Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018-2021
Wahyu Diana * , Agus Munandar
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Indonesia *Penulis korespondensi: wahyu.wd0312@student.esaunggul.ac.id
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Desentraslisai, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas
Keywords: Financial Performance, Decentralized Ratio, Independence Ratio,
Effectiveness and
Efficiency Ratio, Activity Ratio

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan  APDB pemerintah daerah kabupaten Tanggamus untuk periode 2018-2021. Analisis yang dipakai dalam menilai kemampuan keuangan daerah menggunakan rasio desentralisasi, rasio derajat kemandirian, rasio efektivitas, dan efisiensi serta rasio  aktivitas.  Metode  analisis  deskriptif  kuantitatif  dan  pengumpulan  data yang  bersifat  kuantitatif  didapat  dari  website  resmi  Direktorat  Jendral Perimbangan  Keuangan.  Hasil  studi  mendapatkan  derajat  desentralisasi kabupaten  Tanggamus tergolong sedang  dan  jumlah  PAD  relatif  sangat  kecil, tingkat kemandirian kabupaten Tanggamus berada di angka 33% dan masuk kategori  rendah  karena  presentasenya  masih  di  bawah  50%,  tingkat ketergantungan  kabupaten  Tanggamus  terhadap  dana  transfer  dari pemerintah pusat masih terbilang cukup tinggi, sedangkan aktual penerimaan PAD  kabupaten  Tanggamus  termasuk    kategori  cukup  efektif  yang  disertai dengan  biaya  penerimaan  PAD  yang  cukup  efisien.  Selain  itu,  perbandingan belanja  langsung  dan  tidak  langsung  menujukkan  rata-rata  yang  lebih  tinggi sehingga  terlihat  bahwa  Pemerintah  Daerah  lebih  mengutamakan pendanaannya  guna  kebutuhan  masyarakat.  Kebaharuan  dari  penelitian  ini menggunakan kabupaten Tanggamus sebagai objek yang belum pernah diteliti sebelumnya.

## Diterima:
3 Oktober 2023 Disetujui: 27 November 2023 Dipublikasikan: 30 November 2023

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  determine  the  financial  capacity  of  the  local government's  APDB  for  the  2018-2021  period.  The  analysis  used  in  assessing regional  financial  capacity  uses  the  decentralization  ratio,  the  degree  of independence ratio, the effectiveness and efficiency ratio and the activity ratio. Quantitative descriptive analysis method and quantitative data collection were obtained  from  the  official  website  of the Directorate  General of  Fiscal Balance. The results of the study show that the degree of decentralization of Tanggamus district is moderate and the amount of PAD is relatively very small, the level of independence of Tanggamus district is at 33% and is in the low category because the percentage is still below 50%, the level of dependence of Tanggamus district on transfer funds from the central government is still quite sufficient high, while the actual PAD revenue of Tanggamus district is quite effective, accompanied by a  fairly  efficient  PAD  revenue  cost.  In  addition,  the  comparison  of  direct  and indirect  spending  shows  a  higher  average  so  that  it  is  seen  that  the  Regional Government prioritizes its funding for community needs. The novelty of this study uses the Tanggamus district as an object that has never been studied before.
2023 The Author(s): This article is distributed under a Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BYSA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  termasuk  dalam  sistem  pemerintahan  otonom  daerah  dan diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan kedaulatan  daerah  dalam  mengatur  serta  menjaga  kebutuhan  bersama  setempat  atas  inisiatif sendiri menurut aspirasi penduduk NKRI (Putra et al., 2020).  UU No. 33 Tahun 2004 menjadi tumpuan  fundamental  pelaksanaan  sistem  desentralisasi  untuk  mencapai  tujuan  otonomi daerah  (Verawaty  et  al.,  2020).  Tujuan  otonomi  daerah  adalah  untuk  menumbuhkan ketentraman  rakyat,  pelayanan  publik  serta  daya  saing  daerah  sehingga  terhindar  dari pemusatan  kekuasaan  di  tingkat  pusat.  Otonomi  daerah  mensyaratkan  kinerja  ekonomi  yang lebih  baik  dalam  dua  hal.  Aspek  pertama  berkaitan  dengan  desentralisasi  perpajakan,  yaitu bahwa daerah berwenang mengelola dana daerah yang kekuatan utamanya adalah kapabilitas pendapatan  utama  daerah  (PAD).  Aspek  selanjutnya  tentang  pengelolaan  belanja  daerah (APBD)  adalah  penanganan  keuangan  daerah  harus  semakin  akuntabel  dan  transparan  yang menuntut  pemanfaat  daerah  untuk  menggunakan  belanja  secara  lebih  efektif  dan  efisien (Sulistyo, 2018).
Provinsi  Lampung  sebelum  adanya  pemekaran  wilayah  pada  1997  hanya  terdiri  dari  kota Bandar  Lampung,  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Kabupaten  Lampung  Selatan,  dan  Kabupaten Lampung  Utara  (Endaryanto  et  al.,  2018).  Setelah  terjadi  pemekaran  wilayah  dan  terdapat kabupaten  baru  seperti  Lampung  Timur,  Tanggamus,  Metro,  Tulang  Bawang,  Way  Kanan  dan Lampung Barat hingga saat ini kondisi perekonomiannya cukup stabil namun untuk beberapa fasilitas  umum  seperti  kondisi  pembangunan  jalan  belum  memadai.  Seperti  yang  diketahui bahwa  presiden  RI  mengunjungi  Lampung  untuk  memastikan  kondisi  prasarana  jalan  yang masih belum dibangun. Akibat pembangunan belum merata dan akses sehari-hari masyarakat umum  terganggu,  Menkeu  RI  akan  mengalokasikan  dana  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp. 588 miliar di tahun 2023. Pada tahun 2022, realisasi belanja PUPR untuk jalan nasional meningkat menjadi Rp508,1 miliar. Total ruas jalan raya Provinsi Lampung adalah  1.289,1  kilometer.  Realisasi  penggunaan  APBD  harus  dibuat  pertanggungjawaban keuangan  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  untuk  pemerintah pusat.  Dibuatnya  LKPD  maka  bisa  diketahui  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pengurusan APBD  yang  akan  dinilai  dengan  kinerja  keuangan.  Analisis  kinerja  keuangan  adalah  kegiatan yang dilaksanakan sesudah laporan keuangan disusun berdasarkan informasi yang relevan dan menggunakan metode akuntansi dan penilaian yang benar, untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan yang aktual (Kasmir, 2013). Kinerja keuangan adalah hasil realisasi pendapatan dan beban  yang  ditentukan  dan  dievaluasi  secara  akrual  (Harahap,  2020).  Tujuan  analisis  kinerja keuangan  daerah  dilakukan  untuk  mengetahui  efektivitas  daerah  dalam  pemanfaatan  serta realisasi APBD. (Fahmi, 2018)menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan analisis untuk memahami sejauh mana progres perusahaan melalui implementasi kaidah penerapan keuangan yang  baik  dan  benar.  Pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  kota  dilakukan  untuk meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan pemerintah (Monalisa, 2022). Salah satu cara untuk analisis kinerja perekonomian daerah yaitu dengan menganalisis rasio keuangan APBD yang  dimiliki  oleh  setiap  daerah  (Angin  et  al.,  2021)  Kinerja  keuangan  dapat  diukur  dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggambarkan fungsi keuangan daerah dalam memastikan kepatuhan AP daerah (Putri et al., 2021).
Perekonomian  Provinsi  Lampung  pada  triwulan  I  tahun  2023  tumbuh  sebesar  4,96  persen dibandingkan  dengan  triwulan  I  tahun  2022.  Dari  sisi  manufaktur,  pertumbuhan  terbesar terlihat pada industri pengangkutan dan pergudangan, lebih dari 25,80 persen. Disisi lain dari segi pengeluaran, komponen ekspor barang jasa tumbuh paling tinggi senilai 10,12 persen. Pada triwulan  I  tahun  2023,  perekonomian  Provinsi  Lampung  tumbuh  sebesar  0,79  persen dibandingkan triwulan sebelumnya (Q-to-Q). Sektor dengan produksi teratas adalah pertanian, kehutanan serta perikanan sebesar 8,13 persen. Dari sisi pengeluaran, porsi belanja konsumen oleh  organisasi  swasta  nirlaba  (PK-LNPRT)  meningkat  paling  tinggi  sebesar  0,72  persen
(lampung.bps.go.id).  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  telah  mengumumkan  bahwa  hampir seluruh  daerah  telah  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  atas  keseluruhan laporan keuangan pemerintah provinsi dalam Hasil Ikhtisar Pemeriksaan Semester Pemerintah (IHPS) Tahun 2020. Pendapat WTP tersebut diperoleh 364 dari total 415 kabupaten dan 87 dari 93  pemerintah  (bpk.go.id).  Meskipun  kualitas  LKPD  2019  secara  umum  meningkat,  sebagian kalangan  justru  menurun  seperti  Pemda  Subulussalam,  Pemkab  Norda  Lampung  dan  Pemkab Konawe  Selatan  menurunkan  opini  dari  WTP  jadi  WDP.  Namun  turunnya  opini  dari  WDP  ke TMP dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Pemilihan kabupaten Tanggamus provinsi Lampung sebagai fokus penelitian karena pada tahun 2022  lalu  saat  konferensi  pemberian  laporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan pemerintah  kembali  meraih  WTP  yang  ke-7  dan  berturut-turut  selama  5  kali  diantaranya (bpkp.go.id).  Walaupun  telah  meraih  WTP,  hasil  tinjauan  kinerja  yang  dilakukan  BPK mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 belum terlalu efektif untuk mencapai  tujuan  stabilitas  jalan  guna  mendukung  lalu  lintas  penumpang  dan  barang.  Tujuan dilakukanya riset ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten Tanggamus dengan skala  rasio-rasio  keuangan  sebagai  ukuran  selama  periode.  Penelitian  ini  dinantikan  bisa menjadi  bahan  pertimbangan  dan  masukan  bagi  pemakai  informasi  keuangan  Tanggamus maupun bisa dijadikan literatur oleh peneliti selanjutnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data  yang bersifat kuantitatif  didapat  dari  website  resmi  djpk.kemenkeu.go.id  dan  metode  analisis  data menggunakan  rasio  keuangan.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan realisasi anggaran (APBD) kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 2018-2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rasio Derajat Desentralisasi
Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Derajat Desentralisasi 2018 (911,443,208) 1,472,754,290,015 -0.06% 2019 76,050,778,580 1,711,964,522,615 4.44% 2020 76,828,494,694 1,634,262,482,308 4.70% 2021 95,786,639,301 1,652,125,879,036 5.80%

## Sumber: Data diolah (2023)
Rasio ini mencerminkan tingkat kesanggupan pemerintah daerah dalam kontribusi perolehan PAD terhadap total pendapatan. Kontribusi PAD selama 2018-2021 terhadap total keseluruhan pendapatan kabupaten Tanggamus adalah  3.8%. Rasio kontribusi berada di bawah  10% yang menandakan sangat rendah atau tingkat dependensi pemerintah pusat masih relatif tinggi. Dari hasil kalkulasi sebelumnya, didapati rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 5.8% sedangkan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2019 sebesar -0.06% karena PAD pada tahun tersebut  menunjukkan  angka  negatif  yang  disebabkan  oleh  realisasi  PAD  sah  lebih  tinggi  jika dibandingan  dengan  pendapatan  retribusi  daerah.  Tingginya  rasio  di  2021  didapat  dari  salah satu komponen perolehan PAD tertinggi yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan PAD lain-lain  yang  sah.  Tanggamus  merupakan  daerah  pemekaran  dan  kinerja  keuangan  daerah pemekaran  tergolong  lebih  tinggi  dibanding  dengan  kabupaten  induk.  Hal  ini  disebabkan karena  daerah  pemekaran  cenderung  mengalami  penurunan  dalam  indikator  ketergantungan
pajak,  perolehan  pendapatan,  porsi  belanja  modal,  dan  penurunan  kontribusi  sektor  publik (Endaryanto et al., n.d.).

## Rasio Kemandirian
Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pusat & Pinjaman Rasio Kemandirian Pola Hubungan 2018 (911,443,208) 1,323,499,952,931 -0.07% Instruktif 2019 76,050,778,580 1,423,855,769,136 5.34% Instruktif 2020 76,828,494,694 1,080,168,166,694 7.11% Instruktif 2021 95,786,639,301 290,259,750,000 33.00% Konsultatif

## Sumber: Data diolah (2023)
Perhitungan  rasio  ini  membandingkan  antara  PAD  dengan  total  bantuan  pusat  dan  pinjaman. Rasio  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2021  dengan  angka  perolehan  sebesar  33%  atau  masih berada  di  bawah  50%  dengan  pola  hubungan  konsultatif.  Pola  hubungan  konsultatif menandakan  pemerintah  daerah  diperkirakan  lumayan  mampu  mengelola  otonomi  daerah. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2018 dikarenakan jumlah PAD negatif.

## Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

## Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Rasio Efektivitas PAD 2018 (911,443,208) 0 0% 2019 76,050,778,580 97,328,147,574.94 78.14% 2020 76,828,494,694 100,965,303,213.28 76.09% 2021 95,786,639,301 124,540,693,327.00 76.91% Sumber: Data diolah (2023) Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Realisasi Belanja Realisasi PAD Rasio Efisiensi PAD 2018 1,193,641,582,547.80 (911,443,208.00) -130961.71% 2019 1,292,188,880,711.67 76,050,778,580.12 1699.11% 2020 1,648,643,730,414.86 76,828,494,694.47 2145.88% 2021 1,658,185,016,498.79 95,786,639,301.16 1731.12%

## Sumber: Data diolah (2023)
Kemampuan pemda dalam merealisaikan anggaran untuk sebuah tujuan cukup efektif dengan rasio rata-rata 77 %. Semakin tinggi angka rasio, maka semakin bagus dan efektif perealisasian anggaran tersebut.  Penyebab penurunan angka efektif dari tahun ke tahun adalah karena tidak terhimpunnya  penerimaan  PAD  maupun  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dan  wajib  pajak daerah  dalam  melakukan  kewajibanya  (Harahap,  2020).  Tahun  2018  realisasi  anggaran  0 karena PAD menunjukkan angka minus.  Seperti yang terlihat pada tabel rasio efisiensi bahwa ditahun  2018  mengalami  minus  namun  realisasi  belanja  sangat  besar.  Sementara  itu  rasio efisiensi  menunjukkan  besarnya  total  biaya  yang  dipakai  untuk  mendapatkan  pendapatan tersebut.  Besarnya  biaya  untuk  perolehan  pendapatan  ini  setiap  daerah  bervariasi.  Semakin rendah tingkat rasio maka semakin bagus kemampuan pemda dalam memperoleh pendapatan (Susanto, 2019).

## Rasio Aktivitas
Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Tahun Total Belanja Langsung Total Belanja Daerah Rasio Belanja Langsung 2018 697,728,415,338.80 1,193,641,582,547.80 58.45% 2019 1,002,740,222,362.67 1,292,188,880,711.67 77.60% 2020 973,043,265,613.63 1,648,643,730,414.86 59.02% 2021 1,054,566,310,778.65 1,658,185,016,498.79 63.60% Tahun Total Belanja Tidak Langsung Total Belanja Daerah Rasio Belanja Tidak Langsung 2018 80,762,172,979.00 1,193,641,582,547.80 6.77% 2019 46,971,522,319.00 1,292,188,880,711.67 3.64% 2020 50,656,968,290.00 1,648,643,730,414.86 3.07% 2021 35,551,259,769.00 1,658,185,016,498.79 2.14%
Sumber: Data diolah (2023)
Perhitungan  rasio  ini  merupakan  kemampuan  pemda  dalam  memanfaatkan  dan memprioritaskan dana APBD untuk keperluan belanja langsung maupun tidak langsung. Hasil kalkulasi dari belanja langsung menunjukkan angka rata-rata 64.67% sedangkan belanja tidak langsung mendapat angka rata-rata sebesar 4% selama kurun waktu 2018-2021. Hal ini berarti pemda  lebih  memprioritaskan  alokasi  dalam  pelaksanaan  belanja  untuk  aktivitas  yang  secara langsung akan memberi dampak pada keluaran (Putri et al., 2021).

## 4. KESIMPULAN
Hasil analisis kinerja keuangan kabupaten Tanggamus menunjukkan angka rasio yang beragam, mulai  dari  rasio  Derajat  Desentralisasi  yang  masih  sangat  rendah  sehingga  dianggap kemampuan  pemda  dalam  otonomi  daerah  masih  bergantung  pada  pemerintah  pusat. Kemandirian kabupaten Tanggamus dengan hasil pola hubungan konsultatif dan menandakan bahwa pemerintah daerah dinilai lumayan mampu menjalankan otonomi daerahnya. Sementara itu tingkat efektivitas dan efisiensi cukup efektif dengan angka realisasi diatas 50% serta rasio aktivitas  telah  sesuai  dengan  pemanfaatan  belanja  prioritas  guna  mendapatkan  PAD. Pemerintah Tanggamus secara garis besar dianggap mampu menjalankan menjalankan otonomi daerah walaupun masih ada ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Realisai belanja cukup efektif dan bisa dikategorikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Tanggamus menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat.

## 5. SARAN
Saran untuk peneliti selanjutnya bisa menambah jangka waktu penelitian, karena terbatasnya data  pada  website  resmi  hanya  sampai  tahun  2021  maka  peneliti  tidak melakukan  penelitian sampai  tahun  terbaru.  Selain  menambah  waktu  penelitian,  penulis  selanjutnya  juga  bisa menambahkan rasio-rasio pengukuran kinerja keuangan lainya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Angin, D. B. P., & Hasibuan, M. Z. (2021). Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Medan. Jurnal Ilmu Manajemen 6 (1). http://e- journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMM/article/view/2118/1543
Bpk.go.id.  (2021). Opini  WTP  Laporan  Keuangan  Pemda  Alami  Peningkatan |  bpk.go.id https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan
Bpkp.go.id.  (2022). Pemerintah  Provinsi  Lampung  berhasil  meraih  Opini  WTP  ke-8  kalinya https://www.bpkp.go.id/lampung/berita/read/35617/55/Pemerintah-Provinsi-Lampung- berhasil-meraih-Opini-WTP-ke-8-kalinya.bpkp
Endaryanto, T., Firdaus, M., Siregar, H., & Hakim, D. B. (2018). Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan  Daerah  di  Provinsi  Lampung. Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Humaniora.  20 (1). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9501
Fahmi,  I.  (2018). Analisis  Kinerja  Keuangan:  Panduan  bagi  Akademisi,  Manajer,  dan  Investor  dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan . Alfabeta.
Harahap,  H.  F.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tapanuli Tengah. Ekonomis:
Journal of Economics and Business , 4 (1), 34. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87
Kasmir. (2013). Analisis laporan keuangan (11th ed.). Rajawali Pers.
Lampung.bps.go.id.  (2023). Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Lampung  Triwulan  I-2023| lampung.bps.go.id.
https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1125/pertumbuhan-ekonomi- provinsi-lampung-triwulan-i-2023.html
Monalisa, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Rasio Keuangan. Jurnal Health Sains , 3 (8), 1062–1071. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.462
Putra, B. P. & Hidayah, R. U. (2020). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Sebelum dan Setelah  Pemekaran  Daerah  Sumatera  Selatan. COSTING  :  Journal  of  Economic,  Business  and Accounting , 4 (1).
Putri,  R.  S.  E.,  &  Munandar,  A.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) . 5 (3). https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684
Sulistyo,  A.  T.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara,  dan  Kebijakan  Publik .  3(1) https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22
Susanto,  H.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kota  Mataram .  Distribusi:  Journal  of  Management  and  Business. 7(1). https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Verawaty,  Puspanita,  I.,  Nurhidayah,  &  Kemala  Jaya,  A.  (2020).  Pengaruh  PAD  dan  Dana Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan .  Management,  Business,  and  Accounting. 19(1). https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560