Volume 6 Nomor 2 (2024)   1134 – 1142   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6435

## Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung

## Faqih Thariqu Billah
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta faqihthariqubillah@gmail.com

## ABSTRACT
Case Decision Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno is the decision of the Wonosari Religious Court which granted the parents' (mother's) request for guardianship of their biological child. Even  though  Article  Pasal  47  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan, explains that children are under 18 years old and have never been married. So his guardianship power is under the responsibility of his parents. Parents as guardians represent all legal actions related  to  their  children,  both  inside  and  outside  the  court.  Biological  parents  automatically become guardians of their children without needing to determine guardianship in a religious court.  It's  just  a  civil  practice  that  occurs  in  the  field,  the  Land  Deed  Making  Officer  (PPAT) requires parents to first make a guardianship determination with the religious court, when they want to take care of their child's inherited land. Based on the description of the context of this research, there is a gap between the law (das sollen) and the legal reality that occurs (das sein).
Keywords: Judge's Decision, Application for Guardianship, Minors

## ABSTRAK
Putusan  perkara  Nomor  39/Pdt.P/2023/PA.Wno.  merupakan  putusan  Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan perwalian orang tua (ibu) terhadap anak kandungnya. Padahal dijelaskan pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwasanya anak yang masih belum cakap hukum, dalam tanda kutip berada di bawah umur. Maka orang tuanya bertanggungjawab atas perwalian anaknya. Orang tua selaku walinya  mewakili  semua  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  anaknya,  baik  yang berkaitan dengan pengadilan ataupun tidak. Orang tua kandung secara otomatis menjadi wali dari anaknya tanpa perlu melakukan penetapan perwalian ke pengadilan agama. Hanya saja praktik keperdataan yang terjadi di lapangan tidak berlaku demikian, Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT)  mewajibkan  orang  tua  yang  hendak  mengelola  harta  warisan  tanah  milik anaknya  untuk  melakukan  penetapan  perwalian  terlebih  dahulu  ke  pengadilan  agama. Berdasarkan uraian konteks penelitian ini, terdapat kesenjangan antara undang-undang ( das sollen ) dengan realita hukum yang terjadi ( das sein ).
Kata Kunci: Putusan Hakim, Permohonan Perwalian, Anak di Bawah Umur

## PENDAHULUAN
Seorang anak yang belum dewasa membutuhkan orang lain untuk melindungi dirinya  dan  hak-haknya.  Dirinya  membutuhkan  wali  guna  untuk  menjaganya, mendidiknya,  mengajarinya  dan  mengawasi  haknya  agar  tidak  dirampas  dan selewengkan orang lain, atau dalam bahasa lain disebut dengan perwalian. Terkait perwalian telah dijelaskan di Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  bahwa  anak  yang  belum  cakap  hukum  semua tindakan hukumnya diawasi oleh orang tuanya.
(1) Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (  delapan  belas  )  tahun  atau  belum pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang  tua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di dalam dan di luar Pengadilan.
Ayah  atau  ibu  selaku  orang  tua  mempunyai  otoritas  dan  legalitas  untuk mengelola,  merawat  dan  mewakili  anak  kandungnya  yang  masih  berada  di  bawah umur.  Wahbah  Zuhaili  mengatakan  perwalian  dengan  sebutan al-walayah dan memberi makna yang komprehensif dalam menjaga anak di bawah umur yang belum mempunyai kapasitas hukum, baik badan maupun hartanya 1 . Sedangkan Sri Widoyati mengatakan bahwa salah satu dari orang tua atau keluarga dapat menjadi wakil dalam perwalian  anak  yang  masih  di  bawah  umur  menurut  undang-undang,  sebab  anak tersebut belum mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum. 2 Jika terjadi kematian dari salah satu orang tuanya, secara otomatis perwalian anak yang  belum  mempunyai  kapasitas  hukum  diambil  alih  oleh  orang  tua  kandungnya yang masih hidup.
Kewajiban  dalam  perwaliannya  tetap  berada  pada  orang  tuanya,  walaupun terdapat salah satu dari keduanya yang meninggal. Tidak perlu menunjuk orang lain sebagai  wali  dari  anak  tersebut.  Berbeda  kasus  saat  kedua  orang  tuanya  sudah meninggal, maka perwalian ditunjuk kepada orang  dengan berdasarkan wasiat orang tuanya atau sedapat-dapatnya berasal dari keluarga anak. Seperti tertera di Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi
(2) Wali  sedapat-dapatnya  diambil  dari  keluarga  anak  tersebut  atau  orang  lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
Walaupun  dalam  undang-undang  tertulis  dengan  jelas  menyatakan  bahwa orang tua memiliki peran sebagai wali untuk anak kandungnya, bertanggung jawab terhadap  kehidupan  dan  harta  anak.  Namun,  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan deskripsi tersebut, fakta yang terjadi bertolak belakang dengan undang-undang yang ditetapkan. Praksis di lapangan kurang mendukung penerapan undang-undang yang telah  ditetapkan.  Contohnya  kasus  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Wonosari tentang  penetapan  perwalian  orang  tua  terhadap  anak  kandungnya  saat  akan mengelola harta warisannya, seperti pada putusan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Wno.
1 Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VII (Dar fikr: Damaskus, 1985) hlm. 746
2 Rexy Merchiano, “ Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung  yang  Masih  di  Bawah  Umur ,” Lex  Stricta Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  2  No.  1, (2023), hlm. 50-51
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1134 – 1142   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6435
Kasus  di  Pengadilan  Agama  Wonosari  mengharuskan  dan  mensyaratkan adanya  bukti  tertulis  ( lex  scripta )  tentang  otoritas  dan  hak  perwalian  orang  tua terhadap anak kandungnya. Ketika hendak mengurus harta warisan milik anaknya, orang  tua  mendapatkan  tuntutan  penetapan  perwalian  anak  kandungnya  sebagai bukti  atas  kebenarannya  menjadi  wali.  Orang  tua  tidak  dapat  mengelola  harta warisan,  berupa  tanah  warisan  anaknya  sebelum  mendapat  penetapan  perwalian, baik untuk kepentingan anaknya maupun lingkup keluarganya.
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengharuskan kepada orang tua untuk melakukan  penetapan  perwalian  kepada  pihak  Pengadilan  Agama  guna  dapat mengelola  harta  warisannya.  Sehingga  pengadilan  agama  mendapatkan  tuntutan untuk  mengabulkan  dan  mengeluarkan  surat  putusan  penetapan  perwalian  demi tercapainya kepentingan pihak yang berperkara.
Walaupun,  pada  dasarnya  orang  tua  tidak  harus  melakukan  penetapan perwalian  untuk  anak  kandungnya  sebagaimana  undang-undang  yang  berlaku. Perwalian secara otomatis diasuh oleh orang tuanya yang masih hidup dalam seluruh perbuatan  hukumnya,  termasuk  mengolah  warisan  tanahnya  maupun  harta selainnya. Perbuatan tersebut dilegalkan demi kepentingan dan kemaslahatan anak serta keluarganya.
Berdasarkan  uraian  konteks  penelitian  ini,  terdapat  kesenjangan  antara undang-undang ( das sollen ) dengan realita hukum yang terjadi ( das sein ). Oleh karena itu,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  “Analisis  Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung”.  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menelaah  akan  adanya disparitas undang-undang dengan praksis keperdataan di lapangan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  pendekatan  yuridis-empiris dengan  menggunakan  analisis  hukum  normatif  terhadap  peristiwa  hukum  yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Mengakaji tentang keberlangsungan praksis hukum normatif pada peristiwa hukum tersebut.
Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analisis, penulis akan berusaha untuk mendeskripsikan kajian dengan lugas dan gamblang dengan menggambarkan kasus  yang  terjadi  dan  menjelaskan  hal  terkait  dengannya  secara  sistematis  dan faktual. 3
Penyusunan penelitian ini menggunakan data melalui studi kasus di lapangan ( field research ) dan studi kepustakaan melalui beberapa sumber rujukan data yang terbagi  ke  dalam  dua  bagian,  yakni:  data  utama  (primer)  serta  data  tambahan (sekunder).  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer,  seperti  putusan  Pengadilan Agama Wonosari Nomor 39/Pdt.P/2023/PA. Wno., wawancara ke hakim dan bahan
3 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 7
hukum  yang  bersifat  otoritatif.  Data  sekunder  yang  akan  dipakai  dalam  penelitian merupakan  berbagai  sumber  tertulis  ataupun  publikasi  yang  mempunyai  kaitan pembahasan dengan tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Putusan  Hakim  Tentang  Perwalian  Orang  tua  Terhadap  Anak Kandung
Hakim  mempunyai  kebebasan  mutlak  untuk  menegakkan  hukum  dan menyelenggarakan keadilan, sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga mencakup kebebasan hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum ( legal reasoning ) saat memutuskan setiap kasus yang ditanganinya.
Secara  kontekstual  hakim  mempunyai  tiga  kebebasan  dalam  melaksanakan fungsinya, yaitu:
1. Hakim hanya tunduk pada prinsip hukum dan keadilan
2. Tidak ada pihak atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan hakim
3. Tidak ada akibat yang terjadi terhadap hakim ketika menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. 4
Dasar hukum bagi hakim dalam pelaksanaan tugasnya membuat keputusan dalam  suatu  kasus  adalah  pertimbangan  hukum  ( legal  reasoning ).  Setiap  putusan hakim  harus  dapat  diterima  oleh  berbagai  kalangan  dengan  tidak  melanggar  dan menyimpang dari kaidah yang telah ditetapkan.
Undang-undang  kekuasaan  kehakiman  menjelaskan  bahwa  pertimbangan hakim  merupakan  pendapat  atau  opini  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara, dengan  mempertimbangkan  segala  faktor  yang  dapat  meringankan  ataupun memberatkan pelaku. Setiap pertimbangan hakim harus dilandaskan dan didasarkan kepada  terjadinya  putusan  dengan  menjadikannya  integral  dari  putusan  yang dihasilkan tersebut.
Sebagai perwakilan lembaga peradilan, hakim diharapkan mempunyai tingkat intelektual, moral dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, setiap perkara yang diputuskannya  dapat  memberikan  nilai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  bagi orang yang berperkara.
Setiap  putusan  harus  mencerminkan  kemaslahatan  bagi  orang  yang berperkara,  termasuk  juga  pada  putusan  perwalian  orang  tua  (ayah  ataupun  ibu) terhadap anak kandungnya. Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari, orang  tua  yang  ingin  mengurus  atau  pun  mengelola  harta  warisan  milik  anaknya harus melakukan penetapan perwalian terlebih dahulu. Tidak dapat secara langsung
4 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif , (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 105
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1134 – 1142   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6435
mengelola harta warisannya, walaupun untuk kemaslahatannya. Padahal orang tua tidak perlu untuk melakukan penetapan sebagai wali atas anak kandungnya sendiri, sebagaimana tertera di Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Orang tua bertanggungjawab atas perwalian anak kandungnya yang berada di bawah umur pada setiap tindakan hukumnya. Sehingga orang tua tidak perlu untuk melakukan  penetapan  perwalian  di  Pengadilan  Agama  Wonosari.  Walaupun praksisnya  di  lapangan,  pihak  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  mengharuskan orang tua untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama Wonosari.  PPAT  meminta  penetapan  perwalian  karena  orang  tua  ingin  mengelola tanah warisan milik anaknya.
Pada kasus di sini, seorang ibu Rohayati mengajukan permohonan perwalian untuk  kedua  anaknya,  Fauzi  Nur  Ramdhani  dan  Azzaela  Nurul  Zanah.  Kedua  anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan dengan suaminya yang telah meninggal (Alm. Sudrana). Ibu tersebut mengajukan penetapan perwalian untuk anaknya karena masih  berada  di  bawah  umur.  Permohonan  diajukan  karena  keperluan  untuk mengurusi harta warisan milik anaknya.
Hakim berpendapat bahwa penetapan perwalian untuk orang kandung baik ibu  ataupun  ayah  tidak  dibutuhkan  dengan  mengacu  kepada  ketentuan  undang- undang yang berlaku. Kekuasaan perwalian dalam perbuatan hukum sudah mengikat kepada diri anak dan harta miliknya, bahkan perkara yang melibatkan pihak ketiga sekalipun.
Hanya  saja,  praktik  keperdataan  yang  terjadi  di  lapangan  mengharuskan adanya  bukti  tertulis  ( lex  scripta )  atas  suatu  perkara.  Sehingga  orang  tua  kandung sekalipun  harus  terlebih  dahulu  melakukan  penetapan  perwalian  sebagai  bukti keabsahannya. 5 Permohonan yang pada dasarnya dapat menimbulkan kesenjangan antara  undang-undang  yang  berlaku  dengan  praktik  di  lapangan.  Hal  ini  yang melatarbelakangi orang tua untuk mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Wonosari, bukan berasal dari kehendak dirinya semata.
Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan beberapa pertimbangan dan tanpa ada maksud untuk mengurangi substansi Undang-undang yang  ditetapkan.  Pertama,  pertimbangan  mendasar  hakim  dalam  menetapkan perwalian  atas  dasar  iktikad  baik  dari  ibu  untuk  mengurus  dan  mengelola  tanah warisan anaknya semata untuk kebaikan dan kepentingannya.
Kedua, ibunya dinilai mampu dan bertanggungjawab untuk menjadi wali dari anak  tersebut  dengan  berdasarkan  fakta  dan  saksi  dalam  persidangan.  Ketiga, penunjukannya  sebagai  wali  untuk  mengurus  anak  dan  harta  warisannya  melalui pendidikan yang cukup dan bimbingan terhadap paham agama demi kebaikan dan
5 Musta’in  dan  Sukarni, Implementasi  Pendaftaran  Sertipikat  Hak  Milik  atas  Tanah  dalam Pembagian  Waris  dan  Permasalahannya  di  Kantor  Pertanahan  Semarang (Konsultasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Vol. 3 28 Oktober 2020 hlm. 330
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1134 – 1142   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6435
kemaslahatannya di masa depan. Oleh karenanya setelah terjadi penetapan perwalian terhadap kedua anak tersebut. Maka semua hak dan kewajiban anak dalam urusan keperdataan  berada  di  bawah  ibunya,  Rohayati  dengan  semata-mata  hanya  untuk kepentingan dan kemaslahatan masa depan anak. 6
Keempat,  permohonan  perwalian  merupakan  implementasi  dari  prinsip prudential (kehati-hatian). Sebab transaksi tanah warisan melibatkan orang ketiga, tujuannya untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Dasar tuntutan dari prinsip prudential merupakan  hak  yang  berada  di  luar  kuasa  pemohon.  Sehingga, tanpa maksud mengurangi substansi nilai Undang-undang yang berlaku, Permohonan dikabulkan.
Kelima,  praktik  keperdataan  yang  terjadi  mensyaratkan  bukti  tertulis  ( lex scripta )  dari  Pengadilan  Agama  Wonosari.  Orang  tua  sekalipun  diwajibkan  untuk melakukan  penetapan  perwalian  secara  tertulis  atas  anak  kandungnya  sendiri. Sehingga berdasarkan hak dan hubungan hukum, orang tua mengajukan penetapan perwalian. Asas tertulis ( lex scripta ) mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bentuk legal formal kepada pihak yang bersangkutan. Penetapan legal formal  berguna  dalam  perbuatan  hukum  di  lapangan,  khususnya  yang  melibatkan pihak ketiga. 7

## Penetapan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum
Tujuan  penetapan  perwalian  pada  pembuatan  akta  jual  beli  tanah  yakni. Pertama, sebagai bukti autentik terkait penetapan perwalian anak yang dijamin oleh pengadilan agama. Sehingga harta warisan anak yang diwakilinya benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak. Kedua, Sebagai syarat untuk membuat akta jual beli tanah yang akan didaftarkan di kantor pertanahan.
Penetapan perwalian ditinjau dengan merujuk kepada teori kepastian hukum, dimana  hukum  diimplementasikan  sesuai  dengan  substansi  yang  berlaku  pada masyarakat tersebut. Hal ini juga terkait  dengan pelaksanaan hukum yang mengubah setiap  aspirasi  hukum  menjadi  kenyataan.  Maksud  dari  keinginan  hukum  adalah regulasi undang-undang yang disusun dan dirancang oleh pembuat undang-undang. 8
Kepastian hukum adalah pembuatan peraturan yang dibuat secara jelas dan tegas,  sehingga  dapat  mengatur  dengan  logis  (tidak  menimbulkan  multitafsir)  dan jelas  (tidak  berbenturan  dengan  sistem  lainnya).  Kepastian  hukum  mempunyai makna  dalam  aturan  hukumnya  bukan  pada  kesesuaian  tindakan  dengan  aturan hukum. Sebab kepastian perilaku tidak dapat digambarkan melalui kepastian hukum.
Kepastian  hukum  menurut  Gustav  Radbruch  merupakan  prinsip  yang mendasari  nilai-nilai  dasar  hukum.  Inti  asasnya  bahwa  hukum  dapat  dirumuskan
6 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 22 maret 2023
7 Firman Wahyudi, Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak (Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 3 2019 hlm. 369-371
8 Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) hlm. 227
secara jelas dalam bentuk tertulis. Teori kepastian hukum mempunyai 4 hubungan mendasar yang berkaitan dengan esensi kepastian hukum itu. 9
1. Hukum merupakan hal positif yang mempunyai makna perundang-undangan
2. Hukum dibuat berdasarkan fakta yang terjadi
3. Fakta  harus  dirumuskan  dengan  jelas  untuk  menghindari  falsifikasi pemahaman dan kekeliruan penafsiran
4. Tidak boleh mengubah hukum yang positif
Namun dalam praksisnya, kepastian hukum kerap kali berseberangan dengan keadilan  hukum.  Permasalahan  yang  ditimbulkan  karena  kepastian  hukum mengabaikan  nilai-nilai  yang  pada  keadilan  hukum  atau  pun  sebaliknya  keadilan hukum menghiraukan prinsip yang ada di kepastian hukum. Sehingga, pertentangan kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum,  diselesaikan  dengan  cara  mendahulukan keadilan  hukum.  Dasarnya,  keadilan  berasal  dari  hati  nurani  manusia,  sementara kepastian hukum muncul dari peristiwa yang terjadi. 10
Permasalahan pada pembahasan ini fokus kepada penetapan perwalian orang tua  terhadap  anak  kandungnya  sebagai  syarat  yang  diminta  pihak  PPAT  untuk mengelola  tanah  harta  warisannya.  Menurut  undang-undang  yang  berlaku,  Pada dasarnya orang tua menjadi wali  dari anaknya yang masih di bawah umur. Hanya saja jika orang tuanya akan menjual atau mentransaksikan harta tanah warisannya, PPAT mensyaratkan  adanya  penetapan  dari  pengadilan  agama  sebagai  bukti  akan kebenaran perwaliannya.
Penetapan perwalian dapat menjadi bukti dan tanda untuk melindungi pihak yang  terlibat  dalam  permasalahan  hukum,  seperti  PPAT  yang  bertanggungjawab dalam memastikan keabsahan perwalian anak di bawah umur. Sebab transaksi jual beli tanah wajib diakui dan dibuktikan secara hukum melalui dokumen resmi (akta PPAT), sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal  37  Ayat  1  Tentang  Pendaftaran  Tanah,    peralihan  hak  atas  tanah  harus dicatatkan dan didaftarkan melalui akta PPAT. 11
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Konteks pada kasus ini terkait warisan tanah milik anak di bawah umur yang didapatkan  dari  almarhum  bapaknya  yang  telah  meninggal.  Dirinya  belum  dapat menransaksikannya, sebab belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga  ibu  kandungnya  yang  mewakili  perbuatan  hukumnya  dengan  melakukan penetapan perwalian terlebih dahulu ke pengadilan agama.
9 Gustav  Radbruch, Legal  Philosophy , in  the  Legal  Philosophies  of  Lask  Radbruch  and  Dabin (Massachusetts: Harvard University Press, 1950) hlm. 112
10 Gustav Radbruch, Legal Philosophy . Hlm. 113
11 Alfani Hidayat, Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung atas Anaknya (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) hlm. 41-42
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1134 – 1142   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6435
Setelah mendapatkan penetapan perwalian, ibu yang menjadi wali diwajibkan untuk menjamin pendidikan dan kesejahteraan anaknya. Karenanya wali diberikan akses  untuk  mengelola  harta  warisan  anaknya.  Apabila  terdapat  pelanggaran  yang merugikan kemaslahatan anak, walinya dapat diadili.
Pemindahan kepemilikan hak tanah yang dimiliki oleh seorang anak di bawah umur membutuhkan langkah awal dalam menetapkan perwalian melalui pengadilan agama,  walaupun  orang  tua  yang  menjadi  walinya  adalah  ibu  kandungnya  sendiri. Penetapan  perwalian  sebagai  produk  yang  menjembatani  kesenjangan  antara peraturan yang terdapat di dalam undang-undang dengan praktik keperdataan yang terjadi  di  masyarakat.  Pada  mulanya  hanya  bersifat  abstrak  teraktualisasikan  ke dalam bentuk perbuatan yang kongkret.
Urgensi penetapan perwalian sebagai wujud dari asas lex scripta atau bukti tertulis  yang  menggambarkan  kepastian  hukum  melalui  bentuk  legalitas  formal. Semua  hak  keperdataan  anak  beralih  sepenuhnya  kepada  ibunya  selaku  wali  dari anaknya  tersebut.  Penetapan  perwalian  dalam  bentuk  legalitas  formal  ini  dapat dijadikan  patokan  dasar  hukum  untuk  mengelola  harta  tanah  warisan  milik anaknya. 12

## KESIMPULAN
1. Permohonan  penetapan  perwalian  orang  tua  terhadap  anak  kandungnya  yang berada di bawah umur dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan dan  tanpa  ada  maksud  untuk  mengurangi  substansi  undang-undang  yang ditetapkan.  Pertimbangan  mendasar  hakim  dalam  menetapkan  perwalian dengan berlandaskan kebaikan dan kemaslahatan untuk anak.
2. Penetapan  perwalian  sebagai  produk  yang  menjembatani  kesenjangan  antara peraturan yang terdapat di dalam undang-undang dengan praktik keperdataan yang  terjadi  di  masyarakat.  Pada  mulanya  hanya  bersifat  abstrak teraktualisasikan ke dalam bentuk perbuatan yang kongkret. Urgensi penetapan perwalian  sebagai  wujud  dari  asas lex  scripta atau  bukti  tertulis  yang menggambarkan kepastian hukum melalui bentuk legalitas formal.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar, Sarifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998)
Hidayat,  Alfani, Pertimbangan  Hakim  terhadap  Penetapan  Perwalian  Kepada  Ibu Kandung  atas  Anaknya (Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim, 2022)
Larasati, Tanggung Jawab Wali terhadap Peralihan Hak atas Tanah pada Anak Karena Pewarisan (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2022)
12 Larasati, Tanggung Jawab Wali terhadap Peralihan Hak atas Tanah pada Anak Karena Pewarisan (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2022) hlm. 88-89
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1134 – 1142   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6435
Merchiano,  Rexy,  “ Analisis  Hukum  dalam  Penetapan  Pengadilan  Agama  tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur ,” Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, (2023)
Musta’in  dan  Sukarni, Implementasi  Pendaftaran  Sertipikat  Hak  Milik  atas  Tanah dalam  Pembagian  Waris  dan  Permasalahannya  di  Kantor  Pertanahan Semarang (Konsultasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Vol. 3 28 Oktober 2020
Radbruch, Gustav, Legal Philosophy , in the Legal Philosophies of Lask Radbruch and Dabin, (Massachusetts: Harvard University Press, 1950)
Rifai,  Ahmad, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif , (Jakarta:Sinar Grafika, 2011)
Triwulan, Titik, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) hlm. 227
Wahyudi,  Firman, Penerapan  Prinsip  Prudential  dalam  Perkara  Perwalian  Anak (Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 3 2019)
Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonosari
Zuhaili, Wahbah, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VII (Dar fikr: Damaskus, 1985)