Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224

## Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots
Elsye Yubilia Keysinaya 1* , Nuraeni 2
*Corresponding Author: elsye18001@mail.unpad.ac.id 1,2 Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.22258

## Abstract
This  paper  aims  to  understand  the  role  of  UNICEF  Indonesia  as  an intergovernmental  organization  to  solve  the  problem  of  school  bullying  in 2016 – 2020 through the Roots Program. The occurrence of school bullying in children and adolescents is an increasingly worrying phenomenon. Bullying is often  being  overlooked,  it  has  a  profound  impact  on  physical  and  mental health, and reduces student academic performance. Addressing the problem of bullying  requires  efforts  from  various  parties,  including  through  the collaboration  between  the  Government  of  Indonesia  and  UNICEF.  This research used Ian Hurd's perspective as theoretical framework to understand the  role  of  UNICEF  Indonesia  as  an  actor,  forum,  and  resources  through descriptive  qualitative  research  method.  Study  literatures  and  interviews  are used as data collection techniques. The results of this study found that through the Roots Program, UNICEF Indonesia tends to carry out its role as an actor.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran yang dijalankan oleh UNICEF Indonesia  sebagai  sebuah  organisasi  internasional  antar  pemerintah  dalam menangani  masalah  perundungan  di  sekolah  pada  tahun  2016 – 2020  melalui Program Roots. Terjadinya perundungan pada anak-anak dan remaja di sekolah adalah  fenomena  yang  semakin  mengkhawatirkan.  Tidak  hanya  sekedar candaan  semata,  perundungan  meninggalkan  dampak  mendalam  pada kesehatan  fisik  dan  mental,  serta  menurunkan  kinerja  akademik  siswa  di sekolah.  Dalam  menangani  masalah  perundungan  diperlukan  upaya  dari berbagai  pihak  termasuk  melalui  kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dengan UNICEF. Penelitian ini menggunakan pandangan Ian Hurd sebagai kerangka teoritis untuk memahami peran UNICEF Indonesia sebagai aktor, forum, dan sumber daya melalui metode penelitian kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa melalui Program Roots, UNICEF Indonesia cenderung menjalankan perannya sebagai aktor.

## Keywords
Bullying, Child’s Right, Indonesia, UNICEF, Role of International Organizations.

## Article History
Received August, 19 Revised November, 22 Accepted December, 26 Published December, 28

## Corresponding Author
Elsye Yubilia Keysinaya, Jl. Raya Jatinangor KM 21.5 RW.5, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

## Pendahuluan
Tindak perundungan bukanlah hal yang baru terjadi di masyarakat, kasus perundungan semakin mengkhawatirkan karena kerap kali terjadi di lingkup dunia pendidikan pada anak dan remaja usia sekolah. Terjadinya perundungan di sekolah adalah fenomena yang semakin tak dapat dihiraukan  karena  dampak  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  fisik  dan  psikis,  bahkan  banyak merenggut  nyawa  anak  dan  remaja  di  sekolah.  Menurut  data  survey  dari  UNESCO  (2019), perundungan  terjadi  pada  anak-anak  di  seluruh  belahan  dunia,  dari  negara  dengan  tingkatan terendah yakni di Tajikistan (7 persen) hingga negara dengan kasus tertinggi yakni di Samoa (74 persen).  Secara  rata-rata  global,  lebih  dari  30  persen  siswa  berusia  antara  13  sampai  15  tahun mengalami  tindakan  perundungan  secara  reguler  (Fleming  &  Jacobsen,  2010:  75).  Tidak  hanya
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
sekedar pernah mengalami saja, satu dari lima siswa (19 persen) mengalami perundungan setiap satu atau dua hari secara rutin di sekolah (UNESCO, 2019: 19).
Sering kali dianggap sebagai bentuk interaksi antar teman sebaya yang wajar karena hanya sebatas  godaan  atau  candaan  semata,  berbagai  penelitian  menunjukan  bahwa  tindakan perundungan oleh teman sebaya memiliki dampak berbahaya bagi anak secara fisik dan psikis serta menurunkan  hasil  kinerja  akademik  di  sekolah  (Pells  dkk.,  2016:  6 – 7).  Lebih  lanjut  studi  dari Olweus (1996: 266 – 267) dan Takizawa dkk., (2014: 781 – 782) menemukan bahwa, luka fisik dan batin  yang  dialami  oleh  korban  perundungan  dapat  bertahan  hingga  masa  dewasa,  bahkan mempengaruhi kesejahteraan seorang pribadi di masa dewasanya. Berbeda dengan gurauan sebaya, perselisihan  anak,  ataupun  tindak  kekerasan  lainnya,  tindak  perundungan  ditandai  dengan  tiga karakteristik  yakni  aksi  agresif  yang  disengaja  ( intended  harm ),  terulang  dari  waktu  ke  waktu ( repetition ), dan melibatkan imbalance of power or strength antara pelaku dan korban (UNICEF, 2018). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan angka kekerasan di lingkungan sekolah  yang  tinggi,  khususnya  berupa  perundungan  (UNICEF  dalam  Yusuf  dkk.,  2019:  1). Menurut  laporan  tahunan  dari  UNICEF  Indonesia  (2015:  14),  sebanyak  40  persen  remaja  di Indonesia pernah mengalami tindakan perundungan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata  tingkat  perundungan  di  dunia,  yang  hanya  sekitar  30  persen.  Pada  umumnya  bentuk perundungan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah verbal bullying , kemudian diikuti dengan physical bullying yang berada pada urutan kedua.
Melihat tingginya angka perundungan yang terjadi secara nasional maupun internasional serta dampak negatif yang mengancam anak dan remaja, masalah perundungan pun memperoleh perhatian global. Isu perundungan dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, sehingga memerangi perundungan di sekolah menjadi salah satu poin penting untuk mencapai pemenuhan Hak Anak. Pada tahun 2014, isu ini pun mulai menjadi salah satu perhatian utama PBB. Hal ini terlihat  dengan  adanya  tiga  resolusi  tentang  perlindungan  anak-anak  dari  perundungan  yang diadopsi  oleh General  Assembly yakni  Resolusi  A/RES/69/158  pada  2014,  Resolusi A/RES/71/176  pada  2016,  dan  Resolusi  A/RES/73/154  pada  2018.  Dalam  resolusi-resolusi tersebut, PBB menyatakan bahwa tindakan perundungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia merujuk pada pasal-pasal dalam Convention on the Right of Children (CRC) yakni pada Article 2 dan Article 19. Penanganan perundungan juga dianggap penting oleh PBB karena sejalan  dengan  upaya  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau  sasaran  dari Sustainable Development Goals (SDGs), yakni tercantum pada Tujuan 16 SDGs untuk mengakhiri pelecehan,  eksploitasi,  dan  segala  bentuk  kekerasan  serta  penyiksaan  terhadap  anak  serta  pada Tujuan  4  yakni  untuk  memastikan  hadirnya  lingkungan  belajar  yang  inklusif  dan  efektif  untuk semua anak. Dengan demikian terdapat dua alasan utama signifikansi dari isu perundungan pada kancah internasional yakni sebagai upaya pemenuhan hak anak terkait dengan Konvensi Hak Anak dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).
Sebagai salah satu badan PBB dengan mandat untuk mengadvokasi perlindungan hak- hak anak seturut dengan CRC, mengatasi perundungan merupakan bagian dari kinerja UNICEF yakni  bagian  dari  fungsi  ‘Perlindungan  Anak’  khususnya  perlindungan  dari  kekerasan.  Di Indonesia,  UNICEF  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Indonesia  untuk  menangani  masalah perundungan  melalui  Program  Roots.  Program  Roots  merupakan  sebuah  model  intervensi
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
perundungan di sekolah yang diadaptasi oleh UNICEF di Indonesia dari program serupa yang dijalankan di Amerika Serikat pada tahun 2015.  Program ini bertujuan untuk mengubah norma sosial  terkait  perundungan  dengan  mengutamakan  partisipasi  siswa  untuk  membangun  iklim pergaulan  yang  positif  ( social  referent )  dan  mengkombinasikan  dengan  pelatihan  guru  untuk menerapkan  praktik  disiplin  positif  (UNICEF,  2020).  Penelitian  ini  berfokus  pada  pertanyaan mengenai bagaimana peran UNICEF Indonesia dalam menangani kasus perundungan di sekolah melalui Program Roots (2016 – 2020).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  upaya-upaya  perlindungan  anak  dari  segala  jenis kekerasan semakin digalakan secara global. Pemerintah Indonesia pun berupaya untuk melakukan penguatan kapasitas dalam penangangan masalah kekerasan terhadap anak (Nigrum dan Yuliani, 2021).  Upaya  UNICEF  dalam  mengatasi  kekerasan  pada  anak  terwujud  misalnya  melalui Kampanye Global #EndViolence (Lestari dan Susanto, 2019), mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual (Ika Yunika Irmalita, 2015), dan perlindungan di wilayah perang (Luerdi dan Mardayanti,  2017),  namun  penelitian-penelitian  terdahulu  umumnya  belum  ada  yang  mengkaji spesifik  terkait  kekerasan  anak  dalam  bentuk  perundungan.  Sedangkan  studi-studi  terdahulu lainnya  yang  mengkaji  tentang  peran  organisasi  internasional  umumnya  tidak  membahas keterkaitan organisasi internasional dalam mengatasi isu perundungan di Indonesia (Yusuf dkk, 2020; Bahter, 2020; Putri dan Yumitro, 2022). Berdasarkan studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh penulis, masih belum terdapat kajian terkait peran organisasi internasional dalam menangani isu  perundungan  di  Indonesia,  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  pada  anak  yang melanggar Hak Anak seturut CRC.
Terdapat banyak definisi yang berbeda-beda mengenai organisasi internasional sebagai konsekuensi dari perkembangan Hubungan Internasional yang dinamis dan kompleks, baik secara empiris  maupun  konseptual  sehingga  melahirkan  beragam  sudut  pandang.  Dalam  konteks penelitian  ini,  definisi  yang  akan  digunakan  adalah  organisasi  internasional  dipahami  sebagai lembaga berstruktur formal yang mencakup keanggotaan dari tiga atau lebih representatif negara, yang  beroperasi  di  tingkat  internasional,  dan  memiliki  tugas  yang  kontinu  dengan  tujuan  yang disepakati bersama (Barnett dan Finnemore, 2004:177; Davies dan Woodward, 2004: 13; Pease, 2016: 2). Definisi ini lebih condong pada deskripsi organisasi internasional sebagai intergovernmental organization (IGO). Organisasi antar pemerintah atau International Governmental Organization (IGO) menurut  Karns  dan  Mingst  adalah  organisasi  yang  mencakup  setidaknya  tiga  negara  sebagai anggotanya, yang memiliki kegiatan atau program di beberapa negara anggota, dan yang dibuat melalui perjanjian antar pemerintah yang formal seperti perjanjian, piagam, atau undang-undang (Karns dan Mingst, 2010: 6). Berdasarkan definisi ini Karns dan Mingst melihat organisasi antar pemerintah  (IGO)  sebagai  salah  satu  aktor  dalam global  governance ,  yakni  sebagai  agen  dari  para negara  anggotanya.  IGO  dibentuk  oleh  negara  anggotanya,  dan  negara  memberikan  tanggung jawab dan wewenang kepada IGO untuk bertindak, sehingga IGO memiliki legitimasi power yang bersumber  dari  negara-negara  anggotanya.  Lebih  lanjut  menurut  Pease,  IGO  memiliki  status legalitas  yang  spesial  depan  hukum  internasional,  yakni  mereka  merupakan international  legal personality yang membuat mereka mempunyai kapasitas untuk bertindak dan hak istimewa yang sama dari negara, seperti kekebalan hukum atau hak untuk menuntut di pengadilan nasional (Pease, 2016:  3).  Berdasarkan  penjabaran  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  IGO  sebagai  organisasi
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
internasional memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan perannya tersendiri yang berbeda dengan aktor  Hubungan  Internasional  lainnya.  Namun  dengan  semakin  meningkatnya  keberadaan organisasi  internasional,  maka  peran  yang  dijalani  oleh  organisasi  internasional  pun  semakin kompleks.
Menurut  Harnisch  dkk  (2011:  5-7),  peran  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  kedudukan, posisi, ataupun kategori aktor yang diakui secara sosial. Peran terkonstruksi dari harapan pribadi ( ego ),  ekspektasi  ( alter  expectation )  dan  tujuan.  Dalam  konteks  Hubungan  Internasional,  peran bersifat terbatas dalam waktu dan ruang lingkup tertentu, seiring dengan struktur dan tujuan dari entitas  atau  kelompok  sosial  tersebut  (Harnisch  dkk.,  2011:8).  Secara  lebih  spesifik  dalam membahas  peran  peran  organisasi  internasional,  di  studi  Hubungan  Internasional  terdapat beberapa konsep yang dapat menjelaskan terkait kedudukan atau posisi organisasi internasional sebagai  salah  satu  aktor.  Setiap  teori  peran  organisasi  internasional  memiliki  relevansi  dalam penggunaannya masing-masing, sehingga beberapa teori dapat digunakan secara tepat guna dalam studi  kasus  tertentu, sementara  beberapa  teori  yang  lain  kurang  tepat  untuk  menganalisis  studi kasus  yang  sama.  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  penjabaran  peran  organisasi internasional menurut Ian Hurd.
Dalam buku “International Organizations: Politics, Law, Practice”, Ian Hurd (2014) tidak menggunakan  kata  ‘peran’,  tetapi  ia  menggunakan  kata  ‘ ontology ’  dalam  menj abarkan  peran organisasi internasional. Dalam penjelasannya, seturut dengan pengertian peran menurut Harnish, peran  diartikan  oleh  Ian  Hurd  sebagai  posisi,  kategori,  ataupun  karakteristik  dari  organisasi internasional yang dapat dipahami dengan berbagai cara. Menurut Ian Hurd, memahami peran organisasi  internasional  harus  dilihat  berdasarkan  studi  kasus  pada  suatu  waktu  yang  spesifik. Dengan kata lain dalam pandangannya peran bersifat situasional, peran tidak bersifat generalisasi untuk  segala  kondisi.  Menurut  Ian  Hurd,  untuk  situasi  yang  berbeda,  atau  untuk  tujuan  yang berbeda,  masing-masing  organisasi  internasional  mampu  memiliki  karakteristik  peran  yang mungkin pada suatu saat lebih terlihat seperti aktor, atau forum, atau sumber daya ( resources ), atau kombinasi dari semuanya sekaligus (Hurd, 2014).
Pertama, Ian Hurd menjelaskan sebagai aktor, organisasi internasional memiliki status sebagai  salah  satu  subjek  hukum  internasional.  Organisasi  internasional  didirikan  berdasarkan hukum  internasional ,  berarti  mereka  adalah  ‘ legal  personality ’  berkedudukan  hukum,  tunduk  atas hukum, dan memiliki hak dan kewajiban yang dapat menggugat dan digugat, selayaknya ‘individu’. Sebagai aktor, organisasi internasional dalam suatu situasi akan menunjukan karakteristik sebagai ‘entitas independen’ yang mendapatkan rekognisi sosial atau diakui, sehingga memiliki kapasitas untuk bertindak dan melakukan aksi. Secara lebih jelas, menurut Alexander Wendt (2004) salah satu cara untuk melihat apakah organisasi internasional itu diakui atau tidak adalah, dengan melihat karakter  ‘ personhood ’,  yakni  melalui  kemampuan  organisasi  internasional  untuk  membuat  hal -hal yang berdampak, yang tidak dapat dilakukan oleh bagian-bagian penyusunnya, yaitu negara sendiri.
Kedua, organisasi Internasional sebagai forum merujuk pada peran ‘tempat pertemuan’ dari  negara  untuk  mendiskusikan  masalah  atau  isu  tertentu,  artinya  dalam  hal  ini  organisasi internasional dapat menjadi penyelenggara rapat, konferensi, atau bahkan gedung pertemuan (Ian Hurd,  2014).  Dalam  hal  ini  organisasi  internasional  menjadi  sarana  komunikasi  antar  berbagai stakeholder  sehingga  memungkinkan  terjadinya  diskusi  dalam  menghadapi  sebuah  masalah.
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Praktik ini sebagian besar dijalankan dengan terjadinya konferensi di antara pemerintah. Dalam menjelaskan peran sebagai forum ini, Ian Hurd mengambil contoh yakni pertemuan UN General Assembly ,  di  mana  dalam  pertemuan  tersebut  tidak  hanya  menghasilkan  pidato-pidato  formal kenegaraan  saja,  tetapi  diskusi  informal  berbagai  pihak  pun  dapat  terjadi  karena  banyaknya diplomat dan pemimpin yang berkumpul dalam satu kota dalam satu waktu yang sama, sehingga biaya diplomasi menjadi berkurang dan manfaat diplomasi tercapai. Di sinilah peran organisasi internasional sebagai forum dapat terlihat. Pembeda signifikan dari peran organisasi internasional sebagai  aktor  dengan  forum  adalah,  sebagai  forum,  organisasi  internasional  bertindak  sebagai penyelenggara, memberikan dukungan logistik, dan pemberi bantuan yang diperlukan agar sebuah pertemuan  dapa t  terjadi,  meskipun  ia  sendiri  sebagai  sebuah  ‘entitas  independen’  tidak  hadir sebagai partisipan.
Ketiga dalam perannya sebagai sumber daya atau resources , organisasi internasional dilihat oleh  negara  sebagai  ‘alat’  untuk  mencapai  tujuan  negara,  baik  itu di  tingkat  domestik  maupun internasional. Apapun yang dimiliki, dilakukan, atau dikatakan oleh organisasi internasional seperti pernyataan, hasil keputusan, hasil riset, kepemilikan material, dsb, selama dapat digunakan oleh negara untuk mendukung tujuannya, maka dalam hal itu organisasi internasional berperan sebagai sumber daya. Kata kunci yang disebutkan dalam penjelasan organisasi internasional sebagai sumber daya  adalah  ‘ tools  and  options ’,  organisasi  internasional  dilihat  sebagai  sarana  yang  memberika n kapasitas  dan  pilihan  lain  pada  negara.  Dalam  banyak  perselisihan  internasional,  organisasi internasional  menghasilkan  pernyataan,  keputusan,  dan  keluaran  lain  sebagai  ungkapan  posisi mereka. Negara-negara memperebutkan materi-materi tersebut untuk mendukung posisi mereka sendiri, dan banyak perselisihan internasional mencakup interpretasi yang bersaing dari pernyataan organisasi internasional.
Pemilihan  perspektif  peran  organisasi  internasional  oleh  Ian  Hurd  karena  bersesuaian dengan keperluan untuk meletakan pemahaman tentang organisasi internasional dengan konteks dan lingkup ruang waktu tertentu tepat dengan porsinya, tanpa melakukan reduksi terhadap peran tertentu  yang  mereka  lakukan.  Misalnya  ketika  organisasi  internasional  mengeluarkan  sebuah rekomendasi.  Tindakan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  organisasi  internasional  merupakan  aktor, forum, maupun sumber daya bergantung pada situasi yang terjadi. Ketika rekomendasi tersebut menimbulkan  reaksi  dari  negara,  baik  diterima  atau  diimplementasikan  maupun  ditolak  oleh negara,  maka  dalam  kondisi  tersebut  organisasi  internasional  bertindak  sebagai  aktor  yang memperoleh ‘rekognisi sosial’ sebagai ‘entitas independen’ berkapabilitas melakukan aksi tertentu. Ketika  rekomendasi  tersebut  digunakan  oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan tertentu  di  kancah domestik maupun internasional, maka tindakan yang sama justru menunjukan bahwa organisasi internasional berperan sebagai sumber daya bagi negara, dan ketika sebuah rekomendasi dihasilkan dari  konferensi  atau  pertemuan  tertentu,  maka  dalam  konteks  tersebut  organisasi  internasional berperan  sebagai  forum.  Ketiga  peran  organisasi  internasional  ini,  sebagai  aktor,  forum,  dan sumber  daya,  hidup  berdampingan  dalam  praktik  politik  internasional.  Ian  Hurd  (2014) mengatakan  bahwa  jika  melihat  organisasi  internasional  sebagai  salah  satunya  saja,  maka  ia memberikan tampilan yang tidak lengkap. Melihat organisasi internasional hanya dari satu dari tiga perspektif ini mengarah pada pandangan parsial tentang sifat dan kekuatan mereka, dan membuat terlalu mudah untuk mengkritik atau mengabaikan mereka.
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  memahami  peran  UNICEF  sebagai  salah  satu organisasi  internasional  antar  pemerintah  (IGO)  dalam  menangani  masalah  perundungan  di Indonesia, khususnya melalui Program Roots, yang akan dianalisis menggunakan perspektif Ian Hurd. Pembatasan waktu penelitian tahun 2016 – 2020 dipilih karena pada kurun waktu tersebut Program  Roots  memasuki  fase  pertama  implementasi  yakni  uji  coba  tahap  1  dan  tahap  2. Selanjutnya  pada  tahun  2021 – 2024  program  ini  telah  memasuki  fase  kedua  yakni  fase implementasi nasional bertahap. Sehingga dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada fase implementasi yang telah selesai dijalankan yakni fase pertama pada tahun 2016 – 2020. Penulis berargumen bahwa peran UNICEF Indonesia dalam penanganan perundungan terutama adalah sebagai aktor dan sumber daya. Untuk menguraikan argumen tersebut, pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni pertama adalah menjelaskan tentang pemahaman peran organisasi internasional  menurut  Ian  Hurd.  Selanjutnya  adalah  analisis  peran  UNICEF  dalam  menangani perundingan  di  Indonesia  melalui  Program  Roots,  lalu  pada  bagian  terakhir,  akan  dipaparkan kesimpulan penelitian ini.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan Christopher Lamont (2015:  21),  yang  berpandangan  bahwa  metode  kualitatif  adalah  pengumpulan  data  dan  strategi analisis data yang mengandalkan sumber pengumpulan, dan analisis data dari data non-numerik, yakni data yang datang dalam bentuk bahasa lisan atau tulisan dan tidak diformalkan menjadi angka. Lamont  (2015:  77-79)  menilai  bahwa  metode  kualitatif  ini  merupakan  metode  yang  sering digunakan akademisi untuk memperoleh pemahaman konseptual dan melakukan studi mendalam misalnya  untuk  isu  terkait  pemahaman  karakter  individu,  negara  dan  organisasi  internasional. Metode penelitian ini dipilih karena memperkenankan penulis untuk melakukan studi mendalam dari sumber-sumber non-numerik. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk memperoleh pemahaman konseptual dan deskripsi terhadap peran UNICEF dalam menangani masalah perundungan di Indonesia. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penelitian adalah teks dalam buku, laporan, artikel jurnal, serta sumber data dari narasumber berupa hasil transkrip  wawancara.  Untuk  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data berbasis dokumen dan arsip, berbasis internet, dan wawancara dari narasumber UNICEF Indonesia yakni Derry Fahrizal Ulum selaku Education Officer UNICEF Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah melalui Program Roots UNICEF  pertama  kali  beroperasi  di  Indonesia  ketika  terjadi  bencana  kekeringan  di Lombok  pada  1948.  Pada  awal  kedatangan  UNICEF  tersebut  sebenarnya  terjadi  tanpa  ada kesepakatan antara kedua pihak. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan inisiatif dari UNICEF untuk mencegah terjadinya kelaparan khususnya bagi anak-anak di Lombok. Pemerintah Indonesia menerima bantuan, tersebut lalu kerjasama antara UNICEF dan Indonesia dilanjutkan. Kerjasama antara  Indonesia  dan  UNICEF  secara  resmi  pertama  kali  pada  1949,  yakni  untuk  membangun dapur  susu  di  Yogyakarta.  Pada  1969,  UNICEF  berkiprah  lebih  luas  yakni  terlibat  dalam
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
memberikan bantuan teknis untuk membantu Indonesia mencapai Rencana Pembangunan Lima Tahun (PELITA) melalui Country Programme Action Plan (CPAP) 1969. Hingga saat ini, CPAP antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF terus diperbaharui setiap lima tahun, di dalamnya tercantum program-program  yang  menjadi  fokus  kerjasama  antara  kedua  belah  pihak.  Meningkatnya kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia, yang pada mulanya tanpa adanya perjanjian, lalu meningkat dengan perjanjian project-based hingga secara luas berkontribusi dalam pembangunan lima. tahun, menunjukan bahwa ada penerimaan secara baik dari Indonesia atas kinerja UNICEF.
Penerimaan yang baik dari negara atas kinerja organisasi internasional ini didasari karena adanya irisan kesamaan tujuan dan kepentingan antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF  memiliki  kepentingan  untuk  memenuhi  mandatnya  seturut  dengan  CRC,  khususnya untuk mengakhiri kekerasan pada anak termasuk perundungan. Sementara Pemerintah Indonesia memiliki  kepentingan  untuk  memenuhi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) 2015 – 2020, yang mencangkup pula tentang mengakhiri kekerasan pada anak. Basis kerjas ama  antara  UNICEF  dengan  Pemerintah  seperti  tercantum  dalam  “ Programme  Rationale ” adalah visi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas masyarakat demi daya saing internasional,  termasuk  dengan  berupaya  meningkatkan  kesejahteraan  anak-anak  Indonesia. Sementara  bagi  UNICEF,  berusaha  untuk  memenuhi  target-target  SDGs  dan  membantu pemenuhan Hak Anak di Indonesia (CPAP 2016 – 2020).
Irisan kepentingan atau kesamaan tujuan antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF ini mendorong terbentuknya Program Roots di Indonesia, sebagai upaya menangani perundungan di sekolah.  Program  Roots  terbentuk  atas  berdasarkan  kesepakatan  antara  Pemerintah  Indonesia dengan UNICEF, yang tercantum dalam CPAP 2016 – 2020 dan CPAP 2021 - 2025. UNICEF Indonesia menginisiasi Program Roots pada 2016 dengan mengadaptasi sebuah penelitian program serupa di Amerika Serikat, yang juga bernama Roots. Menurut hasil Program Roots dan penelitian di Amerika Serikat, dalam penanganan perundungan terdapat kekuatan pengaruh teman sebaya yang  berperan  sebagai  untuk  mentransformasi  iklim  konflik.  Program  Roots  berupaya  untuk mengurangi  angka  perundungan  di  sekolah  dengan  mendorong  sejumlah  siswa  yang  disebut sebagai ‘social  referents’ untuk  mengambil  sikap  dan  mempromosikan  norma  perilaku  sosial  anti perundungan  sehingga  menghasilkan student-driven  intervention .  Program  Roots  mulai  diinisiasi  di Indonesia pada 2016, lalu pada tahun 2016 – 2018 program ini memasuki masa uji coba tahap pertama di 4 sekolah di Sulawesi Selatan dan 8 sekolah di Jawa Tengah  (Lihat Gambar 1), lalu pada 2019 – 2020 memasuki masa uji coba tahap kedua di 12 sekolah di Papua Barat, dengan total partisipan  adalah  9.439  siswa  (UNICEF  Indonesia,  2020).  Selanjutnya  pada  2021 – 2024 mendatang  Program  Roots  kini  telah  memasuki  masa  implementasi  nasional  bertahap  untuk seluruh SMP, SMA, dan SMK di Indonesia.
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224

## Gambar 1. Fase Pelaksanaan Program Roots di Indonesia
Sumber: Diolah oleh penulis dari UNICEF, 2020
Dalam  pelaksanaan  Program  Roots  di  Indonesia  (mulai  dari  fase  uji  coba hingga  fase implementasi  nasional)  UNICEF  Indonesia  bekerjasama  dengan  beberapa  pihak.  Dari  pihak Pemerintah  Indonesia,  UNICEF  bekerjasama  dengan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (Kemenpppa),  selanjutnya  untuk  implementasi  nasional  di  sekolah bekerjasama  dengan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Kemendikbud)  dan  Bappenas. Sementara itu UNICEF juga bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pelaksana Program Roots di suatu daerah. Untuk wilayah nasional mitra UNICEF adalah Yayasan Nusantara Sejati, wilayah Pulau Jawa adalah Plato Foundation, wilayah Sulawesi Selatan adalah Yayasan Indonesia Mengabdi dan wilayah Jawa Tengah adalah Yayasan Setara.
Sejak program Roots ini dirancang pada 2016, lalu melalui masa uji coba dan evaluasi uji coba (2016 – 2020) di tiga daerah yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat, ditemukan bahwa Program Roots berhasil memberikan beberapa dampak positif untuk menangani masalah perundungan di sekolah. Dalam uji coba di 4 SMP di Sulawesi Selatan ditemukan bahwa Program Roots menurunkan perundungan hingga 30 persen, di mana sebelumnya rata-rata siswa di sekolah percontohan mengalami perundungan dengan tingkat 64.8 persen, lalu pasca pelaksanaan Roots angka  perundungan  rata-rata  menjadi  35.2  persen  (UNICEF  Indonesia,  2020).  Sementara  itu berbeda dengan hasil yang ditemukan di 8 SMP di Jawa Tengah, ditemukan bahwa angka pelaporan perundungan di sekolah justru meningkat. Sebelum pelaksanaan Program Roots rata-rata angka perundungan di Jawa Tengah adalah 48.6 persen, lalu setelah program Roots menjadi 50.7 persen (Lihat Gambar 2). Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan kesadaran di kalangan siswa mengenai perilaku perundungan, sehingga angka pelaporan meningkat.
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224

## Gambar 2. Grafik Perbandingan Kasus Perundungan Sebelum dan Sesudah Program Roots
Sumber: Diolah oleh penulis dari UNICEF, 2020
Pada  pelaksanaan  uji  coba  tahap  kedua  pada  2019 – 2020  di  Papua  Barat,  hasil  yang ditemukan hampir serupa dengan uji coba di Sulawesi Selatan, angka perundungan di 12 sekolah pasca  penerapan  program  menurun  dengan  kisaran  20 – 30  persen,  dan  jumlah  viktimisasi menurun hingga 20 persen. Namun di Papua Barat, di mana diterapkan pula Program Disiplin Positif (Program pelatihan bagi para guru untuk menghindari hukuman kekerasan verbal dan fisik) bersamaan dengan Program Roots, ditemukan bahwa kecenderungan guru untuk menggunakan hukuman fisik menurun sebesar 16 persen, dan hukuman emosional menurun sebesar 9 persen (Lihat Gambar 2).
Selain menurunkan angka kasus perundungan pasca program Roots diterapkan, setiap sekolah percontohan berhasil mengembangkan kesepakatan anti-perundungan yang dibuat siswa dengan  masukan  guru.  Para  ‘Agen  Perubahan’  menyarankan  perubahan  dan  mengembangkan kebijakan  sekolah  lalu  mempresentasikannya  di  depan  teman  dan  guru,  lalu  bersama-sama menentukan kebijakan yang disepakati. Hasil ini merupakan temuan yang menarik, mengingat pada survey  awal  sebelum  program  Roots  berlangsung,  terdapat  87  persen  guru  yang  merasa  telah menangani kasus perundungan dengan serius, namun hanya 9 persen siswa yang merasa guru telah menangani laporan mereka dengan serius (UNICEF Indonesia, 2020). Hasil di ini menunjukan bahwa sinergi antara seluruh warga sekolah untuk mengatasi perundungan adalah hal yang penting. Ketika guru dan siswa dapat bekerjasama mengatasi perundungan, lingkungan belajar yang lebih sehat dan menyenangkan terbentuk.

## Peran UNICEF Indonesia Sebagai Aktor
Dalam upaya menangani perundungan di Indonesia melalui program Roots, UNICEF Indonesia melakukan perannya sebagai aktor yang dapat dilihat dalam beberapa situasi. Pertama dengan  menginisiasi  pembuatan  program  pencegahan  perundungan,  lalu  mengembangkan program  ini  hingga  menjadi  model  intervensi  yang  dapat  diuji  coba  di  Indonesia,  adalah  suatu
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik
Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
tindakan yang merujuk pada penjelasan Ian Hurd bahwa organisasi internasional sebagai aktor yang menyerupai “ corporate entity capable of taking action in its own right ” (Hurd, 2014). Tindakan menginisiasi pembuatan  program  untuk  mencegah  perundungan  menunjukan  eksistensi  UNICEF  sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk melindungi hak-hak anak sesuai CRC, serta melakukan salah satu program kerja sesuai fungsi utamanya yakni dalam bidang perlindungan anak khususnya perlindungan anak dari kekerasan.
Gambar 3.  Pelatihan ‘Agen Perubahan’ di SMPN 3 Klaten
Sumber: UNICEF, 2019
Perwujudan  peran  UNICEF  sebagai  aktor  yang  kedua  adalah  pasca  Program  Roots dilaksanakan, UNICEF Indonesia mempublikasikan laporan hasil evaluasi uji coba Program Roots 2016 – 2020.  Dalam  laporan  evaluasi  tersebut,  UNICEF  Indonesia  mencantumkan  beberapa rekomendasi  untuk  pengembangan  Program  Roots  ke  depannya,  termasuk  rekomendasi  untuk melanjutkan  penerapan  Program  Roots  di seluruh sekolah  SMP,  SMA,  dan SMK  di  Indonesia secara  bertahap.  Pemerintah  Indonesia  kemudian  mengeluarkan  beberapa  reaksi  terkait rekomendasi  tersebut,  yakni  menyetujui  rekomendasi  untuk  melanjutkan  penerapan  Program Roots secara nasional pada 2021 – 2024, yang tertulis pada CPAP Indonesia – UNICEF 2021 – 2025,  lalu  terkait  rekomendasi  untuk  menyesuaikan  modul  pelaksanaan  Program  Roots  sesuai dengan kebutuhan sekolah, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud melakukan perubahan modul  pelatihan  Program  ROOTS,  yang  semula  12  pertemuan  bersifat  wajib,  menjadi  10 pertemuan wajib dan 5 pertemuan tambahan (Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2021: 16). Adanya respon atau reaksi dari Pemerintah Indonesia terhadap rekomendasi UNICEF tersebut menunjukan bahwa UNICEF mempengaruhi kebijakan yang  diambil  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  merujuk  pada  peran  organisasi  internasional sebagai  aktor  yang  merupakan  entitas  independen  yang  ‘berdampak’.  Dampak  dari  organisasi internasional ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa ia adalah aktor yang dapat mempengaruhi praktik dan keputusan politik dari aktor lainnya.
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Tindakan ketiga yang menunjukan peran UNICEF sebagai aktor adalah melalui Program Roots, UNICEF juga sekaligus melakukan advokasi terkait anti kekerasan terhadap anak terutama di lingkungan sekolah. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia dikukuhkan dengan pernyataan dari narasumber, Derry Fahrizal Ulum, yang mengatakan:
“Ada teman -teman dari UNICEF Indonesia, yang melakukan liaisoning di kementerian-kementerian (dalam konteks Roots, yang dimaksud adalah Kemenpppa dan Kemendikbud) sehingga bisa melakukan advokasi,  sampai  kita  bisa  (berhasil)  membuat  website,  membuat  gerakan,  membuat  ribuan  sekolah replikasi, itu karena hasil advokasi bersama dengan kementerian” (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022)
Tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, advokasi anti kekerasan dan anti perundungan melalui  Program  Roots  juga dibawa  oleh  UNICEF  Indonesia  ke  panggung  internasional,  “Di panggung internasional kita juga advokasikan, hasil temuan Program Roots ini kita presentasikan di KTT ASEAN di Bali lalu” (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022). Upaya untuk menggaungkan isu perundungan di sekolah, dan mengubah norma sosial melalui Program Roots merupakan bentuk peran organisasi internasional sebagai aktor yang mampu melakukan aksi sesuai mandat  pembentukannya.  Advokasi  oleh  organisasi  internasional  ini  bertujuan  untuk menyampaikan  pesan  pada  publik  dalam  upaya  mempengaruhi  pengambil  keputusan  nasional maupun internasional serta memperoleh dukungan opini publik atas kebijakan organisasi.
Terakhir, peran UNICEF sebagai aktor juga ditegaskan dalam Country Programme Action Plan (CPAP)  2016-2020  antara  Indonesia  -  UNICEF  (2015).  Dalam  pernyataan  kerangka  basis kerjasama, disebutkan bahwa kedua belah pihak berada dalam “ mutual agreement to the content of the Country Programme Action Plan (CPAP)” lalu terdapat pula tertulis “ Declaring that these responsibilities will  be  fulfilled  in  a  spirit  of  friendly  cooperation ”.  Penggunaan  kata  “ mutual  agreement ”  dan  “ friendly cooperation ”,  menunjukan  bahwa  kedua  belah  pihak  berada  dalam  kerjasama  yang  setara  antara keduanya. Adanya kesepakatan sebagai dua entitas yang setara menunjukan bahwa UNICEF yang mendapatkan  rekognisi  sosial  sebagai  aktor  dari  Pemerintah  Indonesia.  Menurut  wawancara dengan narasumber, hal ini ditunjukan dengan adanya rapat-rapat teknis koordinasi setiap enam bulan sekali, antara UNICEF dengan Kementerian-Kementerian, sehingga kerjasama yang setara antara kedua pihak dapat terus berlangsung (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022).

## Peran UNICEF Indonesia Sebagai Sumber Daya
Melalui Program Roots, UNICEF menjalankan peran sebagai sumber daya yang terlihat dalam  beberapa  situasi.  Pertama,  pada Country  Programme  Action Plan (CPAP)  Indonesia  dan UNICEF, tertulis bahwa:
“ UNICEF will provide strategic guidance to local governments to plan and implement programmes, as well as technical support  to address bullying in schools and promote positive discipline and inclusive education, in particular  for  children  with  dis abilities.” (Country  Programme  Action  Plan  2016-2020  between  Indonesia  - UNICEF, 2015 )
Melalui  kutipan  tersebut,  terlihat  bahwa  UNICEF  berperan  sebagai  penyedia  bantuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia. Bantuan yang dimaksud dengan “ strategic guideline ” adalah memberikan  acuan  pelaksanaan  penanganan  perundungan,  terutama  dengan  Program  Roots. Kementerian  Pendidikan  menerbitkan  panduan  pelaksanaan  Program  Roots  dalam  buku “Petunjuk  Pelaksanaan  Roots  Indonesia:  Program  Pencegahan  Perundungan  dan  Kekerasa n Berbasis Sekolah”, sebagai salah satu perwujudan UNICEF Indonesia memberikan strategic guideline .
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Selanjutnya UNICEF juga memberikan bantuan berupa “ technical support ” untuk mengatasi perundungan.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  Program  Roots  dikembangkan awalnya menggunakan dana dari UNICEF, kemudian dilanjutkan menggunakan Dana BOS yang dimiliki setiap sekolah.
“Ya,  selama  proses  pengembangan  awal  program  dan  uji  coba  memang  awalnya menggunakan dana dari UNICEF. Tetapi itupun tidak banyak, karena program ini termasuk ‘murah’ untuk diimplementasikan. Sekarang (dalam implementasi nasional), Program Roots menggunakan Dana BOS di setiap sekolah. Hanya dengan bermodalkan 2 persen Dana BOS, ternyata perundungan bisa menurun hingga 30 persen”. (Dat a hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022) Kemampuan UNICEF untuk memberi bantuan “ strategic guideline ” dan “ technical support ”, yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya (prioritas nasional terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dalam RPJMN 2015 – 2019)., merujuk pada eksistensi organisasi internasional sebagai ‘ tools and options ’ bagi negara.
Peran  sebagai  sumber  daya  yang  lainnya  ditunjukan  dengan  kemampuan  UNICEF Indonesia  untuk  menghimpun  data  terkait  perundungan  di  Indonesia  melalui  Program  Roots. Sebelum  adanya  Program  Roots,  Indonesia  kesulitan  untuk  memiliki  data  yang  komprehensif terkait kasus perundungan, seperti ditampilkan pada Tabel 1 data kasus perundungan di Indonesia menunjukan perbedaan dari berbagai sumber.

## Tabel 1.  Data Perundungan di Indonesia Menurut Berbagai Sumber
Dalam  pelaksanaan  Program  Roots,  UNICEF  Indonesia  mengembangkan  Platform UReport. Salah satu fitur dari U-Report adalah dapat digunakan untuk melakukan jajak pendapat, menampilkan  hasil survey,  dan  tempat  anak  menyuarakan  pendapat  mereka. Hasil survey yang UNICEF  Indonesia  dapatkan  secara real-time ,  dan  ditambah  dengan  hasil  survey  awal  angka perundungan  yang  dilakukan  di  setiap  sekolah  yang  menerapkan  Program  Roots,  kini  dapat digunakan  Pemerintah  Indonesia  untuk  memperoleh  data  terkini  terkait  kondisi  kasus perundungan.  Hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  baru  karena  sebelumnya  Pemerintah  Indonesia tidak  memiliki  platform  yang  mumpuni  untuk  mengumpulkan  data  terkait  kasus  perundungan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa data yang dihimpun oleh UNICEF dari survey awal untuk mengukur angka baseline kondisi perundungan di sekolah tersebut. kini menjadi informasi  yang  digunakan  oleh  banyak  pihak,  termasuk  pihak  sekolah  terkait  dan  Pemerintah Indonesia sebagai informasi terkini tentang kondisi perundungan. Penggunaan data dari organisasi internasional oleh negara, juga merujuk pada peran organisasi internasional sebagai resources .
No Sumber Data Tahun Studi Persentase Perundungan 1.  Kemenppa bersama Kemensos, Bappenas, dan BPS 2013 49.7 2. UNICEF Indonesia 2015 40 3. Global School-based Student Health Survey (GSHS) 2015 20.6 4. Kementerian Kesehatan 2018 50 5. SMERU Research Institute 2019 48 (SD) dan 23 (SMP)
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Peran  sebagai  sumber  daya  lainnya  juga  ditunjukan  melalui  Pemerintah  Indonesia  yang meluncurkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. Satu dari enam strategi utama untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak adalah dengan mengubah norma sosial  saat  ini  yang  menerima,  mentolerir,  dan  membiarkan  kekerasan,  termasuk  di  sekolah (Kementerian  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  &  Kementerian  Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan, 2017).
Dalam wawancara dengan UNICEF Indonesia, narasumber mengungkapkan bahwa:
“Kita  (UNICEF  Indonesia)  melihat  perlu  adanya  replikasi  Program  Roots di  sekolah- sekolah  lain,  tetapi  sumber  daya  kita  terbatas  (mengatakan  pada  Kemendikbud)  boleh  tidak  kita replikasi? Dari situ Kemendikbud menunjuk sekolah SMP, SMA, SMK lain”. (Data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022)
Dalam hal ini Program Roots di gunakan sebagai ‘alat’ atau sarana untuk mencapai tujuan Prioritas Nasional untuk mengakhiri kekerasan sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, di mana Program Roots merujuk pada  upaya  Pemerintah  Indonesia  untuk  mengubah  cara  pandangan  dan  membuat  solusi berdasarkan inisiatif siswa agar mencegah perundungan.

## Peran UNICEF Indonesia Sebagai Forum
Melalui program Roots, terjadi pertemuan dan diskusi antara pihak sekolah, para guru, dan siswa untuk bersama-sama mencari kebijakan yang paling sesuai dalam menangani perundungan di sekolah terkait. Hal ini terjadi di terutama selama pertemuan 8 dan pertemuan 10 dalam modul pertemuan pelatihan Roots (Lihat Tabel 2).
Tabel 2.  Daftar 12 pertemuan Roots untuk para ‘Agen Perubahan’
Pertemuan Kegiatan/ Modul Pembentukan Soft Skill Pertemuan 1 Pengenalan program - Pertemanan dan kerjasama Pertemuan 2  Mengenal identitas, kepercayaan, dan kesadaran kelompok - Toleransi perbedaan - Mengenal diri sendiri - Partisipasi keberagaman Pertemuan 3 Mengenal perundungan - Menolak tekanan sebaya - Anti Kekerasan Pertemuan 4 Kepemimpinan dan komunikasi - Komunikasi efektif - Mengambil keputusan Pertemuan 5 Melihat perspektif berbeda dan menjalin hubungan yang sehat - Empati - Hubungan sosial - Pubertas dan kesehatan menstruasi Pertemuan 6 Pengaruh siswa dan menanggapi konflik - Mengelola konflik - Mengelola resiko Pertemuan 7 Membuat perubahan perilaku secara positif  - Merencanakan/ mengorganisasi Pertemuan 8 Mengembangkan rekomendasi kebijakan di sekolah untuk pencegahan kekerasan - Partisipasi - Komunikasi efektif Pertemuan 9 Mengembangkan permainan peran antara pelaku dan korban perundungan - Berpikir kritis - Anti Kekerasan dan perundungan Pertemuan 10 Membuat aksi yang melibatkan seluruh siswa  - Merencanakan/ mengorganisasi - Partisipasi Pertemuan 11 Merancang aktivitas untuk ‘Roots Day’ - Merencanakan/ mengorganisasi - Anti Kekerasan dan perundungan
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Pertemuan 12 Menyusun dan mempublikasikan pesan atau kampanye digital - Kreativitas - Merencanakan/ mengorganisasi Pertemuan 13 Persiapan aktivitas ‘Roots Day’ di sekolah - Merencanakan/ mengorganisasi - Anti Kekerasan dan perundungan Pertemuan 14 Pelaksanaan ‘Roots Day’ - Merencanakan/ mengorganisasi - Anti Kekerasan dan perundungan Pertemuan 15 Evaluasi terhadap program Roots - Berpikir kritis - Partisipasi
Sumber:  Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (2021: 16); UNICEF Indonesia (2020)
Dalam  pertemuan  tersebut,  terjalin  diskusi  antara  pihak  sekolah  dan  murid  terkait penanganan masalah perundungan. Meskipun dalam pertemuan tersebut UNICEF sebagai ‘entitas independen’ tidak hadir ikut berpartisipasi dalam diskusi, tetapi Program Roots menjadi sarana komunikasi terjadinya komunikasi antara kedua belah pihak. Terjadinya pertemuan antara warga- warga  sekolah  tersebut  adalah  salah  satu  bentuk  peran  organisasi  internasional  sebagai  forum. Sebelum adanya Program Roots, sering kali sulit adanya tukar pendapat antara sekolah dan siswa. Menurut  laporan  UNICEF,  87  persen  guru  merasa  sekolah  telah  menangani  isi  perundungan dengan serius, namun hanya 9 persen siswa yang merasa guru telah menangani laporan mereka (UNICEF, 2020). Melalui Program Roots, perbedaan persepsi ini dapat teratasi, sehingga siswa lebih yakin bahwa guru mereka akan bertindak jika menerima laporan perundungan.
Selain  itu,  dalam  proses  pengembangan  program  Roots,  menurut  Litbang  Kemendagri (2017),  terjadi  Rapat Stakeholder yakni  pertemuan  antara  pihak-pihak  yang  mengatur  kebijakan terkait  perundungan  di  Indonesia,  di  antaranya adalah  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (serta dinas di provinsi terkait), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (serta  dinas  di  provinsi  terkait),  Badan  Perencanaan  Daerah  (Bappeda),  Pemerintah  Provinsi terkait, serta para ketua sekolah percontohan. Dalam Rapat stakeholder tersebut dibahas mengenai penguatan kapasitas serta arah kebijakan dari para stakeholder terkait.
Gambar 4.  Pelaksanaan Rapat Stakeholder di Jawa Tengah
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Meskipun  demikian  dalam  penjelasan  Ian  Hurd,  ia  menuliskan  bahwa  peran  organisasi internasional sebagai forum terlaksana dengan pertemuan (misalnya konferensi, rapat, dsb) pada level antar negara. Pada isu penanganan perundungan, belum terdapat adanya pertemuan antar negara yang secara khusus membahas isu perundungan saja. Umumnya isu perundungan masuk salah satu topik ‘sisipan’ di tengah isu lainnya. Misalnya pada diskusi “ Political Forum on SDGs” pada 2018 silam di New York, UNICEF membawa salah satu pembahasannya yakni mengakhiri perundungan (data hasil wawancara Derry Fahrizal Ulum, 2022). Peran UNICEF sebagai forum umumnya baru terjadi pada skala yang lebih kecil, yakni pada tingkat lokal di provinsi lokasi sekolah percontohan, dan pada tingkat sekolah. Terbatasnya peran UNICEF sebagai forum ini, juga tidak terlepas  dari  wewenang  UNICEF.  Sebagaimana  tercatat  pada  CPAP  2015 – 2020,  UNICEF Indonesia  berperan  sebagai  ‘ partner’ pemerintah.  Maka  dalam  konteks  Program  Roots  yang diterapkan  secara  nasional,  kemampuan  UNICEF  untuk  mengadakan  konferensi  antar  negara menjadi terbatas.
Namun  sebagai  tambahan,  penulis  mencatat  bahwa  upaya  UNICEF  untuk  menangani perundungan, dengan berperan sebagai sebuah forum terlihat dalam beberapa kegiatan nasional maupun  internasional  yang  diadakan  UNICEF  di  luar  pelaksanaan  Program  Roots.  Misalnya adalah dengan Konferensi Kebaikan Indonesia pada Oktober 2020 silam. Konferensi Kebaikan Indonesia mempertemukan 400 perwakilan anak muda, 35 aktivis, dan Duta Regional UNICEF untuk  berdiskusi  terkait  mengakhiri  perundungan  di  Indonesia  dengan  mengkampanyekan kebaikan dan empati dalam konteks kepemimpinan.
Peran UNICEF sebagai forum dapat dikembangkan ke depannya dengan meningkatkan pertemuan  antar stakeholder yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  Seri  Diskusi  Publik  Pencegahan  dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah Tahun 2016, Yosi Diani Tresna (Bappenas) menyampaikan bahwa  “kerja  perlindungan  anak  di  Indonesia  masih  bersifat  sektoral  dan  terfragmentasi,  perlu adanya  me kanisme  kerja  yang  mengkoordinasi  peran  lintas  sektor  dalam  perlindungan  anak”. Dalam  hal  ini  UNICEF  dapat  meningkatkan  perannya  sebagai  forum  dengan  mengupayakan adanya keselarasan kebijakan dalam rangka perlindungan anak, termasuk perundungan.
Melalui Program Roots, UNICEF Indonesia sejauh ini telah menunjukkan perannya baik sebagai aktor, sumber daya, dan forum dengan cara yang berbeda-beda. Dalam perannya sebagai forum,  organisasi  internasional  dinilai  dari  kemampuan  mempertemukan  berbagai  aktor internasional  (aktor  negara  dan  non-negara)  untuk  berdiskusi  menyelesaikan  permasalahan tertentu. Program Roots merupakan country-based program yang secara spesifik dikembangkan oleh UNICEF  untuk  implementasi  di  Indonesia  memang  memiliki  keterbatasan dalam  menjalankan perannya sebagai forum di level internasional namun masih dapat dilihat dalam level domestik. Hal tersebut bukanlah merupakan hambatan namun dapat dipahami sebagai sebuah awal dari potensi pengembangan program dan jaringan yang lebih luas dan  berkelanjutan dengan terlebih dahulu memperkuat dan memfasilitasi kerjasama serta koordinasi antar stakeholder dalam level domestik. Dengan demikian kinerja perlindungan anak di Indonesia lebih selaras dan komprehensif, terutama dalam mengatasi perundungan di sekolah.
Peran  UNICEF  Indonesia  yang  lebih  dominan  tampak  ketika  menjalankan  perannya sebagai aktor. Merujuk pada pandangan Ian Hurd mengenai peran organisasi internasional sebagai aktor,  UNICEF  Indonesia  menunjukkan  peran  tersebut  melalui  keberhasilannya  menginisiasi
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Program  Roots.  Selanjutnya  UNICEF  Indonesia  juga  memberikan  rekomendasi  untuk pengembangan Program Roots kepada Pemerintah Indonesia hingga akhirnya program tersebut diimplementasikan  secara  nasional.  Dengan  adanya  advokasi  dari  UNICEF  Indonesia  untuk menyebarkan  pesan  publik  anti-perundungan,  serta  melalui  dampak  positif  yang  nyata  pasca pelaksanaan Program Roots yakni menurunkan angka perundungan di sekolah, hal-hal tersebut menunjukan bahwa UNICEF Indonesia mendapatkan rekogn isi sosial sebagai ‘entitas independen’ yang mampu bertindak sesuai dengan mandatnya.

## Kesimpulan
Mengacu  kepada  rumusan  masalah  serta  tujuan  dari  penelitian  ini, The  United  Nations Children's  Fund (UNICEF)  telah  berupaya  membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam  menangani masalah perundungan di sekolah melalui pelaksanaan Program Roots. Dengan merujuk pada peran Organisasi Internasional menurut Ian Hurd, yakni organisasi internasional sebagai aktor, forum dan sumber daya, hasil penelitian ini menemukan bahwa, UNICEF Indonesia menjalankan peran sebagai  aktor,  sumber  daya,  dan  forum  dengan  cara  yang  berbeda-beda.  Peran  dominan  yang dijalankan oleh UNICEF Indonesia lebih cenderung sebagai aktor, sementara peran yang masih dapat  dikembangkan  lebih  jauh  adalah  sebagai  forum.  Peran  UNICEF  sebagai  forum  dalam konteks Program Roots peran tersebut dijalankan dalam lingkup yang lebih kecil, yakni sebagai forum antar pembuat kebijakan nasional terkait penanganan perundungan.
Penelitian ini menemukan bahwa Program Roots berhasil memberi dampak yang positif pada pencegahan perundungan di Indonesia. Alangkah lebih baik jika pelaksanaan Program Roots oleh  UNICEF  digaungkan  lebih  luas,  salah  satunya  dengan  menggali  kembali  peran  organisasi internasional sebagai forum. Selanjutnya pihak UNICEF juga dapat merekomendasikan program ini sebagai salah satu upaya pencegahan di negara lainnya, sebagaimana di Indonesia dan Amerika Serikat, Program Roots berhasil memberi hasil yang positif. Selain itu peneliti juga memiliki saran bagi  peneliti-peneliti  lainnya  terutama  dalam  penelitian  lanjutan  dengan  topik  serupa.  Peneliti menyadari  bahwa  dalam  penelitian  ini  belum  terdapat  data  kuantitatif  untuk  mengukur keberhasilan  Program  Roots  maupun  mengukur  keberhasilan  penanganan  perundungan  di Indonesia. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar terdapat penelitian lanjutan menggunakan campuran  dengan  data  kuantitatif  sehingga  terdapat  gambaran  yang  lebih  utuh  yakni  data kuantitatif dan kualitatif terkait penanganan perundungan di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Terima Kasih kepada narasumber yang terlibat dalam penelitian ini yakni, Derry Fahrizal Ulum selaku Education Officer UNICEF Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktunya.

## Referensi
Bahter,  K.  T.  (2020).  Peranan  UNICEF  dalam  Aspek  Hukum  Internasional  Terhadap Perlindungan  Atas  Hak-Hak  Anak.  Lex  Et  Societatis,  8(2),  70 – 79.  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492
Beigbeder,  Y.  (2001).  New  Challenges  for  UNICEF  (First  Edit).  Palgrave  Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230595576
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Fleming, L. C., & Jacobsen, K. H. (2010). Perundungan among middle-school students in low and middle  income  countries.  Health  promotion  international,  25(1),  73 – 84. https://doi.org/doi:10.1093/heapro/da046
Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (2011). Role Theory in International Relations (First Edit). Taylor & Francis e-Library. www.eBookstore.tandf.co.uk
Hurd,  I.  (2014).  International  Organizations:  Politics,  Law,  Practice  (Second  Edi).  Cambridge University Press.
Irmalita, I. Y. (2015). Peran The United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam Mengatasi  Perdagangan Anak  dan  Eksploitasi  Seksual  di  Belgia  (2008-2012).  Jom  FISIP, 2(1).
Jimerson, S. R., Swearer, S. M., & Espelage, D. L. (2009). Handbook of bullying in schools: An international perspective. Routledge.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Booklet Perundungan.
Kementerian PPA. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari- ratasperundungan-kpp-pa.pdf diakses pada 2 Mei 2021 pukul 20.04
Kementerian  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  &  Kementerian  Koordinator Bidang  Pembangunan  manusia  dan  Kebudayaan.  (2017).  Strategi  Nasional  Penghapusan Kekerasan  Terhadap  Anak  2016-2020.  https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail- opac?id=2304 diakses pada 2 Mei 2021 pukul 20.10
Kurniasari,  A.,  Wismaayanti,  Y.,  Irmayani.,  Husmiati.,  Widodo,  N.,  &  Susantyo,  B.  (2013). Ringkasan Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia.
Lamont, C. (2015). Research Methods in International Relations. SAGE Publications.
Lestari, N. D., & Susanto, A. (2019). Kampanye #ENDviolence dalam rangka kemitraan global UNICEF – Indonesia untuk mendorong pengakhiran kekerasan terhadap anak 2016 – 2017. KINESIK, 6(1), 48 – 63. https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ejk.v6i1.70
Litbang Kemendagri. (2017). Delapan Sekolah di Jawa Tengah jadi Pilot Project Penelitian atasi Bullying. https://litbang.kemendagri.go.id/website/8-sekolah-ini-jadi-pilot-project- penelitian-atasi-bullying/ diakses pada 3 Maret 2022 pukul 22.32
Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta. Sospol : Jurnal Sosial Politik , 7 (2), 189 – 201. https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839 Olweus,  D.  (1996).  Perundungan  at  School:  Knowledge  Base  and  an  Effective  Intervention Program.  Annals  of  the  New  York  Academy  of  Sciences,  794(1),  265 – 276. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1996.tb32527.x
Paluck,  E.  L., Shepherd, H.,  &  Aronow,  P.  M.  (2016).  Changing  climates of  conflict:  A  social network experiment in 56 schools. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(3), 566 – 571. https://doi.org/10.1073/pnas.1514483113 Pells, K., Ogando, M., & Revollo, P. (2016). Experiences of Peer Perundungan among Adolescents and Associated Effects on Young Adult Outcomes: Longitudinal Evidence from Ethiopia, India, Peru and Vietnam. In Innocenti Discussion Papers no. IDP_2016_03 (No. 2016 – 03; Innocenti Discussion Papers, Vol. 3, Nomor 1).
Copyright © 2022, Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 2 (2022), pp.207-224
Puri, C. N. ., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam. Sospol : Jurnal Sosial Politik , 8 (1), 96 – 108. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717
Pusat  Penguatan  Karakter  Kementerian  Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi.  (2021).
Petunjuk  Pelaksanaan  ROOTS  Indonesia:  Program  Pencegahan  Perundungan  dan Kekerasan Berbasis Sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://smpn2klakah-
lmj.sch.id/pYwK/public//ebook/Petunjuk_Pelaksanaan_Program_Roots_Indonesia.pdf diakses pada 2 Maret 2022 pukul 10.00
Richardson, D., & Hiu, C. F. (2018). Developing A Global Indicator On bullying of School Aged Children. In Innocenti Working Papers (No. 2018 – 11; Innocenti Working Papers, Nomor July).
UNESCO.  (2019).  Behind  the  numbers:  Ending  school  violence  and  bullying.  In  Sustainable Development Goals: Education 2030. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483 diakses pada 1 Mei 2021 pukul 12.14
UNICEF  (2015).  Child  Protection.  https://data.unicef.org/topic/child-protection/overview/ pada 22 Mei 2021 pukul 18.15
UNICEF Indonesia. (2018).
Perlindungan Anak di Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan Anak di Indonesia.pdf diakses pada 2 Mei 2021 pukul 20.00
UNICEF Indonesia. (2019). UNICEF Indonesia Annual Report 2019.
UNICEF Indonesia. (2020). Evaluasi Program Roots Indonesia Uji Coba Pencegahan Kekerasan Sebaya  dan  Perundungan.  https://www.unicef.org/indonesia/media/7026/file/Evaluasi Program Roots Indonesia.pdf diakses pada 22 Mei 2021 pukul 15.42
UNICEF Indonesia. (2020). Perundungan di Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact Sheet Perkawinan
Takizawa,  R.,  Maughan,  B.,  &  Arseneault,  L.  (2014).  Adult  health  outcomes  of  childhood perundungan victimization: evidence from a five-decade longitudinal British birth cohort. American journal of psychiatry, 171(7), 777 – 784
The Convention on the Rights of the Child, Pub. L. No. resolution 44/25 of 20 November 1989,
23 99 (1989). https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf pada 22 Mei 2021 pukul 15.45
Yusuf,  A.,  Habibie,  A.  N.,  Efendi,  F.,  Kurnia,  I.  D.,  &  Kurniati,  A.  (2019).  Prevalence  and correlates of being bullied among adolescents in Indonesia: Results from the 2015 Global School-based  Student  Health  Survey.  International  Journal  of  Adolescent  Medicine  and Health, 64(1), 1 – 7. https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0064

## Wawancara
Ulum, Derry Fahrizal. (2022). Jakarta, 6 Juni 2022.