Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(3), Oktober 2019, pp.462-469 DOI 10.33087/jiubj.v19i3.731 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print) Ahmad Rahma Wardhana, Wening Hapsari Ma ’rifatullah
Evaluasi Kebijakan: Pembangunan Desa melalui Energi Terbarukan (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Rawasari, Jambi)
Ahmad Rahma Wardhana 1,2 , Wening Hapsari Ma’rifatullah 3
1 Green Technology Manager Konsorsium Energi Mandiri dan Lestari (2016-2018)
2 Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada
3 Peneliti Lepas dengan Minat Studi Politik dan Pemerintahan; Analis Politik, Hukum, dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Correspondence e-mail: wardhanahmad@mail.ugm.ac.id
Abstrak .  Energi  fosil  (minyak  bumi,  batu  bara,  gas  alam)  adalah  pedang  bermata  dua;  di satu sisi  tenaganya  merupakan  bahan bakar  bagi  pembangunan,  namun  di  sisi  lain  residunya  berkontribusi  terhadap  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim.  Energi terbarukan  sebagai  antitesis  energi  fosil  adalah  alternatif  untuk  menjawab  problematika  penggunaan  energi  fosil  yang  dianggap tidak  ramah  bagi  bumi.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  memiliki  kelimpahan  sumber  daya  energi  terbarukan  yang  siap dikembangkan  potensinya  dalam  rangka  melaksanakan  kebijakan  pembangunan  yang  sensitif  lingkungan.  Pada  tahun  2016, LAKPESDAM-PBNU, Pusat Studi Energi UGM, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Center for Civic Engagement Studies berkesempatan mengembangkan sistem energi terbarukan di tiga lokasi, salah satunya adalah Desa Rawasari, di Jambi.  Tulisan ini bertujuan memberikan evaluasi kebijakan pengembangan sistem energi tersebut yang berisi gambaran dinamika, peluang dan tantangan  implementasi  energi  terbarukan  dalam  rangka  mendorong  diversifikasi  dan  kemandirian  energi  sebagai  bagian mendukung pembangunan Indonesia dari desa.
Kata Kunci : Pembangunan Desa; Diversifikasi Energi; Kemandirian Energi; Energi Terbarukan
Abstract. Fossil energy (petroleum, coal, natural gas) is a double-edged sword; on the one hand its energy is fuel for development, but on the other hand, its residue contributes to global  warming and climate change. Renewable energy as an antithesis of fossil energy is an alternative to answer the problem of the use of fossil energy that is considered unfriendly to the earth. Indonesia as an archipelagic  country  has  an  abundance  of  renewable  energy  resources  that  are  ready  to  develop  its  potential  to  implement environmentally  sensitive  development  policies.  In  2016,  LAKPESDAM-PBNU,  Center  for  Energy  Studies  UGM,  Center  for Economic  Democratic  Studies,  and  Center  for  Civic  Engagement  Studies  had  the  opportunity  to  develop  renewable  energy systems  in  three  locations,  one  of  which  is  Rawasari  Village,  in  Jambi.  This  paper  aims  to  provide  an  evaluation  of  the  energy system  development  policy  which  contains  an  overview  of  the  dynamics,  opportunities,  and  challenges  of  the  implementation  of renewable energy to encourage energy diversification and independence as part of supporting Indonesia's development from the villages.

## Keywords: Village Development; Energy Diversification; Energy Independence; Renewable energy

## PENDAHULUAN
Energi  terbarukan  didefinisikan  sebagai  energi yang berasal dari sumber yang terbarukan secara alami dan  berkelanjutan,  dengan  laju  produksi  lebih  cepat dibandingkan  laju  konsumsinya,  seperti  sinar  matahari, angin,  hujan,  pasang-surut,  gelombang,  dan  panas bumi.  Energi  terbarukan  memiliki  empat  fungsi  khas, yaitu  menghasilkan  energi  untuk  listrik,  pendingin  atau pemanas  air  dan  udara,  transportasi,  dan  jasa  energi untuk  wilayah  terpencil  (Ellaban  dkk,  2014;  REN21, 2010;  iea.org,  2016;  IRENA,  2009).  Kesadaran penggunaan energi terbarukan yang meningkat dewasa ini  menjadi  penting  sebagai  usaha  mitigasi  perubahan iklim karena dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber energi lain.
Data  tahun  2016  menunjukkan  bahwa  energi terbarukan –bersama  beberapa  sumber  non-fosil  lain– memasok  sekitar  19%  kebutuhan  energi  dunia,  dengan kontribusi  emisi  karbon  global  sebesar  1%.  Sementara batu  bara,  dengan  pasokan  energinya  yang  mencapai 27%, justru menyumbang 44% emisi karbon. Bandingkan  pula  dengan  32%  pasokan  minyak  bumi yang menghasilkan 35% emisi karbon dan 22% pasokan gas  alam  yang  emisinya  mencapai  20%  dari  emisi karbon global  (IEA, 2018). Emisi gas rumah kaca (CO 2 , CH 4 ,  dan  N 2 O)  karena  aktivitas  manusia  sangat dimungkinkan  merupakan  faktor  dominan  penyebab
terjadinya  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim (IPCC, 2014).
Sementara itu, Indonesia dikaruniai bentang alam dan  sosial  yang  menjadi  faktor  pendukung  bagi pengembangan  potensi  energi  terbarukan,  seperti:  1) matahari  bersinar  sepanjang  tahun;  2)  tidak  mengalami musim  dingin  sehingga  tidak  ada  permintaan  energi yang  besar  dalam  bentuk  panas;  3)  wilayah  laut  yang luas  sebagai  sumber  pengembangan  energi  kelautan (pasang-surut  atau  gelombang);  4)  terdapat  kawasan perkotaan besar yang padat sebagai sumber energi dari sampah  dan  limbah;  5)  negara  dengan  biodiversitas terbesar  ketiga  di  dunia  sebagai  sumber  diversifikasi energi  berbasis  makhluk  hidup  ( biofuel berbasis ekstraksi tumbuhan atau ganggang); 6) memiliki gunung berapi  dan  hutan,  sebagai  potensi  energi  panas  bumi, biomassa,  serta  fungsi  konservasi  air  dan  biodiversitas; 7)  negara  dengan  pantai  terpanjang  ketiga  di  dunia sekaligus  memiliki  pegunungan  sebagai  sumber  energi angin;  8)  sungai,  pegunungan,  dan  saluran  irigasi sebagai  sumber  energi  air  (pikohidro,  mikrohidro, minihidro, Pembangkit Listrik Tenaga Air); 9) banyaknya wilayah  kepulauan  sebagai  potensi  pengembangan energi dengan sumber daya terbarukan setempat; serta 10)  konsumsi  protein  hewani  yang  besar  (unggas,  sapi, kambing,  babi),  sebagai  sumber  biogas  (diadopsi  dari Budiarto, dkk, 2017).

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  evaluasi  terhadap program  implementasi  sistem  pembangkit  listrik  energi terbarukan  jenis  energi  surya (pembangkit listrik  tenaga surya  /  PLTS)  yang  menitikberatkan  pada  penerapan operasional  sesuai  dengan  spesifikasi  teknisnya  dan selaras  dengan  rencana  pengembangan  fungsinya. Lebih jauh, penelitian dilangsungkan dengan mengajukan  pertanyaan,  seperti  misalnya:  1)  apakah PLTS  masih  berfungsi  dengan  baik  sesuai  dengan peruntukannya  pasca  pelaksanaan  proyek;  2)  adakah kendala teknis dalam mengoperasikan PLTS; 3) apakah bisnis  berbasis  PLTS  dapat  berlangsung  sebagaimana desain business plan; dan 4) apakah skema pembiayaan  pemeliharaan  dan  penggantian  komponen PLTS  berbasis  bisnis  energi  terbarukan  dan  subsidi Desa dapat berjalan.
Pengambilan data dilakukan di lokasi pembangunan  PLTS,  yaitu  Desa  Rawasari,  Kecamatan Berbak,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  Provinsi Jambi,  sejak  bulan  September  2016  sampai  dengan Februari 2018 serta wawancara maupun interaksi virtual sejak Maret sampai dengan Desember 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Urgensitas Energi
Isu  energi  mulai  dibahas  sejak  munculnya kesadaran  tentang  pentingnya  panas  dari  api  yang diantaranya  berfungsi  untuk  mengolah  pangan  dan menghangatkan  badan.  Pengenalan pada  energi  panas terus  menerus  berkembang  mengikuti  peradaban manusia,  dengan  penemuan  komoditas  minyak,  gas, batu  bara,  dan  kemudian  konversinya  ke  energi  listrik. Kini,  terminologi  energi  tak  lagi  berkaitan  dengan peruntukan  pangan  saja,  tetapi  identik  pula  dengan transportasi  (panas),  industri  (listrik  dan  panas), komersial (listrik), rumah tangga (listrik dan panas), dan pelayanan  publik  (listrik)  (Wardhana  dkk,  2018). Pemanfaatan  energi  dimaknai  sebagai  sebuah  layanan, yakni  manfaat  yang  dihasilkan  oleh  pembawa  energi untuk  kepentingan  hidup  manusia.  Mengolah  bahan pangan,  memasak,  fasilitas  pendidikan,  kesehatan, bisnis,  telekomunikasi,  hiburan,  dan  lain  sebagainya, adalah  ilustrasi  bagaimana  energi  dapat melayani manusia (Modi dkk, 2005).
Pada  tahun  2002,  dalam World  Summit  on Sustainable  Development yang  diselenggarakan  PBB, sektor  energi  menjadi  salah  satu  syarat  utama  yang harus  dipenuhi  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan. Pertemuan  tersebut  menekankan  pentingnya  energi sebagai  stimulan  untuk  meningkatkan  produktivitas usaha  dan  aktivitas  ekonomi,  menciptakan  lapangan kerja  dan  sumber  pendapatan  baru,  serta  memperbaiki kualitas  hidup  umat  manusia,  terutama  ibu  dan  anak- anak.  Sampai  saat  ini,  isu  pemanfaatan  energi  dalam konteks  mengurangi  kemiskinan  tersebut  masih  terus relevan, termasuk di Indonesia (Ghazali dkk, 2017).
Dengan kata lain, sektor energi memainkan peran signifikan dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan  yang  perlu  dijamin  ketersediannya  oleh negara. Tanggung jawab tersebut merupakan aktualisasi konsep negara kesejahteraan dalam arti negara agar: 1) mengelola  kekayaan  bersama  untuk  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, 2) mencegah penguasaan kekayaan  bersama  oleh  modal  perseorangan  asing maupun lokal yang melemahkan sendi ekonomi kolektif, 3)  mengembangkan  semangat  tolong  menolong  dalam berbagai  bentuk  badan  usaha  serta  memperkuat  badan usaha  koperasi  sebagai  emansipasi  golongan  ekonomi kecil  dan  menengah  (Latif,  2011).  Keberadaan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  sebagai  pelaku  utama dalam produksi dan distribusi energi nasional seperti PT Pertamina  (Persero),  PT  Perusahaan  Gas  Negara  Tbk, dan  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  (Persero) merupakan  salah  satu  bentuk  kesungguhan  negara dalam  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat kepada energi.

## Kebijakan Energi Nasional
Kebijakan Energi Nasional
Indonesia, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  79  Tahun  2014  (PP  RI  No. 79/2014),  memiliki  tujuan  berupa  kemandirian  energi dan ketahanan energi yang dicapai dengan mewujudkan 8  hal,  yang  empat  diantaranya  adalah  1)  pengelolaan sumber  daya  energi  secara  optimal,  terpadu,  dan berkelanjutan,  2)  akses  untuk  masyarakat  terhadap energi  secara  adil  dan  merata,  3)  terciptanya  lapangan kerja,  serta  4)  terjaganya  fungsi  lingkungan  hidup. Secara  spesifik,  PP  RI  No.  79/2014  juga  menargetkan beberapa  hal  penting  seperti  tercapainya  rasio elektrifikasi  sebesar  85%  pada  tahun  2015  dan mendekati  100%  pada  tahun  2020  serta  peran  energi baru  dan  terbarukan  dalam  bauran  energi  primer  yang mencapai  23%  pada  2025  dan  31%  pada  2050 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).
Di  lapangan,  rasio  elektrifikasi  nasional  pada kuartal  ketiga  tahun  2018  yang  baru  mencapai  98,05% (Kementerian ESDM RI, 2018) dan masih terdapat 2.391 desa yang belum berlistrik, dari total 82.190 desa (Dirjen Ketenagalistrikan  Kementerian  ESDM  RI,  2018).  Nilai rasio  elektrifikasi  98,05%  dapat  dimaknai  bahwa  masih ada  sekitar  1,95%  rumah  tangga  atau  setara  jumlah 1.309.881 rumah tangga berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), yang belum pernah menikmati listrik dari PLN.  Sementara  ditinjau  dari  sumber  energinya, pemenuhan  listrik  nasional  masih  dikuasai  oleh  batu bara  (59,20%),  gas  alam  (22,30%),  energi  terbarukan (12,32%),  dan  bahan  bakar  minyak,  termasuk  minyak berbasis bio (6,18%) (Kementerian ESDM RI, 2018).
Beberapa  sebab  utama  belum  adanya  listrik PLN di  daerah-daerah  tersebut  adalah  karena  lokasi  yang sulit  terjangkau  akibat  kondisi  alam  atau  infrastruktur jalan  yang  belum  terbangun  dengan  baik,  sehingga biaya  pembangunan  jaringan  distribusi  listrik  menjadi mahal  dan  tidak  layak  secara  finansial  (Wardhana, 2018).  Sebagai  solusinya,  negara  melalui  kementerian atau  lembaga  lain  dan  pemerintah  daerah  maupun BUMN,  badan  usaha  swasta,  atau  lembaga  donor, melakukan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dengan  berbagai  skema,  seperti  Dana  Alokasi  Khusus dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), program beberapa kementerian terkait, dana CSR, atau menerima hibah luar negeri melalui lembaga donor.

## Pengelolaan Energi Berbasis Masyarakat
Di  pulau  yang  besar  dengan  persebaran penduduk  yang  relatif  merata  seperti  Jawa,  Sumatera, atau Sulawesi, listrik dipenuhi dengan pembangkit besar serta  jaringan  distribusi  yang  panjang  serta  kompleks. Pengembangan  sistem  terpusat  semacam  ini  pada mulanya  merupakan  ikhtiar  untuk  mencapai  nilai ekonomis  pembangkitan  (Greenius  dkk,  2010).  Namun demikian, fenomena pemanasasn global dan perubahan iklim  menunjukkan  betapa  lemahnya  sistem  terpusat tersebut.  Greenius  dkk  (2010)  menyatakan  empat kelemahan  utama  pembangkitan  energi  fosil  dengan sistem  terpusat  selain  sebagai  sumber  emisi:  1) masyarakat  yang  pasif,  2)  adanya  jarak  spasial  dan psikologis  yang  signifikan  antara  sisi  pembangkitan  dan pemakaiannya,  3)  tingginya  potensi  inefisiensi  dan disrupsi,  serta  4)  stabilitas  sistem  yang  rentan mendapatkan gangguan.
Alternatifnya,  dibutuhkan  sistem  pengelolaan energi  yang  ramah  lingkungan,  tidak  bergantung  pada sistem terpusat, melibatkan masyarakat, dan memanfaatkan  sumber  energi  setempat.  Di  dalam berbagai  studi,  pengembangan  energi  terbarukan  yang memberdayakan masyarakat dikenal dengan Community Renewable Energy atau CRE (Greenius dkk, 2010).  CRE  tidak  dapat  dimaknai  sebatas  tentang pembangkitan energi lokal atau keterlibatan masyarakat saja,  tetapi  lebih  merupakan  sebuah  proses  dan pengaturan  sosial  yang  mewujudkan  pembangkitan energi  lokal  sebagai  solusi  yang  berlanjut,  dengan manfaat  sosial  dan  ekonomi  yang  kembali  kepada masyarakat  sendiri  (Walker  dan  Devine-Wrights ’ s, 2008 serta Walker dan Cass, 2007 dalam Greenius dkk, 2010).  Sehingga  terdapat  tiga  unsur  utama  dalam pengembangan CRE: 1) pembangkitan energi terbarukan, 2)  keterlibatan  masyarakat,  3)  manfaat  bagi masyarakat.
Lebih  jauh,  Shoaib  dan  Ariaratman  (2016) merumuskan  sedikitnya  8  dampak  positif  yang  timbul dari  pengembangan  CRE,  yaitu:  1)  menciptakan  ikatan sosial,  2)  menguatkan  hubungan  lintas  komunitas,  3) membina  rasa  kepemilikan  bersama  dan  tanggung jawab  kolektif  dalam  menghadapi  masalah  yang dihadapi  oleh  komunitas,  4)  membawa  keuntungan ekonomi  komunitas  melalui  keterlibatan  tenaga  kerja lokal,  kerja  sama  dengan  entitas  bisnis  setempat, penggunaan  material  dari  wilayah  terdekat,  dan meningkatnya  peran  bank  setempat,  5)  meningkatkan ketahanan  masyarakat  melalui  pengelolaan  dana pembayaran jasa energi terbarukan, termasuk kemandirian  dalam  memilih  prioritas  investasi,  6) mengurangi  emisi  karbon  dalam  skala  kecil,  7) meningkatkan  kepedulian  masyarakat  pada  isu-isu lingkungan,  dan  8)  meningkatkan  kapasitas  dan pengetahuan  teknis  masyarakat,  karena  sifat  energi terbarukan  yang  sensitif  pada  kondisi  lokal,  sehingga membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan (instalasi).

## Program Implementasi Energi
Konsorsium Energi Mandiri dan Lestari (selanjutnya  disebut  KEMALA)  adalah  konsorsium  yang
terdiri  dari  empat  lembaga,  yakni  Lembaga  Kajian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (LAKPESDAM-PBNU) sebagai pemimpin konsorsium, dan Pusat Studi Energi Universitas  Gadjah  Mada  (PSE-UGM),  Pusat  Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PSEK-UGM), dan Center for Civic  Engagement  Studies (CCES)  sebagai  anggota konsorsium.
KEMALA  turut  berpartisipasi  dalam  memenuhi kebutuhan  listrik  di  daerah  terpencil  melalui  program Hibah  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis Masyarakat  (PSDABM)  dari Millenium  Challenge Account  Indonesia (MCAI).  Pendekatan  yang  dilakukan bukan  hanya  menerapkan  sistem  energi  terbarukan berbasis energi surya, tetapi juga menyiapkan masyarakat,  kelompok  usaha  dan  pemerintah  desa hingga  kabupaten,  serta  membentuk  kelembagaan, sehingga  diharapkan  dapat  muncul  sistem  sosial- institusional  yang  dapat  mendukung  beroperasinya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Rekayasa sosial-institusional ini dipandang penting  mengingat  karakteristik  sistem  PLTS  yang membutuhkan pemeliharaan dan penggantian komponen  PLTS  secara  rutin.  Komponen  utama  PLTS sedikitnya  terdiri  dari  panel  surya  yang  usia  teknisnya mencapai  20  tahun  (dipasang  ke  arah  matahari),  serta pengontrol  pengisian  baterai,  komponen  baterai,  dan inverter  yang  usia  teknisnya  hanya  5-6  tahun. Perbedaan usia yang signifikan ini berkonsekuensi pada perlunya  penggantian  pengontrol,  baterai,  dan  inverter pada tahun ke-6, ke-12, dan ke-18 sejak PLTS pertama kali  diinstalasi.  Pada  akhirnya  PLTS  menuntut  adanya pemeliharaan  secara  berkala  untuk  menjamin  sistem dapat beroperasi sesuai usia teknisnya dan tersedianya biaya  untuk  mengganti  komponen  pada  tahun  yang dimaksud.
Inilah  perbedaan  mendasar  antara  sistem  listrik konvensional berbasis  sistem  PLN  dengan  sistem  listrik CRE.  Jika  listrik  PLN  pembayarannya  telah  mencakup biaya  pemeliharaan  sumber  energi,  sistem  distribusi, sekaligus sistem lokal di tingkat konsumen, maka sistem CRE  memberikan  kendali  pemeliharaan  di  semua aspek,  sepenuhnya  kepada  masyarakat.  Begitu  pula tentang  penggantian  komponen  karena  telah  habis usianya  ataupun  karena  insiden  kerusakan,  dalam sistem  PLN  dibebankan  kepada  PLN,  sementara  pada sistem CRE dibebankan kepada masyarakat.
Program  implementasi  energi  terbarukan  dalam bentuk  CRE  bukan  hanya  sekadar  memasang  sistem energi,    bahkan  pemasangan  sistem  adalah  hal  yang termudah dan tercepat dibandingkan tahapan lain, tetapi juga  membutuhkan  peningkatan  kapasitas  masyarakat dan  lembaganya,  desain  sistem  yang  menyelesaikan persoalan  teknis  maupun  non-teknis,  termasuk  sejauh mana  dukungan  pemerintah  di  berbagai  tingkat,  serta bagaimana interaksi antara manusia dan sistem tersebut dapat  menjadi  budaya  yang  mampu  mendukung kehidupan  PLTS.  Kasus  di  Jawa  Tengah  nampaknya patut  menjadi  cermin  penting  dalam  mengeksekusi program  implementasi  energi  terbarukan:  PLTS  jenis Solar Home System (SHS, sistem di mana setiap rumah mendapatkan  satu  sistem  PLTS  yang  tidak  terkoneksi dengan rumah lainnya) sejak 2010-2017 telah terbangun
2.566 unit, di mana pada 2017 hanya tinggal 56 unit saja yang masih menyala dengan baik (Rinanda, 2018).

## Desa Rawasari sebagai Lokasi Implementasi
Desa Rawasari dipilih menjadi salah satu sasaran implementasi  hibah  karena  latar  belakang,  seperti:  1) teknis,  yakni  belum  tersentuh  sistem  listrik  PLN,  2) sosial,  yakni  terdapat  struktur  Majelis  Wakil  Cabang Nahdlatul  ‘Ulama  (MWC  NU),  3)  potensi  sumber  daya alam,  yakni  adanya  komoditas  lokal  yang  menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Desa  Rawasari  (Gambar  1)  secara  fisik  terbagi menjadi tiga kelompok pemukiman (dusun), yakni Blok P (79 rumah), Blok O (124 rumah), dan Blok N (21 rumah). Transportasi  di  masing-masing  dusun  dan  antar-dusun menggunakan  sepeda  motor  atau  perahu  motor  tempel kecil.  Kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  selain  beras dapat  dibeli  dari  toko  kecil  di  masing-masing  dusun, namun  apabila  menginginkan  kebutuhan  sekunder, masyarakat  harus  menyeberangkan  sepeda  motornya ke  seberang  sungai  Batanghari  untuk  menuju  ibukota kecamatan terdekat atau menggunakan perahu tersebut untuk berbelanja ke luar desa.

## Gambar 1. Peta Desa Rawasari
Desain utama sistem teknis, sosial, dan institusional  untuk  mendukung  sistem  PLTS  di  Desa Rawasari  ditunjukkan  pada  Gambar  2  dan  Gambar  3. Gambar  2  menggambarkan  dukungan  PLTS  untuk fasilitas  publik,  rumah  tangga,  maupun  unit  usaha. Sebelum  hadirnya  program,  masyarakat  menggunakan genset  komunal  atau  genset  pribadi  untuk  memenuhi kebutuhan  listrik  di  malam  hari.  Setiap  malam dibutuhkan sedikitnya 1-2 liter bahan bakar minyak jenis bensin  premium  atau  solar  untuk  menyalakan  genset. Listrik  genset  digunakan  untuk  menyalakan  lampu, televisi,  atau  pemasak  nasi  listrik.  Kasus  di  SD  Blok  P, kegiatan  belajar  dan  mengajar  (KBM)  di  siang  hari  tak bisa  menggunakan  sistem  audio-visual,  sementara kegiatan  administrasi  yang  berkaitan  dengan  komputer dan  pencetakan  harus  dilakukan  malam  hari  di  rumah guru  atau  menyeberang  ke luar  desa  jika  dibutuhkan  di siang  hari.  Sedangkan  SD-SMP  di  Blok  O  selama  ini memanfaatkan energi dari Kantor Desa yang mempunyai PLTS sistem terpusat berdaya 15 kW.
Gambar 2. Desain pemanfaatan PLTS Rawasari
Fasilitas  publik  masjid  juga  mendapatkan  PLTS karena masyarakat Rawasari memiliki ritual agama rutin, baik  siang,  sore,  maupun  malam  hari,  oleh  kelompok pemuda,  kelompok  ibu,  maupun  kelompok  bapak. Sedangkan  unit  usaha  dikelompokkan  menjadi  tiga, yakni  usaha  penetasan  telur  unggas,  pengolahan makanan,  utamanya  produk  pisang  dan  ikan,  serta usaha  pengolahan  air  minum.  Ketiga  usaha  ini  dipilih berdasarkan  pilihan  masyarakat.  Untuk  penetasan unggas  misalnya,  dipilih  karena  sering  ada  permintaan
daging  bebek  dan  ayam  dari  luar  desa  namun masyarakat  Rawasari  tidak  mampu  memenuhinya. Sementara  usaha  air  minum  dikembangkan  karena kebutuhan  air  minum  Rawasari  dipenuhi  dari  luar  desa melalui  toko  di  tiap  dusun,  dengan  harga  Rp  8.000  per galon air minum.
Bisnis  pisang  dan  ikan  menjadi  komoditas menarik karena ketersediaannya yang melimpah secara berkala  setiap  tahunnya.  Pisang  lazimnya  dijual  apa adanya  sebagai  buah  pisang,  sedangkan  ikan  telah
menjadi  lauk  utama  masyarakat  Rawasari.  Hasil  panen keduanya  yang  sering  melebihi  kebutuhan  pokok  dapat menjadi  sumber  pendapatan  baru  ketika  diolah  menjadi produk  olahan  seperti  keripik  pisang,  bolu  pisang, kerupuk  ikan,  bahkan  bukan  tidak  mungkin  produk tepung  ikan  dan  tepung  pisang  yang  memiliki  daya  jual tidak murah.
Sementara itu  Gambar 3 merupakan ilustrasi  alur kebutuhan  pembiayaan  PLTS  dan  bagaimana  skema
bisnis berbasis energi terbarukan, subsidi APB-Des, dan pembiayaan  lain  seperti corporate  social  responbility atau  dana  hibah  penelitian  dan  pengabdian  dapat menjadi support system . Tanda panah putus menunjukkan  arah  pembiayaaan  yang  berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian komponen PLTS.
Gambar 3. Desain sistem pendukung pembiayaan pemeliharaan PLTS
Baik  Gambar  2  maupun  Gambar  3  membawa konsekuensi  tentang  bagaimana  peningkatan  kapasitas masyarakat  diarahkan  untuk  dapat  menjalankan  desain tersebut  sebisa  mungkin  mendekati  ideal.  Unit  usaha penetasan  telur  misalnya,  membutuhkan  kepastian pasar, tentang kepada siapa unggas yang telah menetas dan  tumbuh  hingga  usia  pantas  akan  dijual.  Hal  yang sama  berlaku  pada  produk  olahan  pisang  dan  ikan, kepada  siapa  produk  tersebut  dijual?  Peningkatan kapasitas  kemudian  mengambil  tema  bagaimana menyusun business  plan serta  pemahaman  mendasar bahwa  bisnis  baru  keuntungannya  belum  tentu  sesuai harapan, karena masih membutuhkan banyak eksperimen.
Pada kegiatan pengumpulan iuran dan pembayaran  jasa  energi  diperlukan  perhitungan  yang tertib dan mendetail agar tidak terjadi keliru perhitungan. Khusus untuk unit usaha, pembayaran jasa energi harus menjadi bagian dari biaya produksi yang dihitung dalam harga  jual  produk  akhir.  Peningkatan  kapasitas  bukan lagi  hanya  soal  rencana  bisnis  dan  pengembangan pasar,  tetapi  juga  tentang  manajemen  usaha  serta reward  and  punishment bagi  mereka  yang  berkenan membayar  lebih  atau  justru  sebaliknya,  alpa  membayar jasa energi, baik warga masyarakat maupun unit usaha. Dalam  konteks  masyarakat,  langkah  mendasar  sejak awal  sosialisasi  program  adalah  bagaimana willingness to pay dapat muncul dari masyarakat sendiri. Dan iuran masyarakat yang sebenarnya adalah tabungan pembelian  baterai  di  tahun  ke-6  dan  seterusnya,  untuk sementara  dapat  dipergunakan  oleh  BUMDES  untuk kegiatan  usaha  yang  berisiko  kecil,  seperti  membiayai unit usaha pengolahan makanan dan penetasan telur.
Sedangkan  pembiayaan  APB-Des,  penyertaan modal  ke  BUMDES, maupun  pembiayaan  lain, membutuhkan  pendampingan  institusional,  advokasi kepada  masyarakat,  serta  bagaimana  membentuk jejaring.  Pembiayaan  APB-Des  dan  penyertaan  modal ke BUMDES akan dituangkan ke dalam Peraturan Desa lewat  Musyawarah  Desa.  Sebuah  Musyawarah  Desa dapat  berlangsung  demokratis  apabila  komunikasi Pemerintah  Desa  dan  warganya  berjalan  secara produktif.
Berdasarkan  desain  tersebut,  pemasangan  PLTS dilaksanakan pada bulan Desember 2017, setelah sejak September  2016-November  2017  dilakukan  tahapan persiapan  dan  peningkatan  kapasitas  masyarakat Rawasari,  yang  di  antaranya  adalah:  1)  penyatuan  visi dan pembentukan kelompok relawan, 2) studi kelayakan teknis;  3)  pengembangan  desain  teknis  detail;  4) pelatihan  tingkat  dasar  tentang  nilai  voluntarisme  dan wawasan  lingkungan;  5)  pelatihan  menengah  tentang kelembagaan, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, manajemen  usaha,  dan  pengorganisasian;  6)  pelatihan tingkat  lanjut  tentang  teknis  PLTS  dan  perencanaan bisnis;  7)  pendampingan  penyusunan  kebijakan  di tingkat desa, dan 8) pemasangan PLTS.

## Evaluasi Pascaprogram
Pembangunan  adalah  isu  yang  selalu  aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian,  kultus  bahwa  pembangunan  adalah  domain negara sebenarnya sudah runtuh tiga dekade lalu ketika Bank  Dunia  mengemukakan  tesis  bahwa  negara  telah gagal menyediaka n kebutuhan warganya di awal ’90-an (Frederickson,  1980;  Abrahamsen,  2004).  Kegagalan tersebut  mengubah  cara  pandang  para scholar dan
Ma’rifatullah,  Evaluasi  Kebijakan:  Pembangunan  Desa  melalui  Energi  Terbarukan (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Rawasari, Jambi)
pegiat pembangunan terhadap negara dengan kemunculan  istilah  “governance”  atau  governability” yang  mengisyaratkan  bahwa  proses  pengambilan kebijakan bukanlah monopoli elit pemerintah, melainkan hasil  interaksi  antar  pemangku  kepentingan  (Brunsson, 1994; Howlett & Ramesh, 1998; Pierre & Peters, 2000). Hari  ini  gairah  pembangunan  untuk  menyediakan kebutuhan  dasar  tidak  hanya  menjadi  milik  negara, melainkan  seluruh  pemangku  kepentingan.  Kelompok bisnis  boleh  membangun  atas  nama  tanggung  jawab sosial.  Kelompok  masyarakat  sipil  menjangkau  lokasi yang  tidak  terjamah  negara  atas  nama  membangun keberadaban.  Kemala  mencoba  memainkan  peran sebagai  katalis  bagi  negara  dengan  menjangkau  lokasi yang tak mampu terjamah pemerintah untuk membangun sistem energi terbarukan berbasis partisipasi masyarakat.
Evaluasi terhadap proyek tersebut bermuara pada penemuan  data  menarik  terkait  pembangunan  dan implikasinya terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat    Desa  Rawasari  yang  menjadi  subjek pembangunan.  Secara  teknis,  seluruh  sistem  PLTS masih  beroperasi  secara  normal  tanpa  ada  kerusakan yang  berarti.  Memang  terjadi  kerusakan  kecil,  namun masih  dapat  ditangani  secara  teknis  oleh  pengelola  di Rawasari, sebagai hasil dari pelatihan dan pendampingan pada masa instalasi PLTS, tepat setahun yang lalu.
Terjadi  perubahan  konsumsi  energi  di  Rawasari pasca-instalasi  PLTS.  Bahkan  dapat  dikatakan  terdapat pengurangan signifikan konsumsi bahan bakar minyak di Rawasari.  Kebutuhan  pokok  masyarakat  Rawasari  di malam  hari  adalah  penerangan  untuk  aktifitas  malam hari,  baik  di  tingkat  rumah  tangga  (memasak,  makan, belajar,  dan  kegiatan  rumah  tangga  lainnya) maupun  di tingkat  komunitas  (kegiatan  rutin  seperti  arisan, pengajian,  ibadah  di  masjid  atau  mushalla).  Beberapa masyarakat  merasa  penerangan  tersebut  sudah  cukup, sehingga  tidak  lagi  setiap  malam  menyalakan  genset untuk  menonton  televisi.  Bukan  tidak  mungkin,  dampak positif sebagaimana disampaikan Shoaib dan Ariaratman (2016) telah terjadi di Rawasari: menciptakan ikatan sosial, menguatkan hubungan lintas komunitas, dan membina rasa kepemilikan bersama dan tanggung  jawab  kolektif  dalam  menghadapi  masalah yang  dihadapi  oleh  komunitas.  Lebih  dari  itu, pengurangan  emisi  karbon  sebagai  salah  satu  dampak utama  penggunaan  energi  terbarukan,  secara  riil  telah terwujud Rawasari.

## Pembangunan Berbasis Konteks
Pembangunan  yang  dihadirkan  ke  desa  perlu memperhatikan  konteks  desa  itu  sendiri  agar  berjalan optimal.  Maka  dari  itu,  intervensi  negara  untuk menghadirkan  pembangunan  di  desa  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  dasar  perlu  mempertimbangkan tiga  cara  pandang  tentang  desa  agar  interaksi  berjalan secara “good governance”, seimbang dan tidak condong pada satu karakter wajah.
Pertama, desa merupakan bagian dari masyarakat  sipil  yang  identik  dengan  pola  interaksi komunal  antar  warga  karena  persamaan  identitas, perasaan  senasib  sepenanggungan.  Desa  memiliki
tradisi lokal dan hukum adat dalam proses pengambilan keputusan  yang  bersifat  otonom  (Santoso  ed,  2003). Kedua, desa  adalah  sumber  kehidupan  yang  mampu menyediakan  kebutuan  dasar  bagi  manusia.  Desa memiliki  lahan  yang  subur,  sungai  yang  mengalir, tenaga  kerja  yang  murah,  lokasi  yang  menarik  hati investor. Pada level ini desa adalah ruang transaksional yang  membuat  roda  perekonomian  berjalan.  Apabila prosesnya dikelola dengan baik maka akan mendatangkan  kesejahteraan,  namun  ketika  dikooptasi oleh  sekelompok  elit  maka  akan  menghasilkan  pola rente  yang  merugikan  sebagian  warga  desa. Ketiga, pemaknaan desa sebagai bagian dari hirarki pemerintahan  yang  membuat  desa  terikat  dan  tunduk pada aturan main di atasnya (negara) (Mas ’oed, 1997). Pembangunan yang terpaku oleh aturan main top down dan  dikuasai  sekelompok  elit  saja  tanpa memperhatikan  kekhasan  lokal  berpotensi  pada: pertama, rendahnya keterlibatan warga karena ketiadaan rasa memiliki terhadap produk pembangunan. Pembangunan  yang  bersifat top  down akan  melihat warga  desa  sebagai  objek  pembangunan —penikmat pembangunan —bukan  subjek  pembangunan. Kedua, munculnya  monopoli  dari  kue  pembangunan  (Budiman, 1991).  Hal  ini  dikarenakan  distribusi  terhadap  akses pembangunan hanya dikuasai oleh sekelompok elit yang memiliki  akses  terhadap  kekuasaan,  seperti  pamong desa,  pemangku  kepentingan,  atau  warga  yang menguasai sumber daya desa.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  proyek pembangunan desa di Rawasari, tercatat bahwa muncul problematika  yang  diindikasi  bersumber  dari  konflik warga  komunal  dengan  elit  desa  sebagai  penguasa sumber  daya.  Unit  usaha  pengolahan  makanan  dan penetasan  telur  dikelola  oleh  ibu-ibu  yang  nampak bersemangat di sepanjang periode pelatihan, pemasangan,  dan  penutupan  program  pada  Februari 2018, saat ini tak lagi berjalan. Penyebabnya unik, yakni ketidakpercayaan  para  ibu  pada  institusi  BUMDES sebagai  induk  unit  usaha.  Nampaknya  hal  ini disebabkan  karena  kontestasi  politik  pemilihan  Kepala Desa  pada  tahun  2017,  di  mana  kandidat  yang memenangkan  pilkades  memiliki  beberapa  perbedaan pendapat  dengan  kelompok  ibu  tersebut.  Boleh  jadi pula,  durasi  pendampingan  yang  berlangsung  di sepanjang 2017 sesungguhnya masih kurang, sehingga pemahaman  tentang  demokrasi  di  tingkat  desa  belum dipahami secara mendasar oleh masyarakat. Pemahaman demokrasi yang dimaksud adalah bagaimana  Kepala  Desa  terpilih  dapat  merangkul masyarakat  yang  tak  memilihnya  dan  di  sisi  lain kelompok yang tidak memilih Kepala Desa terpilih dapat secara legawa memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme demokrasi di tingkat desa.
Kemudian, berhentinya unit usaha penetasan telur dan pengolahan makanan berdampak pula pada bagian pembiayaan  lainnya,  seperti  kesepakatan  soal  upah penarik  iuran  warga  yang  belum  terselesaikan  dengan baik. Akibatnya, sudah sekitar tiga bulan penarikan iuran tidak berjalan. Sesungguhnya ketika nilai-nilai partisipasi diimplementasikan  dengan  baik  yang  ditunjukkan dengan  manajemen  usaha  yang  tetap  berjalan  pasca pendampingan, di mana pencatatan iuran,
penggunaannya  sebagai  modal  tambahan  untuk  unit usaha lain, dan perputarannya terpantau serta terhitung, tak perlu ada kekhawatiran soal kurangnya pembiayaan untuk  upah.  Atau  bukan  tidak  mungkin,  desain pembiayaan  tentang  upah  penarik  iuran  yang  sedianya sebagai  tambahan  penghasilan  selain  menjadi  petani atau pekerjaan pokok lain, belum ditangkap dengan baik oleh sebagian pengelola unit usaha pemeliharaan PLTS. Desain  ideal  dari  skema  ini  yang  paling  mendasar adalah  voluntarisme  di  bidang  lingkungan  dengan efek samping berupa penghasilan tambahan melalui keterlibatannya dalam mengelola PLTS.
Pembangunan  yang  cenderung  komersil  dan transaksional  pada  level  yang  ditoleransi  sebenarnya bertujuan  untuk  meningkatkan  rasa  kepemilikan  dan menjaga  keberanjutan  dalam  rangka  kemandirian sebagaimana  yang  didesain  oleh  Kemala  dalam pengelolaan  PLTS  berbasis  iuran.  Kebijakan  berpola transaksional  ini  menempatkan  warganegara  sebagai pelanggan berdasarkan kesepakatan untung-rugi. Karakter  kebijakan  bercorak  komersial  adalah  mantra ‘efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel’  yang merupakan  jargon  masyarakat  bisnis  (Osborne  & Gaebler,  1995).  Karakter  ini  dipinjam  oleh  Kemala  agar pembangunan berjalan optimal.
Model  pengelolaan  PLTS  yang  transaksional berbasis  partisipasi  boleh  jadi  belum  menunjukkan keberhasilan karena terkendala konflik komunal setempat. Namun pola transaksional tersebut berhasil di unit  usaha  air  minum.  Di  musim  kemarau,  produksi  air minum  mencapai  50  galon  per  hari  dan  hanya separuhnya  saja  di  musim  penghujan.  Unit  usaha menjual  produknya  hanya  kepada  toko,  baik  di  Blok  O maupun Blok P. Di Blok O, toko  membeli air  minum Rp 4.000  per  galon,  sementara  di  Blok  P,  Rp  5.000,00  per galon.  Di  Blok  P  lebih  mahal  karena  lokasi  produksi  air yang  terdapat  di  Blok  O  membutuhkan  biaya transportasi dengan perahu untuk diantarkan ke Blok P. Di  rumah  tangga,  harga  air  berada  di  kisaran  Rp 5.000,00-Rp.  6.000,00;  harga  yang  cukup  murah dibandingkan sebelumnya yang Rp 8.000,00. Wawancara  kepada  pengelola  unit  usaha  air  minum menggambarkan  bagaimana  kebutuhan  pokok  dan mendasar  ini  sebelumnya  harus  mengambil  ke  luar desa,  menghabiskan  waktu  dan  biaya  tidak  sedikit  bagi toko,  sekarang  telah  terpenuhi  secara mandiri. Pengelola unit usaha berharap ada tambahan unit galon untuk meningkatkan volume produksi air.
Peneliti  menyadari  bahwa  pola  transaksional apabila  tidak  dikelola  dengan  baik  akan  menimbulkan: pertama, disparitas  bagi  warga  minoritas  yang  tidak mampu  mengakses  pembangunan  karena  keterbatasan sumber  daya,  yang  dikenal  dengan  istilah  korban pembangunan —situasi  yang  dihindari  oleh  negara. Kedua,  komersialisasi  pembangunan  yang  berakibat pada  perubahan  pola  interaksi  warga  desa  yang komunal  (gotong  royong)  menjadi profit  oriented — jika tidak  menguntungkan  secara  pribadi  tidak  akan  terlibat dalam kerja pembangunan .
Di  sinilah  pembangunan  partisipatif  yang  berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur diperlukan dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan  secara  optimal. Kebijakan  ini  cenderung  bersifat bottom-up yang
memandang  warganegara  sebagai  subjek  kebijakan dengan  mendorong  partisipasi  warga,  mengakomodasi tradisi  lokal  dalam  proses  penyusunan  kebijakan (Hikam,  1999).  Metodenya  beragam  menyesuaikan konteks  kewilayahan  dan  karakter  warga: pertama, penyusunan  aturan  main  yang  jelas  (demokratis)  oleh elit desa yang memiliki legitimasi. Hal ini bertujuan agar pembangunan mendapat dukungan publik (warga desa), dan  di  sisi  lain  dia  tidak  dikooptasi  elit  desa. Kedua, pembangunan dengan pola transaksional dapat dilakukan  selama  disepakati  oleh  warga  sebagai norma dan  bertujuan  untuk  mempertahankan  keberlanjutan pembangunan —dengan  demikian  pola  transaksional  ini harus  diatur  oleh  regulasi  agar  tidak  ada  pihak  yang menjadi  korban  pembangunan. Ketiga, pembangunan yang  memperhatikan  tradisi  dan  potensi  desa  sehingga warga  mudah  untuk  mengadopsi  dan  beradaptasi dengan  perubahan  yang  ada.  Dengan  demikian  produk kebijakan  cenderung  berpola  asimetris  berdasarkan konteks dan kebutuhan subjek kebijakan.

## SIMPULAN
Perubahan  sumber  energi  ke  sumber  yang  lebih ramah  lingkungan  tidak  dapat  begitu  saja  dilakukan tanpa  melakukan  perubahan  ke  seluruh  sistem.  PLTS dan sumber energi terbarukan lainnya memang berbeda dengan  sistem  energi  fosil  yang  terpusat  dan  dapat memasok  energi  terus  menerus.  Perbedaannya,  di sistem  fosil-terpusat  masyarakat  tak  dibebani  dengan kerumitan  pemeliharaan,  sementara  di  sistem  CRE masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  penuh  atas pemeliharaan  tersebut,  yang  sebenarnya  jauh  lebih simpel dibandingkan sistem-fosil-terpusat.
Maka kemandirian energi berbasis sumber energi lokal oleh masyarakat setempat tidak hanya butuh grand design , tapi perlu diikuti dengan mendorong masyarakat memiliki  kebutuhan —paradigma  yang  sama  (sehingga mereka  mau  berpartisipasi)  akan  kemandirian  energi untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Lebih dari itu, masyarakat pedesaan dengan akar budaya  yang  kuat  membutuhkan  waktu  yang  tidak sebentar  untuk  membiasakan  pola  kehidupan  baru, terutama dengan hadirnya sistem energi baru, pendekatan  finansial  baru,  pemahaman  lebih  utuh tentang kerusakan lingkungan, dan bagaimana memperjuangkannya dengan elegan tanpa merendahkan  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Pola pendampingan yang sifatnya multitahun dengan mengambil  dan  memanfaatkan  nilai-nilai  kebijaksanaan lokal  sebagai  alat  kampanye  patut  dipertimbangkan menjadi  sebuah  pendekatan  baru.  Dan  terakhir, sungguh,  kebijakan  kemandirian  energi  akan  percuma kalau hanya datang secara top-down , tanpa mempertimbangkan  pendapat  masyarakat  sasaran. Studi  kasus  Rawasari  menggambarkan  pentingnya perpaduan pendekatan antara top-down dengan bottom- up, agar  tumbuh  kesadaran  voluntarisme  yang diharapkan  mengantar  pada  perjuangan  mandiri  dari masyarakat,  untuk  masyarakat,  dan  oleh  masyarakat sendiri.
Ma’rifatullah,  Evaluasi  Kebijakan:  Pembangunan  Desa  melalui  Energi  Terbarukan (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Rawasari, Jambi)

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih diucapkan kepada lembaga Millenium  Challenge  Account  Indonesia di  bawah koordinasi  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia,  yang  telah  memberikan Hibah  PSDABM  kepada  KEMALA.  Terima  kasih  pula kepada  seluruh  manajemen  KEMALA,  baik  kantor Yogyakarta, Jakarta, maupun Jambi, utamanya masyarakat  Rawasari  seluruhnya,  atas  kerja  keras bersama  yang  akhirnya  menjadi  persaudaraan  baru. Secara  khusus  doa  kepada  Allaah  SWT  disampaikan kepada  Almarhum  Mas  Mohammad  Bahrun  Naser, salah  satu  personel  manajemen  KEMALA  yang  wafat beberapa  waktu  yang  lalu:  semoga  Allaah  SWT melimpahkan  rahmat  dan  keberkahan  kepada  Mas Naser di alam barzakh hingga kelak di akhirat.
Bagian  tulisan  ini,  utamanya  tentang  energi  dan kondisi  lapangan,  telah  ditulis  dalam  Tesis  di  Magister Teknologi untuk Pengembangan Berkelanjutan, Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Bapak Dr. Rachmawan  Budiarto,  M.T.  dan  Bapak  Dr.Sc.Tech. Adhy  Kurniawan,  S.T.,  serta  telah  diuji  oleh  Bapak Dr.Eng. Mohammad Kholid Ridwan, S.T., M.Sc. dan Ibu Prof.  Ambar  Pertiwiningrum,  M.Si.,  Ph.D.,  kepada keempatnya diucapkan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahamsen, Rita. 2004. Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana
Pembangunan . Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
Badan  Pusat  Statistik.  2018. Statistik  Indonesia  2018. Jakarta.
Budiarto  R;  Widhyarto  DS;  Prasetya  A;  Wardhana  AR; Hidayat JJ. 2017. Energi Surya untuk Komunitas – Meningkatkan Produktivitas Masyarakat
Pedesaan  Melalui  Energi  Terbarukan. Jakarta: LAKPESDAM-PBNU.
Brunsson,  Nils.  1994. Politicization  and  ‘Company’- ization —on  Institutional  Affiliation  and  Confusion in the Organizational World . Management Accounting Research, Vol. 5, No. 3-4.
Budiman,  Arif.  1991. Negara  dan  Pembangunan:  Studi tentang  Indonesia  dan  Korea. Jakarta:  Yayasan Padi dan Kapas.
Direktorat  Jenderal  Ketenagalistrikan,  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2017.
Ellaban  Omar,  Abu-Rub  Haitham,  Blaabjerg  Frede.
2014. Renewable  energy  resources:  Current status,  future  prospects  and  their  enabling technology ,  Renewable  and  Sustainable  Energy Reviews (39): 748-764.
Frederickson,  George.  1980. Administrasi  Negara  Baru . Jakarta: LP3ES.
Ghazali,  AM;  Ubaid  A;  Wardhana  AR;  Masud,  I;
Mohammad,  J;  Ma’afi,  M; Wahid,  M;  Budiarto,  R. 2017. Fikih  Energi  Terbarukan –  Pandangan  dan Respons  Islam  atas  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya (PLTS) . Jakarta: LAKPESDAM-PBNU.
Greenius  L.,  Jagniecki  E.,  dan  Thompson  K.  (2010).
Moving Towards Sustainable
Community
Renewable  Energy:  A  Strategic  Approach  for
Communities . Tesis: Master of Strategic Leadership  towards  Sustainability,  School  of Engineering,  Blekinge  Institute  of  Technology, Swedia.
Hikam,  Muhammad  A.S.  1999. Islam,  Demokratisasi  & Pemberdayaan Civil Society . Jakarta: Erlangga. Howlett, Michael dan Ramesh, M. 1995. Studying Public Policy Subsyter . Oxford: Oxford University Press. http://www.iea.org/topics/renewables/,  diakses  pada  1
Juni 2016.
Intergovermental  Panel  on  Climate  Change  /  IPCC. 2014. Climate  Change  2014  Synthesis  Report – Summary for Policymakers.
International Renewable Energy Agency / IRENA. 2009.
Statute  of  The  International  Renewable  Energy Agency (IRENA) . International Energy Agency. 2018. CO2 emissions from fuel combustion – Highlights, dokumen teknis. Shoaib  A  dan  Ariaratman  S  (2016). A  Study  of Socioeconomic  Impacts  of  Renewable  Energy Projects  in  Afghanistan. Procedia  Engineering 145: 995-1003.
Badan  Pusat  Statistik.  2018. Statistik  Indonesia  2018 . Jakarta.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.  2018. Booklet  #EnergiBerkeadilan –  4 Tahun Kinerja Hingga Kuartal III 2018 . Jakarta. Mas’oed,  Mochtar.  2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Modi, V; McDade, S; Lallement, D; dan Saghir, J. 2005.
Energy  and  the  Millennium  Development  Goals . New York: Energy Sector Management Assistance  Programme,  UNDP,  UN  Millennium Project, and World Bank.
Osborne,  David  & Ted  Gaebler.  1995. Mewirausahakan Birokrasi . Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional , Jakarta. Pierre,  Jon  and  B.  Guy  Peters.  2000. Governance, Politics  and  the  State .  Houndmilss:  Macmillan Press LTD.
REN21. 2010. Renewables 2010 Global Status Report . Rinanda,  AR.  2018. Analisis  Ekonomi,  Pencapaian Target  Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca,  dan Dampak Terhadap Harapan Hidup atas Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Jawa Tengah . Tesis: Magister Teknologi untuk
Pengembangan  Berkelanjutan,  Program  Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah
Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada.
Santoso,  Purwo  (ed).  2003. Pembaharuan  Desa  secara Partisipatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wardhana, AR. 2018. Analisis Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Metode Analytical  Hierarchy  Process. Tesis:  Magister Teknologi  untuk  Pembangunan  Berkelanjutan, Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
Wardhana,  AR;  Rakhmatulloh,  S;  Ma’rifatullah,  WH. 2018. Latar Belakang Pendirian SEAD-initiative .