FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJAKUA KECAMATAN DI KOTA MANADO
Syarifuddin
Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, Indonesia syarifuddin@iain-manado.ac.id
Abstract . The existence of the chief as an official in the government has existed since the existence  of  the  Islamic  kingdom  both  on  Java  and  outside  Java,  including  in  the  Dutch colonial  government.  currently  the  head  of  the  government  based  on  the  ministerial regulation on the utilization of state apparatus number 26 in 2005 has been determined as  a  functional  position  according  to  government  regulation  Number  16  of  1999 concerning functional positions of civil servants. The tasks of the headman in relation to the  application  of  Islamic  teachings  and  Shari'a  in  the  field  of  marriage  are  not  just  a ceremonial  event,  but  also  as  a  means  of  manifesting  the  strictness  of  a  Muslim  and unifying  the  sacred  bonds  of  inner  and  outer  relations  between  a  man  and  woman. therefore the tasks and roles of the peghulu are considered very important. This paper will discuss  the  functionalization  of  the  position  of  the  chief  and  its  influence  on  the performance of the KUA. This study took a research study in KUA Sub-District throughout Manado. The results of the study were that  the researchers found that KUA resources in Manado  in  general  still  had  to  be  evaluated,  because  the  staff  were  mostly  women,  the number  of  employees was still  minimal  and  the  educational  background  was mostly  not S1. Whereas according to the rules, one KUA has 7 or 6 staff but in this city of Manado one KUA only has two or  three staff. In addition to the implementation of KUA activities, the budget is still attached to the Department office so that all activities carried out are less effective.
Keywords: Penghulu, KUA Manado, Functionalization, Islamic Shari'a.
Abstrak. Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalampemerintahantelahadasejakadanyakerajaan Islam baik di Jawa maupun luar Jawa termasuk  pada  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Saat  ini  penghulu  berdasarkan peraturan  menteri  pendayagunaan  aparatur  negara  nomor:  26  tahun  2005  telah ditetapkan  sebagai  jabatan  fungsional  sesuai  peraturan  pemerintah  Nomor  16  Tahun 1999 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Tugas-tugas penghulu berkaitan dengan penerapan  ajaran dan  syariat  agama  Islam dibidang pernikahan tidak  sekedar sebuah acara seremonial, melainkan juga menjadi sarana perwujudan ketatan seorang muslim  dan  pemersatu  ikatan  suci  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita.  Oleh karena itu tugas dan peran peghulu dirasa sangat penting. Tulisan ini akan membahas tentang  fungsionalisasi  jabatan  penghulu  dan  pengaruhnya  terhadap  kinerja  KUA. Penelitian ini mengambil studi penelitian di KUA Kecamatan se-kota Manado. Hasil dari penelitian  adalah  peneliti  menemukan  masalah  bahwa  sumberdaya  KUA  yang  ada  di kota  Manado  pada  umumnya  masih  ada  yang  perlu  dievaluasi,  karena  para  stafnya kebanyakan  perempuan,  jumlah  pegawainya  masih  minim  dan  latar  belakang pendidikan  kebanyakan  bukan  S1.  Sedangkan  menurut  aturan  yang  ada  satu  KUA memiliki  7  atau  6  orang  staf  tetapi  di  kota  Manado  ini  satu  KUA  hanya  memiliki  dua atau  tiga  orang  staf.  Selain  itu  untuk  pelaksanaan  kegiatan  KUA,  anggaran  masih

## FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA KUA KECAMATAN DI KOTA MANADO– Syarifuddin
melekat  dengan  kantor  Departemen  sehingga  segala  kegiatan  yang  dilakukan  kurang efektif.
Kata Kunci: Penghulu, KUA Manado, Fungsionalisasi, Syariat Islam.

## Pendahuluan
Secara
filosofis agama mempunyai  kedudukan  dan  peranan yang  sangat  pentingdan  strategis, terutama  sebagai  landasan  spiritual, moral  dan  etika  dalam  pembangunan nasional.  Agama  sebagai  sistem  nilai seharusnya  dipahami  dan  diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat  serta  menjiwai  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karena itu, pembangunan agama perlu mendapat  perhatian  besar  baik  yang berkaitan  dengan  penghayatan  dan pengalaman agama, pembinaan pendidikan  agama  maupun  pelayanan kehidupan beragama.
Berkenaandenganitu,  maka  arah kebijakan pembangunan agama sebagaimana  tertuang  dalam  rencana pembangunan  jangka  menengah  (RPJM) 2004-2009  adalah  memantapkan  fungsi, peran, kedudukan agama sebagailandasan  moral,  spiritual  dan etika  penyelenggaraan  Negara  serta mengupayakan  agar  segala  perundang- undangan  tidak  bertentangan  dengan
moral agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia.
Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan berdasarkan pasal 2 KMA No. 517  Tahun  2001  tentang  penataan organisasi  KUA  Kecamatan,  bertugas melaksanakan  sebagian  tugas  kantor departemen  Agama  kabupaten  /  kota  di bidang  urusan  agama  Islam  dalam wilayah kecamatan. Sehubungan dengan tugas  tersebut  maka  KUA  kecamatan mempunyai  beberapa  fungsi,  yaitu melaksanakan  pencatatan  nikah  dan rujuk,  mengurus  dan  membina  masjid, zakat,  wakaf,  baitul  mal  dan  ibadah social, kependudukan dan pengembangan  keluarga  sakinah  sesuai kebijakan  yang  ditetapkan  Dirjen  Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
KUA  Kecamatan  di  wilayahkota Manado, sebagaimana KUA-KUA kecamatan di daerah lain tidak lepas dari pemberlakuan  peraturan  pemerintah tentang  petunjuk  pelaksanaan  jabatan fungsional  penghulu  tersebut.  Kepala kantor  wilayah  departemen  agama
POTRET PEMIKIRAN – Vol.19, No. 2, Juli - Desember 2015
Propinsi Sulawesi
Utara, Sejak digantinya  peraturan  MENPAN    No.  42 Tahun 2004 oleh peraturan MENPAN No. 62  Tahun  2005  tentang  jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya,  telah  mengumpulkan  seluruh kepala  KUA  se  Propinsi  Sulawesi  Utara untuk  diberikan  penjelasan  perihal perubahan  peraturan  MENPAN  tersebut khususnya  mengenai  jabatan  fungsional penghulu  berikut  ketentuan  passing pejabat fungsional penghulu.
Lantaranperaturantersebut, tidakseluruhkepala  KUA  Kecamatan  di kota  Manado  dapatdiinpassing,  karena tidak  terpenuhinya  kriteria  pendidikan minimal bagi jabatan penghulu.
Untuk  mengetahui  dan  menelaah lebih  jauh  pengaruh  fungsionalisasi jabatan  penghulu  terhadap  kinerja  KUA Kecamatan  di  kota  Manado,  maka  perlu diadakan penelitian.

## HasilPenelitiandanPembahasan

## 1. Struktur Organisasi
Tiap-tiap  organisasi  atau  badan usaha dalam bentuk bagaimanapun pada dasarnya  harus  mempunyai  struktur organisasi.Struktur  organisasi    adalah kerangka  kerja  sama  atas  dasar pembagian  kerja  didalam  organisasi. Pembagian  kerja  itu  menentukan
wewenang,  tugas  dan  kegiatan  orang- orang  dalam  rangka  kesatuan  arah  dan tujuan  tersebut  diperlukan  koordinasi, melalui  kerjasama  hubungan  kerja  yang serasi sehingga diperoleh kesatuan gerak dan  tindak  dalam  usaha  pencapaian tujuan organisasi.
Sebagai  suatu  kerangka  hubungan antara  bidang-bidang  serta  wewenang dan  tanggung  jawab  yang  berhubungan dengan peranan suatu bagian.
Hubungan-hubungan  antara  bagian- bagian  dapat  menunjukan  adanya kelurusan  kerjasama  dengan  garis  yang menghubungkan bagian tertentu dengan lebih  tinggi  ataupun  lebih  rendah  akan memperlihatkan adanya tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan.
Berdasarkan uraian di atas, struktur organisasi tidak lepas dari pada:
a. Pembagian Pekerjaan
b. Pembagian  wewenang  dan tanggung jawab
c. Gambaran  tentang  bagaimana kegiatan  dikoordinasikan  dala mencapai sasaran
d. Gambaran  tentang  luasnya suatu organisasi.
Dalam  hubungan  dengan  masalah kepegawaian, struktur organisasi menyangkut  bagaimana  mendapatkan

## FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KUA KECAMATAN DI KOTA MANADO– Syarifuddin
tenaga  yang  baik  kualitasnya,  sehingga dikerjakan  dapat  berlangsung  menurut proses  yang  direncanakan.  Atas  dasar pengertian  ini,  maka  penulis  akan mengemukakan susunan organisasi
Kantor
Departemen Agama Kota Manado.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  373 tahun  2002  tentang  organisasi  dan  tata kerja  Kantor  Wilayah  Departemen Agama  Propinsi,  Kantor  Departemen Agama  Kabupaten  /  Kota  dan  Balai Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai Teknis  Keagamaan  Departemen  Agama, Kantor Depertemen Agama Kota Manado termasuk tipologi II-0.
Susunan Organisasi Kantor
Departemen Agama Kota Manado adalah Sebagai berikut :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi  Urusan  Agama  Islam  dan Penyelenggaraan Haji;
c. Seksi  Madrasah  dan  Pendidikan Islam pada Sekolah Umum;
d. Seksi  Pekapontren,  PENAMAS dan Pemberdayaan Mesjid;
e. Seksi  Bimbingan  Masyarakat Kristen;
f. Penyelenggaraan  Zakat  dan Wakaf;
g. Penyelenggaraan
Bimbingan
Masyarakat Katolik;
h. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Jabatan  Fungsional  yang  menjadi perangkat  dan  mendukung  pelaksanaan tugas  kantor  Departemen  Agama  Kota Manado adalah sebagai berikut:
1). Perencana
2). Arsiparis
3). Guru
4). Pengawas Pendidikan
5). Penghulu
6). Penyuluh Agama 2. Kedudukan, TugasdanFungsi
Kantor Departemen Agama Kabupaten  /  Kota  adalah  Instansi
Vertikal Departemen Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung  kepada  kepala  kantor  Wilayah Departemen Agama Provinsi.
Dalam  Keputusan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor  :  373  tahun 2002  di  sebutkan  bahwa  “kantor Departemen  Agama  Kabupaten/Kota mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsi  Departemen  Agama dalam  Wilayah  Kabupaten  /  Kota berdasarkan  kebijakan  Kepala  Kantor
POTRET PEMIKIRAN – Vol.19, No. 2, Juli - Desember 2015
Wilayah  Departemen  Agama  Provinsi dan Peraturan yang berlaku.
Dalam Melaksanakan
tugas
tersebut,  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten  /  Kota  menyeelenggarakan fungsi :
a. Perumusan  Visi,  misi  dab kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di
Kabupaten / kota.
b. Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan  di  bidang  bimbingan masyarakat  Islam,  Pelayanan haji  dan  umrah,  pengembangan zakat  dan  wakaf,  pendidikan agama  dan  keagamaan,  pondok pesantren,pendidikan agama Islam  pada  masyarakat  dan pemberdayaan mesjid,urusan
agama, pendidikan agama,bimbingan masyarakat Kristen,  Katolik,  Hindu  serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. Pelaksanaan  kebijakan  teknis  di bidang  pengelolaan  admnistrasi dan informasi keagamaan
d. Pelayanan  dan  bimbingan  di bidang kerukunan umat
beragama;
e. Pengkoordinasian,  perencanaan, penegendalian  dan  pengawasan program.
f. Pelaksanaan  Hubungan  dengan Pemerintah  Daerah,  Instansi terkait  dan  lembaga  masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas
Departemen Agama di Kabupaten / Kota.
Untuk memberikan pelayanan prima  kepada  masyarakat  khususnya umat  Islam,  maka  kantor  Departemen Agama  Kabupaten  /  Kota  di  bantu  oleh Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan sebagaimana  di  jelaskan  Pasal  2  KMA No.  517  Tahun  2001  tentang  Penataan Organisasi  KUA  Kecamatan  bahwa Kantor  Urusan  Agama  (  KUA  ) Kecamatan berdasarkan bertugas melaksanakan  sebagian  tugas  Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota di bidang  Urusan  Agama  Islam  dalam wilayah kecamatan.
Sehubungan dengan tugas tersebut maka  KUA  kecamatan  mempunyai beberapa  fungsi,  yaitu  melaksanakan pencatatan  nikah    dan  rujuk,  mengurus dan  mbina  masjid,  zakat,  wakaf,  baitul mal dan ibadah sosial,kependudukan dan pengembangan  keluarga  sakinah  sesuai kebijakan  yang  dittapkan  Dirjen  Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji

## FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA KUA KECAMATAN DI KOTA MANADO– Syarifuddin
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## 3. Pelayanan  KUA Kecamatan
a. Pelayanan dalam
bidang pernikahan
Masalah pernikahan
merupakan  salah  satu  tugas  pokok dari  KUA  kecamatan  sebagaimana disebutkan dalam KMA Nomor 517 Tahun  2001,  Pasal  2  menjelaskan bahwa  KUA  mempunyai  tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten /  kota di bidang urusan agama  Islam  dalam  wilayah kecamatan.
Dengan  demikian  KUA  tidak hanya  melayani  persoalan    nikah dan  rujuk,  tetapi  juga  pembinaan produk halal, ibadah sosial, kemitraan  umat,  wakaf,  zakat, kemasjidan,  LPTQ,  kegiatan  lintas sektoral dan bimbingan ibadah haji.
Namun  demikian,  proses penikahan  yang  dilayani  oleh  KUA kecamatan pada umumnya
pasangan nikah (calon suami isteri) yang  ada  dikecamatan  tuminting, jika  aka  melaksanakan  akad  nikah sebagian  besar  mereka  langsung datang  ke  pembatu  PPN.  Semua urusan  minta  diselesaikan  oleh
pembantu  PPN  seperti:  surat keterangan  untuk  menikah  dari kelurahan, sedangkan Kartu
Keluarga  dan  foto  copy  KTP.  Fas foto  2  x  3  sebanyak  5    lembar diserahkan  ke  pembantu  PPN. Kemudian  persyaratan  tersebut oleh  pembantu  PPN  diserahkan  ke KUA Kecamatan.
Di  KUA  Kecamatan  semua persyaratan  di  terima  oleh  staf pelaksanaan  KUA,  yang  kemudian sebelum  hari  H  perkawinan  ( minimal  10  hari  kerja  setelah pemeriksaan),  pasangan  n  ikah  di panggil  oleh  kepala  KUA  untuk diberikan
penasehatan perkawinan.  Perkawinan  dapat dilaksanakan  di  umah  calon mempelai perempuan sesuai dengan tanggal dan hari yang telah ditetapkan.  Setelah  selesai  akad nikah  dan  semua  persayaratan telah  terpenuhi,  maka  pasangan nikah  langsung  diberikan  buku nikah  (  Kutipan  Akta  Nikah  Model NA).
Jika  pasangan  calon  suami istero  langsung  datang  ke  KUA melapor untuk melaksanakan pernikahan  di  Balai  KUA  melaporr untuk melaksanakan pernikahan di balai Nikah, maka semua
POTRET PEMIKIRAN – Vol.19, No. 2, Juli - Desember 2015
persaratan  untuk  menikah  dari kelurahan,  kartu  keluarga,fotocopy KTP,  fas  foto  2  x  3  sebanyak  5 lembar,  semua  disiapkan  /  diurus sendiri  oleh  calon  suami  isteri. Situasi  seperti  ini    (  nikah  dibalai Nikah) dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu Rupiah). Hal  ini  sesuai  dengan  KMA  Nomor 2  Tahu  2004  dan  PMA  Nomor  11 Tahun  2007  (  Wawancara  dengan kepala  KUA  kec.  Tuminting  dan Kepala KUA Kec. Singkil, tanggal 16 mei 2009.
Adapun mengenai biaya nikah/rujuk yang diadakan di balai nikah  sebesar  Rp.  30.000,-  itu berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor  51  Tahun  2005  dan  KMA Nomor 2 Tahun 200, Uang tersebut disetorkan ke Kas Negara.

## b. Pelayanan dalam bidang Rujuk
Dari  data  yang  ada  di  KUA
Kecamatan Tuminting, dapat dikatakan  bahwa  pasangan  rujuk sampai  saat  ini  belum  pernah  ada. Namun pelayanannya hampir sama dalam  proses  pelayanan  nikah, yaitu di periksa data-data talaknya, mengisi blangko rujuk ke
Pengadilan Agama, membawa buku pencatatan  Rujuk  je  pengadilan
Agama.  (  Wawancara  dengan Kepala  KUA  Kec.  Sario  tanggal  26 Mei 2009).

## c. Peran Kepala KUA dalam bidang zakat
Peran Kepala KUA dalambidang zakat menurut susunan  pengurus  Badan  Amil Zakat (BAZDA) Kecamatan Tuminting 2008/2009, kepala KUA sebagai Pembina masalah zakat.Karena Unit Pengumpul Zakat  ada  di  setiap  kelurahan  dan mesjid-mesjid,  maka  pada  setiap unit  tersebut  memiliki  panitia masing-masingyang bertugas untuk mengumpulkan  dana  dari  muzakki dan  menyalurkan  kepada  para mustahiq  (Wawancara  dengan Kepala  KUA  Kecamatan  Tikala, tanggal  Juni 2009).
d. Pelayanan dalam bidang wakaf
Kepala KUA bertugas mencatat,  memeriksa  data-data status  tanah  dari  wakif,  mencatat data-data  pribadi  wakif  dan  nazir, membuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW) dan  membuat  pengantar  ke  Badan Pertanahan Negara untuk pengurusan  sertifikat  wakaf  ( Wawancara  dengan  Kepala  KUA

## FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA KUA KECAMATAN DI KOTA MANADO– Syarifuddin
Kecamatan  Mapanget,  Tanggal  10 April 2009).
e. Pelayanan dalam Bidang

## Kemesjidan
Dalam kegiatan mesjid Kepala
KUA  seagai  pembina  keagamaan
sekaligus sebagai manajernya, yaitu  para  Badan  Kesejahteraan Mesjid (BKM) dikumpulkan kemudian  diberikan  pengarahan tentang
keagamaan secara langsung  dan  membina  organisasi- organisasi  yang  ada  (Wawancara dengan  Kepala  KUA  Kecamatan Malalayang, tanggal 14 Juni 2009).
f. Pelayanan dalam bidang

## Kesehatan
Peranan  Kepala  KUA  sebagai pembina  dan  pemberi  penyuluhan terhadap  masyarakat  setempat tentang  TTI  dan  TT2,  masalah  KB, Gizi  dan  sebagainya  (  Wawancara dengan  Kepala  KUA  Kec.  Wanea, Tanggal 27 April 2009).
g. Pelayanan dalam bidang

## Keluarga Sakinah
Peranan  Kepala  KUA  melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan,
kewajiban  sebagai  suami  Isteri, cara-cara  hidup  rukun  dan  damai dalam  berkeluarga,  memberikan pengertian tentangKeluarga Sakinah  (  Wawancara  dengan Bapak.  Hartono,  Penghulu  Kec. Tuminting,  Tanggal  5  Agustus 2009).

## h. Pelayanan Dalam Bidang LP2A
Peranan  Kepala  KUA  dalam Bidang  LP2A  sejalan  dengan tuntutan  dan  pekembangan  zaman LP2A yang semula berada dibawah
Direktorat  Penerangan  Agama Islam Dirjen Bimbingan
Masyarakat  Islam  dan  Urusan  Haji, Berdasarkan  KA  RI  NomorTahun 2001  tentang  keudukan,  tugas, fungsi  dan  kewenangan,  susunan organisasi dan tata Kerja Departemen  Agama  berpindah menjaadi  kewenangan  Direktorat Pendidikan  Agama  Islam  Pada Masyarakat  dan  Pemberdayaan Masjid  Dirjen  Kelembagaan  Agama Islam.  Sehubungan  dengan  itu berdasarkan  hasil  musyawarah Nasional  LP2A  tahun  2003  di  Kota Palangkaraya  Provinsi  Kalimantan Tengah di laksanakan pada tanggal 5  juli  2003,  Badan  P2A  menjadi nomenklatur LP2A (Direktur
POTRET PEMIKIRAN – Vol.19, No. 2, Juli - Desember 2015
Pendidikan  Agama  Islam  pada msayarakat  dan  Pemberdayaan Mesjid, Jakarta: 2003).
LP2A ini dalam melakukan
kegiatannya  bekerjasama  dengan Majelis
Ulama.
Sebagai
Penasehatnya  adalah  :  Camat  dan
Majelis Ulama. Sebagai Pembinanya adalah  :  Kepala  KUA,  Kepala  Dinas Pendidikan  Nasional  dan  3  Kepala Madrasah Aliyah Negeri ( Wawancara  dengan  Bapak  Irfan Jabli, Penghulu Kecamatan
Bunaken).

## i. Pelayanan  di  Bidang  Produk Halal
Masalah  produk  halal  yang selama  ini  hanya  di  tangani  oleh Majelis Ulama, sebaiknya harus ada dari Departemen Agama Pusat dan Departemen  Agama  Daerah.  Peran KUA  dalam  produk  halal  hanya mendata pabrik-pabrik
/
perusahan-perusahaan  tyang  ada di  wilayahnya.  Misalnya  pabrik tahu,  pabrik  tempe,  pabrik  keripik singkong dan sebagainya.
Kemudian  pihak  KUA  melapor  ke kantor Departemen Agama. Karena tidak  ada  tim  khusus  dari  Daerah, maka sulit di tangani dengan baik. (
Waewancara  dengan  kepala  KUA Kec. Wenang, Tanggal 7 Juni 2009).
Pelaksanaan
Peraturan

## Jabatan Fungsional Penghulu
Respon  Pejabat  Departemen  Agama diantaranya ialah:
a. Kepala  Kantor  Departemen  Agama Manado berpendapat bahwa sebenarnya adanya peraturan Jabatan  Fungsional  penghulu  itu baik,  yaitu  meningkatkan  kualitas tetapistaf  KUA  yang  ada  di    KUA KUA  Kota  Manado  kebanyakan perempuan ( 19 orang ) dan 5 laki- laki, tetapi dari 5 orang itu hanya 2 yang  sarjana  sehingga  sulit  untuk mengikuti aturan tersebut.
b. Kepala  KUA  berpendapat  bahwa adanya peraturan Jabatan fungsional penghulu di tanggapinya merupakan  angin  yang  bagus, paling  tidak  apa-apa  yang  mereka lakukan  di  nilaidan  dihargai, jabatan  funsional  penghargaan lebih  baik,  penilaian  di  lihat  dari hasil  prestasi,  sedangkan  jabatan struktural  atasan  maunya  begitu, ya kita mengikuti apa maunya, jadi menurut  kepala  KUAKecamatan Tuminting yang paling

## FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KINERJA KUA KECAMATAN DI KOTA MANADO– Syarifuddin
menguntungkan apa yang kita lihat itulah kita ambil hasilnya.
c. Drs.  Abdul  Said  Ismail  menyambut baik perenghargaan pemerintah itu yang  diberikan  kepada  penghulu dengan Jabatan
Fungsional sehingga  penghulu  yang  aktif  dan memenuhi  angka  kredit  tertentu bisa  mencapai  golongan  IV/c.
Namun    penghargaan  pemerintah dengan memberikan jabatan fungsional  penghulu  itu  di  nilai belum  dapat  di  samakan  dengan jabatan  struktural  eselon  III/b, seperti camat, karena tugas Kepala KUA  dan  Penghulu  adalah  di samping melaksanakan tugas-tugas kepenghuluan,  mereka  juga  harus melaksanakan kegiatan lintas sektoral.  Kegiatan  lintas  sektoral inilah yang memerlukan koordinasi dengan  instansi  terkait  seperti camat,  Kapolsek,  Koramil  dan
Lurah.  Oleh  karena  itu  menurut beliau  menyarankan  agar  jabatan struktural  kepala  KUA  di  naikan sama  dengan  jabatan  struktural Camat.  Oleh  karena  itu  menurut beliau jabatan  fungsional penghulu ini  perlu  di  sosialisasikan  lebih dulu,  sebab  tidak  mustahil  dengan jabatan  fungsional  penghulu  justru akan  memberatkan  penghulu  itu
sendiri
didalam mengurus kenaikan pangkatnya, karena belum  semua  penghulu  memiliki latar  belakang  pendidikan  S1  dan kemampuan penghulu mengumpulkan  angka  kredit  itu  di nilai  masih  rendah  terutama  di Wilayah Indonesia bagian timur.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor yang mendukung pelaksanaan jabatan fungsional penghulu agar dapatberjalanlancar, antara lain:
a. Menggalakkan sosialisasi
tentang jabatan fungsional penghulu tersebut;
b. Meningkatkan  Sumber  Daya Manusia KUA;
c. Memenuhi sarana dan Prasarana KUA;
d. Anggaran  untuk  kegiatan  KUA perlu  di  tinjau  kembalikarena selama  ini  masih  melekat  pada kantor Departemen Agama;
e. Menambah  Personil  KUA  kalau kelima  hal  tersebut  telah terpenuhi,  maka  pelaksanaan jabatan  fungsional  penghulu  itu dapat berjalan dengan baik.
POTRET PEMIKIRAN – Vol.19, No. 2, Juli - Desember 2015
Adapun faktor penghambat antara lain :
a. Sosialisasi  jabatan  fungsional penghulu  secara  khusus  belum pernah  di  laksanakan  kecuali disisipkan acara tertentu, seperti dalam  acara  orientasi  keluarga sakinah dan oreintasi
manajemen KUA;
b. SDM  KUA  masih  rendah  dan pegawainya masih sangat minim serta  pegawainya  kebanyakan perempuan;
c. Anggaran  KUA  masih  melekat pada kantor Departemen Agama sehingga segala kegiatan berjalan kurang efektif;
d. Tunjangan  dan  angka  kredit jabatan funsional penghulu belum jelas.
e. Sarana  dan  prasarana  KUA masih sangat kurang.

## Penutup
Dari hasil penelitian dana pembahasannya dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sumberdaya  KUA  yang  adadi
kota  Manado  pada  umumnya masih ada yang perlu dievaluasi, karena para stafnya kebanyakan perempuan,  jumlah  pegawainya masih  minim  dan  latarbelakang pendidikan  kebanyakan  bukan
S1.  Sedangkan  menurut  aturan yang  ada  satu  KUA  memiliki  7 atau  6  orang  staf  tetapi  di  kota Manado  ini  satu  KUA  hanya memiliki  dua  atau  tiga  orang staf.
2. Untuk  pelaksanaan  kegiatan KUA,  anggaran  masih  melekat dengan  kantor  Departemen sehingga  segala  kegiatan  yang dilakukan kurang efektif.
3. Pelaksanaan  kegiatan  khusus sosialisasi  jabatan  fungsional penghulu  masih  belum  optimal.
Namun dalam acara-acara seperti keluarga sakinah,
orientasi managemen KUA, maka disisipkan atau diinformasikan  tentang  masalah jabatan fungsional penghulu.
4. Jabatan  fungsional  penghulu belum  optimal.  Karena  baru  1 orang  penghulu  yang  naik pangkat  melalui  angka  kredit jabatan fungsionalnya.

## Daftar Pustaka
Affandi  Mochtar  (ed).  1996. Menuju Penelitian
Keagamaan dalam Perspektif Penelitian Sosial ..
Cirebon:  Fakultas  Tarbiyah  IAIN
Sunan Gunung Djati.
Ari  Arikunto.  2002.  Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktik. PT.  Rineka  Cipta:  Jakarta,
EdisiRevisi V