## TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BANTUAN PADAT KARYA TUNAI

## Dwi Runjani Juwita
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul ‘Ulama Madiun dwi.runjani@gmail.com

## Budi Suwarno
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul ‘Ulama Madiun budisuwarno388@gmail.com
Abstrak  : Penelitian  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap penerima manfaat bantuan sosial (padat karya tunai). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kriteria penerima bantuan sosial padat karya tunai  dan  bagaimana hukum penerima bantuan  jika tidak sesuai dengan kriteria penerima  bantuan  padat  karya  tunai.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan sistem bantuan  sosial (padat  karya tunai) dan  hukum penerima bantuan jika tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat bantuan sosial (padat karya tunai). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen dari  penelitian  ini  adalah  peneliti  itu  sendiri  dengan  menggunakan  panduan observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  penelitian  ini  ditemukan kriteria  atau  syarat  penerima  manfaat  bantuan  program  padat  karya  tunai berdasarkan secara umum dimana kriteria yang pertama yaitu masyarakat miskin atau  masyarakat  rawan  miskin,  masyarakat  menganggur  atau  setengah menganggur,  wanita  kepala  keluarga,  dan  masyarakat  difabel  atau berketerbatasan  khusus  dan  dengan  telaah  pada  landasan  filosofis  maqasid syariah  diharapkan  kesalahan  persepsi  dan  pandangan  penerima  program bantuan  sosial  padat  karya  yang  telah  eksis  di  kalangan  masyarakat  dapat diluruskan  dan  dimaknai  sebagai  upaya  pendorong  masyarakat  dari  tingkat pengangguran  yang  telah  menerima  bantuan  program  bantuan  dalam  hal pemenuhan  kebutuhan  hidup    guna  mengantisipasi  dan  menanggulangi ketidakmampuannya  untuk  terus  mampu  berjuang  dan  tidak  hanya  sekedar mengharapkan  uluran  bantuan  yang  telah  diberikan  pemerintah  tersebut,  yakni berupa program bantuan sosial padat karya tunai sehingga masyarakat juga ikut serta  dalam  pembuatan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  oleh  desa,  selain  dapat mengurangi  tingkat  pengangguran  masyarakat  tertunya  juga  dapat  menerima upah atau penghasilan yang lebih layak dari hasil kerjanya tersebut.
Kata Kunci: Hukum Islam, Bantuan Padat karya Tunai

## PENDAHULUAN
Hibah secara bahasa berasal dari kata wahaba , yang berarti lewat dari satu tangan  ke  tangan  yang  lain  atau  dengan  kata  lain  kesadaran  untuk  melakukan kebaikan  atau  di  ambil  dari  kata hubbub  ar-rih (angin  yang  menghembus)  atau ibra (membebaskan utang). Secara terminologi  yaitu pemberian hak milik secara langsung  dan  mutlak  terhadap  suatu  benda  ketika  masih  hidup  tanpa  ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi 1
Di  dalam  Kamus  Ilmu  Al-Qur’an  yang  dimaksud  hibah  ialah  pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara  lisan  ataupun  tertulis. 2 Hibah  dapat  disebut  juga  hadiah  atau  pemberian sedangkan  menurut  syara’,  hibah  berarti  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain sebagai  hak  miliknya,  tanpa  mengharapkan  imbalan,  tetapi  bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah. 3 Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia  sangat  bernilai  positif.  Menurut  Jumhur  Ulama’  rukun  dan  syarat  hibah ada empat: 4 Wahib (Pemberi), Mauhublah (Penerima), Mauhub , dan Sigat.
Maqashid  syariah  adalah  jantung  dalam  ilmu  ushul  fiqh,  karena  itu maqashid  syariah  menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  merumuskan ekonomi  syariah.  Maqashid  syariah  tidak  saja  diperlukan  untuk  merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk  menciptakan  produk-produk  perbankan  dan  keuangan  syariah  serta  teori- teori  ekonomi  mikro  lainnya.  Maqashid  syariah  juga  sangat  diperlukan  dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. 5
Menurut peraturan pemerintah dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam lapananda
1 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah (Jakarta:  Kencana  Prenada  Group,  2013),  hlm.  342- 343.
2 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an , ( Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 99.
3 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik) (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 115.
4 Sri Sudiarti, Fiqh, hlm. 262-263.
5 Dr.  Toha  Andiko et , Maqoshid  Syariah  dalam  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018) h.95
(2018:10)  mengatakan  bahwa,  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  pemberian  bantuan  tersebut  dilakukan  setelah  memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan ases keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Pekerjaan  padat  karya  ialah  aktivitas  yang  memakai  sumber  daya  alam, tenaga  kerja,  serta  keterampilan  lokal  untuk  mengurangi  kemiskinan,  memberi peningkatan  pendapatan  serta  mengurangi  stunting  untuk  memberdayakan masyarakat marginal/miskin dengan produktivitas tinggi. Tujuan dari Kerja Padat Tunai  ialah  memberi  pedoman  kerja  untuk  membantu  pengurus  serta  pelaksana Satker  Desa  memahami  serta  menjalankan  kewajiban  serta  tanggung  jawabnya dengan baik.
Padat  karya  tunai  ialah  Kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  miskin pedesaan yang sangat produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja serta teknologi untuk menghasilkan upah/pendapatan tambahan, mengurangi kemiskinan  serta  memberi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Program  ini sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk  terus  mendorong  optimalisasi  dana desa demi mendukung percepatan pembangunan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa output yang ingin dicapai pemerintah melalui kehadiran program  ini,  memberi  peningkatan  kesempatan  kerja,  memberi  pendapatan tambahan  kepada  masyarakat,  memberi  peningkatan  kualitas  serta  akses  ke layanan kritis, mengurangi stunting serta malnutrisi. 6
Melalui  latar  belakang  masalah  ini,  maka  peneliti  ingin  melakukan penelitian  yang  berjudul  Tinjauan  Maqashid  Syariah  terhadap    Implementasi Bantuan Padat Karya Tunai).
Kemudian  ada  beberapa  pokok  permasalahan  yang  selanjutnya  akan menjadi  objek  pembahasan.  yaitu:  Bagaimana  kriteria  penerima  bantuan  padat karya  tunai?  Dan  Bagaimana  hukum  penerima  bantuan  jika  tidak  sesuai  dengan kriteria penerima bantuan padat karya tunai?

## Metode Penelitian
6 Adib, “ Padat Karya Tunai Desa” (Sleman: Deepublish, 2020), 7
Berdasarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  jenis  data  yang  diperlukan maka  penelitian  ini  menggunakan  bentuk  penelitian  Kualitatif  Studi  Kasus. Metode  kualitatif  dapat  digunakan  untuk  mengungkap  dan  memberi  sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. 7
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  yaitu  suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  dari  orang  (subyek) itu  sendiri. 8 Dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif  ini,  peneliti  akan  membuat deskripsi tentang gambaran objek yag diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.
Jenis  penelitian  ini  adalah  Studi  Kasus  ( Case  Studies ),  yaitu  penelitian yang  mendalam  tentang  individu,  satu  kelompok,  satu  organisasi,  satu  program kegiatan,  dan  sebagainya  dalam  waktu  tertentu.  Tujuannya  untuk  memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Pengertian Hibah
Hibah  secara  bahasa  berasal  dari  kata wahaba ,  yang  berarti  lewat  dari  satu tangan  ke  tangan  yang  lain  atau  dengan  kata  lain  kesadaran  untuk  melakukan kebaikan  atau  di  ambil  dari  kata hubbub  ar-rih (angin  yang  menghembus)  atau ibra (membebaskan utang). Secara terminologi  yaitu pemberian hak milik secara langsung  dan  mutlak  terhadap  suatu  benda  ketika  masih  hidup  tanpa  ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi 9
Di  dalam  Kamus  Ilmu  Al-Qur’an  yang  dimaksud  hibah  ialah  pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara  lisan  ataupun  tertulis. 10 Hibah  dapat  disebut  juga  hadiah  atau  pemberian
7 Amsel Straus, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h 5.
8 Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif , (Surabaya: Usaha Nasional,1992), hal. 21
9 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 342-343.
10 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an , ( Jakarta: Amzah, 2006), h. 99.
sedangkan  menurut  syara’,  hibah  berarti  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain sebagai  hak  miliknya,  tanpa  mengharapkan  imbalan,  tetapi  bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah 11
Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut: 12
1) Menurut  mazhab  Hanafi  mengatakan  bahwa,  memberikan  hak  memiliki suatu benda  dengan  tanpa  ada  syarat  harus  mendapat  imbalan  ganti  pemberian  ini dilakukan  pada  saat  pemberi  masih  hidup.  Dengan  syarat  benda  yang  akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.
2) Memberikan  hak  sesuatu  materi  dengan  tanpa  mengharapkan  imbalan  atau ganti.  Pemberian  semata-mata  hanya  diperuntukkan  kepada  orang  yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha  Allah  dan  mengharapkan  pahalanya  menurut  mazhab  Maliki  ini dinamakan sedekah.
3) Menurut mazhab Syafi’i mengatakan bahwa, pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan  dengan  ijab  dan  qabul  pada  waktu  si  pemberi  masih  hidup.
Pemberian  mana  tidak  dimaksudkan  untuk  menghormati  atau  memuliakan seseorang  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  mendapat  pahala  dari  Allah  karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

## Dasar Hukum Hibah
َ ن ْوُقِفْنُي َ َْمُه لا  وْم ا َ َْيِف َ َِلْيِب س َ َِهّٰللا َ َ مُث َ َ ل َ َ ن ْوُعِبْتُي َ َ ا م َ ا ْوُق فْن ا َ اًّن م َ َ  ل  و َ َ ذ ا َ ى ََ َْمُه ل َ َْمُه ُرْج ا َ َ دْنِع َ َ ْمِهِ ب  ر َ َ ل  و َ َ ف ْو خ َ َْمِهْي ل ع َ َ ل  و َ َْمُه َ َ ن ْوُن  زْح ي َ
Orang  yang  menginfakkan  hartanya  di  jalan  Allah,  kemudian  tidak mengiringi  apa  yang  dia  infakkan  itu  dengan  menyebut-nyebutnya  dan menyakiti  (perasaan  penerima),  mereka  memperoleh  pahala  di  sisi
11 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik) (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 115.
12 Idris  Ramulyo, Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Kewarisan  Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 145-146.
Tuhan  mereka.  Tidak  ada  rasa  takut  pada  mereka  dan  mereka  tidak bersedih hati. 13

## Rukun dan Syarat Hibah
Menurut Jumhur Ulama’ rukun dan syarat hibah ada empat: 14
1) Wahib (Pemberi)
Yaitu  orang  yang  menghibahkan  barang  miliknya  kepada  orang  lain.
Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:
a) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
c) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad  yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2) Mauhublah (Penerima)
Yaitu seluruh individu dalam arti orang yang menerima hibah. Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar  ada,  atau  diperkirakan  adanya,  misalnya  dalam  bentuk  janin, maka  hibah  tidak  sah.  Apabila  orang  yang  diberi  hibah  itu  ada  di  waktu pemberian  hibah,  akan  tetapi  dia  masih  anakanak  atau  gila,  maka  hibah  itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.
3) Mauhub
Adalah barang yang dihibahkan, dengan syarat:
a) Benda yang dihibahkan benar-benar ada
b) Harta yang bernilai
c) Dapat  dimiliki  dzatnya,  yakni  bahwa  yang  dihibahkan  itu  adalah  apa yang  bisa  dimiliki,  diterima  peredarannya,  dan  pemilikannya  dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
13 Tim Penyusun , Al-Qur’an , hlm. 819.
14 Sri Sudiarti, Fiqh, hlm. 262-263.
e) Dikhususkan,  yakni  yang  dihibahkan  itu  bukan  untuk  umum,  sebab pemegangan  dengan  tangan  itu  tidak  sah  kecuali  bila  ditentukaan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.
4) Sigat (Ijab dan Kabul )
Segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul. Terdapat dua hal yang  hendak  dicapai  oleh  hibah  yakni,  Pertama,  dengan  beri  memberi  akan menimbulkan  suasana  akrab  dan  kasih  sayang  antara  sesama  manusia. Sedangkan  mempererat  hubungan  silaturrahmi  itu  termasuk  ajaran  dasar agama  Islam.  Kedua,  yang  dituju  oleh  anjuran  hibah  adalah  terbentuknya kerjasama  dalam  berbuat  baik,  baik  dalam  menanggulangi  kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.

## Maqashid Syariah
Maqashid  syariah  adalah  jantung  dalam  ilmu  ushul  fiqh,  karena  itu maqashid  syariah  menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  merumuskan ekonomi  syariah.  Maqashid  syariah  tidak  saja  diperlukan  untuk  merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk  menciptakan  produk-produk  perbankan  dan  keuangan  syariah  serta  teori- teori  ekonomi  mikro  lainnya.  Maqashid  syariah  juga  sangat  diperlukan  dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. 15
Tanpa  maqashid  syariah,  maka  semua  regulasi,  fatwa,  produk  keuangan dan  perbankan,  kebijakan  fiscal  dan  moneter,  akan  kehilangan  substansi syariahnya.  Tanpa  maqashid  syariah,  fikih  muamalah  yang  dikembangkan  dan regulasi  perbankan  dan  keuangan  yang  hendak  dirumuskan,  akan  menjadi  kaku dan  statis.Akibatnya  lembaga  perbankan  dan  keuangan  syariah  akan  sulit  dan lambat  berkembang.  Tanpa  pemahaman  ushul  fiqh  dan  maqashid  syariah,  maka pengawas dari regulator mudah sekali menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank  syariah.  Tanpa  maqashid  syariah,  maka  pengawas  akan  menolak produk-produk  baru  yang  inovatif,  padahal  sudah  sesuai  syariah.  Dan  tanpa pemahaman  maqashid  syariah,  maka  regulasi  dan  ketentuan  tentang  PSAK
15 Dr.  Toha  Andiko et , Maqoshid  Syariah  dalam  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018) h.95
syariahakan  rancu,  kaku  dan  dan  mengalami  kesalahan  fatal.  Jiwa  maqashid syariah  akan  mewujudkan  fikih  muamalah  yang  elastis,  fleksibel,  lincah  dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan maqashid syariah  akan  membuat  bank  syariah  dan  LKS  semakin  cepat  berkembang  dan kreatif  menciptakan  produk-produk  baru,  sehingga  tidak  kalah  dengan  produk bank-bank konvensional. 16
Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan  produk-produk  ekonomi  syariah  yang  dapat  berperan  ganda  (alat sosial  kontrol  dan  rekayasa sosio-economy )  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia,  tetapi  lebih  dari  itu,  maqashid  syariah  dapat  memberikan  dimensi filosofis  dan  rasional  terhadap  produk-produk  hukum  ekonomi  Islam  yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad tentang ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syariah  akan  memberikan  pola  pemikiran  yang  rasional  dan  substansial  dalam memandang  akad-akad  dan  produk-produk  perbankan  syariah.  Pemikiran  fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan  pendekatan  maqashid  syariah,  produk  perbankan  dan  keuangan  syariah dapat  berkembang dengan baik  dan dapat  merespons  kemajuan bisnis  yang terus berubah dengan cepat. 17
Di  era  kemajuan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  kontemporer,  banyak persoalan yang muncul, seperti hedging (swap, forward, options), Margin During Contruction  (MDC) , profit  equalization  reserve (PER), trade  finance dan  segala problematikanya , puluhan kasus hybrid contracts, instrument money market inter bank,  skim-skim  sukuk,  repo,  pembiayaan  sindikasi  antar  bank  syariah  atau  dgn konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufah fi al- zimmah , hybrid  take  over dan refinancing , forfeiting,  overseas  financing ,  skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia,  hypoteik  dan  hak  tanggungan,  maqashid  dari  anuitas,  tawarruq,  net revenue  sharing,  cicilan  emas,  investasi  emas,  serta  sejumlah  kasus-kasus  baru yang terus bermunculan.
16 Ibid.
17 Ibid., h. 96
Bantuan Sosial (Padat Karya Tunai)

## a. Pengertian Bantuan Sosial
Bantuan  sosial  menurut  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15 merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari  pemerintah  kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat yang  sifatnya  tidak  secara  terus  menerus  dan  selektif  yang  bertujuan  untuk melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya  resiko  sosial . Bansos  adalah  uang rakyat, uang negara , yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan  serta  harus  bisa  diaudit  dan  dipertanggungjawabkan karena  bersumber  dari  APBN  maupun  APBD.  Bantuan  sosial  bukanlah kewajiban,  tapi  yang  wajib  adalah  untuk  belanja  urusan  wajib  seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya
Sedangkan  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Replublik  Indonesia Nomor  81/PMK.05/2012  tentang  Belanja  Bantuan  Sosial  pada  Kementerian Negara/Lembaga  mendefinisikan  Belanja  Bantuan  Sosial  sebagai  pengeluaran berupa  tranfer  uang,  barang  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat/daerah  kepada  masyarakat  guna  melindungi  masyarakat dari kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial,  meningkatkan  kemampuan  ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
b. Padat Karya Tunai
Padat  karya  tunai  ialah  Kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  miskin pedesaan  yang  sangat  produktif  dengan  mengutamakan  sumber  daya  lokal, tenaga  kerja  serta  teknologi  untuk  menghasilkan  upah/pendapatan  tambahan, mengurangi kemiskinan serta memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program  ini  sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk  terus  mendorong optimalisasi  dana  desa  demi  mendukung  percepatan  pembangunan  serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa output yang ingin dicapai pemerintah  melalui  kehadiran  program  ini,  memberi  peningkatan  kesempatan kerja,  memberi  pendapatan  tambahan  kepada  masyarakat,  memberi
peningkatan  kualitas  serta  akses  ke  layanan  kritis,  mengurangi  stunting  serta malnutrisi. 18
Prinsip  program  padat  karya  ialah  mengutamakan  tenaga  kerja  lokal serta  swakelola  dengan  menyediakan  bahan  baku  serta  upah  secara harian/mingguan.  Pengangguran  pedesaan  saat  ini  lebih  rendah  dibanding  di perkotaan,  namun  pengangguran  pedesaan  masih  cukup  tinggi  yakni  4,01%. Untuk  itu,  program  padat  karya  yang  menyerap  banyak  lapangan  pekerjaan sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju pengangguran. 19
Padat  Karya  Tunai  desa  digalakkan  guna  mendukung  kebijakan presiden  supaya  berbagai  program  yang  ditujukan  ke  desa  dijalankan  dengan model  padat  karya.  Pemerintah  ingin  mewujudkan  desa  sebagai  tempat  yang bisa mengakomodasi berbagai pilihan serta kesempatan bagi masyarakat secara lebih  mandiri  serta  inklusif.  UU  Desa  mengukuhkan  jika  pada  umumnya pengalokasian  dana  desa  mempunyai  tujuan  guna  memberi  peningkatan kemakmuran  penduduk  desa  secara  swadaya  serta  swakelola,  di  mana kebijakan padat karya tunai desa ialah salah satu amanat dari UU tersebut. 20
Hal  ini  bertujuan  agar  kegiatan  padatkarya  berjalan  dengan  maksimal, benar-benar  melibatkan  masyarakat  kurang  mampu  pengangguran  dan masyarakat  yang  benar-benar  membutuhkan  penghasilan  guna  meningkatkan kesejahteraan.
1) Tujuan Padat karya Tunai
Program  Padat  Tunai  Dana  Desa  memunculkan  lapangan  kerja melalui  kegiatan  otonomi  serta  pembangunan  padat  karya,  memberi peningkatan  persatuan,  gotong  royong,  partisipasi  masyarakat  desa, memberi  peningkatan  kualitas  serta  kuantitas  pemberdayaan  masyarakat desa,  serta  memberi  peningkatan  kualitas  serta  kuantitas  pemberdayaan  di masyarakat  desa  kelompok  terpinggirkan,  perempuan,  anak-anak  serta masyarakat mendapatkan pelayanan dasar berbasis pendekatan
18 Adib, “ Padat Karya Tunai Desa” (Sleman: Deepublish, 2020), 7.
19 Irfan Sofi, “ Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo” , Jurnal Inovasi Kebijakan 4,2 (2020): 27.
20 Adib, “ Padat Karya Tunai Desa ,” 7.
pemberdayaan masyarakat, mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur, setengah menganggur serta miskin, serta sosial serta ekonomi di desa menciptakan kegiatan. 21
Dari  hal  tersebut  diatas  maka  Tujuan  Padat  Karya  Tunai  yang bersumber dari dana desa menurut Budiasa ialah seperti berikut:
a) Penciptaan  lapangan  kerja  melalui  kegiatan  pembangunan  swakelola dengan program Padat Karya Tunai dana desa, sehingga pengangguran menjadi berkurang.
b) Menumbuhkan  rasa  kebersamaan,  semangat  gotong  royong,  serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
c) Memberi  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  dengan  cara meningkatnya kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa.
d) Mewujudkan  peningkatan  akses  masyarakat  miskin,  perempuan,  anak, serta  kelompok  marginal  kepada  pelayanan  dasar  dengan  berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat.
e) Memberikan  ruang  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan desa,baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
f) Membangkitkan  kegiatan  sosial  ekonomi  di  desa,  dengan  cara memusatkan perputarn keuangan di masyarakat lokal desa. 22
2) Prinsip Padat Karya Tunai
Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai dana desa yakni:
a) Inklusif
Perencanaan  serta  pelaksanaan  aktivitas  padat  karya  di  desa  harus dilakukan  penyusunan  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat,  aspek ketenagakerjaan  (pengangguran,  setengah  menganggur,  masyarakat marginal/miskin), geografis serta sosial. Menjaga keseimbangan antara daya dukung serta lingkungan.
b) Partisipasi serta Gotong Royong
21 Sofi, “Implementasi  Padat  Karya  Tunai  Dana  Desa  untuk  Masyarakat  Miskin  di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo ”,h.  27.
22 Budiasa  dkk,  “ Implementasi  Kebijakan  Padat  Karya  Tunai  (PKT)  pada  Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar ”, 75.
Pelaksanaan aktivitas padat karya di desa didasarkan pada prinsip “dari masyarakat,  oleh  masyarakat,  serta  untuk  masyarakat”.  Pemerintah berperan sebagai moderator untuk mendampingi pemerintah desa, BPD, serta  masyarakat  desa  dalam  pembangunan  desa  partisipatif  serta gotong royong.
c) Transparan serta Akuntabel
Pelaksanaan  aktivitas  padat  karya  di  desa  dijalankan  dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral, teknis, hukum serta administrasi transparansi serta akuntabilitas kepada semua pihak.
Menurut Evi, prinsip-prinsip pelaksanaan PKTD ialah:
Memprioritaskan  anggota  keluarga  miskin,  penganggur,  serta  setengah penganggur  serta  anggota  masyarakat  marginal  lainnya.  Proporsi  upah  harus lebih dari 30 biaya aktivitas padat Karya Tunai Menjalankan pembayaran upah kerja kegiatan setiap hari Mendorong peran serta BUMDes dalam pengelolaan ekonomi produktif melalui Padat Karya Tunai. 23

## Kriteria Penerima Bantuan Padat Karya Tunai (PKT)
Pemerintah  pada  saat  ini  sudah  banyak  mengeluarkan  program-program yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  dan  yang paling  utama  pemenuhan  kebutuhan  pangan  yang  dapat  mengurangi  beban masyarakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Salah  satu  upaya  pemerintah terkait dengan penanngulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah atau masyarakat penganggur adalah menyediakan lapangan pekerjaan  sementara  bagi  masyarakat  penganggur  dan  setengan  penganggur, sekaligus  menyediakan  sarana  dan  prasarana  penunjang  akses  ekonomi  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya Bantuan Padat Karya.
Diketahui  dalam  surat  edaran  Nomor  3/102/PK03.00/III/2023  tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah program Pembinaan Ketenagakerjaan  Bantuan  Padat  Karya  tahun  2023  oleh  Direktur  Jenderal
23 Tiolina Evi, dkk, “ New Normal Newlife” (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 31.
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan  pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur,  sekaligus  menyediakan  sarana  dan  prasarana  penunjang  akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Syarat atau Kriteria Penerima Bantuan Padat Karya Tunai yaitu:
a. Kelompok Masyarakat dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Mengajukan proposal kegiatan Padat Karya,
2) Beranggotakan  40  orang  pekerja  yang  berasal  dari  satu  Desa/Kelurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3) Akta  pendirian  kelompok/Surat  keterangan  pembentukan  kelompok  dari kepala Desa/Kelurahan setempat
4) Salinan NPWP atas nams Kelompok Masyarikat/Ketua.
5) Struktur  Organisasi/Kepengurusan  Kelompok  Masyarakat  yang  sudah disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
6) Surat  pernyataan  kesanggupan  melaksanakan  kegiatan  dan  membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) Padat Karya;
7) Surat Keterangan 40 orang Pekerja Penganggur/setengah penganggur dari Kepala Desa/Kelurahan setempat,
8) Surat Keterangan 40 orang Pekerja Penganggur/setengah penganggur dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

## Analisis Kriteria Penerima Bantuan Padat Karya Tunai
Program  Padat  Tunai  Dana  Desa  memunculkan  lapangan  kerja  melalui kegiatan  otonomi  serta  pembangunan  padat  karya,  memberi  peningkatan persatuan,  gotong  royong,  partisipasi  masyarakat  desa,  memberi  peningkatan kualitas  serta  kuantitas  pemberdayaan  masyarakat  desa,  serta  memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan di masyarakat desa kelompok terpinggirkan,  perempuan,  anak-anak  serta  masyarakat  mendapatkan  pelayanan dasar  berbasis  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat,  mengurangi  jumlah
masyarakat  yang  menganggur,  setengah  menganggur  serta  miskin,  serta  sosial serta ekonomi di desa menciptakan kegiatan. 24
Bantuan  sosial  padat  karya  tunai  dari  perspektif  hukum  islam  dapat diartikan  sebagai  suatu  bentuk  hibah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 262 dijelaskan:
َ نْيِذ ل ا َ َ ن ْوُقِفْنُي َ َْمُه لا  وْم ا َ َْيِف َ َِب س َِلْي َ َِهّٰللا َ َ مُث َ َ ل َ َ ن ْوُعِبْتُي َ َ ا م َ ا ْوُق فْن ا َ اًّن م َ َ  ل  و َ َ ى ذ ا ََ َْمُه ل َ َُرْج ا َْمُه َ َ دْنِع َ َ ْمِهِ ب  ر َ َ ل  و َ َ ف ْو خ َ َْمِهْي ل ع َ َ ل  و َ َْمُه َ َ ن ْوُن  زْح ي َ
Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang  dia  infakkan  itu  dengan  menyebut-nyebutnya  dan  menyakiti  (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 25
Dari hasil peneitian ini penulis dapat menjelaskan bahwa kriteria atau syarat penerima  manfaat  bantuan  program  padat  karya  tunai  berdasarkan  secara  umum dimana  kriteria  yang  pertama  yaitu  masyarakat  miskin  atau  masyarakat  rawan miskin,  masyarakat  menganggur  atau  setengah  menganggur,  wanita  kepala keluarga,  dan  masyarakat  difabel  atau  berketerbatasan  khusus.  Dengan  adanya kriteria  tersebut  tertunya  ada  penerima  manfaat  bantuan  sosial  padat  karya  yang tidak  tepat  sasaran,  akan  tetapi  dari  pihak  pemerintah  terdapat  tindakan  untuk mengantisipasi  adanya  bantuan  sosial  padat  karya  yang  tidak  tepat  sasaran  yaitu dengan diadakan evaluasi yang melibatkan perangkat desa maupun masyarakat itu sendiri,  hal  tersebut  dikarenakan  program  tersebut  berasal  dari  dana  desa,, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilibatkan pada masyarakat sekitar.
Dalam perihal penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kriteria  dapat  dianggap  tidak  adil  dan  merugikan  orang  lain.  Sebagaimana  yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:
24 Sofi, “Implementasi  Padat  Karya  Tunai  Dana  Desa  untuk  Masyarakat  Miskin  di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo ”,h.  27.
25 Tim Penyusun , Al-Qur’an , hlm. 819.
ا هُّي ا  ي َ َ نْيِذ لا َ ا ْوُن م ا َ َ ل ََ ت ا  ْوُلُكْأ َ َْمُك لا  وْم ا َ َْمُك نْي ب َ َِلِطا بْلاِب َ َ  لِا َ َْن ا َ َ ن ْوُك ت َ َ ة  را جِت َ َْن ع ََ ت َ  ٍا  ر َ َْمُكْنِ م َ َ  ۗ َ ل  و َ ا  ْوُلُتْق ت َ َْمُك سُفْن ا َ َ  ۗ َ نِا َ َ هّٰللا َ َ نا ك َ َْمُكِب َ ا مْي ِح  ر ََ
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan  yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha Penyayang kepadamu.
Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan bagi setiap muslim untuk tidak saling memakan harta sesamanya melalui jalan  yang tidak benar atau batil. Batil dalam penelitian ini dapat diartikan bagi penerima bantuan sosial khususnya pada program  padat  karya tunai (PPKT)  yang tidak memenui  kriteria atau syarat yang  telah  ditentukan  oleh  agama.  Kecuali  dalam  hal  perdagangan  yang melibatkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling suka atau senang. Dapat  diibaratkan  bagi  yang  seseorang  yang  suka  memakan  harta  dengan  jalan yang tidak benar atau batil seperti membunuh diri sendiri.
Analisis    Penerima  Bantuan  Jika  Tidak  Sesuai  Dengan  Kriteria  Penerima Bantuan Padat Karya Tunai.
Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah  menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  merumuskan  ekonomi syariah.  Maqashid  syariah  tidak  saja  diperlukan  untuk  merumuskan  kebijakan- kebijakan  ekonomi  makro  (moneter,  fiscal,  public  finance),  tetapi  juga  untuk menciptakan  produk-produk  perbankan  dan  keuangan  syariah  serta  teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. 26
Tanpa maqashid syariah, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan,  kebijakan  fiscal  dan  moneter,  akan  kehilangan  substansi  syariahnya. Tanpa  maqashid  syariah,  fikih  muamalah  yang  dikembangkan  dan  regulasi perbankan  dan  keuangan  yang  hendak  dirumuskan,  akan  menjadi  kaku  dan statis.Akibatnya  lembaga  perbankan  dan  keuangan  syariah  akan  sulit  dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman ushul fiqh dan maqashid syariah, maka pengawas
26 Dr.  Toha  Andiko et , Maqoshid  Syariah  dalam  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018) h.95
dari regulator mudah sekali menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah.  Tanpa  maqashid  syariah,  maka  pengawas  akan  menolak  produk-produk baru  yang  inovatif,  padahal  sudah  sesuai  syariah.  Dan  tanpa  pemahaman maqashid syariah, maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariahakan rancu, kaku  dan  dan  mengalami  kesalahan  fatal.  Jiwa  maqashid  syariah  akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa mampu beradaptasi  dengan  perkembangan  zaman.  Penerapan  maqashid  syariah  akan membuat  bank  syariah  dan  LKS  semakin  cepat  berkembang  dan  kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional. 27
Mengenai  hal  tersebut,  dalam  kaitannya  dengan  menanggulangi  tingkat pengangguran  atau  kemiskinan  hukum  dalam  Al-Quran  tentunya  memiliki karakteristik  yang  ideal  dalam  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia. Syariat  Islam  tidal  dapat  dilepaskan  dari  landasan  filosofi  imani,  dalam  hal  ini maqasid  syariah  yang mengandung dimensi  ilahi,  dan juga mengandung  dimensi insani.
Bertitik  tolak  dari  pernyataan  di  atas,  erat  kaitan  dengan  landasan  filosofis maqasid  syariah.  Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  mengenai  masalah ekonomi  dan  upaya  pengentasan  tingkat  pengangguran  masyarakat,  maka  perlu penanggulangan melalui pesan-pesan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadist dengan  telaah  berlandaskan  pada  landasan  filosofis  maqasid  syariah  .  Dari  hasil peneitian  ini  penulis  dapat  menjelaskan  bahwa  kriteria  atau  syarat  penerima manfaat  bantuan  program  padat  karya  tunai  berdasarkan  secara  umum  dimana kriteria  yang  pertama  yaitu  masyarakat  miskin  atau  masyarakat  rawan  miskin, masyarakat  menganggur  atau setengah menganggur, wanita kepala keluarga, dan masyarakat  difabel  atau  berketerbatasan  khusus.  Dengan  adanya  kriteria  tersebut tertunya  ada  penerima  manfaat  bantuan  sosial  padat  karya  yang  tidak  tepat sasaran, akan tetapi dari pihak pemerintah terdapat tindakan untuk mengantisipasi adanya bantuan sosial padat karya yang tidak tepat sasaran yaitu dengan diadakan evaluasi  yang  melibatkan  perangkat  desa  maupun  masyarakat  itu  sendiri,  hal
tersebut  dikarenakan  program  tersebut  berasal  dari  dana  desa,,  perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilibatkan pada masyarakat sekitar.
Dalam perihal penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kriteria  dapat  dianggap  tidak  adil  dan  merugikan  orang  lain.  Sebagaimana  yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29, kita dilarang untuk memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka  di  antara  kamu.  Jadi,  jika  pengalihan  bentuk  tersebut  dilakukan  tanpa kesepakatan  dan  persetujuan  Keluarga  Penerima  Manfaat,  maka  hal  itu  dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak adil.

## PENUTUP
Berdasarkan  deskripsi  data  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa Kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program padat karya  tunai  berdasarkan  secara  umum  dimana  kriteria  yang  pertama  yaitu masyarakat  miskin  atau  masyarakat  rawan  miskin,  masyarakat  menganggur  atau setengah  menganggur,  wanita  kepala  keluarga,  dan  masyarakat  difabel  atau berketerbatasan  khusus.  Dengan  telaah  pada  landasan  filosofis  maqasid  syariah diharapkan  kesalahan  persepsi  dan  pandangan  penerima  program  bantuan  sosial padat  karya  yang  telah  eksis  di  kalangan  masyarakat  dapat  diluruskan  dan dimaknai sebagai upaya pendorong mansyarakat. Dalam perihal penerima bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kriteria dapat dianggap tidak adil dan merugikan  orang  lain  dan  dapat  merugikan  Keluarga  Penerima  Manfaat  karena mereka  tidak  mendapatkan  hak  mereka  sepenuhnya,  dan  dapat  menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abû Zahrah, Muhammad Ushûl al-Fiqh ,
Adib, “ Padat Karya Tunai Desa” (Sleman: Deepublish, 2020)
Andiko, Dr. Toha et , Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2018)
Budiasa  dkk,  “ Implementasi  Kebijakan  Padat  Karya  Tunai  (PKT)  pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar ”
Burhan,  Bungin. Metodologi  Penelitian Sosial , (Surabaya :  Airlangga  University Prees, 2001)
Chusna, Chamim. “Analisa Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa Studi pada Kecamatan  Mlarak  Kabupaten  Ponorogo)” ,  (Skripsi,  IAIN  Ponorogo, 2021)
Evi, Tiolina dkk, “ New  Normal  Newlife” (Pasuruan:  CV.  Penerbit  Qiara  Media,
2021)
Farroh  Hasan,  Akhmad. Fiqh  Muammalah  dari  Klasik  hingga  Kontemporer (Teori dan Praktik) (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). Fatoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi. PT. Rinekha cipta. Jakarta.2006
Furchan,  Arif. Pengantar  Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Surabaya:  Usaha Nasional,1992).
Hosen,  Ibrahim. Bunga  Rampai  dari  Percikan  Filasafat  Hukum  Islam ,  (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur’an, 1997), Cet. ke-1
J. Lexy, Moleong. Penelitian kualitatif . (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008) Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “ Buku  Pintar  Dana  Desa,  Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat” (Jakarta: t.p., 2017)
Mappiare  AT , Andi. Dasar-dasar  Metodologi  Riset  Kualitatif  Untuk  Ilmu  Sosial dan Profesi, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009)
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
Masnah,  Tesis: Mekanisme  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Non  Tunai  Program Keluarga  Harapan  Dalam  Tinjauan  Maqasid  Al-Syari’ah. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020).
Muhajir,  Noeng Metodologi  penelitian  Kualitatif ,  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin, 1996)
Mulyana, Dedi. Metodologi penelitian kualitatif. Rosda. Bandung. 2006 Norobuko, Cholid. Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997).
Nurmila,  Fitriyana.  Skripsi: Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Distribusi  Dana Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  (Studi  Di  Desa  Karang  Anyar Kecamatan  Jati  Agung  Kabupaten  Lampung  Selatan). (Lampung:  UIN  ril, 2021
Ramulyo, Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Ridwan, Statistika  Untuk  Lembaga  dan  Instansi  Pemerintah/Swasta ,  (Bandung  : Alfabeta, 2004)
Sofi,  Irfan.  “ Implementasi  Padat  Karya  Tunai  Dana  Desa  untuk  Masyarakat Miskin  di  Kabupaten  Pasuruan  serta  Kabupaten  Probolinggo” ,  Jurnal Inovasi Kebijakan 4,2 (2020)
Straus,  Amsel. Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2015)
Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018).
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,Kualitatif,  dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6. Tanzeh, Ahnah. Metode Penelitian Praktis . PT Bina Ilmu. Jakarta pusat.2004.
Tim  Penyusun ,  Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag Ri, 2019)
W. Al-Hafidz, Ahsin. Kamus Ilmu Al-Qur’an , ( Jakarta: Amzah, 2006)
Wasiatun,  Khoiriah. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Bantuan  Pangan Non  Tunai  (Bpnt)  Melalui  E-Warung  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat (Studi  Di  Desa  Lumbirejo  Kecamatan  Negeri  Katon  Kabupaten Pesawaran). Diploma Thesis, ( Lampung: UIN Raden Intan 2022) Zuariah,  Nurul. Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan  Teori (malang: Rineka Cipta, 2005)