## ANALISIS EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DI PROPINSI SUMATERA BARAT
Rizka Afiyah Trisyandi, Hasdi Aimon dan Dewi Zaini Putri Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka ATB Padang rizqaafiyah@gmail.com
Abstract : This study is to measure the level of efficiency of education spending at  school  age  during  2013  and  2014  in  West  Sumatra.  Determine  the  level  of efficiency of education spending at school age and school operational assistance (BOS) during 2013 and 2014 in West Sumatra. Determine the level of efficiency of education spending at school age, school operational assistance, the ratio of teachers  to  students  during  2013  and  2014  in  West  Sumatra.The  type  of  this research is descriptive and quantitative.The method used in this research is data envelopment analysis (DEA). The research variable consists of input and output variables.  The  results  of  this  research  explains  that  the  level  of  the  high efficiency of government spending on the education sector in the West Sumatra, although there are some districts and cities that are not efficient.
Keywords: Education spending at school age, BOS, ratio of teachers to students, Efficiency and DEA
Abstrak : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  yang ditentukan oleh belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  pada  tahun  2013  dan 2014 di Provinsi Sumatera Barat . Mengetahui tingkat efisiensi yang ditentukan oleh  belanja  pendidikan  per anak  usia  sekolah  dan  bantuan  operasional  sekolah (BOS)  tahun  2013  dan  2014  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Mengetahui  tingkat efisiensi yang ditentukan oleh belanja pendidikan per anak usia sekolah, bantuan operasional  sekolah,rasio  guru  kepada  siswa  pada  tahun    2013  dan  2014  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Variabel penelitian terdiri dari variabel input dan variabel  output . Hasil penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  tingkat  efisiensi  pengeluaran  pemerintah  di sektor  pendidikan  Provinsi  Sumatera  Barat  tinggi,  meskipun  ada  beberapa kabupaten dan kota yang belum efisien.
Kata  Kunci: Belanja  Pendidikan  Per  Anak  Usia  Sekolah,  BOS,  rasio  guru  per murid, Efisiensi dan DEA
Pendidikan merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sedang berupaya dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Pasal  31  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  setiap  warga  berhak  mendapat  pendidikan,  bahkan  setiap warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  untuk  itu  pemerintah bertangung  jawab  membiayainya.Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004,pendidikan  adalah  salah  satu  urusan  wajib  yang  harus  mendapat prioritas dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

## 18 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 17-30
Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  UU  No.20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional  (Sisdiknas)  yang  berisi  pasal-pasal  yang  diantaranya membahas  pengaturan  hak  dan  kewajiban  pemerintah  di  sektor  pendidikan. Misalnya  dalam  pasal  49  ditegaskanbahwa  (1)  Dana  pendidikan  selain  gaji pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan dan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)”, “(2)  Gaji  guru  dan  dosen  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  dialokasikan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.
Menurut Todaro (2006:434) pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, terlepas dari hal-hal lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan  kapasitas  agar  tercipta  pertumbuhan  serta  pembangunan  yang berkelanjutan.
Indikator  pendidikan  yang  dapat  mempresentasikan  kuantitias  capaian pendidikan  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  seperti  Rata-Rata Lama  Sekolah,  dan  Angka  Melek  Huruf.  Rata-rata  lama  sekolah  dan  AMH menjadi suatu gambaran bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah pada suatu daerah maka menujukkan  kualitas pendidikan dari penduduk di suatu daerah semakin baik.Di Indonesia  rata-rata  lama  sekolah  mencapai  8,35  tahun.  Hal  ini  tentu  belum memenuhi target pendidikan dari pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 tahun.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2013  bahwa  kabupaten Kepulauan  Mentawai  Rata-rata  lama  sekolah  terendah  di  Provinsi  Sumatera Barat yaitu 6 tahun dimana pendidikan tertinggi yang ditempuh masyarakat baru mencapai  sekolah  dasar.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  sarana  dan prasaranadan  pendapatan    penduduk  yang  masih  rendah  sehingga  sulit  untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Masih  rendahnya  komitmen  pemerintah  daerah  dalam    meningkatkan mutu  pendidikan  melalui  pengeluaran  belanja  pemerintah  daerah  dibidang pendidikan  tentu  akan  berdampak  terhadap    mutu  pendidikan  yang  seharusnya menjadi  tujuan  pemerintah.Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  persentase  anggaran pendidikan  yang  dicanangkan  setiap  tahunnya.  Adanya  peningkatan  anggaran seharusnya  dapat  berimbas  postif  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan  di Indonesia.  Melalui  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  di  sektor  pendidikan seharusnya  dapat  mendorong  terjadinya  peningkatan  yang  signifikan  terhadap mutu pendidikan di masing-masing daerah.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  persentase  belanja  pendidikan tertinggi  pada  tahun  2013  di  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  kabupaten  Agam dengan  pesentase  belanja  sebesar  57,35  %  dari  total  belanja  daerahnya.  Angka Melek  Huruf    pada  Kabupaten  Agam  mencapai  97,86  persen  dengan  rata-rata lama  sekolah  sebesar  8,6  tahun.  Sementara  itu  tingkat  rata-rata  lama  sekolah tertinggi terletak pada Kota Padang yaitu 10,94 tahun dan 99,51 persen penduduk kota Padang telah bisa baca tulis.
Pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan  yang  dapat  dilihat  pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  telah  dirinci  untuk semua Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana  dalam  proses  pelaksanaan  pendidikan.Anggaran  pendidikan  saat  ini  dapat tercermin  salah  satunya  melalui  adanya  BOS.  BOS  (Bantuan  Operasional Sekolah)  merupakan dana kompensasi pendidikan yang langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah. Dengan BOS ini  diharapkan peluang bagi anak yang kurang mampu semakin besar untuk dapat memperoleh pendidikan.
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  dimulai  sejak  bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar  9  tahun.  Oleh  karena  itu,  mulai  tahun  2009  pemerintah  telah  melakukan perubahan  tujuan,  pendekatan  dan  orientasi  program  BOS,  dari  perluasan  akses menuju peningkatan kualitas.
Pada  tahun  2012  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  mengalami perubahan  mekanisme  penyaluran  dan.  Pada  tahun  anggaran  2011   penyaluran dana  BOS  dilakukan  melalui  mekanisme  transfer  ke  daerah  kabupaten/kota dalam  bentuk  Dana  Penyesuaian  untuk  Bantuan  Operasional  Sekolah,  mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan  mekanisme  yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.
Berdasarkan  data tersebut hal ini  membuktikan bahwa besarnya alokasi pengeluaran  pemerintah  di  sektor  pendidikan  tidak  menjamin  bahwa  dalam pelaksanaan  kebijakan  juga  akan  mencapai  hasil  terbaik.  Sejalan  dengan penelitian yang berjudul Arab Republik of Egypt:Selected Issues yang dilakukan oleh Geert Almekindes Aliona Cebotari and Andreas Billmeier (2007) ditemukan bahwa,  anggaran  pengeluaran  yang  besar  tidak  selalu  berkorelasi  positif  dengan nilai pencapaian pelaksanaannya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka penulis tertarik  untuk melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat efisiensi yang  ditentukan  oleh  Belanja  Pendidikan  per  anak  usia  sekolah  pada  19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2014,  menganalisis tingkat efisiensi  yang  ditentukan  oleh  Belanja  Pendidikan  per  anak  usia  sekolah  dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2014, serta menganalisis tingkat efisiensi yang ditentukan oleh Belanja  Pendidikan  per  anak  usia  sekolah,  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) dan  rasio  guru  murid  pada  19  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 2013-2014.

## TINJAUAN LITERATUR Teori Pengeluaran Pemerintah
Teori  pengeluaran  pemerintah  dapat  digolongkan  menjadi  dua  bagian yaitu  teori  makro  pengeluaran  pemerintah  yang  menjelaskan  pola  waktu pengeluaran  pemerintah  dengan  variabel  agregat  seperti  produk  domestik  bruto dan  tingkat  inflasi  dan  teori  mikro  pengeluaran  pemerintah  yang  menjelaskan dasar  mikro  ekonomi  proses  keputusan  yang  meningkatkan  pengeluaran pemerintah (Mangkoesobroto,2001).

## 20 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 17-30
Secara  mikro  tujuan  dari  teori  perkembangan  pengeluaran  pemerintah adalah  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  menimbulkan  permintaan  akan barang  publik  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tersedianya  barang  publik. Interaksi  antara  permintaan  dan  penawaran  untuk  barang  publik  menentukan jumlah  barang  publik  yang  akan  disediakan  melalui  anggaran  belanja.  Lebih lanjut,  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  secara  mikro  dapat  dijelaskan dengan  beberapa  faktor  di  bawah  ini  (a).  Perubahan  permintaan  akan  barang publik, (b). Perubahan dari aktivitas pemerintah faktor produksi yang  digunakan dalam  proses  produksi,  (c).  Perubahan  kualitas  barang  publik,  (d).  Perubahan harga faktor-faktor produksi.
Barang  dan  jasa  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  ditentukan  oleh politisi yang memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Selain itu, para politisi juga  menentukan  jumlah  pajak  yang  akan  dikenakan  kapada  masyarakat  untuk membiayai  barang/jasa  publik  tersebut  dalam  menentukan  jumlah  barang  dan jasa  publik  yang  disediakan,  para  politisi  memperhatikan  selera  atau  keinginan masyarakat  agar  masyarakat  merasa  puas  dan  tetap  memilih  mereka  sebagai wakil masyarakat.

## Teori Wagner
Adolf  Wagner  dalam  Mangkoesoebroto  (2001),  menyatakan  bahwa belanja  publik  dan  kegiatan  pemerintah  semakin  lama  semakin  meningkat. Tendensi  ini  oleh  Wagner  disebut  dengan  hukum  selalu  meningkatnya  peranan pemerintah.  Inti  teorinya  yaitu  makin  meningkatnya  peran  pemerintah  dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan  bahwa  dalam  suatu  perekonomian  apabila  pendapatan  per  kapita meningkat  maka  secara  relatif  belanja  publik  akan  meningkat  terutama disebabkan  karena  pemerintah  harus  mengatur  hubungan  yang  timbul  dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.
Berkaitan  dengan  hukum  Wagner,  dapat  dilihat  beberapa  penyebab semakin  meningkatnya  belanja  publik,  yakni  meningkatnya  fungsi  pertahanan keamanan  dan  ketertiban,  meningkatnya  fungsi  kesejahteraan,  meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

## Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan
Menurut  Michael P. Todaro (2000) terdapat dua biaya pendidikan  yaitu; biaya  pendidikan  individual  dan  biaya  pendidikan    tindak  langsung. Biaya pendidikan  langsung  individual  ini  yang  kemudian  berkenaan  langsung  pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan  langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai npendidikan.
Pengeluaran  bidang  pendidikan  dan  implikasinya  terhadap  kebijakan publik  adalah  adanya  kegagalan  pasar serta  eksternalitas  positif  dari  pendidikan mendorong  pentingnya  intervensi  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  dalam kerangka  untuk  meningkatkan  efisiensi  serta  untuk  mendistribusikan  pendidikan ke seluruh lapangan masyarakat.
Peranan  dominan  pemerintah  dalam  pasar  pendidikan  tidak  hanya mencerminkan  masalah  kepentingan  pemerintah  tetapi  juga  aspek  ekonomi khusus  yang  dimiliki  olehsektor  pendidikan,  karena  karakteristik  yang  ada  pada sektor pendidikan.

## Teori  Efisiensi
Konsep  efisiensi  pertama  kali  diperkenankan  oleh  Farrel  (1957)  yang merupakan  tindak  lanjut  dari  model  yang  diajukan  oleh  Debreu  (1951)  dari Koopmas  (1951).  Konsep  pengukuran  efisiensi  Farrel  dapat  memperhitungkan input  majemuk  (lebih  dari  1  input).  Secara  umum,  efisiensi  menggambarkan hubungan  antara  kelangkaan  faktor  produksi  (input)  dan  output  barang  dan  jasa yang dihasilkan (Forsund dan Sarafoglou dalam Saputra, 2011).
Farel  dalam  Abidin  dan  Endri  (2009:22)  menyatakan  bahwa  efisiensi sebuah  perusahaan  teridiri  dari  dua  komponen,  yaitu  efisiensi  teknis  ( technical efficiency )  dan  efisiensi  alokatif  ( allocative  efficinecy ).  Efisiensi  teknis didefinisikan sebagai  kapasitas dan kesediaan unit ekonomi untuk  menghasilkan output  semaksimum  mungkin  dari  serangkaian  input  dan  teknologi  yang  telah ditentukan.  Kalirajan  dan  Shand  dalam  Saputra  (2011)  mendefinisikan  efisiensi teknis sebagai  kapasitas dan kesediaan unit ekonomi untuk  menghasilkan  output maksimum  yang  mungkin  dari  himpunan  input  dan  teknologi,  sedangkan efisiensi  alokatif  dikenal  sebagai  kemampuan  dan  kemauan  dari  unit  ekonomi untuk menyamakan produk nilai marjinal tertentu dengan biaya marjinal.
Sedangkan  efisiensi  alokatif  dikenal  sebagai  kemampuan  dan  kemauan dari  unit  ekonomi  untuk  menyamakan  nilai  produk  marjinal  tertentu  dengan baiaya marjinalnya atau dengan kata lain merefleksikan kemapuan unit  ekonomi untuk mengunakan berbagai macam inputnya sudah ditentukan tingkat harga dan teknologi  produksinya.  Kedua  komponen  efisiensi  ini  lalu  dikombinasikan  yang akan mengahsilkan efisiensi ekonomi total.
Berdasarkan  definisi  diatas  Efisiensi  adalah  suatu  kemampuan  untuk dapat  menghasilkan  keluaran  (output)  yang  maksimal  dengan  mengatur  input agar  tidak  terjadi  penambahan  dalam  mencapai  target  yang  disesuaikan.  Dalam pandangan  secara  matematis  efisiensi  adalah  perbandingan  rasio  jumlah  output dengan jumlah input yang dikeluarkan.
Dibawah ini merupakan rumus efisiensi :
Keterangan  dari  ru  mus  diatas adalah  jika  hasil  sama  dengan  satu  maka terjadi efisiensi, tetapi apabila dibawah satu maka inefisien (Cooper et all:2000). Menurut  Abidin  dan  Edri  (2009:22)  Efisiensi  merupakan  salah  satu  parameter kinerja  yang  secara  teoritis  mendasari  seluruh  kinerja  sebuah  organisasi  dengan mengacu pada filosofi “kemampuan mengahsilkan output yang optimal” dengan input-nya yang ada, adalah merupakan kinerja yang diharapkan”.
22 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 17-30

## Pengukuran Efisiensi dengan Teknik Analysis DEA
Pengukuran  efisiensi  selama  ini  dengan  menggunakan  analisis  regresi dan analisis rasio. Analisis rasio mengukur efisiensi dengan cara membandingkan antar input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Persamaan rasio akan menunjukkan  tahun  efisiensi  yang  semakin  besar  bilamana  terjadi  kondisi dimana  nilai  output  tetap,  tetapi  semakin  kecil  nilai  input  yang  digunakan  atau sebaliknya. Dengan  nilai  input tetap semakin besar nilai output yang  dihasilkan. Begitu  pula  jika  nilai  input  semakin  kecil  bersamaan  dengan  nilai  output  yang semakin  besar.  Kelemahan  analisis  rasio  terlihat  pada  kondisi  dimana  terdapat banyak  input  dan  banyak  output  .  Analisis  DEA  di  desain  secara spesifik  untuk mengukur  efisiensi  relatif  suatu  unit  produksi  dalam  kondisi  terdapat  banyak input  maupun banyak output, yang biasanya sulit disiasati secara sempurna oleh tenik analisis pengukuran efisiensi lainnya (Hastarini 2002 dalam Adhisty 2009).
Efisiensi  relatif  suatu  UKE  adalah  efisiensi  suatu  UKE  dibanding dengan  UKE  lain  dalam  sampel  yang  menggunakan  jenis  input  dan  ouput  yang sama.  DEA  adalah  sebuha  metode  optimasi  program  matematika  yang dipergunakan  untuk  mengukur  efisiensi  teknis  suatu  unit  kegianatan  ekonomi (UKE)  dan  membandingkan  secara  relatif  terhadap  UKE  lain  (Charnes,  et.al (1978), Banker, et.al (1984) dalam Singgih, (2006).
Adapun  alasan  penggunaan  DEA,  yaitu  (1)  pemberian  bobot  penilaian untuk  setiap  variabel  penentu  kinerja  dilakukan  secar  objektif,  (2)  DEA merupakan  analisis  titik  ekstrim  yang  berbeda  dengan  tendensi  pusat,  sehingga setiap observasi atau unit kegiatan ekonomi dianalisis secara individual. (3) DEA membentuk  referensi  hipotesis  ( virtualproduction  function )  berdasar  pada  data observasi  yang  ada  (Samsubar  saleh,  2000).    Insukrindo  (2000)  dalam  Adhisty (2009)  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  manfaat  dari  pengukuran  efisiensi dengan  memperoleh  efisiensi  relatif  yang  berguna  untuk  memudahkan perbandingan  antar  unit  ekonomi  yang  sama,  kedua  untuk  mengukur  berbagai informasi efisiensi antar UKE sebagai bahan untuk mengidentifikasi faktorfaktor penyebabnya  dan  ketiga  untuk  menentukan  implikasi  kebijakan  dalam meningkatkan efisiensi. DEA adalah metode dan bukan model yang mana dalam hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  metodologi  DEA  merupakan  sebuah  metode  non parametrik  yang  menggunakan  model  program  linear  untuk  menghitung perbandingan rasio input-ouput untuk semua unit yang dibandingkan. Metode ini tidak  memerlukan  fungsi  produksi  dan  hasil  perhitungannya  disebut  nilai efisiensi relatif (Erwita siswadi dan Wilson Arafat (2004) dalam Dita (2010).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis  merupakan  suatu bentuk  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  jenis  penelitian yang  menggambarkan  menerangkan  yang  diteliti  apa  adanya  dan  data  yang digunakan  berebentuk  angka-angkaData  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  instasi  badan  pemerintah yaitu  Badan  Pusat  Statistik  Sumatera  Barat  dan  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Provinsi  Sumatera  Barat.  Data  yang  digunakan  adalah  data  tahun 2013 dan 2014.
Metode DEA dapat dilakukan dengan cara menentukan variabel- variabel input  dan  output.    Adapun  definisi  variabel-variabel  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Variabel  Input  terdiri  dari  Belanja  Pendidikan  per anak  usia  sekolah,  Rasio  Guru/murid  dan  Bantuan  Operasional  Sekolah, sedangkan Variabel Output terdiri dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah.

## Teknik Analisis Data Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan pada  hasil  penelitian  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan  informasi  yang diperoleh  di  lapangan.  Data  disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan  grafik  distribusi penyebaran  data  variabel  input  dan  output  yang  ada  kemudian  persentase  dan memberikan interprestasi terhadap analisis tersebut.

## Analisis Perhitungan Skor Efisiensi Menggunakan DEA
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  non parametik  yaitu  dengan  menggunakan  DEA (Data  Envelopment  Analysis ). Data Envelopment  Analysis (DEA)  adalah  sebuah  metode  optimasi  program matematika  yang  dipergunakan  untuk  mengukur  efisiensi  teknis  suatu  Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dan membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain (Charners,et.al (1978),Banker,et.al (1984) dalam Junaidi,2006:37.
Dalam  Analisis  DEA  perlu  menggunakan  teknik  linear  programming. Misal kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan n. Setiap UKE  menggunakan  m  jenis  input  untuk  menghasilkan  s  jenis  output.  Misal,  X ij >0  merupakan  jumlah  input  i  yang  digunakan  oleh  UKE j ,dan  Y rj >0  merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j . Maksimumkan
Z k
Asumsi DEA tidak memiliki efisiensi lebih dari 100% atau 1, maka formulasinya sebagai berikut :
Bobot yang dipilih tidak bernilai negatif
Urk ≥0; r=1 ,...s Vik ≥0; i=1,....m
Transformasi  program  linear,  yang  kita  sebut  dengan  DEA  (Data Envelopment Analysis), sebagai berikut :
Dengan batasan/kendala :
Dimana    Y rk adalah  jumlah  output  r  yang l dihasilkan  oleh  sektor l pendidikan Kabupaten/Kota k, X ik adalah  jumlah  input  i  yang  digunakan oleh  sektor  pendidikan  Kabupaten/Kota  j,  S  adalah  jumlah  output  sektor pendidikan yang dihasilkan, M  adalah jumlah input yang digunakan, U rk adalah bobot  tertimbnag  dari  output  r  yang  dihasilkan  tiap  sektor  pendidikan kabupaten/kota k, U rk adalah bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap sektor  pendidikan  kabupaten/kota  k,  Vik  adalah  bobot  tertimbang  dari  input  i yang dihasilkan tiap sektor pendidikan, Zk adalah nilai optimal sebagai indikator relatif dari sektor pendidikan kabupaten/kota k.
Skor  efisiensi  berkisar  dari  0  hingga  1  atau  0  hingga  100  persen. Pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  Kabupaten/Kota  yang  efisien memiliki skor efisiensi sebesar 1 atau 100 persen.
Penelitian ini menggunakan tiga model. Model pertama, kontribusi input belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  dan  kontribusi  output  rata-rata  lama sekolah  dan  angka  melek  huruf  dalam  menentukan  skor  efisiensi  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  di19  kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Barat menggunakan DEA.
Model kedua , merupakan perluasan dari model pertama yaitu kontriubusi input belanja pendidikan per usia anak sekolah  dan bantuan  operasional sekolah (BOS),  dan  kontribusi  output  rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  huruf dalam  menentukan  skor  efisiensi  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan menggunakan DEA.
Model  ketiga , merupakan  perluasan  dari  model  kedua  yaitu  kontriubusi input  belanja  pendidikan  per  usia  anak  sekolah,,bantuan  operasional  sekolah (BOS)  dan  rasio  guru  terhadap  murid,  dan  kontribusi  output  rata-rata  lama sekolah  dan  angka  melek  huruf  dalam  menentukan  skor  efisiensi  pengeluaran pemerintah sektor pendidikan menggunakan DEA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  2  diketahui  jumlah  kabupaten/kota  yang memiliki  tingkat  efisiensi  100%,  dimana  Kabupaten/Kota  tersebut  adalah Kabupaten/kota  yang  outputnya  telah  optimal.  Adapun  Kabupaten/Kota  yang telah  telah  mencapai  output  optimal  dengan  menggunakan  model  1  yang mengalokasikan satu input yaitu Belanja Pendidikan per Anak Usia Sekolah dan
2  output  yaitu rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  hurufadalah  1  kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
Pada tahun 2013 dengan menggunakan model 1, Kota Padang merupakan Kota dengan input belanja pendidikan per anak usia sekolah yang rendah namun telah  mencapai    output  yang  optimal.  Hal  ini  berbeda  dengan  Kabupaten Kepulauan  Mentawai  yang  memiliki  belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah tinggi,  namun  belum  bisa  mencapai  efisiensi  100%  atau  output  yang  optimal. Sementara  itu  tingkat  efisiensi  terendah  berada  pada  Kabupaten  Mentawai dengan  tingkat  efisiensi  berada  dibawah  rata-rata  yaitu  93.94  %.  Artinya  untuk menjadi kabupaten yang outputnya optimal  diperlukan peningkatan upaya dalam memaksimalkan output sebesar 6.06 %. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  belum  terealisasi  dengan  baik.  juga mengungkapkan  bahwa  rata-rata  skor  efisiensi  tergolong  cukup  tinggi  yaitu sebesar 98.10%.
Artinya  untuk  menjadi  kabupaten/kota  yang  memiliki  output  yang optimal,  pemerintah  harus  meningkatkan  upaya  dalam  memaksimalkan  output sebesar  1.90  %  dari  kondisi  yang  ada.Adanya  peningkatan  rata-rata  tingkat efisiensi output ini juga disertai dengan peningkatan jumlah kabupaten/ kota yang telah  optimal.  Berikut  hasil  perhitungan  tingkat  efisiensi  dengan  menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) ditunjukan tabel 2. Berdasarkan tabel 2 pada Model 2 yang digunakan untuk menilai peranan belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  dan  bantuan  operasional  sekolah terhadap peningkatan efisiensi output.Pada model 2 jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki output optimal adalah Hal ini dapat terlihat dari peningkatan rata- rata  efisiensi  menjadi  98.69  %.  Untuk  mencapai  tingkat  efisiensi  100%  maka diperlukan  adanya  upaya  peningkatan  sebsar  1,31  %.  Peningkatan  rata-rata efisiensi  juga  disertai  peningkatan  jumlah  kabupaten/kota  yang  pengeluaran pemerintahnya  sektor  pendidikannya  telah  efisiensi.  Jumlah  kabupaten  /kota yang efisiensi pada model ini yaitu 4 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten yang telah efisiensi  pada  model  ini  yaitu  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  Kabupaten Pasaman,Kabupaten  Agam,dan  Kabupaten  Pasaman  Barat.Sementara  untuk tingkat kota yang efisiensi yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
Pada model 3 juga dapat kita lihat dengan mengalokasikan 3 input dan 2 output  yaitu  belanja  pendidikan  per  anak  usia,bantuan  operasional  sekolah  dan rasio guru terhadap murid dan kontribusi output rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf  menjadi 7 kabupaten/kota yang telah efisiensi.
Pada  Model  tiga  rata-rata  efsiensi  meningkat  dari  model  sebelumnya  menjadi 98,78%.  Adapun  kabupaten/kota  yang  telah  efisiensi  meningkat  menjadi  5 kabupaten  dan  2  kota    yaitu  Kabupaten  Kepualauan  Mentawai,  Kabupaten Pasaman,Kabupaten  Solok  Selatan,  Kabupaten  Agam  dan  Kabupaten  Pasaman Barat. Kota Padang. Kota Solok dan Kota Bukittinggi.
26 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 17-30
Tabel 2: Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
Kabupaten/Kota 2013 Model 1 Model 2 Model 3 Kabupaten Kep.Mentawai 93.94 100.00 100.00 Pesisir Selatan 96.78 96.78 96.78 Kabupaten Solok 97.55 98.61 98.61 Sijunjung 94.89 96.02 96.02 Tanah Datar 97.76 98.18 98.18 Padang Pariaman 95.07 95.23 95.23 Agam 98.59 100.00 100.00 Lima Puluh Kota 98.14 98.14 98.15 Pasaman 99.39 100.00 100.00 Solok Selatan 97.96 98.22 100.00 Dharmasraya 97.65 97.67 97.67 Pasaman Barat 100.00 100.00 100.00 Kota Padang 100.00 100.00 100.00 1Solok 99.57 99.57 99.57 Sawahlunto 98.70 98.70 98.70 Padang Panjang 99.41 99.41 99.41 Bukitiingi 100.00 100.00 100.00 Payakumbuh 99.42 99.42 99.43 Pariaman 99.11 99.11 99.12 Rata-rata Skor Optimal 98.10 98.69 98.78 Jumlah kabupaten/kota output yang optimal(%) 3 (15.79) 6 (31,57) 7 (36.84) Jumlah kabupaten/kota belum optimal (%) 16 (84.21) 13 (68,42) 12 (63.15)
Sumber : Hasil Penelitian VRS-Output Oriented, 2015 (data diolah)
Pada  tahun  2014  dengan  menggunakan  model  1,  jumlah  kabupaten/kota yang  efisien  adalah  1  Kabupaten  Pasaman  Barat,  Kota  Padang  dan  Kota Bukittingi.
Berdasarkan Tabel 3 dengan menggunakan model 1 kabupaten/kota yang memiliki  efisiensi  100  %  adalah  Kabupaten  Pasaman  Barat.Kota  Padang  dan Kota Bukittinggi.
Pada model 2 rata-rata skor efisiensi kabupaten/kota meningkat  menjadi 99.28%.Pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan    telah  efisien  di  Sumatera Barat  berjumlah  7  kabupaten  dan  4  kota.  Pada  model  3  dengan  mengalokasikan input belanja pendidikan per anak usia sekolah, bantuan operasional sekolah dan rasio guru terhadap murid maka pencapaian tingkat efisiensi sebesar 99,51 %.
Tabel  3:  Tingkat  Efisiensi  Pengeluaran  Pemerintah  sektor  Pendidikan  Di
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Kabupaten/Kota 2014 Model 1 Model 2 Model 3 Kabupaten Kep.Mentawai 93.95 100.00 100.00 Pesisir Selatan 96.78 97.40 97.56 Kabupaten Solok 97.67 100.00 100.00 Sijunjung 94.93 95.83 96.13 Tanah Datar 97.87 100.00 100.00 Padang Pariaman 95.04 96.35 97.31 Agam 98.62 100.00 100.00 Lima Puluh Kota 99.18 100.00 100.00 Pasaman 99.42 100.00 100.00 Solok Selatan 97.91 99.09 99.11 Dharmasraya 97.55 98.06 98.31 Pasaman Barat 100.00 100.00 100.00 Kota Padang 100.00 100.00 100.00 Solok 99.56 99.93 100.00 Sawahlunto 98.74 100.00 100.00 Padang Panjang 99.62 100.00 100.00 Bukitiingi 100.00 100.00 100.00 Payakumbuh 99.44 99.76 99.78 Pariaman 99.13 99.82 99.84 Rata-rata Skor Optimal 98,18 99,28 99,51 Jumlah kabupaten/kota output yang optimal(%) 3 (15,78) 11 (57,90) 12 (68,43)
Sumber : Hasil Penelitian VRS-Output Oriented, 2015 (data diolah)
Pembahasan
Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan  yang  Efisien  dan  tidak  efisien di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2013
Berdasarkan  hasil  penelitian  menggunakan  DEAWIN  bahwa  skor efisiensi  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  di  kabupaten/kota  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  menggunakan  model  1  tergolong  tinggi.  Namun  dengan menggunakan  model  2  skor  efisiensi  kabupaten/kota  terus  meningkat.  Dari  ke dua  model  yang  digunakan  skor  efisiensi  terbaik  adalah  dengan  menggunakan model 2 dan model 3 dibuktikan dengan sedikitnya jumlah Kabupaten/kota yang outputnya belum optimal.
Berdasarkan Tabel  2  bahwa  perkembangan  belanja  pendidikan  per  anak usia  sekolah  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2013  kabupaten/kota  yang memiliki  belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  yang  efisien  adalah Kabupaten  Pasaman  Barat,Kabupaten  Pasaman  dan  Kota  Padang.  Sedangkan Kabupaten/Kota  yang  memiliki  belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  diatas
28 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 17-30
rata-rata  adalah  Kepulauan  Mentawai,  Kota  Solok,Kota  Padang  Panjang  dan Kota Pariaman.
Pada Model 1  memperlihatkan bagaimana peranan biaya pendidikan per anak usia sekolah sebagai variabel input seperti Rica Amanda (2010). Diketahui bahwa  jumlah  kabuapaten/kota  yang  efisiensi  pada  model  ini  adalah  Kabupaten Pasaman  Barat    dan  2  kota  yaitu  Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi.  Rata-rata upaya  yang  mesti  dilakukan  agar  kabupaten/kota  yang  tidak  optimal  pada  tahun 2013  menjadi  efisiensi  adalah  sebesar    27.34  %  (Rata-Rata  Lama  Sekolah)  dan 1.97 % (Angka Melek Huruf). Terjadinya ketidakefisienan tersebut di dapat pada sumbangan terbesar dari Kabupaten Mentawai dengan upaya perbaikan Rata-rata lama sekolah sebesar 72.80 % dan untuk 6.50 % upaya perbaikan Angka Melek Huruf. Kota Padang meskipun memiliki belanja pendidikan per anak usia sekolah yang rendah  namun telah  mencapai output yang optimal yaitu 100%. Melainkan Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  yang  memiliki  biaya  pendidikan  per  anak  usia sekolah diatas rata-rata belum mencapai output yang optimal.

## Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang efisien dan tidak efisien di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2014
Sama  halnya  dengan  tahun  2013.  pada  tahun  2014  juga  dilakukan penelitian  untuk  mengetahui  efisiensi  dan  sumber-sumber  ketidakefisiensian pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.  Dengan  menggunakan  model  1.diketahui  dari  hasil  penelitian  bahwa masih  banyak  Kabupaten/Kota  yang  tidak  efisiensi  karena  alokasi  input  hanya berasal dari Belanja Pendidikan per Anak Usia Sekolah saja.
Rata-rata  upaya  yang  mesti  dilakukan  agar  kabupaten/kota  yang  tidak efisiensi    pada  model  1  tahun  2014  menjadi  efisiensi  adalah  sebesar    26.67  % (Rata-Rata  Lama  Sekolah)  dan  1.89  %  (Angka  Melek  Huruf).  Terjadinya ketidakefisiensian  tersebut  di  dapat  pada  sumbangan  terbesar  dari  Kabupaten Kepulauan  Mentawai  dengan  upaya  perbaikan  rata-rata  lama  sekolah  sebesar 73.70 %.. dan untuk 6.40 % upaya perbaikan angka melek huruf.  Selain dengan upaya perbaikan    rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  huruf  juga  diperlukan upaya perbaikan pada belanja pendidikan per anak usia sekolah. Rata-rata upaya perbaikan belanja pendidikan per anak usia sekolah sebesar  -14.04 %.
Sedangkan  dengan  menggunakan  model  2  tahun  2014  yang menggalokasikan  input  berupa  belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah.  dana bantuan  operasional  sekolah  dan  rasio  guru  terhadap  murid.  serta  output  yaitu rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  huruf  tingkat  efisiensi    mengalami peningkatan.  Jumlah  kabupaten/kota  yang  tidak  efisiensi  mengalami  penurunan. Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  dengan menggunakan  model  2  yang  memeperlihatkan  bagaimana  peranan  belanja pendidikan  per  anak  usia  sekolah.  batuan  operasioanal  sekolah  dan  rasio  guru terhadap murid di kabupaten/Kota Sumatera Barat telah efisiensi . Kabupaten  yang  memiliki  skor  efisiensi  terendah  adalah  kabupaten Sijunjung  dengan  skor  efisiensi  sebesar  94.90%.Untuk  mencapai  efisiensi sempurna  diperlukan  upaya  perbaikan    sebesar  46.4%    terahadap  rata-rata  lama sekolah  dengan  biaya  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  yang  tetap  dan
peningkatan  biaya  bantuan  operasional  sekolah  sebesar  24.7%  atau  sebesar 5.785 (juta rupiah).  Disamping itu perlu juga adanya penurun jumlah rasio guru terhadap  murid  sebesar  21.9%  atau  rasio  guru  terhadap  murid  menjadi  7  guru dalam 100 orang murid.
Sementara itu Kota Padang   dan Kota Bukitiinggi  merupakan kota yang telah  mencapai  skor  efisiensi  100  %  dalam  pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan  baik  menggunakan  Model  1  dan  Model  2  dan  Model  3  pada  tahun 2013-2014. Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi belanja pendidikan.Bantuan  Operasional  Sekolah  dan  rasio  guru  murid  dengan  variabel output  rata-rata  lama  sekolah  dan  angka  melek  huruf  telah  optimal.  Dengan belanja  pendidikan  per  anak  usia  sekolah  yang  cukup  rendah  tetapi  dapat mencapai  tingkat  capaian  pendidikan  yang  optimal.  Kabupaten/Kota  yang  telah efisiensi rata-rata memiliki belanja pendidikan per anak usia sekolah yang relatif lebih kecil.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  pada  bab  sebelumnya  dapat disimpulkan  (1).  Berdasarkan  hasil  perhitungan  DEA.  pada  tahun  2013  ada sebagian  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikannya  yang  tidak  efisiensi.   Berdasarkan  pada  model 1 (satu) dengan  menggunakan asumsi  VRS. Kabupaten/kota yang tidak efisiensi adalah  11  kabupaten  dan  5  kota.  Pada  Model  2  Kabupaten  kota  yang  tidak efisiensi  menjadi  13  kabupaten/kota.  Pada  Model  3  kabupaten/kota  yang  tidak efisiensi  mengalami  penurunan  yakni  12  kabupaten/kota.Pada  tahun  2014 kabupaten/kota yang tidak efisiensi dengan menggunakan asumsi VRS berjumlah 16  kabupaten/kota  yaitu    11  kabupaten  dan  5  kota  yang  sama  pada  tahun  2013 pada model 1. Pada model 2 Kabuapten/Kota yang tidak efisiensi yaitu sebanyak 8  Kabupaten/Kota.  Pada  model  3  jumlah  kabupate/kota  yang  tidak  efisiensi berjumlah 7 kabuapten/kota.  Sementara itu Kabupaten/Kota yang telah efisiensi adalah  Kabupaten  Pasaman  Barat,Kota  Padang  dan  Kota  Bukittinggi.  (2). Ketidakefisiensian pada Kabupaten/kota yang berdasarkan pada  model 1 berasal dari  alokasi  dan  alokasi  output.  Pada  Model  1  alokasi  input  hanya  Belanja Pendidikan  per  anak  usia  sekolah  saja.  Namun  pada  model  2  ketidakefisiensian pada kabupaten/kota teridiri dari dana Bantuan Operasional (BOS) dan rasio guru terhadap murid dengan alokasi output yang sama yaitu rata-rata lama sekolah dan Angka  Melek  Huruf.  (3).  Pada  daerah  yang  belum  efisiensi  berarti  daerah tersebut  belum  mampu  menggunakan  input  sumberdaya  berupa  belanja pendidikan  per  anak  usia  sekolah  belum  dapat  digunakan  secara  optimal. Penambahan jumlah input  berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rasio  guru  terhadap  murid  menghasilkan  tambahan  ouput  capaian  pendidikan yang  lebih  besar  dan  tingkat  efisiensi  juga  mengalami  peningkatan.  Temuan  ini memberi  arti  lebih  jauh  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  capaian  pendidikan maka  diperlukan  adanya  peningkatan  dari Outpu t  (rata-rata  lama  sekolah  dan angka melek huruf) pada masing-masing daerah.
30 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 17-30

## DAFTAR RUJUKAN
Afonso,  Antonio  dan  Aubyn,St,Miguel.  2004. Non  Parametric  Approaches  to Education  and  Health  expenditure  Efficiency  in  OECD  Countries .JEL: 118. Akhmad  Syakir  Kurnia.  2006. Model  Pengukuran  Kinerja  dan  Efisiensi  Public MetodeFree Disposable Hull (FDH). Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No.2, hal : 1-20 .
Almekidenders,  Geert,  Aloina  Cebotari,  and  Andreas  Billmeier.  2007. Arab republic  Of  Egypt  :  selected  Issues IMF  Country  Report  No.
07/381.http://www.imf.org/external/pubs /ft/scr/2007/cr07381.pdf.
Diakses pada tanggal 8 Desember 2015 Bank Dunia 2007. Investasi Dalam Pendidikan Pada Tingkat Kabuapten/Kota Di Indonesia  :  Sebuah  Kajian  Pengeluaran  Publik  Dan  Pengelolaan Keuangan Pada Tingkat Daerah . Jakarta: kantor Bank Dunia Bastian. 2006. Sistem Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia .Salemba : Jakarta. Case, Karl E and Ray C. Fair (2002). Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Edisi Lima. Jakarta : PT. Prenhallindo. Dina,Lela  Pertiwi.  2007. Efisiensi  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  di  Propinsi Jawa  Tengah. Jurnal  Ekonomi  PembangunanVol.  12  No.2.Hal  123-139. Diakses pada tanggal 10 Juli 2015 Ferdian,Ilham Reza dan R. Nungroho Purwanto. 2006. P engukuran Kinerja Bank Syariah  :  Integrasi  Pendekatan  DEA  dengan  analisis  Rasio  Keuangan . JakartaDirjen  Perimbangan  Keuangan  Departemen  Keuangan.  Barbagai Tahun “ Anggaran Daerah Per Sektor” http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/81/Diakses  tanggal  31  Agustus 2015
Irfan,  Muhammad.2014. Efisiensi  Pendidikan  dan  Persekolahan  Dengan Pendekatan Ilmu Ekonomi. Padang : UNP Javarof,Etibar.2008.Goverment  Spending  on  Health    Care  and  Education  in Croatia : Efficiency and Reform Options.IMF Working Paper Kunia, Akhmad Syakir. “ Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik metode  Free  Disposable  Hull  (FDH ).  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan. Vol 11 No.1-20. Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE. Pindyck,Robert  S  dan  Daniel  L.  Rubinfeld.2007. Mikroekonomi .Jakarta:  PT. Indeks Ramanathan,  R.2003. An  Introduction  to  Data  Envelopment  Analysis .  New Delhi. Sage.Sage Publication. Sukirno,  Sadono.2001.Pengantar  Teori  Ekonomi  Mikro.Jakarta:  PT.Raja
Grafindo Persada
Sukirno,Sadono.2005. Mikroekonomi Teori Pengantar .Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Salvatore, Dominick.2007. Mikroekonomi . Jakarta : Erlangga Todaro, Michael P& Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.