## Wajah Hukum

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Meri Yarni, Rona Indara, Irwandi, Adeb Davega Prasna, Lauri Juliani Fakultas Hukum, Universitas Jambi Correspondence: meri_yarni@unja.ac.id; ronaindaraazwir78@gmail.com; irwandi@unja.ac.id; adeb.davega@unja.ac.id; julianilauri04@gmail.com
Abstrak. Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perimbangan  Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022 ? 2) Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap badan peradilan khusus penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  ?  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  yaitu yuridis  normatif  artinya  penelitian  ini  berangkat  dari  adanya  isu  hukum  dengan  menganalisis  suatu permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan,  literaur  dan  bahan  referensi  lainnya.  Skripsi  ini menggunakan  beberapa  pendekatan  diantaranya  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  kasus.  Hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1)Pertimbangan  hukum  yang menjadi  dasar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  antara  lain,  belum  terbentuknya  badan  peradilan  khusus  yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan  mendasar  Pasal  157  dalam  tiga  perubahan  UU  Pilkada;  sejarah  perkembangan  kewenangan penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  di  MK;  tidak  adanya  lagi  perbedaan  rezim  pemilihan  baik  pemilu maupun  pilkada  2)  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  yaitu  pertama menghapus  peran  Badan  Peradilan  Khusus  sebagai  Lembaga  Penanganan  Perselisihan  Hasil  Pilkada.  Kedua, Inkonsistensi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  sebelumnya  mengamanatkan  penyelesaian  PHPU  Pilkada bukan  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Ketiga,  menumpuknya  perkara  pemilu  dan  pilkada  di Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pilkada
Abstract. The purpose of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in  Decision  Number  85/PUU-XX/2022  and  the  legal  implications  of  Decision  Number  85/PUU-XX/2022  on special  courts  for  resolving  disputes  over  election  results.  The  research  issues  include:  1)  What  are  the considerations  of  Constitutional  Court  Judges  in  Decision  Number  85/PUU-XX/2022?  2)  What  are  the  legal implications  of  Decision  Number  85/PUU-XX/2022  on  special  courts  for  resolving  disputes  over  election results? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning the research starts from legal issues  by  analyzing  legal  problems  through  legislation,  literature,  and  other  reference  materials.  This  thesis employs several approaches, including legal approach, conceptual approach, and case approach. The results of the discussion in this study indicate that: 1) Legal considerations underlying the Constitutional Court Decision include the absence of a special court designated by the President/Government and the DPR to handle disputes over  the  results  of  regional  head  elections,  fundamental  changes  to  Article  157  in  three  amendments  to  the Regional  Head  Election  Law;  the  history  of  the  development  of  authority  in  resolving  disputes  over  election results  in  the  Constitutional  Court;  and  the  elimination  of  differences  in  the  election  regime  for  both  general elections  and  regional  head  elections.  2)  The  implication  of  constitutional  Court  Decision  number  85/PUU- XX/2022 are, firstly, it removes the role of special judicial bodies in handling disputes over regional elections results” Secondly, there is inconsistency in the Constitutional Court’s decisions, as it previously mandated that settling  regional  election  disputes  (PHPUD)  is  not  within  the  authority  of  the  Constitutional  Court.  Thirdly, there is a pilin gup of election-related cases in the Constituional Court.
Keywords: Constitutional Court; Dispute of Results; Regional Election.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dijalankan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar. Pernyataan  ini  memastikan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  konstitusional.  Untuk
mengimplementasikan  prinsip  kedaulatan  rakyat  dengan  panduan  kebijaksanaan  dalam  proses musyawarah dan perwakilan, diperlukan pembentukan lembaga musyawarah dan lembaga perwakilan rakyat,  di  mana  anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan  umum  yang  dilakukan  dengan  cara  yang demokratis dan transparan. 1
Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan seharusnya menjadi cerminan yang semakin kuat terhadap kematangan dalam  sistem  demokrasi  suatu  negara.  Selain  itu,  keduanya  juga  berfungsi  sebagai  wadah  untuk melaksanakan  Hak  asasi  manusia,  khususnya  hak  untuk  memilih  dan  dipilih. 2 Meskipun  keduanya merupakan implementasi instrumen demokrasi dan sarana untuk melaksanakan hak asasi, Pemilihan Umum  (Pemilu)  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Dasar konstitusional untuk Pilkada tidak terletak dalam Bagian yang membahas Pemilu, tetapi diatur dalam Bagian  yang  berkaitan  dengan  Pemerintah  Daerah,  khususnya  dalam  Pasal  18  ayat  (4).  Pasal  ini menegaskan  bahwa  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses demokratis. 3
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  penetapan  peraturan  pemerintahan  pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Walikota  (selanjutnya  disebut  UU  Pilkada).  Secara komprehensif  mengatur  proses  penyelesaian  sengketa,  termasuk  sengketa  proses  dan  hasil  pilkada. UU Pilkada menetapkan adanya badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut. Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa Pilkada Diserahkan  melalui  proses  hukum  Kepada  Mahkamah  Konstitusi  sampai  dibentuknya  suatu  Badan Peradilan Khusus."
Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  Mahkamah  Konstitusi  Awalnya  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menangani  sengketa  Pilkada,  melainkan  hanya  berwenang  menangani  sengketa pemilihan  umum.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  rezim  pemilukada  dan  pemilu  memiliki perbedaan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XI/2013. Menunda  terlalu  lama  pelaksanaan  kewenangan  transisi  Mahkamah  Konstitusi  berisiko  memecah fokus  institusi  dari  pelaksanaan  kewenangan  asli  yang  ditetapkan  oleh  UUD  1945,  terutama  dalam pengujian  konstitusionalitas  undang-undang. 4 Dikarenakan  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  satu- satunya  badan  yang  menangani  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkada  Di  Seluruh  Indonesia,  hal  ini berpotensi  memperlambat  penyelesaian  sengketa.  Beban  kerja  dalam  menangani  perkara  hasil sengketa  pilkada  di  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  sangat  besar,  sebagaimana  terlihat  dalam  data Mahkamah  Konstitusi  Tahun  2020  yang  mencatat  adanya  153  perkara  sengketa  hasil  pemilihan kepala daerah, termasuk 9 sengketa pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan 14 sengketa walikota. Penting  untuk  dicatat  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  di  tingkat  pertama  dan tingkat terakhir, serta tidak ada opsi upaya hukuman yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut.
Kewenangan  menangani  sengketa  perselisihan  hasil  Pilkada,  pada  awalnya  merupakan  tugas Mahkamah  Agung  sebelum  kemudian  dipindahkan  ke  Mahkamah  Konstitusi  sesuai  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  072-073/PUU-II/2004.  Tetapi,  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan untuk memutuskan perselisihan  hasil  Pilkada  tidak  termasuk  dalam  kewenangannya.  Bahkan,  dalam  pertimbangannya, Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  penambahan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk mengadili kasus perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas makna Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dianggap tidak konstitusional.
1 Adibah  Oktavia  Isti  Latifah  Astri,  Fitria  Esfandiari,  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol.7, No. 1 , (2019), hal 33.
2 Isti  Latifah  Astri,  Fitria  Esfandiari,  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, hal 177.
3 Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung (Depok : Raja Grafindo Persada, 2005), hal 127.
4 Komisi  Yudisial, Putih  Hitam  Pengadilan  Khusus (Jakarta  :  Pusat  Analisi  dan  Layanan  Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013), hal 19.
Mahkamah  Konstitusi  menganggap  bahwa  Pilkada  tidak  termasuk  dalam  kerangka  Pemilu, maka  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  pembentukan  badan  peradilan  khusus  untuk menyelesaikan  perselisihan  hasil  Pilkada.  Namun,  selama  badanlperadilanlkhususltersebut  belum terbentuk,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan  untuk  memutus  perselisihan  hasil  Pilkada hingga  badan  peradilan  khusus  tersebut  diresmikan.  Tetapi,  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  85/PUU-XX/2022,  yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  memiliki kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perselisihan  hasil  Pemilihan,  tidak  hanya  "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan bersifat permanen. Hal ini karena keputusan tersebut menegaskan  bahwa  badan  peradilan  khusus  tidak  akan  lagi  dibentuk.  Ini  menunjukkan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  akan  secara  permanen  menangani  kewenangan  penyelesaian  sengketa  hasil Pilkada, dan tidak akan ada pembentukan atau penerapan badan peradilan khusus untuk hal tersebut di Indonesia. 5
Persoalan ini menarik untuk dikaji sebab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak ada ketentuan yang memberikan Mahkamah Konstitusi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait  dengan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  sesuai  yang  telah  dirumuskan  dalam  pasal  24C  ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebab  setelah   Putusan Mahkamah  konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  Mahkamah  konstitusi  menyatakan  memiliki  hak untuk  mempertimbangkan  dan  memutuskan  perkara  yang  berkaitan  ldenganlperselisihan  hasill pemilihan  kepala  daerah  sekali  lagi,  wewenang  ini  tidak  terbatas  “sampai  terbentuknya  badan peradilan khusus“ melainkan bersifat permanen hal ini menyebabkan terjadinya konflik norma antara putusan 85/PUU-XX/2022 dengan UUD 1945 yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada  dasarnya  untuk  menangani  sengketa  hasil  pemilihan  umum.  Isu  hukum  terkait  konflik  norma dalam  penyelesaian  sengketa  Pilkada  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  bertentangan  dengan UUD  1945  muncul  dari  kurangnya  penjelasan  eksplisit  dalam  UUD  1945  terkait  kewenangan  MK dalam menangani sengketa Pilkada. Dalam konteks ini, UUD 1945 hanya secara tegas menguraikan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, namun tidak secara rinci menjelaskan apakah sengketa Pilkada termasuk dalam cakupan tersebut. Dalam konteks hukum,  kurangnya  kejelasan  ini  menciptakan  ketidakpastian  dalam  interpretasi  dan  penerapan kewenangan MK terkait sengketa Pilkada.
Penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU- XX/2022.  Dalam  pandangan  penulis  putusan  ini  penting  untuk  diteliti  karena  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan  utama  apakah putusan  MK  yang  mengembalikan  kewenangan  MK  untuk menyelesaikan sengketa  perselisihan  hasil  pilkada  tersebut  merupakan  putusan  yang  tepat  yang  diambil  oleh  MK? Mengingat  di  dalam  UUD  1945  tidak  diatur  bahwa  MK  memiliki  kewenangan  menyelesaikan sengketa  perselisihan  hasil  pilkada.  Untuk  merespons  pertanyaan  tersebut  dan   penulis  berusaha menganalisis keputusan tersebut dari perspektif yuridis terkait aspek kepastian hukum.

## METODE

## 1. Tipe penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  telah menjadi  pilihan  umum  bagi  para  akademisi  hukum  dalam  menganalisis  dan  menangani permasalahan  hukum.   Karakteristik  utama  dari  penelitian  Yuridis  normatif  adalah  tidak memerlukan  data  atau  fakta  yang  berasal  dari  kejadian  di  masyarakat  karena  analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif. 6
Tipe penulisan ini yang menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Perselisihan  kepala  daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) di Indonesia. Hal ini sama dengan pendekatan perundangan-undangan.
2. Pendekatan Penelitian
Dengan pendekatan kasus ( case approach ), yaitu digunakan untuk mengkaji dan menelaah argumentasi  hakim  konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-
5 Aris, Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional, Op.Cit.
6 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum , (Mandar Maju :  Bandung, 2008), hal 8.
XX/2022 terkait  dengan  perselisihan  dalam  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota. Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  yakni  dengan  mengkaji  dan  menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini,  yaitu  untuk  menyusun  konsep  ideal  tentang  penyelesaian  perselisihan  pemilihan  Gubernur, walikota dan Bupati di Indonesia.
3. Sumber data
Sumber  Bahan  Hukum  dalam  penulisan  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003L tentang Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya,  bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  yakni  buku-buku, skripsi/tesis/disertasi, koran, majalah dan karya tulis ilmiah berupa jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur  yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan  terkait  penjabat  (Pj)  kepala  daerah,  buku- buku,  jurnal,  koran,  hasil  penelitian,  dan  sumber  tulisan  lain  yang  relevan.  Pengumpulan  bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan  mengkategorisasikan  bahan  hukum  atau  mengklasifikasikan  bahan  hukum  agar  dapat dipahami, dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah.

## HASIL

## Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  Terhadap  Badan  Peradilan Khusus
Sebagai  instansi  peradilan  konstitusional  paling  tinggi  di  Indonesia,  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kewenangan  untuk  Pemeriksaan  dan Menentukan  hasil  sengketa  Pemilu,  termasuk  Pilkada yang  disampaikan  kepadanya.  Jika  terdapat  beberapa  kasus  Pilkada  yang  dibawa  ke  Mahkamah Konstitusi, langkah-langkah akan diambil untuk menyelesaikan seluruh perkara tersebut dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 7 Ketika Mahkamah Konstitusi berhasil menangani semua kasus Pilkada yang diserahkan padanya, hal tersebut dianggap sebagai langkah yang signifikan untuk  mencegah  timbulnya  ketidakpuasan  di  kalangan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi  perlu  memastikan  keberlanjutan  independensinya  dan  menjaga  transparansi  serta akuntabilitas  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  tersebut.  Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi  dapat mencari  dukungan  dari  pihak-pihak  terkait,  seperti  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah,  untuk membantu mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus tersebut”. 8
Sebuah  lembaga  peradilan  khusus  yang  bertujuan  menangani  sengketa  Pilkada  di  Indonesia masih  belum  terbentuk,  meskipun  Undang-Undang  yang  mengatur  pembentukannya  telah  disahkan pada tahun 2017. Tidak terbentuknya badan peradilan khusus tersebut hingga saat ini disebabkan oleh beberapa  alasan,  termasuk  keterlambatan  dalam  regulasi  pelaksanaan,  keterbatasan  sumber  daya manusia, keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk pembentukan badan peradilan khusus Pilkada, adanya, tuntutan politik yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pembentukan lembaga tersebut, dan dampak dari krisis kesehatan global. 9
Kejelasan  hukum  mengenai  pemulihan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menangani sengketa  Pemilu  dan  Pilkada  secara  tetap  adalah  suatu  ketetapan  hukum  yang  memastikan  bahwa
7 Ibid.
8 Chandranegara,  Ibnu  Sina .  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, (Jakarta  :  Sinar  Grafika,  2021), hal 76.
9 Janedri M Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia , (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), hal 100.
Mahkamah Konstitusi memegang wewenang untuk secara permanen menangani sengketa Pemilu dan Pilkada,  sesuai  dengan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022.  Keputusan  ini memiliki keabsahan hukum yang  tak dapat diselisihi dan mengikat semua pihak yanglterlibatldalamlkonflik  Pemilu  dan  Pilkada.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  seharusnya diterima  dan  dihargai  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  langkah  untuk  mengakhiri sengketa Pemilu dan Pilkada secara final. 10
Dasar  dan  kepentingan  hukum  Pemohon  dalam  mengajukan  Permohonan  Pengujian  Undang- undang quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15  November  2011  disebutkan,  “Perludem  melaksanakan  berbagai  aktivitas,  termasuk  melakukan evaluasi  terhadap  pemilu  dan  demokrasi,  memberikan  informasi  pendidikan  mengenai  pemilu  dan demokrasi,  menyelenggarakan  pelatihan  untuk  masyarakat  terkait  pemilu  dan  demokrasi,  serta melakukan pemantauan terhadap proses pemilu dan demokrasi”.
Persoalan  yang  diajukan  untuk  diuji  oleh  Pemohon  bukanlah  semata-mata  urusan  Pemohon saja,  melainkan  merupakan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  setiap  warga  negara  Indonesia. Lebih  lanjut,  pengajuan  permohonan  pengujian  terhadap  undang-undang  yang  dimaksud mencerminkan rasa kepedulian dan upaya Pemohon dalam mencapai pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan  konstitusi,  khususnya  terkait  dengan  prosedur  penyelesaian  konflik  hasil  pilkada. Penyelesaian  konflik  tersebut  diharapkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal konstitusi dan keputusan-keputusan terbaru Mahkamah, yang seharusnya ditangani secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi secara permanen.
“Materi yang diajukan dan diuji konstitusionalitasnya di dalam kasus ini merupakan isu yang sangat fundamental dalam struktur penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Fokus utamanya adalah kepastian  hukum  dan  konsistensi  kewenangan  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menangani sengketa  hasil  pemilu.  Menurut  UU  yang  berlaku,  terdapat  ketentuan  untuk  membentuk  badan peradilan  khusus,  namun menurut  Pemohon,  dia  memiliki  kedudukan  hukum (legal  standing) untuk mengajukan permohonan ini”.
Dalam Pertimbangan Hukumnya Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.20] halaman 40 yang pada  intinya  yaitu:  Perubahan  interpretasi  atas  UUD  1945  yang  tidak  lagi  membedakan  antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah memiliki konsekuensi pada penafsiran ulang kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,  sebagaimana  dijabarkan  dalam  Pasal  24c  Ayat  (1)  UUD  1945. Norma ini pada akhirnya harus diinterpretasikan sebagai Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan final  untuk  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  yang  mencakup  berbagai  tingkatan pemilihan. 11
Selanjutnya,  dalam  pertimbangan  hukumnya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  juga  menyatakan secara  substansial  pada  paragraf  [3.21]  halaman  41  bahwa  badan  khusus  yang  dibentuk  oleh Pasall157layatl  (1)  ldan  ayatl  (2)  UU  10/2016  seharusnya  berperan  sebagai  badan  peradilan  yang berada  di  bawah  kekuasaan  kehakiman,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Bab  XL  Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Bab IX ini mencakup Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 yang menegaskan bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung,  badan  peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam UUD 1945 menghilangkan kemungkinan pembentukan  badan  peradilan  khusus  pemilihan  di  luar  Mahkamah  Agung  atau  Mahkamah Konstitusi. Meletakkan badan peradilan khusus sebagai bagian dari kedua lembaga tersebut dianggap tidak tepat secara konstitusional. Alternatif yang lebih efisien adalah memberikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan langsung kepada Mahkamah Konstitusi. 12
Lebih  lanjut  dalam  pertimbangan  hukumnya  pada  paragraph  [3.22]  di  halaman  42,  MK menyatakan pada intinya yaitu: Dengan tidak adanya perbedaan rezim dalam pemilihan dan penetapan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  badan  peradilan  khusus,  Pasal  157  ayat  (1)  dan  ayat  (2) UU 10/2016 dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur keberadaan dan pembentukan badan peradilan khusus pemilihan, yang merupakan syarat utama untuk Pasal 157 ayat
10 Aris, Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. hal 475.
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, diakses melalui website mkri.id
12 Ibid.
(3)  UU  10/2016.  Kehilangan  konstitusionalitas  Pasal  157  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  juga  mengakibatkan hilangnya klausul kesementaraan dalam Pasal 157 Ayat (3) UU 10/2016, karena alasan kesementaraan tersebut  telah  terhapus.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memeriksa  dan mengadili perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas pada "sampai dibentuknya badan peradilan khusus"Tetapi bersifat permanen karena badan peradilan khusus tersebut tidak akan lagi dibentuk. 13 Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwasanya Dasar pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah  Konstitusi  NomorL85/PUU-XX/2022  Mencakup  beberapa  aspek,  antara  lain  belum terbentuknya  badan  peradilan  khusus  yang  ditugaskan  untuk  menangani  sengketa  hasil  pilkada  oleh Presiden/Pemerintah  dan  DPR,  meskipun  proses  pilkada  serentak  nasional  berikutnya  dijadwalkan pada tahun 2024 yang telah dimulai sejak awal tahun 2023. Selain itu, terdapat perubahan substansial pada  Pasal  157  melalui  tiga  amandemen  Undang-Undang  Pilkada,  sejarah  evolusi  kewenangan penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada  di  Mahkamah  Konstitusi,  penghapusan  perbedaan  rezim pemilihan baik dalam pemilu maupun pilkada, dan pertimbangan terkait keberadaan serta posisi badan peradilan khusus yang seharusnya ada.
Sebagai hasil putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "sampai dibentuknya badan  peradilan  khusus"  pada  Pasal  157  ayat  (3)  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## Implikasi  Hukum  Putusan  Nomor  85/PUU-XX/2022  Terhadap  Badan  Peradilan  Khusus Penyelesaian Perselishan Hasil Pilkada
Sebelum  masuk  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  yang  menetapkan kewenangan  memutus  Sengketa  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah,  perlu  dicatat  bahwa  awalnya kewenangan  ini  berada  di  tangan  Mahkamah  Agung.  Dengan  kata  lain,  perkembangan  kewenangan dari  Mahkamah  Agung  kemudian  dialihkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Aslinya,  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  Mahkamah  Konstitusi  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menangani  perselisihan  Pilkada,  melainkan  hanya  berwenang  menyelesaikan lengket pemilihan umum.
Isu  yang  berkaitan  dengan  wewenang  Mahkamah  Agung  dalam  mengambil  keputusan  terkait hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah  menimbulkan  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Nomor 72-73/PUU-II/2004 mengubah dinamika  tersebut  dengan  memindahkan  kewenangan  untuk  menangani  perselisihan  hasil  pemilihan umum  kepala  daerah  kepada  Mahkamah  Konstitusi. 14 Pertimbangan  hukum  Hakim  Konstitusi  M. Laical  Marzuki  menekankan  bahwa  kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  bersumber  dari undang-undang,  bukan dari  konstitusi.  Oleh  karena itu,  Mahkamah  Konstitusi  dianggap lebih sesuai untuk memiliki kewenangan tersebut.
Seiring  berlalunya  waktu,  Mahkamah  Konstitusi  mengalami  inkonsistensi  dalam  memegang kewenangan  memutus  sengketa  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah.  Putusan  Nomor  97/PUU- XI/2013  mencabut  kewenangan  tersebut  dengan  alasan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  tidak  lagi termasuk  dalam  rezim  pemilu.  Mahkamah  Konstitusi  menafsirkan  secara  terbatas  konsep  pemilihan umum  sesuai  dengan  asal  maksud  pada  Pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945,  yang  hanya  mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden serta DPRD setiap 5 tahun. Selanjutnya, terdapat Penciptaan lembaga peradilan khusus untuk menangani konflik hasil pemilihan umum kepala daerah  direncanakan,  dan  pada  saat  yang  bersamaan,  Mahkamah  Konstitusi  ditugaskan  untuk menangani perselisihan tersebut hingga badan peradilan khusus terbentuk. 15
13 Ibid.
14 Jenedri  M.  Gaffar, Hukum  Pemilu  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi, (Jakarta:  Konstitusi Press, 2013), hal 137.
15 Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E, “Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada” Jurnal Pemerintahan, Politik
Anggaran dan
Administrasi Publik Vol.3, No.1 , (2023)
Selanjutnya,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  pandangan  baru  mengenai  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah,  termasuk  Pemilu  Nasional  dan  Pemilu  Lokal,  termasuk  Pilkada,  melalui Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  55/PUU-XVII/2019.  Pada  akhirnya,  MahkamahKonstitusi mengeluarkan  Keputusan  Nomor  85/PUU-XX/2022  Yang  mengkonfirmasi  bahwa  wewenang  untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah tetap berada di Mahkamah Konstitusi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  mengenai  kewenangan  dalam menyelesaikan  perselisihan  pilkada  memiliki  dampak  signifikan  pada  sistem  demokrasi  Indonesia, khususnya  dalam  pemilihan  kepala  daerah  seperti  Gubernur,  Bupati,  dan  Wakil  Bupati.  Implikasi tersebut  memiliki  pentingnya  dan  mempengaruhi  kemajuan  sistem  demokrasi  Indonesia.  Beberapa implikasi nya ialah sebagai berikut:
1. Menghapus  peran Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga penanganan perselisihan hasil pilkada “Melalui  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  terkini  dengan  Nomor  85/PUU-XX/2022,
Mahkamah  Konstitusi  mengubah  perspektifnya  dan  tidak  lagi  membuat  perbedaan  antara  rezim Pemilu  dan  rezim  Pilkada.  Akibatnya,  dalam  keputusannya,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki kewenangan  untuk  secara  definitif  menyelesaikan  perselisihan  hasil  Pilkada.  Dengan  demikian, Badan Peradilan Khusus secara tegas dilarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil pemilu  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  dan  Mahkamah Konstitusi sekarang dapat melakukan uji keabsahan hasil Pilkada baik dari segi formalitas maupun materiil,  termasuk  dalam  kasus  pelanggaran  etik  dan  hukum  yang  terkait  dengan  pelaksanaan Pilkada”.
2. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dari  sudut  pandang  sejarah,  sebelumnya  Mahkamah  Konstitusi  menempatkan  pemilihan kepala  daerah  sebagailbagianldarilstruktur  pemilihan  umum,  seperti  yang  dijelaskan  dalam Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. Berdasarkan keputusan tersebut, pemilihan kepala daerah secara resmi dianggap sebagai bagian dari kategori pemilihan umum, sehingga semua perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya.
Berjalannya  waktu  dalam  sistem  ketatanegaraan  terutama  dalam  hal  pemilihan  kepala daerah  yang  banyak menimbulkan  problematika,  pada  tahun  2013  Mahkamah  Konstitusi melalui putusannya  yaitu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013  mengatakan  bahwa dirinya  (MK) tidak  berwenang  untuk memutus  Perselisihan  hasil  tentang  pilkada  serta pemilihan umum  dan  pemilihan  kepala  daerah   merupakan  hal  yang  berbeda 16 Terbentuknya  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 ini karena banyaknya asumsi dan pandangan yang tidak  setuju  jika  pilkada  ditangani  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  pilkada  dimasukan  ke  dalam rezim  pemilu,  karena  dalam  Undang-Undang  dan  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  menjelaskan  hal tersebut  maka  banyak  penolakan  terhadap  putusan  sebelumnya  yaitu  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 72-72/PUU-XI/2004. 17
“Namun,  sebelum  badan  peradilan  khusus  pemilihan  terbentuk,  penyelesaian  sengketa perselisihan  hasil  pemilihan  diatasi  oleh  Mahkamah Konstitusi  (MK).  Pembatasan  wewenang  ini dijelaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada (UU No. 8 Tahun 2015)” yang menyatakan bahwa "Perkara  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  Pemilihan  diperiksa  dan  diadili  oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  menandai  penyelesaian perdebatan  seputar  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menangani  perselisihan  hasil sengketa  pilkada.  Putusan  ini  secara  tegas  menyatakan  bahwa  rezim  pemilu,  yang  mencakup pilkada,  tidak  lagi  dibedakan  dan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menyelesaikan sengketa  hasill  pilkada  bersifat  permanen  tanpa  bergantung  pada  pembentukan  badan  peradilan khusus. 18 Dengan tegas, kewenangan untuk menangani perselisihan hasil sengketa pilkada secara permanen tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi.
3. Banyaknya perkara pemilu dan pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi
16 Geofani  Milthree  Saragih,  “Kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  kepala  daerah  pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022” , Juenal hukum caraka justitia, (2022), hal 311.
17 Ibid.
18 Bayo,  Longgina  Novadona,  dkk. Rezim  Lokal  di  Indonesia:  Memaknai  Ulang  Demokrasi  Kita . (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hal 129.
Penyelesaian  penanganan  perkara  hasil  sengketa  pilkada  oleh  MK  akan  membuat  beban kerja MK bertambah, beban penanganan kasus hasil perselisihan Pilkada di Mahkamah Konstitusi dianggap  terlalu  berat,  sebagaimana  terlihat  dari  penanganan  sengketa  Pilkada  sebelumnya. Berdasarkan  data  Mahkamah  Konstitusi  tahun  2020,  terdapat  153  kasus  perselisihan  hasil pemilihan kepala daerah. Rinciannya meliputi 9 kasus perselisihan pemilihan gubernur, 130 kasus perselisihan  pemilihan  bupati,  dan  14  kasus  perselisihan  pemilihan  walikota. 19 Jumlah  perkara tersebut  menyebabkan  Mahkamah  Konstitusi  harus  bersidang  secara  khusus  dengan  waktu  yang terbatas.  Sejak  diberikan  kewenangan  untuk  menangani  Perselisihan  HasiL  Pemilihan  Umum (PHPU)  Kepala  Daerah,  Mahkamah  Konstitusi  telah  mengambil  inisiatif  hukum  melalui serangkaian keputusan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu tetap berlangsung demokratis sesuai dengan  ketentuan  konstitusi.  Meskipun  begitu,  bukan  berarti  Mahkamah  Konstitusi  tidak menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  penanganan  PHPU.  Pengalaman  Mahkamah  Konstitusi dalam  memutuskan  sengketa  PHPU  Kepala  Daerah  menunjukkan  adanya  banyak  pelanggaran administratif dan pidana yang belum terselesaikan secara memadai ketika sengketa tersebut masuk ke  dalam  ranah  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  penyelesaian  terhadap pelanggaran-pelanggaran  tersebut  sebenarnya  merupakan  kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  dan  Kepolisian,  bukan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi. 20 Isu  lain  dalam  penyelesaian Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  (PHPU)  Kepala  Daerah  di  Mahkamah  Konstitusi  adalah batasan waktu yang ditetapkan selama 14 (empat belas) hari kerja, yang pada kenyataannya hanya efektif selama 7 hari kerja karena adanya prosedur pemanggilan. Apabila dilekatkan pada wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak, penyelesaian kasus pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan.
DenganMahkamah  Konstitusi  yang  menangani  sengketa  berkaitan  dengan  hasil  pemilu, tidak hanya diperlukan aspek keadilan prosedural yang berasal dari aturan teks undang-undang dan peraturan, tetapi juga perlu mencari keadilan substantif melalui penerapan sejumlah inovasi dalam putusan hukum. Tugas besar Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pemilihan serentak tahun 2024  adalah  menjalankan  proses  pemilihan  dengan  integritas,  mengedepankan  prinsip-prinsip kejujuran,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  ketepatan.  Proses  ini  juga  harus  didasarkan  pada  asas- asas  pemilihan  umum yang  demokratis.  Pelaksanaan  pemilihan  serentak  tahun 2024 menegaskan bahwa  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  lagi  dipertanyakan  oleh  pihak  manapun,  karena secara  tegas  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  lembaga  yang  berkompeten  untuk  menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul, baik dalam konteks pemilu maupun pilkada.

## SIMPULAN
Pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU- XX/2022 antara lain melibatkan beberapa faktor, seperti belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, terdapat perubahan mendasar pada Pasal 157 melalui tiga kali perubahan Undang- Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Putusan  tersebut  juga  mempertimbangkan  sejarah perkembangan  kewenangan  penyelesaian  perselisihan  lhasillpemilihanlkepalaldaerah  di  Mahkamah Konstitusi,  absennya  perbedaan  rezim  pemilihan  antara  pemilihan  umum  (pemilu)  dan  pemilihan kepala  daerah  (pilkada).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  yang bersifat declaratory  constitutive yaitu  Pertama,  menghapus  peran  Badan  Peradilan  Khusus  sebagai Lembaga Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada. Kedua, Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang  sebelumnya  mengamanatkan  penyelesaian  PHPU  Pilkada  bukan  menjadi  kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, menumpuknya perkara pemilu dan pilkada di Mahkamah Konstitusi.
19 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020’ (Pilkada 2020 MKRI, 2020) <https://www.mkri.id/index.php?page=web. EFormDetail2020&id=4>
20 Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.10, no. 3 , (2016), hal 379.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Aris,  Pembentukan  Peradilan  Khusus  Penyelesaian  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum , Mandar Maju :  Bandung, 2008 Bayo,  Longgina  Novadona,  dkk. Rezim  Lokal  di  Indonesia:  Memaknai  Ulang  Demokrasi  Kita , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018 Chandranegara, Ibnu Sina . Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Jakarta : Sinar Grafika, 2021
Isti  Latifah  Astri,  Fitria  Esfandiari,  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Jenedri  M.  Gaffar, Hukum  Pemilu  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta:  Konstitusi Press, 2013
Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung , Depok : Raja Grafindo Persada, 2005

## Jurnal
Adibah  Oktavia  Isti  Latifah  Astri,  Fitria  Esfandiari,  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus  Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 1 , (2019)
Geofani  Milthree  Saragih,  “Kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  kepala  daerah  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022” ,  Juenal  hukum  caraka  justitia ,
(2022)
Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No. 3 , (2016)
Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E, Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan  Memutus  Sengketa  Pilkada, Jurnal  Pemerintahan,  Politik  Anggaran Administrasi Publik Vol. 3, No. 1, (2023)

## Peraturan perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Republik Indonesia,
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum