Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENEGAKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA
Marsudin Nainggolan Dosen Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta nainggolan_marsudin@gmail.com
Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 2 Desember 2021; disetujui: 30 Desember 2021

## Abstrak
Alam  dan  lingkungan  secara  fisik  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  manusia yang  lebih  baik  dan  sehat.  Sebaliknya,  dapat  pula  alam  dan  lingkungan  menjadi tidak  baik  dan  sehat  karena  pemanfaatannya  yang  melampaui  batas.  Penegakan Hukum  Lingkungan  adalah  upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup melalui  sarana  pengawasan  dan  penerapan  sanksi  administrasi,  penegakan  hukum perdata  dan  penegakan  hukum  pidana.  Penyelenggaraan  peradilan  pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan  dan  penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  penuntutan  sampai pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan secara  umum  dalam  pembahasan  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan  tipe  penelitian  deskriptif  analitis.  Dikarenakan  penelitian  bersifat  normatif maka kajian ini lebih mengedepankan studi kepustakaan ( library research ) dengan menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  proses  penegakan  hukum  pidana merupakan  satu  rangkaian  proses  hukum  yang  dimulai  dari  tahapan  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan.  Dalam  tindak  pidana  lingkungan  ada pelibatan  para  ahli  di  bidang  lingkungan  sebagaimana  dimungkinkan  dalam  Pasal 120 KUHAP.
Kata kunci: Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.
* Alamat korespondensi:
Dosen Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Jayabaya E-mail: nainggolan_marsudin@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Lingkungan  hidup  yang  dianugerahkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan  warga  negara  serta  makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  hidup  dan peningkatan  kualitas  hidup  itu  sendiri.  Lingkungan  hidup  secara  umum  berarti merupakan kesatuan dari beberapa lingkup ruang dimana lingkungan tersebut terisi dengan segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di dalam lingkup lingkungan tersebut dan itu juga termasuk manusia beserta adab perilakunya. 1 Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan hanya lingkungan secara fisik saja yang merupakan lingkungan.  Lingkungan  hidup  juga  mencakup  sebuah  ekosistem,  perilaku  sosial, adat istiadat dan budaya, bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan tersebut.
Perubahan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku maupun perlindungan terhadap lingkungan tersebut. Alam dan lingkungan secara fisik dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  manusia  yang  lebih  baik  dan  sehat.  Sebaliknya, dapat  pula  alam  dan  lingkungan  menjadi  tidak  baik  dan  sehat  karena pemanfaatannya  yang  melampaui  batas.  Ekosistem  bisa  rusak  banyak polusi/pencemaran  dan  sistem  kehidupan  menjadi  tidak  seimbang.  Hal  ini disebabkan  pembuangan  sampah  secara  sembarangan,  limbah-limbah  industri, pembalakan  hutan  secara  liar/ illegal  logging ,  pembakaran  hutan,  pengeboran minyak  dan  gas  yang  tidak  sesuai  aturan,  maupun  pencemaran  yang  terjadi  di udara, air dan tanah.
Beberapa kasus yang terjadi, diantaranya: Pertama, pembakaran hutan yang hampir  setiap  tahun  terjadi.  Taman  Nasional  Way  Kambas  Lampung,  misalnya beberapa  tahun  yang  lalu  mengalami  kebakaran  hebat  karena  sengaja  dibakar. Menurut  hasil  pengamatan  oleh  pihak  Taman  Nasional,  kebakaran  hutan  di kawasan  itu  lebih  disebabkan  motif-motif  ekonomi.  Orang  sudah  terdesak kebutuhannya,  sedangkan  ladang  tidak  memberikan  apa-apa  yang  akhirnya membakar  semak. 2 Kedua,  penambangan  kapur  dan  pabrik  semen  di  Taman Nasional  Bantimurung,  Kabupaten  Maros  Sulawesi  selatan.  Dikeluarkannya  ijin penambangan  kepada  dua  perusahaan  besar  milik  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  dan  satu  perusahaan  milik  swasta  mengancam  40.000  hektar  kawasan karst  di  Bantimurung,  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  warisan  dunia  ( World
Heritage ). Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut/II/2004  tanggal  18  Oktober  2004,  sekaligus  menjadi World  Heritage . Dampak  lain  adalah  dari  40.000  kawasan  karst,  hanya  20.000  hektar  yang ditetapkan sebagai kawasan penambangan. 3 Ketiga, Pembalakan liar/ illegal logging di  kawasan  hutan  Sumatera,  Sulawesi,  Kalimantan,  dan  Papua,  menyebabkan kerusakan yang amat parah di kawasan hutan tersebut. Contohnya pembalakan liar di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara  saja  ditaksir  mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 257,9 triliun; belum lagi di daerah lain serta kerusakan lingkungan  yang  ditimbulkan,  juga  mencapai  angka  ratusan  triliun  rupiah 4 .
1 Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup , Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3.
2 Kompas, 13 Oktober 2004.
3 Kompas, 23 Februari 2006.
4 Forum Keadilan, No. 29 Nopember 2006.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Keempat, kasus Lumpur Lapindo Brantas, di Porong Sidoarjo. Pengeboran minyak dan  gas  yang  dilakukan  Lapindo  Brantas  Inc.,  Medco  E  &  P  Brantas  dan  Santos Brantas Pty Ltd. di lokasi seluas 3.050 kilometer persegi, dengan cadangan 18 juta barel  minyak,  210  miliar  kubik  gas,  jumlah  sumur  6  sumur  pengembangan  dan  5 sumur  eksplorasi,  sumur  produksi  Wunut,  Carut,  Tanggul  Angin  dan  Porong. Dengan  motif  dan  hitungan  ekonomis,  tahun  2006  ini  perusahaan  menargetkan dapat  meraih  penjualan  sebesar  2,2  triliun,  dan  mengeruk  laba  bersih  Rp.  323 miliar. Tahun 2007, perusahaan tersebut memproyeksikan penjualannya naik lebih dari  dua  kali  lipat,  menjadi  Rp.  4,75 5 .  Namun,  sejak  tanggal  29  Mei  2006 munculnya semburan lumpur panas di kawasan pengeboran minyak dan gas adalah awal  bencana  luapan  lumpur  sekaligus  bencana  bagi  lingkungan  hidup  di Kabupaten Sidoarjo.
Kini  debit  semburannya  meningkat  dari  126.000  m3  per  hari  menjadi 156.000 m3 per hari. Dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:
1. Dampak Luapan Lumpur:
• Rusaknya  pemukiman  warga,  prasarana  publik,  industri  dan  lingkungan sekitarnya.
• Bahaya ledakan dan asap dari rangkaian pipa gas bawah tanah.
• Pencemaran sumber air dan tanah di sekitar Porong.
2. Dampak Pengaliran ke Laut:
• Sedimentasi di muara sungai Porong dalam skala besar dan cepat, sehingga menyebabkan kawasan ini rawan banjir.
• Pencemaran lahan tambak.
• Perusakan lingkungan dan ekosistem sungai Porong.
• Pencemaran  air  di  sungai  Porong  dan  matinya  benthos  yang  berfungsi sebagai makanan ikan.
3. Dampak Bagi Infrastruktur:
• Terancamnya  jalur  rel  kereta  api,  jalan  raya/tol,  aliran  listrik  dari  gardu utama Porong.
4. Dampak Lain:
• Tercerabutnya kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Ada  beberapa  ancaman  bencana  besar,  menyusul  indikasi-indikasi  yang sudah ada.
Pertama,  persoalan  tanah  ambles  ( Subsidence )  yang  bersifat  konsentrik (melingkar mengarah ke pusat semburan lumpur panas). Jika terjadi tanah ambles, jalan  layang  tol  yang  melingkar  di  atas  rel  kereta  api  dan  Jalan  Raya  Porong  bisa roboh.  Kedua,  Terendamnya  permukaan  tanah  dalam  luasan  dengan  hitungan gigantik,  ini  bisa  mengakibatkan  lenyapnya  jalan  tol  serta  jalur  rel  kereta  api, pemukiman warga, sejumlah pabrik dan lahan sawah 6 .
Kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup  di  atas,  dalam kenyataannya tidak diimbangi dengan cepat dan sigapnya dalam penyelesain yang menimpa masyarakat, padahal peraturan perundang-undangan sudah lengkap, dinas dan instansi yang berwenang sudah memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang  jelas,  tetapi  permasalahan  lingkungan  tersebut  sampai  saat  ini  juga  belum selesai.
5 Tempo , Edisi 27 Nopember – 3 Desember 2006
6 Kompas, 2 Desember 2006.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kebijakan  Lingkungan  Hidup  Indonesia,  tertuang  dalam  konstitusi  yang paling mendasar yakni dalam Amandemen UUD Pasal 28 H ayat (1) dan Undang- Undang  RI  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkugan  Hidup  serta  menjangkau  isu  hijau  yakni  pelestarian  sumber  daya  alam serta dengan kebijakan premum remedium dalam pemidanaan.
Menurut  Koesnadi  Hardjosoemantri,  bahwa  Hukum  Lingkungan  di Indonesia, meliputi aspek-aspek berikut ini: 7
1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan, kaitannya dengan pencemaran oleh industri, dsb.
5. Hukum  Lingkungan  Transnasional/Internasional  (dalam  kaitannya  dengan hubungan antar negara).
6. Hukum Perselisihan Lingkungan, kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi, dsb.
Penegakan  hukum  adalah  proses  pemungsian  norma-norma  hukum  secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Di  Indonesia,  regulasi  yang  mengatur tentang  perlindungan  hidup  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Di  dalam  regulasi  itu, ada  3  cara  penegakan  hukum  yang  bisa  dilakukan  dalam  upaya  perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah: 8
1. Penegakan hukum administratif
2. Penegakan hukum pidana
3. Penegakan hukum perdata.
Penegakan  Hukum  Lingkungan  adalah  upaya  untuk  mencapai  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  melalui  sarana  pengawasan  dan  penerapan  sanksi  administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.
Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak  hukum  pidana  mulai  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan, penangkapan,  penahanan,  penuntutan  sampai  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, atau  dengan  kata  lain  bekerjanya  polisi,  jaksa,  hakim  dan  petugas  lembaga pemasyarakatan,  yang  berarti  pula  berprosesnya  atau  bekerjanya  hukum  acara pidana. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai " criminal justice system " yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.
Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah: Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama  lain,  tersusun  melalui  suatu  rencana  atau  pola,  hasil  dari  suatu  pemikiran
7 Hardjasoemantri,  Kusnadi, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  Kelima,  Cetakan  Kesepuluh,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
8 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata,  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 ,  Cetakan  1,  Graha  Ilmu, yogyakarta, 2012, hlm. 78.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.
Sistem  peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  pada  dasarnya  merupakan suatu open system , dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu  mengalami interfence (interaksi,  interkoneksi  dan  interpendensi)  dengan lingkungannya  dalam  peringkat-peringkat,  masyarakat:  ekonomi,  politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri ( subsystem of criminal justice system ).
Barda  Nawawi  Arief  mengartikan  sistem  peradilan  pidana  sebagai  suatu proses  penegakan  hukum  pidana. 9 Stabilitas  politik  dan  keamanan  hanya  dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya.
Hukum  dipandang  telah  berlaku  efektif  apabila  hukum  berjalan sebagaimana  apa  yang  telah  menjadi  tujuannya.  Tujuan  Lingkungan  Hidup  telah diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  PPLH.    Hukum  dikatakan  efektif  bila perilaku subjek hukum mengikuti kehendak hukum.  Kehendak hukum lingkungan berupa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  berdasarkan asas-asas sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU PPLH.  Jika seseorang melakukan tindakan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup wajib  melakukan  penanggulangan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  53  UU  PPLH,  dan  selain  itu  wajib  melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU PPLH. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana?

## METODE PENELITIAN Metode Pendekatan
Penelitian  ini  termasuk  dalam  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Penelitian ini hendak mengkaji penegakan hukum lingkungan hidup melalui sistem peradilan pidana.

## Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian  hukum  yang  mengamati  fakta-fakta  atas  suatu  peristiwa  hukum  dalam tindak pidana lingkungan hidup.

## Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  Peneliti membagi 3 (tiga), yaitu:
a. Bahan hukum primer
Yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi  pengikat/landasan  hukumnya  seperti peraturan perundangan.
b. Bahan hukum sekunder Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
c. Bahan hukum tersier Bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  sumber  hukum  primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedi dan bibliografi.
9 Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 9.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  lingkungan  hidup  melalui  putusan  pengadilan  sangat relevan  dengan  komponen  berpengaruh  terhadap  penegakan  hukum  berkaitan dengan komponen legal structure yang berkaitan dengan peran instansi pengadilan atau  hakim  menjatuhkan  suatu  putusan  dalam  penyelesaian  perkara  atau  sengketa lingkungan hidup.
Dalam  konteks  penegakan  hukum  lingkungan  secara  refresif  dalam  bentuk penjatuhan  sanksi  pidana,  atau  dengan  kata  lain  penegakan  hukum  pidana lingkungan  yang  meliputi  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  penjatuhan sanksi.  Namun  stressingnya  pada  benteng  terakhir    penjatuhan  pidana  oleh Pengadilan  Negeri.    Dengan  memperhatikan  substansi  tindak  pidana  atau  delik materiil dan delik formil meliputi :
1. Pidana bagi pelaku fisik
2. Tindak pidana Korporasi
3. Pidana terhadap perbuatan pencemaran dan/atau perusakan LH
4. Pidana terhadap Pejabat Pemberi Izin
5. Pidana terhadap  Pejabat Pengawas
6. Pidana terhadap  Penyusun Amdal
7. Pidana Penolakan Melaksanakan Paksaaan Pemerintah
8. Pidana untuk pemberian informasi palsu
9. Pidana pokok: Pidana Penjara & Denda
10. Pidana Tambahan: Tindakan Tata Tertib berupa :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
b. Penutupan seluruh/sebagian tempat usaha/kegiatan.
c. Perbaikan akibat tindak pidana.
d. Kewajiban mengerjakan yg dilalaikan tanpa hak.
e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Fungsi  Pidana  diantaranya  guna  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku,
melalui  hukuman  pokok  berupa  pidana  penjara  atau  denda,  dan  dapat  ditambah dengan  hukuman  tambahan  berupa  Tindakan  (maatregel).  Dalam  UU  PPLH hukuman  tambahan  diatur  dalam  Pasal  119  UU  PPLH  untuk  badan  usaha  atau korporasi.
Tindak  pidana  lainnya  (yang  ada  didalam  UUPPLH  )  berlaku    premum remedium.  Dalam  Premum  Remedium  ,  maka  sanksi  pidanalah  yang  menjadi pilihan  utama  karena  Perbuatan  pidananya  dikatagorikan  kejahatan  luar  biasa. Sedangkan  dalam  Ultimum  Remedium  pengaturan  sanksi  pidana  diletakkan  atau diposisikan  sebagai  sanksi  terakhir  dan  “jurus  pemungkas”  jika  mekanisme penegakan  pada  bidang  lain  tidak  bekerja  efektif.  Efektivitas  pidana  lingkungan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai
Penegakan  hukum  lingkungan  tidaklah  semata-mata  dalam  pengertian tradisional  “mempertahankan”( handhaving )  hukum  lingkungan  dari  berbagai pelanggaran  yang  menimbulkan  kerusakan,  pencemaran  atau  menurunnya  mutu lingkungan.  Mempertahankan  hukum  hanya  satu  aspek  dari  upaya  menegakkan hukum,  tidak  kalah  penting  adalah  mendorong  agar  hukum  dilaksanakan sebagaimana mestinya 10 .  Inti dari fungsi dan tujuan dari hukum lingkungan adalah
10 Bagir  Manan, Sistem  Peradilan  Berwibawa (suatu  pencarian),  Penerbit  FH  UII  Press,  Yogyakarta, cetakan Pertama, 2005, hlm. 80.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
agar  lingkungan  seperti  bumi,  air,  udara  dan  lain-lain  dapat  tetap  bermanfaat  dan dinikmati oleh orang perorang maupun komunitas demi kesejahteraan dan sebesar- besarnya kemakmuran .
Memperhatikan  fungsi  dan  tujuan  hukum  lingkungan  tersebut  maka penegakan  hukum  lingkungan  bukanlah  sekedar  memberi  sanksi  atau  tindakan pemulihan, melainkan menekankan lingkungan sebagai bagian kesejahteraan umum ( public  welfare ).  Dengan  demikian  kebijakan  penegakan  hukum  lingkungan  tidak boleh  hanya  berdimensi  tunggal  yaitu  mempertahankan  hukum  dari  pelanggaran, tetapi  termasuk  upaya-upaya  pendahuluan  menghindari  kerusakan,  pencemaran, atau menurunnya kualitas lingkungan hidup,  dan pemeliharaan lingkungan. Dalam pengertian  yang  lebih  luas  ini  maka  bukan  hanya  penegakan  hukum  yang  harus diperhatikan.  Fungsi-fungsi  pelayanan  hukum  dalam  melaksanakan    hukum lingkungan juga penting.
Sebagai  suatu  kebijakan,  tidak  boleh  ada  pendekatan  tunggal  dalam melaksanakan (menerapkan) hukum lingkungan. Berbagai pilihan harus disediakan dan  terbuka  agar  pelaksanaan  hukum  lingkungan  dapat  terwujud  secara  efisien, efektif  dan  produktif,  dan  integral  serta  menjamin  tercapainya  fungsi  dan  tujuan hukum lingkungan.
Untuk  sampai  pada  pilihan  kebijakan  tersebut  perlu  dipikirkan  atau dipersoalkan mengenai dasar-dasar pilihan itu sendiri seperti pemahaman mengenai penerapan,  metode  hukum  lingkungan  dan  lain  sebagainya.  Penerapan  hukum (penegakan  dan  pelayanan  hukum)  tidak  lain  dari  kegiatan  atau  tindakan mewujudkan asas atau kaidah hukum pada peristiwa konkrit.

## Faktor Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Permasalahan pencemaran lingkungan merupakan suatu permasalahan yang sangat  sering  terjadi  dan  menarik  perhatian  pemerhati  lingkungan.  Masalah pencemaran juga merupakan masalah yang sangat  perlu mendapatkan penanganan secara  serius  oleh  semua  pihak  untuk  dapat  menanggulangi  akibat  buruk  yang sering  terjadi,  bahkan  sedapat  mungkin  dicegah.  Pencemaran  lingkungan  terjadi bila  daur  materi  dalam  lingkungan  mengalami  perubahan  sehingga  keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Sebagaimana  diketahui  bahwa  manusia  merupakan  satusatunya  komponen lingkungan  hidup  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  dengan  sengaja  merubah keadaan  lingkungan  itu  sendiri. 11 Usaha  merubah  lingkungan  hidup  dapat menimbulkan  masalah  yang  disebut  pencemaran.  Manusia  juga  dapat  merubah keadaan  lingkungan  akibat  perbuatannya  yang  menjadikan  lingkungan  menjadi lebih  baik,  seimbang  dan  mengurangi  terjadinya  pencemaran. 12 Berdasarkan medium  fisik  lingkungan  tempat  tersebarnya  bahan-bahan  yang  dinilai  merusak lingkungan  seperti  bahan  kimia,  maka  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan bahan  kimia  dapat  dibagi  dalam  tiga  jenis  pencemaran  yaitu:  pencemaran  tanah, pencemaran  udara,  dan  pencemaran  air. 13 Penegakan  hukum  lingkungan  menurut Hamzah  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  menurut  Nottie
11 Niniek  Suparni,  Pelestarian, Pengelolaan dan  Penegakan Hukum  Lingkungan ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1994, hlm. 33.
12 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan , CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 21.
13 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Handhaving  Milieurecht  ialah  pengawasan  dan  penerapan  atau  ancaman, penggunaan  instrument  administratif,  kepidanaan  atau  keperdataan  dicapailah penataan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  umum  dan  individual. Pengawasan ( controle ) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan  yang  sejajar  dengan  penyidikan  hukum  pidana. 14 Ada  berbagai-bagai faktor  penyebab  terjadinya  suatu  tindak  kejahatan.  Sebagai  kenyataannya  bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma- norma, terutama norma hukum. 15 Menurut Roeslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah: 1. Melakukan perbuatan  pidana;  2.  Mampu  bertanggung  jawab;  3.  Dengan  sengaja  atau  alpa;  4. Tidak  ada  alasan  pemaaf.  Jika  dilihat  dari  teori  kesalahan  yang  berhubungan  erat dengan  tanggung  jawab  pidana.  Maka,  unsur-unsur  yang  ada  telah  terpenuhi  dan para  pelaku  dapat  dipidana.  Adapun  maksud  dari  perusakan  lingkungan  hidup  itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan  hidup  tidak  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Karateristik Penegakan  hukum  pindana  dalam  Undang-Undang  ini  memperkenalkan  ancaman hukuman pidana minimun disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi  pelanggaran  baku  mutu,  keterpaduan  penegakan  hukum  pidana,  dan pengaturan  tindak  pidana  korporasi.  Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  tetap memperhatikan  asas  ultimum  remedium  yang  mewajibkan  penerapan  penegakan hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir  setelah  penerapan  penegakan  hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku  mutu  air  limbah,  emisi,  dan  gangguan.  Ketentuan  pidana  dalam  UU  PPLH yang merupakan  lex  specialist terhadap  seluruh  pengaturan  hukum  bidang lingkungan  hidup  dan  menjadi  dasar  dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  diatur  dalam  Bab  XV  dari  Pasal  97 sampai  dengan  Tindak  pidana  yang  diperkenalkan  dalam  UUPPLH  juga  dibagi dalam delik formil dan delik materil.
Menurut  Sukanda  Husin  delik  materil  dan  delik  formil  dapat  didefensikan sebagai berikut:
1. Delik  materil  ( generic  crime )  adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang menyebabkan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  tidak  perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik  formil  ( specific  crime )  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum terhadap  aturan-aturan  hukum  administrasi,  jadi  untuk  pembuktian  terjadinya delik  formil  tidak  diperlukan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup seperti  delik  materil,  tetapi  cukup  dengan  membuktikan  pelanggaran  hukum administrasi. 16
Hal  yang  membedakan  dengan  UUPLH  dan  UUPPLH  adalah  pada  sanksi pidana  dendanya  yang  bukan  lagi  dalam  hitungan  jutaan  rupiah  tetapi  dinaikkan menjadi  standar  miliaran  rupiah.  Dalam  undang-undang  yang  baru  tersebut,  juga diatur  masalah  pertanggujawaban  pidana  bagi  korporasi,  yang  selanjutnya  dapat
14 Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya , Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 38.
15 Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 64. 12.
16 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 122.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dikenakan  kepada  yang  memerintah  sehingga  terwujud  tindak  pidana  pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide:  Pasal  116  ayat  2).  Pengaturan  yang  berbeda  juga  dapat  diamati  pada  peran kejaksaan  yang  dapat  berkoordinasi  dengan  instansi  yang  bertanggung  jawab dibidang  perlindungan  hidup  untuk  melaksanakan  eksekusi  dalam  melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120). Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya ditimbulkan karena:
1. Dinamika  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat,  penyebaran  yang  tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk.
2. Pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  kurang  bijaksana.  Hal tersebut  dapat  disebabkan  karena  dikejarnya  target  keuntungan  sebanyak- banyaknya,  sehingga  menyebabkan  sumber  daya  alam  dikuras  tanpa mempertimbangkan efeknya.
3. Kurang kendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, yang mana  saat  ini  teknologi  untuk  menarik  minyak  bumi  dengan  teknologi canggih  sehingga  manusia  berlomba-lomba  dalam  menyedot  minyak, demikian juga terkait penebangan hutan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat baik secara ilmu maupun ekonomi.
5. Timbulnya industri raksasa yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
6. Benturan  tata  ruang  antara  kawasan  reboisasi  dengan  kawasan  industri sehingga tumpang tindih dan menyebabkan kerusakan lingkungan. 17
Unsur-unsur perusakan lingkungan yaitu:
1. Adanya suatu tindakan manusia. Maksudnya,  karena  manusia  merupakan  komponen  biotik  (mahluk hidup)  dalam  lingkungan  hidup  sangat  mempengaruhi  perikehidupan  dan kesejahteraan  makhluk  hidup  lainya.  Disini  telah  memenuhi  syarat melakukan  perbuatan  pidana  atau  perbuatan  yang  dilarang  dan  pelakunya mampu bertanggung jawab serta dilakukan dengan sengaja.
2. Terjadinya perubahan fisik dan/atau hayatinya.
Dengan  demikian,  perusakan  lingkungan  dalam  dirinya  selalu mengandung pengertian  terjadinya perubahan sifat  fisik  dan/atau sifat  hayati lingkungan.  Untuk  dapat  mengetahui  telah  terjadinya  perusakan  lingkungan perlu  diketahui  keadaan  lingkungan  sebelum  terjadinya  kerusakan.  Dengan kata lain perlu diketahui kondisi/keadaan awal lingkungan.
3. Mengakibatkan  berkurangnya  atau  tidak  dapat  berfungsinya  lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
Perlu  adanya  ketetapan  berupa  kriteria  untuk  menentukan  bahwa lingkungan  berada  dalam  kondisi  kurang  atau  tidak  berfungsi  lagi  dalam menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan.  Dalam  unsur  ini dijelaskan  tidak  adanya  alasan  pemaaf  dari  tindakan  yang  telah  dilakukan pelaku. 18
Ada  dua  hal  yang  dapat  disimpulkan  dari  rumusan  pengertian  perusakan lingkungan, yaitu:
17 Dayat  Hadijaya  dkk,  “Pelaksanaan  Tugas  Dan  Kewenangan  Penyidik  Polri  Dalam  Melakukan Penyidikan  Tindak  Pidana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”,  Jurnal  Kebijakan  dan  Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 36
18 M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 40.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pertama,  bahwa  perusakan  lingkungan  di  dalamnya  selalu  mengandung pengertian  terjadinya  perubahan  sifat  fisik  lingkungan  dan/atau  sifat  hayati lingkungan.  Untuk  dapat  mengetahui  telah  terjadinya  perusakan  lingkungan  perlu diketahui  keadaan  lingkungan  sebelum  terjadinya  kerusakan.  Dengan  kata  lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan sebelum terjadinya perusakan. Di samping itu  diperlukan  suatu  kriteria  untuk  menentukan  telah  terjadinya  perubahan  sifat hayati  lingkungan,  sehingga  perubahan  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai kerusakan lingkungan.
Kedua, perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa  lingkungan  berada  dalam  kondisi  kurang  atau  tidak  berfungsi  lagi  dalam menunjang  pembangunan  yang  berkesinambungan.  Dalam  bentuk  positif  dapat dikatakan  perlu  ditetapkan  sesuatu  kriteria  untuk  menentukan  bahwa  kondisi lingkungan masih menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
Kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  para  pelaku  terutama  dalam  usaha tambang  tak  dapat  terelakkan  lagi,  hutan  yang  selama  ini  berfungsi  sebagai penopang  resapan  air  tak  dapat  lagi  berfungsi  dengan  baik,  bongkaran  tanah  yang mencapai  ratusan  hektar  tak  dapat  lagi  berfungsi  sebagaimana  mestinya  yang  ada hanya  kekeringan  dan  tandus  akibat  hilangnya  kadar  kesuburan  tanah  karena pembongkaran  yang  merupakan  salah  satu  proses  yang  harus  dilakukan  dalam usaha  penambangan  khususnya.  Tindakan  yang  dilakukan  para  pelaku  telah memenuhi syarat dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan teori pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat dengan UU PPLH, karena  para  pelaku  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  telah  melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan  pemaaf  seperti  apa  yang  tercantum  dalam  ketentuan  perumusan  tindak pidana lingkungan hidup.

## Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Melalui Sistem Peradilan Pidana
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  dinyatakan  bahwa  penyidikan  tindak  pidana  merupakan  sub  sistem  atau bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu.  Proses penegakan  hukum  pidana  merupakan  satu  rangkaian  proses  hukum  yang  dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
Proses  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dilaksanakan  melalui  tahap  penyelidikan,  penindakan, pemeriksaan  serta  penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara.  Esensi  dari penyelidikan di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  dilakukan dengan  kegiatan  mengumpulkan  bahan  dan  keterangan  tugas  pokok  penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri  dapat  berjalan  selaras  dan  harmonis.  Proses  penyidikan  tindak  pidana  di bidang  perlindungan  dan  pengeloaan  lingkungan  hidup  oleh  Penyidik  Pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  Lingkungan  Hidup  dalam  pelaksanaannya  terkait  dengan aparat  penegak  hukum  lain  terutama  yang  berada  di  dalam  sistem  peradilan kriminal ( criminal justice system ). Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain  adalah  penegakan  terhadap  ketentuan-ketentuan  pidana  dari  hukum
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lingkungan.  Substansi,  wewenang  kelembagaan,  dan  prosedur  yang  digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal  itu belum diatur secara khusus.
Dalam  hal  demikian,  maka  yang  digunakan  adalah  ketentuan  yang  berlaku dalam  hukum  pidana  pada  umumnya,  misalnya  mengenai  lembaga  peradilan, personil,  dan  hukum  acara  yang  berlaku.  Ketentuan  pidana  di  bidang  hukum lingkungan  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  94-120  UU  PPLH.  Selain  itu, ketentuan  pidana  lingkungan  juga  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan sektor,  seperti  UU  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  ekosistemnya (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990), Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketanaganukliran, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun  2004  tentang  Kehutanan,  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, UndangUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 31  Tahun  2004  jo.  Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,  dan Undang-Undang lain sebagainya.
Penyidikan  pada  kasus  pidana  lingkungan  pada  dasarnya  sama  dengan tindak  pidana  lainnya,  karena  bukan  merupakan  tindak  pidana  khusus,  seperti korupsi,  tindak  pidana  ekonomi,  subversive,  HAM,  dan  lain-lain.  Dalam  tindak pidana  lingkungan  ada  pelibatan  para  ahli  di  bidang  lingkungan  sebagaimana dimungkinkan  dalam  Pasal  120  KUHAP,  secara  ringkas  proses  penyidikan  kasus pidana lingkungan meliputi tahapantahapan berikut (Pasal 102-136 KUHAP):
1. Tahap  Penyelidikan,  yang  berupa  pengumpulan  bukti-bukti  permulaan  untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
2. Tahap  Penindakan,  meliputi  pemanggilan  semua  orang  yang  diperlukan, penangkapan  dan  penahanan  jika  diperlukan;  penggeledahan  dan  penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
3. Tahap  Pemeriksaan;  pemeriksaan  tersangka,  saksi-saksi,  dan  keterangan  ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU). 19
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  94  dan  Pasal  95  UU  PPLH menyebutkan  mengenai  proses  penyidikan  terkait  tindak  pidana  lingkungan  hidup yaitu:
Pasal 94:
1. Selain  penyidik  pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia,  Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi  wewenang  sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
a. melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup;
19 http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html,  diakses pada tanggal 27 Desember 2021
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap  orang yang diduga melakukan tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;
c. meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  setiap  orang  berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  catatan,  dan  dokumen  lain berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
f. melakukan  penyitaan  terhadap  bahan  dan  barang  hasil  pelanggaran yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam  perkara  tindak  pidana  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;
h. menghentikan penyidikan;
i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
j. melakukan  penggeledahan  terhadap  badan,  pakaian,  ruangan,  dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
3. Dalam  melakukan  penangkapan  dan  penahanan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  huruf  k,  penyidik  pejabat  pegawai  negeri  sipil  berkoordinasi  dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
4. Dalam  hal  penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  melakukan  penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
5. Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  memberitahukan  dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
6. Hasil  penyidikan  yang  telah  dilakukan  oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil disampaikan kepada penuntut umum.
Pasal 95:
1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
2. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  penegakan  hukum  terpadu diatur dengan peraturan perundang undangan.
Dalam  rangka  mewujudkan  proses  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  profesional,  transparan, akuntabel, murah, independen, efektif dan efisien, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil  Lingkungan  Hidup  perlu  mempedomani  pedoman  teknis  yang  didukung dengan administrasi penyidikan yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lainnya.  Pedoman  dimaksud  salah  satunya  adalah  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  Nomor  11  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyidikan  Tindak  Pidana  Di
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Selaras  dengan ketentuan KUHAP, dalam Pasal 94 (1) UUPPLH 209 diatur bahwa penyidik tindak pidana di bidang lingkungan selain Penyidik Pejabat Polri, juga Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  di  lingkungan  instasi  pemerintah  yang  bidang  tugas  dan tanggungjawabnya  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Perlu  juga  dipahami  bahwa  tidak  semua  delik  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh PPNS  dari  Kemetrian  Lingkungan  Hidup  dan  Badan  atau  Kantor  Lingkungan Hidup  Daerah,  penyidikan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  terjadi  di  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia  dilakukan  oleh  Penyidik  Perwira  TNI  AL,  di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Penyidik Polri dan di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan.
PPNS  sudah  diberi  wewenang  untuk  menghentikan  penyidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Selain itu dalam hal penyidikan telah selesai oleh PPNS maka disampaikan langsung kepada PU tanpa melalui penyidik Polri  sebagiamana  ditentukan  dalam  Pasal  107  KUHAP.  PPNS  hanya  diwajibkan berkoordinasi  dengan  penyidik  Polri  pada  saat  melakukan  penangkapan  dan pehananan,  koordinasinya  adalah  tindakan  berkonsultasi  guna  mendapatkan bantuan personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan dan juga dalam  hal  PPNS  melakukan  penyidikan  untuk  memberitahukan  dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri serta dalam hal pelimpahan perkara kepada PU. 20 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi  beragam  masalah  di  lapangan.  Jika  salah  langkah  dalam  menghadapi masalah, terjadi adalah antiklimaks.
Sementara  itu,  menurut  data  yang  didapat  dari  Kementerian  Lingkungan Hidup  menyebutkan  bahwa  Terhadap  kasus  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  sedang  ditangani  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini adalah 68 kasus, dengan status 21 kasus dalam tahap  PULBAKET,  tahap  penyidikan  27  kasus,  sedangkan  17  kasus  telah diserahkan  kepada  kejaksaan  tetapi  masih  dalam  tahap  pengkajian  oleh  Jaksa Peneliti  (P.19),  2  kasus  dalam  tahap  persidangan  dan  1  kasus  telah  selesai. 21 Mengingat  kondisi  yang  demikian,  antara  penyidik  lingkungan  hidup  dengan penyidik  kepolisian  perlu  meningkatkan  koordinasi,  menyamakan  persepsi  dan pemahaman,  serta  bertukar  pengalaman  dalam  penanganan  kasus  pidana lingkungan hidup melalui koridor Kesepakatan Bersama untuk memperbaiki kinerja aparatur penegak hukum dalam menegakan hukum lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  seluruh  uraian  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  kiranya dapat  ditegaskan  beberapa  pokok  pemikiran  sebagai  kesimpulan  seperti  proses penegakan  hukum  pidana  merupakan  satu  rangkaian  proses  hukum  yang  dimulai dari  tahapan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan.  Dalam  tindak pidana  lingkungan  ada  pelibatan  para  ahli  di  bidang  lingkungan  sebagaimana dimungkinkan  dalam  Pasal  120  KUHAP,  secara  ringkas  proses  penyidikan  kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut (Pasal 102-136 KUHAP):
20 Pasal 94 UU PPLH
21 http://www.menlh.go.id/rapat-koordinasi-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup/,  diakses  pada tanggal 27 Desember 2021
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Tahap  Penyelidikan,  yang  berupa  pengumpulan  bukti-bukti  permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
2. Tahap  Penindakan,  meliputi  pemanggilan  semua  orang  yang  diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang  bukti,  penyegelan  tempat  bangunan  dan  alat-alat  tertentu  yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
3. Tahap  Pemeriksaan;  pemeriksaan  tersangka,  saksi-saksi,  dan  keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
4. Tahap  Penyelesaian  dan  Penyerahan  perkara  kepada  Penuntut  Umum (PU). 22

## REFERENSI
Buku: Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian), Penerbit FH UII Press Yogyakarta, cetakan Pertama, 2005.
Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup , Refika Aditama, Bandung, 2008. Hamdan,  M., Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup ,  Mandar  Maju, Bandung, 2000.
Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan , CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1997. ____________, Hukum Pidana dan Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. Hardjasoemantri,  Kusnadi, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  Kelima,  Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Husin,  Sukanda, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009.
Lamintang,  P.A.F., Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Cet.  Ketiga,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Machmud,  Syahrul, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  Penegakan  Hukum Administrasi,  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-Undang  No. 32 Tahun 2009 , Cetakan 1, Graha Ilmu, yogyakarta, 2012. Marpaung,  Leden, Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Masalah  Persepsinya , Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
Niniek, Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
Saleh,  Roeslan, Beberapa  Asas  Hukum  Pidana  Dalam  Perspekti f,  Aksara  Baru, Jakarta, 1983.

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## Jurnal:
Dayat  Hadijaya  dkk,  “Pelaksanaan  Tugas  Dan  Kewenangan  Penyidik  Polri  Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 2014.
22 http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html,  diakses pada tanggal 27 Desember 2021
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Surat Kabar:
Forum Keadilan, No. 29 Nopember 2006. Kompas, 23 Februari 2006. Kompas, 13 Oktober 2004. Kompas, 2 Desember 2006. Tempo , Edisi 27 Nopember – 3 Desember 2006.

## Website:
http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan- kepidanaan.html, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 http://www.menlh.go.id/rapat-koordinasi-penegakan-hukum-pidana-lingkungan- hidup/, diakses pada tanggal 27 Desember 2021