## SUSTAINABLE TOURISM SEBAGAI INSTRUMEN STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Suatu Analisis dari sisi Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Oka A.Yoeti dan I Made Adhi Gunadi Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila

## Abstract
Sustainable  tourism  development  guidelines  and  management  practices  are  applicable  to  all forms of tourism in all types of destinations, and all types of tourism, whether it is ‘mass tourism’ or  ‘niche  tourism’.  Sustainable  ways  of  managing  destinations  can  be  defined  by  considering their competitive position and their stage in the destination life cycle in the interest of achieving sustainable tourism outcomes.  This  paper discusses factors  that  could ensure the sustainability of  tourism  and  appropriate  policy  that  needed  to  be  implemented  in  order  to  prevent  tourism from  creating  negative  environmental  and  socio-cultural  impacts  in  the  respective  tourist destinations. Within the discussion, reference is  made to several tourism destinations. Towards the end of the paper, planning approaches that are needed to conserve the intrinsic qualities of selected tourism destination are suggested.
Keywords: Sustainable tourism, tourism development.

## PENGANTAR
Akhir-akhir ini minat masyarakat melakukan perjalanan wisata semakin meningkat, baik di dalam  negeri maupun ke luar negeri.  Hal itu terjadi,  karena    adanya  penerbangan  murah yang  telah  membuat  perjalanan  wisata  ke berbagai destinasi menjadi lebih mudah, murah dan  terjangkau.  Destinasi  yang  sebelumnya tidak  dikenal,  kini  memperoleh  kesempatan melakukan  promosi  secara  lebih  baik,  dan menyediakan  informasi  yang  lebih  lengkap dan akurat. Sejalan dengan itu, banyak daerah bergairah mengembangkan pariwisata, melakukan investasi,  peningkatan  infrastruktur  untuk menarik lebih banyak wisatawan datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak membelanjakan dolarnya.  Tujuannya  hanya  satu,  yaitu peningkatan perolehan devisa. Di waktu yang akan datang menarik wisatawan lebih banyak berkunjung pada suatu destinasi harus  ekstra
hati-hati. Kunjungan wisatawan yang banyak itu harus dilihat sebagai “madu” dan sekaligus juga  dianggap  sebagai  “racun”  bila  tidak direncanakan dengan baik (tourism can be both a blight and a blessing). Dalam hal inilah diperlukannya perencanaan dalam pengembangan dan salah satunya adalah menggunakan prinsip- prinsip  pariwisata  berkelanjutan  (sustainable tourism).
Isu strategis yang mengemuka selama ini tentang struktur ruang pembangunan pariwisata, antara  lain,  berdasarkan  hasil  kajian  tahun 1995 (Nuryanti, 2010) antara lain adalah: (1) Lemahnya  pemahaman  tentang  pariwisata sebagai  suatu  aktivitas  tidak  mengenal  batas administrasi (borderless); (2) Terjadinya tumpang tindih  kewenangan  pengelolaan  kawasan pariwisata  antara  pemerintah,  swasta  dan daerah  sendiri;  (3)  Rendahnya  keterpaduan pengembangan  kawasan  pariwisata  dengan
perencanaan  sektor  terkait;  (4)  Terjadinya kesenjangan pembangunan pariwisata di Bali dan di luar Bali; (5) Terjadinya global warming dan dampaknya terhadap destinasi pariwisata; (6)  Tidak  memahami  Global  of  Ethic  For Tourism dan implikasinya terhadap pembangunan destinasi.

## ANALISIS KEBIJAKAN
Pariwisata berkelanjutan sering digunakan sebagai suatu “slogan” politik untuk menganalisis kegiatan pariwisata.  Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism sendiri dapat diartikan sebagai: tourism that takes full account of its current  and  future  economic,  social  and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host  communities  (UNWTO  dan  UNEP, 2005). Definisi tersebut menunjukkan bahwa sustainable tourism memasukkan pertimbangan dampak di masa kini dan masa mendatang dalam pengembangan pariwisata. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Kimura (2011) memberikan uraiannya akan sustainable tourism:
By and large, the UN World Tourism Organization (WTO) defines sustainable tourism as tourism that  meets  the  needs  of  present  tourists  and host  regions while protecting and enhancing the opportunity for the future. WTO articulates that  sustainable  tourism  is  the  tourism  that leads to the management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support systems. Sustainable tourism, in its purest sense, is an industry that attempts to make a low impact on the environment and local culture, while helping to generate income, employment,  and  the  conservation  of  local ecosystems. It is a responsible tourism that is both ecologically and culturally sensitive. Thus, sustainable  tourism  activities  have  minimal impact on the environment and culture of the host community (Kimura, 2011:2).
Agar  pariwisata  menjadi  berkelanjutan, menuntut dilakukannya perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan di seluruh aspek pariwisata. Proses  peningkatan  tersebut  harus  dilakukan menerus dan diaplikasikan untuk semua jenis dan format wisata. Seluruh stakeholder harus terlibat  dan  aktif  berpartisipasi  dalam  proses tersebut, termasuk dalam kegiatan memantau dampaknya agar dapat segera melakukan upaya preventif atau koreksi yang diperlukan. Secara lebih mendetil, UNWTO dan UNEP (2005) telah menyusun  sejumlah  ketentuan  yang  harus dipenuhi dalam sustainable tourism, yaitu:
1) Memanfaatkan  secara  optimal  sumber  daya lingkungan  yang  merupakan  elemen  utama dari pembangunan kepariwisataan, menjaga keutuhan ekologi dan mendukung upaya pel es t ari an  s um be r  d a ya   al am   d an keanekaragaman hayati.
2) Menghargai  karakteristik  sosial  budaya masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya  dan  nilai-nilai  tradisi,  serta berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi.
3) Menjamin  keberlanjutan  usaha,  menghasilkan manfaat  sosial  ekonomi  yang  terdistribusikan secara m erat a bagi  para  pemangku kepentingan, termasuk berupa kesempatan kerja,  kesempatan  untuk  memperoleh penghasilan,  tersedianya  pelayanan  dan fasilitas umum yang baik bagi masyarakat lokal dan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.
Pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan membutuhkan partisipasi  dari para pemangku kepentingan serta kepemimpinan politik  yang kuat  untuk  menjamin  tercapainya  partisipasi dan  konsensus.  Pariwisata  berkelanjutan merupakan  sebuah  proses  yang  berkesinambungan dan    membutuhkan  pengamatan  dampaknya secara  terus  menerus,  serta  dapat  mengandung langkah-langkah  preventif  dan  korektif  jika diperlukan.  Namun  demikian,  pariwisata berkelanjutan  juga  harus  senantiasa  menjaga kepuasan  wisatawan  dan  memastikan  bahwa
wisatawan  dapat  memperoleh  pengalaman yang  berarti  dalam  kunjungannya,  yaitu pengalaman yang dapat meningkatkan kesadaran mereka  akan  isu-isu  lingkungan,  bahkan mendorong mereka untuk menerapkan praktek- praktek pariwisata berkelanjutan. Di  samping itu, pariwisata berkelanjutan juga harus dipahami sebagai  proses  perbaikan  yang  berkelanjutan dan bukan merupakan suatu kondisi yang statis.
Secara  teoritis  pariwisata  berkelanjutan tidak lain merupakan suatu perencanaan strategis dalam pengembangan pariwisata. Oleh karenanya menarik untuk didiskusikan, agar pembangunan pariwisata yang kita lakukan tidak melenceng dari  apa  yang  ditetapkan  oleh  UU  No  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan.  Pasal  2 menyebutkan harus memperhatikan keseimbangan, pelestarian, berkelanjutan). Pasal 6 mengamanatkan supaya memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan  kekhasan  budaya,  alam  dan  kebutuhan wisatawan.  Sedangkan  Pasal  7  menjelaskan bahwa cakupan pembangunan kepariwisataan itu  meliputi  industri  pariwisata,  destinasi pariwisata,  pemasaran  dan  kelembagaan kepariwisataan.  Undang-undang  mengharuskan seperti  itu,  tetapi  apa  yang  terjadi  di  lapangan kadang  kala  adalah  suatu  kondisi  yang  dapat diumpakan sebagai ‘jauh panggang dari api’.
Dampak negatif pengembangan destinasi pariwisata  dapat  dilihat  dari  gejala-gejala yang  timbul  pada  hampir  semua  destinasi seperti contoh di bawah ini:
(a) Terjadinya  pengrusakan  lingkungan  dan pencemaran  terhadap  seni  dan  budaya, dan itu terjadi  cenderung sebagai akibat kebijakan yang tidak tepat. Campur tangan pemerintah  memerlukan  seperangkat tindakan,  namun  terbentur    keterbatasan SDM  yang  kurang  memahami  atau  memiliki kompetensi dalam perencanaan pengembangan destinasi pariwisata. Di Bandung misalnya, Dago Teahouse sebagai sarana pertunjukan kesenian  tradisional  yang  dibangun  oleh
pemerintah,  kurang  dimanfaatkan  dengan optimal,  bahkan  cenderung  menurun kondisinya.
(b) Pengembangan  pariwisata  yang  salah urus juga terjadi di Padang. Semua orang mengetahui  legenda  Malin  Kundang. Sekarang  situs  Malin  Kundang  sudah tercemar  berat  dan  sekaligus  tidak  akan memiliki daya tarik lagi, akibat kebijakan pengelolalan yang tidak profesional. Mobil- mobil  dibiarkan  memasuki  bibir  pantai dimana  situs  Malin  Kundang  berada. Selain itu, pedagang mendirikan warungnya di atas situs yang menjadi daya tarik wisata itu.  Pengelola  dan  para  pedagang  tidak menyadari, bila situs itu hancur atau hilang, daya tarik wisata untuk berkunjung tidak ada  lagi,  akhirnya  sumber  penghasilan mereka juga akan hilang. Pada kasus ini, dinas terkait tampaknya tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik.
(c) Adanya  pembangunan  yang  berpotensi mengganggu proses pelestarian situs warisan budaya  seperti  warisan  budaya  Candi Borobudur, dan situs Majapahit di Trowulan.
(d) Banyaknya izin pertambangan di kawasan hutan lindung, menyebabkan perkembangan Niche Tourism atau Special Interrest Tourism mengalami  gangguan,  karena  dapat menguras sumber-sumber hayati, flora dan fauna yang tentunya menimbulkan kerugian pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Frans Mardi Hartanto (1997) mengatakan: “Dampak  negatif  pariwisata  itu  cukup  luas”. Dampak  yang  timbul,  karena  tidak  adanya perencanaan yang baik, kurangnya pemahaman tentang  kegiatan  pariwisata  dan  pentingnya pelestarian lingkungan. Di sinilah pentingnya perencanaan pembangunan pariwisata dilakukan secara  terarah,  terpadu,  antar  sektor  dalam suatu  wilayah  sesuai  dengan  peruntukannya.
Dalam  menanggulangi  dampak  negatif  itu, sebaiknya diperhitungkan daya dukung sosial budaya dan aspek fisiknya. Pemilihan kebijakan pemerintah  hendaknya  diarahkan  untuk mencegah  terjadinya  dampak  negatif  supaya terciptanya manfaat  yang merata bagi  semua pihak yang berkepentingan (Nuryanti, 2010).

## TUJUAN PERENCANAAN
Tujuan perencanaan dalam pengembangan pariwisata di antaranya adalah : (1) Memberi arah; (2) Membimbing kerjasama; (3) Menciptakan koordinasi; (4) Menjamin tercapainya kemajuan; (5) Untuk memperkecil resiko; (6) Mendorong pelaksanaan  kerja  (Yoeti,  2008  :  50).  Dalam seminar  “Pembaruan  Penataan  Ruang  Untuk Perbaikan Hidup di Daerah Dengan Pendekatan Kepariwisataan,”  Wiendu  Nuryanti  (2010) memberi rincian tujuan perencanaan pengembangan pariwisata  secara  lebih  luas  sebagai  berikut: (1)  Memberikan  arah  pengembangan  yang tepat  terhadap  sumber  daya  pariwisata  yang dimiliki, sehingga dengan demikian diharapkan pariwisata  dapat  tumbuh  berkembang  secara berkelanjutan,  memiliki  daya  saing  bagi pembangunan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Mengatur peran setiap  stakeholders  terkait  yang  lintas  sektor itu  agar  dapat  mendorong  pengembangan destinasi  pariwisata  secara  bersinergis  dan terpadu.  Secara  keseluruhan  perencanaan  itu dituangkan  dalam  Rencana  Induk  (Master Plan)  Pembangunan  Kepariwisataan,  antara lain mencakup: (a) peruntukan tata ruang; (b) produk (daya tarik wisata, asesibilitas, fasilitas penunjang);  (c)  Pemasaran;  (d)  SDM  dan kelembagaan;  (e)  Investasi;  (f)  Lingkungan; dan (g) strategi implementasi dalam pelaksanaan program.
Tingkat-tingkat perencanaan, dapat dimulai dari  Master  Plan  tingkat  nasional,  tingkat provinsi  (regional),  tingkat  kabupaten/kota
(local),  dan  kemudian  diikuti  perencanaan Master Plan Kawasan dimana dibicarakan detail engineering  kawasan  hingga  pembangunan konstruksinya. Tujuannya jelas untuk memberikan arahan  pengembangan  yang  tepat  terhadap potensi  kepariwisataan  yang  ada  (dari  sisi produk,  pasar,  tata  ruang,  SDM,  manajemen dan  sebagainya,  sehingga  dapat  tumbuh  dan berkembang secara berkelanjutan).
Selama  ini  struktur  ruang  wilayah pembangunan  kepariwisataan  cenderung berorientasi  pada  pengelompokkan  wilayah pengembangan  berdasarkan  karakteristik geografis.  Cara  ini  kurang  dan  tidak mempertimbangkan: (1) faktor-faktor strategis lain seperti pola kunjungan wisatawan, keterkaitan antar  wilayah,  antar  komponen  kepariwisataan dan  keterpaduan  dengan  rencana  sektor lain  yang  juga  harus  diperhitungkan;  (2) Ada  kecenderungan  memisahkan  wilayah- wilayah pengembangan tanpa mempertimbangkan pola  interaksi  antar  wilayah  pengembangan kegiatan  kepariwisataan  yang  tidak  mengenal batas  wilayah  administrasi  (borderless);  (3) Tidak menunjukkan adanya focus pengembangan, dan hanya menggambarkan pengembangan secara makro  tanpa  memperhatikan  pengembangan mikro yang lebih spesifik (Nuryanti, 2010).
Kebijakan  pengembangan  pariwisata yang baik hendaknya tercermin dalam beberapa kebijakan sebagai berikut (Hartanto, 1997):
(1) Harus  melibatkan  masyarakat  setempat, dasar  pemikirannya  adalah  kebijakan kegiatan pariwisata hanya dapat dipertahankan apabila  kegiatan  pariwisata  sejalan  dengan kepentingan masyarakat lokal.
(2) Pembangunan  pariwisata  harus  merupakan hasil  usaha  bersama  antara  pemerintah, pihak  swasta  dan  masyarakat.  Hal  ini diperlukan  untuk  memberi  kemudahan untuk  berperan  serta  bagi  ketiga  pihak dalam proyek yang akan dibangun.
(3) Harus  fleksibel,  artinya  kebijakan  yang dibuat  hendaknya  disesuaikan  dengan tantangan  kondisi  lingkungan  yang  selalu berubah, karena itu kebijakan yang diambil hendaknya dapat mengakomodasi kebutuhan pihak  industri  pariwisata,  pemerintah  dan kepentingan wisatawan yang berkunjung pada destinasi.
(4) Adanya  kebebasan  untuk  menentukan pilihan,  maksudnya  mereka  yang  kena peraturan  hendaknya  berhak  untuk menentukan  pilihannya.  Dalam  kegiatan usaha  kepariwisataan,  peraturan  yang dibuat jangan terkesan menghambat dalam usaha meningkatkan kegiatan pariwisata.
Tujuan  penataan  ruang  dalam  wilayah secara nasional adalah (1) untuk memperoleh ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif  dan berkelanjutan; (2) Untuk mencapai keharmonisan  antara  lingkungan  alam  dan lingkungan buatan; (3) Menciptakan keterpaduan perencanaan  antara  tata  ruang  wilayah nasional,  provinsi  dan  kabupaten/kota;  (4) Untuk  mencapai  keterpaduan  pemanfaatan ruang  darat,  ruang  darat,  dan  ruang  udara, termasuk  ruang  di  dalam  bumi  dalam kerangka  NKRI;  (5)  Untuk  keterpaduan pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak  negatif  terhadap  lingkungan  akibat pemanfaatan ruang;  (6)  Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (7) Keseimbangan dan keserasian  pertembangan antar wilayah; (8)  Keseimbangan  dan  keserasian    kegiatan antar  sektor;  dan  (9)  Pertahanan  dan keamanan  Negara  yang  dinamis  serta integrasi  nasional  (UU  No  26  Tahun  2006 tentang Penataan Ruang).

## PENDEKATAN PERENCANAAN
Indeks  daya  saing  destinasi  pariwisata Indonesia  dapat  dirinci  menjadi  sebelas  hal, yaitu:  (1)  Dilihat  dari  manfaatnya  bagi masyarakat, atau persepsi masyarakat terhadap  pariwisata,  disamping  dampak ekonomi  yang  dapat  dinikmati  masyarakat; (2) Terhadap harga, yang dapat menimbulkan inflasi/indek harga konsumen;  (3) Prasarana/ asesibilitas,  bandara,  pelabuhan,  jalan  dan jembatan; (4) Sarana dan fasilitas yang dapat dilihat dari jumlah resort dan hotel berbintang, jumlah  tour  operator,  angkutan  wisata;  (5) Jumlah situs yang punah, pelestarian senibudaya, kualitas  produk  dan  munculnya  industry kreatif;  (6)  Lingkungan,  tingkat  kepadatan penduduk,  jumlah  emisi  CO2,  Jumlah  Flora dan  fauna  langka  yang  dapat  diinventarisasi; (7)  Teknologi,  tingkat  penggunaan  internet, telepon/handphone;  (8)  SDM  Pariwisata, jumlah  tenaga  kerja  pariwisata;  (9)  Regulasi kebijakan,  persyaratan  visa,  kemudahan berinvestasi  dan  keringan  pajak;  (10)  Sosial, seperti indeks pembangunan manusia, jumlah pembaca  surat  kabar,  jumlah  pendengar radio/penonton TV (Indeks Daya Saing Versi WEF/WTTC).
Menurut  hasil  penelitian  UN-WTO, peringkat  daya  saing  pariwisata  Indonesia pada  peringkat  13  di  Asia  Pasifik,  lebih rendah  dibanding  dengan  Malaysia  (7), Thailand  (10)  dan  Brunei  (11),  jauh tertinggal  dari  Hongkong  (2)  dan  Singapura (1).  Hal  itu  disebabkan  karena  masih  banyak kelemahan pada faktor-faktor sebagai berikut: (i)  Regulatory  framework:  policy  rules  and regulations,  Environmental  sustainability, Safety and Security, Health and hygiene; (ii) Business environment and infrastructure, air and ground transport infrastructure, tourism infrastructure  and  price  competitiveness  in the T & T industry; (iii) Human, Cultural and
Natural Resources: human resources, education and  training,  availability  of  qualified  labor, affinity for Travel  & Tourism, natural resources, cultural resources (T & T Tourism Competitiveness Index/BAPPENAS, 2011). Perencanaan pariwisata ke  depan,  hendaknya  memperhatikan  titik kelemahan  yang  ada,  tanpa  memperhatikan kondisi yang tengah berjalan.
Pariwisata sebagai instrumen strategis Pariwisata  itu  katalisator  pembangunan (agent  of  development).  Pariwisata,  bila dikembangkan dengan baik akan memberikan effect multiplier cukup besar bagi tumbuhnya dan  berkembangan  aktivitas  perekonomian, ia  menciptakan  mata  rantai  yang  panjang, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di kawasan Pasifik dan Timur Jauh, berdasarkan penelitian  oleh  Harry  G.  Clement  (1959)  pada Yoeti (2008) besarnya nilai koefisien multiplier sebesar  K  =  3,48.  Artinya,  setiap  $1  yang dibelanjakan  wisatawan,  setelah  dolar  itu beredar  dari  satu  tangan  ke  tangan  orang lain, melalui beberapa  kali transaksi dalam periode  satu  tahun,  maka    $  1  yang dibelanjakan  wisatawan  itu  akan  memberi pengaruh terhadap perekonomian makro sebesar $ 3,48. Bayangkan, kalau wisatawan membelanjakan dolarnya sebesar $ 8 juta, hitung saja dampaknya terhadap perekonomian makro (Yoeti, 2008). Suatu  bukti  nyata,  pariwisata  sebagai instrumen strategis bagi pembangunan daerah.
Pariwisata  memiliki  keterkaitan  lintas sector (multidemension), ini memberi peluang untuk  investasi  dalam  banyak  hal.  Satu  hal harus disadari bahwa adanya sistem keterkaitan antara unsur-unsur industri  pariwisata (hotel, restoran,  airline,  biro  perjalanan,  obyek  dan atraksi wisata dan toko cendramata), semuanya ini menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja,  peningkatan  penerimaan  pajak  dan
peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD). Karenanya, wisatawan harus didorong membeli paket  wisata  untuk  datang  berkunjung  pada suatu  destinasi  karena  pariwisata  memiliki karakter  produk  yang  unik,  berbeda  dengan karakter  produk  manufaktur  yang  biasa  kita kenal.  Wisatawan  harus  datang  sendiri  ke lokasi  untuk  mengkonsumsi  produk  yang dibelinya.  Karakter  produk  yang  unik  ini disebut dengan istilah “in situ”, artinya, untuk menikmati apa yang dibelinya, wisatawan harus datang    sendiri  ke  lokasi  dimana  produk  itu dihasilkan. Datang berkunjungnya wisatawan ke  daerah-daerah  terpencil  memberi  peluang sangat  besar  bagi  pembangunan  daerah,  dan sekaligus membuka isolasi yang terjadi selama ini.

## PENUTUP
Pariwisata tidak mungkin dikembangkan secara  tambal  sulam,  tanpa  arah  dan  tujuan. Pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata berkelanjutan memerlukan kerjasama, koordinasi dan  sinkronisasi  tindakan  dan  melibatkan masyarakat  lokal.  Pengembangan  pariwisata hendaknya  menganut  prinsip-prinsip  sebagai berikut:
a) Pengambil kebijakan pembangunan harus  melihat  pariwisata  sebagai  salah satu  pilihan  pembangunan  ekonomi  dan setara dengan kegiatan ekonomi lainnya.
b) Informasi  kepariwisataan  yang  relevan harus  menjadi  dasar  bagi  pemberian  ijin, analisa dan pemantauan industri pariwisata yang  berkaitan  dengan  sektor  ekonomi lainnya.
c) Pengembangan pariwisata harus dilaksanakan dengan  cara-cara  yang  sesuai  prinsip pembangunan  berkelanjutan  (sustainable development).
Kelemahan selama ini, komitmen kebersamaan itu  tidak  ada,  koordinasi  lemah,  tidak  ada panutan  dan  masing-masing  sektor  lebih
bersifat  egosentris,  akhirnya  pengembangan pariwisata terkesan jalan sendiri-sendiri. Bila dibiarkan  terus  seperti  ini,  fungsi  pariwisata sebagai  agent  of  development  akan  sia-sia, apalagi  menjadi  unsur  strategis  dalam pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisyahbana,  Armida  S.  2011.  Arah  Kebijakan Pembangunan Nasional  Dalam Menunjang Pariwisata  Daerah,  Jakarta:  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Darsoprajitno,  H.  Soewarno.  2002.  Ekologi Pariwisata:  Tata  Laksana  Pengelolaan Obyek  dan  Daya  Tarik  Wisata,  Bandung: Penerbit PT. Angkasa.
Gardner, William C. 1996. Tourism Development:

## Principles,  Processes  and  Policies,  Von
Nostrand  Reinhold,  New  York,  Madrid and  Singapore:  International  Thomson Publishing Inc.
Hartanto,  Frans  Mardi.  1997.  Menjelang Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan,
Perspektif Perencanaan Kebijakan/Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan, Bandung: Penerbit ITB.
Kimura, Hirotsune. 2011. Tourism, Sustainable Tourism  and  Ecotourism  in  Developing Countries.  Paper  for  ANDA  International Conference,  Nagoya : Graduate School of International Development, Nagoya University
Kozak, Metin. 2004. Destination Benchmarking:
Concepts, Practices and Operations, Walingford, Oxon: CABI Publishing.
Mak, James. 2004. Tourism & The Economy: Understanding The Economic of Tourism, Hawaii: University of Hawaii Press Book
Nuryanti, Wiendu. 2010. Pembaruan Penataan
Ruang  Untuk  Perbaikan  Kualitas  Hidup
Di Daerah Dengan Pendekatan Kepariwisataan, Paper Rapat Kerja Nasional IA-ITB, Yogyakarta.
Sujas,  Winarno.  2010.  Kebijakan  Strategi Pengembangan Pariwisata Indonesia Berdaya  Saing,  Paper  Seminar  Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Jakarta.
Suhardy, Harry. 2013. Studi Kelayakan Destinasi Pariwisata,  Diktat  Perkuliahan  Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Jakarta.

## UNWTO dan UNEP. 2005. Making Tourism
More Sustainable – A Guide for Policy Makers UNWTO.  2004.  Indicators  of  Sustainable Development  For  Tourism  Destinations, Madrid: WTO
UU No 6 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang, Kementerian  Pekerjaan  Umum  Republik Indonesia
UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kementerian  Kebudayaan  dan  Pariwisata, Republik Indonesia
Vabhove,  Norbert.  2005.  The  Economic  of Tourism Destinations, Butterworth, Heinemann,
Amsterdam and New York: Elsevier
Wahab,  Salah  dan  John  J.    Pigram.  1997.
Tourism  Development  and  Growth:  The Challenge  of  Sustainability,  London  and New York: Rouledge
Yoeti, Oka A. 1977. Perencanaan & Pengembangan Pariwisata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
Yoeti,  Oka  A.  1999.  Ekowisata:  Pariwisata Berwawasan  Lingkungan  Hidup,  Jakarta: PT. Perca
Yoeti,  Oka  A.  2005.  Perencanaan  Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Yoeti,  Oka  A.  2008.  Ekonomi  Pariwisata: Introduksi,  Informasi  dan  Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.