di Desa Gunungsari bermula pada tahun 2020 lalu, yakni sebidang tanah  yg  terdapat  bangunan  rumah  milik  peninggalan  orang  tua  dari  saudara  Sukasa  dan telah di pindah tangankan kepada saudara Sukasa yang bertempatkan di Desa Gunungsari Kec.  Sukagumiwang  Kab.  Indramayu,  bahwa  tanah  yang  memiliki  bangunan  rumah tersebut  bersebelahan  dengan  rumah  saudara  Ari  yang  merupakan  tetangga  dari  saudara Sukasa. Menurut saudara Sukasa saudara Ari mulai mengklaim tanah rumahnya tersebut 7 .
Pada hari selasa tanggal 07 januari 2020 yakni setelah 2 bulan meninggalnya orang tua  dari  saudara  Sukasa.  Saudara  Sukasa  mengaku  mendengar  kabar  bahwa  saudara  Ari menyampaikan pesan kepada tetangganya yang bernama Iwan untuk memberi tahu saudara Sukasa perihal tanah tersebut yang menurut saudara Ari sendiri bahwa tanah milik saudara Sukasa  itu  masih  sebagian  dimiliki  oleh  saudara  Ari  yakni  pagar  milik  saudara  Sukasa tersebut  melebihi  batas  seharusnya.  Namun  karena  saudara  Sukasa  tidak  menempati langsung  rumah  tersebut  saudara  Sukasa  sendiri  mengaku  butuh  waktu  untuk mendiskusikan  prihal  pengeklaiman  yang  dilakukan  oleh  saudara  Ari  tersebut.  7  hari setelah  penyampaian  tersebut,  saudara  Sukasa  mendapat  telepon  dari  saudara  Iwan tetangga  saudara  Sukasa  yakni  saudara  Iwan  mengatakan  bahwa  pagar  yang  membatasi rumah saudara Sukasa dan saudara Ari telah roboh atau telah sengaja dirusak oleh saudara Ari  yang  telah  disaksikan  langsung  oleh  saudara  iwan  mendengar  kabar  tersebut  saudara Sukasa bergegas melihat kondisi pagar secara langsung 8 .
7 Hasil Wawanacara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.
8 Hasil Wawanacara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.
Saudara  Sukasa  sendiri  mengaku  setelah  melihat  secara  langsung  pagar  rumah peninggalan  orang  tuanya  tersebut  telah  roboh  sempat  tersulut  emosi  dan  memarahi saudara  Ari  syukurnya  emosi  kedua  pihak  itu  cepat  reda    dengan  di  lerai  beberapa masyarakat  yang  lain,  lalu  saudara  Sukasa  menanyakan  kepada  saudara  Ari  yakini  apa maksud  dari  perusakan  pagar  yang  di  lakukan  oleh  saudara  Ari  tersebut,  saudara  Ari mengaku  telah  merobohkan  atau  merusak  pagar  tersebut  karena  kesal  telah  menunggu jawaban yang tak kunjung datang, saudara Sukasa pun meminta pertanggung jawaban yang telah  dilakukan  saudara  Ari  yang  menurutnya  sudah  merugikan  dan  sudah  termasuk kedalam  sengketa,  namun  saudara  Ari  menginginkan  pengukuran  ulang  tanah  tersebut terlebih  dahulu  jika  terbukti  baru  ia  akan  bersedia  ganti  rugi  sebagaimana  yang  akan disepakati nantinya.
Saudara  Sukasa  menyetujui  permintaan  dari  saudara  Ari  tersebut,  lalu  keesokan harinya  saudara  membawa  kuasa  hukumnya  Wawan  setiawan  S.H  yang  bertujuan  untuk membantu penyelesaian permasalahan dari duduk perkara tersebut, dengan mendatangkan para  saksi  yakni  saudara  iwan  dan  juga  para  petugas  Desa  dari  Desa  Gunungsari  untuk membantu mengukur  ulang  tanah  serta  memeriksa  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  oleh saudara Ari yakini sertifikat tanah 9 .
Setelah  semua  proses  pengumpulan  data  berupa  penunjukan  sertifikat  tanah  dan sebagainya  dilakukan,  terbukti  bahwa  tanah  peninggalan  orang  tua  Sukasa  benar  milik saudara  Sukasa,  tidak  melebihi  batas  dan  pagar  yang  membatasi  tanah  tersebutpun  tidak melebihi tanah yang seharusnya, dengan ini sebagaimana kesepakatan sebelumnya bahwa saudara  Ari  bersedia  bertanggung  jawab  jika  telah  terbukti  bahwa  tanah  tersebut  benar sepenuhnya milik saudara Sukasa, maka dengan segala tawar menawar yang dibantu oleh pihak  ketiga  yang  netral  yang  disebut  mediator,  yakni  kuasa  hukum  dari  saudara  Sukasa tersebut  dan  dengan  tidak  membawa  kejalur  litigasi  namun  melalui  mediasi  mandiri  atau jalur  non  litigasi  yang  disebut  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan Arbitrase.
Setelah  semua  proses  mediasi  berhasil  dan  di  sepakati  para  pihak,  dan  dengan  di dukung  dokumen-dokumen  yang  sudah  disiapkan  oleh  kuasa  hukum  dari  saudara Sukasa yakni  peranjian  perdamaian  yang  berisi  muatan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  termasuk
9 Hasil Wawanacara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.
muatan  perdamaian  yang  di  tanda  tangani  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  juga mediator namun karena perjanjian perdamaian ini hanya bersifat kontrak sementara maka dengan di daftarkan kepengadilan setempat selambat-lambatnya 30 hari, berdasarkan Pasal 1851  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (disingkat  KUHPerdata),  perjanjian perdamaian  itu  sendiri  pada  dasarnya  harus  mengakhiri  perkara,  dan  dinyatakan  dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak dalam perkara, dan mediator 10 .
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Gunungsari Melalui Proses Mediasi Di
Hubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase
Interaksi  antar  manusia  yang  terjadi  terus  menerus  yang  dilakukan  dalam  rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia sebagai makhluk hidup social yang hidup di  masyarakat  dengan  interaksi  satu  sama  lain,  manusia  selalu  dihapakan  hal-hal  yang bepotensi untuk terjadinya sengketa . dengan itu dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.
Sengketa biasanya terjadi karena situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi pihak yang merasa  dirugikan  akan  menyampaikan  ketidak  puasannya  kepada  pihak  kedua,  apabila pihak  kedua  dapat  menanggapi  da  memuaskan  pihak  pertama,  maka  selesailah  konflik tersebut,  sebaliknya  jika  reaksi  pihak  kedua  menunjukkan  perbedaan  pendapat  atau memiliki nilai-nilai yang berbeda , akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.
Seperti  yang  telah  kita  ketahui  menurut  ketentuan  pasal  1  ayat  (10)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  bahwa  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  dapat dilakukan melalui Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli 11 .
Salah  satu  penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah mediasi.  Mediasi  merupakan  proses  para  pihak  yang  bersengketa  menunjuk  pihak  ketiga yang  netral  untuk  membantu  mereka  dalam  mendiskusikan  penyelesaian  dan  mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan.
Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan  kooperatif  dalam  menyelesaikan  masalah.  Karena  mediator  selaku  pihak  ketiga  yang
10 Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya.
Dari  beberapa  segi,  penyelesaian  dengan  proses  mediasi  banyak  memberikan manfaat  bagi  para  pihak,  yaitu  lebih  singkatnya  waktu  yang  ditempuh  otomatiis  akan menekan  biaya  operasionall  menjadi  jauh  lebih  murah,  sedangkan  dari  segi  emosional, penyelesaian  dengan  pendekatan win-win  solution akan  memberikan  kenyamanan  bagi para  pihak,  karena  butir-butir  kesepakatan  dibuat  sendiri  oleh  para  pihak  susai kehendaknya 12 . Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan  mediator  bersama-sama  dan/atau,  dalam  pertemuan  yang  berbeda.  Dalam pertemuan  ini  semua  pihak  saling  memberikan  informasi,  keterangan,  penjelasan.yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.
Masyarakat  Indonesia  merasakan  penyelesaian  sengketa  secara  damai  telah mengantarkan  nilai-nilai  kebersamaan  ( komunalitas) dalam  masyarakat.  Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual 13 .
Mediasi  di  luar  pengadilan  adalah  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator,  baik perorangan  maupun  oleh  lembaga  atau  institusi  di  luar  pengadilan,  Berdasarkan UndangUndang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan,  selain  arbitrase  atau  cara  lainnya.  Mediasi  dapat  juga  dimaksudkan  sebagai proses  kegiatan  lanjutan  akibat  dari  gagalnya  negosiasi  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  yakni:  “Dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.”
Proses  pelaksanaan  mediasi  di  luar  pengadilan,  ketentuannya  juga  diatur  dalam Pasal  58  dan  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  Bab  XII  tentang  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan.  Pasal  58
13 Timothy  Lindsey, Introduction:  An  Overview  of  Indonesian  Law ,  dalam  buku  Syahrizal  Abbas,  Mediasi dalam    Perspektif    Hukum    syAriah,  hukum  adat,  &  hukum  nasional ,  kencana  prenada  media  group, (Jakarta: 2009), hlm. 283.
menentukan  bahwa: 14 “Upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan  negara  melalui  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa”.  Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:
1. Alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
2. Penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.
Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Di  Desa  Gunungsari  Melalui  Proses  Mediasi  Di Hubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif Penyelesaian Sengketa  Dan Arbitrase. Adapun proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Gunungsari melalui mediasi antara saudara Sukasa dan saudara Ari ini tidak terlalu rumit mengingat  proses  mediasi  ini  tidak  terlalu  formal  yang  hanya  di  bantu  oleh  pihak  ketiga yang netral yang biasa di sebut mediator yakni saudara Wawan setiawan S.H. selaku kuasa hukum dari saudara Sukasa yang membantu proses penyelesaian sengketa tersebut, adapun tahapan yang dari proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Gunungsari: 15
1. Mediator menghadirkan para pihak yang bersengketa yakni saudara Sukasa dan Ari
2. Mediator merumuskan masalah-masalah.
3. Para  pihak  yakni  saudara  Sukasa  dan  saudara  Ari  dipersilahkan mengungkapkan  kepentingan-kepentingan  seperti  pembuktian  sertifikat  tanah yang dimiliki oleh saudara Sukasa.
4. Mediator memberikan pilihan kepada para pihak untuk memecahkan masalah.
5. Mediator menganalisis pilihan-pilihan pemecahan masalah
6. Proses tawar menawar yakni dapat disepakati oleh kedua pihak yakni saudara Ari  mengganti  rugi  dengan  membetulkan  kembali  pagar  yang  telah  dirusak olehnya, hal ini pula di sepakati oleh saudara Sukasa
14 Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
15 Hasil Wawanacara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.
7. Mencapai  penyelesaian  perdamaian  maka  mediator  dapat  membuatkan  draf kesepakatan. Draf kesepakatan yang telah diterima oleh masing- masing pihak dan  tidak  ada  perubahan,  maka  akan  dibuat  kesepakatan  perdamaian  secara tertulis dan ditandatangani semua pihak.
Dengan  tercapainya  kesepakatan  damai  dari  sengketa  antara  saudara  Sukasa  dan saudara Ari maka mediasi diluar pengadilan dinyatakan berhasil dan akan di daftarkan ke pengadilan  yang  telah  di  tanda  tangani  oleh  mediator  setelah  kesepakatan  tersebut  untuk memperoleh  akte  perdamaian  dengan  cara  mengajukan  gugatan.  Pengajuan  gugatan tersebut  dilampiri  dengan  kesepakatan  perdamaian  dan  dokumen-dokumen  yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
Hakim  dihadapan  para  pihak  hanya  akan  menguatkan  kesepakatan  perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat- syarat:
1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan pihak ketiga
4. Dapat dieksekusi
5. Dengan  iktikad  baik  (Pasal  23  PERMA  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan).

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di  Desa  Gunungsari  Melalui  Proses  Mediasi  di Hubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator)  guna  mencari  bentuk  penyelesaian  yang  dapat  disepakati  para  pihak  atau masyarakat  yang  bersengketa  di  Desa  Gunungsari.  Akan  tetapi  secara terperinci memang tidak dijelaskan bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara mediasi, hal tersebut  dikembalikan  kepada  kesepakatan  para  pihak  untuk  menentukan  hukum  acara yang  digunakan,  pemilihan  arbiter  karena  pada  dasarnya  itulah  salah  satu  sifat  dari penyelesaian sengketa secara mediasi yaitu bersifat suka rela. Secara yuridis, penyelesaian
sengketa  dengan  cara  mediasi  juga  telah  diatur  dalam  hukum  positif,  sebagaimana ditentukan dalam Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa dan Arbitrase

## B. Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian selama dilapangan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  proses  mediasi  di  Indonesia perlu  terus  dikembangkan  untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa  perdata seperti sengketa pertanahan mengingat masyarakat yang berinteraksi satu sama lain  dan  menghindari  penumpukan  perkara  di  pengadilan,  sehingga  sengketa- sengketa  di  bidang  perdata  atau  pertanahan  dapat  diselesaikan  dengan  cepat dan dapat memberikan keputusan win-win solution.
2. Penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan harus segera dilaksanakan secara  konsisten  sehingga  dapat  mengurangi  penumpukan  perkara  di pengadilan.  Di  samping  itu  setiap  pengadilan  hendaknya  memiliki  hakim hakim  yang  bersertifikat  mediator  sehingga  memudahkan  para  pihak  untuk melaksanakan  mediasi  di  pengadilan  agar  proses  mediasi  lebih  mudah dilakukan dipengadilan serta mendapatkan kepastian hukum yang jelas seperti halnya  akta  perdamaian  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dari  hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
I  Made  Widnyana , Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR), PT.  Fikahati  Aneska, Jakarta, 2009.
Nugroho Adi   Susanti, Penyelesain sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya ,(Jakarta: Premedia Group, 2015).
Nurnaningsih  Armani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Retnowulan Sutantio, “Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi,” dalam Pusat  Pengkajian  Hukum  Departememen  Kehakiman  Dan  HAM
(Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Hukum  Departememen  Kehakiman  dan HAM, 2003).
Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat , PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Timothy  Lindsey, Introduction:  An  Overview  of  Indonesian  Law ,  dalam  buku Syahrizal  Abbas,  Mediasi dalam    Perspektif    Hukum    syariah,  hukum adat, & hukum nasional , kencana prenada media group, (Jakarta: 2009). Winardi, Managemen  Konflik  (Konflik  Perubahan  dan  Pengembangan), Mandar Maju, Bandung, 2007.

## 2. Jurnal
Adhaper  “Akibat  Hukum  Pendaftaran  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif”  Dalam Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020.
Asmawati,  “Mediasi  Salah  Satu  Cara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan”.
Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2014.
Darliyanti Ussu, “Hukum Pembuktian Dalam Perdata”. Dalam Jurnal Lex Privatum, Vol.2 No. 1, Tahun 2014.
Sri  Hajati,  Agus  Sekarmadji,  dan  Sri  Winarsi, “Model  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan  Melalui  Mediasi  Berkepastian  Hukum,”  Jurnal  Dinamika Hukum 14, No. 1 (2014): 36–48.
Tri Setiady “Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 9 No. 3, Tahun 2015.
3. Sumber lain
https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-peneli tian-hukum-yurudis/ . Diakses  pada  hari  Minggu,  2  Januari  2022,  jam 16.50 wib.