JAMBURA Journal Civic Education, (2021) ISSN (p):XXXX; ISSN (e):XXXX Volume  1 Nomor 1 Juli 2021 DOI:
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BUMDes DI DESA ILOHELUMA KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2019
Sarsan Inombi 1 , Sukarman Kamuli 2 , Asmun Wantu 3 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (sarsaninombi01@gmail.com) (sukarmankamuli@ung.ac.id) (asmunwantu@ung.ac.id)
Info Artikel ____________________ Sejarah Artikel: Diterima (Mei) (2021) Disetujui (juni) (2021) Dipublikasikan (Juli) (2021) ____________________ Keywords:
BUMDes, Efektivitas, Pemerintah Desa Iloheluma Abstrak
______________________________________________________________
UU  No  6  Tahun  2014  tentang  desa  telah  membawah konsekwensi logis bagi pemabangunan masyarakat desa. Unsur utama  yang  menjadi  prioritas  adalah  masalah  priorotas penggunaan dana desa. Alokasi dana desa  secara spesifik lebih dikhusukan untuk pengutaan desa yang berdikari secara politik dan  penguatan  ekonomi  desa.  Dasar  inilah  menajdi  titik  acuan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  pada  aspek  pelembagaan desa layaknya menjadi prioritas desa dalam menumbuhkembangkan  ekonomi  produktif  sesuai  dengan potensi  desa.  Data  Empirik  mensinyalir  bahwa  hampir  semua desa belum mampu untuk mensinergikan potensi ekonomi desa sebagi  cikal  bakal  kemandirian  masyarakat  desa.  Khususnya yang terjadi di desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan,  pengembangan  BUMDes  belum mengalami  perkembangan  yang  memadai  dan  belum mengakomodir  penguatan  potensi  desa  yang  bergerak  pada aspek  perkebunan  khusunya  cengkeh  dan  bidang  perikanan. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pengelolaan  BUMDes  di Desa  Iloheluma  kec.  Posigadan  kab.  Bolaang  Mongondow Selatan  secara  umum  dapat  dikatakan  belum  berjalan  efektif. Hal  ini  dilihat  dari  kegagalan  pencapaian  tujuan  yang  di tetapkan  pada  pendirian  dan  pembentukan  BUMDes  di  Desa Iloheluma, serta jenis usaha yang di buat oleh BUMDes berupa Rompong  yang  tidak  dapat  bertahan  lama  dan    keberadaan BUMDes  tidak  mampu  meningkatkan  ekonomi  masyarakat desa.
1 Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo
2 Dosen Universitas Negeri Gorontalo
3 Dosen Universitas Negeri Gorontalo

## PENDAHULUAN
Perencanaan  suatu  program  pembangunan  maupun  suatu  program  kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa yang pembiayaannya melalui anggrana dana desa sekiranya  di  lakukan  dengan  mempertimbangkan  suatu  tipologi  dalam  desa  tersebut. Suatu  desa  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  pada  tingkat  perkembangan  dan kemajuanya  serta  dengan  prioritas  suatu  kegiatan  berupa  pemberdayaan  bagi  desa dalam  merintis  suatu  lumbung  perekonomian  bagi  desa,  baik  meliputi  pada pembentukan, maupun penguatan, dan serta perluasan atau ekspansi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang secara bersama dilakuakan dengan cara melalui permodalan, pemroduksian,  pendistribusian  serta  pamasaran  bagi  suatu  usaha  ekonomi.  Dengan potensi  yang  ada  pada  BUMDes  selaku  lembaga  usaha  yang  bersifat  mandiri  yang  di tujukan untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat desa itu sendiri.
Seperti BUMDes pada umunya, BUMDes di desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang di buat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian  dan  mensejahterakan  Rakyat  Desa  Iloheluma  yang  mayoritas penduduknya  adalah  petani  cengkeh  dan  nelayan  tuna.  Hal  ini  dapa  dilihat  dari  data yang  di  peroleh  dari  jumlah  penduduk  desa  Iloheluma  berdasarkan  jenis  pekerjaan Bahwa  83%  masyarakatnya bekerja  sebagai petani  dan 11% sebagai  nelayan. Dengan melihat  potensi  usaha  ekonomi  yang  dimiliki  masyarakat  desa  yang  begitu  besar, seharusnya keberadaan BUMDes mengarah pada  penguatan  potensi yang ada. Namun pada  kenyataanya  sesuai  dengan  temuan  dilokasi  untuk  pengelolaannya  BUMDes  di desa  Iloheluma  terdapat  kendala  yang  menghalangi  gerak  laju  perkembangan  bagi BUMDes  di  desa  tersebut  sehingganya  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  BUMDes  untuk memperkuat  perekonomian  masyarakat  belum  tercapai.  Permasalahan  yang  dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Iloheluma, yakni kurang tepatnya usaha yang dibuat oleh pengurus BUMDes desa tersebut. Dimana jenis usaha yang dibuat oleh pengurus BUMDes desa Iloheluma berupa rompong  ikan atau yang biasa di sebut oleh masyarakat  setempat  dengan  sebutan  “rakit”  yang  terbuat  dari  bambu  dengan  dana yang di berikan sebesar Rp. 60.000.000. di tahun 2018.  Sebagimana yang disampaikan langsung  oleh  Direktur  BUMDes  desa  Iloheluma.  Jika  dilihat  dari  data  yang  diperoleh bahwa  jumlah  pekerja  petani  pada  masyarakat  desa  Iloheluma  lebih  besar  ketimbang dari  pekerjaan  nelayan.  sementara  itu  untuk  hasil  dari  para  petani  cengkeh  di  desa
tersebut  di  jual  kepada  pengumpul  yang  berasal  dari  luar  desa  dan  kabupaten. Seharusnya  BUMDes  hadir  sebagai  yang  menjembatani  hasil  dari  para  petani  di  desa tersebut dan usaha yang di buat oleh pengurus BUMDes yakni rumpon ikan sama sekali tidak  dapat  menimbulkan  peran  terhadap  masyarakat  dan  selain  itu  untuk  cara pengelolaannya  juga  belum  jelas  sehingga  menjadi  hambatan  bagi  gerak  lajunya BUMDes
Sampai  saat  ini  keberadaan  dari  BUMDes  di  desa  tersebut  tidak  lagi  memiliki kejelasan akan keberadaan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes tersebut. serta  orang-orang  yang  termasuk  dalam  struktral  kepengurusan  BUMDes  ketika ditanyakan  perihal  BUMDes  di  Desa  tersebut  mereka  bahkan  tak  tahu  lagi  tentang keberadaan  BUMDes  di  desa tersebut. Ini artinya terdapat suatu permasalahan  dalam pengelolaan  BUMDes  di  desa  Iloheuluma  Kecamatan  Posigadan  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan.  Sebab  pengelolaan  BUMDes  di  desa  Iloheluma  belum  mampu menjembatani  dan  mengangkat  petumbuhan  ekonomi  di  desa.  Oleh  sebab  itu berdasarakan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  ingin  menjawab  bagaimana efektifitas Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes  di  desa Iloheluma Kecamatan  Posigadan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan tahun  2019  serta Faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat  dalam  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa/BUMDes  di  desa  Iloheluma  Kecamatan  Posigadan  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogan dan Taylor dalam Margono (2004:36) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghaslkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dari  orang-orang  dan  perilaku yang  dapat  diamati.  Sehingganya  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif karena  penelitan  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  data  mengenai  Efektifitas pengelolaan BUMDes desa Iloheluma. Dimana data yang akan diambil dalam penelitian ini berupa data verbal bukan data angka.

## HASIL PENELITIAN
Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  yang  sering  di  sebut  BUMDes  merupakan  suatu pilar  kegiatan  perekonomian  yang  dimiliki  oleh  Desa  yang  memiliki  fungsi  sebagai lembaga sosial (Sosial institution) dan Komersial (Comersial Institution). Yang berpihak pada  suatu  kepentingan  masyarakat  yang  dengan  kontribusinya  yang  dalam  hal  ini berupa penyedia pelayanan sosial bagi masyarakat. Yang di buat berdasarkan prakarsa lokal  Desa  yang  memerlukan  legistimasi  yuridis  untuk  melindunginya  dan menggunakan  prinsip  dan  mekanisme  pengelolaan  yang  jelas.  Adapun  untuk mengetahui efektifitas dari pengelolaan BUMDes dapat dilihat sebagai berikut :

## 1. Dasar Hukum Pembentukan BUMDes
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  dapatkan  bahwa  untuk  dasar  hukum pembentukan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma  yang  di  bentuk  sejak  tahun  2011  dan kemudian di rembuk kembali pada tahun 2016 dan baru mendapat suntikan dana pada periode  tahun  2017-2018  sebesar  Rp.  60.000.000.,  (Enam  Puluh  Juta  Rupiah)  yang dengan  dana tersebut di buatkna jenis  usaha berupa  rompon atau  rakit. Dasar hukum pembentukan  badan  usaha  milik  desa  di  desa  Iloheluma,  kec.  Posigadan  yang  di  buat berdasarkan  perintah  langsung  pemerintah  daerah  untuk  setiap  desa  dapat  membuat BUMDes, sehingganya BUMDes di desa Ilohelumapun di buat dengan berdasarkan pada Undang-undang  No  43  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  dan  juga  berdasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa.    Akan  tetapi  selama  dalam penelitian  mengenai  Dasar  Hukum  pembentukan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma  tidak  di dapati  adanya  bukti  berupa Print  Out atau  berupa  arsip  tentang  Peraturan  Desa  yang membahas tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa/BUMDes serta tidak  di  temukan  pula  mengenai  AD/ART  yang  menjadi  patokan  dalam  pengelolaan BUMDes. Hal ini ketika di konfirmasi kepada pemerintah desa yang dalam hal ini adalah sekretaris desa bahwa mengenai peraturan desa yang membahas tentang pembentukan dan  pendirian  BUMDes  ada  dan  sudah  di  buat  sejak  pendirian  BUMDes.  akan  tetapi karena  sesuatu  dan  lain  hal  sehingganya  untuk  Perdes  tersebut  tidak  di  dapat diperlihatkan  selama  dalam  penelitian  tersebut.  Bahkan  hal  ini  ketika  di  konfirmasi kepada Ketua BPD Desa ia  sama sekali tidak mengetahui  akan adanya  peraturan  desa
tersebut  sebab  menurutnya  di  waktu  itu  dalam  pembentukan  ia  belum  menjabat  dan anehnya lagi jikalau memang ada maka ketua BPD selaku lembaga yang membuat dan mengesahkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa pasti mengetahui akan hal tersebut ketika ia menjabat sebagai  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Dasar  hukum  dalam pembentukan  BUMDes  sangatlah  di  perlukan  sebab  dalam  menjamin  prakarsa  lokal desa harus memiliki legistimasi dalam hal ini berupa peraturan desa (Perdes) Pendirian BUMDes  maupun  Peraturan  Bupati/Walikota.  Hal  ini  di  perkuat  oleh  Anom  (2015) mengenai  pendirian  BUMDes  yang  di  dasarkan  atas  prakarsa  desa  harus  mempunyai legistimasi  yuridis  dalam  bentuk  Perbub/Wali  Kota  dan  penerbitan  Peraturan  Desa (Perdes) yang  memuat kewenangan  berdasarkan hak asal  usul dan  kewenangan lokal yang bersakala desa.

## 2. Mekanisme Pengelolaan BUMDes
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai mekanisme pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma  belum  mampu  menerapkan  prinsip  dan mekanisme  yang  sesuai  dan  yang  telah  di  tetapkan  dalam  AD/ART  BUMDes.  Hal  ini dapat  di  lihat  dalam  pengelolaan  BUMDes  yang  tidak  berdasarkan  Prinsip  dan mekanisme pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

## 1. Prinsip Kooperatif
Adapaun  untuk  penerpana  prinsip  ini  pada  mekanisme  dan  pengelolaan  pada Badan  Usaha  Milik  Desa/BUMDes  di  desa  Iloheluma  yang  berdasarkan  pada  hasil penelitian  dilapangan,  menunjukan  bahwa  dalam  pengelolaan  BUMDes  di  desa Iloheluma  belum  di  terapkannya  prinsip  koperatif  tersebut  hal  ini  terlihat  dari kurangnya kerja  sama antara pengurus  BUMDes yang  tergabung  dalam kepengurusan BUMDes  di  desa  Iloheluma.  Hal  ini    dapat  di  buktikan  dan  di  benarkan  dengan pengakuan  responden  yang  berstatus  sebagai  pengurus  BUMDes,  bahwa  sanya  dalam pengelolaan BUMDes mengenai perencanaan pembuatan suatu jenis usaha sama sekali tidak  melibatkan  anggota  lainnya,  melainkan  hanya  beberapa  pimpinan  yang  ada  di kepengurusan BUMDes yang mengelola dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes.

## 2. Prinsip Partisipatif
Berdasarkan  hasil  peneltian  di  lapangan  terkait  penerapan  prinsip  partisipatif dalam mekanisme dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma
bahwa sanya untuk penerapan prinsip partisipatif oleh para anggota belum diterapkan dengan baik hal ini disebabakan anggota yang termasuk dalam kepengurusan BUMDes sudah tidak lagi melibatkan diri dan tidak lagi ikut serta dalam mengelolaa jenis usaha yang  di  buat  oleh  BUMDes,  sebagian  anggota  lainnya  ada  yang  sudah  bekerja  di  luar daerah dan  ada pula yang sudah bekerja di kabupaten.  Selain  hal  itu  jika  di lihat dari pengakuan  responden  yang  tergabung  dalam  kepengurusan  BUMDes  bahwa  dalam pengelolaan  BUMDes  hanya  di  laksanakan  dan  di  kelola  oleh  Direktur  BUMDes  dan pemerintah Desa tanpa melibatkan pengurus BUMDes lainya.

## 3. Prinsip Emansipatif
Adapun dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma sebagaimana yang di dapatkan dari hasil penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa/BUMDes  di  Desa  tersebut  bahwa  dalam  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa/BUMDes tidak  membedakan antara satu  dengan lainnya. Hanya  saja suatu  sekat antara  para  pengurus lainnya ialah ketika  pelaksanaan pengambilan  keputusan  dalam penentuan  pembuatan  suatu  jenis  usaha  yang  akan  di  buat  hanya  melibatkan  antara Direktur  BUMDes  dan  Kepala  Desa  sebagai  Komisaris  utama  dalam  kepengurusan BUMDes,  tanpa  melibatkan  anggota  dan  pengurus  lainnya.  Sehingga  hal  ini  yang kemudian  membuat  anggota  lainnya  merasa  tidak  di  anggap  dalam  kepengurusan BUMDes di Desa Iloheluma.

## 4. Prinsip Transparan
Berdasarkan dengan  hasil penelitian yang ditemukan  di lapangan bahwa untuk pelaksanaan  pengelolaan  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa/BUMDes  di  Desa  Iloheluma dapat dikatakan belum menerapakan  prinsip transaparan ini dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembuatan jenis  usaha BUMDes yang bergerak dalam bidang kelautan yakni usaha Rompong sama Sekali tidak di ketahui oleh masyarakat setempat.

## 5. Prinsip Akuntable
Adapun  untuk penerapan  prinsip ini pada Badan  Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma yang  berdasarkan  hasil penelitian yang di peroleh  di  lapangan  bahwa dalam  pengelolaan  BUMDes  di  Desa  tersebut  belum  sepenuhnya  mampu  menerapkan prinsip  Akuntable  ini.  dimana  dalam  hal  pembuatan  laporan  pertanggung  jawaban pengelolaan  oleh  pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa/BUMDes  masih  kurang  jelas  dan hanya mengikuti laporan pertanggung jawaban dari Desa tetangga walaupun keduanya
sama-sama  kurang  jelas.  Kendala  tersebut  kemudian  berujung  pada  kesalah  fahaman antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Iloheluma.

## 6. Prinsip Sustainable
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh bahwasanya untuk jenis usaha yang di  buat  oleh  BUMDes  sama  sekali  tidak  menimbulkan  rasa  ketertarikan  kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan jenis usaha yang di buat oleh pengurus  BUMDes.  Dimana  usaha  yang  di  buat  berupa  Rompon  atau  yang  sering  di sebut  masyarakat  sekitar  dengan  sebutan  rakit  sama  sekali  tidak  menimbulkan  daya tarik  kepada  masyarakat  untuk  menjalankan  dan  melestarikan  jenis  usaha  tersebut dalam  wadah  BUMDes.  Hal  ini  sebagaimana  yang  di  perkuat  oleh  responden  yang merasa  sama  sekali  tidak  tertarik  dengan  jenis  usaha  yang  di  buat  oleh  pengurus BUMDes.
Faktor-faktor  yang  menjadi  pengmbat  dalam  pengelolaan  BUMDes  di  Desa Iloheluma  :

## a. Jenis usaha yang kurang tepat
Berdasarakan  hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukan  bahwa  faktor penghambat  dalam  pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma,  kec.  Posigadan,  kab. Bolaang  Mongondow  Selatan.  di  antaranya  ialah  jenis  usaha  yang  kurang  tepat. sebagaimana  berdasarkan  data  yang  di  dapatkan  dalam  penelitian  bahwa  jumlah pekerjaan penduduk yang paling banyak di Desa Iloheluma adalah Petani. Adapun jenis usaha yang di buat oleh pengurus BUMDes di Desa Iloheluma hanya bergerak di bidang kelautan yaitu rompong atau yang sering di sebut oleh masyarakat desa dengan sebutan rakit yang di buat dengan tujuan hanya untuk  menyentuh masyarakat nelayan.

## b. Keterbatasan Dana
Berdasarkan hasil peneltian di lapangan terkait keterbatasan dana yang di miliki oleh pengurus BUMDes dalam pembuatan jenis usaha BUMDes bahwa sanya dana yang di berikan oleh  pemerintah Desa sebesar Rp. 60.000.000,. (Enam Puluh Juta Rupaiah). Yang  pada  awalnya  di  rencanakan  untuk  pembuatan  jenis  usaha  yang  bergerak  di bidang  kelauatan  dan  pertanian.  Akan  tetapi  karena  pertimbangan  terhadap  jumlah dana  uang  minim  dan    jenis  usaha  yang  akan  di  buat  oleh  pengurus  BUMDes sehingganya dana yang ada di putuskan untuk digunakan dalam pembuatan jenis usaha BUMDes berupa  rompong yang berorientasi  pada  masyarakat  nelayan yang kemudian
di  sepakati  oleh  pemerintah  Desa  dan  dengan  harapan  lewat  usaha  tersebut  dapat memberikan hasil yang nantinya akan di kembangkan dan di perluas untuk pembiyaan dan pembuatan jenis usah BUMDes lainya.

## c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan  hasil  peneltian  yang  di  lakukan  oleh  peneliti  di  lapangan,  bahwa partisipasi  masyarakat  di  Desa  Iloheluma  dalam  Program  kegiatan  usaha  BUMDes sangtalah kurang. Hal ini dilihat dari tidak adanya masyarakat yang ikut berpasrtisipasi dalam  pengelolaan  jenis  kegiatan  yang  di  buat  oleh  pengurus  BUMDes.  Dalam pengelolaan jenis usaha berupa rompong ini hanya di kelola oleh Direktur BUMDes dan Kepala  Desa  melalui  orang  suruhan  (masyarakat  nelayan)  yang  di  tugaskan  untuk mengontrol,  berjaga,  di  rompong  tersebut.  Hal  yang  menyebabkan  partisipasi masyarakat  Desa  Iloheluma  sangatlah  kurang  ialah  jenis  usaha  yang  di  hasilkan  oleh BUMDes tidaklah sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat Desa.

## c. Hubungan antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  yang  di  peroleh  dalam  penelitian  mengenai  efektivitas pengelolaan  BUMDes  bahwa  sanya  selain  ketiga  faktor  yang  telah  di  jelaskan,  bahwa sanya  faktor  penghambat  lainnya  ialah  Hubungan  antara  Pengurus  BUMDes  dan Pemerintah  Desa.  Dimana  dalam  pengelolaan  jenis  usaha  BUMDes  yang  berupa rompong  tersebut  antara  pengurus  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  sedikit  mengalami kesalah fahaman yang  di akibatkan oleh Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes yang kurang jelas. Selain itu hubungan antara sesama pengurus BUMDes juga menjadi salah satu  penyebab  dari  tidak  berjalannya  jenis  usaha  dengan  baik.  Dimana  dalam pembuatan  jenis  usaha  BUMDes  sama  sekali  tidak  melibatkan  dan  menginformasikan kepada para pengurus BUMDes lainnya.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa/BUMDes  di  desa  Iloheluma  kecamatan Posigadan,  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  secara  umum  dapat  dikatakan belum  berjalan  secara  efektif.  Hal  ini  dilihat  dari  kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan yang  telah  di  tetapkan  pada  pendirian  dan  pembentukan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma, serta jenis usaha yang di buat oleh BUMDes berupa Rompong yang tidak dapat bertahan
lama.  dan  dengan  melihat  hasil  pada  peningkatan  ekonomi  masyarakat  Desa  selama adanya  keberadaan  BUMDes  yang  sama  sekali  tidak  mengalami  peningkatan  dalam perekonomian  masyarakat.  oleh  sebab  itu  berdasarkan  pada  hasil  pembahasan  pada bab sebelumnya maka penyimpulan akhir mengenai efektifitas pengelolaan BUMDes di Desa Ilohelum kec. Posigadan sebagai berikut :
1. Dasar  Hukum,  dalam  pendirian  dan  pembentukan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma tidak  dapat  di buktikan adanya  suatu legistimasi yurisi berupa Peraturan Desa mengenai  Pendirian  dan  Pembentukan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma  kec. Posigadan kab. Bolaang Mongondow Selatan.
2. Dalam  pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Iloheluma  juga  belum  sepenuhnya menerapkan prinsip dan mekanisme dalam pengelolaan BUMDes sebagai bahan acuan bagi pengelolaan BUMDes dalam tujuan utama pendirian BUMDes.
3. Faktor  penghambat  mengenai  efektivitas  dalam  pengelolaan  BUMDes  di  Desa Iloheluma di antaranya ialah jenis  usaha  yang  kurang tepat,  keterbatasan  dana yang  di  miliki  oleh  BUMDes,  kurangnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dan hubungan  antara  pengurus  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  dalam  pengelolaan BUMDes  mengalami  kesalahfahaman  yang  di  sebabkan  oleh  perampungan administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alda  Rifalda  Rizqi.  2019 “Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Dalam  Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan” Jurnal Ilmu Hukum 2019
Anom Surya Putra. 2015 Buku 7 BADAN USAHA MILIK DESA :Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta:  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia.
Bambang,  Soemantri.  2011 Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa. Jakarta: Fokusmedia
Hanny Purnamasary, Eka Mulyani dan Rachmat Ramdani “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”, Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 1 No. 2, Desember 2016
Leong.  J  Lexy.  2013. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  edisi  revisi. Bandung  :Remaja Rosydakarya
Peraturan Mentri Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Desa, Pembang unan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan  dana desa tahun 2017
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  Tentang  Badan  Usaha  Milik Desa
Sulastri,  Nova.2016. Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa(ADD)  Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Fisik  Desa  Lakapodo  Kecamatan  Watopute Kabupaten Muna . Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari
Taliziduhu  Ndraha.  2011 Ilmu  Pemerintahan  Baru .  Jakarta:  Rineka  Cipta  Undang- Undang Nomor 6 Tentang Desa
Widjaja,  HAW.  2015. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli  Bulat  dan  Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Zumaroh Zumaroh, 2019. “ Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana  Desa di Kabupaten Lampung Barat” . Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan 2019