www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
Tersedia Online di http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php /Riset_Konseptual Sejarah Artikel Diterima pada : 01-07-2023 Disetujui pada : 20-07-2023 Dipublikasikan pada : 31-07-2023 Kata Kunci:
Implementasi,  Manajemen  Berbasis  Sekolah, Sekolah Dasar DOI:
http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v7i3.709

## Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Kota Banjarmasin
Vivi Aulia (1) , M.Saufi (2)
1,2 STKIP PGRI Banjarmasin, Indonesia Email: 1 viviaulia@stkipbjm.ac.id, 2 muhammadsaufi@stkipbjm.ac.id
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis Sekolah (MBS) di SD Kota Banjarmasin melalui penerapan  tujuh  komponen  manajemen  pada MBS.  Penelitian  ini  berjenis  deskriptif  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian  digali  dengan  wawancara.  Sebanyak lima Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/pengajar di jenjang SD sederajat di Kota Banjarmasin yang dipilih secara acak diwawancarai  mengenai  implementasi  MBS sesuai  dengan  kondisi  sekolah  masing-masing berdasarkan indikator MBS. Data hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan  langkah  Miles  and  Huberman  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Penelitian  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  pada  manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran, semua sekolah telah melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum.

## PENDAHULUAN
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  atau School-Based  Management menjadi salah  satu    kebijakan  strategis  pendidikan  di  bawah  amanat  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  MBS  itu  sendiri  mengandung makna  bahwa  sekolah  diberikan  otonomi  atau  kewenangan  secara  luas  untuk  dapat leluasa  mengatur  sumber  daya  dan  dana  dengan  mengalokasikannya  berdasarkan prioritas  kebutuhan  di  daerah.  Mustiningsih  (2015)  dan  Cornito  (2021)  memperjelas konsep  MBS  sebagai  salah  satu  reformasi  sekolah  yang  menitikberatkan  pada desentralisasi sekolah, dimana sekolah itu sendiri memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan,  mengembangkan  sumber  daya  internal,  serta  menggunakan  sumber- sumber  pembelajaran.  Dengan  demikian,  MBS  memiliki  tujuan  untuk  mendorong kemandirian sekolah melalui pengelolaan sumber daya setempat yang tersedia. Selain itu,  MBS  juga  mengikutsertakan  semua unsur  terkait  ( stake holder )  dalam  penentuan keputusan demi kemajuan dan peningkatan mutu sekolah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) menjelaskan bahwa MBS hadir dengan  membawa  desentralisasi  manajemen  pendidikan  untuk  memberikan  wadah kepada  pihak  terkait  menyelenggarakan  sistem  pendidikan  berdasarkan  kebutuhan dan  kondisi  di  setiap  daerah.  Pada  kebijakan  sebelumnya  di  masa  lalu,  manajemen pendidikan dilaksanakan secara terpusat (sentralisasi) dengan wewenang yang sangat terbatas  bagi  Pemerintah  Daerah  maupun  sekolah  setempat.  Dengan  mengubah  hal tersebut  menjadi  desentralisasi,  penyerahan  tanggung  jawab  dan  sumber  daya memberikan  kesempatan  kepada  sekolah  untuk  mengidentifikasi,  mengelola,  dan memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Dengan  mengambil  keputusan  secara  mandiri  di tingkat  sekolah,  pemanfaatan  sumber  daya  yang  didalamnya  juga  mencakup pembiayaan  sekolah diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan sekolah dan peserta didik setempat.
Ambarita (2016) secara jelas menyebutkan bahwa sejak tahun 1999, MBS telah diimplementasikan di sekolah-sekolah di Indonesia dengan fokus pada tiga komponen
yaitu  manajemen,  PAKEM  (pembelajaran  aktif,  kreatif,  efektif,  dan  menyenangkan), dan  peran  serta  masyarakat.  Kemudian,  terdapat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  maka  pelaksanaan  MBS  dikembangkan menjadi  7  (tujuh)  komponen/komponen,  yaitu:  (1)  manajemen  kurikulum  dan pembelajaran,  (2)  manajemen  peserta  didik,  (3)  manajemen  pendidik  dan  tenaga kependidikan, (4) manajemen keuangan dan pembiayaan, (5) manajemen sarana dan prasarana,  (6)  manajemen  hubungan  sekolah  dan  masyarakat,  serta  (7)  manajemen budaya  dan  lingkungan  sekolah.  Ketujuh  komponen  tersebut  saling  bersinergi  untuk mewujudkan  harapan  bersama  mengembangkan  sekolah  sesuai  kondisi  dan potensinya.  Moradi  et  al.,  (2016)  juga  menambahkan  bahwa  tujuan  penyelenggaraan MBS  di  Indonesia  adalah  meningkatkan  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab  orang  tua dan peserta didik serta meningkatkan peran dewan sekolah.
Dalam penerapannya, MBS telah dilaksanakan di Indonesia pada semua jenjang pendidikan.  Untuk  jenjang  Sekolah  Dasar,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan melalui  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  (2013)  menyatakan  bahwa  secara umum,  MBS  telah  dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  dasar  dalam  tingkatan  yang bervariasi  di  Indonesia.  Terdapat  SD  yang  telah  menerapkan  MBS  dengan  kategori baik.  Selain  itu,  terdapat  pula  SD  yang  menerapkan  MBS  dengan  kategori  sedang maupun kategori awal/kurang. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 berupaya untuk mencapai target sasaran renstra tahun 2014 yaitu sebanyak 90% SD di Indonesia melaksanakan MBS dengan kategori baik.
Selanjutnya, implementasi MBS di Indonesia dievaluasi pada tahun 2000, 2002,
2005,  dan  2010.  Hasil  evaluasi  ini  menunjukkan  bahwa  salah  satu  dampak  positif penerapan MBS adalah meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pendidikan di SD.  Oleh  karena  itu,  keberlanjutan  program  MBS  di  Indonesia  perlu  tetap dilaksanakan. Keberlanjutan program MBS ini dilandasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  dan  Peraturan  Pemerintah  lainnya  yang  relevan,  serta beberapa  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional,  antara  lain  Nomor  22  Tahun  2006 Tentang  Standar  Isi  untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).
Implementasi  MBS  pada  jenjang  SD  sederajat  di  Indonesia  telah  banyak  diteliti dan  dilaporkan  oleh  peneliti  terdahulu.  Penelitian  terbaru  dilakukan  Tontowi  dkk., (2022)  mengenai  implementasi  MBS  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  SDN  2 Kaliwenang,  Kabupaten  Grobogan,  Jawa  Tengah.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang ada, manajemen  tenaga  kependidikan  dilakukan  dengan  penyeleksian  calon  pengajar maupun pegawai dengan cermat, sarana da n prasarana tersedia dengan baik, sekolah sudah  melibatkan  masyarakat  dalam  event-event  sekolah,  serta  melaksanakan transparansi kepada stakeholder dengan mengikutsertakan warga sekolah dan komite dalam penyelenggaraan program sekolah.
Penelitian sebelumnya terkait dengan implementasi MBS di jenjang SD dilakukan oleh  Muhammad  &  Rahman  (2017)  di  SD  Islam  Insan  Kamil  Bacan,  Kabupaten Halmahera  Selatan,  Maluku  Utara.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa implementasi  MBS  pada  sekolah  di  SD  ini  sudah  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien sesuai  tujuan  dan  sasaran  MBS.  Pengembangan  kurikulum  dan  pembelajaran  di sekolah  ini  dilaksanakan  dengan  melibatkan  pengawas,  guru,  komite  sekolah,  serta orang  tua.  Selain  itu,  sebagai  sekolah  swasta,  SD  ini  cukup  mandiri  dalam  mencari pembiayaan  operasional  sekolah,  menseleksi  guru,  memilih  peserta  didik,  mengatur jam  belajar  di  sekolah,  menata  ruangan-ruangan  yang  tersedia  di  sekolah,  serta menentukan  kegiatan  akademik  dan  non  akademik  yang  menjadi  prioritas  sekolah. Pada  aspek  manajemen  peserta  didik,  sekolah  melakukan  kegiatan  pembinaan  dan pengembangan peserta didik, seperti: pembinaan karakter peserta didik, baca tulis Al- Qur’an,  mengadakan  muatan  lokal  Bahasa  Inggris  dan  Bahasa  Arab,  serta menawarkan  ekstrakurikuler  yang  beragam.  Pengelolaan  manajemen  pembiayaan
sekolah  dilakukan  sesuai  perencanaan  pembiayaan  dalam  Rencana  Kerja  Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM).
Penelitian terakhir dilakukan oleh Ibrahim (2015) mengenai implementasi MBS di SDN  Sakti  Pidie,  Aceh.  Hasil  implementasi  MBS  di  sekolah  ini  berjalan  dengan  baik, terutama  dalam  menegakkan  kedisiplinan  guru  dan  peserta  didik.  Semua  warga sekolah dilibatkan dalam menyusun program MBS. Penggunaan operasional keuangan sekolah  yang  digunakan  selalu  didiskusikan  bersama  warga  sekolah  melalui  rapat maupun  melalui  musyawarah.  Dalam  hal  manajemen  pendidik,  kualifikasi  guru umumnya  adalah  S1  sehingga sudah  terpenuhi  syarat  administratif  sebagai  pendidik. Jumlah tenaga guru telah  memadai dengan minimal satu sampai dua  orang guru per mata pelajaran. Kegiatan KKG juga diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk berdiskusi,  berbagi  materi,  informasi,  dan  kegiatan  lainnya  antar  guru  di  sesama Sekolah  Dasar  lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  terhadap materi  pembelajaran,  metode  pembelajaran,  media  pembelajaran,  serta  bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Berdasarkan  ketiga  hasil  penelitian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  telah  banyak SD  di  wilayah  Indonesia  yang  melaksanakan  MBS  sejak  lama.  Ketujuh  komponen MBS telah diterapkan sesuai dengan karakteristik, situasi, dan kondisi sekolah masing- masing.  Atas  dasar  hal  tersebut,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  implementasi MBS di SD wilayah Kota Banjarmasin dalam menerapkan ketujuh komponen tersebut. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mendeskripsikan  gambaran  mengenai  pelaksanaan MBS  sebagai  salah  satu  usaha  untuk  menemukan  potensi  sekolah  yang  dapat dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, terutama di jenjang SD

## METODE
Penelitian  ini  dijalankan  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  deskriptif yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan  MBS  di  beberapa  SD  di  Kota Banjarmasin.  Sebanyak  20  orang  mahasiswa  angkatan  2020  Program  Studi Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  STKIP  PGRI  Banjamasin  diberikan project secara berkelompok  pada  mata  kuliah  MBS  untuk  melakukan  wawancara  dengan  Kepala Sekolah  dan  atau  Wakil  Kepala  Sekolah  dan  atau  guru  di  5  (lima)  SD  di  Kota Banjarmasin  yang  dipilih  secara  acak  untuk  menggali  informasi  mengenai implementasi  7  (tujuh)  komponen  MBS  di  sekolah-sekolah  tersebut.  Kelima  SD  yang diwawancarai  tersebut  yaitu:  (1)  SDN  Kelayan  Timur  5  Banjarmasin,  (2)  SDN Percontohan 5 Surgi Mufti Banjarmasin, (3) SDN Kelayan Barat 3 Banjarmasin, (4) SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, serta (5) SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.
Setelah  melaksanakan  wawancara  di  lokasi  sekolah  diatas,  kelompok- kelompok  mahasiswa  tersebut  diharuskan  membuat  laporan  hasil  wawancara  yang berisi implementasi tujuh komponen MBS di sekolah-sekolah tersebut. Poin-poin yang harus  dilaporkan  oleh  mahasiswa  dalam  laporan  hasil  wawancara  tersebut  yaitu:  (1) identitas  sekolah  yang  memuat  nama  SD,  alamat  SD,  nama  Kepala  Sekolah,  (2) pelaksanaan  tujuh  komponen  MBS  di  SD  yang  dideskripsikan  secara  jelas,  serta  (3) dokumentasi  kegiatan  wawancara  dengan  pihak  sekolah.  Secara  rinci,  daftar pertanyaan  wawancara  yang  diajukan  kepada  pihak  sekolah  sekaligus  sebagai instrumen penelitian ini dicantumkan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Aspek Tujuh Komponen MBS yang Diwawancara Kepada Pihak Sekolah
No Komponen MBS Pertanyaan Wawancara 1 Manajemen kurikulum dan pembelajaran a.   Bagaimana  sekolah  melakukan  perencanaan  implementasi  kurikulum  dan pembelajaran? b.   Apakah pelaksanaan pembelajaran di sekolah sudah sesuai dengan langkah- langkahnya (kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup)?
c.   Apakah  penilaian  pembelajaran  sudah  sesuai  dengan  konsep  evaluasi (pelaksanaan  penilaian,  analisis  hasil  penilaian,  dan  tindak  lanjut  hasil penilaian)?
d.   Bagaimana sekolah menentukan mata pelajaran muatan local
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
2 Manajemen peserta didik a.  Bagaimana sekolah melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB)?
b.  Bagaimana  sekolah  melakukan  evaluasi  dan  pelaporan  kemajuan  belajar peserta didik?
c.    Bagaimana sekolah pembinaan karakter disiplin peserta didik?
d.  Bagaimana  sekolah  melakukan  program  bimbingan  dan  konseling  (BK) kepada peserta didik?
e.  Bagaimana  sekolah  melakukan  program  kesehatan  dan  keamanan  kepada peserta didik? 3 Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan a.   Bagaimana sekolah  melakukan  perencanaan kebutuhan  pendidik  dan tenaga kependidikan?
b.   Bagaimana  sekolah  melakukan  pengadaan  dan  perekrutan  pendidik  dan tenaga kependidikan? c.   Bagaimana sekolah melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tupoksinya?
4 Manajemen sarana dan prasarana a.   Bagaimana  sekolah  melakukan  perencanaan  kebutuhan  sarana  dan prasarana sekolah? b.   Bagaimana  sekolah  pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan sekolah?
c.   Bagaimana  sekolah  melakukan  pengawasan  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana sekolah?
d.   Bagaimana sekolah melakukan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah? e.   Bagaimana sekolah melakukan penataan sarana dan prasarana sekolah 5 Manajemen keuangan dan pembiayaan a.   Darimana  asal  sumber  keuangan  dan  pembiayaan  sekolah?  Apakah bersumber dari:
- Pemerintah (pusat/propinsi/pemda setempat)
- Masyarakat orang tua/wali peserta didik
- Masyarakat  bukan  orang  tua/wali  peserta  didik,  seperti:  sponsor  dari Lembaga  keuangan  dan  perusahaan,  sumbangan  perusahaan,  lembaga social, donator, tokoh masyarakat, alumni, dsb b.  Bagaimana sekolah melakukan perencanaan dan penyusunan RKAS? c.  Bagaimana sekolah merealisasikan RKAS? d.  Bagaimana sekolah melakukan evaluasi RKAS? 6 Manajemen hubungan sekolah  dan masyarakat a.  Bagaimana sekolah mengelola hubungan antar guru sehari-hari? b.  Bagaimana sekolah mengelola hubungan guru dengan peserta didik? c.  Bagaimana  sekolah  membina  hubungan  dengan  masyarakat  di  sekitar sekolah? d.  Bagaimana pelibatan  masyarakat dalam kegiatan sekolah yang sudah pernah dilakukan? 7 Manajemen budaya  dan lingkungan sekolah a.  Adalah visi, misi, dan tujuan sekolah yang terpasang di dinding/tempat lainnya di sekolah? b. Apakah  ada  pembiasaan  sehari-hari  yang  bernuansa  religious,  moral,  akhlak, dan social dilakukan di sekolah?
c. Bagaimana  sekolah  melakukan  penataan  dan  perawatan  lingkungan  social sekolah,  seperti:  menciptakan  keamanan,  relasi  kekeluargaan,  kebersamaan, dan sejenisnya?
d. Bagaimana  sekolah  melakukan  penataan  lingkungan  kerja  sekolah,  seperti: pengaturan  jadwal  acara  dan  aktivitas  sekolah,  penciptaan  budaya  kerja, penerapan  disiplin  dan  tata  tertib,  evaluasi  atas  peningkatan  disiplin  dan prestasi peserta didik, dan sejenisnya?
Diadaptasi dari Mulyasa (2002), Murtiningsih (2015), dan  Rini dkk (2020)
Hasil  wawancara  berdasarkan  daftar  pertanyaan  wawancara  seperti  yang tertera pada tabel 1 dideskripsikan oleh kelompok-kelompok mahasiswa dalam bentuk laporan tertulis. Mereka diberikan keleluasaan untuk mendeskripsikan hasil wawancara dengan  pihak  sekolah,  sehingga  akan  terlihat  bagaimana  implementasi  tujuh komponen  MBS  pada  kelima  sekolah  tersebut.  Rangkuman  hasil  keseluruhan implementasi MBS di lima sekolah yang dituliskan oleh mahasiswa dalam laporannya kemudian  dianalisis  oleh  peneliti  dengan  menggunakan  langkah  analisis  data  yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data setelah direduksi, serta memverifikasi data atau menarik kesimpulan.
Langkah  pertama  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  mereduksi  data. Pada  tahap  ini,  peneliti  merangkum  semua  hasil  wawancara  mengenai  implementasi MBS  pada  lima  sekolah  yang  telah  dituliskan  oleh  mahasiswa.  Selanjutnya,  peneliti melakukan  seleksi  pada  hasil  wawancara,  menemukan  hal-hal  substantif  terkait
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
dengan hasil wawancara, serta menemukan kecenderungan hasil pada semua aspek implementasi  MBS  di  kelima  sekolah  yang  diteliti.  Selanjutnya,  pada  tahap  kedua analisis  data,  peneliti  menyajikan  data  yang  telah  direduksi  dalam  bentuk  deskripsi dimana  semua  aspek  MBS  pada  Tabel  1  dinarasikan  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  kelima  sekolah  tersebut.  Kemudian,  pada  tahap  akhir  analisis  data,  peneliti mendeskripsikan  atau  menyimpulkan  keseluruhan  hasil  implementasi  MBS  pada  lima SD tersebut untuk didiskusikan dengan teori, referensi, maupuan literatur yang relevan.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  mengacu  pada  rangkuman  hasil  wawancara  mengenai implementasi  MBS  pada  lima  SD  di  Kota  Banjarmasin  dengan  berpatokan  pada instrumen tujuh komponen yang tercantum pada Tabel 1. Selanjutnya, hasil penelitian yang  ditampilkan  diikuti  dengan  pembahasan  berdasarkan  literatur  maupun  hasil penelitian sebelumnya.

## HASIL
Hasil  penelitian  ini  mengacu  pada  tujuh  komponen  MBS  yang  tercermin  pada wawancara  dengan  pihak  sekolah  di  lima  SD  di  Kota  Banjarmasin.  Rangkuman  hasil wawancara tersebut disajikan sebagai berikut:
1.  Implementasi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran
Implementasi  manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran  sebagai  komponen pertama MBS pada lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut . a.  Aspek perencanaan implementasi kurikulum dan pembelajaran
Sebanyak  empat  SD  pada  penelitian  ini  masih  menggunakan  Kurikulum  2013 dan  belum  menggunakan  Kurikulum  Merdeka.  Direncanakan  pada  tahun  yang  akan datang, keempat sekolah tersebut akan mulai beradaptasi dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu, terdapat satu sekolah yang saat ini mengimplementasikan dua kurikulum yaitu Kurikulum Merdeka (dikelas I dan IV), serta Kurikulum 2013 (dikelas II, III, V, dan VI). Perencanaan pembelajaran di semua SD ini mengacu pada program semester sesuai aturan dari Pemerintah pusat
b.  Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran
Mayoritas  guru  di  sekolah-sekolah  ini  sudah  melaksanakan  pembelajaran sesuai  dengan  langkah-langkah  pembelajaran  (kegiatan  pendahuluan,  kegiatan  inti, dan kegiatan penutup) sesuai dengan RPP dan perangkat pembelajaran lainnya

## c.  Penilaian pembelajaran berdasarkan konsep evaluasi
Mayoritas sekolah melakukan penilaian pembelajaran yang beragam. Evaluasi dilaksanakan  dengan  memberi  ulangan,  hafalan,  unjuk  kerja  di  buku  kerja  siswa, memberikan  soal-soal  latihan,  kerja  individu/kelompok,  dan  penilaian  lainnya  sesuai dengan  materi  yang  diberikan.  Rapat  evaluasi  pelaksanaan  pembelajaran  juga dilakukan oleh guru-guru di sekolah-sekolah tersebut
d.  Penentuan mata pelajaran muatan lokal
Sekolah  menentukan  mata  pelajaran  muatan  lokal  berdasarkan  pertimbangan yang  beragam,  seperti:  ketersediaan  pengajar,  fasilitas  yang  menunjang  mata pelajaran  muatan  lokal  yang  diberikan,  menyesuaikan  visi,  misi,  dan  kekhasan sekolah,  keperluan  menanamkan  nilai-nilai  karakter,  serta  pertimbangan  lain berdasarkan kondisi sekolah
Berdasarkan  hasil  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  kelima  Sekolah  Dasar  pada penelitian  ini  telah  melaksanakan  manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran  dengan baik.  Walaupun  baru  satu  sekolah  yang  menerapkan  Kurikulum  Merdeka  (meskipun masih di dua rombongan kelas), pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga dilaksanakan  dengan  baik.  Semua  sekolah  juga  telah  menetapkan  mata  pelajaran muatan lokal yang beragam sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

## 2.  Implementasi Manajemen Peserta Didik
Implementasi  manajemen  peserta  didik  sebagai  komponen  berikutnya  dalam MBS pada lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023

## a.  Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
Sebanyak  tiga  SD  negeri  pada  penelitian  ini  melaksanakan  PPDB  sesuai ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Pendidikan  dengan  melakukan  seleksi administrasi,  seperti:  mempertimbangkan  aspek  usia  calon  peserta  didik  dan  zonasi tempat  tinggal.  Adapun  sebanyak  dua  SD  swasta  pada  penelitian  ini  juga melaksanakan  PPDB  dengan  seleksi  usia  sesuai  ketentuan.  Akan  tetapi,  seleksi zonasi  tempat  tinggal  tidak  dilakukan.  Calon  peserta  didik  dari  mana  saja  dapat bersekolah disana
b.  Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar peserta didik
Semua sekolah rutin mengadakan rapat bulanan/semester untuk mengevaluasi dan  membahas  kemajuan  belajar  peserta  didik.  Pelaporan  kemajuan  belajar  peserta didik dilakukan dengan pembagian raport per semester kepada orang tua
c.  Pembinaan karakter disiplin peserta didik
Semua sekolah memiliki tata tertib yang dipasang di dinding-dinding kelas dan dinding-dinding ruangan lain di sudut sekolah, seperti: disiplin mengenai kelengkapan atribut sekolah, disiplin mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, disiplin mengenai jam  masuk  sekolah,  disiplin  mengenai  kontrak  belajar,  disiplin  mengenai  kebiasaan dan  perilaku  sehari-hari  di  sekolah,  dan  sebagainya,  serta  sangsi  dari  pelanggaran mengenai hal tersebut. Kontrol kedisiplinan dilakukan di kelas masing-masing
d.  Program bimbingan konseling kepada peserta didik
Semua  sekolah  melaksanakan  program  penyuluhan/BK,  tetapi  sifatnya  masih insidental  menyesuaikan  ada  tidaknya  peserta  didik  yang  perlu  diberikan  konseling. Bila ada kasus peserta didik yang memerlukan BK, maka peserta didik tersebut akan dibimbing oleh wali kelasnya terlebih dahulu. Apabila tidak tertangani, maka  wali kelas meminta  saran/masukan  kepada  Kepala  Sekolah.  Dalam  hal  ini,  belum  ada  sekolah yang  secara  khusus  menggunakan  jasa  psikolog  untuk  memberikan  program  BK kepada peserta didik

## e.  Program kesehatan dan keamanan kepada peserta didik
Semua  sekolah  bekerjasama  dengan  pihak  Puskesmas  setempat  untuk melakukan  pemeriksaan/penyuluhan/edukasi kesehatan peserta  didik.  Untuk program keamanan,  semua  sekolah  menjaga  keamanan  dengan  menutup  pintu  gerbang  saat jam sekolah dimulai. Kontrol keamanan lainnya diserahkan kepada wali kelas masing- masing untuk memonitor peserta didik. Terdapat satu sekolah yang pernah melakukan razia secara insidental, seperti: peserta didik yang menggunakan perhiasan/atribut lain berlebihan, adanya laporan benda hilang, atau sejenisnya
Berdasarkan  hasil  diatas,  implementasi manajemen  peserta  didik  pada  kelima Sekolah  Dasar  di  Kota  Banjarmasin  telah  terlaksana  dengan  baik.  Semua  sekolah melaksanakan  PPDB  sesuai  dengan  ketentuan.  Evaluasi  kemajuan  peserta  didik dilakukan  dengan  pembagian  raport  kepada  orang  tua.  Berikutnya,  sekolah  memiliki tata  tertib  sebagai  kontrol  kedisiplinan  peserta  didik.  Selain  itu,  dalam  melaksanakan program  BK,  sekolah melaksanakannya  dengan  melihat  kasus  peserta didik  terlebih dahulu.  Untuk  program  kesehatan,  semua  sekolah  bekerjasama  dengan  Puskesmas setempat untuk pemeriksaan kesehatan peserta didik
3.  Implementasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Implementasi  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  sebagai komponen  MBS  pada    lima  Sekolah  Dasar  di  Kota  Banjarmasin  disajikan  sebagai berikut.
a.  Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
Terdapat satu sekolah yang memiliki struktur persebaran pendidik untuk setiap kelas,  seperti:  tidak  adanya  perpindahan  guru  kelas  menjadi  wali  kelas,  sedangkan sekolah  lainnya  sudah  terpenuhi  semua  antara  kebutuhan  pendidik  dan  jumlah rombongan belajar yang ada.

## b.  Pengadaan dan perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan
Dua  sekolah  swasta  melakukan  perekrutan  secara  mandiri  dengan  membuka lowongan apabila terdapat kekurangan/kekosongan pendidik dan tenaga kependidikan,
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
sedangkan  sekolah  negeri  lainnya  berkoordinasi  dengan  Dinas  Pendidikan  setempat untuk  melapor/mengajukan  penempatan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan.  Selama masa menunggu penempatan tenaga pendidik dari Dinas Pendidikan tersebut, sekolah memberdayakan pendidik yang tersedia di sekolah terlebih dahulu
c.  Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tupoksinya
Pembinaan  pendidik  dilakukan  dengan  melalui  rapat  dinas  dengan  seluruh pendidik,  mengikutkan  pendidik  pada  seminar-seminar  yang  berkaitan  dengan tupoksinya,  mewajibkan  pendidik  untuk  mengikuti  KKG,  dan  pembinaan  lain  yang sifatnya dilakukan mandiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, satu sekolah swasta yang merupakan sekolah Islam mengharuskan pendidik untuk memiliki sertifikat  pendidik  Al- Qur’an,  sehingga  bagi  yang  belum  memiliki  sertifikat  tersebut, sekolah mengadakan pembinaan secara khusus di hari tertentu.
Berdasarkah  hasil  diatas,  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di Sekolah  Dasar  Kota  Banjarmasin  sudah  terlaksana  dengan  baik  dalam  hal perencanaan,  pengadaan,  perekrutan,  serta  pembinaan  tenaga  pendidik  dan kependidikan. Sekolah negeri berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam kaitannya dengan  pengadaan  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sedangkan  sekolah swasta lainnya melakukan perekrutan secara mandiri. Dalam pembinaan pendidik dan tenaga  pendidik,  semua  sekolah  sudah  melakukan  usaha-usaha  konstruktif,  seperti: mengikutkan  pendidik  pada  seminar-seminar,  KKG,  maupun  pembinaan  lain  yang positif sesuai dengan kondisi di lapangan.

## 4.  Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana
Implementasi manajemen sarana dan prasarana di lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:

## a.  Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah
Untuk sekolah negeri, kebutuhan  sarpras sekolah disusun dalam RKAS  yang disesuaikan dengan pagu dari pusat. Selanjutnya, rencana kebutuhan sarpras tersebut dibuat anggarannya dan diusulkan ke Dinas Pendidikan. Sekolah negeri juga tidak bisa sembarangan  membeli  kebutuhan  sarpras  sekolah  karena semua  harus dicantumkan dalam  RKAS  terlebih  dahulu.  Sementara  itu,  sekolah  swasta  melakukan  pendataan secara mandiri mengenai kebutuhan sarpras dengan mengagendakannya dalam rapat kerja untuk diusulkan kepada pihak yayasan.
b.  Pengadaan sarana dan prasarana (sarpras)
Untuk  sekolah  negeri,  pengadaan  sarpras  harus  sesuai  dengan  yang dianggarkan  pada  RKAS  dengan  menunggu  pencairan  dananya  dari  pusat.  Sekolah harus  membelanjakan  sesuai  dengan  peruntukan  yang  dianggarkan,  sedangkan sekolah  swasta  berkoordinasi  dengan  yayasan  atau  pimpinan  cabang  mengenai pembelanjaan sekolah berkaitan dengan kebutuhan sarpras
c.  Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras)
Semua  warga  sekolah  terlibat  dalam  pemeliharaan  dan  perawatan  sarpras. Beberapa  sekolah  memiliki  koordinator  kebersihan  dan  perlengkapan/petugas kebersihan  tersendiri  untuk  pengawasan  dan  penggunaan  sarpras  sesuai  fungsinya. Adapun  sarpras  yang  bersumber  dari  dana  pusat,  pengawasannya  dilakukan  oleh bagian aset pada Dinas Pendidikan untuk diberikan stempel khusus
d.  Inventarisasi sarana dan prasarana (sarpras)
Sekolah memiliki buku inventaris khusus yang berisi data sarpras yang dimiliki beserta tahun dibelinya sarpras tersebut. Untuk sekolah negeri, bila ada sarpras yang rusak/tidak bisa digunakan lagi/ingin dibuang ataupun diganti, pihak sekolah membuat berita  acara  penghapusan  sarpras  untuk  kemudian  mengajukan  penggantian, sedangkan sekolah swasta memberikan label terhadap sarpras yang dibeli. Pembelian sarpras  di  sekolah  swasta  menggunakan  dana  yayasan  yang  diatur  oleh  bendahara sekolah.

## e.  Penataan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah
Penataan  sarpras  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  sesuai  dengan  tempat dan  peruntukan.  Sarpras  dapat  ditata  berubah-ubah  sesuai  kebutuhan  sekolah.  Satu
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
sekolah swasta menyatakan bahwa penataan sarpras juga dibahas dalam rapat kerja dengan semua unit yang terdapat di sekolah.
Berdasarkan  hasil  diatas,  implementasi  manajemen  sarana  dan  prasarana pada  kelima  Sekolah  Dasar  di  Kota  Banjarmasin  telah  terlaksana  dengan  baik menyesuaikan  dengan  kondisi  sekolah.  Pengadaan,  pengawasan,  pemeliharaan, inventarisasi,  serta  penataan  sarana  dan  prasarana  dilakukan  dengan  baik  mengacu pada  aturan  dari  Dinas  Pendidikan  untuk  sekolah  negeri.  Adapun  sekolah  swasta melaksanakan  hal  tersebut  berdasarkan  aturan  yang  dibuat  bersama  dengan  pihak yayasan sekolah.
5.  Implementasi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
Implementasi manajemen keuangan dan pembiayaan di lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:
a.  Asal sumber keuangan/pembiayaan sekolah
Sumber    keuangan/pembiayaan  sekolah  negeri  semuanya  berasal  dari Pemerintah  melalui  dana  BOS.  Untuk  sekolah  swasta,  mereka  juga  menerima  dana BOS dari Pemerintah disamping dari orang tua/wali peserta didik melalui pembayaran SPP

## b.  Perencanaan dan penyusunan RKAS
Untuk sekolah negeri, sekolah menyusun RKAS tiap tahun sesuai dengan pagu yang  ditentukan  oleh  Kementerian  pusat  dan  juga  berdasarkan  data  Dapodik. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kepala Sekolah dan bendahara sekolah memiliki peran besar untuk perencanaan dan penyusunan RKAS ini. Adapun sekolah swasta, membuat RKAS diakhir tahun pelajaran untuk diajukan di awal tahun pelajaran baru
c.  Realisasi RKAS
Sekolah  negeri  menunggu  anggaran  yang  diusulkan  cair  terlebih  dahulu  dari Pemerintah  untuk  mengimplementasikan  RKAS.  Sekolah  menggunakan  anggaran tersebut  sesuai  prosedur.  Untuk  dana  BOS  sendiri,  pencairannya  sebanyak  tiga  kali dalam  setahun.  Adapun  untuk  sekolah  swasta,  sekolah  menerima  dana  dari  yayasan setelah pengusulan anggaran disetujui. Laporan penggunaan dana dibuat secara tertib dengan menyertakan bukti-bukti atau kuitansi pembelanjaan.
d.  Evaluasi RKAS
Untuk  sekolah  negeri,  evaluasi  RKAS  dilakukan  dalam  rapat  kerja  guru. Laporan  penggunaan  dana  BOS  dikirimkan  ke  Dinas  Pendidikan  pada  unit/bagian yang  menangani  BOS.  Terdapat  verifikator  di  Dinas  Pendidikan  yang  mengevaluasi laporan  penggunaan  dana  BOS.  Adapun  sekolah  swasta  yang  dinaungi  yayasan, evaluasi juga dilakukan melalui rapat kerja dewan guru dengan mengumpulkan laporan mengenai penggunaan anggaran
Berdasarkan hasil diatas, implementasi manajemen keuangan dan pembiayaan pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik. Semua sekolah negeri memiliki sumber dana BOS yang bersumber langsung dari Pemerintah. Perencanaan,  penyusunan,  implementasi,  serta  evaluasi  terhadap  RKAS  dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Adapun sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan pada penelitian ini juga menerima dana BOS dari Pemerintah. Selain itu, mereka juga mendapat sumber pembiayaan dari SPP peserta didik. Sekolah swasta  juga  melakukan  hal  yang  sama  dalam  perencanaan,  penyusunan,  realisasi, serta evaluasi RKAS .
6.  Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Implementasi  manajemen  hubungan  sekolah  dan  masyarakat  di  lima  Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:

## a.  Pengelolaan hubungan antar guru sehari-hari
Semua sekolah menggunakan asas kekeluargaan dalam mengelola hubungan antar  guru,  saling  berkomunikasi/bertukar  pendapat,  saling  membantu,  saling menghormati  dan  menghargai,  serta  selalu  menjalin  kebersamaan  dalam  setiap
kegiatan  dan  pergaulan  sehari-hari  di  sekolah.  Kegiatan  KKG  juga  termasuk  upaya mengelola silaturahmi antar guru
b.  Pengelolaan hubungan guru dengan peserta didik sehari-hari
Semua  sekolah  mengutamakan attitude dalam  mengelola  hubungan  guru dengan  peserta  didik.  Saling  menghormati,  mengutamakan  adab,  etika,  keteladanan, serta menjaga batasan dalam pergaulan sehari-hari di sekolah antara guru dan peserta didik

## c.  Pembinaan hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah
Semua  sekolah  memiliki  komite  sekolah  yang  sifatnya  membantu  mengawasi, mengontrol,  dan  memberikan  masukan  terhadap  pengelolaan  sekolah.  Selain  itu, sekolah  juga  melibatkan  masyarakat  pada  even-even  tertentu,  seperti:  perpisahan peserta didik, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sebagainya. Dalam hal ini, sekolah biasanya  mengundang  tokoh  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  sekolah, seperti Ketua RT dan para wali peserta didik. Selain itu, sekolah yang berlokasi di tepi jalan  juga  menjalin  komunikasi  dengan  baik  dengan  pedagang  yang  berjualan  di sekitar sekolah agar tidak sampai mengganggu akses lalu lintas jalan di sekolah

## d.  Pelibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah
Semua sekolah sudah melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah tertentu seperti  kegiatan  PHBI.  Selain  itu,  terdapat  sekolah  yang  pernah  mengundang  orang tua  peserta  didik  yang  berprofesi  tertentu  untuk  mejadi  narasumber  kegiatan  di sekolah.  Salah  satu  sekolah  swasta  pernah  mengundang  pengrajin  sasirangan  (kain tradisional khas Kalimantan Selatan) untuk mengenalkan siswa mengenai pembuatan sasirangan sebagai salah satu kegiatan implementasi Kurikulum Merdeka.
Berdasarkan  hasil  diatas,  implementasi  manajemen  hubungan  sekolah  dan masyarakat pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik. Sekolah melakukan beragam aktivitas untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat  di  sekitar  sekolah  dengan  mengundang  dan  melibatkan  mereka  dalam kegiatan keagamaan, seperti PHBI, ceramah agama, maupun kegiatan sosial lainnya . 7.  Implementasi Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah Implementasi  manajemen  budaya  dan  lingkungan  sekolah  di  lima  Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:
a.  Visi, misi, dan tujuan sekolah terpasang di dinding atau tempat lainnya di sekolah
Semua  sekolah  memiliki  papan  bertuliskan  visi,  misi,  dan  sekolah  yang dipasang di dinding-dinding sekolah maupun di tempat-tempat lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing
b.  Pembiasaan sehari-hari yang bernuansa religius, moral, akhlak, dan sosial
Semua  sekolah  sudah  melakukan  pembiasaan  sehari-hari  yang  bermuansa religius, moral, akhlak, dan sosial, seperti: Jumat bersih, Jumat takwa, Jumat berbagi, berdoa  sebelum  dan  sesudah  belajar,  mencium  tangan  guru,  kantin  kejujuran,  dan sejenisnya.  Terdapat  sekolah  yang  memiliki  kegiatan  khusus  di  hari  tertentu,  seperti: peserta  didik  membaca  buku  bersama-sama  setiap  hari  Selasa,  setoran  hafalan  Al- Qur’an bagi sekolah Islam di hari tertentu, dan sejenisnya.
c.  Penataan dan perawatan lingkungan sosial sekolah
Semua sekolah sudah melakukan penataan lingkungan sosial sekolah, seperti adanya  jadwal  piket.  Untuk  keamanan  sekolah,  semua  sekolah  memiliki satpam/security/staf  keamanan  serta  bekerjasama  dengan  warga  sekitar  untuk pengawasan keamanan sekolah, terutama saat hari libur d.  Penataan lingkungan sekolah
Semua  sekolah  memiliki  tata  tertib  guru,  tata  tertib  berpakaian,  hak  dan kewajiban  guru,  dan  sejenisnya.  Lingkungan  sekolah  sudah  ditata  sedemikian  rupa sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah tersebut
Berdasarkan  hasil  diatas,  implementasi  manajemen  budaya  dan  lingkungan sekolah pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik. Sekolah  melakukan  pembiasaan  sehari-hari  yang  bermuansa  relijius,  moral,  akhlak, dan sosial dengan cara melakukan kegiatan  rutin di hari Jumat, seperti: Jumat bersih,
Jumat  takwa,  Jumat  berbagi,  dan  aktivitas  lain  yang  terjadwal.  Dalam  hal  penataan lingkungan kerja di sekolah, semua sekolah memiliki tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban  guru,  sehingga  ada  kontrol  dalam  pembentukan  lingkungan  kerja  yang kondusif.

## PEMBAHASAN
Manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  merupakan  salah  satu  upaya  yang dilaksanakan  dalam  rangka  pemberian  otonomi/otoritas/wewenang  yang  lebih  besar kepada  pihak  sekolah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sekolah  tersebut. Pendekatan  ini  berpijak  pada  pertimbangan  dasar  bahwa  pemberian  otoritas  atau wewenang  kepada  sekolah  bertujuan  agar  sekolah  memiliki  kemandirian  untuk menghasilkan  pengelolaan  sekolah  yang  lebih  efektif  dan  efisien  (Muslihah,  2009). Tujuh  komponen  MBS  menjadi  acuan  dalam  melaksanakan  kewenangan  dalam pengelolaan  sekolah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  lima  SD  di  Kota Banjarmasin  yang  diteliti  telah  melaksanakan  aspek-aspek  tujuh  komponen  tersebut berdasarkan  kondisi  dan  situasi  di  sekolah  masing-masing.  Tidak  ada  sekolah  yang sama  persis  dalam  implementasi  MBS  karena  kelima  sekolah  tersebut  memiliki karakteristik,  ciri  khas,  serta  pola  pengelolaan  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Adanya kesamaan  dalam  implementasi  MBS  terdapat  pada  komponen  tertentu  yang  telah standar diatur pelaksanaannya berdasarkan regulasi nasional.
Komponen  MBS  yang  pertama  adalah  manajemen  kurikulum  dan pembelajaran.  Kelima  sekolah  pada  penelitian  ini  secara  umum  telah  menerapkan proses  pembelajaran  dengan  baik  berdasarkan  Kurikulum  2013  yang  digunakan. Terdapat  satu  sekolah  yang  menggunakan  dua  kurikulum  yaitu  Kurikulum  2013  dan Kurikulum  Merdeka.  Penggunaan  dua  kurikulum  ini  merupakan  bentuk  peralihan bertahap  dari  kurikulum  lama  yaitu  Kurikulum  2013  menuju  Kurikulum  Merdeka  yang baru ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun mata pelajaran muatan lokal di lima sekolah ini  berbeda  satu  sama  lain  menyesuaikan  dengan  berbagai  faktor,  seperti: ketersediaan guru pengajar, kebutuhan masyarakat, fasilitas pembelajaran, serta faktor lainnya  berdasarkan  kebutuhan  sekolah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sekolah  telah menerapkan  manajemen  kurikulum  dan pembelajaran  berdasarkan  aturan  baku yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran  pada  sistem  pendidikan  nasional mengandung  serangkaian  aktivitas  yang  melibatkan  berbagai  macam  elemen  yang saling berkaitan guna memberikan arahan pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara  menyeluruh.  Mahrus  (2021)  menegaskan  bahwa  terdapat  kaitan  yang  erat antara  kurikulum  dan  pembelajaran.  Kurikulum  mencakup  isi  ataupun  materi  yang harus  dipelajari  oleh  semua  pihak  terkait,  sementara  pembelajaran  mencakup  pada kegiatan  mempelajari  hal-hal  yang  tercantum  pada  kurikulum  tersebut.  Dengan  kata lain,  kurikulum  menjadi  sebuah  rencana  yang  akan  diimplementasikan  pada  kegiatan pembelajaran.  Pembelajaran  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif  tanpa  adanya kurikulum sebagai rencana. Begitu pula sebaliknya. Kurikulum tidak akan berarti  apa- apa  tanpa  adanya  pembelajaran  sebagai  implementasi  dari  kurikulum  tersebut. Berdasarkan  hal  tersebut,  Amon  &  Bustami  (2021)  memperjelas  bahwa  sekolah memerlukan  perencanaan  dalam  bentuk  kurikulum  yang  terprogram  dan  sistematis agar  pelaksanaan  pembelajaran  pada  MBS  dapat  dijalankan  sesuai  dengan karakteristik, kebutuhan, serta  perkembangan daerah dan sekolah.
Hasil  penelitian  ini  selanjutnya  berkaitan  dengan  komponen  kedua  MBS  yaitu manajemen peserta didik. Secara umum, kelima SD pada penelitian ini melaksanakan PPDB  sesuai  dengan  aturan.  Selain  itu,  evaluasi  kemajuan  peserta  didik  dilakukan dengan  pembagian  raport  kepada  orang  tua.  Terdapat  berbagai  aktivitas  yang beragam  pada  kelima  sekolah  tersebut  pada  program  pengembangan  kedisiplinan, bimbingan konseling (BK), kesehatan, dan keamanan untuk peserta didik.
Manajemen  peserta  didik  memiliki  peran  yang  sangat  penting  pada implementasi  MBS  di  sebuah  sekolah.  Berkaitan dengan  hak  tersebut,  Muntatsiroh  & Asmendri  (2023)  mempertegas  bahwa  pada  prinsipnya,  semua  komponen  MBS
lainnya  akan  diarahkan pada  layanan  kepada  peserta  didik.  Hak dan perlakuan  yang sama  diberikan  kepada  setiap  peserta  didik  dalam  memperoleh  layanan  pendidikan. Manajemen  peserta didik berfungsi  mengatur  atau  mengelola urusan kesiswaan agar kegiatan  pembelajaran  di  sekolah  berjalan  dengan  lancar.  Dalam  hal  ini,  PPDB sebagai  kegiatan  rutin  sekolah,  pelaporan  kemajuan  belajar  peserta  didik, pengembangan  kedisiplinan,  program  BK,  kesehatan,  dan  keamanan  yang  diberikan kepada peserta didik  sejak mulai berstatus sebagai pelajar hingga ia lulus dari sekolah perlu dilakukan dengan baik oleh sekolah.
Hasil ketiga penelitian ini selanjutnya berkaitan dengan komponen ketiga MBS yaitu  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Lima  SD  yang  diteliti  pada penelitian  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  sekolah  negeri  berkoordinasi  dengan  Dinas Pendidikan  dalam  kaitannya  dengan  pengadaan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan, sedangkan  sekolah  swasta  melakukan  perekrutan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan secara  mandiri.  Selain  itu,  dalam  hal  pembinaan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, semua  sekolah  melakukan  upaya-upaya  komprehensif  seperti:  mengikutkan  tenaga pendidik  dan  kependidikan  pada  kegiatan  seminar-seminar,  workshop,  pelatihan, musyawarah  pada  forum  KKG  (Kelompok  Kerja  Guru),  maupun  kegiatan  pembinaan mandiri lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Hal ini mengindikasikan  bahwa  manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  lima  SD tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing.
Manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  (tendik)  pada  MBS  menjadi keharusan untuk diterapkan di sekolah agar semua staf dapat menjalankan tugasnya. Tenaga  pendidik  memiliki  fungsi  untuk  memberikan  layanan  berupa  didikan  dan pembelajaran  kepada  peserta  didiknya,  sedangkan  tenaga  kependidikan  memiliki fungsi  untuk  memberikan  layanan  teknis  dalam  bentuk  administrasi,  pengelolaan, pendataan,  serta  layanan  serupa  lainnya  guna  menunjang  kelancaran  proses pendidikan  pada  satuan  pendidikan.  Pengelolaan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan diarahkan  pada  tujuan  untuk  melayani  peserta  didik  dengan  sumber  daya  manusia yang  memadai,  sehingga  semua  roda  operasional  pendidikan  pada  sebuah  sekolah dapat tercapai dengan maksimal (Nurussalami, 2022).
Hasil  keempat  pada  penelitian  ini  yaitu  implementasi  sarana  dan  prasarana pada lima SD yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasaran  disusun  dalam  RKAS  yang  diusulkan  ke  Dinas  Pendidikan  setempat. Pengadaan sarana dan prasarana harus tepat peruntukannya pada RKAS yang dibuat, sedangkan  sekolah  swasta  berkoordinasi  dengan  pihak  yayasan  untuk  kebutuhan sarana  dan  prasarana.  Selain  itu,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  melibatkan semua  warga  sekolah.  Beberapa  sekolah  memiliki  koordinator  perlengkapan  atau petugas kebersihan tersendiri untuk pengawasan penggunaan sarana dan prasarana. Inventarisasi  sarana  dan  prasarana  dilaksanakan  dengan  melakukan  pencatatan  di buku  inventarisasi  khusus  dan  pembuatan  berita  acara  bagi  sekolah  negeri  bila  ada sarana  dan  prasarana  yang  ingin  diganti  atau  tidak  bisa  digunakan  lagi.  Dengan demikian,  implementasi  manajamen  sarana  dan  prasarana  di  lima  sekolah  ini  sudah berjalan sesuai dengan aturan.
Manajemen  sarana  dan  prasarana  pendidikan  memiliki  fungsi  mengatur, mengawasi,  mengelola,  serta  menjaga  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  untuk menunjang keberlangsungan aktivitas proses pendidikan dengan optimal. Huda (2018) menyebutkan bahwa aspek sarana dan prasarana yang tepat akan dapat mendukung kinerja  guru,  yang  bermuara  pada  terciptanya  pembelajaran  yang  optimal.  Dengan dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  di  sebuah  sekolah,  guru-guru  akan lebih  maksimal  menjalankan  tugasnya.  Begitu  pula  dengan  peserta  didik  dan  warga sekolah lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana perlu dikelola dengan sedemikian rupa agar penggunaannya tepat sesuai dengan tujuan pendidikan.
Selanjutnya,  pada  manajemen  keuangan  dan  pembiayaan,  semua  sekolah pada  penelitian  ini  mendapatkan  dana  BOS  dari  Pemerintah  untuk  menunjang operasional sekolah. Adapun sekolah swasta juga mendapatkan pembiayaan dari SPP
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
yang dibayarkan peserta didik. Perencanaan dan penyusunan RKAS di sekolah negeri dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu berdasarkan aturan. Dalam hal ini, Kepala Sekolah  bersama  bendahara  sekolah  merupakan  tokoh  sentral  dalam  penyusunan RKAS.  Implementasi  RKAS  dilaksanakan  sesuai  dengan  peruntukannya  dan dituangkan  dalam  laporan  penggunaan  dana  BOS.  Terakhir,  sekolah  negeri melaksanakan  evaluasi  RKAS  melalui  verifikasi  oleh  Dinas  Pendidikan  setempat, sedangkan  sekolah  swasta  yang  dinaungi  yayasan  melakukan  evaluasi  anggaran dalam rapat kerja untuk selanjutnya menyusun laporan penggunaan anggaran.
Manajemen  keuangan  dan  pembiayaan dalam  MBS  menjadi  hal  yang  penting dilakukan  karena  berkaitan  dengan  operasional  berjalannya  sebuah  institusi. (Zahruddin  et  al.,  2019)  menggarisbawahi  bahwa  terdapat  hubungan  yang  saling terkait  antara  aspek  pendidikan  dan  aspek  pembiayaan.  Sebuah  sistem  pendidikan tidak  dapat  dijalankan  tanpa  adanya  biaya  operasional,  sedangkan  pembiayaan  itu sendiri dibutuhkan guna menunjang terlaksananya semua aspek  dalam pembelajaran untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  manajemen  keuangan  dan pembiayaan  yang  efektif  dan  efisien  menjadi  salah  satu  indikator  penting  guna menunjang keberhasilan tujuan pendidikan tersebut.
Hasil  keenam  pada  penelitian  ini  adalah  implementasi  manajemen  hubungan sekolah  dan  masyarakat.  Semua  sekolah  pada  penelitian  ini  melakukan  pengelolaan hubungan  antar  guru  dan  dengan  peserta  didik  dengan  menggunakan  asas kekeluargaan,  saling  menghormati,  saling  menghargai,  saling  menjaga  silaturahmi, etika,  serta  menjalin  kebersamaan.  Adapun  membina  hubungan  dengan  masyarakat sekitar  sekolah  juga  dilaksanakan  dengan  melibatkan  dan  mengundang  masyarakat sekitar, komite sekolah, serta orang tua, pada even tertentu, seperti: PHBI, perpisahan peserta  didik,  dan  kegiatan  sekolah  lainnya.  Terdapat  pula  sekolah  yang  mengajak peserta didik untuk terjun langsung ke masyarakat mempraktikkan hal-hal kontekstual berkaitan  dengan  materi  pembelajaran.  Implementasi  ini  mengindikasikan  bahwa semua  sekolah  telah  melakukan  usaha  maupun  upaya-upaya  membangun  hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.
Manajemen  hubungan  sekolah  dan  masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam mewujudkan  lingkungan  sosial  sekolah  yang  baik.  Sebuah  institusi  pendidikan  harus bersinergi  dengan  masyarakat.  Hal  ini  kembali  kepada  hakikat  manusia  sebagai makhluk  sosial  dimana  sekolah  mutlak  membutuhkan  peran  masyarakat  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  yang  diharapkan.    Pelibatan  serta  pemberdayaan masyarakat  pada  aspek  pendidikan  sangat  diperlukan  agar  penyelenggaraan pendidikan dapat terselenggara dengan optimal. Terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan sekolah akan memberikan dampak pada pelayanan pendidikan yang  baik  demi  kemajuan  sekolah  (Kurniawati  &  Pardimin,  (2021);  Adjei,  (2021). Dengan  demikian,  akan  tercipta  hubungan  sosial  yang  harmonis  antara  sekolah  dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan (Widyanto, 2019).
Hasil  terakhir  yang  ditunjukkan  pada  penelitian  ini  adalah  implementasi manajemen  budaya  dan  lingkungan  sekolah.  Kelima  sekolah  yang  diteliti  pada penelitian  ini  menunjukkan  bahwa semua  sekolah  melakukan pembiasaan sehari-hari yang  bernuansa  relijius,  moral,  akhlak,  dan  sosial  dengan  cara  melakukan  kegiatan rutin  di  hari  Jumat,  seperti:  Jumat  bersih,  Jumat  takwa,  Jumat  berbagi,  dan  aktivitas lain  yang  terjadwal.  Dalam  hal  penataan  lingkungan  kerja  di  sekolah,  semua  sekolah memiliki tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban guru sehingga ada kontrol dalam pembentukan  lingkungan  kerja  yang  kondusif.  Semua  sekolah  juga  memiliki  visi  dan misi  yang  jelas  terpampang  pada  dinding  sekolah.  Budaya  dan  lingkungan  sekolah yang  baik  dikondisikan  sedemikian  rupa  pada  kegiatan  sehari-hari  di  sekolah  untuk mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman.
Manajemen  budaya  dan  lingkungan  sekolah  sebagai  salah  satu  komponen MBS  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  karakter  positif  peserta  didik  disamping juga  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  efektif  bagi  guru.  Selain  itu,  manajemen budaya  dan  lingkungan  sekolah  juga  berfungsi  menciptakan  lingkungan  fisik,
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
psikologis, sosial, serta kultural sekolah yang kondusif untuk mengembangkan karakter dan  nilai-nilainya  kepada  peserta  didik.  Karakter  budaya  yang  menonjol  pada  lima sekolah  ini  adalah  pembiasaan  kegiatan  yang  bernuansa  relijius,  seperti:  berdoa bersama,  jumat  takwa,  jumat  berbagi,  dan  sejenisnya.  Nilai-nilai  ketakwaan  dan keimanan  ditonjolkan  sebagai  upaya  membentuk  peserta  didik  sebagai  insan beragama.
Neprializa (2015) menjelaskan bahwa nilai-nilai keimanan dan ketuhanan dapat ditumbuhkan  di  lingkungan  sekolah  berdasarkan  keyakinan  masing-masing.  Tujuan menumbuhkan nilai-nilai keimanan ini disekolah adalah agar setiap peserta didik dapat membentuk  dirinya  menjadi  manusia  yang  memiliki  budi  pekerti  luhur.  Selain  itu, ketakwaan  perlu  ditanamkan  kepada peserta  didik  melalui  berbagai kegiatan  sebagai insan  beragama.  Pembiasaan  lain  yang  dilakukan  di  lima  sekolah  ini  juga  berkaitan dengan  etika  dan  literasi,  seperti:  mengucapkan  salam,  membaca  buku  bersama  di perpustakaan atau dikelas pada hari tertentu, dan sejenisnya.
Nizary  &  Hamami  (2020)  menambahkan  bahwa  pengembangan  budaya  dan lingkungan  sekolah  diharapkan  tidak  hanya  mendukung  pengembangan  dan pembentukan  karakter  peserta  didik.  Akan  tetapi,  pengembangan  budaya  sekolah  ini turut  mendukung  pengembangan  pembelajaran  di  kelas,  kinerja  guru,  kinerja  Kepala Sekolah, serta kinerja warga sekolah lainnya. Budaya keimanan dan ketakwaan yang ditonjolkan  akan  mendukung  tercapainya  nilai-nilai  lainnya,  seperti:  kebersamaan, kesetiakawanan, serta gemar membaca di kalangan peserta didik dan guru.
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ibrahim  (2015)  dan  Tontowi  dkk  (2022)  mengenai  terlaksananya implementasi  MBS  berdasarkan  tujuh  komponen  yang  ada.  Implementasi  tujuh komponen  MBS  merupakan  pekerjaan  yang  memerlukan  komitmen  bersama  antar warga sekolah demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala Sekolah sebagai tokoh sentral memiliki kewajiban untuk mengkoordinir pelaksanaan segala aspek MBS yang dapat  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  sekolah.  Keberhasilan  implementasi  MBS sebuah  sekolah  tentu  memerlukan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  secara berkelanjutan menyesuaikan dengan dinamika sekolah.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Implementasi  MBS  pada  lima  SD  di  Kota Banjarmasin  sudah  terlaksana  dengan  baik.  Secara  umum,  kelima  sekolah  tersebut sudah  menerapkan  komponen-komponen  MBS  yang  ada  berdasarkan  kondisi  dan situasi masing-masing. Pada manajemen kurikulum dan pembelajaran, semua sekolah telah  melaksanakan  pembelajaran  sesuai  dengan  kurikulum.  Kemudian,  pada manajemen  peserta  didik,  semua  sekolah  melaksanakan  PPDB  sesuai  dengan ketentuan  dan  melakukan  beragam  aktivitas  dalam  program  pembinaan  karakter disiplin,  BK,  kesehatan,  dan  keamanan  kepada  peserta  didik.  Selanjutnya,  pada manajemen  pendidik  dan  tendik,  setiap  sekolah  memiliki  ragam  perencanaan, pengadaan,  perekrutan,  serta  pembinaan  pendidik  dan  tendik.  Pada  manajemen sarpras,  semua  sekolah  memiliki  ragam  kebijakan  dalam  perencanaan,  pengadaan, pengawasan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penataan sarpras.
Adapun  untuk  manajemen  keuangan  dan  pembiayaaan,  semua  sekolah memperoleh  dana  BOS  dari  Pemerintah  serta  memiliki  ragam  perencanaan, penyusunan,  implementasi,  serta  evaluasi  pada  RKAS.  Untuk  manajemen  hubungan sekolah dan  masyarakat,  semua sekolah  cukup baik  dalam  membina  dan  melibatkan masyarakat sekitar pada kegiatan sekolah tertentu. Terakhir, pada manajemen budaya dan  lingkungan  sekolah,  semua  sekolah  memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas.  Secara umum,  komponen  MBS  terlaksana  di  kelima  sekolah  tersebut  walaupun  belum sepenuhnya  sempurna.  Implementasi  MBS  memerlukan  perencanaan  dan  evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaannya lebih baik lagi di masa yang akan datang.

## DAFTAR RUJUKAN
Ambarita, A. (2016). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PILAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  DI  SEKOLAH  DASAR  PROVINSI  LAMPUNG.  In Jurnal  Pendidikan Progresif (Vol. 6, Issue 2, pp. 92 –100).
Amon, L.,  &  Rajib  Bustami,  M.  (2021).  Implementation of  School-Based  Management in  Curriculum  and  Learning  Processes:  a  Literatur  Review. Jurnal  Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dikdasmen) , 1 (1), 1 –11.
https://doi.org/10.31960/dikdasmen-v1i1-1060
Aryeh-Adjei,  A.  A.  (2021).  Community  Participation  in  the  Management  of  Ghanaian Schools. Issue SI , 10 , 79 –95.
Cornito,  C.  M.  (2021).  Striking  a  Balance  between  Centralized  and  Decentralized Decision  Making:  A  School-Based  Management  Practice  for  Optimum Performance. International Journal on Social and Education Sciences , 3 (4), 656 – 669. https://doi.org/10.46328/ijonses.217
Huda, M. N. (2018). Optimalisasi Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Ta’dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 6 (2), 51 –69. Ibrahim.  (2015).  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  pada  SD  Negeri  Sakti Pidie. Jurnal  Administrasi  Pendidikan  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala , 3 (1), 116 –125.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis  Sekolah  di  Sekolah  Dasar.  Buku  IV. Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Kurniawati,  N.  B.,  &  Pardimin.  (2021).  Manajemen  Hubungan  Sekolah  Dengan Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Mutu  Pendidikan  Sekolah  Dasar. Media Manajemen Pendidikan , 3 (3), 470 –479. http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp Mahrus, M. (2021). Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran dalam Sistem Pendidikan Nasional. JIEMAN:  Journal  of  Islamic  Educational  Management , 3 (1),  41 –80. https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.59
Moradi,  S.,  Beidokhti,  A.  A.,  &  Fathi,  K.  (2016).  Comparative  Comparison  of Implementing  School-Based  Management  in  Developed  Countries  in  the Historical  Context:  From  Theory  to  Practice. International  Education  Studies , 9 (9), 191. https://doi.org/10.5539/ies.v9n9p191
Muhammad,  S.,  &  Rahman,  M.  (2017).  IMPLEMENTASI  MANAJEMEN  BERBASIS SEKOLAH  UNTUK  MENINGKATKAN  MUTU  SEKOLAH  DASAR  ISLAM  INSAN KAMIL  BACAN  KABUPATEN  HALMAHERA  SELATAN. Edukasi-Jurnal Pendidikan , 15 (1), 610 –620. Mulyasa,  E.  (2002). Manajemen  Berbasis  Sekolah.  Konsep,  Strategi,  dan Implementasi . PT Remaja Rosdakarya.
Muntatsiroh,  A.,  &  Asmendri.  (2023).  Pentingnya  Manajemen  Peserta  Didik  untuk Meningkatkan  Kualitas  Peserta  Didik. Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling , 5 (1), 3083 –3097.
Muslihah,  E.  (2009).  School  Based  Management:  Concept  Development  and  Its Implementation in Indonesia. Al Qalam , 26 (3), 427 –448.
Mustiningsih. (2015). Masalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar. Manajemen Pendidikan , 24 (6), 498 –505.
Neprializa. (2015). MANAJEMEN BUDAYA SEKOLAH. Manajer Pendidikan , 9 (3), 419 – 429.
Nizary,  M.  A.,  &  Hamami,  T.  (2020).  Budaya  Sekolah. At-Tafkir:  Jurnal  Pendidikan, Hukum, Dan Sosial Keagamaan , 13 (2), 161 –172.
Nurussalami.  (2022).  Pengelolaan  Tenaga  Pendidik  dan  Kependidikan  dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Intelektualita Prodi MPI , 11 (1), 125 –138.
Rini,  R.,  Sukamto,  I.,  Ridwan,  &  Hariri,  H.  (2019).  School-Based  Management  in Indonesia: Decision-Making, Problems, and Problem-Solving Strategy.
International Conference on Progressive Education, Bandar Lampung , 422 , 229 – 235.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 7 No 3, Juli 2023
Tontowi, A. H., Untari, M. F. A., & Kiswoyo. (2022). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 2 Kaliwenang Kabupaten Grobogan. Wawasan Pendidikan , 2 (2), 600 –606. https://doi.org/10.26877/wp.v2i2.10064
Widyanto,  I.  P.  (2019).  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PERKEMBANGAN

## PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH. Satya Sastraharing , 3 (2), 93 –112. https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/Satya- Sastraharing
Zahruddin,  Arifin,  Z.,  &  Suhandi,  A.  (2019).  Implementasi  Penyusunan  Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah. Jurnal  Administrasi  Pendidikan , 26 (1), 46 –56.