## REFLEKSI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN PUBLIK ISLAM SEBAGAI KERANGKA PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL NEGARA
Ririn Tri Puspita Ningrum Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun Email: puspita_ae@yahoo.com

## Abstrak
Keuangan  publik Islam  merupakan  keuangan  yang  dikelola  untuk  kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai- nilai Qur’ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan semestinya juga  menjadi  dasar  dari  perumusan  sistem  keuangan dan  kebijakan  fiskal negara baik  dalam  upaya  stabilisasi  di  bidang  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya  serta pertahanan  keamanan. Dewasa  ini  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka sistem  keuangan  Islam  mengalami  pembaharuan.  Walaupun  demikian, mekanisme teknis pengelolaan keuangan publik (khususnya pada kebijakan fiskal) yang dibangun harus menanamkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan-tujuan Islam baik dari segi  penerimaan  maupun  pengeluarannya,  antara  lain: pertama,  mengenai  prinsip- prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam yaitu: sistem pungutan wajib (dharibah) harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan memiliki kelebihanlah yang  memikul  beban  utama  dharibah;  tidak  dipungut  atas  dasar  besarnya  input sumberdaya  yang  digunakan,  melainkan  atas  hasil  usaha  ataupun  tabungan  yang terkumpul;  Islam  tidak  mengarahkan  pemerintah  mengambil  sebagian  harta  milik masyarakat secara paksa meskipun kepada orang kaya; Islam memperlakukan kaum Muslimin  dan  Non  Muslimin  secara  adil  dan  pungutan  dikenakan  proporsional terhadap  manfaat yang  diterima pembayar. Kedua, secara  garis besar prinsip yang harus  diterapkan  dalam  pengeluaran  dalam  keuangan  publik  Islam  antara  lain: penerimaan negara dialokasikan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah, menghindari  masyaqqoh  (kesulitan)  dan  madharat  harus  didahulukan  daripada melakukan  perbaikan,  madharat  individu  dapat  dijadikan  alasan  demi  menghindari madharat  dalam  skala  yang  lebih  luas,  pengorbanan  individu  dapat  dilakukan  dan kepentingan  individu dapat  dikorbankan  demi  menghindari  kerugian  dan pengorbanan  dalam  skala  umum,  manfaat  publik  yang  didistribusikan  adalah seimbang  dengan  penderitaan  atau  kerugian  yang  ditanggung,  pengeluaran  harus diwujudkan jika merupakan syarat untuk ditegakkannya syari’at..
Kata Kunci : Islam, Keuangan Publik, Kebijakan Fiskal, Pajak, Zakat.

## Pendahuluan
Berbicara tentang keuangan publik Islam berarti juga membicarakan mengenai kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Adanya  masyarakat  tidak  terlepas  dari peranan pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang bersinergi untuk mengatur sistem kehidupannya.  Untuk  itu,  dibutuhkan  suatu  prinsip  yang  menjadi  pijakan  atas pelaksanaan keuangan publik berdasarkan nilai-nilai Islam. Prinsip yang dilaksanakan tersebut  harus  disesuaikan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  suatu pemerintahan yang Islami sebagaimana yang hendak dicapai dalam agama Islam yaitu untuk merealisasikan adanya falah.
Rasulullah  SAW  membangun  negara yang  berlandaskan  nilai-nilai  Islam pertama di Madinah yang dikenal dengan nama Negara Madinah. Negara ini dibangun berdasarkan  semangat  keislaman  yang  tercermin  dari  al-Qur’an  dan  kepemimpinan Rasulullah  SAW.  Seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  disusun  berdasarkan  nilai- nilai  Qur’ani  seperti  persaudaraan,  persamaan,  kebebasan,  dan  keadilan.  Sistem keuangan  negarapun  baru  dibangun  setelah  melakukan  berbagai  upaya  stabilisasi  di bidang Sosial, politik serta pertahanan keamanan negara. 1
Pada  masa  awal  pemerintahan,  Negara  Madinah  hampir  tidak  memiliki sumber  pemasukan.  Demikian  juga  kebijakan  fiskal  belum  banyak  berperan  dalam kegiatan  perekonomian.  Kebijakan  fiskal  belum  banyak  dijalankan  sebagaimana dilakukan  pada  analisis  kebijakan  fiskal  dewasa  ini  karena  memang  belum  ada pemasukan  negara  pada  saat  itu.  Penerimaan  pemerintah  hanya  berasal  dari sumbangan  masyarakat.  Zakat  pun  belum  diwajibkan  pada  saat itu.  Jika  Rasulullah
1 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006), hal. 27.
membutuhkan  uang  untuk  fakir  miskin  maka  Bilal  akan  meminjam  uang  yang dibutuhkan tersebut dari Yahudi. 2
Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman, maka sistem keuangan Islam mengalami  pembaharuan.  Walaupun  demikian,  mekanisme  teknis  pengelolaan keuangan  publik  Islam  tersebut  yang  dibangun  harus  menanamkan  prinsip-prinsip yang  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  Islam  baik  dari  segi  penerimaan  maupun pengeluarannya. Untuk itu, kertas kerja ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip keuangan  publik  Islam  yang  didasarkan  dari  sejarah  keuagan  publik  Islam  masa lampau untuk ditarik ke masa kini berdasarkan nilai-nilai yang tersirat di dalamnya.

## Kerangka Dasar Keuangan Publik Islam
Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat,  baik  yang  dikelola  secara  individual,  kolektif  ataupun  dikelola  oleh pemerintah.  Keuangan  publik Islam  mencakup  dua  hal  yaitu  sektor  penerimaan  dan pengeluaran.  Sebelum  berlanjut  pada  pembahasan  kedua  sektor  tersebut,  perlu diketahui bahwasannya Islam memiliki prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi landasan dari aktifitas perekonomian antara lain: 3
1. Kekuasaan  tertinggi  adalah  milik  Allah  dan  Allah  adalah  pemilik  yang  absolut atas semua yang ada.
2. Manusia merupakan pemimpin (khalifah) Allah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
2 Ibid., hal. 38.
3 Adiwarman  Azwar  Karim, Bunga  Rampai:  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  terj.  TIM International Institute of Islamic Thought (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2001), hal. 28.
3. Semua  yang  dimiliki  dan  didapatkan  manusia  adalah  karena  seizin  Allah,  oleh karena itu golongan yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh golongan yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
7. Menghilangkan  jurang  pembeda  antar  individu  dalam  perekonomian  dapat menghapus  konflik  antar  golongan  dengan  cara  membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan  kewajiban  yang  sifatnya  wajib  dan  sukarela  bagi  semua  individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.
Dengan  bersandar  pada  prinsip  kebijakan  ekonomi  Islam  di  atas,  maka prinsip-prinsip  yang  mendasari  biak  penerimaan  dan  pengeluaran  keungan  publik Islam dapat dipaparkan dan dirumuskan pada pembahasan selanjutnya.

## Prinsip Penerimaan Keuangan Publik Islam
Dari  tinjauan  sejarah  mengenai  penerimaan  publik  Islam  dapat  ditunjukkan bervariasinya  bentuk-bentuk  sumber  pendanaan  publik,  baik  yang  sudah  ditentukan oleh pemerintah saati itu seperti kharaj, khums, jizyah dan sebagainya. Dari berbagai bentuk  instrumen  penerimaan  publik  tersebut,  maka  dapat  dianalisa  secara  ekonomi prinsip  dasar  pemungutan  dana  publik  pada  awal  Islam  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.
Prinsip Pokok Sumber Keuangan Publik Islam Klasik 4 No Sumber Penerimaan Karkateristik Utama 1 Zakat a. Merupakan kewajiban langsung dari Allah (Al-Qur’an) b. Pembayar  zakat  adalah  khusus  individu  muslim,  mampu secara material dan melebihi satu nisab. c. Dibebankan  atas  stok  kekayaan  atau  keuntungan,  bukan atas modal kerja.
d. Tingginya tarif zakat dipengaruhi oleh semakin tingginya peran pengelolaan manusia terhadap alam, maka semakin kecil  tarif  zakatnya  dan  tingginya  tarif  adalah proporsional.
e. Dipungut  secara  berkala  sesuai  masa  perolehan  atau panen. 2 Ushr
a. Merupakan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  pemerintah kepada  pedagang  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan perdagangan. b. Pembayaran ushr adalah  perdagangan  muslim  dan  non
muslim.
c. Dibebankan atas volume perdagangan.
d. Besarnya  tarif  dipengaruhi  oleh  tarif  yang dipungut  oleh partner  dagang,  kemampuan  bayar  (tidak  bagi  pedagang kecil,  200  dirham),  besarnya  jasa  yang  diberikan pemerintah  (tarif dzimmi lebih  besar  karena  butuh jaminan keamanan lebih tinggi).
e. Temporer,  ketika  terjadi  perdagangan  yang  tidak  fair
(tarif  dikurangi  untuk  meningkatkan  perdagangan  yang fair). 3 Kharaj
a. Merupakan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  pemerintah
sebagai pengguna lahan negara atau tanah fai’.
4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 506-507.
b. Tingginya  tarif  tergantung  pada  semakin  tingginya kondisi:  kualitas  tanah  dan  jenis  tanah  yang  lebih  bail, metode  produksi/peran  SDM  lebih  rendah,  nilai  hasil produksi (max 50%). c. Dipungut secara permanen berkala. 4 Jizyah a. Merupakan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  pemerintah sebagai  kompensasi  atas  perlindungan  jiwa, property ,
ibadah dan tanggung jawab militer.
b. Dipungut dari non muslim dzimmi yang tinggal di negara
Islam.
c. Tingginya  tarif  dipengaruhi  oleh  kemampuan  material membayar jizyah, bisa dibayar individual atau kolektif.
d. Dipungut  permanen,  kecuali  jika dzimmi berpindah  ke agama Islam, maka terkena kewajiban sebagai Muslim. 5 Ghanimah
a. Merupakan  harta  yang  diperoleh  secara  paksa  melalui perang.
b. Ditujukan  terutama  untuk  pembiayaan  perang  dan kesejahteraan tentara (80%)
c. Sebagian 20% dialokasikan untuk sabilillah , sebagaimana tarif zakat yang dikenakan atas harta temuan rikaz.
6 Fai’
a. Merupakan  harta  yang diperoleh dari non muslim secara damai atau non perang
b. Prinsipnya adalah pemanfaatan harta yang menganggur.
c. Dimiliki oleh pemilik asal jika ia masih hidup atau masuk dalam  keadaam  Islam,  dan  menjadi  milik  negara  jika pemilik asal meninggal atau tetap non muslim.
d. Beberapa  pendapatan  bisa  dikategorikan  sebagai fai’,
seperti jizyah, upeti,  bea  cukai,  denda kharaj,  amwal
fadhila, dan sebagainya.
7 Amwal Fadhila
a. Merupakan  harta  yang  diperoleh  karena  tidak  ada  yang memiliki baik karena ditinggalkan pemiliknya atau tanpa
ahli waris.
8 Nawaib
a. Merupakan  pungutan  yang  dibebankan  oleh  pemerintah kepada  orang  tertentu  untuk  tujuan  Negara  tertentu, misalnya untuk pertahanan negara. b. Pemungutan dilakukan secara purposive, untuk kepentingan darurat (perang). c. Dikenakan atas orang kaya saja. 9 Wakaf
a. Merupakan  harta  yang  secara  sukarela  diserahkan kepemilikannya oleh  seorang  Muslim  untuk  tujuan kemaslahatan ummat Islam.
b. Dikhususkan  pada  harta  yang  memiliki  manfaat  jangka panjang.
c. Tidak  ada  ketentuan  mengenai  besarannya,  tergantung kemauan waqif. 10 Sedekah
a. Merupakan  harta  yang  secara  sukarela  diserahkan kepemilikannya  oleh  seorang  muslim  kepada  orang  lain atau ummat Islam atau Negara.
b. Tidak  ada  ketentuan  mengenai  besarannya  tergantung kemauan pemberi sedekah.
Dari  uraian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  prinsip-prinsip  yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam yaitu: 5
1. Sistem  pungutan  wajib  ( dharibah )  harus  menjamin  bahwa  hanya golongan  kaya dan memiliki kelebihanlah yang memikul beban utama dharibah .
2. Berbagai pungutan dharibah tidak dipungut atas dasar besarnya input/sumberdaya yang digunakan, melainakn atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul.
5 Ibid ., hal. 508.
3. Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa, meskipun kepada orang kaya. Sesulit apapun kehidupan Rasulullah Saw di Madinah, beliau tidak pernah menentukan tinggnya tarif pajak.
4. Islam  memperlakukan  kaum  Muslimin  dan  Non Muslimin  secara adil,  pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar.
5. Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi empat jenis:
a. Zakat, yaitu pungutan wajib atas Muslim yang ketentuannya sudah diatur oleh Allah.  Pemerintah  tidak  memiliki  hak  untuk  mengubah  hal  itu  semua,  tetapi dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang  pada nash-nash umum  yang ada  dan  pemahaman  terhadap  realita modern.
b. Asset dan kekayaan non keuangan, yang diperoleh dari ghanimah, fai’ ataupun amwal  fadhila. Asset  ini  memungkinkan  negara  untuk  memiliki  perusahaan dan  menciptakan  penerimaan  sendiri  dengan  mengelola  sumber  daya  yang dikuasakan kepada pemerintah.
c. Dharibah, yaitu  pungutan  wajib  yang  nilainya  ditentukan  oleh  pemerintah.
Dharibah meliputi jizyah, kharaj, ushr, nawaib dan sebagainya.
d. Penerimaan  publik  sukarela,  yaitu  yang  objek  dan  besarannya  diserahkan kepada  pembayar.  Jenis  penerimaan  ini  meliputi  infaq,  sedekah,  wakaf, hadiah,  utang  dan  sebagainya.  Penerimaan  jenis  ini  dimanfaatkan  untuk melengkapi  atas  kekurangan  zakat  dan  pungutan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.
Dalam hal pengenaan pungutan wajib ( dharibah ) terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu 6 :
1. Dharibah bisa dikenakan untuk berbagai tujuan yaitu:
a. Untuk  menghindari  terjadinya  pengangguran  sumber  daya  ( underutilized resource ).
b. Mewujudkan perdagangan yang fair, adil dan efisien.
2. Dharibah dikenakan berdasarkan asas:
a. Kebutuhan keuangan negara tidak bersifat permanen.
b. Keadilan  dalam  makna  pembayar dharibah mendapatkan  manfaat  dari  jasa yang  diberikan  pemerintah  serta  proporsional  sesuai  dengan  kemampuan material individu.
3. Besarnya tarif dharibah mempertimbangkan beberapa aspek:
a. Volume dan nilai produksi, bukan nilai input atau modal yang digunakan.
b. Peran  SDM  dalam  pengelolaan  sumberdaya.  Semakin  tinggi  peran  SDM, semakin rendah tarif dharibah yang dikenakan.
4. Berprinsip tidak menghambat perkembangan usaha.
5. Berprinsip kemampuan membayar.
Secara  umum  terdapat  kaidah-kaidah  Syar’iyah  yang  membatasi  kebijakan pendapatan  Negara.  Khaff  (1999)  berpendapat  sedikitnya  ada  tiga  prosedur  yang dilakukan  pemerintah  Islam  modern  dalam  kebijakan  pendapatan  fiskalnya  dengan asumsi  bahwa  pemerintah  tersebut  sepakat  dengan  adanya  pungutan  pajak  (terlepas dari ikhtilaf ulama mengenai pajak), antara lain: 7
6 Ibid ., hal. 509.
7 Mustafa  Edwin  Nasution  (et.al), Pengenalan  Eksklusif:  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Kencana, 2006), hal. 222-223.
1. Kaidah Syar’iyyah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat.
Pemerintah  tidak  berhak  untuk  mengubah  ketentuan  zakat  sebagaimana yang  telah  ditentukan  oleh  ajaran  Islam.  Akan  tetapi  pemerintah  dapat mengadakan  perubahan  dalam  struktur  harta  yang  wajib  dizakati  dengan berpegang teguh pada nash-nash.
2. Kadah-kaidah  Syar’iyyah  yang  berhubungan  dengan  hasil  pendapatan  yang berasal dari aset pemerintah.
Pendapatan  dari  aset  pemerintah  yang  umum  berupa  investasi  aset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah atau masyarakat. Pendapatan dari aset masyarakat menurut kaidahnya bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api  dan  garam.  Kaidah  ini  dalam  konteks  modern  adalah  sarana-sarana  umum yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  umum.  Dengan  demikian  kaidah  yang digunakan dalam hal ini adalah kaidah tentang maslahah.
3. Kaidah-kaidah Syar’iyyah yang berkaitan dengan hasil pendapatan dari pajak.
Pada dasarnya Islam melarang pemungutan secara paksa harta masyarakat Muslim.  Pajak  dalam  ekonomi  modern  merupakan  sektor  pendapatan  terpenting dan terbesar dengan alasan pajak dialokasikan pada publics goods dan berfungsi sebagai  redistribusi, penstabilan, pendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diungkapkan  oleh  Muhammad  Baqir  Ash-Shadr,  bahwa  pajak  merupakan kewajiban fiskal yang tidak  hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,  namun  dimaksudkan  untuk  menanggulangi  kemiskinan  dan  meningkatkan
standar  hidup  kaum  miskin  untuk  merealisasikan  keseimbangan  sosial  seperti yang dicita-citakan oleh Islam. 8
Menurut Afzalur rahman, besarnya pajak yang dikenakan akan disesuaikan dengan kemampuan bagi setiap pembayar pajak dan tidak akan dipungut melebihi kemampuan  orang  yang  akan  membayarnya.  Apabila  dengan  pajak  tidak  cukup memnuhi  kebutuhan  golongan  miskin,  maka  negara  berhak  untuk  mengambil kelebihan  harta  dari  golongan  kaya. 9 Jika  pajak  ini diijinkan,  maka  kaidah yang berlaku adalah berdasarkan pada prinsip ‘adalah dan dharurah, yakni bagi orang yang mampu dan untuk pembiayaan yang benar-benar diperlukan dan pemerintah tidak memiliki sektor pemasukan lain.

## Prinsip Pengeluaran Keuangan Publik Islam
Berdasarkan  analisis  ekonomi  terhadap  sejarah  pengeluaran  publik  Islam semasa  Rasulullah  SAW dan  Khulafaur  Rasyidin  serta  kaidah  fiqh  muamalah,  pada hakikatnya  prinsip  utama  dalam  pengalokasian  dana  publik  adalah  peningkatan maslahat  tertinggi.  Sebagaimana  dalam  perekonomian  Khalifah  Umar  yang  dikenal sebagai  perekonomian sosial 10 , telah berani melakukan distribusi/alokasi pendapatan yang diperoleh, dimana alokasi dana disesuaikan dengan jenis pemasukan. Berikut ini sumber-sumber  pengeluaran  negara  pada  masa  Rosulullah  SAW  dan  empat Khalifahnya.
8 Muhammad  Baqir  As-Shadr, Buku  Induk  Ekonomi  Islam:  Iqtishaduna ,  terj. Yudi (Jakarta:
Zahra, 2008), hal. 474.
9 Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  Jilid  I,  terj.  Soeroyo  Nastangin  (Jakarta:  Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 168.
10 Perekonomian  sosial  merupakan  karakteristik  perekonomian  yang  mengedepankan kepentingan  seluruh  masyarakat  tanpa  mengenyampingkan  salah  satu  golongan  dengan  berprinsip keadilan sebagaimana menjadi dasar-dasar agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab , terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 234.
Sumber-sumber Pengeluaran Negara Primer dan Sekunder yang Berhubungan dengan Kemasyarakatan Pada Zaman Rasulullah SAW dan Empat Khalifah 11 Premier Sekunder 1. Biaya  untuk  pertahanan  seperti persenjataan, unta dan persediaan. 2. Penyaluran  zakat  dan ushr kepada yang  berhak  menerimanya  menurut ketentuan  al-Qur’an termasuk  para pemungut zakat.
3. Pembayaran  gaji  untuk  wali, qadi, guru,  imam, muadzin ,  dan  pejabat negara lainnya.
4. Pembayaran untuk upah para
sukarelawan. 5. Pembayaran utang negara
6. Bantuan untuk musafir.
1. Bantuan  untuk  orang  yang  belajar agama di Madinah.
2. Penghargaan untuk penyambutan tamu para delegasi keagamaan.
3. Penghargaam untuk penyambutan para utusan  suku dan  Negara  serta  biaya perjalanan mereka.
4. Hadiah untuk pemerintah negara lain.
5. Pembayaran  untuk  pembebasan  kaum Muslim yang menjadi budak.
6. Pembayaran denda  atas  mereka  yang terbunuh  secara  tidak  sengaja  oleh pasukan kaum muslimin.
7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. 8. Pembayaran  tunjangan  untuk  orang
miskin.
9. Tunjangan  untuk  sanak  saudara Rasulullah  SAW  (80  butir  kurma  dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya.
10. Persediaan darurat.
Secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi empat 12 :
1. Pemberdayaan  fakir  miskin  dan muallaf. Dana  ini  pada  umumnya  diambil  dari zakat dan ushr.
11 Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro Islami (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 276.
12 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam , hal. 509.
2. Biaya  rutin pemerintahan. Dana ini pada umumnya diambilkan  dari kharaj,  fai’, jizyah dan ushr.
3. Biaya  pembangunan  dan  kesejahteraan  sosial.  Dana  ini  pada  umumnya diambilkan dari dana lainnya, khums, dan sedekah.
4. Biaya lainnya, seperti biaya emergency, pengurusan anak telantar dan sebagainya.
Dana ini pada umumnya diambilkan dari waqaf, utang publik dan sebagainya.
Dengan  empat  jenis  alokasi  keuangan  publik  di  atas,  besaran  dan  skala prioritas  alokasi  tidaklah  selalu  sama  di  setiap  negara  atauun  waktu.  Secara  garis besar prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik adalah: 13
1. Alokasi  zakat  merupakan  kewenangan  Allah,  bukan  kewenangan  amil  atau pemerintah.  Amil  hanya bertugas  menjalankan  manajemen  zakat  sehingga dapat dicapai pendistribusian yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Penerimaan  selain  zakat  dialokasikan  mengikuti  beberapa  prinsip  pokok, sebagaimana yang dikemukakan oleh Chapra (1995: 288-289) 14 , juga dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim dan Mustafa Edwin Nasution, antara lain:
a. Kebijakan dan belanja negara harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah.
b. Menghindari masyaqqoh (kesulitan)  dan madharat harus  didahulukan daripada melakukan perbaikan.
c. Madharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari madharat dalam skala yang lebih luas.
13 Ibid ., hal. 510.
14 M. Umer Chapra, The Future Of Economics: An Islamic Perspective (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hal. 337.
d. Pengorbanan  individu  dapat  dilakukan  dan  kepentingan  individu  dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
e. Manfaat publik yang didistribusikan adalah seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung.
f. Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syari’at Islam, maka belanja tersebut harus diwujudkan (kaidah ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun ).
Dari  uraian  di  atas dapat  dilihat  bahwasannya  efisiensi  dan  efektifitas merupakan landasan pokok dalam prinsip pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran Islam  dipandu  oleh  kaidah-kaidah  Syar’iyah  dan  skala  prioritas  sehingga  tujuan pembelanjaan  negara  dapat  tercapai.  Di antara  tujuan  pembelanjaan  negara  dalam Islam antara lain: 15
1. Pengeluaran demi memenuhi kepentingan masyarakat
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
5. Pengeluaran  yang bertujuan  menekan tingkat inflasi  dengan kebijakan intervensi pasar. Selain itu negara memiliki wewenang dalam roda perekonomian dalam hal- hal  tertentu  yang  tidak  dapat  diserahkan  pada  sektor-sektor  privat  untuk menjalankannya  seperti  membangun  fasilitas  umum  dan  memenuhi  kebutuhan dasar bagi masyarakat. 16
15 Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam , hal. 224.
16 MSI  UII, Menjawab  Keraguan  Berekonomi  Syari’ah (Yogyakarta:  Safiria  Insani  Press, 2010), hal. 78.
Kebijakan  belanja  pemerintah  dalam  sistem  ekonomi  Islam  dapat  dibagi menjadi tiga bagian antara lain 17 :
1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja  umum  yang  berkaitan  dengan  proyek  yang  disepakati  oleh  masyarakat berikut sistem pendanaannya.
Adapun  kadiah-kaidah  Syar’iyyah  yang  berhubungan  dengan  belanja kebutuhan  operasional  pemerintah  yang  rutin  adalah  mengacu  pada  kaidah-kaidah yang  telah  disebutkan  di  atas.  Secara  rinci  pembelanjaan  negara  harus  didasarkan pada: 18
1. Kebijakan  balanja  rutin  harus  didasarkan  pada  kemaslahatan  umum  dan  tidak boleh hanya disandarkan pada kemaslahatan individu atau kelompok semata.
2. Kaidah  atau  prinsip  efisiensi  dalam  belanja  rutin  yaitu  mendapatkan  sebanyak mungkin  manfaat  dengan  biaya  yang  semurah-murahnya.  Kaidah  ini  akan membawa  pemerintah  jauh  dari  sifat mubadzir dan  kikir  di samping  alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan Syari’ah.
3. Tidak  berpihak  pada  kelompok  kaya  dalam  pembelanjaan,  walaupun  dibolehkan berpihak pada kelompok miskin.
4. Prinsip  komitmen  dengan  aturan  Syari’ah,  maka  alokasi  belanja  negara  hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
5. Prinsip  komitmen  dengan  skala  prioritas  Syari’ah  ,  dimulai  dai  yang  wajib, sunnah, mubah atau dharurah, hajiyyat dan kamaliyah.
17 Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam , hal. 254.
18 Ibid ., hal. 224-225.
Menurut Abdurrahman Al-Maliki, kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari  kendali  politik  ekonomi  ( assiyasatul  iqtishodi )  yang  bertujuan  untuk  menjamin pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  primer  per  individu  secara  menyeluruh,  dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer meliputi; pertama pemenuhan kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu seperti ladang,  pangan,  papan. Kedua, jaminan  kebutuhan  primer  bagi  rakyat  secara keseluruhan meliputi keamanan, pendidikan dan kesehatan.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa Islam memandang kesejahteraan sosial dan  individu  sebagai  dua  hal  yang  saling  melengkapi,  bukan  kompetitif dan antagonistik.  Karena  itu,  Islam  memandang  bahwasannya  kebaikan  seseorang seseorang  atau  individu  sebagai  kebaikan  masyarakat  dan  sebaliknya.  Islam  tidak memisahkan perseorangan dengan masyarakatnya, atau memandang kesejahteraannya bertentangan  dengan  kepentingan  umum.  Karena  ini  merupakan  kewajiban  bagi pemerintah  untuk  menyediakan  dan  membagikan  sarana  kebutuhan  antar  warga secara merata menurut kebutuhannya. Sebagai contoh pada zaman Rasulullah SAW, Beliau  memberi  satu  bagian  kepada  seorang  bujangan  dan  dua  bagian  kepada  pria yang telah menikah berdasarkan prinsip ini. 19

## Penutup
Dari uraian terkait dengan prinsip keuangan publik Islam tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, mengenai prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan  publik  Islam  yaitu:  sistem  pungutan  wajib  ( dharibah )  harus  menjamin
19 Rahman, Doktrin Ekonomi Islam , hal. 168.
bahwa hanya golongan kaya dan memiliki kelebihanlah yang memikul beban  utama dharibah ;  tidak  dipungut  atas  dasar  besarnya input sumber daya  yang  digunakan, melainkan  atas  hasil  usaha  ataupun  tabungan  yang  terkumpul;  Islam  tidak mengarahkan  pemerintah  mengambil  sebagian  harta  milik  masyarakat  secara  paksa meskipun  kepada  orang  kaya;  Islam  memperlakukan  kaum  muslimin  dan  non muslimin  secara  adil  dan  pungutan  dikenakan  proporsional  terhadap  manfaat  yang diterima pembayar.
Kedua, secara  garis  besar  prinsip  yang harus  diterapkan  dalam  pengeluaran dalam  keuangan  publik  Islam  antara  lain:  Alokasi  zakat  merupakan  kewenangan Allah,  bukan  kewenangan  amil  atau  pemerintah.  Amil  hanya  bertugas  menjalankan manajemen  zakat  sehingga  dapat  dicapai  pendistribusian  yang  sesuai dengan  ajaran Islam. Penerimaan selain zakat dialokasikan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah ,  menghindari masyaqqoh (kesulitan)  dan madharat harus  didahulukan daripada  melakukan  perbaikan, madharat individu  dapat  dijadikan  alasan  demi menghindari madharat dalam  skala  yang  lebih  luas,  pengorbanan  individu  dapat dilakukan  dan  kepentingan  individu  dapat  dikorbankan  demi  menghindari  kerugian dan  pengorbanan  dalam  skala  umum,  manfaat  publik  yang  didistribusikan  adalah seimbang  dengan  penderitaan  atau  kerugian  yang  ditanggung,  pengeluaran  harus diwujudkan jika merupakan syarat untuk ditegakkannya syari’at Islam.

## Daftar Pustaka
As-Shadr,  Muhammad  Baqir.  2008.  Buku  Induk  Ekonomi  Islam:  Iqtishaduna,  terj. Yudi. Jakarta: Zahra.
Chapra, M. Umer. 2000. The Future of Economics: An Islamic Perspective . Leicester: The Islamic Foundation.
Karim, Adiwarman Azwar. 2001. Bunga Rampai: Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , terj. TIM International Institute of Islamic Thought.  Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
Karim, Adiwarman Azwar. 2006. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Karim, Adiwarman Azwar. 2010. Ekonomi Makro Islami . Jakarta: Rajawali Press.
MSI  UII.  2010. Menjawab  Keraguan  Berekonomi  Syari’ah .  Yogyakarta:  Safiria Insani Press.
Muhammad, Quthb  Ibrahim.  2002. Kebijakan  Ekonomi  Umar  bin  Khattab ,  terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam.
Nasution  (et.al),  Mustafa  Edwin.  2006. Pengenalan  Eksklusif:  Ekonomi  Islam . Jakarta: Kencana.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI) UII  Yogyakarta.  2011. Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Press.
Rahman,  Afzalur . 1995. Doktrin  Ekonomi  Islam ,  Jilid  I,  terj.  Soeroyo  Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.