e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono

## PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA

## Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang diahmuladi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengembangan  wakaf  uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. Wakaf uang adalah salah  satu  bentuk  wakaf  yang  baru  di  Indonesia,  yang  mana  pengembangannya  layak dilakukan    terutama  ketika  perekonomian  bangsa  Indonesia  sedang  lemah.  Metode pendekatan  adalah  yuridis  normatif,  sumber  data  adalah  data  sekunder,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  dan  teknik  analisis  data menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan wakaf  uang  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  mencakup penghimpunan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Kendala pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004  tentang  Wakaf  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  wakaf uang dengan solusi  BWI bersama pihak terkait dalam hal ini adalah LKS-PWU maupun Nazhir  harus  terus  menyosialisasikan  hukum  wakaf  tunai  pada  masyarakat;  kurang profesionalnya  Nazhir  dalam  pengelolaan  wakaf  uang  solusinya  adalah  peningkatan kualitas  nazhir  agar  profesional  dan amanah  dalam  pengelolaan  wakaf  uang;  kurangnya pemahaman  dan  kemampuan  praktisi  wakaf  dalam    pengembangan  wakaf  uang  dengan solusi  peningkatan  kemampuan  semua  praktisi  wakaf  terlebih  Nazhir  sehingga  mampu mengelola  dan  mengembangkan  wakaf  secara  profesional  dan  amanah  serta  sinergitas sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia sukses.

## Kata kunci : Pengembangan; Wakaf Uang; Nazhir
e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF MONEY WAKAF IN INDONESIA

## Abstract
This study aims to examine and analyze the development of cash  Wakaf in terms of Law Number 41 of 2014 concerning Wakaf. Money Wakaf is a new form of Wakaf in Indonesia, which  development  is  feasible,  especially  when  the  Indonesian  economy  is  weak.  The approach  method  is  juridical  normative,  the  data  source  is  secondary  data,  the  data collection technique is done through library research, and the data analysis technique uses qualitative  analysis.  The  results  show  that  the  development  of  Money  Wakaf  in  Law Number 41 of 2004 concerning Wakaf includes the collection of Wakaf funds, management of Money Wakaf and distribution of Money Wakaf proceeds. The obstacle to developing Money  Wakaf  as  regulated  in  Law  Number  41  of  2004  concerning  Wakaf  is  the lack  of public understanding of Money Wakaf with BWI's solution with related parties, in this case LKS-PWU and Nazhir must continue to socialize Money Wakaf law to the public; Nazhir's lack of professionalism in managing Money Wakaf. The solution is to improve the quality of Nazhir so that it is professional and trustworthy in managing Money Wakaf; The lack of understanding and ability of Wakaf practitioners in the development of Money Wakaf with solutions to increase the capabilities of all Wakaf practitioners, especially Nazhir, so that they are able to manage and develop Wakaf in a professional and trustworthy manner and in synergy so that the management and development of Wakaf in Indonesia is successful.

## Keywords: Development; Money Wakaf; Nazhir
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono

## A. PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  salah  satu  dari  amal  jariyah  yang  diajarkan  dalam  hukum Islam dalam menyalurkan rezeki yang telah diberikan Allah kepada hambaNya. Wakaf sangat besar pahalanya mengingat manfaatnya yang dirasakan oleh banyak orang dan bersifat  kekal.  Wakaf  tidak  tersurat  secara  jelas  dalam  Al  Qur’an,  namun  dalam beberapa ayat Al Qur’an menyiratkan anjuran untuk berwakaf, yang mana ayat-ayat tersebut  selanjutnya  digunakan  oleh  para  ahli  sebagai  dasar  hukum  disyariatkannya wakaf. Salah satunya adalah sebagaimana dalam tertulis dalam QS. Al Baqarah ayat 267 yang menganjurkan kepada manusia untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah.
Wakaf  ditinjau “ dari  bentuknya  telah  mengalami  perkembangan,  yang  semula sebatas  benda tj tak dj bergerak,  kini  berkembang  sehingga  benda df bergerak  pun    bisa dijadikan sebagai benda wakaf misalnya saham atau uang. Wakaf di berbagai negara Islam  misalnya  Yordania,  Mesir,  Turki  dan  Saudi ii Arabia  bisa  berbentuk sarana/fasilitas i ibadah  serta p pendidikan.  Selain  itu,  wakaf  dapat  berbentuk tanah ff perkebunan,  tanah ff pertanian,  uang,  saham, real  estate ee dan  sebagainya, dimana  kesemuanya di kelola secara df produktif. Pengelolaan wakaf yang produktif pada  akhirnya  akan  dapat  meningkatkan kesejahteraan ff masyarakat. 1 Wakaf  uang adalah  salah  satu  bentuk  wakaf  yang  baru  di  Indonesia.  Meskipun  demikian,  di beberapa  negara  telah  melakukan  pengkajian  dan  pengembangan  mengenai  wakaf uang. Wakaf berupa uang sebenarnya sudah mulai ada sejak masa Mamluk, mengingat uang  merupakan  bentuk  wakaf df yang  potensial  dalam  pengembangannya. ” Wakaf berupa uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  (selanjutnya disebut UU Wakaf) yaitu pada Pasal 16, Pasal ll 28, Pasal 29, Pasal 30. Pasal 16 UU Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak dimana benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa  habis  karena  dikonsumsi,  salah  satunya  adalah  uang.  Ketentuan  Pasal  16  UU Wakaf  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  harta  benda  wakaf  sudah  mengalami perkembangan  yang  pesat,  dimana  seseorang  untuk  dapat  berwakaf  tidak  harus menjadi  kaya  yang  memiliki  banyak  tanah  terlebih  dahulu  untuk  diwakafkan.
1 Badan Pengkajian Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang, Jakarta, BPHN, 2009, hlm 2.
e-ISSN : 2621-4105
Seseorang yang ingin berwakaf bisa menyisihkan sejumlah uang untuk berwakaf yang disebut sebagai wakaf uang atau wakaf tunai. 2
Penelitian tentang wakaf uang ini terkait dengan penelitian Syarif Hidayatullah (2016) dengan judul “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di  Indonesia”,  dalam  penelitian  tersebut  mengangkat  permasalahan  bagaimanakah kedudukan  hukum  wakaf  uang  dan  penerapannya  dalam  hukum  islam  dan  hukum positif  di  Indonesia?  Hasil  dari  penelitian  tersebut Mejelis  Ulama  Indonesia  (MUI) telah  memfatwakan,  bahwa  wakaf  uang  diperbolehkan  dengan  syarat,  bahwa  wakaf uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang  dibolehkan  secara shar'i dan harus dijamin kelestariannya, dan wakaf uang sudah menjadi hukum positif di Indonesia karena telah ada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 ayat (l) Tentang wakaf benda bergerak. Juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). 3
Sedangkan  Khadijah  Hasim  dkk  (2016)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process )” lebih fokus mengkaji tentang faktor-faktor yang  memengaruhi  tingkat  penghimpunan  dibagi  menjadi  tiga  aspek,  yaitu kelembagaan,  masyarakat,  dan  pemerintahan.  Hasil  prioritas  menunjukkan  bahwa aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang dan tiga faktor yang paling berpengaruh adalah kefokusan lembaga nazhir, pemahaman  masyarakat  mengenai  wakaf  uang,  dan  kelengkapan  perangkat  hukum wakaf uang. 4
Penelitian  tentang  wakaf  uang  oleh  Muhammad  Tho’in  dan  Iin  Emy  Prastiwi (2015)  lebih  fokus  mengkaji  wakaf  uang  dalam  perspektif  syariah.  Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara  jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam  Al  Qur‟an,  dan  hadits.  Pendapat  ulama mengenai  obyek  wakaf  memperlihatkan  bahwa  syarat-syarat  benda  wakaf  (harus
2 Sudirman Hasan, “ Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia ”, Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum 2 (2), 2010, hlm 163.
3 Syarif  Hidayatullah,“ Wakaf  Uang  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia”, Jurnal  Salam  6 (1) 2016. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306
4 Khadijah  Hasim  dkk, “Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Penghimpunan  Wakaf  Uang  di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)” , Jurnal Al-Muzara’ah 4 (2), 2016. https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna). Wakaf tunai tidak didukung oleh hadis secara khusus, dan menggunakan ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf termasuk wilayah ijtihadi . 5
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  hal  ini  dapat  dilihat  dari penelitian  oleh    Syarif  Hidayatullah  yang  hanya  fokus  mengkaji  kedudukan  hukum wakaf uang  dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan pnelitian  oleh  Khadijah  Hasim  lebih  fokus  mengkaji  tentang  faktor-faktor  yang memengaruhi tingkat  penghimpunan  dibagi  menjadi  tiga  aspek,  yaitu  kelembagaan, masyarakat,  dan  pemerintahan.  Penelitian  oleh  Muhammad  Tho’in  dan  Iin  Emy Prastiwi fokus mengkaji wakaf uang dalam perspektih syariah. Sedangkan penelitian ini  mengkaji  bagaimana  pengembangan  dan  pelaksanaan  wakaf  uang  di  Indonesia serta  bagaimana  kendala  dan  solusinya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  mengkaji  dan menganalisis  pengembangan  wakaf  uang  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2014 tentang Wakaf.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
2. Bagaimana  kendala  dan  solusi  pengembangan  wakaf  uang  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode pendekatan  yuridis normatif, sehingga data yang digunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.
D. PEMBAHASAN
1. Pengembangan  Wakaf  Uang  Dalam  Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pada awalnya, umat Islam sudah mengenal wakaf  berupa tanah yang kemudian di atas tanah tersebut dibangun masjid, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit dan sebagainya. Wakaf tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada
5 Muhammad Tho’in, Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Uang Perspektif Syariah”, Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 1(2),  2015. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
di wilayah lingkungan tersebut, sementara masyarakat miskin di Indonesia tersebar di berbagai daerah, sehingga perlu adanya pengembangan wakaf yang tidak hanya dalam bentuk benda tak bergerak saja. Seiring dengan adanya kebutuhan berupa dana untuk mengentaskan  kemiskinan,  maka  timbul  pemikiran  untuk  berwakaf  dalam  bentuk uang. Hal ini didasari bahwa uang mempunyai sifat yang fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. 6
Di Indonesia, pengembangan wakaf tunai didasarkan pada UU Wakaf. Kelahiran Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  pada  prinsipnya  mengatur masalah wakaf.  Fungsi negara dalam mengatur atau mengundang-undangkan wakaf bukan mengintervensi wakaf, akan tetapi lebih pada upaya menjaga ketertiban dalam pelaksanaan wakaf agar berjalan sesuai orientasi yang seharusnya . Dalam proses dan sifat pengelolaan dan pengembangan tersebut, negara mengatur secara tegas, bahkan sifat-sifat  negara memberikan  unsur  kekuatan  berlakunya  sanksi  pidana  yang  diatur dalam  ketentuan  tersebut. 7 Departemen  Agama  mendefinisikan  wakaf  uang  sebagai wakaf yang dilaksanakan oleh  seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum  dalam  bentuk  uang.  Wakaf  uang  atau  wakaf  tunai  adalah  salah  satu  bentuk wakaf yang diberikan kepada nadzir dalam bentuk uang tunai oleh wakif. 8
Wakaf  uang  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  menjadikan  wakaf  lebih produktif.  Wakaf  uang  yang  dikelola  dan  diberdayakan  oleh  suatu  lembaga  secara profesional akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 9 Hal ini sejalan dengan  istilah  “menyejahterakan”  yang  tertuang  dalam  UU  Wakaf  yang  diartikan sebagai  upaya  para  pihak  khususnya  pengelola  wakaf  untuk  meningkatkan  kualitas hidup umat Islam melalui pemdayagunaan obyek wakaf. 10
Pengelolaan wakaf uang hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama  (selaku  pengawas).  Lembaga  lain  yang  terkait  dengan  dengan  pengelolaan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia BWI (selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf/nazhir), Nazhir (pengelola dana wakaf), dan Lembaga Keuangan Syariah
6 M. Wahab Aziz, “Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”, International JournalIlya ‘Ulum Al-Din 9 (1), 2017, hlm. 3.
7 Muhammad Junaidi, Abdullah Kelib, Diah Sulistiyani R.S, “Reposisi Peran Waqaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Dalam Kajian  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf ” Jurnal IUS 6(1), 2018, hlm. 63.
8 Achmad Djunaidi, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI 2007). hlm.3.
9 Fahmi Medias, “Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam ”,  Jurnal La Riba 4(1), 2010, hlm 69.
10 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 27.
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
Penerima Wakaf Uang (LKS PWU, sebagai pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf). 11
Ditinjau dari UU Wakaf, pengembangan wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pembentukan institusi wakaf
Lahirnya UU Wakaf membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di  Indonesia  agar  lebih  profesional  dan  independen.  Untuk  itu  diperlukan  suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan jawaban  bagi  pengembangan  pengelolaan  perwakafan  Indonesia  dengan  lebih profesional  dan  modern  sehingga  menghasilkan  manfaat  wakaf  yang  dapat mensejahterakan  umat.  Badan  Wakaf  Indonesia  menduduki  peran  kunci,  selain berfungsi sebagai nazhir ,  BWI juga akan sebagai pembina nazhir sehingga harta benda  wakaf  dapat  dikelola  dan  dikembangkan  secara  produktif. 12 Menurut  UU Wakaf  keanggotaan  BWI  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden.  Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di lakukan oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta diumukan kepada masyarakat luas.
2. Penghimpunan wakaf uang
Penghimpunan dana diatur dalam Pasal 28 UU Wakaf jo Pasal 23 PP Nomor 41 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa  uang  melalui  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  yang  ditunjuk  oleh Menteri  sebagai  LKS  Penerima  Wakaf  Uang  (LKS  PWU).  Dalam  hal  ini  LKS- PWU juga bertugas untuk dengan memberitahukan kepada masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU. Hal tersebut berdasarkan Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006.
3. Pengelolaan wakaf uang
Orientasi  dalam  mengelola  dana  wakaf  adalah  bagaimana  pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin, sehingga dana-dana tersebut  harus  diinvestasikan  pada  usaha  usaha  produktif.  Terdapat  beberapa pilihan seperti investasi langsung pada bidang-bidang produktif, investasi melalui
11 Kemenkeu,  “ Strategi  Pengembangan  Wakaf  Uang  dalam  Rangka  Pendalaman  Pasar  Keuangan Syariah” ( https://fiskal.kemenkeu.go.id , diakses 11 Agustus 2020)
12 Muhammad Aziz , “ Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia” , JES 1 (2), 2017, hlm 204.
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
deposito  pada  bank  Syariah,  investasi  penyertaan  melalui  perusahaan  modal ventura, dan investasi portofolio lainnya dengan mempertimbangkan potensi hasil dan resikonya. 13
Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk- produk  LKS  dan/atau  instrument  keuangan  syariah.  Pengelolaan  dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir menurut ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan BWI No.1 Tahun 2009  wajib ditujukan  untuk  optimalisasi  perolehan  keuntungan  dan/atau  pemberdayaan ekonomi ummat. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi  wakaf  uang  oleh  Nazhir  wajib ditujukan  untuk  pemberdayaan  ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
Pasal  45  ayat  (2)  PP  Wakaf  menyebutkan  bahwa  “Dalam  mengelola  dan mengembangkan harta benda untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama  dengan  pihak  lain  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Dengan  demikian dapat dijelaskan bahwa dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya  untuk mauquf  alaih ,  Nazhir  dapat  bekerjasama  dengan  pihak  manapun selama berdasarkan prinsip syariah. 14
Sehingga  peran  lembaga  Nazhir  lebih  terbuka  dalam  memberikan  laporan terhadap  kondisi  dan  perkembangan  harta  wakaf  yang  ada.  Untuk  itu,  agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga Nazhir yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum. 15

## 4. Pendistribusian dana hasil wakaf uang
Pendistribusian  hasil  wakaf  tunai  harus  memperhatikan  tujuannya,  yaitu penyantunan,  pemberdayaan,  investasi  sumber  daya  insani,  maupun  investasi infrastruktur . Hasil  yang  diperoleh  tersebut  juga    sebagian  porsi  tertentu  perlu dialokasikan  untuk  menambah  besaran  nilai  awal  wakaf  tunai,  dengan
13 Kementrian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , Jakarta  : Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, 2013, hlm. 15.
14 Abdullah Ubaid, “ Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania ”,  Jurnal Kuriositas 8 (1), 2015, hlm. 18.
15 Lambang Prasetyo, “ Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Ius Constituendum 2 (1), 2017, hlm 86. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.545
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai awal wakaf tunai dan meningkatkan  kapasitas  modal  awal  tersebut.  Pemilihan  tujuan  distribusi  hasil wakaf tergantung atas ketersediaan atau besar kecilnya hasil yang dapat diperoleh dalam pengelolaan dana wakaf tunai. 16
Pengembangan  wakaf  uang  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Wakaf  telah memberikan  maslahah bagi masyarakat. Wakaf uang harus dikembangkan, untuk dapat diambil  manfaatnya.  Hasil  pengelolaan  dana  wakaf  tunai  dapat  dimanfaatkan  secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Pengembangan wakaf uang termasuk  dalam  kategori mashlahah  dharuriyah, yaitu  kemaslahatan  yang  sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. 17 Kemaslahatan wakaf dalam hal ini berkaitan dengan  kebutuhan pokok yaitu memelihara agama, memilihara jiwa, memelihara  harta. Dengan berwakaf, maka seseorang telah memelihara hartanya untuk  dapat  dimanfaatkan  bagi  sesama  umat  sehingga  memberikan  maslahah  bagi kehidupan  manusia  di  dunia.  Selain  itu,  dengan  berwakaf  maka  seseorang  telah memelihara agama dan jiwanya untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, sebag wakaf merupakan  amal  jariyah  yang  mana  pahalanya  akan  terus  mengalir  meskipun  orang yang berwakaf (wakif) tersebut telah meninggal dunia.
Pengembangan wakaf uang di Indonesia merupakan terobosan baru dalam bidang wakaf.  Pengembangan  wakaf  uang  dilakuan  dengan  beragam  inovasi  dalam pengelolaannya.  Dalam  hal  ini  wakaf  uang  yang  dikelola  oleh  nazhir  akan diinvestasikan  pada  berbagai  bidang  usaha  sesusai  syariah  sehingga  memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut yang kemudian diberikan kepada penerima manfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, UMKM, kegiatan sosial dan lain-lain.
Pada kenyataannya, “kontroversi dalam mekanisme wakaf uang tetap ada, yaitu mengenai  sah  tidaknya  penggunaan  danajjwakaf  untuk  investasi,  karena  logikanya beresiko jmusnah. Dana wakaf yang berupa uang apabila diinvestasikan, maka artinya dana wakaf akan tetap berbentuk uang, sedangkan uang tidak memiliki nilai intrinsik. Hal ini tidak bisa disamakan dengan peristiwa wakaf uang pada zaman dulu, dimana
16 Muhyar  Fanani,  “ Berwakaf  Tak  Harus  Kaya  Dinamika  Pengelolaan  Wakaf  Uang  di  Indonesia ”, Semarang, Walisongo Press, 2010, hlm. 16.
17 Efrinaldi, “ Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi ”, ( http://efrinaldi.wordpress.com , diakses 10 Desember 2019).
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
uang  yang  dijadikan  benda  wakaf terbuat  dari  emass  dan  pperak.  Dengan  demikian, pelaksanaan wakaf uang yang terjadi pada zaman sekarang beresiko akan teredusinya nilai uang karena inflasi. Selain itu mekanisme dalam berinvestasi juga beresiko untuk terjadinya pelanggaran kaidah syariat. Pengembangan wakaf uang juga beresiko akan terjadinya nilai harta benda wakaf berkurang atau bahkan hilang. Kemungkinan resiko berkurang atau hilangnya nilai wakaf terjadi karena kemungkinan usaha yang dibiayai oleh  dana  wakaf  mengalami  kerugian,  adanya  risiko  karena force  majeur (bencana, kebakaran dan sebagainya), ataupun resiko yang disebabkan oleh ketidak profesionalan nadzir dalam  mengelola wakaf produktif. 18 ”
2. Kendala  Serta  Solusi  Pengembangan  Wakaf  Uang  Sebagaimana  Diatur  dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Potensi  wakaf  uang  sangat  besar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pengembangan wakaf uang  untuk pengelolaan wakaf di Indonesia. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain :
1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang
Masyarakat  pada  umumnya  masih  beranggapan  bahwa  wakaf  berupa  harta tetap atau tidak habis pakai. Hal ini menjadi kendala sosialisasi hukum wakaf tunai khususnya  di  perdesaan.  Hal  ini  sebagiamana  dikemukakan  oleh  Ketua  Divisi Humas,  Sosialisasi,  dan  Literasi  (Husoli)  BWI  Atabik  Luthfi  yang  menyatakan bahwa masyarakat masih beranggapan wakaf adalah harta tak bergerak, wakaf itu tanah, masjid, kuburan. Wakaf uang masih asing bagi masyarakat perdesaan. Hal itu tidak lain lantaran wakaf masih dianggap sebagai barang tak bergerak. Padahal, perkembangan zaman sudah berbeda dari masa Rasulullah SAW. 19
Melihat  perkembangan  ekonomi  dan  kebutuhan,  wakaf  tak  bergerak  tetap harus  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat.  Sebagai  contoh  benda  memang bersifat kekal, tetapi jika terbengkalai sama saja tidak memberi manfaat pada umat. Dengan  adanya  wakaf  uang,  hasil  pengelolaan  wakaf  uang  dapat  dimanfaatkan untuk mendayagunakan tanah wakaf yang terbengkalai tersebut.
18 BPHN, Op.Cit ., hlm 4.
19 Umi Nur Fadhilah , Persepsi Jadi Kendala Sosialisasi Wakaf Tunai , https://www.republika.co.id , diakses 12 Agustus 2020.
e-ISSN : 2621-4105
Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah bahwa pihak BWI bersama pihak  terkait  dalam  hal  ini  adalah  LKS-PWU  maupun  nazhir  harus  terus menyosialisasikan hukum wakaf tunai dan manfaatnya pada masyarakat. Salah satu upaya yang sudah dilakukan yakni program wakaf goes to campus , wakaf goes to community atau  wakaf goes  to  society .  Dengan  demikian,  para  tokoh  agama  di pedesaan lebih terbuka memandang hukum wakaf tunai.
2. Kurang profesionalnya nazhir dalam pengelolaan wakaf uang
Keberhasilan  pengembangan  wakaf  uang  banyak  ditentukan  oleh kemampuan  nadzir  yang  profesional  dan  amanah  dalam  mengelola  dan mengembangkan wakaf uang.  Nazhir yang akan mengelola wakaf tunai pun tidak boleh  asal-asalan  karena  menyangkut  pengelolaan  dana  amanah  umat.  Persoalan profesionalisme nadzir masih menjadi kendala pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini. Banyak nadzir di Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai, sehingga  harta  wakaf  tidak  berfungsi  secara  maksimal,  bahkan  tidak  memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf.
Solusi  untuk  mengatasi  hambatan  terkait  kelemahan  nazhir  adalah peningkatan kualitas nazhir. Nazhir  tidak hanya harus memahami dan menghayati pengetahuan agama dan kebijakan negara untuk menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dan Negara. Nazhir sebagai pemimpin usaha atau manajer  bertugas  berdasarkan  perencanaan  yang  matang  yang  telah  di  susun sebelumnya  dan  mengaturnya  agar  perencanaan  tersebut  berjalan  semestinya. Nazhir sebagai pelaksana, pengelola dan pengembang wakaf yang hanya berpikir tentang bagaimana supaya wakaf mendatangkan hasil yang sebesar-besarnya sesuai dengan syariah. 20
Wakaf  di  Indonesia  diarahkan  sesuai  kebijakan  negara  produktif  untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk bisa mencapainya, nazhir harus memahami dan menghayati pengetahuan agama dan kebijakan negara, juga  memahami  ilmu  umum  berbasis  ekonomi  dan  bisnis profit  oriented sesuai syariah,  memiliki  kemampuan  entrepreneurship  (nilai  dan  jiwa  wirausaha); memiliki  kepemimpinan  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan keuntungan,  merancang  visi  dan  strategi  berdasarkan  perhitungan  pragmatis  dan
20 Badan Pengkajian Hukum Nasional, Op.Cit , hlm. 135.
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
ekonomis  perhitungan  untung  rugi;  mempunyai  prinsip  tidak  selalu  bergantung pada modal tetapi bagaimana menciptakan sesuatu misalnya yang kering menjadi basah,  yang  tandus  menjadi  subur,  yang  tumbuh  menjadi  berkembang; berkemampuan  mengajak  orang  lain  mau  bekerjasama  berdasarkan  perencanaan yang  telah  disesuaikan  dan  mengaturnya  agar  berjalan  semestinya.  Nazhir  juga harus  memiliki  keterampilan  melakukan  analis  pengambilan  keputusan,  berani mengambil resiko, mampu melihat dan menilai sebuah peluang yang terhampar di depannya,  menciptakan  kesempatan  (opportunity  creator),  memiliki  ide-ide  baru yang  orisinal  (innovator),  kemampuan  beradaptasi,  keterampilan  teknologi informasi dan komunikasi, memiliki manajemen yang kuat, pemecahan masalah, serta berani menanggung resiko. 21
Nazhir yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar serta memahami ilmu- ilmu tersebut  sesungguhnya  sudah  tidak relevan  dengan  tuntutan  kemanjuan  dan kebijakan negara yang telah membuka akses seluas-luasnya memajukan wakaf di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dan  BWI  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi (wewenang)  melakukan  pembinaan  terhadap  Nazhir  dalam  mengelola  dan mengembangkan harta benda wakaf serta pemberhentian dan pengangkatan Nazhir harus  bertindak  dan  berbuat  konkrit  menciptakan  Nazhir  yang  profesional  dan amanah.
3. Kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam  pengembangan wakaf uang Ada  banyak  unsur  yang  saling  mempengaruhi  dan  menentukan  suksesnya pengembangan wakaf uang di Indonesia, yaitu unsur pemerintah, unsur BWI, unsur LKS-PWU, unsur Wakif dan unsur Nazhir.Persoalan pengebangan wakaf uang di Indonesia  sebenarya  berada  di  sekitar  praktisi  wakaf    sendiri    yaitu  Pemerintah, LKS-PWU,  BWI,  dan  Nazhir.  Para  praktisi  wakaf  harus  memiliki  kemauan  dan kemampuan  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik,  profesional  dan amanah. Permasalahan tersebut bermuara pada dua hal, yaitu apakah praktisi wakaf di Indonesia telah memahami dan menyadari bahwa wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam yang bernilai tinggi di dalamnya mengandung potensi ekonomi yang luar  biasa  besarnya  yang  dapat  mensejahterakan  umat,  bangsa  dan  negara Indonesia?  dan  mampukah  praktisi  wakaf  di  Indonesia  mengelola  dan
21 Ibid , hlm. 136.
e-ISSN : 2621-4105
mengembangkan  wakaf  di  Indonesia  yang  potensinya  luar  biasa  yang  dapat mensejahterakan  umat,  bangsa  dan  negara  Indonesia  tersebut  ?  Bila  kedua pertanyaan tersebut dapat dijalankan oleh praktisi wakaf dengan baik, maka wakaf yang telah menjadi kebijakan negara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum akan tercapai.  Namun  apabila  praktisi  wakaf  di  Indonesia  tidak  mampu  menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka tujuan kebijakan wakaf tidak akan tercapai.
Pada  konteks  wakaf  uang  di  Indonesia  saat  ini,  bahwa  hambatan  utama pembangunannya bukan lagi pada image wakaf di Indonesia umumnya umat Islam berwakaf  secara  tradisional/konvensional  tetapi  terletak  pada  praktisi  wakaf termasuk negara sebenarnya kurang dan tidak cepat beradaptasi membuat kebijakan wakaf sesuai dengan tuntutan kemajuan. 22
Solusi  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  adalah  bahwa  semua  praktisi wakaf  harus  membekali  diri  dengan  pengetahuan  mengenai  wakaf  uang. Kedepannya, untuk kesuksesan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia, maka semua praktisi wakaf terlebih Nazhir harus mampu mengelola dan  mengembangkan  wakaf  secara  profesional  dan  amanah  serta  sinergitas, sehingga  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  di  Indonesia  sukses.  Tidak  sulit merubah pandangan masyarakat tentang wakaf uang asalkan masyarakat diberikan penjelasan  yang  dapat  mengetuk  hati  dan  pikiran  bahwa  berwakaf  tidak  hanya benda  tidak  bergerak  tanah  seperti  masjid,  langgar,  musolla,  madrasah,  rumah yatim piatu, kuburan dan lain sebagainya, tetapi juga wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, HAKI, hak sewa, kendaraan dan lain sebagainya dimana nilai pahalanya sama, maka umat Islam akan mengikutinya.

## E. PENUTUP
Pengembangan  wakaf  uang  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  mencakup  pembentukan  institusi  wakaf  uang,  penghimpunan  dana wakaf, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Dalam hal ini wakif  (pewakaf)  menyalurkan  sejumlah  uang  tertentu  kepada  LKS-PWU,  yang kemudian  diserahkan  kepada  nazhir  untuk  dikelola  atau  dijadikan  aset  produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukkan manfaatnya untuk penerima
22 Ibid , hlm. 137.
e-ISSN : 2621-4105
wakaf  atau  diinvestasikan  melalui  usaha-usaha  sesuai  syariah  dengan  tingkat  risiko terkendali,  seperti  deposito  di  bank  syariah  atuapun  lembaga  keuangan  lainnya, sehingga  pokoknya  tetap.  Hasil  pengelolaan  wakaf  uang  tersebut  selanjutnya disalurkan  untuk  kepentingan  kepentingan  sosial  yang  menyeluruh,  seperti  bidang pendidikan,  kesehatan,  pelayanan  sosial,  maupun  pengembangan  ekonomi  melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Pengembangan wakaf uang yang demikian dapat  memberikan  nilai  kemanfaatan  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Kendala  dan solusi pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  uang  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat mengenai  wakaf  uang,  solusinya  adalah  BWI  bersama  pihak  terkait  dalam  hal  ini adalah LKS-PWU maupun nazhir harus terus menyosialisasikan hukum wakaf tunai dan  manfaatnya  pada  masyarakat.  Kendala  lainnya  adalah  kurang  profesionalnya nazhir dalam pengelolaan wakaf uang, solusinya adalah peningkatan kualitas nazhir agar profesional dan amanah dalam pengelolaan wakaf uang. Kurangnya pemahaman dan kemampuan praktisi wakaf dalam  pengembangan wakaf uang, solusinya adalah peningkatan  kemampuan  semua  praktisi  wakaf  terlebih  Nazhir  sehingga  mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah serta sinergitas, sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia sukses.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad Djunaidi, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI, 2007.
Badan Pengkajian Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang, Jakarta : BPHN, 2009. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2008. Kementrian  Agama  RI, Strategi  Pengembangan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia ,  (Jakarta    : Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, 2013.
Muhyar  Fanani, Berwakaf  Tak  Harus  Kaya  Dinamika  Pengelolaan  Wakaf  Uang  di Indonesia , Semarang: Walisongo Press, 2010.
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono

## Jurnal
Abdullah Ubaid, “ Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang  :  Studi  Perbandingan  Di  Indonesia,  Bangladesh  Dan  Yordania ”,    Jurnal Kuriositas 8 (1), 2015. https://doi.org/10.35905/kur.v8i1.143 Fahmi Medias, “ Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal La Riba 4 (1), 2010. DOI : 10.20885/lariba.vol4.iss1.art5 Khadijah Hasim dkk, “ Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)” Jurnal Al-Muzara’ah Vol.4 No.2, 2016. https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141
Lambang Prasetyo, “ Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum  Untuk  Dibagikan  Sebagai  Harta  Warisan  Dalam  Kajian  Undang-Undang No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf”, Jurnal  Ius  Constituendum  2(1),  2017. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.545
Muhammad Aziz , “ Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia ”, JES 2 (1), 2017.
Muhammad Junaidi, Abdullah Kelib, Diah Sulistyani R.S, “Reposisi Peran Waqaf Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Islam  Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 Tentang Waqaf” Jurnal IUS 6 (1 ) , 2018. Muhammad Tho’in, Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Uang Perspektif Syariah”, Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 1 (2), 2015. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29 M. Wahab Aziz, “ Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam” , International JournalIlya ‘Ulum Al-Din 9 (1), 2017. DOI : 10.21580/ihya.18.1.1740
Syarif Hidayatullah, “ Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Endowments Money in Perspective Islamic Law and Indonesian Law) ” Salam L Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 3 (1), 2006.
Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum 2 (2), 2010.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta, 2004.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang
Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  Nomor  01  Tahun  2009  tentang  Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

## Website
Efrinaldi, “Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi”, ( http://efrinaldi.wordpress.com , diakses 10 Desember 2019).
Kemenkeu,  “ Strategi  Pengembangan  Wakaf  Uang  dalam  Rangka  Pendalaman  Pasar Keuangan Syariah” ( https://fiskal.kemenkeu.go.id , diakses 11 Agustus 2020)
e-ISSN : 2621-4105
Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono
Umi Nur Fadhilah, Persepsi Jadi Kendala Sosialisasi Wakaf Tunai , https://www.republika.co.id , diakses 12 Agustus 2020.