## EFEKTIVITAS JAMINAN SOSIAL (BPJS KESEHATAN) BAGI
MASYARAKAT MISKINDI DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER
Oleh:
Tioma R. Hariandja, Email : Tiomahariandja@uij.ac.id Suphia, Email : Suphia@uij.ac.id

## Abstract
Jember  district  government,  through  the  granting  of  the  National  Health  Insurance  - Indonesia  Healthy  Card  (JKN-KIS)  for  the  poor  in  an  effort  to  implement  universal  health coverage (UHC). Rambigundam Village Rambipuji District as one of the villages in Jember Regency has also implemented the giving of the Healthy Indonesia Card (KIS) to the village community  in  accordance  with  the  Bupati's  Directive.  Based  on  the  Profile  of  Desa Rambigundam  that  the  availability  of  limited  health  services,  the  low  interest  of  the community to have higher education and the employment status of the community are mostly farm  laborers  and  domestic  workers.  The  implementation  of  the  National  Health  Insurance according to the laws is regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health  insurance.  According  to  this  regulation  Article  1  number  3  Recipients  of  Health Assistance Assistance (PBI) Health Insurance are poor and disadvantaged people are further regulated  in  Article  6  number  1  which  states  that  membership  in  Health  Insurance  is mandatory and is carried out in stages.
Keywords : Effectiveness, Social Security, Poor Societ

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Membahas tentang masyarakat miskin  di  negara  ini  mengartikan  bahwa bagaimana  cara  menemukan  instrument untuk  penyelesaikan  permasalahan-per- masalahan  yang  dialami  oleh  masyarakat miskin, salah satu instrument yang saat ini menjadi  pembahasan  menarik  adalah pemberian  jaminan  sosial  yang  berbentuk jaminan  kesehatan.  Dimana  masyarakat diberikan  jaminan  kesehatan  untuk  dapat berobat  dan  atau  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dari  pemerintah  secara  gratis melalui  pembayaran  iuran  yang  dilakukan oleh orang pribadi ataupun dibantu melalui bantuan pemerintah daerah/kota.
Hal ini juga dilakukan pada Pemerintah  kabupaten  Jember,  melalui pemberian  Jaminan  Kesehatan  Nasional  - Kartu  Indonesia  Sehat(JKN-KIS)  bagi masyarakat miskin dalam upaya mengimplementasikan  cakupan  kesehatan semesta  ( Universal  Health  Coverage (UHC)) .  Jumlah  penduduk  kabupaten Jember  tahun  2018  adalah  2.610.000  jiwa dan  Peserta  JKN-KIS  tahun  itu  telah mencapai  1.492.950  jiwa  yang  terdiri  dari Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  sebesar 1.127.023  jiwa  dan  sisanya  365.927  jiwa adalah  peserta  non  PBI,  sehingga  bila diprosentasekan  sekitar  57  %  (lima  puluh
tujuh  persen)  dari  jumlah  masyarakat Jember 1 .
Beberapa  instansi  pemerintah  daerah kabupaten  jember  juga  dilibatkan  dalam mewujudkan  UHC,  diantaranya  Dinas Kesehatan,  melalui  pendataan  masyarakat dengan resiko kesehatan tinggi diantaranya ibu  hamil,  balita,  stunting  serta  penyakit- penyakit  kronis.Sedangkan  Dinas  Sosial melakukan  pendataan  fakir  miskin  dan orang yang tidak mampu.Kemudian Disnakertrans  melakukan  pendataan  di perusahaan  yang  telah  melaksanakan JKN.Selain  itu  Pemerintahan  Jember  juga mulai  mempersiapkan  peraturan  pelak- sanaan  untuk  JKN  melalui  Peraturan Bupati.
Desa  Rambigundam  adalah  salah satu  desa  di  Kecamatan  Rambipuji kabupaten  Jember.Rambigundam  adalah desa  yang  memiliki  wilayah  pertanian  dan perkebunan  yang  cukup  luas.Sehingga status  ekonomi  masyarakat  di  desa rambigundam cenderung dibawah menengah,  namun  saat  ini  masyarakat rambigundam  juga  sudah  banyak  yang berstatus  pendidikan  sarjana  sehingga kesadaran  dalam  kebutuhan  kesehatan sudah meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan membahas  tentang  efektivitas  pelaksanaan
1 http;//jatim.antaranews.com, Zumrotun Solichah, Chandra Hamdani Noer, 1,4 Juta Warga Jember Terdaftar  Peserta  JKN-KIS,  Senin,  19  Maret 2018, 14:44 WIB, Jember.
jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan  berupa  BPJS  Kesehatan  pada masyarakat  miskin  di  desa  rambigundam kecamatan rambipuji kabupaten Jember.

## 1.2. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana aturan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  di Desa Rambigundam, Kecamatan
Rambipuji, Kabupaten Jember?

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Efektivitas
Efektivitas adalah tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian  alternative  atau  pilihan  cara dan  menentukan  pilihan  dari  beberapa pilihan  lainnya.  Efektivitas  juga  bisa diartikan  sebagai  sesuatu  yang  dapat mencapai  tujuan  maksimal  seperti  yang diharapkan. 2 Selain  itu  efektivitas,  menurut Ravianto  (2014:11)  adalah  seberapa  baik pekerjaan  yang  dilakukan,  sejauh  mana orang menhasilkan keluaran sesuai dengan yang  diharapkan.Artinya,  apabila  suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan,  baik  dalam  waktu,  biaya,
2 http://pengertiandefenisi.com , pengertian efektivitas, 14 Mei 2019, 15:03 WIB
maupun  mutunya,  maka  dapat  dikatakan efektif. 3

## 2.2.  Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial
Jaminan  sosial  adalah  salah  satu bentuk  perlindungan  sosial  yang  diseleng- garakan  oleh  negara  guna  menjamin warganegaranya  untuk  memenuhi  ke- butuhan  hidup  dasar  yang  layak,  sebaga- imana  dalam  deklarasi  Persatuan  Bangsa- Bangsa(PBB)  tentang  Hak  Asasi  Manusia Tahun 1948 dan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 4
Tanggal  19  Oktober  2004,  pe- merintah Indonesia mengesahkan Undang- Undang  Nomer  40  Tahun  2004  Tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN), dengan  demikian  telah  menjawab  per- masalahan  tentang  kesejahteraan  masya- rakat.  Salah  satu  bentuk  jaminan  sosial yang  diberikan  oleh  pemerintah  Indonesia adalah  jaminan  kesehatan  yaitu  jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan  dan  perlindungan  dalam  me- menuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah membayar  iuran  atau  iuran  dibayarkan oleh  pemerintah  pusat  ataupun  daerah. 5
3 www.maxmanroe.com , pengertian efektivitas: criteria,  aspek,  dan  contoh  efektivitas,  14  Mei 2019, 15:40 WIB
4 http://id.m.wikipedia.org ,  Jaminan  sosial,  10  Mei 2019, 14:20 WIB
5 Peraturan  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Kesehatan  Nomer  5  Tahun  2018  Tentang  Tata
Jaminan  Kesehatan  yang  dimaksud  diatas biasa  disebut  dengan  Jaminan  Kesehatan Nasional  disingkat  JKN  dan  penyeleng- garaannya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan disingkat BPJS-Kesehatan.
a. Badan Penyelenggara Jaminan

## Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan)
Undang-Undang  Nomer  24  Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  selanjutnya disingkat  BPJS  adalah  badan  hukum  yang dibentuk untuk menyelenggarakan program  jaminan  sosial.  Jaminan  Sosial adalah  salah  satu  bentuk  perlindungan sosial  yang  diberikan  pemerintah  untuk menjamin  seluruh  rakyat  agar  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  kehidupan  yang layak. 6
BPJS  bertujuan  untuk  mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup  yang layak  bagi  setiap  peserta  dan/atau  anggota keluarganya.  BPJS  diselenggarakan  ber- dasarkan  asas  kemanusiaan,  manfaat  dan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Menurut Pasal 5 UU Nomer 24 Tahun  2011  dalam  penyelenggaraannya BPJS dibentuk menjadi dua badan
Cara  Penagihan,  Pembayaran  Dan  Pencatatan Iuran  Jaminan  Kesehatan  Dan  Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.
6 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
penyelenggara  yaitu  BPJS  Kesehatan  dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ke- tenagakerjaan  menyelenggarakan  program diantaranya:  Jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan  hari  tua,  jaminan  pension  dan jaminan kematian. Sedangkan BPJS Kesehatan  menyelenggarakan  program jaminan kesehatan.
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomer
24 Tahun 2011 pada Pasal 57 menyebutkan  bahwa  sejak  berlakunya Undang-Undang  ini,  maka  PT  Asuransi Kesehatan  Indonesia  yang  disingkat  PT Askes  (Persero)  akanmelaksanakan  pro- gram  kesehatan  sampai  dengan  lahirnya BPJS Keehatan. Kemudian dijelaskan juga pada  Pasal  60  bahwa  BPJS  Kesehatan sudah  mulai  beroperasi  pada  tanggal  1 Januari  2014.  PT.Akses  akan  dibubarkan tanpa  likuidasi  dan  semua  aset  dan liabilitas  serta  hak  dan  kewajiban  hukum PT  Askes  (Persero)  menjadi  aset  dan liabilitas  serta  hak  dan  kewajiban  hukum BPJS Kesehatan.
b. Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2018  Tentang Jaminan  Kesehatan  Pasal  1  angka  1 menyebutkan  bahwa  jaminan  kesehatan adalah  jaminan  berupa  perlindungan  ke- sehatan  agar  peserta  memperoleh  manfaat pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap
orang  yang  telah  membayar  iuran  jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar  oleh  pemerintah  pusat    atau pemerintah daerah.
Peserta  jaminan  kesehatan  adalah setiap  orang,  termasuk  orang  asing  yang bekerja  paling  singkat  6  (enam)  di Indonesia,  yang  telah  membayar  iuran jaminan kesehatan, Iuran jaminan kesehatan  adalah  sejumlah  uang  yang dibayarkan  secara  teratur  oleh  peserta, pemberi  kerja  dan/atau  pemerintah  pusat atau  pemerintah  daerah  untuk  program jaminan kesehatan. Peserta jaminan kesehatan  terdiri  dari  2  (dua)  yaitu: Penerima Bantuan Iuran  disingkat PBI dan Non  PBI.  PBI  Jaminan  Kesehatan  adalah fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di bidang sosial.
Sedangkan  peserta  Non  PBI  adalah Pekerja  Penerima  Upah  disingkat  PPU beserta  anggota  keluarganya,  Pekerja Bukan  Penerima  Upah  disingkat  PBPU dan  anggota  keluarganya  serta  Bukan Pekerja disingkat BP dan anggota keluarganya.  PPU  diantaranya  adalah: Pejabat  Negara,  Pimpinan  dan  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  PNS,  Anggota Polri,  Kepala  Desa  dan  Perangkatnya, Pegawai  Swasta,  serta  semua  yang pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah.
Sedangkan  PBPU  adalah  pekerja  diluar hubungan  kerja  atau  pekerja  mandiri ( freeland )  dan  BP  diantaranya:  investor, Pemberi  Kerja,  Penerima  Pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis  kemerdekaan  atau  semua  yang masih memiliki kemampuan untuk pembayaran.
Pada  awal  penyelenggaraan  Jaminan Sosial  Kesehatan  hanya  mengenal  Kartu BPJS, kemudian pada era Presiden Jokowi kartu  untuk  masyarakat  miskin  dan  orang tidak  mampu  disebut  Kartu  Indonesia Sehat disingkat KIS.Namun seiring dengan kebutuhan  KIS  yang  awalnya  untuk  fakir miskin  dan  orang  tidak  mampu  juga diberlakukan  untuk  semua  masyarakat Indonesia dengan sebutan JKN-KIS. Bedanya  JKN-KIS  bagi  orang  miskin  dan tidak mampu akan diberikan oleh pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah daerah  berdasarkan  informasi  yang  telah divalidasi  oleh  beberapa  lembaga  dinas yaitu  Disnakertrans,  Dinas  Kesehatan  dan Dinas Sosial.
2.3.  Pemerintah Desa Rambigundam
Profil  Desa  Rambigundam,  Keca- matan  Rambipuji,  Kabupaten  Jember diambil dari nama seseorang yaitu “GUNDAM”  yaitu  konon  katanya  berasal dari  wilayah  jawa  timur  yakni  kabupaten banyuwangi  dia  adalah  orang  yang pertama membabat wilayah Desa
Rambigundam  pada  tahun1882  Masehi. Makam  Mbah  Gundam  berada  di  wilayah Dusun  Krajan  Lor  Desa  Rambigundam. Kepala  Desa  yang  pertama  kali  di  Desa Rambigundam adalah Baridun dan adapun Kepala  Desa  yang  pernah  menjabat  lama adalah  Bronto  Santoso,  Noto  Digdo, Soejono,  P.  Mat,  P.  Srimin,  Sunari,  Moh. Thohir, Abdul Holik dan Mansur. 7
Desa Rambigundam terletak di Kecamatan  Rambipuji  Kabupaten  Jember dan  memiliki  luas  Administrasi  388,8  Ha. Terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu:
1. Dusun Dukuhsia
2. Dusun Satrean
3. Dusun Krajan Lor
4. Dusun Krajan Kidul
5. Dusun Gayam Sedangkan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Desa Gugut
Kecamatan Rambipuji
b. Sebelah Timur : Desa Jubung Kecamatan Sukorambi
c. Sebelah Selatan  :  Desa  kaliwining dan Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji
d. Sebelah Barat : Desa Pecoro
Kecamatan Rambipuji
7 Cerita sesepuh Desa Rambigundam,hasil interview staf administrasi Desa Rambigundam, 2019
NO URAIAN LUAS (HA) 1 Luas Pemukiman 97 2 Luas Persawahan 350 3 Luas Perkebunan 29.8 4 Hutan Negara 1.88 5 Luas Perkarangan 6.07 6 Luas Perkantoran 2.5 Luas Wilayah 436
Jumlah  penduduk  masih  belum dimutahirkan, sehingga data masih menggunakan  data  kependudukan  tahun 2015 tercatat sebanyak 12.461 jiwa, terdiri atas  laki-laki  1.761  jiwa  dan  perempuan 1.867  jiwa.  Sebagian  besar  masyarakat Rambigundam  adalah  bekerja  pada  sektor Pertanian,  disusul  Swasta  dan  kemudian sebagai  Pembantu  Rumah  Tangga.Tingkat kependidikan  masih  sangat  kurang  yang perpendidikan  tinggi,  yang  bersekolah sampai  Sekolah  Menengah  Atas  atau setaranya jarang.
Ketersediaan  prasarana  kesehatan, Puskesmas pembantu 1 (satu) Unit. Apotik tidak  ada,  Posyandu  terdapat  10  (sepuluh) dan Toko Obat ada 3(tiga) Toko. Poli yang dimiliki Desa ada 1(satu) berkedudukan di Kantor  Desa  (Polides).Membaca  dan mengetahui  profil  desa  yang  sangat  minus sekali  ini.  Maka  penelitian  tentang Efektivitas  pelaksanaan  Jaminan  sosial (BPJS  Kesehatan)  pada  masyarakat  Desa Rambigundam  menjadi  sebuah  hal  yang
sangat  penting,  untuk  selanjutnya  dapat dilakukan tindak lanjut oleh Pemerintah.

## PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Pada Masyarakat Miskin
Menurut

## Peraturan Perundang-Undangan
Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut  BPJS Kesehatan  adalah  badan  yang  dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan,  hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  1 angka  2  Peraturan  Presiden  Nomer  12 Tahun  2013  Tentang  Jaminan  Kesehatan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 3 Penerima Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan  yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan  adalah  fakir  miskin  dan  orang tidak  mampu  sebagai  peserta  program Jaminan Kesehatan. 8
Peraturan  Presiden  Tentang  Jaminan Kesehatan  juga  menyebutkan  bahwa, Peserta Jaminan Sosial adalah setiap orang, termasuk  orang  asing  yang  bekerja  paling singkat  6  (enam)  bulan  di  Indonesia,  yang telah  membayar  iuran.  Manfaat  jaminan kesehatan  adalah  faedah  jaminan  sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.  Selanjutnya  juga  diatur  pada Pasal  1  angka  13  tentang  definisi  Iuran Jaminan  Kesehatan  adalah  sejumlah  uang
8 Sentosa  Sembiring,  Hukum  Asuransi,  Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 116
yang  dibayarkan  secara  teratur  oleh Peserta,  Pemberi  Kerja  dan/atau  Peme- rintah  untuk  program  Jaminan  Kesehatan. Fasilitas Kesehatan pada Pasal 1 angka 14 menyebutkan  adalah  fasilitas  pelayanan yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan upaya  pelayanan  kesehatan  perorangan, baik  promotif,  preventif,  kuratif  maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau masyarakat.
Pada  pasal  6  dalam  Peraturan Presiden  Tentang  Jaminan  Kesehatan menyebutkan  bahwa  kepesertaan  jaminan Kesehatan  bersifat  wajib  dan  dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk. Bertahap yang dimaksud  adalah  tahap  pertama  dimulai pada  tanggal  1  januari  2014  yaitu kepesertaan  paling  sedikit  meliputi  PBI Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil  pada lingkungan  Kementrian Pertahanan  dan  anggota  keluarganya, Anggota Polri/PNS dilingkungan Polri dan anggota  keluarganya,  Peserta  asuransi kesehatan  perusahaan  Persero  (Persero) ASKES  dan  anggota  keluarganya,  Peserta Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan  Persero JAMSOSTEK  dan  anggota  keluarganya. Kemudian dilanjutkan tahap kedua meliputi  seluruh  penduduk  yang  belum masuk  sebagai  Peserta  BPJS  Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019.
a. Pendaftaran  Peserta  dan  Perubahan

## Data Kepersertaan
Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS  Kesehatan.  Pendaftaran  peserta  PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan  perundang-undangan.Kemudian Peraturan  Presiden  Tentang  Jaminan  Ke- sehatan  juga  mengatur  tentang  Peserta Tenaga  Kerja,  bahwa  pemberi  kerja  wajib mendaftarkan  tenaga  pekerjanya  sebagai peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar  iuran  kepada  BPJS  Kesehatan (Pasal  11  angka  1).Apabila  pemberi  kerja tidak  nyata-nyata  tidak  mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, pekerja  berhak  mendaftarkan  dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
Begitu  halnya  bagi  pekerja  bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dan  anggota  keluarganya  secara  sendiri atau  berkelompok  sebagai  peserta  jaminan kesehatan  dengan  membayar  iuran.Setiap orang  bukan  pekerja  wajib  mendaftarkan dirinya  dan  anggota  keluarganya  sebagai peserta  jaminan  kesehatan  kepada  BPJS Kesehatan.Kemudian dilanjutkan pada pasal  12  Peraturan  Presiden  tentang jaminan  kesehatan  bahwa,  setiap  peserta yang  telah  terdaftar  berhak  mendapatkan identitas peserta jaminan kesehatan.
Setiap ada perubahan data kepersertaan setiap peserta wajib memberitahukan  kepada  BPJS  Kesehatan
baik  melalui  pemberi  kerja  bagi  tenaga kerja  maupun  secara  individu.Begitu  juga apabila  terdapat  perpindahan  pekerjaan bagi tenaga kerja.
b. Besaran  Iuran  dan  Pembayaran Iuran
Iuran  PBI  Jaminan  Kesehatan  di- bayarkan  oleh  Pemerintah.Sedangkan  bagi Tenaga kerja penerima upah dibayar secara kolektif melalui pemberi kerja.Untuk iuran peserta  pekerja  bukan  penerima  upah  dan peserta  bukan  pekerjaan  iuran  dibayar sendiri  ke  BPJS  Kesehatan.Pembayaran iuran  paling  lambat  tanggal  10  (sepuluh) setiap  bulan.Apabila  pada  tanggal  10 (sepuluh)  pada  bulan  tersebut  libur,  maka yang digunakan hari berikut yang merupakan  hari  kerja.  Apabila  terdapat keterlambatan  bulan,  maka  akan  didenda sebesar  2%  (dua  persen)  per  bulannya. (Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  17 Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan).

## c. Manfaat Kepersertaan
Manfaat  Kepersertaan  Jaminan  Ke- sehatan  adalah  pelayanan  kesehatan  pero- rangan,  mencakup  pelayanan  promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk  pelayanan  obat  dan  bahan  medis habis  pakai  sesuai  dengan  kebutuhan medis  yang  dilakukan.(Pasal  20  Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan).Jadi manfaat  yang  diterima  adalah  manfaat medis dan manfaat non medis.

## 3.2. Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Pada
Masyarakat Miskin di Desa

## RambigundamKecamatan Rambipuji
Hasil  interview  dengan  masyarakat Desa  Rambigundam,  bahwa masih  banyak masyarakat  tidak  mampu  dan/atau  miskin yang  belum  diberikan  kartu  jaminan kesehatan dari Desa.Pada tahun sebelumnya  ketika  awal  disosialisasikan tentang jaminan sosial, masyarakat diberikan lembaran setiap Kartu Keluarga(KK)  sebagai  jaminan  untuk berobat  gratis  pada  layanan  kesehatan yaitu  Puskesmas.Namun  saati  ini  sudah dikeluarkan  kartu  Indonesia  Sehat(KIS), tidak  semua  anggota  keluarga  yang diberikan.Ditemukan  satu  kartu  kelurga yang  diberikan  KIS  hanya  anak  dan  ibu saja  dan  ada  yang  hanya  ibunya  saja, namun  ada  juga  yang  lengkap.Biasanya apabila  satu  KK  lengkap  diberikan  KIS, kepala  keluarga  suami/istrinya  aktif  dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Desa.
Pelayanan Desa Rambigundam sangat  baik  dalam  memberikan  informasi kepada  masyarakat.Namun  dalam  hal informasi  yang  berbasis  mutahir,  masih kurang.Aktifitas  pekerja  perangkat  Desa menunggu kebutuhan masyarakat, sehingga mungkin ini yang perlu diperbaiki  dalam  pelaksanaan  pelayanan Desa.Masyarakat  sangat  kurang  dalam  hal informasi  yang  bersifat  sosial,  sehingga
perlu ada program-program terobosan yang membuat  kinerja  Desa  menjadi  lebih baik.seperti  mengajak  masyarakat  untuk ikut  aktif  dalam  penyelenggaraan  Desa dengan  meningkatkan  kepedulian  atas Desa.
Tidak  dapat  juga  dipungkiri,  dalam hal  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh Desa Rambigundam yaitu diantaranya status  pendidikan  yang  cenderung  masih rendah,  pekerjaan  masyarakat  yang  lebih banyak  disektor  pertanian  sebagai  buruh tani dan sebagai pembantu rumah tangga.Latar belakang inilah yang mungkin  membuat  keterlambatan  dalam pemutahiran  data.Masyarakat  cenderung ogah-ogahan  dalam  melaporkan  keadaan diri pada Desa dan Desa juga sudah merasa masyarakat sudah nyaman dengan keadaanya sekarang.

## PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional  menurut  peraturan  Undang- undang  Telah  diatur  dalam  Peraturan Presiden  Nomer  12  Tahun  2013 Tentang  jaminan  Kesehatan.  Pada Pasal  1  angka  3  Penerima  Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan  adalah  fakir  miskin  dan orang  tidak  mampu  sebagai  peserta
program Jaminan Kesehatan. Kemudian Pasal 6 angka 1 menyebutkan bahwa
kepersertaan
Jaminan  Kesehatan  adalah  wajib  dan dilakukan secara bertahap.
2. Pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji  Kabupaten  Jember  dalam hal Pelayanan publik sangat responsive , namun masih pasif.
Sehingga  masih  perlu  pro  aktif  dari perangkat desa untuk mengajak masyarakat desa untuk memutakhirkan data kependudukan-nya. Program jaminan  kesehatan  terutama  Kartu Indonesia  Sehat  sudah  disebarkan kepada  masyarakat  desa  yang  tepat, namun belum diterima secara menyeluruh.  Sehingga  program  yang sangat  baik  menjadi  tidak  efektif  pada masyarakat.
4.2. Saran
1.   Program  Pemerintah  tentang  Jaminan
Kesehatan  sudah  baik,  namun  perlu dukungan dari semua pihak selain dari dinas sebagai instansi yang berkewenangan, masyarakat juga seharusnya  ikut  berpartisipasi  dengan memberikan  data-data  terbaru  dari kependudukannya.
2.   Desa Rambigundam perlu ada
perubahan program-program yang mana program-programnya harus dapat  mengerakkan  masyarakat  lebih
pro  aktif  atau  peduli  pada  perbaikan Desanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Teks:
A.Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2011;
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi
Indonesia, Rineka  Cipta,  Jakarta,
April 2004;
Ida bagoes Mantra , Filsafat Penelitian dan Metode  Penelitian  Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
M.  Suparman  Sastrawidjaj  dan  Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Terhadap  Tertanggung,  Asuransi
Deposito, Usaha Perasuransian , Alumni, Bandung, 1997;
Sentosa  Sembiring, Hukum  Asuransi,
Nuansa Aulia, Bandung, 2014;

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang  -  Undang  RI  Nomor  40  Tahun
2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Undang  –  Undang  RI  Nomor  24  Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  2008
Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  PP
No. 73 Tahun 1992 Tentang
Penyelenggaraan
Usaha
Perasuransian
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  12  Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Internet :
http://jatim.antaranews.com Zumrotun Solichah,  Chandra  Hamdani  Noer,
1,4  Juta  Warga  Jember  Terdaftar Peserta  JKN-KIS,  Senin,  19  Maret 2018, 14:44 WIB, Jember.
www.zonarefrensi.com ,  Zakky,  Pengertian Observasi  Menurut  Para  Ahli  dan Secara Umum, 7 Mei 2018
http://id.m.wikipidia.org /wiki/wawancara,
Wikipedia,  wawancara,  9  Mei  2019, 13:13 WIB
http://materibelajar.co.id , Pengertian dokumentasi, 9 Mei 2019, 13:24
www.pengertianku.net ,  Sora  N.,  Ketahui pengertian analisis data dan tujuannya, 05/09/2015

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Tioma  Roniuli  Hariandja,  S.H.,  M.H., lahir di Ende pada Tanggal 15 April 1980, adalah  Staf  Pengajar  Di  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember.  Menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas  Airlangga  Surabaya  (1999- 2004)  dan  melanjutkan  S2  di  Program Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Airlangga  Surabaya  (2004-2007). Di Universitas    Islam  Jember  Penulis  juga sebagai  Anggota  Pusat  Studi  Gender (PSG-UIJ).  Aktivitas  akademisnya  selain menulis  dan  melakukan  penelitian,  juga pernah mengikuti beberapa kegiatan
ilmiah,  antara  lain  :  seminar  dan  diklat
tingkat regional dan nasional.
Suphia,  S.H.,  M.Hum. adalah  Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)  dan  memperoleh  gelar  Magister Humaniora (M.Hum.) dari  Program Pasca Sarjana  Universitas  Merdeka  (Unmer)
Malang.