## Prinsip Transparansi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah di Bank Syariah

## Davin Wahyu Ramadhan davinwr@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
The same with conventional banks that collect and distribute funds from the community, Islamic banking is not free from losses that at any time can cause bank losses. This happens due to the practice of the occurrence of a trade-off between services and risks. Therefore Islamic banks have an obligation to protect against risks that can arise. The research method used in this article is theoretical research methods and methods of doctrinal research. From this research it is known that the implementation of the principles of sovereignty applied by Islamic banks, especially information that allows the consequences of transactions on products, if some risks ay appear later due to the negligence that has been done by the Islamic bank, the Islamic bank is obliged to be accountable. In addition, you can also use financial services, the Financial Services Authority and Bank Indonesia may impose administrative sanctions on Islamic banks.
Keywords: Principles of Transparency; Risk; Customers; Sharia Bank.

## Abstrak
Sama halnya dengan bank konvensional yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, perbankan syariah tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbakan selalu terjadi trade-off antara service and risk. Oleh karena itu bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, bank syariah memiliki kewajiban untuk melindungi nasabah dari risiko yang sewaktu- waktu dapat muncul. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode penelitian teoritik dan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian ini, dapat diketahui hasilnya bahwa Penerapan prinsip transparansi wajib diterapkan oleh bank syariah, terutama informasi mengenai kemungkinan akan timbulnya risiko sehubungan dengan transaksi atas produk yang ditawarkan terhadap nasabah, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah sekaligus mencegah risiko-risiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari, dan bilamana nasabah mengalami kerugian karena kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak bank syariah, maka bank syariah wajib untuk bertanggung gugat. Selain itu selaku lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administrasif kepada bank syariah.
Kata Kunci: Prinsip Transparansi; Risiko; Nasabah; Bank Syariah.

## Pendahuluan
Lahirnya sistem perbankan syariah di Indonesia, merupakan wujud dalam menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Bank Syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah, melarang adanya sistem bunga ( riba ), spekulasi ( maisir ) dan ketidakjelasan ( gharar ) dalam
Notaire: Vol. 1 No. 1, Juni 2018 19

## Notaire
Article history: Submitted 1 May 2018; Accepted 15 May 2018; Available online 1 June 2018.
e-ISSN: 2655-9404
DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9096 Vol. 01 No. 1, Juni 2018

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
menjalankan pokok kegiatan usahanya. 1
Produk umum bank syariah berupa penghimpunan dana berdasarkan prinsip wadiah atau mudharaah dan penyaluran kembali dalam bentuk pembiayaan seperti yang disebutkan didalam Pasal 4 Ayat (1) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan produk-produk yang harus telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Sama halnya dengan bank konvensional yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, perbankan syariah tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbakan selalu terjadi trade-off antara service and risk. 2 Bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, maka diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah yang menempatkan dananya atau sekedar memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan di bank syariah, karena risiko merupakan hal tidak dapat dihindari didalam praktek operasional perbankan. 3
Untuk melindungi nasabah dari risiko yang sewaktu-waktu dapat muncul, maka bank syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik salah satunya yaitu mencakup prinsip transparansi, 4 menerapkan manajemen risiko, melakukan prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, 5 dan menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan adanya risiko kerugian yang timbul sehubungan dengan transaksi yang dilakukan. 6
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 1) Prinsip Transparansi pada produk Bank Syariah; 2) Tanggung Gugat Bank Syariah atas kerugian Nasabah.
1 H. Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Sinar Grafika 2008).[1].
2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) (Refika Adi - tama 2009).[94].
3 Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan (Mandar Maju 2011).[77].
4 Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah).
5 Ketentuan Pasal 38 (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.
6 Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perbankan Syariah.

## Prinsip Transparansi Pada Kegiatan Usaha Bank Syariah
Secara garis besar kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan menjadi tiga ketegori, yaitu kegiatan usaha berupa penghimpunan dana ( funding) , kegiatan usaha berupa penyaluran dana ( lending ), dan kegiatan usaha dibidang jasa ( service ). 7

## Penghimpunan Bank Syariah
a. Giro Wadi’ah
Merupakan akad penitipan barang atau uang, 8 yang mana dana yang dititipkan oleh nasabah akan dikelola oleh bank, dan apabila terdapat keuntungan didalam pemanfaatannya, maka nasabah berhak mendapatkan bonus. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka, tetapi berdasarkan kebijaksanaan yang diatur oleh bank. 9
Landasan syariah Q.S. An-Nisaa’ Ayat 58, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…”.
b. Tabungan Mudharabah
Merupakan akad kerja sama antara pihak pemilik dana  selaku shahibul mal dan pihak Bank Syariah selaku mudharib yang melakukan pengelolaan dana dengan membagi keuntungan usaha dari dana yang telah disalurkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. 10 Landasan syariah Q.S. Al-Muzammil Ayat 20, “Dan sebagian daripada mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah …”.
c. Deposito Investasi Mudharabah
Merupakan akad yang mana dana yang telah disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal dibuatnya akad. 11
d. Tabungan Haji Mudharabah
Merupakan simpanan pihak ketiga yang mana ketika nasabah akan
7 Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah,
8 Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah
9 Trisadini P. Usanti, Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah (Universitas Airlangga 2006).[28].
10 Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah
11 ibid .[29].

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
melaksanakan ibadah haji, atau pada kondisi tertentu lainnya sesuai dengan perjanjian nasabah dan bank, akan dilakukan penarikan. 12
e. Tabungan Qurban
Merupakan simpanan pihak ketiga yang mana penarikan akan dilakukan ketika nasabah akan menjalani ibadah qurban, atau pada kondisi tertentu lainnya sesuai dengan perjanjian nasabah dan bank. 13

## Penyaluran Dana Bank Syariah
a. Mudharabah
Merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pihak bank syariah shahibul mal yang memiliki modal dan pihak nasabah mudharib selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan bila timbul kerugian akan ditanggung oleh pihak bank syariah, namun apabila pihak kedua melakukan kesalahan akibat kesengajaan, kelalaian atau menyalahi perjanjian, maka pihak bank tidak akan  menanggungnya. 14
Mudharabah dibagi menjadi dua macam, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. mudharabah mutlaqah merupakan perjanjian kerjasama yang tidak dibatasi jenis dan macam usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah merupakan perjanjian kerjasama yang didalam perjanjiannya terdapat syarat yang dikehendaki oleh shahibul mal . Kedua macam jenis mudharabah tersebut diperbolehkan selama diperbolehkan oleh hukum syara’ 15 Landasan syariah Q.S. Al-Muzammil Ayat 20.
b. Musyarakah
Merupakan akad kerjasama untuk melakukan suatu usaha, dimana para pihak saling memberikan modal atau dana berdasarkan kesepakatan, dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan akad diawal. Namun apabila timbul
12 ibid . 13 ibid . 14 Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah.
15 H. Zainudin Ali. Op.Cit .[36].
kerugian, maka ditanggung berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. 16
Landasan syariah Q.S. An-Nissa’ Ayat 12: « Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu”.
c. Murabahah
Merupakan akad pembiayaan atas suatu barang dengan cara melakukan jual- beli, yaitu pembeli membayar barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli sebagai keuntungan yang telah disepakati diawal perjanjian. 17 Landasan syariah Q.S. Al-Baqarah Ayat 275, “… Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …”. d. Salam
Merupakan akad pembiayaan atas suatu barang dengan cara melakukan jual- beli dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan diawal dengan syarat tertentu yang telah disepakati. 18 Landasan syariah Q.S. Al-Baqarah Ayat 282, “Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tdak ditentukan, maka tuliskanlah …”.
Ibnu Abbas menjelaskan, “Siapa yang melakukan salam (salaf), hendaklah melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu.” (H.R. Bukhari Bab 19)
e. Istishna
Merupakan akad pembiayaan atas suatu barang dengan cara melakukan jual- beli dengan bentuk pesanan tertentu dengan kriteria khusus dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan mustashni’ dan pembuat shani’ . 19
f. Qardh
Merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati, apabila jangka waktu tersebut telah habis, maka nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dari pihak bank. 20 Landasan syariah Q.S. Al-Hadid ayat 11, “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman
16 Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah.
17 Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah.
18 ibid.
19 ibid.
20 Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Perbankan Syariah.

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.
g. Ijarah
Merupakan akad penyediaan dana dengan cara melakukan sewa, tidak ada pemindahan kepemilikan barang dalam akad ini yang dipindahkan hanyalah hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa yang telah disepakati. 21 Landasan syariah Q.S. Al-Baqarah Ayat 233, “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
h. Kartu Debit
Kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam rangka memberukan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan penyimpanan dana maupun bertransaksi dengan menggunakan skema mudharabah . 22

## Kegiatan Jasa Bank Syariah
a. Hawalah
Merupakan akad pengalihan dari pihak yang memiliki utang kepada pihak yang wajib menanggung atau membayarkan utang tersebut. 23 Landasan Syariah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika seseorang dari kamu diikutkan (di- hawalah- kan) kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu.
b. Kafalah
Merupakan akad pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan ( kafil ) kepada pihak penerima jaminan ( makful ), dan bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang. Landasan syariah Q.S. Yusuf Ayat 72, “Penyeru-penyeru
21 Pasal 19 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Perbankan Syariah.
22 Bank Indonesia, ‘Kamus’ (2018) <www.bi.go.id> accessed 7 April 2018.
23 Pasal 19 Ayat (1) Huruf g Undang-undang Perbankan Syariah.
itu berseru, “kami kehilangan piala Raja, barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. c. Wadi’ah
Merupakan Akad titipan murni, untuk menyimpan barang dan surat berharga milik nasabah. Wadiah memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan barang itu dari kemusnahan, kehilangan, kecurian, dan sebagainya. Didalam ilmu fiqih, dikenal beberapa jenis wadiah diantaranya adalah wadi’ah yad al amanah, yaitu jenis titipan murni dimana barang tidakboleh digunakan, dan akan dikembalikan dalam keadaan semula, bila ada kerusakan menjadi tanggung jawab penerima titipan. Sedangkan wadi’ah yad dhamanah merupakan jenis titipan dimana pihak penerima diizinkan untuk menggunakan dan menggambil manfaat dan keuntungan dari barang titipan dan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan. 24
Landasan syariah Q.S. An-Nisaa Ayat 58, Q.S. Al-Baqarah Ayat 283, dan H.R. Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda, “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”
d. Wakalah
Merupakan akad pemberian kuasa, bank syariah berdasarkan surat kuasa akan mewakili nasabah untuk melakukan jasa transaksi-transaksi perbankan, sehingga bank akan mendapatkan keuntungan dari biaya jasa sesuai dengan kesepakatan. 25
Landasan syariah Q.S. Al-Kahfi Ayat 19 “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu”.
e. Letter of Credit
Akad yang biasa digunakan dalam L/C adalah Wakalah Bil Ujrah, sebagai wakil nasabah (importir) dalam menjalankan jasanya bank syariah akan diberi fee (bayaran) sesuai kesepakatan karena telah menjalankan permintaan nasabah dalam pengajuan L/C dalam kesepakatan yang telah disetujui tidak boleh berdasarkan
24 Trisadini P. Usanti, Op.Cit . [73].
25 Lihat Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf o Undang-undang Perbankan Syariah Syariah.

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
persentase karena nilai kurs tidak selalu stabil dan selalu naik-turun. 26
f. Kegiatan Lain
Selain melakukan kegiatan jasa perbankan seperti yang telah disebutkan diatas, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial seperti menerima dan menyalurkan dana untuk keperluan zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan. 27 Dan kegiatan lainnya seperti yang disebutkan didalam Pasal 20 Ayat (1) UU Perbankan Syariah.

## Risiko
Didalam praktik dunia perbankan tidak terlepas dari yang namanya risiko, dan apa yang dimaksud risiko adalah suatu potensi kerugian yang dapat timbul dikemudian hari dikarenakan suatu kejadian tertentu yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, 28 dan berdasarkan jenisnya risiko bank syariah dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil ( Rate of Return Risk ), dan Risiko Investasi ( Equity Investment Risk ). 29
Karena risiko merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari didalam praktek dunia perbankan, maka diperlukanlah manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan timbul dikemudian hari dengan tetap memperhatihan kesesuaian atas prinsip syariah dan memberikan perlindungan terhadap nasabah yang menempatkan dananya dan/atau sekedar memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak bank syariah.

## Transparansi
Pengaplikasian prinsip transparansi memiliki peranan yang sangat penting didalam kegiatan praktek usaha perbankan. Kewajiban bank syariah untuk
26 Ari Kurniawan, Lecture Handout: Perdagangan Syariah (Universitas Airlangga 4 Juni 2015).
27 Pasal 19 Ayat (1) Huruf q Undang-Undang Perbankan Syariah.
28 Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
29 Pasal 1 Angka 7 – 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penera- pan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
memberikan informasi secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai produk layanan kepada Konsumen memiliki arti yang penting bagi nasabah bank syariah. 30 Karena pada umumnya didalam praktek, informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh bank tidak dijelaskan secara detail dan berimbang mengenai manfaat, risiko, maupun biaya-biaya yang akan muncul maupun yang melekat pada suatu produk tersebut.

## Tanggung Gugat Bank Syariah Atas Kerugian Nasabah
Istilah tanggung jawab digunakan didalam ketentuan UU Perbankan Syariah, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya bank Syariah diwajibkan untuk menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. 31
Tanggung jawab merupakan keharusan seseorang untuk menanggung apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan tugas dengan baik dan benar. Apabila kewajiban tersebut dilakukan dengan buruk, maka pihak yang bersalah dapay dikenai sanksi. 32 Menurut Simon pertanggungjawaban merupakan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang oleh hukum diancam dengan hukuman atau bertentangan dengan hukum. 33
Sehinga berdasarkan pengertian diatas, apabila diaplikasikan dalam praktek kegiatan usaha perbankan syariah, tanggung jawab bank syariah merupakan kewajiban bank syariah dalam mematuhi peraturan yang ada didalam UU Perbankan syariah saat menjalankan tugas dan kewajibannya, dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk konsekuensi dikenai sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.
Lain halnya dengan tanggung gugat. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat (perdata), 34 tanggung gugat aansprakelijkheid merupakan
30 Pasal 2 Huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK.07 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
31 Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.
32 O.P. Simorangkir, Etika Jabatan (Aksara Persada Indonesia 1998).[102].
33 Simon, Pertanggunjawaban Pidana Korporasi (Kencana Prenada Media Group 2010).[61].
34 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2014). [220].

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
istilah untuk melukiskan adaya kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain, yaitu pihak yang besalah harus bertanggung jawab atas  kesalahan atau risiko dalam gugatan yang diajukan oleh pelakunya, dan memulihkan keadaan sampai keadaan awal sebelum terjadinya kerusakan. 35
Berdasarkan penjelasan datas, dapat diketahui istilah tanggung gugat merupakan istilah yang khusus dari tanggung jawab. Mengenai hal ini dapat diberikan contoh, sebuah risiko dapat muncul ketika bank syariah tidak menjelaskan produk penyaluran dana dengan akad musyarakah dan mudharabah atau penghimpunan dana dengan akad mudharabah dengan transparan, maka ketika bank syariah tidak transparan dalam menjelaskan sistem pembagian keuntungan dan nasabah merasa keuntungan yang diterimanya tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka istilah yang paling tepat untuk digunakan adalah istilah tanggung gugat bank syariah, yaitu harus menanggung kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank syariah tersebut.

## Wanpestasi
Dalam hukum perdata timbulnya tanggung gugat dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tanggung gugat yang timbul karena wanprestasi dan tanggung gugat yang timbul karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad) . Dalam dalam pengertian umum, wanprestasi adalah pelaksanaa kewajiban yang tidak dilakukan, dilakukan namun tidak tepat pada waktunya atau dilakukan namun tidak selayaknya/tidak seperti yang diperjanjikan, baik itu karena kesalahan debitur atau keadaan memaksa ( overmacht, force majeur). 36 Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan kembali pihak yang dirugikan kepada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. 37
35 M.A. Moegni Djojodirdo, Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (Aansprakeli - jkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum (Pradnya Paramita 1979).[113].
36 Ghansham Anand, ‘Karakteristik Jabatan Notaris DI Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya, Disertasi’ (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013).[383].
37 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus (Prenada Media 2004). [116.]

## Perbuatan Melanggar Hukum
Perbuatan melanggar hukum onrechtmatige daad dalam bahasa Belanda memiliki arti yang sempit, yaitu hanya berdasarkan pasal 1365 BW dan berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut. 38 Bentuk tanggung gugat menurut Pasal 1365 BW merupakan bentuk tanggung gugat yang menekankan pada factor kesalahan ( liability based on fault ) sehingga apabila pasal ini dijadikan dasar gugatan, maka pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian itu.
Perbuatan melanggar hukum kini dikaitkan dengan perbuatan ganti rugi yang disebabkan karena timbulnya kesalahan kepada pihak yang dirugikan, karena perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang. 39 Tujuan gugatan perbuatan melanggar hukum adalah untuk menempatkan kembali pihak yang dirugikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum. 40
Sehingga bila timbul kerugian atas nasabah dikarenakan bank syariah telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum tertulis yaitu tidak melaksanakan kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 39 UU Perbankan Syariah, yang menyebabkan kerugian kepada pihak nasabah, baik karena unsur kesengajaan atau kelalaian, untuk menjelaskan produknya secara transparan kepada nasabah, maka hal ini termasuk ke dalam Perbuatan Melanggar Hukum.

## Upaya Nasabah atas Kerugian
Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa di perbankan syariah, diantaranya adalah penyelesaian sengketa dalam ruang lingkungan peradilan agama atau penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan sebelumnya sesuai dengan isi akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 41 Artinya, para
38 Ghansham Anand. Op.Cit. [408].
39 Leonora Bakaebessy, Buku Ajar Hukum Perikatan (Universitas Airlangga 2006).[20].
40 Suharnoko. Loc . Cit.
41 Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah.

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan forum lembaga ( choice of forum ) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. 42
Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak berlaku dalam hal ini, dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam isi akad, maka pengadilan dalam lingkungan Agama mempunyai kewenangan absolut/ mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perbankan syariah. 43

## Penyelesaian Internal Secara Musyawarah
Dalam menyikapi penyelesaian sengketa terhadap dua golongan dari orang-orang yang berperang, Islam cenderung mengutamakan menyelesaikan persengketaan tersebut melalui jalur musyawarah. Adapun landasan syariah yang mengutamakan penyelesaian suatu sengketa atau masalah melalui perdamaian merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran berikut ini:
a. Q.S. An-Nisaa Ayat 35, “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (wasit) dari keluarga laki- laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan…”.
b. Q.S. An-Nisaa Ayat 128, “…perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.
c. Q.S Al Hujurat Ayat 9, “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya…”.
Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam memberikan peluang kepada ummatnya untuk menyelesaikan perselisihan, pertikaian, atau sengketa secara kekeluargaan melalui perantara orang lain yang netral dan tidak memihak. Penyelesaian sengketa antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah secara musyawarah diatur didalam Pasal 4  Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
42 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbakan Syariah Di Indonesia (Sinar Grafika 2012).
[389-390].
43 ibid. [390] .

## Pengaduan Nasabah
Dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank syariah diwajibkan untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen, dan bank syariah wajib untuk memberitahukan kepada nasabah mengenai mekanime tersebut. 44
Berdasarkan jenisnya nasabah dapat mengajukan pengaduan secara tertulis dan atau lisan. Apabila dilakukan secara lisan, maka harus diajukan secara langsung atau melalui telepon ke kantor bank bersangkutan, dan wajib diselesaikan dalam waktu dua hari kerja, yang dihitung sejak tanggal pencatatan pengaduan oleh bank. Apabila pengaduan secara lisan tidak selesai dalam jangka waktu dua hari kerja, maka nasabah harus membuat surat resmi dilengkapi dokumen pendukung lainnya yang menyampaikan kronologis dan lokasi tempat terjadinya permasalahan. Surat pengaduan dapat diantar secara langsung, melalui pos, melalui sarana/media atau elektronik ke bank yang bersangkutan. 45
Dalam hal pengaduan nasabah secara tertulis, penyelesaian pengaduan harus diselesaikan paling lambat dalam waktu dua puluh hari dan dapat diperpanjang paling lama dua puluh hari kerja berikutnya. Perpanjangan jangka waktu tersebut wajib diberitahukan secara tertulis terhadap nasabah. 46

## Mediasi Perbankan
Mediasi perbankan merupakan proses penyelesaian sengketa yang menemukan para pihak yang bersengketa dengan tujuan mendapatkan hasil akhir berupa kesepakatan sukarela para pihak atas seluruh atau sebagian permasalahan yang disengketakan, dan didalam menjalankan tugasnya mediator tidak boleh memihak salah satu pihak yang sengketa. 47
44 Pasal 32 POJK No. 1 Tahun 2013. 45 Pasal 6 juncto Pasal 7 PBI No. 7/7/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/10/ PBI/2008 (selanjutnya disebut PBI No. 10/10/PBI/2008).
46 Pasal 10 PBI No. 10/10/PBI/2008.
47 Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan (selan- jutnya disebut PBI No. 10/1/PBI/2008).

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
Mediasi akan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, namun apabila lembaga tersebut masih belum terbentuk, maka fungsi mediasi akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun fungsi Bank Indonesia dalam melakukan mediasi hanya terbatas dalam mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. 48
Mengingat beratnya tugas dan peran mediator, maka pihak mediator yang ditunjuk setidaknya minimal harus memiliki pengetahuan dibidang perbankan, keuangan, dan/atau hukum; tidak mempunyai kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan para pihak. 49
Bila telah ditemukan kesepakatan, maka hasil kesepakatan dalam mediasi harus dituangkan didalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, dan dari hasil penyelesaian sengketa tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak bank syariah. 50

## Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Bila dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah tidak mencapai kesepakatan, maka nasabah dapat meminta permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian, dengan cara menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. 51
Kesepakatan yang diperoleh dari proses fasilitasi OJK harus dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila ternyata dalam proses fasilitasi tidak terjadi kesepakatan antara nasabah dan bank syariah, maka hasil tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
48 Pasal 3 juncto Pasal 4 PBI No. 10/1/PBI/2008.
49 Pasal 5 Ayat (2) PBI No. 10/1/PBI/2008.
50 Pasal 12 Juncto Pasal 13 PBI No. 10/1/PBI/2008.
51 Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 1 Tahun 2013).
Hasil penyelesaian sengketa melalui putusan-putusan pengaduan nasabah, mediasi perbankan, dan melalui fasilitas penyelesaian pengaduan oleh otoritas jasa keuangan inilah bentuk konkrit musyawarah yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank syariah. Namun apabila ternyata proses penyelesaian sengketa musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka pihak nasabah dan pihak bank syariah dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan agama. 52

## Arbitrase Syariah
Lembaga arbitrase Islam di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (selajutnya disebut Basyarnas). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 53 membuat putusan arbiter mempunyai kekuatan eksekutorial yang bersifat final and binding tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau perintah dari pengadilan. 54
Atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian, Basyarnas selaku lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa muamalat, dapat memberikan suatu pendapat hukum ( bindend advice ) yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian untuk diselesaikan. 55

## Peradilan Agama
Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yang salah satunya adalah dibidang ekonomi syariah. 56 Sebelumnya kepastian hukum akan kewenangan instansi peradilan dalam menyelesaikan
52 Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) PBI No. 9/19/PBI/2007.
53 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyele- saian Sengketa.
54 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum (Ghalia Indonesia 2009).[172].
55 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbakan Syariah Di Indonesia . Op.Cit. [411]. 56 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
sengketa perbankan syariah sempat dipertanyakan, apakah merupakan kewenangan pengadilan negeri ataukah pengadilan agama. Namun semenjak diputusnya Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 atas pembatalan Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan Syariah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank pada tanggal 29 Agustus 2013, perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah terjawab sudah. Dengan adanya putusan ini maka segala sengketa yang muncul terkait dengan perbankan syariah, maka kedepannya harus diselesaikan melalui instansi pengadilan agama.

## Sanksi Bagi Bank Syariah
Pencantuman sanksi pada suatu peraturan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban yang harus ada didalam hukum. Dapat dijumpai bahwa, tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu terdapat sanksi pada bagian akhirnya. Hal ini wajar, karena suatu peraturan akan sulit untuk ditegakkan dan dipatuhi apabila tidak terdapat unsur sanksi didalamnya. Maka dari itu dapat diketahui bahwa sanksi merupakan instrumen yang memaksa kepatuhan atas kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ada didalam ketentuan hukum. 57
Sebagai reaksi atas ketidak patuhan bank syariah terhadap kepatuhan dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam menerapkan prinsip transparansi sebagaimana diatur didalam Pasal 2 POJK No. 1 Tahun 2013, maka pihak Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenai sanksi administrasi terhadap bank syariah, 58 dengan tujuan agar perbuatan pelanggaran tersebut dapat segera diberhentikan dan menjamin penegakan suatu hukum.
Adapun bentuk dari sanksi-sanksi administratif yang dapat dikenakan pada bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut: 59 a) Peringatan tertulis; b) Denda
57 Rosari Nawang Savitrie, Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Memberikan Salinan Akta Kepa - da Ahli Waris, Tesis (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).[42].
58 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara,  Edisi  Revisi (Raja  Grafindo  Persada  2011).
[300]. 59 Pasal 53 Ayat (1) POJK No. 1 Tahun 2013.
yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) Pembatasan kegiatan usaha; d) Pembekuan kegiatan usaha; dan e) Pencabutan izin kegiatan usaha.
Pengenaan denda administrasi merupakan pengenaan denda pada setiap orang yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar peraturan administrasi yang telah diatur didalam udang-undang. Dalam pengenaan denda administrasi, suatu peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan untuk mengatur seberapa besar denda administrasi yang dikenakan pada pelanggaran hukum dimaksud. 60
Selain pihak Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia juga dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank syariah yang telah melanggar ketentuan dan/ atau tidak melaksanakan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah pada saat melaksanakan kegiatan usahanya. 61 Macam sanksi administratif yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia diantaranya adalah: 62 a) denda uang;
b) teguran tertulis; c) penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS; d) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan; f) pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; a) pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau pencabutan izin usaha; dan b) pencabutan izin usaha.

## Kesimpulan
Penerapan prinsip transparansi wajib diterapkan oleh bank syariah, terutama informasi mengenai kemungkinan akan timbulnya risiko sehubungan dengan
60 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (II, Gadjah Mada Univer- sity Press 1993).[245].
61 Pasal 56 UU Perbankan Syariah.
62 Pasal 58 Ayat (1) UU Perbankan Syariah.

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
transaksi atas produk yang ditawarkan terhadap nasabah. Apabila risiko telah diminimalisir oleh bank syariah, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh bank syariah adalah mengelola risiko tersebut untuk melindungi kepentingan nasabah sekaligus mencegah risiko-risiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari.
Bilamana nasabah mengalami kerugian karena kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak bank syariah, maka bank syariah wajib untuk bertanggung gugat. Selain itu selaku lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administrasif kepada bank syariah berupa kewajiban membayar denda sejumlah uang tertentu, dengan sanksi yang paling berat berupa pencabutan izin kegiatan usaha.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) (Refika Aditama 2009).
Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum (Ghalia Indonesia 2009).
Ghansham Anand, ‘Karakteristik Jabatan Notaris DI Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya, Disertasi’ (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013).
H. Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Sinar Grafika 2008).
Leonora Bakaebessy, Buku Ajar Hukum Perikatan (Universitas Airlangga 2006).
M.A. Moegni Djojodirdo, Perbuatan  Melawan  Hukum  Tanggung  Gugat (Aansprakelijkheid)  Untuk  Kerugian  Yang  Disebabkan  Karena  Perbuatan Melawan Hukum (Pradnya Paramita 1979).
O.P. Simorangkir, Etika Jabatan (Aksara Persada Indonesia 1998).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2014).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (II, Gadjah Mada University Press 1993).
Rachmadi Usman, Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  Dan  Mediasi  Perbankan (Mandar Maju 2011).
——, Aspek Hukum Perbakan Syariah Di Indonesia (Sinar Grafika 2012).
Ridwan HR, Hukum  Administrasi  Negara,  Edisi  Revisi (Raja  Grafindo  Persada 2011).
Rosari Nawang Savitrie, Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Memberikan Salinan Akta Kepada Ahli Waris, Tesis (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).
Simon, Pertanggunjawaban  Pidana  Korporasi (Kencana Prenada Media Group 2010).
Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus (Prenada Media 2004).
Trisadini P. Usanti, Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah (Universitas Airlangga 2006).

## Website
Bank Indonesia, ‘Kamus’ (2018) <www.bi.go.id> accessed 7 April 2018

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

## Davin Wahyu: Prinsip Transparansi dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
HOW TO CITE : Davin Wahyu Ramadhan, ‘Prinsip Transparansi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Di Bank Syariah’ (2018) Vol. 1 No. 1 Notaire.