## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA DALAM PANDANGAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN 
Darmini Roza 1 , * Gokma Toni Parlindungan S 2
Universitas Ekasakti 1 e-mail: darminirosa@gmail.com Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang 2 * e-mail: gokmatoniparlindungan@gmail.com

## Abstract
In the country of law, the law is one form of legal norms formulation in the life of the state. The  existence  of  laws  in  a  country  has  a  strategic  and  important  position,  regardless  of  the conception  of  the  law,  hierarchy  of  legal  norms,  as  well  as  from  the  function  of  law  in  general. People's welfare is one of the goals of the state. In the realization of the necessary mechanisms are reflected  in  the  public  policy  that  is  made.  This  study  aims  to  examine  and  examine  the  public participation in the formation of legislation to create the welfare state of Indonesia. The research of this scientific work, the type of normative legal research. The understanding of the welfare state can be  applied  in  the  formulation  of  legislation.  Welfare  is  the  dream  of  every  society,  and  laws  and regulations function as regulators and means of achievement. To realize the formation of responsive legislation in Indonesia, the formation of legislation in Indonesia  must be subject to Article 5 and Article 6 of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation, And this is related to the formation of Legislation and adheres to the principles of the establishment of good legislation. So the welfare state can be realized.
Key Words : Participation; Society; Law; Welfare State; Indonesia.

## Abstrak
Di  negara  hukum,  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  perumusan  norma  hukum  dalam kehidupan  negara.  Keberadaan  hukum  di  suatu  negara  memiliki  posisi  strategis  dan  penting, terlepas  dari  konsepsi  hukum,  hierarki  norma  hukum,  serta  dari  fungsi  hukum  secara  umum. Kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan negara. Dalam realisasi mekanisme yang diperlukan tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menguji partisipasi  publik  dalam  pembentukan  undang-undang  untuk  menciptakan  negara  kesejahteraan Indonesia. Penelitian karya ilmiah ini, jenis penelitian hukum normatif. Pemahaman tentang negara kesejahteraan  dapat  diterapkan  dalam  perumusan  undang-undang.  Kesejahteraan  adalah  impian setiap masyarakat, dan hukum dan peraturan berfungsi sebagai pengatur dan sarana pencapaian. Untuk  mewujudkan  pembentukan  legislasi  responsif  di  Indonesia,  pembentukan  legislasi  di Indonesia harus tunduk pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Legislasi,  Dan  ini  terkait  dengan  pembentukan  Legislasi  dan  menganut  prinsip- prinsip pembentukan undang-undang yang baik. Sehingga negara kesejahteraan bisa terwujud.
Kata Kunci: Partisipasi; Masyarakat; Hukum; Negara Kesejahteraan; Indonesia.
 Naskah diterima: 28 Juli 2019, direvisi: 14 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.185

## PENDAHULUAN
Pembentukan  undang-undang  adalah bagian  dari  aktivitas  dalam  mengatur masyarakat  yang  terdiri  atas  gabungan individu-individu  manusia  dengan  segala dimensinya,  sehingga  merancang  dan membentuk  undang-undang  yang  dapat diterima  masyarakat  kuas  merupakan pekerjaan  yang  sulit  (Zaka  Firma  Aditya,
Muhammad Reza Winata: 2018).
Kesulitan  ini  terletak  pada  kenyataan bahwa  kegiatan  pembentukan  undang- undang  adalah  suatu  bentuk  komunikasi antara  lembaga  yang  menetapkan  yaitu pemegang  kekuasaan  legislatif  dengan rakyat  dalam  suatu  negara  (Pierre  Andre Cote: 1991). Proses pembentukan undang-undang  ini,  di  dalamnya  terdapat transformasi  visi,  misi  dan  nilai  yang diinginkan  oleh  lembaga  pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu  bentuk  aturan  hukum.  Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan,  telah  dituntut  agar  undang- undang yang dihasilkan mampu memenuhi  berbagai  kebutuhan.  Pertama, mampu dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan prinsip- prinsip  jaminan  hukum  dan  persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan keempat,  mampu  menyerap  aspirasi masyarakat  (Retno  Saraswati:  2009).
Selain berbagai kesulitan tersebut,
pembentuk undang-undang berpacu dengan dinamika
perkembangan masyarakat  yang  terus  berubah  sejalan dengan  nilai-nilai  yang  dianggap  baik oleh masyarkat. Jadi, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses
pembentukan  sistem  hukum  yang  lebih luas  tidaklah  statis,  tetapi  mengalami dinamika perubahan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD 1945),  sebagai  hukum  dasar,  merupakan kesepakatan  umum  ( konsensus )  warga negara mengenai norma dasar ( grundnorm ) dan aturan dasar ( grundgesetze ) dalam kehidupan bernegara.  Kesepakatan  ini  utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, the  rule  of  law sebagai  landasan penyelenggara negara, serta bentuk institusi  dan  prosedur  ketatanegaraan. Berdasarkan  UUD  1945  ini,  Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ), tidak berdasarkan atas kekuasaan  belaka    ( machtsrtaat ).  Negara juga  menganut  sistem  konstitusional, dengan Pemerintahan berdasarkan konstitusi  (hukum  dasar),  dan  tidak bersifat  absolut  (kekuasaan  yang  tidak terbatas).  UUD  1945  menjadi  pedoman bagi pelaksanaan "demokrasi konstitusional" ( constitusional democracy ),  yakni  praktisi  demokrasi yang  tujuan  ideologis  dan  teologisnya adalah  pembentukan  dan  pemenuhan konstitusi  (Saiful:  2014).  Hal  inilah  yang membuat  UUD  1945  sebagai  konstitusi negara  sebagai  landasan  konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi setiap  peraturan  perundang-undangan  di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang  menganut  paham  konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara  dan  masyarakat  yang  tidak berlandasakan konstitusi.
Penghargaan  yang  tinggi  terhadap peraturan  perundang-undangan  menjadi salah  satu  ciri  yang  dianut  oleh  sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang- undangan yang merupakan produk legislasi  sebagai  sendi  utama  sistem hukumnya.  Karena  itu  negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental  selalu  berusaha  menyusun hukum-hukumnya  dalam  bentuk  tertulis dalam  suatu  sistematika  yang  diupayakan selengkap  mungkin  dalam  sebuah  kitab undang-undang (kodifikasi), sehingga sering  pula  disebut  dengan  sistem kodifikasi  ( codified  law ).  Bahkan  dalam perkembangannya  di  negara-negara  yang menganut  sistem  hukum anglo  saxon ( common  law )  juga  mulai  mengakui keunggulan  perundang-undangan  dalam kehidupan bernegara sekarang ini.
Keberadaan  undang-undang  dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis  dan  penting,  baik  dilihat  dari konsepsi  negara  hukum,  hirarki  norma hukum,  maupun  dilihat  dari  fungsi undang-undang  pada  umumnya.  Dalam konsepsi  negara  hukum,  undang-undang merupakan  salah  satu  bentuk  formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Paul
Scholten,  bahwa  hukum  itu  di  dalam perundang-undangan, sehingga orang
harus  memberikan  tempat  yang  tinggi kepadanya  (Reinstein,  Rovert  J:  2009). Keberadaan peraturan perundang- undangan  dan  kegaiatan  pembentukan undang-undang  (legislasi)  mempunyai
peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  ini didasarkan atas beberapa alasan,  yaitu: 1) Peraturan perundang-undangan
merupakan  kaidah  hukum  yang  mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai  kaidah  hukum  tertulis,  bentuk, jenis,  dan  tempatnya  jelas,  begitu  pula pembuatnya;  2)  Peraturan  perundang- undangan  memberikan  kepastian  hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan  kembali;  3)  Struktur  dan sistematika peraturan perundang-
undangan lebih jelas sehingga memungkinkan  untuk  diperiksa  kembali dan  diuji  baik  segi-segi  formal  maupun materi  muatannya;  4)  Pembentukan  dan pengembangan peraturan perundang- undangan  dapat  direncanakan.  Faktor  ini sangat  penting  bagi  negara-negara  yang sedang membangun, termasuk
membangun  sistem  hukum  baru  yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan  masyarakat  (Liddle,  R. William: 1999).
Cara  memandang  hukum  secara formal  sebagai  tatanan  norma  hukum yang  paling  konsekuen  adalah  Hans Kelsen  dalam Reine  Recthslehre  (The Pure  Theory  Of  Law) karena  memuaskan sebagai  sebuah  cara  berpikir  logis  yang kemudian  dikembangkan  oleh  Hans Nawiasky. Hans Nawiasky dalam Theorie von  Stufenordnung  der  Recthsnormen mengemukakan  bahwa  undang-undang ( Formell Gesetz ) berada  di  posisi tengah-
tengah yang menjembatani antara konstitusi  atau  aturan  dasar/aturan  pokok
( Staatsgrundgesetz )
dengan aturan
pelaksana dan aturan otonom
( Verordnung  dan  Autonome  Satzung ).
Karena  materi  muatan  konstruksi  sebagai aturan  dasar  atau  pokok  pada  prinsipnya sangat  terbatas  pada  hal-hal  yang  pokok dan mendasar, maka untuk bisa dilaksanakan secara aktual perlu dirumuskan  lebih  lanjut  dalam  aturan- aturan  umum  yang  jelas  dan  terperinci dalam bentuk undang-undang dan selanjutnya  baru  dijabarkan  lebih  teknis dan  terinci  lagi  dalam  Aturan  Pelaksana. Karena  itu  keberadaan  undang-undang sangatlah  penting  karena  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  konstitusi (Rahayu  Prasetyaningsih:  2017).  Hal demikian  dapat  dilihat  dari  tata  urutan perundang-undangan di Indonesia menurut  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Perundang-Undangan,  yang  menyatakan jenis  dan  susunan  hierarki  perundang- undangan  (UUP3)  adalah:  a)  UUD  1945;
b)  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang; d)  Peraturan  Pemerintah;  e)  Peraturan
Presiden;  f)  Peraturan  Daerah  Provinsi dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kesejahteraan rakyat merupakan salah  satu  tujuan  bernegara.  Dalam mewujudkannya  diperlukan  mekanisme tertentu  yang  tercermin  dalam  kebijakan publik yang dibuat. Permasalahan kebijakan  atau  sering  disebut  sebagai implementation gap adalah suatu keadaan
dalam  proses  kebijakan  selalu  terbuka akan  kemungkinan  perbedaan  antara  apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan  dengan  apa  yang  senyatanya dicapai  sebagai  hasil  atau  prestasi  dari pelaksanaan  kebijakan.  Hal  ini  salah satunya dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan seringkali dikumpul  oleh  banyak  kepentingan  dan harapan  terutama  pengaruh  persepsi setting  lingkungan  dimana  kebijakan  itu dilaksanakan  (Agus  Suryono:  2014). UUD 1945 mengamanahkan negara untuk memenuhi kemakmuran rakyat dan menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial dalam satu bagian khusus, yaitu Bab XIV mengenai  Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial.  Namun,  wacana mengenai seberapa besar negara memainkan peranannya dalam konteks ini senantiasa berada dalam ruang perdebatan panjang.  Sebagian  berpendapat  bahwa keterlibatan  negara  dalam  pelaksanaan kedua hal tersebut adalah bersifat langsung ( interventionist ), sementara sebagian  yang  lain  berpandangan  bahwa negara  memang  memegang  peranan dominan  tanpa  perlu  mengambil  alih keseluruhan  peran  tersebut  (Bisariyadi: 2016).
Globalisasi  memicu  kecenderungan untuk  menyerahkan  segala  urusan  ke pemerintahan  pada  mekanisme  “pasar” ( market )  dalam  rangka  meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pelayanan publik seperti  di  bidang  kesehatan,  transportasi dan  jaminan  sosial,  yang  sedianya diberikan  langsung  oleh  negara,  kini diserahkan pada pihak ketiga, yaitu sektor
privat.  Peran  negara  adalah  dalam  hal membuat peraturan dan mengawasi penerapan aturan-aturan yang  harus ditaati  oleh  pihak-  pihak  yang  terlibat. Beberapa  ilmuwan  politik  menyatakan bahwa  Indonesia  mengarah  pada  model negara  regulasi  (Stewart  Fenwick:  2009).
Salah satu indikasinya, negara memproduksi  peraturan  secara  masif, terutama dalam lingkup peraturan perundang-undangan.  Sisi  negatif  dari produksi  peraturan  perundang-undangan yang berlebihan adalah buruknya kualitas materi  muatan  yang  terkandung  serta banyaknya  norma  yang  tumpang  tindih antara  satu  dengan  yang  lain.  Selaras dengan itu, the Organisation for Economic Co-operation And Development (OECD)  dalam  laporannya telah  menangkap  komitmen  pemerintah Indonesia  untuk  menghasilkan  produk perundang-undangan  yang  berkualitas sebagai  upaya  Indonesia  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan mempertahankan  stabilitas  politik  dalam negeri.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  masalah  yang digunakan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan adalah penelitian yuridis normatif    berupa  pendekatan  masalah melalui  kajian  pustaka  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta bahan-bahan  dan  literatur-literatur  yang berhubungan dan menggambarkan keadaan  yang  sebagaimana  mestinya berdasarkan  perumusan  masalah  diatas. Ada beberapa metode pendekatan masalah  yang  akan  dituangkan  di  dalam
penulisan ilmiah ini, beberapa diantaranya adalah  sebagai  berikut:  a)  Pendekatan Perundang-undangan  ( Statute  Approach ).
b) Pendekatan Sejarah ( Historical Approach ); dan c) Pendekatan Konseptual ( Conceptual  Approach ),  yang  berkaitan dalam  artikel  ini  (Laurensius  Arliman  S: 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengenal  Istilah  Teori  Negara Kesejahteraan
Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran  yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya dalam pemeliharaan  pendapatan  dan  kesehatan bahkan  juga  perumahan,  pendidikan  dan kegiatan  sosial  (Laurensius  Arliman  S: 2016).  Sejak  akhir  abad  ke-19,  beberapa negara  industri  paling  maju  melibatkan diri  dalam  derajat,  bentuk  dan  dampak yang  berbeda  dalam  prinsip  negara kesejahteraan.  Pada  tahun1884  Jerman menerapkan  sistem  asuransi  nasional wajib pertama untuk penggulangan penyakit.  Segera  setelah  itu  Denmark, Selandia  Baru  dan  Australia  menerapkan pemberian  pensiun  kepada  orang  lanjut usia  tanpa  pungutan  iuran.  Namun, perkembangan  yang  paling  signifikan terjadi  pada  tahun  1930-an  dan  1940-an dengan,  misalnya  program New  Deal di Amerika Serikat, perumahan rakyat ( people's home ) di Swedia, dan reformasi- reformasi  kesejahteraan  paska  perang  di Inggris, Perancis, dan Jerman (Laurensius Arliman  S:  2016).  Kebanyakan  reformasi ini ditujukan untuk menyediakan kesempatan  kerja  bagi  para  pria  yang
didukung  dengan  tunjangan  keluarga  dan manfaat asuransi kesehatan,
pengangguran, dan usia lanjut.
Perkembangan  sejarah  dari  sesuatu  yang kadangkala  disebut  negara  kesejahteraan Keynesian  ini  menjadi  dasar  dari  makna istilah negara kesejahteraan (Eddy
Kiswanto: 2005).
Teori  Negara  Kesejahteraan  ( welfare state ) pernah diperkenalkan oleh Spicker, yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai  sebuah  sistem  kesejahteraan sosial  yang  memberi  peran  lebih  besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan  sebagian  dana  publik demi  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan dasar  warganya.  Negara  kesejahteraan ditujukan  untuk  menyediakan  pelayanan- pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat
mungkin.  Negara  kesejahteraan  berupaya untuk  mengintegrasikan  sistem  sumber dan
menyelenggarakan jaringan pelayanan  yang  dapat  memelihara  dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara  adil  dan  berkelanjutan.  Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin  standar  kesejahteraan  hidup minimum  bagi  setiap  warga  negaranya (Ni’matul  Huda:  2006).  Konsep  negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan  kebijakan  sosial  ( social  policy ) yang di  banyak negara  mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan  kesejahteraan  warganya, terutama  melalui  perlindungan  sosial ( social protection ) yang mencakup
jaminan  sosial  baik  berbentuk  bantuan sosial  dan  asuransi  sosial,  maupun  jaring pengaman sosial ( social safety nets ).Sekurang-kurangnya ada lima bidang utama  yang disebut  Spicker untuk menjelaskan  konsep  kesejahteraan,  yaitu: bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.
Istilah  kesejahteraan  atau  sejahtera dapat  memiliki  empat  arti,  yakni:  (1) Dalam  istilah  umum,  sejahtera  menunjuk ke  keadaan  kondisi  manusia  yang  baik, dimana  orang-orangnya  dalam  keadaan makmur,  dalam  keadaan  sehat,  dan damai;  (2)  Dalam  tinjauan  ekonomi, sejahtera  selalu  dihubungkan  dengan keuntungan  atau  manfaat  kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan  sosial  (secara  formatif  dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi);  (3)  Dalam  tinjauan  kebijakan sosial,  kesejahteraan  sosial  menunjuk  ke jangkauan  pelayanan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Ini  adalah  istilah yang  digunakan  dalam  ide  negara kesejahteraan  ( welfare  state );  (4)  Dalam tinjauan  lain  (seperti  fenomena  kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk  ke  aspek  keuangan  yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang  membutuhkan  bantuan  finansial, tetapi  tidak  dapat  bekerja;  atau  yang keadaan  pendapatan  yang  diterimanya untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau  jumlah  yang  dibayarkan  biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa
juga  karena  memiliki  kondisi  khusus, seperti  adanya  bukti  sedang  mencari pekerjaan  (menganggur);  atau  kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga atau menjaga  anak  (yang  mencegahnya  untuk dapat/bisa  bekerja),  karena  di  beberapa kasus  negara  penerima  dana  diharuskan bekerja,  yang  dikenal  dengan  istilah workfare .  Hal  ini,  tampaknya  berbeda dengan  yang  terjadi  di  Indonesia,  kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung  Sementara  Tunai  (BLST)  atau bentuk-bentuk  bantuan  lain  yang  lebih bersifat  kedermawanan  ( charity ),  yakni tidak  ada  kewajiban  atau  keharusan  bagi penerima  untuk  bekerja  (Aristo  Evandy Barlian: 2016).
Konsep  negara  kesejahteraan  tidak hanya  mencakup  deskripsi  mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan  ( welfare )  atau  pelayanan sosial  ( social  services ),  melainkan  juga sebagai  sebuah  konsep  normatif  atau sistem pendekatan ideal yang menekankan  bahwa  setiap  orang  harus memperoleh  pelayanan  sosial  sebagai haknya.  Oleh  karena  itu,  konsep  negara kesejahteraan  ada  juga  yang  menyebut sebagai anak kandung pergumulan ideologi  dari  teori  sosialisme  (Laurensius Arliman  S:  2016).  Anehnya,  di  dalam praktik kenegaraan konsep negara kesejahteraan  ini  justru  banyak  dilakukan dan berkembang di negara-negara demokratis dan kapitalis (Almanar, Husni A.  Jalil,  Nur  Rasyid:  2017),  bukan  di negara-  negara  sosialis;  yakni  konsep Negara  kesejahteraan  sering  dipandang
sebagai  sebuah  strategi  “penawar  racun” konsep  kapitalisme  ,  yakni  mengurangi dampak negatif dari sistem ekonomi pasar bebas,  dengan  menggunakan  prinsip negara yang miskin (sakit) tidak mungkin membantu  atau  menyejahterakan  rakyat atau  warga  negara  yang  miskin  (sakit); Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan  bahwa  sesungguhnya  konsep welfare  state  itu  tidak  lain  merupakan bentuk strategi dari kapitalisme yang baik hati ( compassionate capitalism ).
2. Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembentukan Perundang- Undangan Jika dicermati bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang dan perundang-undangan merupakan proses  dan  teknik  penyusunan  dari himpunan  peraturan  hukum,  maka  dapat ditarik  sebuah  garis  bahwa  suatu  hukum harus  diproduksi  sebagai  produk  hukum dengan  sebuah  proses  dan  teknik  yang kemudian  disebut  sebagai  peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan  harus  mempunyai kriteria  bersifat  tertulis,  mengikat  umum, dan  dikeluarkan  oleh  Pejabat  atau Lembaga yang berwenang (Firman Freaddy  Busroh:  2016).  Dalam  sistem demokrasi  partisipasi  masyarakat  pada hakekatnya  adalah  sarana  untuk:  1) menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan oleh  pemimpin;  2)  menyalurkan  aspirasi masyarakat  (warga)  kepada  pemerintah;
3)  melibatkan  warga  dalam  pengambilan keputusan publik; 4) menegakkan
kedaulatan  rakyat.  Partisipasi  adalah  hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik.
Parameter peraturan perundang- undangan yang partispatif bisa dilihat dari (Moh.  Fadli,  Jazim  Hamidi  dan  Mustafa Lutfi:  2017):  1)  penyusunan  peraturan perundang-undangan  dijalankan  dengan tujuan  untuk menyelenggarakan  tata pemerintahan  yang  baik;  2)  partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan  pemerintahan,  merupakan dasar-dasar yang  prinsipal  dalam penyusunan peraturan perundang- undangan; 3) partisipasi dalam
penyusunan peraturan pemerintahan
merupakan  hak  sekaligus  kewajiban masyarakat;  4)  adanya  pemberdayaan para  pihak  agar  mampu  berpartisipasi secara  seimbang;  5)  setiap  aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali;
6)
pengambilan  keputusan  melalui  proses yang  jujur,  terbuka  dan  adil;  7)  adanya akses  yang  luas  terhadap  berbagai informasi  yang merupakan hak publik;  8) adanya  mekanisme  penilaian  terhadap hasil-hasil keputusan dan pelaksananya.
Sirajuddin mengklasifikasikan kedelapan  tingkat  partisipasi  tersebut  di atas  menjadi  tiga  tingkat  antara  lain:  1) tingkat  pertama  diklasifikasikan  sebagai tidak  partisipasi  ( non  participation )  yaitu tingkat  manipulasi  dan  terapi,  2)  tingkat kedua  disebut  dengan  partisipasi  semu ( degree  of  takenism ),  yaitu  tingkat peredaman,  konsultasi,  dan  informasi. Dalam  tingkatan  kedua  ini  masyarakat
didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan  mereka  akan  dipertimbangkan secara  sungguh-sungguh  oleh  penentu kebijakan,  3)  tingkat  ketiga  adalah kekuasaan  masyarakat  ( degree  of  citizen power ),  yaitu  tingkat  kemitraan,  delegasi kekuasaan dan kendali masyarakat. Dalam  tingkat  ini  masyarakat  memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.
Tingkat tertinggi atau pertama adalah kontrol  warga  negara  ( citizen  control ). Pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tataran dimana publik berwenang memutuskan, melaksanakan dan
mengawasi  pengelolaan  sumber  daya. Turun ke tingkat kedua delegasi kewenangan  ( delegated  power )  di  sini kewenangan  masyarakat  lebih  besar daripada  penyelenggaraan  negara  dalam merumuskan  kebijakan.  Ketiga  kemitraan ( partnership ) ada keseimbangan kekuatan relatif  antara  masyarakat  dan  pemegang kekuasaan  untuk  merencanakan  dan mengambil keputusan bersama-sama. Tiga  tangga  ini  mengakui  eksistensi  hak rakyat untuk membuat peraturan perundang-undangan (Sirajuddin: 2006).
Tangga  keempat  sampai  keenam mengindikasikan partisipasi semu. Terdiri dari peredaman ( placation ) konsultasi dan informasi ( informing ). Di tangga peredaman rakyat sudah memiliki pengaruh  terhadap  kebijakan  tetapi  bila akhirnya  terjadi  votong  pengambilan keputusan akan tampak sejatinya keputusan  ada  di  tangan lembaga  negara,
sedangkan  kontrol  dari  rakyat  tidak  amat sangat  menentukan  (Laurensius  Arliman S:  2016).  Di  tangga  konsultasi  rakyat  di dengar  pendapatnya  lalu  disimpulkan, rakyat sudah berpartisipasi dalam membuat  peraturan  perundang-undangan dan  lembaga  negara  sudah  memenuhi kewajiban,  melibatkan  rakyat  dalam membuat  peraturan  perundang-undangan. Sementara  di  tangga  informasi  rakyat sekedar diberi tahu akan adanya peraturan perundang-undangan, tidak peduli apakah rakyat  sudah  memahami  pemberitahuan itu,  apalagi  memberikan  pilihan  guna melakukan  negosiasi  atas  kebijakan  itu. Tangga ketujuh dan kedelapan, terapi dan manipulasi menunjukkan keadaan partisipasi.  Di  tangga  terapi  kelompok kebijakan  masyarakat  korban  kebijakan dianjurkan  mengadu  kepada  pihak  yang berwenang  tetapi  tidak  jelas  pengaduan itu  ditindaklanjuti  atau  tidak.  Paling  sial di  tangga  manipulasi  lembaga  negara melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok  masyarakat  untuk seolah-oleh berpartisipasi padahal
sejatinya yang terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa.
Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan  segelintir  orang  yang  duduk dalam lembaga perwakilan karena institusi  dan  orang-orang  yang  duduk dalam  lembaga  perwakilan  seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk
memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat  secara  langsung  akan  membawa tiga  dampak  penting,  yakni:  1)  terhindar
dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan  rakyat  dan  memperjelas  apa yang dikehendaki masyarakat; 2) memberi  nilai  tambah  pada  legitimasi rumusan perencanaan; dan
3) meningkatkan  kesadaran  dan  ketramoilan politik  masyarakat  (Alexander  Abe: 2002).
Masalah-masalah  yang  hidup  dalam masyarakat  harus  dapat  diidentifikasi secara jelas oleh aparat pemerintahan agar dapat  diteliti  dan  dicarikan  alternatif pemecahan  yang  tepat  untuk  dirumuskan sebagai  kebijakan  publik  ( public  policy ). Badan  atau  pusat  penelitian  dan  pusat penelitian dan pengembangan di Departemen-departemen dimaksudkan untuk  melakukan  penelitian  kebijakan yang  masuk  ruang  lingkup  departemen yang  bersangkutan  serta  melakukan koordnasi  dan  konsultasi  dengan  instansi pemerintahan  yang  terkait  dan  dapat  pula memanfaatkan  dan  diputuskan  untuk kemudian  dilaksanakan  dan  selanjutnya dievaluasi  apakah  kebijaksanaan  tersebut benar-benar  telah  mengenai  sasaran  yang diharapkan  (M.  Solly  Lubis:  2009). Sehingga  partisipasi  masyarakat  untuk menciptakan  peraturan  yang  responsif kepada  masyarakat  semakin  terlihat  dan ada  pembandingnya  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  telah disebutkan.
Bila  kita  beranjak  pada  Pasal  96 UUP3  menyatakan  bahwa:  ayat  (1) Masyarakat  berhak  memberikan  masukan secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Ayat (2) Masukan secara lisan
dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  melalui:  a) rapat dengar pendapat umum; b) kunjungan  kerja;  c)  sosialisasi;  dan/atau d)  seminar,  lokakarya,  dan/atau  diskusi. Ayat (3) masyarakat sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  orang perseorangan  atau  kelompok  orang  yang mempunyai  kepentingan  atas  substansi
Rancangan Peraturan Perundang-
undangan.  Ayat  (4)  Untuk  memudahkan masyarakat  dalam  memberikan  masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.
Dari  ketentuan  tersebut  sebenarnya sudah  menjelaskan  bagaimana  partisipasi masyarakat dalam pembentukan
perundang-undangan yang  baik dan bersifat  responsif  di  Indonesia.  Namun pembentukannya  terkadang  di  dalam implementasi  belum  seperti  yang  ada  di dalam konsep-konsep teoritis dan normatif  seperti  yang  dijelaskan  di  atas, pembentukan  perundang-undangan  lebih condong kepada kepentingan politik yang berwenang
membentuk peraturan
perundangan-undangan dalam ranah legislatif.
3. Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang  Menuju  Negara Indonesia yang Sejahtera
Paham negara kesejahteraan sejatinya dapat  diterapkan  berdampingan  dengan negara  regulasi.  Kesejahteraan  adalah impian berbangsa dan menjalankan fungsi pengaturan  adalah  sarana  pencapaiannya.
Penyelarasan  dua  konsep  ini  bukanlah sesuatu  yang  tidak  mungkin.  Tentu dengan pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  responsif  dan mengedepankan kepentingan rakyat, maka konsep negara kesejahteraan Indonesia ini akan terwujud.
Pasal  5  UUP3  menyatakan  bahwa dalam  membentuk  Peraturan  Perundang- undangan  harus  dilakukan  berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang  baik,  yang meliputi:    a)  kejelasan  tujuan;  b) kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk yang  tepat;  c)  kesesuaian  antara  jenis, hierarki,  dan  materi  muatan;  d)  dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;  f)  kejelasan  rumusan;  dan e) keterbukaan. Sedangkan di Pasal 6 ayat
(1)  UUP3  menyatakan  bahwa  materi muatan  Peraturan  Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan;  h)  kesamaan  kedudukan  dalam hukum  dan  pemerintahan;  i)  ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan. Ayat (2) selain mencerminkan asas sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  Peraturan Perundang-undangan  tertentu  dapat  berisi asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.  Pembentukan  dan  materi muatan peraturan dalam UUP3 sebenarnya sudah mencerminkan
bagaimana  konsep  pengaturan  negara
kesejahteraan  Indonesia,  namun  dalam implementasinya  masih  "jauh  panggang dari api".
Jika  kita  bandingkan  pembentukan dan materi muatan peraturan dalam UUP3 dengan pendapat I.C Van der Vlies dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan menuju negara kesejahteraan  Indonesia  maka  asas-asas yang  baik  ( beginselen  van  behoorlijk regelgeving )  ke  dalam  asas-asas  yang formal  meliputi  (Laurensius  Arliman  S: 2015):  a)  asas  tujuan  yang  jelas;  b)  asas organ/lembaga  yang  tepat;  c)  asas perlunya  pengaturan;  d)  asas  dapatnya dilaksanakan  dan  e)  asas  konsensus,  dan materialnya  meliputi:  a)  asas  tentang terminologi  dan  sistematika  yang  benar; b)  asas  tentang  dapat  dikenali;  c)  asas perlakuan  yang  sama  dalam  hukum;  d) asas kepastian hukum; e) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (Maria Farida Indrati S: 2007).
Sedangkan  A.  Hamid  S.  Attamimi berpendapat  bagi  pembentukan  peraturan perundang-undangan  Indonesia,  terutama menyangkut dalam mewujudkan
pembentukan peraturan perundang- undangan  menuju  negara  kesejahteraan Indonesia  yang  patut  asas-asas  tersebut secara  berurutan  dapat  disusun  sebagai berikut:  a)  cita  hukum  Indonesia;  b)  asas negara berdasar hukum dan asas pemerintahan  berdasar  sistem  konstitusi;
c)  asas-asas  lainnya.  Dengan  demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut  akan  mengikuti  pedoman  dan bimibingan  yang  diberikan  oleh:  a)  cita
hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila,  sila-sila  dalam  hal  tersebut berlaku  sebagai  cita  (idee)  yang  berlaku sebagai  bintang  pemandu;  b)  norma fundamental  negara  yang  juga  tidak  lain Pancasila  (sila-sila  dalam  hal  tersebut berlaku  sebagai  norma);  c)  Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan  undang-undang  sebagai alat  pengaturan  yang  khas  berada  dalam keutamaan hukum ( der Primat ds Rechts ) dan  asas-asas  pemerintahan  berdasar sistem  konstitusi  yang  menempatkan undang-undang  sebagai  dasar  dan  batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Asas-asa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu  meliputi  juga:  a)  asas  tujuan  yang jelas; b) asas perlunya pengaturan; b) asas organ/lembaga  dan  materi  muatan  yang tepat;  c)  asas  dapat  dilaksanakan;  d)  asas dapatnya dikenali; e) asas perlakuan yang sama  dalam  hukum;  f)  asas  kepastian hukum; g) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan  individual  (Maria  Farida  Indrati S: 1998).
Apabila mengikuti pembagian mengenai  adanya  asas  yang  formal  dan asas  yang  material,  maka  A.  Hamid  S. Attamimi cenderung untuk membagi asas- asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  patut  tersebut  ke  dalam (Gokma  Toni:  2018):  a)  pertama,  yaitu asas-asas formal, dengan princian: 1) asas tujuan  yang  jelas;  2)  asas  perlunya pengaturan;  3)  asas/organ  lembaga  yang tepat; 4) asas materi mautan yang tepat; 5) asas  dapat  dilaksanakan;  dan  6)  asas dapatnya  dikenali,  b)  kedua,  yaitu  asas-
asas  material,  dengan  perincian:  1)  asas sesuai  dengan  cita  hukum  Indonesia  dan norma fundamental Negara; 2) asas sesuai dengan  hukum  dasar  negara;  3)  asas sesuai  dengan  prinsip-prinsip  negara berdasar  atas  hukum;  4)  asas  sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar  sistem  konstitusi  (Maria  Farida Indrati S: 1998).
Dalam  hal  peran  serta  masyarakat,
Maria Farida Indrati Soeprapto beranggapan bahwa masih terdapat berbagai  penafsiran  tetang  siapa  yang dimaksudkan  dengan  istilah  masyarakat, ada  yang  mengartikan  setiap  orang  pada umumnya,  setiap  orang  atau  lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Kemudian menjadi  pertanyaan  dan  permasalahan, sampai  sejauh  mana  masyarakat  tersebut dapat  ikut  serta  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk hal tersebut  dapat  tergantung  pada  keadaan dari  pembentuk  peraturan  perundang- undangan sendiri, oleh karena UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang- undangan  telah  menetapkan  lembaga mana  yang  dapat  membentuk  peraturan perundang-undangan tersebut.
Oleh karena, itu diperlukan peningkatan kualitas  para  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah, maupun seluruh jajaran pemerintahan
Dengan  mengacu  pada  asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan  Indonesia  yang  patut  tersebut dan bentuk  asas-asas  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat kita harapkan terciptanya
peraturan  perundang-undangan  yang  baik dan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam  pembangunan  hukum  di  Negara
Republik
Indonesia,
terutama mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan menuju negara kesejahteraan  Indonesia  dalam  hal  peran serta masyarakat.

## SIMPULAN
Negara  kesejahteraan  adalah  impian berbangsa dan menjalankan fungsi pengaturan  adalah  sarana  pencapaiannya. Penyelarasan  dua  konsep  ini  bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Pembentukan peraturan perundang- undangan yang responsif harus mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga  konsep  negara  kesejahteraan Indonesia  ini  akan  terwujud.  Tantangan yang  terjadi  pada  hari  ini  adalah  suara atau  partisipasi  masyarakat  tidak  terlalu didengar dan diterima, atau bahkan hanya formalitas  semata  dalam  pembentukan perundang-undangan  di  Indonesia.  Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terutama menyangkut dalam mewujudukan  pembentukan  peraturan perundang-undangan menuju negara kesejahteraan Indonesia, maka pembentukan peraturan perudang- undangan di Indonesia harus tunduk pada Pasal  5  dan  Pasal  6  UUP3  terkait pembentukan  Perundang-undangan  dan taat kepada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
Penulis  mengharapkan  lembaga  legislatif memang benar-benar menjalankan perintah undang-undang dan
memprioritaskan kepentingan rakyat diatas kepentingannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Suryono,  “Kebijakan  Publik  Untuk
Kesejahteraan Rakyat ”, Jurnal Transparansi ,  Volume  6,  Nomor  2, 2014.
Alexander  Abe, Perencanaan  Daerah Partsipatif,
Yogyakarta:
Pembaruan, 2005.
Almanar,  Husni  A.  Jalil,  Nur  Rasyid, Kedudukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2017. Aristo Evandy Barlian, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif  Politik  Hukum,  Fiat
Justisia. Vol. 10 No. 4. 2016.
Bisariyadi,  “Pergulatan  Paham  Negara Kesejahteraan  (Welfare  State)  dan Negara  Regulasi  (Regulatory  State) dalam Perkara Konstitusional ”, Jurnal Ius Quia Iustum , Volume 23, Nomor 4, 2016.
Eddy  Kiswanto,  Negara  Kesejahteraan (Welfare  State):  Mengembalikan Peran  Negara  Dalam  Pembangunan
Kesejahteraan  Sosial  Di  Indonesia,
Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi Publik , Volume 9, Nomor 2, 2005.
Firman Freaddy Busroh, Teknik Perundang-Undangan, Jakarta.
Cintya Press, 2016.
Gokma  Toni  Parlindungan  S,  Partisipasi Masyarakat sebagai Amanat Konstitusi dalam Rangka
Meningkatkan  Masyarakat  Patuh Hukum  dalam  Perspektif  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009, Ensiklopedia  of  Journal,  Volume  1, Nomor 1, 2018.
Laurensius Arliman S. Peranan
Metodologi  Penelitian  Hukum  di Dalam  Perkembangan  Ilmu  Hukum di Indonesia. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1. 2018.
Laurensius  Arliman  S. Ilmu  Perundang- undangan  yang  Baik  Untuk  Bangsa Indonesia .  Deepublish.  Yogyakarta. 2016.
Laurensius Arliman S. Lembaga-lembaga Negara  di  Dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945 . Deepublish. Yogyakarta. 2016.
Laurensius Arliman S. Lembaga-lembaga
Negara Independen di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Deepublish. Yogyakarta. 2016.
Laurensius Arliman S. Kedudukan
Ketetapan  MPR  dalam  Hierarki Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia.  Lex  Jurnalica,  Volume 13. Nomor 3. 2016.
Laurensius  Arliman  S.  Partisipasi  Aktif
Dan Pasif Publik Dalam Pembentuan  Peraturan  Daerah  Di Kota  Payakumbuh.  Jurnal  Lex
Librum. Volume 2. Nomor 1. 2015.
Liddle,
R. William, Indonesia’s
Democratic Opening,
Journal
Government  and  Opposition.  Vol. 34 No.1, 1999.
Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang- Undangan, Jenis, Fungsi dan
Materi Mautan, Yogyakarta. Kanisius, 2007.
Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang- Undangan, Dasar-Dasar Dan
Pembentukannya, Yogyakarta. Kanisius, 1998
Moh.  Fadli,  Jazim  Hamidi  dan  Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa
Partsipatif  (Head  To  A  Good Village  Governance), Malang.  UB Press, 2011.
M.  Solly  Lubis, Ilmu  Pengetahuan Perundang-Undangan, Bandung: Mandar Maju, 2009.
Ni’matul  Huda,  Kedudukan  Peraturan
Daerah  dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan,
Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1. 2006.
Pierre  Andre  Cote, The  Interpertation  of Legislation  in  Canada, 2 nd Edition,
Quebeec:  Les Editions  Yvon Balais Inc, 1991. Rahayu Prasetyaningsih, Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2. 2017.
Reinstein,  Rovert  J,  The  Limits  of Executive Power, American University  Law  Review.  Vol.  59, No. 2. 2009. Retno Saraswati, Perkembangan
Pengaturan  Sumber  Hukum  dan
Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-
undangan  di  Indonesia.  Jurnal Media Hukum. Vol. IX, No. 2009.
Rosyid  Al  Atok, konsep  Pembentukan
Peraturan Perundnag-Undangan, Teori  Sejarah  dan  Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral, Malang:  Setara  Press,
2015.
Saiful,  Eksistensi  Peraturan  Desa  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Ilmu Hukum Legal  Opinion,  Edisi  6,  Vol.  2, 2014.
Sirajuddin,
Fatkhurohman
dan Zulkarnain, Legislative  Drafting: Pelembagaan  Metode  Partisipatif, Malang: In-Trans Publishing, 2006.
Stewart Fenwick, Administrative Law and Judicial  Review  in  Indonesia:  The Search  for  Accountability ,  dalam Tom Ginsburg dan Albert HY Chen (eds), Administrative  Law  and Governance  in  Asia:  Comparative Perspective ,  New  York:  Routledge,
2009.
Zaka  Firma  Aditya,  Muhammad  Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia  (Reconstruction  Of  The Hierarchy Of Legislation In
Indonesia),  Jurnal  negara  Hukum, Vol. 9, No. 1, 2018.