## PERLINDUNGAN SAKSI PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Adam Sani Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
E-mail: Adam_beutong87@yahoo.com

## Abstract
The purpose of research and study to find out and explain the concept of witness protection in criminal cases under Indonesian criminal law and the criminal law of Islam and to explain the concept of comparative analysis on the protection of witnesses in criminal cases in the criminal law  Indonesia.Penelitian  this  method  of  normative  legal  research,  the  study  in  the  form  of legislation, legal principles, norms, and others. In the discussion of this thesis is done through a comparative  descriptive  approach  (comparison),  which  describe  and  analyze  data  on  the protection  of  witnesses,  according  to  the  conception  of  Indonesian  criminal  law  and  criminal law of Islam. The results showed that first, the concept of witness protection in the Indonesian criminal law and the criminal law of Islam has much in common they both protect the witnesses have efforts to comply with the provision of security to the witness so that in spite of the threats of  others  both  a  threat  to  life,  honor,  finances  and  family.  But  what  sets  it  apart  is  the  legal basis,  terms  and various  witnesses,  the  agency that  protects  witnesses  and  witness  protection. Suggested  to  the  parties  that  have  the  authority  to  order  the  witness  protection  sincere  and serious in protecting witnesses in accordance with what is stipulated in the regulations.
Keywords; witness protection, criminal law of Indonesia, Islamic law

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau  korban  yang  mendengar,  melihat  atau  mengalami  sendiri  terjadinya  suatu  tindak pidana  dalam upaya mencaridan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  sering  mengalami  kesulitan  karena tidak  dapat  menghadirkan  saksi  disebabkan  adanya  ancaman  baik  fisik  maupun  psikis  dari pihak tertentu (Yahya Harahap, 2009).
Kedudukan  saksi  dan  keterangan  saksi  diposisikan  diurutan  pertama  dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yangpertama kali diperiksa dalam tahap  pembuktian  di  persidangan.  Banyak  sekali  kasus  yang  tidak  terungkap  dan  tidak terselesaikan,  hal  ini  disebabkan  oleh  saksi  dan  korban  takut  memberikan  keterangan  karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu.Jaminan perlindungan terhadap saksi sangat penting mengingat  peranan  saksi  yang  sangat  urgen  dalam  memutuskan  perkara,  maka  seharusnya perlindungan  itu  tidak  saja  berupa  perlindungan  perkara  dan  pribadi  semata  dan  bukan  juga berupa  perlindungan  secara  fisik  dan  mental  dari  ancaman,  gangguan,  teror,  dan  tindak kekerasan, tetapi juga berupa jaminan kesejahteraan untuk saksi berupa jaminan kehidupan.
Bahagian  dari  konsep  perlindungan  terhadap  saksi  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  UU  RI  No.13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Undang- undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 1, menegaskan bahwa;”saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan/atau  ia alami sendiri.Keberadaan LPSK bagian untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai kepada saksi dan korban, sehingga ia tidak merasa terancam dan intimidasi baik hak maupun jiwanya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa  aman,  keadilan,  tidak  diskriminatif  dan  kepastian  hukum.  Perlindungan  disini  bertujuan memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dalam  memberikan  keterangan  dalam  setiap  proses peradilan, saksi tidak perlu takut lagi untuk melapor ataupun memberikan.
Disisi  lain,  ditinjau  dari  sistim  hukum  Islam  mengenai  perlindungan  saksi  juga memiliki  aturan  yang  jelas  baik  terdapat  dalam  al-Qur‟an,  al-Hadits  maupun  pendapat  para ulama,  karena  agama  merupakan  wadah  yang  tertinggi  nilainya  dalam  usaha  memerangi kejahatan. Agama bertujuan untuk mencapai kebaikan penganutnya dan secara otomatis harus melawan  kejahatan.  Dengan  kesadaran  tinggi  terhadap  agama  seseorang  tidak  akan  berbuat kejahatan.  Dalam  sumber  utama  hukum  Islam,  yakni  al-Qur‟an  ditegaskan  pula  bahwa keberadaan  seorang  saksi  sangat  memiliki  peranan  penting  untuk  mengungkapkan  sebuah kebenaran.  Bahkan  seorang  saksi  diharapkan  bersikap  adil  dalam  memberikan  informasi  dan dilarangkeras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta.
Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 8: yang artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah  sekali-kali kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlakutidak  adil.  Berlaku adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)
Kesaksian itu fardhu ‟ain bagi orang yang memikulnya, bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan  kebenarannya  akan  hilang,  bahkan  wajib  apabila  dikhawatirkan  lenyapnya kebenaran  meskipun  dia tidak  dipanggil  untuk  itu. Kesaksian itu  wajib  ditunaikan  apabila  saksi mampu  menunaikannya  tanpa  adanya  bahaya  yang  menimpanya  baik  di  badannya, kehormatannya, hartanya ataupun keluarganya, karena apabila saksi itu mendapat kesulitan baik berupa  ancaman  kepada  keluarga,  kehormatan,  harta  dan  jiwanya  maka  saksi  tersebut  akan
memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengancam. Untuk menghindari hal  tersebut  dan  demi  untuk  menegakkan  keadilan,  maka  saksi  mendapatkan  perlindungan. Menurut  hukum  Islam  perlindungan  itu  terbagi  atas  perlindungan  terhadap  agama,  akal,  jiwa, kehormatan, dan harta. Islam juga mempunyai hak asasi yangmenurut Abu al-A‟la al-Maududiy, hak-hak  asasi  seorang  muslim  adalah  sebagaiberikut:  hak  untuk  hidup,  hak  atas  keselamatan hidup,  penghormatan  terhadapkesucian  wanita,  hak  untuk  memperoleh  kebutuhan  pokok,  hak individu ataskebebasan, hak atas keadilan, persamaan derajat umat manusia, hak untukkerjasama dan tidak bekerja sama (Maulana Abu A‟la, 1995).

## Saksi Menurut Hukum Pidana Indonesia
Menurut  bahasa,  Saksi  adalah  sebuah  kata  benda  dalam  bahasa  Indonesia  yang  berarti “orang  yang  melihat  atau  mengetahui”  (Andi  Hamzah,  1986).  Saksi  merupakan  seorang manusia  belaka  atau  manusia  biasa,  ia  dapat  dengan  sengaja    bohong,  dan  dapat  juga  jujur menceritakan  suatu  hal  tertentu.  Seseorang  saksi  harus    menceritakan  hal  yang  sudah  lampau, dan  tergantung  dari  daya  ingat  dari    orang  perseorang,  apa  itu  dapat  dipercaya  atas kebenarannya(Wirjono,  2003).Saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan/atau  pemeriksaan  disidang  pengadilan tentang  perkara  pelanggaran  HAM  yang  berat  yang  ia  dengar  sendiri,  lihat  sendiri,  dan  alami sendiri  yang  memerlukan  perlindungan  fisik  dan  mental  dari  ancaman,  gangguan,  teror  dan kekerasan dari pihak manapun (Wirjono, 2003).
Pengertian  saksi  dalam  bahasa  hukum  adalah  orang  yang  menyaksikan  sendiri  suatu kejadian, orang yang memberi penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak  yang  dapat  memberikan  keterangan  tentang  segala  sesuatu  yang  didengar,  dilihat  dan dialami  sendiri  untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  mengenai  suatu perkara  (Sudarsono,  2007).  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  keterangan  saksi  adalah  suatu alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa pidana  yang  ia  dengar  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebutkan  alasan  dari perbuatannya  itu.Berdasarkan  Undang-undang  RI  No.  13  tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwa, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan  pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
Dalam  penyelesaian  kasus-kasus  pidana,  saksi  memiliki  peranan  yangsangat  penting mengingat  saksi  memiliki  peranan  dalam  memberikan  informasi  yang  lengkap  guna memperkuat dakwaan. Keterangan yang diberikan oleh saksi akan sangat membantu penyidikan untuk mengungkap peristiwa pidana.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (LPSK)  dibentuk  berdasarkan  UU  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban datang bukan dari aparat hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan akan tetapi datang  dari  inisiatif  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  pandangan  bahwa  saksi  dan  korban sudah  saatnya  diberikan  perlindungan  dalam  sistem  peradilan  pidana.LPSK  dibentuk  pada tanggal  8  Agustus  2008,  disebutkan  pula  bahwa  LPSK  adalah  Lembaga  yang  bertugas  dan berwenang  untuk  memberikan  perlindungan  dan  hak-hak  lain  kepada  Saksi  dan  Korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada  Saksi  dan  Korban  dalam  memberikan  keterangan  dalam  proses  peradilan pidana.Kedudukan dan fungsi LPSK adalah sebagai lembaga  yang  memberikan dan menjamin keamanan, kenyamanan terhadap Saksi dan Korban dalam memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti pasca perkara belum diputuskan oleh hakim.

## Saksi Menurut Hukum Pidana Islam
Kesaksian  (  ةداهش  )  itu  diambil  dari  kata  (  ةدهاشملا  )  yang  artinya  melihat  dengan  mata kepala,  karena syahid (orang  yang  menyaksikan)  itu  memberitahukan  tentang  apa  yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan  lafaz:aku  menyaksikan  atau  aku  telah  menyaksikan  (  تدهشوادهشأ)  (Sayid  Sabiq,  1987). Kesaksian  berarti  berita  pasti. Musyahadah artinya  sesuatu  yang  nyata,  karena  saksi  adalah orang yang  menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak  mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian  berarti  seseorang  yang  memberitahukan  secara  benar  atas  apa  yang  dilihat  dan didengarnya (Uwaidah, 2007).
Kesaksian  adalah  menyampaikan  perkara  yang  sebenarnya  untuk  membuktikan  sebuah kebenarandengan  mengucapkan  lafaz-lafaz  kesaksian  di  hadapan  sidang  pengadilan,  seperti mendengar,  melihat  .  Oleh  karena  itu  untuk  menyampaikan  kesaksian  dinamakan  dengan memberi  sebuah  kesaksian  (Ahmad  ad-Daur,  2002).  Saksi  yang  bisa  didengar  kesaksiannya adalah  saksi  yang  benar-benar  mengetahui,  melihat,  dan  mendengar  peristiwa  pidana  tersebut. Saksi  haruslah  benar-benar  melihat,  mendengar,  mengetahui  atau  mengalami  sendiri  terhadap apa  yang  disaksikannya (ratio  sciendi,  „ain  al-yaqin) ,  bukan  berdasarkan  cerita  dari  mulut kemulut  atau  dari  pendengaran  ke  pendengaran.  Lalu  saksi  menyusun  atau  mengambil kesimpulannya  atau  memberikan  penilaiannya  sendiri (ratio  concludendi) (Roihan  A  Rasyid, 2006). Adapun syarat-syarat saksi yang bisa di dengar keterangannya adalah:
a. Mukallaf,  yaitu  sudah  balig,  maka  tidaklah  sah  atau  diterima  saksi  anak  kecil,  karena belum berakal (Mas‟ud & Zainal Abidin, 1999).
b. Beragama Islam, kesaksian untuk membela yang hak, orang kafir yang hendak membela hak  orang  Islam  sebagai  saksi  dapat  pula  diterima.  Adapun  jika  dalam  keadaan  darurat dan diperlukan, maka boleh kesaksian orang kafir terhadap muslim dan diantaranya yaitu kesaksian  tentang  wasiat  dalam  bepergian.  dibolehkannya  disini  adalah  dalam  keadaan darurat  karena  dalam  bepergian  yang  tidak  didapatkan  saksi  dari  orang  Islam  (Madkur, 1993).  Mengenai  masalah  kesaksian  non  muslim  baik  berupa  keterangan  saksi  maupun akta  outentik  dapat  di  terima  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan  majlis  hakim pengadilan  agama  sepanjang  menyangkut  peristiwa  atau  kejadian  memperjelas  duduk atau guna memperjelas kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan  masalah  yang  berhubungan  dengan  ketentuan  syari‟at  agama  seperti  masalah nikah,  talaq,  dan  rujuk  (Ansharuddin,  2004).  Menurut  Quraish  Shihab  dalam  Tafsir  al- Misbah  menjelaskan  bahwasanya  dua  orang  saksi  laki-laki  merupakan  beragama  Islam, dengan  demikian  syarat  keharusan  beragama  Islam  sangat  penting  terhadap  suatu kesaksian  karena  nilai-nilai  agama  dapat  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  moral seseorang (Qurais Shihab, 2000).
c. Merdeka,  Tidaklah  dapat  diterima  saksi  orang  yang  masih  hamba.  Hal  ini  karena  saksi adalah orang yang diserahi tanggung jawab, sedang budak tidak dapat bertanggung jawab sama sekali karena masih di bawah perintah tuannya.
d. Mempunyai  sifat iffah ,  Artinya  orang  yang  pandai  menjaga  kehormatan  diri  menurut martabat dan kedudukan. Orang-orang yang tidak pandai menjaga kehormatan diri, maka tidak sah dijadikan saksi karena tidak tahu malu (Mas‟ud & Zainal Abidin, 1999).
e. Adil, sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam dan harus dipenuhi oleh para saksi  yaitu  kebaikan  mereka  harus  mengalahkan  keburukannya,  serta  tidak  dikenal kebiasaan berdusta dari mereka (Sayid Sabiq, 1987).
f. Dapat  berbicara,  Sudah  tentu  seorang  saksi  harus  dapat  berbicara.  Apabila  dia  bisu  dan tidak  sanggup  berbicara,  maka  kesaksiannya  tidak  diterima,  sekalipun  dia  dapat mengungkapkan  dengan  isyarat  dan isyaratnya  dapat dipahami,  kecuali  bila  dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikian pendapat Abu Hanifah (Sayid Sabiq, 1987).
g. Jangan  ada tuhmah terhadap  dirinya,  Artinya  ada  prasangka  yang  tidak  baik  terhadap orang yang menjadi saksi, misalnya saja, ia akan diberi uang kalau mau jadi saksi. Orang- orang  yang  demikian  mungkin  menjadi  saksi  dusta  karena  yang  terlihat  olehnya  ialah keuntungan kepada dirinya, bukan kebenaran yang harus ditegakkan (Sayid Sabiq, 1987).
h. Janganlah saksi itu orang yang bermusuhan dengan tergugat (Sayid Sabiq, 1987).
Setiap orang dapat bertindak sebagai saksi. Namun ada segolongan orang yang dianggap tidak  mampu  menurut  hukum.  Golongan  orang  yang  dianggap  tidak  mampu  menurut  hukum terdiri dari 2 macam, ada yang bersifat mutlak dan yang bersifat nisbi. Mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Gemala Dewi, 2005). Sedangkan yang dianggap tidak mampu secara nisbi (relatif)  adalah  anak-anak  yang  belum  mencapai  umur  15  tahun  dan  orang  gila, meskipun  kadang-kadang  ingatannya  terang  atau  sehat.  Dalam  hal  ini  mereka  boleh  didengar keterangannya akan tetapi tidak sebagai saksi melainkan hanya sebagai penjelas (Gemala Dewi, 2005).
Lembaga perlindungan saksi dan korban dalam Islam masuk ke dalam wilayah al-hisbah . Artinya  hisbah  sendiri  ialah  menyuruh  kepada  kebaikan  jika  terbukti  kebaikan  ditinggalkan (tidak  diamalkan)  dan  melarang  dari  kemungkaran jika  terbukti  kemungkaran  dikerjakan,  atau merupakan kewenangan menjalankan amar ma‟ruf ketika yang ma‟ruf mulai ditinggalkan orang danmencegah kemungkaran ketika yang munkar mulai dikerjakan orang secara nyata (Imam al- Mawardi, 2006).
Tujuan perlindungan saksi menurut hukum pidan Islamtidak terlepas dari tujuan hidup manusia  itu  sendiri,  yaitu  mengabdi  kepada  Allah.  Hukum  bagi  agama  Islam    berfungsi mengatur  kehidupan  manusia,  baik  pribadi  maupun  hubungan  masyarakat  yang  sesuai  dengan kehendak  Allah,  untuk  kebahagiaan  hidup  manusia  di  dunia  dan  akhirat.Dalam  hukum  Islam, martabat  dan  hak  hidup  manusia  serta  hak-hak  yang  melekat  padanya  telah  mendapatkan perhatian  yang  maksimal.    Manusia  memiliki  hak  al-karamah  (hak  pemuliaan)  dan  hak  al- fadhilah  (pengutamaan  manusia).  Apalagi  misi  Rasulullah  SAW  adalah  rahmatan  lil  „alamin, dimana  keselamatan  atau  kesejahteraan  merupakan  tawaran  untuk  manusia  dan  alam  (Ramli Atmasasta, 1997). Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan Islam di atas disebut al-khams atau  lima  prinsip  dasar  agama  yang  juga  konsep  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan perlindungan saksi yaitu:
a.  H ifzud-din yaitu  memberikan  jaminan  kepada  umat  Islam  untuk  memelihara  agama  dan keyakinannya (al-din) .  Sementara  itu  Islam  juga  menjamin  sepenuhnya  atas  identitas (kelompok)  agama  yang  bersifat  lintas  etnis.  Oleh  karena  itu,  Islam  menjamin  kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.
b. H ifzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak  atas  penghidupan)  pekerjaan,  hak  kemerdekaan  dan  keselamatan,  bebas  dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
c.  H ifzul-aql yaitu  adanya  suatu  jaminan  atas  kebebasan  berkreasi,  kebebasan  membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal  ini  Islam  melarang  terjadinya  perusakan  akal  dalam  bentuk  penyiksaan,  penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan lain-lain.
d. H ifzun-nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas  profesi  (pekerjaan)  jaminan  masa  depan  keturunan  dan  generasi  penerus  yang  lebih baik dan berkualitas.
e. H ifzun-mal yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain- lain.  Dan  larangan  adanya  tindakan  mengambil  hak  dari  harta  orang  lain,  seperti  mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.
Kesaksian  dalam  setiap  kasus  pidana  Islam  menepati  urutan  kedua  setelah  pengakuan. Keadaan seorang  saksipun dalam  hukum  Islam  sangat  dilindungi  dari ancaman-ancaman  yang memberatkannya  untuk  memberikan  ketrangan  dalam  sebuah  proses  pengadilan baik  ancaman dari  pelaku  pidana  maupun  dari  pihak  lain.  Untuk  mengungkap  suatu  kasus  pidana  maka keberadaan seorang saksi sangat penting. Karena, tanpa adanya seorang saksi maka laporan bisa saja dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang.
Perlindungan  saksi  dalam  Islam  mutlak  harus  dijaminkarena  biasanya  seseorang  yang mendapatkan  tekanan  dan  ancaman  untuk  bersaksi  cenderung  memberikan  kesaksian  palsu dalam perkara pidana di pengadilan karena seamdainya seseorang saksi memberikan kesaksian dengan jujur maka ia merasa takut jiwanya terancam.Berdasarkan hal inilah perlunya dilakukan perlindungan  bagi  saksi  yang  sangat  penting  keberadaannya  dalam  proses  peradilan  pidana. Kesaksian  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  penting  karena  saksi  merupakan    orang  yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatif,  yaitu  kajian  berupa  perundang- undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya  (Johny  Ibrahim,  2005).  Dalam  pembahasan  skripsi  ini  metode  yang  digunakan adalah deskriptif  komperatif ,  yakni  menggambarkan  dan  menganalisis  data  mengenai perlindungan  saksi  menurut  konsepsi  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam. Sedangkan  metode komperatif adalah  membandingkan  antara  aturan  yang  ada  dalam  hukum pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam  mengenai  perlindungan  saksi  korban  pada  perkara pidana.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  melalui  penelusuran  bahan pustaka,  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  berupa  buku-buku  hukum,  peraturan  perundang- undangan,al-Qur‟an,  al-Hadits  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  jurnal,  makalah,  kamus hukum,  majalah  maupun  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  perlindungan  saksi menurut hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.
Analisis  data  merupakan  hal  yang  penting  dalam  suatu  penelitian  yaitu  untuk memberikan  jawaban  terhadap  masalah  yang  diteliti.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  kualitatif  dengan  metode  analisis  isi  yaitu  proses  memilih,  membandingkan, menggabungkan  dan  memilah  berbagai  pengertian,  selanjutnya  semua  bahan  hukum  tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menyangkut  dengan  perlindungan  saksi  dalam  hukum  di  Indonesia  sudah  membentuk Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  yang  memiliki  tiga  prioritas  dalam melaksanakan  tugasnya  melindungi  saksi  diantaranya  perlindungan  fisik,  hukum,  dan merahasiakan  identitas.  Dalam  melindungi  fisik  ,haruslah  dilakukan  oleh  orang  yang mempunyai  kemampuan  secara  fisik,  karena  yang  dilindungi  adalah  saksi,  termasuk  juga keluarga  saksi,  sedangkan  melindungi  dari  hukum  LPSK  memberikan  kenyamanan  dan ketenangan saksi dalam memberikan kesaksian pada waktu perkara sedang diproses terkadang saksi  merasa  tertekan  dalam  pemberian  kesaksian  pada  waktu  proses  perkara  yang  belum diputuskan.  Melindungi  saksi  dalam  merahasiakan  identitas  LPSK  merahasiakan  semua  yang berhubungan dengan identitas saksi dari siapapun guna keselamatan dan kelancaran penyidikan perkara,  terkecuali  pada  waktu  dibutuhkan  oleh  pihak  yang  berkewajiban  memproses  perkara dalam mencari kebenaran dalam memutuskan suatu perkara. Lembaga perlindungan Saksi dan Korban    dalam  melindungi  saksi  dan  korban  tidak  mengabaikan  hak  dan  kewajiban  saksi tersebut.
Selanjutnya  Islam  datang  untuk  menegakkan  kemaslahatan  umat,  dan  dapat  berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial dan mencegah berbagai bahaya, maka Islam akan memberikan  perlindungan  secara  penuh  kepada  siapa  saja  yang  mendapatkan  perlakuan  yang tidak  adil  dari  siapapun  dan  akan  memberikan  hukuman  bagi  siapapun  yang  melakukan kesalahan  yang  melanggar  hukum.  Hukum  Islam  mempunyai  tujuan  utama  yaitu  untuk menegakkan  dan  melaksanakan  dengan  segenap  sumber  dan  kekuasaan  yang  terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih  baik  bagi  umat  manusia.  Buat  kebajikan  dan  melarang  berbuat  kemungkaran.  Namun  di tangan  Allah  jaulah  akibat  semua  urusan.  Lima  prinsip  dasar  agama  Islam,  yaitu  Pertama, hifzud-din yaitu  memberikan  jaminan  kepada  umat  Islam  untuk  memelihara  agama  dan keyakinannya (al-din) .  Kedua, hifzun-nafs yaitu  menjamin  hak  atas  jiwa  (nyawa)  manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Ketiga hifzul-aql, yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan  berkreasi,  berbagai  aktivitas  ilmiah.  Dalam  hal  ini  Islam  melarang  terjadinya perusakan  akal  dalam  bentuk  penyiksaan,  penggunaan  obat-obatan  terlarang,  minuman  keras dan  lain-lain.  Keempat, hifzun-nasl yaitu  merupakan  jaminan  atas  kehidupan  privasi  setiap individu,  perlindungan  atas  profesi  (pekerjaan)  jaminan  masa  depan  keturunan  dan  generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Kelima, hifzun-mal yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain.
Diantara  kelima  prinsip  dasar  yang  sekaligus  menjadi  pijakan  tujuan  pidana  Islam  itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana Islam dibandingkan dengan tujuan  hukum  pidana  Indonesia.  Misalnya  dalam  soal  perlindungan  agama  dan  pekerjaan kadangkala menjadi ancaman para saksi dalam proses kesaksiannya di pengadilan.
Dari segi tujuannya konsep hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki persamaan  melindungi  saksi  yaitu  berupaya  melindungi  para  saksi  dari  ancaman  baik  secara mental,  fisik,  harta,  keluarga  mapun  hal lain  yang  sesuai  dengan perlindungan manusia  secara normal.Persamaan juga terlihat bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam proses  peradilan.  Dibalik  kesamaan  tersebut terdapat   perbedaan  dalam  beberapa  hal lain  baik menyangkut  dengan  dasar  hukum,  macam-macam  dan  syarat-syarat  saksi    dan  lain-lain. Perbedaan tersebut dapat di gambarkan dalam tabel di bawah ini:
Perbedaan  konsep  perlindungan  saksi  menurut  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum pidana Islam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No Hukum pidana Indonesia Hukum Pidana Islam 1 Bersumber  dari  hukum  produk  manusia dalam  hal  ini  Undang-Undang  RI  No, 13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban Bersumber  dari  Al-Qur‟an  al-Hadits  yang merupakan  ciptaan  Allah  dan  bersumber  dari Rasul 2 Saksi  diwajibkan  bersumpah,  tetapi hukum  positif  akan  tetap  mengambil keterangan dari seorang saksi yang tidak mau  bersumpah  sebelumnya,  dalam  hal ini  pernyataan  tersebut  bukan  sebuah s]kesaksian  melainkan  hanya  sebuah keterangan  yang  dapat  menguatkan hakim dalam mengambil keputusan. Saksi  juga  harus  dilakukan  sumpah,  tetapi dalam konsep hukum pidana Islam tidak akan menerima perntayaan saksi jika tidak dilandasi  dengan  sumpah  walaupun  hanya sebatas keterangan saja. 3 Lembaga yang memberikan perlindungan saksi adalah LPSK (Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban).  Lembaga  ini  di  bentuk  atas amanah dari Undang-Undang Lembaga  yang  memberikan  perlindungan adalah al-Hisbah yang proses perlindungannya secara hukum ta‟zir (kewenangan  para  pemimpin  yang  memiliki kewenangan).  Dalam  hukum  ta‟zir  ini  al-
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang pastinya pelaksanaan merujuk pada asas legalitas  (secara  tertulis)  atau  sesuai prosedur yang ditetapkan secara tertulis Qur‟an  dan  al-Hadits  hanya  mengatur  secara umum  saja,  pelaksanaanya  di  berikan  pada pemimpin untuk menjalankan secara bijaksana demi kemaslahatan umat. 4 Tidak  ditentukan  jumlah  orang  saksi yang  penting  ada  saksi  dalam  suatu perkara pidana Pada  kasus  tertentu  ditentukan  jumlah  saksi, seperti  harus  ada  empat  orang  saksi  laki-laki adil  yang  melihat  langsung  perkara  zina  itu terjadi 5 Tidak diharuskan harus beragama Islam dalam memeberikan kesaksian, dan para saksi  tersebut  disumpah    sesuai  dengan agama dan keyakinan masing-masing Dalam  Islam  salah  satu  syarat  saksi  adalah muslim,  tidak  diterima  kesaksian  dari  non muslim  kecuali  dalam  perkara  pidana  terjadi di  perjalanan  dan  tidak  ada  saksi  lain  itupun hanya menyangkut memperjelas duduk perkaranya saja
Berdasarkan  dua  konsep  perlindungan  saksi  diatas,  hukum  pidana  Indonesia  sangat mengutamakan  keadilan  dan  kemaslahatan  umat.  Lembaga  perlindungan  saksi  dalam melaksanakan  tugasnya  untuk  melindungi  saksi  tidak  menyimpang  dari  apa  yang  telah  di jelaskan  dalam  ajaran  Islam  dan  sunnah  Rasul  dimana  Islam  mengajarkan  mengenai  manusia memiliki  hak al-karamah dan  hak al-fadilah dan  sunnah  Rasul  adalah rahmatanlil  „alamin , dimana  kemaslahatan  /  kesejahteraan  merupakan  tawaran  utama-utama  seluruh  manusia  dan alam  semesta.  Namun,  untuk  idealnya  perlindungan  saksi  di  Indonesia  ada  baiknya  pererintah maupunpihak  yang  berwenang  lainnya  dalam  membuat  aturan  hukum  memasukkannya  secara keseluruhan  konsep  yang  ada  dalam  hukum  pidana  Islam  ke  dalam  konsep  hukum  pidana Indonesia  khususnya  terhadap  perlindungan  saksi.  Dari  persamaan  dan  perbedaan  tersebut kedua  sistim  hukum  diatas,  berupaya  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dalam  memberikan keterangan pada persidangan, terutaman menyangkut masalah perlindungan hak asasi manusia.
Penerapan hukum Islam yang benar akan menjamin rasa keadilan bagi manusia.Dalam hukum  Islam  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  kehormatan  dan  harta  merupakan  hal-hal  yang diharuskan  bagi  manusia,  karena  hal  ini  merupakan  kebutuhan  primer.  Islam  telah mensyariatkan  bagi  masing  lima  perkara  itu  hukum  yang  menjamin  realisasinya danpemeliharaannya termasuk dalam hal perlindungan saksi.

## 4. SIMPULAN
1.  Dalam  hukum  pidana  Indonesia  perlindungan  saksi  bertujuan  memberikan  rasa  aman kepada saksidalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.. Konsep perlindungan  saksi  dalam  hukum  pidana  Indonesia  berdasarkan  pada  penghargaan  atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatis dan memenuhi asas kepastian  hukum.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  mempunyai kewenangan dalam melindungi para saksi dan korban bahwa saksi dan korban memiliki hak  untuk  dilindungi  baik  jiwa,  harta  dan  keamanan  keluarga  saksi  dalam  memberikan kesaksian pasca perkara yang belum diputuskan oleh hakim. Lembaga perlindungan saksi mempunyai kewenangan dalam melindungi saksi dan korban dalam tiga jenis yaitu : fisik, hukum dan merahasiakan identitas. Untuk yang fisik, harus dilakukan orang yang punya kemampuan  secara  fisik.  Sebab,  yang  dilindungi  ialah  saksi  dan  korban,  termasuk keluarganya. Perlindungannya juga sebelum, sidang, dan pasca persidangan.
2.  Konsep  hukum  pidana  Islam  mengenai    perlindungan  saksi  diberikan  jaminan  terhadap keselamatan  jiwanya  yang  merupakan  tujuan  dasar  hukum  Islam (maqasid  al-syari‟ah) yaitu perlindungan terhadap agama dan keyakinan, perlindungan atas jiwa, jaminan atas kehidupan  privasi  setiap  individu  serta  perlindungan  atas  profesi  (pekerjaan)  jaminan
masa  depan  keturunan  dan  generasi  penerus  yang  lebih  baik  dan  berkualitas,  suatu jaminan  atas  kebebasan  berkreasi,  kebebasan  membar,  kebebasan  mengeluarkan  opini, dan jaminan perlindungan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain.
3.  Konsep  perlindungan  saksi  dalam  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam memiliki  banyak  persamaan  yaitu  sama-sama  melindungi  para  saksi  memiliki  upaya pemenuhan pemberian rasa aman kepada saksi sehingga terlepas dari ancaman-ancaman orang  lain  baik  ancaman  terhadap  jiwa,  kehormatan,  harta  dan  keluarga.  Namun  yang membedakannya  terletak  pada  dasar  hukum,  syarat  dan  macam-macam  saksi,  kekuatan sumpah  saksi  dan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  perlindungan  saksi.  Kelebihan konsep  erlindungan  saksi  hukum  pidana  Islam  dibandingkan  dengan  hukum  pidana Indonesia  yaitu  konsep  Islam  bukan  hanya  sekedar  untuk  melindungi  secara  dunia  saja tapi  menyangkut  dengan  perlindungan  secara  akhirat  tentunya  menyangkut  dengan perlindungan agama,yang tentunya tidak terdapat dalam hukum pidana Indonesia.

## 5. REFERENSI
Ahmad  ad-Daur,  dan  Terj-Syamsuddin  Ramadlan.  2002. Hukum  Pembuktian  dalam  Islam , Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum , Cet. Ke I. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ansharuddin.  2004. Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum  Positif , Surabaya, Pustaka Belajar. Departemen Agama RI., al-Qur‟an dan Terjemahnya . Gemala Dewi. 2005. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana. Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin. 1999. Fiqih Madzhab Syafi‟i ,  Bandung: CV. Pustaka Setia. Imam  al-Mawardi. 2006. al-Ahkam  as-Sulthoniyyah , Hukum-Hukum  Penyelenggaraan  Negara dalam Syariat Islam , Penerjemah Fadli Bahri. Cetakan Edisi 2, Jakarta: Darul Falah. Johny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Surabaya: Bayu Media Publishing.
Maulana Abu A‟la, al-Mawdudiy. 1995. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
Muhammad Salam Madkur. 1993. Peradilan Dalam Islam ,  Surabaya: Bina Ilmu. M. Qurais Shihab. 2000. Tafsir al-Misbah . Jakarta: Lentera Hati. Ramli Atmasasta. 1997. HAM dan Penegakan Hukum . Bandung: Bina Cipta. Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada R. Wiyono. 2006. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia , Jakarta: Kencana. Sudarsono. 2007. Kamus Hukum , Bandung: Rineka Cipta. Sayyid Sabiq. 1987. Fiqih Sunnah 14, terj. Mudzakir A.S, cet.1. Bandung: Al Ma‟arif. Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2007. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Wirjono Projodikoro. 2003. Hukum Acara Pidana Indonesia . Bandung: Sumur. Yahya  Harahap.  2009. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika.