## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408
Realitas Demokrasi di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang )
The Reality Of Democracy In The Ammatoa Indigenous People: A Study Of Human Rights And Constitution In The Process Of Selecting Village Heads (Analysis Of The Role Of Ata And Puang)
Rudianto 1* , Nurhikmah 2 , Akram Ista 3 Abdul Rauf 4 , Asran 5 Hardin 6 STIKES Graha Edukasi 12 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana 3 Universitas Dipa Makassar 4 ITEKES Tri Tunas Nasional 5 STIE AMPKOP Makassar 6 rudiantomh16@gmail.com, nurhikmah@grahaedukasi.ac.id, akramista050696@gmail.com, abdul_rauf@undipa.ac.id, asranleleng@gmail.com, hardinjm212@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem  demokrasi  di  masyarakat  adat  Ammatoa  bukanlah  demokrasi  dalam  pengertian modern  seperti  yang  kita  kenal,  tetapi  lebih  kepada  sistem  pemerintahan  yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan kesetaraan sesuai dengan nilai-nilai adat mereka.  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  realitas  demokrasi  di  masyarakat  adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang ). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan  kualitatif  dengan  deskriptif-kualitatif  menggunakan  sumber  studi  lapangan. Hasil penelitian menunjukkan realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang ),  mengungkap  bahwa  pemberlakuan  hukum  adat  pada  pemilihan  Kepala Desa  (PILKADES),  seorang  budak  ( ata )  perannya  tidak  boleh  menjadi  pemimpin  untuk masyarakat  adat  dan  Kepala  Desa  ( Galla ).    Sedangkan  kaum  bangsawan  ( Puang )  inilah sebagai  pemimpin  tertinggi  dalam  struktur  politik  atau  kekuasaan.  Disamping  itu,  fakta hukum  yang  diberlakukan  dalam  sistem  demokrasi  di  masyarakat  ammatoa  tersebut menjalankan  sebuah  aturan  adat  bahwa  batasan  bagi  masyarakat  yang  berstatus  budak ( ata ) untuk tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk dipilih dalam kontekstasi  politik.  Tetapi,  jika  ditelaah  dalam  kajian  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hak Konstitusional, maka hukum adat dianggap kontradiksi dengan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut.
Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Ata, Puang.

## ABSTRACT
The democratic system in the Ammatoa indigenous community is not democracy in the modern sense  as  we  know  it,  but  rather  a  system  of  government  that  prioritizes  deliberation, agreement,  and  equality  by  their  traditional  values.  This  research  examines  the  reality  of democracy in the Ammatoa Indigenous community: a study of human rights (HAM) and the constitution in the Village Head election process (role analysis ata and puang). In this research, the author used a descriptive-qualitative qualitative approach using field study sources.  The results of the research show the reality of democracy in the Ammatoa Indigenous community: a study of human rights (HAM) and the constitution in the Village Head election process (role analysis  ata  and  puang),  revealed  that  the  application  of  customary  law  in  the  election  of Village Heads (PILKADES), a slave (ata) his role may not be that of a leader for Indigenous
communities and Village Head (Galla). While the nobility (Puang) is the highest leader in the political or power structure. Apart from that, the legal fact that is enforced in the democratic system in Ammatoa society implements a customary rule that limits the status of slaves to people (ata) not to be allowed to obtain their right to be elected in a political context. However, if  examined  in  the  study  of  Human  Rights  and  Constitutional  Rights,  customary  law  is considered to contradict with the law applicable in the legislation.
Keywords: Democracy, Human Rights, Constitution, Ata, Puang.
PENDAHULUAN
Hukum  adat  dan  demokrasi  pada  kultur  masyarakat  Indonesia  unik  dan menarik  untuk  dikaji  oleh  khalayak.  Sebab,  problematika  demokrasi  dalam perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dan  Konstitusional  masih  urgen  menjadi  suatu pertikaian yang signifikan dan masih dalam tanda tanya, pemberlakuan hukum adat kerapkali menjadi teka-teki sekarang ini. Perihal pesta demokrasi bagi masyarakat ammatoa  yang  sekarang  ini,  masih  belum  bisa  ditolerir  dengan  dalil  stratifikasi sosial  sebagai  dasar  pertimbangan.  Stratifikasi  adalah  konsep  sosiologi  yang menggambarkan  bagaimana  anggota  masyarakat  dibedakan  berdasarkan  status mereka,  yang  mengakibatkan  adanya  kesenjangan  antara  kelompok  yang  lebih tinggi dan kelompok yang lebih rendah. 1 Sistem stratifikasi sosial dapat terbentuk secara  alami  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat.  Namun,  ada  juga  sistem yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Disamping itu, kehadiran adat-istiadat juga memberikan warna tersendiri.
Kusumadi  Pudjosewojo  memberikan  pengertian  hukum  adat  adalah “keseluruhan  aturan  hukum  yang  tidak  tertulis”. 2 Dalam  arti  luas,  Hukum  adat adalah  sekumpulan  aturan  yang  tidak  tertulis  tetapi  diakui  dan  diterima  oleh masyarakat. Aturan ini dihormati dan dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Jika dilanggar, hukum adat dapat mengakibatkan sanksi, baik dari masyarakat maupun dari pengaruh makhluk gaib atau arwah nenek moyang, yang dapat mempengaruhi pelanggar  atau  keturunannya  di  masa  depan. 3 Untuk  melestarikan  dan  menjaga aturan-aturan  adat  pada  anak  keturunan  atau  anggota  masyarakat  adat,  perlu dilakukan  penanaman  aturan  adat  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya kepada setiap generasi penerus sedini mungkin dan secara berkelanjutan. 4 Adapun hukum  adat  yang  dilestarikan  oleh  generasi  ke  generasi  Masyarakat  Ammatoa, dalam  peraturannya  tidak  memberikan  ruang  kontestasi  demokrasi  pada masyarakat  dari  strata  sosial  budak.  Dengan  kata  lain,  Hanya  orang-orang  dari keturunan  bangsawan  dengan  gelar  " Puang,  Andi "  dan  keturunan  dengan  gelar " Karaeng "  yang  menurut  sejarah  menempati  posisi  yang  dihormati  di  mata masyarakat.
1 Muhammad  Yusram,  Edy  Sofyan,  Azwar  dan  Saharuddin ,  “Gelar  Ata  (Budak)  pada Masyarakat  Bulukumba  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Bustanul  Fuqaha:  Jurnal  Bidang  Hukum Islam , 4, 1 (2023), hlm. 96.
2 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1976), hlm, 42.
3 Ardiansyah, “Peranan Hukum Adat dalam Perkembangan Civil Law System”, Jurnal De Facto , 6, 2 (2020), hlm. 4-5.
4 Munir  Salim,  “Adat  Recht  Sebagai  Bukti  Sejarah  dalam  Perkembangan  Hukum  Positif  di Indonesia”, Jurnal Al-Daulah , 4, 1 (2015), hlm. 19.
Gelar-gelar kebangsawanan seperti " Andi ", " Daeng ", dan " Karaeng " berasal dari masa lalu dan merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda. 5 Namun, dalam tulisan ini, penulis lebih fokus  mengilustrasikan kedudukan sosial masyarakat  yang  ada  dikawasan  adat  Ammatoa, Pertama, strata  sosial puang/karaeng yang  dimaksud  oleh  bahasan  ini  adalah  strata  sosial bangsawan/darah  biru. Kedua ,  strata  sosial Ata (budak/  hamba  sahaya),  yang dimaksud ialah individu yang kehidupannya sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya dan  tidak  memiliki  kebebasan  pribadi.  Dalam  pandangan  masyarakat  non-Islam, seorang budak harus selalu patuh dan tunduk kepada pemiliknya, bahkan jika itu berarti mengalami penderitaan atau kematian akibat siksaan dan kekerasan yang dilakukan  oleh  tuannya. 6 Selanjutnya,  kedudukan  strata  sosial  budak  dalam masyarakat  adat  Ammatoa  dengan  strata  sosial  bangsawan  tentunya  tidak diberlakukan sama dalam hukum adat, dibuktikan dengan satu contoh kasus, pada pesta demokrasi atau pemilihan Kepala Desa dalam wilayah hukum adat Ammatoa tidak dibenarkan seorang budak untuk menjadi pemimpin dan/atau Kepala Desa pada  wilayah  hukum  Ammatoa,  salah  satu  di  antaranya  yakni  Desa  Tanah  Towa sekaligus  merangkap  sebagai Galla  Lombo ,  Desa  Malleleng  yang  juga  merangkap jabatan sebagai Galla Malleleng , Desa Sapanang yang juga merupakan Galla Sapa , dan beberapa Desa lainnya.
Ironisnya  para  aktivis,  akademisi  dan  praktisi  kadangkala  menutup  mata pada  kezholiman  yang  nyata.  Dengan  kata  lain,  kaum  terdidik  yang  ada disekitaranya  seringkali  menyuarakan  ketidakadilan  dan  untuk  memerangi penindasan  dengan  dalil  Hak  Asasi  Manusia  dan/atau  peraturan  perundang- undangan  lainya,  akan  tetapi  tidak  membuka  mata  terhadap  implementasi diskriminasi  terhadap  kelompok  masyarakat  adat  yang  kehilangan  arah  pada substansi Demokrasi, lantaran adanya hukum adat tidak memberikan ruang pada kelompok minoritas ( ata ) untuk menjadi pemimpin sebagai Kepala Desa di wilayah hukum adat Ammatoa. Oleh karena itu, pendiskriminasian dalam demokrasi perlu diuji  dan  dikaji  secara  ilmiah  melalui  observasi  penelitian  langsung  pada  sistem, struktur  dan  kultur  masyarakat  adat  Ammatoa  dengan  maksud  untuk menghapuskan  penindasan  di  Negara  Republik  Indonesia  baik  dalam  perspektif Hak Asasi Manusia maupun secara Konstitusional.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas terkait bagaimana realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala  Desa  (analisis  peran ata dan puang ),  maka  penulis  merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:
1. Bagaimana peran politik budak ( Ata ) dalam mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum adat Ammatoa?
2. Bagaimana  peran  politik  bangsawan  ( Puang )  dalam  mengikuti  kontestasi demokrasi pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum adat Ammatoa?
5 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok  Sosial  Budaya  di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, J urnal Masyarakat & Budaya, 19, 2 (2017), hlm. 191.
6 Abdullah Nashih Ulwan, Nizhām al - Riqq Fī al - Islām (Kairo: Dār al -Salam, 2003), hlm. 2.

## Metode
Model penelitian yang digunakan dalam field research (penelitian lapangan) dengan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  adalah  metode yang bertujuan membuat deskripsi; membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Objek pembahasan dalam penelitian ini adalah  realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang ). Penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diinginkan dengan cara observasi, interview atau  wawancara  serta  analisis  isi  bahan  hukum  sekunder,  misalnya: jurnal,  artikel  dan  sebagainya.  Kemudian  dipilih,  disajikan  dan  dianalisis  serta diolah  supaya  ringkas  dan  sistematis.  Data  yang  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif dalam menyusun artikel ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan maksud dan tujuan untuk mencari kebenaran ilmiah.

## Pembahasan
Demokrasi  memberikan  pemahaman  bahwa  sumber  daya  adalah  orang- orang akan melahirkan aturan untuk menguntungkan dan untuk melindungi hak- hak  masyarakat,  dengan  demikian  hak-hak  rakyat  perlu  untuk  dilindungi  oleh negara untuk menjamin, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, tentunya hal tersebut  dijabarkan  secara  universal  maupun  secara  eksplisit  dalam konstitusionalisme negara indonesia, konstitusi yang menjadi dasar negara adalah undang-undang  dasar  1945.  Secara  ontologis,  konstitusi  mengatur  kedaulatan rakyat  tentunya  dikuatkan  oleh  alinea  ke  empat  yang,  mengemukakan  bahwa disusunlah kebangsaan kemerdekaan indonesia dalam suatu Undang-undang dasar yang berkedaulatan rakyat, pada pasal (1) ayat (2) undang-undang dasar 1945 hasil perubahan berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang  dasar.  Dengan  demikian,  Undang-undang  1945  secara  tegas menyatakan bahwa pemerintahan demokrasi harus berasaskan kedaulatan rakyat.
Secara  konseptual,  demokrasi  merupakan  sistem  negara  yang  ideal  untuk mengatur  struktur  dan  kultur  masyarakat  di  Indonesa.  Dikaji  lebih  jauh  tentang demokrasi kita, sama sekali dalil aqli tidak menolaknya, misi suci yang mulia para pendahulu  dan  tokoh-tokoh  elit  bangsa  kita  telah  bersemayam  di  dalam  qalbu demokrasi kita. Tetapi sangat disayangkan konsep yang matang telah dituangkan dalam  suatu  regulasi  sebagai  pijakan berpikir  dan sepagai  pedoman  dasar  hidup masyarakat  indonesia,  namun  pada  implementasinya  masih  ada  misi  mulia  yang agung  dikebiri  oleh  sekolompok  oknum  yang  tidak  tidak  merealisasikan  hukum- hukum normatif di Negara kita. Diantaranya adalah hukum adat Ammatoa yang ada di  Kecamatan  Kajang.  Padahal,  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  dan  berpijak dengan  konstitusi.  Mengingat  bahwa  indonesia  adalah  negara  hukum  yang mengakui akan adanya asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan dan tidak memihak, asas kedaulatan  rakyat,  asas  demokrasi  dan  asas  konstitusional.  Bahkan,  Islam mengajarkan  bahwa  semua  manusia  pada  dasarnya  bebas  dan  tidak  bisa diperbudak kecuali dalam satu kondisi, yaitu melalui peperangan. 7
7 Yusram, Sofyan, Azwar, dan Saharuddin, “Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam”, hlm. 102.
Sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945,  dan diikuti  pengesahaan  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  telah mengalami  perkembagan  dan  perubahan-perubahan.  Hal  tersebut  disebabkan karena  perkembangan  politik  demokrasi  yang  selalu  berkembang  dan  berubah- ubah pula, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang  cita-citakan  ( Ius  Constituendum ). 8 Sehingga  tidak  dapat  dibenarkan  bahwa hukum  adat  yang  menjadi  acuaan  prioritas  dalam  menentukan  hak-hak  dasar manusia dalam menentukan sikap demokrasinya, sikap demokrasi yang dimaksud oleh  penulis  adalah  ketidaksesuainya  penerapan  hukum  adat  Ammatoa  di Kecamatan Kajang dalam perspektif demokrasi secara konstitusional.
Negara  demokrasi  adalah  terjemahan  dari  kata- kata  asing  “ stat” (bahasa belanda dan jerman), State ” (bahasa Ingrris) etat ” (Prancis), dalam catatan sejarah diperkenalkan  pada  abad  ke  15  di  Eropa  Barat,  Negara  demokrasi  merupakan sebuah  sistem  politik  negara  dan  juga  merupakan  budaya  politik  suatu  bangsa. Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (amandemen),  yang  menyatakan  bahwa  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  dan dijalankan  sesuai  dengan  konstitusi  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  segala tindakan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan  rakyat  harus bertanggung jawab kepada rakyat. 9 Dengan demikian, Indonesia menganut prinsip demokrasi. Demokrasi sesungguhnya bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik tetapi  belum  ada  juga  sistem  yang  lainya  yang  lebih  baik  dari  padanya,  namun beragam  jenis  rezim  politik  diseluruh  dunia  ini  menyebut  dirinya  demokrasi walaupun pada substansi politiknya kadang berbeda.
Sistem  demokrasi  merupakan  salah  satu  sistem  yang  diterapkan  dalam Negara  Indonesia,  namun  sistem  demokrasi  yang  ada  di  negara  indonesia  masih diambang  masalah  karena  implementasi  demokrasi  tidak  berlaku  sebagaimana mestinya dan tidak relevan dengan substansi demokrasi. Melihat perilaku hukum adat terhadap demokrasi di masyarakat adat Ammatoa ditinjau dalam perspektif Hak  asasi  manusia  sedikit  kontroversi  dengan  undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999  pada  pasal 43 ayat  1  dan 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum  berdasarkan  persamaan  hak melalui  pemungutan suara,  umum, bebas jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Demokrasi  menunjukkan  bahwa  rakyat  memegang kekuasaan,  pembuat  dan  penentu  keputusan  dan  kebijakan  tertinggi  dalam penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  serta  dapat  mengontrol  terhadap pelaksanaan  kebijakan  baik  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  atau wakilnya  melalui  lembaga  perwakilan.  Oleh  karena  itu,  negara  yang  menganut sistem  demokrasi  diselenggarakan  berdasarkan  kehendak  dan  kemauan  rakyat mayoritas dan juga tidak mengenyampingkan rakyat minoritas.
Peran Politik Budak ( Ata ) dalam Mengikuti Kontestasi Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Hukum Adat Ammatoa
Implementasi  demokrasi  di  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  amanah Konstitusi  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Indonesia  pada  proses
8 M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, Jurnal Yustisia, 2, 3 (2013), hlm,
119.
9 Wahyu Hindiawati, “Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang- Undang RI Nomor 10 Tahun 2016”, Judge: Jurnal Hukum, 4, 2 (2023), hlm. 59.
penjaringan calon pemimpin Negara baik dari skala pemimpin negara hingga pada pemimpin  dalam  tingkat  Desa,  maupun  penjaringan  dalam  menentukan  Wakil Rakyat pada perlemen wilayah masing-masing, mulai dari tingkat kabupaten/kota, DPRD  Provinsi  dan  DPR-RI.  Sesuai  dengan  amanah  konstitusi  sebagaimana termaktub  dalam  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  kedaulatan berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-undang.  Pengajaran tentang  kedaulatan  rakyat  telah  berkembang  dan  tetap  terjaga  dalam  kehidupan masyarakat  desa.  Mereka  mengatur  urusan  mereka  sendiri,  seperti  menentukan dan  memilih  Kepala  Desa. 10 Oleh  karena  itu,  rakyat  memiliki  kedaulatan  dan tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban  secara  demokratis  memilih  pemimpin  yang akan  membentuk,  mengurus  dan  melayani  seluruh  lapisan  masyarakat  serta memilih Wakil Rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui pemilihan umum secara langsung demi menyuarakankan aspirasi politik rakyat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 2 menyatakan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum bebas, jujur, dan adil. 11 Dikuatkan oleh undang-undang dasar 1945 pasal 22E ayat 6 bahwa  pemilihan  umum  diselanggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  diselanggarakan  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia dan adil selama lima tahun sekali. Berkaitan dengan hal tersebut, kontestasi demokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Undang-undang  pemilu  No.  7  Tahun  2017  maupun  Undang-undang  dasar  1945 mengilustrasikan  bahwa  hak  demokrasi  masyarakat  pada  kontestasi  demokrasi perlu menggunakan haknya untuk memilih maupun dipilih. Berbeda dengan peran masyarakat  adat  Ammatoa  dalam  berpartisipasi  pada  kontestasi  demokrasi pemilihan  Kepala  Desa  di  wilayah  hukum  Ammatoa,  yang  seyogyanya  pada pemilihan Desa yang masih dalam wilayah hukum adat ammatoa ternyata tebang pilih pada masyarakat adat masyarakat yang berkeinginan mengikuti pertarungan Kepala Desa jika dilihat pada tataran aspek stratifikasi sosialnya, khususnya Kepala Desa  yang  merangkap  jabatan  sebagai Galla (pemangku  adat).  Stratifikasi  sosial adalah  sebuah  konsep  dalam  sosiologi  yang  menjelaskan  bagaimana  anggota masyarakat  dibedakan  berdasarkan  status  yang  mereka  miliki. 12 Padahal,  secara prinsip hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, hukum yang ada merupakan produk penguasa yang sah. Oleh sebab itu, hukum  dan  kekuasaan  haruslah  seimbang,  untuk  menjalankan  kekuasaan. Kehadiran hukum dapat menjadi kontrol jalanya penguasa agar penguasa bertindak selaras dengan hukum yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Hukum  adat  diakui  dalam  UUD  1945  Pasal  18B  ayat  2,  yang  menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas-komunitas hukum adat serta hak-hak tradisional mereka, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  oleh
10 Hindiawati, “Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2016”, hlm. 59.
11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017.
12 Rochmawati,  “Dinamika  Kelompok  Sosial  Budaya  di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, hlm. 192.
undang-undang. 13 Adat  dan  istiadat  serta  budaya  yang  dimiliki  masyarakat  adat Ammatoa      yang  mengikuti  kontestasi  sebagai  calon  Kepala  Desa  secara  tidak langsung  menyudutkan  masyarakat  kasta  sosial  budak  tidak  berhak  dalam mengikuti  kontekstasi  sebagai  calon  Kepala  Desa  pada  pemilihan  Kepala  Desa  di wilayah  hukum  Ammatoa.  Hal  tersebut  dikarenakan  pemberlakuan  hukum  adat yang menguasai hukum yang mengatur tentang demokrasi pada pemilihan Kepala Desa (PILKADES), dengan alibi hukum adat bahwa seorang budak ( ata ) tidak boleh menjadi  pemimpin  untuk  masyarakat  adat  dan  Kepala  Desa.  Kepala  Desa  bisa merangkap  dalam  struktural  adat  ( galla ),  hal  itu  dibenarkan  dalam  keterangan wawancara pemangku adat, Kahabai bahwa:
“ Inai-nai narakkiki cappo kadesaan iyami intu nipasungi anjari Galla, punna desai ri tanah towa pak desa aso, ia to’mi into ancidongi’i Galla Lombo”. 14 Artinya:
Barang siapa terpilih jadi kepala Desa di Desa Tanah Towa maka secara langsung dia  yang  merangkap  dan  menduduki  jabatan Galla ,  jikalau  pak  Desa  Aso  yang terpilih  jadi  Kepala  Desa  maka  yang  diangkat  jadi  secara  langsung  beliau  yang diangkat menjdi Galla (jabatan fungsional dalam struktur adat). Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa tidak sedikitpun ruang bagi seorang  budak  untuk  diberikan  kesempatan  dalam  menggunakan  hak kewarganegaraannya menjadi seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa, karena apabila hukum masyarakat budak hendak mencalonkan sebagai Kepala Desa tentu akan dibenturkan dengan hukum adat. Sebab, hukum adat mencakup semua aturan perilaku yang memiliki sanksi atau tindakan paksa. Ini berarti, jika aturan tersebut dilanggar, ada langkah-langkah tertentu untuk memastikan aturan tersebut tetap dipatuhi. Selain itu, hukum adat tidak dikodifikasikan, artinya tidak ditulis dalam bentuk  kitab  undang-undang  dengan  susunan  tertentu. 15 Sehingga, penulis berpendapat  bahwa  pemberlakuan  hukum  adat  dapat  merusak  substansi  pada sistem  demokrasi,  karena  melanggar  hak  konstitusional  tiap  warga  negara, khususnya  dalam  keterlibatannya  pada  kegiatan  kepemerintahan  negara  serta keterlibatannya  dalam  pengambilan  keputusan-keputusan  untuk  kedamaian  di antara rakyat.
Peran  Politik  Bangsawan  ( Puang )  dalam  Mengikuti  Kontestasi  Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Hukum Adat Ammatoa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebebasan berasal dari kata “ bebas ” yang artinya ( tidak terhalang, tidak terganggu dan sebagainya dan sehingga dapat  bergerak,  berbicara,  berbuat,  dan  sebagainya). 16 Demokrasi  adalah  sebuah sistem  pemerintahan  di  mana  semua  warga  negara  memiliki  hak,  kewajiban, kebebasan,  dan  kekuasaan  yang  baik  dalam  menjalani  kehidupannya,  serta berpartisipasi dalam kekuasaan negara. Rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam menjalankan  negara  atau  mengawasi  jalannya  kekuasaan  negara,  baik  secara
13 Ardiansyah,  “Peranan  Hukum  Adat  dalam  Perkembangan  Civil  Law  System”, Jurnal  De Facto , 6, 2 (2020), hlm. 15. 14 Kahabai, Pemangku Adat Desa Batunilamung, wawancara , Kajang 7 Juli 2024.
15 Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”, KANUN: Jurnal Ilmu Hukum, 12, 1 (2010), hlm. 4.
16 Febri  Aulia.  Chantika  Dara  Sugianda,  Aulia  Restianti,  Elvina  Kumalasari  dan  Kayla Nazwaluna,  “Politik,  Demokrasi  dan  HAM  dalam  Perspektif  Islam”, Jurnal  Religion:  Jurnal  Agama, Sosial, dan Budaya, 1, 2 (2023), hlm. 459.
langsung  melalui  ruang-ruang  publik  maupun  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih secara  adil  dan  jujur.  Pemerintahan  dijalankan  semata-mata  untuk  kepentingan rakyat,  sehingga  sistem  pemerintahan  ini  berasal  dari  rakyat,  dijalankan  oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. 17 Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional  untuk  mencapai  keputusan  politik  dimana  individu-individu memperoleh  kekuasaan  untuk  memutuskan  dengan  cara  perjuangan  kompotetif atas suara rakyat. Hakikatnya demokrasi merupakan kebebasan berpendapat dalam musyawarah dan perlakuan yang bersifat adil.
Implementasi demokrasi pada khalayak, tentunya mengacu pada ontologis demokrasi di Indonesia agar sistem demokrasi tidak menghilangkan hak-hak dasar seseorang.  Melihat  pada  realisasi  demokrasi  di  hukum  adat  masyarakat  adat Ammatoa  terkhusus  pada  pemilihan  kepala  Desa  di  dalam  wilayah  hukum  adat, menurut penulis bahwa keterlibatan masyarakat dalam demokrasi pemilihan desa tidak  relevan  lagi  dengan  substansi  demokrasi,  dilihat  pada  implementasi PILKADES  yang  diperuntuhkan  hanya  pada  orang-orang  yang  berkasta  budak, sementara  dalam  peraturan  perundang-undangan  tidak  ada  pengucualian  hak demokrasi  baik  yang  diatur  dalam  hak  asasi  manusia  maupun  konstitusional. Argumentasi  ini,  diperkuat  oleh  salah  keterangan  Kamado’  sebagai  tokoh  adat Ammatoa dalam keterangan wawancaranya bahwa:
“Intu desaya, nikua amma tau, punna ammatau iya lanipinahang pajjo,jo,na, anrai rai’i pammarenataya, anrai’rai to’i ra’ja’a jari anre intu desaya punna ri tanah towa nikua  galla,  punna  kasambeangi  desaya  kasambeang  to’i  injo  galla’a,  parallu nipanggissengi ngase  intu  mange  angkua  numakayya  anjari  galla  nunamana’apa nikuanganaga  pakkareangang,  kunni  ri  Kajang  rie  nikua  ata  rie,  nikua  karaeng iareka  nikua  puang,  nukkulle  anjari  galla  iamintu  katurnganna  battu  rikaranega irake  nikua  puang,  minka  punna  ata,  pappasang  battu  ribohe- bohea  talama’ringi nicidongi ada, earemi na lanjjari ada’ kanasaba punna anjariki ada’ancidong rateki, punna galla pantama sangging laccidong ada’i jari anre mingkanna ata lanjari desa kunni ritanah sikidi kidia”. 18 Artinya:
Kepala  Desa  dalam  bahasa  perumpamaan  adalah  suri  tauladan,  atau  orang  yang ikuti  perkataan  dan  perbuatanya,  seketika  kepala  memerintahkan  kepada masyarakat untuk berbuat dan/atau  tidak berbuat maka maka masyarakat wajib mengikuti  perintah  atau  petujuknya.  Desa  menurut  masyarakat  adat,  apabila seserang  yang  terpilih  menjadi  Kepala  Desa  maka  secara  langsung  dia  diangkat menjadi Galla dalam struktur adat Ammatoa, dan perlu kita pahami bersama bahwa di masyarakat adat Kajang dalam strata sosial ada yang disebut sebagai ata dan juga puang .  Menjadi Galla adalah  silsilah  strata  sosialnya  wajib  dari  keturunan bangsawan, jika seseorang dari silsilah strata sosialnya budak maka tidak berhak menjadi Galla (kepala Desa) karena untuk dan atas nama jabatanya sebagai Galla (Kepala  Desa),  karena  kewenangan  atas  dasar  jabatanya  maka  akan  menjadi pelayan  masyarakat  dan  wajib accidong  ada’ (tamu  kehormatan  dalam  spritual adat). Sementara budak tidak boleh ambil bagian pada posisi spritual adat. Acara
17 Hindiawati, “Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2016”, hlm. 60.
18 Kamado. Tokoh Adat Ammatoa. wawancara , Kajang 30 Juni 2024.
spritual adat bisa dilangsungkan apabila kehadiran dari pemangku adat dalam hal ini Kepala Desa atau Galla.
Dengan  demikian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  impelemntasi  demokrasi pemilihan Kepala Desa dalam wilayah hukum adat Ammatoa yang ada di kecamatan Kajang hanya memberikan ruang dan hak demokrasi kepada sebagian orang, yaitu masyarakat adat yang berkasta bangsawan dan tidak berlaku bagi masyarakat yang berkasta  budak.  Oleh  sebab  itu,  implementasi  demokrasi  di  masyarakat  adat Ammatoa tidak relevan dengan substansi demokrasi, sekalipun undang-undang  No. 16 Tahun 2014 dalam pasal 1 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. 19
Ontologis  undang-undang  desa  No.  16  Tahun  2014  pada  pasal  (1) memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk diakui dan dihormati hak-hak, asal usul  dan/atau  hak  tradisionalnya  dan  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  negara Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa pemberlakuan hukum di Indonesia tidak boleh  tumpang  tindih  antara  hukum  yang  satu  dengan  hukum  yang  lainya  atau dalam kata lain tidak boleh bertentangan hukum yang di bawah dengan hukum yang ada  di  atasnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  pemberlakuan  hukum  yang tidak  jelas  di  tengah  masyarakat,  maka  kita  kembali  mengacu  pada  hirarki perundang-undangan  di  Indonesia,  dimana  hukum  adat  walaupun  secara konstitusional  diakui  dan  juga  dalam  muatan  regulasi  peraturan  Desa  yang mengatur  tentang  desa,  tetapi  secara  ontologis  pemberlakuan  hukum  adat bagaimanapun  bentuknya  tetap  tidak  dibenarkan  apabila  bertentangan  dengan substansi  hukum  di  atasnya.  Apalagi  pemberlakuan  hukum  yang  dimaksud bertentangan dengan masalah hak-hak asasi manusia dan/atau hak konstitusional di antaranya hak setiap orang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, Tentunya  pemberlakuan  hukum  adat  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hukum  di atasnya. Oleh karena itu,  penulis berpendapat bahwa  pemberlakuan hukum  adat tentang perlakuan budak dalam demokrasi dapat diberikan hak memilih tapi tidak diberikan  hak  untuk  dipilih.  Hal  itu  diutarakan  oleh  Irwansyah  Sebagai  Tokoh Pemuda Kecamatan Kajang dalam keterangan wawancaranya bahwa:
“Perlakuan  masyarakat  adat  Ammatoa  Kajang  terhadap  kelompok masyarakat  budak sudah diterapkan sejak zaman dahulu itu telah ada dan tidak pernah  hilang  dari  substansinya  sebagai  golongan  strata  sosial  budak,  dalam  hal demokrasi  seorang  budak  hanya  mendapatkan  haknya  untuk  memilih  calon pemimpin  dalam  hal  ini  calon  Kepala  Desa  tetapi  secara  tidak  langsung  tidak masyarakat  budak  tidak  sepenuhnya  diberikan  hak  konstitusinya  sebagai  warga negara  Indonesia.  asumsi  saya  ini  merujuk  pada  larangan-larangan  pada  hukum adat dan realitas yang ada selama ini. 20
Senada dengan pendapat diatas, Asrianto, mengemukakakan bahwa: Implementasi  demokrasi  pada  masyarakat  Ammatoa  sedikit  lebih  ekstrim  ketika ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), sebab hukum adat Ammatoa
19 Syahrir Karim, “Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal”, Jurna l Vox Populi , 5, 1 (2022), hlm. 100.
20 Irwansyah. Tokoh Pemuda Adat Ammatoa. wawancara , Kajang 14 Juli 2024.
melarang dengan tegas apabila seorang budak atau ( ata ) menjadi pemimpin untuk masyarakat  yang  berkasta puang ( karaeng), larangan  tersebut  jelas  dalam ketentuan  hukum  adat  bahwa  dalam  sejarah  masyarakat  hukum  adat  tidak dibenarkan apabila seorang budak ( ata ) yang menjadi pemerintah untuk puangnya (majikanya). 21
Dengan  demikian,  penulis  berkesimpulan  bahwa  pemerintah  Desa  itu mempunyai  peranan  penting  atau  pengaruh  dalam  implementasi  adat  istiadat. Misalnya  dalam  melakukan  resepsi  atau  pesta  adat  yang  sedang  dilangsungkan maka pemerintah setempat khususnya kepala Desa dan jajaranya wajib menghadiri dan  sekaligus  melakukan  tradisi  kehormatan  adat  istiadat  ( accidong  adat ). Pemangku  adat  dan  pemerintah  setempat  telah  disiapkan  tempat  khusus,  perlu dipahami  bahwa  tempat  khusus  yang  dimaksud  adalah  tempat  yang  sama  sekali tidak diperbolehkan ditempati bagi masyarakat yang berkasta budak ( ata ). dengan alasan terebut budak ( ata ) tidak boleh menjadi pemimpin atau Kepala Desa. Sebab, ata menurut hukum adat Ammatoa tidak boleh duduk pada posisi sejajar dengan puang (bangsawan)  lainya. Ata adalah  budak  keturunan  yang  melaksanakan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada majikan atau kerajaan. Tugas mereka meliputi  menjadi  pelayan,  penjaga  rumah,  penata  rambut  dan  pakaian,  tukang masak,  pembersih,  pengasuh  anak,  penari,  pengrajin,  serta  mengambil  air secara teratur  dari  sumur  dan  sungai.  Mereka  dianggap  memiliki  status  sosial  rendah dalam  masyarakat.  Bahkan  dalam  hal  pernikahan,  mereka  tidak  diterima  untuk menikah dengan atau dinikahi oleh keluarga di luar golongan ata . Hal ini dianggap memalukan  bagi  keluarga  non- ata, sehingga  mereka  hanya  diizinkan  menikah sesama ata dan  dilarang  keras  menikah  di  luar  golongan  mereka.  Jika  terjadi pernikahan antara seorang Ata dan orang di luar golongan ata , keluarga dari pihak non- ata akan  datang  ke  lokasi  pernikahan  dan  memaksa  untuk  membatalkan pernikahan tersebut. Pernikahan dengan golongan ata dianggap sebagai aib dalam tradisi  masyarakat  Adat  Ammatoa.  Sama  halnya  dengan  masyarakat  Bugis- Makassar yang sejak zaman dulu telah menerapkan sistem stratifikasi sosial yang memberikan  posisi  istimewa  dan  kedudukan  strategis  kepada  kaum  bangsawan sebagai kelompok elite, dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial yang ada. 22 Kaum bangsawan ini memegang peran sebagai pemimpin tertinggi  dalam  struktur  politik  atau  kekuasaan.  Tentu  kalau  ditinjau  dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka hukum adat dianggap kontradiksi dengan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat saya simpulkan bahwa realitas demokrasi  di  masyarakat  adat  ammatoa:  kajian  hak  asasi  manusia  (HAM)  dan konstitusi  dalam  proses  pemilihan  Kepala  Desa  (analisis  peran ata dan puang ), mengungkap fakta hukum bahwa demokrasi di masyarakat tersebut terjadi sebuah batasan  bagi  masyarakat  yang  berstatus  budak  ( ata )  untuk  tidak  diberikan kesempatan  untuk  mendapatkan  haknya  untuk  dipilih  dalam  kontekstasi  politik. Padahal  bertolak  pada  aturan  Pemilihan  Kepala  Desa  (PILKADES),  ditinjau  dari dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada pasal 20 ayat 1) tidak seorangpun boleh
21 Asrianto. Tokoh Pemuda Adat Ammatoa. wawancara , Kajang 14 Juli 2024.
22 Rochmawati, “Dinamika  Kelompok  Sosial  Budaya  di  Kota  Makassar:  Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, hlm. 192.
diperbudak atau diperhamba, ayat (2) perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak,  perdagangan  wanita  dan  segala  perbuatan  berupa  apapun  yang  tujuanya serupa  itu  dilarang.    Demikian  halnya  dengan  konstitusi  Nasional  terdapat  pada pasal  27  ayat  (1)  undang-undang  dasar  1945  bahwa  segala  warga  negara bersamaan  kedudukanya  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjujung hukum  dan  pemerintahan  itu  dan  tidak  kecuali.  Ayat  (2)  tiap-tiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  artinya bahwa  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  dapat  dikecualikan  dimata  hukum.  Oleh karena itu, masyarakat  adat yang berkasta budak (ata ) wajib diberlakukan sama dalam demokrasi agar hak asasi manusia dan konstitusi negara republik indonesia tersalurkan kepada setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, “Peranan Hukum Adat dalam Perkembangan Civil Law System”, Jurnal De Facto , 6, 2 (2020): 1-19.
https://jurnal.pascasarjana.uniba- bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/66/54 1-19 Aulia,  Febri.,  Sugianda,  Chantika  Dara.,  Restianti,  Aulia.,  Kumalasari,  Elvina.,  dan Nazwaluna,  Kayla.  “Politik,  Demokrasi  dan  HAM  dalam  Perspektif  Islam”, Jurnal Religion:  Jurnal  Agama,  Sosial,  dan  Budaya ,  1,  2  (2023):  453-  476.  DOI: https://doi.org/10.55606/religion.v1i2.104 453-476
Hindiawati,  Wahyu.  “Urgensi  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung Menurut  Undang- Undang  RI  Nomor  10  Tahun  2016”. Judge:  Jurnal  Hukum, 4,  2 (2023): 59-69. DOI:  https://doi.org/10.54209/judge.v4i02.521. 59-69 Karim,  Syahrir.  “Otonomi Desa  dan  Pergeseran  Kekuasaan  Elit  Lokal”, Jurna l Vox Populi , 5, 1 (2022): 94-107. https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29822 94-107 Pudjosewojo, Kusumadi. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia Jakarta: Aksara Baru, 1976.
Rochmawati. “Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, Jurnal Masyarakat & Budaya, 19, 2 (2017): 189-202. DOI:  https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.399 189-202 Salim,  Munir.  “Adat  Recht  Sebagai  Bukti  Sejarah  dalam  Perkembangan  Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Al-Daulah , 4,
1 (2015): 16-31
https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1504 16-31.
Santoso,  M.  Agus.  “Perkembangan  Konstitusi  di  Indonesia”, Jurnal  Yustisia, 2,  3 (2013): 118-121. DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168 118-221 Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”, KANUN: Jurnal Ilmu Hukum , 12, 1 (2010): 1-13. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285 1-13 Ulwan, Abdullah Nashih. Nizhām al - Riqq Fī al - Islām . Kairo: Dār al -Salam, 2003. Yusram, Muhammad., Sofyan, Edy., Azwar, dan Saharuddin. “Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba  dalam Perspektif Hukum Islam”, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4, 1 (2023): 88-112. DOI:
https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.888 88-112

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).