Vol 9, No. 2, 2023, pp. 213-228

## Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi
Dudy Heryadi 1, a , Denny Indra Sukmawan 2, b *
1 Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang 45363, Indonesia 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Jl. RS. Fatmawati Raya, Jakarta 12450 , Indonesia a dudy.heryadi@unpad.ac.id; b denny.indras@upnvj.ac.id *Corresponding Author
Abstrak : Artikel ini membahas koordinasi dan supervisi KPK dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas dan wewenang tersebut. Secara garis besar, kami menemukan bahwa aplikasi MCP, JAGA, dan e-SPDP belum  dimanfaatkan  dengan  optimal  sebagai  sarana  koordinasi  dan  supervisi.  Selain  itu,  kami  melihat koordinasi  dan  supervisi  dengan  pemerintah  daerah  bisa  dioptimalkan  melalui  Satuan  Tugas  Wilayah (Satgas Wilayah). Sementara koordinasi dan supervisi  dengan kepolisian dan kejaksaan bisa difokuskan pada upaya harmonisasi penerbitan SP3 dan aktivitas pengawasan, penelitian dan penelaahan kebutuhan di KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Selama proses pengumpulan dan analisis data, kami juga menemukan kelemahan  substantif  dalam  publikasi  laporan  tahunan  KPK  dan  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) kepada publik.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dipandu teori koordinasi antar instansi, dan didukung  oleh  data-data  sekunder  dari  laporan  tahunan  KPK  dan  ICW,  serta  risalah  sidang  perkara  di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kata Kunci : Korupsi, KPK, Supervisi, Koordinasi, Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan
How to Cite : Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Optimizing interagency coordination and  supervision  in  corruption  eradication  efforts.  Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi,  9(2), 213 – 228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945

## Pendahuluan
Selama lebih dari 20 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengimplemen- tasikan  tiga  strategi  pemberantasan  korupsi,  yaitu  pendidikan,  pencegahan  dan  penindakan. Secara garis besar, dalam kurun waktu 2004-2019, KPK telah menangani sebanyak 1.125 kasus korupsi.  dan  setidaknya  ada  39  pejabat  tinggi  di  kementerian/lembaga,  257  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  119  kepala  daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) menjadi tersangka kasus korupsi (KPK, 2019, pp. 68-72). Masih ada catatan, walaupun KPK sudah menangani ribuan kasus, dan sudah ada ratusan pejabat publik yang menjadi tersangka, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi ini terlihat pada Gambar 1 dimana tren penindakan korupsi berdasarkan parameter jumlah kasus, tersangka dan potensi kerugian negara, konsisten mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir. Keber- hasilan KPK juga terlihat dari meningkatnya partisipasi publik. Sepanjang 2020 misalnya, KPK menerima  1.839  laporan  kasus  korupsi  dari  masyarakat.  Satu  tahun  kemudian  bertambah menjadi 2.127 laporan (KPK, 2021).
Konsekuensi  logis  dari  banyaknya  laporan  tersebut  adalah  KPK  tidak  bisa  menindaklanjuti semua, namun meneruskan laporan kepada instansi-instansi lain yang berwenang, seperti Kepo- lisian dan Kejaksaan, atau mengembalikan laporan kepada pelapor karena bukti harus dilengkapi, atau  karena  tidak  cukup  bukti,  atau  karena  laporan  tersebut  bukan  tergolong  tindak  pidana korupsi.  Oleh  karena  itu tugas  dan  wewenang  koordinasi  berikut  supervisi  yang  dimiliki  KPK tergolong  strategis.  Melalui  tugas  dan  wewenang  tersebut,  KPK  diharapkan  berperan  sebagai instansi pemicu  ( trigger ) dan pengakselerasi ( accelerator ) dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.  Keduanya  makin  relevan,  karena  korupsi  termasuk  kejahatan  “tidak  biasa”  ( extra- ordinary  crimes ).  Dengan  kata  lain,  pemberantasan  korupsi  tidak  bisa  dilakukan  secara  biasa- biasa saja dan oleh KPK saja.
Gambar 1. Tren penindakan kasus korupsi di Indonesia
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022 & 2023)
Secara sederhana, koordinasi bisa didefinisikan sebagai kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi akan berjalan saat sejumlah keputusan telah disesuaikan konsekuensi-kon- sekuensinya, agar tidak terlalu merugikan satu keputusan atau keputusan lain, dalam tingkatan tertentu konsekuensi tersebut perlu dikaji, ditimbang dan/atau ditakar. Dalam studi kebijakan publik, koordinasi lintas/antar instansi ( interagency coordination ) di sektor publik bisa dilihat sebagai instrumen dan mekanisme yang ditujukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Koordinasi digunakan untuk membangun kepaduan (kohesi) dan keter- paduan (koherensi) yang lebih besar antar instansi, sehingga hambatan, tantangan, kekurangan dan  kontradiksi  di  dalam  masing-masing  instansi,  di  tengah  implementasi  manajemen  dan kebijakan, dapat dikurangi/dihilangkan (Bouckaert et al, 2010, pp.14-19).
Dari penjelasan ini, supervisi atau kegiatan mengawasi/mengontrol bisa masuk dalam kate- gori koordinasi karena terdapat tujuan kepaduan dan keterpaduan. Lebih lanjut, koordinasi antar instansi  dibutuhkan  karena  sejumlah  alasan  (Peters,  2018):  Dari  tinjauan  akademis  misalnya, perkembangan dari studi kebijakan publik baru ( new public management ) mendorong perubahan paradigma,  dimana instansi  dituntut  mampu  mengelola  dan  memberdayakan  individu  dengan basis  spesialisasi.  Perkembangan  tadi mendorong  pemimpin  di  instansi-instansi  bersangkutan agar mengadopsi pendekatan gabungan dari pemerintahan (publik) yang menekankan kepatuhan birokrasi, dan dari swasta (privat) yang menekankan efektivitas dan efisiensi.
Dalam realitasnya pun isu-isu dan masalah dalam kebijakan publik makin kompleks dan tidak bisa ditanggulangi/diatasi sendiri. Penanggulangan isu-isu dan masalah seperti perubahan iklim, korupsi, reformasi birokrasi membutuhkan kepaduan dan keterpaduan antar instansi. Oleh ka- rena itu, pada sektor publik berkembang tren dimana masing-masing instansi menginvestasikan waktu, sumber daya (manusia dan finansial), berikut modal sosial dan modal politiknya untuk membangun  mekanisme  dan  instrumen  koordinasi.  Harapannya,  efektivitas  dan  efisiensi  bisa dicapai, kontradiksi bisa dikurangi, transparansi dan akuntabilitas bisa ditingkatkan. Terakhir, koordinasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masing-masing instansi (Freeman & Rossi, 2012).
Berdasarkan tujuannya, koordinasi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu koordinasi positif dan koordinasi negatif. Apabila tipe pertama ditujukan untuk memecahkan masalah bersama (men- cari solusi), sehingga menciptakan manfaat bagi masing-masing instansi yang terlibat. Sementara tipe kedua ditujukan untuk menghindari konflik antar instansi. Koordinasi pun dapat dibagi dua, berdasarkan mekanismenya, yaitu koordinasi formal dan non-formal. Koordinasi formal mene- kankan keluaran formal berupa kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi, rencana ker- ja. Agenda masing-masing instansi diakomodir/diadopsi di dalamnya (Braun, 2008; Sampford et al.,  2005).  Sebaliknya  koordinasi  non-formal  lebih  menekankan  keluaran  tidak  formal  seperti komite, kelompok kerja, satuan tugas, gugus tugas yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan
3107 1450 6500
5645
8405 18615 29438 42747 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 Jumlah Kasus Jumlah Tersangka (Orang) Kerugian Negara (Miliar Rupiah)
tertentu.  Di  dalam  prosesnya,  masing-masing  instansi  akan  berinteraksi  sehingga  terwujud “kesadaran kolektif” atau “kesatuan kolektif” yang berguna menyelesaikan masalah (Helmke & Levitsky, 2004).
Koordinasi yang baik ditentukan oleh empat hal. Pertama, pengalokasian sumber daya manu- sia yang memiliki kualitas, kapabilitas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. Termasuk komitmen dari instansi koordinator untuk mengelola proses koordinasi dan memimpin instansi lain; Kedua, kepemimpinan politik yang kuat untuk mengarahkan koordinasi dan memberikan kewenangan bagi pihak (perorangan/instansi) yang terlibat dalam kordinasi (Razzano, 2016); Ketiga, koordi- nasi tidak bisa dilihat sebagai tanggung jawab insitusi koordinator, namun juga instansi lain yang terlibat, sehingga aksi bersama dapat diwujudkan (OECD, 2015); Keempat, koordinasi membu- tuhkan  pengaturan  mandat,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dari  masing-masing instansi.
Selain alasan normatif dan teoritis di atas, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, pembahasan  masalah  koordinasi  dan  supervisi  menjadi  relevan  karena  kedua  tugas  dan wewenang ini tidak luput dari permasalahan. Pimpinan KPK mengakui masih banyak disparitas terkait kualitas perkara yang ditangani KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Terdapat kecenderungan dimana  penegak  hukum  di  daerah  bisa  dengan  mudah  menetapkan  orang  menjadi  tersangka. Selain itu, masih banyak SPDP yang diterbitkan Kepolisan dan Kejaksaan diteruskan, estimasinya baru  sekitar  70-80  persen.  Termasuk  perkembangan  penanganan  perkara  kasus  korupsi  di Kepolisian dan Kejaksaan tidak dilaporkan ke KPK (Mahkamah Konstitusi, 2023).
Oleh karena itu, artikel ini mengangkat isu supervisi dan koordinasi oleh KPK dengan instansi- instansi lain yang terlibat pemberantasan korupsi. Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  pemberantasan  korupsi  mencakup  kegiatan-kegiatan  pencegahan  dan penindakan. Fokus artikel ini terletak pada masalah pencegahan yang dilakukan KPK berkoor- dinasi dengan pemerintahan daerah, serta masalah penindakan yang dilakukan KPK berkoordi- nasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
Agar pembahasan lebih sistematis dan komprehensif, masalah dirumuskan dalam dua perta- nyaan,  yaitu  pertama,  bagaimana  cara  mengoptimalkan  koordinasi  KPK  dengan  pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi? Kedua, bagaimana cara mengoptimalkan koordinasi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi? Untuk bantu men- jawab pertanyaan tersebut, kami juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan turunan seperti: me- ngapa koordinasi KPK dengan pemerintah daerah, kepolisian dan kejaksaan tergolong mendesak? Apa  saja  urgensinya?  Lalu  apa  saja  isu-isu  prioritas  berkaitan  pada  koordinasi  KPK  dengan pemerintah daerah, kepolisian dan kejaksaan?

## Metode
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dengan kata lain, kami menampilkan data-data berupa angka yang disadur dari sumber kredibel, dalam hal ini ICW dan KPK. Kemudian menjelas- kan data tersebut, menganalisisnya dengan menggunakan teori dan studi kasus, serta menawar- kan solusi atas masalah koordinasi KPK. Seluruh data dalam artikel ini adalah data sekunder yang berasal  dari  putusan  hukum  kasus  korupsi,  laporan  tahunan  KPK,  laporan  tahunan  ICW,  dan risalah sidang Mahkamah Konsitusi. Khusus untuk data-data statistik, artikel ini merujuk pada publikasi tahunan ICW mengenai penindakan kasus korupsi. Pertimbangannya adalah konsistensi ICW dalam mempublikasikan laporan berbasis angka yang menjadi landasan dalam menganalisis. Selain itu, ICW yang berdiri sejak 1998 merupakan lembaga kredibel dengan rekam jejak teruji dalam  isu-isu  dan  kajian  antikorupsi.  Dengan  demikian,  proses  pengumpulan  ( compiling )  dan penyaringan ( screening ) data dari sumber terbuka ( open source ) atas kasus-kasus korupsi yang dipublikasikan  di  media-media  konvensional  dan  media  sosial  telah  dilakukan,  sehingga  kami menganggap validitas angka yang ditulis ICW dalam publikasinya tergolong tinggi.
Lebih lanjut, artikel ini menggunakan laporan resmi KPK hanya sebagai perbandingan, bukan rujukan utama data-data statistik. Faktor utamanya adalah terdapat inkonsistensi dalam publi- kasi laporan tahunan KPK selama beberapa tahun terakhir. Dalam laporan KPK Tahun 2022 dan
2021 misalnya, tidak ada tautan lampiran seperti laporan KPK Tahun 2018, 2019 dan 2020. Lebih spesifik lagi, dalam sub-laporan Kedeputian Penindakan tahun 2020, data yang ditampilkan KPK terbatas pada data penanganan perkara korupsi per wilayah. Sementara dalam sub-laporan tahun 2018 dan 2019, lengkap per modus, pelaku, instansi, dan wilayah.

## Hasil dan Pembahasan

## Koordinasi KPK dengan Pemerintah Daerah
Urgensi
Kami membagi isu  koordinasi dan supervisi KPK di daerah  menjadi dua prioritas. Pertama mengenai  pentingnya  mengoptimalkan  koordinasi  KPK  dengan  pemerintah  daerah  (Pemda), mengingat  kasus  korupsi  lebih  banyak  terjadi  di  tingkat  daerah,  dibandingkan  pusat.  Kedua, mengoptimalkan  koordinasi  KPK  dengan stakeholders di  desa  karena  tren  korupsi  dana  desa konsisten mengalami kenaikan setiap tahun. Pada Gambar 2 di bawah, terlihat bahwa kasus-kasus korupsi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dengan jumlah hampir 400 kasus secara  akumulatif.  Kemudian  disusul  oleh  pemerintah  desa  dengan  lebih  dari  350  kasus,  dan berturut-turut oleh pemerintah kota (90 kasus), BUMD (75 kasus) dan pemerintah provinsi (53 kasus). Sementara korupsi di tingkat pusat, yang direpresentasikan oleh kasus-kasus di BUMN (60  kasus)  lembaga  negara  non-kementerian  (21  kasus)  dan  kementerian  (30  kasus)  hanya berkontribusi sebanyak 111 kasus saja.
Gambar 2. Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Instansi (Kasus) Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)
Secara umum, modus yang dilakukan pelaku korupsi di daerah cukup bervariasi. Mulai dari penggelapan  dana,  penyalahgunaan  anggaran  dan  wewenang,  proyek  dan  laporan  fiktif,  dan mark-up dana. Oleh karena di dalam publikasi-publikasinya, ICW tidak menjelaskan definisi dari setiap modus, kami perlu menjelaskan beberapa definisi. Dengan pertimbangan, pembaca artikel ini tidak kebingungan dengan modus yang terlihat serupa.
Gambar 3 memperlihatkan bahwa tiga tahun terakhir pelaku korupsi paling banyak melakukan modus penggelapan, jumlahnya 232 kasus. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  penggelapan  didefinisikan  sebagai  “ perbuatan  mengambil  barang  milik  orang  lain  di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum ”. Selain penggelapan, modus korupsi lain yang dominan dalam empat tahun terakhir adalah proyek fiktif, dengan jumlah 302 kasus. Istilah ini mengacu pada perbuatan memalsukan, mengerjakan atau mengusahakan kegiatan-kegiatan dengan perencanaan. Tindakan memalsukan ini tidak saja dilakukan  pelaku  saat  merencanakan  atau  saat  proyek  berlangsung,  namun  bisa  juga  di  akhir setelah proyek tersebut selesai. Selama empat tahun terakhir, tercatat 174 kasus laporan fiktif.
95 152 146 48 141 176 23 33
33
16 15 22 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2019 2020 2021 Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Desa Pemerintah Kota Pemerintah Provinsi
Kementerian/ Lembaga
Gambar 3. Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Operandi (Kasus) Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)
Modus umum dari korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran. Tentu istilah pertama memiliki makna lebih luas dibandingkan istilah kedua. Lebih jelasnya, kami menggunakan landasan teoritis dari beberapa pakar dan tinjauan hukum administrasi. Menurut Efendi  &  Poernomo  (2017)  misalnya,  penyalahgunaan  wewenang  terjadi  apabila  instansi  atau pejabat di instansi tersebut menggunakan wewenang dengan tujuan menyimpang/ berbeda dari maksud awal wewenang tersebut diberikan. Lebih spesifik lagi, penyalahgunaan wewenang ter- jadi saat: Pertama,  para pemegang wewenang telah bertindak dalam ruang lingkupnya wewe- nang, telah mengikuti prosedur dan proses yang benar, serta telah mematuhi kaidah dalam per- aturan  perundang-undangan,  namun  dalam  implementasinya  wewenang  tersebut  digunakan untuk tujuan berbeda; Kedua, wewenang jelas-jelas digunakan untuk tujuan berbeda dari yang tertulis/dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan;  Ketiga,  para  pengguna  wewenang menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  kepentingan  personal/kelompok,  bukan  kepentingan umum.  Dengan  kata  lain,  apabila  istilah  penyalahgunaan  wewenang  lebih  menekankan  aspek kesengajaan, bukan kelalaian (ketidaksengajaan karena lalai), sementara istilah penyalahgunaan anggaran merujuk pada ketidaksesuaian penggunaan anggaran sebagaimana perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Menariknya, Gambar 3 memperlihatkan modus penyalahgunaan ang- garan  meningkat  drastis  selama  pandemi  Covid-19  berlangsung,  dari  28  kasus  ke  133  kasus, bertambah lagi menjadi 303 kasus.
Sementara  itu,  Gambar  4  memperlihatkan  sektor dana  desa  menempati  peringkat  pertama sebagai sektor yang paling sering dikorupsi, dengan jumlah sekitar 330 kasus dalam tiga tahun terakhir. Mengacu pada penjelasan Kementerian Dalam Negeri (2020) bahwa jumlah desa/kelu- rahan di Indonesia ada sekitar 83 ribu (Kusnandar, 2021), tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi yang efektif kepada seluruh pemerintahan desa atau kelurahan tersebut.
Berdasarkan Gambar 3, kami menilai korupsi dana desa berada dalam taraf mengkhawatirkan karena  kenaikannya  konsisten  sejak  Undang-Undang  Desa  pertama  kali  disahkan  pada  2014. Tanpa terobosan kebijakan, seperti mengoptimalkan koordinasi dan supervisi dengan jejaring di grass root , korupsi dana desa bisa dipastikan terus meningkat, baik ditinjau dari jumlah kasus, tersangka dan besar kerugian negara. Fenomena gunung es sangat mungkin terjadi, karena KPK dan instansi penegak hukum mengalami keterbatasan sumber daya untuk mengakses puluhan ribu desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Korupsi juga marak dalam sektor pemerintahan. Selama empat tahun terakhir terdapat 174 kasus. Penggunaan istilah “Pemerintahan” dalam publikasi ICW (2019, 2020 dan 2021) merujuk pada proses kebijakan publik dan birokrasi di tingkat kota/ kabupaten, provinsi dan pusat. KPK (2021) sendiri menilai terdapat 8 sub-sektor pemerintahan yang rentan korupsi, yaitu: Pertama, perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Kedua, pengadaan barang dan jasa di dinas-dinas tertentu; Ketiga, proses perizinan. Keempat, manajemen aparat pengawasan
35 118 79 0 22 80 109
91 41 63 54 54 30 36 26 29 39 28 133 303 0 50 100 150 200 250 300 350 2019 2020 2021
2022 Penggelapan Proyek Fiktif Mark Up
Penyalahgunaan Wewenang Penyalahgunaan Anggaran
intern pemerintah (APIP); Kelima, manajemen aparatur sipil negara (ASN); Keenam, pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Ketujuh, manajemen aset-aset daerah; dan terakhir, pengelolaan dana desa. Lagi-lagi menjadi satu tantangan tersendiri untuk melakukan koordinasi dan supervisi yang efektif  atas  seluruh  sub-sektor  tersebut  kepada  pemerintahan  di  34  provinsi,  98  kota,  416 kabupaten dan 83 ribu desa/kelurahan.
Gambar 4. Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (Kasus) Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)
Gambar  4  juga  memperlihatkan  korupsi  di  sektor  pendidikan,  kesehatan  dan  sosial  relatif meningkat sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Di tengah kondisi krisis, bantuan-bantuan yang disalurkan di ketiga sektor tersebut rentan dikorupsi dengan berbagai modus. Pada sektor pen- didikan misalnya, setidaknya terdapat 127 kasus korupsi dalam empat tahun terakhir, mencakup korupsi dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan oleh guru, dosen sampai dengan kepala daerah. Selama pandemi Covid-19, korupsi di sektor pendidikan yang paling menarik per- hatian publik adalah korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama, yang terjadi di Pekalongan (Bernardi, 2021) dan Pasuruan (Arifin, 2022) dimana dana tersebut dipotong oleh oknum guru dan dosen. Selain itu, kasus- kasus korupsi “tradisional” di sektor pen - didikan seperti penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan infra- struktur sekolah dan pengadaan barang atau jasa untuk peserta didik masih banyak dilakukan.
Sementara pada sektor kesehatan, modus korupsi yang paling sering dilakukan adalah peng- gelembungan anggaran ( mark-up ) dan penyalahgunaan anggaran. Keduanya berkaitan dengan proses pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Dinas Kesehatan, serta di Rumah Sakit Umum Daerah. Salah satu kasus korupsi sektor kesehatan yang mencuat di publik adalah korupsi pengadaan alat kesehatan untuk Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada 2012 (Abdi, 2019).
Terakhir yang menjadi perhatian kami adalah sektor sosial. Selama pandemi Covid-19, bantu- an sosial berguna untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekono- mi. Bagaimanapun juga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2020, persentase penduduk miskin sebesar 10,19 persen atau sekitar 27,5 juta orang. Dibandingkan September 2019 (sebelum pandemi), persentase tadi meningkat 0,97 persen, atau 2,75 juta orang (BPS, 2021). Pemerintah memang memiliki skema jejaring peng- aman sosial seperti, pertama, kartu sembako dengan Rp 200 ribu; kedua, Bantuan Sosial Tunai (BST);  ketiga,  subsidi  internet  bagi  pelajar  dan  pendidik;  keempat,  diskon  listrik  dan  bantuan rekening minimum biaya beban; kelima, kartu prakerja dan subsidi upah; keenam, bantuan paket sembako; ketujuh, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);  dan  terakhir,  bantuan  pembebasan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Implementasi skema-skema  ini  pun  berdampak  pada  penurunan  persentase  penduduk  miskin  menjadi  9,71 persen atau sekitar 26,5 juta orang per September 2022 (BPS, 2021). Namun di lapangan, proses penyaluran  bantuan  sosial  sangat  rentan  dikorupsi  dengan  berbagai  modus,  dari  yang  paling
46 129 154 155 30
40 50 54 18 25 44 40 11 16 23
27 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2019 2020
2021 2022 Dana Desa Pemerintahan Pendidikan Kesehatan Sosial
umum berupa pungutan liar, pemotongan anggaran, mark up sampai dengan mark down untuk mengurangi kualitas bantuan sosial agar mendapatkan selisih harga.

## Prioritas
Berangkat  dari  kondisi  tersebut,  kami  mengusulkan  agar  koordinasi  dan  supervisi  KPK  di daerah diprioritaskan pada dua upaya: Pertama, mengoptimalkan peran Satuan Tugas wilayah (Satgas Wilayah) sebagai unit koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah; dan Kedua, mengoptimalkan fungsi aplikasi MCP dan JAGA milik KPK.
Prioritas pertama adalah mengoptimalkan peran Satgas Wilayah sebagai unit koordinasi dan supervisi  pemberantasan  korupsi  di  daerah.  Secara  teoritis,  eksistensi  Satuan  Tugas  (Satgas) Wilayah  merupakan  wujud  nyata  koordinasi  non-formal  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia. Satgas Wilayah hendaknya diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, dedikasi dan komitmen tinggi dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah. Kompetensi bisa dibangun melalui kegiatan pelatihan, pemantapan, atau simulasi penindakan. Sementara dedikasi dan komitmen dapat dibangun dengan pendekatan budaya instansi di internal KPK sendiri. Satgas Wilayah juga harus mampu mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dengan orientasi dan  prioritas  pada  kegiatan-kegiatan  mencari  solusi  atas  permasalahan  yang  ditemukan  di lapangan, serta pendampingan yang dilakukan konsisten kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  di  daerah.  Solusi  berasal  dari  aktivitas-aktivitas pengawasan, penelitian sampai penelaahan yang dilakukan Satgas.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  koordinasi  adalah  kepemimpinan.  Oleh  karena  itu,  setiap pimpinan Satgas Wilayah harus memiliki visi kepemimpinan jelas dalam pemberantasan korupsi. Paling penting, si pemimpin mampu menerjemahkan visi, misi dan program KPK kepada internal timnya, berikut instansi-instansi lain yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, sehingga  mekanisme  koordinasi  non-formal  dapat  terbangun.  Berdasarkan  praktik  terbaik  di negara-negara Amerika Selatan, saat koordinasi formal mandeg, political will , dan common goals dari pemimpin instansi menjadi faktor pendorong koordinasi non-formal (Davis et al., 2021).
Kami juga melihat Satgas Wilayah harus memiliki mandat, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Sejauh ini pada tingkat koordinasi kebijakan, selain Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020, masih  ada  Peraturan  Presiden  No.  102  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Supervisi  KPK  yang dapat menjadi landasan kuat bagi mandat, kewenangan dan tanggung jawab bagi Satgas Wilayah, khususnya  terkait  koordinasi  dan  supervisi  dengan  Polda,  Kejari  dan  Kejati.  Pekerjaan  rumah selanjutnya  adalah  merumuskan  mekanisme  dan  instrumen  teknis  koordinasi  KPK  dengan pemerintah daerah, bahkan apabila diperlukan dengan pemerintah desa.
Dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dijelaskan bahwa Satgas Wilayah berada di bawah Direktorat Wilayah (Pasal 63) dan kedepan akan dibentuk satu Satgas  untuk  satu  Provinsi,  kecuali  untuk  wilayah  DKI  Jakarta  yang  dapat  dibentuk  3  Satgas. Satgas ini nantinya akan diisi jabatan-jabatan fungsional (Pasal 64). Sejauh ini KPK telah memiliki 9 Koordinator Wilayah (KPK, 2019). Merujuk pada penjelasan dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020, model koordinator wilayah (korwil) ini akan diubah menjadi model Satgas Wilayah yang tersebar masing-masing provinsi. Berbeda dari pembagian tugas yang ada (KPK, 2022: 198) kami mengusulkan agar pembagian kelima direktorat di bawah deputi koordinasi dan supervisi bisa seperti berikut:
Direktorat Wilayah I: Jawa Barat dan Sumatera; Wilayah II: DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan; Wilayah III: Banten, DKI Jakarta, Bali, NTB dan NTT; Wilayah IV: Jawa Timur dan Sula- wesi; Wilayah V: Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pembagian ini lebih didasarkan pada persebaran kasus korupsi dari dimensi geografis, selama empat tahun terakhir (lihat Tabel 1). Diharapkan setiap Direktorat akan memiliki beban kerja yang relatif merata, sehingga koordi- nasi bisa dilaksanakan dengan efektif.
Masih dalam peraturan yang sama dijelaskan mengenai tugas utama Satgas Wilayah ada dua, yaitu: Pertama, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan; Kedua, melakukan super- visi atas kinerja direktorat reserse kriminal khusus di kepolisian daerah (Polda) dan satuan kerja di kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satgas melaksana- kan setidaknya fungsi-fungsi yang tertuang dalam Pasal 61 Ayat (2). Mulai dari perumusan juknis,
pelaksanaan  kajian/telaahan,  gelar  perkara,  sampai  dengan  rekomendasi  pengambilalihan perkara.
Tabel 1. Penindakan kasus korupsi berdasarkan wilayah Peringkat 2019 2020 2021 2022 1 Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur NTT Jawa Timur 2 Jawa Timur Jawa Tengah Maluku Jawa Barat 3 NTB Jawa Barat Jawa Barat NTT 4 Jawa Tengah Sumatera Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Aceh Sumatera Selatan 5 Aceh Sulawesi Selatan Jambi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Riau Bengkulu 6 Lampung Bengkulu Aceh Bali Sumatera Utara Kalimantan Barat 7 Sulawesi Tengah Sumatera Barat Bali Riau Jawa Tengah 8 Sumatera Utara Papua Barat Bengkulu Kalimantan Barat

## Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)
Prioritas kedua adalah mengoptimalkan aplikasi MCP dan JAGA. Secara teoritis, koordinasi dan supervisi bisa dioptimalkan dengan teknologi. Dalam hal ini, kami menggarisbawahi pentingnya Satgas  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah,  baik  kota/kabupaten  dan  provinsi mengenai penggunaan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP), serta koordinasi dengan kelompok-kelompok  pegiat  anti  korupsi  di  daerah  mengenai  penggunaan  aplikasi  (Jaringan Pencegahan Korupsi) JAGA.
Aplikasi MCP yang pertama kali dirilis pada 2019, telah digunakan untuk menilai tingkat keber- hasilan Pemda dalam membenahi 8 sektor pemerintahan yang rentan dikorupsi.  Dengan aplikasi ini,  Pemda  sebenarnya  lebih  mudah  menyusun  laporan monitoring .  Pemda  tinggal  mengisi laporan dengan mengunggah ( upload ) data pencapaian beserta bukti-buktinya. Setelah itu, KPK melakukan verifikasi kesesuaian antara bukti dengan kriteria dan evaluasi capaian-capainnya.
Namun perlu digarisbawahi, nilai capaian MCP tidak bisa menjadi ukuran suatu daerah rentan korupsi atau tidak. Nilai ini hanya menunjukan kepatuhan Pemda terhadap implementasi rencana aksi tata kelola yang telah dilakukan mereka sendiri. Nilai MCP tinggi tidak selalu menunjukan suatu daerah bebas dari korupsi. Sebaliknya, nilai MCP rendah juga tidak selalu menujukan suatu daerah sangat korup. Namun, nilai MCP bisa menegaskan apakah suatu daerah memiliki komit- men tinggi atau rendah dalam upaya pemberantasan korupsi. Termasuk menggambarkan kualitas sumber  daya manusia  dan  birokrasi  di  daerah.  Suatu  daerah  dengan  nilai MCP  rendah  sangat mungkin memiliki kualitas SDM dan sistem birokrasi yang rendah.
Setelah membandingkan hasil MCP 2019 dan 2020, terdapat beberapa temuan menarik. Per- tama, nilai MCP Papua dan Papua Barat tidak mengalami peningkatan signifikan, berbeda dengan Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Baik Papua dan Papua Barat masih masuk dalam kategori pro- vinsi dengan nilai MCP paling rendah. Kedua, nilai MCP Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur justru turun di bawah 60 persen (KPK, 2020: 50) dibandingkan tahun sebelumnya.  Pendamping- an  bagi  ASN  dan  APIP  di  wilayah-wilayah  patut  menjadi  salah  satu  agenda  koordinasi  dan supervisi oleh Satgas Wilayah kedepan.
Selain aplikasi MCP, KPK juga memiliki aplikasi JAGA yang dirilis sejak 2016. Apabila aplikasi MCP  ditargetkan  untuk  APIP  dan  ASN  di  Pemda,  sebaliknya  aplikasi  JAGA  ditargetkan  untuk masyarakat umum. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau, mengusulkan dan melaporkan korupsi dapat meningkat. Aplikasi JAGA pun didukung oleh  eksistensi  portal  informasi  publik  bernama  Jaringan  Pencegahan  Korupsi  Indonesia  atau JAGA.ID yang dirilis pada 2017. Aplikasi JAGA memang relatif mengalami pengembangan. Pada 2017,  di  dalam  aplikasi  ini  terdapat  fitur-fitur  seperti  Jaga  Pendidikan,  Jaga  Kesehatan,  Jaga
Perizinan dan Jaga Desa. Lalu pada 2019, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait pencegahan korupsi, tata kelola pemerintah daerah, LHKPN Pejabat Daerah, perkembangan kasus korupsi dan berdiskusi di sana. Terakhir pada 2020, KPK mengembangkan lagi fitur JAGA Bansos.
Dalam praktiknya, koordinasi KPK dengan Pemda bisa dioptimalkan melalui aplikasi-aplikasi ini, karena sebenarnya KPK tinggal meneruskan keluhan atau laporan, bahkan aspirasi masyara- kat kepada Pemda. Kami mengacu pada studi kasus penyaluran bantuan sosial di Kota Depok saat pandemi Covid-19 berlangsung pada 2020 lalu. Dimana salah satu pengguna JAGA melaporkan keluhannya  di  fitur  JAGA  Bansos  mengenai  ketidakadilan  penyaluran  bantuan  sosial.  Disaat hampir  semua  tetangganya  menerima  bantuan  berupa  uang  tunai  dan  sembako,  sementara  si pengguna ini hanya menerima sembako. Tidak lama, si pengguna dihubungi oleh Dinas Sosial Kota Depok  dan  mendapat  penjelasan  bahwa  orang  yang  sudah  menerima  bantuan  dari  salah  satu pihak, tidak akan menerima bantuan dari yang lain. Kasus serupa terjadi di Kota Subang, dimana si pengguna JAGA merasa ada kecemburuan sosial karena tetangga-tetangganya yang lain menda- pat  bantuan  sosial  berupa  uang  tunai,  sementara  dirinya  hanya  menerima  bantuan  berupa sembako. Setelah melaporkan keluhannya ini fiitur JAGA Bansos. Dua minggu berselang, Dinas Sosial Kota Subang mendatangi si pengguna untuk menjelaskan bahwa nama si pengguna tidak terdata sebagai penerima dari pemerintah pusat dan pemerintah kota, sebaliknya di pemerintah provinsi.
Kritik kami, belum ada transparansi data yang dipublikasikan KPK mengenai tingkat partisi- pasi masyarakat di fitur-fitur lain dalam JAGA, atau studi kasus-studi kasus seperti di fitur JAGA Bansos.  Kalaupun  ada,  selain  jumlahnya  yang  masih  terbatas,  praktik-praktik  terbaik  di  suatu daerah belum bisa diadaptasi ke daerah lain. Kami mengambil contoh perihal partisipasi masyara- kat dan perempuan dalam mengawal Dana Desa. Dalam Laporan Tahunan 2019, KPK mengklaim ada peningkatan dalam upaya grass root mengawal Dana Desa, namun di sisi lain kasus korupsi Dana  Desa  mengalami  tren  meningkat  dalam  3  tahun  terakhir.  Kelemahan  lain  aplikasi  JAGA adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Jumlah pengunduh aplikasi ini di Google Play Store hanya 100.000 pengguna lebih. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, rasio yang mengunduh hanya 0,00037 persen. Kami mendorong agar Satgas Wilayah lebih  intens  mempromosikan  aplikasi  JAGA  kepada  masyarakat  umum  dalam  setiap  aktivitas sosialisasinya.
Masih dalam konteks penggunaan teknologi untuk mendorong pencegahan korupsi di daerah. Salah satu tantangan kedepan adalah melakukan harmonisasi dan integrasi antara aplikasi JAGA milik KPK dengan aplikasi-aplikasi pencegahan korupsi semacamnya. Sehingga bisa dibuat sema- cam Bank Data pencegahan korupsi di Indonesia yang berisi laporan dan timbal balik lainnya dari masyarakat. Pada 2020 misalnya, Kejaksaan Agung bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) merilis aplikasi Jaga Desa, dengan tujuan mengopti- malkan pengawasan dan penggunaan Dana Desa di lebih dari 70 ribu desa di Indonesia. Fitur di dalam aplikasi ini kurang lebih sama dengan aplikasi JAGA milik KPK, dimana aparat pemerintah- an desa bisa berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan dari aparat Kementerian PDTT dan Kejaksaan.  Satu  tahun  berselang,  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  merilis  aplikasi  Lapor Korupsi (Hasanuddin, 2021). Fungsi aplikasi ini pun tidak jauh berbeda dengan yang aplikasi yang dimiliki KPK dan Kejaksaan, yaitu sebagai tempat masyarakat mengadukan temuan tindak pidana korupsi, maupun indikasi korupsi di sekitarnya.
Ruang lingkup ketiga aplikasi ini terlalu luas. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar aplikasi JAGA, Jaga Desa dan Lapor Korupsi diintegrasikan dalam satu sistem, serta diprioritaskan untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Bagaimanapun juga, salah satu cara mengopti- malkan koordinasi KPK dengan pemerintah daerah adalah dengan memprioritaskan penanganan isu. Selain itu, pemberantasan korupsi dari tingkat desa tergolong penting karena gerakan bersifat “ bottom  up ”.  Apabila  pemberantasan  korupsi  d i  desa-desa  seluruh  Indonesia  berjalan  efektif, dampaknya  bisa  positif  bagi  pemberantasan  korupsi  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  seperti  di kota/kabupaten dan provinsi.

## Koordinasi KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian

## Urgensi
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 telah mengamanatkan KPK agar melakukan  koordinasi dan supervisi dengan berbagai instansi. Tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan super- visi ini dijabarkan dalam beberapa pasal. Misalnya dalam Pasal 6 huruf b, ditegaskan bahwa tugas koordinasi dilakukan KPK dengan instansi kepolisian dan kejaksaan, serta dengan kementerian/ lembaga yang melakukan pelayanan publik. Lalu dalam Pasal 6 huruf d ditegaskan juga bahwa tugas  supervisi  hanya  dilakukan  KPK  kepada  kepolisian  dan  kejaksaan.  Dalam  melakukan koordinasi,  KPK  memiliki  kewenangan,  seperti  diatur  dalam  Pasal  8,  mulai  dari:  Pertama, melakukan koordinasi atas kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; Kedua, menetap- kan sistem pelaporan; Ketiga, meminta informasi; Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan; dan terakhir meminta laporan kepada mengenai upaya pencegahan korupsi. Lebih lanjut, kewenangan melakukan supervisi diatur dalam Pasal 10, dimana KPK: Pertama, melakukan pengawasan,  penelitian,  atau  penelaahan;  dan  Kedua,  merumuskan  ketentuan  dan  petunjuk teknis  dan  operasional  mengenai  tugas  supervisi  dengan  Peraturan  Presiden,  dalam  hal  ini Perpres No. 102 Tahun 2020.
Dalam Pasal 10A, pelaksanaan supervisi atas pengambilalihan kasus dari kepolisian dan kejak- saan diatur dengan syarat-syarat, seperti: Pertama, proses penyidikan atau penuntutan didasar- kan  pada  laporan  masyarakat  tidak  ditindaklanjuti;  Kedua,  proses  tersebut  tidak  selesai  atau tertunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; Ketiga, proses tersebut ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; Keempat, di dalam proses tersebut terkandung unsur tidak pidana korupsi; Kelima, proses tersebut mengalami intervensi dari  penguasa  di  sektor  eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif;  Keenam,  kondisi-kondisi  lain  yang menurut  pertimbangan  kepolisian  atau  kejaksaan,  penanganan  kasus  korupsi  tersebut  sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain  Undang-Undang,  pelaksanaan  koordinasi  dan  supervisi  oleh  KPK  juga  diatur  dalam Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 5 misalnya, kegiatan supervisi yang dimaksud ada 3, yaitu pengawasan, penelitian dan  penelaahan.  Apabila  pengawasan  berkenaan  dengan  aktivitas-aktivitas  mengawasi  proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di kepolisian dan kejaksaan, baik dengan meminta kronologis, meminta laporan perkembangan sampai dengan melakukan gelar perkara (Pasal 6 Ayat 2). Sebaliknya penelitian mencakup aktivitas-aktivitas untuk mengumpulkan data,  meng- olah, menganalisis, dan menyajikan data tersebut secara sistematis dan objektif untuk mengeta- hui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan (Pasal 7 Ayat 1). Dalam konteks penelitian, KPK berwenang untuk memberikan arahan kepada kepolisian dan kejaksaan serta  melakukan  gelar  perkara  bersama  (Pasal  7  Ayat  2).  Terakhir  adalah  penelaahan  yang ditujukan untuk mengkaji hasil penelitian dan pengawasan untuk menentukan saran dan reko- mendasi serta pengambilan keputusan yang wajib dilaksanakan guna mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 8 Ayat 1). Dalam konteks penelaahan pun KPK berwenang melakukan gelar perkara bersama.
Berdasarkan Perpres ini, kami melihat kompetensi analisis dan gelar perkara para penyidik KPK akan berperan besar menentukan optimal atau tidaknya pelaksanaan supervisi. Dengan kata lain, pelaksanaan supervisi di lapangan tergantung pada kualitas SDM di KPK dalam memberikan solusi kepada Polda dan Kejaksaan Tinggi untuk setiap penanganan kasus-kasus yang terhambat.
Peraturan terakhir yang dapat menjadi landasan pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK adalah Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantas- an Korupsi. Dalam Bab VII peraturan ini dijelaskan mengenai Deputi Bidang Koordinasi dan Su- pervisi. Pasal 61 Ayat (1) menegaskan tugas Deputi adalah menyiapkan rumusan dan mengek- sekusi kebijakan teknis di bidang koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu Pasal 61 Ayat (2) menjelaskan kesepuluh fungsi Deputi, mulai dari: Pertama, merumuskan kebijakan teknis pada bidang koordinasi terhadap pemerintahan daerah; Kedua, merumuskan kebijakan teknis pada bidang koordinasi dan supervisi terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan; Ketiga, membuat dan melaksanakan kajian, telaahan dan/atau riset; Keempat, melakukan koordi-
nasi bersama kepolisian dan kejaksaan; Kelima, meminta informasi, perkembangan penanganan dan  menetapkan  sistem  pelaporan  oleh  kepolisian  dan  kejaksaan;  Keenam,  melakukan  gelar perkara  bersama;  Ketujuh,  melaksanakan  pengawasan,  penelitian  dan  penelaahan  terhadap penanganan kasus; Kedelapan, merekomendasikan Ketua KPK untuk mengambil alih penanganan kasus pada tahap penyidikan atau penuntutan; Kesembilan, melaksanakan koordinasi, sinkron- isasi,  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaksanaan  hubungan  kerja  antar  unit;  dan  terakhir,  melak- sanakan tugas lain sesuai bidangnya.
Koordinasi antara KPK sebagai instansi koordinator/supervisor yang memimpin upaya pem- berantasan korupsi dengan instansi kepolisian dan  kejaksaan sangatlah penting. Selain karena kepolisian  dan  kejaksaan  adalah  instansi  utama  yang  secara  tradisional  memiliki  wewenang melakukan investigasi (penyelidikan dan penyidikan). Khusus untuk kejaksaan, memiliki wewe- nang menuntut dan melaksanakan penetapan hukum.
Berdasarkan  data  8  tahun  terakhir,  terlihat  bahwa  akumulasi  jumlah  kasus  yang  ditangani kejaksaan jauh lebih besar daripada yang ditangani KPK. Dalam periode 2015-2022, KPK mena- ngani  sekitar  311  kasus.  Bandingkan  dengan  kejaksaan  yang  menangani  sekitar  3.012  kasus. Begitupun  ditinjau  dari  akumulasi  kerugian  negara.  Dari  311  kasus  yang  ditangani  KPK,  ada potensi  pengembalian  kerugian  negara  sebesar  Rp  11.295  miliar.  Sementara  dari  3.012  kasus yang ditangani kejaksaan, potensi pengembalian kerugian negara mencapai Rp 95.524 miliar.
Tabel 2. Tren kinerja Kejaksaan, Kepolisian dan KPK berdasarkan jumlah kasus
Institusi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KPK 30 35 44 57 62 15 32 36 Kepolisian 151 140 216 162 100 170 130 138 Kejaksaan 369 949 315 235 109 259 371 405
Sumber: Diolah dari Indonesia Corruption Watch (2020, 2021, 2022, 2023)
Kondisi sebaliknya antara KPK dengan kepolisian. Dalam periode 2015-2022, Polri menangani sekitar 1.207 kasus. Dari akumulasi kerugian negara pun demikian, potensi pengembalian kerugi- an negara dari jumlah kasus yang ditangani kepolisian “hanya” mencapai Rp 8.647 miliar, lebih sedikit  dibandingkan  KPK.  Tentu  hasil  dari  koordinasi  ini  patut  dikritisi mengingat  kepolisian memiliki  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  bahkan sampai tingkat kota/kabupaten.
Tabel 3. Tren kinerja Kejaksaan, Kepolisian dan KPK berdasarkan kerugian negara (Miliar)
Institusi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KPK 723 164 210 385 6,200 805 596 2.212 Kepolisian 1.100 337 1.600 425 1.356 219 2.310 1.327 Kejaksaan 1.200 949 4.400 4.800 847 17.590 26.531 39.207
Sumber: Diolah dari Indonesia Corruption Watch (2020, 2021, 2022, 2023)
Berdasarkan kondisi tersebut, kami mengusulkan agar pelaksanaan koordinasi dan supervisi diprioritaskan  pada  tiga  isu  berikut:  Pertama,  mengoptimalkan  penggunaan  aplikasi  e-SPDP; Kedua, melakukan harmonisasi penerbitan SP3; Ketiga, mengoptimalkan aktivitas pengawasan, penelitian dan penelaahan kebutuhan di internal KPK, kepolisian dan kejaksaan. Secara umum, aktivitas koordinasi  hendaknya dilakukan dalam timeline yang jelas dan didukung oleh  sistem berbasis teknologi informasi, bukan berdasarkan kasus seperti dilakukan selama ini (KPK, 2019). Koordinasi bisa dilakukan secara mingguan, agar progres dan bottleneck di tiap perkara dapat ditemukan dan segera dicari solusinya.
Perihal prioritas pertama mengenai mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SPDP. Sebelum- nya KPK telah mengembangkan aplikasi e-SPDP untuk mengefektifkan koordinasi kasus korupsi bersama  kepolisian  dan  kejaksaan.  Kami  mencatat  pada  Maret  2017,  Ketua  KPK,  Kapolri,  dan Jaksa telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, koordinasi formal ditingkatan strategis sudah ada sejak lama.
Mekanisme e-SPDP pun telah dirancang sederhana. Pada tahapan awal penyidikan kasus ko- rupsi, para penyidik cukup mengunggah e-SPDP ke dalam sistem. Sehingga penyidik dari instansi
lain dan penuntut umum dari kejaksaan dapat mengetahui secara langsung. Sebelum ada e-SPDP, penyidik di kejaksaan dan kepolisian selalu memberitahu KPK dengan mengirim hard copy SPDP. Dalam  praktiknya,  masih  banyak  penyidik  di  kejaksaan  dan  kepolisian  di  daerah  yang  belum mengetahui dan memahami aplikasi e-SPDP (Ridwan, 2021); (Putri, 2019). Dalam risalah dengar pendapat di Mahkamah Konstitusi (2023), pimpinan KPK mengestimasi e-SPDP baru digunakan 70-80 persen. Oleh karena itu sosialisasi mengenai aplikasi ini harus dilakukan satgas wilayah ke- pada penyidik dan penuntut umum di daerah agar persepsi soal pentingnya peran e-SPDP dalam mendorong efektivitas koordinasi dapat disamakan. Selain sosialisasi, kebiasaan menggunakan e- SPDP  bisa  dibentuk  dengan  melakukan  koordinasi  non-formal,  seperti  Satgas  Wilayah  rutin bertemu penyidik-penyidik di Polda, Kejari dan Kejati, lalu ada arahan informal dari pimpinan di instansi  masing-masing  mengenai  penggunaan  e-SPDP  ini.  Kami  juga  mengusulkan  opsi mewajibkan penggunaan e-SPDP ini.
Prioritas kedua , melakukan harmonisasi penerbitan SP3. Kewenangan KPK menerbitkan SP3 (Surat Perintah  Penghentian Penyidikan) telah  diatur dalam Pasal  40 UU KPK. Dengan syarat, perkara korupsi tersebut tidak selesai disidik dan dituntut selama 2 tahun. Belakangan kewenang- an ini menciptakan pro kontra di publik. Kelompok yang kontra mengkhawatirkan KPK rentan terpolitisasi dan kepentingan dari luar karena (sekarang) berwenang menghentikan penyidikan (Mulyana,  2021).  Dalam  skenario  paling  buruk,  KPK  dikhawatirkan  akan  menghentikan  pena- nganan perkara-perkara besar (Taher, 2019).
Kami setuju dengan kewenangan KPK menerbitkan SP3. Praktisnya SP3 dapat menjadi jalan keluar  atas  terhambatnya  proses  yang  berlangsung  di  KPK,  apalagi  proses  penyelidikan  dan penyidikan memakan  waktu  yang  tidak  pasti.  Selain  itu,  tidak  ada  mekanisme  pemberhentian penyidikan  dalam  Undang-Undang  KPK  (sebelum  revisi).  Ditinjau  dari  teori  koordinasi  antar instansi pun, alur penerbitan SP3 kasus korupsi yang selama ini tumpang tindih bisa diperbaiki. Kedepan, kami melihat Kepolisian dan Kejaksaan tidak perlu lagi menerbitkan SP3 untuk kasus korupsi. Lebih baik apabila perkara yang akan dikenakan SP3, langsung direkomendasikan untuk diambilalih KPK, tentu dengan syarat-syarat pengambilalihan sesuai Pasal 10A Ayat (2) UU KPK. Setelah diambilalih, KPK akan melakukan investigasi ulang mengenai perkara tersebut. Apabila memang bukti-bukti tidak cukup kuat, atau ada alasan lain. Pada akhirnya KPK dapat menerbitkan SP3 atas perkara tersebut. Hal penting lain terkait penerbitan SP3 di KPK adalah transparansi ke- pada publik. Dalam catatan Tirto (2021), data mengenai SP3 kasus korupsi kurang dipublikasikan. ICW memang sempat merilis data perkara SP3 di kepolisian dan kejaksaan, namun untuk periode yang lama. Kejaksaan memang sempat menerbitkan SP3 untuk 17 kasus dalam periode 2001- 2004. Data penerbitan SP3 kasus korupsi di kepolisian lebih sulit lagi dicari. Apabila penerbitan SP3  perkara  korupsi  bermuara  di  KPK  saja,  harapannya  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas dapat ditingkatkan.
Prioritas ketiga, mengoptimalkan aktivitas pengawasan, penelitian, dan penelaahan kebutuh- an di internal KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan. Berdasarkan pasal-pasal Perpres 102/2020, kegi- atan koordinasi dan supervisi bertumpu pada aktivitas pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Kami melihat kajian-kajian terkait kebutuhan Satgas Wilayah KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan di daerah relatif masih jarang ditemui. Padahal kajian-kajian tersebut berguna untuk memetakan kebutuhan  di  masing-masing  instansi  dalam  rangka  peningkatan  efektivitas  pemberantasan korupsi di daerah. Misalnya, tinjauan instansional perlu dikaji secara mendalam terkait perlu atau tidaknya membentuk Direktorat Reserse Tindak Pidana Korupsi, yang terpisah dari Direktorat Reserse  Tindak  Pidana  Khusus  di  Kepolisian  Daerah  (Polda).  Termasuk  pembentukan  Asisten Bidang Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kejaksaan Tinggi, yang juga terpisah dari Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, seperti tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bagaimanapun, secara teoritis spesialisasi akan meningkatkan efektivitas koordinasi di lapangan, terlebih selama ini terbukti dengan  model  organisasi  Polda  dan  Kejati  seperti  sekarang.  Kinerja  kepolisian  dan  kejaksaan dalam  menindak  kasus  korupsi  di  daerah  belum  berjalan  efektif.  Selain  itu,  perlu  diteliti  dan ditelaah juga mengenai kompetensi-kompetensi spesifik yang dibutuhkan para penyidik Polda, Kejari, dan Kejati mengingat masih banyak kasus korupsi di daerah yang masih dalam proses.
Ketiga  aktivitas  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  tanpa  data  yang  berkualitas,  transparansi  data kepada publik, termasuk partisipasi publik.

## Simpulan
Pembahasan  dalam  tulisan  ini  mengambil  tema  besar  mengenai  upaya  mengoptimalkan koordinasi  dan  supervisi  antara  KPK  dengan  pemerintah  daerah  dan  instansi  Kepolisian  dan Kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami menemukan bahwa masih ada provinsi yang tidak mengalami peningkatan signifikan dalam nilai MCP-nya, yaitu Papua dan Papua Barat. Nilai MCP ini harus menjadi parameter utama bilamana KPK efektif atau tidak melak- sanakan fungsi koordinasinya dengan pemerintah daerah. Selain itu, masih ada aplikasi-aplikasi pemberantasan korupsi yang dikembangkan instansi lain di pusat dan daerah. Eksistensi aplikasi- aplikasi ini harus dilihat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi, karena motifnya lebih kepada membuang-buang anggaran negara. Sebagai koordinator dalam upaya pemberantas- an korupsi, KPK perlu tegas kepada instansi di pusat dan daerah, lebih baik fokus pada pengem- bangan aplikasi JAGA berikut penggunanya di daerah.
Berkaitan  dengan  tugas/wewenang  koordinasi  dan  supervisi  KPK  dengan  kepolisian  dan kejaksaan. Kami menemukan penggunaan e-SPDP yang masih rendah, dan alur penerbitan SP3 yang belum harmonis. Kami pun harus menggarisbawahi pentingnya bagi KPK untuk memiliki basis  data  yang  kredibel,  valid  dan  transparan.  Selain  untuk  meningkatkan  kualitas  supervisi (pengawasan, pengkajian dan penelaahan) sebagai dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat pada tingkat operasional. Publik pun bisa berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi berdasar- kan ketersediaan, keakuratan dan aksesibilitas data.
Menariknya, kami menemukan cukup banyak temuan selama proses pengumpulan data, yang bisa menjadi refleksi bersama. Pandangan kami, angka-angka korupsi di Indonesia terus meng- alami peningkatan karena studi anti korupsi di Indonesia antara relatif kurang berkembang, atau ekslusif  bagi  kelompok-kelompok  disiplin  ilm  tertentu.  Pandangan  ini  berangkat  dari  temuan bahwa stakeholders pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mampu menyediakan data dasar yang komprehensif, yang bisa berbentuk angka dan studi kasus dengan transparan dan konsisten dalam  publikasi-publikasi  mereka.  Kami  menemukan  inkonsistensi  KPK  dalam  publikasi  nilai MCP, dalam hal sederhana misalnya, melampirkan data-data atau penjelasan per Kedeputian atau tidak.  Kritik  terbesar  kami  kepada  KPK,  bahwa  sejak  laporan  tahunan  2021,  instansi  ini  lebih mementingkan  aspek  visual  dan  audiovisual  laporan  dibandingkan  substansi  dalam  laporan tersebut. Kami juga menemukan inkonsistensi ICW dalam metode pendefinisian modus, tipe, dan kasus, sampai dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang sangat tertutup soal angka-angka SP3 kasus korupsi. Padahal, studi korupsi adalah studi lintas disiplin, upaya pemberantasan korupsi adalah lintas sektoral. Harapan kami, persoalan transparansi dan diseminasi data ke publik bisa menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan.

## Rekomendasi
1. Deputi  Koordinasi  dan  Supervisi  merumuskan  petunjuk  teknis  koordinasi  dan  supervisi dengan Pemerintah Daerah, melakukan harmonisasi aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
2. Direktorat Wilayah melibatkan masyarakat sipil, dalam hal ini aktivis anti korupsi dengan rekam jejak komprehensif dan visi kolaborasi, serta pusat studi antikorupsi di wilayah kerja masing-masing untuk melatih dan memantapkan kompetensi anggota Satgas Wilayah.
3. Satgas  Wilayah  melakukan  harmonisasi  tugas  dan  kewenangan  atas  unit-unit  kerja  anti- korupsi yang ada di Pemerintah Daerah, Polda dan Kejati.
4. KPK melakukan evaluasi atas substansi laporan tahunannya. Laporan per Kedeputian perlu ditampilkan ke publik dengan detail dan komprehensif. Terutama uraian singkat mengenai studi kasus tertentu dan data statistik pencegahan dan penindakan.

## Ucapan Terima Kasih
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada individu, kelompok, unit, atau divisi di Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menyusun Laporan Tahunan KPK dari tahun ke tahun. Serta kepada saudara Wana Alamsyah, Peneliti ICW dan Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW yang telah menyusun Laporan Pemantauan Tren Penindakan Korupsi. Sebagian besar masukan dan kritik dalam artikel ini berangkat dari angka-angka yang dipublikasikan mereka.

## Referensi
Alamsyah,  W.  (2021).  Kinerja  penindakan  kasus  korupsi  2020. Indonesia  Corruption  Watch . Jakarta: ICW
Abdi,  A.,  P.  (2019). Wawan  didakwa  korupsi  alat  kesehatan  dan  rugikan  negara  Rp94,2  M . Retreived  from  https://tirto.id/wawan-didakwa-korupsi-alat-kesehatan-dan-rugikan- negara-rp942-m-ekTm
Arifin, M. (2022). Sembilan orang jadi tersangka korupsi dana BOP Kabupaten Pasuruan Rp 3,1 M . Retrieved from https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-
5988763/sembilan-orang-jadi-tersangka-korupsi-dana-bop-kabupaten-pasuruan-rp-31- m
Attorney  General  Regulation  No.  Per-006/A/JA/07/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Bernardi,  R.  (2021). Kasus  korupsi  bantuan  Corona  madrasah  di  Pekalongan,  7  orang  jadi tersangka . Retrieved from https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5762617/kasus- korupsi-bantuan-corona-madrasah-di-pekalongan-7-orang-jadi-tersangka Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). The coordination of public sector organizations: Shifting patterns of public management . Berlin: Springer. 14 – 19
BPS. (2021). Persentase penduduk miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen . Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk- miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html BPS. (2022). Persentase penduduk miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen . Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk- miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html
Braun,  D.  (2008).  Organising  the  political  coordination  of  knowledge  and  innovation  policies. Science and Public Policy , 35(4). 227-239. https://doi.org/10.3152/030234208X287056 Choi, J., W. (2014). Measuring the performance of an anticorruption agency: The case of KPK in Indonesia. International Review of Public Administration , 16(3). 45-63 Davis, L., Jorge, G., & Machado, M. (2021). Coordinating the enforcement of anti-corruption law: South American experiences . In WCL 54 Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). Hukum administrasi . Jakarta: Sinar Grafika Erdianto,  K.  (2019). KPK  punya  kewenangan  menerbitkan  SP3  dengan  jangka  waktu  2  tahun . Retrieved  from  https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/18585661/kpk-punya- kewenangan-menerbitkan-sp3-dengan-jangka-waktu-2-tahun
Freeman,  J.,  &  Rossi,  J.  (2012).  Improving  coordination  of  related    agency  responsibilities. Proceedings  of  the  Administrative  Conference  of  the  United  States  2012. https://www.acus.gov/report/consultants-report-improving-coordination-related- agency-responsibilities
Hasanuddin, M. (2021). Polda Sulsel luncurkan “Lapor Korupsi” minimalisir praktik KKN . Retrieved from https://makassar.antaranews.com/berita/307501/polda-sulsel-luncurkan-lapor- korupsi-minimalisir-praktik-kkn
Helmke,  G.,  &  Levitsky,  S.  (2004).  Informal  institutions  and  comparative  politics:  A  research agenda. Perspectives on Politics , 2(4). 725-740. https://doi.org/10.1017/S1537592704040472
ICW. (2020). Tren penindakan korupsi 2019 . Jakarta: ICW ICW. (2022). Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2021 . Jakarta: ICW ICW. (2023). Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022 . Jakarta: ICW. Kejaksaan RI. (2019). Jaga Desa. Retrieved from https://play.google.com/store/apps/details?id=com.annahdah.jagadesa&hl=in&gl=US Kusnandar,  V.,  B.  (2021). Berapa  jumlah  desa/kelurahan  di  Indonesia? .  Retrieved  from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah- desakelurahan-di-indonesia
KPK. (2016). JAGA: Jaringan Pencegahan Korupsi . Retrieved from https://play.google.com/store/apps/details?id=id.or.checkmy&hl=in&gl=US KPK. (2019). Laporan tahunan KPK 2019 . Jakarta: KPK KPK. (2019). Kedeputian penindakan. Lampiran Lampiran Laporan Tahunan KPK 2019 KPK. (2020). Laporan tahunan KPK 2020 . Jakarta: KPK KPK. (2020). Kedeputian penindakan. Lampiran Lampiran Laporan Tahunan KPK 2020 KPK. (2021). Laporan tahunan KPK 2021 . Jakarta: KPK KPK. (2022). Laporan tahunan KPK 2021 . Jakarta: KPK
KPK Regulation No. 7 of 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Law No. 19 of 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Konstitusi. (2023). Acara mendengarkan keterangan Kepolisian RI dan KPK. Risalah Sidang  Perkara  Nomor  28/PUU-XXI/2023  Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Mahkamah Konstitusi Mahkamah  Konstitusi.  (2023).  Acara  mendengarkan  keterangan  ahli  pemohon  (VII). Risalah Sidang  Perkara  Nomor  28/PUU-XXI/2023  Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Mahkamah Konstitusi
Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia . Critical Asian Studies , 47(4). 587-610. https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991 Mulyana,  C.  (2021). MK  perkuat  SP3  KPK,  kasus  yang  mangkrak  2  tahun  sejak  SPDP  terbit . Retrieved  from  https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/406278/mk-perkuat- sp3-kpk-kasus-yang-mangkrak-2-tahun-sejak-spdp-terbit
Organisation  for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD).  (2015). Prevention  of corruption in the public sector in Eastern Europe and Central Asia
Peters, B., G. (2018). The challenge of policy coordination. Policy Design and Practice , 1(1). 1-11. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946
Presidential Regulation No. 102 of 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi Putri,  Z.  (2019). Ketua  KPK  minta  Kapolri  dan  Jaksa  Agung  efektifkan  e-SPDP .  Retrieved  from https://news.detik.com/berita/d-4782766/ketua-kpk-minta-kapolri-dan-jaksa-agung- efektifkan-e-spdp
Rahmat,  D.  (2020).  Formulasi  kebijakan  pidana  denda  dan  uang  pengganti  dalam  penegakan tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan ,  8(1).  79-88. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686
Razzano,  G.  (2016).  Connecting  the  dots:  Coordination  challenge  for  the  open  governance parntership in South Africa. Open Democracy Advice Centre .
Ridwan, M. (2021). KPK ingin APH samakan persepsi dalam mengusut kasus korupsi. Retrieved from https://www.jawapos.com/nasional/11/11/2021/kpk-ingin-aph-samakan- persepsi-dalam-mengusut-kasus-korupsi/
Sampford, C., Smith, R., & Brown, A. J. (2005).  From greek temple to bird’s nest: Towards a  theory of coherence and mutual accountability for national integrity systems. Australian Journal of Public Administration , 64(2). 96-108.  https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2005.00445.x Taher, A., P. (2019). Wewenang SP3 KPK: antara kepastian hukum dan komoditas politik . Retrieved from https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas- politik-eilp