SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 20, No.2 April 2022, Hal 104-114 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

## FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG
Nurfiyani Dyah Pramesti 1) ; Anita Damajnti 2)
1) nurfiyanipramesti05@gmail.com; 2) anitadamajanti@usm.ac.id
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

## INFO ARTIKEL
Proses Artikel
Dikirim : 5/1/2022
Diterima: 21/6/2022 Dipublikasikan: 21/6/2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menguji  secara  empiris  pengaruh  kualitas  sumber  daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Semarang.  Pengumpulan  data dengan  menggunakan  kuesioner  dengan  46  responden  perangkat  daerah Kabupaten  Semarang  yang  menjabat  Kepala  Bagian  Perencanaan  dan Keuangan / Keuangan dan Aset. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan  regresi  linier  berganda.  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  nilai  koefisien  determinasi  ( R  Square )  sebesar 0,781 dan sisanya sebesar 21,9% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.
Kata Kunci : sumber daya manusia; pengendalian internal; laporan keuangan pemerintah daerah
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Abstract
This study aims to empirically examine the influence of the quality of human resources,  internal  control  systems,  the  application  of  regional  financial accounting systems, and the use of information technology on the quality of local  government  financial  reports  in  Semarang  Regency.  Data  was collected using a questionnaire. Respondents in this study were employees of  regional  organizations  in  Semarang  Regency  who  served  as  Head  of Planning and Finance / Finance and Assets as many as 46 people. This study uses the census method in data collection. 46 questionnaires were sent and 40 were filled in and could be processed. Data analysis used multiple linear regression.  The  results  of  hypothesis  testing  indicate  that  the  variable quality  of  human  resources  has  an  effect,  the  internal  control  system,  the application  of  the  regional  financial  accounting  system,  and  the  variable utilization of information technology have a positive and significant effect on  the  quality  of  local  government  financial  reports.  The  value  of  the
coefficient of determination (R Square) is 0.781, which means that 78.1% of the  independent  variables  can  explain  the  dependent  variable,  while  the remaining 21.9% is explained by other independent variables not proposed in this research model.
Keywords : human resources; internal control; local government financial reports

## PENDAHULUAN
Reformasi Pemerintahan dimulai sejak diperlakukan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang perubahan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  semula  menganut  pola  sentralisasi  beralih menjadi  desentralisasi.  Daerah  diberikan  kewenangan  seluas-luasnya  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  potensi  daerah  yang  dimiliki  dengan  pertanggungjawaban  secara  nyata  dan mewajibkan instansi pemerintah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Reformasi sektor publik tersebut dilakukan tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Triwardana, 2017)
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik  semakin  cepat  dalam  melaksanakan  kegiatan  otonomi daerah. Pemerintah daerah yang merupakan  yang memegang amanah  wajib untuk memberikan tanggungjawaban,  melaporkan,  menyajikan  dan  mengungkapkan  kegiatan-kegiatan  untuk memberi  tanggung  jawab  untuk  pihak  pemberi  perintah.  Pertanggungjawaban  tersebut  berupa laporan  keuangan  atas  pelaksanaan  dana  pemerintah  untuk  dipertanggungjawabkan  kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa memberikan kepastian tentang keberhasilan suatu kegiatan yang mencakup semua perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Maramis et al., 2018).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  laporan  keuangan  merupakan  laporan yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang  berguna  dan  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  menilai  akuntabilitas  dan  membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan, laporan keuangan juga merupakan alat atau media bagi sebuah entitas  didalam  pemerintahan  untuk  mempertanggungjawabkan  kinerja  keuangannya  kepada publik.
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  khususnya  oleh  pemerintah  daerah  akan  digunakan  oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan  kebutuhan  para  pemakai.  Informasi  akan  bermanfaat  apabila  informasi  tersebut  dapat mendukung  pengambilan  keputusan  dan  dapat  dipahami  oleh  para  pemakai.  Oleh  karena  itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Manimpurung et al., 2018). Tujuan  dan  fungsi  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  terpenuhinya  beberapa  karakteristik yaitu  (1)  kepatuhan  dan  pengelolaan  ( compliance  and  stewardship );  (2)  akuntabilitas  dan pelaporan  retrospektif  ( accountability  and  retrospective  reporting );  (3)  laporan  keuangan pemerintah  hendaknya  dapat  memberikan  informasi  keuangan  yang  akan  digunakan  untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terhadap pencapaian tujuan operasional; (4) laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat digunakan untuk memprediksi aliran kas, saldo anggaran (surplus/defisit), dan kebutuhan sumber pendanaan pemerintah dan  unit kerja pemerintah; (5)  laporan  keuangan pemerintah hendaknya
dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembilan keputusan ekonomi, politik dan sosial (Chodijah & Hidayah, 2018). Menurut Lumintang (Lumintang et al., 2017), Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  sebagai  perwujudan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  daerah  setiap tahunnya  akan  mendapat  penilaian  untuk  menguji  kualitasnya  berupa  opini  atas  kewajaran informasi  keuangan  dari  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK)  .  Terdapat  empat  opini  yang diberikan  pemeriksa  yaitu  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP),  Opini  Tidak  Wajar  (TP),  dan  Pernyataan  Menolak  memberi  Opini  atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).
Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  daerah  yang  berkualitas  dan  dapat  berjalan  efektif, terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hal  tersebut  yaitu  kualitas  sumber  daya manusia,  sistem  pengendalian  intern,  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  serta pemanfaatan  teknologi  informasi.  Terbatasnya  pegawai  pemerintah  yang  berlatar  belakang pendidikan  bidang  akuntansi  menjadikan  kurangnya  pemahaman  atau  penguasaan  aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  melaksanakan  sistem  akuntansi  sangatlah  penting. (Philadhelphia  et  al.,  2020)  Penyiapan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang  berkualitas memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  menguasai  akuntansi  pemerintahan.  Sumber  daya manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun  laporan  keuangan  adalah  pihak  yang  menguasai  standar  akuntansi  pemerintahan. Semakin baik kualitas dari standar akuntansi pemerintahan, tanpa didukung sumber daya manusia yang  handal,  maka  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan  sulit  mencapai  kualitas  yang  baik (Latjandu et al., 2016).
Sistem  pengendalian  intern  bertujuan  untuk  mengarahkan,  mengawasi,  dan  mengukur  sumber daya  suatu  organisasi  serta  melihat  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi.  Serta  berperan penting untuk mencegah dan mendekteksi adanya kecurangan sehingga menilai kualitas laporan keuangan  daerah  diharuskan  untuk  mengembangkan  potensi  sumber  daya  manusia  dan  juga sumber  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  daerah    (Evicahyani  &  Setiawina,  2015).  Jika  masih ditemukan  penyimpangan  dan  kebocoran  didalam  laporan  keuangan  oleh  BPK,  hal  itu menunjukkan  bahwa  Laporan  Keuangan  Pemerintah  belum  memenuhi  nilai  informasi  yang disyaratkan.  Hasil  audit  yang  dilakukan  oleh  BPK,  BPK  memberikan  opini  “wajar  dengan pengecualian  atau qualified  opinion ”  diantaranya  disebabkan  oleh  kelemahan  sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders (Triwardana, 2017).
Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi,  daya  banding,  keterpahaman,  relevansi,  dan  keandalan  laporan  keuangan.  Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Penerapan  standar akuntansi pemerintahan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat  dan  daerah.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  harus  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  (Evicahyani  &  Setiawina, 2015)  Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  subsistem  organisasi  yang memfasilitasi  kontrol  dengan  melaporkan  kinerja  pemerintah  daerah.  Ruang  lingkup  sistem akuntansi  keuangan  daerah  mencakup  kebijakan  sistem  akuntansi,  prosedur  sistem  akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif  pada  proses  keuangan  organisasi.  Kualitas  informasi  yang  buruk  dapat  mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan (Yuliani & Agustini, 2016)
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  mengembangkan  dan  memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan  Informasi  Keuangan  Daerah  kepada  pelayanan  publik,  selain  itu  dengan menggunakan  teknologi  informasi  salah  satunya  komputer  dalam  menghitung  dan  menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual  (Kalumata et al., 2016).  Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan  seperti  adanya  perangkat  keras  komputer  dan  perangkat  lunak  sehingga  dalam pelaksanaan  pekerjaan  lebih  efisien  dan  lebih  tepat  waktu  dalam  penyajian  laporan  keuangan pemerintah daerah (Latjandu et al., 2016),
Pada  Provinsi  Jawa  Tengah,  Pemerintah  Daerah  yang  konsisten  selama  5  tahun  mendapatkan opini WTP antara lain Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten  Purworejo,  Kabupaten  Semarang,  dan  Kota  Surakarta. T ahun  2018  Kabupaten Semarang mendapatkan tambahan Dana  Insentif  Daerah karena prestasinya mendapatkan opini WTP  8  kali  berturut-turut  (Permana,  2019).  Kabupaten  Semarang  kembali  mendapatkan  opini WTP pada tahun 2019. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian  ini  menguji pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi keuangan  daerah,  serta  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Semarang.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Terbatasnya  pegawai  pemerintah  yang  berlatar  belakang  pendidikan  bidang  akuntansi menjadikan  kurangnya  pemahaman  atau  penguasaan  aparatur  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  dalam  mengelola  keuangan  daerah  dengan  baik  dan  benar  yang  mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting  (Kalumata et al., 2016).  Aparat  yang  memperoleh  kuasa  dalam  mengelola  keuangan  daerah  belum  tentu  dapat menyusun  laporan  secara  komprehensif  (berupa  neraca,  laporan  arus  kas,  dan  laporan  realisasi anggaran)  dengan  baik  disebabkan  karena  pemahaman  materi  atau  konsep  akuntansi  dan manajemen  keuangan  yang  masih  kurang.  Penyiapan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah pihak yang menguasai standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik kualitas dari standar akuntansi pemerintahan, tanpa didukung sumber daya manusia yang  handal,  maka  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan  sulit  mencapai  kualitas  yang  baik (Latjandu  et  al.,  2016).  Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Siahaya  et  al.,(  2018) Philadhelphia et al.(2020), dan Mutiana et al., ( 2020) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :
H 1 :  Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengendalian  intern  merupakan  bagian  dari  manajemen  resiko  yang  harus  dilaksanakan  oleh setiap  lembaga  atau  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  lembaga  atau  organisasi.  Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders (Rahmawati et al., 2018). Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan berperan penting  untuk  mencegah  dan  mendekteksi  adanya  kecurangan.  Penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Modo  et  al.(2016),  Lumintang  et  al.,  (2017),  Rahmawati  et  al.,  (2018),  dan Listyani & Gunawan, (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif
terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  hipotesis  yang  dapat diajukan adalah :
H 2 :  Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

## Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi,  daya  banding,  keterpahaman,  relevansi,  dan  keandalan  laporan  keuangan.  Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Penerapan  standar akuntansi pemerintahan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat  dan  daerah.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  harus  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Siahaya et al., 2018). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup  kebijakan  sistem  akuntansi,  prosedur  sistem  akuntansi,  sumber  daya  manusia  dan teknologi  informasi.  Kegagalan  untuk  melakukannya  memiliki  dampak  negatif  pada  proses keuangan  organisasi.  Kualitas  informasi  yang  buruk  dapat  mengakibatkan  kerugian  pada pengambilan  keputusan  (Maramis  et  al.,  2018).  Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Lumintang et al., (2017), Rahmawati et al.,(2018), Maramis et al.,(2018), dan Andira et al.,(2020) menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  hipotesis  yang  dapat  diajukan adalah :
H 3 :   Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan

## Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dipandang  sangat  membantu  dalam  menghasilkan  laporan keuangan  yang  berkualitas.  Pemerintah  daerah  dengan  bantuan  alat  untuk  mendukung terlaksananya  kegiatan  atau  pekerjaan  seperti  adanya  perangkat  keras  komputer  dan  perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Latjandu et al., 2016)
Pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  semakin  baik  yang  meliputi  teknologi  komputer  dan teknologi  komunikasi  dalampengelolaan  keuangan  daerah  akan  meningkatkan  pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan  laporan dan  output lainnya lebih tepat waktu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas (Kalumata et al., 2016)
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalumata et al., (2016), Chodijah & Hidayah, (2018), dan  Mutiana  et  al.,  (2020)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :
H 4 :  Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  persamaan  regresi  linear  berganda.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai organisasi  perangkat  daerah  di  Kabupaten  Semarang  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Bagian Perencanaan  dan  Keuangan  /  Keuangan  /  Keuangan  dan  Aset  sebanyak  46  orang.  Dalam penelitian ini melakukan uji kualitas data berupa uji reliabilitas dan validitas, uji asusmsi klasik dan uji hipotesis berupa uji t dan uji koefisien determinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penyebaran kuesioner di 46 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Semarang diperoleh 40 kuesioner yang kembali hingga akhir batas pengambilan kuesioner selama 2 (dua) minggu. Berdasarkan  jumlah  responden  tersebut  maka  perhitungan  skala  jawaban  responden  tertinggi yaitu 5 (lima) dikalikan 40 sama dengan 200, dan skala terendah adalah 1 (satu) dikalikan 40 sama dengan 40. Selisih jawaban tertinggi dan terendah adalah : 200 – 40 = 160. Dengan menggunakan 5  kriteria,  maka  rentang  sebesar  160  dibagi  5  akan  menghasilkan  interval  jawaban  sebesar  32 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi skor yaitu :
Skor 40 – 72 = Sangat Rendah Skor 72,01 – 94 = Rendah Skor 94,01 – 136 = Sedang Skor 136,01 – 168 = Tinggi Skor 168,01 – 200 = Sangat Tinggi
Hasil  pengumpulan  data  menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  memberikan  penilaian  yang tinggi atau cenderung setuju terhadap pertanyaan yang diajukan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan.  Hal  ini  berarti  responden  setuju  dengan  pernyataan  bahwa  laporan  keuangan  dapat dipahami,  memenuhi  kebutuhan  pemakainya  dalam  pengambilan  keputusan,  bebas  dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Tanggapan Responden mengenai Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi atau cenderung setuju terhadap pertanyaan yang  diajukan.  Hal  itu  berarti    responden  setuju  bahwa  dibutuhkan  pengetahuan  mengenai deskripsi pekerjaan dan peraturan dalam membuat laporan keuangan, dibutuhkan keahlian dalam penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan,  dan  dibutuhkan  perilaku  yang  independen  dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan laporan keuangan.
Jawaban  responden  pada  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  menunjukkan  bahwa  rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi atas variabel sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut  menunjukkan  responden  cenderung  setuju  dengan  pembagian  tugas,  wewenang  dan peraturan yang ditetapkan dalam lingkungan kerja, tindakan perencanaan dan pengelolaan risiko yang  menyeluruh,  aktivitas  pengawasan  dalam  semua  transaksi,  efektivitas  dan  efisiensi penyaluran  informasi  dan  komunikasi  antar  bagian,  dan  evaluasi  hasil  setiap  kegiatan  yang dilakukan.
Jawaban  responden  pada  pertanyaan  yang  diajukan  mengenai  variabel  Penerapan  Akuntansi Keuangan  Daerah  menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  memberikan  penilaian  yang  tinggi. Berdasarkan penilaian tersebut, dapat diartikan bahwa responden setuju dengan laporan keuangan yang  dihasilkan  sesuai  dengan  PSAP  No.  1  tentang  Penyajian  Laporan  Keuanganlaporan keuangan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  PSAP  No.  2  tentang  Laporan  Realisasi  Anggaran, laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas, laporan keuangan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  PSAP  No.  4  tentang  Laporan  Catatan  atas  Laporan Keuangan, dan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAP No. 11 tentang Laporan keuangan Konsolidasi.
Jawaban  responden  pada  pertanyaan  yang  diajukan  mengenai  variabel  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  memberikan  penilaian  yang  tinggi  atas variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Hal  itu  berarti  rata-rata  responden  cenderung  setuju terhadap  teknologi  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  menangkap  ( capture ),  menyimpan ( store ),  mengolah  ( process ),  mengambil  kembali  ( retrieve ),  dan  menyebarkan  ( transmit ) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

## Uji Kualitas Data
Hasil  pengujian  validitas  data  menggunakan pearson  correlation menunjukkan  bahwa  skor jawaban responden pada 16 pertanyaan berkorelasi signifikan dengan total skor variabel Kualitas Laporan Keuangan, skor jawaban responden pada 19 item pertanyaan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berkorelasi signifikan dengan total skor variabel tersebut, skor jawaban responden pada 23 item pertanyaan variabel Sistem Pengendalian Intern berkorelasi signifikan dengan total skor  variabel,    skor  jawaban  responden  pada  13  item  pertanyaan  Variabel  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berkorelasi signifikan dengan total skor variabel, dan skor jawaban responden  pada  9  item  pertanyaan  Variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  berkorelasi signifikan dengan total skor variabel. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan tersebut valid digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Hasil pengujian reliabilitas data menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari variabel kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari 0,700 sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  variabel  tersebut  adalah  reliabel.  Hasil  pengujian  reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 1 Kualitas Laporan Keuangan 0,875 Reliabel 2 Kualitas Sumber Daya Manusia 0,822 Reliabel 3 Sistem Pengendalian Internal 0,899 Reliabel 4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,816 Reliabel 5 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,722 Reliabel
Sumber : data primer diolah, 2021

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan persamaan regresi linier berganda. Pengujian asumsi klasik digunakan  untuk  menguji  kelayakan  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  Hasil  pengujian Kolmogorov  Smirnov  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,992  lebih  besar  dari  0,050 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  terdistribusi  normal  dan  model  regresi  layak  untuk digunakan. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia,  sistem  pengendalian  internal,  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai tolerance ≥ 0,100  dan nilai VIF ≤ 10. Hasil ini menunjukkan  tidak  terjadi  multikolinearitas  antar  variabel  independen  dalam  model  regresi sehingga model regresi layak untuk dipakai.
Hasil  pengujian  heteroskedastisitas  menggunakan  uji  gletsjer  menunjukkan  nilai  signifikansi untuk  variabel  kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  internal,  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  lebih  besar  dari  nilai signifikansi  0,050  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dalam model regresi dan model regresi layak untuk dipakai.
Hasil  pengujian  hipotesis  secara  parsial  menggunakan  ujit  menunjukkan  bahwa  pada  variabel, Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berpengaruh  diperoleh  nilai  signifikansi lebih  kecil  dari  0,05..  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa    Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Pengendalian  Internal,  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Secara  Parsial  Berpengaruh  Signifikan  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan. Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t ditampilkan pada tabel 2. berikut ini

## Tabel 2.Uji Statistik t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -10,255 6,963 -1,473 0,150 Kualitas SDM 0,297 0,141 0,291 2,103 0,043 Sistem Pengendalian Internal 0,258 0,103 0,344 2,508 0,017 Penerapan SAKD 0,315 0,132 0,246 2,391 0,022 Teknologi Informasi 0,367 0,164 0,201 2,243 0,031
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Hasil  pengujian  pengaruh  variabel  independent  terhadap  variabel  dependen  secara  simultan menggunakan uji F diperoleh nilai signifikansi  sebesar 0,000 yang kurang dari 0,050. Hasil ini dapat  diartikan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  internal,  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## Tabel 3. Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,884 a 0,781 0,756 3,794
a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan SAKD, Kualitas SDM b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  diperoleh  nilai adjusted R Square  sebesar  0,781  yang artinya  sebesar  78,1%  semua  variabel  independen  yaitu  kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  kualitas  laporan  keuangan,  sedangkan  sisanya sebesar 21,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. Hasil  pengujian  hipotesis  1  (H1)  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hasil ini sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelititan  ini.  Hal  itu  berarti  semakin  baik kemampuan  atau  karakteristik  yang  dimiliki  pengelola  keuangan  dalam  melaksanakan  tugas penatausahaan keuangan (akuntansi) untuk menghasilkan laporan keuangan, maka semakin baik informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut  dapat  dipahami,  dan  memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan  material  serta  dapat  diandalkan,  sehingga  laporan  keuangan  tersebut  dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Latjandu et al., (2016), Siahaya et al., (2018), dan Mutiana et al., (2020) yang menyatakan bahwa dalam menghasilkan suatu  informasi  yang  bernilai,  menyangkut  dua  elemen  pokok  yaitu  informasi  yang  dihasilkan serta  sumber  daya  yang  menghasilkannya.  Informasi  harus  dapat  dipahami  sebagai  salah  satu indikator  berkualitasnya  informasi.  Berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  yang menghasilkannya, maka bagian penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna  sistem  dituntut  untuk  memiliki  tingkat  keahlian  akuntansi  yang  memadai  atau setidaknya memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Kemampuan  sumber  daya  manusia  itu  sendiri  sangat  berperan  dalam  menghasilkan  informasi yang  bernilai  (dapat  dipahami).  Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  setiap  Satuan  Kerja Perangkat Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang didukung dengan
latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya.  Untuk  itu,  agar  terciptanya  laporan  keuangan  yang  berkualitas  hendaknya didukung  oleh  aparatur  pemerintah  yang  memahami  akuntansi  pemerintah  itu  sendiri,  orang- orang  yang  melaksanakan  tugas  dalam  menyusun  laporan  keuangan  yaitu  para  pegawai  yang terlibat  dalam  aktivitas  tersebut  harus  benar-benar  memahami  dan  mengerti  bagaimana  proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Hasil  pengujian  hipotesis  2  (H2)  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan  dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin baik suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan  keyakinan  memadai  tentang  pencapaian  tiga  golongan  tujuan  yaitu  keandalam pelaporan  keuangan,  efektifitas  dan  efisiensi  operasi,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan  yang  berlaku,  maka  semakin  baik  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan,  kesalahan  material  serta  dapat  diandalkan,  sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Modo et al, (2016) yang menyatakan  bahwa  keahlian,  komitmen,  dukungan  dari  pimpinan,  kompetensi,  pengetahuan tentang  operasi  perusahaan,  dan  independensi  merupakan  atribut  penting  dalam  meningkatkan kualitas pengendalian internal. Atribut tersebut memengaruhi secara positif peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.  Identifikasi atribut tersebut sangat penting dapat membantu pengendalian  internal  dalam  melakukan  evaluasi  dan  penilaian  untuk  menghasilkan  informasi laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Fungsi  pengendalian  intern  adalah  melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang  disajikan  sebelum  disampaikan  oleh  kepala  daerah  kepada  BPK.  Dengan  demikian pelaksanaan  pengendalian  internal  yang  baik  dapat  mendukung  penyajian  informasi  laporan keuangan  berkualitas.  Selain  itu,  Pengawasan  atas  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah diharapkan  untuk  menjamin  agar  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  berjalan  sesuai  dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian dan analisis dari pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan  standar dan kebijakan pemerintah yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan dengan memberikan rekomendasi  perbaikan-perbaikan  yang  perlu  dilakukan  terhadap  pejabat  yang  berwenang sehingga sistem pengendalian internal dapat berjalan baik dan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kualitas laporan keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  3  (H3)  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  secara  statistik  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan sehingga  hasil  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelititan  ini.  Hal  itu  berarti semakin baik prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan  pemerintah  sebagai  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia,  maka  semakin  baik  informasi yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut  dapat  dipahami,  dan  memenuhi  kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lumintang et al., (2017), Rahmawati  et  al.,  (2018),  Maramis  et  al.,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  untuk  dapat menghasilkan  laporan  keuangn  yang  relevan,  handal,  dapat  dipercaya,  dan  dapat diperbandingkan,  pemerintah  daerah  harus  memiliki  sistem  akuntansi  yang  handal.  Sistem akuntansi  yang  lemah  menyebabkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga  kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Adanya sistem akuntansi keuangan akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah dterapkan pada  sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. Hal itu
juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik agar mampu mengoperasikan dan memahami sistem akuntansi keuangan yang digunakan. Laporan keuangan bukan hanya sekedar bentuk  pertanggungjawaban,  namun  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  kinerja  suatu  instansi. Laporan  keuangan  juga  dijadikan  sebagai  dasar  bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan,  untuk  itu  pentingnya  kualitas  laporan  keuangan  sangat  diperlukan  agar  dapat menunjang  dalam  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  menghasilkan  laporan keuangan yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Hasil  pengujian  hipotesis  4  (H4)  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hasil ini sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelititan  ini.  Hal  itu  berarti  semakin  baik pemanfaatan teknologi  yang mempunyai kemampuan  untuk menangkap ( capture ), menyimpan ( store ),  mengolah  ( process ),  mengambil  kembali  ( retrieve ),  dan  menyebarkan  ( transmit ) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang  terkait  dengan  penggunaan  teknologi  informasi,  maka  semakin  baik  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut  dapat  dipahami,  dan  memenuhi  kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chodijah  &  Hidayah, (2018) yang menyatakan bahwa pemerintah  daerah mampu memanfaatkan  teknologi informasi untuk  mendukung  penyajian  laporan  keuangan  yang  memenuhi  karakteristik  kualitatif  agar pelaporan  keuangan  pemerintah  memenuhi  karakteristik  tersebut  sehingga  perlu  optimalisasi pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  membangun  jaringan  sistem  informasi manajemen  dan  proses  kerja  yang  memunkinkan  pemerintahan  bekerja  secara  terpadu  dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti  akan  memiliki  transaksi  yang  kompleks  dan  besar  volumenya.  Pemanfaatan  teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

## PENUTUP
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian internal, sistem akuntansi  keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  kabupaten  Semarang.  Penelitian  ini mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya. Temuan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah  kabupaten  Semarang  agar  dalam  Menyusun  laporan  keuangan  daerah mempertimbangkan  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  variabel-variabel  tersebut.  Penelitian  ini memiliki  keterbatasan  karena  pengumpulan  data  hanya  menggunakan  kuesioner.  Penelitian selanjutnya  diharapkan  menggunakan  metode  wawancara  sehingga  dapat  menggali  informasi yang lebih intens mengenai proses penyusunan laporan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andira, A., Silalahi, A. D., & Dewi, S. R. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) , 533–535. http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.22635
Chodijah,  S.,  &  Hidayah,  N.  (2018).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Sistem Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Kasus  SKPD Provinsi DKI Jakarta). TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis , 9 (1),
34–48. https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595
Evicahyani,  S.  I.,  &  Setiawina,  N.  D.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan. E-Jurnal  Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Udayana , 3 (1), 1–26.
Kalumata,  M.  C.  .,  Ilat,  V.,  &  Warongan,  J.  D.  .  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Teknologi  Informasi,  Review  Laporan  Keuangan  Dan  Sistem  Pengendalian Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  keuangan  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara.
Journal Accountability , 5 (2), 152–167. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886 Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Journal Accountability , 5 (2), 98–109.
Listyani,  S.,  &  Gunawan,  A.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar , 814–819.
https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90
Lumintang,  G.  S.,  Lambey,  L.,  &  Tangkuman,    steven  J.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Sistem Pengendalian Intern dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Manado). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12 (2), 950–962.
Manimpurung,  R.,  Kalangi,  L.,  &  Gerungai,  N.  (2018).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 13 (2), 241–250. Maramis, M. M., Morasa, J., & Wokas, H. R. . (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Akuntansi Keuangan  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 13 (3), 563–570.
Modo,  S.  M.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Poputra,  A.  T.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Memperngaruhi  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Auditing “GoodWill,” 7 (2), 2013–2015.
Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satkerdi Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 14 (1), 9. https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.83 Permana,  D.  A.  (2019). 8  Kali  Berturut-turut  Terima  Opini  WTP,  Insentif  Daerah  Kabupaten Semarang Ditambah . Kompas.Com.
https://regional.kompas.com/read/2019/11/12/06205551/8-kali-berturut-turut-terima- opini-wtp-insentif-daerah-kabupaten-semarang Philadhelphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Good  Governance,  dan  Sistem  Pengendalian Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Journal  of  Islamic Accounting Research , 2 (1), 17–35.
Rahmawati,  A.,  Mustika,  I.  W.,  &  Eka,  L.  H.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA) , 20 (2), 8–17. http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097 Siahaya,  E.,  Asnawi,  M.,  &  Allo  Layuk,  P.  K.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah , 1–6. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/12258/11837
Triwardana,  D.  (2017).  The  Influence  Of  Implementing  Accounting  Government  Standard  , Implementing Of Accounting Financial System And Co ... JOM Fekon , 4 (1).
Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 14 (1), 56–64. https://doi.org/10.4324/9780849383250-13