## ANALISIS POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Tresya 1
Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Brorni Kota Jambi (0741) 65351 Email : Tresyashmh@gamil.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujan  untuk  mengetahui  dan  mengenalisis  :  (1)  Perbuatan  – perbuatan  apa  saja  yang  berpotensi  sebagai  tindak  pidana  korupsi  dalam pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  Notaris  dan  PPAT  dan  (2)  upaya  yang  dilakukan oleh  Notaris  dan  PPAT  dalam  mencegah  perbuatannya  agar  tidak  berpotensi sebagai  tindak  pidana  korupsi  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif empiris  karena  dalam  penelitian  ini  penulis  memadukan  penelitian  hukum normatif  (data  –  data  sekunder)  dengan  penelitian  hukum  empiris  (data  –  data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  lapangan).  Narasumber  dari Penelitian  ini  adalah  Notaris  dalam  wilayah  kerja  kota  Jambi  dan  akademisi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  berpikir  analisis kualitatif  dan  penarikan  kesimpulannya  menggunakan  metode  berpikir  induktif. Hasil  penelitian  ini  menujukan  bahwa  perbuatan  –  perbuatan  yang  berpotensi sebagai  tindak  pidana  korupsi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  Notaris  dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 10 dan Pasal 12 huruf  h Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Beberapa  pasal  menunjukan  potensi  Notaris  dan  PPAT  dapat  dikenakan  pasal- pasal tersebut jika melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal upaya pencegahan perbuatannya  agar  tidak  berpotensi  sebagai  tindak  pidan  Korupsi  adalah  dengan bekerja  secara  professional  sesuai  dengan  Undang  –  undang  yang  berlaku,  dan Kode etik Notaris dan PPAT.
Kata Kunci : Notaris, PPAT, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
This  research  is  raining  to  know  and  recognize:  (1)  Any  actions  that  have potential  as  corruption  in  the  execution  of  duties  and  positions  of  Notary  and PPAT (2) the efforts made by Notary and PPAT in preventing their actions to not have the potential to be criminal act of corruption This research is an empirical normative  research  because  in  this  study  the  authors  combine  normative  legal research  (secondary  data)  with  empirical  legal  research  (primary  data  obtained from  research  results  in  the  field).  The  source  of  this  research  is  Notary  in  the working  area  of  Jambi  city  and  academician.  The  sampling  technique  used  is purposive  sampling.  The  method  of  analysis  used  in  this  study  is  the  method  of thinking  qualitative  analysis  and  drawing  conclusions  using  inductive  thinking methods. The results of this study indicate that potential acts as corrupt offenses in the performance of duties and positions of Notary and Officials of the Deed of
1 Tresya,  SH, MH,. Dosen Tetap PS Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Batanghari Jambi
Land  are  contained  in  Article  2,  3,  5,  10  and  Article  12  Sub-Article  H  of  Law Number 20  Year 2001 concerning the amendment of Law Number 31  Year 1999 concerning the Eradication of Corruption. Several articles indicate the potential of Notary and PPAT may be subject to those articles if they commit a criminal act of  corruption.  In  the  case  of  the  prevention  of  his  actions  so  as  not  to  have  the potential  to  act  Corruption  is  to  work  professionally  in  accordance  with  the applicable Law, and Notary Code of Ethics and PPAT.
Keywords: Notary Public, PPAT, Corruption

## PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  yang  besar  dan  bukan  menjadi  hal  yang  langka terjadi  di  Indonesia  adalah  masalah  korupsi.  Korupsi  bukan  masalah  baru  dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena sebenarnya korupsi telah ada  sejak  lama  baik  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang  seperti  halnya Indonesia.  Korupsi  menjadi  masalah  yang  sangat  luar  biasa  karena  sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat termasuk di Indonesia. 2
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  terus  menunjukkan  peningkatan  dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah  kasus  yang  terjadi  dan  jumlah  kerugian  negara,  maupun  dari  kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan lingkupnya yang memasuki seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat. 3 Teori  yang  menyatakan  bahwa  hanya masyarakat miskin mudah terjadi kejahatan, sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut karena  pada  era  globalisasi  justru  muncul  kejahatan  baru,  khususnya  di lingkungan birokrasi dan perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank. 4
Salah  satu  bentuk  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan keluarnya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tidak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Keluarnya  Undang-Undang  ini terkait dengan didasari pemikiran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dan  menghambat  pembangunan nasional,  sehingga  harus  diberantas  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  serta  bahwa  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi selama  ini  selain  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang menuntut efisiensi tinggi.
Potensi  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat, termasuk  jabatan  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  potensi  adalah  kemampuan  yang mempunyai  kemungkinan  untuk  dikembangkan,  kekuatan,  kesanggupan,  daya, sehingga  dalam  hal  ini  Notaris  dan  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan jabatannya  mempunyai  kemungkinan  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Sebagaimana  diketahui  Notaris  dan  PPAT  memiliki  peran  yang  sangat  penting
2 Youngky  Putra,  “Pertanggung  Jawaban  Korporasi  dalam  tindak  pidana  korupsi”, http://karyatulisa.com/2012/06/12_23.html , diakses tanggal 28 April 2017
3 Ibid,.
4 Baharudin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum ,  Buku  Kompas,  Jakarta, 2012, hlm 35
dalam  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  melalui  produk- produk akta yang dibuatnya.
Suatu tindakan yang keliru dari Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya akan merugikan Notaris dan PPAT itu sendiri, namun juga akan merugikan organisasi, masyarakat dan negara. Pelanggaran pada jabatan Notaris  dan  PPAT  terjadi  apabila  Notaris  dan  PPAT  melanggar  peraturan perundang-undangan,  serta  etika  profesi  atau  Kode  etik  Notaris  dan  PPAT, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Nilai  lebih  dari  suatu  profesi  adalah  sejauh mana  seorang  profesional  mampu  menahan  godaan  atas  kepercayaan  yang diemban  kepadanya  padahal  godaan  untuk  menyelewengkan  kepercayaan  begitu besar. 5
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  tindak  pidana  korupsi  dapat dilakukan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  termasuk  jabatan  Notaris  dan  PPAT. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai kasus-kasus korupsi  yang menjerat Notaris dan  PPAT  di  Indonesia,  seperti  kasus  yang  terjadi  di  Semarang,  Jawa  Tengah, seorang  Notaris  dan  PPAT  berinisial  DS  ditahan  karena  memalsukan  dan  tidak menyetorkan  uang  pajak  dalam  sebuah  transaksi  jual  beli  rumah.  Tindak  pidana itu sendiri, bermula ketika Tersangka DS bersama dua tersangka lain yang disidik dalam berkas terpisah, masing-masing SM dan KE melakukan peralihan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.
Tersangka  diketahui  menggunakan  bukti  pembayaran  bea  perolehan  hak atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  dan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  palsu dalam  proses  tersebut.  Atas  perbuatannya  itu,  negara  dirugikan  sekitar  Rp 823.000.000,-  Perbuatan  para  Tersangka  selanjutnya  dijerat  dengan  Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55  ayat  1  ke-  1  KUHP. 6 Berkas  perkara  kasus  ini  dilimpahkan  ke  pengadilan Tipikor  Semarang,  dan  telah  sampai  pada  putusan  akhir  yakni  Terdakwa  DS dijatuhi  pidana  penjara  selama  1  Tahun  dikarenakan  terbukti  menurut  hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, serta didenda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider 2 (dua) bulan penjara. 7
Bertolak  dari  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  tentang ANALISIS  POTENSI  TINDAK  PIDANA KORUPSI  DALAM  PELAKSANAAN  TUGAS  DAN  JABATAN  NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH .

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  berpotensi  sebagai  tindak  pidana  korupsi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan PPAT?
5 Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Prespektif  Hukum  dan  Etika , UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 1.
6 “Seorang Notaris ditahan karena gelapkan pajak” http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/28/nwxfj6219-seorang-notaris ditahankarena-gelapkan-pajak diaskes tanggal 28 April 2017
7 “Notaris Damar Susilowati Divonis Satu Tahun” http://nyerah.com/berita/notaris-damar- susilowatidivonis-satu-tahun-33734/ ” diakses tanggal 28 April 2017
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam mencegah perbuatannya agar tidak berpotensi sebagai tindak pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN
Menurut Soejono Soekamto metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan  tata  cara  untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam  melakukan penelitian. 8
Jenis  Penelitian  ini  digunakan  adalah  penelitian  normatif  empiris.  Pada dasarnya  merupakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat.
Bahan penelitian ini adalah
1. Studi  Pustaka,  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menelaah  buku-buku  literatur, peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen-dokumen  yang  relevan  dengan pokok bahan skripsi. Hasil dari menelaah buku-buku dan lainnya dimaksudkan untuk  mengambil  intisarnya  sebagai  data  skunder  yang  berguna  untuk menyusun  dan  merumuskan  kerangka  teori  skripsi  ini.  Peraturan  perundang- undangan : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagaimana  telah  di  ubah  menjadi  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
2. Studi Lapangan, Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepusatakan di atas, maka  penulis  melakukan  juga  penelitian  lapangan  untuk  mendapatkan  data primer yang berguna untuk dapat mendeskripsikan masalah dalam pembahasan penelitian ini, data diperoleh langsung berhadapan dengan objek penelitian. Lokasi  dan  subjek  dalam  penilitian  ini  adalah  notaris  dan  PPAT  yang wilayah kerjanya di Kota Jambi.
Teknik Penarikan Sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu penarikan  sampel  dengan  terlebih  dahulu  menentukan  kriteria  yang  diteliti. Kriteria  yang  digunakan  di  sini  adalah  mereka  yang  dianggap  lebih  mengetahui atau  memahami  tentang  masalah  yang  diteliti.  Adapun  sampel  yang  memenuhi kriteria dimaksud adalah : Notaris dan PPAT Kota Jambi.
Teknik  Analisis  Data  adalah  data  yang  diperoleh  kemudian  di  analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang menekankan pada penjelasan dengan  menggunakan  kalimat-kalimat  dari  apa  yang  telah  diperoleh  sewaktu penelitian,  yang  kemudian  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  bersifat  induktif (menganalisis  permasalahan  dari  suatu  kejadian  nyata  dan  menariknya  dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbuatan-perbuatan  yang  berpotensi  sebagai  tindak  pidana  korupsi  dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan PPAT
8 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm. 6
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik dan  memiliki  posisi  yang  strategis  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat  khususnya  bidang  perikatan  yang  terjadi  karena  perjanjian.  Ruang lingkup  pertanggungjawaban  Notaris  meliputi  kebenaran  formil  atas  akta  yang dibuatnya.  Melalui  akta  yang  dibuatnya,  Notaris  harus  dapat  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Sedangkan Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah adalah landasan hukum terhadap keberadaan PPAT. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
Perbuatan-perbuatan  yang  berpotensi  sebagai  tindak  pidana  Korupsi  dalam tugas dan jabatan Notaris dan PPAT terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 10, 12 huruf h dan  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yakni :
1. Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  Negara  dan  perekonomian Negara. (Pasal 2)
2. Perbuatan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padannya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian Negara. (Pasal 3)
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 5 huruf a )
4. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara  karena berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 huruf b)
5. Menggelapkan,  menghancurkan,  merusakkan  atau  membuat  tidak  dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan  di  muka  pejabat  yang  berwenang  yang  dikuasai  karena jabatannya (Pasal 10 huruf a)
6. Membiarkan  orang  lain  menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b)
7. Membantu  orang  lain  menghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan,  atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. (Pasal 10 huruf c)
8. Perbuatan dimana pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan  tugas  telah  menggunakan  tanah  Negara  yang  diatasnya  terdapat hak  pakai,  seolah-olah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 huruf h)
9. Perbuatan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13)
Dalam  Pasal-pasal  tersebut  terdapat  potensi  tindak  pidana  korupsi  yang dapat  menjerat  Notaris  dan  PPAT  dalam  pelaksanan  tugas  dan  jabatannya,  baik menjadi  tersangka  maupun  menjadi  turut  serta  dalam  kasus  korupsi  ini.  Kasus yang terjadi di Indonesia yang menjerat Notaris melakukan tindak pidana Korupsi adalah  dengan  membuat Cover  Note untuk  angunan  kredit  pada  Badan  Usaha Milik  Negara,  dan  tanpa  diperiksa  terlebih  dahulu  keberadaan  angunanya,  baik secara  fisik  maupun  dokumen-dokumennya.  Sedangkan  pada  PPAT  adalah menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPAT untuk membuat suatu akta yang obyeknya tidak ada, dengan para pihak berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Selain itu adalah penggelapan pajak BPHTB dan PPH yang sering dilakukan oleh PPAT dalam transaksi jual beli tanah, baik tidak dibayarkan, maupun dibayarkan dengan harga  yang  bukan  sebenarnya  juga  merupakan  tindak  pidana  Korupsi  yang dilakukan oleh PPAT namun hal ini bukanlah tugas dan wawenang seorang PPAT karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa untuk pembayaran pajak adalah tugas  dari  klien  (wajib  pajak)  dengan  Negara,  bukan  merupakan  tugas  PPAT, namun  hal  ini  selalu  menjadi  faktor  utama  terjadinya  kasus  korupsi  di  kalangan Pejabat umum.
Dari keseluruhan, Pasal yang paling berpotensial adalah Pasal 2, dan Pasal 3 mengenai  kerugian  Negara  karena  Pasal  ini  cakupanya  cukup  luas,  sehingga sering digunakan ketika terdapat tindak pidana korupsi, dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan PPAT akan disertai dengan Pasal 55 KUHP.

## Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam mencegah perbuatannya agar tidak berpotensi sebagai tindak pidana korupsi
Notaris  diminta  selalu  berpedoman  pada  kode  etik  profesi  dan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ini karena jabatan notaris dinilai  mudah  tergelincir  pada  hal-hal  yang  merugikan  dan  melanggar  kode  etik profesi.
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  harus  senantiasa berpedoman kode etik profesi dan berdasarkan Undang - Undang tentang Jabatan Notaris,  yaitu  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2014.  Untuk  mencegah  dan menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta suap sekaligus menciptakan tata kelola  pemerintahan  yang  bersih,  telah  ditetapkan  penggunaan  teknologi informasi  online  pada  seluruh  notaris.  Misalnya  dalam  pengurusan  untuk memperoleh  keputusan  menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  perseroan, seperti diatur dalam Undang - Undang Nomor 40/2007.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  pencegahan  tindak  pidana  Korupsi  dalam tugas dan jabatan Notaris dan PPAT adalah :
1. Notaris  dan  PPAT  tidak  melakukan  hal-hal  yang  bukan  menjadi  tugas  dan wewenang  dari  Notaris  dan  PPAT,  serta  melakukan  tugas  dan  jabatan  sesuai dengan  Undang-undang  yang  berlaku,  dan  kode  etik.  Dengan  bekerja  secara professional  dan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  maka  tidak  akan terjadi  tindak  pidana  pada  umumnya  dan  tindak  pidana  Korupsi  pada khususnya.
2. Notaris  dan  PPAT  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Agar moral, etika dapat terarah kepada hal yang lebih positif.
3. Notaris  dan  PPAT  untuk  bersikap  jujur.  Kejujuran  adalah  nilai  yang  sudah tidak  terlalu  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat,  saat  ini  sepertinya  sulit menemukan orang yang masih mengutamakan kejujuran. Kejujuran merupakan kunci  utama  dalam  mencegah  terjadinya  korupsi.  Notaris  dan  PPAT  harus membiasakan diri untuk berlaku jujur dimanapun berada.
4. Notaris  dan  PPAT  harus  bertanggungjawab.  Menumbuhkan  sikap  tanggung jawab pada diri kita. Sikap bertanggung jawab harus dipupuk sejak dini karena perbuatan  korupsi  juga  berasal  dari  pelarian  tanggung  jawab.  Korupsi memancarkan sikap yang pengecut yang tidak mau menanggung segala akibat dari  perbuatannya  yang  tidak  jujur.  Bertanggung  jawab  berarti  menanggung apa yang menjadi akibat dari perbuatan kita.
5. Notaris  dan  PPAT  bersikap  kritis.  Bersikap  kritis  artinya  menyikapi  segala sesuatu berdasarkan pikiran yang matang dan logis.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Notaris  Kota  Jambi  Ibu  Triamy,
SH,  M.Kn.  Beliau  mengatakan  sebagai  seorang  notaris  harus  menghindari perbuatan  tersebut  dengan  cara  mengedukasi  diri  sendiri  tentang  pengertian korupsi, bahaya korupsi dan resiko dari perbuatan korupsi tersebut.
Selain  itu,  beliau  juga  mengungkapkan  bahwa  Sesuai Pasal  68  ayat  (1) Undang  –  Undang  Jabatan  Notaris Majelis  Pengawas Notaris terdiri  dari  Majelis Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah,  dan  Majelis  Pengawas  Pusat. Majelis Pengawas Daerah merupakan pengawas Notaris pada tingkat pemeriksaan pertama,  sehingga  pihak  yang  dirugikan  oleh  Notaris  melapor  kepada  Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota.
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah di sebutkan dalam Pasal 70 Undang
– Undang Jabatan Notaris antara lain adalah:
1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta
2. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
Menurut hemat penulis, berdasarkan wawancara dengan Ibu Triamy, bahwa apapun yang dilakukan notaris mendapatkan pengawasan dari Majelis Pengawas. Sehingga terdapat duo control terhadap tugas dan weweng yang notaris dan PPAT lakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Perbuatan-perbuatan  yang  berpotensi  sebagai  tindak  pidana  Korupsi  dalam tugas dan jabatan Notaris dan PPAT terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 10, 12 huruf h dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Upaya  yang  dilakukan  dalam  pencegahan  tindak  pidana  Korupsi  dalam  tugas dan  jabatan  Notaris  dan  PPAT  adalah  dengan  tidak  melakukan  hal-hal  yang bukan  menjadi tugas  dan  wewenang  dari  Notaris  dan  PPAT,  serta  melakukan tugas dan jabatan sesuai dengan Undang-undang  yang berlaku, dan kode etik. Dengan  bekerja  secara  professional  dan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-
undang  maka  tidak  akan  terjadi  tindak  pidana  pada  umumnya  dan  tindak pidana  Korupsi  pada  khususnya.  Serta  memperbaiki  moral  dengan  cara mendekatkan  diri  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Agar  moral,  etika  dapat terarah kepada hal yang lebih positif dan juga melatih para Notaris dan  PPAT untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab.

## Saran
Berdasarkan  uraian  hasil  analisis  potensi  tindak  pidana  korupsi dalam pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Kepada  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  agar  menyadari  bahwa bekerja  secara  professional,  bekerja  sesuai  dengan  peraturan  dan  kode  etik yang berlaku akan membuat hidup lebih nyaman tanpa ada kekhawatiran dalam bekerja sebagai Notaris dan PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA Pustaka dari Buku
Abdul  Ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia Prespektif  Hukum  dan Etika , UII Press, Yogyakarta, 2009
Baharudin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum ,  Buku  Kompas, Jakarta, 2012
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press

## Pustaka dari Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan  Kepala  BPN  RI  No  1  Tahun  2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabtatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Pustaka Artikel dari Internet
Youngky Putra, “Pertanggung Jawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi”,
http://karyatulisa.com/2012/06/12_23.html , diakses tanggal 28/04/ 2017 Seorang Notaris ditahan karena gelapkan pajak” http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/28/nwxfj6219- seorangnotaris-ditahan-karena-gelapkan-pajak diaskes tanggal 28/04/2017 Joker “Notaris Damar Susilowati Divonis Satu Tahun” http://nyerah.com/berita/notarisdamar-susilowati-divonis-satu-tahun-
33734/” diakses tanggal 28/04/2017