Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
Muhamad Aksan Akbar

## Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa

## Muhamad Aksan Akbar
Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia akbaraksan53@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  implikasi  hukum  terhadap  kepala  desa  yang  tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam  pemberhentian  perangkat  desa. Penelitian ini sangat penting mengingat adanya polemik tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat  desa  serta  ketidakpatuan  kepala  desa  melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha negara. Penelitian ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif. Hasil penelitian ini  yaitu kepala  desa  dalam  melakukan  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  wajib berkonsultasi  dan  mendapatkan  rekomendasi  camat.  Putusan  pengadilan  tata  usaha  negara mempunyai  kekuatan  eksekutorial  sehingga  semua  pihak  wajib  melaksanakannya  baik  dilakukan secara  sukarela  maupun  dengan  upaya  paksa. Akibat  hukum  terhadap  kepada  desa  yang  tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dikenai  sanksi  administrasi  sedang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  80  ayat  (2)  jo.  Pasal  72  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Sedangkan  dalam  hal  kepala  desa  melakukan  tindakan bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi adminstrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80  ayat  (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kata Kunci : Ketidakpatuhan; Kepala Desa; Putusan; Perangkat Desa

## Abstract
The purpose of this study was to find out the legal implications for village heads who did not carry out the decisions of the state administrative court in dismissing village officials. This research is very  important  given  the  existence  of  polemics  about  the  appointment  and  dismissal  of  village officials  and  the  village  head's  non-compliance  in  carrying  out  the  decisions  of  the  state administrative court. This study uses normative legal research methods. The results of this study are  that  the  village  head  in  carrying  out  appointments  and  dismissal  of  village  officials  must consult  and  obtain  recommendations  from  the  camat.  The  decision  of  the  state  administrative court has executorial power so that all parties are obliged to carry it out either voluntarily or by force.  The  legal  consequences  for  villages  that  do  not  implement  the  decisions  of  the  state administrative court are subject to moderate administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph  (2)  jo.  Article  72  paragraph  (1)  Law  no.  30  of  2014  concerning  Government Administration. Whereas in the event that the village head takes an action contrary to the decision of  the  state  administrative  court  which  has  legal  force,  it  will  still  be  subject  to  severe administrative  sanctions  as  referred  to  in  Article  80  paragraph  (3)  jo.  Article  17  Law  no.  30  of 2014 concerning Government Administration.
Keywords : Non-compliance; Village head; Decision; Administrative Court; Village Equipment
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  prinsip  negara  hukum  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Implementasi  pengakuan  sebagai negara  hukum  bahwa  segala  tindakan  pejabat  pemerintahan  harus  berdasarkan pada  peraturan  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  didasari  pada  keinginan  pejabat pemerintahan  itu  semata.  Selain  itu,  salah  satu  wujud  dari  negara  hukum  yaitu adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  peradilan. 1 Pemahaman makna negara hukum tidak saja diartikan secara formil bahwa negara bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat (negara penjaga malam) tetapi  juga  secara  materil  negara  berperan  aktif  dalam  menyelenggarakan kepentingan  rakyat  baik  pada  bidang  ekonomi,  sosial  maupun  budaya  untuk mencapai  kesejahteraan  rakyat.  Makna  yang  terkandung  dalam  negara  hukum tersebut, sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan  UUD  1945  yaitu  negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sebagai  penyelenggara  kehidupan  masyarakat  pejabat  pemerintahan  diberi wewenang  mengeluarkan  peraturan  ( regeling ),  mengeluarkan  keputusan ( beschikking )  dan  melakukan  perbuatan  hukum  materiil  ( materiele  daad ). Penggunaan  wewenang  Pejabat  Pemerintahan  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  dan (3)  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  pada pokoknya  menyatakan  penggunaan  wewenang  pejabat  pemerintahan  wajib didasari  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  juga  AUPB.  Selanjutnya, pejabat  pemerintahan  dalam  menetapkan  suatu  keputusan  ataupun  melakukan tindakan dilarang menyalahgunakan kewenangan. Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat dapat saja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak-hak subjektif warga masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  dalam  praktik  penyelenggaraan pemerintahan  posisi  atau  kedudukan  masyarakat  lebih  lemah  dibandingkan dengan  pemerintah  yang  mempunyai  kekuasaan.  Keberadaan  pengadilan  tata usaha  negara  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  masyarakat  agar  hak-haknya tidak  dilanggar  oleh  pemerintah,  dan  bagi  pemerintah  agar  tindakannya  sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk penyelenggaraan pemerintahan  daerah  keberadaannya  telah  diatur  dalam  UUD  1945  dan  UU  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas daerah kecamatan,  dan  kecamatan  dibagi  atas  kelurahan  dan/atau  desa.  Adapun
1 Kukuh  Sudarmanto,  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang  Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 414, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
keberadaan  pemerintahan  desa  telah  dinyatakan  secara  tegas  dalam  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  dalam  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa kepala  desa  berkedudukan  sebagai  kepala  pemerintahan  yang  memimpin penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan desa akan berhasil jika terjalin kerja sama yang baik antara kepala desa,  perangkat  desa  dan  juga  masyarakat  setempat.  Sebagai  pejabat pemerintahan,  kepala  desa  dalam  melaksanakan  tugasnya  memiliki  wewenang mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  desa.  Kepala  desa  dapat  mengganti perangkat  desa,  apabila  perangkat  desa  tersebut  tidak  dapat  melaksanakan tugasnya 2 dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi alasan untuk memberhentikan perangkat desa.
Salah  satu  masalah  yang  sering  terjadi  di  desa  yaitu  tentang  pengangkatan dan  pemberhentian  perangkat  desa,  seperti  halnya  polemik  yang  terjadi  di  Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Kepala Desa Bhangkali Barat memberhentikan perangkat desa melalui Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat  Nomor  13  Tahun  2021  tertanggal  12  Januari  2021.  Selanjutnya,  perangkat desa  yang  diberhentikan  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Kendari  dengan  Perkara  Nomor:  14/G/2021/PTUN.Kdi.  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Kendari  mengabulkan  gugatan  penggugat  dengan  amar  putusan menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Perangkat  Desa  Bhangkali  Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 dan mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan hak- hak  para  penggugat  sebagai  perangkat  desa  pada  posisi  jabatan  semula.  Putusan pengadilan tata usaha negara tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 176/B/2021/PTTUN.MKS. Putusan pengadilan  tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  akan  tetapi  tergugat  tidak melaksanakan  putusan  tersebut,  tidak  dilaksanakannya  putusan  pengadilan  oleh tergugat tentunya akan sangat merugikan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan  yang  akan  dijawab  dalan  penelitian  ini  adalah  bagaimana wewenang  kepala  desa  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa, bagaimana  pelaksanaan  dan  kekuatan  mengikat  putusan  pengadilan  tata  usaha negara, dan apa implikasi  hukum  terhadap  kepala desa  yang  tidak  melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang penelitian ini.  Pertama,  penelitian  Dinata  (2021),  penelitian  ini  mengkaji  tentang ketidakpatuhan  terhadap  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Kelebihan penelitian ini yaitu telah menguraikan kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara dan kedudukan presiden dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata
2 Gadion,  “Pemberhentian  Perangkat  Desa  Berdasarkan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Begori  Kecamatan  Serawai  Kabupaten  Sintang),” Jurnal Peneragan Hukum 6, no. 1 (2018): 39, https://doi.org/https://doi.org/10.51826/.v6i1.254.
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
usaha negara. Kelemahan penelitian ini tidak menguraikan hambatan pelaksanaan putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  akibat  hukum  atas  ketidakpatuhan pejabat  tata usaha negara  terhadap  putusan pengadilan tata usaha negara.  Kedua, penelitian Handoko (2020), penelitian ini mengkaji tentang kekuatan eksekutorial putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  implikasi  pelaksanaan.  Kelebihan penelitian  ini  yaitu  telah  menjelaskan  tentang  mekanisme  eksekusi  putusan pengadilan  tata  usaha  negara,  menyebutkan  hambatan  pelaksanaan  putusan pengadilan tata usaha negara dan telah menguraikan upaya  yang dapat dilakukan jika  tidak  dilaksanakannya  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan kekuatan mengikat putusan pengadilan tata usaha negara  dan  juga  tidak  menguraikan  secara  spesifik  implikasi  hukum  atas ketidakpatuhan  pejabat  pemerintahan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pengadilan tata usaha negara.
Ketiga,  penelitian  Maksudi,  dkk  (2021),  penelitian  ini  mengkaji  sanksi administrasi  dan  penyelesaiannya  terhadap  pejabat  yang  tidak  melaksanakan putusan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Kelebihan  penelitian  ini  yaitu  telah menguraikan  sanksi  administasi  bagi  pejabat  yang  tidak  melaksanakan  putusan pengadilan tata usaha negara dan konsep penjatuhan sanksi terhadap pejabat yang tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Kelemahan  penelitian ini  yaitu  tidak  menjelaskan  bagaimana  pelaksanaan  dan  kekuatan  mengikat putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  juga  tidak  menyebutkan  hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Perbedaan penelitian ini dengan  3  (tiga)  penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  ini  secara  spesifik membahas  tentang  ketidakpatuhan  kepala  desa  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan  tata  usaha  negara  terhadap  pemberhentian  perangkat  dasa.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengkaji  wewenang  kepala  desa  dalam  mengangkat  dan memberhentikan  perangakat  desa,  pelaksanaan  dan  kekuatan  mengikat  putusan pengadilan  tata  usaha  negara  serta  untuk  mengetahui  implikasi  hukum  terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang dibahas,  guna  mendapatkan  informasi  dan  jawaban  atas  isu  hukum  yang  diteliti. Sumber  data  yakni  menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  juga  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan studi pustaka ( library research ). Studi pustaka  yakni  mengkaji  jurnal,  hasil  penelitian  dan  buku  yang  berhubungan dengan permasalahan penelitian, peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan.  Selanjutnya  data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  dengan  menggunakan
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
metode  analisis  kualitatif  yaitu  dengan  cara  melakukan  interpretasi  (penafsiran) terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  telah  diolah  untuk  memberikan  argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. 3
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Wewenang  Kepala  Desa  dalam  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Perangkat  Desa
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  sudah  sepatutnya  setiap  tindakan  pejabat pemerintahan  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Sebagai salah  satu  instrumen  kemasyarakatan  hukum  diharapkan  dapat  berlaku  dan bekerja  secara  optimal  di  masyarakat. 4 Pemerintah  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  (kekuasaan  eksekutif)  melaksanakan  aktifitas  dalam  ranah  hukum publik. 5 Dalam  hukum  administrasi  dikenal  dua  jenis  tindakan  pemerintah  yaitu tidakan  non  yuridis  dan  tindakan  yuridis.  Tindakan  non  yuridis  tidak  berkaitan dengan hukum dan juga tidak menimbulkan akibat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tindakan yuridis dimaksudkan untuk menibulkan akibat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan hukum pemerintah selain berdasarkan  pada  peraturan  perundang  undangan-undangan  yang  berlaku  juga didasarkan  pada  diskresi  atau freies ermessen .  Pejabat  pemerintahan  yang melakukan  tindakan  hukum  dalam  ranah  hukum  publik  dimungkinkan  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  UU  No.  30  Tahun  2014  telah menentukan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan pada: asas  legalitas;  asas  perlindungan  hak  asasi  manusia;  dan  Asas-asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Setiap  tindakan  ataupun  keputusan pemerintahan  selain  harus  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  juga  wajib didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  AUPB. Peraturan  perundang-undangan  tersebut  meliputi  peraturan  yang  menjadi  dasar kewenangan pejabat pemerintahan dan peraturan yang menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan dalam menetapkan suatu keputusan atau tindakan. Dengan demikan setiap  tindakan  pejabat  pemerintahan  dapat  dipertanggungjawabkan  menurut hukum baik secara internal maupun secara eksternal.
Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan  desa,  secara  yuridis  keberadannya  diakui  dan  diatur  secara  khusus dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa. 6 Pelaksanaan  urusan  pemerintahan desa dilakukan oleh kepala desa  yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  desa.  Perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara
3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
4 Aminuddin  Ilma  Annisa  Febriana  Jauza  Asaad,  Syamsul  Bachri,  “Efektivitas  Hukum  Alat  Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata  Usaha Negara,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 256, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267.
5 Yokotani,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Terkait  Penyalahgunaan  Izin Pertambangan  Oleh  Para  Penerima  Izin  Di  Provinsi  Bangka  Belitung,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2 (2019): 169, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655.
6 Desi  Sommaliagustina,  “Mekanisme  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa:  Sebuah Tinjauan  Hukum,” Jurnal  Penelitian  dan  Pengkajian  Ilmiah  Sosial  Budaya 01,  no.  02  (2022):  442, https://www.jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB/article/download/500/303.
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
pemerintahan  desa  bertanggung  jawab  kepada  kepala  desa.  Kepala  desa  dalam melaksanakan  tugasnya  berwenang  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan perangkat  desa.  Kepala  desa  dalam  mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat desa  harus  memenuhi  persyaratan  dan  mekanisme  sebagaimana  telah  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  PP  No.  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  sebagaimana  diubah  dengan  PP  No.  47  Tahun  2015, dan  juga  Permendagri  No.  83  Tahun  2015  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa, kepala desa melakukan konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis  mengenai  pengangkatan  perangakat  desa,  rekomendasi  tertulis  camat menjadi  dasar  bagi  kepala  desa  dalam  mengangkat  perangkat  desa  dengan keputusan kepala desa. Apabila camat memberikan rekomendasi penolakan, maka yang dilakukan oleh kepala desa yaitu melaksanakan penjaringan dan penyaringan kembali  terhadap  calon  perangkat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Begitupun dengan wewenang kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa  berdasarkan  pada  alasan  pemberhentian  perangkat  desa  sebagaimana  telah ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemberhentian perangkat  desa  dapat  dilakukan  setelah  kepala  desa  berkonsultasi  dengan  camat atas  nama  bupati/walikota  untuk  mendapatkan  rekomendasi  tertulis  mengenai pemberhentian  perangkat  desa,  rekomendasi  camat  menjadi  dasar  bagi  kepala desa  dalam  melakukan  pemberhentian  perangkat  desa.  Berdasarkan  ketentuan tersebut  kepala  desa  dalam  melaksanakan  wewenangnya  yakni  mengangkat  dan memberhentikan  perangkat  desa  mewajibkan  kepala  desa  berkonsultasi  dan mendapatkan  rekomendasi  camat.  Rekomendasi  camat  dalam  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  desa  memiliki  fungsi  persyaratan  yakni  rekomendasi camat  merupakan  persyaratan  untuk  menerbitkan  keputusan  kepala  desa  tentang pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa.  Tanpa  adanya  rekomendasi camat, kepala desa tidak boleh secara sewenang-wenang melakukan pengangkatan ataupun  pemberhentian  terhadap  perangkat  desa.  Pemberhentian  perangkat  desa yang  dilakukan  secara  sewenang-wenang  akan  berujung  pada  gugatan  di pengadian  tata  usaha  negara  sebagai  bentuk  perlindungan  atas  tindakan  hukum yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan.  Dengan  demikian  bahwa  sekalipun kepala  desa  berwenang  mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  desa,  akan tetapi  pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat  desa  harus  sesuai  dengan persyaratan  dan  mekanisme  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
3.2. Pelaksanaan  dan  Kekuatan  Mengikat  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara
Keberadaan pengadilan tata usaha negara sebagai kontrol  yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pengadilan tata usaha negara di Indonesia
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
melengkapi  salah  satu  unsur  negara  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh Friedrich  Julius  Stahl,  bahwa  ciri  negara  hukum  dalam  aliran  eropa  kontinental yang  dikenal  dengan  sebutan rechtsstaat yaitu  adanya  pengakuan  atas  hak  asasi manusia; adanya pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan pada peraturan ( wetmatigheid  vanbertuur );  dan  adanya  peradilan  tata  usaha  nagara. 7 Pengadilan tata usaha negara selain dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat juga  dapat  melindungi  pejabat  pemerintahan  atas  tindakan  administratif pemerintahan  yang  dilakukannya. 8 Pengadilan  tata  usaha  negara  dibentuk  untuk menyelesaikan konflik  yang timbul dalam bidang tata usaha negara  antara orang perorangan  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara. Sengketa tata usaha negara mulanya berawal dari adanya tindakan pejabat pemerintahan,  tanpa  adanya  tindakan  pejabat  pemerintahan  maka  tidak  akan pernah  ada  sengketa  tata  usaha  negara.  Tindakan  pemerintah  yang  dimaksud adalah  perbuatan  pejabat  pemerintah  atau  penyelenggara  negara  lainnya  untuk melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  konkrit  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Jika  timbul  sengketa  tata  usaha  negara,  masyarakat  yang kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  keputusan  tata  usaha  negara  dapat mengajukan  gugatan  di  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berwenang,  dengan permintaan  supaya  keputusan  tata  usaha  negara  tersebut  dinyatakan  batal  atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
Selanjutnya,  berperkara  di  pengadilan  tata  usaha  negara  tidak  mengenal istilah  perdamaian  atau  mediasi  sebagaimana  ketentuan  yang  berlaku  dalam hukum  acara  perdata,  semua  perkara  yang  telah  masuk  di  pengadilan  tata  usaha negara  mesti  harus  dituntaskan.  Tuntutan  pokok  pada  umumnya  yang  diminta oleh  seorang  atau  badan  hukum  perdata  di  pengadilan  tata  usaha  negara  yaitu tuntutan  agar  keputusan  tata  usaha  negara  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah  dan tuntutan  tambahan  berupa  tuntutan  ganti  rugi  dan  tuntutan  rehabilitasi.  Adapun tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  oleh  penggugat  saat  mengajukan  gugatan  di pengadilan tata usaha negara yakni agar hak-haknya yang telah dirugikan sebagai akibat berlakunya keputusan tata usaha negara dapat diperoleh kembali. Hak-hak tersebut dapat diperoleh kembali jika pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dan  putusan  pengadilan  tersebut  dapat  dilaksanakan. 9 Putusan  pengadilan  yang dapat  dilaksanakan  adalah  suatu  putusan  akhir  ( eind  vonnis )  atau  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yakni  putusan pengadilan  yang  tidak  diajukan  upaya  hukum  bagi  pihak  yang  merasa  keberatan ataupun  putusan  kasasi  pada  tingkat  Mahkamah  Agung. 10 Berdasarkan  sifatnya
7 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2018).
8 Hana  Hanifia  Yusrima  Latifa  Hanum  Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Prijo  Dwi  Atmanto,  “Politik Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1  (2019):  31–32, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532.
9 Mohammad  Afifudin  Soleh,  “Eksekusi  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang Berkekuatan Hukum Tetap,” Mimbar Keadilan , 2018, 26, https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604.
10 Luh  Putu  Happy  Ekasari,  “Kekuatan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Berkekuatan Hukum  Tetap  Terhadap  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Melalui  Kewenangan  Kepala  Kantor
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
putusan  hakim  dapat  dibedakan  menjadi  putusan  yang  bersifat  menerangkan ( declaration ),  putusan  yang  bersifat  menghukum  ( condemnatoir ),  dan  putusan yang bersifat  menciptakan ( constitutive ). 11 Sejalan dengan sifat  putusan tersebut, hakim pengadilan tata usaha negara dalam memutus sengketa dapat menjatuhkan putusan berupa gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan tidak diterima, dan gugatan  gugur.  Lebih  lanjut,  jika  gugatan  dikabulkan  pengadilan  dapat mewajibkan  tergugat  agar  mencabut  keputusan  tata  usaha  negara  yang disengketakan,  atau  mencabut  keputusan  tata  usaha  negara  yang  disengketakan dan  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  baru,  atau  menerbitkan  keputusan tata usaha negara apabila gugatan didasari pada Pasal 3 UU PTUN.
Secara  empiris  tidak  semua  orang  patuh  melaksanakan  putusan  pengadilan sehingga  kadang-kadang  dibutuhkan  upaya  paksa  dengan  bantuan  aparat keamanan  seperti  pelaksanaan  putusan  perkara  pidana  dan  perkara  perdata  di peradilan  umum.  Pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  tidak dimungkinkan  menggunakan  bantuan  aparat  keamanan,  akan  tetapi  kekhususan pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dapat  melibatkan  Presiden sebagai  kepala  pemerintahan. 12 Walaupun  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap putusan pengadilan tata usaha negara tidak mudah dilaksanakan karena tidak semua  pejabat  tata  usaha  negara  mau  mematuhi  putusan  pengadilan. 13 Ketidakpatuhan  atas  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  tidak  hanya  berfokus pada  ketentuan  norma  hukum  yang  tidak  tegas  dalam  mengatur  pelaksanaan putusan,  akan  tetapi  adakalanya  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  memang tidak  dapat  dilaksanakan  atau  tidak  dapat  terlaksana  dengan  sempurna  karena terjadinya  perubahan  keadaan,  perubahan  peraturan,  ataupun  perubahan  posisi hukum tertentu pada saat perkara tersebut masih berproses. Terjadinya perubahan tersebut  dikarenakan  lamanya  proses  beracara  hingga  pada  penjatuhan  putusan yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Upaya  hukum  ataupun  perlawanan  yang dilakukan  oleh  pajabat  tata  usaha  negara  terhadap  putusan  pengadilan  menjadi alasan  bagi  pejabat  tata  usaha  negara  untuk  menunda  pelaksanaan  putusan pengadilan. 14 Penanganan  putusan  pengadilan  menyangkut  kepegawaian  yang tidak  dapat  dilaksanakan  telah  diatur  dalam  Pasal  117  UU  PTUN  yang  pada intinya  menyatakan,  bahwa  apabila  tergugat  tidak  dapat  atau  tidak  sempurna melaksanakan putusan  pengadilan  mengenai  kewajiban dalam Pasal  97 ayat  (11)
Pertanahan,” Jurnal Hukum Prasada 6, no. 1 (2019): 27,
https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jhp.6.1.2019.22-35.
11 F A Satria Putra, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,” Justisi 7, no. 1 (2021): 70, https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201.
12 Ari  Wirya  Dinata,  “Implikasi  Hukum  Ketidakpatuhan  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Negara Kesatuan,” Jurnal Hukum Peratun 4, no. 1 (2021): 8, https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30.
13 Budi  Suhariyanto,  “Urgensi  Kriminalisasi  Contempt  of  Court  Untuk  Efektivitas  Pelaksanaan Putusan  Peradilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 192, https://doi.org/10.31078/jk16110.
14 Umar  Dani, Putusan  Pengadilan  Non-Executable  Proses  dan  Dinamika  dalam  Konteks  PTUN (Yogyakarta: Genta Press, 2015).
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
UU  PTUN  disebabkan  karena  setelah  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum tetap terjadi perubahan keadaan, maka tergugat berkewajiban membayar sejumlah uang  ataupun  kompensasi  lain  yang  diinginkan  penggugat  berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat. Apabila tidak diperoleh kata sepakat  ketua  pengadilan  menetapkan  jumlah  uang  atau  konpensasi  lain  yang dimaksud. Penetapan jumlah uang atau kompensasi lain dapat ditetapkan kembali oleh Mahkamah Agung berdasarkan pengajuan penggugat ataupun tergugat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  116  UU  PTUN,  eksekusi  putusan  pengadilan tata  usaha  negara  dapat  dibedakan  menjadi  eksekusi  otomatis  dan  juga  eksekusi hierarkis. 15 Eksekusi  otomatis  terjadi  apabila  setelah  60  (enam  puluh)  hari  kerja putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diterima  dan tergugat/pejabat  tata  usaha  negara  yang  bersangkutan  tidak  melaksanakan kewajibannya  mencabut  keputusan  tata  usaha  negara  yang  disengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka dengan sendirinya keputusan  tata  usaha  negara  itu  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan  hukum. Sedangkan  eksekusi  hierarkis,  apabila  tergugat  tidak  melaksanakan  kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf  b dan c, yakni mencabut keputusan tata usaha  yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara baru atau penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan  berdasarkan pada Pasal  3  UU  PTUN,  maka  diterapkan  ketentuan  dalam  Pasal  116  ayat  (3)  sampai ayat  (6)  yakni,  ketua  pengadilan  bersurat  kepada  tergugat/pejabat  tata  usaha negara  yang  bersangkutan  agar  melaksanakan  putusan  pengadilan  tersebut  dan jika tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal tersebut kepada instansi atasan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan menurut hierarki jabatan, dan dapat  diteruskan  sampai  kepada  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi dalam  pemerintahan  agar  memerintahkan  pejabat  tata  usaha  negara  yang bersangkutan  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan. 16 Revisi  UU  PTUN  telah mengubah  model  eksekusi  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dari floating execution menjadi fixed  execution yakni  pengadilan  dapat  memaksakan  eksekusi putusan  pengadilan  melalui  sarana-sarana  pemaksa.  Sarana  pamaksa  yang diterapkan  jika  tergugat/pejabat  tata  usaha  negara  tidak  melaksanakan  putusan yang  berkekuatan  hukum  tetap  yakni  tergugat/pejabat  tata  usaha  negara  yang bersangkutan  dikenai  upaya  paksa  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  paksa dan/atau sanksi administratif dan jika tergugat masih belum melaksanakan, maka pejabat  yang  bersangkutan  diumumkan  di  media  cetak  setempat  oleh  panitera. Namun  dari  segi  hukum  ketentuan  pembayaran  uang  paksa  dan/atau  sanksi administrasi  belum  memberikan  efektifitas  untuk  memaksa  pejabat  tata  usaha negara agar melaksanakan putusan pengadilan.
15 Ridwan  HR,  “Beberapa  Catatan  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di  Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 9, no. 20 (2002): 77, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art6.
16 Dikdik  Somantri,  “Tantangan  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Dalam  Memperkuat  Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Hukum Peratun 4, no. 2 (2021): 128, https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140.
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
Lebih  lanjut,  Paulus  Effendi  Lotulung  menyatakan  pelaksanaan  putusan pengadilan  tata  usaha  negara  lebih  menekankan  pada self  respect dan  kesadaran hukum  pejabat  tata  usaha  negara  untuk  melaksanakan  putusan  hakim  dengan sukarela tanpa adanya upaya paksa ( dwang middelen ) yang dikenakan oleh pihak pengadilan  terhadap  pejabat  tata  usaha  negara  yang  bersangkutan.  Sedangkan menurut  Indroharto  menyatakan  bahwa  tuntas  atau  tidaknya,  efektif  atau  tidak efektifnya pelaksanaan tugas pengadilan tata usaha negara pada prinsipnya masih bergantung  pada  kesadaran,  kesukarelaan,  tanggung  jawab,  sikap  dan  perilaku dari seluruh jajaran pemerintahan sendiri. 17 Jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  bahwa  efektif  tidaknya penegakan  hukum  tergantung  pada  3  (tiga)  subsistem  hukum,  yaitu  substansi hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum  ( lagal  structure ),  dan  budaya  hukum ( legal culture ).  Dari  segi  substansi  hukum,  undang-undang  peradilan  tata  usaha negara saat ini masih bersifat mengambang ( floating norm ) karena masih terdapat beberapa putusan yang tidak dapat dilaksanakan ( non executable ). Kemudian dari segi  struktur  hukum,  undang-undang  peradilan  tata  usaha  negara  juga  tidak mengatur  dan  menentukan  adanya  institusi  ataupun  lembaga  yang  mempunyai otoritas  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Sedangkan dari segi budaya hukum, masih adanya badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak patuh melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela. 18
Terdapat  beberapa  jenis  kekuatan  hukum  putusan  hakim  di  pengadilan sebagai berikut: 19 kekuatan mengikat  yaitu kekuatan hukum  yang diberikan pada suatu  putusan  hakim  bahwa  putusan  tersebut  mengikat  para  pihak  yang berkepentingan  agar  ditaati  dan  dilaksanakan;  kekuatan  pembuktian  yaitu kekuatan hukum  yang terdapat pada suatu putusan hakim bahwa melalui putusan hakim  tersebut  telah  ditemukan  bukti  tentang  kepastian  sesuatu;  dan  kekuatan eksekutorial  yaitu  kekuatan  hukum  yang  diberikan  pada  suatu  putusan  hakim bahwa  putusan  hakim  dapat  dilaksanakan.  Adapun  kekuatan  mengikat  putusan hakim  pengadilan  tata  usaha  negara  memiliki  perbedaan  dengan  putusan  hakim dalam perkara perdata  di peradilan umum.  Putusan  pengadilan tata usaha  negara memiliki  kekuatan  mengikat erga  omnes artinya  keberlakuan  putusan  tersebut mengikat  secara  umum,  disamping  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa. Putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta  otentik,  sehingga  tidak  perlu dibuktikan  kembali  serta  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  juga  mempunyai
17 Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Buku  II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
18 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa : Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001).
19 Benjamin  Mangkoedilaga, Lembaga  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Suatu  Orientasi  Pengenalan (Bandung: Ghalia Indonesia, 1983).
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
kekuatan  eksekutorial  sehingga  semua  pihak  wajib  melaksanakannya  baik dilakukan secara sukarela maupun dengan upaya paksa. 20
3.3. Implikasi  Hukum  terhadap  Kepala  Desa  yang  tidak  Melaksanakan Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Pemberhentian Perangkat Desa
Putusan  pengadilan  merupakan  kaidah  hukum  yang  harus  ditaati  oleh pejabat  pemerintahan  sebagaimana  ia  berkewajiban  mentaati  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap tidak akan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  oleh  tergugat/pejabat  tata  usaha  negara tentunya  akan  sangat  merugikan  hak  maupun  kepentingan  hukum  penggugat sebagai pencari keadilan ( justiciabelen ). Berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  di  Indonesia: Pertama,  faktor  hambatan  disebabkan  ketentuan  eksekusi  putusan  menurut  UU PTUN yang terdiri dari hambatan teknis eksekusi putusan melalui instansi atasan dan hambatan putusan disebabkan teknis eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha negara; Kedua, faktor eksekusi putusan disebabkan ketentuan Undang- Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana  kedudukan  pemerintah  provinsi dan  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  hal  ini  gubernur  dengan  bupati/walikota tidak lagi berkedudukan secara hierarkis (gubernur bukan atasan bupati/walikota). Ketiga,  faktor  hambatan  eksekusi  putusan  disebabkan  kurangnya  kesadaran hukum  pejabat  tata  usaha  negara  untuk  mentaati  putusan  pengadilan  tata  usaha negara; 21 Keempat,  faktor  hambatan  terkait  dengan  asas-asas  hukum  yaitu pencabutan suatu keputusan tata usaha negara hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan  yang  menerbitkan  keputusan  tersebut  ( asas  contrarius  actus ) artinya  pejabat  atasan  tidak  diperbolehkan  mencabut  keputusan  yang  menjadi kewenangan  pejabat  lain  di  bawahnya;  Kelima,  faktor  hambatan  dari  segi keterbatasan  kewenangan  pengadilan  yaitu  pengadilan  tidak  boleh  mengeksekusi putusan artinya pengadilan tidak boleh mengambil alih tugas eksekutif dalam hal mencabut ataupun menerbitkan keputusan tata usaha negara. 22
Ketidakpatuhan  kepala  desa  selaku  pejabat  pemerintahan  dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sebenarnya telah diatur dalam Pasal  116  ayat  (4)  UU  PTUN,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  apabila tergugat  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  kekuatan  hukum  tetap, maka  yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa
20 Kus Rizkianto, “Contempt of Court Bagi Pejabat Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha  Negara,” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 8, no. 3 (2021): 684, https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20717.
21 Hasil laporan akhir dari tim peneliti Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum  Administrasi Negara (LPPHAN) Komisi Hukum Nasional tanggal 27 Desember 2004.
22 Nico  Utama  Handoko  and  Anna  Erliyana,  “Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  PTUN  Dan  Implikasi Dalam Pelaksanaannya,” Pakuan Law Review 06, no. 02 (2020): 53–54,
https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140.
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
dan/atau sanksi administratif. Akan tetapi, dalam tataran pelaksanaan pembayaran uang  paksa  maupun  pengenaan  sanksi  administrasi  bagi  pejabat  pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN belum dapat dilaksanakan secara optimal karena  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung pelaksanaan  ketentuan  Pasal  116  UU  PTUN  tersebut,  sehingga  menyebabkan stagnasi  dalam  hal  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara. 23 Seorang pejabat  pemerintahan  jika  tidak  melaksanakan  putusan  hakim,  maka  dapat disamakan  dengan  tidak  mematuhi  hukum. 24 Penerapan  sanksi  administrasi  bagi pajabat  pemerintahan  yang  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha negara tidak hanya diatur dalam UU PTUN, Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang kewajiban pejabat pemerintahan  dalam melaksanakan  putusan  pengadilan yakni pejabat pemerintahan  wajib  melaksanakan  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  sah  dan keputusan  yang  telah  dinyatakan  tidak  sah  atau  dibatalkan  oleh  pengadilan  atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.
Kepala  desa  selaku  pejabat  pemerintahan  jika  sengaja  tidak  melaksanakan putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dikenai sanksi  administratif  sedang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  80  ayat  (2) jo Pasal  72  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2014.  Selanjutnya,  dalam  hal  kepala  desa tetap  memberlakukan  keputusan  tata  usaha  negara  yang  telah  dinyatakan  batal atau  tidak  sah  oleh  pengadilan,  maka  tindakan  kepala  desa  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  penyalahgunaan  wewenang  yakni  bertindak sewenang-wenang  karena  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  tersebut bertentangan  atau  melawan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (3)  huruf  b  UU  No.  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Tindakan  kepala  desa  yang  bertentangan dengan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap merupakan  penyalahgunaan  wewenang  yang  dikenai  sanksi  administratif    berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014. Penjatuhan  sanksi  administasi  tersebut  dilaksanakan  oleh  atasan  pejabat  yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan internal sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
Adapun  jika  terdapat  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  ketidakpatuhan pejabat  pemerintahan  dalam  hal  ini  kepala  desa  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan tata usaha negara, apakah kerugian tersebut merupakan pertanggungjawaban  personal  yang  pembayarannya  ditanggung  secara  pribadi
23 Karmal  Maksudi,  “Sanksi  Administratif  Dan  Penyelesainnya  Bagi  Pejabat  Pemerintahan  Yang Tidak  Melaksanakan  Putusan  Peratun,” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 2 (2021): 268, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p07.
24 Abdul  Rahman  Sakka  Wulan  Febriyanti  Putri  Suyanto,  Hamzah  Hasan,  “Penerapan  Uang  Paksa Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Perspektif  Siyasah  Syar’Iyyah,” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Syar’Iyyah 3, no. 3 (2022): 482.
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
ataukah  merupakan  pertanggungjawaban  institusional  yang  pembayarannya dibebankan  pada  keuangan  negara.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  dalam  hukum administrasi terdapat 2 (dua) konsep pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban  pribadi  (personal)  dan  pertanggungjawaban  jabatan (institusional). Jika pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya telah  sesuai  dengan  norma  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, maka  perbuatan  tersebut  dipertanggungjawabkan  secara  jabatan  (institusional). Akan tetapi, apabila pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan pelanggaran terhadap norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,  maka  pelaksanaan  atas  perbuatannya  tersebut  dipertanggungjawabkan secara pribadi (personal). 25 Kedua teori pertanggungjawan pejabat tersebut sejalan dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Supandi,  bahwa  secara  teori  pejabat pemerintahan  yang  menjalankan  tugasnya  adalah  sedang  melaksanakan  tugas negara. Apabila pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan  kerugian  terhadap  masyarakat  sepanjang  tugas  tersebut dilaksanakan  sesuai  peraturan  hukum  yang  berlaku  maka  kerugian  yang  dialami masyarakat  pembayarannya  dibebankan  pada  negara,  karena  kesalahan  tersebut merupakan  kesalahan  dinas.  Hal  tersebut  berbeda  jika  seorang  pajabat  tidak mentaati peraturan hukum yang berlaku, maka pada saat itu pejabat tersebut tidak menjalankan  peran  negara.  Sehingga  akibat  dari  ketidakpatuhan  terhadap peraturan  yang  berlaku  tidak  dapat  dibebankan  pada  keuangan  negara,  tetapi menjadi  tanggungan  pribadi  orang  yang  sedang  menjabat,  karena  hal  tersebut merupakan kesalahan pribadi. 26
Lebih  lanjut,  jika  tindakan  kepala  desa  tersebut  termasuk  perbuatan penyalahgunaan  wewenang  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP), maka  menurut  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, pejabat  yang  bersangkutan  melakukan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara yang  pertanggungjawabannya  dibebankan  kepada  pejabat  pemerintahan  yang bersangkutan.  Apabila  kepala  desa  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  tata usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  dalam  hal  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat desa, maka tindakan kepala desa tersebut dipersamakan dengan  tindakan  atau  perbuatan  tidak  mematuhi  hukum  dan  pejabat  tersebut dikatakan tidak menjalankan peran negara. Jika terdapat pembayaran uang paksa ataupun  terdapat  kerugian  yang  timbul  akibat  dari  ketidakpatuhan  kepala  desa melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum tetap,  maka  tanggung  jawab  atas  pembayaran  uang  paksa  ataupun  kerugian tersebut  merupakan  pertanggungjawaban  pribadi  (personal)  karena  merupakan
25 Jimly  Asshiddiqie,  Islam  dan  Tradisi  Negara  Konstitusi,  Makalah  pada  Seminar  Indonesia- Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010, hlm. 12-13.
26 Supandi, Problematika  Penerapan  Eksekusi  Putusan  Peratun  Terhadap  pejabat  TUN  Daerah , Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agugtus 2004, hlm. 3-4.
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
kesalahan  pribadi  yang  pembebanannya  ditanggung  secara  pribadi  oleh  kepala desa yang bersangkutan sebagai pejabat pemerintahan.
4. PENUTUP
Kepala Desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib  berkonsultasi  dan  mendapatkan  rekomendasi  camat  yang  merupakan syarat  untuk  menerbitkan  keputusan  tentang  pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat  desa.  Putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  mempunyai  kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakannya baik dilakukan secara sukarela  maupun  dengan  upaya  paksa.  Implikasi  hukum  terhadap  kepada  desa yang  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yakni  dijatuhi sanksi  administratif  sedang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  80  ayat  (2) jo . Pasal  72  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Sedangkan  apabila  kepala  desa  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yakni  bertindak  sewenang-wenang,  yang  akibat  hukumnya  dijatuhi  sanksi administratif    berat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  80  ayat  (3) jo. Pasal  17  UU No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Adapun  jika  terdapat kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  ketidakpatuhan  kepala  desa  dalam melaksanakan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara,  maka  tanggung  jawab  atas kerugian tersebut ditanggung secara pribadi oleh kepala desa yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa  Febriana  Jauza  Asaad,  Syamsul  Bachri,  Aminuddin  Ilma.  “Efektivitas
Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha  Negara.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  256. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267.
Dani,  Umar. Putusan  Pengadilan  Non-Executable  Proses  Dan  Dinamika  Dalam Konteks PTUN . Yogyakarta: Genta Press, 2015.
Dinata,  Ari  Wirya.  “Implikasi  Hukum  Ketidakpatuhan  Terhadap  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan  Negara  Kesatuan.” Jurnal  Hukum  Peratun 4,  no.  1  (2021):  8. https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.412021.1-30.
Ekasari,  Luh  Putu  Happy.  “Kekuatan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas  Tanah  Melalui  Kewenangan  Kepala  Kantor  Pertanahan.” Jurnal Hukum Prasada 6, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jhp.6.1.2019.22-35.
Erliyana,  Nico  Utama  Handoko  and  Anna.  “Kekuatan  Eksekutorial  Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya.” Pakuan Law Review 06, no. 02 (2020): 53–54. https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140. Friedman,  Lawrence  M. Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar,  Terjemahan  Dari American  Law  An  Introduction,  2nd  Edition,  Alih  Bahasa :  Wisnu  Basuki . Jakarta: Tatanusa, 2001.
Gadion.  “Pemberhentian  Perangkat  Desa  Berdasarkan  Pasal  53  Undang-Undang
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa
Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang).” Jurnal Peneragan Hukum 6, no.
1 (2018): 39. https://doi.org/https://doi.org/10.51826/.v6i1.254.
HR,  Ridwan.  “Beberapa  Catatan  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di Indonesia.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 9,  no.  20  (2002):  77. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art6.
Indroharto. Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara Buku II . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Maksudi,  Karmal.  “Sanksi  Administratif  Dan  Penyelesainnya  Bagi  Pejabat
Pemerintahan  Yang  Tidak  Melaksanakan  Putusan  Peratun.” Jurnal  Kertha Semaya 9, no. 2 (2021): 268. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p07.
Mangkoedilaga,  Benjamin. Lembaga  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Suatu Orientasi Pengenalan . Bandung: Ghalia Indonesia, 1983. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020. Nasution,  Bahder  Johan. Negara  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia .  Bandung: Mandar Maju, 2018.
Putra, F A Satria. “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.” Justisi 7, no. 1 (2021): 70. https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201. Rizkianto,  Kus.  “Contempt  of  Court  Bagi  Pejabat  Negara  Yang  Tidak Melaksanakan  Putusan  Tata  Usaha  Negara.” Salam:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-I 8, no. 3 (2021): 684. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20717.
Soleh, Mohammad Afifudin. “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap.” Mimbar  Keadilan ,  2018,  26. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604.
Somantri, Dikdik. “Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Peratun 4, no. 2 (2021):  128.  https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123- 140.
Sommaliagustina,  Desi.  “Mekanisme  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian Perangkat  Desa:  Sebuah  Tinjauan  Hukum.” Jurnal  Penelitian  Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya 01, no. 02 (2022): 442.
https://www.jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB/article/download/500/30 3.
Sudarmanto,  Kukuh.  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia Yang  Berkeadilan  Sesuai  Asas-Asas  Pancasila.” Jurnal  Ius  Constituendum 6, no. 2 (2021): 414. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110. Suhariyanto,  Budi. “Urgensi  Kriminalisasi  Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.” Jurnal  Konstitusi 16, no. 1 (2019): 192. https://doi.org/10.31078/jk16110.
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Prijo Dwi Atmanto, Hana Hanifia Yusrima Latifa
Hanum. “Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 31–32. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532.
Wulan  Febriyanti  Putri  Suyanto,  Hamzah  Hasan,  Abdul  Rahman  Sakka. “Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa

## Negara  Perspektif  Siyasah  Syar’Iyyah.”
Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Syar’Iyyah 3, no. 3 (2022): 482.
Yokotani.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Terkait Penyalahgunaan  Izin  Pertambangan  Oleh  Para  Penerima  Izin  Di  Provinsi Bangka  Belitung.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019):  169. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655.