## UJARAN KEBENCIAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF DAN ISLAM

## HATE SPEECH IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN AND ISLAMIC LAW

## Aan Asphianto
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang Banten E-mail: aan_aspihanto@yahoo.com
Submitted: Mar 05, 2017; Reviewed: April 10, 2017; Accepted: Mei 18, 2017
Abstract: This study analyzes the hate speech as a behavior that develops and cause social problems for the population. A speech of hatred into behaviors that are developed today, where the behaviors of people, whether it was saying about something implies write status in the social media or said that implies a hatred of another person may fall into the category of hate speech. The act if it is deliberately then it can be considered a crime, but if it's just pouring anger alone or intend to harm anyone is also categorized as a criminal offense. This social phenomenon that developed in Indonesian society should be anticipated in order not to cause conflict in society. other than that in the view of Islam, that Islam as a religion rahmatan lil Alamin, the basic principle in Islam prohibits defamation and incitement against others which resulted in the dispute, because in the Al-Hujurat: 11, God forbids all human beings to each other to spread hatred and insulting others, where the verse forbids mankind to do the speech of hatred. In this study using research doctrinal approach to legislation.
Keywords: Hate speech, Indonesian law, Islamic law
Abstrak: Kajian ini menganalisis ujaran kebencian sebagai prilaku yang berkembang dan menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Ujaran kebencian menjadi perilaku yang berkembang saat ini, dimana berbagai perilaku orang, baik itu berujar tentang sesuatu yang menyiratkan menulis status di media sosial ataupun berujar yang menyiratkan kebencian pada seseorang lainnya mungkin saja masuk dalam kategori ujaran kebencian. Perbuatan tersebut jika memang sengaja dapat saja dianggap tindak pidana, tetapi jika hanya menumpahkan kemarahan atau bermaksud menyakiti siapa pun, apakah juga masuk kategori tindak pidana. Fenomena sosial ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan konflik pada masyarakat. Selain itu dalam pandangan Islam sendiri, bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, maka prinsip dasar dalam Islam melarang adanya fitnah dan hasutan terhadap orang lain yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, karena dalam surat Al-Hujurât: 11, Allah melarang semua umat manusia untuk saling menebar kebencian dan menghina orang lain, dimana ayat tersebut melarang kepada umat manusia untuk melakukan ujaran kebencian. Dalam kajian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan.
Kata Kunci: Ujaran kebencian, hukum positif Indonesia, hukum Islam

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 17, No. 1, Juni 2017 (hlm. 29-43)

## PENDAHULUAN
Kehidupan manusia berlandaskan kepada nilai-nilai sosial ( social velue ) yang lahir dari saling asah , asih dan asuh . Prinsip-prinsip tersebut harus dijaga dalam setiap komoni- tas masyarakat dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Pada era moderen saat ini, kecepatan teknologi telah menghantarkan berbagai problematika sosial di masyarakat, salah satu yang dapat menciptakan perpeca- han merupaka ujaran kebencian yang pada akhirnya banyak menimbulkan fi tnah, oleh karena dapat menimbulkan fi tnah maka dari perepktif Islam di larang.
Firman Allah SWT:
“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fi tnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada per- musuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”(Al-Baqarah (2) : 193).
Bahaya ujaran kebencian sudah tidak diragukan yang melahirkan kepada fi tnah dan perpecahan. Diberbagai Negara, dimana Negara-negara di Eropa yang mempunyai pengalaman buruk dengan propaganda keben- cian seperti dilakukan Nazi pada umumnya mempunyai regulasi yang lebih tegas untuk melarang ujaran kebencian. Sementara Amer- ika di mana kebebasan sipil menjadi bagian penting dalam sejarah nasionalnya memilih untuk mentoleransi ujaran kebencian. Meski demikian, tindakan kriminal berdasarkan ke- bencian ( hate crime ) telah diatur dalam pe- rundang-undangan tersendiri. Dalam sejum- lah kasus, Amerika juga mempunyai preseden pemidanaan terhadap ujaran kebencian yang secara kuat dianggap menyebabkan aksi kek- erasan. Bahaya ujaran kebencian juga dia fi r- masi oleh PBB yang pada tahun 1966 men- geluarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melarang
“kampanye kebencian terhadap kelompok ke- bangsaan, ras dan agama yang bersifat doron- gan ( incitement ) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.” 1 Akibat dari se- mua itu berdampak terhadap stabilitas (‘ ala- man ) terhadap masyarakat dan mengakibat- kan kecurigaan satu dengan yang lainnya.
Hanya saja hak atau kekebasan untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap saja harus memperha- tikan hak-hak orang lain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pen- gakuan  serta penghormatan atas hak kebe- basan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan  ketertiban umum dalam suatu masyarakat  demokratis.” Pengaturan mengenai pembatasan hak terse- but juga kembali ditegaskan dalam Pasal 70 UU HAM. 2 Dengan adanya pembatasan ter- hadap hak-hak individu, maka tidak boleh perbuatan orang lain menimbulkan terhadap kerusakan.
Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, ujaran kebencian menjadi bagian yang tidak
1  Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi., “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Imp- likasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, dalam Jurnal Multikultural dan Mul- tireligius Vol. 13, No. 3 September - Desember 2014, h. 154.
2  Zaqiu Rahman, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat ?”, dalam Jurnal RechtsVinding, http://rechtsvinding.bphn. go.id/jurnal_online/SURAT%20EDARAN%20 KAPOLRI%20DAN%20PENYEBARAN%20 KEBENCIAN%2023%20Nov%202015%20 %20kirim.pdf. Diakses pada tanggal 1 Januari 2017, hlm. 3.
terpisahkan dari fenomena yang berkembang saat ini. Banyak permasalahan yang timbul dan melahirkan kebencian satu dengan yang lainnya akibat dari ujaran kebencian. Ter- jadinya Pelaporan yang meminta polisi men- jerat Rizieq dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rizieq disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No- mor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten- tang ITE. 3 Menunjukan bahwa adanya kon fl ik sosial yang terjadi karena dianggap melaku- kan ujaran kebencian. Rizieq sebelumnya dilaporkan oleh kelompok Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Jaringan Intelektual Muda Anti-Fitnah (JIMAF) karena dinilai menebar ujaran kebencian tentang logo palu-arit dalam uang rupiah baru. 4 Permasalahan berkaitan ujaran kebencian yang lahir di masyarakat da- pat menimbulakn diistigrasi bangsa.
Di bulan Januari ini, kasus ujaran keben- cian menimpa Ade Armando, seorang dosen di Jakarta. Status media sosial facebooknya yang berbunyi “Allah bukan orang Arab” menuai kontroversi dan membuat dia ditetap- kan sebagai tersangka ujaran kebencian pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pada akhirnya dihentikan kasusnya karena di- anggap tidak cukup bukti. 5 Dari kasus-kasus
3  “Kasus Rizieq Sebut Kapolda 'Berotak Han- sip' Diselidiki” https://m.tempo.co/read/ news/2017/01/17/064836999/kasus-rizieq- sebut-kapolda-berotak-hansip-diselidiki, diakses Tanggal 20 Januari 2017.
4  “Dilaporkan Soal Logo Palu Arit, Rizieq: Har- usnya Ada Mediasi” https://m.tempo.co/read/ news/2017/01/17/063836845/dilaporkan-soal- logo-palu-arit-rizieq-harusnya-ada-mediasi, dikases pada tanggal 10 Januari 2017.
5  “Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ade Armando” https://news.detik.com/berita/d- 3427273/polisi-hentikan-kasus-dugaan-peni- staan-agama-ade-armando, diakses  pada tanggal
diatas menggabarkan bahwa bahayanya ter- jadi ujaran kebencian. selain itu Islam sebagai agama yang selalu menjaga kedamaian dan keselamatan ( assalamah ), sehingga mafsadah sebagai akibat dari ujaran kebencian merupa- kan tindakan yang secara tergas dilarang oleh Allah SWT. Firman Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum (laki-laki) mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula suatu kaum (perempuan) mengolok-olok kaum yang lain- nya, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik (QS. Al-Hujurât: 11).
Sebagai ad-din yang menjunjung tinggi nilai-nilai ma’ruf dengan prinsip-prinsip dasar menyerukan kepada nilai-nilai perintah ke- baikan dan mencegah dari perbuatan munkar, maka Islam sendiri melalui ayat tersebut dia- tas dapat dipahami bahwa ujaran kebencian sebagai sikap yang bertentangan juga dengan nilai-nilai dasar yang dianut dalam Islam, kar- ena Islam melarang orang untuk menimbul- kan kebencian bagi sesama umat manusia.

## Ujaran Kebencian Dalam Persepktif Hu- kum Positif
Indonesia merupakan Negara yang memiliki multicultural, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Indonesia dapat terjadi mela- lui perbedaan kultural, tetapi dengan konsep Negara kesatuan sebagai pijakan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai keIndonesiaan merupakan perekat bagi bangsa Indonesia. dari persepektif lain, dalam menjalankan Negara Indonesia, maka prinsip-prinsip hukum seba- gai pengendali dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kepada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah nea- gara hukum.

## 10 Januari 2017.
Oreantasi Sebagai negara hukum ( Re- chtsstaat ), Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum. Di dalamnya, kekuasaan negara di- batasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat kelengkapannya termasuk pe- merintah harus bersumber dan berakar dalam hukum. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum selain persamaan ( equality ) terdapat juga pembatasan ( restriction ). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang diper- gunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum, baik negara maupun indi- vidu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum kedudukan dan hubungan indi- vidu dengan negara senantiasa dalam keseim- bangan, kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. 6 Per- an Negara dalam keseimbangan masyarakat diperlukan, karena Negara yang membuat regulasi dan yang menegakannya.
Konsepsi negara hukum yang dianut In- donesia tidak hanya dari dimensi formal, me- lainkan dalam arti materiil atau lazim  diper- gunakan terminologi negara kesejahteraan ( welfare state ) atau “negara kemakmuran”.
Oleh karena itu, selaras konteks di atas maka tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan mak- mur baik spiritual maupun materiil berdasar- kan Pancasila, sehingga “disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri”. 7 Ini artinya tidak ada campur tan-
6  Rukmana Amanwinata, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, dalam Dialektika, Vol. 2, No. 2-2001, h. 25, dalam Kamarusdiana, “ Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif  Negara Hukum Indone- sia”, dalam Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, h. 151.
7 Rukmana Amanwinata, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Ber-
gan.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan merupa- kan hak setiap orang dan menjadi salah satu hak yang dijamin Negara dalam konstitusi. UndangUndang Dasar Negara Republik In- donesia Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) men- jamin hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuran- inya serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak tersebut juga mencerminkan penyeleng- garaan negara yang menganut demokrasi. Namun begitu, implementasi hak berpenda- pat dan berekspresi tersebut bagaimana pun tetap dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warganya. Terlebih bagi In- donesia sebagai negara yang memiliki keber- agaman budaya, adat istiadat, dan keyakinan. 8 Secara umum bahwa ujaran kebencian harus memenuhi unsur, sebagai berikut: 9
1.  Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu: a.  Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, menggambar.
b. Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan
kumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945 , Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, (Bandung: Unpad, 1996), h. 109, dalam Kamarusdiana,
Ibid ., h. 151.
8  Sulasi Rongiyati, “Surat Edaran Kapolri Ten- tang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan”, dalam Majalah Info Singkat Hukum, Hukum Ka- jian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis , Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, h. 1.
9  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Saku Penanganan Ujaran Ke- bencian (Hate Speech) , (Jakarta: Komnas HAM
RI, 2015), h. 10-11.
yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
2.  Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang men- gakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3.  Kekerasan: setiap perbuatan yang beraki- bat timbulnya kesengsaraan atau penderi- taan secara fi sik, seksual, dan psikologis.
4. Kon fl ik sosial: perseteruan dan/atau ben- turan fi sik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 5.  Menghasut: mendorong atau mempengar-
uhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasu- tan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak per- lu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain: Intonasi (tone) yang bisa menun- jukan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut; konteks ruang dan waktu uja- ran tersebut diutarakan.
6.  Sarana: segala macam alat atau peran- tara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, sele- baran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain lain.
Ujaran Kebencian sejatinya bukan jenis tindak pidana baru. Melainkan sudah ter-
dapat dalam KUHP. Namun bukan familiar dengan sebutan ujaran kebencian, melainkan pernyataan permusuhan di depan umum.
Perbuatan tersebut di atur di dalam Pasal 156 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusu- han, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi- tingginya empat ribu lima ratus rupiah."
Pasal ini mengatur mengenai ujaran ke- bencian yang secara langsung dilakukan terh- adap salah satu suku bangsa di Indonesia. An- caman 4 tahun penjara diberikan bagi orang yang menyatakan perasaan permusuhan ke- pada salah satu suku bangsa.
Selanjutnya Pasal 157 KUHP, yang ber- bunyi:
“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertun- jukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, keben- cian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejaha- tan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”
Pasal tersebut mengatur mengenai pernyataan permusuhan melalu tulisan yang kemudian disebarkan agar orang lain menge- tahuinya. Ancamannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara. Pasal lain yang juga terkait dengan ujaran kebencian dalam KUHP adalah Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:
“(1) Barang siapa sengaja menyerang ke- hormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dian- cam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana pen- jara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pence- maran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.“
Pasal di atas mengatur perbuatan yang sering disebut pencemaran nama baik. Per- buatan tersebut harus memenuhi unsur di muka umum. Baik dilakukan dengan lisan maupun dilakukan dengan tulisan. Unsur di muka umum ini menjadi penting dalam hal mewujudkan tujuan mencemarkan nama baik orang lain. Selain itu, Pasal 311 KUHP men- gatur tentang larangan fi tnah. Ini masih meru- pakan kelanjutan dari pasal 310. Jika tuduhan pencemaran nama baik itu ternyata tidak ter- bukti, maka yang mencemarkan nama baik dapat dikenakan fi tnah dengan ancaman 4 ta- hun penjara.
Selain penjara 4 tahun, penyebar fi tnah dapat dikenakan pencabutan hak-hak ber- dasarkan pasal 35 KUHP Nomer 1-3, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angka- tan Bersenjata, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam perkemban- gannya, perbuatan ujaran kebencian juga diatur di dalam peraturan lain selain KUHP. Yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang diperbaharui dengan UU Nomor 19 Ta- hun 2016 Tentang Perubahan UU ITE. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Do- kumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi- kan dan/atau mentransmisikan dan/atau mem- buat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memi- liki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Delik ini masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga penangannya harus ada aduan dulu dari pihak yang dirugikan.
Ujaran kebencian yang sekarang banyak terjadi itu berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) di atas. Berbagai status di media social elek- tronik atau di dunia maya menyiratkan kebn- cian terhadap suatu golongan agama tertetnu atau ras, dapat dikenakan pasal ini. Jika na- danya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam perubahan UU ITE, pencemaran nama baik merupakan delik aduan.
Perbuatan yang diatur di dalam pasal di atas terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan orang lain dalam transaksi elektronik. Berbeda dengan KUHP, peraturan undang-undang ini meru- pakan pengaturan yang sifatnya mengikuti perkembangan zaman. Mengingat transaksi elektronik telah menjadi bagian dari kehidu- pan manusia modern, maka perbuatan yang merugikan orang lain yang sifatnya bohong akan sangat mungkin terjadi dan mudah untuk dilakukan. Sekali klik tombol dalam transaksi elektronik maka kebohongan akan dengan ce- pat menyebar dan itu bisa menimbulkan keru- gian yang cepat pula.
Kasus-kasus yang disajikan di awal mer-
upakan kasus yang dapat dikenakan dengan pasal dalam undang-undang ITE ini. Karena kebanyakan orang akan dengan mudah men- gunduh mengupload menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Parahnya lagi, adakalanya sebagian orang yang mem- buat status di akun nya dengan tanpa mem- pertimbangakan akibat yang akan diperoleh. Misalnya dengan mengumbar kebencian di status media sosial kepada orang lain, baik itu terkait kehormatan, suku agama, ras dan golongan seseorang. Hal itu merupakan peny- erangan terhadap nama baik seseorang karena telah diunggah di media sosial yang tidak ter- batas pengetahuan orang tentang itu.
Meskipun seseorang menulis di dalam kamar sendirian, tidak dimuka umum. tetapi unsur diunggah di muka umum tetap terpenuhi jika ditulis di media sosial. Oleh karena itu ancaman pidana nya menjadi lebih besar se- bagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (2):
“Setiap Orang yang memenuhi unsur seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu mil- iar rupiah).”
Sedangkan Pasal 45 ayat (3) untuk orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) atau pence- maran nama baik, ancaman hukumannya menjadi 4 tahun. ancaman pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya berubah dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Kelemahan penangan- an ujaran kebencian melalui dunia maya salah satunya terletak pada penggeledahan dan penyitaan terhadap system elektronik yang harus dilakukan atas ijin ketua pengadilan se- tempat. Sehingga penyitaan tidak dapat serta merta dilakukan dan itu melemahkan. Akan tetapi pasal ini sudah direvisi dan dikembali- kan sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan dapat dilaku-
kan terlebih dahulu baru kemudian diminta persetujuan dari ketua pengadilan negeri se- tempat. Hal ini dimuat dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peran PPNS dalam UU ITE ini diatur dalam pasal 43 ayat (5) terkait dengan mem- batasi atau pun memutuskan akses terkait dengan tindak pidana ITE. Atau pun meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elek- tronik. Dalam perubahan UU ITE ini pun terdapat hak baru, yaitu hak untuk dilupakan. Hal itu terdapat dalam Pasal 26, yaitu setiap penyelenggara elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan pen- etapan pengadilan. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 40, yaitu pemerintah wajib melakukan pence- gahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemer- intah juga berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penye- lenggara system elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elek- tronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
Peraturan lain yang mengatur tentang ujaran kebencian adalah Undang-undang No- mer 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dis- kriminasi Ras dan Etnis. Menurut Pasal 16, jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasar- kan diskriminasi ras dan etnis maka ancaman hukumannya, penjara maksimal 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500 juta. Pada tahun 2015, Kepolisian Polisi Republik In- donesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri
bernomor SE/6/X/2015 tentang Penangan- an Ujaran Kebencian ( Hate Speech ). Surat edaran tersebut merangkai berbagai aturan terkait dengan ujaran kebencian yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini tentu saja terkait dengan semakin maraknya orang- orang menulis kebencian terhadap orang lain di media social dan lupa bahwa itu merupakan tindak pidana.
Dengan surat edaran tersebut, dimaksud- kan bahwa anggota Polri dapat mengerti dan memahami langkah yang harus diambil ke- tika ada kasus ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat. Sehingga bisa segera dicegah agar tak timbul pertikaian. Jika ada pertikaian, dikedepankan perdamaian pada mereka yang bertikai. Tapi jika tak bisa didamaikan, maka terpaksa diambil langkah hukum. Surat Edaran tersebut adalah panduan, tentang wujud uja- ran kebencian, kasus apa dan apa dasar huku- mnya. Aturan yang diacu pada Surat Edaran tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana (KUHP), UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapu- san Diskriminasi Ras dan Etnis. Surat edaran tersebut tidak membuat tindak pidana baru yang bernama hatespeech melainkan hanya menggolongkan tindak pidana yang diatur da- lam peraturan perundang-undangan sebelum- nya. Hal itu untuk memudahkan para anggota kepolisian dalam menangani perbuatan pidana yang terkait dengan ujaran kebencian.
The Camden Principles ini bisa menjadi panduan untuk penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian, untuk mencegah penerapan dan pengaturan larangan ujaran kebencian tersebut yang mengakibatkan me- langgar HAM terutama kebebasan berpenda- pat/ekspresi. PBB sendiri sudah membuat panduan untuk penerapan aturan larangan ujaran kebencian, yang antara lain memuat
hal sebagai berikut: 10 1. Harus ada maksud jahat secara umum (public intent) dari ujaran kebencian tersebut yang mengakibatkan yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan; 2. Pembatasan atas kebebasan berekspresi harus jelas, dide fi nisikan secara sempit dan diatur oleh hukum. Kemudian pem- batasan itu memang diperlukan dan propor- sional terhadap tujuan pembatasan tersebut; 3. Pembatasan itu tidak boleh membahayakan pelaksanaan hak itu sendiri, dan merupakan tindakan paling akhir; 4. Pengadilan indepen- den dan imparsial-lah yang berwenang meng- adili  pembatasan atas kebebasan berekspresi.
Kasus-kasus yang sekarang banyak ter- jadi, menggunakan media sosial. Seperti facebook , twitter , instagram dan media so- sial lainnya. Media social tersebut memang akun pribadi, tetapi dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di dunia maya dalam hitungan de- tik selepas dia mengunggah konten atau pun menulis status yang mengarah pada ujaran kebencian.Oleh karena itu, Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi menguraikan empat alasan kenapa ujaran kebencian tidak hanya berba- haya bagi koeksistensi antar-kelompok iden- titas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi itu sendiri, yaitu: 11 1). Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara
10 The Camden Principles, Trj Aliansi Jurnalis In- dependen, Prinsip-Prinsip Camden tentang Ke- bebasan Berekspresi dan Kesetaraan, dalam Uli Parulian Sihombing, et.al. Ketidakadilan Dalam Beriman, Hasil Monitoring Kasus-Kasus Peno- daan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia, (Jakarta: Penerbit The Indo- nesia Legal Resources Center (ILRC), 2012), h.
7.
11 Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, Op. Cit. , h 156-157.
dalam demokrasi; 2). Ujaran kebencian ber- peran penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indone- sia identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok; 3). Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, me- nyemai benih intoleransi atau melukai peras- aan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrut- men oleh kelompok-kelompok garis keras; dan 4). Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung den- gan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi kon fl ik dan pertarungan politik seperti pemi- lu. Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ke- tika retorika kebencian berdasarkan sentiment identitas digunakan.
Problem dasar yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman ten- tang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaima- na menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini kemudianberkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor.  Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya. Ke- munculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan se- makin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak
pernah dibayangkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media social karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk memper- mudah komunikasi antarmanusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berin- teraksi. 12 Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan bagi masyarakat terhadap peng- gunaan media sosial yang dapat menimbulkan perpecahan.
Ujaran kebencian sering dikaitkan den- gan penodaan agama. Hal ini wajar, karena salah satu aspek dari ujarna kebencian ada- lah agama. Oleh karenanya ada sebutan delik agama. Istilah delik agama dapat mengand- ung berbagai pengertian, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. 13 Delik terh- adap agama terdapat dalam pasal 156a yaitu penodaan agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Termasuk juga penghinaan terhadap golongan/penganut agama; dikenal dengan istilah group libel . 14 Penambahan pasal 156a itu ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/ 1965 tertanggal 27 Januari 1965 (semula berben- tuk perpres). Dilihat dari redaksi ditujukan terhadap agama, bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban masyarakat pada umumnya. 15 Sehubungan dengan adanya
12 Hartini Retnaningsih, “Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat, Pusat Pengka- jian”, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/
P3DI/November/2015, h. 11.
13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , (Jakarta: Kencana, 2008),
h 330.
14 Barda Nawawi Arief, ibid, hlm 330.
15 Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghi- naan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan per-
Pasal 156a KUHP di atas, dapat kiranya diam- bil pendapat bahwa dilihat dari statusnya atau penempatannya dalam Bab V (Kejahatan ter- hadap Ketertiban Umum), Pasal 156a itu ter- masuk delik terhadap ketertiban umum; dan dilihat dari penjelasannya, bermaksud melind- ungi ketentraman orang beragama. Jadi yang akan dilindungi rasa ketentraman orang be- ragama yang dapat membahayakan ketertiban umum. agama itu an sich tidak menjadi objek perlindungan. 16 Namun dilihat secara letter- lijk (redaksional/tekstual), penodaan agama menurut Pasal 156a sudah dapat dipidana tanpa harus mengganggu ketentraman orang beragama dan tanpa mengganggu/memba- hayakan ketertiban umum; bahkan sekalipun dilakukan di muka umum di hadapan orang- orang yang tidak beragama. Setiap pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan
bandingan di Negara Lain) , (Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro, 2011), h. 6. Ke- beradaan Pasal 156 a KUHP pertama kali mun- cul berdasarkan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sebelum ditingkatkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, pasal 156 a te- lah diterapkan dalam kasus HB Jasin pada tahun 1968. HB Jassin dipenjara selama 1 tahun terkait kasus cerpen “Langit Makin Mendung” yang dianggap melecehkan Islam.  Selain HB Jasin, korban dari pasal 156 a di era Soeharto adalah Arswendo Atmowiloto (1990) yang dipenjara se- lama 5 tahun disebabkan karena Monitor majalah yang dipimpinnya menurunkan laporan angket yang menempatkan Nabi Muhammad pada uru- tan ke 11. Dalam kasus tersebut Arswendo di- anggap melecehkan umat Islam. Kasus terakhir terjadi di penghujung kekuasaan rezim Soeharto adalah Muhammad Saleh (1996). Yang bersang- kutan dipidana penjaran selama 5 tahun karena dinggap melecehkan Islam. Lihat Uli Parulian Sihombing, et.al. Op.CIt., h. 70. 16 Barda Nawawi Arief, ibid. , h 6-7
atau penodaan agama adalah tindak pidana. 17 Oleh karena itu, maka segala pernyataan yang keluar dan mengakibatkan permusuhan dan menimbulkan fi tnah di masyarakat merupa- kan kategori tindak pidana.

## Ujaran Kebencian dalam Persepktif Islam
‘Ad din Islam sebagai tonggak keyakinan ke- pada keselamatan, oleh karena itu dalam men- jalankan ke Islaman. Seseorang yang telah benar dan sempurna keIslamannya, maka ia hanya akan menerima yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. 18 maka seseorang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mem- perkuat keimanan dan masuk kepada agama Allah SWT secara kaffah, fi rman Allah SWT:
“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyelu- ruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak- jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.” (Al-Baqarah: 208).
Islam sebagai agama yang membawa ke- damaian, keselamatan, dan kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam pe- nyebarannya Islam dapat tumbuh dan dianut oleh masyarakat luas tidak dilakukan dengan paksaan dan caracara kekerasan, melainkan dengan jalan yang damai, bijaksana, santun, dan mengedepankan pendekatakan dialo- gis. Penyebaran Islam yang dipenuhi dengan nilai-nilai cinta damai dan kasih sayang ini sejalan seiring dengan misi risalah Nabi Mu- hammad. Misi risalah atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk memberikan rahmat dan kasih
17 Barda Nawawi Arief, ibid. , h. 7 18 Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Berbekal Menjadi Kekasih Allah, Tenggelam dalam Samudra Hi- dayah, Merengguk Segala Anugrah, Trj. Kamran Asad Irsyadi, (Yogyakarta: Penerbit Sabil, 2016), h. 324.
sayang kepada seluruh alam semesta. Misi ri- salah yang dibawa Nabi secara tegas disebut- kan Allah SWT dalam AlQur’an yaitu “Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi se- mesta alam.” (QS. alAnbiya’: 107). 19 Dengan misi risalah yang disebarkan oleh Rasulullah, maka nilai-nilai yang diajarkan adalah per- saudaraan bukan kebencian, sehingga dalam Islam perbuatan yang berakibat terhadap per- musuhan dengan merusak tatanan sosial oleh masyarakat melalui penyebaran propaganda yang mengakibatkan fi tnah dan permusuhan dilarang.
Dalam pandangan Islam, seluruh ta- tanan ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu: memeli- hara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama dan kebebasan berkeyakinan merupa- kan tujuan yang tertinggi tingkatannya dan mendapat perhatian serius dalam Islam. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama karena identitas yang membedakan seseorang sebagai Muslim atau ka fi r adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam. 20 Oleh karena itu setiap
19 Siti Malaiha Dewi, “Kontektualisasi Misi Ri- salah Kenabian Dalam Menangkal Radikalisme”, dalam FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015, h. 355-356.
20 Dede Rodin, “Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Alquran”, dalam Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, h. 254. Sebagai sumber utama aja- ran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur’an dalam tiga kelompok besar: aqidah, khuluqiyyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasardasar keimanan. Khuluqiyyah berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (aqw ả l) dan
perbuatan dalam Islam tidak boleh melahir- kan kamafsadata, tetapi harus melahirkan kemaslahatan 21 bagi umat manusia. Dalam pandangan beberapa ahli , maslahah terdapat perbedaan rumusan sebagai berikut:
1.  Al-Ghazali menerangkan menurut asal- nya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhi ma- daharat . 22
2. Al-Khawarizmi, memberikan makna yang sama dengan al-Gahzali, yaitu me- melihara tujuan syara’. 23
3.  Al-Syatibi mengartikan maslahah yang mendasarkan kepada 2 (dua) pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahah dan dari segi tergantung tuntunan syara’ 24
Masyarakat moderen saat ini berada pada arus teknologi informasi yang sering melahir- kan kon fl ik dan menimbulkan fi tnah melalui
perbuatan-perbuatan (af’al) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia den- gan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia. Lihat Abdul Wahhab Khallaf , Ilmu Us ủ l al-Fiqh (Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 32.  Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, Membumikan Al- Qur’an (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001), h.
40, dalam La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani  dalam Maqashid al-Syari’ah”, dalam Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1253-1254
21 Nilai-nilai kemaslahatan sangat berkorelasi den- gan nilai-nilai keadilan yang perlu dijaga, dalam pandangan dari Nurcholis Madjid, bahwa keadi- lan adalah fitrah, dan lawanya, yaitu kezaliman, adalah anti fitrah. Lihat Nurcolis Madjid, @fi- leCaknur, Keislaman yang Hanif, Buku Ketiga: J-O, Penyunting Budhy Munawar Rachman dan Elza Peldi Taher, (Jakarta: Imania berkerjasam dengan Penerbit Paramadina, 2013), h. 66.
22 Amir  Syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta: Ken- cana. 2009), h. 345-346.
23 Amir Syarifuddin, Ibid., h. 346.
24 Amir Syarifuddin, Ibid., h. 346-347.
berbagai komentar dan berita-berita yang di- unggah melalui media sosial yang pada akh- irnya menimbulkan fi tnah dan perpecahan dalam masyarakat, bahkan tidak jarang isu yang diunggah merupaka isu agama atau isu budaya. Hal ini merupakan gambaran bahwa adanya nilai-nilai kemaslahatan yang mulai hilang, terutama pada masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan kemajuan teknologi untuk kemaslahatan umat, tetapi lebih pada menimbulkan ujaran kebencian yang pada akhirnya kepada fi tnah.
Sebagai Negara yang berlandaskan kepada nilai-nilai fi loso fi sh groundsalg (Pancasila) , 25 dengan menempatkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai  landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai tersebut mengandung makna Imanan, dan dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkand- ung dalam al-Qur’an dan As-Sunnah, maka nilai-nilai keimanan merupakan nilai dasar yang bersumber dari qaleb manusia, 26 seh-
25 Pancasila memang bukanlah agama dan bukan merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula produk pemikiran sekular yang bertentangan dengan budaya rele- gius Indonesia. Lihat Hamqa Hak, Islam Rahmah Untuk Bangsa, (Jakarta: RMBooks, 2009), h. 4.
26 Imam Ahmad Ibn Hanbali berkata kepada be- berapa orang, “Jika Hati Sehat, engkau tidak perlu takkut kepada siapa pun”. Ini menunjukan bahwa pentingnya hati bagi manusia, hati yang bersih tidak ada upaya untuk melakukan kedzali- man terhadap yang lain dalam perbuatannnya, seperti melakukan ujaran kebencian yang pada akhirnya menimbulkan fitnah bagi umat manusia dan hati digambarkan sebagai keimanan. Seperti dalam Firman Allah SWT:” Allah (Pemberi) ca- haya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan- akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun
ingga dengan nilai dasar tersebut seharusnya sebagai seorang yang beragama menjaga diri dari perbuatan fi tnah seperti dalam perbuatan ujaran kebencian yang menimbulkan perpeca- han pada umat terutama sesame umat Islam. Firman Allah SWT:
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu berce- rai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepa- damu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) ber- musuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demiki- anlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya ke- padamu, agar kamu mendapat petunjuk.”(al- Imran: 103).
Berpegang teguh kepada tali Allah SWT merupakan ajaran nilai-nilai ilahiyah, dimana orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Allah, maka ia akan menjaga perbuatannya dan tidak akan membuat fi tnah dan perpecah- an yang membawa kepada kemafsadatan bagi umat manusia. Ujaran kebencian yang men- imbulkan kemafsadatan bagi umat manusia, secara umum dapat menimbulkan 2 (dua) hal utama dan itu dilarang dalam Islam, sebagai berikut:
1.  Ujaran kebencian dapat menimbulkan fi t- nah, dimana fi tnah dalam Islam merupa-
yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang min- yaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walau- pun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada ca- haya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat per umpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Mahamengetahui segala se- suatu. (QS. 24:35)”. Lihat Sykh Ibn Taymiyah, Panduan Quran Merawat dan Mecerdaskan Ka- lbu dan Jangan Jangan Biarkan Penyakit Hati Bersemi, Trj. Mohammad Rois dan Luqman Ju- naidi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semseta, 2006), h. 29-31.
kan kategori perbuatan yang dapat mem- berikan dampak yang berbahaya bagi kehidupan umat manusia;
2.  Uraran kebencian merupakan Kdzaliman terhadap orang lain.
Kedua kategori tersebut dalam Islam se- bagai perbuatan yang dilarang baik dalam al- Qur’an dan As-sunnah. Oleh karena itu dalam menjaga diri dari perbuatan yang melahirkan ujaran kebencian, maka diperlukan hasana al-khuluqu wa al-khalqu. 27 Hal ini menggam- barkan pada kebaikan sisi batiniyah dan sisi lahiriyah bagi manusia sehingga dalam dirin- ya tidak terbesit untuk melakukan perbuatan yang melahirkan kerusakan bagi orang lain dan dirinya.

## Penutup
Ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana terdapat dua hal. Pertama, ujaran ke- bencian tersebut dapat dilakukan dengan cara- cara konvensional, misalnya melalui media ceramah atau media tulisan yang kemudian disebarkan. Hal itu diatur di dalam KUHP. Kedua, dapat dilakukan dengan media elek- tronik seperti mengunggah atau mengunduh dan mendistribusikan status ataupun konten yang bermuatan ujaran kebencian. Seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal itu diatur di dalam UU ITE. Dengan demikian para pengguna media sosial harus bijak meng- gunakannya agar tidak terjebak dalam tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Dari sisi hukum Islam, surat al Hujrat ayat 11 meru- pakan dasar dalam Islam dalam pelarangan terhadap umat manusia untuk melakukan uja- ran kebencian sehingga menimbulkan kon fl ik
27 Al-habib Umar bin Hafizh, Amal Pemusnahan Kebaikan, Ringkasan Bab Muhlikat Ihya ‘Ulum al-Din, Trj. Nurkaib, (Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publik), 2013), h. 30.
bagi umat manusia di dunia, karena hakikat kehidupan dalam Islam harus memberikan keselamatan bagi umat manusia, sehingga se- tiap umat manusia mendapatkan kedamaian sebagai mana Islam menjadi agama rahma- tan lil alamin , bukan melahirkan kerusakan ( mafsadat ). Karena dampak dari ujran keben- cian secara umum mengakibatkan kepada 2 (dua) hal, yaitu fi tnah dan permusuhan yang berakibat kepada terjadinya perpecahan da- lam komonitas-komonitas tertentu bahkan dampak yang terbesar adalah perpecahan da- lam berbangsa dan bernegara dan khila fi yah , dalam masyarakat dianggap sebagai permusu- han bukan rahmatan lil alamin sebagai akibat dari perbuatan ujaran kebencian.

## Bibliograhpy

## Journals
Kamarusdiana, Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif  Negara Hukum Indonesia, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.
Dewi, Siti Malaiha, “Kontektualisasi Misi Risalah Kenabian Dalam Menangkal Radikalisme”, dalam FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol- ume 3, No. 2, Desember 2015.
Rongiyati, Sulasi, Surat Edaran Kapolri Ten- tang Ujaran Kebencian: Menjaga Ke- bebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan, Majalah Info Singkat Hukum, Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis , Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015.
Ahnaf, Mohammad Iqbal dan Suhadi, Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi, Jurnal Multikul- tural dan Multireligius Vol. 13, No. 3 September - Desember 2014.
Retnaningsih, Hartini, Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jen- deral DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/ November/2015. Rodin, Dede, Riddah Dan Kebebasan Be- ragama Dalam Alquran, Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014

## Books
Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir, Berbekal Menjadi Kekasih Allah, Tenggelam da- lam Samudra Hidayah, Merengguk Se- gala Anugrah, Trj. Kamran Asad Irsyadi, Yogyakarta: Penerbit Sabil, 2016. Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebi- jakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Ja-
karta: Kencana, 2008. ________________, Delik Agama dan
Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indo- nesia dan perbandingan di Negara Lain) ,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. Hak, Hamqa, Islam Rahmah Untuk Bangsa, Jakarta: RMBooks, 2009.
Ha fi zh, Al-habib Umar bin, Amal Pemusna- han Kebaikan, Ringkasan Bab Muhlikat Ihya ‘Ulum al-Din, Trj. Nurkaib, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publik), 2013. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Repub- lik Indonesia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ), Jakar- ta: Komnas HAM RI, 2015. Madjid, Nurcolis, @ fi leCaknur, Keislaman yang Hanif, Buku Ketiga: J-O, Penyunt- ing Budhy Munawar Rachman dan Elza Peldi Taher, Jakarta: Imania berkerjasam dengan Penerbit Paramadina, 2013.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh , Jakarta: Ken- cana. 2009.
Sihombing, Uli Parulian, et.al. Ketidakadilan Dalam Beriman, Hasil Monitoring Ka- sus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indone- sia, Jakarta: Penerbit The Indonesia Le- gal Resources Center (ILRC), 2012. Taymiyah, Syekh Ibn, Panduan Quran Mera- wat dan Mecerdaskan Kalbu dan Jangan Jangan Biarkan Penyakit Hati Bersemi, Trj. Mohammad Rois dan Luqman Ju- naidi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semseta, 2006).

## Website dan Internet Resource
Rahman, Zaqiu, Surat Edaran Kapolri Ten- tang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Ber- pendapat? , Jurnal RechtsVinding, da- lam http://rechtsvinding.bphn.go.id/jur- nal_online/SURAT%20EDARAN%20 KAPOLRI%20DAN%20PENYEBA- RAN%20KEBENCIAN%2023%20 Nov%202015%20%20kirim.pdf. Di- akses pada tanggal 1 Januari 2017.
“Dilaporkan Soal Logo Palu Arit, Rizieq: Harusnya Ada Mediasi” https://m.tempo. co/read/news/2017/01/17/063836845/ dilaporkan-soal-logo-palu-arit-rizieq- harusnya-ada-mediasi,    dikases pada tanggal 10 Januari 2017.
“Kasus Rizieq Sebut Kapolda 'Berotak Han- sip' Diselidiki” https://m.tempo.co/read/ news/2017/01/17/064836999/kasus-riz- ieq-sebut-kapolda-berotak-hansip-dise- lidiki, diakses Tanggal 20 Januari 2017. “Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ade Armando” https://news. detik.com/berita/d-3427273/polisi-hen- tikan-kasus-dugaan-penistaan-agama- ade-armando, diakses  pada tanggal 10 Januari 2017.
Laws Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE