e-ISSN : 2621-4105

## PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA“CURI START” KAMPANYE DALAM PEMILU 2019
Edison Hatoguan Manurung edisonmanurung2010@yahoo com Program Doktor UTA45 Jakarta
Ina Heliany Inaheliany6@gmail.com
Pasca Sarjana Universitas Mpu Tantular

## ABSTRAK
Menurut    Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum dinyatakan  bahwa  pemilihan  umum  selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  penyelenggaraan  pemilu  banyak sekali  ditemukan  pelanggaran.Tak  heran  jika  Bawaslu  Pusat  maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta,dan  pelaksana pemilu. Salah satunya adalah  mengenai  kasus  Partai  Perindo  yang  telah  melakukan  kampanye  di luar jadwal yang sudah ditetapkan atau bisa dikatakan telah “mencuri start”. Berkaitan  dengan  keterangan  diatas  maka  penelitian  ini  akan  menguraikan tentangbagaimanakah peran Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye  yang dilakukan  oleh  partai  Perindo  serta  bagaimana  penerapan  sanksi  pidana terhadap  partai  yang  telah  melakukan  pelanggaran  kampanye  berdasarkan Undang-undang  Pemilu.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian  yang  sudah  dikumpulkan  dilakukan  dengan  metode  analisis normatif  kualitatif.  Normatif  yaitu  mempergunakan  sumber-sumber  data sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum  dan pendapat-pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka.  Dalam  penelitian  ini sebagaimana pasal 93,94,95 UU Pemilu diketahui bahwa Bawaslu berperan untuk menerima laporan dan menindak lanjutinya, sehingga didapati bahwa Perindo  sudah  melakukan  pelanggaran  pemilu  hal  ini  merupakan  laporan dari  KPI,  karena  Perindo  telah  berkampanye,  dengan  cara  menayangkan Mars  Perindo  di  stasiun  TV  milik  HTS  .  Terkait  pelanggaran  yang dilakukan Perindo, maka HTS dikenakan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kata Kunci : Sanksi Pidana; Pemilu dan Kampanye
e-ISSN : 2621-4105

## APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS BASED ON LAW NO. 7 OF 2017 ABOUT ELECTIONS AGAINST PERINDO BECAUSE "CURI START" CAMPAIGN IN 2019 ELECTION
Edison Hatoguan Manurung edisonmanurung2010@yahoo com Doctoral Program in UTA45 Jakarta
Ina Heliany Inaheliany6@gmail.com Post-graduate of Mpu Tantular University

## ABSTRACT
According  to  Law  Number  7  of  2017  concerning  General  Elections,  it  is stated  that  the  general  election  hereinafter  referred  to  as  the Election  is  a means  of  implementing  popular  sovereignty  which  is  carried  out  directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic  of  Indonesia  based  on  Pancasila  and  the  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  Indonesia  in  1945.  There were  a  lot  of  violations  in the  implementation  of  elections.  No  wonder  the  Central  Election Supervisory  Body  and  the  Election  Supervisory  Committee  in  the  regions had  a  myriad  of  evidence  of  violations  committed  by  the  organizers, participants,  and  executors  of  the  election.  One  of  them  is  the  case  of  the Perindo  Party  which has carried out  a campaign  outside the schedule that has been set or can be said to have "stolen the start".In connection with the above  information,  this  research  will  describe  the  role  of  the  Election Supervisory  Body  on  campaign  violations  committed  by  the  Perindo  party and  the  application  of  criminal  sanctions  against  parties  that  have committed  campaign  violations  based  on  the  Election  Law.  The  approach method  used  in  this  research  is  the  normative  juridical  approach,  the research  specification  used  is  descriptive.  Withdrawal  of  conclusions  from the  results  of  research  that  has  been  collected  is  done  with  qualitative normative  analysis  method.  Normative  is  to  use  secondary  data  sources, namely laws and regulations, legal theories and opinions of prominent law scholars.  In  this  study  as  article  93,94,95  the  Election  Law  is  known  that Bawaslu  has a role to  receive reports and follow up on it, so that Perindo has  committed  election  violations  this  is  a  report  from  KPI,  because Perindo has campaigned, by showing Mars Perindo at the station TV owned by  HTS.  Regarding  violations  committed  by  Perindo,  HTS  is  subject  to Article 492 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

## Keywords: Criminal Sanctions; Elections and Campaigns
e-ISSN : 2621-4105

## A. LATAR BELAKANG
You  can  have  election  without  demoracy,  but  you  can  not  have democray  without  election. Kalimat  tersebut  menunjukkan betapa  pemilu sangat penting  bagi  negara yang  menjalankan sistem demokrasi. Pemilihan umum  (pemilu)  di  Indonesia  sendiri  pada  hakekatnya  merupakan  sarana pemenuhan  demokrasi  dari  suatu  negara,  yakni  perwujudan  dari  asas kedaulatan  rakyat  sebagaimana  rumusan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang  Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal  1  butir  1  Undang  Undang  Nomor    7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan Umum  dikatakan,  bahwa  pemilihan  umum  selanjutnya  disebut  Pemilu adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menarik  bahwa  dalam  penyelenggaraan  pemilu  yang  mulai  dari tahapan  awal,  pendaftaran  calon  peserta  pemilu  dan  calon  pemilih, kemudian  dilanjutkan  dengan  penetapan  calon  peserta  dan  pemilih,  dan pelaksanaan  kampanye  hingga  waktu  pencontrengan,  penuh  dengan  intrik- intrik politik atas dasar sensifitas politik masing-masing peserta pemilu. Tak heran  jika  Bawaslu  Pusat  maupun  Panwaslu  di  daerah-daerah  memiliki segudang  bukti  pelanggaran  baik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara, peserta,   pelaksana pemilu,  dan  pemerintah serta lembaga peradilan  hingga masyarakat  umum.  Ironisnya,  dari  sekian  pelanggaran  yang  dilakukan, terlihat  hanya  beberapa  kasus  saja  yang  diproses  melalui  jalur  hukum, itupun  jika  pelanggaran  tersebut  menjadi  opini  publik,  padahal  dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada  yang  justru  tidak  diselesaikan  melalui  jalur  hukum,  sehingga  terkesan bersifat “disparitas” atau juga diskriminatif.
Diantara  sekian  banyak  kasus  pelanggaran  pemilu  yang  terjadi  hampir  di seluruh  Indonesia,  yang  menarik  untuk  diperbincangkan    adalah  kasus  Partai Perindo  yang  merupakan  partai  baru  peserta  pemilu  yang  telah  melakukan
e-ISSN : 2621-4105
kampanye  di  luar  jadwal  yang  sudah  ditetapkan  atau  bisa  dikatakan  telah “mencuri start”. Berdasarkan aturan untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden,  kampanye  baru  dimulai  pada  23  September  2018.  Namun  Bawaslu melaporkan  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  Perindo  terkait  empat  media MNC  Group  (RCTI,  MNC  TV,  Global  TV  dan  I  News)  yang  telah  melakukan kampanye  melalui  media  elektronik  sejak  tanggal  2  Maret  2018.  Ketua  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengingatkan, partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019 tidak boleh melakukan aktivitas kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan, pasalnya, siapapun yang terbukti melakukan kampanye di luar jadwal, bisa dikenai sanksi pidana. Aturan ini secara tegas sudah tertuang dalam Undang- undang  No  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu,  akan  tetapi  berlakunya  Undang- undang  ini  masih saja  tidak  ditaati oleh partai  para peserta pemilu  bahkan  hanya dianggap angin lalu. Berkaitan dengan keterangan diatas maka penelitian ini akan menguraikan  tentang    bagaimanakah  peran  Bawaslu  terhadap  pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai Perindo ? serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap partai  yang telah  melakukan pelanggaran kampanye  berdasarkan Undang-undang Pemilu?

## B. PERUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimanakah    peran  Bawaslu  terhadap  pelanggaran  kampanye  yang dilakukan oleh partai Perindo ?
2.  Bagaimana  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  partai  yang  telah  melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan Undang-undang Pemilu?

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan yaitu  deskriptif.  Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah dikumpulkan  dilakukan  dengan  metode  analisis  normatif  kualitatif. Normatif  yaitu  mempergunakan  sumber-sumber  data  sekunder  saja  yaitu peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat-pendapat
e-ISSN : 2621-4105
para sarjana hukum terkemuka. 1 Kualitatif karena merupakan proses analisis data  tanpa  menggunakan  rumus  dan  angka-angka  yang  berasal  dari informasi-informasi  hasil  studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diambil  dari instansi-instansi  terkait  maupun  hasil  pengamatan  dalam  penelitian  yang dilakukan dengan masalah yang dibahas tersebut.

## D. TINJAUAN TEORITIK
1. Pengertian sanksi
Sanksi  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu Sanctie ,  seperti  dalam poenale  sanctie  yang  terkenal  dalam  sejarah  Indonesia  pada  masa  kolonial Belanda. 2 Sanksi  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  ancaman  hukuman,  yang merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah undang-undang misalnya  sanksi  terhadap  pelanggaran  suatu  undang-undang. 3 Pengertian sanksi  sendiri  dalam  KBBI  adalah  tindakan-tindakan  (hukuman)  untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang . 4 Sanksi  adalah  alat  pemaksa,  dimana  sanksi  memaksa  menegakkan  hukum atau  memaksa  mengindahkan  norma-norma  hukum.  Sanksi  sebagai  alat penegak  hukum  bisa  juga  terdiri  atas  kebatalan  perbuatan  yang  merupakan pelanggaran  hukum.  Baik  batal  demi  hukum  maupun  batal  setelah  ini dinyatakan oleh hakim . 5
Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan,  sedangkan  sanksi  tindakan  lebih  bersifat  antisipatif  terhadap pelaku  perbuatan  tersebut.  Fokus  sanksi  pidana  ditujukan  pada  perbuatan salah  yang  telah  dilakukan  seseorang  melalui  pengenaan  penderitaan  agar yang  bersangkutan  menjadi  jera.  Fokus  sanksi  tindakan  lebih  terarah  pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana
1 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
2 Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi , diakses tanggal 29 september 2018.
3 J.C.T. Simorangkir, SH., et.al ” Kamus Hukum ”, (Sinar Grafika : Jakarta, 2007), hal. 152.
4 Suharso dan Ana R,  Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux,( Widya  Karya: Semaranag,2014 ), hal 878 Kamus hukum
5 Subekti , Kamus Hukum ,(Pradnja Paramita : Jakarta,2005), hal. 98
e-ISSN : 2621-4105
lebih  menekankan  unsur  pembalasan  (pengimbalan)  dan  merupakan penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  kepada  seorang  pelanggar. Sedangkan   sanksi  tindakan  bersumber  dari  ide  dasar  perlindungan masyarakat  dan  pembinaan  atau  perawatan  si  pembuat.  Atau  seperti dikatakan J.E.Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan  untuk  kejahatan  yang  dilakukan,  sedangkan  sanksi  tindakan mempunyai  tujuan  yang  bersifat  sosial.  Singkatnya,  sanksi  pidana berorientasi  pada  ide  pengenaan  sanksi  terhadap  pelaku  suatu  perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi  pada ide perlindungan masyarakat.
2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
A. Pengertian Pidana
Pidana  berasal  dari  kata straf (Belanda),  yang  pada  dasarnya  dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  telah  terbukti  bersalah  melakukan  suatu tindak pidana. 6 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, dicantumkan  pengertian  “pidana”  yaitu  hukum  kejahatan  (hukum  untuk perkara  kejahatan    atau  kriminal). 7 Sudarto  berpendapat  bahwa  pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 8 Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan  bahwa  pidana  adalah  reaksi  atas  delik  dan  ini  berujud  suatu nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  Negara  kepada  pembuat  delik. 9
Hal senada  juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi  hal  ini  bukan  merupakan  tujuan  akhir,  melainkan  hanya  tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan. 10
6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , (Bandung: Alumni,2005), hal.1
7 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  II  Cetakan  IX, (Jakarta:BalaiPustaka, 1997), hal 360.
8 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hal 125.
9 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia , (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal 67
10 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta :Rineka Cipta,1994), hal. 27.
e-ISSN : 2621-4105
Menurut  Sudarto  mengutip  pendapat  Hulsman,  pidana  adalah “menyerukan  untuk  tertib”  ( tot  de  orde  roepen ). 11 Hal  ini  selaras  dengan pendapat yang disampaikan oleh G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Muladi 12 Ia  tidak  setuju  dengan  pendapat  bahwa  pidana  merupakan  suatu pencelaan ( censure ) atau suatu penjeraan ( discouragement ) atau merupakan suatu  penderitaan  ( suffering ).  Pendapatnya  ini  bertolak  pada  pengertian yang  luas, bahwa sanksi pidana  adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  sejak  penahanan  dan pengusutan  terdakwa  oleh  polisi  sampai  vonis  dijatuhkan.  Jadi  Hoefnagels melihatnya  secara  empiris,  bahwa  proses  pidana  yang  dimulai  dari penahanan,  pemeriksaan  sampai  dengan  vonis  dijatuhkan  merupakan  suatu pidana.  Dengan  demikian  tidak  semua  sarjana  berpendapat  bahwa  pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan terhada pelaku pelanggaran. 13
Moelyatno  membedakan  istilah  “pidana”  dan  “hukuman”.  Beliau  tidak setuju  terhadap  istilah-istilah  konvensional  yang  menentukan  bahwa istilah“hukuman”  berasal  dari  kata  “ straf ”  dan  istilah  “dihukum”  berasal dari  perkataan“ wordt  gestraft ”.  Moelyatno  menggunakan  istilah  yang inkonvensional,  yaitu“pidana”untuk  kata  “ straf ”  dan  “diancam  dengan pidana” untuk kata “ wordgestraft ”. Hal ini disebabkan apabila kata “ straf” diartikan  “hukuman”,  maka  kata  “ straf  recht ”  berarti  “hukum-hukuman”.
Menurut Moelyatno, “dihukum”berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman”adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum  tadi  yang  mempunyai  arti  lebih  luas,  sebab  dalam  hal  ini  tercakup juga  keputusan  hakim  dalam  lapangan  hukum  perdata. 14 Hal  di  atas  juga selaras  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Sudarto,  bahwa“penghukuman” berasal  dari  kata  “hukum”  atau  “memutuskan  tentang  hukumnya”
11 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit ., hal. 81
12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.Cit . 13 Ibid
14 Moelyatno , Membangun Hukum Pidana ,  (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 40.
e-ISSN : 2621-4105
( berechten ).  “Menetapkan  hukum”  untuk  suatu  peristiwa  tidak  hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. 15
Selanjutnya  juga  dikemukakan  oleh  Moelyatno  bahwa  istilah penghukuman  dapat  disempitkan  artinya,  yakni  penghukuman  dalam perkara  pidana  yang  kerap  kali  sinonim  dengan  “pemidanaan”  atau “pemberian/penjatuhan pidana”oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “ sentence ” atau “ veroordeling ”.  Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  bahwa  istilah “hukuman”kadang-kadang  digunakan  untuk  pengganti  perkataan  “ straf ”, namun  menurut  beliau,  istilah  “pidana”  lebih  baik  daripada  hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan  kata  “pidana”,  sebab  ada  istilah  “hukum  pidana” disamping“hukum  perdata”  seperti  ganti  kerugian  berupa  pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang. 16
Sudarto  menegaskan  bahwa  sejarah  dari  hukum  pidana  pada hakekatnya  merupakan  sejarah  pidana  dan  pemidanaan.  Pidana  termasuk juga  tindakan,  bagaimanapun  juga  merupakan  suatu  penderitaan,  sesuatu yang  dirasakan  tidak  enak  untuk  dikenai.  Oleh  karena  itu,  orang  tidak pernah  ada  henti-hentinya  untuk  mencari  dasar,  hakekat  dan  tujuan  pidana dan pemidanaan,untuk memberikan pembenaran dari pidana itu sendiri. 17
Barda  Nawawi  Arief  yang  mengutip  pendapat  Nigel  Walker, mengetengahkan  beberapa  prinsip  yang  harus  dipedomani  dalam penggunaan hukum pidana sebagai berikut : 18
1. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk pembalasana/retributif;
2. Jangan  menggunakaan  hukum  pidana  untuk  memidana  perbuatan  yang tidak merugikan/membahayakan;
15 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana ,(Jakarta:Alumni, 2006), hal 72.
16 Wirdjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia , ( Bandung :PT Eesco, 1976), hal. 1.
17 Ibid , hlm. 31.
18 Barda  Nawawi  Arief, Perkuliahan  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Program  Magister  Ilmu  Hukum, Undip, Semarang, 2002.
e-ISSN : 2621-4105
3. Jangan  menggunakaan  hukum  pidana  untuk  tujuan  yang  dapat  dicapai secara efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakaan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul  lebih  besar  dari  pada  kerugian  atau  bahaya  dari  perbuatan  atau tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan  hukum  pidana  jangan  mengandung  sifat  lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum  pidana  jangan  memuat  larangan  larangan  yang  tidak  mendapat dukungan dari publik;
7. Hukum pidana jangan memuat larangan atau ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan.
B.Pengertian Pemidanaan
Pemidanaan  adalah  suatu  proses  atau  cara  untuk  menjatuhkan hukuman/sanksi  terhadap  orang  yang  telah  melakukan  tindak  kejahatan ( rechtsdelict) maupun pelanggaran ( wetsdelict) . 19 Teori pemidanaan  merupakan upaya  terakhir  dan  puncak  dari  proses  penegakan  hukum,  penjatuhan  pidana  ini tidak  bisa  terlepas  dari  tugas  hakim  sebagai  aparatur  negara  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  siapa saja yang melanggar aturan hukum.
Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,  sistem  pemidanaan  secara  garis  besar mencakup  3  (tiga)  permasalahan  pokok,  yaitu  Jenis  pidana (strafsoort ),  lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus).
Akan tetapi dalam hal kasus pelanggaran Pemilu Meskipun penyelenggaraan  penuntutan  atas  perkara  pidana  pemilu  pada  dasarnya menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  ( lex generalis ),  namun  dalam  undang-undang  pemilu  juga  menentukan  mekanisme atau hukum acaranya sendiri ( lex specialis ). Mengingat segala penyelesaian yang berkaitan  dengan  pemilu  temasuk  penegakan  hukumnya  dituntut  harus diselesaikan  dengan  cepat,  sehingga  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  wujud pelaksanaan  demokrasi  dalam  mengisi  fungsi-fungsi  kenegaraan  yang  masa
e-ISSN : 2621-4105
jabatannya  terbatas  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  hal  ini sanksi  pidana  secara  tegas  terhadap  pelanggaran  Pemilu  2019  diatur  dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

## E. PEMBAHASAN

## Peran BAWASLU terkait Kasus Perindo
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (disingkat  Bawaslu)  adalah  lembaga penyelenggara  Pemilu  yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam pasal 95  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017    Tentang    Pemilihan  Umum.  Jumlah anggota  Bawaslu  sebanyak  5  (lima)  orang.  Keanggotaan  Bawaslu  terdiri  atas kalangan  professional  yang  mempunyai  kemampuan  dalam  melakukan pengawasan  dan  tidak  menjadi  anggota  partai  politik.  Dalam  melaksanakan tugasnya  anggota  Bawaslu  didukung  oleh  Sekretariat  Jenderal  Badan  Pengawas Pemilihan Umum. 20
Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang:
a.  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan  adanya pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d.  menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e.  merekomendasikan  kepada  instansi  yang  bersangkutan  mengenai  hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia; '
f.  mengambil  alih  sementara  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  Bawaslu  Provinsi dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  secara  berjenjang  jika  Bawaslu  Provinsi  dan Bawaslu  kabupaten  kota  berhalangan  sementara  akibat  dikenai  sanksi  atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
20 Wikipedia  Ensiklopedia  Bebas  “ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum , diakses tanggal 29 September 2018.
e-ISSN : 2621-4105
peraturan perundang-undangan ;
g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  administrasi,  pelanggaran  kode  etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h.  mengoreksi  putusan  dan  rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu KabupatenlKota  apabila  terdapat  hal  yang  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan;
i.  membentuk  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten  Kota,  dan  Panwaslu LN;
j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k.  melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  salah  satu  tugas  Bawaslu  dalam Undang-undang  ini  adalah  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang berkaitan  dengan  dugaan  adanya  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, terkait hal tersebut Bawaslu baru-baru ini  mendapat laporan pelanggaran Pemilu  yang dilakukan oleh partai Perindo.
Berdasarkan hasil temuan dan keputusan Gugus Tugas , yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Dewan Pers dan KPI telah terjadi pelanggaran atas tayangan iklan partai Perindo sebelum  masuk  masa kampanye,  yakni  mengenai  mars Perindo.  Perindo  merupakan  salah  satu  dari  empat  partai  baru  yang  lolos dalam  verifikasi  KPU  sebagai  peserta  Pemilu  2019.  Ketua  Perindo,  Hary Tanoesodibjo  merupakan  pemilik  perusahaan  media  MNC  Group  yang membawahi  RCTI,  MNC  TV,  I  News,  dan  Global  TV.  Keempat  media tersebut  kerap  menayangkan  iklan  Perindo,  salah  satunya  mars  Perindo. Bagi  penonton  televisi  di  MNC  Group  (RCTI,  Global  TV,  MNC  TV  dan beberapa kanal MNC di Indovision), penggalan  lirik Mars Partai Persatuan Indonesia  (Perindo)  tadi  pasti  tak  asing.  Bahkan  sedang  hit  di  kalangan
e-ISSN : 2621-4105
anak-anak,  wajar  mars  ini  membahana.  Hary  Tanoesoedibjo,  sang  pendiri Perindo, rutin beriklan di beberapa televisi miliknya itu sejak 2015.
Namun  kampanye  tersebut  kini  dipersoalkan  Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI), yang sebenarnya  bukan pertama kali  memberi peringatan. Pada  bulan  Oktober  2016,  KPI  pernah  menjatuhkan  sanksi  peringatan  juga bagi  empat televisi  milik  Hary.  Di  antaranya  RCTI,  MNC TV, I-News TV dan  Global  TV.Ke  empat  stasiun  itu  dinilai  telah  menayangkan  iklan Perindo  dengan  intensitas  tak  wajar  dan  mengganggu  kenyamanan  publik. KPI menilai penayangan iklan Perindo telah melanggar kepentingan publik. Alasan  yang  sama  ketika  KPI  memberikan  sanksi  pada  tahun  lalu.  Sanksi KPI,  menurut  Hardly  Stefano,  komisioner  KPI  Pusat,  didasari  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  (P3  &  SPS).Dalam pandangan  Hardly,  sebuah  partai  memiliki  waktunya  sendiri  untuk berkampanye.  Waktunya  itu  ditentukan  oleh  lembaga  pemilihan  umum, tidak  bisa  melakukan  kampanye  setiap  hari.  "(Mars  Perindo  ini)  berkisar lima sampai 10 kali tayang (setiap harinya)," ujar Hadrly.
Sebagai  gambaran  masifnya  iklan  Perindo,  Adstensity  adalah  sebuah platform  penganalisa  data  iklan  televisi.    Dalam  analisanya  ternyata  Mars Perindo  mendapatkan  angka  fantastis.Terhitung,  dari  November  2015 hingga  Januari  2016,  iklan  partai  Perindo  di  MNC  Group  mencapai  1918 kali. Rincian  iklan tersebut yakni RCTI (648 kali), MNCTV (630 kali) dan Global  TV  (640  kali).  Nilai  promosi  iklannya  mencapai  Rp132  miliar.  Di RCTI, iklan Perindo sering  muncul di acara Gosip Go-Spot, Dashyat, FTV Pagi, FTV Siang dan Preman Pensiun . Sering juga pada waktu prime time . Misalnya  di  sela-sela  sinetron Anak  Jalanan dan Tukang  Bubur  Naik  Haji . Lebih jauh, data terbaru sebulan terakhir dari 13 April 2017 hingga 12 Mei 2017  jumlah slot iklan  Perindo  yang  tayang  di  televisi  mencapai  443  kali.
Detailnya,  213  iklan  muncul  di  RCTI,  220  di  MNC  TV  dan  220  lagi  di Global TV. Dengan  s lot iklan  yang  mencapai 220-an  itu,  maka  jika dirata- rata, setiap harinya iklan Perindo muncul sekitar 8-10 kali di masing-masing televisi milik Hary. Tetapi Perindo tidak hanya beriklan di stasiun TV MNC
e-ISSN : 2621-4105
Grup  saja.  Dalam  periode  13  April-12  Mei  2017,  iklan  Perindo  enam  kali tayang di TVRI, tiga kali di Kompas TV dan sekali di SCTV. 21
Maraknya  iklan Perindo sejak  lama  memang  membuat  orang tua resah. Pasalnya banyak anak-anak, yang belum cukup usia, hafal lirik mars dalam iklan  itu. bahkan ada anak  yang ketika di tanya apa lagu kebanggsan, anak tersebut  menyanyikan  lagu  Mars  Perindo  ini.  Berikut  lirik  Mars  Perindo sepertinya  memang  dibuat  serius.  Jika  diperhatikan  detail,  kalau  huruf  di awal setiap bait disatukan, maka tertera dua kata:
MARS PERINDO. Marilah Seluruh rakyat Indonesia Arahkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa Satukan tekadmu untuk masa depan Pantang menyerah itulah pedomanmu Entaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia maju sejahtera tujuanmu Nyalakan api semangat perjuangan Dengungkan gema nyatakan persatuan Oleh PERINDO... oleh PERINDO...
Jayalah Indonesia!
Atas dasar inilah KPI melaporkan Mars Perindo karena selain membuat resah,  jelas  sekali  Mars  Perindo  ini  merupakan  pelanggaran  pemilu  karena memang belum saatnya bagi parpol untuk berkampanye.Terkait pelanggaran yang dilakukan Perindo, Bawaslu berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana tercantum dalam  pasal 95 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 2017  Tentang  Pemilu  ,  berbunyi  “  bahwa  Bawaslu  berwenang  untuk menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan adanya  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan
21 Heru Triyono “ KPI hentikan Mars Perindo berkumandang? “ https://beritagar.id/artikel/berita/kpi- hentikan-mars-perindo-Berkumandang , diakses tanggal 28 September 2018.
e-ISSN : 2621-4105
yang  mengatur  mengenai  Pemilu.  Dalam  ayat  (2)  dikatakan  Bawaslu berwenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;
Adapun  pencegahan  pelanggaran  pemilu  yang  seharusnya  dilakukan Bawaslu sejalan dengan Tugas Bawaslu yang terdapat dalam pasal 93  huruf b  Undang-undang  No  7  tahun  2017  Tentang  Pemilu  yang  berbunyi: Bawaslu bertugas untuk:
b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;
Sedangkan dalam pasal 94 ayat (2) dikatakan bahwa “dalam melakukan pencegahan  pelanggaran  Pemilu  dan  pencegahan  sengketa  proses  Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, danTatau dugaan tindak pidana Pemilu; dan ' ,
d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
Bila dilihat dari pasal 93,94 dan 95 Undang-undang  ini peran Bawaslu adalah  untuk  menerima,  memeriksa  dan  mengkaji  serta  menindaklanjuti laporan  dugaan  pelanggaran  pemilu  terkait  kasus  mars  Perindo.  Sebagai bukti pelaksanaan dari UU tersebut baru-baru ini Bawaslu memanggil HTR /  Harry  Tanoe  Soedibyo  selaku  pemilik  dari  MNC  Group  untuk  meminta keterangan mengenai maksud ditayangkannya mars partai Perindo di empat stasiun  TV  milik  HTR.  Jika  memang  sudah  memenuhi  unsur    pelanggaran kampanye  maka  Bawaslu  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  sanksi pada HTR selaku pemilik stasiunTV.
e-ISSN : 2621-4105

## Penerapan sanksi terhadap Perindo
Dalam  hal  pelanggaran  waktu  kampanye  yang  dilakukan  Perindo  dengan menayangkan  Mars  Perindo  di  empat  stasiun  TV  milik  HTR  maka  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  menyatakan,  Partai  Perindo  terbukti  melanggar Undang-Undang  Pemilu.  Perindo  terbukti  beriklan  selama  Nov  2015-5  Maret 2018 di stasiun televisi MNC grup yang juga milik ketua umum partai itu sebelum masuk  masa  kampanye,  September mendatang.  Dalam  hal  ini  ketua  Bawaslu  RI Abhan menjelaskan, Partai Perindo melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut  Abhan  "Dari kesimpulan  yang sudah  kami  lakukan,  memang  ditemukan  bahwa  unsur  kampanye  melalui  media elektronik  memang  terbukti,"  ucap  Abhan  di  Gedung  Bawaslu  RI,  Jalan  MH Thamrin,  Jakarta  Pusat,  Jumat  (23/3/2018). 22 Pada  akhirnya  Bawaslu,  Polisi  dan Jaksa  menyimpulkan  bahwa,  terkait  dengan  status  temuan  atas  tindak  pidana pemilu,  Perindo terbukti  melanggar  pasal  iklan kampanye di  luar  jadwal (sesuai) pasal  492," Adapun  bunyi  pasal  492  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
Pasal 492
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Kampanye  Pemilu  di  luar jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU l(abupaten/Kota  untuk  setiap  Peserta  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Namun, partai baru yang diketuai Harry Tanoesoedibjo tersebut tidak dapat  dikenai  hukuman  pidana  meski  terbukti  melakukan  pelanggaran.  Hal ini  dikarenakan  adanya  syarat  formil  yang  belum  terpenuhi.  Yakni,  Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  yang  terdiri  dari  Bawaslu, Kepolisian  dan  Kejaksaan  belum  terbentuk.  Sementara,  Bawaslu  dalam
22 Yuinizfira Putri Arifin Wijaya, Terbukti Langgar UU Pemilu, Perindo Tidak Bisa Dikenakan Sanksi, https://www.liputan6.com/news/read/3400636/terbukti-langgar-uu-pemilu-perindo-tidak-bisa-dikenakan-sanksi , diakses tanggal 30 September 2018.
e-ISSN : 2621-4105
kasus  dugaan  tindak  pidana  pemilu,  tidak  bisa  berdiri  sendiri  untuk menindaklanjuti  sebuah  perkara.  Sehingga  Bawaslu  menyatakan  Perindo belum bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan, karena ada syarat formil yang belum  terpenuhi.  Dalam pasal 1 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu  dijelaskan  bahwa  Penegakan  Hukum  Terpadu  yang  selanjutnya disebut  Gakkumdu  adalah  pusat  aktivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana Pemilu  yang  terdiri  atas  unsur  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan/atau Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Kepolisian  Daerah,  dan  atau  Kepolisian  Resor,  dan  Kejaksaan  Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
Jelas  sekali  disini  bahwa  yang  dapat  melakukan  penegakan  hukum terhadap  pelanggar  pemilu  adalah  Sentra  Gakkumdu,  ementara  Sentra Gakkumdu  untuk  pemilu  belum  terbentuk  karena  masih  menunggu  SK Kepolisian. Sehingga terhadap Perindo tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

## F. KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil temuan dan keputusan Gugus Tugas , yang terdiri dari KPU, Bawaslu,  Dewan  Pers  dan  KPI  telah  terjadi  pelanggaran  atas  tayangan  iklan partai Perindo sebelum masuk masa kampanye,  yakni mengenai mars Perindo.
Perindo  merupakan  salah  satu  dari  empat  partai  baru  yang  lolos  dalam verifikasi  KPU  sebagai  peserta  Pemilu  2019.  Ketua  Perindo,  Hary Tanoesodibjo  merupakan  pemilik  perusahaan  media  MNC  Group  yang membawahi RCTI, MNC TV, I News, dan Global TV. Keempat media tersebut kerap menayangkan iklan Perindo, salah satunya mars Perindo. Bila dilihat dari pasal 93,94 dan 95 Undang-undang ini peran Bawaslu adalah untuk menerima, memeriksa  dan  mengkaji  serta  menindaklanjuti  laporan  dugaan  pelanggaran pemilu terkait kasus mars Perindo. Sebagai bukti pelaksanaan dari UU tersebut baru-baru ini Bawaslu memanggil HTR / Harry Tanoe Soedibyo selaku pemilik dari MNC Group untuk meminta keterangan mengenai maksud ditayangkannya mars  partai  Perindo  di  empat  stasiun  TV  milik  HTR.  Jika  memang  sudah memenuhi  unsur    pelanggaran  kampanye  maka  Bawaslu  mmilik  wewenang untuk memberikan sanksi pada HTR selaku pemilik stasiunTV.
e-ISSN : 2621-4105
2. Partai  Perindo melanggar Pasal  492  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum.  Namun,  partai  baru  yang  diketuai  Harry Tanoesoedibjo  tersebut  tidak  dapat  dikenai  hukuman  pidana  meski  terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan adanya syarat formil yang belum terpenuhi. Yakni, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan belum terbentuk

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :Rineka Cipta,1994.
Barda  Nawawi  Arief,  Perkuliahan  Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Program Magister Ilmu Hukum, Undip:Semarang, 2002.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi
II Cetakan IX, Jakarta:Balai Pustaka, 1997.
J.C.T.  Simorangkir,  SH.,  et.al  ”Kamus  Hukum”,  Sinar  Grafika  :  Jakarta, 2007.
Moelyatno , Membangun Hukum Pidana,  Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Bandung:
Alumni,2005.
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesi a , Jakarta: Aksara Baru, 1978.
Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Semarang: Ghalia Indonesia, 1982.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Jakarta:Alumni, 2006.
Suharso  dan  Ana  R,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  edisi  Lux,  Widya  Karya:
Semarang,2014
Wirdjono  Prodjodikoro,  AsasAsas  Hukum  Pidana  di  Indonesia,    Bandung  :PT Eesco, 1976. Heru Triyono “ KPI hentikan Mars Perindo berkumandang?
“ https://beritagar.id/artikel/berita/kpi-hentikan-mars-perindo-Berkumandang , diakses tanggal 28 September 2018.
Wikipedia  Bahasa  Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi ,  diakses tanggal 29 september 2018. Wikipedia Ensiklopedia Bebas “ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum ,  diakses tanggal 29 September 2018.
Yuinizfira Putri Arifin Wijaya, Terbukti Langgar UU Pemilu, Perindo Tidak Bisa Dikenakan  Sanksi, https://www.liputan6.com/news/read/3400636/terbukti- langgar-uu-pemilu-perindo-tidak-bisa-dikenakan-sanksi , diakses tanggal 30 September 2018.
Indonesia,  Undang-undang  No  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,
Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6109.