## Pekerja Muslimah dan Hak-Haknya di Indonesia Persfektif Islam
Muslim Workers and Their Rights in Indonesia's Islamic Perspective
Ashabul Kahpi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: calvon.al@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 21 Oktober 2019 Revisi I 20 Nopember 2019

## Revisi II
27 Nopember 2019 Disetujui 23 Desember 2019 Isu-isu  berhubungan  dengan  hak  perempuan  telah  muncul  sebagai masalah yang sangat penting di berbagai belahan dunia, dan senantiasa tidak  terlepas  dari  sistem  sosial  di  mana  wanita  menjadi  bagiannya,
termasuk  dunia  kerja.  Nilai-nilai  yang  melekat  pada  perempuan  atau keperempuanan  dianggap  sebagai  konstruksi  sosial  yang  melibatkan berbagai  kekuatan  yang  pada  gilirannya  mencetuskan  gagasan  dan pandangan baru terhadap konsep wanita utamanya konsep gender. Salah satu  isu  sentral  yang  hendak  dinyatakan  keruang-ruang  publik  adalah eksistensi  wanita  muslimah  di  bursa  pasar  tenaga  kerja.  Hal  ini  terkait dengan hak-hak  yang  secara  umum  dimiliki  oleh  para  pekerja  (pria  dan wanita),  hak-hak  khusus  pekerja  wanita,  dan  lebih  khusus  lagi  adalah hak-hak  pekerja  muslimah.  Sebab  satu  dan  lain  hal,  seorang  muslimah wajib  berdiri  di  atas  ketentuan-ketentuan  yang  telah  digariskan  syari’at Islam.
Kata kunci : Pekerja Muslimah, Hak, Hukum Islam
Issues  relating  to  women's  rights  have  emerged  as  very  important  issues in various parts of the world, and are always inseparable from the social system  in  which  women  are  part,  including  the  world  of  work.  Values which  inherently  part  of  the  women  or  womanhood  are  considered  as social  constructions  involving  various  forces  which  in  turn  spark  new ideas  and  views  on  the  concept  of  women,  especially  the  concept  of gender.  One  of  the  central  issues  to  be  stated  in  public  spaces  is  the existence of Muslim women in the labor market. This relates to the rights generally held by workers (men and women), the special rights of women workers,  and  more  specifically  the  rights  of  Muslim  workers.  For  one reason or another, a Muslim woman must stand on the provisions ruled in Islamic sharia.
Keywords: Muslim Workers, Rights, Islamic Law
Ashabul Kahpi

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  "Tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan". Berdasar  pasal  tersebut  jelas  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945  menghendaki  agar semua  warga  Negara  Indonesia  yang  mau  dan  mampu  bekerja  dapat  dan  berhak mencari  pekerjaan,  sekaligus  dengan  pekerjaan  itu  mereka  dapat  hidup  secara  layak sesuai  harkat  dan  martabat    kemanusiaan.    Dengan  landasan  ini  pula  Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, para pelaku pembangunan baik  pemerintah  maupun  masyarakat,  baik  perseorangan  maupun  badan  hukum  harus menunjang  pertumbuhan  ekonomi,  yang  salah  satunya  terkait  dengan  penyediaan  dan perluasan  lapangan  kerja  yang  dibutuhkan  masyarakat  sehingga  peranannya  sebagai sumber mata pencaharian makin meningkat.
Terkait    dengan  konsep  hak 1 berdasarkan  UUD  1945  tersebut,  Amandemen UUD  1945  menyangkut  ketenagakerjaan  turut  pula  mengamanatkan  dalam  Pasal  28d ayat  (2),  bahwa  negara  menjamin  setiap  orang  untuk  bekerja  serta  mendapatkan imbalan/upah atas pekerjaan tersebut, dan hal terpenting dalam pasal ini adalah adanya jaminan keadilan dan perlakuan layak dalam suatu hubungan kerja 2 . Dengan demikian, berdasarkan  konsepsi  hak  konstitusional  tersebut,  maka  implikasinya  adalah,  adanya kewajiban  bagi  penyelenggara  negara  untuk  menyediakan  dan  memberikan  fasilitas terkait dengan hak-hak warga negara untuk bekerja/mendapatkan pekerjaan secara layak dan  berkeadilan,  termasuk  ke  dalamnya  adalah  perlindungan  dan  kepastian  hukum terkait  tuntutan  terhadap  hak-hak  ketenagakerjaan  yang  tidak  terpenuhi,  tanpa diskriminasi dan bias gender.
Setiap  manusia  baik  pria  dan  wanita  yang  sadar  akan  kebutuhannya  senantiasa melakukan berbagai kegiatan/usaha guna memenuhi kebutuhan tersebut yang lazimnya disebut  dengan  bekerja.  Meskipun  lazimnya  kewajiban  untuk  bekerja/mencari  nafkah misalnya dalam sebuah keluarga berada di pundak pria, namun dewasa ini kaum wanita telah  turut  meramaikan  pasar  kerja,  baik untuk  keluarga  maupun  untuk  kebutuhan  diri sendiri. Kaum wanita hari ini tidak hanya beraktifitas di ranah domestik saja,  sebab di dalam  masyarakat  telah  terjadi  perubahan  paradigma  mengenai  peran  perempuan  di ranah  publik.  Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  gerakan  sosial  feminisme  yang berkembang  mulai  abad  ke-18  telah  menjadi  salah  satu  penanda  terbukanya  ruang publik  bagi  perempuan.  Dimulai  dengan  munculnya  gerakan  feminisme  liberal  yang mengajukan  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pembangunan,  yaitu menghentikan marginalisasi perempuan dengan memperjuangkan perubahan hukum dan peraturan yang memungkinkan bagi perempuan untuk memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap pekerjaan dan imbalan ekonomi 3
Gerakan  yang  lebih  nyata  berpuncak  pada  abad  20,  yang  memperlihatkan keinginan  di  hampir  seluruh  dunia  untuk  merubah  pandangan  terhadap  hubungan  pria
1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 11.
2 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3 M. Fakih, Runtuhnya Teori Pembanguna dan Globalisasi (Yokyakarta: Insist Press, 2009), h. 3

## Ashabul Kahpi
dan wanita dan masalah hak dan kewajiban. Sebab dalam pandangan mereka perubahan dan  transformasi  dalam  hubungan  rakyat  dan  pemerintah,  dan  dalam  hubungan  kaum pekerja/buruh dan majikan/kaum pengusaha, tidak cukup memberikan keadilan selama permasalahan  hubungan  antara  hak-hak  kaum  laki-laki  dan  kaum  wanita  belum  tuntas dan tidak diperbaharui 4
Fenomena  wanita  yang  bekerja  dewasa  ini  ( "industrial  redeployment" )  sebagai implikasinya akan memunculkan permasalahan baru yang secara spesifik akan berbeda dengan  permasalahan  ketenagakerjaan  pada  umumnya.  Eksistensi  wanita  yang  bekerja tidak  lagi  semata-mata  dilihat  sebagai  kewajiban  (dalam  sektor)  rumah  tangga,  karena sudah merambah keberbagai bidang dan jenis pekerjaan yang dulunya justru dilakukan oleh  kaum  pria,  misalnya  wanita  yang  bekerja  sebagai  buruh  maupun  karyawan  pada perusahaan  (sektor  publik).  Wanita  memiliki  beberapa  potensi  yang  tidak  kalah dibanding  dengan  kaum  pria,  baik  dari  segi  intelektual,  kemampuan,  maupun keterampilan,  cukup  menjadi  alasan  dalam  hal  ini.  namun  mengingat  keadaan  fisik, fsikis  atau  biologis  kaum  wanita,  akan  senantiasa menghadirkan  kesenjangan  kerja  itu sendiri.
Pekerja  wanita  atau  buruh  wanita  yang  bekerja  di  perusahaan  saat  sekarang  ini mengalami  situasi  dramatis  yang  secara  progresif  cenderung  memiliki  dampak " marginalisasi "  dan  " privatisasi "  pekerjaan  wanita,  serta  terkonsentrasi  ke  dalam bentuk  pekerjaan  pelayanan  yang  cenderung  tidak  produktif.  Kenyataan  ini menimbulkan  fenomena  menurunnya  posisi  kaum  wanita  dalam  bidang  pekerjaan. 5 Kurangnya  perhatian  perusahaan  dalam  hal  kesejahteraan  terhadap  pekerja  wanita terkait kondisi khusus wanita atau perlakuan terhadap pekerja wanita di bawah pekerja laki-laki,  PHK    pekerja  wanita  secara  semena-mena  oleh  perusahaan,  sampai  pada tindak  kekerasan  dan    pelecehan  seksual,  merupakan  serangkaian  contoh  keadaan  dan kondisi pekerja wanita yang marak diberitakan oleh berbagai media. Hal tersebut pada akhirnya menjadi dasar bagi pekerja wanita melakukan aksi demontrasi yang menuntut kebijaksanaan  perusahaan  untuk  lebih  memperhatikan  kesejahteraan  dan  memberikan perlindungan (hak) kepada pekerja wanita.
Sementara  itu,  dalam  pandangan  Islam,  pemanfaatan  tenaga  kerja  manusia merupakan pengejawantahan dalam rangka mengaktualisasikan fungsi kekhalifaan dan sekaligus  fungsinya  sebagai  pembangun,  dan  hal  ini  sangat  dihargai.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  maka  manusia  sebagai  pekerja,  mutlak  memperhatikan kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  pertimbangan melaksanakan aktivitasnya, utamanya bagi wanita muslim, sebab dalam hal ini terdapat Batasan-batasan syar’i bagi kaum wanita untuk melakukan aktifitasnya/bekerja terlebih jika tuntutan kerja menghendaki seorang wanita/istri meninggalkan kediamannya/keluarganya.
Munculnya  gerakan  gerakan  sosial  feminisme  pada  abad  18,  oleh  sebagian kalangan dianggap sebagai letupan awal pergerakan kaum perempuan/wanita. Gerakan feminisme  liberal  yang  kemudian  disusul  oleh  gerakan  feminisme  marxis,  mencoba melakukan gerakan melalui kritik terhadap kapitalisme, terutama yang berkaitan dengan
4 Murtadha Muthahari, Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam , diterjemahkan oleh M  Hasyeem , (Jakarta;Pustaka,1985), h. 110
5 Iwan Prayitno, Wanita Islam Perubah Bangsa (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), h. 185.
Ashabul Kahpi
sistem  mode  produksi.  Meski  penekanannya  lebih  pada  pembangunan  aliansi  dengan kelompok-kelompok  dan  kelas-kelas  yang  tertindas  lainnya 6 .  Disusul  kemudian  oleh gerakan feminisme radikal yang lebih fokus melihat terjadinya diskriminasi perempuan dengan cara berbeda. Mereka melihat masalah utamanya adalah sistem patriarki, bahwa selama  ini  seluruh  sistem  kekuasaan  dipegang  oleh  laki-laki  terhadap  perempuan. Sehingga  mereka  berjuang  untuk  mengakhiri  relasi  laki-laki  dan  perempuan  yang subordinatif.
Di Indonesia, gerakan emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini yang  juga  mendasari  pemikarannya  dari  gerakan  feminisme  dunia  barat 7 saat  ini  telah menunjukkan hasil. Terbukti, jumlah pekerja wanita di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya 8 .  Perusahaan  yang  mempekerjakan  pekerja  wanita  umumnya  menilai  bahwa wanita  lebih  dapat  diandalkan  dalam  hal  ketekunan,  kedisiplinan,  ketelitian,  hingga kemampuan  negosiasi.  Telah  banyak  perempuan  yang  turut  serta  sebagai  motor penggerak perekonomian keluarga dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan pada umumnya,  baik  sebagai  petani,  pedagang,  guru,  pekerja  di  sektor  informal  ataupun sebagai ibu rumah tangga. 9
Di  satu  sisi,  maraknya  tenaga  kerja  wanita,  tentu  saja  membutuhkan  perlakuan dan aturan khusus yang berbeda dari pekerja laki-laki, sebab kondisi biologis dan fisik wanita  yang  perlu  diakomodasi  secara  khusus.  Bahkan,  tiap-tiap  negara  di  dunia menetapkan  aturan  terkait  hak-hak  pekerja  wanita  di  dalam  Undang-Undang.  Namun disisi lain, meski pemerintah Republik Indonesia telah mengatur berbagai macam aturan berkaitan  dengan  dunia  ketenagakerjaan,  ternyata  masih  banyak  pekerja  perempuan belum  menikmati  penghargaan  dan  penghormatan  yang  sama  dengan  laki-laki  sesuai dengan  sumbangan  dan  beban  kerjanya 10 .  Banyak  peristiwa  dan  kejadian  yang menunjukkan perlakuan terhadap pekerja wanita yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi dan pelecehan kodrat wanita. 11
Pelanggaran  terhadap  hak  asasi  dan  pelecehan-pelecehan  terhadap  pekerja wanita di Indonesia, secara khusus dapat pula dilihat sebagai pelecehan terhadap pekerja muslimah.  Sebab  sebagai  seorang  muslimah  hak-haknya  tidak  hanya  dilihat  dari   hak-
6 Marisa  Rueda,  Marta  Roodriguez,  dan  Susan, Feminisme  Untuk  Pemula (Yogyakarta:  t.p, 2007), h. 3 7 Sulistyowati Irianto (ed), Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan , (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. xii
8 Meski  lapangan  kerja  masih  didominasi  oleh  laki-laki,  akan  tetapi  data  statistik  menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja wanita di Indonesia, Lihat
https://www.bps.go.id/publication/2019/05/31/a96ce41f72e59d5dfb1cad9f/keadaan-angkatan-kerja-di- indonesia-februari-2019.html . Diakses tanggal 18 Oktober 2019.
9 Badan  Pusat  Statistik, Keadaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Februari  2019. No.  41/05/Th.  XXII, 06 Mei 2019
10 Misalnya upah. Sesuai dengan data yang ada, terjadi kesenjangan upah antara pekerja laki-laki (lebih tinggi) dan perempuan disemua  jenjang pendidikan pada  jenis pekerjaan  yang relatif sama.  Pada februari
2019 perbedaannya berkisar Rp 618 000. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/11/kesenjangan-upah-antar-gender-semakin-melebar . diakses tanggal 18 Oktober 2019
11 Misalnya  Kasus  Agustina  Mau  yang  dipecat/PHK  karena  hamil    pada  tahun  2013  silam. https://regional.kompas.com/read/2013/05/13/22341011/DiPHK.Saat.Hamil..Agustina.Meninggal.Tanpa. Pesangon
hak  yang  secara  umum  telah  diatur  di  dalam  berbagai  ketentuan  perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun seorang muslimah dapat  dilihat  dari  aspek  ajaran  Islam  yang  menggariskan  ketentuan-ketentuan  khusus bagi  wanita  muslim,  misalnya  larangan  keluar  rumah  tanpa  muhrim  atau  tanpa  izin suami,  larangan  memperlihatkan  aurat  atau  larangan  bekerja  di  tempat-tempat  tertentu dan  lain  sebagainya.  Berdasar  pada  paparan  tersebut,  maka  permasalahan  yang  coba dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  terkait  perlindungan  terhadap  hak-hak  kerja  wanita muslimah di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif dengan  metode  deskriptif.  Dengan  demikian  penulisan  ini  didasarkan  pada  analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam berbagai undang-undang maupun peraturan dan  norma  lainnya  yang  terkait  dengan  masalah  tenaga  kerja  Muslimah,  baik  norma yang  berlaku  secara  positif  (diundangkan)  misalnya  undang-undang  ketenagakerjaan, maupun  ketentuan/aturan  yang  secara  khusus  mengatur  permasalahan  Muslimah  dan selanjutnya  memaparkan  gambaran  objek  dan  subjek  penelitian  berdasarkan  fakta  dan data yang tampak. Dengan sumber data utama adalah undang-undang dan peraturan itu sendiri.  Penulisan  ini  juga  bersifat  penelitian  koreasional,  yang  merupakan  jenis penelitian  yang  mempelajari  hubungan  antara  aturan-aturan  ketenagakerjaan  dengan keberadaan tenaga kerja wanita khususnya hak-hak kerja seorang Muslimah.

## C. PEMBAHASAN
Perkawinan  b agi  kalangan  Islam,  bekerja  merupakan  ibadah  yang  landasannya (salah satunya) terdapat di dalam al Qur’an surah at Taubah ayat 105 yang menyatakan “Dan  katakanlah  :  "Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang-orang mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan  dikembalikan  kepada  (Allah) Yang  mengetahui  akan  yang  gaib  dan  yang  nyata,  lalu  diberitakan-Nya  kepada  kamu apa yang telah kamu kerjakan" 12
Berdasar  pada  ayat  tersebut,  beberapa  kalangan  berpendapat  bahwa  perintah untuk  bekerja  adalah  umum,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Oleh  sebab  itu  dapat dipahami  bahwa  mencari  nafkah  dalam  Islam  adalah  sebuah  kewajiban,  yang merupakan  bagian  dari  ibadah.  Motivasi  kerja  dalam  Islam  bukanlah  untuk  mengejar hidup  duniawi  semata,  bukan  juga  untuk  status,  apa  lagi  untuk  mengejar  kekayaan dengan  segala  cara.  Tapi  untuk  beribadah.  Bekerja  untuk  mencari  nafkah  adalah  hal yang  istimewa  dalam  pandangan  Islam.  Sebab  itu  bekerja  merupakan  keniscayaan dalam  hidup,  terlebih  lagi  pada  zaman  yang  semakin  sulit.    Meskipun  umat  Islam meyakini  makhluk  hidup  di  bumi  sudah  mendapat  jaminan  rezeki  dari  Allah,  namun hanya duduk menunggu rezeki datang tidak punya tempat dalam Islam.  Fatalisme atau paham  pasrah  tidak  dikenal  dalam  Islam.  Firman  Allah,  "...maka  carilah  rezeki  di  sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan” (QS al-Ankabut: 17).
12 YPMI Al Hikmah, Terjemahan al Qur’an Secara Lafzhiyah, Jilid IV Juz 10, 11, 12 (Jakarta, T.tp, T.th), h. 150
Ashabul Kahpi
Dengan  demikian,  dalam  Islam  setiap  individu  baik  laki  laki  maupun  wanita memiliki  kewajiban-kewajiban  yang  harus  ditunaikan,  disamping    hak-hak  yang  harus terlindungi.  Kelompok  masyarakat  (bahkan  yang  paling  sederhana  sekalipun)  akan terbentuk  dan  eksis  dengan  adanya  penghormatan  dan  penghargaan  atas  hak  dan kewajiban  baik  indivudual  maupun  komunal.  Setiap  komunitas  manusia  memiliki diferensiasi  gradasi  dalam  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  faktor  (penyebab) timbulnya hak dan kewajiban tersebut. Pada umumnya, perbedaan implementasi dalam hak  dan  kewajiban tersebut  tergantung  kepada  paham  religius  atau  filsafat  sosial yang dianut,  atau  sesuai  dengan  tradisi  yang  berakar  di  dalamnya  termasuk  kedalammya terkait hal ihwal bekerjanya seorang wanita.
1. Hak-Hak Pekerja dalam berbagai Peraturan di Indonesia
Pembahasan  hak-hak  pekerja  senantiasa  disandingkan  dengan  bahasan  tentang perlindungan hukumnya yang dalam bidang ini lazim diistilahkan dengan perlindungan kerja.  Yaitu  Perlindungan  yang  bertujuan  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, 13 yang  untuk  itu  pengusaha  wajib melaksanakan  ketentuan  perlindungan  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada  hakikatnya,  penegasan  tentang  hak  bekerja  dan  pekerjaan  di  satu  sisi merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mereduksi  permasalahan  yang terjadi  pada  bidang  ketenagakerjaan  pada  umumnya.  Disamping  itu  pula  sejarah ketenagakerjaan  Indonesia  pra  kemerdekaan  lebih  memperlihatkan  sisi  gelap  tenaga kerja/pekerja yang nyaris kehilangan hak-hak kemanusiaannya, sementara dalam waktu yang  bersamaan  tuntutan  akan  hak-hak  kemanusian  (pekerja)  telah  menjadi  isu-isu internasional,  yang  berimplikasi  pada  adanya  keharusan  bagi  pemerintah  untuk  tidak saja  menegaskan  bentuk-bentuk  hak  di  bidang  ketenagakerjaan,  akan  tetapi  sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. 14 Peran pemerintah akan semakin terlihat ketika pola hubungan pekerja-pengusaha berubah menjadi hubungan industrial 15 yang  tidak  saja  melibatkan  pekerja  dan  pengusaha  akan  tetapi  menegaskan  posisi pemerintah  sebagai  pihak  ketiga.  Oleh  sebab  itu  era  politik  disentralisasi  dewasa  ini ditandai  oleh  meningkatnya  peran  pemerintah  (campur  tangan)  pada  bidang ketenagakerjaan 16
13 Ashabul  Kahpi, Tinjauan  Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Wanita  Yang  Bekerja  Pada Gerai/Swalayan Di Kota Makassar. Laporan Penelitian UIN Alauddin Makassar Tahun 2016 (Makassar, 2016), h. 5
14 Ashabul  Kahpi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja ,  Jurnal  Jurisprudentie,  Vol.  3, Nomor 2, Desember 2016, h. 60-61.
15 Hubungan Industrial merupakan istilah pengganti dari Hubungan Perburuhan  yang merupakan terjemahan  dari Labour  relation, mengingat  kompleksitas  permasalahan  perburuha  yang  melampaui hubungan  buruh  majikan,  maka  melalui  LKS  Tripartit  Nasional  No.  9  Tahun  1985  istilah  Hubungan Perburuhan  diganti  menjadi  Hubungan  Industrial.  Lih.  Eko  Wahyudi,  dkk. Hukum  Ketenagakerjaan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 56
16 Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  Edisi  Revisi.  (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada. 2010) h. 22-23

## Ashabul Kahpi
Menurut Philipus M Hadjon, aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal  mendasar,  yaitu  perlindungan  dari  kekuasaan  pengusaha  dan  perlindungan  dari tindakan  pemerintah 17 .  Perlindungan  hukum  dari  kekuasaan  pengusaha/majikan terlaksana  apabila  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  perburuhan  yang mengharuskan  atau  memaksa  majikan  bertindak  seperti  dalam  perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis 18
Imam  Soepomo  menyatakan  bahwa  pemberian  perlindungan  hukum  yang mencakup hak-hak pekerja meliputi 5 bidang yaitu; 19
a. Pengerahan/penempatan tenaga kerja
b. Hubungan kerja
c. Kesehatan kerja
d. Keamanan kerja, dan
e. Jaminan sosial buruh,
Sementara dalam kesepatan lain Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. 20
Secara mendasar  perlindungan  hak-hak  pekerja  secara  tegas  diatur  berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan  bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  dan mempunyai  kesempatan  yang  sama untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  tanpa  membedakan  jenis kelamin,  suku,  ras,  agama,  dan  aliran  politik  sesuai  dengan  minat  dan  kemampuan tenaga  kerja  yang  bersangkutan,  termasuk  perlakuan  yang  sama  terhadap  para penyandang  cacat.    Selanjutnya  Pasal  6  mewajibkan  kepada  pengusaha  untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik 21
Secara  terinci  hak  lain  yang  juga  diatur  berdasarkan  undang-undang ketenagakerjaan tertuang dalam pasal-pasal berikut :
a. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi
b. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) pelatihan
c. Pasal  31, jo; Pasal  88,  menyatakan  hak  untuk  memilih  jenis  pekerjaan  dan memperoleh penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri
d. Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja
17 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi  Masyarakat  Indonesia, (Surabaya:  Bina Ilmu, 1983), h. 30
18 Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993), h. 5
19 Sebagai  dikutip  dalam  Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11
20 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 164.
21 Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Ashabul Kahpi
e. Pasal  99  ayat  (1),  memuat  hak  pekerja  dan  keluarganya  untuk  memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)
f. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh.
g. Pasal 79 dan 93, memuat hak cuti
h. Pasal 103, memuat hak mogok kerja
i. Pasal 90, menyatakan tentang hak untuk beribadah
j. Pasal 77, menyangkut jam kerja (uang lembur)
k. Pasal 156, mengatur tentang hak pesangon
Berdasarkan muatan pasal-pasal undang-undang ketenagakerjaan tersebut, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup : 22
a. hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
b. keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja

## 2. Hak-Hak Khusus Pekerja Wanita
Dalam  konteks  dan  konsepsi  bernegara,  baik  laki-laki  maupun  wanita merupakan subjek sekaligus objek pembangunan 23 yang dengan demikian memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara. Adapun merjinalisasi peranan kaum wanita lebih dilihat  sebagai  sejarah  adat  istiadat  dan  kebudayaan  masyarakat  Indonesia,  yang tercermin  dalam istilah  “konsep  gender 24 ”.  Ironisnya  seringkali  konsep  gender  disalah pahami  sebagai  konsep  yang  melekat  secara  kodrati    dalam    diri    manusia,  yang dilandasi  dengan  konsep  seks  perbedaan  antara  perempuan  dan  laki-laki  berdasarkan kondisi biologis (jenis kelamin).
Konsep gender itu sendiri dipahami sebagai suatu keadaan, kondisi maupun sifat yang identik dan melakat dan menjadi ciri, baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang  akhirnya  membentuk  pandangan  umum,  bahkan  terkadang  dikondisikan  dan diasosiasikan  secara  paksa  melalui  doktrin-doktrin  tertentu.    Lemah,  lembut,  gemulai, jelita,  pengasih,  airmata,  mengutamakan  perasaan/hati  adalah  istilah-istilah  yang
22 Eko Wahyudi, et. Al., Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 32
23 Libertus Jehani dan Editus Adisu, Hak-Hak Pekerja  Perempuan (Cet. I;  Jakarta:  Visi  Media, 2006), h. 33.
24 Gender  berasal  dari  bahasa  latin  “ genus ”,  berarti  tipe  atau  jenis. Gender merupakan  ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Lihat, Orion  Purba, Teori  dan  Konsep  Gender . https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan- teori-gender/
senantiasa terstigmatisasi pada wanita. Sementara gagah berani, perkasa, tangguh, kuat , rasional dan mengutamakan akal lebih melekat pada sosok laki-laki. Meskipun ciri dari sifat tersebut pada dasarnya merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Munculnya perbedaan  dalam  konsep  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  dikarenakan  oleh banyak  hal,  diantaranya  dibentuk,  diperkuat,  bahkan  dikonstruksi  dan  direkonstruksi 25 baik secara sosial, budaya, politik, kultural melalui  ajaran keagamaan maupun negara.
Terlepas  dari  pandangan  terkait  konsep  gender  tersebut  tersebut,  secara  umum hak-hak  pekerja  perempuan  sebagaimana  terdapat  dalam  berbagai  peraturan  di Indonesia  adalah  sama  dengan  pekerja  laki-laki.  Akan  tetapi  dengan  keadaan  dan kondisi tertentu yang melekat pada wanita sebagai bagian dari kodrat kewanitaan, maka muncul pula hak-hak khusus bagi kaum pekerja wanita. Secara umum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 memuat aturan terkait hak bagi pekerja perempuan yang meliputi :
a. Perlindungan Jam Kerja pada Malam Hari Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita (Pukul 23:00 - 07.00).
Hal  ini  diatur  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan 26 .  Tetapi  dalam  hal  ini  ada pengecualiannya  yaitu  pengusaha  yang  mempekerjakan  wanita  pada  jam tersebut wajib:
1) Memberikan makanan dan minuman bergizi
2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
3) Menyediakan  antar  jemput  bagi  pekerja  perempuan  yang  berangkat  dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00.
b. Hak Cuti
Hak  cuti  khusus  bagi  pekerja  wanita  adalah  jenis  hak  turunan  dari  hak  cuti pekerja pada umumnya. Sebab cuti khusus ini terkait dengan kondisi (hal ihwal) yang dialami oleh kaum wanita secara kodrati, yang meliputi
1) Cuti  hamil  dan  melahirkan.  Hal  ini  diatur  dalam  UU  No  13/2003  pasal  82. Untuk  pengajuan  cuti  ini,  pekerja  perempuan  wajib  memberitahu  pihak manajemen  perusahaan  sedikitnya  1,5  bulan  sebelum  perkiraan  kelahiran. Begitu  pula  setelah  kelahiran  anak,  sebaiknya  dilaporkan  pada  perusahaan selambatnya 7 hari dengan melampirkan bukti kelahiran atau akta kelahiran. Allah Subhanahu wa-ta’ala (ىلاعت و هناحبس) menggambarkan penderitaan kaum wanita  ketika  mengandung,  melalui  firman-Nya,  “Dan  kami  perintahkan manusia  untuk  berlaku  baik  terhadap  kedua  orangtuanya.  Ibunya  telah mengandung  dengan  susah  payah  (menderita  kesakitan)….”  (QS.  al- Ahqaaf/46 : 15)
25 Sejatinya,  konsep  ini  lahir  untuk  merekonstruksi  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  secara universal  untuk  membuka  peluang  yang  sama  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  tanpa  dipengaruhi perbedaan  jenis  kelamin.  Lihat  selanjutnya  dalam,  Alfian  Rokhmansyah, Pengantar  Gender  dan Feminisme : Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h. 1
26 Kep Menakertrans No. Kep.224/Men/2003
Ashabul Kahpi
Dengan  kondisi  tersebut,  maka  pekerja  wanita  yang  mengandung  berhak mendapatkan  masa  cuti,  terutama  ketika  usia  kehamilan  berada  pada trisemester pertama dan terakhir. Sebab kehamilan merupakan amanat Allah Subhanahu  wa-ta’ala  (ىلاعت  و  هناحبس)  kepada  sang  wanita,  sehingga  ia  harus berusaha  menjaga  janinnya  agar  tetap  sehat  dan  dapat  dilahirkan  dengan selamat.
2) Cuti  Haid.  Setiap  perempuan  tentu  mengalami  nyeri  haid,  apalagi  di  hari pertama  haid.  Hal  inilah  yang  melandasi  adanya  cuti  haid.  Hak  ini  diatur dalam  UU  No  13/2003  pasal  81  ayat  1.  Dalam  undang-undang  tersebut dijelaskan  jika  pekerja  perempuan  yang  dalam  masa  haid  merasakan  sakit dan  memberitahukan  kepada  pengusaha,  tidak  wajib  bekerja  pada  hari pertama  dan  kedua  pada  waktu  haid.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan Islam, bahwa Al-Qur’an pun memberi isyarat agar mereka diberi dispensasi sewaktu  haidh,  “Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  haidh.  Katakanlah: “Haidh  itu  adalah  suatu  kotoran”.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka  itu  di  tempat  yang  diperintahkan  Allah  kepadamu.  Sesungguhnya Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertaubat  dan  menyukai  orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al Baqarah : 22)
3) Cuti  keguguran.  Hal  ini  tertuang  dalam  pasal  82  ayat  (2)  undang-undang ketenagakerjaan yang menyatakan bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran,  ia  memiliki  hak  cuti  selama  1.5  bulan  atau  sesuai  dengan  surat keterangan  dari  dokter.  Untuk  mendapatkan  cuti  ini,  pekerja  perempuan wajib melampirkan surat dokter atau bidan.
c. Hak Mendapatkan Biaya Melahirkan
Dalam UU No 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP No 14/1993 tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  mengatur tentang  kewajiban  perusahaan  yang  memiliki  lebih  dari  10  tenaga  kerja  atau membayar  upah  sedikitnya  Rp  1  juta  untuk  mengikutsertakan  seluruh  tenaga kerjanya  dalam  program  BPJS  Kesehatan.  Program  BPJS  Kesehatan  ini  sudah mencakup tentang pemeriksaan kehamilan dan melahirkan.
d. Hak Menyusui
Berdasarkan  undang-undang  ketenagakerjan  No.  13  Tahun  2003  Seorang pekerja perempuan memiliki hak untuk menyusui, hal ini seperti yang tercantum dalam  pasal  83,  yang  menyatakan  bahwa  pekerja  perempuan  yang  masih menyusui,  diberikan  hak  untuk  menyusui  atau  setidaknya  memerah  ASI  pada saat  jam  kerja.  Pengabaian  ini  menunjukkan,  seolah  perusahaan  secara  sengaja “memisahkan”  ikatan  ibu  dan  anak.  Padahal  Allah  Subhanahu  Wata’ala menganjurkan  para  ibu  agar  dapat  menyusui  buah  hatinya  secara  sempurna

## Ashabul Kahpi
sebagaimana  firman-Nya,  “Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.” (QS. Al Baqarah : 233)
e. Hak Mendapatkan Perlakuan Khusus
Hak  ini  terkait  dengan  poin  “a”  yaitu  berupa  pengecualian  yang  berlaku  bagi pekerja  perempuan  yang  berumur  di  bawah  18  tahun  (Undang  Undang Ketenagakerjaan  No  13/2003  pasal  76),  maupun  terhadap  wanita  hamil  yang menurut  keterangan  dokter  berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keselamatan kandungannya  apabila  bekerja  antara  pukul  23.00  –  07.00.  Meski  demikian dalam  pelaksanaannya  masih  ada  perusahaan  yang  tidak  memberikan makanan dan  minuman  bergizi  tetapi  diganti  dengan  uang  padahal  ketentuannya  tidak boleh diganti dengan uang
f. Hak untuk tidak di PHK karena kasus tertentu Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja,  Permen  No  03/Men/1989  mengatur  larangan PHK  terhadap  pekerja  perempuan  dengan  alasan  menikah,  sedang  hamil  dan melahirkan. Hal ini didasari oleh perlindungan hak perempuan bahwa ketiga hal tersebut adalah kodrat, harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan.
g. Hak untuk mendapatkan kembali kedudukan/jabatan/posisi Hal ini diatur dalam konvensi ILO No. 183 / 2000 pasal 8 bahwa sekembalinya ke  tempat  kerja,  perusahaan  dilarang  melakukan  diskriminasi  terhadap  pekerja perempuan  yang  baru  saja  kembali  setelah cuti  melahirkan.  Mereka berhak menduduki  kembali  posisinya  serta  mendapatkan  gaji  yang  sama  dengan gaji yang diterima sebelum cuti melahirkan.

## 3. Pekerja Wanita dalam Pandangan Islam
Diskriminasi  yang  menimpa  kaum  perempuan  memunculkan  persepsi  bahwa perempuan  dilahirkan  untuk  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  jauh  lebih  terbatas jumlahnya  dengan  status  pekerjaan  rendah  dengan  imbalan  yang  selama  ini  umumnya terbatas  pada  sektor  rumah  tangga  domestik  dan  tidak  menyentuh  pekerjaan  di  sektor publik,  jenis  pekerjaan  inipun  merupakan  perpanjangan  dari  pekerjaan  rumah  tangga misalnya:  bidan,  juru  rawat,  guru,  sekretaris  dan  pekerjaan  lainnya  yang  lebih  banyak memerlukan keahlian manual.
Kecendrungan  semacam  ini  telah  melahirkan  gerakan  gerakan  feminsme  yang banyak  mengkritik  baik  peraturan  hukum  (uu  dan  peraturan  lainnya)  maupun implementasinya  secara  faktual,  belum  lagi  konstruksi-konstruksi  sosial  budaya masyarakat  yang  sudah  mengakar  yang  dirasakan  sebagai  bias  gender.  Misalnya permasalahan  hak  perempuan,  dalam  pandangan  kaum  feminis 27 “hak-hak  sosial  dan
27 Donni Danardono, Teori  Hukum Feminis; Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti Essensialisme, dalam Sulistyowati Irianto (ed), Perempuan dan hukum, h. 13
Ashabul Kahpi
hukum”  bagi  sebagian  kalangan  tidak lagi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  mutlak  tapi kontingen , tergantung pada konteks ruang dan  waktu  pembentukannya,  sebab hak bisa dibentuk oleh interaksi yang terjadi antar sesama manusia (konstruksi sosial).
Oleh  sebab  itu  dalam  memandang  hak  cuti  melahirkan  misalnya,  bagi  kaum feminisme  (mengutip  pendapat  Finley)  cuti  melahirkan  tidak  lagi  harus  dilihat  sebagi bentuk  kesetaraan  atau  bentuk  “perlakuan  istimewa”  terhadap  pekerja  perempuan. Tetapi  lebih  kepada  bukti  keterkaitan  antara  sektor  publik  (tempat  kerja)  dan  sektor privat  (rumah  tangga),  sehingga  dengan  pengakuan  hak  tersebut  dapat  ditata  kembali hubungan  sektor  publik  dan  privat  yang  secara  langsung  dapat  menerima  baik perempuan maupun laki-laki. 28
Sementara  itu  seringkali  terlihat  ketimpangan  perlakuan  maupun  penerimaan terhadap  adanya  kondisi  kondisi  khusus  yang  dialami  kaum  wanita.  Ketimpangan tersebut  secara  umum  muncul  dalam  bentuk  pengabaian  atau  minimal  rendahnya apresiasi  terhadap  perempuan  terkait  kerja  reproduksi  biologis  yang  mereka  emban, yang  bahkan  kerap  dijadikan  handicap  untuk  secara intens  dalam  kerja  kerja  di  sektor publik.  Hak-hak  kaum  wanita  terkait  haid,  hamil,  melahirkan  dan  menyusui  seringkali diabaikan saat perempuan terlibat dalam sector-sektor produksi (sektor publik) 29
Munculnya  gerakan  feminisme  secara  global,  turut  pula  mengilhami  gerakan feminisme  wanita  muslim  di  Indonesia,  utamanya  gerakan  feminisme  di  dunia  Islam melalui  karya  karya  feminis  muslim,  baik  melalui  transliterasi  wacana  maupun  tradisi oral  (lisan).  Bentuk  kesadaran  gender  ini  menurut feminism Margot  Badran sesungguhnya telah terlihat di akhir-akhir abad ke 19 pada karya-karya muslimah, baik dalam bentuk cerpen, puisi, essai, artikel, buku, maupun dalam bentuk memoar pribadi atau kumpulan surat. Beberapa di antara mereka yang adalah Aisyah Taymuriyah, Huda Sya’rawi  (Mesir),  Zaynab  Fawwaz  (Libanon),  Rokeya  Sakhwat  Hossain  dan  Nazar Sajjad Haydar (India), Taj Salthanah (iran) dan Fatma Aliye (Turki) 30
Salah satu fokus kritis gerakan feminisme (Islam) khususnya pada masa ORBA di  Indonesia  adalah  pembahasan  gender  pada  sistem  pendidikan  (implikasinya  terkait dengan tenaga kerja wanita) yang dianggap sebagai bentuk penguasaan negara terhadap masyarakat  untuk  menjadi  tenaga-tenaga  terampil  dan murah  untuk  dipekerjakan  pada sentra-sentra  industri  milik  negara.  Sistem  ini  kemudian  berpuncak  pada  konsep  “ link and  match”, yang  dengan  demikian  menjadikan  sektor  pendidikan  sebagai  basis  dan pabrik penghasil tenaga kerja murah. Mirisnya, pada bagian lain sistem penguasaan ini mengharuskan pelestarian inferioritas perempuan guna menjaga eksistensi negara. Oleh sebab  itu  bagi  kalangan  feminis,  wajah  negara  seperti  ini  harus  dilawan,  karena
28 Donni Danardono, Teori Hukum Feminis, h. 13
29 Jamhari dan Ismatu Rofi (ed), Citra Perempuan Dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan, (Jakarta; PT Gramedia kerjasama dengan PPIM UIN Jakarta dan  The Ford Foundation, 2003), h. 144
30 Jamhari dan Ismatu Rofi (ed), Citra Perempuan, h. 2-3
kekuasaan  dalam  bentuk  paling  primitif  ini  (menempatkan  perempuan  sebagai subordinat) adalah penindasan terhadap hak asasi utamanya hak asasi perempuan 31
Hal  tersebut  tampak  pula  dalam  konsep  pasal-pasal  yang  mengatur  hubungan khusus  antara  muslim  muslimah,  misalnya  pernikahan,  perceraian,  hak  dan  kewajiban suami-istri.  Musdah  Mulia  ketika  menyorot  permasalahan  ini  melihat  adanya  bias gender dan personifikasi subordinatif. Musdah menyatakan bahwa akibat dari penerapan beberapa aturan (utamanya pasal pasal KHI), maka posisi perempuan menjadi marginal, baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga  maupun  kehidupan  ketenagakerjaan.  Jika  istri keluar  rumah  maka  ia  dipandang  tidak  terhormat  karena  melalaikan  kewajiban  rumah tangga.  Dalam  ketenagakerjaan,  jika  istri  bekerja  di  luar  rumah  (ranah  publik),  maka pekerjaannya  dinilai  sebagai  kerja  sambilan  dan  dibayar  berdasarkan  upah  sampingan, akibatnya  pekerja  perempuan  selalu  ditempatkan  sebagai  pekerja  lajang,  meskipun  ia telah berkeluarga. 32
Lalu  apakah  dalam  Islam  terdapat  larangan  atau  perintah  bekerja  bagi perempuan?.  Menjawab  pertanyaan  ini  terlebih  dahulu  harus  digali  dari  khazanah sejarah  peradaban  manusia  atau  dalam  tradisi  agama-agama  pra  Islan  terhadap perempuan. Sangat beralasan kiranya, sebab bagi sebagian kalangan anti Islam (bahkan dalam  kalangan  Islam  sendiri)  utamanya  penggiat  feminisme  barat,  muncul  anggapan bahwa  Islam  sebagai  agama  dalam  ajarannya  justru  menempatkan  wanita  pada  posisi dibawah  laki-laki,  warga  kelas  dua,  pelengkap  atau  dalam  berbagai  istilah  inferior lainnya. Terma-terma ar rijaalu qawwaamuuna ‘ala annisaa (QS an nisaa : [34]), satu banding dua dalam hal saksi (QS al Baqarah : [282]), dua banding satu dalam hal waris (QS.  An  Nisaa  :  [11]),  adalah  contoh  segelintir  ayat-ayat  qur’an  yang  menjadi  titik serang. Padahal  diketahui  bahwa  Islam  lahir  justru  di  tengah  masyarakat  Arab  yang kaya  budaya  (meski jahiliyah )  dan  kental  dengan  citra  patriarki  yang  justru memperlakukan  wanita  layaknya  barang.  Budaya  budaya  patriarki  absolut  inilah  yang coba  dikikis  oleh  kedatangan  Islam,  yang  justru  dicitrakan  sebagai  bagian  dari  ajaran Islam hingga dewasa ini.
Wanita  bekerja,  dalam  pandangan  umum  lebih  dilihat  sebagai  sebuah  kegiatan yang  dilakukan  oleh  kaum  wanita  di  ruang-ruang  publik  (bukan  di  ruang  privat/RT). Sementara  dalam  Islam  (bagi  pengkritiknya)  terdapat  ayat  al  qur’an  yang  justru memerintahkan  wanita  wanita  muslim  untuk  tetap  berada  di  rumah  (larangan  ke  luar rumah) 33 .  Ayat  inilah  yang  oleh  beberapa  kalangan  dijadikan  senjata  awal  untuk menyerang  Islam,  bahwa  dalam  ajaran  Islam  seorang  wanita  muslimah  tidak
31 Amelia  Fauzia, Tentang  Perempuan  Islam  Wacana  dan  Gerakan (Jakarta;  PT  Gramedia kerjasama dengan PPIM UIN Jakarta dan  The Ford Foundation, 2003), h. 182
32 Siti  Musdah  Mulia, Membangun  Surga  Di  Bumi  :  Kiat-Kiat  Membina  Keluarga  Ideal  dalam Islam (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 88
33 “dan  hendaklah  kamu  tetap  di  rumahmu,  dan  janganlah  kamu  berhias  dan  bertingkah  laku seperti orang-orang jahiliyah” QS. Al Ahzab : [33]
Ashabul Kahpi
diperbolehkan untuk bekerja dan sedikit banyaknya difahamkan dari penafsiran ulama- ulama Islam itu sendiri, belum lagi banyaknya hadits-hadits Nabi yang dianggap sangat bias gender 34
Dalam  bahasan  sebelumnya  telah  dikemukakan  bahwa  hak-hak  kaum  wanita untuk  bekerja  adalah  sama  berikut  hak  untuk  memperoleh  bagian  dari  apa  yang diusahakan  baik  laki-laki  maupun  perempuan 35 Namun  mirisnya,  esensi  ajaran kesetaraan  ini  sering  menjadi  bias  ketika  pemahaman  ajaran  Islam  tersebut  telah terkontaminasi  dengan  kerangka  berpikir  patriarkis  sehingga  muncul  berbagai pandangan  yang berbeda tentang status dan kedudukan perempuan yang dinilai berada dibawah  subordinasi  laki-laki.  Pola  pemikiran  semacam  inilah  yang  kemudian memunculkan  anggapan  Islam  dan  syariatnya  sangat  gender  serta  mengakibatkan timbulnya persepsi salah tentang Islam yang dinilai mendiskreditkan perempuan.
Hak kerja bagi wanita (muslimah) atau hak untuk tampil diruang publik diakui sangat  dilematis,  sebab  kalimat waqarna  fii  buyuutikunna memang  difahami  oleh sebagian  mufassir  sebagai  sebuah  “larangan”  (belum  lagi  persoalan  menutup  aurat, muhrim  maupun  izin,  bahkan  dalam  hal  ibadah  sekalipun)  bagi  wanita  untuk beraktifitas di ruang publik, akan tetapi ketidak sepakatan muncul terkait dalam hal-hal tertentu  (objek,  kondisi,  pekerjaan,  waktu)  yang  menjadikan  larangan  tersebut  bersifat mutlak.  Dalam  bukunya Syubuhat  Haula  Al-Islam ,  Muhammad  Quthb  menjelaskan: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya  adalah  bahwa  Islam  tidak  cenderung  mendorong  wanita  keluar  rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau  atas  dasar  kebutuhan  wanita  tertentu.  Misalnya  kebutuhan  untuk  bekerja  karena tidak  ada  yang  membiayai  hidupnya,  atau  karena  yang  menanggung  hidupnya  tidak mampu mencukupi kebutuhannya 36
Oleh sebab itu Sayyid Qutb menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita  muslim  untuk  bekerja,  hanya  saja  Islam  tidak  mendorong  dan  menganjurkan seorang  wanita  muslim  untuk  bekerja/tampil  di  ruang  publik.  Islam  membenarkannya (wanita bekerja) sebagai darurat bukan sebagai dasar. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa wanita-wanita  pada  zaman  Rasulullah-pun  bekerja  ketika  keadaan  menuntut  mereka untuk  bekerja,  karena  persoalannya  bukanlah  pada  adanya  hak  atau  tidak,  tetapi  lebih pada desakan kebutuhan yang mengharuskan wanita untuk bekerja 37
34 Penjelesan lebih lanjut, lihat M. Quraish Shihab, Wawasan al Qur’an : Tafsir Maudhuu’i  Atas Berbagai Permasalahan Ummat (Jakarta: Mizan, 1996), h. 303-305
35 (karena  )  bagi  laki-laki  dianugerahkan  hak  (bagian)  dari  apa  yang  diusahakannya,  dan  bagi perempuan dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya”, QS. An Nisaa : [32]
36 Amelia Fauzia, Tentang Perempuan Islam , h. 168-169
37 Amelia Fauzia, Tentang Perempuan, h. 168
Pemikiran  Sayyid  Qutb  tersebut  dewasa  ini  dapat  dijadikan  pijakan  untuk melihat  fonomena  maraknya  kaum  wanita  meramaikan  bursa  kerja. Terlebih  jenis  dan varian kerja telah melampaui gambaran tentang kerja/ selama ini, bahkan sudah berada di  luar  jangkauan  undang-undang  dan  peraturan  terkait  ketenagakerjaan.  Dewasa  ini pekerjaan  tidak  lagi  dilihat  sebagai  sebuah  aktifitas  di  tempat-tempat  tertentu  yang memang  diperuntukkan  untuk  itu.  Kapanpun,  dimanapun  dan  oleh  siapapunn bekerja/pekerjaan  dapat  dilakukan  tanpa  perlu  menampilkan  sosok  wanita  pekerja  ke ruang publik dan kalaupun perempuan harus/ bekerja dan tampil ke ruang publik maka standar-standar syar’i tetap bisa diberlakukan.
Sebagai  bagian  akhir  dari  tulisan  ini  perlu  kiranya  dipaparkan  kandungan  al- Qur’an  yang  banyak  menginformasikan  tentang  hak-hak  pekerja,  terutama  pekerja wanita.  Di dalam kitab suci terakhir itu disebutkan bahwa pekerja wanita memiliki 13 hak  yang  sama  dengan  pekerja  pria,  berupa:  1)  jaminan  kebebasan  beribadah,  2) jaminan  keamanan  dan  keselamatan  kerja,  3)  memperoleh  upah/gaji  layak,  4) mendapatkan upah lembur, 5) diberi waktu istirahat yang cukup di sela-sela bekerja, 6) menikmati libur pekanan, 7) diberi cuti (utamanya bagi wanita dalam kondisi tertentu), 8)  diizinkan  berorganisasi/menjadi  anggota  serikat  pekerja,  9)  memperoleh  jatah makanan  halal  dan thayyib ,  10)  diberi  tunjangan  sosial  dan  kesehatan  untuk  pekerja beserta  keluarganya,  11)  menikmati  tunjangan  hari  tua,  12)  mendapatkan  fasilitas transportasi    (utamanya  bagi  pekerja  wanita  di  malam  hari),  13)  diberi  fasilitas asrama/mess. 38

## D. PENUTUP Kesimpulan
Tak  dapat  dinafikan,  perkembangan  dunia  kerja  telah  membuka  keran- keran permasalahan baru jauh meninggalkan aturannya sendiri. Meski demikian permasalah klasik dunia kerja senantiasa eksis dan ter- up date dengan sendirinya mengikuti  pola  perkembangan  dinamika  dunia  kerja  (bisa  menjadi  bagian dinamika itu sendiri). Persoalan klasik berupa hak dengan berbagai turunannya, masih  menjadi  inti  masalah  ketenagakerjaan.  Isu  kesetaraan  pria  dan  wanita, konsep  (bias)  gender,  marginalisasi  pekerja  wanita,  eksploitasi  dan  pelecehan (verbal  dan  sexual)  dalam  dunia  kerja  misalnya,  tetap  menjadi  permasalahan yang hingga kini dianggap belum memperlihatkan titik terang.
Bahasan lainnya  yang juga tak kalah menarik, adalah terkait bekerjanya kaum  wanita  muslim,  yang  tentunya  membutuhkan  perluasan  dan  pemahaman makna  hak  dan  kewajiban  terlepas  dari  citra  dan  label  Islam  yang  selama  ini
38 Sebagaimana
dirangkum dari https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2012/01/06/3969/al-quran-dan-informasi-hak-khusus- pekerja-wanita.html
Ashabul Kahpi
menjadi  sasaran  tembak  bagi  gerakan-gerakan  feminisme  dan  Islam  Fobia. Padahal  pada  hakikatnya  permasalahannya  tidak  terletak  pada  standar-standar syar’i  yang  telah  digariskan  oleh  Allah  dalam al-Qur’an  maupun  oleh  doktrin- doktrin  hadits  Rasulullah.  Sebab  masalahnya  lebih  kepada  kesalahan  dalam memahami  konsep-konsep  tersebut.  Sangat  jelas  dalam  Islam  bahwa  ukuran kemuliaan  yang  diberikan  oleh   Allah  swt  tidak  pada jenis  kelamin  tetapi  pada standar takwa. Kemudian dalam al-Qur’an juga terdapat banyak ketentuan yang menyatakan  kesamaan  hak  antara  perempuan  dan  laki-laki  baik  dalam  beramal (berusaha/bekerja), maupun hak untuk memperoleh hasilnya.
Islam  (al-Qur’an)  datang  memberikan  informasi  kepada  manusia  untuk memberikan  hak-hak  khusus  pekerja  wanita  (justru  tidak  dapat  dinikmati  oleh kaum  pria,  misalnya  cuti).  Memang  secara  tersurat,  tidak  akan  kita  temukan ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  menyebutkan  ada  kata  ‘hak  khusus  pekerja  wanita’. Namun  secara  tersirat,  terdapat  dalil-dalil  umum  berdasarkan  ayat-ayat  al- Qur’an yang dapat dijadikan landasan untuk memberikan hak tersebut.
Islam sama sekali tidak melarang seorang wanita untuk bekerja, terlebih jenis  pekerjaan  dewasa  ini  tidak  selamanya  mengharuskan  wanita  untuk  tampil di  depan  umum.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  kaum  wanita/ibu  rumah tangga yang bekerja justru dari dalam rumah. Kalaupun tampilnya wanita-wanita muslim  di  ruang  publik  merupakan  satu  keniscayaan,  maka  ajaran  Islam  telah tegas memberikan batasannya, misalnya tentang kewajiban menutup aurat, tidak bercampurnya  antara  pria  dan  wanita,  jenis  pekerjaan  yang  haram.  Lebih  jauh lagi terdapat hak-hak yang dimiliki oleh wanita justru tidak dimiliki oleh pekerja pria.

## Saran-saran
Pemerintah  mampu  menciptakan  situasi  kerja  yang  kondusif  sesuai dengan  kewajiban-kewajiban  agama  seorang  muslimah  (berubah  menjadi  hak perkerja  muslimah  yang  harus  diakomodir  dalam  dunia  kerja,  terutama  hak reproduksi

## DAFTAR PUSTAKA
Rokhmansyah,  Alfian. Pengantar  Gender  dan  Feminisme  :  Pemahaman  Awal  Kritik Sastra Feminisme. Yogyakarta: Garudhawaca. 2016.
Fauzia,  Amelia. Tentang  Perempuan  Islam  Wacana  dan  Gerakan ,  Jakarta;  PT Gramedia  kerjasama  dengan  PPIM  UIN  Jakarta  dan    The  Ford  Foundation. 2003.
Kahpi,  Ashabul.    2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja ,  Jurnal Jurisprudentie, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2016, h. 60-61
Kahpi, Ashabul. Tinjauan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada  Gerai/Swalayan  Di  Kota  Makassar. Laporan Penelitian  Penelitian  UIN Alauddin Makassar  Tahun 2016.
Wijayanti,  Asri. Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi, Jakarta;  Sinar  Grafika. 2009.
Badan Pusat Statistik, Keadaan Tenaga Kerja Indonesia Februari 2019. No. 41/05/Th. XXII, 06 Mei 2019.
Donni  Danardono, Teori  Hukum  Feminis;  Menolak  Netralitas  Hukum,  Merayakan Difference  dan  Anti Essensialisme,  dalam  Sulistyowati  Irianto  (ed),  2008, Perempuan  dan  hukum:  menuju  hukum  yang  berperspektif  kesetaraan  dan keadilan , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
Eko Wahyudi, dkk. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta; Djambatan. 2003.
Prayitno, Iwan. Wanita Islam Perubah Bangsa . Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. 2003.
Jamhari  dan  Ismatu  Rofi  (ed). Citra  Perempuan  Dalam  Islam,  Pandangan  Ormas Keagamaan, Jakarta;  PT  Gramedia  kerjasama  dengan  PPIM  UIN  Jakarta  dan The Ford Foundation. 2003.
Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, KepMenakertrans No. Kep.224/Men/2003
Husni,  Lalu.  2009, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada
Husni,  Lalu. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  Edisi  Revisi.  Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Libertus Jehani dan Editus Adisu. Hak-Hak Pekerja Perempuan. Cet. I, (Jakarta:  Visi Media. 2006.
Fakih,  M. Runtuhnya  Teori  Pembanguna  dan  Globalisasi .  Yokyakarta:  Insist  Press. 2009.
Shihab,  M.  Quraish. Wawasan  al  Qur’an:  Tafsir  Maudhuu’i    Atas  Berbagai Permasalahan Ummat, Jakarta: Mizan. 1996.
Marisa  Rueda,  Marta  Roodriguez,  dan  Susan. Feminisme  Untuk  Pemula Yogyakarta: t.p. 2007.
Muthahari,  Murtadha. Wanita  dan  Hak-Haknya  Dalam  Islam ,  diterjemahkan  oleh  M Hasyeem , Jakarta; Pustaka, 1985.
Ashabul Kahpi
Orion Purba, Teori dan Konsep Gender . Dalam https://gendernews88. wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, Surabaya; Bina Ilmu. 1983.
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Siti  Musdah  Mulia,  2011, Membangun  Surga  Di  Bumi  :  Kiat-Kiat  Membina  Keluarga Ideal dalam Islam, Jakarta: Elex Media Komputindo Sulistyowati  Irianto  (ed). Perempuan  dan  hukum:  menuju  hukum  yang  berperspektif kesetaraan dan keadilan , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
YPMI Al Hikmah, T.th, Terjemahan al Qur’an Secara Lafzhiyah, Jilid IV Juz 10, 11, 12. Jakarta, T.tp.
Asikin, Zainal et.al. Dasar-dasar  Hukum Perburuhan . Jakarta; Raja Grafindo Persada. 1993.

## Internet
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/11/kesenjangan-upah-antar-gender- semakin-melebar . diakses tanggal 18 Oktober 2019
https://regional.kompas.com/read/2013/05/13/22341011/DiPHK.Saat.Hamil..Agustina.
Meninggal.Tanpa.Pesangon
https://www.bps.go.id/publication/2019/05/31/a96ce41f72e59d5dfb1cad9f/keadaan- angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2019.html .  Diakses  tanggal  18  Oktober 2019.
https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2012/01/06/3969/al-quran-dan- informasi-hak-khusus-pekerja-wanita.html