## JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Journal of Environmental Education and Sustainable

## Development
Volume 24 - Nomor 02, 2023
Available at http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)
Pengaruh Industri dan PLTU Serta PDRB Hijau sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Provinsi Banten
Murni Rahayu Purwaningsih 1 * 1 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung *Coressponding author email: murnirahayu@gmail.com
Artikel info

## ABSTRAK
Received   : 18 Agustus 2022 Revised     : 6 Maret 2023 Accepted   : 25 September 2023 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberadaan industri dan  PLTU  terhadap  lingkungan  di  Provinsi  Banten.  Dengan  analisis menggunakan metode DPSIR, diketahui impact dari emisi yang dihasilkan dari  pembakaran  batubara  sebagai  bahan  baku  PLTU  serta  dari  industri adalah gangguan sistem pernafasan sebagai efek paling ringan, serta risiko kematian  dini  sebagai  efek  paling  berat. Response yang  telah  dilakukan Pemerintah  Provinsi  Banten  lebih  banyak  dari  sisi  hilir,  seperti  evaluasi, pembinaan,  pengawasan  serta  penurunan  beban  pencemaran.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  upaya  dari  sisi  hulu,  yaitu perencanaan  dan  kebijakan  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada pembangunan  ekonomi  dan  pencapaian  target  nasional  saja,  tetapi  sektor lingkungan  dan  sosial  juga  dapat  diinternalisasi.  Salah  satu  upaya  yang dapat dipertimbangkan adalah perhitungan PDRB hijau. Hasil perhitungan PDRB hijau di Provinsi Banten tahun 2018 sebesar Rp 396,6 T atau 91,4% dari  nilai  PDRB  konvensional.  Dengan  hasil  perhitungan  PDRB  hijau diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  pentingnya  internalisasi lingkungan dalam pembangunan.
Kata kunci :
DPSIR, PDRB, PDRB Hijau, Industri, PLTU
Keywords:
DPSIR, GRDP, green GRDP, industry, PLTU

## ABSTRACT
This paper aims to analyze the impact of industry and PLTU on Banten Province’s environment. By using the DPSIR method, it is known that the impact of emissions from burning coal as raw material for steam power  plants  and  industry  is  respiratory  system  disturbances  as  the mildest effect, and the risk of premature death as the most severe effect. The efforts that have been made by the Banten Provincial Government are  more  from  the  downstream  side,  such  as  evaluation,  guidance, supervision and reduction of the pollution load. This paper also aims to identify efforts from the upstream side, how planning and policies are not only oriented to the economic sector and achieving national targets, but also to internalize the environmental and social sectors. Calculation  of  green  GRDP  is  one  of  the  efforts  that  can  be considered.  The  calculation  of  green  GRDP  in  Banten  Province  in 2018  is  Rp.  396.577.761.742.924,-  or  91.4%  of  the  conventional GRDP value. With the calculation of green GRDP, it is hoped that it can  provide  an  understanding  of  the  importance  of  environmental internalization in development.
https://doi.org/10.21009/plpb.v%vi%i.28396
How  to  Cite : Purwaningsih. M.R. (2023). Pengaruh Industri dan PLTU serta PDRB Hijau sebagai Upaya Pengelolaan  Lingkungan  Di  Provinsi  Banten. Jurnal  Pendidikan  Lingkungan  dan  Pembangunan Berkalnjutan , 24 (02), 21-35.doi: https://doi.org/10.21009/plpb.v%vi%i.28396

## 22 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 24(02), 2023

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten didominasi oleh sektor industri pengolahan. Rata-rata  kontribusi  sektor  industri  dari  tahun  2010  –  2019  adalah  36,6%  dengan  subsektor terbesar adalah industri bahan kimia, industri alas kaki, serta industri logam dasar, besi dan baja (banten.bps.go.id).  Berdasarkan  data  Kemenperin  tahun  2016  terdapat  20  kawasan  industri yang tersebar di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, yang  pengembangannya  didukung  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah. Pembangunan  dan  pengembangan  Pelabuhan  Merak,  Jalan  Bebas  Hambatan  Jakarta-Merak, Jaringan  Jalan  Kereta  Api  Jakarta-Rangkasbitung-Merak,  dan  Bandara  Udara  Internasional Soekarno-Hatta menjadi bentuk dukungan infrastruktur terhadap kawasan industri di Provinsi Banten  (Rencana  Strategis  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Banten  Tahun  2017  –  2022 Perubahan).  Berdasarkan  data  BKPM  (dalam  kemenperin.go.id)  ,  kinerja  realisasi  investasi industri tahun 2015 di Banten mencapai Rp 42,5 Triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 100.032 jiwa.
Dalam  rangka  turut  serta  menghentikan  laju  pemanasan  global  yang  menyebabkan krisis iklim, Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 atau 41% jika menerima bantuan internasional (Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan  Pengendalian  Gas  Rumah  Kaca  dalam  Pembangunan  Nasional).  Kebijakan  Pemerintah untuk  mewujudkan  target  tersebut  salah  satunya  adalah  dengan  pengembangan  pembangkit listrik  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT).  Namun  saat  ini,  menurut  Kementerian  ESDM, pembangkit  listrik  masih  didominasi  oleh  energi  fosil.  Realisasi  bauran  energi  hingga Desember tahun 2020 masih didominasi oleh PLTU sebesar 66,3% (RUPTL PT PLN Tahun 2021 - 2030).
Sejak  tahun  2015  –  2019  dan  dilanjutkan  sampai  tahun  2024,  Pemerintah  memiliki target  pembangkit  listrik  sebesar  35.000  MW  (RPJMN  Tahun  2020  –  2024).  Hal  ini dilatarbelakangi  kebutuhan pasokan listrik  di  seluruh  Indonesia dengan asumsi  pertumbuhan ekonomi  7%.  Untuk  pencapaian  target  tersebut  Pemerintah  membangun  pembangkit  listrik yang  tersebar  dari  Sumatera  hingga  Papua.  Tahun  2021  setidaknya  terdapat  23  pembangkit listrik yang sedang konstruksi dan dalam tahap perencanaan untuk sistem Jawa – Bali. PLTU juga menjadi bagian dari pembangkit listrik yang akan dibangun. Di Provinsi Banten setidaknya terdapat 3 PLTU  yang sedang konstruksi,  yaitu PLTU Lontar Extension, PLTU Jawa-9, dan PLTU Jawa-10 (RUPTL PT PLN Tahun 2021 - 2030). Target operasi PLTU Lontar Extension tahun 2021, PLTU Jawa-9 tahun 2025, sedangkan PLTU Jawa-10 tahun 2026.
Kebijakan  dalam  pembangunan  PLTU  seakan  menjadi  kebalikan  pada  upaya Pemerintah  untuk  mengurangi  emisi  GRK.  Temuan  Recourse  (dalam  Walhi,  2020),  bahwa PLTU  Jawa  9  dan  10  yang  akan  dibangun  diperkirakan  bisa  melepaskan  10  juta  ton  karbon dioksida setiap tahun, setara dengan emisi rata-rata negara Thailand atau Spanyol.

## Pengaruh Industri dan PLTU Serta PDRB Hijau sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Provinsi Banten 23
Pertumbuhan industri dan keberadaan PLTU selain memberikan dampak positif pada perekonomian  serta  mencukupi  kebutuhan  energi  listrik  di  Provinsi  Banten,  tetapi  juga memberikan dampak negatif pada lingkungan. Proyeksi emisi GRK dari pembangkit listrik dan industri  pada  tahun  2025  adalah  48,0  juta  ton  CO 2 e  (atau  87,1%  dari  total  emisi  GRK) sedangkan pada tahun 2050 menjadi sebesar 262,7 juta ton CO 2 e (atau 95,7% dari total emisi GRK).  Perhitungan  proyeksi  emisi  GRK  tersebut  berdasarkan  pada  pemenuhan  kebutuhan energi listrik sesuai skenario Rancangan RUED Provinsi Banten tahun 2015 – 2050.
Penney,  dkk  (2009)  menyebutkan  dampak  dari  pembangkit  listrik  dan  operasional perusahaan batubara menyebabkan kematian 6.000 sampai 10.000 per tahun karena penyakit jantung,  pernapasan,  dan  kanker  paru-paru.  Polusi  udara  dari  PLTU  juga  berkaitan  dengan dampak  kesehatan  lainnya  termasuk  kematian  bayi,  asma  dan  penyakit  paru-paru  lainnya. Dengan  rencana  pembangunan  35.000  MW  pembangkit  listrik  di  Indonesia,  dengan  22.000 MW diantaranya dari PLTU batubara,
Dalam rangka pembangunan, keberadaan industri dan PLTU memiliki kontribusi besar terutama pada peningkatan PDRB. Namun pembangunan di Provinsi Banten tidak hanya dilihat dari sektor ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan sektor lingkungan dan sosial.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari keberadaan industri dan PLTU terhadap lingkungan di Provinsi Banten dengan menggunakan pendekatan DPSIR serta menghitung PDRB hijau Provinsi Banten sebagai pertimbangan upaya penanganan (response) dari sisi hulu. Perhitungan PDRB hijau tidak serta merta menggantikan PDRB konvensional, tetapi  diharapkan  dapat  menjadi  pertimbangan,  pengawas,  dan  alat  kontrol  pembangunan  di Provinsi Banten. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain:
1. Menyusun analisis pendekatan DPSIR terhadap industri dan PLTU di Provinsi Banten;
2. Membuat perhitungan PDRB hijau dan membandingkan dengan PDRB konvensional Provinsi Banten.
Keberadaan  industri  dan  PLTU  tidak  hanya  berdampak  positif  pada  perekonomian Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan DPSIR, dilakukan analisis hubungan sebab akibat  pada  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  terutama  lingkungan  dari  keberadaan  industri  dan PLTU di Provinsi Banten.
Kebaruan dari penelitian ini tidak hanya menggunakan analisis kerangka DPSIR, tetapi juga melakukan perhitungan PDRB hijau Provinsi Banten. Perhitungan PDRB hijau dilakukan sebagai  pertimbangan  upaya  antisipasi  atau  pencegahan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan industri  dan  PLTU  terhadap  lingkungan.  Upaya  tersebut  merupakan  sisi  hulu  atau  pada pertimbangan perencanaan, agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan yang tidak hanya memberikan jaminan bagi generasi saat ini tetapi juga untuk generasi masa yang akan datang.
Perhitungan  PDRB  hijau  menggunakan  pendekatan  penelitian  Setyarko  (2018)  dan menyempurnakan  penelitian  Wibowo  dan  Minggu  (2019).  Wibowo  dan  Minggu  (2019) melakukan perhitungan PDRB semi hijau Kota Jakarta. Perhitungan PDRB semi hijau

## 24 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 24(02), 2023
dilakukan  hanya  pada  nilai  deplesi  sumber  daya  alam  dan  tidak  memperhitungkan  nilai degradasi.  Setyarko  (2018)  melakukan  perhitungan  PDRB  hijau  Kota  Bekasi,  dengan menghitung nilai deplesi dan degradasi lingkungan. Kegiatan deplesi atau eksploitasi sumber daya alam adalah eksploitasi sumber daya air tanah, sedangkan degradasi lingkungan dihitung berdasarkan  emisi  gas  kabon  CO 2 dari  kegiatan  transportasi  pembakaran  solar  dari  sektor industri.  Pendekatan  penelitian  ini  juga  akan  menghitung  nilai  deplesi  serta  degradasi  di Provinsi Banten.

## METODE

## Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Metode  ini digunakan  untuk  memberikan  gambaran  secara  menyeluruh  terkait  dengan  data-data  yang digunakan oleh peneliti.

## Prosedur Penelitian
Degradasi lingkungan sebagai dampak dari keberadaan industri dan PLTU yang paling utama  adalah  limbah  dan  emisi  gas  rumah  kaca  yang  menimbulkan  dampak  kesehatan  bagi masyarakat Provinsi Banten. Oleh karena itu nilai degradasi dih itung dengan menggunakan  pendekatan  valuasi  harga  modal  kesehatan  masyarakat  yang  terkena  dampak serta  valuasi  kontingensi  atau  ganti  rugi.  Valuasi  harga  modal  kesehatan  masyarakat dikuantifikasi  dengan  biaya  pengobatan  per  penduduk  sedangkan  valuasi  kontingensi dikuantifikasi dengan kesediaan dibayar atau menerima ganti rugi.
Valuasi  kerugian  masyarakat  menggunakan  data  hasil  penelitian  yang  serupa,  yaitu penelitian Greenpeace (2016) mengenai valuasi kerugian pencemaran industri di Rancaekek, Kabupaten  Bandung. Jumlah kompensasi  penurunan kualitas udara  adalah Rp 491.953,8 per rumah tangga per bulan. Biaya pengobatan rata-rata sebesar Rp 114.925,0 per penduduk per bulan. Nilai kompensasi dari kualitas udara dan biaya pengobatan dihitung present value-nya untuk tahun 2017 dan 2018.

## Data, Instruments dan Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder serta menggunakan hasil studi atau penelitian yang memiliki karakteristik dan tipologi yang hampir sama atau relevan. Pendekatan perhitungan PDRB hijau terutama bersumber dari penelitian Setyarko (2018) serta Wibowo dan Minggu (2019). Data sekunder yang digunakan diantaranya berasal dari website BPS, BPS Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, PT PLN, PT PDAM dan Kementerian atau Dinas terkait.

## Teknik Analisis Data
Metode analisis dilakukan dengan analisis data deskriptif. Dilakukan dua analisis, yaitu menggunakan pendekatan DPSIR untuk analisis dampak dari keberadaan industri dan PLTU terhadap  pengelolaan  lingkungan  di  Provinsi  Banten  serta  perhitungan  PDRB  hijau  Provinsi Banten, sebagai rekomendasi upaya ( response ) dari sisi hulu atau perencanaan pembangunan

## Pengaruh Industri dan PLTU Serta PDRB Hijau sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Provinsi Banten 25
Provinsi  Banten.  Dampak  dari  kegiatan  industri  dan  PLTU  dibatasi  dari  tahun  2016  sampai 2018.  Analisis  kerangka  DPSIR  digunakan  untuk  menggambarkan  hubungan  sebab  akibat kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan dari keberadaan industri dan PLTU. Driving  force penyebab  terjadinya  perubahan  lingkungan  dengan  menciptakan pressure terhadap lingkungan, dan akan menimbulkan dampak lingkungan. Impact yang muncul dapat berupa  dampak  terhadap  lingkungan,  ekonomi,  dan  juga  pada  masyarakat.  Dampak  negatif yang muncul, selanjutnya perlu ditanggapi dengan cara seperti menyusun kebijakan tata kelola. Jika kebijakan tersebut memberikan akibat, maka akan mempengaruhi kembali driving forces, pressure, state, dan impact .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seiring  dengan  peningkatan  populasi,  kegiatan,  serta  kebutuhan  manusia,  jumlah emisi karbon yang dihasilkan turut meningkat. Peningkatan emisi berujung pada peningkatan suhu  bumi.  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2016  tentang Pengesahan  Paris  Agreement  atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  PBB  mengenai  Perubahan Iklim.  Didalamnya  tercantum  kewajiban  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  yang ditetapkan  secara  nasional  untuk  membatasi  kenaikan  suhu  rata-rata  global  di  bawah  2 0 C sampai 1,5 0 C dari tingkat suhu praindustrialisasi.
Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi dengan sumber emisi utama dari energi, yaitu  55,2%  dari  emisi  yang  dihasilkan  (wri-indonesia.org,  2010).  Sisanya  berasal  dari limbah  dan  perubahan  tata  guna  lahan  serta  kehutanan.  Berikut  dilakukan  analisis  DPSIR mengenai  emisi  GRK  yang  dihasilkan  dari  industri  dan  PLTU  di  Provinsi  Banten  serta response kebijakan  yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan  yaitu melalui instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan.

## Driving Force (Pemicu)

## 1. Sektor Industri sebagai Basis Ekonomi di Provinsi Banten
Provinsi Banten menjadi salah satu penyumbang PDB terbesar. Pada tahun 2020 Provinsi Banten berkontribusi Rp. 626 T atau 4,05% terhadap PDB nasional. Sektor industri pengolahan menjadi sektor basis pada struktur PDRB Provinsi Banten.

## 26 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 24(02), 2023

## Gambar 1. Rata-Rata Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Provinsi Banten Periode Tahun 2010- 2019
Tiga  sektor  penyumbang  terbesar  PDRB  Provinsi  Banten  tahun  2010  –  2019  adalah  sektor industri pengolahan dengan rata-rata per tahun 36,6%; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13,4%; serta sektor real estate 8,1%. Subsektor industri yang berkontribusi besar adalah industri bahan kimia, industri alas kaki, serta industri logam dasar, besi dan baja.

## 2. Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional, disebutkan bahwa listrik menjadi salah satu Program Strategis Nasional. Proyek ini dilatarbelakangi masih banyak daerah  yang defisit listrik. Tahun 2020 menurut Kementerian ESDM, pembangkit listrik masih didominasi oleh energi fosil. Realisasi bauran energi hingga Desember tahun 2020 masih didominasi oleh PLTU sebesar 66,3% (RUPTL PT PLN Tahun 2021  -  2030).  Ditargetkan  pada  tahun  2025  bauran  energi  dari  EBT  minimal  menjadi  23% sedangkan batubara paling besar menjadi 55% (RUPTL PT PLN Tahun 2021 – 2030).
Di  Provinsi  Banten,  dengan  kegiatan  basis  perekonomian  yang  ditopang  industri, konsumsi  energi  menjadi  kebutuhan.  Penggunaan  listrik  untuk  industri  tahun  2020  sebesar 13.027  GWh  atau  sebesar  58,5%  dari  total  penggunaan  listrik.  Pasokan  listrik  di  Provinsi Banten terdiri dari pembangkit yang terkoneksi ke jaringan 150 kV sebesar 2.060 MW terdiri dari PLTGU Cilegon, PLTU Labuan, dan PLTU Lontar dan yang terkoneksi ke jaringan 500 kV terdiri dari PLTU Suralaya sebesar 3.802 MW, PLTU LBE 625 MW, dan PLTU Jawa-7 unit 1 sebesar 991 MW (RUPTL PT PLN Tahun 2021 – 2030).

## Pressure (Tekanan)
Jumlah  penduduk  Provinsi  Banten  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2010  sebanyak 11,6 juta jiwa menjadi 12,9 juta jiwa pada tahun 2019. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 – 2019 adalah 2,2%.
Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2010-2020
Penduduk yang semakin meningkat berdampak pada kebutuhan lapangan pekerjaan yang juga meningkat.  Industri  dianggap  mampu  menyerap  tenaga  kerja  dalam  jumlah  besar  yang  pada akhirnya  dapat  mengurangi  pengangguran.  Sektor  industri  sebagai  lapangan  pekerjaan  serta sebagai  sektor  basis  di  Provinsi  Banten,  mengakibatkan  kegiatannya  mendominasi  dan jumlahnya terus meningkat.
Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah industri besar dan sedang di Provinsi  Banten yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2017 namun sedikit menurun pada tahun 2018.
Tabel 1 . Jumlah Industri Besar dan Sedang Tahun 2010 – 2018 Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 Kab Pandeglang 13 12 12 11 13 13 11 10 9 Kab Lebak 17 16 17 18 20 20 23 27 26 Kab Tangerang 704 689 682 675 782 782 757 1.13 7 1.13 1 Kab Serang 143 144 144 152 148 148 184 245 236 Kota Tangerang 583 563 555 561 559 559 638 776 731 Kota Cilegon 76 77 77 77 81 81 79 95 86 Kota Serang 23 23 21 19 22 22 25 40 31 Kota Tangerang Selatan 61 59 62 57 57 57 145 185 180 Provinsi Banten 1.62 0 1.58 3 1.57 0 1.57 0 1.68 2 1.68 2 1.86 2 2.51 5 2.43 0
Pertumbuhan penduduk serta jumlah industri yang semakin banyak berdampak pada kebutuhan energi  listrik  yang  juga  meningkat.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik,  dibawah  ini gambar kebutuhan energi listrik yang harus dibangkitkan pembangkit listrik di Provinsi Banten.
9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

## 28 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 24(02), 2023
Gambar 3. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik
Berdasarkan  simulasi  pada  Rancangan  RUED  Provinsi  Banten  Tahun  2015  –  2050, kebutuhan listrik dari seluruh sektor pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 40,1 GWh dan pada tahun 2050 sebesar 225,2 GWh. Melihat bauran energi, sumber energi listrik Provinsi Banten masih didominasi oleh batubara, minyakbumi, dan gas bumi sedangkan EBT masih pada porsi yang kecil.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN tahun 2021 – 2030, disebutkan bahwa selain pembangkit listrik yang sudah ada di Provinsi Banten, terdapat 3 PLTU dan 20 unit pembangkit listrik lain yang saat ini masih tahap konstruksi dan perencanaan. PLTU yang  sedang  tahap  konstruksi  antara  lain  PLTU  Lontar  Extension,  PLTU  Jawa-9  dan  PLTU Jawa-10.
Ketiga  unit  PLTU  baru  tersebut  berkapasitas  2.315  Megawatt  dengan  nilai  investasi lebih dari USD 3,2 Milyar. Berdasarkan RUPTL PT PLN Tahun 2021  – 2030, PLTU Lontar Extension  direncanakan  akan  beroperasi  tahun  2021,  sedangkan  PLTU  Jawa  9  dan  10 direncanakan beroperasi pada tahun 2025 dan 2026. Pada masa kontruksi, pembangunan PLTU ini  akan  menyerap  tenaga  kerja  lokal  dan  nasional  sebanyak  10.000  tenaga  kerja.  Secara ekonomi  keberadaan  PLTU  ini  mendorong  peningkatan  ekonomi  serta  mengurangi  jumlah pengangguran di Provinsi Banten.

## State (Kondisi Saat Ini)
Keberadaan  industri  dan  PLTU  di  Provinsi  Banten  tidak  hanya  berkontribusi  dalam perekonomian,  tetapi  juga  menimbulkan  dampak  lingkungan.  Limbah  yang  bersumber  dari industri  dan  PLTU  berpotensi  mengeluarkan  emisi  yang  dapat  mencemari  udara  dan  air termasuk limbah berbahaya dan beracun (B3).
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  Provinsi  Banten  membuat  perkiraan  volume limbah B3 dari kegiatan industri yang berada di Provinsi Banten pada tahun 2016 yaitu sebanyak 660,3 ribu ton. Pada November 2020 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat PTUN Kota Serang terkait izin lingkungan PLTU Jawa 9 dan 10 yang telah terbit tahun 2017. Walhi menilai izin lingkungan yang telah terbit tidak memperkirakan dampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dampak kualitas air laut serta risiko kerusakan akibat tsunami.
Berdasarkan  simulasi  supply  dan  demand  energi  pada  Rancangan  RUED  Provinsi Banten Tahun 2015 – 2050, diperkirakan tahun 2025 emisi GRK dari pembangkit listrik dan
industri  di  Provinsi  Banten  sebesar  48,0  juta  ton  CO 2 e  atau  87,1%  dari  total  emisi  GRK, sedangkan  pada  tahun  2050  sebesar  262,7  juta  ton  CO 2 e  atau  95,7%  dari  total  emisi  GRK. Berdasarkan proyeksi, PLTU Jawa 9 dan 10 diperkirakan akan COD pada 2025 dan 2026, maka akan terlihat dampaknya pada tahun 2030. Dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan  tahun  2025.  Emisi  GRK  yang  dihasilkan  pembangkit  listrik  tahun  2030 diperkirakan sebesar 43,4 juta ton CO 2 e meningkat 27,7 ton CO 2 e dari tahun 2025.

## Impact (Dampak)
Berkembangnya industri, pembangunan dan operasional PLTU memberikan implikasi langsung pada pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus  pencemaran lingkungan  yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya: tumpahan xylene dari tangkar terbakar, tumpahan HCL, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda. Disamping itu, terdapat indikasi tingkat pencemaran tinggi yang terjadi di sungai sebagai akibat kegiatan industri dan permukiman (RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022).
Dampak limbah ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi secara langsung juga dapat membahayakan  manusia  dan  makhluk  hidup  lain,  terutama  limbah  yang  memiliki  sifat berbahaya dan beracun (B3). Pencemaran udara mengakibatkan gangguan pernapasan terjadi di Kota Cilegon. Tercatat tahun 2018 – 2020 terdapat 118.184 kasus ISPA di Kota Cilegon (Dinas Kesehatan Cilegon, 2020).
Badan Energi Internasional (IEA), dalam Greenpeace (2016) mengungkapkan dari total emisi CO 2 secara global, sebesar 44% berasal dari bahan bakar batubara. Sumber terbesar emisi gas  GHG  (green  house  gas)  yang  memicu  perubahan  iklim  juga  berasal  dari  pembakaran batubara. Pembakaran batubara di PLTU juga akan menghasilkan polutan NO x dan SO 2 , yang merupakan kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2,5, serta dapat memancarkan merkuri dan arsen yang berbahaya dan mematikan.
Universitas  Harvard,  dalam  Greenpeace  (2016)  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  pemodelan  Atmospheric  Chemistry  Modeling  Group  (ACMG)  yang menunjukkan bahwa polusi udara dari operasional PLTU batubara di Indonesia menyebabkan kematian  dini  sekitar  6.500  jiwa  per  tahun.  Sedangkan  dengan  rencana  pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, dengan 22.000 MW dari PLTU batubara, diperkirakan angka kematian dini meningkat menjadi 15.700 jiwa/tahun .
Pencemaran SO 2 yang dihasilkan PLTU berdampak pada penurunan tingkat kesuburan tanah  dan  hasil  produksi  pertanian  (Nasrullah,  dkk,  2016).  Berdasarkan  data  BPS  Provinsi Banten,  hasil  produksi  pertanian  seperti  padi,  jagung,  kedelai,  dan  pisang  di  Kota  Cilegon mengalami  penurunan.  Hasil  produksi  tahun  2015  sebanyak  12,9  ton  dan  pada  tahun  2019 menjadi 9,8 ton. Penurunan produksi pertanian selain disebabkan oleh berkurangnya debit air, alih fungsi lahan, juga disebabkan oleh emisi GRK industri dan PLTU.

## 30 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 24(02), 2023

## Response (Upaya)
1. Upaya Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Industri dan PLTU
Gambar 4. Upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam Pengelolaan Limbah Industri dan PLTU
Kegiatan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya terkait pengelolaan limbah industri dan  PLTU  diantaranya  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  ketaatan  pelaku  industri, pengambilan  sampel  laboratorium,  penanganan  kasus  dugaan  pencemaran  oleh  industri  dan PLTU, serta pengawasan ke PLTU (dlhk.bantenprov.go.id).

## 2. Upaya Menurunkan Beban Pencemaran
Upaya  yang  sudah  dilakukan  untuk  menurunkan  beban  pencemaran  diantaranya pembangunan taman hutan raya (tahura) Carita, dan berbagai taman kota. Penelitian Koornneef et  al.  (2009)  mengenai  dampak  lingkungan  dari  pembangkit  listrik  dan  transportasi  dengan menggunakan  kerangka  DPSIR,  memberikan  rekomendasi  berupa  upaya  formal  seperti peraturan  yang  dapt  mengatur  pressure  lingkungan,  misalnya  dengan  teknologi  yang  dapat digunakan pada pembangkit listrik untuk mengurangi emisi.

## 3. Upaya Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Dalam  rancangan  RUED  Provinsi  Banten  tahun  2015-2050,  telah  disusun  kegiatan beserta  kelembagaan  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kegiatan  EBT.  Diantaranya  adalah rencana peningkatan kualitas dan kuantitas survei potensi EBT, membangun pembangkit EBT, pelaksanaan  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  untuk  menjamin  keberlanjutan sumber EBT, meningkatkan produksi  biofuel,  menggalakan budidaya tanaman biomassa non pangan, menjalankan konservasi energi dan melaksanakan audit energi berkala, serta prioritas anggaran untuk penelitian dan pengembangan energi.

## Rekomendasi Penerapan PDRB Hijau di Provinsi Banten
Untuk  memenuhi  kewajiban  Pemerintah  Pusat  dalam  kontribusi  pengurangan  emisi GRK  secara  nasional  di  bawah  2 0 C  –  1,5 0 C,  berbagai  upaya  dilakukan  Pemerintah.  Salah satunya  adalah  rencana  pengembangan  energi  bersih  melalui  pemanfaatan  Energi  Baru Terbarukan  (EBT)  sebesar  23%  pada  tahun  2025.  Sedangkan  rencana  mitigasi  GRK  adalah dengan co-firing biomassa pada PLTU yang ditargetkan dapat menurunkan emisi sebesar 1,7 juta ton CO 2 e per tahun.
Upaya  yang dilakukan Pemerintah Provinsi  Banten untuk  mengurangi  pencemaran di Provinsi Banten selama ini lebih pada upaya dari sisi hilir. Adanya kebijakan pembangunan dan pengembangan PLTU baru seakan menjadi kebalikan dengan upaya untuk mengurangi emisi GRK. Pertimbangan kebijakan PLTU seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi ataupun target capaian Pemerintah, namun perlu dipertimbangkan juga sisi lingkungan dan sosial.
Salah  satu  tool  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  pertimbangan  dari  sisi perencanaan  adalah  dengan  PDRB  Hijau  sebagai  indikator  pembangunan.  Pembangunan  di Provinsi Banten tidak hanya dilihat dari sektor ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan sektor lingkungan dan sosial. Secara teori, PDRB hijau memperhitungkan nilai pengambilan sumber daya alam (nilai deplesi) serta nilai kerusakan lingkungan (nilai degradasi).

## 1. Deplesi Sumber Daya Alam (Air Bersih)
Volume penjualan air di Provinsi Banten tahun 2016 adalah 228,7 juta m3, meningkat menjadi 234,0 juta m3 pada tahun 2017 dan sedikit menurun tahun 2018 menjadi 214,3 juta m3. Penggunaan untuk industri menempati posisi ketiga terbanyak. Tahun 2016 penjualan air untuk industri sebanyak 46,5 juta m3, meningkat menjadi 49,3 juta m3 pada tahun 2017, dan sedikit menurun tahun 2018 menjadi 48,6 juta m3.
Nilai ekonomi dari sumber air tanah atau disebut nilai rente air menggunakan data dari PDAM Provinsi Banten tahun 2018. Kemudian dikalikan dengan volume penjualan air bersih pada seluruh sektor (Data BPS 2016 – 2018).
Tabel 2. Rente Ekonomi Air Bersih di Provinsi Banten Tahun 2018
Nilai Rente PDAM Tahun 2018 Provinsi Banten Pendapatan total per m3 8.343,09 Biaya total 599,17 Laba kotor 7.743,92 Keuntungan normal 1.548,78 Nilai Rente 6.195,14
Nilai rente air bersih di Provinsi Banten tahun 2018 adalah Rp 6.195,14 per m3. Nilai ini  dihitung  dari  selisih  total  pendapatan  dengan  biaya  total  dan  keuntungan  normal.  Nilai deplesi  air  bersih  dihitung  dari  nilai  rente  dikalikan  dengan  volume  penggunaan  air  bersih. Untuk tahun 2016 dan 2017 dilakukan perhitungan present  value dari nilai  2018  yang sudah dihitung.

## 2. Degradasi Sumber Daya Alam
Pada  tabel  3  dan  4,  ditampilkan  volume  limbah  B3  dari  industri  serta  proyeksi  emisi GRK  dari  PLTU.  Pada  bagian  impact  telah  disampaikan  juga  bahwa  dampak  keberadaan industri dan PLTU  adalah risiko  penurunan kesehatan serta kematian dini.  Selanjutnya perlu dilakukan  valuasi  ekonomi  terhadap  dampak  tersebut.  Perhitungan  dampak  menggunakan asumsi:  penduduk  yang  terkena  dampak  degradasi  lingkungan  adalah  seluruh  penduduk Provinsi  Banten.  Hal  ini  karena  emisi  GRK  maupun  polusi  udara  akibat  industri  tidak berdampak lokal, tetapi dapat meluas. Penney, dkk (2009) menyebutkan bahwa PLTU secara langsung memancarkan partikel (PM) serta gas yang mengalami reaksi kimia untuk membentuk partikel halus kurang dari diameter 2,5 mikron (PM2,5) ratusan hingga ribuan kilometer.
Pendekatan  valuasi  dampak  menggunakan  pendekatan  harga  modal  kesehatan masyarakat yang terkena dampak. Dampak kesehatan dikuantifikasi dengan biaya pengobatan per  penduduk.  Dampak  penurunan  kualitas  udara  juga  dilakukan  dengan  pendekatan  valuasi kontingensi,  yaitu  kesediaan  dibayar  atau  menerima  ganti  rugi.  Dengan  keterbatasan  survei, tulisan ini menggunakan metode sekunder hasil studi yang memiliki karakteristik dan tipologi yang hampir sama. Hasil perhitungan PDRB hijau Provinsi Banten adalah sebagai berikut.
Tabel 3. Perhitungan PDRB Hijau Provinsi Banten Tahun 2016 – 2018 Tahun 2016 2017 2018 PDRB 387.835.090.000.000,00 410.137.000.000.000,00 433.782.710.000.000,00 Volume Penjualan Air 228.715.424,00 234.032.706,00 214.314.183,00 Nilai Rente Air (2018) 6.195,14 6.195,14 6.195,14 Nilai Deplesi 1.416.922.947.339,86 1.449.864.227.606,45 1.327.705.313.976,09 Jumlah Kompensasi per RT/Bulan (Rp) 462.545,27 477.022,93 491.953,75 Jumlah Rumah Tangga 3.046.000,00 3.052.774,00 3.112.899,00 Total Kompensasi 16.906.954.530.781,70 17.474.918.447.685,20 18.376.828.025.499,60 Biaya Pengobatan (2016) Rata-rata/Penduduk/Bulan 114.925,00 114.925,00 114.925,00 Jumlah Penduduk 12.203.148,00 12.448.160,00 12.689.736,00 Total Biaya Pengobatan 16.829.361.406.800,00 17.167.257.456.000,00 17.500.414.917.600,00 Nilai Degradasi 33.736.315.937.581,70 34.642.175.903.685,20 35.877.242.943.099,60 PDRB Hijau 352.681.851.115.078,00 374.044.959.868.708,00 396.577.761.742.924,00 (%) 90,94 91,20 91,42
Tahun 2016, PDRB (ADHK) Provinsi Banten sebesar Rp 387,8 T. Nilai deplesi yang dihitung dengan pendekatan penggunaan air bersih sebesar Rp 1,4 M dan nilai degradasi yang dihitung dari pendekatan penurunan kualitas udara dan biaya pengobatan masyarakat sebesar Rp  33,7  M.  Nilai  PDRB  hijau  tahun  2016  berdasarkan  hasil  perhitungan  adalah  Rp  352,7  T (sebesar 90,9% dari PDRB konvensional Provinsi Banten tahun 2016). PDRB hijau tahun 2017 adalah  Rp  374,0  T  (sebesar  91,2%  dari  PDRB  konvensional  Provinsi  Banten  tahun  2017). PDRB hijau tahun 2018 adalah Rp 396,6 T (sebesar 91,4% dari PDRB konvensional Provinsi Banten tahun 2018).
Industri  memang  menjadi  sektor  basis  yang  menyumbang  terbesar  untuk  PDRB Provinsi Banten, namun perlu dipertimbangkan upaya dari hulu sampai hilir untuk mengurangi emisi yang dihasilkan. PLTU menjadi pilihan karena dianggap paling efisien, namun diperlukan
teknologi  terapan  untuk  menghasilkan  emisi  GRK  yang  lebih  ramah  lingkungan.  Dari  sisi spasial,  penatagunaan  lahan  menjadi  kunci  untuk  kenyamanan  dan  keselamatan  masyarakat sekitar seperti buffer yang cukup dari PLTU serta guna lahan sekitar PLTU.
Gambar 5. Diagram DPSIR

## KESIMPULAN
Salah  satu tool yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  pertimbangan  dari  sisi perencanaan  adalah  dengan  PDRB  Hijau  sebagai  salah  satu  indikator  pembangunan. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai PDRB hijau Provinsi Banten tahun 2018 adalah Rp 396,6 T  atau  91,4%  dari  nilai  PDRB  konvensional.  PDRB  hijau  tidak  serta  merta  menggantikan PDRB  konvensional,  tetapi  diharapkan  dapat  menjadi  alat  pembanding,  pengawas  dan pengontrol dari pembangunan di Provinsi Banten. Dan terutama dapat memberikan pemahaman pentingnya internalisasi  lingkungan dalam pembangunan.  Perhitungan PDRB hijau ini dapat menjadi  pertimbangan  bagi  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam merencanakan sektor industri maupun PLTU. Dapat menjadi pilihan pembangkit listrik dengan teknologi  yang  ramah  lingkungan.    Serta  dari  sisi  spasial,  penempatan  dan  tata  guna  lahan sekitar PLTU direncanakan dengan mempertimbangkan keamanan bagi masyarakat sekitar.

## 34 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 24(02), 2023

## REFERENSI
Arobi, Achmad Ibnu & M. Razif. (2013). Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Hidup dan Biaya  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Biaya  Rencana  Pemantauan Lingkungan  Hidup  Studi  AMDAL  Rumah  Sakit  di  Surabaya.  Jurnal  Teknik  POMITS Vol. 2, No. 1, ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).
Bappenas.  (2014).  Pedoman  Teknis  Perhitungan Baseline Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Sektor Pengelolaan Limbah.
Batubara, Bosman. (2014). Analisis DPSIR terhadap Sumber Daya Air di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya. Dokumen Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) sebagai tanggapan pembangunan di Kota Yogyakarta.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Banten.  (2017).  Buku  Data  Laporan  Status  Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, 1 Januari 2017.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Banten.  (2017).  Draft  Laporan  Akhir  :  Inventarisasi  dan Pemantauan Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.
Iskandar, Dody. (2019). Rancangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. (2017). Kinerja PDAM 2017.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. (2017). Kinerja PDAM 2018.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. (2017). Kinerja PDAM 2019.
Keputusan  Menteri  ESDM  RI  Nomor  188.K/HK.02/MEM.L/2021  tentang  Pengesahan Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero) Tahun 2021 – 2030.
Koornneef,  dkk.  (2009). The  Environmental  Impact  and  Risk  Assessment  of  CO2  Capture, Transport,  and  Storage  an  Evaluation  of  the  Knowledge  Base  Using  the  DPSIR Framework. Energy Procedia 4 (2011) : 2293-2300. Kravchenko, Julia dan Lyerly, H. Kim. (2018). The Impact of Coal-Powered Electrical Plants and Coal Ash Impoundments on the Health of Residential Communities. N C Med Journal. 79(5) : 289-300.
Greenpeace. (2016).  Konsekuensi  Tersembunyi  :  Valuasi  Kerugian  Ekonomi  Akibat Pencemaran Industri. April 2016.
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2013.
Mulya,  Yuhdia,  Inna  Sri  Supina  Adi,  dan  Srie  Sudarjati  Supani.  (2014).  Valuasi  Ekonomi Lingkungan Perkotaan Indonesia dalam Pengukuran PDRB Hijau : Studi Kasus pada Kota Bogor. Universitas Pakuan.
Penney.  (2009). Estimating  the  Health  Impacts  of  Coal-Fired  Power  Plants.  Environmental Defense Fund .
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  RI  Nomor  15  Tahun  20212  tentang  Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan.

## Pengaruh Industri dan PLTU Serta PDRB Hijau sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Provinsi Banten 35
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
PT  PLN.  Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RUPTL)  PT  PLN  (PERSERO)  2021-
2030.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 Perubahan. Setiawan, Yunianto dan Fahrizal Adnan. 2019. Model Driving Force, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR)  dalam  Menilai  Kualitas  Udara  Kabupaten  Kutai  Barat.  Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol 4, No 2 : 31-36.
Setyarko,  Yugi.  (2018).  Perhitungan  PDRB  Hijau  Kota  Bekasi.  Jurnal  Ekonomika  dan Manajemen. Vol 7, No 1 : 2252-6226.
Wibowo, Edi Wahyu, dan Minggu. (2019). Valuasi Ekonomi Lingkungan Kota Jakarta Berbasis PDRB  Semi  Hijau.  Jurnal  Administrasi  Bisnis  Internasional  (JAMBI),  Vol.  1,  No.  1, November 2019.