## PEMBATASAN HAJI BAGI YANG SUDAH HAJI PERSPEKTIF SADD AL-DHARI’AH

## Muhammad Ufuqul Mubin
Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan Email: ufuqulmubin@gmail.com

## Abstrak:
Ibadah  haji  yang  merupakan  rukun  Islam  kelima  dan  wajib  dilakukan  bagi  yang mampu, tetapi  bagi  yang sudah  haji dibatasi dan boleh  mendaftar  lagi setelah 10 tahun.  Pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Agama  RI  Nomor  29  tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  nomor  14  tahun  2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 3 ayat 4: “Jamaah haji yang pernah  menunaikan  ibadah  haji dapat melakukan  pendaftaran  ibadah  haji  setelah sepuluh  (10)  tahun  sejak  menunaikan  ibadah  haji  yang  terakhir.  “  Dengan memperhatikan  begitu  banyak antrian (waiting  list) yang  ingin  melaksanakan  haji sampai  25  tahun.  Peraturan  Menteri  Agama  RI  ini  dikeluarakan  untuk kemaslahatan  umat  dan  memberi  kesempatan  bagi  yang  belum  menjalankan ibadah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Kemaslahatan merupakan tujuan awal  pemberlakuan  shari’at,  kemaslahatan  bagi  al-Shathibi  terdiri  lima  unsur pokok  ( al-kulliyyat  al-khams )  yang  harus  dipelihara  yaitu: agama,  jiwa, keturunan,  akal  dan  harta .  Pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji  ini  sesuai dengan  cara  penalaran  metode  istinbath  s add  al-dhari’ah,  dimana  mencegah pekerjaan  yang  pada  awalnya  boleh (dalam  hal  ini  menjalankan  ibadah  yang kedua  kalinya  dan  seterusnya)  tetapi  dianggap  menimbulakan    keresahan  di masayarakat, maka di batasi 10 tahun boleh mendaftar lagi. Adapun kemaslahatan dan  manfaat  dalam  pembatasan  badah  haji  bagi  yang  sudah  haji  antara  lain: memberikan  kesempatan  bagi  orang  Islam  sudah  mampu  yang  belum melaksanakan ibadah haji, untuk memberikan  jaminan hak pada orang lain dalam beribadah haji, memberikan toleransi dalam beribadah.
Kata Kunci: Pembatasan Haji dan Sadd al-Dhari’ah

## Pendahuluan
Ibadah  haji  adalah rukun Islam kelima  yang  merupakan kewajiban sekali seumur  hidup  bagi  setiap  orang  Islam  yang  mampu  melaksanakannya.  Dalam agama  Islam,  Allah  swt  mewajibkan  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  sekali seumur hidup bagi yang mampu, Allah swt berfirman:
الْيهبَس ههْيَلهإ َعاَطَتْسا هنَم هتْيَبْلا ُّجهح هساَّنلا ىَلَع ه هلِلَو
“Mengerjakan  haji  merupakan  kewajiban  manusia  terhadap  Allah,  (bagi) orang  yang  sanggup  mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah.”  (Q.S.  Ali Imran: 97)
Tingginya  minat  umat  Islam  di  Indonesia  untuk  beribadah  haji  membuat daftar tunggu atau waiting list di Indonesia sangat panjang  dua puluh lima tahun. Untuk  membatasi  ibadah  haji  bagi  yang  sudah  haji,  pada  tanggan  27  Mei  2015, Pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Agama  membuat  Pembatasan  haji  bagi  yang sudah  haji  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  29  tahun 2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Agama  nomor  14  tahun  2012 tentang penyelenggaraan  ibadah  haji reguler, pasal 3 ayat 4 disebutkan:  “Jamaah haji  yang  pernah  menunaikan  ibadah  hajidapat  melakukan  pendaftaran  ibadah hajisetelah sepuluh (10) tahun sejak menunaikan ibadah hajiyang terakhir. “
Wacana  pembatasan  haji  cukup  sekali  sudah  lama  digulirkan.  karena animo  masyarakat  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  sangat  besar,  bahkan  ada prestise tersendiri bagi orang yang melakukan ibadah haji. Pembatasan haji cukup sekali  pada  dasarnya  adalah  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  orang  yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah hajikarena terbentur dengan kuota haji  dan  lamanya  masa  menunggu  giliran (waiting  list) yang  berkisar  25  tahun akibat banyaknya jamaah calon haji per tahunnya. 1
Dirjen  haji,  ketika  ditanya  wacana  pembatasan  naik  haji  hanya  satu  kali telah  melanggar  kebebasan  warga  dalam  menjalankan  ibadah  agama  yang diyakininya. Kata Irjen tidak benar, justru kata dia, wacana ini memfasilitasi bagi
1 Iwan Ampel,  http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/ahmad - ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji, diakses 25-Maret-2016 jam 08.15 wib
yang  ingin  pergi  haji  dan  mampu  namun  belum  pernah  untuk  segera melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut.
Oleh  karenanya  banyak  yang  menghimbau  kepada  pemerintah  agar merealisasikan pembatasan tersebut. Termasuk juga untuk memprioritaskan calon jemaah  haji  lansia  yang  belum pernah  menunaikannya. Pasalnya secara  biologis, angka harapan hidup calon haji lansia lebih sedikit ketimbang yang masih muda, meski usia Allah yang menentukan.
Jika kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak individu seorang muslim/muslimah  dalam  beribadah  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang- Undang  Republik  Indoensia  nomor  13  Tahun  2008  tentang  penyelenggaraan ibadah haji. Dijelaskan dalam  pasal 4 :
Ayat  (1)  Setiap  warga  Negara  yang  beragama  Islam  berhak  untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat :
a. Berusia  paling  rendah  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah menikah
b. Mampu membayar BPIH
Ayat  (2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Apakah  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini  PMA  nomor  29  tahun  2015 tersebut,  yang  membatasi  ibadah  haji  bagi  yang  sudah  haji,  melanggar  hak individual seseorang dalam beribadah.

## Pembahasan
Untuk  menganlisis  pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji  diatas,  dengan melihat  realitas  antrian  sampai  25  tahun    yang  menyebabkan  daftar  tunggu (waiting  list).  Perlu  dianalisis  dengan  ijtihad istishlahi perspektif  Sadd  al- Dhari’ah. Sebelum dianalisis menggunakan penalaran ijtihad istishlahi perspektif Sadd  al-Dhari’ah,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  bahwa  tujuan  syari'at  Islam secara  umum  adalah  tercapainya  kemaslahatan  manusia  dengan  terjaminnya
dharuriyyah , hajiyyah dan tahsiniyyah mereka. 2 Hal ini senada dengan ungkapan al-Shathibi bahwa:
ايندلاو نيدلا ىف مهـحلاصم مايق ىف عراشلا دص اقم قيقـحتل تعضو ةـعيرـشلا هذـه
اعم
Menurut  al-Shathibi maqashid  al-shari’ah dalam  arti maqashid  al-shari’ atau  tujuan  Tuhan  melembagakan  al-shari’at  adalah  mengandung  empat  aspek: pertama :  terwujudnya  kemaslahatan  manusia  ( mashalih  al-ibad )  baik  di  dunia maupun  di  akhirat, kedua: agar  dipahami  dengan  sungguh-sungguh  nas-nas  al- shari’at, ketiga :  memposisikan manusia untuk mengikuti pada  kewajiban ( taklif ) yang  harus  dikerjakan, keempat  : memasukkan  mukallaf  di  bawah  naungan hukum al-shari’at. 4
Dengan  demikian  aspek  pertama  (kemaslahatan)  merupakan  tujuan  awal pemberlakuan  syari`at,  sedangkan  tiga  aspek  lainnya  merupakan  pelengkap terhadap  aspek  pertama.  Kemaslahatan  bagi  al-Shatibi  terdiri  lima  unsur  pokok ( al-kulliyyat al-khams ) yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan  harta ,  dalam  usaha  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  lima  unsur  pokok tersebut,  al-Shatibi  membagi  kepada  tiga  tingkatan maqashid yaitu:  pertama maqashid  al-dlaruriyyah ,  kedua maqashid  al-hajiyah dan  ketiga maqashid  al- tahsiniyyah . 5
Maqashid  al-dlaruriyyah adalah maqashid yang  harus  ada  untuk menopang  kemaslahatan  agama  dan  dunia.  Bila maqashid ini  tidak  dipenuhi stabilitas dunia akan hancur dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan, upaya  untuk  memelihara maqashid ini  ada  dua  bentuk,  yaitu  realisasi    atau perwujudan dan pemeliharaan. 6
Maqashid  al-hajiyyah adalah maqashid yang  dibutuhkan  untuk memberikan  kemudahan  dan  menghilangkan  kesulitan.  Jika hajiyyah ini  tidak
2 Abd al-Wahhab Khallaf, Us}ul al-Fiqh  (Mesir : Dar al-Qalam, 1978),   hlm. 197.
3 Abu Isha>q al-Shathibi<, al-Muwa>faqa>t fi< Us}u>l  al-Shari<’ah (Beirut : Da>r al-Kutub al-‘Imiyyah, tt) I : 21.
4 Ibid., II : 5.
5 Ibid., II : 7-8
6 Ibid.
diperhatikan,  maka  manusia  akan  menghadapi  kesulitan.  Kendatipun  demikian, tidak  tercapainya hajiyyah tidak  sampai  menghancurkan  kemaslahatan  umum. Contoh dalam ibadah sebagaimana ada rukhsah dalam shalat dan puasa bagi orang sakit,  dalam  adat  ada  kebolehan  berburu,  dalam  muamalat  ada  kebolehan  akad salam.
Maqashid  al-tahsiniyyah adalah maqashid yang  mengacu  pada pengambilan  apa  yang  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  yang  terbaik  dan menghindari  cara-cara  yang  tidak  disukai  oleh  orang  bijak,  dalam  ibadah sebagaimana menghilangkan najis atau bersuci dan menutup aurat, dalam adat ada kesopanan  makan  dan  minum,  dalam  muamalat  ada  larangan  menjual  makanan yang najis. 7
Dalam  hal  yang  hampir  sama  Ibn  Qayim  al-Jauziyyah  mengemukakan: prinsip  utama  dari  syari'at  Islam.  Prinsip  tersebut  adalah  kemaslahatan  hamba Allah  di  dunia  dan  di  akhirat  yaitu keadilan , rahmat dan kemaslahatan serta hikmah semuanya  terkandung dalam syari'at Islam. 8
Pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji,  dengan  batasan  selama  10  tahun, bertujuan  untuk  kemaslahatan  ummat,  dengan  mendahulukan  dan  memberi kesempatan bagi orang Islam yang belum haji yang sifatanya wajib karena belum haji, sementara yang sudah haji agar menahan dahulu keinginan untuk mendaftar lagi beribadah haji karena sifatnya tidak wajib karena sudah pernah haji.

## Sadd Al-Dhari'ah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam
Kata  Sadd  al-Dhari’ah ( ةعيرذلا دس ) merupakan  bentuk  frase  ( idhafah )  yang terdiri dari dua kata, yaitu Sadd ( دَس ) dan Al-Dzari’ah ( ةَعْيهرَّذلا ) .  Secara etimologis,
kata al-Sadd ( ُّدَّسلا)  merupakan  kata  benda  abstrak  ( mas}dar )  dari اا دَس  ُّد سَي  َّدَس yang mempunyai  arti  menutup  sesuatu  yang  cacat  atau  rusak  dan  menimbun  lobang. Sedangkan Al-Dhari’ah ( ةعيرذلا ) merupakan kata benda ( isim ) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana ( wasilah ) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari al- Dhari’ah ( ةعيرذلا ) adalah al-dhara’i ( عهئاَرَّذلا ) .
7 Ibid.
8 Ibn Qayim al-Jauziyyah, I'la>m al-Muwaqi'<in `an Rabb al-`A<lami<n (Mesir : Da>r al-Ji<l, t.t.), III: 3.
Menurut Wahbah al-Zuhaili, Sadd al-Dhari’ah ialah: 9
لك عنم ـــــتي

## ة دــــسفم ىلع لــمتــشـــملا ع وـنـمــــملا ئشلا ىلا هــب لـــص و ة رــضــــم وأ
Mencegah segala sesuatu  (perkataan maupun  perbuatan) yang menyampaikan  pada  sesuatu  yang  dicegah/dilarang  yang  mengandung kerusakan atau bahaya.
Menurut Husain Hamid Hasan, yang mengutip pendapat Al-Shatibi, Sadd al-Dhari’ah ialah: 10

## هههتَدَسْفَم ىَلهإ ٌةَحَلْصَم َو ه اَمهب  لَّصَوَّتلا
Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadahan) .
Menurut al-Syaukani, al-Dhari’ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang . 11
Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Sadd al-Dhari’ah merupakan  suatu  metode  penggalian  hukum  Islam  dengan  mencegah,  melarang, menutup  jalan  atau  wasilah  suatu  pekerjaan  yang  awalnya  dibolehkan,  tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, Salah satu kaidah Sadd al-Dhari’ah adalah:
ااع ْرَش ٍعْو نْمَم ٍئْيَش ىَلهإ ااقْيهرَطَو اةَلْيهسَو   نْو كَت اَم
Sesuatu  yang  menjadi  perantara  dan  jalan  kepada  sesuatu  yang terlarang pada syara’.
Bahwa dhari’ah merupakan washilah (jalan)  yang  menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada
9 Wahbah al-Zuhaili, al-Waji<z fi Us}u>l al-Fiqhi, (Damaskus: tnp, tt), hlm. 108
10 Husain Ha>mid Hasan, Naz}ariyyat al-Mas}lahah fi al-Fiqhi al-Isla>mi, ( Mesir: Da>r al-Nahd}ah al- Arabiyyah, 1971), hlm. 200.
11 Muhammad  bin  Ali  asy-Syaukani, Irsha>dul  al-Fuhul  fi  Tahqiq  al-Haqq  min  ‘Ilmi  al-Us}u>l, (Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 295
yang  hahal  hukumnya  pun  halal  serta  jalan/cara  yang  menyampaikan  kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.
Pada  awalnya,  kata al-Dhari’ah dipergunakan  untuk  unta  yang dipergunakan  orang  Arab  dalam  berburu.  Si  unta  dilepaskan  oleh  sang  pemburu agar bisa  mendekati  binatang  liar  yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di  samping  unta  agar  tak  terlihat  oleh  binatang  yang  diburu.  Ketika  unta  sudah dekat dengan biatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya.
Sesungguhnya  segala  maksud syara’  yaitu  mendatangkan  manfaat kepada manusia dan menolak mafsadah dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan  melalui  sebab-sebab  yang  menyampaikan  kita  kepadanya.  Maka  kita diharuskan  mengerjakan  sebab-sebab  itu  karena  sebab  itulah  yang  menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat  menetapkan  bahwa pekerjaan- pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya,  dan  pekerjaan-pekerjaan  yang  menyampaikan  kita  kepada kerusakan dan kemafsaddatan dilarang kita mengerjakannya.
Kehujjahan Sadd al-Dhari’ah
Di  kalangan  ulama  ushuliyyin    terjadi  perbedaan  pendapat  dalam menetapkan  kehujjahan  Sadd  al-Dhari’ah  sebagai  dalil  syara’.  Ulama Malikiyah  dan  Hanabilah  dapat  menerima  kehujjahannya  sebagai  salah  satu dalil syara’. 12
Tidak  semua  ulama  sepakat  dengan Sadd  al-Dhari’ah sebagai  metode dalam  menetapkan  hukum.  Ulama  Malikiyah dan Hanabilah dapat  menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara’.
1) Firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat  108
ذلاوبست لاو ني ملعريخب اودع الله اوبسيف الله نود نم نوع دي . ..
Artinya:
“Dan  jangan  kamu  memaki  sesembahan  yang  mereka  sembah  selain Allah,  karena  nanti  mereka  akan  memaki  Allah  dengan  melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al-An’am: 108).
12 Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih,..hlm 136-137.
2) Firman  Allah  dalam  Suarat  An-Nur  ayat  31  yang  dijadikan  untuk menguatkan pendapatnya tentang Saddd Al-Dhari’ah :
َنْظَف ْحَيَو  َّنهههراَصْبَأ  ْنهم  َنْض ضْغَي  هتاَنهمْؤ مْلهل  ْل قَو َنيهدْب ي  لاَو  َّن هَجو ر ف َنيهدْب ي  لاَو  َّنهههبو ي ج  ىَلَع  َّنهههر م خهب  َنْبهرْضَيْلَو  اَهْنهم  َرَهَظ  اَم  لاهإ  َّن هَتَنيهز هههتَلو ع ب هءاَنْبَأ  ْوَأ  َّنهههئاَنْبَأ  ْوَأ  َّنهههتَلو ع ب هءاَبآ  ْوَأ  َّنهههئاَبآ  ْوَأ  َّنهههتَلو ع بهل لاهإ  َّن هَتَنيهز َّن ْتَكَلَم  اَم  ْوَأ  َّنهههئاَسهن  ْوَأ  َّنهههتاَوَخَأ  يهنَب  ْوَأ  َّنهههناَوْخهإ  يهنَب  ْوَأ  َّنهههناَوْخهإ  ْوَأ ْمَل  َنيهذَّلا  هلْفِّطلا  هوَأ  هلاَجِّرلا  َنهم  هةَبْرهلإا  يهلو أ  هرْيَغ  َنيهعهباَّتلا  هوَأ  َّن ه ناَمْيَأ لاَو  هءاَسِّنلا  هتاَرْوَع  ىَلَع  او رَهْظَي ْنهم  َنيهف ْخ ي  اَم  َمَلْع يهل  َّنهههل ج ْرَأهب  َنْبهرْضَي َنو حهلْف ت ْم كَّلَعَل  َنو نهم ْؤ مْلا َهُّيَأ ااعيهمَج ه َّالله ىَلهإ او بو تَو  َّنهههتَنيهز
Artinya:
Katakanlah  kepada  wanita  yang  beriman:  “Hendaklah  mereka  menahan pandangannya,  dan  kemaluannya,  dan  janganlah  mereka  menampakkan perhiasannya,  kecuali  yang  (biasa)  nampak  dari  padanya.  Dan  hendaklah mereka  menutupkan  kain  kudung  ke  dadanya,  dan  janganlah menampakkan  perhiasannya  kecuali  kepada  suami  mereka,  atau  ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami  mereka,  atau  saudara-saudara  laki-laki  mereka,  atau  putra-putra saudara  lelaki  mereka,  atau  putra-putra  saudara  perempuan  mereka,  atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak  yang  belum  mengerti  tentang  aurat  wanita,  dan  janganlah mereka  memukulkan  kakinya  agar  diketahui  perhiasan  yang  mereka sembunyikan  dan  bertaubatlah  kamu  sekalian  kepada  Allah,  hai  orang- orang yang beriman supaya kamu beruntung.
Dari  ayat  di  atas  terlihat  adanya  larangan  bagi  perbuatan  yang  dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.
Ulama Hanafiyah dan Syafi’ah, dapat menerima Sadd al-Dhari’ah dalam masalah-masalah  lain.  Sedangkan  Imam  Syafi’i  menerimanya  apabila  dalam keadaan  uzhur,  misalnya  seorang  musafir  atau  yang  sakit  dibolehkan meninggalkan shalat Jum’at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dhuhur.
Namun,  dhuhurnya  harus  dilakukan  secara  diam,  agar  tidak  dituduh  sengaja meninggalkan shalat jumat.
Ulama  Hanafiyah  dan  Shafi’iyah  menerima  Sadd  al-Dhari’ah  apabila kemafsadatan  yang  akan  muncul  benar-benar  akan  terjadi  atau  sekurang- kurangnya kemungkinan besar akan terjadi. 13
Dalam memandang al-Dhari’ah, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul:
a) Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar permpuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara’.
b) Dari  segi  dampaknya  (akibat),  misalnya  seorang  muslim  mencaci maka  sesembahan  orang,  sehingga  orang  musyrik  tersebut  akan mencaci  maki  Allah.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  seperti  itu dilarang.
Kelompok  yang  menolak Sadd  al-Dhari’ah sebagai  metode  dalam menetapkan  hukum,  adalah  madhhab  Z{ahiri.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip mereka  yang  hanya  menetapkan  hukum  berdasarkan  makna  tekstual (Zhahir  al- lafazh) .  Sementara Sadd  al-Dhari’ah adalah  hasil  penalaran  terhadap  sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan  yang  kuat.  Dengan  demikian,  bagi  mereka  konsep Sadd  al-Dhari’ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.
Ibnu  Hazm  (salah  satu  tokoh  ulama  dari Madhhab  Zhahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode Sadd al-Dhari’ah dalam kitabnya al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam .  Ia  menempatkan  sub  pembahasan  tentang penolakannya  terhadap Sadd  al-Dhari’ah dalam  pembahasan  tentang al-ihtiyat{ (kehati-hatian dalam beragama). Sadd al-Dhari’ah lebih merupakan anjuran untuk bersikap  warga  dan  menjaga  kehormatan  agama  dan  jiwa  agar  tidak  tergelincir
13 Rahmat  Syafi’i, ilmu ushul fiqih ,  hlm. 136-137
pada hal-hal  yang dilarang. Konsep Sadd  al-Dhari’ah tidak  bisa  berfungsi untuk menetapkan  boleh  atau  tidak  boleh  sesuatu.  Pelarangan  atau  pembolehan  hanya bisa  ditetapkan  berdasarkan nash dan  ijma’ (qath’i) .  Sesuatu  yang  telah  jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain  yang  jelas atau  ijma’. Hukum  harus ditetapkan  berdasarkan keyakinan  yang kuat  dari  nash  yang  jelas  atau  ijma’.  Hukum  tidak  bisa  didasarkan  oleh  dugaan semata. 14
Contoh  kasus  penolakan  kalangan  al-Zhahiri  dalam  penggunaan Sadd  al- Dhari’ah adalah  ketika  Ibnu  Hazm  begitu  keras  menentang  ulama  Hanafi  dan Maliki  yang  mengharamkan  perkawinan  bagi  lelaki  yang  sedang  dalam  keadaan sakit keras sehingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan  itu  akan  bisa  menjadi  jalan (dhari’ah) bagi  wanita  untuk  sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak.  Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas  halal. Betapapun  menikah dan  mendapatkan warisan karena  hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal. 15
Meskipun  terdapat  ketidaksepakatan  ulama  dalam  pengguanaan Sadd  al- Dhari’ah ,  namun  secara  umum  mereka  menggunakannya  dalam  banyak  kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat madhhab:  Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus,  yaitu  jual  beli kredit. Selain kasus  itu para ulama empat  madhhab  banyak menggunakan Sadd al-Dhari’ah dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.
Adapun tentang  madhhab  Zhahiri  yang  menolak  mentah-mentah Sadd al- Dhari’ah ,  hal  itu  karena  mereka  memang  sangat  berpegang  teguh  pada  prinsip berpegang  kepada  Kitabullah  dan  Sunnah.  Dengan  kata  lain,  semua  perbuatan harus  diputuskan  berdasarkan dhahir  nas} dan dhahir perbuatan.  Namun  tentu terlalu  berpegang  secara tekstual kepada tekstual nash juga  bisa  berbahaya. Hal itu  karena  sikap  demikian  justru  bisa  mengabaikan  tujuan  Shari’ah  untuk
14 Ali  bin  Ahmad  bin  Sa’i<d  bin  Hazm  al-Z{ahiri, al-Ihka>m  fi  Us}u>l  al-Ahka>m,  (Beirut:  Da>r  al- Kutub al-Ilmiyyah, 1998), VI : 179.
15 Ibid, 189
menghindari mafsadah dan  meraih maslahah .  Jika  memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka Sadd al-Dhari’ah adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.
Dengan Sadd  al-Dhari’ah ,  timbul  kesan  upaya  mengharamkan  sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding  oleh madhab al-Zhahiri. Namun agar  tidak  disalahpahami  demikian,  harus  dipahami  pula  bahwa  pengharaman dalam Sadd al-Dhari’ah adalah karena faktor eksternal (tahrim li ghairihi) . Secara substansial,  perbuatan  tersebut  tidaklah  diharamkan,  namun  perbuatan  tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (li ghairihi) tertentu, perbuatan itu menjadi  haram.  Jika  faktor  eksternal  yang  merupakan  dampak  negatif  tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.
Jumhur  ulama  menempatkan  faktor  manfaat  dan  mafadat  sebagai pertimbangan  dalam  menetapkan  hukum,  salah  satunya  dalam  metode Sadd  al- Dhari’ah ini.  Dasar  pegangan  jumhur  ulama  untuk  menggunakan  metode  ini adalah  kehati-hatian  dalam  beramal  ketika  menghadapi  perbenturan  antara maslahat  dan  mafadat.  Bila  maslahat  dominan,  maka  boleh  dilakukan,  dan  bila mafsadat  yang dominan,  maka  harus ditinggalkan. Namun,  jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku. 16
هساَفَمْلا  ءْرَد

## هحهلاَصَمْلا هبْلَج ىَلَع ٌمَّدَق م هد
Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
Sementara  itu,  ulama  Zhahiriyyah,  Ibnu  Hazm  secara  mutlak  menolak metode Sadd  al-Dhari’ah ini.  Hal  ini  dikarenakan  ulama  Zhahiriyyah  hanya menggunakan sumber nas} murni (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu  hukum  tertentu  tanpa  campur  tangan  logika  pemikiran  manusia (ra’yu) seperti pada Sadd al-Dhari’ah . Hasil ra’yu selalu erat dengan adanya persangkaan (zhan) ,  dan  haram  hukumnya  menetapkan  sesuatu  berdasarkan  persangkaan, karena  menghukumi  dengan  persangkaan  sangat  dekat  dengan  kebohongan,  dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan. Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai  kedudukan Sadd  al-Dhari’ah ini  dalam  perkembangannya  tidak
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , (Jakarta: kencana, 2011), 429
menjadikan Sadd  al-Dhari’ah tidak  digunakan  sama  sekali.  Para  ulama  zaman sekarang  pun  dalam  kegiatan  tertentu  menggunakan Sadd  al-Dhari’ah untuk menetapkan  suatu  hukum  tertentu.  Salah  satu  lembaga  keagamaan  yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Al-Dhari’ah dari segi Kualitas kemafsadatannya
Dari  segi  kualitas  kemafsadatannya  al-Dhari’ah  terbagi  dalam  empat macam: 17
1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya,  menggali  sumur  di  depan  rumah  orang  lain  pada  waktu malam,  yang  menyebabkan  pemilik  rumah  jatuh  ke  dalam  sumur tersebut.  Maka  ia  dikenai  hukuman  karena  melakukan  perbuatan tersebut dengan sengaja.
2) Perbuatan  yang  boleh  dilakukan  karena  jarang  mengandung kemafsadatan,  misalnya  menjual  makanan  yang  biasanya  tidak mengandung kemafsadatan.
3) Perbuatan  yang  dilakukan  kemungkinan  besar  akan  membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
4) Perbuatan  yang  pada  dasarnya  boleh  dilakukan  karena  mengandung kemaslahatan,  tetapi  memungkinkan  terjadinya  kemafsadatan.  Seperti jual  beli  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dari  harga  asal  karena  tidak kontan. Contohnya:  A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20  juta.  Kemudian  A  menjual  kembali  kendaraan  tersebut  kepada  B seharga  10  juta  secara  tunai,  sehingga  seakan-akan  A  menjual  barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut,  meskipun  mobilnya  telah  jadi  miliknya  kembali.  Jual  beli  ini cenderung pada riba.
Pembatasan Haji Pespektif Sadd al-Dhari’ah
17 Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 133-134.
Ibadah  haji  adalah rukun Islam kelima  yang  merupakan kewajiban sekali seumur  hidup  bagi  setiap  orang  Islam  yang  mampu  melaksanakannya.  Dalam agama  Islam,  Allah  swt  mewajibkan  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  sekali seumur hidup bagi yang mampu, Allah swt berfirman:
الْيهبَس ههْيَلهإ َعاَطَتْسا هنَم هتْيَبْلا ُّجهح هساَّنلا ىَلَع ه هلِلَو
“Mengerjakan  haji  merupakan  kewajiban  manusia  terhadap  Allah,  (bagi) orang  yang  sanggup  mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah.”  (Q.S.  Ali Imran: 97)
Tingginya  minat  umat  Islam  di  Indonesia  untuk  beribadah  haji  membuat daftar tunggu atau waiting list di Indonesia sangat panjang  dua puluh lima tahun. Untuk  membatasi  ibadah  haji  bagi  yang  sudah  haji,  pada  tanggan  27  Mei  2015, Pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Agama  membuat  Pembatasan  haji  bagi  yang sudah  haji  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  29  tahun 2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Agama  nomor  14  tahun  2012 tentang penyelenggaraan  ibadah  haji reguler, pasal 3 ayat 4 disebutkan:  “Jamaah haji  yang  pernah  menunaikan  ibadah  hajidapat  melakukan  pendaftaran  ibadah hajisetelah sepuluh (10) tahun sejak menunaikan ibadah hajiyang terakhir. “
Wacana  pembatasan  haji  cukup  sekali  sudah  lama  digulirkan.  Yang demikian  wajar  mengingat  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  muslim  terbesar  di dunia  dimana  animo  masyarakat  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  juga  besar. Bahkan  di  kalangan  masyarakat  tertentu  terdapat  nilai  prestise  tersendiri  bagi orang yang melakukan ibadah haji.
Pembatasan  haji  cukup  sekali  pada  dasarnya  adalah  untuk  memberikan kesempatan  bagi  orang  yang  belum  pernah  sama  sekali  melaksanakan  ibadah hajikarena  terbentur  dengan  kuota  haji  dan  lamanya  masa  menunggu  giliran (waiting  list) yang  berkisar  25  tahun  akibat  banyaknya  jamaah  calon  haji  per tahunnya. 18
18 Iwan Ampel, http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/ahmad - ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji, diakses 25-Maret-2016 jam 08.15 wib
Pembatasan  haji  sudah  pernah  dilontarkan  oleh  Inspektur  Jenderal Kementerian Agama RI Muhammad Jasin, yang mengatakan bila tidak ada aturan atau  kebijakan  dari  Kementerian  Agama,  berupa  pelarangan  haji  berkali-kali, maka  daftar  tunggu  haji  akan  semakin  panjang.  Bagi  pendaftar  lanjut  usia  pun tidak  ada  jaminan  kepastian  untuk  berangkat  haji.  Dukungan  wacana  ini  juga mendapatkan ragam pendapat dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.
Ketika  ditanya  wacana  pembatasan  naik  haji  hanya  satu  kali  telah melanggar kebebasan warga dalam menjalankan ibadah agama yang diyakininya. Kata  Irjen  tidak  benar,  justru  kata  dia,  wacana  ini  memfasilitasi  bagi  yang  ingin pergi haji dan mampu namun belum pernah untuk segera melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut.
Oleh  karenanya  banyak  yang  menghimbau  kepada  pemerintah  agar merealisasikan pembatasan tersebut. Termasuk juga untuk memprioritaskan calon jemaah  haji  lansia  yang  belum  pernah  menunaikan  ibadah  tersebut.  Selain  itu pemerintah  juga  harus  mendahulukan calon haji  yang sudah  lansia  namun  belum pernah naik haji. Pasalnya secara biologis, angka harapan hidup calon haji lansia lebih sedikit ketimbang yang masih muda, meski usia Allah yang menentukan.
Menurut  data  Kemenag,  setiap  tahun  terdapat  sekitar  10  persen  atau  20 ribu orang yang telah menunaikan haji berangkat melaksanakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya. 19
Jika kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak individu seorang muslim/muslimah  dalam  beribadah  sebagaimana  tercantum  dalam    Undang- Undang Republik Indoensia nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibada haji. Dalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban, dijelaskan dalam  pasal 4 :
Ayat  (1)  Setiap  warga  Negara  yang  beragama  Islam  berhak  untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat :
19 http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.1-id.1042-lang.id-c.warta-t.  diakses  25- Maret-2016 jam 09.00 wib
c. Berusia  paling  rendah  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah menikah
d. Mampu membayar BPIH
Ayat  (2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Apakah  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini  PMA  nomor  29  tahun  2015 tersebut,  yang  membatasi  ibadah  haji  bagi  yang  sudah  haji,  melanggar  hak individual seseorang dalam beribadah.
Untuk  menganlisis  pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji  diatas,  dengan melihat  realitas  antrian  sampai  25  tahun    yang  menyebabkan  daftar  tunggu (waiting  list).  Perlu  dianalisis  dengan  ijtihad istishlahi perspektif  Sadd  al- Dhari’ah. Sebelum dianalisis menggunakan penalaran ijtihad istishlahi perspektif Sadd  al-Dhari’ah,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  bahwa  tujuan  syari'at  Islam secara  umum  adalah  tercapainya  kemaslahatan  manusia  dengan  terjaminnya dharuriyyah , hajiyyah dan tahsiniyyah mereka. 20
Hal ini senada dengan ungkapan al-Shathibi bahwa:
ايندلاو نيدلا ىف مهـحلاصم مايق ىف عراشلا دص اقم قيقـحتل تعضو ةـعيرـشلا هذـه
اعم
Menurut  al-Shathibi maqashid  al-shari’ah dalam  arti maqashid  al-shari’ atau  tujuan  Tuhan  melembagakan  al-shari’at  adalah  mengandung  empat  aspek: pertama :  terwujudnya  kemaslahatan  manusia  mashalih  al-ibad  baik  di  dunia maupun  di  akhirat, kedua: agar  dipahami  dengan  sungguh-sungguh  nas-nas  al- shari’at, ketiga :  memposisikan manusia untuk mengikuti pada kewajiban ( taklif ) yang  harus  dikerjakan, keempat  : memasukkan  mukallaf  di  bawah  naungan hukum al-shari’at. 22
Dengan  demikian  aspek  pertama  (kemaslahatan)  merupakan  tujuan  awal pemberlakuan  syari`at,  sedangkan  tiga  aspek  lainnya  merupakan  pelengkap
20 Abd al-Wahhab Khallaf, Us}ul al-Fiqh  (Mesir : Dar al-Qalam, 1978),   hlm. 197.
21 Abu Isha>q al-Shathibi<, al-Muwa>faqa>t fi< Us}u>l  al-Shari<’ah (Beirut : Da>r al-Kutub al-‘Imiyyah, tt) I : 21.
22 Ibid., II : 5.
terhadap aspek pertama, kemaslahatan bagi al-Shatibiterdiri lima unsur pokok ( al- kulliyyat al-khams ) yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta ,  dalam  usaha  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  lima  unsur  pokok tersebut,  al-Shatibi  membagi  kepada  tiga  tingkatan maqashid yaitu  :pertama maqashid  al-dlaruriyyah ,  kedua maqashid  al-hajiyah dan  ketiga maqashid  al- tahsiniyyah . 23
Maqashid  al-dlaruriyyah adalah maqashid yang  harus  ada  untuk menopang  kemaslahatan  agama  dan  dunia,  di  mana  bila maqashid ini  tidak dipenuhi  stabilitas  dunia  akan  hancur  dan  di  akhirat  mengakibatkan  hilangnya keselamatan,  upaya  untuk  memelihara maqashid ini  ada  dua  bentuk,  yaitu realisasi  atau perwujudan dan pemeliharaan. 24
Maqashid  al-hajiyyah adalah maqashid yang  dibutuhkan  untuk memberikan  kemudahan  dan  menghilangkan  kesulitan,  jika hajiyyah ini  tidak diperhatikan  manusia  akan  menghadapi  kesulitan,  kendatipun  demikian,  tidak tercapainya hajiyyah tidak  sampai  menghancurkan  kemaslahatan  umum.  Contoh dalam ibadah sebagaimana ada rukhsah dalam shalat dan puasa bagi orang sakit, dalam adat ada kebolehan berburu, dalam muamalat ada kebolehan akad salam.
Maqashid  al-tahsiniyyah adalah maqashid yang  mengacu  pada pengambilan  apa  yang  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  yang  terbaik  dan menghindari  cara-cara  yang  tidak  disukai  oleh  orang  bijak,  dalam  ibadah sebagaimana menghilangkan najis atau bersuci dan menutup aurat, dalam adat ada kesopanan  makan  dan  minum,  dalam  muamalat  ada  larangan  menjual  makanan yang najis. 25
Dalam  hal  yang  hampir  sama  Ibn  Qayim  al-Jauziyyah  mengemukakan: prinsip utama dari syari'at Islam adalah kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat  yaitu keadilan , rahmat dan kemaslahatan serta hikmah semuanya terkandung dalam syari'at Islam. 26
23 Ibid., II : 7-8 24 Ibid. 25 Ibid. 26 Ibn Qayim al-Jauziyyah, I'la>m al-Muwaqi'<in `an Rabb al-`A<lami<n (Mesir : Da>r al-Ji<l, t.t.), III: 3.
Dalam  al-Qur'an  dan  al-Sunnah  telah  ditetapkan  asas  dari  pembentukan hukum  Islam  yaitu  untuk  menghilangkan  kesulitan. 27 Hal  ini  merupakan  bentuk kemudahan  dalam  Islam,  namun  terdapat  batas-batas  yang  tidak  boleh  untuk dilakukan yaitu mengikuti hawa nafsu. Adapun ayat al-Qur’an yang menunjukkan hal demikian misalnya:
...
ج رــح نــم نــي دـلا ىـف مــكــيـلــع لــعــج اـــم و .. . 28 ... رــســعــلا مــكـب دـي رــي لاو رـسـيــلا مكــب الله دـي رـــي ...
29
Karena  itu  Islam  datang  bertujuan  untuk  membawa  rahmat  bagi  ummat manusia hal ini dapat disimpulkan dari firman Allah:
نــيـمــل اــعـلل ةــمـح ر  لاإ كاـنــلــسرأ اــم و
30
Al-shari’at  Islam  dalam  menetapkan  hukumnya  sangat  menekankan  pada dasar  pemeliharaan  kemaslahatan  manusia  untuk  membawa  mereka  kepada kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  dengan  cara  memberikan  kemanfaatan  kepada mereka  dan  menolak  bahaya.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pemeliharaan kemaslahatan  manusia,  teori  perubahan  ( elastisitas )  hukum  lantaran  situasi  dan kondisi  yang  berubah  dan  berbeda,  dalam  wacana  hukum  Islam,  bukanlah  hal yang perlu diperdebatkan lagi.
Para ahli  hukum Islam  sudah terbiasa  menyatakan  bahwa  letak kekuatan hukum  Islam  ialah  sifatnya  yang  akomodatif  terhadap  perubahan  zaman  dan peralihan tempat. 31 Prinsip perubahan hukum  tersebut tercermin dalam :
هـنـم زلأا و لا وـــحلأا و هـنـكـما ر يــغـت بــسـحـب اــهــف لـتــخ او ى وتــفــلا ر ـيـغـت
27 Zakariyyah al-Ba>ri, Mas}a>dir al-Ahka>m al-Islamiyyah (ttp: Da>r al-Ittiha>d al-'Arabi li al-Tiba<'ah, 1975), hlm. 126.
28 Al-Hajj (22) : 78.
29 Al-Baqarah (2) : 185.
30 Al-Anbiya’ (21) : 107
31 Nurchalis Madjid," Sejarah Awal Penyusunan Dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawar  rahman  (ed), Kontekstuaalisasi  Doktrin  Islam  Dalam  Sejarah  (Jakarta  :
Paramadina, 1994), hlm. 240.

## دــــئ ا وــعـلاو ت اـ ـــينـــل لأاو
32
Menurut  Wahbah  az-Zuhaili,  hukum-hukum  yang  dapat  berubah  karena perubahan masa itu, adalah hukum-hukum yang sifatnya ijtihadi yang didasarkan pada maslahah dan mempertimbangkan fenomena 'urf masyarakat. 33
Pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji,  dengan  batasan  selama  10  tahun, bertujuan  untuk  kemaslahatan  ummat,  dengan  mendahulukan  dan  memberi kesempatan bagi orang Islam yang belum haji yang sifatanya wajib karena belum haji, sementara yang sudah haji agar menahan dahulu keinginan untuk mendaftar lagi beribadah haji karena sifatnya tidak wajib karena sudah pernah haji.
Fenomena  pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji  ini  sangat  cocok dianalisis  dengan  menggunakan  metode  istinbath Sadd  al-Dhari’ah, Menurut Wahbah al-Zuhaili, Sadd al-Dhari’ah ialah: 34
وأ ة دــــسفم ىلع لــمتــشـــملا ع وـنـمــــملا ئشلا ىلا هــب لـــص وــــــــتي لك عنم

## ة رــضــــم
Mencegah segala sesuatu  (perkataan maupun  perbuatan) yang menyampaikan  pada  sesuatu  yang  dicegah/dilarang  yang  mengandung kerusakan atau bahaya.
Menurut Husain Hamid Hasan, yang mengutip pendapat Al-Shathibi, Sadd al-Dhari’ah ialah: 35
هههتَدَسْفَم ىَلهإ ٌةَحَلْصَم َو ه اَمهب  لَّصَوَّتلا
Melaksanakan  suatu  pekerjaan  yang  semula  mengandung  kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan) .
32 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'la>m al-Muwaqi'<in `an Rabb al-`A<lami<n..., III:64.
33 Wahbah  al-Zuhaili<, Naz}ariyyah  ad-D}arurah  al-Shari<'ah  Muqa>ranah  Ma’`a  al-Qa>nu>n  al-Wad’`i (ttp.:Mu'assasah al-Risa<lah,1399), hlm. 50.
34 Wahbah al-Zuhaili<, al-Waji<z fi Us}u>l al-Fiqhi, (Damaskus: tnp, tt), hlm. 108
35 Husain Hamid Hasan, Naz}ariyyat al-Mas}lahah fi al-Fiqhi al-Isla}mi, (Mesir: Da>r al-Nahd}ah al- Arabiyyah, 1971), hlm. 200.
Menurut  asy-Syaukani, al-Dhari’ah adalah  masalah  atau  perkara  yang pada  lahirnya  dibolehkan  namun  akan  mengantarkan  kepada  perbuatan  yang dilarang . 36
Salah satu kaidah Sadd al-Dhari’ah adalah:
ْرَش ٍعْو نْمَم ٍئْيَش ىَلهإ ااقْيهرَطَو اةَلْيهسَو   نْو كَت اَم

## ااع
Sesuatu  yang  menjadi  perantara  dan  jalan  kepada  sesuatu  yang  terlarang pada syara’.
Bahwa dhari’ah merupakan washilah (jalan)  yang  menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang  hahal  hukumnya  pun  halal  serta  jalan/cara  yang  menyampaikan  kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Sadd al-Dhari’ah merupakan  suatu  metode  penggalian  hukum  Islam  dengan  mencegah,  melarang, menutup  jalan  atau  wasilah  suatu  pekerjaan  yang  awalnya  dibolehkan,  tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan.
Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima dan wajib dilakukan bagi yang  mampu,  dan  boleh  melakukan  lagi  sebagai  haknya,  karena  begitu  banyak antrian  yang  ingin  melaksanakan  haji  sampai  antre  25  tahun.  Maka  pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI sudah mengeluarakan pembatasan haji bagi yang sudah  haji,  boleh  mendaftar  lagi  setelah  10  tahun,  merupakan  kebijakan pemerintah  demi  kemaslahatan  ummat  dan  memberi  kesempatan  bagi  yang  lain untuk menjalankan Ibadah Haji. Ini sesuai dengan cara penelaran metode istinbat Sadd al-Dhari’ah, dimana mencegah pekerjaan yang pada awalnya boleh (dalam hal  ini  menjalankan  Ibadah  yang  kedua  kalinya  dan  seterusnya)  tetapi  menurut pemerintah  dianggap  menimbulakan    keresahan  di  masayarakat,  maka  di  batasi 10 tahun boleh mendaftar lagi.
36 Muhammad  ibn  Ali  al-Shauka>ni, Irsha>dul  al-Fuhu>l  fi  Tahqi<q  al-Haqq  min  ‘Ilmi  al-Us}u>l, (Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 295
Adapun manfaat membatasi ibadah hajibagi yang sudah haji antara lain:
1. Memberikan  kesempatan  bagi  Orang  Islam  sudah  mampu  yang  belum melaksanakan ibadah haji.
2. Untuk memberikan  jaminan hak pada orang lain dalam beribadah haji.
3. Memberikan toleransi dalam beribadah.
4. Menghilngkan  kerusakan  pada  ummat  didahulukan  dari  pada  mendatangkan kemaslahatan bagi ummat.

## Penutup
Sadd  al-Dhari’ah merupakan  suatu  metode  penggalian  hukum  Islam dengan  mencegah,  melarang,  menutup  jalan  atau  wasilah  suatu  pekerjaan  yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya  kerusakan  atau  sesuatu  yang  dilarang,  maka  hal  tersebut  menjadi dilarang untuk dilakukan. Hal yang sama dikatakan al-Shathibi, sadd al-Dhari’ah adalah :
هههتَدَسْفَم ىَلهإ ٌةَحَلْصَم َو ه اَمهب  لَّصَوَّتلا
Pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji,  dengan  batasan  selama  10  tahun, sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  29  tahun 2015,  pasal  3  ayat  4  disebutkan:  “Jamaah  haji  yang  pernah  menunaikan  ibadah haji  dapat  melakukan  pendaftaran  ibadah  haji  setelah  sepuluh  (10)  tahun  sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. “
Pembatasan  haji  bagi  yang  sudah  haji  tersebut  bertujuan  untuk kemaslahatan  umat,  mengingat  terjadi  antrian    ( waiting  list )    yang  ingin melaksanakan  haji    sampai  dua  puluh  lima  tahun.  Kemaslahatannya  dengan mendahulukan dan  memberi kesempatan bagi orang Islam  yang  belum  haji  yang sifatanya  wajib  karena  belum  haji,  sementara  yang  sudah  haji  agar  menahan dahulu keinginan untuk mendaftar lagi beribadah haji karena sifatnya tidak wajib karena  sudah  pernah  haji.  Ini  sesuai  dengan  cara  penalaran istinba>t } Sad  al- Dhari’ah, dimana  mencegah  pekerjaan  yang  pada  awalnya  boleh  (dalam  hal  ini menjalankan  Ibadah  yang  kedua  kalinya  dan  seterusnya)  tetapi  menurut pemerintah dianggap menimbulakan  keresahan di masayarakat, maka di batasi 10 tahun boleh mendaftar lagi.
Adapun  manfaat  membatasi  ibadah  haji  bagi  yang sudah  haji  antara  lain: memberikan  kesempatan  bagi  orang  Islam  sudah  mampu  yang  belum melaksanakan ibadah haji, untuk memberikan  jaminan hak pada orang lain dalam beribadah haji, memberikan toleransi dalam beribadah, menghilangkan kerusakan pada umat didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ashur,  Muhammad  Thahir  Ibn, Maqashid  al-Shari’ ah  al-Islamiyyah, Tunis  : Dar al-Tunisiyyah, 1366.
Asad,  Muhammad, The Message of The Qur’an, Gibraltar  :    Dar  al-Andalus, 1984.
Ainain  (al)  Badran,  Badran  Abu, Ushul  al-Fiqh  al-Islami, Iskandariyyah: Syabab al-Jami'ah, t.t.
Afriqi (al)  Ibnu Mansur, Lisan al-`Arab, Beirut : Dar al-Shadr , t. t.
Bakri,  Asafri  Jaya, Konsep  Maqasid  Syari'ah  Menurut  asy-Syatibi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Barri  (al),  Zakariyyah, Mashadir  al-Ahkam  al-Islamiyyah, ttp.:  Dar  al-Ittihad al-'Arabi li at-Tiba'ah, 1975.
Bukhari  (al), Muhammad  ibn  `Isma`il, Sahih  al-Bukhari ,  Bairut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H.
Coulson, Noel James, Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence, Chicago & London: The University of Chicago Press,  1969.
Efendi,  Satria, Maqasid  asy-Syari`ah    dan  Perubahan  Sosial, dalam  Dialog, Badan Litbang Depag, No. 33 tahun XV, Januari, 1991.
Fasi (al), `Allal, Maqashid al-Shari’`ah al-Islamiyyah wa Makarimuha, Rubat : Maktabah al-Wahdah al-`Arabiyyah, t.t.
Hasaballah, Ali, Ushul al-Tasyri` al-Islami, Mesir: Dar al-Ma`arif, 1959
Hasan, Husain Hamid, Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami, ttp: Dar an-Nahdhah al-`Arabiyyah, 1971.
Jauziyyah (al) , Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in `an Rabb al-`Alamin, Mesir: Dar al-Jil, t.t.
Jurjani (al), al-Ta`rifat, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
Juwaini (al), Abu al-Ma’`ali, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.
Khallaf, Abd al-Wahhab, Ushul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Qalam, 1978.
Matdawam,  M.  Noor, Pelaksanaan  Ibadah  Haji  dan  Umroh ,    Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986.
Mujib, Abdullah, Teori Praktis Manasik Haji , Lamongan: Dar al-Fiqhi, 1999
Ma’luf, Lois, al-Munjid, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
Masood,  M.  Khalid, Islamic  Legal  Philosophy, New  Delhi:  Internasional Islamic Publishers, 1989.
Madjid,  Nurchalis,"  Sejarah  Awal  Penyusunan  Dan  Pembentukan  Hukum Islam",  dalam  Budhi  Munawar  rahman  (ed), Kontekstuaalisasi  Doktrin Islam Dalam Sejarah, Jakarta :  Paramadina, 1994.
Mahmasani, Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam, Beirut; Dar al-Fikr, 1981.
Maududi  (al),  Abu  al-‘A`la, al-Hadarah  al-Islamiyyah, Beirut:  Dar  al- `Arabiyyah, 1970.
Nadawi  (al)  Ali  Ahmad, al-Qawaid  al-Fiqhiyyah  Mafhumuha  Nash’atuha Tatawwuruha ,Damaskus : Dar al-Qalam,1991
Naisaburi  (al), Muslim  ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim , Bairut: Dar al-Fikr, 1978. Nawawi (al),  Muhammad  ibn  `Umar, Majmu`  Syarh al-Muhahzhab, Mesir : Zakariyah `Ali Yusuf, t.t.
Rahman,  Fazlur, Islam ,  alih  bahasa    Ahsin  Muhammad,  Bandung  :  Pustaka, 1984.
--------------, Islam dan Modernitas, terjemahan  Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
--------------, Islamic  Methodologi  In  History, Delhi  :  Adam  Publishers  & Distributors, 1994.
Raisuni  (al),  Ahmad, Nazhariyyah  al-Maqashid  al-shari’`ah  `Ind      al-Imam asy-Syatibi, Herdon: The Intenrnasional Institut of Islamic Thouht, 1992.
Rahmat , Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010
Sofa (al) Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rinika Cipta, 1998.
Salabi,  Muhammad  Mushtafa, Ta'lil  al-Ahkam, Bairut:Dar  al-Nahdhah  al- Arabiyyah, 1981.
Shaukani (al) Muhammad bin Ali, Irsyâd al-Fuhûl fỉ Tahqỉq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushûl , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994),
Shabuni (al), Ali, al-Tibyan fi `Ulum al-Qur’an, Beirut: Dar  al-Fikr, 1986.
-------------, Rawa`’i  al-Bayan  fi  Tafsir  Ayat  al-Ahkam, Damskus:  Maktabah al-Gazali, 1977.
Siba`i (al), Mushtafa, al-Sunnah  wa Makanatuha fi al-Tasyri’` al-Islami , t.tp: Dar al-Qaumiyyah li at-Tiba`ah, 1949.
Sanhuri  (al), Mashadir  al-Haqq  fi  al-Fiqh  al-Islami, Beirut:  al-Majma’  al- `Arabi al-Islami, 1967.
Sarakhshi  (al),  Abu  Bakar  Muhammad  ibn  `Isma`il, al-Mabsuth ,  Mesir  : Matba`ah as-Sa`adah, 1323 .
Suyuthi  (al),  Jalal  ad-Din  Abd    ar-Rahman, al-Ashbah  wa  al-Nazhair, t.t.  : Maktabah Nur Asiya, t.t..
-----------, Jalal ad-Din  Abd  ar-Rahman, al-Itqan  fi  `Ulum al-Qur’an, Mesir : Dar al-Ma`arif, 1974.
Shathibi (al), Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-shari’`ah, Beirut : Dar al- Kutub al-`Ilmiyyah t.t..
------------, Abu Ishaq , al-I’tisham, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t. Syihab, M. Quraisy, Membumikan al-Qur`an, Bandung : Mizan, 1992.
Sekretariat  MUI-2005,  Himpunan  Keputusan  Musyawarah  Nasional  VII  MUI Tahun 2005.
Taufiq,    Ali  Yahya  Muhammad, Manasik  Lengkap  Umroh  dan  Haji  Serta Do’a-do’anya , Jakarta: Lentere, 2008
Tim  PW  LPTNU  Jatim, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam, Surabaya, LTN NU Jawa Timur, 2007.
Yahya,  Mukhtar  dan  Fathurrahman, Dasar-Dasar    Pembinaan  Hukum  Islam, Bandung : al-Ma`arif, 1993.
Zahrah, Abu, Ushul al-Fiqh, t.tp : Dar al-Fikr al-`Arabi, t.t.
Zuhaili  (al),  Wahbah, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu, Damaskus  :  Dar  al- Fikr, 1996.
------------,Wahbah, Nazhariyyah ad-Dharurah al-Shari'ah Muqaranah Ma`’a al-Qanun al-Wadh'i , ttp.:Mu'assasah ar-Risalah,1399.
-----------, Wahbah, al-Wajiz fi Usul al-Fiqhi (Damaskus : tnp,tt)