## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

## Penanggung Jawab
Bahrul Ulum

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi)
Muhammad Hasbi Umar (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 14, No. 2, Desember 2014                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH ii

## DAFTAR ISI

## Rahimin Affandi Abd Rahim
Epistemologi Hukum Islam (Upaya Mencari Paradigma Baru Fiqh Kontempo- rer) 231

## Ismail
Kedudukan Matahari pada Awal Waktu Shalat (Studi Komperatif antara Hu- kum Islam dan Ilmu Falak)  253

## Yuliatin
Hukum Pernikahan Islam dalam Konteks Indonesia 270

## Sri Wahyuni
Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia  293

## M. Zaki
Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern  307

## Maryani
Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat
Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi 335

## Ramlah
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia
(Tinjauan terhadap Hukum Acara Peradilan Agama) 350

## Fathuddin Abdi
Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jari-
mah Hudud Pencurian) 369

## Erdianto Effendi
Tafsir atas Sifat Melawan Hukum Materil yang Dilakukan Aparat Penegak Hu- kum dalam Kaitan dengan Tindak Pidana Korupsi  393

## Dewi Anggraini
Peran LBH Hukum Padang dalam Mengadvokasi Indikasi Pelanggaran HAM pada Kon fl ik antara Masyarakat Mungo versus BPTU SP Padang Mangatas     408

## KELUWESAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM JARIMAH HUDUD
(PENDEKATAN PADA JARIMAH HUDUD PENCURIAN)

## Fathuddin Abdi
Dosen Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: The remaining portion was always of the opinion that the Islamic crimi- nal law it is sadistic and cruel in its sanctions against some criminal acts in the hudud-jarimah, especially jarimah the theft is punished with the hudud-punish- ments cut hands. Meanwhile in the hudud-judge jarimah just as the implementing provisions syari ', because neither the norm nor sanctions on jarimah has been speci fi ed in the hudud-al-Qur'an and as-Sunnah, and not have the lowest and highest law. But in fact the opinion is not appropriate, because it contains the hudud-jarimah purpose to protect human life and in accordance with the nature of the faith and religious man. It is a preventive action for the good of human beings individually and collectively. For example, hand cut, actual penalties this penalty is not absolutely must be implemented. To carry out the sentence was to be seen the value of the theft, whether it is the person who can afford (rich) or people who can't afford it (poor), due to the circumstances of the thieves have an in fl uence and should be considered by the judge in exercising the law.
Keywords: Islamic Criminal Law, hudud-jarimah, theft.
Abstrak: Selalu mengemuka sebagian pendapat bahwa Hukum Pidana Islam itu sadis dan kejam dalam penetapan sanksi terhadap beberapa tindak pidana dalam jarimah hudud, khususnya jarimah hudud pencurian yang dihukum dengan hu- kuman potong tangan. Sementara itu dalam jarimah hudud hakim hanya sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan syari’, karena baik norma maupun sanksi pada
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 370
jarimah hudud sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, serta tidak memiliki hukum terendah dan tertinggi. Tetapi sebenarnya pendapat tersebut tidak tepat, karena jarimah hudud itu mengandung tujuan untuk melindungi ke- hidupan manusia dan sesuai dengan fi trah keimanan dan keagamaan manusia. Hal itu merupakan tindakan preventif untuk kesalamatan manusia secara indi- vidu dan kolektif. Misalnya hukuman potong tangan, sebenarnya hukuman ini tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat nilai pencurian tersebut, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin), karena keadaan pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam melaksanakan hukum tersebut.
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, jarimah hudud, pencurian.

## Pendahuluan
Ada sebahagian orang yang menyangka bahwa Syari’ah Islam itu kaku, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan lain sebagainya dari berbagai tuduhan miring kepada Islam. Ketahuilah Islam adalah agama rahmatan lil’alamin, sebagaimana Allah nyatakan dalam al-Qur’an-Nya yang mulia “Dan tidaklah engkau Kami utus kecuali untuk rahmat sekalian alam”. 1
Yusuf al-Qardhawi menyatakan dalam kitabnya Madkhal Li Dirasah Asy- Syari’ah Al-Islamiyah bahwa ada lima faktor yang menjadikan syari’ah Islam itu luwes, yaitu faktor luasnya peluang ijtihad, nas-nas hukum yang global, ke- mungkinan pemahaman teks yang berbeda, mempertimbangkan situasi daru- rat, dan fl eksibilitas fatwa. Melihat contoh di atas dan faktor-faktor yang dinya- takan oleh Yusuf al-Qardhawi dapat tergambar bahwa Islam adalah agama yang sangat memahami bagaimana keadaan penganutnya sehingga dapat dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang elastis, fl eksibel dalam menghadapi perkem- bangan masyarakat.
Menurut Abdul Qadir Audah yang termasuk dalam jarimah hudud seban- yak tujuh macama, yaitu: zina, menuduh zina, peminum khamar, pencurian, khirobah, murtad, dan pemberontakan. 2
Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan per- buatan jarimah , yaitu: unsur formal ( al-rukn al-syar'i ), unsur material ( alrukn al-
1  Al-Anbiyaa’ (21): 107.
2  Abul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’y al-Islami Muqaranan bi al-Qonuuni al-Wad’i , Jilid II, (Mesir: Maktabatu Daaril ‘Arubah, 1963), hlm. 79.
mâdî ), dan unsur moral ( al-rukn al-adabî ). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang  melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf. 3
Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara', jarimah da- pat dibedakan menjadi tiga. Pertama , jarimah hudud yaitu jarimah yang hukuman- nya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara'. Ia menjadi hak Tuhan; hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau mem- perendah hukuman bila si pelaku telah terbukti melakukan jarimah tersebut. Ja- rimah yang termasuk jarimah hudud adalah jarimah zina, menuduh zina, minum- minuman keras, mencuri, merampok, keluar dari Islam dan memberontak.
Didalam jarimah hudud terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegangi den- gan teguh oleh penguasa/hakim agar menetapkan hukuman yang khusus dan menerangkan bentuk pelaksanaannya. Menurut Fathi Bahansi, prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: 4
1.  Hakim tidak memutus suatu hukuman jarimah dengan jarimah yang lain, walaupun terdapat persesuaian hukuman itu dengan jarimah tersebut, den- gan kata lain tidak ada qiyas dalam jarimah.
2.  Hakim tidak memutus suatu hukuman terkecuali dengan apa-apa yang te- lah ditetapkan oleh nash yang jelas dengan peristiwanya.
3.  Penetap hukum agar menetapkan hukuman yang khusus bagi tiap-tiap jari- mah dan menerangkan bentuk pelaksanaannya.
4.  Hakim pidana tidak dapat/tidak boleh memeperluas dalam penafsiran nash-nash yang berhubungan dengan pidana. Kekerasan dan penyelewengan hukum memang pernah terjadi dalam seja- rah Islam, yang juga pernah terjadi dalam agama Yahudi maupun Nasrani. Seba- liknya sejarah menjadi saksi suksesnya Syari’at Islam membangun masyarakat yang berkeadilan dalam penegakan hukum. Jika ditilik secara obyektif, bukan dengan praduga dan pandangan sinis terhadap Syari’at Islam, terutama dalam sanksi Jarimah Hudud, karena maqosidut tasyri’ pada pengenaan sanksi itu,
3  Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah , (Jakarta: Anggota IKAPI,
2004), hlm. vi
4  Ahmad Fathy Bahansy, Al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy, (Beirut: Darul Kutub al ‘Arabiyah, 1958), hlm. 22.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan ummat.

## Tujuan Penerapan Sanksi Dalam Hukum Islam
Tujuan utama dari penetapan dan penerapan sanksi dalam syari’at Islam adalah pencegahan dan balasan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pence- gahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak men- gulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari perbuatan jarimah. 5
Upaya tujuan hukuman yang pertama adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian, terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian, maka hukuman terutama ta’zir dapat berbeda-beda sesuai dengan kapasitas pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan atau bahkan yang paling berat seperti hukuman mati tergantung kepada perbuatan pelanggarannya.
Tujuan dari penjatuhan hukuman yang keudau adalah perbaikan dan pen- didikan, mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menya- dari kesalahannya. Selain bagi pribadi pelaku, hukuman dijatuhkan dengan tujuan untuk menbentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui ba- tas-batas hak dan kewajibannya.
Secara umum hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan, oleh kar- ena itu putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Para ahli Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan Hukum Islam ialah menjamin keamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, dan ini merupakan tujuan pertama dari syariat Islam. Keamanan dalam memenuhi
5 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) , hlm. 279.
kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan hal penting. Jika pemenuhan kebutu- han tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana- mana. Kelima kebutuhan hidup ini yang didalam istilah bahasa kepustakaan Is- lam disebut dengan al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan den- gannya sebagai ketentuan yang esensial. 6
Dalam penjatuhan hukuman agar diakui keberadaannya, maka harus dipenuhi syarat-syarat hukuman itu yaitu: hukuman harus ada dasarnya dari syara’, hukuman dianggap mempunyai dasar karena ia didasarkan pada sum- ber-sumber syara’ seperti al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang ( Ulil ‘Amri ) seperti dalam hukuman ta’zir.
Dalam hal hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri maka ia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’. Apabila ketentuan hukuman tersebut bertentangan, maka batal sifatnya. Hukuman harus bersifat pribadi, berarti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tin- dak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Dan hukuman harus bersifat umum, artinya hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat dan kedudukannya. 7
Ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, mengandung unsur sebagai berikut: 8
1.  Hukuman pokok ( Uqubah Ashliyah ) yaitu hukuman utama bagi suatu keja- hatan seperti qishash dalam pembunuhan.
2.  Hukuman pengganti ( Uqubah Badliyah ) adalah hukuman yang menggani- kan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan sep- erti hukuman ta’zir yang dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur syubhat atau samar.
3.  Hukuman tambahan ( Uqubah Taba’iyah ) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok, seperti seorang pembunuh pewaris tidak mendapatkan warisan dari harta si pembunuh.
4.  Hukuman pelengkap ( Uqubah Taklimiyyah ) yaitu hukuman untuk meleng-
6 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Gema Insani Press,
2003), hlm.18.
7  Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.
8 Ibid ., hlm. 67.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 374
kapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputu- san tersendiri oleh hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotog dilehernya.
Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hu- kuman: 9
1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu artinya hukuman yang telah di- tentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas untuk menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi. Sep- erti hukuman yang termasuk kelompok jarimah hudud dan qishash-diat.
2. Hukuman yang merupakan alternaif yaitu batas tertinggi dan terendah hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah ta’zir.
Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi dalam: 10
1.  Hukuman badan ( Uqubah Badaniyah ) yaitu hukuman ang dikenakan terh- adap anggota badan manusia seperti hukuman jilid, hukuman mati.
2.  Hukuman jiwa ( Uqubah Nafsiyah ) yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan lain=lain.
3.  Hukuman harta ( Uqubah Maliyah ) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda.

## Jarimah Hudud
Dalam pembagian jarimah ditekankan bahwa yang dipentingkan dalam pem- bagian hukuman itu adalah kepada pembagian hukuman dari segi berat ringan- nya hukuman, yakni: jarimah hudud, jarimah qishosh-diyah dan jarimah ta’zir. Adapun yang dimaksud dengan ﺩﻭ ﺪﳊﺍ yaitu jamak dari kalimat ﺪﺣ dari ﺪﳊﺍ , arti asalnya ialah membatasi antara sesuatu dan mencegah bercampur keduanya. Hukuman ini dinamai sebagai pembatasan karena ia mencegah dari perbuatan melampaui batas. Dan hukuman ini ditentukan berat ringannya oleh Syari’ (Al- lah), dan hukuman itu mutlak ditujukan kepada diri orang yang berbuat mak- siat. Seperti fi rman Allah, QS. al-Baqarah ayat 187:
َنﻮُﻘَّﺘَﻳ ْﻢُﻬَّﻠَﻌَﻟ ِسﺎَّﻨﻠِﻟ ِﻪِﺗ َيآا ُ َّللها ُ ِّﲔَﺒُﻳ َ ِلك َٰﺬَﻛ ۗ ﺎَﻫﻮُﺑَﺮْﻘَﺗ َﻼَﻓ ِ َّللها ُدو ُﺪ ُﺣ َ ْلكِﺗ
9 Ibid ., hlm. 68. 10 A. Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) , (Jakarta: Sinar Grafika,  2004), hlm. 144.
“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Al- lah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. 11
Dan orang yang telah melakukan suatu had telah ditentukan berat ringan- nya hukuman, 12 seperti dalam fi rman Allah dan QS. al-Baqarah 229:
َنﻮُﻤِﻟﺎَّﻈﻟا ُ ُﱒ َﻚِﺌٰـَﻟؤُﺎَﻓ ِ َّللها َدو ُﺪ ُﺣ َّﺪَﻌَﺘَﻳ ْﻦَﻣَو
”Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim 13 .“
Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah hudud ialah “jarimah (perbuatan) yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan (macam dan jumlahnya) dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi”. 14
Adapun had menurut kontek syara’ yaitu “suatu ketetapan/syariat yang diciptakan Allah untuk para hamba Nya mengenai halal dan haram dan itu di- namai “had”, karena hal itu membedakan antara hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal dan yang haram, diantara hukuman hudud itu ada yang terlarang ( ﻰﺻﺎﻌﻣ ) yang tidak boleh didekati, seperti perbuatan-perbuatan keji sama sekali berhubungan dengan yang diterangkan dalam fi rman Allah Ta’ala:
َنﻮُﻘَّﺘَﻳ ْﻢُﻬَّﻠَﻌَﻟ ِسﺎَّﻨﻠِﻟ ِﻪِﺗ َيآا ُ َّللها ُ ِّﲔَﺒُﻳ َ ِلك َٰﺬَﻛ ۗ ﺎَﻫﻮُﺑَﺮْﻘَﺗ َﻼَﻓ ِ َّللها ُدو ُﺪ ُﺣ َ ْلكِﺗ
“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. 15
Dan diantara hukum-hukum had ada hal-hal yang tidak boleh dilampaui seperti hukum mawaris yang sudah tertentu, dan beristeri (bagi laki-laki) seban- yak empat orang dan pembatasan talak sampai tiga kali. 16
Dari uraian di atas nyatalah bahwa jarimah hudud merupakan hak Allah secara mutlak, oleh karena itu ia tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan
11 Al-Baqarah (2):187.
12 Muhammad bin Ismail al-Kahlaany, Subulus Salam , Juz IV, (Bandung: Dahlan,
t.t.), hlm. 3.
13 Al-Baqarah (2): 229.
14 Abul Qadir Audah, Op. Cit. , hlm. 78-79.
15 Al-Baqarah (2):187.
16 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Al-Hudud fi al-Islam , (Mesir: Al Airi- yah, 1974), hlm. 131.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 376
hukumannya khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan, tidak dapat diganti dan diwariskan, karena hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum se- cara pasti sehingga tidak mungkin terjadinya percampuran/kompromi dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya hukuman. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali ia harus melaksanakan huku- man tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku.
Namun demikian, syari’at Allah datang untuk menegakkan kebenaran di- antara masyarakat manusia dia berkembang terus tanpa mengenal jemu di da- lam bidang tasyri’, 17 dan syari’at Allah itu datang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan kebutuhan masyarakat, sekali pun dalam bidang aqidah tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lainnya. 18 Begitu pula halnya dalam ja- rimah hudud, peraturan-peraturan yang didatangkan oleh Syari’ selalu sesuai dengan keadaan pada saat itu, bahkan perturan-peraturn itu pun sampai saat sekarang masih dapat memenuhi tuntutan zaman dan dapat pula menyesuaikan diri.
Jarimah hudud menganut azas legalitas secara ketat, dengan menentukan satu-satunya hukuman dan tidak memberikan batas terendah dan batas terting- ginya suatu hukuman. Oleh karena itu baik hakim maupun si terhukum harus melaksanakan ketentuan seperti yang telah ditetapkan dengan jelas oleh Allah. Lain halnya dengan hukum positif (misalnya: Indonesia) yang menganut azas legalitas, yang didalam peraturan hukumnya  menyebutkan batas terendah dan batas tertinggi dari hukuman. Dan didalam praktek hakim mempunyai kekebal- an untuk menentukan hukumannya sekitar batas terendah dan batas tertinggi itu dengan menghubungkannya dengan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman.
Penerapan azas legalitas dalam hukum positif tidak dipegang dengan ketat sesuai dengan yang diingini oleh azas legalitas tersebut. Suatu teori dalam hu- kum positif tentang hukuman, yaitu agar menentukan macamnya perbuatan dan macamnya hukuman yang diancamkan. Mulyatno berpendapat tentang teori tersebut, beliau menyebutnya dengan istilah “Vom Psychologischeu Zwang ”, yang menganjurkan agar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dila- rang didalam peraturan, bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang  macamnya pidana yang diancam-
17 Baca al-Maidah (5): 48. 18 Baca Ali Imran (3): 50.
kan. 19
Untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dari hakim/ penguasa dalam penerapan jarimah hudud, karena hukuman yang ditentukan didalamnya adalah berat, maka hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada. Hakim harus berhati-hati jangan sampai terjadi kesalahan dalam me- mutuskan dan menjatuhkan hukuman, dan hakim harus benar-benar yakin dis- amping alat bukti yang lengkap/cukup terhadap peristiwa pidana itu.
Azas legalitas pada Hukum Pidana Islam bertujuan “untuk memelihara kemerdekaan pribadi atau perseorangan dari kewenangan penguasa yang ber- macam-macam, karena hukuman penganiayaan yang memebahayakan dike- nakan pada perseorangan, pada badannya, hartanya atau kehormatannya, dan tidak ditetapkan penganiayaan (hukuman) ini terkecuali dengan nash”. 20 Atas dasar tersebut Allah telah memberikan kepastian hukum yang tetap, sehingga tertutup bagi hakim/penguasa untuk mengqiyaskan jarimah hudud yang telah ditetapkan dengan nash-nash yang qothi’ dengan jarimah lain walaupun terdapat persesuaian diantara keduanya. Didalam jarimah hudud terdapat prinsip-prin- sip yang harus dipegangi dengan teguh oleh penguasa/hakim agar menetap- kan hukuman yang khusus dan menerangkan bentuk pelaksanaannya. Menurut Fathi Bahansi, prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: 21
1.  Hakim tidak memutus suatu hukuman jarimah dengan jarimah yang lain, walaupun terdapat persesuaian hukuman itu dengan jarimah tersebut, den- gan kata lain tidak ada qiyas dalam jarimah.
2.  Hakim tidak memutus suatu hukuman terkecuali dengan apa-apa yang te- lah ditetapkan oleh nash yang jelas dengan peristiwanya.
3.  Penetap hukum agar menetapkan hukuman yang khusus bagi tiap-tiap jari- mah dan menerangkan bentuk pelaksanaannya.
4.  Hakim pidana tidak dapat/tidak boleh memeperluas dalam penafsiran nash-nash yang berhubungan dengan pidana”. Apabila dipegangi prinsip-prinsip dasar tersebut, tentunya akan membawa pada kemashlahatan dan dapat menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. Peny- impangan dari prinsip-prinsip dasar tersebut pasti akan menimbulkan kemud- laratan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang tercela. Sedangkan hu-
19 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , (Yogyakarta: PBP Gadjah Mada University Press 1978), hlm. 17.
20 Ahmad Fathy Bahansy, Op. Cit. , hlm. 22.
21 Ibid.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 378
kuman had ini ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan manusia yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang terperinci dan mencegah kejahatan- kejahatan. “Hukuman had ini untuk menjaga larangan-larangan Allah di dunia ini”. 22 Maka seandainya terjadi pertentangan kemashlahatan satu dengan ke- mashlahatan lain, maka didahulukan mashlahat umum dari mashlahat khusus dan kita diharuskan menolak kemudaratan yang besar dengan mengambil/ mengerjakan kemudlaratan yang kecil. 23
Oleh karena itu jarimah hudud harus ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip tersebut, sebab dia merupakan hak Allah secara mutlak untuk menjaga kemu- liaan manusia dan ketentraman manusia dalam ketenangan, dengan demikian terwujudlah kedamaian dalam masyarakat, saling menghargai dan mengasihi serta saling bantu membantu untuk kebahagiaan bersama yang menuju kepada kebaikan dan kebahagiaan yang sempurna, mencegah timbulnya penganiayaan dari penguasa/hakim maupun dari oknum-oknum pribadi. Demikianlah un- dang-undang itu dibuat untuk dijalankan, sebagai pemenuh hajat manusia dan memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan menjaga kemashlahatan.

## Jarimah Hudud dan Fitrah Manusia
Jarimah hudud yang merupakan hak mutlak Allah adalah untuk kemashlaha- tan manusia secara umum dan mencegah penguasa/hakim dari penyelewen- gan hukum dan tindakan sewenang-sewenang. Jarimah hudud telah diatur da- lam al-Qur’an dan as-Sunnah secara jelas dan tegas, tidak ada hak penafsiran dari penetap dan penegak hukum, mereka terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan nash-nash tersebut.
Menurut Abdul Qadir Audah yang termasuk dalam jarimah hudud se- banyak tujuh macam, yaitu: zina, menuduh zina, peminum khamar, pencurian, khirobah, murtad, dan pemberontakan. 24 Ketujuh macam jarimah tersebut telah diatur dalam al-Qur’an dan as- Sunnah dengan jelas dan tegas. Apabila diteliti secara seksama ayat-ayat dan Sunnah Nabi tentang jarimah hudud, mengenai ja- rimah peminum khamar dan murtad tidak terdapat ketentuan hukumnya yang tegas tentang sifat keduniaannya, namun hanya bersifat keakhiratan belaka.
22 Abu Zahrah, Al-Uqubah, (Mesir: Darul Fikr Araby, t.t.), hlm. 93. 23 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam , Edisi 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 80.
24 Abul Qadir Audah, Op. Cit. , hlm. 79.
Selanjutnya Imam Ahmad Abu Zahrah mengatakan: “Semua had-had itu ada ketentuan dari Tuhan (al-Qur’an) kecuali batas hukuman bagi peminum khamar, hal ini dijelaskan dengan Sunnah Rasul”. 25 Begipula mengenai huku- man rajam sampai mati bagi pezina muhson (yang suadah berkawin), ini pun hanya ditunjuki oleh hadits Nabi yang berbunyi: 26
ﺪﻬﺸﻳ ﲅﺴﻣ ئﺮﻣا مد ﻞﳛﻻ ﲅﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﲆﺻ ﷲ لﻮﺳر ل ﺎﻗ : ل ﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﱃ ﺎﻌﺗ ﷲ ﴇر دﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑا ﻦﻋ قر ﺎﻔﳌا ﻪﻨﻳلد كر ﺎﺘﻟاو ﺲﻔﻨﻟبا ﺲﻔﻨﻟاو , ﱏاﺰﻟا ﺐﻴﺜﻟا : ثﻼﺛ ىﺪﺣءبا الا ﷲ لﻮﺳر ناو ﷲ الا لهاﻻ نا ﺔﻋ ﲈﺠﻠﻟ
Dari penjelasan tersebut pada zahirnya hukum pidana Islam memberikan hukuman sangat berat ,bahkan menurut pandangan orang-orang Eropa sangat kejam dan sadis .Oleh karena timbul persoalan ,masih bisakah diterapkan di za- man sekarang seperti yang diterapkan pada zaman Rasulullah dan para shaha- batnya duhulu ?Apakah hukuman seperti itu sesuai dengan fi trah manusia? Dalam” Kamus al-Ashriy’ Arabiy-Indunisiy ,“kata ﺓﺮﻄﻓ berarti ciptaan; wat- ak, karakter; insting; agama atau sunnah . 27 Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan  ayat al-Qur’an yang berbunyi:

## ۖ ًﺔَﻔﻴِﻠَﺧ ِضْرَٔ ْﻻا ِﰲ ٌﻞِﻋﺎَﺟ ِّﱐِٕا ِﺔَﻜِﺋ َﻼَﻤْﻠِﻟ َﻚُّﺑَر َلﺎَﻗ ْذِٕاَو
“Ingatlah ketika Tuhanmu ber fi rman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. 28
Hal ini dapat diartikan, bahwa “manusia dengan segala kesalahannya di- maksudkan menjadi khalifah Tuhan di bumi. 29 Sedangkan seseorang bisa me- wakili sesuatu/seseorang kalau orang itu memiliki sifat-sifat yang diwakilinya. 30
Allah tidak akan membiarkan manusia yang telah diangkat menjadi wakil-Nya di bumi ini hidup tanpa arah tujuan serta bertindak dengan semaunya. Allah
25 Ibid. , hlm. 95. 26 Ibnu Hajar al-Asqolany, Bulughul Maram , Terjemahan Muh. Syarief Sukandy, Edisi 5, (Jakarta: Al-Ma’arif, 1981), hlm. 427.
27 Kamus al-Ashriy ‘Arabiy-Indunisiy , Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, Cet.
Ke-7, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1398-1399.
28 Al-Baqarah (2): 30.
29 Iqbal, Membangun Kembali Alam Fikiran Islam , Terjemahan Osman Raliby, Edisi 2,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 42.
30 Hidayat Nataatmadja, Karsa Menegakkan Jiwa Agama dalam Dunia Islam Versi Baru Ihya Ulumuddin , Edisi 1, (Bandung: Iqra’, 1982), hlm. 57.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 380
telah menurunkan al-Qur’an sebagi pedoman yang harus dipegangi dan dilak- sanakan agar dapat mengikuti kehendak fi trahnya secara utuh.
Selain manusia itu sebagai makhluk theomor fi s, manusia juga telah diberi kebebasan untuk memilih antara menerima dan menolak tawaran amanat dari Allah tersebut. Tetapi manusia menerimanya secara bebas tanpa paksaan den- gan menangngung segala resikonya sendiri. Mengenai tawaran amanat itu Al- lah ber fi rman:
ﺎًﻣﻮُﻠ َﻇ َن َﰷ ُﻪَّﻧِٕا ۖ ُنﺎ َﺴْﻧِٕ ْﻻا ﺎَﻬَﻠَ َﲪَو ﺎَ ْﳯِﻣ َﻦْﻘَﻔ ْﺷَٔاَو ﺎَ َﳯْﻠِﻤْ َﳛ ْنَٔا َ ْﲔَﺑَٔﺎَﻓ ِلﺎَﺒ ِﺠْﻟاَو ِضْرَٔ ْﻻاَو ِتاَوﺎَﻤ َّﺴﻟا َﲆَﻋ َﺔَﻧﺎَﻣَٔ ْﻻا ﺎَﻨ ْﺿَﺮَﻋ َّنإِا ًﻻﻮُ َجه
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mer- eka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. 31
Dengan uraian di atas jelas bahwa fi trah itu merupakan tabi’at pribadi manusia yang telah dibawanya semenjak manusia diciptakan Allah, dan fi trah ini “mewakili kecenderungan terhadap kepercayaan adanya Tuhan ( fi trah kei- manan) dan mempunyai kecenderungan terhadap  agama yang hak ( fi trah keagamaan)”. 32 Fitrah keimanan secara otomatis mendorong kepada fi trah kea- gamaan dengan menerima dan mengamalkan ajaran agama Allah sebagai jalan hidup. Rasa bahagia jika mengerjakan amal kebajikan, menyesal dan sengsara apabila ia melakukan suatu tindak kejahatan. Keadaan demikian ini merupakan buktinya bahwa fi trah keagamaan seseorang didorong oleh fi trah keimanan ter- hadap Tuhan (Allah) untuk mengerjakan amal kebajikan, bukan amal kemaksia- tan yang bertentangan fi trah keimanan dan fi trah keagamaan yang dimiliki oleh manusia.
Sebagai konsekwensi logis dari penerimaan amanat yang diberikan Allah, maka manusia harus bertindak sesuai dengan petunjuk Allah yang telah ditu- angkan-Nya dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, apabila manusia telah melaku- kan penyimpangan, tidak menampakkan sebagi wakil Allah di bumi, bahkan menimbulkan kerusakan dan sebagai sumber malapetaka karena telah meny- impang dari fi trah asal mula terjadinya manusia, maka ia dibalas dengan huku-
31 Al-Ahzab (33): 72.
32 Farid Ma’ruf Noor, Islam Jalan Hidup Lurus , Edisi 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 52.
man yang berat yang merupakan hak dari yang mewakilkan (Allah) yang dit- impakan kepada manusia yang  dholim. Kedholiman merupakan manifestasi dari keingkaran manusia terhadap asal kejadiannya. Sebab dengan kebebasan memilih untuk melakukan yang baik dan yang buruk, taat dan ingkar, disinilah letak keadilan Allah.
Manusia sebagai makhluk pilihan Allah yang dijadikan wakil-Nya di bumi, bertugas menjaga keselarasan dan kemakmuran bumi, sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah. Hal yang demikian ini bukanlah merupakan beban di luar kemampuan manusia (dengan segala keterbatasannya), oleh karena apa yang dijadikan Allah tentu sesuai dengan fi tnah manusia. Maka, jika manusia telah menyimpang dari fi trahnya, berarti dia telah membuat bencana bagi dirinya sendiri dan juga kepada alam sekitarnya. Dengan pertentangan yang dilakukan- nya, manusia menjadi bingung dan bimbang, ia telah menyiksa diri sendiri, te- lah mengkhianati dan menodai fi trahnya, ia akan tetap dalam kegoncangan dan kesengsaraan yang meliputi dirinya, walaupun mereka telah menguasai berba- gai macam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi tinggi. Bahkan dengan hasil ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi tinggi itu manusia semakin terjerumus dan tersesat, mereka telah terjerat dalam kesenangan jasmani dan duniawi, sehingga timbullah kejahatan yang aneh-aneh, kelainan seksual dan lain sebagainya.
Dalam Islam fi trah ini bertanggungjawab atas ketidak tenangan manusia terhadap sesuatu, terutama terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, ketentra- man bagi dirinya serta lingkungan, ia juga bertanggungjawab atas desakan-de- sakan untuk mendapatkan kejelasan dan penjelasan tentang sesuatu persoalan. Begitu pula halnya dalam jarimah hudud, yang memuat ketentuan yang ketat, jelas dan tegas yang dapat menimbulkan anggapan sementara orang (ahli hu- kum) yang tidak mengenal hakikat hukuman tersebut, mengatakan suatu hu- kum yang sadis.
Hukum Pidana Islam dalam persoalan jarimah hudud pun bersifat luwes (pantas) untuk manusia, karena hukum itu didatangkan bukan untuk keseng- saraan manusia. Oleh karenanya maka dalam penetapan hukumannya harus pula memperhatikan keadaan manusia itu. Disamping itu ketelitian serta keya- kinan hakim dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan jarimah hudud ini harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.
Jika diperhatikan ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah yang berhubungan dangan hukuman had, kesemuanya itu bertujuan untuk melindungi lima ke-
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 382
pentingan ( dhururi) . “Zina dan qozap adalah untuk menghormati nashab dan ke- hormatan, peminum khamar adalah tempat untuk keselamatan akal dan kesela- matan badan, pencurian adalah untuk menghormati harta, perampokan tempat untuk menghormati darah, harta, kehormatan dan murtad adalah tempat untuk menghormati agama, itu adalah hak pemimpin/penguasa yang melaksanakan- nya agar senantiasa dalam keselamatan dan keamanan”. 33
Jarimah hudud yang kelihatannya kejam dan sadis pada dasarnya sesuai dengan fi trah manusia, ia merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk kesalamatan manusia secara individu dan kolektif. Pencegahan-pencegahan ter- hadap keinginan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya yang akan merusak eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai kecenderun- gan untuk mengikuti sifat kebinatangannya yang merendahkan harkat dan mar- tabatnya, ia ingin mendapatkan kepuasan yang nisbi. Keinginan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya tercermin dalam fi rman Allah yang berbunyi:
ِمﺎَﻌْﻧ َٔ ْﻻاَو ِﺔَﻣَّﻮ َﺴُﻤْﻟا ِﻞْﻴ َﺨْﻟاَو ِﺔ َّﻀِﻔْﻟاَو ِﺐَﻫَّلذا َﻦِﻣ ِةَﺮ َﻄْﻨَﻘُﻤْﻟا ِﲑ ِﻃﺎَﻨَﻘْﻟاَو َﲔِﻨَﺒْﻟاَو ِءﺎ َﺴِّﻨﻟا َﻦِﻣ ِتاَﻮَﻬ َّﺸﻟا ُّﺐ ُﺣ ِسﺎَّﻨﻠِﻟ َﻦِّﻳُز ِبٓﺎَﻤْﻟا ُﻦ ْﺴ ُﺣ ُﻩَﺪْﻨِﻋ ُ َّللهاَو ۖ ﺎَﻴْﻧُّلدا ِةﺎَﻴ َﺤْﻟا ُعﺎَﺘَﻣ َ ِلك َٰذ ۗ ِثْﺮ َﺤْﻟاَو
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. 34
Ayat ini menunjukkan tentang kecintaan manusia kepada wanita, harta dan kuda (tahta) yang dapat menyesatkan manusia dari hal-hal yang memuaskan fi trahnya. Oleh karena itu Allah mengatur tentang tatacara pemenuhan kecin- taan tersebut, yang merupakan tuntutan naluri setiap manusia agar tidak ber- tentangan dengan fi trahnya. Untuk mmenuhi tuntutan kecintaan manusia ke- pada wanita telah diatur dalam ”Hukum Perkawinan”, tuntutan terhadap harta benda telah diatur dalam “Hukum Mu’amalah dan tuntutan terhadap tahta te- lah diatur pula dalam “Hukum Syari’ah”.
Islam dalam mengkaji masalah kejahatan dan hukuman, sebelum mamu- tus apakah seseorang tersangka telah melakukan tindak pidana dapat dikenai hukuman yang diancamkan kepadanya sesuai dengan perbuatannya atau tidak.
33 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Op. Cit., hlm. 134. 34 Ali Imran (3): 14.
Untuk itu harus diketahui terlebih dahulu sejauhmana tersangka tersebut dapat dipetanggung jawabkan atas kesalahan yang diperbuatnya.

## Keluwesan Pada Jarimah Hudud Pencurian
Adapun mengenai delik pencurian ditetapkan dalam QS. al-Maaidah ayat 38 yang berbunyi:
ٌﲓِﻜ َﺣ ٌﺰﻳِﺰَﻋ ُ َّللهاَو ۗ ِ َّللها َﻦِﻣ ًﻻ َﲀَﻧ ﺎَﺒ َـﺴَﻛ ﺎَﻤِﺑ ًءاَﺰ َﺟ ﺎَﻤُ َﳞِﺪْﻳَٔا اﻮُﻌ َﻄْﻗﺎَﻓ ُﺔَﻗِرﺎ َّﺴﻟاَو ُقِرﺎ َّﺴﻟاَو
”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri ,potonglah tangan ked- uanya) sebagai (pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sik- saan dari Allah .Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana 35 .“
Pada delik pencurian ini tidak dicantumkan delik melawan hukumnya. Un- tuk mengetahui unsur itu hanya dapat dilihat dari sifat delik itu sendiri, yatiu kata-kata pencurian itu merupakan dosa besar. Tentang perlu tidaknya unsur melawan hukum harus dirumuskan dalam rumusan jarimah/delik, tergantung pada rumusan formil atau materiilnya.
Islam mengambil sikap sangat berhati-hati terhadap semua jarimah/delik yang ditetapkannya. Begitu pula halnya dalam jarimah pencurian yang meng- haruskan mesti dihukum dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hu- kuman potong tangan ini tidak pernah diterapkan jika masih terdapat keragu- raguan meskipun sangat kecil.
Tidak dipotongnya tangan pencuri pernah ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, dia sebagai pembuat undang-undang Islam yang sangat terkenal, bahkan ucapan-ucapannya yang biasa bukannya tanpa kecemerlangan seorang genius. 36 Yang harus diingat bahwa Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, itu terjadi pada tahun-tahun paceklik/kelaparan yang menimbulkan keraguan bagi beliau, mungkin saja karena kelaparan orang terpaksa mencuri, pada hal Umar dikenal sebagai Khalifah yang teguh melak- sanakan kaidah-kaidah syri’ah (hukum).
Dilaporkan kepada Umar bahwa beberapa orang anak laki-laki yang beker-
35 Al-Maaidah (5): 38. 36 Syibli Nu’mani, Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, Edisi 1, (Bandung: Pustaka, 1981) hlm. 531. Bandingkan dengan Syarafuddin Al Musawi, Dialog Sunnah Syi’ah , Terjemahan Muhammad Al Baqir, Edisi 1, (Band- ung: Mizan, 1983), hlm. 361-409.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 384
ja pada Hatib Ibnu Abi Balta’ah telah mencuri onta-onta betina milik seseorang dari kaum Muznah. Ketika Umar bertanya kepada anak-anak itu mereka men- gakui pencurian tersebut, lalu Umar memerintahkan agar tangan mereka dipo- tong, namun ia ber fi kir dua kali  dan ia berkata, Demi Allah aku akan memotong tangan-tangan mereka seandainya aku tidak tahu bahwa engkau memperkerja- kan anak-anak ini namun engkau melaparkan mereka sehingga halal baginya untuk memakan apa yang diharamkan bagi mereka. Kemudian Umar berkata kepada majikan mereka (anak-anak) itu, Demi Allah, demi aku tidak memotong tangan-tangan mereka itu aku akan menghukummu denda yang memberatkan bagimu, dan lalu Umar memerintahkan kepada majikan itu untuk membayar dua kali harga onta betina itu. 37
Dengan keputusan Umar seperti ini banyak digunakan oleh para ahli hu- kum (hakim) sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, khusus- nya pada jarimah pencurian. Dalam keadaan paceklik/kelaparan apabila ses- eorang mencuri terhadap seseorang yang memperkerjakannya tidak dikenai hukuman had pencurian, dengan syarat orang yang mencuri itu tidak menda- patkan haknya/pembayaran sebagimana mestinya. Pengertian semacam ini di- ambil dari kata-kata Umar yang memerintahkan kepada majikan anak-anak itu agar membayar upah mereka, ini mengandung arti bahwa si majikan mempu- nyai hutang atau kewajiban terhadap orang yang diperkerjakannya.
Hasil yang sangat gemilang dari pengetrapan hukum potong tangan da- lam jarimah pencurian dapat dilihat di Negeri Saudi Arabia yang menimbulkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, pada hal negeri ini sebelumnya menjadi contoh yang buruk bagi kekacauan dan kemanan. 38
Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutif oleh Hasbi Ash Shiddieqy, hukum po- tong tangan bukanlah ketentuan yang mutlak, penguasa (hakim) boleh memilih antara memaafkan atau memilih hukuman jika pencuri telah taubat dari kesala- hannya. 39 Pendapat ini apabila dihubungkan dengan ayat 39 Surah al-Maaidah yang mengatakan Allah menerima taubat orang yang mencuri, dengan demiki- an maka hak Allah menjadi gugur. Oleh karena itu, hakim sebagai wakil Al- lah di dunia ini dalam melaksanakan hukumNya harus pula dapat memegangi
37 Muhammad Qutub, Islam The Misunderstood Religion , (Kuwait: Al-Assriya Print- ing Press, 1967), hlm. 249.
38 A. Hanafi, Op. Cit., hlm. 279.
39 T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, Fakta Keagungan Syariat Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 10.
ketentuan itu. Akan tetapi harus diingat pula bahwa hakim juga sebagai wakil dari orang yang menuntut haknya, maka ia pun harus mempertimbangkan ke- pentingan orang lain, untuk itu maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta’zir terhadap pencuri yang taubat.
Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan hukum potong tangan, apakah dilaksanakan hukum potong tangan secara langsung atau tidak? Menu- rut pendapat ulama-ulama yang dikutif oleh al-Qurtuby dalam karyanya “al- Jami’ul Ahkamil Qur’an” sebagai berikut:
“Menurut Abu Hanifah tidak bisa dilaksanakan langsung, beliau mendasarkan pendapatnya pada ayat 33 QS. al-Maaidah. Sedangkan menurut asy-Sya fi i di- laksanakan langsung dilihat dari nilai pencuriannya, apakah orang yang men- curi tersebut miskin atau kaya. Jikakalu ia kaya maka itu menjadi hutangnya. Pendapat ini dipegang oleh Ahmad dan Ishak. Adapun menurut ulama kita (Malik dan murid-muridnya), mereka berpendapat, jika barangnya masih ada hendaknya dikembalikan, apabila barang itu sudah tidak ada sedangkan ia mampu, maka dilaksanakanlah hukuman itu, tetapi jika ia miskin tidak diikuti dengan hutang dan tidak ada sanksi apa-apa”. 40
Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa hukuman po- tongan tangan tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan huku- man itu harus dilihat nilai pencurian tersebut, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin), karena  keadaan si pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh penguasa (hakim) da- lam melaksanakan hukum terhadap si pencuri.
Al-Qurtuby menafsirkan bunyi ayat: ﺢﻠﺻﺍﻭ ﻪﻤﻠﻇ ﻩﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﺏﺎﺗ ﻦﻤﻓ ini merupakan syarat, sedangkan jawabnya adalah sedangkan arti: ﻪﻤﻠﻇ ﻩﺪﻌﺑ ﻦﻣ , yaitu taubat sesudah mencuri, maka sesungguhnya Allah menerima taubat- nya. 41
Orang yang taubat setelah mencuri diterima taubatnya oleh Allah, baik terhadap pencurian yang telah selesai maupun hanya percobaan melakukan pencurian. Meski demikian masih terdapat perbedaan pendapat mengenai ke- tentuan tersebut, ada yang berpendapat bahwa itu mutlak harus dilaksanaksan tanpa melihat nilai pencurian, sekali atau berulang kali, besar atau kecil. Untuk itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya menurut ketentuan QS.
40 Abi Abdullah Muahammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtuby, Al-Jami’ al-Ahka- mi al- Qur’an , Jilid II, (Qairo: Darul Katib Al Arabi, 1967) hlm. 165. 41 Ibid., hlm. 174.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
An-Nisaa’ ayat 59.

## Kekuasaan Hakim dalam Jarimah Hudud
Jarimah hudud mutlak merupakan hak Allah yang menutup kewenangan ha- kim untuk menentukan dan memilih aturan selain yang telah ditentukan Al- lah yang terdapat dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Adapun peraturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang persoalan yang berhubungan dengan jarimah hudud sesuai dengan fi trah ke imanan dan keagamaan manu- sia. Sebagai bukti bahwa jarimah hudud ini sesuai dengan fi trah manusia, mer- eka merasa bahagia jika melaksanakan perintah dan merasa menyesal apabila melakukan sebaliknya. Sepintas hukuman ini tidak manusiawi dan sadis, tetapi coba dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta yang telah menciptakan apa-apa yang ada di maya pada ini, termasuk manusia sebagai makhluk pilihan- Nya yang bertugas sebagai wakil-Nya di bumi. Allah Maha Tahu tentang segala yang diciptakan-Nya, sesuai denga fi rman Allah Swt:
”Dan  Sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  manusia  dan  mengetahui  apa yang dibisikkan oleh hatinya ,dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya 42 .“
Memang ada sebahagian ahli hukum masa kini yang berpendapat bahwa Hukum Pidana Islam, terutama jarimah hudud yang hukumannya berat/keras dan tidak punya rasa kasih sayang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mu- hammad bin Muhammad ibn Syuhbah dalam bukunya “al-Hudud fi al-Islam”, bahwa sesungguhnya sudah jelas bagi kita bahwa Syari'at Islam itu di dalam bab hudud tidaklah berat/keras dan tidak pula kosong dari rasa kasih sayang seperti yang dikira oleh umum, dan mengajak mempermudah /memperlunak hukuman itu untuk berbuat fasiq dan kejahatan sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ahli hukum, pada hal Syari’at Islam tatap atas dasar-dasar ilmu pengetahuan dari satu kaum itu dan pengalaman pribadi, tidak demikian hal- nya dengan undang-undang buatan manusia. 43 oleh karena itu hakim yang bik adalah hakim yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, agar dapat memberi- kan putusan yang adil, dan dia (hakim) haruslah yang taat terhadap ajaran aga- manya. 44
42 Qof (50): 16. 43 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Op. Cit., hlm. 334. 44 Abdullah Sani, Hakim dan Keadilan Hukum , Edisi 1, (Jakarta: Bulan Bintang 1977),
Agama menjadi dasar jiwa bagi hakim, baik dalam tindakan sehari-hari maupun dalam siding maupun di luar sidang pengadilan. Tidak ada pemisahan antara agama dengan hukum, baik buruk, adil tidaknya hukum dinilai secara mutlak dari norma-norma agama, hukum tidak boleh keluar dari agama, seh- ingga yang diperjuangkan oleh hukum hanya keadilan nisbi dan lahiriyahnya saja, bukan keadilan hakiki. Pelanggaran terhadap norma hukum semata diang- gap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat tidak lagi dianggap perbuatan dosa dihadapan Allah.
Degan memiliki kumpulan wahyu yang lengkap seorang tentunya tidak akan mencari nilai-nilai baru lagi, ia mesti mempelajari wahyu dan berusaha un- tuk memperbaiki kelakuannya sesuai dengan tuntunan wahyu. Sesuai dengan fi rman Allah Swt:
”Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran ,supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Al- lah wahyukan kepadamu ,dan janganlah kamu menjadi penantang) orang yang tidak bersalah ,(karena) membela (orang-orang yang khianat 45 .“
Dalam menafsirkan “supaya engkau menghukum di antara manusia den- gan (faham) yang Allah perlihatkan kepadamu.” 46 Imam Sulaiman bin ‘Abdul Qowi Ath Thu fi Al Hanbali mengemukakan, yang dikutif oleh Rasyid Ridlo, katanya yang dimaksud “dengan apa yang dinashkan oleh Allah kepadamu di dalam kitab, dan juga pengertian itu dimaksudkan dengan apa yang Allah mem- perlihatkan kitab itu dengan perantaraan pandangan engkau dan ijtihad engkau dalam hukum-hukum yang tersebut di dalam kitab dan dalil-dalilnya dan den- gan didasarkan kepada dalil-dalil ini, maka sesunggunya Rasulullah saw adalah berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak terdapat nash-nash bagi Rasul di dalam al-Qur’an dalam persoalan-persoalan yang baru, dan persolan ini mer- upakan persoalan khila fi yah di dalam Ilmu Ushul Fiqh.” 47
Hal-hal yang sudah ada nash-nya maupun yang sudah diijtihad Rasul Saw wajib untuk ditaati. Ketentuan yang mewajibkan kaum muslimin mentaati Al- lah dan Rasul-Nya serta taat kepada Ulil Amri, disebutkan dalam fi rman Allah:
”Hai orang-orang yang beriman ,taatilah Allah dan taatilah Rasul) Nya ,(dan hlm. 15. 45 An-Nisaa’ (4): 105. 46 Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, Juz V, Edisi 3, (Mesir: Darul manar, 1954), hlm. 395.
47 Ibid., hlm. 396.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 388
ulil amri di antara kamu .kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang ses- uatu ,Maka kembalikanlah ia kepada Allah) al-Qur‘an (dan Rasul) Sunnah ,(jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian .yang demikian itu lebih utama) bagimu (dan lebih baik akibatnya 48 .“
Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai perkataan “Ulil Amri”, yang jelas setelah Rasul wafat dalam urusan keduniaan diwajibkan mengikuti Ulil Amri yang termasuk didalamnya adalah hakim. Hakim adalah bagian dari Ahlul Halli wal ‘Aqdli yang telah mendapat kekuasaan dari yang berwenang un- tuk menjalankan Syari’at Islam dalam persoalan di bidang hukum.
Syari’at Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan kepada hakim agar dalam memberikan keputusan-keputusan hukum sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan, hakim tidak boleh melebihi atau mengurangi. Jika hakim keluar dari batas-batas yang telah ditentukan, maka keputusan-keputusannya dinyatakan batal dan dia bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahan- nya itu.
Abdul Qadir Audah mengemukakan teori kekuasaan hakim, katanya, “Syari’at Islam sejak pertama kali datang telah membuat ketentuan-ketentuan tentang pembatasan kekuasaan hakim, dan yang peling pertama diatur oleh Syari’at Islam mengenai pembatasan kekuasaan hakim adalah kebebasan melak- sanakan pengambilan keputusan dan mewajibkan mereka untuk memberikan hukuman dalam batas-batas yang telah ditentukan, mereka tidak dibenarkan melebihi batasan-batasan itu, mereka bertanggung jawab atas pelanggaran  dan kesalahan. Oleh karena itu Syari’at Islam memberikan batasan-batasan tertentu tentang kekuasaan hakim yang tidak boleh dilanggar, maka apabila hakim ke- luar dari ketentuan tersebut perbuatan (ketetapannya) dinyatakan batal, dan ja- maah/masyarakat berhak untuk meninggalkan putusan tersebut dan bertahkim kepada hakim lainnya untuk melindungi kepentingannya.” 49
Di dalam hukuman terdapat manfaat terhadap diri orang-orang yang ber- sangkutan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Oleh karena itu hakim wajib melaksanakannya dan dilarang menyimpangi peraturan-peraturan tersebut. Tu- han telah menetapkan ketetapan-ketetapan yang harus dituruti dan tidak boleh dilampaui, menganai perbuatan yang dianggap membahayakan masyarakat pada setiap tempat dan masa, yaitu jarimah hudud dan jarimah qishosh diyat. 50
48 An-Nisaa’ (4): 59. 49 Abul Qadir Audah, Op. Cit. , hlm. 42.
50 T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, Fakta Keagungan..., Op. Cit., hlm. 32.
Dalam jarimah hudud, baik macam maupun hukumannya sudah ditentu- kan oleh nash, maka hakim-hakim Islam harus diwajibkan menjalankan nash- nash syara’ tersebut, tidak menyimpanginya dalam proses mencari keadilan. Ulil Amri tidak mempunyai kewenangan dalam jarimah hudud, karena telah ditetapkan oleh Syari’, dan ini termasuk pula dalam urusan-urusan ibadat. Da- lam jarimah hudud berlaku azas-azas legalitas secara mutlak.
Ahlul Halli wal ‘Aqdli/ Ulil Amri tidak mempunyai kekuasaan dalam uru- san ini, sebab ia hanya diwajibkan mengambil dari ketetapan Allah dan Rasul- Nya saja, disini tidak dapat dipergunakan paham dan pendapat manusia, terke- cuali hanya sekedar memahami keterangan-keterangannya saja.
Berkenaan dengan hudud ini, Abu Dzahrah mengatakan:
“Sesungguhnya melaksanakan hudud termasuk ibadat seperti jihad di jalan Allah, dan seharusnya diketahui bahwa melaksanakan hudud itu merupakan suatu kasih sayang Allah terhadap hambaNya, dimana yang berwenang harus tegas dalam melaksanakan hudud, tidak merasa takut dalam melaksanakan agama Allah, yang menyebabkannya tidak melaksanakannya, dan jangan pula ada keinginan meninggalkan diri dari makhluq. Maksud dari hudud merupa- kan rahmat terhadap makhluq dengan menjauhkan manusia dari perbuatan yang mungkar”. 51
Kemudian beliau menambahkan pula:
“...aliran Hana fi yah menetapkan bahwa hukuman yang sudah ditentukan itu – diantaranya adalah hudud – tidak dapat ditetapkan berdasarkan qiyas, suatu tindak pidana tidak dapat diqiyaskan kepada suatu tindak pidana hudud kar- ena hudud didasarkan kepada nash dan terhadapnya tidak ada pidana kecuali didasarkan pada nash. Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa para ulama Sya fi iyah dan lain-lain menetapkan bahwa beberapa tindak pidana dapat ditetapkan terhadapnya salah satu pidana hudud yang sudah dibawakan oleh nash”. 52
Lalu berkata pula al-Bukhari dalam komentarnya terhadap “Ushul Fakhur al-Islami al-Badzdawi” yang bunyinya:
“...menetapkan hudud dan kifarah dengan qiyas, kita (Hana fi yah) tidak mem- bolehkan, sedang Sya fi i membolehkan, karena qiyas termasuk dalil-dalil Syara’, maka boleh menetapkan hudud dan kifarah dengan qiyas seperti menetapkan dengan nash, karena sesungguhnya dalil-dalil yang menetapkan adanya qiyas tidak membedakan antara satu obyek dengan obyek yang lain, maka boleh
51 Abu Zahrah, Op. Cit., hlm.74. 52 Ibid.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 390
menggunakannya dalam tiap-tiap obyek sebelum ada yang mencegah”. 53
Melalui uraian ini ternyata bahwa segala kekuasaan Ulil Amri/ Ahlul Halli wal ‘aqdli mesti bersumber pada ketentuan-ketentuan Syari’at Islam, dan da- lam jarimah hudud dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan, baik macam maupun hukumannya, mereka harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari’at Islam yang sudah terdapat dalam al-Qur’an mau- pun as-Sunnah, dan ketentuan-ketentuan itu pastilah berisikan nilai-nilai yang agung daripada fi trah manusia, karena ia merupakan Wahyu Illahi.
Namun demikian sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan terda- hulu, bahwa dalam halnya jarimah hudud adalah hak Allah untuk mempertah- ankan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, bahwa Allah adalah wakil dari masyarakat umum dalam mempertahankan kepentingannya.
Pada masa Rasulullah masih hidup, pelaksanaan jarimah hudud diserah- kan oleh Allah kepda beliau, dan Rasul Allah-pun mengangkat hakim-hakim sebagai wakilnya dalam persoalan ini, akan tetapi setelah Rasul dan para Shaha- bat wafat, pelaksanaan jarimah hudud tersebut diserahkan kepada hakim yang diangkat oleh “Ahlul Halli wal Aqdli” yang bertugas menjaga ketertiban, keten- traman dan keamanan masyarakat umum.

## Penutup
Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada pandangan yang mengatakan hu- kum pidana Islam itu sadis dan kejam dalam penetapan sanksi terhadap bebera- pa tindak pidana dalam jarimah hudud, seperti hukuman rajam bagi pezina, po- tong tangan bagi pencuri, dan sebagainya. Sementara itu dalam jarimah hudud hakim hanya sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan Syari’,  karena baik norma maupun sanksi pada jarimah hudud sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan as- Sunnah, serta tidak memiliki hukum terendah dan tertinggi. Jarimah hudud juga mengandung tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan sesuai dengn fi trah keimanan dan keagamaan manusia. Semakin taat seseorang, maka akan semakin dapat ia mengindahkan seberat apapun hukuman yang telah ditetap- kan oleh Sang Khalik.
Perlu diingat, langsung maupun tidak langsung bahwa sosialisasi tentang hukum pidana Islam yang disajikan dalam bentuk cermah agama sangat dibu-
53 Ibid., hlm. 209.
tuhkan, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Namun hu- kum pidana Islam belum dapat dilaksanakan bagi kaum muslim. Untuk itu, agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam, khususnya terhadap perbuatan melanggar hu- kum yang menimbulkan akibat hukum sangat berat terhadap pribadi seseorang, karena perbuatan tersebut sangat merusak akal, jiwa dan keturunan.

## Bibliogra fi
Abdullah Sani, Hakim dan Keadilan Hukum , Edisi 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977. Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’y al-Islami Muqaranan bi al-Qonuuni al- Wad’i ,  Jilid I dan II, Mesir: Maktabatu Daaril ‘Arubah, 1963. Ahmad Fathy Bahansy, Al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy, Beirut: Darul Kutub al ‘Arabiyah, 1958.
Abi Abdullah Muahammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtuby, Al-Jami’ al-Ahka- mi al- Qur’an , Jilid II, Qairo: Darul Katib Al Arabi, 1967. Abu Zahrah, Al-Uqubah, Mesir: Darul Fikr Araby, t.t. Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, Kamus al-Ashriy ‘Arabiy-Indunisiy , Cet. Ke-7, Yogyakarta: Multi Karya Gra fi ka, 2003. A. Hana fi , Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. A. Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2004. Farid Ma’ruf Noor, Islam Jalan Hidup Lurus , Edisi 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1983. Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah , Jakarta: Bu- lan Bintang, 1971.
Hidayat Nataatmadja, Karsa Menegakkan Jiwa Agama dalam Dunia Islam Versi Baru Ihya Ulumuddin , Edisi 1, Bandung: Iqra’, 1982. Ibnu Hajar al-Asqolany, Bulughul Maram , Terjemahan Muh. Syarief Sukandy, Edisi 5, Jakarta: Al-Ma’arif, 1981.
Iqbal, Membangun Kembali Alam Fikiran Islam , Terjemahan Osman Raliby, Edisi 2,
Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah , Jakarta: Anggota IKA- PI, 2004.
Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana , Yogyakarta: PBP Gadjah Mada University Press 1978.
Muhammad bin Ismail al-Kahlaany, Subulus Salam , Juz IV, Bandung: Dahlan,
t.t.
Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Al-Hudud fi al-Islam , Mesir: Al Airi- yah, 1974.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH 392
Muhammad Qutub, Islam The Misunderstood Religion , Kuwait: Al-Assriya Print- ing Press, 1967.
Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, Juz V, Edisi 3, Mesir: Darul manar, 1954.
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Syarafuddin Al Musawi, Dialog Sunnah Syi’ah , Terjemahan Muhammad Al Baq- ir, Edisi 1, Bandung: Mizan, 1983.
Syibli Nu’mani, Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II,
Edisi 1, Bandung: Pustaka, 1981.
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam , Jakarta: Gema Insani Press,
2003.
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syariat Islam, Jakarta: Tinta Mas,
1974.
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam , Edisi 1, Jakarta: Bulan Bintang,
1975.

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
Vol. 14, No. 2, Desember 2014 Al-Risalah JISH
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk.,
(ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2,
Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.