## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)

## PARTISIPASI PUBLIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Hafifurrahman 1 , Azhar Kasim 2
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 1,2
E-mail: hafifurrahman@gmail.com

## ABSTRAK
Sesuai  dengan  tuntutan  publik  yang  mengamanatkan  adanya  partisipasi  publik terhadap  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  publik  dalam kerangka  Good  Governance  menuntut Pemerintah  untuk  mempertimbangkan  ide dan  gagasan  serta  masukan  dari  masyarakat.  Maka  dari  itu,  partisipasi  publik dalam  merupakan  unsur  terjadinya  proses  penyelenggaraan  pemerintah  yang ideal  dalam  negara  demokrasi  seperti  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  partisipasi publik  harus  mendapatkan  perhatian  kita  semua  sebagai  penyeimbang  dan penyaring  keputusan  dan  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  Pemerintah.  Untuk itu, kita harus memastikan bahwa hasil dari partisipasi publik dapat diakomodir dan  ditampung  oleh  Pemerintah  khususnya  lembaga  legislatif  yang  berwenang untuk menyusun Undang-Undang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang yang baik akan menghasilkan suatu tatanan  kehidupan  yang  baik.  Sebaliknya,  jika  produk  Undang-Undang  buruk, maka tatanan kehidupan bernegara akan buruk pula. Di Indonesia Lembaga yang memiliki  kewenangan  untuk  membuat  Undang-Undang  adalah  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam  suatu sistem  yang  disebut  bikameral.  Namun  baru-baru  ini,  lembaga  legislatif  yang terdiri  dari  dua  kamar  ini  telah  merefisi  Undang-Undang  yang  mengatur Lembaga  Independen  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Namun perumusan  dan  pembentukan  Undang-Undang  ini  dinilai  tidak  transparan  dan penuh  dengan  kepentingan  elit  politik  untuk  mengebiri  kewenangan  KPK.  Maka dari itu, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana partisipasi publik dalam merevisi Undang-Undang tentang KPK.
Kata Kunci : Good governance, transparansi, kebijakan publik, partisipasi publik

## ABSTRACT
In accordance with public demands that mandate public participation in decision- making involving the public interest within the framework of Good Governance, it requires the Government to consider ideas and suggestions as well as input from the public. Therefore, public participation is an element of the ideal governance process  in  a  democratic  country  like  Indonesia.  Therefore,  public  participation must get our attention as a counterweight and filter of decisions and policies to be taken  by  the  Government.  For  this  reason,  we  must  ensure  that  the  results  of

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
public  participation  can  be  accommodated  and  accommodated  by  the government,  especially  the  legislature  that  is  authorized  to  draft  laws  as guidelines for administering government in Indonesia. A good law will produce a good  order  of  life.  On  the  other  hand,  if  the  product  of  the  law  is  bad,  then  the order of life in the state will also be bad. In Indonesia, the institutions that have the authority to make laws are the People's Representative Council (DPR) and the Regional  Representative  Council  (DPD)  in  a  system  called  bicameral.  However, recently, this legislative body which consists of two chambers has revised the Law governing  an  Independent  Institution,  namely  the  Corruption  Eradication Commission (KPK). However, the formulation and establishment of this law was deemed not transparent and full of the interests of the political elite to castrate the KPK's authority. Therefore, this paper will discuss how public participation is in revising the Law on the KPK.
Keywords : Good governance, transparency, public policy, public participation

## PENDAHULUAN
Orde Reformasi memberikan kesempatan  bagi  Indonesia  untuk menganut  demokrasi  yang  menjunjung tinggi asas keterbukaan dimana perubahan  zaman  dari  orde  baru  yang mengekang dan membelenggu masyarakat  untuk  dapat  memberikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Pendapat tersebut memberikan  nilai  yang  membangun terhadap  kinerja  pemerintahan  agar menjadi  lebih  baik  lagi.  Hal  ini  juga sebagai  kemerdekaan  bagi  hak  asasi manusia  yang  diberikan  negara  kepada warga negaranya seperti yang
dijelaskan  oleh  Landman  (2017)  yang menyatakan  bahwa  demokrasi  dan  hak asasi manusia didasarkan pada prinsip- prinsip  yang  sama  yaitu  integritas, akuntabilitas, kebebasan individu, perwakilan yang adil dan setara, inklusi dan partisipasi. Demokrasi dengan asas keterbukaan bertujuan untuk
memberikan  ruang  bagi  publik  untuk dapat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan  pemerintahan  baik  kegiatan yang ada di dalam negeri ataupun yang ada  di  luar  negeri,  keterbukaan informasi yang baik akan menghadirkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang mana memberikan impact kepada pemerintah dimana pemerintah dapat menyelaraskan  program  pemerintah kepada  masyarakatnya  agar  tepat sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Keberhasilan  pemerintah dapat  dilihat  dari  seberapa  besar pemerintah  dapat  menjawab  semua permasalahan  yang  ada  di  dalam masyarakat,  salah  satu  alat  untuk menjawab semua permasalahan tersebut adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berguna dalam  mengatasi  dan  mengendalikan setiap permasalahan yang ada. Keterlibatan dari masyarakat dalam  perumusan  kebijakan  di  nilai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
masih sangat kurang, dapat di lihat dari banyaknya peraturan yang di keluarkan oleh  DPR  yang  mengalami resintance yang  tinggi  oleh  masyarakat,  tingkat
resistance yang tinggi terhadap kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya bukan  indikator  utama  untuk  menilai apakah  kebijakan  tersebut  gagal  atau berhasil  melainkan  menjadi  indikator untuk melihat apakah kebijakan tersebut  melibatkan  peran  aktor-aktor di  luar  perumus  kebijakan  yang  dalam hal  ini  anggota  DPR,  ini  merupakan salah  satu  indikator  yang  harus diperhatikan  karena  tujuan  akhir  dari pembuatan  kebijakan  adalah  untuk kepentingan  masyarakat  dan  untuk menjadi  solusi  atas  masalah  yang  ada di  masyarakat.  Penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat didasari  oleh  keresahan  masyarakat yang  menilai  kebijakan  yang  di  buat tidak  dapat  menjawab  permasalahan yang  ada  dan  tidak  jarang  kebijakan tersebut  sarat  akan  kepentingan  politik elit pemerintahan di dalamnya.
Beberapa  waktu  lalu,  DPR  telah mengesahkan dan mengundangkan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pembentukan Undang-Undang ini memiliki  banyak  pro  dan  kontra.
Banyak  pihak  yang  telah  menentang Undang-Undang  ini  disahkan,  karena di  dalamnya  banyak  terdapat  pasal- pasal yang konroversial  yang dianggap
melemahkan  kewenangan  KPK  dan memberikan  ruang  kepada  koruptor untuk  melakukan  aksinya  kembali dengan  leluasa.  Maka  hal  ini  sontak mendapatkan  respon  dari  berbagai kalangan yang menentang dan menuntut  DPR  dan  Pemerintah  untuk tidak  mengesahkan  dan  mengganti Undang-Undang yang mengatur lembaga  yang  independen  dan  sangat bermanfaat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun  banyak  tuntutan  dari publik untuk tidak mengesahkan Undang-Undang tersebut, pada akhirnya  DPR  dan  Pemerintah  tetap mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun
2019  yang  kontroversial  ini.  Banyak drama  yang  telah  dilewati  kalangan masyarakat dari level akademisi, mahasiswa  dan  aktivis  yang  perhatian terhadap penegakan hukum dan pencegahan  korupsi.  Namun  semua  itu tidak  digubris  dan  dipertimbangkan oleh  DPR  dan  Pemerintah.  Hal  ini menggambarkan bagaimana superioritas  kewenangan  DPR  dan Pemerintah  yang  tidak  dapat  dikontrol. Partisipasi publik hanya sebagai bunga- bunga penghias pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  menjunjung  tinggi  partisipasi publik "katanya".
Penyalahgunaan kewenangan DPR  sebagai  lembaga  yang  membuat kebijakan  adalah  dengan  membuat kebijakan-kebijakan  yang  bertujuan bukan  untuk  menyelesaikan  masalah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
yang  ada  di  masyarakat  tetapi  di karenakan ada kepentingan- kepentingan  tersendiri  bagi  pribadinya dan  golongannya,  hal  ini  merupakan salah  satu  faktor  yang  menyebabkan tingkat partisipasi publik dalam perumusan  kebijakan  rendah,  itu  di sebabkan pembatasan partisipasi publik agar  kebijakan  yang  bermuatan  politik dan penuh kepentingan di luar masyarakat  itu  dapat  berjalan  mulus.
Kesadaran  publik  untuk  berpartisipasi dalam  perumusan  kebijakan  sangat dibutuhkan untuk menjadi control bagi permasalahan  di  atas,  agar  setiap kebijakan  yang  di  buat  tidak  menjadi kerugian bagi negara.
Dari Penjelasan di atas menunjukkan kejanggalan dalam melakukan  proses  demokrasi  dan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good Governance ).  Maka  dari  itu  penulis mencoba  membahas  keterkaitan  proses kebijakan  publik  yang  memberikan pertimbangan  atas  partisipasi  pubik dalam perumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Dengan  metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan  deskriptif  penulis  ingin menggambarkan  secara  detail  dan menginterprestasikan  data  atau  gejala yang diperoleh oleh penulis.
Sesuai  dengan  yang  disampaikan oleh Whitney (1960)  yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian  fakta  dengan  interpretasi yang  tepat.  Sehingga  dengan  metode tersebut  penulis  dapat  memperoleh sebuah  gambaran  secara  sistematis, faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta  yang  diteliti,  seperti  mencari penjelasan,  menguji,  membuat  suatu prediksi  atau  mempelajari  implikasi yang ada.
Dalam penelitian ini penulis akan mendalami  secara  detail,  intensif  dan komprehensif  melalui  pengamatan  atas fakta-fakta  di  lapangan  tentang  proses transparansi dalam proses revisi Undang-Undang  KPK  yang  banyak memunculkan  kejanggalan  dan  tidak bersifat partisipatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) merupakan kewajiban dasar  bagi  sebuah  negara,  yang  mana negara pada saat ini di tuntut untuk bisa melaksanakan pemerintahan
berdasarkan  asas  akuntabilitas  dan transparansi  yang  baik.  Tata  kelola pemerintahan  memiliki  tujuan  untuk mengatur  segala  kegiatan  yang  ada  di dalam pemerintahan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  dengan  maksud  mencapai tujuan yang di harapkan, Peters (2014) menjelaskan  bagaimana  tata  kelola

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
pemerintahan yang baik adalah bagaimana  pemerintah  pertama-tama dapat menetapkan tujuan masyarakatnya,  dengan  sudah  tau tujuan masyarakatnya baru menciptakan  tujuan-tujuan  lainya  yang mendukung  tercapainya  tujuan  utama dengan  melibatkan  aktor-aktor  lain yang mendukung.
Tata  kelola  pemerintahan  yang ada  di  Indonesia  menggunakan  asas desentralisasi  dimana  Ghuman  dan
Signh  (2013)  menjelaskan  bahwa desentralisasi mengacu pada penyerahan  kekuasaan  yang  ada  di pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  ini  membuka    ruang  bagi pemerintah  daerah  untuk  mengatur dirinya sendiri dengan tetap pengawasan  dari  pemerintah  pusat,  hal ini  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat agar  segala  permasalahan  yang  ada  di masyarakat daerah dapat teratasi sesuai kebutuhannya,  karena  pada  dasarnya masalah  di  setiap  daerah  memiliki perbedaan  satu  sama  lainnya  yang memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda juga. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance )  bisa  dikatakan  berjalan dengan  baik  apabila  masyarakat  dapat merasakan impact positif  yang  bisa  di rasakan  baik  secara  langsung  ataupun secara  tidak  langsung,  hal  ini  bisa terjadi apabila kebijakan-kebijakan yang di keluarkan sudah sesuai dengan apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat itu  sediri,  dimana  pemerintah  harus
selalu  aktif  mendengar  dan  merasakan segala  permasalahan  yang  ada  di masyarakat  agar  arah  kebijakan  yang dibuat  dapat  menjadi  solusi  mengatasi masalah yang ada di masyarakat.
Pada  prinsipnya,  secara  umum Governance digambarkan  dengan  tiga aktor  pemangku  kepentingan  yang saling  berhubungan  satu  sama  lain, yaitu : (1) Pemerintah (2) Wiraswasta/Sektor Bisnis (3) Masyarakat.  Dari konsep hubungan ini diatur  bagaimana  aktor  yang  satu mengetahui  apa  yang  dilakukan  oleh aktor  lain.  Sehingga  antara  aktor  satu dan yang lainnya aktif dalam berdialog dan  memahami  perbedaan  diantara mereka  dan  pada  akhirnya  bisa berkolaborasi  menghasilkan  kinerja yang  baik  dan  berkesinambungan. Dalam menjalankan
Governance ,
pemerintah  saja  tidak  cukup,  karena pemerintahan  dijalankan  oleh  banyak pemangku  kepentingan  lainnya.  Pada kasus penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jelas menunjukkan  bahwa  yang  menjadi pemangku kepentingannya adalah pemerintah  dan  seluruh  masyarakat  di
Indonesia,  karena  korupsi  merupakan hal yang menyangkut kehidupan khalayak  hidup  orang  banyak.  Namun hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam kasus ini menunjukkan  ketidakharmonisan  dan menuai konflik yang panjang. Transparansi meminta pertanggungjawaban pemerintah dengan  memberi  warga  informasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
tentang  praktik-praktik  pemerintah.
Partisipasi memungkinkan warga negara  untuk  menyumbangkan  ide  dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.  Dan  kolaborasi  mendorong kemitraan dan kerja sama lintas tingkat pemerintahan  dan  lembaga  swasta. Komitmen dalam bidang-bidang penting seperti itu menjadikan pemerintahan terbuka sebagai alat vital dalam mengurangi perilaku korupsi dan salah  kelola  (Shanab,  Harb  &  Zoubi, 2013).
Dalam  tata  kelola  pemerintah, tindakan  korupsi  merupakan  bentuk suatu  penyakit  yang  sangat  luar  biasa yang  mampu  menyengsarakan  rakyat dan  bahkan  dapat  menghancurkan negara.  Banyak  contoh  dalam  sejarah yang  menunjukkan  negara  sekuat apapun akan hancur dan gagal dikarenakan salah satu faktornya adalah  maraknya  tindakan  korupsi dilakukan  oleh  pejabat  publiknya.
Contohnya saja Uni Soviet yang pernah jaya pada masanya namun sudah bubar dan  terpecah  belah  menjadi  negara- negara baru yang lebih kecil.
Korupsi sangat berpengaruh besar  terhadap  pembangunan  suatu negara sesuai dengan yang disampaikan  oleh  Mistry  dan  Jalal (2012) yang menyatakan bahwa korupsi  merupakan  salah  satu  masalah yang  paling  umum  dan  kuat  dalam menghambat  pertumbuhan  ekonomi dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Maka dari itu,  untuk  mempertahankan  eksistensi
negara Indonesia,
diharapkan keseriusan  dan  tekad  yang  kuat pemerintah untuk melawan dan memberantas  tindak  pidana  korupsi. Jika  tidak,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  sudah  74  tahun merdeka  dengan  wilayah  yang  sangat luas bisa saja menjadi negara gagal dan hancur  lebur terpecah menjadi  wilayah negara-negara  kecil.  Apakah  hal  ini yang  kita  inginkan  ?  Bagaimana perjuangan  pahlawan  bangsa  ini  kita acuhkan  yang  telah  susah  payah mempersatukan  wilayah,  suku  dan bangsa  yang  beragam  menjadi  satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan  Publik  Dalam  Revisi Undang-Undang Tentang KPK Walaupun Pemerintah merupakan aktor utama dalam
perumusan  kebijakan  publik,  yang mana kebijakan-kebijakan yang di buat oleh  pemerintah  dijadikan  dasar  bagi masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  dan  juga  menjadi solusi  dan  jawaban  dari  masalah  yang ada  dimasyarakat,  kebijakan  yang dibuat  dengan  tujuan  yang  tidak  jelas dengan orientasi partisipasi dari masyarakat  sangat  kecil,  maka  sangat bisa dipastikan kebijakan tersebut tidak akan  mencapai  keberhasilan  dan  tidak dirasakan  manfaat  oleh  masyarakat  itu sendiri.
Tujuan utama dari setiap kebijakan pada dasarnya adalah menjawab  semua  masalah  yang  ada  di dalam  masyarakat,  setiap  kebijakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
yang di akan buat oleh pemerintah pasti akan menimbulkan reaksi dari
masyarakat,  hal  ini  lah  yang  harus  di perhatikan  oleh  pemerintah  dengan menyediakan  akses-akses  ruang  publik yang  memadai  untuk  sebagai  wadah bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan aspirasinya  kepada  pemerintah,  karena kebijakan  tersebut  bukanlah  hanya sebagai  tindakan  pemerintah  atau berasal  dari  keinginan  pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan di pemerintahan  saja  tetapi  esensi  dari kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan khalayak bayak.
Kebijakan  yang  diambil  oleh DPR  dan  Pemerintah  dalam  merevisi Undang-Undang  tentang  KPK  tidak mencerminkan bahwa kebijakan publik diambil  untuk  menyelesai  masalah yang  ada.  Dengan  kewenagannya, Pemerintah  dan  DPR  malah  membuat kebijakan yang tidak bermanfaat dibandingkan sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa kepentingan DPR dan Pemerintah  membuat  mereka  merevisi
Undang-Undang  dengan  melemahkan kewenangan  KPK,  sengaja  untuk membuat  ruang  untuk  melakukan korupsi.  Bukannya  melagkah  kedepan, kita  sebagai  bangsa  malah  mundur kebelakang dalam memerangai korupsi. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  poin-poin yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang baru. Poin-poin ini adalah : 1. Melemahkan  independensi  KPK dengan  menghapus  pasal  yang
mengatakan  bahwa  pimpinan  KPK adalah  penanggung  jawab  tertinggi. Hal  ini  digantikan  dengan  konsep KPK  bertanggung  jawab  kepada Presiden.
2. Independensi KPK tercoreng dengan adanya  Dewan  Pengawasn  yang dipilih oleh pansel dari DPR. Badan Pengawas  ini  diatur  untuk  lebih berkuasa  dari  pada  Pimpinan  KPK. Padahal  DPR  sendiri  memiliki tingkat  kepercayaan  publik  yang rendah.
3. Buruknya lagi, Dewan Pengawas ini memiliki  kewenangan  untuk  masuk dalam hal teknis penanganan perkara korupsi.
4. Dengan  kewenangan  yang  luas,
standar  larangan  etik  dan  anti- konflik kepentingan Dewan Pengawas KPK dinilai terlalu rendah,  bahwakan  lebih  rendah  dari
Pimpinan KPK dan Pegawai KPK.
5. Adanya pelemahan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan. 6. Adanya pelemahan kewenangan
KPK dalam melakukan penyadapan. 7. Prosedur penyadapan dan penyelidikan yang dilemahkan menyulitkan  KPK  untuk  melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
8. Adanya resiko kriminalisasi mengenai  pelanggaran  aturan  dalam penyadapan  yang  dilakukan  oleh penyidik  KPK.  Maka  hal  ini memberikan ketakutan bagi
penyidik KPK.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
9. Pegawai  KPK  diusulkan  untuk menjadi ASN sehingga rentan untuk dikontrol dan tidak independen. Dari poin-poin di atas, menjelaskan bahwa KPK yang sebelumnya merupakan lembaga independen,  menjadi  lembaga  yang tidak lagi independen dan lemah. Dapat dilihat bahwa dari hasil revisi Undang- Undang  KPK  ini,  pihak  yang  paling diuntungkan  adalah  koruptor.  Ditinjau secara  historis,  kebanyakan  koruptor yang  ditangkap  oleh  KPK  merupakan politisi.  Maka  dari  itu  politisi  merasa terancam  dan  disudutkan  dengan  KPK sehingga  revisi  Undang-Undang  KPK dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan  mereka  dengan  tidak memperhatikan tuntutan publik. Kebijakan yang tidak merepresentatifkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan  kegagalan  kebijakan  itu sendiri,  pelibatan  aktor-aktor  di  luar pemerintahan  yang  masih  kurang  yang membuat  kebijakan  yang  dihasilakan tidak  mencapai  keberhasilan,  strategi yang  bisa  di  gunakan  untuk  mengatasi hal  ini  yang  mana  di  jelaskan  oleh
Rayner dan Howlett (2009) memberikan cara yaitu pertama dengan menempuh semua tujuan secara bersamaan atau yang kedua menggabungkan semua instrument kebijakan  dengan  konsisten  demi mendukung  mencapai  segala  tujuan kebijakan. Penggunaan strategi tersebut dinilai  dapat  meningkatkan  peran aktor-aktor  yang  ada  diluar  perumus
kebijakan  dalam  hal  ini  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk  dapat memberikan ruang lebih bagi partisipasi  publik  agar  tujuan-tujuan kebijakan  yang  di  buat  tepat  pada sasaran yang diinginkan. Namun dalam kasus  revisi  UU  KPK  ini  partisipasi publik dikesampingkan
demi kepentingan  koruptor.  Maka  dari  itu diharapkan  KPK  sebagai  lembaga Independen sebagai ujung tombak yang digunakan oleh Indonesia untuk melawan penyakit yang disebut korupsi ini  tetap  memiliki  kewenangan  dan kekuatan  yang  dibutuhkan  sebagai lembaga  yang  independen.  Hal  ini dapat diwujudkan dengan membatalkan Undang-Undang KPK yang baru.
Partisipasi  Publik  Dalam  Revisi Undang-Undang Tentang KPK
Kebijakan  publik  merupakan alat dalam  menyelesaikan  permasalahan yang  ada  di  lingkungan  masyarakat, maka tentunya kebijakan publik tersebut harus bertujuan bagi kepentingan  publik,  salah  satu  aspek yang  harus  dipenuhi  dalam  perumusan kebijakan adalah adanya aspek relasional  dimana  aspek  ini  terdiri  dari interaksi-interaksi  antar  aktor  yang terlibat  dalam  perumusan  kebijakan, pelaksanaan aspek relasional ini penting  di  laksanakan  Weinkle  (2019) mengatakan  bahwa  pemahaman  atas aspek relasional ini berguna agar untuk memastikan  agar  proses  pengambilan kebijakan melindungi kepentingan publik.  Perumusan  kebijakan  publik yang  menjalankan  aspek  relasional

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
dengan baik akan mengurangi resistensi dari publik dimana kebijakan tersebut  sudah  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan oleh publik.
Dalam  kasus  revisi  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019 menunjukkan  relasional  yang  rendah antara  DPR  dan  masyarakat,  sehingga terjadi  suatu  resistensi  yang  luarbiasa terhadap  penolakan  revisi  Undang- Undang  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  usaha  publik  dalam  menuntut ketidakpuasaanya  terhadap  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019  ini dapat  dilihat  dari  aksi  dan  negoisasi. Aksi  yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan  tindakan  frontal  yaitu melakukan  demonstrasi  yang  sangat besar  oleh  mahasiswa  dan  masyarakat di  seluruh  daerah  di  Indonesia.  Dari aksi  ini  membuat  DPR  menunda pengesahan  UU  KPK  yang  baru  tetapi tidak  bertahan  lama.  Bahkan  dari  aksi ini  ada  beberapa  mahasiswa  yang gugur.
Tindakan yang tidak bertanggungjawab  dilakukan  oknum aparat  pengamanan  yang  seharusnya menjaga mereka untuk mengaspirasikan  keperntingan  publik malah  mendapatkan  perlakuan  yang tidak  patut  yang  berakibat  kehilangan nyawa.  Tekad  mahasiswa  dari  aksi  ini dilihat  sangat  kuat  walaupun  harus mengorbankan  nyawa,  semua  itu  demi menjaga  kedaulatan  negara  dari  pada koruptor yang meraja lela.
Sedangkan negosiasi telah
dilakukan  oleh  Ketua  KPK,  politisi, mahasiswa  dan  kalangan  akademisi.
Ketua  KPK  pada  saat  itu  yaitu  Agus Rahardjo  mengatakan  bahwa  KPK sedang  berada  di  ujung  tanduk.  Beliau berharap  bahwa  Presiden  sebagai
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mempertimbangkan kembali  dengan  membahas  bersama para  akademisi  dan  para  pemangku kepentingan lainnya untuk memutuskan perlunya merevisi Undang-Undang  KPK  atau  tidak. Sehingga  Presiden  dapat  mengetahui dampak buruk dari pelemahan kewenangan  KPK  dan  selanjutnya dapat  membendung  keinginan  DPR untuk  melemahkan  kewenangan  KPK. Namun  pada  kenyataannya,  Presiden Republik  Indonesia  memilih  untuk tidak  mendukung  gagasan  dari  Agus Rahardjo.
Upaya  berbagai  kalangan  untuk mengaspirasikan  kepentingan  publik dengan  membatalkan  revisi  Undang- Undang  KPK  tidak  berbuah  manis sesuai  dengan  penjelasan  Raisio  dan Vartiainen (2015) tentang aspirasi yang menyatakan bahwa tidak ada pernyataan aspirasi yang secara langsung  mempengaruhi  pengambilan keputusan,  hanya  bisa  mempengaruhi adanya  musyawarah.  Namun,  harus dicatat bahwa para peserta diberitahu di awal  musyawarah  bahwa  hasil  dari forum  musyawarah  akan  dilaporkan pada acara media berikutnya. Pengaruh yang  mungkin  kemudian  dimediasi melalui  berbagai  surat  kabar  dan melalui  TV  maupun  radio.  Setelah semua upaya dilakukan, revisi Undang-

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
Undang KPK tetap dilaksanakan dengan mengulur waktu dari dimediasi oleh media masa. Seharusnya pelaksanaan perumusan  kebijakan  harus  di  mulai dengan  menganalisa  kemampuan  dari instrument yang ada di dalam kebijakan  untuk  berpengaruh  nantinya terhadap outputs dan outcomes
(Howleet  &  Mukherjee,  2014),  hal  ini berguna agar setiap point dari
kebijakan publik tersebut bisa menjawab  dan  memberikan  manfaat yang  berguna  untuk  menyelesaikan permasalahan,  partisipasi  dari  publik yang  dalam  hal  ini  memiliki  kompeten untuk mengerti permasalahan dan dapat menyelesaikan masalah sangat dibutuhkan  agar  kebijakan  yang  akan di  rumuskan  menjadi  kebijakan  yang partisipatif. Hubungan yang kuat antara tata kelola pemerintahan yang kolaboratif  dan  partisipatif  dengan masyarakat menunjukan bahwa pertisipasi  masyarakat  telah  dipahami dengan  cara  yang  sangat  khusus sebagai tingkat kemitraan yang bervariasi  antara  aktor  negara  dan warga negara (Dean, 2018). Revisi Undang-Undang KPK
memiliki banyak poin yang sama sekali tidak mencerminkan outputs dan outcomes yang lebih baik dari sebelumnya.  Buktinya  pada  saat  ini, sudah  sekitar  delapan  bulan  KPK beroperasi berdasarkan
Undang- Undang  yang  baru,  hanya  satu  kasus OTT  yang  muncul.  Berbeda  sekali dengan  yang  terjadi  sebelum  revisi
Undang-Undang  KPK,  pada  tahun 2016  saja  jumlah  OTT  yang  dilakukan KPK  sebanyak  30  kali.  Dalam  empat tahun  terakhir  dari  tahun  2015  sampai dengan  2019  sudah  87  OTT  yang dilakukan  oleh  KPK.  Dari  87  OTT  ini telah  menjerat  sebanyak  327  orang koruptor. Aneh sekali jika pada saat ini dalam  kurun  waktu  delapan  bulan hanya  satu  kasus  OTT.  Padahal  yang direvisi  adalah  Undang-Undang  yang mengatur tentang KPK, bukan mengatur  tentang  upaya-upaya  dan program  serta  tata  cara  pelaksanaan pemerintahan  yang  baik  dan  benar untuk  mencegak  korupsi.  Maka  hal potensi  tindak  pidana  korupsi  pasti masih eksis di kalangan pejabat publik. Maka  dari  itu  dapat  dipastikan  bahwa output dan outcomes dari  revisi
Undang-Undang KPK ini tidak memberikan  dampak  yang  bermanfaat dan  malah  memundurkan  kita  dalam melawan  dan  memerangi  korupsi.  Hal ini  tidak  sesuai  dengan  keinginan bangsa  untuk  maju.  Jika  potensi korupsi  sangat  besar,  Indonesia  tidak akan pernah menjadi negara yang maju.
Kasus ini menjelaskan bagaimana Pemerintah  dan  DPR  tidak  lagi memberikan  ruang  kepada  aktor  lain untuk menjalankan proses
pemerintahan  yang  baik  seperti  yang ditegaskan oleh Colebatch (2014) yang menyatakan  bahwa  didalam tata  kelola pemerintah yang baik, peran dari aktor diluar  pemerintahan  memiliki  peran penting  dalam  proses  pemerintahan. Dari  penjelasan  di  atas  menunjukkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
bahwa  usaha  apapun  yang  telah dilakukan  oleh  masyarakat  dalam mengaspirasikan tuntutannya demi kepentingan  publik  sudah  tidak  lagi mendapat  perhatian  dan  pertimbangan. Hal  ini  menyebabkan  kecederaan  yang tidak dapat disepelekan dalam pelaksanaan demokrasi di era reformasi yang mengedepankan partisipasi publik terhadap kepentingan publik di
Indonesia.
Akibat dari revisi Undang-
Undang KPK, potensi terjadinya korupsi  di  Indonesia  meningkat  dan kontrol terhadap pemerintah berkurang, sehingga Indonesia berpotensi mendapatkan  kerugian  yang  sangat besar. Jika kerugian negara yang sangat besar  tidak  dapat  dibendung  dan ekonominya  hancur,  maka  Indonesia akan menjadi negara yang gagal.

## KESIMPULAN
Proses pembuatan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dinilai  tidak  transparan.  Sehingga pengesahan Undang-Undang KPK
yang  baru  ini  tidak  memenuhi  syarat sebagai  produk  hukum  yang  baik dengan output dan outcome yang  ideal karena prosesnya tidak mempertimbangkan aspirasi yang datang  dari  berbagai  kalangan.  Bahkan dalam prosesnya, aspirasi publik diacuhkan begitu saja demi
kepentingan  politik  yang  tidak  sehat.
Akibatnya  poin-poin  yang  terdapat dalam Undang-Undang KPK yang baru terdapat banyak pasal yang melemahkan kewenangan dan independensi  lembaga  KPK  sebagai ujung tombak dalam memerangi korupsi.
Revisi  Undang-Undang  KPK dinilai  telah  memberikan  ruang  untuk para  koruptor  melakukan  aksinya kembali  dengan  leluasa.  Akibatnya potensi  terjadinya  kerugian  negara meningkat dan mampu membuat perekonomian  Indonesia  memburuk. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  keinginan bangsa  yang  ingin  indonesia  maju, dengan  adanya  potensi  korupsi  yang besar,  Indonesia  tidak  akan  pernah maju.  Maka  dari  itu,  penguatan kembali  KPK  perlu  dilakukan  untuk mengembalikan esensi idependensi dan wewenangan  yang  dimiliki  agar  dapat mencegah dan menindak korupsi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Colebach,  H.K.  (2014).  Making  sense of governance. Policy and Society, 33(4), 307-316.
Dean,  Rikki  John.  (2018).  Counter- governance:  citizen  participation beyond  collaboration. Politics and Governance, 6(1), 180-188. Ghuman,  B.S,  &  Singh,  Ranjeet.
(2013). Decentralization and delivery of public services in asia. Policy and Society, 32(1), 7-21. Howlett, Michael, & Mukherjee, Ishani.  (2014).  Policy  design  and

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 23 Februari 2023, Reviewed 24 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023       (126-137)
non-design:  towards  a  spectrum of  policy  formulation  types. Politics  and  Governance, 2(2), 57-71.
Landman,  Todd.  (2018).  Democracy and  human  rights:  concepts,
measures, and relationships.
Politics  and  Governance, 6  (1), 48-59.
Mistry,  Jamshed  J.  &  Jalal,  Abu. (2012). An Empirical Analysis of the  Relationship  between  e- government  and  Corruption. The International  Journal  of  Digital Accounting Research , 31(3), 298-
316.
Peters,  B.Guy,  (2014).  Is  governance
for everybody?. Policy and Society, 33(4), 301-306.
Raisio,  Harri  &  Vartiainen,  Pirkko.
(2015).  Accelerating  the  public’s learning  curve  on  wicked  policy issues:  Results  from  deliberative forums  on  euthanasia. Policy
Sciences, 48(3), 339-361.
Rayner,  Jeremy,  &  Howlett,  Michael. (2009). Introduction: understanding  integrated  policy strategies  and  ther  evolution.
Policy  and  Society, 28(2),  99- 109.
Shanab,  Emad  A.  Abu,  Harb,  Yousra
A. & Al-Zoubi, Suhaib Y. (2013). E-government as an anti- corruption tool: citizens perceptions. International Journal of Electronic Governance, 6(3), 232-24. Weinkle,  Jessica.  (2019).  Experts, regulatory capture, and the “governor’s dilemma”: the politics  of  hurricane  risk  science and  insurance. Regulation  and Governance , 13(3),   1-16. Whitney,  F.L.  (1960). The  Elements  of
Resert  Asian  Eds. Osaka  :
Overses Book Co.