## LETTER OF CREDIT (LC) DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN
ALTERNATIF LC DALAM BANK SYARI’AH
Jamaluddin Achmad Kholik
STAIN Kediri

## Abstract
Fiqh  Islam  has  characteristics  that  are  always  relevant  to  be  applied  in every  changing  era,  because  it  has  a  solution  to  the  problematic  mu`amalah contemporary.  Letter  of  credit  is  one  of  conventional  bank  products  in contemporary  mu'malat  which  we  need  to  study  fiqh  law,  whether  it  can  be justified syara 'or not.
This  article  discusses  the  substance  and  application  of  the  “Letter  of Credit/ LC”, then reviewing on the fiqh law, because it is said in a rule " al hukmu 'ala  syai'in  far'un'  an  tashowurihi "  (law  against  a  problem  is  part  of  the description).  Next  we  will  discuss  alternative  “Letters  of  Credit/  LC”  practices offered by Islamic banks, because Allah does not forbid anything except to give a halal  and  better  substitute  that  can  benefit  humankind  in  the  world  and  the hereafter
Key words: Letter of Credits, Fiqh Law

## A. Pendahuluan
Fiqh  Islam  memiliki  karakteristik  yang  selalu  relevan  untuk  diterapkan dalam  setiap  perubahan  zaman  karena  memiliki  solusi  terhadap  problematika mu`amalah  kontemporer.  Realita  ini  berangkat  dari  titik  tolak  bahwa  teks-teks syara’ yang berkaitan dengan mu’amalat, mayoritas berupa kaidah-kaidah umum yang  tidak  mambahas  tentang  teknis  secara  detail.  Sedang  perincian  teknisnya diserahkan  kepada  para  ulama  setiap  masa  untuk  membahasnya  melalui  ijtihad dalam rangka menerjemahkan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh syari’at sesuai  dengan  kondisi  dan  realita,  yang  dapat  memanifestasikan  kemaslahatan manusia sebagai tujuan diturunkan syari’at ( maqashid al syari’ah ).
Letter  of  credit  merupakan  salah  satu  produk  bank  konvensional  dalam mu’malat  kontemporer  yang  perlu  kita  kaji  hukum  fiqhnya,  apakah  bisa dibenarkan  secara  syara’  atau  tidak.  Jika  ternyata  tidak  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  syari’at,  apakah  solusi  yang  ditawarkan  oleh  fiqh  Islam  yang menggantikan  fungsi  letter  of  credit  dalam  kehidupan  ekonomi  modern  yang sangat membutuhkan sarana tersebut, terutama dalam proses ekspor dan impor.
Tulisan  ini  membahas  substansi  dan  aplikasi  praktik  letter  of  credit, kemudian  kita  kaji  hukum  fiqhnya,  karena  dikatakan  dalam  sebuah  kaidah  “ al hukmu  ‘alâ  syai’in  far’un  ‘an  tashowurihi “  (hukum  terhadap  suatu  masalah merupakan  bagian  dari  diskripsinya).  Selanjutnya  akan  kita  bicarakan  praktek alternatif  letter  of  credit  yang  ditawarkan  oleh  bank  Islam,  karena  Allah  tidak melarang sesuatu kecuali memberi pengganti yang halal dan lebih baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat.
B. Substansi letter of credit  ( al i’timad al mustanadi ) dan urgensinya
Letter  of  credit  dalam  bahasa  arab  disebut  “ al  i’timad  al  mustanadi “, sedang i’timad (credit) secara etimologi mempunyai  arti kepercayaan, pemberian kemudahan  atau  jaminan.  Dan al  mustanad berasal  dari sanada yang  berarti bersandar. (1) Sedang letter of credit secara terminologi berarti: “Perjanjian tertulis yang  dikeluarkan  oleh  bank  pembuka  kredit  berdasarkan  permintaan  nasabah (importir),  dimana  bank  berjanji  untuk  kepentingan mustafîd/  beneficiary (eksportir)  sebagai  pihak  ketiga,  untuk  membayar,  menerima  atau  mengambil diskon harga nota tagihan-nota tagihan yang menyertai berkas-berkas pengiriman barang  komoditi  jika  sesuai  dengan  syarat-syarat  kredit“,  ini  merupakan  definisi yang biasa dipakai oleh para penulis dan digunakan dalam terminologi perundang- perundangan. (2)
Berdasarkan uraian di atas, letter of credit (LC) merupakan surat perjanjian dari  suatu  bank  yang  ditujukan  kepada  bank  lain  di  luar  negeri,  berdasarkan permintaan  seorang  importir  untuk  kepentingan  eksportir,  yang  berisi  kewajiban membayar  sejumlah  nominal  uang  ketika  ada  permintaan  dari  eksportir,  sesuai
(1 ) Dr. Muhammad ‘Utsman Syiber, al mu’âmalât al mâliyah al mu’âshirah fi al fiqh al Islâmi , hal. 281, cet. III 1419 H/ 1999 M. Dar al nfâis Yordania
(2 ) Dr.  abdul  Hamid  Mahmud  Al  Ba’ali, Al  itstismâr  wa  al  riqâbah  al  syar’iyyah  fi  al  bunûk  wa almuassasât  al  mâliyyah  al  Islâmiyyah ,  hal.  64,  cet.  I  1411  H/  1991  M,  maktabah  wahbah, Kairo
dengan berkas-berkas pengiriman barang komoditi ekspor atau yang siap dikirim. Sejumlah  uang  ini  adalah  harga  barang-barang  komoditi  dan biaya pengirimannya,  dan  jika  penjual  (eksportir)  telah  menerima  surat  kreditnya,  dia bisa mencairkan nota tagihan atau cek  yang menyertainya, sebesar nominal  yang harus  dibayar  oleh  si  pembeli  (importir),  dan  pihak  bank  koresponden  harus membayarnya  setelah  menerima  berkas-berkas  tanda  bukti  pengiriman  barang- barang  komoditi  tersebut.  Selanjutnya  bank  koresponden  tersebut  mengirim berkas-berkas  dan  nota  tagihan  atau  cek  kepada  bank  yang  mengeluarkan  surat kredit,  untuk  memperoleh  nominal  uang  harga  barang  beserta  biayanya.  Dengan demikian bank yang mengeluarkan LC punya hutang kepada bank luar negeri ini, pada  saat  yang  sama  penghitungan  bunga  mulai  berjalan  semenjak  bank  luar negeri  membayar  nominal  uang  kepada  eksportir  hingga  bank  pengeluar  LC. membayar seluruh nominal tersebut. (3)
Letter  of  credit  termasuk  sarana  yang  urgen  dalam  perdagangan internasional,  karena  dapat  menghapus  ketidakpercayaan  antara  eksportir  dan importir,  dan  memberi  solusi  dari  problem  ketika  importir  tidak  mau  membayar kecuali  jika  terjamin  keselamatan  barang  komoditinya,  demikian  juga  ketika eksportir  tidak  mau  menyerahkan  barang  komoditi  kecuali  ada  jaminan  bahwa barang-barangnya akan dibayar tanpa ditunda-tunda. Dari sini LC. menjadi sarana untuk mempermudah perdagangan internasional dan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak baik importir maupun eksportir. (4)
Perlu  diketahui  bahwa  pada  dasarnya  LC.  merupakan  salah  satu  sarana perdagangan  internasional,  namun  bisa  juga  dipergunakan  dalam  perdagangan dalam  negeri. (5) Pada  penerapannya,  bank-bank  komersial  tidak  sembarangan membuka letter of credit bagi siapa saja yang mengajukan, namun harus dipelajari dahulu  kemampuan  nasabah  yang  mengajukan  untuk  membayar  hutang-hutang, disamping  itu  bank  menarik  seperempat  dari  harga  kredit  di  muka.  Selanjutnya untuk  menjamin  tercapainya  nominal  sisanya,  barang-barang  komoditi  dikirim
(3 ) Dr. Wahbah Al Zuhaili, Al mu’âmalât al mâliyyah al mu’âshirah , hal. 464, cet. I 1423 H/ 2002 M, Dâr al fikr al mu’âshir Beirut, Dâr al fikr Suriya.
(4 ) Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, Al I’timâdaât al mustanadiyyah , hal. 11, cet. I 1417 H/ 1996 M, IIIT Kairo, Dr. Wahbah Al Zuhaili, lock. cit.
(5 ) Dr. Abdul hamid Mahmud Al Ba’ali, op. cit. hal. 63, Dr. Khodijah Al Nabrawi, Tahrîm al ribâ wa muwâjahatu tahaddiyâti al ‘ashr , hal. 240, Al Nahâr li al thab’i wa al nasyr wa al tauzî’ Kairo
dengan atas nama bank dalam negeri, sehingga jika terjadi masalah keterlambatan dalam  pembayaran  dari  importir  bank  berhak  menahan  barang-barang  komoditi tersebut. (6)
Sebab penamaan Letter of credit ( al i’timad al mustanaddi ) adalah karena adanya  tuntutan  untuk  menunjukkan  berkas-berkas  ( letters/  mustanaddât )  yang menetapkan  perpindahan  kepemilikan  barang-barang  komoditi,  demikian  juga untuk  membedakan  antara  kredit-kredit  biasa  yang  hanya  menuntut  bond  atau penarikan saja. (7)

## C. Klasifikasi letter of credit
Letter  of  credit  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  bentuk berdasarkan tinjauan yang berbeda-beda, diantaranya seperti berikut: (8)
1. Berdasarkan tabiat kreditnya, letter of credit dibagi menjadi dua: Letter of credit ekspor dan Letter of credit impor.
Letter  of  credit  ekspor  adalah:  pembukaan  LC.  yang  dilakukan  oleh pembeli  asing  untuk  kepentingan  eksportir  yang  ada  didalam  negeri,  untuk membeli barang-barang komoditi dalam negeri.
Sedang Letter of credit impor adalah: LC. yang dibuka oleh importir untuk kepentingan  eksportir  di  luar  negeri  untuk  pembelian  barang  komoditi  dari  luar negeri.  Dengan  bergabungnya  bank  yang  ada  di  negara  eksportir  sebagai  salah satu  unsur  dalam  operasional  Letter  of  credit,  Letter  of  credit  jenis  ini  bisa dianggap  sebagai  Letter  of  credit  ekspor,  jika  dilihat  dari  tinjauan  negaranya. Karena  Letter  of  credit  bisa  disebut  Letter  of  credit  ekspor  atau  Letter  of  credit impor sesuai dengan gerakan barang komoditi itu apakah masuk atau keluar dari suatu  negara.  Namun  demikian  Letter  of  credit  bisa  juga  berdiri  sendiri  seperti Letter of credit ekspor yang kita definisikan di atas.
2. Berdasarkan  tabiat  berkas-berkasnya,  letter  of  credit  bisa  dibedakan menjadi dua:
a. LC.  cash  ( al  i’timâd  al  munjiz )  atau  LC.  dengan  pengecekan  berkas ( i’timâd  mustanaddî  bi  al  ithilâ’ ):  yaitu  letter  of  credit  yang  pembayaran
(6 ) Dr. Muhammad ‘Utsman Syiber, op. cit. hal. 282
(7 ) Dr. Khodijah Al Nabrawi, lock. cit.
(8 ) Dr. Muhammad ‘Utsman Syiber, op. cit. hal. 282 dan setelahnya, Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, op. cit. hal.21 dan setelahnya
uang  kepada  eksportir  dilakukan  setelah  diterima  berkas-berkas  barang komoditi  dari  eksportir,  hal  ini  tentunya  jika  disepakati  bersama  antara eksportir dan importir.
b. LC.  dengan  penerimaan  barang  ( i’timâd  mustanaddî  bi  al  qabûl ):  yaitu letter  of  credit  yang  pembayarannya  dilakukan  setelah  barang-barang komoditi  dan  berkas-berkasnya  sampai  dan  diterima  oleh  importir.  Di  sini importir  dapat  mentasarufkan  sebagian  barang-barang  komoditi  sehingga memungkinkan untuk membayar angsuran.
3. Berdasarkan  keharusan  bank  untuk  menerima  atau  tidak,  letter  of credit dapat dibedakan menjadi:
a. Letter  of  credit  yang  bisa  dibatalkan:  yaitu  LC.  yang  diperbolehkan  bagi setiap  pihak  untuk  membatalkan  kapanpun  secara  sepihak.  LC.  model  ini biasanya  digunakan  antara  suatu  perusahaan  dengan  cabang-cabangnya  atau antara  perusahaan  antar  bangsa  dengan  cabang-cabangnya  di  negara-negara, atau antara pihak-pihak yang punya kepercayaan besar.
b. Letter  of  credit  pasti:  yaitu  dimana  pihak  bank  tidak  boleh  membatalkan, karena  setelah  pengguna  memberi  tahu  kepada  bank,  secara  langsung  bank bertanggung jawab untuk melaksanakan isi surat yang sampai kepadanya.
Dasar dalam menentukan letter of credit apakah bisa dibatalkan atau tidak adalah  kembali  kepada  syarat  yang  ditentukan  oleh  pihak  pengguna  (penjual/ eksportir),  jika  dia  mensyaratkan  tidak  bisa  dibatalkan  dan  diterima  oleh  pihak pembeli  dan  bank,  maka  letter  of  credit  menjadi  pasti  dan  tidak  bisa  dibatalkan. Sebenarnya  masih  banyak  lagi  pembagian  letter  of  credit  berdasarkan  tabiat masing-masing, tapi cukup kita ambil yang penting untuk diketahui di sini.

## D. Letter of credit dalam perspektif perundang-undangan konvensional
Para pakar hukum positif berbeda pendapat tentang status hukum letter of credit  dalam  perundang-undangan,  sebagian  mengatakan  bahwa  letter  of  credit termasuk wakalah (perwakilan), ada yang mengatakan sebagai kafalah (jaminan), dan  ada yang  mengatakan  sebagai  pensyaratan untuk  kepentingan  orang  lain.
Sebenarnya  letter  of  credit  menggunakan  teori-teori  ini  pada  bagian-bagiannya, karena LC. memakai teori wakalah ketika muwakkil (yang mengajukan LC) harus membayar  nominal  yang  telah  dibayar  oleh  wakilnya  (bank)  sesuai  dengan permintaannya  dengan  komisi  yang  disepakati.  Demikian  juga  memakai  teori pensyaratan  untuk  kemashlahatan  orang  lain  dengan  adanya  hak  langsung  bagi pengguna  semenjak  terjadi  kesepakatan  antara  pihak  yang  mengajukan  LC.  dan bank.
Setelah  dibandingkan  antara  teori-teori  yang  ada,  nampak  teori  wakalah lebih  tepat  untuk  diterapkan  dalam  menetapkan  hubungan  antara  pihak  yang mengajukan permohonan LC. dan bank, karena bank merupakan wakil dari pihak yang  mengajukan  permohonan  LC,  meskipun  wakalah  ini  tidak  bisa  dibatalkan kecuali  dengan  persetujuan  pengguna  LC.  karena  berkaitan  dengan  haknya.  Ini berlaku  kalau  pihak  yang  mengajukan  permohonan  LC.  memiliki  nominal  harga LC,  sedang  jika  tidak  memilikinya  atau  memiliki  sebagian  kecil  saja,  maka sisanya menjadi hutang berbunga yang harus dibayar.

## E. Jenis Bunga dalam LC
Dalam  praktek  LC  terdapat  dua  macam  bunga  yaitu  bunga  rendah  dan bunga tinggi. bunga rendah, yaitu bunga yang harus dibayar atas harga yang telah dibayar  oleh  bank  luar  negeri,  bunga  ini  dihitung  sejak  harga  barang-barang komoditi  dibayar  kepada  pihak  eksportir  sampai  dibayarkan  oleh  bank  dalam negeri. bunga tinggi,  yaitu  bunga  yang diambil jika nasabah  (importir) terlambat dalam melunasi hutangnya kepada bank dalam negeri. (9)

## F. Letter of credit dalam perspektif fiqh
Untuk mengetahui hukum syar’i dari sistem letter of credit, perlu meneliti dengan  seksama  praktek  dan  fase-fase  yang  dilewati,  kemudian  menetapkan hukum syar’i dari setiap praktek dan fase. Secara garis besar operasional letter of credit dapat dibedakan menjadi dua kondisi:
(9 ) Dr. Muhammad ‘Utsman Syiber, op. cit. hal. 284-285

## 1. Letter of credit sebagai sarana pembayaran
Kondisi  ini  terjadi  ketika  letter  of  credit  dikeluarkan  dari  pemohon  yang memiliki  seluruh  harga  kreditnya,  yang  mana  bank  berjanji  untuk  membayar, menerima  atau  memotong  nota  tagihan  untuk  kepentingan  pengguna  (eksportir). Dengan  demikian  dalam  fiqh  hubungan  semacam  ini  termasuk  dalam  kategori wakalah yang diperbolehkan dalam Islam, karena pemohon LC. mewakilkan bank yang mengeluarkan LC. untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan yang  mewakilkannya.  Dan  diperbolehkan  bagi  seorang  wakil  untuk  mewakilkan kepada  orang  lain  pekerjaannya  dalam  batas-batas  yang  diwakilkan  kepadanya, dari  sini  bank  yang  mengeluarkan  LC.  sebagai  wakil  asli  membayar  atau menerimanya sendiri atau melalui pihak lain, dalam hal ini bank luar negeri. (10)
2. Letter of credit sebagai sarana pembayaran yang disertai dengan kredit.
Kondisi  ini  sebenarnya  merupakan  kondisi  pengecualian,  namun  pada aplikasi  sekarang  menjadi  hal  yang  biasa,  bahkan  kebalikannya  yang  menjadi pengecualian.  Karena  demikian,  maka  seluruh  aplikasi  letter  of  credit  kecuali kondisi  pembayaran  di  depan  ( advance  payment )  seperti  di  atas,  merupakan pendanaan  dalam  perdagangan  internasional  untuk  tempo  yang  berbeda-beda. Masing-masing  eksportir  maupun  importir  dapat  memperoleh  kemudahan  kredit melalui  letter  of  credit.  Maka  selagi  pemohon  letter  of  credit  tidak  memilki seluruh  harga  kredit  atau  sebagiannya,  secara  fiqh  hubungan  ini  termasuk  dalam qardh yang berbunga baik dari seluruh kredit maupun sebagian kredit yang belum dibayarnya,  apalagi  bank  mengambil  dua  macam  kredit  dari  nasabahnya (importir)  seperti  di  depan.  Dari  sini  pelaksanaan  letter  of  credit  termasuk mu’âmalah  yang  diharamkan  karena  mengandung  riba  dengan  diterapkannya sistem bunga. Oleh karena itu, menjadi tugas bank Islam untuk memberikan solusi dari  mu’âmalah  yang  haram  ini  dengan  alternatif  akad  yang  dibenarkan  oleh syara’  yang  bisa  memerankan  fungsi  letter  of  credit  dalam  perdagangan internasional. (11)
(10 ) Dr. Abdul hamid Al Ba’ali, op. cit. hal. 64-65,  Dr. Khodijah Al Nabrawi, op. cit. hal. 241
(11 ) Dr. Abdul hamid Al Ba’ali, op. cit. hal. 65-66, Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal.466

## G. Sistem pembayaran letter of credit dalam pandangan fiqh Islam
Ada beberapa sistem pembayaran letter of credit yang dipraktekkan dalam transaksi perdagangan internasional, sebagai berikut: (12)
1. Pembayaran di muka ( advance payment )
Pembayaran  ini  dilakukan  dengan  membayar  berapa  persen  dari  jumlah semua harga barang komoditi kepada pengguna (eksportir) menggunakan kwitansi penerimaan  dan  nota  jaminan  ( khithâb  al  dhamân )  senilai  dengan  nominal  yang dibayar.  Sedang  pembayaran  sisanya  dilakukan  setelah  diserahkan  berkas-berkas pengiriman sesuai dengan syarat-syarat letter of credit, atau dibayar dengan tempo yang panjang dengan memakai nota tagihan-nota tagihan dari pihak importir.
Sistem pembayaran ini sama dengan sistem ‘arbûn dalam fiqh Islam yang diperbolehkan oleh Imam Ahmad secara luas, bahkan pembayaran dalam kondisi ini,  uang  mukanya  merupakan  bagian  dari  harga  barang  komoditinya,  yang diperbolehkan dalam madzhab Maliki.
2. Pembayaran cash atau dengan pengecekan ( at sight )
Sistem  pembayaran  ini  dilakukan  dengan  membayar  harga  barang semuanya kepada pengguna  (eksportir) setelah pengecekan berkas-berkas barang komoditi  dan  kesesuaiannya  dengan  syarat-syarat  letter  of  credit.  Sistem pembayaran  semacam  ini  boleh  dilakukan  oleh  bank  dengan  dasar  bank  adalah pemilik  atau  patner  ( syarîk )  atau  pembuka  letter  of  credit  juga.  Bahkan  pada dasarnya  dalam  jual  beli  yang  muthlaq,  harga  barang  dibayar  dengan  kontan selagi  tidak  disepakati  untuk  dibayar  dengan  tempo  atau  dengan  kredit  dengan jangka waktu yang jelas.
3. Pembayaran dengan tempo atau dengan penerimaan ( acceptance )
Pada sistem pembayaran ini ada kesepakatan antara eksportir dan importir bahwa  pembayaran  dilakukan  dengan  tempo,  dimana  pengguna  (eksportir) mengajukan  berkas-berkas  yang  disertai  dengan  satu/  beberapa  nota  tagihan kepada bank koresponden,  yang selanjutnya dikirim kepada bank pembuka letter of  credit  sebagai  pembeli  (dengan  diterimanya  berkas-berkas  pengiriman), kemudian  dikembalikan  lagi  kepada  pengguna  untuk  dicairkan  pada  waktu barang-barang komoditi  sudah diterima oleh  pihak importir. Dan kadang-kadang
pengguna  tidak  memegang  nota  tagihan  seharga  barang  komoditi  sama  sekali, sehingga  kesepakatan  hanya  berisi  penundaan  pembayaran  pada  waktu diterimanya  barang-barang  komoditi  oleh  pihak  importir.  Sistem  pembayaran tempo  ini  diperbolehkan  dalam  syari’ah,  dengan  dasar  bahwa  bank  adalah pembeli dan pembuka letter of credit.
Dengan  demikian  sistem-sistem  pembayaran  yang  diterapkan  dalam operasional letter of credit tidak bertentangan dengan syari’ah.

## H. Syarat-syarat  penerimaan  dalam  letter  of  credit  dalam  perspektif  fiqh Islam
Sudah  menjadi  kelaziman  bahwa  syarat-syarat  yang  disepakati  dalam suatu  akad  akan  menciptakan  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh setiap  pihak.  Di  antara  syarat-syarat  tersebut  adalah  syarat-syarat  penyerahan barang-barang  komoditi  sebagai  obyek  akad,  yang  pelaksanaannya  berbeda-beda sesuai dengan tempatnya.
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  sesuatu  yang  disepakati  antara  semua  pihak dalam suatu akad yang didasarkan pada rasa saling merelakan, menjadi kewajiban yang  harus  dilaksanakan.  Demikian  juga  hal-hal  yang  tidak  masuk  dalam  poin- poin  kesepakatan,  tapi  telah  menjadi  tradisi,  harus  dilaksanakan  juga,  karena tradisi  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  syara’  selagi  tidak  bertentangan dengan syari’ah.
Dengan demikian kaidah-kaidah dan tradisi-tradisi yang diterapkan dalam operasional  letter  of  credit  seperti  kaidah-kaidah  yang  dikeluarkan  oleh  kamar dagang  internasional  no.  350  tahun  1980  harus  ditaati  selagi  tidak  bertentangan dengan hukum-hukum syari’ah. Kaidah-kaidah tersebut adalah:

## 1. Penyerahan barang komoditi di tempat produksi
Di  sini  ditentukan  kewajiban-kewajiban  penjual  maupun  pembeli  untuk menghindari persengketaan. Di antara kewajiban penjual dalam kondisi ini adalah meletakkan  barang  komoditi  di  bawah  kendali  pembeli  pada  waktu  dan  tempat yang  telah  ditentukan  dalam  syarat-syarat  akad,  dan  memberi  tahu  pembeli  hal tersebut pada waktu yang tepat. Sedang diantara kewajiban pembeli di sini adalah menanggung seluruh biaya dan tanggung jawab penjagaannya.

## 2. Penyerahan yang dilakukan di pelabuhan penjual (free along side/ F.A.S)
Kewajiban  yang  harus  dijalankan  penjual  dan  pembeli  dalam  kondisi  ini adalah:  penjual  diharuskan  menyediakan  barang  komoditi  sesuai  dengan  syarat- syarat akad, dan menyerahkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan pada pelabuhan  pengiriman  dan  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  pembeli  dengan segera.  Sedang  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  pembeli adalah menanggung  seluruh  penjagaan  dan  biaya  semenjak  barang  diletakkan  di  kapal pengiriman.
3. Penyerahan di atas kapal (free on board/ F. O. B)
4. Penyerahan di pelabuhan pembeli (cost and freigt/ C.A.F)
Demikian  juga  terdapat  kewajiban-kewajiban  bagi  penjual  dan  pembeli yang tidak jauh berbeda dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
Dari  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  kamar  dagang  internasional  di atas,  paling  tidak  ada  tiga  hal  pokok  yang  perlu  dikaji  dalam  fiqh  Islam,  tiga masalah tersebut adalah:
1. Peletakan  barang di bawah kendali pembeli pada  tempat dan waktu  yang telah ditentukan dalam kesepakatan
2. pemberitahuan pembeli akan hal-hal di atas pada waktu yang tepat
3. penanggungan seluruh biaya dan penjagaan barang-barang komoditi
Untuk  mengetahui  secara  detail  hukum-hukum  permasalahan  ini  dalam kaca mata fiqh, perlu kita paparkan secara singkat tentang akibat hukum dari akad jual beli dalam fiqh Islam, seperti di bawah ini.

## a. Kewajiban-kewajiban pokok seorang penjual
Kewajiban-kewajiban  pokok  seorang  penjual  dapat  kita  bedakan  menjadi dua macam: (1) pemindahan kepemilikan ; Dalam jual beli, kepemilikan barang berpindah  ke  tangan  pembeli  setelah  akad  jual  beli  sempurna,  kecuali  ada kesepakatan  lain.  Di  sini  jika  harga  barang  dibayar  dengan  kredit  atau  dengan tempo,  diperbolehkan  bagi  penjual  untuk  mensyaratkan  bahwa  kepemilikan  baru pindah  ke  tangan  pembeli  setelah  dibayar  seluruh  harga  barang,  meski  barang telah diserahkan kepada pembeli. Syarat ini merupakan syarat yang diperbolehkan karena  termasuk  dalam kemashlahatan  akad,  dan  merupakan  pandangan yang
tepat  dan  jauh  yang  tidak  dipikirkan  dalam  point-point  kamar  dagang internasional  tadi.  (2) penyerahan  barang ;  Sudah  menjadi  kewajiban  seorang penjual untuk menyerahkan barang komoditi kepada pembeli bebas dari hak pihak lain, dan melakukan hal-hal  yang menunjukkan pemindahan kepemilikan  kepada pembeli. Setelah penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara benar, maka dia tidak bertanggung jawab lagi  atas barang tersebut  jika terjadi  kerusakan atau sesuatu yang menimpanya.
Cara-cara  penyerahan  ini  bisa  dilakukan  sesuai  dengan  kondisi  barang, bisa  dengan  penyerahan  barang  langsung  kepada  pembeli  ( bi  al  fi’l ),  misalnya dengan  meletakkan  disampingnya,  atau  dengan takhliyah (memberi  izin  kepada pembeli  untuk  memegang  kedali  tasharuf  barang  komoditi  tersebut).  Bisa  juga penyerahan  barang  dilakukan  secara hukmi ,  misalnya  mencatat  barang  tersebut secara  resmi  dengan  nama  pembeli,  hanya  saja  barangnya  masih  di  tangan penjual.  Atau  penjual  sudah  memberi  ultimatum  kepada  pembeli  untuk mengambil  barang  pada  waktu  yang  wajar,  kalau  tidak  juga  diambil  maka dianggap telah mengambil, namun pembeli tidak mengambil juga.

## b. Kewajiban-kewajiban seorang pembeli
Kewajiban-kewajiban  seorang  pembeli  dalam  akad  jual  beli  adalah membayar  harga  barang  yang  dibeli,  menerima  barang  dan  menanggung  biaya perawatannya setelah diterima.
Setelah melihat hukum-hukum yang terperinci dalam fiqh Islam kaitannya dengan  masalah  penyerahan  barang  dan  penentuan  tanggung  jawab  akan keselamatan barang, yaitu tanggung jawab ada di tangan penjual sebelum diserah terimakan,  dan  setelahnya  menjadi  tanggungan  pembeli.  Dengan  demikian kaidah-kaidah  yang  telah  ditetapkan  kamar  dagang  internasional  dalam  masalah yang sama kaitannya dengan operasional letter of credit dapat dibenarkan, karena tidak bertentangan dengan syari’ah.
Tidak  berlebihan  kalau  kita  berbangga  dengan  fiqh  Islam  yang  telah menetapkan  bentuk-bentuk  penyerahan  secara  hukmi,  yang  masih  relevan  untuk diterapkan  pada  era  modern  ini,  seperti  yang  diundang-undangkan  dalam majallatu  al  ahkâm  al  ‘adliyyah dan  undang-undang  perdata  Yordan  yang
diambilkan dari hukum-hukum fiqh Islam, hukum-hukum ini masih relevan meski setelah berabad-abad berjalan. (13)

## I. Aplikasi alternatif letter of credit pada bank Islam
Sistem  letter  of  credit  pada  asalnya  merupakan  produk  bank-bank komersial  yang  berinteraksi  dengan  riba  (bunga),  kemudian  diadopsi  ke  dalam bank  Islam  setelah  dibersihkan  dari  mu’amalah  yang  bertentangan  dengan syari’ah  Islam. Melihat  urgensi  letter of credit dalam perdagangan internasional, bank-bank Islam tidak tinggal diam, dengan menggali akad-akad yang dilegalkan oleh syari’ah memberikan solusi masyarkat muslim dari problem mu’amalat yang berbaur dengan riba.
Pada  bank  Islam,  letter  of  credit  bisa  menggunakan  salah  satu  akad berikut:  akad al  wakâlah  biajr , al  murâbahah  lil  âmir  bi  al  syirâ’ ,  akad musyârakah, atau mudhârabah .  Akad-akad  ini  diterapkan  dalam  kondisi  yang berbeda,  tentunya  tidak  mengambil  bunga,  karena  termasuk  riba  yang diharamkan.
a. al wakâlah bi ajr
Akad  ini  diterapkan  ketika  pihak  importir  memiliki  harga  semua  kredit, maka bank menjadi  wakil dari nasabah dalam melaksanakan seluruh operasional yang  berkaitan  dengan  letter  of  credit,  dengan  kompensasi  bank  memperoleh komisi  dari  pekerjaan  yang  dia  perankan  sebagai  wakil,  yang  dalam  fiqh hubungan seperti ini dikenal dengan akad wakâlah biajr.
Operasional  letter  of  credit  tipe  ini  dapat  mengikuti  fase-fase  seperti berikut ini:
1. Nasabah  (A)  membuka  letter  of  credit  pada  bank  Islam,  dimana  bank menerima 25 % dari harga kredit itu sebagai jaminan.
2. Berkas-berkas  barang  yang  mau  diimpor  diserahkan  dengan  harga  penuh  dari letter of credit.
3. Pihak  bank  Islam  mengirimkan  berkas-berkas  tersebut  kepada  bank koresponden  di  luar  negeri,  yang  dilanjutkan  dengan  pengeluaran  cek  atau  nota tagihan oleh pihak bank koresponden untuk kepentingan eksportir, dan pihak bank
(13 ) Dr. Abdul hamid Al Ba’ali, op. cit, hal. 72-76
luar  negeri  membayar  secara  penuh  atas  tanggungan  bank  Islam,  pada  saat  yang sama pihak eksportir menyerahkan berkas-berkas pengiriman barang komoditi.
4. Bank  koresponden  mengirimkan  berkas-berkas  pengiriman  barang  tersebut kepada  bank  dalam  negeri,  dan  selanjutnya  bank  dalam  negeri  memberitahukan kepada  nasabah  (importir)  agar  membayar  sisa  harga  letter  of  credit  dan mengambil/ menerima barang-barang komoditi di pelabuhan atau bandara.
Ketika  nasabah  (importir)  terlambat  dalam  membayar  biaya  pengiriman barang-barang  komoditi  tersebut,  maka  bank  Islam  tidak  boleh  menarik  bunga atas keterlambatan tersebut. (14)
b. al murâbahah li al âmir bi al syirâ’
Jika bank hanya memikul sebagian pembiayaan, maka biasanya akad yang dipakai  adalah  akad murâbahah .  Prakteknya,  nasabah  mengajukan  kepada  bank untuk  dibukakan  letter  of  credit  dengan  akad murâbahah dengan  tujuan  untuk mengimpor barang komoditi  dengan sifat-sifat  yang jelas dari negara tertentu,  di sini  disepakati  bahwa  bank  Islam  akan  membeli  barang  tersebut  dengan  harga yang disebutkan, dan nasabah berjanji untuk membelinya dari bank secara tempo atau  kredit  dengan  memberi  keuntungan  pada  bank  sesuai  dengan  kesepakatan bersama, disamping membayar harga barang tersebut beserta pembiayaannya.
Setelah  terjadi  kesepakatan,  bank  Islam  membuka  letter  of  credit,  dan membeli barang seperti yang diminta oleh nasabah. Sesampainya barang tersebut, dan  berkas-berkasnya  diterima  dan  harga  beserta  biaya  pengirimannya  dibayar, maka  kepemilikan  ada  ditangan  bank  (dengan  menerimanya  baik  secara  hakiki maupun hukmi). Yang selanjutnya dijual barang tersebut kepada nasabah ( al âmir bi  al  syirâ’ )  dengan  harga  lebih  tinggi,  yang  mana  selisih  antara  dua  harga  itu menjadi keuntungan bank Islam. (15)
c. Akad mudhârabah
Sedang ketika importir tidak memiliki harga kredit sama sekali dan pihak bank  memikul  semua  pembiayaan,  akad  yang  diterapkan  adalah mudhârabah , meski dalam kondisi ini bisa juga diterapkan akad murâbahah . Praktek
(14) Mahmud  Abdul  Karim  Ahmad  Irsyid, al  syâmil  fî  mu’âmlât  wa  ‘amaliyât  al  mashârif  al Islâmiyyah ,  hal.  172-173  cet.  I  1421  H/  2001  M,  dâr  al  nafâis  Yordania.  Dr.  Muhammad ‘Utsman Syiber, op. cit. hal. 285-286, Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal.466
(15 ) Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal. 467, Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, op. cit. hal. 104, Dr. Muhammad ‘Utsman Syiber, op. cit. hal. 286
mudhârabah berbeda  dengan murâbahah di  atas,  karena  dalam murâbahah pembelian  dilakukan  untuk  dijual  kepada  nasabah,  sedang  dalam mudhârabah pembelian  dilakukan  atas  nama  kedua  belah  pihak,  pihak  bank  dan  nasabah.  Di sini bank menyediakan modal untuk pembelian barang komoditi, sedang nasabah berperan  untuk  memperdagangkan  barang  tersebut.  Keuntungan  yang  diperoleh dibagi  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan,  sedang  kalau  terjadi  kerugian,  bank yang  menanggung,  karena  bank  sebagai  pemodal  ( rabbul  mâl )  sedang  nasabah sebagai pekerja ( mudhârib ). (16)
Aplikasi  akad  ini  dalam  letter  of  credit  bermula  dengan  mengadakan kontrak  antara  pihak  bank  dan  nasabah,  dimana  bank  memberikan  kontribusi modal, sedang nasabah memberikan kontribusi pekerjaan, dengan memperdagangkan  barang  komoditi  sebagai  obyek  akad mudhârabah .  Dalam kontrak  ini  ditentukan  bagian  keuntungan  masing-masing  pihak  (berupa prosentase  dari  keuntungan  yang  dicapai  secara  riil)  sesuai  dengan  kesepakatan bersama.
Setelah  selesai  pelaksanaan  kontrak mudhârabah ,  bank  Islam  membuka letter  of  credit  untuk  kepentingan  pedagang  asing  yang  mengekspor  barang. Kemudian dilakukan proses impor dan harga kredit dibayar kepada eksportir (oleh bank  koresponden  di  luar  negeri),  dan  dilanjutkan  dengan  penyerahan  barang kepada nasabah dengan akad mudhârabah.
Pemakaian akad mudhârabah lebih  menguntungkan pihak bank Islam, karena posisinya sebagai pemodal, bukan penjual seperti dalam murâbahah .
Konsekwensinya, perannya tidak berhenti sampai selesai impor barang saja, namun  berlanjut  dengan  mengikuti  proses  operasional  penjualan  barang-barang komoditi tersebut sampai selesai, jadi, prosesnya lebih lama dari akad murâbahah. Hanya  saja,   ada  kekurangan  pada  penerapan    akad mudhârabah , diantaranya terkadang nasabah tidak memiliki pengalaman yang cukup, terkadang juga  tidak  jujur,  ini  bisa  mengakibatkan  kerugian  bank  Islam.  Namun  ada  nilai positif yang tidak bisa diukur dengan materi, yaitu dengan menerapkan akad mudhârabah bank   maupun  nasabah  terhindar  dari  praktek  bunga  yang diharamkan.  Di  samping  itu,  terdapat  kerjasama  yang  harmonis  antara  bank  dan
(16 ) Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal. 467, Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, op. cit. hal. 107
nasabah,  sehingga  nasabah  ( mudhârib )  merasa  mendapat  dukungan  dari  bank dalam  menjalankan  roda  perdagangan.  Di  sini  ada  suatu  ketenangan  batin  dalam aktivitas  perdagangan,  yang  dapat  mewujudkan  hasil  lebih  optimal  dalam  hal pendanaan dan perdagangan. (17)

## d. Akad musyârakah
Pelaksanaan  akad musyarâkah tidak  jauh  berbeda  dengan mudhârabah dalam letter of credit, bedanya kalau dalam mudhârabah bank Islam memberikan semua  harga  barang  komoditi  yang  diimpor,  sedang  dalam musyârakah masing- masing  bank  Islam  maupun  nasabah  memberikan  kontribusi  modal  dalam pengimporan barang, boleh jadi separoh-separoh  atau sesuai dengan kesepakatan kedua  belah  pihak,  karena  tidak  disyaratkan  adanya  kesamaan  modal  dalam musyârakah .  Namun  tidak  diperbolehkan  jika  salah  satu  bagian  diambilkan  dari harta  yang  menjadi  tanggungan  salah  satu  pihak,  meski  diperbolehkan  diambil dari rekening biasa milik nasabah yang berada di bank Islam atau berupa wadi’ah (titipan).
Modal  yang  dikumpulkan  harus  diketahui  dengan  jelas  jumlah  dan jenisnya,  misalnya  berupa  mata  uang  tertentu  dengan  jumlah  masing-masing modal sekian. Dalam madzhab hambali dan hanafi tidak disyaratkan dicampurnya kedua  harta,  berbeda  dengan  madzhab  syafi’i  yang  mensyaratkan  dilepaskannya harta syarikah dari  tanggungan  masing-masing  pihak  dan  dimasukkan  dalam tanggungan bersama. Madzhab ini (syafi’i) lebih sesuai dengan yang dipraktekkan dalam  realita,  karena  ada  semacam  niat  bersama  ke  dalam  satu  proyek  dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Dalam  akad musyarâkah antara  bank  Islam  dengan  nasabah,  harus ditentukan bagian masing-masing patner baik  keuntungan  yang diterima  maupun kerugian yang harus ditanggung, penentuan bagian ini bisa berupa prosentase dari keuntungan  ataupun  pecahan  biasa.  Keuntungan  dibagi  setelah  dikurangi  biaya yang dikeluarkan untuk operasional perdagangannya, prosentase keuntungan yang dibagi bisa berbeda dengan jumlah modal masing-masing, karena keuntungan bisa diperoleh  melalui  pekerjaan  disamping  melalui  modal.  Sedang  bila  terjadi
(17 ) Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, op. cit. hal. 107-108
kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaian  salah  satu  patner  ( syarîk ),  maka kerugian  ditanggung  patner  yang  lalai  tersebut,  karena musyârakah didasarkan pada perwakilan dan kepercayaan.
Aplikasi  akad musyârakah kaitannya  dengan  letter  of  credit  bermula  dari nasabah  yang  ingin  mengimpor  barang  dari  luar  negeri  untuk  diperdagangkan, datang  ke  bank  Islam  menawarkan  perserikatan  dalam  perdagangan,  baik musyarâkah yang  kontinyu  ( dâimah )  maupun  sementara  ( muaqqatah ),  permanen ( tsâbitah )  maupun  berkurang  ( mutanâqishah ).  Jika  bank  menyetujui  dan menandatangani  kontrak  tersebut,  maka  dibuka  letter  of  credit  dengan  akad musyârakah untuk  membayar  harga  barang  dari  eksportir  di  luar  negeri.  Setelah bank  menerima  berkas-berkas  barang-barang  komoditi,  berkas-berkas  itu diserahkan  kepada  nasabah  untuk  penerimaan  barang-barang,  yang  selanjutnya diperdagangkan. (18)
Penggunaan  akad-akad  ini  berlaku  untuk  hubungan  antara  bank  Islam dengan  nasabah  (importir),  sedang  hubungan  antara  bank  Islam  dengan  bank  di luar  negeri  didasarkan  pada  hutang  piutang,  namun  harus  dihindari  interaksi dengan riba. Hubungan ini bisa dilakukan dengan kerja sama yang bebas dari riba antara bank Islam dengan bank-bank luar negeri, (19) selengkapnya akan kita bahas dalam  masalah  poblematika  bunga  yang  dihadapi  bank  Islam  ketika  berinteraksi dengan  bank  koresponden  luar  negeri  yang  memakai  sistem  bunga  pada  sub pembahasan berikutnya.
Penerapan sistem letter of credit  yang diterapkan dalam bank Islam dapat menepis  banyak  problem  yang  dihadapi  oleh  bank-bank  konvensional,  seperti usaha  bank-bank  konvensional  untuk  meminta  jaminan  dari  nasabah,  atau menggunakan  nama  bank  dalam  pengiriman  barang-barang  komoditi  yang diimpor.  Usaha-usaha  ini  bukan  untuk  memindahkan  kepemilikan  secara  hakiki, namun  dalam  rangka  menjamin  agar  bank  benar-benar  dapat  mengambil  uang pendanaan yang telah dikeluarkan. Dalam masalah ini operasional letter of credit dalam  bank  Islam  yang  menggunakan  akad murâbahah,  musyârakah atau mudhârabah atau wakâlah  bi  ajr seperti  di  atas  telah  terhindar  dari  problem  ini,
(18 ) Ibid, hal. 109-110
(19 ) Dr. Muhammad ‘Utsman Syiber, op. cit. hal. 286
karena  bank  Islam  ikut  menjadi  pemilik  atas  barang  komoditi  tersebut  baik seluruhnya maupun sebagian, dan nasabah berposisi menjadi patner ( syarîk ) atau wakil atau pekerja ( ‘âmil ). (20)

## J. Problematika letter of credit pada bank syariah dan solusinya
Bank-bank Islam menghadapi beberapa problem dalam menerapkan akad- akad  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh  turats  pada  realita  aplikasi  letter  of credit,  diantara  problem  tersebut  adalah  masalah  kepemilikan  barang-barang komoditi selama melewati fase-fasenya, mulai dari keluarnya barang dari penjual (eksportir)  hingga  sampai  pada  tangan  nasabah  (importir)  untuk  bisa diperdagangkan.  Di  samping  itu  ada  problem  yang  lebih  signifikan  lagi,  yaitu masalah bunga ketika berinteraksi dengan bank-bank luar negeri, para ulama dan pakar  ekonomi  Islam  telah  memberikan  solusi  bagi  bank  Islam  dalam  mengatasi masalah ini.

## a. Problem kepemilikan
Pada  dasarnya  akad  jual  beli  adalah  akad  yang  mentransfer  kepemilikan, dengan  sempurnanya  akad,  maka  kepemilikan  pindah  dari  tangan  pembeli  ke tangan  penjual,  tanpa  menunggu  serah  terima  barang  terlebih  dahulu.  Sebagai implikasi  dari  pindahnya  kepemilikan  dengan  akad  jual  beli,  pembeli  berhak mentasharufkan  barang  yang  dibeli  meskipun  sebelum  dipegang,  ini  mengikuti madzhab  Maliki,  kecuali  masalah  makanan  yang  masih  diperdebatkan  dalam madzhab  Maliki.  Berbeda  dengan  madzhab  Syafi’i  dan  Hambali  yang  tidak memperbolehkan pembeli mentasharufkan barang  yang dibeli  sebelum dipegang, baik  berupa  barang  yang  mudah  dipindah  maupun  barang  tetap.  Hal  ini  karena kepemilikan  pembeli  atas  barang  belum  sempurna  sebelum  dipegang,  karena barang  yang  belum  dipegang  oleh  pembeli  tidak  menjadi  tanggungannya,  dan seseorang tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak menjadi tanggungannya. Demikian juga pembeli yang tidak memegang barang yang dibeli tidak  bisa  menyerahkanterimakan  kepada  orang  lain,  dari  sini  pembeli  tidak diperbolehkan menjual barang beliannya sebelum dipegang.
Dalam  letter  of  credit,  seandainya  barangnya  siap  untuk  dikirim,  maka pemindahan  kepemilikan  bisa  dilaksanakan  cukup  dengan  akad,  dan  serah terimanya  dilakukan  dengan  penyerahan  berkas-berkas  barang  tersebut.  Sedang syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan  perpindahan  tanggung  jawab  atas  kerusakan barang  sesuai  dengan  model  jual  belinya,  seperti  jual  beli  save,  yaitu  jual  beli yang perpindahan kepemilikannya pada pelabuhan pengiriman, atau jual beli pop, yaitu  jual  beli  yang  perpindahan  kepemilikannya  dilakukan  di  atas  kapal,  syarat seperti  ini  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  akad  jual  beli,  seperti  pendapat Syeikh Abu Zahrah.
Sedang  kalau  akad  yang  dipakai  adalah murâbahah ,  ketika  proses  impor dilakukan  oleh  pihak  bank  Islam,  maka  kepemilikan  dan  tanggung  jawah  atas kemungkinan  kerusakan  berpindah  kepada  bank  Islam  sesuai  dengan  model  jual beli  di  atas,  baik  jual  beli  save  maupun  pop  atau  lainnya.  Kemudian  ketika barangnya  diterima,  yang  selanjutnya  dijual  kepada  nasabah  dengan  akad murâbahah ,  maka  setelah  barangnya  diterima  oleh  nasabah,  kepemilikan  dan tanggung jawah atas kemungkinan kerusakan pindah ke tangan nasabah.
Jika  akad  yang  dipakai  adalah mudhârabah atau musyârakah ,  tanggung jawab  atas  kemungkinan  kerusakannya  tidak  hanya  ditanggung  oleh  nasabah setelah barang dipegang, namun tanggung jawab tersebut dipikul oleh kedua belah pihak  baik  nasabah  maupun  bank  Islam,  karena  keduanya  menjadi  pemilik  atas barang tersebut dalam akad musyârakah. Tapi dalam  akad mudhârabah tanggung jawab atas kemungkinan rusaknya barang atau kemungkinan kerugian ditanggung oleh bank Islam, namun jika nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati, maka tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian dipikul nasabah.
Ini  semua  kalau  barang  siap  untuk  dikirim,  sedang  kalau  barang  belum siap  untuk  dikirim,  melainkan  masih  dalam  pesanan,  misalnya  dengan menggunakan  akad  istishna’  atau  akad  salam,  yang  berarti  sebagian  harga  bisa dibayar  kontan,  dan  bisa  dibayar  dengan  tempo.  Dalam  kondisi  ini  kepemilikan belum  pindah  kecuali  setelah  selesai  pembuatannya,  dan  tanggung  jawab  atas kemungkinan  kerusakan  belum  pindah  kecuali  setelah  diserah  terimakan.  Akad- akad ini sesuai dengan beberapa bentuk pelaksanaan letter of credit, seperti yang dikenal dengan  syarat  tinta merah dan syarat  tinta hijau, dimana dilakukan
pembayaran di depan (uang muka) kepada pengekspor bulu domba, demikian juga biaya  penyimpanan.  Bentuk  ini  mirip  dengan  akad  salam  atau  bisa  dikatakan penerapan dari akad salam sendiri.
Ketika  kita  melihat  bermacam-macam  bentuk  penerapan  letter  of  credit dalam  bank  Islam  yang  waktu  perpindahan  kepemilikannya  berbeda-beda,  maka seharusnya bank Islam menjelaskan dengan perinci kepada nasabah waktu-waktu perpindahan  kepemilikan  dari  setiap  akad  yang  diterapkan,  demikian  juga  waktu serah  terima  yang  merupakan  waktu  perpindahan  tanggung  jawab  atas kemungkinan  kerusakan  barang-barang  yang  diekspor.  Dalam  kamar  dagang internasional tidak ada larangan bagi bank untuk memiliki barang, karena standar kepemilikan  barang  dalam  kamar  dagang  internasional  didasarkan  pada  berkas- berkas  pengiriman  barang,  dengan  berkas-berkas  inilah  pemutaran  barang  bisa dilakukan. (21)

## b. Problematika bunga
Ketika  letter  of  credit  menjadi  suatu  keharusan  dalam  perdagangan  luar negeri, mau tidak mau bank-bank Islam harus berinteraksi dengan bank-bank luar negeri  yang  tidak  memakai  sistem  yang  sama  dengan  bank  Islam,  terutama kaitannya  dengan  masalah  bunga.  Karena  saat  berinteraksi  dengan  bank konvesional  di  luar  negeri,  nasabah  tidak  jarang  harus  membayar  dua  macam bunga  seperti  yang  kita  utarakan  dalam  pembahasan  letter  of  credit  dalam perspektif  perundang-undangan  konvensional,  yaitu  bunga  atas  keterlambatan pembayaran  nasabah  dan  bunga  yang  dihitung  dari  waktu  pembayaran  yang dilakukan oleh bank koresponden di luar negeri sampai pembayaran oleh bank di dalam negeri. Kalau bank dalam negeri adalah bank Islam, berarti tidak berurusan dengan  bunga  keterlambatan  pembayaran,  namun  masih  belum  lepas  dengan bunga  yang  satunya,  yang  harus  dibayar  oleh  bank  Islam  kepada  bank koresponden  di  luar  negeri.  Apakah  solusi  yang  bisa  diambil  oleh  bank  Islam, melihat  bunga  bank  termasuk  riba  yang  tidak  boleh  diterapkan  dalam  bank Islam. (22)
(21 ) Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, op. cit. hal. 115-117
(22 ) Ibid, hal. 119, Dr. Abdul hamid Al Ba’ali, op. cit. hal. 62
Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para ulama para pakar ekonomi Islam, seperti berikut:
1. Kalau interaksi terjadi antara dua bank Islam, tentunya tidak ada problem dalam masalah ini, karena keduanya menolak untuk bermu’amalah dengan bunga bank.
2. Jika  bank  koresponden  luar  negeri  adalah  bank  konvensional  yang  menuntut bunga,  maka  solusinya  adalah:  bank  Islam  membuka  rekening  titipan  pada  bank tersebut  (jumlah  nominalnya  lebih  besar  sedikit  dari  jumlah  nominal  letter  of credit  yang  diminta),  dalam  prakteknya  bank  koresponden  tersebut  membayar letter  of  credit  dari  uang  titipan  ini  atau  dari  jaminannya.  Solusi  ini  ada kekurangannya, yaitu titipan bank Islam pada bank koresponden di luar negeri itu menjadi  uang  yang  non  produktif  bagi  bank  Islam,  karena  bank  Islam  tidak mengambil  bunga,  dan  di  sisi  lain  bank  koresponden  beruntung  dengan  adanya titipan  tersebut,  karena  bunga  yang  seharusnya  diambil  bank  Islam  menjadi masukan bagi bank koresponden.
3. Solusi lain yang ditawarkan adalah dengan mengadakan perjanjian antara bank Islam dan bank konvesional untuk mengadakan hubungan timbal balik yang tidak mengandung  unsur-unsur  yang  dilarang  oleh  syara’,  atau  mengadakan  perjanjian untuk  saling  tukar  titipan  dengan  menggunakan  mata  uang  negara  tempat  bank koresponden,  dengan  saling  memberi  izin  untuk  menggunakan  uang  yang dititipkan,  tanpa  adanya  pemberian  bunga.  Maka  pada  waktu  bank  Islam membuka letter of credit dilakukan pengurangan pada titipan tersebut, sedang jika harga  letter  of  credit  lebih  besar  dari  titipan  yang  ada  pada  bank  luar  negeri tersebut,  bank  luar  negeri  membayarnya  tanpa  mengambil  bunga,  ini  bisa dilakukan  bank  Islam  dengan  mengadakan  perjanjian  dengan  bank-bank  luar negeri  terlebih  dahulu  untuk  memudahkan  operasional  letter  of  credit  bank Islam. (23)
Ini  beberapa  solusi  yang  bisa  diterapkan  oleh  bank  Islam,  yang  terhindar dari  mu’âmalah  yang  mengandung  riba,  sebenarnya  masih  ada  beberapa  usulan lain dalam mencari solusi,  namun  semua tidak membawa bank  Islam keluar dari mu’amalah dengan bunga, maka bank Islam tidak boleh menerapkannya.
(23 ) Dr. Abdul hamid Al Ba’ali, lock. cit, Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, op. cit. hal. 119, Dr. Muhammad ‘Utsman Syabir, op. cit. hal. 286

## K. Penutup
Produk-produk  akad  dalam  fiqh  Islam  menjadi  solusi  dalam  menghindari mu’âmalat  kontemporer  yang  diterapkan  dalam  bank-bank  konvensional,  yang tidak  lepas  dari  riba.  Dalam  operasional  letter  of  credit,  aplikasi  akad-akad murâbah, mudhârabah,  musyârakah dan wakâlah biajr merupakan alternatif  yang menjadi  produk-produk  bank  Islam  dalam  membersihkan  perdagangan internasional  dari praktek-praktek riba. Tidak hanya  membersihkan dari  problem riba,  namun  dapat  memberikan  solusi  juga  bagi  problem-problem  lain  dalam operasional  letter  of  credit  seperti  yang  kita  utarakan  di  atas.  Maha  benar  Allah ketika  berfirman:  “ waman  yattaqillâha  yaj’al  lahû  makhrajan  wayarzuqhu  min haitsu  lâ  yahtasib .“ (24) (barang siapa bertaqwa kepada  Allah niscaya Allah akan memberinya  jalan  keluar  dan  memberinya  rizki  tanpa  diduga-duga). Walâhu a’lam
Daftar Pustaka:
1. Dr.  Muhammad  ‘Utsman  Syabir,  al  mu’âmalât  al  mâliyah  al  mu’âshirah  fi  al fiqh al Islâmi, cet. III 1419 H/ 1999 M. Dar al nfâis Yordania
2. Dr. abdul Hamid Mahmud Al Ba’ali, Al itstismar wa al riqabah al syar’iyyah fi al bunûk  wa  almuassasât  al  mâliyyah  al  Islamiyyah,  cet.  I  1411  H/  1991  M, maktabah wahbah, Kairo
3. Dr. Wahbah Al Zuhaili, Al mu’âmalât al mâliyyah al mu’âshirah, cet. I 1423 H/
2002 M, Dâr al fikr al mu’âshir Beirut, Dâr al fikr Suriya.
4. Muhyiddin Ismail ‘Alamuddin, Al I’timâdaât al mustanadiyyah, cet. I 1417 H/ 1996 M, IIIT Kairo
5. Dr. Khodijah Al Nabrawi, Tahrim al riba wa  muwâjahatu tahaddiyâti al ‘ashr, Al Nahâr li al thab’i wa al nasyr wa al tauzî’ Kairo.
6. Mahmud  Abdul  Karim  Ahmad  Irsyid, al  syâmil  fî  mu’âmlât  wa  ‘amaliyât  al mashârif al Islâmiyyah ,  cet. I 1421 H/ 2001 M, dâr al nafâis Yordania.