Volume 23. Nomor 1.  Bulan Januari – Juni 2017                               ISSN 1693 - 0061

## S  A  S  I

## Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Soeleman D. Baranyanan
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ) Dyah R . A. Daties
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk  Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
• Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling )
Erwin Ubwarin
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH

## EDITORIAL
Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dapak terhadap perubahan dalam masyarakat.  Dinamika  dan  tuntutan  masyarakat  yang  begitu  cepat  berubah,  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Memahami Third  World  Approaches  To International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard
Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi
Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak,
Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau  Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak
Pidana  Narkotika  Pada  Lapas  Klas  IIa  Ambon,  dan  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana
Dalam Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ).
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan ..................................................….............................
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL )
Dyah R . A. Daties ......................................................................…......................
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty ...........................................................................…........................
• Tindakan Safeguard Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN  Sebagai  Upaya  Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima .................................................………................................
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela .............................................................................................
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro ...........................................................................……….................
• Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif .......................................................................................
• Studi  Tentang  Pemberian Remisi  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada
Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa .......................................................................................
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ) Erwin Ubwarin ........................................................................................ 1 13 19 27 35 46 54 64 73
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017
7 3
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK    PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET ( INTERNET GAMBLING )

## Oleh: Erwin Ubwarin

## ABSTRACT
the development of science and technology led to the development of society as well, but this development also has a negative side, in playing gambling conventional, the players and the city  should  meet  at  the  gambling  table  or  in  the  territory  of  a  country's  legal  yet,  gambling using the internet facilities, quite the player (user) and airports sitting in front of a computer desk  and  then  accessing  gambling  sites  and  instantly  be  able  to  do  gambling.  Players  and airports  may not  necessarily  be  in  a country,  but  across the country  or  several  countries,  in the Book of Law Criminal Law, and Law Number 7 Year 1974 On Gambling Control does not regulate  the  act  of  gambling  via  the  internet,  on  Law  No.  11  Year  2008  on  Information  and Electronic Transactions, criminalize gambling via the internet, but only to ensnare the city is not against the player
Keyword: internet gambling

## A. PENDAHULUAN.
Usaha Pembahuruan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD’45  tidak  dapat  dilepaskan  pula  dari landasan  dan  sekaligus  tujuan  yang  ingin dicapai  seperti  telah  pula  dari  landasan  dan sekaligus  tujuan  yang  ingin  dicapai  seperti yang telah dirumuskan juga dalam Pembukaan  UUD/45.  Tujuan  yang  telah digariskan  dalam  pembukaan  UUD/45  itu secara  singkat  ialah  “melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum berdasarkan  Pancasila”. Inilah  garis  kebijakan  umum  yang  menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pula yang menjadi landasan dan  tujuan  dari  setiap  usaha  pembaharuan hukum,  termasuk  pembaharuan  di  bidang hukum pidana dan kebijakan penangulangan
hukum di Indonesia. 1
Hukum  pidana  seringkali  digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya  masalah  perjudian  sebagai  salah satu  bentuk  penyakit  masyarakat,  satu bentuk  patologi  sosial. 2 Penegakan  hukum pidana  untuk  menanggulangi  perjudian sebagai  perilaku  yang  menyimpang  harus terus  dilakukan.  Hal  ini  sangat  beralasan karena  perjudian  merupakan  ancaman  yang nyata  terhadap  norma-norma  sosial  yang dapat  menimbulkan  ketegangan  individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian  merupakan  ancaman  riil  atau potensiil  bagi  berlangsungnya  ketertiban
1 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif Dalam  Penangulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara, GENTA, Yogyakarta, 2010. Hal 1-2.
2 Kartini  Kartono, Patologi  Sosial, jilid  I,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 57
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017
7 4
sosial. 3 Dengan  demikian  perjudian  dapat menjadi
menghambat pembangunan nasional,  karena  perjudian  mendidik  orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”.
Sedangkan pembangunan membutuhkan  individu  yang  giat  bekerja keras dan bermental kuat. 4 Sangat  beralasan  kemudian  judi harus  segera  dicarikan  cara  dan  solusi  yang rasional  untuk  suatu  pemecahannya.  Karena sudah  jelas  judi  merupakan  problema  sosial yang  dapat  mengganggu  fungsi  sosial  dari masyarakat. Salah  satu usaha rasional  yang digunakan  untuk  menanggulangi  perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan
formulasi hukum pidana. Penggunaan
hukum  pidana  ini  sesuai  dengan  fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian  sosial  yaitu  suatu  proses  yang telah  direncanakan  lebih  dahulu  dan bertujuan  untuk  menganjurkan,  mengajak,
menyuruh atau bahkan
memaksa anggota-anggota  masyarakat  agar  mematuhi norma-norma  hukum  atau  tata  tertib  hukum yang sedang berlaku. 5

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Formulatif  Tindak  Pidana Perjudian Dalam Kitab Undang-Undang   Hukum Pidana (KUHP) Kebutuhan pembahuruan hukum
3 Saparinah  Sadli,  dalam  Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148
4 B.  Simandjuntak, Pengantar  Kriminologi dan  Patologi  Sosial, Tarsito,  Bandung,  1980,  hal. 352-353
5 Ronny  Hanitjo  Soemitro, Permasalahan Hukum  di  Dalam  Masyarakat, Alumni,  Bandung, 1984 Hal.4
pidana  sangat  penting  dilaksanakan,  hukum pidana  harus  memuat  tentang  aturan-aturan hukum  yang  mengikat  perbuatan-perbuatan yang  memenuhi  syarat  tertentu  pada  suatu akibat  berupa  pidana. 6 Bagaimana  suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila,  perbuatan  tersebut  belum  diatur dalam undang-undang,
pembuatan undang-undang  sangat  berkaitan  dengan kebijakan  legislasi/formulitf,  dia  harus memuat  subtasi  hukum  yang  menjelaskan bahwa  benar  perbuatan  perjudian  dengan mengunakan  sarana  internet  ini  merupakan suatu perbuatan pidana.
Dalam Bab XIV Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  memuaat tentang  Kejahatan  terhadap  kesusilaan  yang pada  Pasal  303  KUHP  yang  selengkapnya adalah sebagai berikut:
1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  sepuluh  tahun  atau  pidana  denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
a. dengan  sengaja  menawarkan  atau memeberikan kesempatan untuk permainan  judi  dan  menjadikannya sebagai  pencaharian,  atau  dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
b. dengan  sengaja  menawarkan  atau memberi kesempatan kepada masyarakat  untuk  bermain  judi  atau dengan  sengaja  turut  serta  dalam kegiatan  usaha itu,  dengan tidak  peduli apakah untuk
menggunakan kesempatan  adanya  sesuatu  syarat  atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
c. menjadikan  turut  serta  pada  permainan judi sebagai pencaharian.
2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencahariannya,  maka  dapat  dicabut haknya  untuk  menjalankan  pencaharian itu.
6 Teguh  Sulista  dan  Aria  Zunetti, Hukum Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi ,  Raja Grafindo Persada 2002, Hal 5
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 7 5
3) Yang  disebut  dengan  permainan  judi adalah  tiap-tiap  permainan,  di  mana  pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung  pada  keberuntungan  belaka, juga  karena  pemainnya  lebih  terlatih  atau lebih  mahir.  Di  situ  termasuk  segala pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan atau  permainan  lain-lainnya  yang  tidak diadakan  antara  mereka  yang  turut berlomba  atau  bermain,  demikian  juga segala pertaruhan lainnya.
Perbuatan  yang  dianggap  sebagai bentuk  tindak  pidana  kesusilaan  dalam  hal perjudian  adalah  menggunakan  kesempatan main  judi  yang  diadakan  dengan  melanggar Pasal  303  bis.  Adapun  kejahatan  mengenai perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan  dalam  Pasal  303  bis  yang rumusannya sebagai berikut:
1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  empat  tahun  atau  pidana  denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
a. barang siapa menggunakan kesempatan main  judi,  yang  diadakan  dengan melangga r ketentuan Pasal 303;
b. barang  siapa  ikut  serta  main  judi  di jalan  umum  atau  dipinggir  jalan  umum atau  di  tempat  yang  dapat  dikunjungi
umum,  kecuali  jika  ada  izin  dari penguasa  yang  berwenang  yang  telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat  dua  tahun  sejak  ada  pemidanaan yang  menjadi tetap karena salah satu  dari pelanggaran  ini,  dapat  dikenakan  pidana penjara  paling  lama  enam  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  lima  belas juta rupiah.
Menurut Adam  Chazawi dalam rumusan  kejahatan  pada  Pasal  303  KUHP tersebut  di  atas,  ada  lima  macam  kejahatan mengenai hal perjudian ( hazardspel ), dimuat dalam ayat (1): 7
7 Adam  Chazawi, Tindak  Pidana  Mengenai
1. butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3 ada satu macam kejahatan.
Sedangkan  ayat  (2)  memuat  tentang dasar  pemberatan  pidana,  dan  ayat  (3) menerangkan  tentang  pengertian  permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Ada 5 (Lima) macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa  izin.  Tanpa  unsur  tanpa  izin  inilah melekat  sifat  melawan  hukum  dari  semua perbuatan  dalam  lima  macam  kejahatan mengenai  perjudian  itu.  Tiadanya  unsur tanpa  izin,  atau  jika  ada  izin  dari  pejabat atau  instansi  yang  berhak  memberi  izin, semua  perbuatan  dalam  rumusan  terebut tidak  lagi  atau  hapus  sifat  melawan hukumnya  oleh  karena  itu  tidak  dipidana. Dimasukkannya  unsur  tanpa  izin  ini  oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian  terkandung  suatu  maksud  agar pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  tertentu tetap  dapat  melakukan  pengawasan  dan pengaturan  tentang permainan judi, 5  (lima) kejahatan permainan judi yang disamapaikan oleh Adam Chazawi.
2. Kebijakan  Formulatif  Tindak  Pidana Perjudian  Dalam    Undang-Undang No.  7  Tahun  1974  Tetang  Penertiban Perjudian
Pemerintah  merasa  bahwa  Tindak Pidana  Perjudian  harus  diatur  dalam  sebuah Undang-Undang,  maka  dasar  pertimbangan terhadap  suatu  perbuatan  yang  dijadikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974 Tentang  Penertiban  Perjudian,  khususnya tidak  terlepas  dari  alasan  pembentukan  dan perancangan undang-undang tersebut.
Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1974  Tentang  Penertiban
Kesopanan, Raja  Grafindo,  Jakarta,  2005.  hal. 158-159
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 7 6
Perjudian tersebut :
a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan  dengan  Agama,  Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan  bagi  penghidupan  dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan
Negara; b. bahwa  oleh  karena  itu  perlu  diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya
sampai lingkungan sekecil-kecilnya,  untuk  akhirnya  menuju kepenghapusannya  sama  sekali  dari seluruh wilayah Indonesia; c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam.
Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 ( Staatsblad Tahun  1912  Nomor  23O) sebagaimana  telah  beberapa  kali  dirubah dan  ditambah, terakhir  dengan Ordonansi tanggal  31  Oktober  1935  ( Staatsblad Tahun  1935  Nomor  526),  telah  tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana  mengenai  perjudian  dianggap tidak  sesuai  lagi  sehingga  perlu  diadakan perubahan dengan memperberatnya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  diatas  perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian. Dasar pertimbangan di atas menunjukan  bahwa  secara  garis  besar perlunya pembentuk dibentuk Undang-Undang  No.  7  Tahun  1974  tentang Penertiban Perjudian adalah untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.
Jadi  di  dalam  sistem  KUHP  masih membedakan  kualifikasi  tindak  pidana berupa  kejahatan  dan  pelanggaran.  Menurut penjelasan Memorie  van  Toelichting (MvT) pembagian  tindak  pidana  menjadi  kejahatan dan  pelanggaran  sebenarnya  didasarkan pada  perbedaaan  yang  prinsipil.  Dikatakan ada  kejahatan  adalah recht  delicten, yaitu
perbuatan-perbuatan  yang  meskipun  tidak dikaitkan  dengan  undang-undang  sebagai perbuatan  pidana  telah  dirasakan onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah wetsdelichten yaitu  suatu  perbuatan  yang sifat  melawan  hukumnya  baru  dapat diketahui  setelah  ada wet yang  menentukan demikian.
Dengan adanya pengaruh dari pembagian rechtdelicten dan wetsdelicten, nampak  bahwa  pembagian  tindak  pidana kejahatan  dan  pelanggaran  dalam  sistem KUHP  didasarkan  pada  pembedaan  secara kualitatif,  berdasarkan  kebijakan  formulasi dalam  pembentukan  Undang-undang  No.  7 Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian memberikan kualifikasi tindak pidana (kejahatan)  tidak  lagi  (pelangaran),  maka semua  delik  yang  dalam  bidang  kejahatan kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian.  Sebagaimana  bunyi  pasal  1 Undang-Undang  No.  7  Tahun  1974  yang berbunyi:  Menyatakan  semua  tindak  pidana perjudian  sebagai  kejahatan,  berdasarkan bunyi  ketentuan  pasal  tersebut  maka, kualifikasi  delik  yang  semula  terbagi  antara 2 macam bentuk delik yaitu pelanggaran dan kejahatan  menjadi  tidak  berlaku  lagi. Konsekuensi  dari  adanya  ketentuan  pasal  1 UU  No.  7  Tahun  1974  tersebut  maka kualifikasi  delik  yang  semula  ditetapkan sebagai  pelanggaran  berubah  kualifikasinya menjadi  kejahatan.  Dengan  catatan  bahwa ketentuan-ketentuan  atau  asas-asas  umum hukum  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Buku I KUHP akan berlaku bagi UU No. 7 Tahun 1974  karena  undang-undang  ini  tidak menentukan lain. Walaupun memang dimungkinkan untuk menentukan lain sesuai dengan  Pasal  103  yang  menyebutkan: “Ketentuan-ketentuan  dalam  Bab  I  sampai dengan  Bab  VIII  dari  buku  ini  berlaku  bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam  perundang-undangan  lain  diancam dengan  pidana,  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang”.
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 7 7
2. Kebijakan  Formulatif Tindak  Pidana Perjudian Dalam Undang-Undang No.
11  Tahun  2008  Tetang  Informasi  dan Transaksi Elekronik
Dalam  hal  maraknya  perjudian  di Internet,  Indonesia  tidak  ketinggalan  pula untuk  melakukan  penangulanggan  dan pencegahan  melalui  hukum  positif  yaitu sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE)  yang  berbunyi:  Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentramisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang  memiliki muatan perjudian.
Sama  dengan  Pasal  27  ayat  (1) ancaman  pidana  dari  pasal  27  ayat  (2) bersumber  pada  pasal  45  ayat  (1),  yang berbunyi:  “Setiap  orang  yang  memenuhi unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,oo  (satu  milyar rupiah).
Berdasarkan  pasal  27  ayat  (2) tersebut  dapat  diurai  menajadi  beberapa unsur, diantaranya :
1. Unsur Objektif, berupa kesalahan, sebagaimana  tercantum  dengan  kata “dengan sengaja ”;
2. Unsur  Melawan  Hukum,  melakukan tindakan “tanpa hak”
3. Unsur  Kelakuan,  Unsur  ini  sebagaimana tecantum dengan kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentranmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Kebijakan  Formulatif Tindak  Pidana
Perjudian Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukun Pidana
(KUHP) 2010
Kebijakan  hukum  pidana  ( penal policy )  bertolak  dari  pendapat  Soedarto, mengandung pengertian: 8
1. usaha  untuk  mewujudkan  peraturan  yang lebih  baik  sesuai  dengan  situasi  pada suatu saat.
2. kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang
menetapkan  peraturan  yang  dikehendaki yang  diperkirakan  dapat  digunakan  untuk mengekspresikan  apa  yang  terkandung dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai tujuan yang dicita-citakan.
3. bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan  politik  hukum  pidana berarti  mengadakan  pemilihan  untuk mencapai  hasil  perundangan  yang  paling baik  dalam  arti  memenuhi  rasa  keadilan dan daya guna.
4. melaksanakan politik hukum pidana dapat juga  berarti  usaha  mewujudkan  peraturan perundang-undangan  pidana  yang  sesuai dengan  kaedah  dan  situasi  pada  suatu waktu  dan  untuk  masa-masa  yang  akan datang.
Menurut pendapat tersebut melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti didalamnya terkandung upaya yang mengarah  pada  perubahan,  perbaikan  dan pembaharuan  hukum  pidana  tidak  hanya untuk  saat  ini,  melainkan  juga  kearah  masa depan.  Oleh  karena  itu  membicarakan politik  hukum pidana termasuk  di dalamnya termasuk  prospek  serta  upaya  antisipasi dalam  rangka  membuat  peraturan  hukum pidana yang lebih baik.
Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan
8 Sudarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan
Masyarakat. Bandung. Sinar Baru.1983.hal 3
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 7 8
kebijakan  hukum  pidana  yang  berlaku  pada saat  ini  ( ius  constitutum )  dan  kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan ( ius constitutuendum )  yang  berupa  pemecahan faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat secara  umum,  di  dalamnya  meliputi  faktor substantif  atau  materi,  faktor  struktur  dan faktor  budaya  hukum,  fungsi  antisipatif  dan terlebih  fungsi  adaptif.    Dari  suatu peraturan  perundang-undangan  terutama hukum pidana merupakan prasyarat keberhasilan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan pemerintah menetapkan  peraturan  perundang-undangan yang  memuat  ketentuan  hukum  pidana ditujukan dalam rangka menciptakan ketertiban sosial. Hukum  dituntut  peranannya  dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan  perubahan  dan  perkembangan tersebut  dapat  berjalan  dengan  cara  yang teratur,  tertib  dan  lancar.  Bagaimanapun perubahan  yang  teratur  melalui  prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan  akan  lebih  baik  dari  pada perubahan yang tidak direncanakan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  merupakan  induk  dari berbagai  ketentuan  pidana  yang  ada  di Indonesia, Sejak tahun 1977 telah dilakukan usaha  pembaharuan  KUHP  dan  telah mengalami  kurang  dari  18  (delapan  belas) kali  perubahan.  Konsep  KUHP  baru  hanya terbagi  dalam  2  (dua)  buku  saja,  beberda dari KUHP WvS yang saat ini masih berlaku, dimana  hanya  meliputi  Buku  I  tentang Ketentuan  Umum  dan  Buku  II  tentang Tindak Pidana.
Konsep KUHP tidak lagi membedakan  kualifikasi  tindak  pidana berupa kejahatan dan pelanggaran.
Kebijakan  ini  didasarkan  pada  resolusi Seminar  Hukum  Nasional  I  tahun  1963  dan hasil Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985. Adapun  alasan  yang  pada  intinya  sebagai berikut:
a. Tidak  dapat  dipertahankan  lagi  kriteria pembedaan  kwalitatif  antara rechtsdelict dan wetsdelict yang  melatar  belakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu,
b. Penggolongan  dua  jenis  tindak  pidana itu  pada  Hindia  Belanda  memang  relevan dengan  kompetensi  pengadilan  waktu itu; ”pelanggaran” pada dasarnya
diperiksa  oleh Landgerecht (pengadilan kepolisian dengan hukum acaranya sendiri,  dan  ”kejahatan”  di  periksa  oleh Landraad (Pengadilan  Negeri)  atau Raad van  Justitie (Pengadilan  Tinggi)  dengan hukum  acaranya  sendiri  pula.  Pembagian kompetensi  seperti  itu  tidak  lagi  dikenal saat ini.
c. Pandangan  mutakhir  mengenai  ” afkoop ”
(seperti  pada  Pasal  82  KUHP/WvS) sebagai  alasan  penghapus  penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk  ”pelanggaran”  saja,  tetapi  dapat berlaku  untuk  semua  tindak  pidana walaupun  dengan  pembatasan  ancaman maksimum pidananya.
Sehubungan dengan kelemahan juridiksi  di  dalam  KUHP/WvS  dalam menghadapai  masalah  Perjudian  melalui Internet  ( Internet  Gambling )  dalam  RUU KUHP  tahun  2010  dirumuskan  perluasan asas  territorial  dan,  perumusan  delik  tindak pidana  di  bidang  teknologi  informasi,  yaitu pada  Bagian  Kedua  Paragraf  1  Pasal  3. dimana  Ketentuan  pidana  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku  bagi setiap orang yang melakukan:
a. tindak  pidana  di  wilayah  Negara Republik Indonesia;
b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
c. tindak  pidana  di  bidang  teknologi informasi  yang  akibatnya  dirasakan
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 7 9
atau  terjadi  di  wilayah  Indonesia  atau dalam  kapal  atau  pesawat  udara Indonesia.
Seperti yang diketahui bahwa hukum pidana  Indonesia  (KUHP)  tidak  mengatur secara  eksplisit  tentang  tindak  pidana perjudian melalui internet ( Internet
Gambling ).  Dalam  Konsep  KUHP  2010 pada  buku  I  tentang  Ketentuan  Umum disebutkan pada pasal 199 bahwa Permainan judi adalah:
a. setiap  permainan  yang  kemungkinan untuk  mendapat  untung  tergantung pada
b. untung- untungan belaka;
c. setiap  permainan  yang  kemungkinan untuk  mendapatkan  untung  tersebut bertambah
d. besar,  karena  pemainnya  lebih  terlatih atau lebih mahir;
e. semua pertaruhan tentang hasil perlombaan  atau  permainan  lainnya yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  yang bukan  turut  berlomba  atau  turut bermain; atau pertaruhan lainnya.
Dalam  buku  II  Konsep  KUHP  2010 dalam pasal 504 menyebutkan bahwa :
(1)   Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:
1. menawarkan atau memberi kesempatan  untuk  main  judi  dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya  atau  turut  serta dalam perusahaan perjudian; 2. menawarkan atau memberi kesempatan  kepada  umum  untuk main  judi  atau  turut  serta  dalam perusahaan  perjudian,  terlepas  dari ada  tidaknya  suatu  syarat  atau  tata cara  yang  harus  dipenuhi  untuk menggunakan  kesempatan  tersebut;
atau 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata
pencaharian.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) melakukan        perbuatan tersebut dalam  menjalankan  profesinya,  maka dapat dijatuhi pidana   tambahan  berupa pencabutan  hak  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 91 ayat    (1) huruf g.
Pasal  505  mengatur  bahwa  “Setiap orang  yang  menggunakan  kesempatan  main judi,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  4  (empat)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Kategori IV. Sedangkan untuk ketentuan  yang  berkaitan  dengan  Tindak Pidana terhadap Infomartika dan Telematika dalam  Konsep  KUHP  2010  di  atur  dalam pasal  373  sampai  dengan  379.  Pasal  373 menyebutkan  bahwa  “Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak  Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik  dengan  cara  apapun  tanpa  hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah,  merusak,  atau  menghilangkan informasi  dalam  komputer  dan/atau  sistem elektronik.
Pasal  374  menyebutkan  bahwa “Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak  Kategori  II  penyelenggara  agen elektronik  yang  tidak  menyediakan  fitur pada  agen  elektronik  yang  dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi”.
Pasal 375 menyebutkan bahwa:
(1)   Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang  memiliki  dan  menggunakan  nama domain  berdasarkan  itikad  tidak  baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain.
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 8 0
(2)   Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dituntut  atas pengaduan  dari  orang  yang  terkena tindak pidana.
Paragraf  2  tentang  Tanpa  Hak
Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik, dalam pasal 376 mengatur bahwa: “Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  7  (tujuh)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  Kategori  IV  setiap  orang yang:
a. menggunakan, mengakses komputer, dan/atau  sistem  elektronik  dengan  cara apapun  tanpa  hak,  dengan  maksud memperoleh,  mengubah,  merusak,  atau menghilangkan informasi pertahanan nasional  atau  hubungan  internasional yang  dapat  menyebabkan  gangguan  atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum
internasional;
b. melakukan  tindakan  yang  secara  tanpa hak  yang  menyebabkan  transmisi  dari program,  informasi,  kode  atau  perintah komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak;
c. menggunakan dan/atau mengakses komputer  dan/atau  sistem  elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya,  baik  dari  dalam  maupun luar  negeri  untuk  memperoleh  informasi dari  komputer  dan/atau  sistem  elektronik yang dilindungi oleh negara;
d. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah  yang  dilindungi  secara  tanpa hak;
e. menggunakan  dan/atau  mengakses  tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi
oleh negara,
yang mengakibatkan  komputer  dan/atau  sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
f. menggunakan  dan/atau  mengakses  tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang
mengakibatkan  komputer  dan/atau  sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya  komputer  dan/atau  sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah; h. menyebarkan, memperdagangkan,
dan/atau memanfaatkan kode akses (passwod)  atau  informasi  yang  serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan  menerobos  komputer  dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem  elektronik  yang  digunakan  atau dilindungi oleh pemerintah;
i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan  internasional  dengan  maksud merusak  komputer  atau  sistem  elektronik lainnya  yang  dilindungi  negara  dan berada  di  wilayah  yurisdiksi  Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau
j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan  internasional  dengan  maksud merusak  komputer  atau  sistem  elektronik lainnya  yang  dilindungi  negara  dan berada  di  wilayah  yurisdiksi  Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.
Pasal  377  menyebutkan  bahwa “Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  atau  pidana  denda  paling sedikit  Kategori  IV  dan  paling  banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau  sistem  elektronik  dengan  cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh,  mengubah,  merusak,  atau menghilangkan  informasi  milik  pemerintah yang  karena  statusnya  harus  dirahasiakan atau  dilindungi”.  Pasal  378  enyebutkan bahwa  “Dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  pidana denda  paling  banyak  Kategori  VI,  setiap orang yang :
a. menggunakan dan/atau mengakses komputer  dan/atau  sistem  elektronik secara tanpa hak atau melampaui
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 8 1 wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh  informasi  keuangan  dari Bank  Sentral,  lembaga  perbankan  atau lembaga  keuangan,  penerbit  kartu  kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
b. menggunakan data atau mengakses dengan  cara  apapun  kartu  kredit  atau kartu  pembayaran  milik orang  lain  secara tanpa  hak  dalam  transaksi  elektronik
untuk memperoleh keuntungan;
c. menggunakan dan/atau
mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral,  lembaga  perbankan  dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa  hak  atau  melampaui  wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau  untuk  mendapatkan  keuntungan dar ipadanya; atau
d. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau  memanfaatkan  kode  akses  atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer  dan/atau  sistem  elektronik dengan  tujuan  menyalahgunakan  yang akibatnya  dapat  mempengaruhi  sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan  dan/atau  lembaga  keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri. Berikut dapat diidentifikasi unsur-unsur  tindak  pinda  yang  erat  kaitanya dengan  Tindak  Pindana  Perjudian  melalui internet  yang  bisa  di  Juncto  dengan  pasaal lain didalam Konsep KUHP 2010 yaitu.
1. Pasal 504 huruf (a) unsur-unsur yaitu :
a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi
b. menjadikannya sebagai mata
pencahariannya  atau  turut  serta  dalam perusahaan perjudian;
2. Pasal 504 huruf (b) unsur-unsur yaitu : a. menawarkan atau memberi kesempatan kepada  umum  untuk  main  judi  atau turut serta dalam perusahaan perjudian,
b. sarat ada tidaknya suatu syarat atau tata
cara  yang  harus  dipenuhi  untuk menggunakan  kesempatan  tersebut; atau
3. Pasal  504  huruf  (c)  unsur-unsur  yaitu  : Unsur (turut Serta 55 KUHP) menjadikan turut  serta  pada  permainan  judi  sebagai mata pencaharian.
Pasal  ini  kemudian  diperkuat  dengan  Pasal 373  tentang  pengunaan  Komputer    tanpa hak yaitu :
a. setiap orang
b. menggunakan dan/atau mengakses komputer  dan/atau  sistem  elektronik dengan cara apapun tanpa hak,
c. dengan  maksud  untuk  memperoleh,
mengubah, merusak, atau menghilangkan
informasi dalam komputer  dan/atau  sistem  elektronik. Hal  ini  sesuai  dengan  konvensi  Cyber Crime  tantang  penyalagunaan  dalam akses komputer dengan tanpa hak.
Rancangan atau Konsep Kitab undang-undang pidana seharusnya memasukan  atau  merumuskan  Unsur-unsur yang  lebih  memperkuat  hukum  pidana dalam menghadapi Tindak Pidana Perjudian melalui Internet ( Internet Gambling ).

## C. P E N U T U P
Dengan
pekembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  harus  disikapi dari segi kebijakan formulasi hukum pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dalam  pasal  303  dan  303  bis,
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1974,  belum mengatur  secara  jelas  bagaimana  formulasi untuk menangani perjudian dengan mengunakan  sarana  internet  atau  yang  lebih dikenal  dengan Internet  Gambling ,  namun dida  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektornik, memang  telah  mengatur  tentang  Perjudian dengan sarana internet, namun yang dikriminalisasi hanya untuk bandar judi saja
Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.23    No.1    Bulan  Januari  -  Juni  2017 8 2
dalam  pasal  27  ayat  (2)  namun  untuk kriminalisasi  terhadap  pelaku  (pejudi)  di alam  maya  (virtual)  tidak  dikenakan kriminalisasi seperti pada pasal 303 dan 303 bis  jo  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1974. Seharusnya  mereka  juga  diberikan  sanksi pidana

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, K ebijakan  Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara , GENTA,  Yogyakarta,
2010.
Kartini  Kartono, Patologi  Sosial , jilid  I,  PT Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2005. Saparinah  Sadli,  dalam  Muladi  dan  Barda
Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan
Kebijakan Pidana , Cet. II,
Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
B.  Simandjuntak, Pengantar  Kriminologi dan  Patologi  Sosial , Tarsito,
Bandung, 1980. Ronny  Hanitjo  Soemitro, Permasalahan Hukum  di  Dalam  Masyarakat , Alumni, Bandung, 1984. Teguh  Sulista  dan  Aria  Zunetti, Hukum
Pidana  Horizon  Baru  Pasca Reformasi , Raja Grafindo Persada 2002. Adam  Chazawi, Tindak  Pidana  Mengenai Kesopanan , Raja Grafindo, Jakarta, 2005. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat . Bandung. Sinar Baru.1983.