PERAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MEMITIGASI PERSEPSI KORUPSI
Dr. Agustinus Salle, SE, M.Ec
Alfiana Antoh, SE, M.Si

## Abstract
Our study contributes by providing a new insight into  the relationship between the quality of financial reporting  with  perceptions  of  corruption  and  how  the  relationship  is  moderated  by  organizational culture.  In  this  article  we  argue  that  good  quality  of  financial  reporting  will  reduce  perceptions  of corruption and  a strong organizational culture will further reduce perceptions of corruption. Data was collected by distributing questionnaires to 100 students of the Cenderawasih University Post-graduate program  who  were  local  government  employees  and  were  processed  using  moderated  regression analysis  (MRA).  The  result  support  the  argument    that  organizational  culture  negatively  influences perceptions  of  corruption  while  the  effect  of  financial  reporting  quality  and  the  influence  of organizational  culture  moderation  on  perceptions  of  corruption  are  not  supported.  Finding  related  to the influence of organizational culture indicate that when there are values, norms and beliefs that are both applied within an organization, members of the organization will behave in accordance with these guidelines and will ultimately reduce the possibility of fraud.
Keywords:  Quality  of  Financial  Reporting,  Organizational  Culture,  Perception  of  Corruption,  Local Government

## PENDAHULUAN
Korupsi  berdampak  luas  pada  seluruh  lapisan  masyarakat.    Pellegrini  dan  Gerlagh (2004)  menegaskan  bahwa  korupsi  adalah  fenomena  yang  meluas  yang  mempengaruhi semua masyarakat dengan derajat yang berbeda, pada waktu yang berbeda. Tavits (2010) menemukan  bahwa  terdapat  persepsi  tingkat  korupsi  yang  tinggi  di  Negara ― underdeveloped ‖  dan  terdapat  tendensi  peningkatan  korupsi  di  Negara  maju  ( developed countries ).  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  walaupun  telah  dilakukan  beragam  cara pencegahan  korupsi  baik  dengan  penetapan    regulasi  anti  korupsi  maupun  upaya-upaya peningkatan  kesadaran  moral  tentang  bahaya  korupsi  namun  belum  dapat  mengurangi tingkat  korupsi  secara  signifikan.    Pada  survey  yang  dilakukan  oleh  oleh  Berlin-based Transparency  International,    Indonesia  berada  pada  peringkat  37  dalam  Indeks  Persepsi Korupsi (CPI) 2016.  Fenomena di Indonesia menunjukan "Tahun 2004 –2017 terdapat 392 Kepala  Daerah  tersangkut  hukum,  jumlah  terbesar  adalah  korupsi  sejumlah  313  kasus," diungkapkan Mendagri ( www.jawapos.com ).
Korupsi  khususnya  pada  organisasi  pemerintahan  merupakan  salah  satu  indikator bahwa  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  belum  dapat  dijalankan dengan baik. Berbeda dengan organisasi swasta yang bermotif profit, pengelolaan keuangan pemerintah  lebih  ditujukan  pada  fungsi  akuntabilitas  (pertanggungjelasan)  kepada masyarakat  dalam  rangka  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  media akuntabilitas pemerintah adalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang berkualitas dapat menjadi salah satu barometer pengelolaan keuangan pemerintah yang baik yang tentu saja  ditunjukan    dengan  tingkat  penyalanggunaan  keuangan  (korupsi)  yang  rendah.  Di Indonesia,    terdapat  peningkatan  opini  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan I (IHPS  I)    Tahun  2017  memuat  hasil  pemeriksaan  atas 537 Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  dari  542  LKPD  Tahun  2016  yang  wajib  diserahkan.  Terhadap  537  LKPD Tahun 2016 tersebut, BPK memberikan 375 opini WTP (70%), 139 opini WDP (26%), dan 23 opini  TMP  (4%).    Apabila  dibandingkan  dengan  capaian  tahun  2015,  LKPD  yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 12 persen dari 58%  pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD. ( www.bpk.go.id ).
Kedua  kondisi  di atas  menunjukan fenomena  yang  bertolakbelakang, pada  satu sisi terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan yang ditunjukan dengan   peningkatan opini BPK  sedangkan  pada  sisi  lainnya  terdapat  peningkatan  temuan  jumlah  kasus  korupsi khususnya  pada  pejabat  pemerintah  daerah.  Peningkatan  opini  yang  menunjukan  kualitas laporan  keuangan  semakin  baik  yang  mencerminkan  peningkatan  kualitas  pengelolaan keuangan  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  seharusnya  diikuti  dengan  penurunan  jumlah kasus korupsi.
Riset sebelumnya tentang korupsi sebagian besar meneliti  korupsi dan pengaruhnya terhadap  kinerja  organisasi  terutama  kinerja  finansial  perusahaan  antara  lain  :  Athanasouli and Sklia ( 2012), Gaviria (2002),   Faruq dan Webb (2013),  Sahakyan and Stiegert (2012),
Teal,  F.  and  J.  McArthur  (2002)    dan  menggunakan  Corruption  Perception  Indeks  (CPI) sebagai  ukuran  korupsi  (Atuilik  (2016),  Heywood  (2009)).  Riset-riset  tersebut  juga  lebih banyak  meneliti  dalam  korupsi  pada  level  negara  dan  level  organisasi  (Davis  and  Ruhe (2003),  Goel  et al  (2016),  Schmidt and  Prytula  (2017))  sedangkan  riset pada  level  individu terutama  persepsi  tentang  korupsi  ( perceived  corruption )  dalam  hubungannya  dengan penilaian  tentang  kualitas pelaporan  keuangan  sejauh  pengetahuan penulis belum   pernah dilakukan. Riset sebelumnya dilakukan oleh Kimbro (2002) yang menguji hubungan korupsi dengan  peran  akuntansi  dan  kualitas  laporan  keuangan  dilakukan  pada  level  antar  negara dan bukan persepsi individu.
Faktor  lainnya  yang  sangat  mempengaruhi  individu  di  dalam  organisasi  adalah budaya  organisasi  dimana  individu  bergabung.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  budaya organisasi sangat mempengaruhi sikap dan tindakan anggota organisasi, anggota organisasi yang baru akan cenderung berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi yang dimasukinya.  Riset yang menguji hubungan budaya dengan korupsi masih sangat terbatas jumlahnya  khususnya  hubungan  antara    korupsi  dan  budaya  organisasi.    Salah  satu  riset yang  menguji  hubungan  antara  budaya  organsasi  dan  korupsi  dilakukan  oleh  Braje  dan Galetic  (2014).  Hasilnya  menunjukan  bahwa  budaya  korupsi  yang  kuat  dalam  organisasi berhubungan  positif  dan  signifikan  dengan  korupsi.  Riset  ini  menguji  peran  kualitas pelaporan keuangan dan budaya organisasi dalam mengurangi persepsi korupsi.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Korupsi
Terdapat  beragam  definisi  tentang  korupsi  dan  sulit  didefinisikan  secara  universal, namun  menurut  kamus  Weber  secara  sederhana  korupsi  diartikan  sebagai  suap  atau transaksi  tidak  jujur  semacam  itu.  Definisi  korupsi  lainnya  yang  paling  umum  digunakan adalah  penyalahgunaan  jabatan  publik  untuk  'keuntungan  ekonomi  pribadi'  (Rose- Ackerman,1999 dalam Markovska, 2007).
Sakahyan  dan  Trieger  (2013)  menyatakan  bahwa  korupsi  paling  sering  didefinisikan sebagai  menggunakan  fasilitas    publik  untuk  keuntungan  pribadi.  Dari  sudut  pandang ekonomi neoklasik, korupsi merupakan peluang unilateral bagi agen ekonomi individu untuk memperkaya  diri  mereka  melalui  aktivitas  illegal  .  Korupsi  hadir  dalam  berbagai  bentuk  di dalam  atau  di  seluruh  hirarki  struktur  lembaga  pemerintah  (publik-publik),  antar  lembaga pemerintah  dan  sektor  swasta  (swasta –  publik),  dan  melintasi  perbatasan  nasional (internasional). Korupsi muncul di hampir semua bentuk lokal, negara bagian / provinsi, dan pemerintah pusat. Umumnya, untuk praktik korupsi seperti suap, pemerasan, dan nepotisme ,  tiga  komponen  diperlukan:  (1)  lingkungan  yang  menguntungkan,  (2)  agen  yang  memiliki hak kontrol, dan (3) agen yang bersedia membayar untuk tindakan (atau tidak bertindak) dari agen yang memiliki hak kontrol.
Korupsi  memiliki   banyak bentuk  seperti: penerimaan  uang dan  imbalan  lainnya pemberian kontrak,  pelanggaran  prosedur  untuk  memajukan  kepentingan  pribadi,  suap  dari  program pengembangan  atau  perusahaan  multinasional,  pembayaran  untuk  dukungan  legislatif, pengalihan  sumber  daya  publik  untuk  penggunaan  pribadi,  menghadapkegiatan  ilegal, campur  tangan  dalam  proses  peradilan,  nepotisme,  pencurian  umum,  overpricing, membangun  proyek  yang  tidak ada,  dan  pengumpulan pajak dan  penipuan  penilaian  pajak (United Nations, (1990), dalam  Mashali (2012).
Korupsi  di  dalam  penelitian  ini  lebih  dipahami  sebagai  persepsi  individu    tentang tindakan  penyalahgunaan  fasilitas  maupun  jabatan  publik  untuk  kepentingan  pribadi ( perceived corruption ).

## Kualitas Pelaporan Keuangan
Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan  informasi  tersebut.  Mengatakan  bahwa  informasi  harus  bermanfaat  bagi  para
pemakai  sama  saja  dengan  mengatakan  bahwa  informasi  harus  mempunyai  nilai (Suwardjono, 2005).
FASB  dalam Statement  of  Financial  Accounting  Concepts  No.2  “  Qualitative Characteristics of Accounting Information,” mengindikasikan bahwa relevansi dan keandalan merupakan  dua  kualitas  utama  dengan  elemen-elemennya  yang  berhubungan,  sedangkan komparabilitas dan konsistensi disajikan sebagai kualitas sekunder dan interaktif.
Jonas  dan Blanchet  (2000) menyatakan diskusi  tentang  kualitas  tidak  hanya  terbatas pada laporan keuangan saja namun juga secara luas pada pelaporan keuangan.  Pelaporan keuangan  bukan  hanya  merupakan  hasil  akhir  namun  juga  merupakan  sebuah  proses, kualitas dari pelaporan keuangan sangat tergantung pada kualitas setiap prosesnya.

## Gambar 1
The Financial-Reporting Process Sumber : Jonas and Blanchet (2000)
Dari gambar 1 terlihat bahwa proses akuntansi yang diawali dari analisis transaksi dan kejadian  ekonomi  hingga  tahap  akhir  yaitu  pengungkapan  semua  informasi  yang  berguna dalam  pengambilan  keputusan  harus  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas.
Secara  khusus  pada  pelaporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia,  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KSAP,2010) menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.  Terdapat empat karakteristik prasyarat  normatif yang diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah dapat  memenuhi   kualitas  yang dikehendaki
yaitu   relevan, andal, dapat dibandingkan  dan  dapat dipahami.  Informasi dikatakan relevan apabila: Memiliki manfaat umpan balik ( feedback value ), manfaat prediktif ( predictive value ), tepat waktu, dan lengkap.   Informasi yang andal  memenuhi karakteristik penyajian  jujur, dapat diverifikasi ( verifiability ), netral, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## Agency Theory
Jensen  and  Meckling  (1976)    menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan  adalah sebuah kontrak antara manajer ( agent ) dengan pemegang saham (principal). Untuk  konteks organisasi  pemerintah,  rakyat  merupakan  prinsipal  yang  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  sebagai  agen.  Rakyat  merupakan    pembayar  pajak  yang  mempercayakan sumberdayanya kepada pemerintah untuk dikelola dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ( society walfare ). Ketika pemerintah tidak menggunakan sumber daya yang ada sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  yang  bisa  saja  disebabkan  oleh  perilaku memanfaatkan  jabatan  ataupun  sumber  daya  publik  bagi  kepentingan  pribadi  ( managerial opportunistic  behavior )  maka  kepentingan  masyarakat  sebagai principal dikorbankan.
Dalam  pelaksanakaan  tugasnya,  pemerintah  wajib  melaporkan  pelaksanaan  tugasnya kepada  masyarakat  melalui  DPR/DPRD  sebagai  representasi  rakyat.  Salah  satu  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  masyarakat    dalam  bidang  keuangan  adalah menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## Persepsi
Siegel and Marconi (1989:36) menyatakan ― perception is how people see or interpret events,  objects,  and  people . People  act  on  the  basis  of  their  perceptions  regardless  of whether  those  perception  accurately  or  inaccurately  reflect  reality…..One  person’s description of reality may be far from another person’s description .
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses memilih, mengorganisasi  dan  mengintepretasikan  stimulus  menjadi  gambaran  yang  berarti  dan koheren. Persepsi berbeda antar pribadi karena penerima sensor individual dapat berfungsi berbeda namun biasanya karena berbeda predisposisi. Perasaan seseorang terhadap suatu
objek atau seseorang dapat mempengaruhi persepsi. Terdapat tendensi bahwa orang akan berusaha  memperoleh  lebih  banyak  informasi  tentang  objek  yang  mereka  rasakan  sangat positif atau negatif. Sehingga semakin banyak informasi yang tersedia tentang suatu objek, semakin lengkap persepsi tentang objek tersebut.

## Budaya Organisasi
Budaya  organisasi  menurut business  dictionary adalah  nilai  dan  perilaku  yang berkontribusi pada lingkungan sosial dan psikologis yang unik dari suatu organisasi. Budaya organisasi  mencakup  harapan,  pengalaman,  filosofi,  dan  nilai-nilai  organisasi  yang menyatukannya, dan diekspresikan dalam citra diri, kerja batin, interaksi dengan dunia luar, dan harapan masa depan. Hal ini didasarkan pada sikap, keyakinan, kebiasaan, dan aturan tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  dikembangkan  bersama  dari  waktu  ke  waktu  dan  dianggap sah.    Juga  disebut  budaya  perusahaan,  itu  ditampilkan  dalam  (1)  cara  organisasi menjalankan bisnisnya, memperlakukan karyawannya, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas,(2) sejauh mana kebebasan diizinkan dalam pengambilan keputusan, mengembangkan ide-ide  baru,  dan  ekspresi  pribadi,(3)  bagaimana  kekuatan  dan  informasi  mengalir  melalui hirarki, dan(4) seberapa besar komitmen karyawan terhadap tujuan bersama .
Definisi  Schein  (1990)  dalam  Braje  dan  Galetic  (2014)  yang  sering  dikutip  tentang budaya  organisasi  sebagai  pola  asumsi  dasar  yang  telah  ditemukan,  atau  dikembangkan oleh  kelompok  dalam  belajar  untuk  mengatasi  masalah  adaptasi  eksternal  dan  integrasi internal. Tersirat dalam definisi ini bahwa organisasi menetapkan nilai-nilai dan norma-norma sebagai  akibat  dari  bagaimana  organisasi  telah  bereaksi  terhadap  pengaruh  penting  dari lingkungan dan insiden di masa sekarang dan masa lalu. Budaya organisasi mencerminkan masalah utama yang dihadapi setiap organisasi dalam menghadapi lingkungan eksternalnya untuk bertahan hidup, tumbuh dan mengelola integrasi internalnya.

## Gambar 2 Culture perpetuation process
Gambar  2  menunjukan  proses  ketika  seorang  anggota  baru  bergabung  dalam organisasi kemudian bersosialisasi dengan anggota lainnya dan pada akhirnya mempelajari budaya organisasi yang ada, jika anggota tersebut dapat menyesuaikan diri dengan budaya organisasi  maka  dia  akan  berperilaku  sesuai  dengan  budaya  organisasi  yang  ada  namun bila tidak maka akan tersingkir dari organisasi. Ketika anggota organisasi telah beradaptasi maka  anggota  tersebut  akan  menjustifikasi  perilakunya  sebagai  perilaku  yang  diinginkan oleh organisasi meskipun budaya organisasi tersebut negatif.
Budaya  organisasi  terbagi  menjadi  kuat  dan  lemah.    Suatu  budaya  dapat  dianggap kuat  jika  norma  dan  nilai  dibagikan  secara  luas  dan  dipegang  kuat  di  seluruh  organisasi (O'Rilley  &  Chatman,  1996  dalam  Braje  dan  Galetic)  sehingga  menciptakan  tingkat konsensus,  meskipun  dapat  juga  menjadi  masalah  konten  -  jenis  nilai  yang  diadopsi  oleh ketegasan  perusahaan  atau  strategis.    Budaya  yang  kuat  adalah  tuas  yang  kuat  untuk menuntun  perilaku;  dan  membantu  karyawan  untuk  melakukan  pekerjaan  mereka  dengan lebih baik . Perusahaan dengan  budaya yang kuat memiliki  komitmen yang tinggi terhadap cara  pandangnya,  sementara  budaya  perusahaan  yang  lemah  menunjukkan  heterogenitas
dalam  keyakinan  antara  karyawan  dan  lingkungan.    Budaya  perusahaan  yang  kuat  yang menyematkan  nilai-nilai  positif  (  salah  satunya  adalah  anti  -korupsi  )  akan  diadaptasi  oleh anggota organisasi dan para anggota akan berperilaku sesuai nilai-nilai positif tersebut.
Teori  Identitas  Sosial  ( social  identity  theory )  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan budaya  organisasi.  Teori  identitas  sosial  mengasumsikan  bahwa  individu  mengkategorikan dunia  sosial  mereka  ke  dalam  kelompok  (misalnya,  individu,  tim  kerja)  dan  grup  luar (misalnya, bekerja tim di organisasi lain). Mereka mendapatkan harga diri dari identitas sosial mereka  sebagai  anggota  kelompok-dalam,dan  konsep-diri  mereka  tergantung  pada bagaimana mereka mengevaluasi kelompok internal  mereka relatif terhadap kelompok lain (Tajfel,  1982  dalam  Birnberg  et  al,  2007).  Dengan  demikian  sebagai  anggota  organisasi, individu  berusaha  melekatkan  identitas  sosial  dan  harga  diri  mereka  dalam  kelompok sehingga  terdorong  untuk  melakukan  norma-norma,  nilai-nilai  dan  kesepakatan  dalam kelompok tersebut.

## Penelitian Terdahulu dan Perumusan  Hipotesis

## Kualitas Pelaporan Keuangan
Riset  yang  dilakukan  Cheung  et  al  (2010)  tentang  kualitas  pelaporan keuangan  di  Australia  menunjukan  bahwa  mayoritas  responden  yang  diwawancarai dan  responden  lain  setuju  bahwa  perdebatan  tentang  kualitas  pelaporan  keuangan muncul    oleh  serangkaian  kegagalan  perusahaan.  Jika  tujuan  pelaporan  keuangan (dalam  bentuk  laporan  keuangan  tujuan  umum)  adalah  penyediaan  informasi  yang dapat  diandalkan  untuk  pengambilan  keputusan,  mengapa  ada  begitu  banyak perusahaan ambruk segera  setelah  rilis  laporan tahunan,  hal  tersebut  menimbulkan pertanyaan  apakah  memang  kualitas  pelaporan  keuangan  dapat  menggambarkan kondisi senyatanya perusahaan.
Thorntona  dan  Belski  (2010)  melakukan  studi  kualitas  pelaporan  keuangan pada  perusahaan  non  profit  di  Amerika  Serikat  memperoleh  hasil  bahwa  informasi
keuangan  yang  buruk  kemungkinan  akan  membatasi  kemampuan  donor  untuk mengidentifikasi  secara  relative  perusahaan  yang  efisien,  mengurangi  kemampuan pasar donor untuk bertindak dalam  mekanisme tata kelola yang efektif.
Sanders  dan  Allen  (1993)  meneliti  tentang  apakah  kualitas  pelaporan keuangan  pemerintah  kota  di  Amerika  Serikat  di  merupakan  signal  bagi  pemberi kredit.  Hasilnya  mengkonfirmasi  bahwa  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah merupakan  signal bahwa  kondisi  keuangan  kota tersebut  baik  dan  mendorong  para kreditor untuk memberikan kredit bagi kota-kota dengan kualitas pelaporan keuangan yang bagus.
McDaniel  et  al  (2002)  mengeksplorasi  beberapa  kemungkinan  pengaruh aturan yang terkait dengan  kualifikasi    anggota  komite audit dan  memberikan    bukti pada  pertanyaan  tentang  bagaimana  individu  menilai  kualitas  dari  pelaporan keuangan perusahaan menggunakan metode eksperimen. Hasil menunjukan  bahwa evaluasi ahli (auditor) tentang kualitas pelaporan keuangan lebih terkait erat dengan penilaian mereka tentang karakteristik yang mendasari kualitas pelaporan keuangan.
Kimbro  (2002)  menguji  model  yang  meneliti  hubungan  antara  variabel ekonomi,  budaya  dan  monitoring  (peraturan  hukum,  kualitas  proses  akuntansi  dan pelaporan  keuangan)  menemukan  bahwa  variabel  ekonomi  (GDP)  dan  budaya (dimensi  budaya  Hofstede)  berhubungan positif dengan  korupsi  sedangkan  variabel monitoring berkorelasi negative dengan korupsi.
Tujuan  pelaporan  keuangan  bagi  organisasi  pemerintah  bukan  hanya ditujukan  untuk  pengambilan  keputusan  saja  namun  juga    dalam  rangka pertanggungjelasan  ( accountability )  kepada  masyarakat.  Pelaporan  keuangan  yang berkualitas  dapat  menjadi  signal  bagi  masyarakat  sebagai principal bahwa pemerintah ( agent ) telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diajukan hipotesis
H1 :  Kualitas  pelaporan  keuangan  berhubungan  negatif  dengan  persepsi tentang
Korupsi.

## Peran Mitigasi  Budaya Organisasi terhadap Korupsi
Riset  tentang  keterkaitan  budaya  dengan  korupsi    telah  banyak  dilakukan namun  riset yang mengeksplorasi budaya organisasi dengan korupsi masih terbatas di  antaranya  riset  yang  dilakukan  oleh  Braje  dan  Galetic  (2014)  yang  menyatakan bahwa  bahwa  proses  pembelajaran  dan  sosialisasi  yang  biasanya  terkait  dengan budaya  perusahaan  dapat  digunakan  sebagai  titik  referensi  penjelasan  apakah seluruh  organisasi  terlibat  dalam  korupsi.  Selanjutnya  Braje  dan  Galetic  (2014) meneliti  tentang    budaya  organisasi    sebagai  anteseden  korupsi,  hasilnya menunjukan  semua  dimensi  budaya  yang  dieksplorasi  dinilai  lebih  tinggi  di  antara perusahaan-perusahaan  yang  tidak  memiliki  skandal  korupsi.  Perbedaan  tertinggi ditemukan  di  antara  nilai-nilai  konsistensi.  Konsistensi  memberikan  sumber  pusat integrasi,  koordinasi  dan  kontrol,  dan  membantu  organisasi  untuk  mengembangkan seperangkat  sistem  yang  menciptakan  sistem  internal  pemerintahan  berdasarkan dukungan konsensual .
Kimemia  (2013)  meneliti  hubungan  antara  budaya  organisasi  dan  korupsi  di Kenya,  hasilnya  menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  budaya  organisasi dan toleransi tindakan korupsi.
Budaya  organisasi  yang  kuat  berupa  nilai-nilai,  norma-norma  dan  prinsip- prinsip  yang  baik  (positif)  yang  dibagikan  secara  luas,    dipegang  oleh  seluruh anggota  organisasi  dan  menimbulkan  tingkat    konsensus  yang  tinggi  akan  sangat mempengaruhi perilaku anggotanya.
Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis:
H2 :  Budaya  organisasi  yang  kuat  berhubungan  negative  dengan  persepsi korupsi.

## Peran Kualitas Pelaporan Keuangan dan Budaya Organisasi dalam  memitigasi Persepsi Korupsi
Teori  Psikologi  Kognitif  digunakan  untuk  mempelajari  bagaimana  informasi mempengaruhi    proses  kognitif  individu  khususnya  penilaian  dan  pengambilan keputusan.  Kognisi  terdiri  proses  mental  dan  pendapat .  Proses  mental  meliputi:
perhatian —  alokasi  kapasitas  pemrosesan  terbatas  untuk  stimulus  (informasi);
memori  ,  berpikir  dan  belajar —  proses  aktif  .  Keadaan    mental  mencakup  sikap,
keyakinan, pengetahuan, dan preferensi.
Penelitian  sebelumnya  yang  meneliti  tentang  pengaruh  informasi  terhadap pengambilan keputusan dilakukan oleh  Luippold dan Kida (2012) yang menunjukkan bahwa  ketika  auditor  awalnya  terkena  informasi  yang  lebih  ambigu  (baik  karena ketidakcukupan  atau  kompleksitasnya),  mereka  cenderung  untuk  mengidentifikasi kesalahan  menyebabkan  fluktuasi,  meskipun  mereka  memiliki  akses  ke  ambiguitas informasi  yang  sama  yang  ditetapkan  sebelum  membuat  penilaian  akhir  mereka. Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa  informasi  yang  diterima  sebelumnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan.
Bedar  dan  Bigss  (1991)  menguji  proses  penentuan  pola  dan  pembentukan hipotesis  untuk  kualitas  kinerja  dalam  tugas  analitikal.  Hasilnya  menunjukan  bahwa auditor yang membentuk lebih banyak hipotesis di awal, cenderung menemukan pola yang tepat  pada saat mengambil keputusan  akhir.
Selaras  dengan  itu,  riset  yang  dilakukan  Bhattacharjee  dan  Machuga  (2004) menemukan  bahwa  auditor  cenderung  tidak  mengubah  kualitas judgement apabila telah  menentukan  terlebih  dahulu  hipotesis      di  awal  berdasarkan  informasi  yang telah diterima terlebih dahulu.
Informasi yang diberikan tentang pelaporan keuangan dan budaya organisasi dapat  mempengaruhi  proses  kognitif  individu  khususnya  dalam  penilaian  dan pengambilan  keputusan  tentang  persepsi  korupsi.  Lebih  lanjut,  kualitas  laporan
keuangan yang baik  yang didukung   budaya organisasi  anti-korupsi  yang kuat akan menurunkan persepsi tentang korupsi.
Berdasarkan pemaparan di atas maka akan diajukan preposisi:
Prep 1  :    Interaksi  antara  kualitas  pelaporan  keuangan  dan  budaya  organisasi yang kuat akan memitigasi persepsi tentang korupsi.

## Model Penelitian
Model penelitian yang dilakukan dalam riset ini adalah seperti tampak di bawah ini.
Gambar 3

## Model Penelitian
Sumber : Penulis (2019)

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Desain    penelitian  yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah  (kausalitas)  sebab akibat,  karena  merupakan    penelitian    yang    menjelaskan      pengaruh    antara    variabel melalui  pengujian  hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan cara survey untuk memperoleh data primer. Populasi dari penelitian ini adalah aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Kota dan  Kabupaten  di  Provinsi  Papua.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  ASN  yang sedang  kuliah  pada  program  studi  Magister  Akuntansi,  Magister  Keuangan  Daerah  dan Magister  Ilmu  Ekonomi  Universitas  Cenderawasih  yang  telah  lulus  matakuliah  Akuntansi
Kualitas Pelaporan Keuangan Budaya Organisasi Persepsi tentang Korupsi.
Sektor  Publik  dan  Keuangan  Daerah.  Pemilihan  sampel  ini  dilakukan  karena  para mahasiswa  yang  merupakan  ASN  memahami  budaya  organisasi  di  lingkungan  Pemerintah Daerah  tempat  mereka  bekerja  sekaligus  juga    memahami  akuntansi  pemerintah  dan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat membaca laporan keuangan dan diharapkan dapat  memberikan  penilaian  yang  tepat  tentang  kualitas  pelaporan  keuangan (McDaniel,2002).

## Definisi Operasional  dan Pengukuran Variabel
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  korupsi  yang  didefinisikan  sebagai  sebagai persepsi  individu    tentang  tindakan  penyalahgunaan  fasilitas  maupun  jabatan  publik  untuk kepentingan  pribadi  ( perceived  corruption ).    Persepsi tentang  Korupsi diukur  menggunakan Ruch  dan  Newstrom  (1975) ethics  scale yang  diadaptasi  sebelumnya  dan  juga  digunakan dalam  penelitian  Huang  et  al  (2016),  di  mana  para  peserta  menilai  sejauh  mana    perilaku tidak  etis  pada  aparatur  negara.  Tanggapan  diberikan  menggunakan  skala  Likert-type  7- point mulai dari 1 (sangat tidak mungkin) sampai 7 (sangat mungkin). Skala ini mengandung enam  korupsi  item,  termasuk  dua  yang  berkaitan  dengan  penyuapan  (misalnya,  menerima hadiah  /  nikmat  dalam  pertukaran  untuk  perlakuan  istimewa)  dan  empat  berkaitan  dengan penggelapan (misalnya, menggunakan layanan organisasi untuk penggunaan pribadi).
Kualitas pelaporan keuangan  merupakan variable independen dalam penelitian ini. Kualitas pelaporan keuangan diukur menggunakan kuisioner yang telah digunakan sebelumnya oleh Indriasari  dan  Nahartyo  (2008)  yang  berisi  item-item  pertanyaan  yang  mengukur  tentang relevansi  dan  reliabilitas  laporan  keuangan.    Tanggapan  diberikan  menggunakan  skala Likert-type 7-point mulai dari 1 (tidak pernah) sampai 7 (selalu).
Variabel  pemoderasi  dalam  penelitian  ini  adalah  budaya  organisasi.  Budaya  organisasi didefinisikan sebagai seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan  dalam  organisasi  yang  dijadikan  pedoman  tingkah  laku  bagi  anggota- anggotanya untuk mengatasi masalah  adaptasi eksternal dan integrasi  internal.  Variabel ini
akan  diukur  menggunakan  instrument  yang  dikembangkankan  berdasarkan  7  karakteristik utama  budaya organsisasi menurut Robbins (2006) dan tanggapan diberikan menggunakan skala Likert-type 7-point mulai dari 1 (tidak pernah) sampai 7 (selalu).
Untuk  menguji  hipotesis peran  kualitas  pelaporan  keuangan dan   budaya  organisasi dalam memitigasi persepsi korupsi maka kami menyusun model regresi berganda sebagai berikut:
PK = Persepsi Korupsi KPK=Kualitas Pelaporan Keuangan BO= Budaya Organisasi b1,b2,b3 = koefisien regresi α= konstanta
Terdapat  dua  pengujian  yang  dilakukan  yaitu  (1)  pengujian  pengaruh  langsung kualitas  pelaporan  keuangan  maupun  budaya  organisasi    terhadap  persepsi  korupsi, hubungan tersebut diuji dengan tingkat keyakinan 95% (α=5%) atau akan terbukti signifikan jika  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  nilai  p-value  sebesar  0,05.  (2)  pengujian  pengaruh moderasi budaya organisasi terhadap persepsi korupsi. Pengujian ini akan dilakukan dengan menggunakan  metode    interaksi  dimana  pengaruh  variabel  pemoderasi  adalah  signifikan ketika  perubahan  nilai  F  dari  restricteed  model  ke  full  model  memiliki  nilai  p-value  <0,05.
Adapun persamaan regresi untuk pengujian pemoderasi adalah:
1. ..........................................(1) 2. ..............................(2) 3. ..(3)

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode mail  survey dengan menyerahkan  kuisioner  secara  langsung  pada  responden  dan  mengumpulkan  secara
langsung  dari  responden.  Kuisioner  disebarkan  kepada  mahasiswa  Magister  Akuntansi, Magister  Keuangan  Daerah  dan  Magister  Ekonomi  Universitas  Cenderawasih  yang merupakan  ASN  pada  PEMDA  Kabupaten/Kota  di  Papua.  Kuisioner  yang  disebarkan berjumlah  100  lembar  dengan respon  rate sebesar  45  persen  namun  kuisioner  yang  layak dianalisis sejumlah 32 kuisioner.
Responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 66 persen, usia terbanyak  antara 32 sampai 40 tahun (56%) dan dengan latar belakang pendidikan S1 non akuntansi (66%).

## Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Penelitian  ini  menggunakan  3  buah  kuisioner  yaitu  kuisioner  kualitas  pelaporan keuangan  yang  terdiri  atas  13  butir  pernyataan,    kuisioner  budaya  organisasi  yang  terdiri atas  yang  20  butir  pernyataan  dan  kuisioner  persepsi  korupsi  yang  terdiri  atas  17 pernyataan. Untuk memastikan kuisioner tersebut dapat mengukur senyatanya ( actually) dan seakuratnya  ( accurately )  maka  harus  dilakukan  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  terlebih dahulu.

## Uji Validitas
Uji  validitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Pearson’s  Product  Moment Correlations  Coefficient .  Masing-masing  instrument  variabel  diuji  validitasnya,  yaitu  dengan melihat  tingkat  signifikansinya  pada  level  0.01  dan  0.05.  Berdasarkan  hasil  uji  validitas terlihat bahwa semua item pernyataan untuk variabel persepsi korupsi adalah valid sehingga tidak  ada  yang  dibuang  atau  dikeluarkan  dari  analisis  namun  pada  variabel  kualitas pelaporan keuangan dan budaya organisasi masing-masing  terdapat satu pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan KPK 1 dan BO 1.

## Uji Reliabilitas
Penelitian ini mengukur konsistensi internal instrumen, yaitu tingkat keterkaitan antar butir pertanyaan dalam suatu instrumen untuk mengukur konstruk tertentu yang digunakan.
Menurut Sekaran dan Bougre   (2016) , berdasar nilai Alpha, reliabilitas dapat dikategorikan berikut ini. Nilai Alpha antara 0.8 sampai 1.0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai Alpha antara 0.60  sampai  0.79  dikategorikan  reliabilitas  diterima,  dan  nilai Alpha kurang  dari  0.60 dikategorikan  reliabilitas  kurang  baik.  Perhitungan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  tersebut dilakukan  menggunakan SPSS  for  Windows  Versi  21. Setelah  butir-butir  pernyataan  yang tidak valid dikeluarkan selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas untuk masing- masing  variabel  lebih  dari  0.5,    hal  ini  berarti  masing-masing  variabel  yang  akan  dianalisis adalah  reliabel,  yaitu  terdapat  konsistensi  diantara  butir-butir  pertanyaan  atau  pernyataan dalam instrumen yang digunakan.

## Uji Hipotesis dan Pembahasan

## Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan uji hipotesis yang menggunakan metode regresi berganda harus memenuhi beberapa asumsi terlebih dahulu. Oleh sebab itu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolinearitas, uji autokorelasi, heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Hasil uji  asumsi  klasik  menunjukan  bahwa  untuk  pengujian  multikolinearitas  tidak  ada  variabel independen  yang  memiliki  nilai  Tolerance  kurang  dari  0,10  yang  berarti  tidak  ada  korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hal tersebut didukung pula oleh nilai VIF dari kedua variabel independen yang tidak lebih dari 10.  Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat  multikolinearitas  antar  variabel  independen  dalam  model  regresi.  Pengujian autokorelasi  menunjukan  bahwa  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1,518  lebih  besar   dari  batas atas  (du)  1,3093  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  autokorelasi  antar  variable independen.  Grafik  pengujian  normalitas  menunjukan  bahwa  tidak  terdapat  pola  tertentu yang  teratur  dimana  titik-titik  menyebar  di  atas dan  di bawah  angka  0  (nol)  pada  sumbu  Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan  menggunakan  uji  statistik  non-parametrik  Kolmogorov-Smirnov.    Hasil  pengujian menunjukan bahwa  nilai test statistik sebesar 0,493 dengan signifikansi lebih tinggi dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal.

## Pengujian Hipotesis

## a. Uji Koefisen Determinasi
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  menguji  goodness-fit  dari  model  regresi. Berdasarkan  tabel  4.7  adjusted  R  Square  adalah  sebesar  0,139  menunjukan bahwa  13,9  persen  variasi  persepsi  korupsi  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas variabel  independen,  sedangkan  siasanya  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  yang tidak dimasukan dalam model.
b. Uji Pengaruh Simultan (F test)

## Tabel 1 Hasil Pengujian Simultan
Model Sum of Squares  Df  Mean Square F Sig Regression 6.777 2 3.389 3.506  .043 Residual 28.026 29 .966 Total 34.803 31
Sumber : Data diolah,2019
Uji  F  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  kualitas  pelaporan keuangan dan variabel budaya organisasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel  persepsi  korupsi.  Hasil  menunjukan  dengan  nilai  F  sebesar  3,506    dan tingkat signifikansi 0,043 lebih kecil dari p-value sebesar 0,05 yang berarti bahwa kualitas  pelaporan  keuangan  dan  budaya  organisasi  secara  simultan mempengaruhi persepsi korupsi.
c. Uji Pengaruh Langsung (Uji Parsial-t test)
Tabel 2  Hasil Uji  t Model Unstandardized Coeficients Standardized Coeficients t Sig. B Std.Error Beta (Constant) 5.165 1.997 2.587 0.015 1 KPK .363 .276 .233 1.313 .199 BO -.798 .306 -.463 -2.610 0.014
Sumber : Data diolah,2019
Dari hasil uji t di atas dapat disusun persamaan matematis yaitu :
PK= 5,165+0, 363KPK-0,798 BO+e
Apabila dipaparkan lebih rinci dapat dilihat bahwa variable kualitas pelaporan keuangan tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  persepsi  korupsi  dengan  tingkat  signifikansi  lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,199. Sedangkan variable budaya organisasi berpengaruh signifikan  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,014  karena  lebih  kecil  dari  p-value sebesar 0,05.

## d. Uji Moderasi
Pengujian  variabel  moderasi  menggunakan Moderated  Regression  Analysis (MRA)  yang  menggunakan  pendekatan  analitik  dengan  mempertahankan  integritas simple dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator.  Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel prediktor maka harus membandingkan tiga persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderator (Ghozali,2016), ketiga persamaan tersebut adalah:
1. ..........................................(1) 2. ..............................(2) 3. ..(3)
Setelah  dilakukan  análisis  maka  dapat  diperoleh  hasil  ringkasan  regresi  sebagai berikut :
1.
dengan t statistik = 1,248 dan signifikansi 0,222.
2.
dengan  t  statistik  =  1,313;  signifikansi
0,199 (KPK) dan t statistik =-2,610 ;signifikansi 0,014 (BO).
3. dengan  t  statistik  =
0,034,  signifikansi  0,973  (KPK);  t  statistik  =-0,424;  signifikansi  0,675  (BO);  t statistik = 0,130, signifikansi 0,897.
Dengan  membandingkan  ketiga  hasil  regresi tersebut    maka  diperoleh  informasi bahwa  variabel  budaya  organisasi  bukan  merupakan  variabel  pemoderasi
hubungan  antara  kualitas  pelaporan  keuangan  (KPK)  dengan  persepsi  korupsi (PK).

## Pembahasan
Riset  ini  bertujuan  untuk  menunjukan  pengaruh  kualitas  pelaporan  keuangan  dan budaya  organisasi  terhadap  persepsi  korupsi.  Hasil  analisis  statistik    menunjukan  bahwa kualitas  pelaporan  keuangan  tidak  memengaruhi  persepsi  para  ASN  terhadap  terhadap korupsi.  Pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  (PEMDA)  bertujuan  untuk  memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait sumber daya yang dikelola PEMDA, melalui pelaporan keuangan tersebut masyarakat dapat menerima informasi tentang  kinerja PEMDA khususnya  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  termasuk  pengelolaan  keuangan daerah.  Pelaporan  keuangan  yang  berkualitas  akan  menjamin  penyajian  informasi  yang handal  atau  dapat  dipercaya  dan  berguna  dalam  pengambilan  keputusan  bagi  para pengguna  laporan  keuangan    pemerintah  seperti  masyarakat,  para  wakil  rakyat,  lembaga pengawas,  lembaga  pemeriksa,  pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam  proses  donasi, investasi maupun pinjaman, dan pemerintah. Hasil análisis ynag menunjukan tidak terdapat pengaruh antara  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah dengan  persepsi  korupsi mencerminkan  fenomena  menarik  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia.  Salah  satu  indikator kualitas  pelaporan  keuangan      adalah  opini  hasil  audit  BPK.  Pada  tahun  2018  sebagian besar  kementerian,  lembaga  dan  PEMDA  yang  telah  mendapatkan  predikat  wajar  tanpa pengecualian  (WTP)  namun  masih  terdapat  banyak  pejabat  daerah  yang  terkena  kasus korupsi,  hal  tersebut  diungkapkan  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  ( https://tirto.id )  dan didukung pula oleh dengan data bahwa sejak tahun 2004 –2017 terdapat 392 Kepala Daerah tersangkut  hukum,  jumlah  terbesar  adalah  korupsi  sejumlah  313  kasus,"  diungkapkan Mendagri ( www.jawapos.com ).
Oleh  karenanya  PEMDA  harus  berusaha  secara  terus  menerus  memperbaiki pengelolaan  keuangan  daerah  bukan  hanya  dengan  target  memperoleh  opini  WTP  namun
benar-benar  memperbaiki  pelaksanaan  operasional  kegiatan  dan  penerapan  system pengendalian internal yang baik sehingga dapat mencegah kecurangan.
Analisis    statistik  menunjukan  bahwa  budaya  organisasi  tidak  berperan  sebagai  variabel pemoderasi namun lebih sebagai variabel independen yang berpengaruh langsung terhadap persepsi  dalam  hal  ini  menunjukan  pengaruh  negatif.  Budaya  organisasi  yang  merupakan keyakinan,nilai-nilai dan norma yang diterapkan di dalam organisasi akan menjadi pedoman perilaku bagi anggota organisasi. Ketika sebuah organisasi menerapkan budaya organisasi yang  positif  maka  para  anggota  organisasi  akan  menyerap  hal  tersebut  dan  menjadi panduan dalam menjalankan pekerjaannya. Budaya organisasi yang positif akan mencegah para  anggotanya  untuk  melakukan  kecurangan  (korupsi).      Hasil  riset  ini  selaras  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh    Braje  dan  Galetic  (2014)  yang  meneliti  tentang    budaya organisasi    sebagai  anteseden  korupsi,  hasilnya  menunjukan  semua  dimensi  budaya  yang dieksplorasi dinilai lebih tinggi di antara perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki skandal korupsi  dan  riset  yang  dilakukan  oleh  Kimemia  (2013)  yang  meneliti  hubungan  antara budaya  organisasi  dan  korupsi  di  Kenya,  hasilnya  menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan antara budaya organisasi yang negatif dengan toleransi tindakan korupsi.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

## Simpulan
Nilai  probabilitas  (signifikansi) t-test adalah  0,199  untuk  pengujian  hipotesis  1,  nilai probabilitas  (signifikansi) t-test adalah  0,014  untuk  pengujian  hipotesis  2,  sedangkan  nilai probabilitas (signifikansi) t-test adalah 0,897 untuk pengujian preposisi 1. Tingkat signifikansi tersebut  menunjukan  bahwa hipotesis  1 dan  preposisi    1  ditolak  karena  tingkat  signifikansi lebih  besar  dari  p-value  (0,05)  atau  dengan  kata  lain    disimpulkan  bahwa  hasil  analisis tersebut tidak dapat mendukung hipotesis 1,dan preposisi 3. Sedangkan hipotesis 2 diterima karena tingkat signifikasi lebih rendah dari p-value (0,05).
Hasil  pengujian  hipotesis  1    menunjukan  bahwa  kualitas  pelaporan  keuangan  tidak berpengaruh  terhadap  persepsi  ASN  tentang  korupsi.  Hal  tersebut  menjadi  penting  untuk dicermati karena seharusnya kualitas pelaporan keuangan yang PEMDA  semakin membaik belakangan ini yang ditunjukan dengan semakin banyaknya daerah yang memperoleh opini WTP  oleh  BPK  berbanding  lurus  dengan  persepsi  tentang  korupsi  khususnya  yang  terjadi lingkungan  PEMDA  karena  opini  WTP  tidak  hanya  sekedar  tentang  kesesuaian  dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) namun juga selaras dengan perbaikan sistem pengendalian internal PEMDA sehingga dapat semakin mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.  Sebaliknya  budaya  organisasi,  berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  2 berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  korupsi.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  ketika terdapat nilai-nilai, norma maupun keyakinan yang baik diterapkan di dalam suatu organisasi maka para anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan pedoman tersebut dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan timbulnya kecurangan. Sedangkan hasil pengujian preposisi 1 yang coba diujikan dalam riset ini menunjukan bahwa budaya organisasi ternyata tidak  berperan  sebagai  variabel  pemoderasi  yang  diasumsikan  dapat  meningkatkan hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dengan persepsi korupsi.
Peneliti  menyadari  adanya  beberapa  keterbatasan  yang  terpaksa  tidak  dihindari.
Beberapa keterbatasan  dalam penelitian ini antara lain:
1.  Data  yang  digunakan  dalam  analisis  berasal  dari  instrumen  yang  diisi  berdasarkan persepsi  responden.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan  masalah  jika  persepsi responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya.
2.  Jumlah  responden  yang  terbatas  karena  menggunakan  ASN  yang  sedang  kuliah pascasarjana,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah respondennya terutama ASN di lingkungan PEMDA.
3.  Penggunaan  dua  variabel  independen  (kualitas  pelaporan  keuangan  dan  budaya organisasi)  kurang  dapat  menggambarkan  faktor-faktor  yang  dapat  memitigasi persepsi  korupsi  hal  ini  ditunjukan  dengan  jumlah  Adjusted  R  Square  yang  rendah,
penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya ke dalam model yang kami gunakan dalam riset ini.

## Implikasi
Penelitian ini, terlepas dari unsur keterbatasan yang dimiliki, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam pengembangan
1. Bagi ilmu pengetahuan berguna untuk pengembangan riset ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintah di Indonesia.
2. Bagi Pemerintah sebagai evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dengan tidak hanya menekankan pada tercapainya opini audit yang baik ( WTP) namun juga dalam pembenahan sistem pengendalian internal pada OPD di PEMDA sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (korupsi).

## DAFTAR PUSTAKA
Athanasouli, D., A. Goujard and P. Sklia. 2012. ―Corruption and firm performance: evidence from Greek firms‖. International Journal of Economic Sciences and Applied Research , 5: 43 – 67.
Atuilik,  Williams  A  .  2016.  The  Relationship  Between  The  Adoption  Of  International  Public Sector Accounting Standards (IPSAS) By Governments And Perceived, Levels Of Corruption International Journal of Current Research Vol. 8, Issue, 05, pp.32052-32070, May .
Benjamin L. Luippold and Thomas E. Kida. 2012. The Impact of Initial Information Ambiguity on the Accuracy of Analytical Review Judgments Auditing: A Journal of Practice & Theory - American Accounting Association. Vol. 31, No. 2 . May 2012 pp. 113 –129
Bhattacharjee, Sudip and Susan Machuga. 2004. The Impact of Generating Initial Hypothesis Sets of Different Sizes on the Quality of the Initial Set, and the Resulting Time Efficiency and Final Judgment Accuracy . International Journal of Auditing. 8: 49 –65 (2004)
Birnberg,  Jacob  G.,  Joan  Luft  dan  Michael  D.Shields.  2007. Psychology  Theory  in Management  Accounting  Research .  Handbook  of  Management  Accounting  Research. Elsevier
Braje,  Ivana  N.    Lovorca  Galetic.  2014.    Corruption  And  Corporate  Culture:  Exploring  The Connection, International Conference Proceedings , 01/2014
Cheung, Esther. Evans, Elaine;Wrigt, Sue.2010. An Hystorical review of Quality in Financial Reporting in Australia. Public Accounting Review , 09/2010. Volume 22, Issue 2
Davis, James H. Davis, John A. Ruhe. 2003. Perceptions of Country Corruption: Antecedents and Outcomes. Journal of Business Ethics. 43: 275-288,2003
Faruq,  H.  And  M.  Webb, 2013,  ―Corruption,  Bureaucracy  And  Firm  Productivity  In  Africa‖. Review Of Development Economics , 17: 117 –129.
Gaynor, Lisa M, Andrea Seaton K, Molly Mercer. 2016. Understanding the Relation between Financial Reporting Quality and Audit Quality. Auditing: A Journal Of Practice & Theory. Vol. 35, No. 4  pp. 1 –22
Gaviria,  A., 2002,  ―Assessing  The  Effects  Of  Corruption  And  Crime  On  Firm  Performance:
Evidence From Latin America ‖. Emerging Markets Review , 3: 245 –268.
Goel, Rajeev K, Ummad Mazhar,  Michael A. Nelson. (2016).  Corruption across government occupations:  cross-national  survey  evidence.  Journal  of  International  Development.  28, 1220 –1234 (2016)
Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gudono. 2017. Analisis Data Riset Eksperimen. Edisi Pertama. BPFE- UGM Yogyakarta Hartono,  Jogiyanto.  2015.  Metodologi  Penelitian  Bisnis.  Edisi  Enam.  BPFE-UGM Yogyakarta.
Heywood,  P.  M.  2009.  ‗The  Politics  of  Perception:  Use  and  Abuse  of  Transparency International‘s Approach to Measuring Corruption‘. Political Studies, 57, 746-767
https://www.jawapos.com/read/2018/02/20/190246/kepala-daerah-paling-banyak-korupsi- apbd diakses maret 2018
http://www.bpk.go.id/news/kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-mengalami- peningkatan diakses maret 2018
http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-
https://tirto.id/sri-mulyani-klaim-mayoritas-neraca-keuangan-pusat-dan-daerah-wtp-c1a3 diakses tanggal 5 Oktober 2019
Huang, Zhenwei.  Wenwen Zheng, Xuyun Tan, Xiaoxiao Zhang, And Li Liu. 2016.   Polluted Air Increases Perceived Corruption. Journal Of Pacific Rim Psychology, Volume 10, E13.
Jensen, M.C , Meckling, W. H. (1976) .  A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms (Book). Journal of Financial Economics, Vol 3, No.4
Jonas,  Gregory  J  and  Jeannot  Blanchet  (2000).  Assesing  Quality  of  Financial  Reporting. Accounting Horizons vol 14 No.3. September 2000, pp 353-363
Kimemia, Douglas. 2013. Organizational culture and corruption: a multiple ase study of non- governmental  organizations  in  kenya. Virginia  Commonwealth  University,  ProQuest Dissertations Publishing , 2013. 3559622.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan.-
Kimbro,  Marinilka  B.  2002 . A  Cross-Country  Empirical  Investigation  of  Corruption  and  Its Relationship to Economic, Cultural, and Monitoring Institutions: An Examination of the Role of Accounting and Financial Statements Quality. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 10/2002, Volume 17, Issue 4
Markovska, Anna; Isaeva, Anna (2007) Public Sector Corruption: Lessons to be learned from the  Ukrainian  Experience. Crime  Prevention  and  Community  Safety,  suppl.  Special  Issue: Countering Fraud in the Public Sector ; London  Vol. 9, Iss. 2,  (Apr 2007): 118-129.
Mashali, Behzad. 2012. Analyzing  the relationship between perceived grand corruption and petty  corruptionin  developing  countries:  case  study  of  iran. International  Review  of Administrative Sciences. 78(4) 775 –787
McDaniel,  Linda.    Roger  D.  Martin  and  Laureen  A.  Maines.  2002.    Evaluating  Financial Reporting Quality: The Effects of Financial Expertise vs. Financial Literacy. The Accounting Review, Vol. 77, Supplement: Quality of Earnings Conference (2002) , pp. 139-167 Published by: American Accounting Association
Nahartyo, Ertambang. 2013. Desain dan Implementasi Riset Eksperimen . Edisi Kedua. UPP STIM YKPN
Pellegrini,  L:  Gerlagh,  R.  (2008)  Causes  of  corruption:  a  survey  of  cross-country  analyses and extended results. Economic of Governance , Volume 9, Issue 3
Robbins, Stephen P. (2006). Perilaku Organisasi, Jakarta: Gramedia.
Sahakyan,  N.  and  K.  W.  Stiegert, 2012,  ―Corruption  and  firm  performance‖. Eastern European Economics , 50: 5 –27.
Sanders,  George  .  Arthur  Allen.  1993. Financial  Reporting  Quality  and  Price  Competition Among Nonprofit Firms. Public Budgeting And Finance , 07/1993, Volume 13, Issue 3
Schmidt, Elena D, Yaroslav Pitula. Trust and Perceived Corruption Among Ukrainian Firms. Eastern European Economics, 55: 324 –341, 2017
Siegel, G., H. R Marconi. Behavioral Accounting. 1989 . South-Western Publishing Co.
Suwardjono.  2005. Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan .  Penerbit:  BPFE Yogyakarta, 2005 (Edisi Ketiga)
Tavits,  Margit.  2010.  Why  Do  People  Engage  in  Corruption?  The  Case  of  Estonia. Social Forces, 03/2010, Volume 88, Issue 3
Teal,  F.  and  J.  McArthur, 2002,  ―Corruption  and  Firm  Performance  in  Africa‖. Economics SeriesWorking Papers : WPS/ 2002 –10
Thorntona.  Jeremy  P.,  and  William  H.  Belskib.2010. Signaling  Government  Financial Reporting Quality to Credit Analysts . Applied Economics, 2010 , 42, 2699 –2713
Sekaran, Uma and Bougre, Roger. 2016. Research Methods for Business –A Skill Building Approach. Wiley. Seventh Edition.