## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance
Rahmi Ayunda 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, e-mail: rahmi@uib.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020 Diterima: 15 Desember
2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords:
Real Impact, Special
Autonomy, Papua, Good Governance.
The reforms that have occurred in Indonesia have changed the joints of the life of the nation and state. One of them is changing the centralistic system of government. The demand for reforms related to the broadest possible implementation of regional autonomy is the beginning of the implementation of the decentralization principle in Indonesia. This principle can  be  reflected  in  the  presence  of  the  Special  Autonomy policy,  one  of  which  is  in  Papua  Province.  This  research uses  a  normative  legal  research  method  with  a  statutory approach.  The  results  of  this  research  show  that  the stipulation of special autonomy status for Papua Province is legally based on Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province. This law is an attempt by the central government to develop Papua to be the same as other regions. There are many specializations and special rights that  the  Papuan  people  have  obtained  through  the determination  of  this  status,  but  they  are  still  not  being implemented  in  real  terms  in  the  field.  This  is  due  to government inconsistencies, especially when viewed from a good  governance  perspective.  Good  governance  in  the principle  of  participation  in  Papua  has  not  been implemented  properly  because  of  the  existence  of considerable power as a cultural representation which has not fully represented the Papuan people so that many rights and opinions and voices of the Papuan people have not been implemented.
Abstrak
Kata kunci: Dampak Rill, Otonomi Khusus, Papua, Good Governance.
Corresponding Author: Rahmi Ayunda, E-mail : rahmi@uib.ac.id Reformasi  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  merubah  sendi- sendi  kehidupan  bangsa  dan  negara.  Salah  satunya  adalah merubah  sistem  pemerintahan  yang  sentralistik.  Adanya tuntutan  reformasi  terkait  pelaksanaan  otonomi  daerah seluas-luasnya menjadi awal diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Cerminan asas ini dapat dilihat dari hadirnya kebijakan Otonomi Khusus, salah satunya di Provinsi  Papua.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa ditetapkannya  status  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua secara hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Undang-undang  ini  merupakan  upaya  pemerintah  pusat untuk membangun Papua agar sama seperti daerah lainnya.
Banyak  spesialisasi  dan  hak  khusus  yang  diperoleh masyarakat Papua melalui penetapan status tersebut, namun masih belum terlaksana secara riil di lapangan. Hal tersebut dikarenakan adanya inkonsistensi pemerintah terutama jika ditinjau dari segi good governance . Good governance dalam prinsip  partisipasi  di  Papua  belum  terlaksana  dengan  baik karena  adanya  kekuasaan  yang  cukup  besar  sebagai representasi  kultural  yang  nyatanya  belum  secara  penuh mewakili  masyarakat  Papua  sehingga  banyak  hak  dan pendapat  serta  suara  masyarakat  Papua  yang  belum terlaksana.

## @Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Awal  masa  reformasi  terjadi  di  Indonesia,  telah  banyak  terjadi  perubahan  dalam sistem  ketatanegaraan.  Baik  itu  perubahan  dari  segi  politik,  hukum,  maupun  sistem birokrasi  dan  pemerintahan  (Muqoyyidin,  2016).  Keinginan  rakyat  untuk  mengakhiri masa  orde  baru  tentunya  didasari  oleh  bermacam  praktik  yang  telah  membuat  rakyat jenuh  dan  menginginkan  adanya  perubahan  serta  revolusi  besar  di  negara  ini  (Arifin, 2019). Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta sifat kekuasaan pemerintah yang  cenderung  otoriter  ditambah  masa  durasi  kekuasaan  yang  bisa  dibilang  sangat langgeng  pada  saat  itu  sudah  seharusnya  berganti  agar  tidak  semakin  memburuk  dan mengarah  kepada  kebobrokan.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  sebagaimana  yang pernah di katakan oleh filsuf sejarah dunia Lord Acton yang menyebutkan “Power tends to  corrupt,  absolute  power  corrupts  absolutely”. Hal  tersebut  jelas  menyatakan  bahwa kekuasaan  yang  besar  dan  lama  akan  cenderung  hancur  (Muqoyyidin,  2016).  Awal
munculnya  masa  orde  baru  bertujuan  untuk  menjalankan  pemerintahan  secara  murni sesuai nilai-nilai UUD NRI 1945. Tetapi masa pemerintahan yang terlalu lama juga tidak baik bagi suatu negara jikalau sang penguasa tidak konsisten melaksanakan amanahnya sedari awal semestinya (Arifin, 2019).
Masa  orde  baru  telah  mengubah  sendi-sendi  kehidupan  bangsa  dan  negara. Kecenderungan  pemerintah  dan  penguasa  untuk  bertindak  otoriter  akan  selalu  terjadi karena itulah sifat kekuasaan. Pada saat itu, pelaksanaan jalannya pemerintahan bersifat sentralistik  dan  egosentris  (Tryatmoko,  2016).  Hal  tersebut  membuat  tidak  terjunjung tingginya keberagaman dan kesetaraan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia didirikan atas rasa kebhinekaan dan persaudaraan. Sehingga sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa (Rohim, 2014). Hal tersebut dimulai ketika masa pemerintahan orde baru mengeluarkan “Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah”.  Produk  undang-undang  yang dihasilkan pemerintah orde baru tersebut bertujuan “untuk merancang sedemikian rupa gerak-gerik daerah dan membatasi setiap kewenangan daerah agar tidak sebebas sebelum otonomi daerah diberlakukan”. Hal tersebut menurut penguasa pada saat itu agar tidak terjadinya tindakan separatis yang mengancam integrasi bangsa, mengingat pada jaman tersebut banyak terjadi perlawanan di berbagai daerah. Hal tersebut juga dilakukan agar terciptanya stabilitas politik agar pembangunan yang dilakukan pemerintah pada saat itu dapat berjalan lancar dan aman tanpa hambatan dari berbagai pihak (Jati, 2016). Sehingga melalui undang-undang tersebut, pemerintah pusat memiliki kekuasaan serta pengaruh besar  dalam  setiap  jalannya  pemerintahan  di  negara  ini  dan  menghasilkan  corak pemerintahan yang sentralistik.
Corak pemerintahan yang sentralistik pada saat itu sangat merugikan banyak pihak bahkan membuat sebuah kebiasaan kotor di dalam negara ini (Tryatmoko, 2016). Sebab jalannya pemerintahan hanya bergantung pada satu keran yakni pemerintah pusat. Setiap hal  yang  ada  di  daerah  harus  melalui  pemerintah  pusat.  Alhasil,  setiap  perangkat  dan struktur pemerintahan di daerah hanya bisa dipilih dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Apalagi pada saat itu kita kenal rezim yang berkuasa datang dari latar belakang militer, sehingga setiap pejabat daerah dan kepegawaian pada saat itu merupakan mereka yang berlatar  belakang  militer  (Rohim,  2014).  Dengan  hal  seperti  itu  menjadikan  jalannya pemerintahan dan kekuasaan selalu dihiasi dengan dualisme atau dwifungsi kekuasaan (Musa'ad,  2016).  Karena  pada  saat  itu  para  anggota  militer  dapat  merangkap  jabatan sekaligus sebagai bagian dari pemerintahan (Mutaqin, 2013). Hal tersebut tentunya salah kaprah  karena  kekuasaan  jika  digabungkan  dengan  kekuatan  militer  akan  cenderung menghasilkan tindakan yang tidak baik berupa tindakan kesewenang-wenangan seperti gaya pemerintah yang selalu menggunakan kekerasan.
Dari semua pro-kontra yang dilakukan rezim jaman orde baru tersebut, pada akhirnya tumpukan kejenuhan dan suara rakyat pecah tepat pada tahun 1998. Setelah sekian lama praktik  demokrasi  di  negeri  ini  dipersempit  karena  kekuasaan  yang  begitu  otoriter (Handoko,  2016).  Rakyat  melalui  mahasiswa  menginginkan  perubahan  besar  dalam
negeri ini. Tuntutan reformasi salah satunya pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya menjadi titik terang diterapkannya “asas desentralisasi” di Indonesia (Nurfurqon, 2020).
Otonomi daerah secara sah diberlakukan di Indonesia tepat pada saat dikeluarkannya “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Reublik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah;  Pengaturan,  Pembagian,  dan  Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuannya tak lain adalah agar setiap  pelaksanaan  pemerintahan  tidak  hanya  terpusat  pada  pemerintah  pusat,  tetapi pemerintah  daerah  juga  memiliki  kewenangan  untuk  mengurusi  sendiri  daerahnya (Nurfurqon, 2020). Otonomi daerah sangat sesuai dengan keadaan Indonesia yang sangat beragam  dan  juga  secara  demografi  serta  sosio-politik  setiap  daerah  di  Indonesia memiliki  ciri  khas  yang  berbeda,  maka  diterapkannya  Otonomi  Daerah  adalah  agar jalannya pemerintahan di suatu daerah bisa sesuai dengan adat dan kebudayaan di daerah tersebut (Jati, 2016).
Tak  hanya  itu,  agar  kegiatan  pemerintah  dapat  terlaksana  lebih  spesifik  lagi  maka dikeluarkan  juga  “Otonomi  Khusus”.  Otonomi  Khusus  diberikan  terhadap  beberapa daerah yang dikira memiliki “keistimewaan dan kekhususan” sendiri dari daerah lainnya (Musa'ad, 2016). Hal ini tentunya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pada  saat  itu  sehingga  menerapkan  Otonomi  Khusus  di  beberapa  daerah  (Handoko, 2016). Adapun daerah yang secara undang-undang ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus  adalah  DKI  Jakarta,  DI  Yogyakarta,  Aceh,  dan  Papua.  Hampir  semua  daerah tersebut  dapat  dianggap  berhasil  ketika  ditetapkan  sebagai  daerah  dengan  Otonomi Khusus.  Namun  yang  sering  terjadi  perbincangan  hanyalah  pada  Provinsi  Papua. Segudang permasalahan selalu muncul dari daerah Otonomi Khusus tersebut (Mutaqin, 2013).  Maka  oleh  karenanya,  penelitian  ini  akan  mengkaji  atau  membahas  mengenai daerah Otonomi Khusus Papua.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian dan penjelasan singkat yang dipaparkan dalam latar belakang di atas,  maka  penelitian  ini  mengangkat  rumusan  permasalahan  yang  mempertanyakan bagaimana latar belakang sejarah dan tujuan atau cita-cita penerapan otonomi khusus di Provinsi  Papua;  mempertanyakan  bagaimana  hak  khusus  orang  Papua  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; mempertanyakan  bagaimana  penerapan  dan  dampak  riil  otonomi  khusus  tersebut;  dan mempertanyakan  bagaimana  penerapan  kebijakan  serta  praktik  pemerintah  terhadap otonomi khusus ditinjau dari good governance .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan  perundang- undangan  adalah  pendekatan  penelitian  yang  berlandaskan  pada  pengumpulan  data,
penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, yurisprudensi, serta norma hukum  di  masyarakat.  Dalam  penelusuran  data  penelitian  ini,  diggunakan  sekunder berupa data-data terdahulu baik yang sudah dipublikasi maupun tidak dipublikasi, seperti jurnal, artikel, dan situs internet.

## PEMBAHASAN

## Latar  Belakang  Sejarah  dan  Tujuan  atau  Cita-Cita  Penerapan  Otonomi  Khusus Papua
Awal mulanya ditetapkan status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus yaitu ketika dikeluarkannya “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)”. Pemerintah menetapkan status Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dikarenakan adanya sejarah kelam masa lalu  (Muryantini,  2018).  Konflik  yang  terjadi  tentunya  ada  kepentingan  dari  berbagai pihak  terhadap  daerah  Papua  yang  dikenal  memiliki  kekayaan  alam  yang  melimpah. Banyak  kepentingan  “luar”  yang  berusaha  merebut  daerah  Papua  tersebut  sebelum reformasi terjadi di Indonesia. Berawal dari masa awal pemerintahan Presiden Soekarno, Belanda sudah memiliki keinginan untuk membentuk negara Papua Barat agar terlepas dari Indonesia (Rohim, 2014). Melalui strategi serta upaya politiknya, Presiden Soekarno berhasil membuat Belanda takut dan pada akhirnya Belanda menyerahkan permasalahan Papua  tersebut  kepada  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Melalui  PBB,  permasalahan tersebut akhirnya berakhir agar pemerintahan Indonesia memberikan kesempatan kepada Papua untuk memilih sendiri, apakah akan tetap mengikuti Indonesia atau berpisah (Gani &  Aituru,  2017).  Peristiwa  referendum  Papua  tersebut  sampai  saat  ini  masih  sangat terkenal,  dengan  sebutan  PEPERA  (Penentuan  Pendapat  Rakyat).  Dan  hasil  dari referendum tersebut, Papua tetap memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muryantini, 2018).
Masa demi masa selalu terjadi persoalan-persoalan baru di Papua. Banyaknya konflik kepentingan  dari  negara  lain  ditambah  dengan  kurang  responsifnya  pemerintah  pusat pada  saat  itu  dalam  memperlakukan  Papua  membuat  masyarakat  Papua  merasa  hanya sebagai “anak tiri”. Muncul berbagai gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka yang  bertujuan  untuk  memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Gerakan separatis tersebut datang atas dasar ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat Papua  terhadap  pemerintah  Indonesia.  Pada  saat  itu,  pemerintah  pusat  bisa  dibilang kurang  tanggap  dalam  merespons  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  Papua. Permasalahan  yang  terjadi  di  Papua  datang  dari  berbagai  bidang,  serta  hal  lain  yang menyangkut  Hak  Asasi  Manusia.  Kekayaan  alam  yang  melimpah  di  tanah  Papua dianggap  hanya  ‘dimanfaatkan’  pemerintah  pusat  untuk  kepentingan  lain.  Salah  satu kekecewaan masyarakat Papua adalah keironian mengenai kekayaan alam Papua yang begitu melimpah, tetapi tidak dapat dirasakan oleh orang asli Papua sendiri. Sehingga hal tersebut memunculkan keinginan masyarakat Papua untuk menentukan sendiri nasibnya dengan referendum.
Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pada awal terjadinya reformasi di Indonesia, pemerintah  mengeluarkan  sebuah  Undang-Undang  dengan  tujuan  untuk  mengatasi segudang  masalah  serta  memperbaiki  berbagai  permasalahan  yang  selama  ini  belum dituntaskan pemerintah terhadap Papua, serta untuk menjawab isu kesenjangan, keadilan, kesejahteraan, dan Hak Asasi Manusia di Papua. Dan melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat merangkul kembali Papua agar tetap menjadi bagian negara Indonesia. Pemerintah  memberikan  secara  khusus  hak  spesial  bagi  Provinsi  Papua  yang  tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia.
Pemerintah  di  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  tersebut  sudah menguraikan secara jelas tujuan dan cita-cita ditetapkannya status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Diberlakukannya UU tersebut karena adanya pengakuan dari pemerintah terkait  masih  adanya  permasalahan  yang  terjadi  di  Papua.  Pemerintah  juga  mengakui bahwasanya  selama  ini  pemerintah  telah  salah  dalam  menerapkan  kebijakan  terhadap Papua,  sehingga  tidak  menimbulkan  solusi  serta  manfaat  untuk  menjawab  keinginan masyarakat  Papua  (Adhyaksa  &  Akhmaddhian,  2015).  Kebijakan-kebijakan  terhadap Papua pada saat sebelum diterapkannya status Otonomi Khusus masih belum memenuhi rasa  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Papua,  juga  belum  terjawabkannya permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia di Papua (Suharyo, 2016).
Namun  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  status  Otonomi  Khusus  bagi  Papua dinilai hanya sebagai cara untuk meredam konflik yang ada di Papua. Diterapkannya UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut seakan-akan hanya agar tidak terjadinya separatis dan dilakukannya referendum oleh rakyat Papua. Tetapi hal tersebut masih bisa dibilang  abu-abu  karena  apakah  benar  penerapan  UU  tersebut  hanya  sebagai  cara pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Papua, atau sebaliknya memang atas dasar persaudaraan dan rasa kesatuan sebagai bangsa untuk membangun Papua dengan hati.

## Hak Khusus Orang Papua
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  Provinsi  Papua  diberikan  Otonomi Khusus  oleh  Negara  Republik  Indonesia  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Papua.  Dalam  undang-undang  tersebut  diatur  hak  kewenangan  Provinsi  Papua  untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan melihat aspirasi, adat dan hak dasar masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua. Terdapat banyak sekali hak-hak khusus bagi Provinsi Papua yang tidak dimiliki oleh daerah otonomi lainnya. Antara  lain  hak  dalam  bidang  politik,  bidang  kebudayaan,  bidang  ekonomi,  bidang pemerintahan dan bidang sosial (Marit, 2017).
Dari segi politik, dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang bagaimana pemberian  hak  politik  kepada  masyarakat  Papua  khususnya  Orang  Asli  Papua  (OAP) yang sebagaimana telah diatur dalam “Pasal 1 huruf t UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”.  Masyarakat Papua asli, diberikan hak prioritas untuk “berpolitik”, artinya bahwa dalam daerah Papua tersebut, yang diutamakan untuk berpolitik dari segi memilih dan pilih adalah mereka yang merupakan Orang Asli Papua daripada masyarakat pendatang
atau  mereka  yang  diluar  suku  Papua.  Adapun  Orang  Asli  Papua  adalah  mereka  yang merupakan rumpun ras Melanesia. Sehingga jika dalam daerah Papua terdapat beragam suku  dan  budaya,  maka  dalam  aktivitas  politik-Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Perwakilan Daerah, dan lain lain, yang lebih diutamakan adalah mereka yang merupakan rumpun ras Melanesia (Marit, 2017).
Adapun dari segi birokrasi pemerintahan, badan pemerintahan daerah Papua terdiri dari  badan  legislatif  dan  eksekutif.  Badan  legislatif  adalah  DPRP  (Dewan  Perwakilan Rakyat  Papua)  dan  badan  eksekutif  adalah  Kepala  Daerah  atau  Gubernur.  Dalam  UU Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  juga  secara  khusus  memberikan  keistimewaan terhadap Provinsi Papua yaitu kepada DPRD. “DPRD di Papua mendapat sebutan DPRP yakni Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang dalam proses pemilihan, penetapan, serta pelantikannya  memiliki  perbedaan  dengan  pemilihan  DPR  seperti  biasanya”.  Di  mana jumlah  anggota  DPRP  adalah  1 ¼ (satu  seperempat)  kali  dari  jumlah  anggota  DPRD Provinsi Papua. Adapun salah satu syarat untuk dapat menjabat sebagai Gubernur dalam Provinsi Papua adalah harus merupakan Orang Asli Papua. Dapat dilihat bahwa peraturan syarat menjadi gubernur haruslah orang Papua asli bertujuan untuk menghormati hukum adat  di  Papua  dikarenakan  provinsi  Papua  masih  memiliki  peraturan  adat  yang  masih kental.  Karena  mereka  yang  lebih  mengetahui  potensi  serta  keadaan  dan  keperluan masyarakat daerah itu sendiri.
Papua memiliki sebuah lembaga khusus yakni Majelis Rakyat Papua yang di mana telah diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. “Majelis Rakyat Papua atau MRP  adalah  lembaga  representatif  kultural  bagi  masyarakat  Papua  yang  memiliki kewenangan  tertentu  dalam  rangka  perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua,  dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan  pemantapan  kerukunan  hidup  beragama”.  Dan  jelas  bahwa  lembaga  ini  memiliki andil  yang  cukup  besar  dalam  proses  jalannya  pemerintahan  daerah  di  Papua.  Juga keanggotaannya adalah orang asli Papua (Lay & Purwoko, 2018). MRP turut andil dalam hal  penentuan  dan  pertimbangan  calon  Gubernur,  Anggota  MPR  RI  utusan  Papua, Peraturan  Daerah,  perjanjian  kerja  sama  dengan  pemerintah  maupun  pihak  lain,  serta memberi saran terhadap DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua (Rengen, 2017).
Sementara itu, Pemerintah Daerah di Papua juga mempunyai format dan proses yang berbeda dengan Perda yang ada di daerah lain. Hal ini dapat dilihat dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa Peraturan Daerah di Papua adalah Peraturan Daerah Khusus  atau  disingkat  dengan  Perdasus  (Hasriyanti,  2021),  yang  mana  proses legalisasinya  memiliki  perbedaan  prosedur  dengan  Peraturan  Daerah  pada  umumnya (Rengen, 2017).
Dari segi ekonomi, terdapat dana alokasi yang bersifat khusus yang secara tegas telah diatur  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  tersebut  yakni  “memberikan prioritas  terhadap  Provinsi  Papua”.  Juga  dalam  UU  tersebut  secara  tegas  menyatakan
bahwa  “perekonomian  di  Papua  merupakan  bagian  dari  perekonomian  nasional  dan global, yang diarahkan sebesar-besarnya demi dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat  Papua”.  Dalam  hal  pelaksanaannya,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus menghormati  hak-hak  masyarakat  adat  dan  prinsip-prinsip  kelestarian  lingkungan. Adapun  dana  alokasi  khusus  yang  diberikan  kepada  Papua  adalah  prioritas  utama daripada daerah lainnya di Indonesia (Lay & Purwoko, 2018). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari ditetapkannya status otonomi khusus, sehingga dalam hal penerimaan dana, Papua memiliki perlakuan yang berbeda dan tentunya lebih besar daripada daerah lainnya di Indonesia. Dana alokasi khusus tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan ditujukan terutama untuk pendidikan dan kesehatan di Papua. Dalam hal mengenyam  pendidikan,  masyarakat  Papua  dijamin  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua tersebut untuk dapat menikmati pendidikan yang bermutu seluas-luasnya bagi  setiap  masyarakat  Papua.  Sama  halnya  juga  dalam  bidang  kesehatan,  diwajibkan untuk menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah wajib mencegah  dan  menanggulangi  penyakit  endemis  dan/atau  penyakit-penyakit  yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
Hak khusus lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Papua yaitu mengenai hak atas masyarakat adat yang ada di Papua. Di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  tersebut  terdapat  bab  spesifik  yang  mengatur  tentang  hak-hak  masyarakat  adat Papua.  Di  mana  dijelaskan  “bahwa  harus  dihormati  dan  dijunjung  tingginya  hak-hak ulayat  masyarakat  Papua.  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  penduduk  Provinsi Papua  wajib  menegakkan,  memajukan,  melindungi,  dan  menghormati  Hak  Asasi Manusia di Provinsi Papua”, hal ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Papua.  Upaya  pemerintah  dalam  menjalankan  hal  tersebut  sebagaimana yang  tercantum  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  adalah  dengan “membentuk  perwakilan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  dan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  di  Provinsi  Papua”,  yang  tertuang dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 45 ayat (2) UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Masyarakat di Papua memiliki hak untuk menggunakan lambang-lambang daerahnya sebagai  simbol  kebesaran  atau  kepercayaan  dalam  kebudayaan  mereka.  Lambang- lambang yang dimaksud salah satunya seperti bendera kebesaran dan lagu-lagu daerah yang dianggap sebagai jati diri dan tanda kebesaran bagi masyarakat di Provinsi Papua. Kesemua hal tersebut di atas adalah beberapa dari sekian banyak hak-hak khusus yang telah tercantum di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang secara hukum harus  ditegakkan  dan  dijalankan  baik  oleh  Pemerintah  maupun  masyarakat  setempat sebagai konsekuensi dari diberlakukannya status otonomi khusus terhadap Papua.

## Penerapan dan Dampak Riil Otonomi Khusus
Adanya lembaga representasi kultural di Papua menyebabkan inkonsistensi kebijakan maupun  praktik  pemerintahan  di  Papua  (Marit,  2017).  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP) memiliki andil dan pengaruh yang cukup kuat terhadap jalannya pemerintahan di Papua.
Setiap  regulasi  dan  kebijakan  yang  akan  ditetapkan  harus  terlebih  dahulu  mendapat persetujuan dari MRP. Juga terdapat hak lain salah satunya adalah bahwa Majelis Rakyat Papua  sebagai  lembaga  yang  akan  mempertimbangkan  dan  memberikan  persetujuan terkait bakal calon Gubernur di Provinsi Papua. Semua kewenangan MRP harus terlebih dahulu  diatur  dalam  Perdasus  (Hasriyanti,  2021).  Hal  tersebut  memiliki  banyak  sekali risiko serta lubang kesempatan apabila Majelis Rakyat Papua tersebut tidak melakukan tugas yang telah diamanahkan secara bersih dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Sebagai  contoh,  bahwa  MRP  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan teknis prosedur serta mekanisme yang telah diatur dalam Perdasus (Rengen, 2017). Dalam praktiknya, tidak ada sama sekali pertimbangan MRP  terhadap  Perdasus  dalam  menjalankan  kewenangannya,  dan  bahkan  sama  sekali tidak  menetapkan  dasar  apa  pun  dalam  Perdasus.  Dalam  hal  menetapkan  bakal  calon Gubernur. Sehingga dalam mempertimbangkan bakal calon Gubernur, MRP seakan-akan bersifat subjektif sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Sehingga ada kecenderungan bagi  MRP  untuk  menyalahgunakan  kekuasaannya  dalam  hal  menetapkan  bakal  calon Gubernur  (Hasriyanti,  2021).  Hal  tersebut  berpotensi  menimbulkan  politik  tidak  sehat karena MRP dapat memilih orang-orangnya sendiri atau orang tertentu dalam hal menjadi bakal calon Gubernur di Provinsi Papua (Musa'ad, 2016).
Adanya  MRP  juga  menyebabkan  terjadinya  ketidaksinambungan  dan ketidakselarasan dengan Pemerintah Provinsi. Karena adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan  sendiri-sendiri  dan  sama  kuatnya  sehingga  berpotensi  menimbulkan dualisme serta konflik kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan perbenturan politik, inkonsistensi  kebijakan  dan  pemerintahan  yang  tidak  stabil  di  Provinsi  Papua (Muryantini,  2018).  Sebab  dalam  hal  pembuatan  serta  penetapan  kebijakan  baik  itu Perdasus  maupun  peraturan  lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Papua  harus  terlebih  dahulu mendapat persetujuan dari MRP. Dan dalam praktiknya selalu terjadi disinkronisasi dan penerapan praktik pemerintah daerah baik itu Gubernur maupun MRP yang tidak sesuai dengan Perdasus (Ariyanto, 2016)   .
Penegasan hak politik yang diprioritaskan untuk masyarakat asli Papua sebagaimana telah  tercantum  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  masih  belum  dapat menjadi  solusi  dan  bahkan  malah  dijadikan  hal  yang  bertolak  belakang  secara  praktik lapangannya.  Adanya  representasi  kultural  berimbas  pada  representasi  politik  yang disalahgunakan  hanya  untuk  elit  politik  tertentu.  Subjektivitas  lembaga  representasi kultural  yang  telah  dijelaskan  tadi  menyebabkan  hak  politik  masyarakat  Papua  hanya dipegang  oleh  kelompok  tertentu  di  Papua.  Hal  yang  diindahkan  dalam  UU  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak berjalan tepat sasaran jika dilihat dari praktik yang berkembang di lapangan. Politik representasi di Papua dilakukan oleh suatu kelompok yang mengaungkan semangat politik dengan mengatasnamakan masyarakat Papua dan membangun konstruksi pemikiran seakan-akan mewakili kepentingan masyarakat Papua. Padahal  nyatanya  kelompok  tersebut  adalah  elit  politik  yang  berisikan  masyarakat pendatang dan mendapat panggung atas persetujuan lembaga representasi tadi. Memang
orang Papua memiliki prioritas politik, tetapi dalam praktiknya selalu kalah saing karena mereka  para  elit  politik  yang  datang  dengan  embel-embel  representasi  memiliki  lebih banyak  uang,  sehingga  berujung money  politic (Musa'ad,  2016).  Alhasil  mereka  yang menduduki  parlemen  dan  pemerintahan  setempat  di  Papua  adalah  mereka  yang  bukan merupakan orang asli Papua. Berbagai demonstrasi dan unjuk rasa selalu terjadi setiap tahun  oleh  masyarakat  asli  Papua,  mereka  menganggap  bahwa  hak  politik  mereka dirampas oleh para kaum elit politik yang curang (Gani & Aituru, 2017).
Dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua,  masyarakat  Papua diperbolehkan memiliki lambang daerah seperti bendera dan lagu daerah sebagai simbol kebesaran dan jati diri mereka. Hal tersebut dengan jelas telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tetapi apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, masyarakat Papua yang hanya mengibarkan bendera bintang kejoranya selalu dipertanyakan oleh negara terutama dalam hal ini adalah Pemerintah. Pemerintah selalu menanyakan nasionalisme orang Papua dan bahkan melarang orang Papua untuk memiliki bendera kejora serta lebih parah lagi menggolongkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Padahal secara nyata-nyata dan jelas di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah diatur bahwa hal tersebut diperbolehkan (Muryantini, 2018).
Dana Otonomi Khusus yang dimiliki Provinsi Papua sebagaimana yang telah diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah upaya pemerintah pusat untuk membangun  Provinsi  Papua  (Kharisma,  Samputra,  &  Muntaha,  2020).  Dana  yang dimaksud bisa dibilang cukup besar, yakni sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) yang di mana telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c poin 1.  Namun  dana  besar  tersebut  tidak  semua  dirasakan  oleh  masyarakat  kecil  di  Papua. Tidak ada dampak apa pun terhadap masyarakat Papua walaupun UU Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Papua  secara  tegas  telah  mengaturnya.  Masyarakat  Papua  masih  belum merasakan  yang  namanya  kesejahteraan  dan  kemakmuran  sebagaimana  yang  dicita- citakan  dalam  UU  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua.  Data  menunjukkan  masih rendahnya  indeks  pembangunan  manusia  di  Papua,  bahkan  berada  di  posisi  terendah. Padahal  diberlakukannya  status  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  telah  berjalan selama  20  tahun  lamanya.  Papua  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan  tingkat kemiskinan  tertinggi  di  Indonesia.  Bahkan  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Papua,  persentase  penduduk  miskin  di  Papua  selama  enam  bulan  terakhir  mengalami peningkatan  sebesar  0,09  persen  poin  yaitu  dari  26,55  persen  pada  September  2019 menjadi 26,64 persen pada Maret 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2020). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa otonomi khusus pada Provinsi Papua dinilai tidak berjalan dengan lancar.
Rektor Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Berth Kambuaya dan Ketua Majelis Rakyat  Papua  (MRP)  Agus  Alue  Alua  menyatakan  bahwa  penerapan  UU  Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  belum  efektif  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  warga Papua yang sebagian besar tetap miskin dan banyak yang kelaparan, serta dana otonomi khusus  seakan  belum  menyentuh  masyarakat  kecil.  Menurutnya  ada  empat  hal  yang
menyebabkan  otonomi  khusus  ini  belum  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat,  yaitu belum  ada  penguat  hukum  (peraturan  daerah  Provinsi  dan  Perdasus),  belum  ada kesesuaian fungsi pemerintahan, belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dan  terbatasnya  fasilitas  pemerintahan  (Mutaqin,  2013).  Memang  dalam  UU  Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  telah  diatur  sedemikian  rupa  terhadap  kewenangan,  hak, kewajiban  pemerintahan  daerah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Tetapi  jika  SDM  serta fasilitas  masih  tidak  memadai  tentu  susah  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal (Kharisma, Samputra, & Muntaha, 2020).
Sedangkan dalam bidang kesehatan dapat kita lihat bahwa sampai sekarang masih banyak  masyarakat  Papua  yang  mengalami  kelaparan  dan  malnutrisi  (Purwaningsih, 2018).  Pada  tahun  2018,  terjadi  tragedi  kelaparan  yang  membunuh  sejumlah  bayi  dan balita di Papua, tercatat ada lebih 100 bayi dan balita di Papua yang meninggal dunia dikarenakan  kelaparan,  malnutrisi  serta  wabah  penyakit  Campak.  Menurut  Mantan Komisioner  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  Natalius  Pigai, Pemerintah adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Menurutnya koordinasi kesehatan pemerintah masih buruk. Di mana kabupaten diberi beban yang luar biasa, tetapi dokternya paling hanya dua orang, paramedis cuma 10 orang, lalu tak ada sarana yang bagus, tidak punya peralatan medis yang baik dan obat-obatan juga terbatas, namun mereka dibiarkan dengan anggaran yang ada (Purwaningsih, 2018). Melalui hal ini  dapat  kita  lihat  anggaran  yang  seharusnya  digunakan  untuk  membantu  masyarakat seperti  menyediakan  fasilitas  kesehatan  bagi  masyarakat,  tetapi  nyatanya  hal  itu  tidak direalisasikan.  Dinilai  dana  tersebut  hanya  menguntungkan  beberapa  pihak  dan digunakannya  untuk  diri  mereka  sendiri.  Pengaturan  alokasi  dana  anggaran  yang seharusnya  untuk  kepentingan  rakyat  menjadi  keuntungan  bagi  para  pejabat  yang memakan uang rakyat.

## Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus Ditinjau Dari Good Governance
Good governance atau konsep tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah prinsip pemerintahan  yang  patut  dipatuhi  dan  diterapkan  oleh  pemerintah  di  Indonesia,  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  di  wilayahnya  masing-masing. Good governance sangat  diperlukan  dalam  pembangunan  negara  ataupun  daerah  untuk memastikan  bahwa  pembangunan  tersebut  berjalan  dengan  efisien  dan  sesuai  dengan tujuan yang telah dibuat (Katharina, 2016). Good governance merupakan salah satu alat reformasi yang diterapkan dalam pemerintah baru saat masa reformasi Indonesia untuk mengubah negara yang awalnya bersifat otoriter, sentralistik menjadi demokrasi. Walau begitu  penerapan good  governance ini  belum  berjalan  secara  optimal  karena  masih terdapat  banyak  kecurangan  dalam  pengelolaan  anggaran  negara  maupun  daerah  di Indonesia (Subhan, 2015).
Pilar  utama  dalam  penerapan good  governance adalah  pemerintah  yang  memiliki peran sebagai penyelenggara pemerintahan, korporat/sektor privat sebagai penyelenggara dalam  bidang  ekonomi,  dan  masyarakat  sebagai  penyesuaian  dan  pelaksana.  Dengan
adanya  sinkronisasi  3  pilar  utama  akan  membuat  pelaksanaan good  governance yang maksimal. Empat prinsip yang menjadi indikator penerapan good governance antara lain prinsip  partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas  dan  koordinasi  (Fanggidae  &  Yuanjaya, 2016).
Pertama, partisipasi adalah keterlibatan stakeholder atau bisa disebut juga pemangku kepentingan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan. Keterlibatan para pihak dalam membuat  suatu  kebijakan  merupakan  hal  yang  penting  dikarenakan  perlu  adanya pertimbangan berbagai persoalan dalam masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak dapat  memberikan  pandangan  serta  perspektif  yang  berbeda  dalam  membuat  suatu kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah harus melibatkan pihak-pihak dalam masyarakat. Di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dijelaskan bahwa dalam pembuatan  kebijakan  daerah,  harus  melibatkan  masyarakat  adat  yang  kemudian  akan dibuat oleh DPRP dan Gubernur atas pertimbangan dan persetujuan dari MRP (Ariyanto, 2016). Namun hal tersebut tidak sesuai dengan realita lapangan. Dalam proses pemilihan bakal calon Gubernur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. MRP menetapkan sendiri persyaratannya secara subjektif dalam memilih para bakal calon Gubernur tanpa didasari  oleh  Perdasus.  Memang  secara  tekstual  dan  penerapannya  telah  dibentuk lembaga representasi bagi orang Papua untuk mengutarakan hak dan pendapatnya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip good governance terkait dengan partisipasi. Akan tetapi, lembaga representasi tersebut secara praktik masih belum mewakili suara dan pendapat masyarakat  Papua,  dikarenakan  masih  banyaknya  masyarakat  Papua  yang  kehilangan hak-haknya terutama pada masyarakat adat terkait hak ulayatnya atas tanah adat. Sebab apa yang terjadi saat ini adalah tanah-tanah di Papua dipergunakan untuk kepentingan bisnis (Katharina, 2016). Hal tersebut seharusnya telah ditangani secara matang oleh para pemangku  jabatan  seperti  Gubernur  dan  lembaga  representasi.  Tetapi  seakan-akan dengan  diizinkannya  perusahaan  untuk  merampas  hak  tanah  ulayat  masyarakat  adat menandakan  bahwa  lembaga  representasi  dan  pemerintah  tidak  memerhatikan  hak masyarakat Papua (Walton, 2020).
Kedua, transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam program pembangunan serta kebijakan  kepada  masyarakat  agar  dapat  dilakukan  pengawasan  secara  langsung  oleh masyarakat.  Dengan  keterbukaan  oleh  pemerintah  akan  memberikan  ruang  bagi partisipasi masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan sehingga dapat meminimalisir tindakan menyimpang seperti penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Secara praktiknya, keterbukaan  pemerintah  daerah  di  Papua  masih  belum  sepenuhnya  terlaksana,  karena terkait dengan dana alokasi khusus yang jumlahnya cukup besar tersebut masih belum dirasakan dampak riilnya bagi masyarakat Papua, sehingga masyarakat Papua kerap kali mempertanyakan ke manakah larinya semua uang tersebut.
Ketiga,  akuntabilitas  yaitu  tanggung  jawab  pemerintahan  terhadap  masyarakat. Dengan adanya prinsip ini memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari konsensus. Tanggung jawab pemerintah daerah Papua terhadap masyarakat setempat bisa
dibilang sangat jauh dari kata baik sesuai dengan perspektif good governance ini. Salah satu permasalahan adalah pertanggungjawaban dalam masalah kesehatan. Di dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dijelaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mencegah dan menanggulangi penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup  penduduk  serta  menetapkan  standar  mutu  kesehatan  masyarakat.  Tetapi permasalahan  lapangan  yang  tak  kunjung  usai  salah  satunya  adalah  masalah  Asmat. Berdasarkan dari Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) bahwa sebanyak 1.050 anak di Provinsi Papua yang dilaporkan dengan kondisi gizi buruk hingga November 2019.
Keempat  adalah  koordinasi,  yaitu    koordinasi  antara  3  pilar good  governance sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Dengan  koordinasi  yang  baik  dari  pemerintah,  sektor privat dan masyarakat maka akan dapat lebih mudah mengelola sumber daya di wilayah tersebut (Walton, 2020). Yang menjadi kendala adalah koordinasi baik antara pemerintah dan sektor privat terutama perusahaan swasta terkait kerja sama bisnis di Provinsi Papua (Fanggidae & Yuanjaya, 2016). Kerap kali tidak terjadi koordinasi dengan masyarakat setempat sehingga menyebabkan tidak didengarkannya pendapat mereka secara langsung dan hal tersebutlah yang membuat hak-hak masyarakat Papua dilanggar.

## PENUTUP
Awal mulanya ditetapkan status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus yaitu ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terdapat banyak sekali hak-hak khusus bagi Provinsi Papua yang tidak dimiliki  oleh  daerah  otonomi  lainnya.  Adanya  lembaga  representasi  kultural  di  Papua menyebabkan inkonsistensi kebijakan maupun praktik pemerintahan di Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki andil dan pengaruh yang cukup kuat terhadap jalannya pemerintahan  di  Papua.  Dalam  praktiknya,  tidak  ada  sama  sekali  pertimbangan  MRP terhadap Perdasus dalam menjalankan kewenangannya.
Empat  prinsip yang menjadi indikator penerapan good governance antara lain prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi. Good governance dalam prinsip partisipasi di Papua belum terlaksana dengan baik karena adanya kekuasaan yang cukup besar  sebagai  representasi  kultural  yang  nyatanya  belum  secara  penuh  mewakili masyarakat Papua sehingga banyak hak dan pendapat serta suara masyarakat Papua yang belum terlaksana. Dari segi transparansi, keterbukaan terkait dana alokasi khusus masih sangat  dipertanyakan  karena  dana  besar  tersebut  belum  terasa  dampaknya  bagi masyarakat  Papua  dan  tidak  jelas  ke  mana  larinya  dana  tersebut.  Akuntabilitas  atau tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat di Papua masih sangat minim karena dalam mengatasi masalah kesehatan di Papua, nyatanya masih banyak masyarakat Papua yang  mengalami  gizi  buruk.  Terkait  koordinasi,  sudah  dijalankan  dengan  baik  antara pemerintah dan sektor privat yang dalam hal ini adalah perusahaan, tetapi belum secara penuh dengan masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yaitu kepada Universitas Internasional Batam, kepada Hari Sutra Disemadi sebagai  rekan  kerja,  dan  kepada  mahasiswa  yang  juga  ikut  andil  dalam  penyelesaian penelitian ini yaitu Aviany Yanti, Delfi Aurelia Kuasa, Erni, dan Yongkie.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhyaksa,  G.,  &  Akhmaddhian,  S.  (2015).  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 1-24.
Arifin,  M.  Z.  (2019).  Konsep  Dasar  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia  Pasca Reformasi. Researchgate , 1 (1), 1-5.
Ariyanto, A. (2016). Otonomi Khusus Papua Dalam Konteks Penyaringan Calon Kepala Daerah  Oleh  MRP  (Majelis  Rakyat  Papua). Legal  Pluralism:  Journal  of  Law Science , 6 (2), 170-182.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua.  (2020).  “Profil  Kemiskinan  di  Provinsi  Papua Maret 2020”, https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/482/profil- kemiskinan-di-provinsi-papua-maret-2020.html, diakses 25 November 2020.
Fanggidae, I. G., & Yuanjaya, P. (2016). Menelisik kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara , 4 (1), 91- 106.
Gani,  N.,  &  Aituru,  Y.  P.  (2017).  Sinergitas  Fungsi  Kewenangan  Antar  Lembaga Pemerintahan  Daerah  Papua  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Khusus. Legal Pluralism: Journal of Law Science , 7 (2), 204-240.
Handoko,  S.  T.  (2016).  Boven  Digoel  dalam  Panggung  Sejarah  Indonesia:  Dari Pergerakan  Nasional  hingga  Otonomi  Khusus  Papua. Jurnal  Sejarah  Citra Lekha , 1 (2), 81-92.
Hasriyanti,  H.  (2021).  Kewenangan  Khusus  Majelis  Rakyat  Papua  Terhadap Pembentukan Perdasus. JUSTISI , 7 (1), 14-25.
Jati,  W.  R.  (2016).  Inkonsistensi  paradigma  otonomi  daerah  di  Indonesia:  Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal Konstitusi , 9 (4), 743-770.
Katharina,  R.  (2016).  Upaya  Mewujudkan  Good  Governance  Dalam  Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua. Kajian , 18 (2), 191-217.
Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Journal Publicuho , 3 (1), 1-20.
Lay,  C.,  &  Purwoko,  B.  (2018).  Asymmetrical  decentralization,  representation,  and legitimacy  in  Indonesia:  A  case  study  of  the  Majelis  Rakyat  Papua. Asian Survey , 58 (2), 365-386.
Marit, E. L. (2017). Toponimi Badan Usaha di Era Otsus Papua: Analisis Nilai Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Politik di Kota Jayapura. Melanesia , 1 (2), 1-14.
Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di  Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  Dan  Rekomendasi  Ke  Depan. Jurnal Konstitusi , 10 (2), 287-310.
Muryantini,  S.  (2018).  Konflik  Otonomi  Khusus  Papua  Dan  Dampaknya  Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Paradigma , 20 (1), 50-61.
Musa'ad,  M.  A.  (2016).  Kontekstualisasi  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan. Kajian , 16 (2), 357-385.
Mutaqin,  A.  (2013).  Otonomi  Khusus  Papua  Sebuah  Upaya  Merespon  Konflik  Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 4 (1), 5-18.
Nurfurqon,  A.  (2020).  Politik  Hukum  Otonomi  Daerah  Studi  terhadap  Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Khazanah Hukum , 2 (2), 73-81.
Purwaningsih,  A.  (2018).  “Kematian  Anak  Akibat  Campak  dan  Malnutrisi  di  Papua Meluas”,  https://www.dw.com/id/kematian-anak-akibat-campak-dan-malnutrisi- di-papua-meluas/a-42253790, diakses 20 November 2020.
Rengen,  Y.  (2017).  Kelembagaan  Majelis  Rakyat  Papua  Barat  (MRO-PB)  Dalam Otonomi Khusus 2017. Journal of Governance and Public Policy , 4 (3), 505-519.
Rohim,  N.  (2014).  Optimalasi  otonomi  khusus  Papua  dalam  peningkatan  kesadaran hukum masyarakat guna meredam konflik dan kekerasan. Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 80-97.
Subhan,  A.  (2015).  Jejaring  Kebijakan  Pengangkutan  Batubara  Di  Provinsi  Jambi Ditinjau  Dari  Perspektif  Good  Governance. CosmoGov:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 86-104.
Suharyo,  S.  (2016).  Otonomi  Khusus  Di  Papua  Dan  Aceh  Sebagai  Perwujudan Implementasi  Peranan  Hukum  Dalam  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 5 (3), 323-337.
Tryatmoko,  M.  W.  (2016).  Politik  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus Papua. Jurnal Penelitian Politik , 9 (1), 81-98.
Walton, G. W. (2020). Good Governance, Corruption, and Papua New Guinea’s Public Service. The Palgrave Handbook of the Public Servant , 1-19.