## KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  DI KABUPATEN DEMAK

## Wiwik Widayati

## Abstract
Farmland  conservation  is  regulated  in  law  number  41  year  2009  with  intention  to conserve food area and farmland continuously and to ensure the availability of food farmland for  the  sake  of  creating  independency,  endurance  and  sovereignty  of  food.  Continuous farmland conservation is exercised on continuous food farmland and reserve food farm, both within or outside the perimeter of food farmland. The policy of continuous food farmland does not stop on decreeing a land into a continuous food farmland, but also a series of activities which support and ensure the availability and conservation of the food farmland.
Keyword: farmland, agriculture, food

## A.  PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  di  sektor pertanian  dan  pertanahan  yang  dihadapi oleh  bangsa  Indonesia  adalah  tingginya angka konversi lahan pertanian ke penggunaan  non  pertanian    khususnya lahan  pertanian  sawah  sehingga  luasan lahan sawah semakin berkurang,
Sementara  lahan  sawah  bersifat  rigid artinya  tidak  semua  lahan  pertanian  bisa dijadikan lahan sawah karena lahan sawah mempunyai  karakteristik  khusus  yaitu tersedianya  air  yang  cukup  dengan  tingkat kesuburan yang tinggi.
Tingginya konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian akan membawa dampak  yang  serius  terhadap  ketahanan pangan  bangsa  karena  hampir  semua penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Masalah pangan tidak  hanya  permasalahan  yang  dihadapi oleh  Indonesia  tetapi  juga  Dunia  karena jumlah  penduduk  yang  semakin  besar dimana  pada  tahun  2015  penduduk  bumi diperkirakan mencapai 8,5 Milyar sementara dunia dibayangi ancaman krisis air,  berkurangnya  lahan  pertanian  dan tingginya  kebutuhan  pangan,oleh  karena itu  diperkirakan  kebutuhan  akan  pangan meningkat 50-60% dari sekarang.
Pertanyaan  yang  muncul  atas  kondisi tersebut  adalah  bagaimana  memberi makan  9  milyar  perut  mengingat  setiap orang  mempunyai  hak  atas  pangan  yang perlu dijamin oleh pemerintah.
Kekhawatiran  tersebut  muncul  pula  pada workshop tentang ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada akhir bulan Oktober
2012  di  Ho  Chi  Min  Vietnam.  Ancaman ketahanan  pangan  sebenarnya  sudah berlangsung
sebagaimana FAO
menyebutkan bahwa satu milyard penduduk  dari  7  milyard  penduduk  dunia saat  ini  hidup  dalam  kondisi  kekurangan gizi (Kompas 23 November 2012) dan 65% dari jumlah tersebut merupakan penduduk Asia  Pasifik  dan  Indonesia  merupakan Negara  ke  empat  sebagai  negara  dalam kerawanan pangan.
Jumlah penduduk Indonesia  kurang lebih  243  juta  dan  pada  tahun  2025 diperkirakan mencapai 400 juta merupakan tantangan  bagi  pemerintah  untuk  menjaga keamanan pangan ditengah  berkurangnya lahan pertanian, diperkirakan lahan pertanian  sawah  di  Jawa  berkurang  rata- rata  40.000.  ha  per  tahunnya.  Sementara untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan lestari  diperlukan    lahan  pertanian  seluas 1.200 m 2 per kapita tetapi dalam kenyataan yang  tersedia  baru  mencapai  765  m 2 bahkan  angka  tersebut  cenderung  terus menurun  karena  ada  persaingan  dalam permintaan  lahan  untuk  kegiatan  non pertanian.  Sehubungan  dengan  jumlah penduduk  yang  semakin  meningkat  maka kebutuhan  akan  pangan  akan  meningkat pula  sehingga    untuk  tetap  menjaga ketersediaan  pangan  yang  cukup  mutlak diperlukan  pula    lahan  pertanian  pangan yang mencukupi pula.
Walaupun  pemerintah  menyadari betapa  pentingnya  ketahanan  pangan dengan  kedaulatan  atas  pangan  namun belum sepenuhnya menjadi komitmen yang
kuat bagi pemerintah untuk mewujudkannya terbukti  alokasi  anggaran  untuk  sektor pertanian  yang  masih  kecil,  kurangnya kebijakan  yang  berpihak  pada  petanii, implentasi peraturan perundangan  tentang pengendalian  konversi  lahan  pertanian    ke penggunaan  non  pertanian  yang  masih setengah  hati.  Oleh  karena  itu  dalam mewujudkan ketahanan pangan ini diperlukan  kebijakan  yang  komprehensif dan integratif mulai dari kebijakan kependudukan,  pertanahan  dan  kebijakan pertanian.  Untuk  memenuhi    kebutuhan pangan  yang  terus  meningkat  selain diperlukan  ketersediaan  lahan  pertanian yang cukup luas, diperlukan pula pelibatan tehnologi  dan  inovasi  sektor  pertanian misalnya  dengan  menggunakan  benih transgenic yang lebih tahan hama dan hasil pertanian  yang  lebih  banyak.  Betapapun tingginya  produktifitas  pertanian  tanpa diikuti  dengan  dengan  ketersediaan  lahan yang  cukup  tampaknya  ketahanan  pangan sulit untuk dicapai. Untuk menjaga kecukupan dan ketersediaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan pencetakan  lahan  baru  ataupun  dengan menjaga  lahan  yang  sudah  ada  supaya tidak berkurang. Kebijakan mencetak lahan sawah  baru  pernah  menjadi  program pemerintah  Orde  baru  dengan  program sejuta  lahan  sawah  yang  diselenggarakan di  P.  Kalimantan,  tampaknya  program  ini mengalami kegagalan  karena lahan sawah mempunyai  karakteristik  khusus  dimana tidak semua lahan pertanian bisa dijadikan lahan  sawah.  Kebijakan  yang  lebih  efisien adalah dengan menjaga lahan sawah yang sudah  ada    agar  jumlahnya  tidak  semakin berkurang,  oleh  karena  itu  diperlukan pengendalian alih fungsi penggunaan lahan pertanian  ke  penggunaan  non  pertanian. Melalui  UU  nomor  41  tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  dan  beberapa  peraturan pelaksana  telah  dikeluarkan  dalam  rangka mendukung    pelaksanaan  UU  nomor  41 tahun 2009, diantaranya PP nomor 12 tahun 2012  tentang  Insentif  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP nomor 25  tahun  2012  tentang  Sistem  Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP nomor 30 tentang Pembiayaan Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  diharapkan  lahan  pertanian
pangan  tetap  terjaga.  Dengan  adanya  UU nomor 41 dan beberapa peraturan pelaksananya merupakan  momentum baru dalam  upaya  pengendalian  konversi  lahan pertanian  ke  penggunaan  non  pertanian, dimana  sebelumnya  pemerintah  telah mengeluarkan  beberapa  peraturan  yang berkait  dengan  pengendalian  konversi namun tampaknya peraturan-peraturan tersebut  tidak  efektif  dilaksanakan  terbukti angka konversi lahan yang terus meningkat. Ancaman  terhadap  ketahanan  pangan bangsa  ditengah  tingkat  konversi  lahan pertanian  ke  penggunaan  non  pertanian yang  terus  meningkat  telah  memaksa pemerintah  untuk  mengeluarkan  peraturan perundangan untuk melindungi lahan pertanian  disertai  sanksi  pidana  terhadap pelanggarnya  dimana  dalam  peraturan perundangan  sebelumnya    tidak  diberikan sanksi terhadap pelaku konversi.
Betapapun baiknya peraturan perundangan  jika  tanpa  disertai  kemauan politik  yang  kuat  dari  pemerintah  untuk melaksanakannya  maka  UU  nomor  41 tahun  2009  akan  mengalami  nasib  yang sama  dengan  peraturan  perundangan sebelumnya yaitu PP nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Surat Edaran  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN  nomor  410-1850  tahun  1994  tentang Perubahan  Penggunaan  Tanah  sawah Irigasi  Tehnis  untuk  penggunaan  non pertanian dan beberapa peraturan lainnya.
Ketahanan  pangan  nasional  tidak akan  tercapai  tanpa  ada  dukungan  dari daerah, karena ketahanan pangan nasional akan  berbasis  pada  kemampuan  daerah dalam mewujudkan ketahanan pangannya. Oleh karena itu masing- masing daerah juga harus mampu menjaga lahan pertaniannya dalam rangka memberi kontribusi terhadap produksi  pangan  nasional.  Bentuk  nyata dari  komitmen  daerah  untuk  mewujudkan ketahanan pangan nasional adalah dengan melaksanakan  UU  nomor  41  tahun  2009 tersebut walaupun daerah dihadapkan pada dua  kepentingan  antara  nasional  dan daerah.
Jawa  Tengah  merupakan  lumbung pangan  nasional  karena  kebutuhan  beras nasional  banyak  dipasok  oleh  Jawa Tengah.  Dari  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah terdapat beberapa Kabupaten yang mempunyai potensi tinggi dalam
menghasilkan  padi  diantaranya  Kabupaten Demak  namun    pengurangan  lahan pertanian  sawahnya  karena  konversi    juga paling  tinggi    dan    dalam  sepuluh  tahun terakhir  telah  terjadi  pengurangan  lahan sawah kurang lebih 1.597 ha. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada pengendalian terhadap alih  fungsi  lahan  untuk  menjaga    lahan sawah yang sudah ada agar tidak terncam dari tindakan pengalihan dalam penggunaannya  maka  tidak  dipungkiri prestasi Kabupaten Demak sebagai lumbung  pangan  nasional  tidak  disandang lagi. Dengan dilatarbelakangi kondisi tersebut penelitian ini mengambil
Kabupaten
Demak sebagai sample
Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan.
Merujuk pada latar belakang pemikiran tersebut di atas maka permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah sejauhmana  kebijakan  perlindungan  lahan
pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan  di  Kabupaten  Demak  yang dikenal  sebagai  lumbung  pangan  Jawa Tengah  sekaligus  juga  sebagai  Kabupaten dengan  tingkat  alih  fungsi  lahan  pertanian khususnya  sawah  ke  penggunaan  non pertanian yang tinggi. Walaupun sebelumnya  pemerintah  melalui  beberapa regulasi mengatur tentang alih fungsi lahan dengan  tujuan  mengendalikan  tindakan konversi    namun  tampaknya  tidak  efektif mampu mengendalikan laju konversi lahan. Karena  tidak  ada komitmen  yang kuat  dari pemerintah  serta  partisipasi  masyarakat dalam mematuhi larangan konversi tersebut. Diaturnya kembali lahan pertanian untuk  dilindungi  dari  ancaman  konversi merupakan  momentum  baru  untuk  tetap menjaga keberadaan lahan pertanian dalam rangka  mendukung  ketahanan  pangan bangsa  dengan  tetap  terjaganya  tingkat produksi pangan.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1.  Perencanaan dan Penetapan
Perencanaan lahan pertanian
pangan  berkelanjutan  disusun  baik  di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota  secara  hierarkhis,  dimana perencanaan  di  tingkat  Nasional  menjadi acuan  dalam  perencanaan  di  tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perencanaan di  tingkat  Provinsi  juga  menjadi  acuan dalam perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota.  Dalam  merencanakan suatu lahan sebagai kawasan pertanian dan cadangan  pertanian  pangan  berkelanjutan akan mempertimbangkan beberapa hal dan diharapkan ada kemandirian pangan ditingkat  local  yang  akan  menyangga ketahanan pangan nasional.
Penetapan  lahan  pertanian  menjadi lahan  pertaanian  pangan  berkelanjutan telah  diatur  lebih  lanjut  dalam  PP  nomor  1 tahun  2011  tentang  penetapan  dan  alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.  PP  ini  selain  mengatur prosedur penetapan juga mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan  menjadi    bukan  lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap  maupun  sementara.  Dalam  Rencana tata Ruang Kabupaten Demak direncanakan  luas  lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan  seluas  49.841  ha  sementara yang  ditetapkan  dalam  Rencana  Tata Ruang  wilayah  propinsi  untuk  Kabupaten Demak  seluas  58.891.  yaitu  lebih  besar daripada  yang  ditetapkan  dalam  RTRW Kabupaten. Untuk cadangan lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  ditetapkan seluas  5.574  ha.  Berupa  lahan  pertanian pangan holtikultura.

## B.2.  Pengembangan
Kawasan pertanian dan lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  dapat dikembangkan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,  masyarakat  dan/atau  Koperasi (yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

## B.3.  Penelitian
Untuk  melindungi  lahan  pertanian pangan berkelanjutan perlu didukung dengan  penelitian  yang  dapat  dilakukan oleh  pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengembangan  tehnologi  pertanian  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Demak  adalah  dengan  menggunakan system  tanam  jajar  legowo,  menggunakan
burung  hantu  tjenis  Tito  Alba  sebagai pembasmi hama tikus yang ramah lingkungan.

## B.4.  Pemanfaatan
Pemmanfaatan lahan pertanian pangan  berkelanjutan  dilakukan  dengan menjamin  konservasi  tanah  dan  air,  oleh karena  itu  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan konservasi tanah dan air. Bagi pemilik lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan berkewajiban  untuk  memanfaatkan  tanah sesuai  peruntukannya  dan  mencegah kerusakan  irigasi.  Kewajiban  pemilik  lahan pertanian dalam menjaga kesuburan diwujudkan  dalam  penggunaan  system pemupukan berimbang dalam  penggunaan pupuk  organic  dan  non  organic,  dalam menjamin kelangsungan supply air dengan menggunakan  system  bank  air  dimana setiap  kelompok  tani  mempunyai  embung air.

## B.5.  Pembinaan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan  terhadap  orang  yang  terikat dengan  pemanfaatan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan pembinaan tersebut  dapat  berupa:  Koordinasi  dalam melakukan  perlindungan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan. Melakukan sosialisasi  peraturan  perundangan  tentang perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkenajutan,  pembimbingan,  supervise dan  konsultasi,  pendidikan,  pelatihan  dan penyuluhan kepada masyarakat.

## B.6.  Pengendalian
Pengendalian lahan pertanian pangan  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah    Daerah  melalui  pemberian: insentif,  disinsentif,  proteksi,  penyuluhan dan  mekanisme  perijinan  ,  jadi  pemberian insentif  diberikan  berupa    insentif  fiscal berupa  keringanan  pajak,  kompensasi; subsidi  silang;  imbalan;  sewa  ruang;  dan kontribusi  saham.  Sedangkan  insentif  non fiscal  dapat  berupa  pembangunan  dan pengadaan prasarana; kemudahan prosedur perizinan; dan  penghargaan.
B.7.  Pengawasan
Untuk
menjamin tercapainya pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan  akan  dilakukan  pengawasan terhadap kinerja: perencanaan dan penetapan,  pengembangan,  pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  daan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.  Pengawasan  tersebut meliputi  kegiatan  pelaporan,  pemantauan dan  evaluasi.  Kegiatan  pelaporan  juga dilakukan secara berjenjang vertical dimulai dari  Pemerintah  terendah  yaitu  Desa/ Kelurahan  dan  terakhir  pada  tingkat Pemerintah  pusat.  Kegiatan  pemmantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengamati dan memeriksa laporan dengan pelaksanaan  di  lapangan  dan  apabila  dari hasil pemantauan dan evaluasi telah terjadi penyimpangan  maka  Menteri,  Gubernur dan/ atau Bupati/ Walikota wajib mengambil langkah penyelesaian.
B.8.  Sistem Informasi Berkait dengan perencanaan, pelaksanaan  dan  monitoring  evalusi  atas kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  perlu  didukung  data yang  akurat  dan  valid  tentang  lahan pertanian, tingkat produksi maupun produktifitasnya untuk mendukung terwujudnya ketahanan sekaligus
kedaulatan  pangan  nasional,  sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan  PP  nomor  25  tahun  2012 tentang System Informasi Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan.      Yang  dimaksud Sistem  Informasi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  adalah  kesatuan  komponen yang  terdiri  atas  kegiatan  yang  meliputi penyediaan
data,
penyeragaman, penyimpannan dan pengamanan, pengolahan,  pembuatan  produk  informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan  informasi  yang  berkait  satu sama lain serta penyelenggaraan mekanismenya  pada  perlindungnan  lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## B.9.  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Petani
Dalam  rangka  perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan,
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib
melindungi  dan  memberdayakan  petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani.  Pemberdayaan  kepada  petani  di Kabupaten Demak dilakukan melalui
Kelompok Tani dan Kelompok Tani Pengelola  Air.  Ketersediaan  tenaga  kerja terutaama  pada  saat  tanam  dan  panen sering menjadi permasalaahan yang dihadapi  petani  disamping  jumlah  tenaga kerja  yang  terbatas  juga  upah  yang  tinggi, dalam  mengatasi  hal  tersebut  kemudian dibentuk  Brigadir  Tanam  dan  brigadier panen.

## B.10. Pembiayaan
Aspek  pembiayaan  merupakan  hal yang  sangat  penting  untuk  mensuport setiap kegiatan, adanya kepastian besaran pembiayaan,  administrasi  dan  sumber pembiayaan  perlu  diinformasikan  kepada para  pemangku  kepentingan  agar  aspek akuntabilitas  dan  transparansi    terpenuhi sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan  Negara.  Pembiayaan  untuk perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan bersumber dari APBN, APBD Provinsi  maupun  APBD  Kabupaten  dan dimungkinkan pula ada sumber  dari: CSR badan  usaha,  Kelompok  tani,  gabungan kelompok  tani  dan/atau  masyarakat,  hibah dan Investasi (dari BUMN, BUMD, Koperasi atau swasta nasional). Pembiayaan terhadap  perlindungan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan telah diatur terssendiri  dalam  Peraturan  Pemerintah nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.

## B.11. Peran serta masyarakat
Dengan  adanya  peran  serta  dalam setiap  program  kegiatan    diharapkan masyarakat  ikut  bertanggung  jawab  dan merasa  sebagai  bagian  daari  program tersebut,  masyarakat  khususnya  petani bukan  sebagai  obyek    dari  kebijakan perlindungan  lahan  pertanian.  Peran  serta masyarakat  dalam  perlindungan  lahan pertanian  pangan    adalah  peran  semua unsure  dalam  masyarakat  selain  untuk mendorong  kegiatan  usaha  pertanian  juga melindung  lahan  pertanian  pangan  dari ancaman  pengalihan  ke  kegiatan  non pertanian  baik  yang  dilakukan  secara sporadic maupun sistemik.
Untuk  mendapat  gambaran  tentang penerimaan  masyarakat  atas  kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan, maka populasinya adalah  petani  pemilik  yang  lahannya  telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan responden dipilih dengan menggunakan random yang mewakili kelompok tani.
Sebagaimana    telah  disebut  diatas bahwa keluarnya UU nomor 41 tahun 2009 dan  diikuti  dengan  berbagai  peraturan pelaksananya  adalah  dilatar  belakangi ancaman  kerawanan  pangan  terhadap bangsa  Indonesia  dan  hingga  sekarang Indonesia  sebagai  Negara  agraris  belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan.Pada  sisi  lain  Indonesia  juga dihadapkan pada permasalahan alih fungsi lahan  pertanian  (sawah)  ke  penggunaan non pertanian yang semakin tinggi. Pentingnya  lahan  sawah  dalam  menopang ketersediaan pangan memelukan kebijakan untuk melindungi keberadaan lahan pangan tersebut, namun demikian berbagai peraturan  perundangan  telah  dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah ke penggunaan  non  pertanian    tetapi  tidak berkorelasi  dengan  penurunan  tingkat konversi    bahkan  angka  konversi  lahan pertanian  sawah  ke  penggunaan  non pertanian  semakin  tinggi  dan  mengancam keberlangsungan  usaha  pertanian  pangan dan  ketahanan  pangan.  Oleh  karena  itu perlu  partisipasi  masyarakat  untuk  tidak melakukan  konversi  lahan  sawah  baik  dari petani  maupun  masyarakat  umum  serta adanya komitmen pemerintah untuk menegakkan  aturan  dalam  pengendalian alih fungsi lahan.Keberhasilan dari pelaksanaan  UU  nomor  41  tahun  2009 secara  kuantitaf  akan    dapat  melindungi lahan  pertanian  pangan  secara  terus menerus  dari  ancaman  alih  fungsi  ke penggunaan non pertanian dan terjaminnya ketersediaan  lahan  pertanian  pangan  di suatu  daerah  agar  dapat  menopang kebutuhan  pangan  masyarakat.  Tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara  kognitif  diawali  dengan  persepsi petani  yang  lahannya  ditetapkan  sebagai Lahan  Pertanian.Pada  umumnya  petani menyambut  baik  dengan  dilaksanakannya
kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  terutama  tentang pemberian  insentif,  sedangkan  dalam  hal larangan  konversi  ada  keberatan  dari
masyarakat  dengan  disinsentif  dan  sangsi yang  diberikan  atas  tindakan  konversi tersebut.
C.  PENUTUP Kabupaten Demak telah
merencanakan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  sebagai  suatu  kawasan dalam  Rencana  Tata  ruang  Wilayah  tahun 2011-2031 seluas 49.841 ha yang letaknya tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Demak. Cadangan lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  juga  telah direncanakan  dalam  RTRW  Kabupaten Demak  ditetapkan  berupa  lahan  pertanian holtikultura  seluas  5.574  ha  dan  tersebar disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak.Namun demikian penetapan  masing-  masing  lahan  milik petani  sebagai  lahan    pertanian  pangan berkelanjutan belum dilaksanakan.
Lahan  yang  direncanakan  sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak semuanya  berupa  lahan  sawah  irigasi tehnis  tapi  juga  berupa  lahan  irigasi  non tehnis,  dimana  untuk  Kecamatan  Sayung tidak  terdapat  sawah  irigasi,  namun  di Kecamatan Sayung ditetapkan pula sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan  sebagaimana  termuat  dalam RTRW.  Kebijakan  ini  dimaksudkan  agar semua  masyarakat  mempunyai  tanggung jawab  dalam  mewujudkan  kemandirian pangan.
Beberapa  program  kegiatan  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Demak dalam hal pemberdayaan masyarakat petani untuk mendukung   dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan  baik  pemberdayaan  melalui pemberdayaan  kelembagaannya  maupun pemberdayaan petaninya melalui peningkatan  kualitas  SDM  petani  .Insentif berupa  subsidi  kepada  petani  maupun insentif yang dalam bentuk  bantuan secara kolektif  telah  dilaksanakan.  Namun  pada umumnya  petani  lebih  senang  apabila bentuk  pemberian  insentif  tersebut    dapat secara  langsung  dinikmati  oleh    masing- masing  keluarga  petani.Secara    umum petani  memberi  tanggapan  baik  atas kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan dan dianggap sebagai langkah awal perhatian pemerintah
terhadap  petani  dan  perlu  ada  komitmen yang  kuat  dari  pemerintah  daerah  untuk melindungi  lahan  pertanian  pangan  yang ada di wilayahnya.
Berbagai  peraturan  perundangan pernah dikeluarkan oleh pemerintah berkait dengan perlindungan terhadap lahan sawah dari  ancaman  tindakan  alih  fungsi  lahan pertanian  ke  penggunaan  non  pertanian. Keluarnya  UU  nomor  41  tahun  2003 merupakan  pengaturan  kembali  terhadap larangan  alih  fungsi  lahan.  UU  ini  akan mempunyai  nasib  sama  dengan  peraturan perundangan yang terdahulu jika  tidak ada komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian  pangan tsb.  Disamping  itu  peran serta  masyarakat  untuk  tidak  melakukan alih fungsi lahan juga sangat diperlukan.
Perlu  ada  kebijakan  lain  untuk mendukung  kebijakan  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  misalnya kebijakan perlindungan harga hasil pertanian  yang  akan  dapat  meningkatkan NTP  sehingga    kesejahteraan  petanipun akan  meningkat,  oleh  karena  itu  usaha  di bidang  pertanian  merupakan  kegiatan usaha  yang  memberi  keuntungan  secara baik  dan  menarik  orang  untuk  bekerja  di sector pertanian.
Jika petani terpaksa melakukan alih fungsi  lahan  dengan  alasan  yang  sifatnya privat maka untuk tetap menjaga ketercukupan  lahan  pertanian  pangan  dan mendukung pewujudan kemandirian pangan    maka  pemerintah  hendaknya melakukan  pengalihan  hak  atas  lahan pertanian  pangan  tersebut  dengan  system jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzie,  Noer.  2006. Petani  dan  Penguasa  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Husein,  Ali  Sofwa.  1995. Ekonomi  Politik  Penguasaan  Tanah. Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Jayadinata,  Johara  T. 1999. Tata  Guna  Tanah  Dalam  Perencanaan  Pedesaan,  Perkotaan dan Wilayah. Bandung: Badan Penerbit ITB . Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: Gramedia. Ridwan,  Yuniarso  dan  Achmad  Sidik.  2008. Hukum  Tata  Ruang  dalam  konsep  kebijakan Otonomi Daerah . Bandung: Nuansa. Simatupang,  P  dan  B.  Irawan.  2003. Pengendalian  Lahan  Pertanian:  Tinjauan  Ulang Kebijakan  Lahan  Pertanian  Abadi,  Prosiding  Seminar  Nasional  Multi  funngsi  dan Konversi Lahan Pertanian . Jakarta: Badan Litbang Pertanian. Sumardjono, Maria S.W. 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Jakarta: Gramedia.
Witjaksono,  K.  1996. Alih  Fungsi  Lahan:  Prosiding  Lokakarya  Persainngan  dalam Pemanfaatan  Sumberdaya  Lahan  dan  Air. Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan Pengembanngan Sosial Ekonomi Pertanian.
Yoshida, K. 1994. An Economic Evaluation of Multifunctional Roles of Agricultural and Rural Areas in Japan. Ministry of Agricultural Forestry and Fisheries.