## REGULATORY CAPITALISM DI ASIA TENGGARA:
TRANSFORMASI DAN PERAN KAPITAL INTERNASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI NEGARA
Faris Al-Fadhat 1 *
1 Department of International Relations; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Indonesia *email: farisalfadh@umy.ac.id

## Abstract
This article investigates the role of international capital in state restructuring and the emergence of regulatory  capitalism  in  Southeast  Asia.  It  explores  economic  expansion  that  is  regulated  and conditioned by power dynamics between capitalist factions and states, using a qualitative research approach and literature review methods. The focus is on the relationship between the bourgeoisie and the state, illustrated by case studies from Singapore, Indonesia, and Malaysia. The paper reveals the significant role of a globally-oriented bourgeoisie faction, underscored by cross-border mergers, acquisitions, and joint ventures within the region in the past two decades. It asserts that the rise of the  international  bourgeoisie  has  triggered  demand  for  regulation,  pressuring  Southeast  Asian governments  to  transform.  The  state  model  is  shifting  from  a  developmental  to  a  regulatory orientation with an international aspect. This restructuring enables the state to actively foster global capital expansion in the regional market through various regulations and negotiations.
Keywords: international  fractions  of  capital;  internationalization  of  capital;  regulatory capitalism; Southeast Asia; state restructuring

## Abstrak
Artikel ini menganallisis ransformasi dan peran kapital internasional dalam restrukturisasi negara dan munculnya regulatory capitalism di Asia Tenggara. Penelitian ini mengeksplorasi akumulasi ekspansi ekonomi yang diatur dan dikondisikan melalui hubungan kekuasaan antara kelas kapitalis dan negara menggunakan metode kualitatif dan tinjauan literatur. Fokusnya adalah pada hubungan antara kaum borjuis dan negara, yang diilustrasikan melalui studi kasus tiga negara yaitu Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Hasil penelitian ini mengungkapkan peran penting dari faksi borjuasi yang berorientasi global, yang ditandai oleh merger, akuisisi, dan usaha patungan antarkorporasi besar lintas batas di kawasan ini dalam dua dekade terakhir. Secara spesifik, penelitian ini berargumen bahwa kebangkitan borjuasi  internasional  telah  memicu  tuntutan  akan  regulasi,  menekan  pemerintah  Asia  Tenggara untuk  berubah.  Model  negara  bergeser  dari  orientasi  pembangunan  ke  regulasi  dengan  aspek internasional.  Restrukturisasi  ini  memungkinkan  negara  untuk  secara  aktif  memfasilitasi internasionalisasi kapital di pasar regional melalui berbagai regulasi dan negosiasi.
Kata Kunci : Asia  Tenggara;  fraksi  kapital  internasional;  internasionalisasi  kapital; regulatory capitalism ; restrukturisasi negara

## Pendahuluan
Negara  memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  politik  di  Asia Tenggara,  yang  dalam  tiga  dekade  terakhir  mengalami  transformasi  sebagai  kawasan paling menjanjikan dalam hal pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keamanan (Carroll et al., 2020). Dalam menjelaskan hal ini, beberapa studi literatur seperti Hill (2002), Leung &  Chan  (2002),  serta  Sato  (2019)  merujuk  pada  konsep  “negara  pembangunan” ( developmental states ), yang melihat peran negara terpisah dari kekuatan sosial domestik dan secara mandiri mengarahkan kebijakan ekonomi Asia Tenggara. Sebaliknya, artikel ini menawarkan pendekatan yang berbeda, di mana pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dilihat sebagai proses di mana negara dan kekuatan-kekuatan sosial saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain. Hubungan utamanya adalah antara negara dan kelas kapitalis diantaranya yaitu kelompok borjuasi, konglomerat, korporasi besar, cukong .  Pada  kurun  Perang  Dingin,  kelas-kelas  kapitalis  di  Asia  Tenggara  terbilang lemah,  bergantung  kepada  rezim  otoriter  untuk  menindas  partai  politik  sayap  kiri  dan menciptakan  kondisi  yang  menguntungkan  bagi  berkembangnya  ekonomi  mereka (Carroll, 2020). Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan munculnya jejaring yang sangat kuat antara para elit bisnis dan politik, disertai dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan  kronisme  yang  merajalela  menandai  kemunculan  kelas-kelas  kapitalis  baru  di kawasan  (Hewison,  1989;  Robison,  1986;  Rodan,  1989).  Konsolidasi  negara,  dengan demikian, berjalan beriringan dengan konsolidasi kelas-kelas kapitalis nasional.
Namun  demikian,  dengan  semakin  terintegrasinya  ekonomi  negara-negara  Asia Tenggara  ke  dalam  ekonomi  politik  global  khususnya  setelah  krisis  ekonomi  1998, diskursus dan penelitian mengenai hubungan negara-kapital menemukan signifikansinya. Pertumbuhan  ekonomi  Asia  Tenggara  yang  pesat  dicapai  hanya  melalui  liberalisasi ekonomi  nasional  secara  selektif  ke  dalam  investasi  internasional,  menghubungkan kawasan ke dalam jaringan produksi dan perdagangan transnasional (Carroll, 2020). Di saat  beberapa  fraksi  kelas  kapitalis  nasional  masih  berkepentingan  untuk  memproteksi pasar  domestik  dari  kecenderungan  integrasi  global,  fraksi-fraksi  kapital  yang  lain semakin  mengejar  strategi  internasional  untuk  akumulasi  modal.  Hal  ini  diwujudkan melalui aktivitas lintas negara dari para konglomerat, terutama strategi merger, akuisisi, dan usaha patungan ( joint venture ). Menurut Laporan Investasi ASEAN 2019, ekspansi kapitalis  lintas  batas  menjadi  salah  satu  indikator  paling  penting  dari  pembangunan
ekonomi  kawasan  pada  beberapa  tahun  terakhir.  Nilai  total  merger  dan  akuisisi  di kawasan meningkat dari US$ 825 juta pada tahun 2017 menjadi US$ 992 juta pada tahun 2018  (ASEAN,  2019:  30-31).  Hal  ini  menandakan  kemunculan  fraksi  kapital  yang mengalami terinternasionalisasi di kawasan Asia Tenggara (Al-Fadhat, 2019).
Artikel  ini  mengkaji  kemunculan  fraksi  kapital  internasional  dalam  dua  dekade terakhir  serta  peran  mereka  dalam  restrukturisasi  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara. Fraksi  kapital  internasional  di  sini  merujuk  pada  kelas  kapitalis  yang  diasosiasikan dengan konglomerat, kelompok bisnis, dan borjuasi, yang telah mengalami transformasi. Dari  sebelumnya  yang  berorientasi  akumulasi  kapital  di  pasar  dalam  negeri  menuju ekspansi lintas negara atau yang juga disebut dengan proses internasionalisasi kapital baik di  tingkat  global  maupun  regional  (Al-Fadhat,  2022).  Bagi  fraksi  kapital  ini,  institusi negara yang dulunya berperan sebagai kepompong kini menjadi penghalang bagi ambisi ekspansi  bisnis  mereka  lebih  lanjut.  Meski  demikian,  proses  pembangunan  ekonomi sebelumnya  juga  telah  menyebabkan  kelompok  kapitalis  ini  terintegrasi  ke  dalam jaringan aparatus  negara  (Rodan et  al.,  2006). Hal  ini memberikan pengaruh kuat  bagi transnasionalisasi  kelompok  kapitalis  untuk  memajukan  dan  mengamankan  strategi- strategi  akumulasi  berorientasi  internasional  mereka  dengan  mendorong  restrukturisasi kekuasaan negara sehingga membentuk pola regulatory capitalism (kapitalisme regulasi), yaitu  proses  akumulasi  dan  ekspansi  ekonomi  yang  diatur  dan  dikondisikan  melalui hubungan kekuasaan antara fraksi kapital dan negara.
Secara spesifik artikel ini berargumen bahwa ekspansi borjuasi internasional yang dikombinasikan  dengan  integrasi  pada  ekonomi  politik  global  telah  menghasilkan permintaan  regulasi  dan  perubahan  negara  di  kawasan.  Hal  ini  diwujudkan  melalui berkurangnya  kebijakan  intervensionisme  dan  model  negara  pembangunan  dan  beralih pada model negara peraturan ( regulatory state ), yang memfasilitasi ekspansi konglomerat melintasi  batas-batas  negara  di  kawasan  melalui  berbagai  pengaturan  dan  negosiasi. Selanjutnya,  restrukturisasi  negara  ini  memungkinkan  adanya  peran  negara  dalam memfasilitasi  ekspansi  fraksi  kapital  internasional  di  pasar  kawasan  melalui  berbagai regulasi  dan  negosiasi.  Hal  ini  bermula  pada  tahun  1980 - an  dengan  pengambilan kebijakan  industrialisasi  berorientasi  ekspor  ( export-oriented  industrialization )  demi memudahkan  keterlibatan  borjuasi  lokal  ke  dalam  ekonomi  global,  seperti  kebijakan penghapusan  hambatan  bagi  arus  kapital,  barang  dan  tenaga  kerja,  untuk  menciptakan
pasar  yang  lebih  besar.  Dengan  demikian,  dominasi  politik  dari  fraksi  kapital internasional  diatur  di  dalam  dan  melalui  internasionalisasi  negara.  Argumen  ini  akan dijelaskan  melalui  studi  kasus  tiga  negara  yaitu  Singapura,  Indonesia,  dan  Malaysia. Ketiga  negara  ini  dipilih  sebagai  studi  kasus  karena  dapat  memberikan  gambaran kompleksitas  transformasi  kapitalisme  di  Asia  Tenggara.  Di  mana  ketiganya menunjukkan rute yang  berbeda dalam hubungan bisnis dan politik namun  sama-sama mengalami proses ekspansi kapital internasional melalui hubungan yang erat antara kelas kapitalis dengan elit politik melalui kebijakan pemerintah. Perbedaan konteks ekonomi- politik domestik inilah yang menjadi gambaran umum di kawasan Asia Tenggara namun sama-sama  mengalami  internasionalisasi  kapital  yang  nantinya  membentuk  pola  baru dalam restrukturisasi negara.

## Kerangka  Konseptual  Regulatory  Capitalism:  Relasi  Borjuasi  Internasional  dan Negara
Diskursus mengenai internasionalisasi kapital dan relasi kekuasaan yang terjalin dengan negara  dapat  dirunut  dari  dua  aliran  dalam  studi  ekonomi  politik,  yaitu  Mazhab Amsterdam  ( Amsterdam  School  of  International  Political  Economy )  dan  Mazhab Murdoch  ( Murdoch  School  of  Political  Economy ).  Para  peneliti  dalam  Mazhab Amsterdam seperti Jessop dan Overbeek berpendapat bahwa fraksi kapital internasional (konglomerat  yang  terinternasionalisasi)  menjadi  aktor  penting  dalam  ekonomi  global kontemporer melalui proses formasi kelas transnasional, yang memberikan kebangkitan bagi aliansi sosio-politik dan pembentukan negara (Jessop & Overbeek, 2019; Overbeek, 2004). Sementara Mazhab Murdoch, yang lebih memokuskan kajian pada transformasi sosial  di  Asia  Tenggara,  berpendapat  bahwa  kelahiran  kelas  kapitalis  yang  terdiri  dari elit-elit  borjuasi  dan  konglomerat  tidak  terlepas  dari  kuatnya  aliansi  kekuasaan  antara fraksi kapital dan elit politik, terutama melalui proteksi dan kebijakan konsesi. Aliansi ini yang  membuat  akumulasi  kekayaan  kelas  borjuasi  dapat  terjadi,  termasuk  ekspansi kapital selanjutnya (Carroll, 2020; Hewison, 2021; Robison, 1986; Rodan et al., 2006). Dengan demikian, berbagai perubahan dalam kebijakan-kebijakan strategis negara yang mendorong ekspansi global dari berbagai sektor bisnis dibentuk melalui aliansi sosial dan politik  yang  kompleks  yang  dihasilkan  dari  meningkatnya  orientasi  internasional  dari kelas borjuasi atau kelompok bisnis.
Perkembangan  ini  mencerminkan  perubahan  penting  dalam  organisasi  spasial kapitalisme dan negara. Kunci untuk memahami perubahan ini adalah pengakuan bahwa kapitalisme  tidak  pernah  sepenuhnya  sebatas  aktivitas  “ekonomi”,  melainkan  selalu menjadi  bagian  atau  melibatkan  proses  politik.  Marx  &  Engels  (1965  [1848])  secara masyhur  mencatat  bahwa  sifat  dari  kapital  (modal)  selalu  cenderung  berkembang melampaui perbatasan-perbatasan wilayah yang ada. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Palloix (1977), ekspansi kapital ke dalam pasar internasional tidak lagi semata-mata fenomena ekonomi murni ketimbang konsolidasi pasar-pasar nasional dan reorganisasi borjuasi nasional. Para pelaku ekonomi pada periode awal melakukan transaksi-transaksi internasional  yang  penuh  risiko  menggunakan  biaya  sendiri,  mengembangkan mekanisme asuransi swasta. Namun demikian, perdagangan dan investasi internasional berskala besar membutuhkan infrastruktur pendukung yang diorganisasi oleh negara, baik itu  infrastruktur  “keras”  seperti  jalanan,  jalur  kereta  api,  dan  pelabuhan  untuk menghubungkan pasar-pasar jauh, serta pengaturan keamanan untuk menjaga semuanya, ataupun  infrastruktur  institusional  “lunak”  seperti  perjanjian,  undang-undang,  dan peraturan-peraturan untuk membantu mengatur interaksi-interaksi ekonomi.
Palloix  (1977)  lebih  lanjut  melakukan  teorisasi  pembangunan  kapitalisme  global yang  dia  jelaskan  ke  dalam  tiga  “sirkuit”  kapital  yang  saling  terkait:  sirkuit  produktif (produksi komoditas); sirkuit komoditas (penjualan komoditas tersebut); dan sirkuit uang (akumulasi kapital sebagai uang). Masing-masing sirkuit ini membutuhkan infrastruktur pendukung:  sebuah  rezim  politik  yang  dapat  memaksakan  warganya  untuk  menjual tenaga, aturan-aturan hukum  yang mengizinkan dan mengatur produksi  komoditas dan pertukaran mereka, institusi dan pemeliharaan uang serta sistem finansial, dan seterusnya. Pada masyarakat pra-kapitalis, semua hal ini dapat ditemukan, baik secara parsial ataupun tidak sama sekali. Sirkuit ini harus dihasilkan melalui pelaksanaan kekuasaan, dan kerap kali adalah elit-elit penguasa—pengaturan pada awalnya belum sempurna namun menjadi semakin  canggih—yang  melakukan  fungsi  ini.  Awalnya  pemerintah  kota  dan  monarki terpusat, dan kemudian rezim-rezim yang dikuasai oleh borjuasi-borjuasi baru, membantu menghancurkan relasi sosial feodal yang menghalangi kemunculan buruh upahan, secara paksa menyatukan pasar-pasar lokal, peraturan-peraturan serta berat dan ukuran ke dalam ruang-ruang nasional bagi akumulasi kapital. Kekuatan produktif dan pendapatan pajak yang  dilepaskan  melalui  transformasi-transformasi  ini  membantu  kemunculan  negara-
bangsa  yang  kuat,  khususnya  di  Eropa.  Negara-negara  ini—dan  kemudian  organisasi- organisasi  internasional—kemudian  menjadi  aktor  utama  dalam  memberikan infrastruktur  yang  memungkinkan  ekspansi  kelas  kapitalis  melampaui  pasar  nasional, pada  awalnya  melalui  imperialisme  langsung  dan,  lebih  mutakhir  lagi,  melalui mekanisme yang lebih canggih yang menjadi perhatian dari artikel ini: transnasionalisasi aparatus negara.
Transformasi negara terkait erat dengan kebangkitan fraksi internasional dari kelas kapitalis. Setelah bertahun-tahun akumulasi kapital berada di dalam batas-batas negara, korporasi besar merasa tidak lagi dapat melakukan proses akumulasi kekayaan sebatas di pasar domestik. Konglomerat ini mewakili fraksi kapital yang terus tumbuh—dan juga dominan—dengan  operasi  bisnis  di  dalam  negeri  dan  berkelindan  dengan  dinamika kapitalis  global  (Tsoukalas,  1999:  59).  Kelompok  bisnis  ini,  sembari  memiliki kemampuan memproduksi barang di dalam suatu negara, dapat menjual komoditasnya di pasar  global  dan  menginvestasikannya  kembali  dalam  produksi  di  luar  batas  negara tempat  proses  produksi  asalnya  berlangsung  (Glassman,  1999).  Karena  itu,  kelompok bisnis ini tidak lagi secara eksklusif dapat disebut sebagai kapitalis “nasional” melainkan terintegrasi di dalam lingkaran kapital, produksi, dan penciptaan nilai global dan regional. Poulantzas  (1978:  57) mengembangkan konsep “borjuasi  interior” untuk  menunjukkan adanya transformasi dari borjuasi “nasional”  menuju kelompok kapitalis dengan relasi politik  nasional  yang  sangat  kuat.  Sementara  basis  materialnya  terkait  dengan  sebuah struktur politik nasional, borjuasi internasional juga memiliki ikatan mendalam dengan kapital  dan  rantai  produksi  global  ( global  production  chain ),  membentuk  relasi  kuasa transnasional  (Wissel,  2006:  218-219).  Sebagaimana  dicatat  oleh  Carroll  dkk.  (2019), fraksi  kapital  internasional  ini  muncul  melalui  konteks  struktural  yang  lebih  luas: “formasi  intensif  dari  pasar  dunia”,  sebuah  proses  menguatnya  globalisasi  ekonomi. Dalam  konteks  ini,  baik  fraksi  kapital  dan  negara  ditekan  untuk  mengambil  kebijakan yang sesuai dengan pasar, dan lebih jauh lagi untuk menguatkan pola-pola relasi kapitalis global.
Semakin besarnya ekspansi fraksi kapital internasional ini di pasar-pasar kawasan dan global sejak 1980-an tidak lantas menyiratkan bahwa negara menjadi semakin kurang penting,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  beberapa  peneliti  yang  meyakini  konsep  “kelas kapitalis  transnasional”  (Robinson,  2007;  Sklair,  2001).  Justru  sebaliknya,  peran  dan
posisi  negara  menjadi  semakin  penting  untuk  memastikan  proses  internasionalisasi borjuasi interior ini dapat berjalan (Poulantzas, 1974). Kapital, dalam hal ini, cenderung berkembang dan bergerak dengan kecepatan yang terus meningkat melintasi batas-batas teritorial negara, dan kemudian tampak bekerja pada skala internasional. Bagaimana pun, produksi dan akumulasi kapital hanya dapat berlangsung di sebuah wilayah yang terikat dan  dalam  lokasi  spesifik.  Dan  hal  ini  membutuhkan  institusi-institusi  nasional  untuk mengatur  kebijakan-kebijakan  ekonomi  dan  memastikan  kelanjutan  pemeliharaan kondisi yang menguntungkan bagi akumulasi kapitalis tersebut (Panitch & Gindin, 2004: 17). Dengan demikian, ekspansi global dari fraksi kapital tetap akan terus membutuhkan negara  untuk  memainkan  perannya,  yang  secara  khusus  dituntut  untuk  memudahkan terbentuknya  jejaring  kapital  transnasional,  sekaligus  sebagai  strategi  dalam menyelesaikan hambatan/persoalan dalam operasi bisnis mereka di tingkat domestik.
Pola  hubungan  dan  ekspansi  ini  turut  membentuk  restrukturisasi  negara,  yang selanjutnya membentuk sifat dan struktur negara sebagai arena perjuangan politik dalam proses  akumulasi  kapital  (Bieler  &  Morton,  2014;  Glassman,  1999).  Transformasi  ini melibatkan  struktur  politik  dan  ekonomi  negara  yang  disesuaikan  dengan  perubahan- perubahan dalam bentuk, keutamaan, dan kepentingan kelompok sosial yang dominan— dalam hal ini adalah kelas kapitalis, khususnya kelompok bisnis yang telah mengalami internasionalisasi. Perubahan peran negara di sini terjadi untuk membantu menghasilkan (kembali) hubungan sosial  yang mendukung ekspansi  kapitalis yang melampaui batas- batas  wilayah,  terutama  di  sebuah  kawasan  yang  terus  mengalami  integrasi  ekonomi (Jessop, 2015; Jones, 1997; MacLeod & Goodwin, 1999). Lebih jauh lagi, proses-proses internasionalisasi  semacam  itu  telah  mengarah  kepada  perluasan  persekutuan  politik kaum  borjuasi  melampaui  wilayah-wilayah  negara  melalui  jejaring  global  sekaligus regional melalui  aliansi  politik dengan aparat  negara. Relasi  kekuasaan ini  mendorong negara  menciptakan  kondisi  bagi  proses  ekspansi  dan  akumulasi  lebih  lanjut  melalui berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun kawasan—pola pembangunan ekonomi yang mencerminkan regulatory capitalism (Levi-Faur, 2017).
Dalam kerangka regulatory capitalism ini, pola akumulasi dan ekspansi ekonomi mengalami  pengaturan  dan  dikondisikan  melalui  hubungan  kekuasaan  antara  fraksi kapital dan negara. Sehingga dapat memberi keuntungan yang absolut bagi kelas kapitalis yaitu  korporasi  besar  atau  konglomerat.  Sebagaimana  dijelaskan  melalui  kasus  di  tiga
negara  ASEAN  yaitu  Singapura,  Indonesia,  dan  Malaysia,  bahwa  aliansi  kekuasaan antara borjuasi dan pemerintah melahirkan berbagai kebijakan, baik di tingkat nasional maupun regional, yang memfasilitasi proses akumulasi dan ekspansi kapital. Dari proses ini, terjadi pergeseran signifikan terhadap konsolidasi kelas kapitalis di Asia Tenggara. Dari sebelumnya konsolidasi  borjuasi  berorientasi nasional melalui berbagai  kebijakan statis negara pada 1970-an dan 1980-an menuju kemunculan fraksi kapital berorientasi internasional,  khususnya  setelah  krisis  finansial  Asia  1997,  serta  adanya  kemudahan dalam proses ekspansi kapital dalam skala transnasional melalui serangkaian kebijakan negara.

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif,  di  mana  data  dikumpulkan  dan  dikategorikan  berdasarkan  fokus  dari  setiap masalah penelitian. Adapun data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen- dokumen  resmi  dari  ASEAN Secretariat ,  laporan  kebijakan,  laporan  tahunan korporasi/perusahaan,  jurnal  ilmiah,  buku,  serta  berita  resmi  dari  media  massa  daring. Fakta-fakta  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  interpretasi menggunakan  pendekatan  ekonomi  politik  internasional.  Pendekatan  penelitian  ini mengacu  pada  pandangan  bahwa  kegiatan  ekonomi  bukanlah  sesuatu  yang  netral  dan bebas  nilai.  Pada  dasarnya  ia  adalah  bagian  dari  dan  akan  selalu  dibentuk  oleh kepentingan  politik  dari  berbagai  aktor  politik  dan  ekonomi  yang  diperebutkan,  yang secara  khusus  melibatkan  aliansi  antara  aktor  dominan  seperti  fraksi  kapital  (borjuasi, korporasi, konglomerat) dan negara (Al-Fadhat, 2022; Jessop & Overbeek, 2019; Levi- Faur,  2017).  Validasi  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber. Data  yang  dinilai  valid  kemudian  dipergunakan  untuk  mendeskripsikan  proses transformasi  dan  peran  dari  fraksi  kapital  internasional  di  Asia  Tenggara  dalam membentuk  restrukturisasi  negara  sehingga  membentuk  pola regulatory  capitalism di kawasan.  Untuk  memberikan  gambaran  atas  fenomena  yang  terjadi  di  kawasan  Asia Tenggara,  penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  atas  tiga  negara  yaitu  Singapura, Indonesia, dan Malaysia—tiga negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan.

## Internasionalisasi Kapital, Negara, dan Kapitalisme Kroni
Studi tentang transformasi  fraksi  kapital  di  beberapa negara maju,  terutama Eropa dan Amerika Serikat, telah dijelaskan oleh Mazhab Amsterdam. Namun demikian, terdapat bukti yang kuat akan munculnya “borjuasi interior” di kawasan Asia Tenggara bersamaan dengan perubahan dan kebangkitan kelas kapitalis yang terafiliasi sangat erat dengan sifat dan kekuasaan negara. Pada bagian ini akan dijelaskan proses internasionalisasi kapital di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  bagaimana  ekspansi  kapital  ini  ikut  membentuk  dan mempengaruhi proses restrukturisasi pemerintahan di tiga negara: Singapura, Indonesia, dan  Malaysia.  Pada  masing-masing  studi  kasus,  kebangkitan  fraksi  kapitalis internasional,  yang  pada  awal  kemunculannya  disuburkan  oleh  negara  sendiri,  ikut membentuk proses restrukturisasi negara yang kemudian memfasilitasi akumulasi kapital di kawasan melalui proses regionalisasi. Karakter dan pola dari regionalisasi kapital ini sangat  dipengaruhi  oleh  relasi  antara  negara  dan  masyarakat,  terutama  kekuatan  sosial tertentu.
Sebagian  besar  regionalisasi  kapital  di  kawasan  Asia  Tenggara  ini  terjadi  sejak krisis  moneter  Asia  tahun  1997/1998.  Krisis  ekonomi  ikut  menghantam aliansi/persekutuan politik antara kelompok borjuasi dan aparat negara di negara-negara Asia  Tenggara,  yang  ditunjukkan  dengan  banyaknya  konglomerat  yang  menghadapi kebangkrutan.  Namun  demikian,  jika  menilik  ke  belakang,  kini  kita  dapat  mengamati bahwa banyak yang tidak saja mampu pulih dari krisis dengan cukup cepat  melainkan juga,  atau  barangkali  yang  lebih  penting,  memadukan  operasi  bisnis  mereka  ke  dalam jejaring kapitalis transnasional. Di saat dominasi mereka dalam ekonomi domestik tetap kuat,  banyak  dari  konglomerat  ini  yang  beradaptasi  lebih  cepat  dan  memperluas jangkauan  bisnis  mereka  melampaui  batas-batas  nasional.  Hal  ini  merupakan  sebuah manuver  bisnis  yang  baru  bagi  banyak  orang.  Meskipun  keterlibatan  global  dari kelompok bisnis ini telah diawali sejak tahun 1980-an dan setelahnya, namun interaksi global tersebut masih sangat terbatas pada penerimaan FDI dan ekspor produk ke pasar luar  negeri.  Internasionalisasi  kapital  melalui  ekspansi  operasi  bisnis  seperti  akuisisi, merger, dan usaha patungan, serta investasi langsung ke negara-negara di kawasan, baru terjadi secara masif pasca krisis moneter Asia tahun 1997.
Regionalisasi kapital ini tampak jelas melalui data investasi asing langsung yang ke luar  ( outward  foreign  direct  investment/OFDI )  yang  menunjukkan  pertumbuhan
signifikan  dari  tahun  ke  tahun.  Jenis  investasi  ini  memungkinkan  konglomerat  untuk memperluas  dan  mendiversifikasi  operasi  bisnis  mereka  ke  pasar  kawasan  ASEAN melalui merger, akuisisi,  serta pendirian usaha baru bersama. Bagi  negara-negara Asia Tenggara  yang  selama  ini  merupakan  pengimpor  modal  asing,  ekspansi  kapital  fraksi kapital  internasional  ini  menjadi  penting  dan  strategis.  Data  OFDI  menunjukkan  pada kurun dua dekade dari 1999-2020, persediaan OFDI Indonesia yang sebelumnya hanya sebesar US$ 6,7 miliar meningkat menjadi sekitar US$ 88,2 miliar. Sementara persediaan OFDI Filipina meningkat dari US$ 0,9 miliar menjadi US$ 63,9 miliar. Persediaan OFDI Malaysia  mengalami  peningkatan  drastis,  tumbuh  dari  US$  13,8  miliar  ke  angka  US$ 129,2  miliar  (UNCTAD,  2021).  Angka-angka  ini  dimungkinkan  lebih  besar  lagi  jika menghitung investasi yang dijalankan oleh beberapa korporasi besar Asia Tenggara yang dilakukan  melalui  perusahaan  induk  ( holding  company )  yang  berada  di  luar  kawasan. Peningkatan  persediaan  OFDI  ini  mengikuti  tren  yang  telah  dilakukan  oleh  Singapura jauh hari. Sebagai penyedia investasi asing langsung terbesar kedua di ASEAN setelah Amerika  Serikat,  Singapura  telah  mulai  memperbesar  persediaan  OFDI  sejak  1980-an awal  untuk  memungkinkan  ekspansi  BUMN  di  kawasan  dan  pasar  global.  Pada  tahun 1983,  persediaan  OFDI  Singapura  telah  menyumbang  US$  1,0  miliar  yang  kemudian meningkat pesat menjadi US$ 1,2 triliun pada tahun 2020 (UNCTAD, 2021).
Dalam  konteks  ini,  kebijakan  neoliberal  menjadi  penting  dalam  menyesuaikan bentuk  pengaturan  dari  aktivitas-aktivitas  ekonomi  yang  muncul  secara  transnasional. Secara  sepihak,  pemerintah  Asia  Tenggara  telah  merestrukturisasi  negara-negara  pada level  nasional  untuk  memudahkan  peningkatan  arus  investasi,  produksi,  dan perdagangan.  Pemerintah  juga  semakin  mencoba  menyelaraskan  peraturan-peraturan mereka yang dapat melintasi batas-batas kedaulatan nasional. Hal ini telah memberikan kebangkitan  kepada  upaya-upaya  informal  dan  formal  untuk  mengintegrasikan  pasar lintas batas negara, termasuk pada skala di kawasan. Kemajuan bisa jadi dapat dibatasi oleh persaingan antara fraksi-fraksi kapital: antara fraksi kapital internasionalisasi yang mengutamakan keuntungan, dan fraksi kapital “nasional” yang bisa jadi akan dirugikan oleh  kebijakan  liberalisasi  pasar;  dan  antara  fraksi-fraksi  kapital  internasional  sendiri yang bersaing atas konteks nasional yang berbeda. Dalam hal ini, kontestasi antar fraksi- fraksi  kapital  ikut  membentuk  transformasi  negara  dan  juga  praktik  kebijakan
institusi/pengaturan  kawasan.  Bagian  berikut  ini  akan  menjelaskan  studi  kasus  di  tiga negara Asia Tenggara.

## Singapura: Negara Kapital dan Internasionalisasi GLCs
Kasus  Singapura  menggambarkan  bagaimana  internasionalisasi  kapital  difasilitasi  dan didukung  oleh  kebijakan  strategis  negara,  dan  pada  gilirannya  ikut  membentuk  proses restrukturisasi  negara.  Dalam  hal  ini,  kohesi  antara  negara  dan  kapital,  yang  disokong melalui  formasi  institusi-institusi  politik  dan  berbagai  kebijakan  pemerintah,  telah membentuk  regulasi  ekonomi  dan  politik  di  Singapura  yang  bercorak  tidak  liberal maupun demokratis. Melainkan aliansi ini semakin memperkuat strategi globalisasi dari akumulasi  kapital  melalui  sistem  kapitalisme  negara.  Di  Singapura,  proses internasionalisasi kapital didominasi oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan negara ( government-linked  companies /GLC),  di  mana  proses  transnasionalisasi  tersebut  telah dimulai secara masif sejak tahun 1980-an.
Sistem kapitalisme negara Singapura mengakar pada strategi partai penguasa yaitu Partai Aksi Rakyat ( People’s Action Party /PAP), yang telah memerintah Singapura sejak tahun  1959.  PAP  memiliki  hubungan  yang  tidak  menyenangkan  dengan  pengusaha domestik, karena meragukan kesetiaan politik dan kemampuan mereka dalam mendorong industrialisasi  Singapura.  Karena  itu,  rezim  PAP  sejak  awal  mendorong  kebijakan pembangunan  ekonomi  melalui  pengembangan  GLC  serta  menarik  sebanyak  mungkin investasi  asing  (kapital  internasional).  Hal  ini  diperkuat  kembali  setelah  tahun  1965 ketika,  menyusul  berpisahnya  Singapura  dari  Malaysia,  kemampuan  pasar  domestik sangat  terbatas—hanya  empat  juta  penduduk  saat  itu—membuat  PAP  mengadopsi kebijakan  industrialisasi  berorientasi  ekspor  ( export-oriented  Industrialization /EOI) (Boswell & Chase-Dunn, 2000; Yahya, 2005). Badan Pembangunan Ekonomi ( Economic Development  Board /EDB),  yang  dibentuk  tahun  1961,  menjadi  ujung  tombak  dalam upaya  menarik  perusahaan  multinasional  (MNC)  untuk  menanamkan  modalnya  di Singapura (Okposin, 1999), sementara pemerintah ikut menyediakan kondisi pendukung seperti infrastruktur fisik, teknis, dan sosial yang diperlukan dalam proses industrialisasi (Huat, 1997; Tremewan, 1994). Alhasil, investasi asing langsung (FDI) meningkat tajam. Sebagai contoh, di sektor manufaktur, FDI meningkat dari S$ 157 juta pada 1965 menjadi S$ 995 juta pada 1970, kemudian S$ 3,1 miliar pada 1974. Pada kurun yang sama, nilai
ekspor manufaktur Singapura melonjak dari S$ 349 juta menjadi S$ 1,5 miliar, hingga S$ 7,8 miliar (Rodan, 2006: 143).
Dalam  konteks  ini,  GLC  merupakan  inti  dari  borjuasi  interior  Singapura.  GLC berkembang  melalui  tiga  rute:  (i)  menjalin  kemitraan  dengan  MNC;  (ii)  merupakan sempalan  dari  industri  pertahanan;  dan  (iii)  privatisasi  atas  sektor-sektor  publik  yang sebelumnya dimonopoli negara (Huat, 2016: 502). Pada tahun 1990-an, GLC yang besar mulai melakukan ekspansi ke pasar internasional yang didukung langsung oleh kebijakan ekonomi  luar  negeri  Singapura,  yang  memang  berupaya  memfasilitasi  proses internasionalisasi  kapital  Singapura  di  seluruh  kawasan  (Wong  &  Ng,  1997:  136). Strategi  ini  erat  dipengaruhi  oleh  hambatan  struktural  yang  dialami  Singapura  dalam mengembangkan  sektor  manufakturnya  pada  pertengahan  1980-an,  serta  adanya  resesi ekonomi global pada kurun waktu yang sama. Selain disebabkan kecilnya pasar domestik, ekspansi  GLC  di  dalam  negeri  juga  mendapat  hambatan  dengan  naiknya  upah  buruh melalui kebijakan resmi Dewan Upah Nasional ( National Wages Council ) di tahun 1970- an,  sehingga  mengurangi  daya  saing  barang-barang  ekspor  Singapura.    Guncangan minyak dan resesi global tahun 1970-an, dibarengi dengan peningkatan persaingan dari basis-basis industri manufaktur yang muncul di negara-negara Asia Tenggara lain, ikut menambah persoalan yang dihadapi GLC. Seturut itu, pada pertengahan 1980-an, Komite Ekonomi  yang  baru  dibentuk  pemerintahan  PAP  meluncurkan  kebijakan-kebijakan restrukturisasi  untuk  mengubah  ekonomi  menuju  industri  teknologi  tinggi,  mencoba menarik  lebih  banyak  lagi  MNC  untuk  membuka  operasi  mereka  di  Singapura,  dan mendesak  GLC  menanamkan  modal  di  usaha-usaha  regional  dan  global  (Asia  Times, 2002; Rodan, 2016). Hal ini mendorong banyaknya GLC yang mulai melakukan ekspansi operasi bisnis mereka ke beberapa negara, terutama negara dengan upah buruh yang lebih rendah, seperti kepulauan Riau, Indonesia.
Internasionalisasi negara Singapura ini penting dalam mendukung perluasan bisnis GLC pada level global. EDB dan Badan Pembangunan Perdagangan ( Trade Development Board )—di  kemudian  hari  diubah  menjadi International  Enterprise  Singapore atau  IE Singapore (dewan  hukum  di  bawah  Kementerian  Perdagangan  dan  Perindustrian)— memainkan peran penting dalam mempermudah investasi dan perdagangan luar negeri (IE Singapore, 2016). Sebagai  tambahan, pemerintah mendirikan dana kekayaan  abadi ( sovereign wealth fund ), Government of Singapore Investment Corporation (GIC) pada
tahun  1981  untuk  mendukung  ekspansi  internasional  GLC.  Pada  1983,  GIC  memiliki investasi  ekstensif  di  luar  negeri  berjumlah  total  S$  3  miliar  dan  melibatkan  58 perusahaan  (Rodan,  2006:  144).  Pada  Maret  2014,  GLC  terbesar  Singapura,  Temasek Holdings,  mencatatkan  portofolio  investasi  sebesar  S$  223  miliar  (Temasek  Holdings, 2014:  6).  Menurut Sovereign  Wealth  Fund  Institute ,  pada  tahun  2018  investasi internasional  GIC  mencapai  S$  467  miliar,  ini  adalah  angka  dana  kekayaan  negara terbesar kedelapan di dunia (GIC, 2014; Tan, 2018).
Internasionalisasi  kapital  Singapura  ini  telah  menciptakan  ruang-ruang  baru  bagi akumulasi kapital serta mendorong inisiasi kesepakatan/kerja sama ekonomi di kawasan. Salah satu kerja sama simbolis pada periode awal adalah Segitiga Pertumbuhan ( Growth Triangle ), sebuah proyek yang diajukan oleh pemerintah Singapura sejak 1980-an dan secara resmi dimulai pada 1990, melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gagasannya adalah bagi negara bagian Johor Malaysia dan Pulau Riau Indonesia untuk bergabung dengan Singapura  sebagai  sebuah  zona  spesialisasi  komplementer  koheren  lintas  negara (Parsonage, 1992; Smith, 1997). Proyek ini penting bagi Singapura sebab ia menyediakan penyesuaian spasial bagi keterbatasan struktural GLC di dalam negeri—kenaikan upah dan  penurunan  daya  saing  sektor-sektor  manufaktur  bernilai-tambah  rendah. Memancanegarakan manufaktur padat karya ke wilayah-wilayah sebelah berupah rendah memungkinkan  GLC  memulihkan  kompetitif  internasional  mereka  (Dent,  2003). Sementara  itu,  Singapura  sendiri  melakukan  restrukturisasi  untuk  menjadi  tuan  rumah bagi MNC non-kawasan yang terlibat dalam produksi padat pengetahuan bernilai lebih tinggi. Contohnya, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Singapura menerima investasi dan operasi dari perusahaan di bidang elektronik bernilai tambah tinggi, petrokimia, dan industri rekayasa. Sehingga pada tahun 1980-an negara ini menjadi produsen hard disk drive terkemuka di dunia. Dengan demikian, maraknya investasi FDI dan beroperasinya berbagai  MNC  dapat  mendukung  perbaikan  industri  dalam  negeri  (Smith,  1997;  Yue, 2002).  Terlebih  penting,  perwujudan  restrukturisasi  ekonomi  transnasional  Singapura dimungkinkan  oleh  pergeseran  komplementer  dari  kebijakan-kebijakan  Malaysia  dan Indonesia terhadap EOI sejak 1980-an, yang mencoba meningkatkan investasi dari MNC dan mengizinkan liberalisasi beberapa industri.
Pemerintah Singapura juga menjadi arsitek utama bagi proyek ekonomi kawasan terkini yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebuah proyek regionalisme ekonomi
yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh ekonomi/pasar kawasan Asia Tenggara dan  menarik  lebih  banyak  investasi  asing  ke  dalam  kawasan.  Pemerintahan  PAP mengajukan  rezim  pengaturan  kawasan  ini  selama  KTT  ASEAN  kedelapan  di  Phnom Penh pada November 2002. Penciptaan sebuah pasar kawasan terpadu memberikan skala akumulasi baru yang penting bagi kapital Singapura, sebab negara ini mendorong GLC- nya untuk menjadi pemain regional dan global yang dominan  (Tsui-Auch, 2006: 107). Jika  Segitiga  Pertumbuhan  utamanya  dikemudikan  oleh  modal  manufaktur  Singapura, maka proyek MEA justru mencoba memperkuat posisi baru Singapura sebagai pusat bagi sektor  jasa  di  kawasan  Asia  Tenggara,  khususnya  bagi  GLC  beserta  mitra-mitra internasional  mereka  yang  bekerja  di  bidang  bisnis,  keuangan,  logistik  dan  distribusi, komunikasi serta informasi. Keunggulan kompetitif Singapura di bidang jasa didukung oleh  lokasi  strategisnya,  infrastruktur  fisiknya  yang  maju  dan  pembatasan  minimalnya bagi pergerakan barang, jasa dan produksi. MEA bertujuan untuk mengurangi hambatan bagi ekspansi sektor-sektor ini di seluruh pasar kawasan.
Tidak  mengherankan,  para  konglomerat  Singapura  kini  menguasai  daftar  50 perusahaan papan atas ASEAN, menduduki empat dari lima tempat papan atas pada 2014. Singapore  Telecommunications  (SingTel)  menjadi  yang  pertama,  disusul  tiga  bank terbesar  Singapura:  DBS  Group  Holdings,  Oversea-Chinese  Banking  Corporation  dan United  Overseas  Bank  (Nikkei  Asia,  2014).  Hal  ini  merupakan  bukti  atas  masifnya ekspansi kapital dari investasi Singapura di pasar ASEAN sejak proyek MEA diprakarsai. Ketika  kesepakatan  untuk  membangun  MEA  ditandatangani  tahun  2003,  total  OFDI Singapura dari sektor korporat sebesar S$ 153 miliar, di mana S$ 34 miliar ditanamkan di  ASEAN  (Department  of  Statistics  Singapore,  2009).  OFDI  Singapura  meningkat menjadi  S$  783  miliar  pada  2016,  hanya  satu  tahun  setelah  MEA  secara  resmi diluncurkan, di mana investasi langsung di negara-negara ASEAN mencakup lebih dari S$ 119 miliar (Department of Statistics Singapore, 2016).

## Indonesia: Internasionalisasi Kapital dan Aliansi Kekuasaan
Sementara  dalam  kasus  Indonesia,  rezim  Orde  Baru  di  bawah  pemerintahan  Suharto (1967-1998)  memiliki  peran  besar  dalam  membentuk  kemunculan  kelas  kapitalis Indonesia.  Pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  melalui  model  negara  otoriter  dan patrimonialisme  memperkuat  kelas  kapitalis  domestik  yang  sangat  terpusat.  Meskipun pemerintah  mulai  mengadopsi  kebijakan  EOI  pada  1980-an,  bergeser  dari  kebijakan
industrialisasi substitusi impor ( import substitution industrialization /ISI) sebelumnya di tahun  1970-an,  hanya  sedikit  dari  kelas  kapitalis  yang  melakukan  aktivitas  bisnis internasional  (Crouch,  1994;  Robison,  1986).  Namun  demikian,  dua  dasawarsa  sejak kejatuhan  Suharto  kita  menyaksikan  banyak  dari  konglomerat  Indonesia  yang  mulai menjelajah pasar regional dan global, mendorong operasi bisnis mereka di luar Indonesia. Melalui aliansi dengan korporasi internasional (MNC) untuk memperkuat bisnis mereka, para kelompok bisnis ini menunjukkan orientasi internasionalisasi kapital yang kuat. Hal ini  dicapai  melalui  investasi  besar  ke  dalam  pasar  global;  pengambilalihan  beberapa perusahaan  berbasis  mancanegara  melalui  merger,  akuisisi,  dan  usaha  patungan;  dan melalui peran yang lebih signifikan dalam rantai nilai kawasan. Banyak dari konglomerat Indonesia terus menikmati perlindungan politik di pasar domestik, khususnya di sektor pertanian, di saat yang sama mereka juga mulai mendukung liberalisasi yang lebih luas di  tingkat  kawasan  Asia  Tenggara  (Al-Fadhat,  2019).  Hal  ini  menggambarkan  dengan nyata  bagaimana  kapital  memiliki  kepentingan  yang  absolut  untuk  mendapatkan keuntungan di atas segala hal lainnya, sehingga membuat perusahaan-perusahaan besar tetap  mendukung  atau  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  yang  meskipun  terkadang bertentangan selama hal tersebut memberi fasilitas bagi perluasan kepentingan mereka.
Para konglomerat Indonesia menguasai berbagai sektor strategis domestik, seperti perkebunan, otomotif, hingga pertambangan. Pada sektor perkebunan—terutama kertas dan minyak sawit—mereka telah diuntungkan dari konversi kawasan-kawasan luas hutan Indonesia untuk agribisnis, menghasilkan kawasan perkebunan terbesar di seluruh negara Asia  Tenggara.  Tidak  mengherankan,  konglomerat  paling  besar,  seperti  Djarum,  Sinar Mas,  Gudang  Garam,  Salim,  Rajawali,  Royal  Golden  Eagle  dan  Wilmar,  melakukan investasi dalam skala besar pada sektor ini. Ekspansi mereka didukung oleh perusahaan induk  ( holding  company )  mereka  yang  justru  terdaftar  di  luar  negeri,  begitu  juga dukungan  investasi  Cina  yang  dalam  beberapa  tahun  terakhir  menggelontorkan  modal dalam  skala  yang  fantastis  melalui  proyek Belt  and  Road  Initiative serta Asian Infrastructure Investment Bank (Dewi, 2013; Kurniasari et al., 2022). Pada kasus sektor otomotif, konglomerat seperti Astra International dan Indomobil (anak perusahaan Salim) telah membentuk usaha patungan dengan Honda, Toyota, dan Suzuki untuk memproduksi merek-merek ini di Indonesia demi konsumsi dalam dan luar negeri.
Dominasi mereka dalam sektor “tradisional” ini semakin diperkuat dengan adanya tiga sektor baru yang berkembang secara signifikan pada tahun-tahun belakangan, yaitu industri  makanan  dan  agribisnis,  sektor  jasa  (telekomunikasi,  perbankan  dan  lahan yasan), dan infrastruktur. Sebagai contoh, para konglomerat seperti Royal Golden Eagle, Sinar  Mas  Group  dan  Salim  Group  mengukuhkan  posisi  kuat  di  sektor  makanan  dan agribisnis  di  kawasan  Asia-Pasifik  dengan  mengakuisisi  beberapa  perusahaan  di Singapura,  Malaysia,  Vietnam,  Cina  dan  Australia  (First  Pacific,  2015;  Golden  Agri Resources, 2017; RGE, 2016). Ekspansi kapital di kawasan ini membuat pebisnis besar Indonesia  bergerak  dari  strategi  awal  mereka  memproduksi  barang-barang  secara domestik, baik untuk konsumsi domestik atau terkadang untuk ekspor, menuju strategi terpadu secara vertikal, mengendalikan seluruh tahapan produksi makanan dalam rantai nilai  yang  tersebar  di  seluruh  kawasan  Asia  Pasifik,  khususnya  Asia  Tenggara  (Al- Fadhat, 2022).
Pada  sektor  jasa,  ekspansi  konglomerat  Indonesia  turut  didukung  oleh  konteks meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan penduduk di kawasan, sekaligus menandai besarnya potensi pasar di kawasan Asia Tenggara (UNCTAD, 2015: 41). Salah satu  contoh  kunci  adalah  Lippo  Group.  Di  sektor  bisnis real  estate diantaranya  yaitu bisnis  tanah  beserta  bangunan  atau  apa  pun  yang  ada  di  atasnya,  Lippo  melakukan konsolidasi bisnis di bawah naungan Lippo Karawaci—perusahaan properti terbesar di Indonesia—kemudian  bekerja  sama  dengan  China  Resources  Group  milik  pemerintah Cina  dan  perusahaan  Jepang  Mitsubishi  Corp.  untuk  diperluas  operasinya  di  kawasan. Melalui merger dan akuisisi, portofolio bisnis real estate Lippo semakin berkembang di beberapa  negara  Asia  Tenggara,  termasuk  Singapura,  Malaysia  dan  Vietnam, melanjutkan ekspansi yang telah dilakukan sebelumnya ke Hong Kong, Cina, dan Korea Selatan (Lippo Karawaci, 2008; Lippo Limited, 2016).
Konglomerat  Indonesia  juga  memainkan  peran  penting  dalam  ekspansi  investasi kawasan  di  sektor  infrastruktur.  Hal  ini  juga  seiring  dengan  banyaknya  proyek infrastruktur yang diluncurkan oleh pemerintah negara-negara ASEAN untuk mengatasi isu-isu  seperti  kemacetan  lalu  lintas  yang  sangat  mengganggu  di  beberapa  ibu  kota, khususnya  Manila,  Jakarta,  dan  Bangkok  (Koyanagi,  2017).  Beberapa  proyek infrastruktur  di  Metro  Manila,  termasuk  pembangkit  listrik,  pasokan  air  dan  jalan  tol, dilaksanakan  oleh  konglomerat  Indonesia,  Salim  Group,  melalui  Metro  Pacific
Investments  Corporation  yang  merupakan  anak  perusahaan  First  Pacific,  perusahaan induk milik Salim (First Pacific, 2006).
Penting  untuk  menyoroti  bahwa  ekspansi  dari  fraksi  internasional  dari  borjuasi Indonesia di pasar kawasan ikut membentuk proses internasionalisasi negara (Hameiri & Jones,  2015).  Perubahan  ini  dimungkinkan  dan  dibentuk  oleh  relasi  kuasa  oligarki  di bawah rezim Suharto, yang memiliki kepentingan bisnis sangat dominan dan mengakar di dalam institusi-institusi politik dan birokratis. Partai-partai politik besar pasca-Suharto juga dipimpin dan dikendalikan oleh elit-elit bisnis atau setidaknya terafiliasi erat dengan konglomerat. Sebagai contoh, selama tahun 2009-2014, Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie, ketua dari Bakrie Group; dari 2010-2015, Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Hatta  Rajasa,  yang  merupakan  pemilik  dari  Arthindo  Group;  serta  Gerindra  yang didirikan pada 2008 oleh Prabowo Subianto, mantan menantu Suharto yang merupakan pengusaha di sektor energi, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan melalui Nusantara Group.
Relasi  kuasa  antara  pebisnis  dan  pemerintah  juga  tercermin  dalam  struktur pemerintahan  di  kementerian.  Beberapa  kementerian  strategis  menjadi  kunci  bagi kebijakan  ekonomi,  seperti  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (kini Kementerian Investasi/BKPM),  memiliki  afiliasi  erat  dengan  elit-elit  bisnis.  Sebagai  contoh,  sejak tahun  2004,  setiap  Menteri  Perdagangan  merupakan  bagian  dari  elit  bisnis:  Mari  Elka Pangestu (Menteri dari 2004 hingga 2011) dan Gita Wirjawan (2011-2014) merupakan salah seorang pendiri Ancora Capital Management (Asia); Muhammad Lutfi (2014, dan ditunjuk kembali tahun 2019-sekarang) merupakan salah seorang pendiri Mahaka Group; Rachmat  Gobel  (2014-2015)  merupakan  ketua  Panasonic  Gobel  Group;  Thomas Lembong  (yang  menjabat  2015-2016,  sebelum  diangkat  menjadi  kepala  Badan Koordinasi Penanaman Modal), merupakan CEO Quvat Capital; dan Enggartiasto Lukita (2016-2019),  pengusaha  di  sektor  properti  melalui  beberapa  perusahaan.  Terkait  Mari Elka  Pangestu,  terlepas  dari  latar  belakangnya  sebagai  seorang  teknokrat,  ia  terafiliasi dengan Sofjan Wanandi, ketua Santini Group.
Kendali  instrumental  yang  sangat  kuat  atas  negara  ini  membuat  borjuasi  interior Indonesia  dapat  membentuk  dan  mengubah  kebijakan  ekonomi  nasional  demi mempermudah  ekspansi  kapital  mereka  di  tingkat  kawasan  serta  memberi  jalan  bagi
integrasi  Indonesia  ke  dalam  ekonomi  global.  Sebagai  contoh,  dukungan  terhadap ekspansi  internasional konglomerat  Indonesia ditunjukkan oleh kebijakan “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025” (MP3EI). Salah satu  prioritas  dari  Masterplan  ini  adalah  mempererat  pautan  operasi  para  konglomerat dengan  lingkaran  kapital  kawasan,  khususnya  melalui  kebijakan  neoliberal  integrasi ekonomi ASEAN, khususnya MEA (Coordinating Ministry For Economic Affairs, 2011). MP3EI  mencoba  meningkatkan  arus  kapital  di  seluruh  kawasan  dengan  menerapkan skema  ASEAN Comprehensive  Investment  Agreement .  Perjanjian  ini  berupaya memperkuat daya tarik kawasan sebagai tujuan investasi tunggal dengan mengukuhkan rezim  investasi  bebas,  terbuka,  transparan  dan  terpadu  bagi  investor  domestik  dan internasional. Perjanjian itu mendukung internasionalisasi fraksi kapital kawasan dengan mempromosikan  liberalisasi  investasi  progresif  di  seantero  kawasan,  mengukuhkan kaidah-kaidah non-diskriminasi dan transparansi, melindungi investor dari penyitaan, dan menciptakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  investor-negara.  Negara  anggota ASEAN dengan begitu didorong untuk mendukung ekspansi korporat, investasi bersama dan jejaring produksi kawasan (ASEAN, 2009).

## Malaysia: Internasionalisasi Kapital dan Politik Bumiputera
Peran penting yang dimainkan oleh negara dalam memudahkan internasionalisasi kapital juga ditunjukkan dalam  kasus  Malaysia. Di sini,  prosesnya berakar dari  restrukturisasi negara  yang  dilaksanakan  di  bawah  Kebijakan  Ekonomi  Baru  ( New  Economic Policy /NEP). NEP merupakan kebijakan yang diperkenalkan pada awal 1970-an sebagai tanggapan atas kerusuhan anti-Cina di antara pribumi Melayu (atau Bumiputera), yang membenci  dominasi  warga  etnis  Cina  atas  ekonomi  Malaysia  yang  telah  berlangsung cukup  lama.  NEP  dicirikan  dengan  adanya  intervensi  kuat  negara  oleh  elit  penguasa Melayu,  dipimpin  oleh United  Malay  National  Organisation (UMNO),  untuk meredistribusi  kekayaan  yang  sebelumnya  lebih  banyak  dikuasai  keturunan  Cina  dan menyuburkan  kelas  kapitalis  Melayu.  Seiring  waktu,  intervensi  ini  mengukuhkan perusahaan yang dikuasai oleh Bumiputera sebagai perusahaan yang tidak saja semakin besar tetapi juga memiliki kepentingan dan ambisi internasionalisasi mereka, serta aliansi politik  yang  memungkinkan  adanya  dukungan  kuat  negara  untuk  memuluskan kepentingan ini.
NEP  mengukuhkan  fraksi  kelas  kapitalis  Melayu  dalam  beragam  cara,  termasuk dorongan  divestasi  oleh  perusahaan-perusahaan  Barat,  kemudahan  usaha  patungan dengan  bisnis-bisnis  milik  etnis  Cina  (disebut  sebagai  kemitraan  “Ali-Baba”),  dan privatisasi aset-aset negara (Gomez, 2006: 121). Melalui skema privatisasi, para mantan petinggi  negara  dan  birokrat  senior  diberi  posisi  di  sektor  swasta,  dan  banyak  aset privatisasi  dijual  ke  perusahaan-perusahaan  yang  pemiliknya  memiliki  afiliasi  politik dengan UMNO. Pemerintah juga menggunakan kendalinya atas sektor perbankan untuk mengarahkan kapital kepada perusahaan-perusahaan yang disukai, termasuk penyediaan pinjaman untuk membeli aset-aset negara (Gomez & Jomo, 1997). Alhasil, ekuitas yang dipegang  oleh  pebisnis  Bumiputera  dan  dana  amanah  pemerintah  ( trust  fund )  yang dikelola Bumiputera meningkat dari 2,4% pada 1970 menjadi 20,6% pada 1995 (Gomez, 2006: 121). Dengan demikian, campur tangan dan politik yang dimainkan negara telah mendorong kebangkitan korporasi besar milik etnis Melayu yang mempunyai afiliasi erat dengan elit-elit politik dan birokratis.
Pada pertengahan 1980-an, di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, negara mulai memudahkan internasionalisasi kapital melalui strategi EOI. Proses ini merupakan bagian dari visi besar Mahathir bagi Malaysia demi meraih status negara maju pada tahun 2020. Hal ini juga didorong oleh kemunculan kaum kapitalis Melayu yang berorientasi internasional,  diorganisasi  melalui  Bumiputera Commercial  and  Industrial  Community (BCIC).  Mahathir  mempromosikan  sebuah  model  “Malaysia  Inc.”,  berdasarkan pengalaman  “Japan  Inc.”,  di  mana  intervensi  dan  rekayasa  kebijakan  negara  akan memajukan  industri  domestik  dan  membantu  internasionalisasinya  (Chee  &  Gomez, 1994: 357). Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, mengambil model Kementerian Perdagangan  Internasional  dan  Industri  Jepang,  ditugasi  mengendalikan  EOI  (Gomez, 2009),  dan  menentukan  sektor-sektor  industri  yang  harus  melibatkan  perusahaan- perusahaan swasta (Webster, 2014).
Salah  satu  strategi  internasionalisasi  yang  muncul  adalah  usaha  patungan  yang dimediasi negara antara kelompok kapitalis lokal dan korporasi asing. Salah satu contoh penting  adalah  industri  berat  Malaysia,  khususnya Heavy  Industries  Corporation  of Malaysia (HICOM).  Perusahaan  milik  negara  ini  bekerja  sama  terutama  dengan perusahaan-perusahaan  Jepang  untuk  membangun  sejumlah  industri,  merentang  dari produksi  baja,  besi  dan  semen  sampai  pembuatan  mobil  (Gomez,  2009).  Di  sektor
otomotif,  pemerintah  memimpin  perundingan  dengan  perusahaan  Jepang  Mitsubishi untuk  mendirikan  usaha  bersama  Perusahaan  Otomobil  Nasional  (Proton),  perusahaan mobil  nasional  Malaysia,  dengan  HICOM  memegang  kepentingan  pengendali.  Edaran Otomobil Nasional didirikan oleh HICOM pada 1985 untuk menangani penjualan salah satu produk Proton. Menyusul perselisihan antara pemerintah Malaysia dan Mitsubishi mengenai transfer teknologi, usaha patungan lain selanjutnya dibentuk bersama Daihatsu Jepang,  dan  proyek  mobil  nasional  kedua  Malaysia  diperkenalkan  melalui  usaha patungan  yang  lain,  Perusahaan  Otomobil  Kedua  (Perodua),  antara  Mitsui  Jepang  dan perusahaan lokal United Motor Works, yang juga di bawah kendali negara (Gomez, 2009: 358). Mahathir juga mendorong para konglomerat agar mendirikan usaha-usaha patungan dengan  pabrikan  Eropa  untuk  memproduksi  model-model  baru  mobil  nasional.  Satu proyek melibatkan PSA Peugeot Citroën Prancis dan secara publik terdaftar Diversified Resources, dikendalikan oleh politisi UMNO, Yahaya Ahmad (Gomez, 2009).
Pada awal 1990-an, Mahathir menyadari pentingnya arus kapital dan investasi Cina untuk  mendukung  akselerasi  industrialisasi  negeri  jiran  ini.  Ketika  Cina  membuka ekonominya,  Mahathir  melihat  hal  ini  sebagai  potensi  yang  dapat  menguntungkan ekonomi Malaysia. Hal ini mengarah kepada kebijakan liberalisasi ekonomi baru yang menyertakan kapital Cina dalam rencana pembangunan Malaysia  (Gomez, 2009: 361). Strategi  Mahathir  adalah  untuk  mendorong  kerja  sama  bisnis  yang  lebih  besar  antara pengusaha  Cina  dan  Melayu  demi  memperkuat  industri  Malaysia  sebagaimana  juga melakukan  ekspansi  ke  pasar  Cina—sesuatu  yang  tidak  terjadi  sebelumnya  menyusul strategi NEP. Karena itu, memasuki pasar Cina yang luar biasa besar merupakan sarana dan  strategi  yang  dilakukan  negara  untuk  memperkuat  internasionalisasi  kapital konglomerat Bumiputera (Gomez, 2009: 362).
Pemerintah  Malaysia  juga  mendorong  adanya  integrasi  ekonomi  kawasan  demi menciptakan arena baru bagi akumulasi kapital perusahaan yang dimiliki pengusaha etnis Melayu. Pada tahun 1990, sebelum Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ( ASEAN Free Trade Area /AFTA) dikukuhkan, Mahathir mengajukan blok perdagangan bebas kawasan bernama  Kaukus  Ekonomi  Asia  Timur  ( East  Asia  Economic  Caucus /EAEC),  yang mencakup negara anggota ASEAN, Jepang, Cina dan Korea Selatan (Akrasanee & Stifel, 1992:  44).  EAEC  dipandang  sebagai  pengimbang  blok  ekonomi  kawasan  yang  baru disepakati di kawasan Eropa dan Amerika Utara, sekaligus menandai hasrat perusahaan-
perusahaan  Malaysia  untuk  mengakses  pasar  kawasan  Asia  Tenggara  dan  Asia  Timur yang lebih luas.
Dalam sejarahnya, EAEC tidak pernah secara resmi dibentuk, sebagai imbas dari keengganan  Jepang  dan  penentangan  kuat  dari  AS  dan  Australia.  Namun  demikian, pembentukan forum  ASEAN Plus  Three setelah krisis finansial Asia, yang merupakan kerja  sama  ekonomi  antara  negara-negara  anggota  ASEAN  dengan  Cina,  Jepang,  dan Korea Selatan, merupakan bentuk lebih longgar dari visi Mahathir tersebut. Di sela-sela itu,  Malaysia  mengubah  perhatiannya  dan  memfokuskan  pada  AFTA. Kebijakan pemerintah  di  sini  menggambarkan  betapa  eratnya  praktik  kekuasaan  negara mencerminkan kepentingan fraksi kelas kapital: di mana liberalisasi perdagangan akan memberi keuntungan bagi pebisnis Malaysia, karena itu pemerintah sangat mendukung instrumen-instrumen kerja sama AFTA beserta penerapannya, meskipun keraguan tetap muncul bahwa liberalisasi akan mengancam bisnis Bumiputera, seperti sektor otomotif, misalnya (Athukorala, 2003; Nesadurai, 2003).
Adanya  restrukturisasi  ekonomi  setelah  krisis  finansial  Asia  memperlihatkan semakin banyaknya konglomerat Malaysia yang mencoba mereorganisasi bisnis mereka, sehingga  dapat  melakukan  ekspansi  pada  skala  internasional.  Hal  ini  memacu transformasi  lebih  jauh  dari  struktur  negara  Malaysia  yang  diejawantahkan  ke  dalam dukungan kuat bagi proyek liberalisasi ekonomi kawasan melalui MEA (Lee, 2014; Tan, 2015). Salah satu faktor utama yang mendorong hal ini adalah upaya untuk mengurangi hambatan  perdagangan  bagi  perusahaan-perusahaan  Malaysia  yang  ingin  mengakses pasar kawasan (Alavi, 2014: 231). Pada sektor perbankan, misalnya, dua bank terbesar Malaysia, Maybank dan CIMB Group, kini merupakan bagian dari bank terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2014, keduanya berada pada peringkat 25 perusahaan papan atas ASEAN berdasarkan kapitalisasi pasar (Nikkei Asia, 2014). Menurut Nazir Razak, kepala CIMB  Group,  terbukanya  pasar  kawasan  memungkinkan  CIMB  untuk  memperkuat operasi bisnisnya di bidang perdagangan dan investasi kapital di internal pasar ASEAN (Razak, 2016; Tan, 2016).

## Simpulan
Studi mengenai transformasi dari fraksi kapital atau peran dari konglomerat tidak banyak mendapatkan perhatian dalam studi hubungan internasional, baik studi empiris maupun teoretis.  Di  antara  kelompok  literatur  yang  fokus  pada  diskursus  ini  adalah  Mazhab
Murdoch  yang  memberi  penekanan  pada  analisis  proses  terbentuknya  kelas  kapitalis hingga  kemunculannya  sebagai  aktor  politik  yang  sangat  penting.  Artikel  ini mengembangkan  konsepsi  teoritis  dari  Mazhab  Murdoch  dan  Mazhab  Amsterdam dengan menganalisis perubahan sifat dari kelas kapitalis di Asia Tenggara, melalui proses internasionalisasi  kapital  yang  mulai  terjadi  secara  gradual  sejak  tahun  1990-an  akhir, terutama pasca krisis finansial Asia, sehingga membentuk model pembangunan ekonomi yang  sangat  khas,  yaitu regulatory  capitalism (kapitalisme  regulasi).  Model  ini merupakan bentuk akumulasi dan ekspansi ekonomi yang diatur dan dikondisikan melalui hubungan kekuasaan antara fraksi kapital dan negara.
Studi  dalam  artikel  ini  sekaligus  mengelaborasi  diskursus  dalam  Mazhab Amsterdam,  yang  memusatkan  perhatian  pada  pembentukan  fraksi  kelas  kapitalis transnasional,  beserta  dampaknya  terhadap  pembentukan  tatanan  kekuasaan  melalui aliansi  ekonomi  dan  politik  di  dalam  struktur  negara  (Jessop  &  Overbeek,  2019; Overbeek,  2004;  van  Apeldoorn,  2004).  Meskipun  Mazhab  Amsterdam  banyak mengelaborasi  studi  atas  fraksi  kapital  di  Eropa,  terdapat  bukti  yang  kuat  akan kecenderungan  yang  serupa  terjadi  di  Asia  Tenggara.  Tradisi  Mazhab  Murdoch memberikan  analisis  mengenai  pembangunan  borjuasi  interior  dalam  kondisi  ekonomi politik  yang  sangat  spesifik  di  Asia  Tenggara,  yang  dapat  menjelaskan  bentuk-bentuk transformasi negara yang kita saksikan sebagai bagian dari internasionalisasi kapital yang sejak awal mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam struktur politik domestik.
Mengembangkan tradisi kedua Mazhab ini, artikel ini telah menjelaskan bagaimana transformasi  kontemporer  dari  kelas  kapitalis  Asia  Tenggara  ikut  berperan  dalam merestrukturisasi  bentuk  dan  fungsi  kekuasaan  negara.  Secara  khusus,  artikel  ini memberikan gambaran jelas bagaimana telah terjadi pergeseran kuat dari yang awalnya konsolidasi borjuasi berorientasi nasional melalui berbagai kebijakan statis negara pada 1970-an  dan  1980-an  hingga  kemunculan  fraksi  kapital  berorientasi  internasional, khususnya setelah krisis finansial Asia, serta adanya kemudahan dalam proses ekspansi kapital dalam skala transnasional melalui serangkaian kebijakan negara.

## Daftar Pustaka
Akrasanee, N., &  Stifel,  D. (1992). The Political  Economy  of the  ASEAN Free Trade Area.  In  P.  Imada  &  S.  Naya  (Eds.), ASEAN:  The  Way  Ahead (pp.  27-47).
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Al-Fadhat,  F.  (2019). The  Rise  of  International Capital:  Indonesian  Conglomerates  in ASEAN . Singapore: Palgrave Macmillan.
Al-Fadhat, F. (2022). Big Business Capital Expansion and the Shift of Indonesia’s Global
Economic Policy Outlook. East Asia , 39(4): 389-406.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12140-022-09384-3
Alavi,  R. (2014). Malaysia's Participation  in  the ASEAN Economic Community. In S. Basu Das & L. P. Onn (Eds.), Malaysia’s Socio-Economic Transformation: Ideas for the Next Decade (pp. 227-260). Singapore: ISEAS Publishing. ASEAN.  (2009). ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement .  Jakarta:  ASEAN Secretariat.
ASEAN.  (2019). ASEAN  Investment  Report  2016:  FDI  in  Services:  Focus  on  Health Care . Jakarta: ASEAN Secretariat & UNCTAD.
Asia Times. (2002). Singapore’s regionalization challenge. Asia Times , 27 July. Athukorala, P.-c. (2003). Crisis and Recovery in Malaysia: The Role of Capital Controls . Cheltenham: Edward Elgar.
Bieler,  A.,  &  Morton,  A.  D.  (2014).  The  Will-O'-the-Wisp  of  the  Transnational  State. Journal of Australian Political Economy , 72 , 23-51. Boswell,  T.,  &  Chase-Dunn,  C.  K.  (2000). The  Spiral  of  Capitalism  and  Socialism: Toward Global Democracy . Colorado: Lynne Rienner Publishers.
Carroll,  T.  (2020).  The  Political  Economy  of  Southeast  Asia’s  Development  from Independence to Hyperglobalisation. In T. Carroll, S. Hameiri, & L. Jones (Eds.), The Political Economy of Southeast Asia: Politics and Uneven Development under Hyperglobalisation (4 ed., pp. 35-84). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. Carroll, T., Hameiri, S., & Jones, L. (Eds.) (2020) The Political Economy of Southeast Asia:  Politics  and  Uneven  Development  under  Hyperglobalisation .  Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Carroll,  T.,  Gonzalez-Vicente,  R.,  &  Jarvis,  D.  S.  L.  (2019).  Capital,  conflict  and convergence:  a  political  understanding  of  neoliberalism  and  its  relationship  to capitalist transformation.
Globalizations , 16 (6), 778-803.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1560183
Chee, P. L., & Gomez, E. T. (1994). Malaysian Sogoshoshas: Superficial Cloning, Failed Emulation. In K. S. Jomo (Ed.), Japan and Malaysian Development: In the Shadow of the Rising Sun (pp. 232-243). London: Routledge. Coordinating Ministry For Economic Affairs. (2011). Masterplan for Acceleration and Expansion  of  Indonesia  Economic  Development .  Jakarta:  Coordinating  Ministry For Economic Affairs.
Crouch, H. (1994). Indonesia: An Uncertain Outlook. Southeast Asian Affairs , 21 (1), 121- 145.
Dent,  C.  M.  (2003).  Transnational  Capital,  the  State  and  Foreign  Economic  Policy: Singapore, South Korea and Taiwan. Review of International Political Economy , 10 (2), 246-277. https://doi.org/10.1080/0969229032000063225
Departement  of  Statistics  Singapore.  (2009). Singapore’s  investment  abroad  2007 .
Singapore: Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry.
Departement of Statistics Singapore. (2016). Singapore’s direct investment abroad 2016 . Singapore: Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry.
Dewi,  O.  (2013).  Reconciling  Development,  Conservation,  and  Social  Justice  in  West Kalimantan.  In  O.  Pye  &  J.  Bhattacharya  (Eds.), The  Palm  Oil  Controversy  in
Southeast  Asia:  A  Transnational  Perspective (pp.  164-178).  Singapore:  ISEAS Publishing.
First Pacific. (2006). Annual Report 2006 . Hong Kong: First Pacific Company Limited.
Available
from: http://www.firstpacific.com/wp- content/uploads/2015/08/3497_ear2006.pdf , accessed 19 October 2021. First  Pacific.  (2015). Annual  Report  2015:  Creating  Long-term  Value  in  Asia .  Hong Kong: First
Pacific Company Limited. Available at:
http://www.firstpacific.com/wp-content/uploads/2015/08/First-Pacific-2015- Annual-Report.pdf. Accesed 15 March 2021.
GIC  [Government  of  Singapore  Investment  Corporation].  (2014). GIC:  Report  on  the Management of the Government’s Portfolio for the Year 2013/14 . Singapore: GIC. Glassman, J. (1999). State power beyond the `territorial trap': the internationalization of the state. Political Geography ,
18 (6), 669-696.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0962-6298(99)00013-X
Golden  Agri  Resources.  (2017). Annual  Report  2017:  Responsible  Growth  Through Innovation . Golden Agri Resources Ltd.
Gomez, E. T. (2006). Malaysian Business Groups: The State and Capital Development in the  Post-Currency  Crisis  Period.  In  S.-J.  Chang  (Ed.), Business  Groups  in  East Asia:  Financial  Crisis,  Restructuring,  and  New  Growth (pp.  119-146).  Oxford: Oxford University Press.
Gomez,  E.  T.  (2009).  The  Rise  and  Fall  of  Capital:  Corporate  Malaysia  in  Historical Perspective. Journal of
Contemporary Asia , 39 (3), 345-381. https://doi.org/10.1080/00472330902944404
Gomez, E. T., & Jomo, K. S. (1997). Malaysia’s Political Economy: Politics, Patronage and Profits . Cambridge: Cambridge University Press.
Hameiri, S., & Jones, L. (2015). Global Governance as State Transformation. Political Studies , 64 (4), 793-810. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9248.12225 Hewison,  K.  (1989). Bankers  and  Bureaucrats:  Capital  and  the  Role  of  the  State  in Thailand . Yale University Press. Hewison, K. (2021). Crazy Rich Thais: Thailand’s Capitalist Class, 1980–2019. Journal of Contemporary Asia , 51 (2), 262-277. Hill,  H.  (Ed.).  (2002). The  Economic  Development  of  Southeast  Asia .  Cheltenham: Edward Elgar.
Huat,  C.  B.  (1997). Political  Legitimacy  and  Housing:  Stakeholding  in  Singapore . Abingdon: Routledge.
Huat,  C.  B.  (2016).  State-owned  enterprises,  state  capitalism  and  social  distribution  in
Singapore. The Pacific Review , 29 (4), 499-521. https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022587
IE  Singapore.  (2016). Annual  Report  2015/2016:  The  Multiplier  Effect .  Singapore: International Enterprise Singapore.
Jessop, B. (2015). Crises, crisis-management and state restructuring: what future for the state?
Policy & Politics , 43 (4), 475-492.
https://doi.org/10.1332/030557314X14156337971988
Jessop, B., & Overbeek, H. (Eds.). (2019). Transnational Capital and Class Fractions: The Amsterdam School Perspective Reconsidered . New York: Routledge. Jones, M. R. (1997). Spatial Selectivity of the State? The Regulationist Enigma and Local Struggles over Economic Governance. Environment and Planning A , 29 (5), 831- 864. https://doi.org/10.1068/a290831
Koyanagi,  K.  (2017).  Emerging  Asian  economies  race  to  build  metros  amid  choking congestion. Nikkei Asia, November 22. Available from:
https://asia.nikkei.com/magazine/20171123/On-the-Cover/Emerging-Asian- economies-race-to-build-metros-amid-choking-congestion.  Accessed  20  March 2021.
Kurniasari,  E.,  Virgianita,  A.,  &  Yeremia,  A.  E.  (2022).  China’s  Perspectives  on Multilateralism: A Preliminary Exploration of The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Intermestic: Journal of International Studies , 6 (2), 442-458.
Lee,  L.  (2014).  Malaysia  more  receptive  to  Asean  Economic  Community.  The  Star Online,  August  21.  Available  at: http://www.thestar.com.my/business/business- news/2014/08/21/malaysia-more-ready-than-neighbours-for-asean-economic- community/. Accessed 19 June 2021. Leung, K. K., & Chan, R. K. H. (Eds.). (2002). Development in Southeast Asia: Review and Prospects . London: Routledge.
Levi-Faur,  D.  (2017).  Regulatory  capitalism.  In  P.  Drahos  (Ed.), Regulatory  Theory: Foundations and applications (pp. 289-302). Canberra, Australia: ANU Press. Lippo Karawaci. (2008). Annual Report 2008: Towards Global Excellence . Jakarta: PT Lippo Karawaci Tbk. Available at: https://www.lippokarawaci.co.id/uploads/file/Publication/AnnualReport/AnnualR eport2008_EN.pdf. Accessed 22 June 2021. Lippo Limited. (2016). Annual Report 2015/2016 . Hong Kong: Lippo Limited. Available at: http://www.lippoltd.com.hk/financial_en.asp . Accessed 22 June 2021. MacLeod,  G.,  &  Goodwin,  M.  (1999).  Reconstructing  an  urban  and  regional  political economy: on the state, politics, scale, and explanation. Political Geography , 18 (6), 697-730. https://doi.org/10.1016/S0962-6298(99)00014-1
Marx, K., & Engels, F. (1965 [1848]). Manifesto of the Communist Party. In K. Marx & F. Engels (Eds.), Selected Works (pp. 35-63). New York: International Publishers. Nesadurai,  H.  E.  S.  (2003). Globalisation,  Domestic  Politics  and  Regionalism:  The ASEAN Free Trade Area . London: Routledge.
Nikkei Asia. (2014). The region's top companies: ASEAN 100. November 20. Available at: https://asia.nikkei.com/magazine/20141120-THE-REGION-S-TOP- COMPANIES/Cover-Story/The-regions-top-companies-ASEAN-100. Accessed 20 March 2022.
Okposin, S. B. (1999). The Extent of Singapore’s Investments Abroad . Aldershot, UK: Ashgate Publishers.
Overbeek, H. (2004). Transnational class formation and concepts of control: towards a genealogy  of  the  Amsterdam  Project  in  international  political  economy  [journal article]. Journal  of  International  Relations  and  Development , 7 (2),  113-141. https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800011
Palloix, C. (1977). The Self-Expansion of Capital on a World Scale. Review of Radical Political Economics , 9 (2), 3-17.
Panitch, L., & Gindin, S. (2004). Global Capitalism and American Empire. In C. Leys & L. Panitch (Eds.), Socialist Register 2004: The New Imperial Challenge (Vol. 40, pp. 1-42). London: Merlin Press.
Parsonage,  J.  (1992).  Southeast  Asia's  ‘Growth  Triangle’:  a  subregional  response  to global  transformation. International  Journal  of  Urban  and  Regional  Research , 16 (2), 307-317. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1992.tb00174.x
Poulantzas, N. (1974). Internationalisation of Capitalist Relations and the Nation-State. Economy and Society , 3 (2), 145-179. https://doi.org/10.1080/03085147400000008 Poulantzas, N. (1978). State, Power and Socialism . New Left Books. Razak, N. D. S. (2016). ASEAN Economic Community in 2025. In Asia 2025 (pp. 37- 40). London: Asia House.
RGE  [Royal  Golden  Eagle].  (2016). Our  History:  From  Local  to  Global .  Singapore: Royal  Golden  Eagle.  Available  at: http://www.rgei.com/about/our-history . Accessed 18 March 2021.
Robinson, W. (2007). The Pitfalls of Realist Analysis of Global Capitalism: A Critique of Ellen Meiksins Wood's Empire of Capital. Historical Materialism , 15 (3), 71-93. https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1163/156920607X225889
Robison, R. (1986). Indonesia: The Rise of Capital . Sydney: Allen and Unwin. Rodan, G. (1989). The Political Economy of Singapore's Industrialization: National State and International Capital . Basingstoke: Macmillan.
Rodan,  G.  (2006).  Singapore:  Globalisation,  the  State,  and  Politics.  In  G.  Rodan,  K. Hewison, & R. Robison (Eds.), The Political Economy of South-East Asia: Markets, Power, and Contestation (pp. 137–169). Melbourne: Oxford University Press.
Rodan, G. (2016). Capitalism, Inequality and Ideology in Singapore: New Challenges for the Ruling Party. Asian
Studies Review , 40 (2), 211-230. https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1155536
Rodan, G., Hewison, K., & Robison, R. (Eds.). (2006). The Political Economy of South- East Asia: Markets, Power and Contestation (3 ed.). Melbourne: Oxford University Press.
Sato,  Y.  (2019).  Reemerging  Developmental  State  in  Democratized  Indonesia.  In  Y. Takagi, V. Kanchoochat, & T. Sonobe (Eds.), Developmental State Building: The Politics of Emerging Economies (pp. 69-96). Singapore: Springer.
Sklair, L. (2001). The Transnational Capitalist Class . Blackwell. Smith, S. L. D. (1997). The Indonesia‐Malaysia‐Singapore growth triangle: A political and  economic  equation. Australian  Journal  of  International  Affairs , 51 (3),  369- 382. https://doi.org/10.1080/10357719708445224
Tan, A. (2018). GIC 20-year returns ease to 3.4% amid challenging climate. The Business Times,  July  13.  Available  at: https://www.businesstimes.com.sg/government- economy/gic-20-year-returns-ease-to-34-amid-challenging-climate.  Accessed  10 Mar 2022.
Tan, C. (2015). Malaysia gears up to declare regional integration. Nikkei Asia, November
18. Available at: http://asia.nikkei.com/Business/Companies/IndonesianconglomeratefacilitatingJap aneselistings. Accessed 19 June 2021. Tan,  C.  (2016).  CIMB  chief  calls  on  the  private  sector  to  move  integration  forward. Nikkei Asia, September 1. Available at:
http://asia.nikkei.com/magazine/20160901-ASEAN-THE-GREAT-PUZZLE/On- the-Cover/CIMB-chief-calls-on-the-private-sector-to-move-integration-forward.
Accessed 19 June 2021.
Temasek Holdings. (2014). Temasek Review 2014 . Singapore: Temasek Holdings.
Tremewan, C. (1994). The political economy of social control in Singapore . Basingstoke: Macmillan Press.
Tsoukalas,  K.  (1999).  Globalisation  and  the  Executive  Committee:  Reflections  on  the Contemporary Capitalist State. In L. Panitch & C. Leys (Eds.), Socialist Register 1999: Global Capitalism Versus Democracy (pp. 56-75). Merlin Press. Tsui-Auch, L. S. (2006). Singaporean Business Groups: The Role of the State and Capital in  Singapore  Inc.  In  S.-J.  Chang  (Ed.), Business Groups  in  East  Asia:  Financial Crisis, Restructuring, and New Growth (pp. 94-115). New York: Oxford University Press.
UNCTAD. (2015). World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance . Geneva: United Nations Publication.
UNCTAD.  (2021).  Foreign  direct  investment:  Inward  and  outward  flows  and  stock, annual.
UNCTADStat Database. Available from: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx. Accessed 20
December 2021.
van Apeldoorn, B. (2004). Theorizing the transnational: a historical materialist approach [journal  article]. Journal  of  International  Relations  and  Development , 7 (2),  142- 176. https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800010
Webster,  T.  J.  (2014).  Malaysian  Economic  Development,  Leading  Industries  and Industrial Clusters. The Singapore Economic Review , 59 (5), 1-19. https://doi.org/10.1142/S0217590814500441
Wissel, J. (2006). The Transnationalization of the Bourgeoisie and the New Networks of Power. In A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam, & I. Stützle (Eds.), Reading Poulantzas (pp. 216-230). Merlin Press. Wong, P. K., & Ng, C. Y. (1997). Singapore’s Industrial Policy to the Year 2000. In S. Masuyama, D. Vandenbrink, & C. S. Yue (Eds.), Industrial Policies in East Asia (pp.  121-141).  Singapore  and  Tokyo:  Institute  of  Southeast  Asian  Studies  and Nomura Research Institute.
Yahya, F. (2005). State Capitalism and Government Linked Companies. Journal of Asia- Pacific Business , 6 (1), 3-31. https://doi.org/10.1300/J098v06n01_02
Yue,  C.  S.  (2002).  Singapore:  Destination  for  Multinationals.  In  J.  H.  Dunning  (Ed.), Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy Get access Arrow (pp. 364–380). Oxford: Oxford University Press.