## 1.  PENDAHULUAN
Perkembangan  UMKM  dari  tahun  2015 sampai  tahun  2017  di  Kota  Ambon  mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon jumlah UMKM  yang  terdiri  dari  Usaha  Mikro,  Usaha Kecil  dan  Usaha  Menegah  adalah  sebanyak 16.903  UMKM.  Dengan  meningkatnya  jumlah dan  pertumbuhan  UMKM  maka    diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  UMKM. Namun,  sampai  tahun  2018  wajib  pajak  UMKM yang  telah  melaporkan  SPT  tahunan  hanya sebanyak  5.071  atau  sebesar  30%  dari  total UMKM  yang  terdaftar  pada  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Kota  Ambon  (KPP  Pratama  Ambon, 2018).  Rendahnya  realisasi  dalam  penerimaan pajak  salah  satunya    disebabkan  oleh  masalah kepatuhanWajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban  sesuai  dengan  seharusnya.  Kepatuhan merupakan  hal  penting  dalam  merealisasikan
target penerimaan pajak. Heri (2009) menyatakan  bahwa  “kepatuhan  adalah  suatu bentuk perilaku yang  berasal dari dorongan yang ada  dalam  diri  manusia”.  Dengan  adanya dorongan    dari  dalam  diri  manusia  untuk membayar  pajak,  maka  dapat  meningkakan jumlah  Wajib  Pajak  yang  membayar  pajaknya. Dengan  demikian  target  penerimaan  yang  sudah ditetapkan  oleh  pemerintah  dapat  tercapai.  Akan tetapi pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  wajib UMKM  dalam  membayar  pajak,  salah    satunya kesadaran  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak mengetahui  dan  mengerti  bahwa  wajib  pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Hal ini di dukung juga  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Rahmadian  (2013)  yang  menyebutkan
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK  DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDY EMPIRIS PADA UMKM DI KOTA AMBON)
Juliana Kesaulya 1) , Semy Pesireron 2)
1,2) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
1) kesaulya.juliana@gmail.com, 2) semy.peron@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of knowledge of taxation, tax sanctions and taxpayer awareness in  Ambon  City.  This  research  is  empirical  research,  with  the  sampling  technique  used  is  purposive sampling.  The  analysis  used  is  multiple  regression  analysis  with  the  least  squares  equation  and hypothesis testing using t-statistics to test the coefficient of partial regression and F-statistics to test the effect together with a confidence level of 5%. Hypothesis test results on the statistical t test show that there is a positive and significant influence of tax knowledge, there is a significant positive effect of tax sanctions  on  taxpayer  compliance,  there  is  no  significant  effect  of  taxpayer  awareness  on  tax compliance.

## ABSTRAKS
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak    dan kesadaran  wajib  pajak  di  Kota  Ambon.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris,  dengan  teknik sampling yang digunakan adalah purposive samplin g.   Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan  t-statistik untuk menguji koofisien  regresi  parsial  serta  F-statistik  untuk  menguji  pengaruh  bersama-sama  dengan  tingkat kepercayaan 5%. Hasil uji hipotesis pada  uji t statistik terlihat  bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan  pengetahuan  perpajakan,  terdapat  pengaruh  positif    signifikan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh tidak  signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak
bahwa  kesadaran    wajib  pajak  secara  parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.  Faktor kedua  ada  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib pajak, apabila wajib pajak  memiliki pengetahuan perpajakan  maka  akan  membuat  wajib  pajak memahami    tentang  perpajakan  sehingga  akan menimbulkan banyaknya wajib pajak yang patuh terhadap  perpajakan  dan  membayar  pajaknya secara  rutin  dan  tepat  waktu.    Penelitian  yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan  bukti  bahwa    pengetahuan  dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh  terhadap    Kepatuhan  membayar pajak
Selain  faktor  kesadaran,  pengetahuan  dan pemahaman perpajakan ada pula faktor  lain yaitu sanksi  perpajakan.  Dalam  pengertian  pajak, dikatakan  bahwa  pajak    memiliki  sifat  yang memaksa berdasarkan undang-undang,  maka ada konsekuensi hukum apabila tidak taat atau patuh terhadap  undang-undang  tersebut.  Konsekuensi hukum  ini  adalah  pengenaan  sanksi  yang  dibuat dengan  tujuan  agar  wajib  pajak  takut  untuk melanggar  undang  undang  perpajakan.  Sanksi perpajakan  merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan  perundang-undangan    perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau  dengan  kata    lain  sanksi  perpajakan merupakan alat ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar  norma  perpajakan  (Mutia,  2013). Dalam  penelitian  Prawagis  dkk    (2016) menyebutkan  bahwa  sanksi  pajak  secara  parsial berpengaruh  positif    terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.    Berdasarkan  latar  belakang  di atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan    wajib  pajak    dalam membayar  pajak  wajib  pajak  UMKM  setelah diberlakukannya  peraturan  pemerintah  No  46 tahun  2013.  Jika  melihat  penelitian  sebelumnya ada  beberapa    faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  membayar  pajak  seperti  penelitian tatiana    dan  Priyo  (2009)  dan  Prawaris  dkk (2016)  yang  menggunakan  variabel  dalam penelitian  mereka  berupa  kesadaran  membayar pajak,  pengetahuan  dan    pemahaman  terhadap peraturan  perpajakan,  maka  penelitian  kali  ini melihat  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.  UMKM  (Usaha  Menengah  Kecil  dan Mikro)
Usaha  Mikro  Berdasarkan  Undang  Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang    UMKM  (Usaha Menengah  Kecil  dan  Mikro)  adalah  usaha
produktif  milik  orang    perorangan  dan  /  atau badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria usaha  mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  ini.  Sesui  peraturan  undang    undang yang  berlaku  pendapatan  yang  diterima  oleh usaha mikro tidak boleh lebih dari Rp300.000.000.    Usaha  kecil  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan    oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik    langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang ini. Sesui peraturan undang undang yang berlaku pendapatan  yang  diterima  oleh  Usaha  Kecil mulai  dari  Rp300.000.000  sampai  Rp2,5  M. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak    perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang ini. Sesui peraturan undang-undang yang berlaku  pendapatan  yang  diterima  oleh  usaha menengah mulai dari Rp2,5 M sampai Rp5 M.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga  kerja. Usaha yang  memiliki  1-  4  orang  tenaga  kerja dikelompokkan  sebagai usaha  mikro,  5-19  orang tenaga  kerja  sebagai  usaha  kecil,  20-99  orang tenaga  kerja    sebagai  usaha  menengah  dan  bila mencapai  100  orang  tenaga  kerja  atau  lebih digolongkan  sebagai  usaha  besar  (Wismiarsi, 2008:6).  Menurut  Kementrian  Menteri  Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil  (UK),  termasuk  Usaha  Mikro  (UMI), adalah  entitas  usaha  yang  mempunyai  memiliki kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan  memiliki  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha  milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih  lebih  besar  dari  Rp    200.000.000  s.d.  Rp 10.000.000.000,  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan.
2.2. Hipotesis 2.2.1.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak
Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan  seorang  wajib  pajak    dalam mengetahui  peraturan  perpajakan  mengenai  tarif pajak  dan  juga  manfaat    yang  diperoleh  ketika mereka  membayar  pajak  (Jati,  2016).  Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajakberpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan  perpajakan  juga  akan  meningkatkan kemauan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak, karena  wajib  pajak  yang  sudah  memahami peraturan  perpajakan  akan  berfikir    untuk membayar pajak daripada terkena sanksi
(Suyono, 2016). Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar  pajak.  Berdasarkan  penjelasan  diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H1  :  Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh positif    terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## 2.2.2.  Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2011), Sanksi
perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  Wajib Pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan. Menurut  Purnamasari  (2016),  sanksi  perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran  dalam  memenuhi  ketentuan  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian Purnamasari  (2016),  sanksi  pajak  bepengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Imelda  (2014), yang  menyimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:
H2  :  Sanksi  pajak  berpengaruh  pada kepatuhan wajib pajak.
2.2.3.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  penelitian  Jati  (2016),  kesadaran perpajakan  berkonsekuensi    logis  untuk  para
wajib  pajak  agar  mereka  rela  memberikan kontribusi  dana  untuk  pelaksanaan  fungsi perpajakan,  dengan  cara  membayar  kewajiban pajaknya  dengan  tepat  waktu.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar  pajak.  Dalam  penelitian  Yusnidar (2015),  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  Dalam  penelitian  tersebut  kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat diambil hipotesis sebagai berikut :
H3  :Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  pada kepatuhan wajib pajak.

## 3. METODOLOGI
3.1. Populasi, Sampel dan Unit Penelitian Populasi merupakan kelompok orang, kejadian  atau  peristiwa  yang  menjadi  perhatian para  peneliti  untuk  diteliti  (Sekaran,  2013). Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  wajib  pajak badan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) yang ada di Kota Ambon.  Sampel adalah bagian atau  anggota  dari  populasi  atau  merupakan beberapa  anggota  yang  diambil  dari  populasi. Teknik pengambilan  sampel dalam penelitian ini dilakukan  dengan purposive  sampling atau sampel  dipilih  berdasarkan  kriteria  tertentu. Kriteria yang ditetapkan antara lain;
1) UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon
2) UMKM  yang  usahanya  masih  tetap berjalan sampai tahun 2018
Pada  dasarnya,  jumlah  UMKM  yang  di  Kota Ambon  dalam  jumlah  yg  banyak  yaitu  sebanyak 16.903 UMKM dan tersebar di beberapa wilayah. Oleh  karena  itu,  penentuan  jumlah  sampel dilakukan  dengan  menggunakan  rumus  Slovin (Sevilla, et.al, 2007) :
𝑛 = 𝑁 1+𝑁(𝑒)² …………………………….…….. (1)
Ket: n = Sampel N = Populasi e = taraf toleransi
Maka  perhitungan  banyaknya  sampel    sebagai berikut: 𝑛 = 16.903 1 + 16.903(0.1)² 𝑛 =   99 (𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛)
Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  99  rensponden  yang  dipilih  secara proporsional  dari  populasi  yang  dijabarkan sebelumnya.

## 3.2. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  dengan  kuisioner.   Menurut  Noor (2011), kuisioner  adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data dengan    cara  memberikan  atau  menyebarkan berbagai  pertanyaan  kepada  responden    dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan  yang  telah  diajukan.    Kuisioner  ini akan dibagikan pada Wajib Pajak  dengan asumsi mereka  mau  menjawab  semua  pertanyaan    yang telah disusun penulis.

## 3.3. Metode Analisis Data

## 3.3.1. Analisis Deskriptif
Ghozali  (2016)  menyatakan  bahwa  statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata ( mean ), standar deviasi, varian,  maksimum,  minimum.Statistik  deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data  sampel  sebelum  memanfaatkan  teknik analisis  statistik  yang  berfungsi  untuk  menguji hipotesis.

## A. Uji Kualitas Data

## 1. Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  dengan  cara melihat  korelasi  skor  masing-masing  item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya.  Korelasi  positif  dan  signifikan  berarti data  yang  dikumpulkan  dengan  instrumen tersebut valid
sebagaimana telah didemonstrasikan  oleh  Govindarajan  dan  Fisher (1990).

## 2. Uji reliabilitas
Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik Cronbach Alpha. Dalam Ghozali  (2016),  instrumen  memiliki  tingkat reliabilitas yang tinggi apabila jika nilai koefisien Cronbach Alpha yang diperoleh > 0,60.
B. Pengujian Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Ada  dua  cara  untuk  mendeteksi  apakah residual  berdistribusi  normal  atau  tidak  yaitu dengan  analisis  grafik  dan  uji  statistik  (Ghozali, 2016).  Uji  normalitas  secara  grafik  dapat  dilihat pada  grafik  histogram  sedangkan  uji  normalitas secara  statistikdata  dapat  dilihat  dari  Uji Kormogorof-Smirnov (K-S).

## 2. Uji Multikolinearitas
Uji  ini  dapat  melihat  besaran    nilai  VIF (variance  inflation  factor)  dan  tolerance. Disamping itu, pedoman yang dipakai untuk sutu model  regresi  yang  bebas  multikolinearitas adalah nilai VIF semua variabel dibawah nilai 10 dan nilai tolerance diatas nilai 0,1.

## 3. Uji  Heterokedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskesdatisitas  dan  jika  berbeda  disebut Heteroskesdatisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas (Ghozali, 2016).

## C. Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian  Regresi  dijabarkan  dalam  dua bentuk sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ɛ……….…….. (2) Keterangan : β 0 =  Konstanta β 1 , β 2 , β 3 =  Koefisien regresi
Y =  Kepatuhan Wajib Pajak X 1 =  Pengetahuan Perpajakan X 2 =  Sanksi Pajak X 3 =  Kesadaran Wajib Pajak ɛ = Erro r

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Proses Penelitian
Untuk  memperoleh  data  yang  dibuthkan dalam  penelitian  ini,  peneliti    menyebarkan  99 kuesioner  kepada  responden  yaitu  UMKM  yang ada  di  Kota  Ambon.  Kuesioner  disebarkan dengan  cara  mengantarkannya  langsung  ke responden dan dikumpulkan kembali berdasarkan kesepakatan waktu dengan responden. Penjelasan mengenai  hal  tersebut,  dinyatakan  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner Kuesioner yang diserahkan 99 Kuesioner  yang  kembali  setelah diserahkan 88 Kuesioner yang tidak diserahkan 11 Kuesioner yang tidak dapat digunakan 10 Kuisioner yang dapat digunakan 78 Tingkat  pengembalian  ( response rate ) 88/99* 100% 88,9%
Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa,  total kuesioner yang diserahkan ke responden sebanyak 99 kuesioner pada UMKM yang ada di Kota  Ambon.  Kuesioner  yang  kembali  setelah diserahkan  sebanyak  88  kuesioner  atau  tingkat pengembaliannya  sebesar  88,9%.  Sisanya  11 kuesioner tidak diserahkan oleh responden karena tidak  berada  di  tempat  saat  pengumpulan kuesioner.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut, terdapat 10 kuisioner yang rusak dan tidak dapat  digunakan,  sehingga  hanya  78  kuesioner yang  digunakan  dalam  melakukan  tabulasi  data penelitian.

## 4.2. Pengujian  Kualitas Data 4.2.1. Pengujian   Validitas  Data
Uji  validitas  item  kuesioner  yang  digunakan dalam  penelitian  ini    menggunakan  uji  validitas metode  korelasi  pearson,  yaitu  mengorelasikan skor  item  dengan  skor  total  item.  Hasil  analisis korelasi bivariate dengan melihat output pearson correlation dimana  korelasi  positif  berada  diatas batas  miniman  0,30  dan  signifikan  pada  tingkat signifikansi  0,01  berarti  data  yang  dikumpulkan dengan instrumen tersebut valid. Hasil pengujian validitas    menunjukkan  bahwa  pernyataan- pernyataan  yang  mengukur  variabel  kesadaran wajib pajak adalah valid .

## 4.2.2. Pengujian   Reliabilitas Data
Hasil  pengujian  reliabilitas  menunjukkan koefisien cronbach’s  alpha keseluruhan  variabel tidak  ada  yang  kurang  dari  nilai  batas  minimal 0,60.  Hal  ini  menyimpulkan  bahwa  indikator- indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan  reliabel  atau  handal.  Dengan demikian  pengukuran  nilai  standar  kualitas  data baik  validitas  maupun  reliabilitas  adalah  valid dan  dapat  dipakai  dalam  analisis  selanjutnya. Hasil  uji  reliabilitas  untuk  masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel bagian lampiran.

## 4.3. Pengujian Asumsi Klasik

## 4.3.1. Hasil Pengujian Normalitas
Uji  normalitas  data  tersebut  dapat  dilakukan melalui 2 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S Model) dan kurva penyebaran  P-Plot.  Adapun  hasil output SPSS untuk  pengujian  normalitas  data  dapat  dilihat pada tabel dan berikut ini:
Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas
( Kormogolov Smirnov Model) Keterangan Unstandardized Residual Kolmogorov-Smirnov Z 0,848 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,468
Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018
Hasil  uji  normalitas  pada  Tabel  di  atas didapatkan  nilai  KS  sebesar  0,848  dan  nilai  ini tidak  signifikan  pada  tingkat  signifikan  0,05 (karena  nilai P =  0,468  lebih  besar  dari  0,05). Hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Uji normalitas  juga  dapat  dilakukan  secara  grafik yaitu    dengan  grafik  p-plot.  Hasil  pengujian tersebut    yang  terlihat  pada  gambar-gambar berikut ini:

## Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

## Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas
Grafik  normal p-plot pada  gambar  di  atas terlihat  titik-titik  menyebar  disekitar  garis diagonal,  serta  arah  penyebarannya  mengikuti arah  garis  diagonal.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa, baik secara statistik maupun secara  grafik  menunjukkan  data  penelitian memenuhi asumsi normalitas, dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

## 4.3.2. Hasil Pengujian Multikolinearitas
Hasil  pengujian  multikolinieritas  ditunjukkan dalam tabel berikut;
Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinieritas
Variabel Independen Tolerance VIF Pengetahuan Perpajakan 0,994 1,006 Sanksi Pajak 0,698 1,433 Kesadaran Wajib Pajak 0,700 1,429

## Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  angka tolerance dari  variabel  independen  standar akuntansi  pemerintah,  peran  audit  internal  dan sistem  pengendalian  intern  lebih  dari  0,1  yang berarti  bahwa  tidak  ada  korelasi  antar  variabel independen.  Disamping  itu,  hasil  pengujian menghasilkan  nilai variance  inflantion  factor (VIF)  menunjukkan  hal  yang  sama  dimana  tidak ada  satupun  variabel  independen  yang  memiliki nilai  VIF  lebih  dari  10.  Dengan  demikian disimpulkan bahwa model regresi yang ada bebas dari multikolinearitas.

## 4.4. Pengujian Heteroskedastisitas
Hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada  gambar berikut ini :
Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018

## Gambar 2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Berdasarkan  grafik  scatterplot  di  atas  tampak bahwa sebaran data tidak  membentuk pola yang jelas,  titik-titik  data  menyebar  di  atas  dan  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.
4.5. Pengujian Regresi Linier Berganda 4.5.1. Pengujian Model  (Uji - F)
Hasil  uji  F  dalam  penelitian  ini  seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Pengujian Model Model F Sig. 1 Regression 21,608 0,000 b

## Residual

## Total

## Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018
Tabel  di  atas  menunjukkan  nilai  f-hitung adalah sebesar 21,608 dengan tingkat probabilitas signifikan  sebesar  0,000.  Nilai  probabilitas signifikan  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi yang  digunakan  yaitu  0,05  atau  5%  maka  model regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen.
4.5.2.  Hasil  Pengujian  Koofisien  Determinasi (R 2 )
Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel 5. Hasil Pengujian Determinansi
Model Summary Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimat e 1 0,683 a 0,467 0,445 3,447 a. Predictors : ( Constant ), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

## Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2018
Koofisien  determinasi  dapat  menjelaskan variabel  dependen  apabila  ( R 2 )  >  50%.  Dalam penelitian ini, besarnya nilai koofisien determinansi ( R 2 ) adalah 0,683 (68,3%). Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  68,3%  variansi variabel  terikan  (Y)  yaitu kepatuhan  wajib  pajak dapat  diterangkan  oleh  variabel  bebas  (X)  yaitu pengetahuan  perpajakan,  sanksi  pajak  dan kesadaran  wajib  pajak.  Sedangkan  sisanya sebesar  31,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain diluar model.

## 4.6. Pengujian Hipotesis (Uji t-Statistik)
Uji  –  t  statistik    digunakan  untuk  menguji apakah  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian ini diterima atau ditolak, serta mengetahui apakah variabel  independen  secara  parsial  berpengaruh terhadap  variabel  dependen.  Hasil  uji  t  dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Pengujian T-Statistik Model t Sig. (Constant) 1,572 0,120 Pengetahuan Perpajakan 6,946 0,000 Sanksi Pajak 2,498 0,015 Kesadaran Wajib Pajak 0,704 0,483 Sumber: Hasil pengolahan data primer , 2018
Hasil  uji  t-statistik  untuk  mengetahui  secara parsial  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen menunjukkan, variabel pengetahuan  perpajakan  berhubungan  positif 0,604  dengan  nilai  probabilitas  0,00  dan  jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang  diusulkan dalam  penelitian  ini  diterima.    Selanjutnya, pengujian yang sama juga menunjukkan variabel sanksi  pajak  berhubungan  positif  0,304  dengan nilai  probabilitas  0,015  serta  jika  diukur  dengan derajat  signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang diusulkan  dalam  penelitian  ini  diterima.  Hasil yang sama juga menunjukkan variabel kesadaran wajib  pajak  berhubungan  positif    0,059  dengan nilai  probabilitas  0,483  dan  jika  diukur  dengan derajat  signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.
4.7. Pembahasan Hipotesis

## 4.7.1.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hipotesis  pertama  yang  diusulkan  dalam penelitian  ini  yaitu  “pengetahuan  perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak”. Hasil  pengujian  hipotesis  melalui  uji  t  statistik menunjukkan  variabel  pengetahuan  perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas  0,00  dan  jika  diukur  dengan  derajat signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05  maka dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan positif  dan  signifikan  pengetahuan  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini
diterima.  Hasil  menunjukkan  adanya  hubungan yang  positif  antara  pengetahuan  perpajakan dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  berarti hubungan  keduanya  searah.  Artinya,  semakin baik  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak tentang  perpajakan,  akan  berdampak  kepada semakin  meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak. Sebaliknya,  bila  pemahaman  wajib  pajak mengenai  perpajakan  yang  menurun,  berdampak pula terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Selain  itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak yang berarti, pengetahuan perpajakan berpengaruh  besar  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Suyono,  2016).  Dalam  penelitian  menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan  juga  akan  meningkatkan  kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan. Dari penelitian  tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Penelitian lain  yang  mendukung  hasil  ini  adalah  Juwanty (2017),  yang  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4.7.2.  Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hipotesis  kedua  yang  diusulkan  adalah “sanksi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan variabel  sanksi  pajak  berhubungan  positif  0,304 dengan  nilai  probabilitas  0,015  serta  jika  diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05    maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  yang diusulkan  dalam  penelitian  ini  diterima.  Hasil menunjukkan  adanya  hubungan  yang  positif antara  sanksi  pajak  dengan  kepatuhan  wajib pajak. Hal ini berarti, sanksi pajak searah dengan kepatuhan  wajib  pajak.  Jika  sanksi  pajak diberikan secara tegas terhadap wajib pajak, akan berdampak  bagi  semakin  baik  pula  kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya,  jika  sanksi  pajak  diberlakukan dengan tidak tegas, berimplikasi pada menurunnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak. Disamping itu,  pengaruh yang signifikan menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  memiliki
pengaruh  yang  besar  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Purnamasari (2016), sanksi perpajakan yaitu persepsi  masyarakat    terhadap  hukuman  atas pelanggaran  dalam  memenuhi  ketentuan  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Ketiga sanksi  diberikan  dengan  tegas,  berdampak  bagi persepsi  masyarakat  atau  wajib  pajak  mengenai hukuman  dimaksud  dan  berimplikasi  kepada semakin patuhnya wajib pajak. Dalam  penelitian Purnamasari  (2016),  sanksi  pajak  bepengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juwanty  (2017), yang  menyimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## 4.7.3.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hipotesis  ketiga  yang  diusulkan  adalah “kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan  pembayaran  pajak”.  Hasil  pengujian hipotesis  menunjukkan  variabel  kesadaran  wajib pajak  berhubungan  positif    0,059  dengan  nilai probabilitas 0,483 dan jika diukur dengan derajat signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05    maka dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  sehingga  hipotesis  yang  diusulkan dalam penelitian ini ditolak.  Hasil menunjukkan adanya  hubungan  positif  antara  kesadaran  wajib pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  pajak.  Hal  ini  berarti, kesadaran  wajib  pajak  searah  dengan  kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika  wajib  pajak  memiliki  kesadaran  yang  baik terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, akan berdampak  bagi  semakin  patuhnya  wajib  pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika  semakin  menurun  kesadaran  wajib  pajak terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, berimplikasi pada menurunnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  pajak.  Disamping  itu, pengaruh  yang  tidak  signifikan  menunjukkan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  memiliki pengaruh  yang  besar  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Hal ini  disebabkan  karenakan  masyarakat  masih banyak  beranggapan  bahwa  pajak  yang  dibayar akan merugikannya. Atau persepsi lainnya bahwa masyarakat  belum  terlalu  merasakan  hasil pembangunan  dari  pajak  yang  dibayarkan.  Hasil
penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan  oleh  oleh  Rahmadian  (2013)  yang menyebutkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.  Penelitian  lain  yang  berbeda  dengan  hasil ini  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Juwanty (2017). Hasil penelitiannya menemukan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5.  PENUTUP 5.1. Kesimpulan
Hasil  pengujian  terhadap  tanggapan  78 responden  member  kesimpulan  penelitian  ini antara lain:
1. Terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini diterima.
2. Terdapat  pengaruh  positif    signifikan  sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  sehingga  hipotesis  yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.
3. Terdapat  pengaruh  yang  tidak  signifikan kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  sehingga hipotesis  yang  diusulkan  dalam  penelitian  ini ditolak..

## 5.2. Saran
Saran  penelitian  yang  dapat  dipakai  sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sebagai pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya antara lain :
1. Peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan beberapa variabel yang  mungkin berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melakukan pembayaran pajak seperti; variabel motivasi, budaya yang kemungkinan memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  juga  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan pembayaran  pajak.  Selain  itu  juga  untuk melengkapi  penelitian-penelitian  sebelumnya, sehingga  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai referensi dan pendorong pengembangan pada masa yangakan datang

## DAFTAR PUSTAKA
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  analisis  multivariate dengan  program  SPSS  23  (Edisi  Kelima). Semarang: Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. Jati,  I.  G.  (2016). Pengaruh  Sikap,  Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan . E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana, 1510-1535.
Juwanti  R  F.  2017. Pengaruh  Pengetahuan
Perpajakan,  Kesadaran    Wajib  Pajak,
Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah  dan  Sanksi  Pajak    terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran  Pajak  Bumi  dan    Bangunan (Studi  pada  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar . Artikel Publikasi FEB UIN Surakarta. Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Jakarta:
Penerbit Andi. Purnamasari,  Apriani.  S.  d.  (2016). Pengaruh Pemahaman,  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum,  Serta  Nasionalisme  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar
PBB-P2  (Studi  pada  Wajib  Pajak  PBB-P2 di  Kota  Banjar,  Jawa  Barat) .  Jurnal Universitas Soedirman. Prawaris dkk. 2016. “ Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme  Pembayaran  Pajak,  Persepsi Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM ”.  Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 10. No 1 Rahmadian,  Rika.  2013. Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Fiskus, dan Sanksi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Jakarta Kembangan . Jurnal. UniversitasBina
Nusantara.
Suyono,  N.  A.  (2016). Faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Wonosobo . Jurnal PPKM I , 1-10. Widayati dan Nurlis. 2010. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Untuk  Membayar  Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Studi  Kasus Pada  KPP  Pratama  Gambir  Tiga ”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII.Purwokerto. Yusnidar, Johan. S. d. (2015). Pengaruh Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran  PBB-P2  (Studi  pada  Wajib
Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya