## A REVIEW OF IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING IN INDONESIA

## Suryanto
Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran Email : suryanto@unpad.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  to  determine  the  management  of  state  finances  in  Indonesia associated  with  the  government  accounting  system  used.  This  research  is  a  type  of  research  of literature  study  using  a  qualitative  approach.  The  data  were  obtained  from  various  sources  of reference,  such  as  journals,  expert  statements,  and  media  references.  The  results  show  that  the Indonesian government in its accounting system is still based on Government Regulation No. 24 of 2005 which is the cash base toward accrual (cash toward accrual). However, Due to the growing demands of the community and the encouragement of international institutions to apply the accrual basis,  the  Indonesian  government  continues  to  improve  its  accounting  system.  It  encouraged  the government  in  2010  through  the  Government  Accounting  Standards  Committee  to  issue  accrual based  government  accounting  standards  established  through  Government  Regulation  No.  71  of 2010 on  Government  Accounting  Standards  superseding  Government  Regulation  No.  24  of  2005. The Government of Indonesia has implemented reforms in the field of accounting with the necessity setting  up  accrual  basis  accounting.  The  use  of  an  accrual  basis  is  one  of  the  characteristics  of modern financial management practices in the public sector that aims to provide more transparent information.  But  in  reality,  the  application  of  accrual-based  accounting  system  is  still  a  lot  of constraints on the human resources sector.
Keywords : Accrual basis, cash basis, government accounting system

## TINJAUAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  negara  di  Indonesia  terkait dengan  sistem  akuntansi  pemerintahan  yang  digunakan.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian studi  literatur  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  diperoleh  dari  berbagai  sumber referensi  baik  jurnal,  pernyataan  para  ahli,  maupun  referensi  dari  media.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  dalam  sistem  akuntansinya  masih  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Namun,  Karena  adanya  tuntutan  dari  masyarakat  yang  semakin  kuat  dan  adanya  dorongan  dari lembaga-lembaga  internasional  untuk  menerapkan  basis  akrual,  maka  pemerintah  Indonesia  terus berupaya memperbaiki sistem akuntansinya. Hal tersebut mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menerbitkan  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis  akrual  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005. Pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  reformasi  di  bidang  akuntansi  dengan  keharusan menerapan  akuntansi  berbasis  akrual.  Penggunaan  basis  akrual  merupakan  salah  satu  ciri  dari praktik manajemen keuangan modern di sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang  lebih  transparan.  Namun  kenyataannya  penerapan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  tersebut masih banyak kendala pada sektor sumber daya manusianya.
Kata kunci :  Basis akrual, basis kas, sistem akuntansi pemerintahan

## PENDAHULUAN
Tuntutan
pelaksanaan pengelolaan keuangan  negara  agar  dijalankan  dengan transparan  dan  akuntabel  menjadi  isu  yang sangat penting. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan  keuangan  negara  tersebut  adalah terkait  dengan  sistem  akuntansi  pemerintahan Indonesia.  Dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara menjadi  awal  mula  pelaksanaan  pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Sesuai  dengan  amanat  undang-undang tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Standar  Akuntansi Pemerintahan  tersebut  menganut  basis  kas menuju  akrual (cash  toward  accrual) yaitu menggunakan  basis  kas  untuk  pengakuan transaksi  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan, dan  basis  akrual  untuk  pengakuan  asset, kewajiban,  dan  ekuitas  dana.    Namun, penerapan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal  36  ayat  (1)  Undang  -Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang menyatakan  bahwa  selama  pengakuan  dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Penerapaan  sistem  akuntansi  pemerintahan yang  menggunakan cash  toward  accrual t ersebut masih mendapat tuntutan dan dorongan yang  kuat  dari  masyarakat  serta  dari  lembaga- lembaga  internasional,  seperti  Organisation  for Economic Cooperation and Development (OECD),  the  International  Monetary  Fund (IMF),  dan  World  Bank,  untuk  menerapkan sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual secara  penuh..  Oleh  karena  itu,  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2005 perlu diganti.
Pemerintah  merespon  tuntutan  masyarakat dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang menganut  basis  akrual  secara  penuh,  yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis cash  toward  accrual yang  dimulai pada  tahun  2015.  Ditetapkannya  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  maka penerapan  sistem  akuntansi  pemerintahan berbasis  akrual  telah  mempunyai  landasan hukum.  Dan  hal  ini  berarti  juga  bahwa Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang  baru  yaitu  SAP berbasis akrual.
Sejak  diterbitkannya  standar  akuntansi berbasis  akrual  tersebut,  pengelolaan  keuangan negara  yang  transparan  dan  akuntabel  mulai semakin  membaik.  Hal  tersebut  tercermin  dari laporan  keuangan  yang  disajikan  pemerintah. Namun  ternyata  pelaksanaan  sistem  akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tersebut juga  belum  diterapkan  secara  penuh  oleh pemerintah  Indonesia.  Hal  tersebut  bisa  dilihat dari  laporan  anggaran  pemerintah  yang  masih menggunakan akuntansi  anggaran berbasis kas. Seharusny  apabila  pemerintah  menerapkan sistem  akuntansi  berbasis  akrual  menurut Halim, dkk. (2012), maka seharusnya akuntansi anggarannya  juga  berbasis  akrual.  Hal  inilah yang  menjadi  tanda  tanya  bagi  masyarakat tentang  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  yang dijalankan pemerintah saat ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

## a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Pemerintah  memerlukan  informasi  yang memadai  atas  pengelolaan aset  dan  sumber daya  keuangan  yang  mampu  menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya.
Informasi  tersebut  dapat  diperoleh  melalui sistem pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan  yang  handal  dan  memadai.  Proses maupun  sistem  dalam  pemerintahan  tersebut seringkali disebut sebagai akuntansi pemerintahan.
Akuntansi  pemerintahan  menurut  Baswir (2000)  adalah  bidang  akuntansi  yang  berkaitan dengan  lembaga  pemerintahan  dan  lembaga- lembaga  yang  tidak  bertujuan  mencari  laba. Ghozali  dan  Ratmono  (2008)  menyatakan bahwa  dalam  akuntansi  pemerintahan,  data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi  mengenai  transaksi  ekonomi  dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan  dan  organisasi-organisasi  lain yang  tidak  bertujuan  mencari  laba (non-profit organization).
Tujuan  akuntansi  pemerintah  menurut Halim,  dkk.  (2012)  yaitu;  pertanggung- jawaban, manajerial, dan pengawasan. Sedangkan karakteristik akuntansi pemerintahan  menurut  Baswir,  antara  lain:  (1) Tidak  terdapat  pencatatan  laba  rugi  karena tujuan  utama  lembaga  pemerinta  bukanlah mencari  laba;  (2)  Tidak  perlu  dilakukan pencatatan  pemilikan  pribadi  karena  lembaga pemerintah  adalah  milik  seluruh  rekyat;  (3) Bentuk  akuntansi  pemerintah  berbeda  antara suatu negara dengan negara lain tergantung dari bentuk  negara  yang  bersangkutan;  dan  (4) Penyelenggaraan  akuntansi  pemerintahan  tidak dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan  dan  sistem  anggaran  tiap  negara karena  fungsi  akuntansi  pemerintah  adalah untuk  menyediakan  informasi  tentang  realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara.

## b. Basis Akuntansi
Pelaksanaan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) didasarkan pada PP No. 71 Tahun  2010,  yaitu  berkaitan  dengan  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Saat  ini  ada  dua  SAP  yang
mungkin diterapkan oleh entitas pelaporan yaitu SAP  berbasis  kas  menuju  akrual  dan  SAP berbasis akrual.
Seacara  teori  basis  akuntansi  menurut Halim  (2008)  hanya  dikenal  basis  kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Namun, dalam  pelaksanaannya  dikenal  juga  basis  kas modifikasi (modified  cash  basis) serta  basis akrual modifikasi (modified cash accrual).
Basis  kas  menurut  Bastian  (2005)  adalah mengakui  dan  mencatat  transaksi  keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Apabila suatu  transaksi  belum  menimbulkan  perubahan pada kas,  maka transaksi  tersebut tidak dicatat. Sedangkan  basis  akrual  yaitu  mengakui  dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada sat terjadi atau pada saat perolehan.
Basis  aktual  memiliki  manfaat  yang  besar dalam  menyajikan  informasi  yang  lebih komprehensif.  Oleh  karena  itu,  akuntansi pemerintah  menurut  Widjajarso  (2011)  perlu menerapkan  basis  akrual  karena  beberapa  hal, antara  lain:  (1) Akuntansi  berbasis  kas  tidak menghasilkan  informasi  yang  cukup,  misalnya informasi  tentang  hutang  dan  piutang  untuk pengambilan  keputusan  ekonomi,  sehingga penggunaan  basis  akrual  sangat  disarankan;p (2) Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan  informasi  yang  tepat  untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya;  (3)  Hanya  akuntansi  berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat  diandalkan  dalam  informasi  aset  dan kewajiban;  dan  (4)  Hanya  akuntansi  berbasis akrual  yang  menghasilkan  informasi  keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya  penghapusan  hutang  yang  tidak  ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  literarur dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Sumber  data  diperoleh  melalui  studi  literatur, baik  melalui  artikel  dalam  jurnal,  laporan
tahunan,  sumber  data  daring,  dan  surat  kabar. Pengujian  keabsahan  data  dilakukan  dengan melakukan  triangulasi  dari  berbagai  sumber. Data  yang  sudah  melalui  proses  pengujian, kemudian  dilakukan  analisis  dengan  tahapan, antara  lain:  reduksi  data,  verifikasi,  dan simpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan  model  analisis  interaktif,  yakni rangkaian  yang  saling  kait  mengkait  sejak penelitian  dirancang,  diverifikasi  dan  ditarik kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Sejarah Penerapan Akuntansi
Pemerintah di Indonesia
Praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia  selama  ini  banyak  bersumber  pada perundang-undangan  zaman  kolonial  yaitu Indische  Comptabilitiet  Wet  (ICW)  Staatsblad Tahun  1925  Nomor  448,  yang  tidak  dapat dilepaskan  keterkaitannya  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Undang-undang Per-bendaharaan Indonesia/Indische  Comptabiliteitswet  (ICW) Staatsblad  Tahun  1925  Nomor  448  telah beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  1968  (Lembaran Negara  Repulik  Indonesia  Tahun  1968  Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).
Penerapan  sistem  akuntansi  berdasar-kan undang-undang tersebut belum berperan sebagai  alat  untuk  meningkatkan  akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Pada periode  tersebut,  output  yang  dihasilkan  oleh akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia  sering tidak  akurat,  terlambat,  dan  tidak  informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan  keputusan.  Pengelolaan  keuangan negara  masih  sangat  sederhana  dan  tidak akuntabel.  Kondisi  tersebut  dapat  digambarkan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan hanya berupa
Perhitungan Anggaran Negara (PAN);
2. Sistem pencatatan akuntansi single entry
3. Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas;
4. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  belum ditetapkan;
5. Pengolahan  data  belum  terintegrasi  secara memadai,  penyusunan  laporan  keuangan bersifat sentralisasi;
6. Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan
data-data yang telah direkonsiliasi;
7. Adanya time  lag yang  panjang  antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
Sistem  akuntansi  berdasarkan  undang- undang Perbendaharaan Indonesia tersebut pada akhirnya  tidak  dapat  lagi  memenuhi  kebutuhan pengelolaan  keuangan  negara  yang  sesuai dengan  tuntutan  perkembangan  demokrasi, ekonomi,  dan  teknologi.  Oleh  karena  itu, diterbitkanlah  UU  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara.;  UU  No.1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara;  dan  UU No.15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.
Dalam  salah  satu  undang-undang  tersebut, yaitu  UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  tercantum  ketentuan  yang mengatur secara tegas penerapan basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan Indonesia.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  pasal  36 ayat  (1)  yang  berbunyi  sebagai  berikut: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 angka  13,  14,  15,  dan  16  undang-undang  ini dilaksanakan  selambat-lambatnya  dalam  5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan  dan  pengukuran  berbasis  kas”. Berdasarkan  amanat  undang-undang  tersebut, pemerintah  menerbitkan  peraturan  mengenai akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Definisi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan yang  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  71  Tahun  2010 (2010:1)
adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan,  selanjutnya  disebut  SAP,  adalah prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah”.  Dengan  demikian  SAP merupakan  persyaratan  yang  mem-punyai kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di Indonesia.

## b. Basis Akuntansi
Secara  toritis,  hanya  terdapat  dua  basis akuntansi  atau  dasar  akuntansi  yang  dikenal dalam  akuntansi,  yaitu  akuntansi  berbasis  kas (cash  basis) dan  akuntansi  berbasis  akrual (accrual  basis). Sedangkan,  jika  ada  basis akuntansi yang lain seperti basis kas modifikasian,  atau  akrual  modifikasian,  atau kas  menuju  akrual,  merupakan  modifikasi diantara  basis  kas  dan  basis  akrual  untuk  masa transisi.  Basis  atau  dasar  akuntansi  adalah terkait  dengan  metode  pencatatan  akuntansi dalam  menentukan kapan dan  bagaimana  suatu transaksi ekonomi atau kejadian-kejadian diakui/  dicatat.  Basis  akuntansi  merupakan prinsip-prinsip  akuntansi  yang  menerapkan kapan  pengaruh  atas  transaksi  atau  kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan
Dalam  akuntansi  berbasis  kas,  suatu transaksi  atau  kejadian  diakui/dicatat  ketika uang  atas  transaksi  tersebut  diterima  atau dikeluarkan.  Dengan  kata  lain,  akuntansi berbasis  kas  adalah  basis  akuntansi  yang mengakui  pengaruh  transaki  dan  kejadian lainnya  pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima atau  dibayar  yang  digunakan  untuk  pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Sementara  akuntansi  berbasis  akrual  adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi
dan  peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas diterima atau dibayarkan (KSAP, 2006).
Selanjutnya, KSAP juga mengatakan dalam akuntansi  berbasis  akrual,  waktu  pencatatan (recording) sesuai  dengan  saat  terjadinya  arus sumber  daya,  sehingga  dapat  menyediakan informasi  yang  paling  komprehensif  karena seluruh arus sumber daya dicatat. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk
menggambar-kan berlangsungnya esensi transaksi  atau  kejadian,  maka  nilai  lebih  yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya  informasi  operasi  atau  kejadian. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan  operasi  atau  kejadian  tersebut dituangkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan  dalam  bentuk  laporan  operasional atau  laporan surplus/defisit (Simanjuntak, 2010).
Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana  pemerintah  mendanai  kegiatan-nya sesuai  dengan  kemampuan  pendanaan-nya sehingga  dapat  diukur  kapasitas  pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memung-kinkan pemerintah  untuk  mengidentifikasi  kesempatan dalam  menggunakan  sumber  daya  masa  depan dan  mewujudkan  pengelolaan  yang  baik  atas sumber daya tersebut.
Sementara itu, The International Organisation  of  Supreme  Audit  Institutions (INTOSAI)  dalam  Van  Der  Hoek  (2005) melihat bahwa terdapat empat sistem pelaporan keuangan, yaitu:
1. Full  Cash  Accounting .  Sistem  ini  mencatat suatu  transaksi  ketika  dana  dibayar  atau diterima  dari  suatu  otoritas  apropriasi (appropriation authority).
2. Modified  Cash  Accounting .  Sistem  ini mengakui  suatu  transaksi  secara  tunai selama  tahun  tersebut  dan  setup  akun dan/atau  piutang  yang  belum  dibayar  pada akhir tahun.
3. Modified  Accrual  Accounting .  Sistem  ini mencatat  pengeluaran  pada  saat  sumber daya  diterima  dan  pendapatan  pada  saat terukur  dan  tersedia  dalam  poeriode akuntansi atau segera sesudahnya.
4. Full  Accrual  Accounting .  Sistem  ini mengakui  beban  pada  saat  terjadinya (incurred), mencatat  pendapatan  pada  saat diperoleh (earned), dan  mengkapitalisasi aset tetap.
Masing-masing  basis  akuntansi  tersebut sebenarnya memiliki keunggulan dan kelemahan  tersendiri.  Keunggulan  akuntansi berbasis  kas  menurut  Ritonga  adalah  bahwa laporan  keuangan  berbasis  kas  memperlihatkan sumber  dana,  alokasi  dan  penggunaan  sumber- sumber  kas,  mudah  untuk  dimengerti  dan dijelaskan,  pembuat  laporan  keuangan  tidak membutuhkan  pengetahuan  yang  mendetail tentang  akuntansi,  dan  tidak  memerlukan pertimbangan  ketika  menentukan  jumlah  arus kas dalam suatu periode.
Sementara itu kelemahan akuntansi berbasis kas menurut Hoesada (2010) adalah: 1. Tidak mampu menyajikan jumlah sumberdaya yang digunakan
2. Tidak  marnpu  memperhitungkan  atau mempertimbangkan  kewajiban  keuangan, hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen
3. Terfokus  secara  sempit  pada  pembayaran kas,  tidak  peduli  akan  kondisi  dan  daya layan aset tetap
4. Terfokus pada pengendalian input, pembelian,  perolehan,    dan  mengabaikan produksi sendiri
5. Mendorong distorsi, mendorong para manajer  untuk  menilai  terlampau  rendah biaya program, proyek, kegiatan, mendorong  penggunaan  sampai  habis apropriasi/jatah anggaran
6. Tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban
7. Terbatasnya  informasi  aset  dan  kewajiban dalam neraca
8. Akuntansi berbasis kas merupakan landasan berpijak  yang  buruk  untuk  membangun kebijakan fiskal yang solid.
Oleh sebab itu, dengan berbagai kelemahan yang  ada  pada  basis  kas,  perubahan  menuju akuntansi  berbasis  akrual  diharapkan  dapat mengatasi  bebagai  kelemahan  tersebut.  Dalam Study No. 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting
Standards  Board  (2011),  mengatakan  bahwa informasi  yang  disajikan  pada  akuntansi berbasis  akrual  dalam  pelaporan  keuangan memungkinkan pengguna untuk:
1. Menilai  akuntabilitas  untuk  pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
2. Menilai  kinerja,  posisi  keuangan  dan  arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan  sumber  daya,  atau  melakukan bisnis dengan suatu entitas.
Selanjutnya,  pada  level  yang  lebih  detil dalam Study No. 4 tersebut mengatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat:
1. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya.
2. Memungkinkan  pengguna  laporan  untuk mengevaluasi  kemampuan  pemerintah  saat ini  untuk  membiayai  aktivitas-aktivitasnya dan  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajian dan komitmen-komitmennya.
3. Menunjukkan  posisi  keuangan  pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.
4. Memberikan  kesempatan  pada  pemerintah untuk menunjukkan
keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.
5. Bermanfaat  untuk  mengevaluasi  kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya.

## c. Implementasi SAP Berbasis Akrual
Penerapan sistem  akuntansi berbasis  akrual di  pemerintahan  menyajikan  tantangan  baru, untuk  itu  agar  proses  penerapannya  dapat berjalan  dengan  baik  perlu  dibuatkan  suatu pedoman  yang  dapat  menjelaskan  proses pembangunan  sistem  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail.
Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual No  Tahun Strategi Penerapan SAP Akrual 1 2010
 Penerbitan  Standar  Akuntansi
Pemerintah berbasis akrual  Mengembangkan framework Akuntansi  berbasis  Akrual  dan BAS  Sosialisasi SAP berbasis akrual 2 2011  Aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi  Pengembangan  sistem  akuntansi dan  TI  bagian  pertama  (Proses bisnis dan requirement)
 Pengembangan kapasitas SDM 3 2012  Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (Lanjutan)  Pengembangan  kapasitas  SDM (Lanjutan) 4 2013  Piloting beberapa KL dan BUN
 Reviu, Evaluasi dan penyempurnaan system  Pengembangan  kapasitas  SDM (Lanjutan) 5 2014  Parallel  run  dan  konsolidasi seluruh LK
 Reviu, Evaluasi dan penyempurnaan system  Pengembangan  kapasitas  SDM (Lanjutan)
6 2015  Implementasi penuh
 Pengembangan  kapasitas  SDM
(Lanjutan)

## 1) Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual
Keberhasilan
perubahan akuntansi pemerintahan  sehingga  dapat  menghasilkan laporan  keuangan  yang  lebih  transparan  dan lebih  akuntabel  memerlukan  upaya  dan  kerja sama  dari  berbagai  pihak.  Jika  penerapan akuntansi  berbasis  kas  menuju  akrual  saja masih  banyak  menghadapi  hambatan,  lebih- lebih  lagi  jika  pemerintah  akan  menerapkan akuntansi berbasis akrual.
Beberapa  tantangan  dalam  implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah:
(a) Sistem Akuntansi dan IT Based System Melihat kompleksitas implementasi akuntansi  berbasis  akrual,  dapat  dipastikan
bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di  lingkungan  pemerintahan  memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.
(b) Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pembangunan  dan  implementasi  sistem pengendalian intern yang efektif diperlukanuntuk  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh UU No 1  tahun  2004.  Untuk  melaksanakan  hal tersebut  Pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  tentang  Sistem  Pengedalian  Intern Pemerintah  (SPIP).  Untuk  itu  diperlukan sosialisasi  dan  upaya  implementasi  yang melibatkan seluruh tingkatan dalam instansi pemerintah  agar  SPIP  tersebut  dapat menjadi  bagian  yang  menyatu  dengan operasional pada seluruh unit kerja pemerintahan.
(c) Komitmen dari pimpinan Dukungan  yang  kuat  dari  pimpinan merupakan  kunci  keberhasilan  dari  suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa  Kementerian/  Lembaga  adalah lemahnya  komitmen  pimpinan  satuan  kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
(d) Tersedianya SDM yang kompeten Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun  secara  tertib  dan  disampaikan masing-masing  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah  kepada  BPK  selambat-lambatnya  3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  Selanjutnya,  selambat-lambatnya 6  (enam)  bulan  setelah  tahun  anggaran berakhir,  laporan  keuangan  yang  telah diperiksa  oleh  BPK  tadi  diserahkan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  DPR  dan  oleh
Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan  tersebut  memerlukan  SDM  yang menguasai akuntansi pemerintahan.
(e) Resistensi terhadap perubahan Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah  terbiasa  dengan  sistem  yang  lama dan  enggan  untuk  mengikuti  perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik

## 2) Langkah Penerapan Basis Akrual
Terdapat  beberapa  langkah  yang  harus diperhatikan  dan  dilaksanakan  dalam  rangka mengimplementasikan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan Basis Akrual, di antaranya:
(a) Kehati-hatian menerapkan basis akrual Terdapat dua model utama dalam menerapkan  akrual  basis  yakni  model  big bang  dan  model  bertahap.  Pendekatan model  big  bang  seperti  yang  telah dicontohkan  oleh  negara  Selandia  Baru untuk  seluruh  unit  pemerintahan  dilakukan dalam  jangka  waktu  yang  sangat  singkat. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung  terjadinya  perubahan  budaya organisasi,  cepat  mencapai  tujuan,  dan dapat  menghindari  risiko  kepentingan, meskipun  mengandung  kelemahan,  seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin  timbul,  dan  komitmen  politik yang  mungkin  bisa  berubah.  Kesuksesan penerapan  di  Selandia  Baru  karena  tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal,  dukungan  dari  para  politisi  dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan  fleksibiltas  kepada  SDM. Alternatif  lain  yakni  pendekatan  bertahap, seperti  yang  dicontohkan  oleh  pemerintah federal  Amerika  Serikat.  Keuntungan pendekatan  ini  adalah  dapat  diketahuinya
permasalahan  yang  mungkin  timbul  dan cara  penyelesaiannya  selama  masa  transisi, basis  kas  masih  dapat  dilakukan  secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. Sedangkan  kelemahannya  adalah  akan membutuhkan banyak sumber daya manusia  karena  menerapkan  dua  basis secara paralel, perubahan budaya organisasi tidak  terjadi,  dan  hilangnya  momentum penerapan akrual basis.
(b) Komitmen politik merupakan kunci penting Komitmen  politik  dalam  penerapan  basis akrual  menjadi  sangat  esensial,  sehingga komitmen  politik  ini  diperlukan  untuk menghilangkan  adanya  kepentingan  yang tidak  sejalan.  Adanya  komitmen  politik yang  kuat  dari  pengambil  keputusan  baik eksekutif maupun legislatif akan menentukan keberhasilan implementasi SAP  basis  akrual.  Komitmen  tersebut terwujud dalam bentuk peraturan perundangan,  kebijakan  dan  dukungan anggaran  yang  menunjang  implementasi SAP basis akrual tersebut.
(c) Tujuan akrual harus dikomunikasikan Hasil  dan  manfaat  yang  ingin  dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui prosessosialisasi yang  dapat menumbuhkan pemahaman  dan kesadaran  pihak-pihak  terkait  sehingga menimbulkan
dukungan dalam
implementasinya.
(d) Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga  akuntan  yang  profesional  akan sangat  diperlukan  untuk  rekruitmen  dan pelatihan  yang  cukup.  Kekurangan  tenaga akuntan  akan  menyebabkan  penundaan penerapan  akrual  basis  pada  akuntansi pemerintah.
(e) Sistem informasi akuntansi harus memadai Informasi akuntansi berbasis kas merupakan  titik  penting  dalam  pergantian basis  ke  akrual.  Jika  suatu  negara  belum
memiliki  sistem  akuntansi  berbasis  kas yang  dapat  diandalkan,  maka  negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan  sistem  dan  proses  yang  telah ada, sebelum
mempertimbangkan perpindahan keakuntansi akrual.
(f) Badan  audit  tertinggi  harus  memiliki sumberdaya yang tepat
Badan Audit (di Indonesia BPK)
memegang  kunci  yang  sangat  penting dalam  penerapan  basis  akrual.  BPK  sudah mulai  berperan  dalam  proses  penyusunan standard  dan  nantinya  menjadi  pihak  yang akan  menilai  implementasi  SAP  basis akrual tersebut yang tercermin pada laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah.
(g) Penerapan  basis  akrual  harus  merupakan bagian dari reformasi birokrasi Penerapan  basis  akrual  tidak  boleh  hanya dilihat  sebagai  masalah  teknik  akuntansi saja,  tetapi  penerapan  ini  membutuhkan perubahan  budaya  organisasi  dan  harus merupakan  bagian  dari  reformasi  birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan  dengan  basis  akrual  akan menjadi  berharga  dan  sukses  apabila informasi yang dihasilkan digunakan untuk dasar  membuat  kebijakan  publik  yang semakin  baik.  Perubahan  ini  tidak  secara otomatis  terjadi,  tapi  perlu  secara  aktif dipromosikan secara kontinyu.

## SIMPULAN
Apabila  diperbandingkan  antara  SAP  Kas menuju  Akrual  (PP  Nomor  24  Tahun  2005) dengan  SAP  Akrual  (PP  Nomor  71  Tahun 2010)  terdapat  beberapa  perbedaan.  Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah pada jenis/komponen  laporan  keuangan,  khususnya mengenai Laporan Operasional. Entitas
pemerintah  melaporkan  secara  transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan
pemerintahan. Surplus/defisit operasional
merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan  bersih  entitas  pemerintahan bersangkutan.
Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan  berbasis  Akrual  merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat  kesiapan  berbagai  perangkat  yang ada  pada  unit  kerja  diseluruh  tingkatan pemerintahan,  maka  pelaksanaannya  dilakukan secara  bertahap  yaitu  dengan  penerapan  SAP berbasis  Kas  Menuju  Akrual  berdasarkan  PP Nomor  24  Tahun  2005  dan  selanjutnya  akan dilaksanakan SAP berbasis Akrual secara penuh sesuai  PP  Nomor  71  Tahun  2010  mulai  tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra., Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar ,  Penerbit  Erlangga,  Jakarta, 2005. Baswir, Revrisond, 2000, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogyakarta.
Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik,  2006.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Telaah Kritis  PP  Nomor  24  Tahun  2005.  BPFE. Yogyakarta.
Ghozali,  Imam  dan  Ratmono,  Dwi.  2008. Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Pusat (APBN)  dan  Daerah  (APBD)  Sesuai Peraturan  Perundang-Undangan  Terbaru. Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Halim,  Abdul,  2008.  Akuntansi  Sektor  Publik; Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi  3, Salemba Empat, Jakarta.
Halim,  Abdul,  dan  Syam  Kusufi.  2012.  Teori, Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik,  dari  Anggaran  Hingga  Laporan Keuangan  dari  Pemerintah  Hingga  Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta.
International Public Sector Accounting
Standards  Board.  2011.  Transition  to  the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public  Sector  Entities,  Study  14.  Third Edition, IFAC. New York, USA.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006.
Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta. Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual” http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita- makassar/19410-menyongsong-penerapan-
akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual (Diakses  pada,  21  September  2017,  Pukul
20.11 WIB)
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Simanjuntak, Binsar. 2010. Penerapan Akuntansi  Berbasis  Akrual  di  Sektor
Pemerintahan  di  Indonesia.  Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia.
Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Van  der  Hoek,  Peter  M.  2005.  Accrual-Based Budgeting  and  Accounting  in  the  Public
Sector:  The  Dutch  Experience.  Erasmus University  Rotterdam.  MPRA  Paper  No.
5906, Posted 29.
Widjajarso,  Bambang.  Penerapan  Basis  Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:Sebuah Kajian Pendahuluan,
http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/ 2011/10/Akuntansi-berbasis-akrual.pdf (diakses 5 Agustus 2017)