Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Udayana Jl. PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar,
Bali 80361 Email: ediethenrico@gmail.com

## Pergeseran Orientasi Politik Mantan Aktivis Pro-demokrasi di Bali: Dari Idealis ke Pragmatis
Nicholas Edieth J. Enrico Sinaga *1 , Kadek Dwita Apriani 2 , Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha 3
123 Departemen Ilmu Politik, Universitas Udayana

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 8 No. 1 Tahun 2022
DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.4
Abstract. This article discusses the change in the political orientation of former pro-democracy activists in Bali after more than 20 years of the reformation. The change in their orientation from idealistic to pragmatic is allegedly one of the catalysts for the decline of democracy. This study aims to determine the causes of the change in the political orientation of former pro-democracy activists  in  Bali  and  to  make  a  categorization  from  the  political  orientation  of  these  former activists.  The  theory  used  as  the  analytical  tool  is  the  rational  choice  theory  from  Barbara Geddes.  This  research  uses  qualitative methods  with  a  case  studies  approach.  There  are  two important  findings  in  this  study:  (1)  The  change  in  political  orientation  from  idealistic  to pragmatic  is  caused  by  the  rational  choices  made  by  former  pro-democracy  activists  by calculating  their  career  and  needs  factors.  (2)  If  career  motives  are  more  prominent  than transactional  and  partisanship  motives,  then  former  pro-democracy  activists  tend  to  fill  the positions in non-political party institutions. On the contrary, if the partisan motive is dominant in a former activist, then they tend to fill the position in a political party.
Keywords: Democracy; Former Activists; Idealism; Pragmatism; Bali.
Abstrak. Artikel  ini  membahas  tentang  perubahan  orientasi  politik  para  mantan  aktivis  pro- demokrasi di Bali setelah 20 tahun lebih reformasi bergulir. Pergeseran orientasi mereka dari idealis  menuju  pragmatis  disinyalir  sebagai  salah  satu  katalis  dari  kemunduran  demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pergeseran orientasi politik para mantan aktivis  pro-demokrasi  di  Bali  dan  membuat kategorisasi  dari  pergeseran  orientasi  politik  para mantan aktivis ini. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pilihan rasional dari Barbara Geddes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini: (1) Pergeseran orientasi politik dari idealis menuju  pragmatis  ini  disebabkan  oleh  pilihan  rasional  yang  diambil  para  mantan  aktivis  pro- demokrasi  dengan  mengkalkulasi  faktor  karier  dan  kebutuhan.  (2)  Bila  motif  karier  lebih menonjol dibanding motif transaksional dan partisanship , maka mantan aktivis pro-demokrasi cenderung  mengisi  posisi  di  institusi  non  partai  politik.  Sebaliknya  jika  motif  partisan  yang dominan pada seorang mantan aktivis, maka mereka cenderung mengisi posisi di partai politik.
Kata Kunci: Demokrasi; Mantan Aktivis; Idealisme; Pragmatisme; Bali.
Received: 28 Januari 2022           Revised: 8 Maret 2022             Accepted: 22 Maret 2022

## PENDAHULUAN
ktivis pro-demokrasi memiliki peran besar dalam fase transisi menuju demokrasi  di  Indonesia,  tak  terkecuali  di  Bali.  Setelah  lebih  dari  20 tahun  proses  transisi  terjadi,  kini  muncul  sebuah  kecenderungan mundurnya  demokrasi  di  Indonesia.  Hal  itu  memunculkan  pertanyaan  tentang orientasi  politik  para  mantan  aktivis  pro-demokrasi  yang  dulu  merupakan  aktor penting dari perubahan politik. Para mantan aktivis pro-demokrasi di Bali khususnya, tidak lagi bersuara lantang tentang perjuangan mereka dan cenderung pasif dalam menanggapi  isu  kemunduran  demokrasi.  Lalu  muncul  dugaan  bahwa  para  mantan aktivis ini mengalami pergeseran orientasi dari idealis menuju pragmatis karena tidak sedikit dari  mereka yang akhirnya mengisi posisi  di partai politik dan komisi-komisi independen yang pembiayaannya bersumber pada negara.
Artikel  ini  berupaya  mengkaji  alasan  di  balik  perubahan  orientasi  politik beberapa  mantan  aktivis  pro-demokrasi  dari  idealis  ke  individu  yang  cenderung pragmatis. Lebih dari dua dekade semenjak Indonesia memasuki era reformasi, era baru  yang  dituntut  oleh  aktivis  pro-demokrasi  menuntut  demokratisasi  dan desentralisasi seluas-luasnya (Hadiz, 2005; Törnquist, 2006; Aspinall, 2012; Mietzner, 2013;  Sastramidjaja,  2019).  Aktivis  pro-demokrasi  memiliki  peran  signifikan  (Giugni, 1999) yang dapat menggeser hubungan kekuasaan antara penantang dan otoritas, mengubah arah kebijakan, atau memprovokasi perubahan sistemik yang lebih luas. Pada  tahapan  tertentu  mereka  juga  berpotensi  memberikan  perubahan  dalam institusi  politik  atau  dalam  domain  sosial  atau  budaya.  Namun  setelah  itu,  mereka biasanya terkooptasi ke dalam partai-partai klientelis atau melebur ke dalam lembaga pemerintah, dan bisnis.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  lebih  menitikberatkan  peran  aktivis  yang tergabung dalam organisasi atau gerakan kolektif yang mendukung upaya reformasi (Hadiz  &  Robison,  2004;  Aspinall,  2005;  Bünte  &  Ufen,  2009;  Lee,  2016;  Stokke  & Hiariej, 2017), hingga posisi aktivis yang tidak lagi signifikan pasca Orde Baru karena tidak  mampu  bersaing  dengan  elit-elit  lama  yang  telah  mengumpulkan  kapital (ekonomi dan jaringan sosial) mereka di rezim Orde Baru (Törnquist, 2006; Mietzner, 2013; Alamsyah, 2015). Artikel ini berusaha melihat kasus tersebut dari sudut pandang

## A
yang berbeda, yakni berfokus pada mantan aktivis pro-demokrasi dengan menyoroti motif yang melatarbelakangi pergeseran peran oleh mantan aktivis.
Pasca gerakan reformasi 1998, para aktivis pro-demokrasi mulai mengubah arah mereka. Aktivis pro-demokrasi berupaya untuk mereformasi kondisi sosial, ekonomi, dan  politik  Indonesia  dari  dalam,  mengubah  strategi  lama  “perjuangan  dari  luar” (Dibley & Ford, 2019). Sekarang, aktivis pro-demokrasi nyaris tidak berbeda dengan politikus oportunis lain. Mereka cenderung mewakili kepentingan partai politik atau patron  politik  mereka,  bukannya  mewakili  kelompok  masyarakat  yang  termarjinal (Mudhoffir & Alamsyah, 2018). Label aktivis oportunis ditolak oleh sebagian mantan aktivis yang menduduki jabatan penting pemerintahan. Meskipun sebagian yang lain mengakui klaim tersebut  karena bagi mereka mantan aktivis memiliki  kesempatan untuk  memperbaiki  di  dalam  dengan benefit ketokohan  dan  keilmuan  sang  aktor.
Pengalaman aktivis pro-demokrasi terhadap politik nasional setelah runtuhnya rezim otoriter  membuat  mereka  mencari  bentuk  kerja  sama  baru  di  tingkat  lokal  yang bermanfaat. Praktik tersebut berlangsung di antaranya di Bali.
Bali  merupakan  salah  satu  basis  dukungan  terbesar  PNI  di  luar  Jawa  di  era pemerintahan Soekarno. Namun, ketika Soeharto berkuasa partai Golkar berupaya untuk melakukan aksi penyeragaman untuk mengajak pendukung PNI masuk Golkar. Karena  ada  sebagian  pendukung  PNI  yang  menolak  untuk  bergabung  maka pergesekan  ideologi  kerap  terjadi  dan  sering  kali  menghasilkan  kekerasan  politik antara  kedua  partai  politik  tersebut  (Suryawan,  2010).  Tahun  1973,  di  bawah kepemimpinan  Soeharto,  pemerintah  melakukan  fusi  partai-partai  politik.  Partai Demokrasi  Indonesia  (PDI)  merupakan  payung  dari  gabungan  PNI,  Partai  Katolik, IPKI, Parkindo, dan Partai Murba. Meski tergabung dari beberapa partai, PNI adalah komponen  terbesar  PDI  dan  tidak  diragukan  lagi  PDI  adalah  penerus  politik  PNI (Mietzner, 2012). Dengan dilakukannya penyederhanaan, sebagian besar pendukung PNI  spontan  mendukung  PDI  termasuk  diantaranya  aktivis  pro-demokrasi.  Pada tahun 1998, kelompok pendukung reformasi di Bali bergerak di bawah koalisi GMNI dengan  anggota  PDI.  Mereka  mengorganisir  beberapa  protes  besar  salah  satunya Gerakan Rakyat Bali (Aspinall, 2005). Pasca reformasi beberapa aktivis pro-demokrasi di  Bali  melakukan  transisi  penuh  ke  dunia  kepartaian  dan  perjuangan  birokrasi.
Mereka adalah anggota tim ahli pemerintah daerah, pejabat publik, atau elit partai politik.
Berangkat dari pergeseran orientasi politik oleh mantan aktivis pro-demokrasi, penulis  berargumen  bahwa  kepentingan  pribadi  dan  perkembangan  karier memberikan kontribusi dalam perubahan tersebut. Analisis dalam artikel ini dimulai dari mencari akar idealisme dan awal mula keterlibatan mantan aktivis pro-demokrasi dalam  masyarakat  sipil  dan  gerakan  sosial.  Lebih  lanjut,  penulis  juga  melakukan kategorisasi mantan aktivis berdasarkan institusi partai dan non-partai serta bentuk pragmatisme yang diterapkan oleh mantan aktivis pro-demokrasi.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi latar belakang  dari  setiap  mantan  aktivis  untuk  mendapatkan  kerangka  analisis  yang komprehensif.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sumber data  primer  dan  sekunder  (Creswell  &  Creswell,  2018).  Sumber  data  primer merupakan data utama yang penulis dapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan.  Wawancara  dilakukan  dengan  lima  mantan  aktivis  yang  pernah  atau sedang menduduki jabatan penting di lembaga pemerintahan atau yang terjun dalam politik praktis. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran artikel, data daring, dan studi pustaka yang berhubungan dengan variabel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aktivis Pro-demokrasi: Dari Idealis menuju Pragmatis
Konsolidasi merupakan salah satu instrumen penting dalam negara demokrasi. Menurut  Whitehead  (1989)  dalam  Zuhro  (2019),  konsolidasi  demokrasi  adalah instrumen untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Hal tersebut tidak hanya merupakan proses politik yang berlaku di level  prosedural  lembaga-lembaga  politik,  tetapi  juga  pada  level  masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat
sipil  ( political  society,  economic  society,  the  state, dan civil  society )  mampu mengedepankan  tindakan  demokratis  sebagai  alternatif  utama  untuk  meraih kekuasaan  (Linz  &  Stepan,  1996).  Di  rezim  Orde  Baru,  pandangan  aktivis  pro- demokrasi  bertentangan  dengan  kenyataan  sistem  pemerintahan  yang  cenderung otoriter. Mereka semakin kritis dengan permasalahan sosio-politik dan ekonomi yang tidak mampu diselesaikan oleh negara saat itu. Praktik korupsi, stagnasi demokrasi, hingga pemilu yang manipulatif di rezim Orde Baru tidak mencerminkan negara yang mengusung konsep yang demokratis. Ketika kondisi negara yang tidak stabil, ide atau cita-cita  aktivis  pro-demokrasi  kemudian  dimanifestasikan  ke  dalam  diskusi  hingga gerakan.
Pasca  1998,  sebagian  besar  aktivis  pro-demokrasi  menduduki  jajaran  elite pemerintah  baik  pada  level  pusat  maupun  daerah.  Sebagian  besar  dari  kelompok aktivis pro-demokrasi menggunakan jaringan aktivis  untuk menduduki posisi-posisi tersebut.  Sebagian  besar  aktivis  reformis  bersikap  pragmatis  dengan  menentukan tujuan  politiknya  berdasarkan  kepentingan  semata.  Kepentingan  yang  akan  diraih adalah keuntungan dan kekuasaan (Ekowati, 2019). Marcus Mietzner (2013) membagi kelompok  aktivis  pro-demokrasi  yang  terjun  dalam  politik  formal  menjadi  empat kriteria yakni; (a) Politisi yang sebelumnya berpartisipasi dalam aktivisme masyarakat sipil  sebagai  bagian  dari  persiapan  mereka  untuk  terlibat  dalam  politik  yang  lebih matang. Dalam kelompok ini, aktivis seringkali sangat kritis dalam organisasi pemuda diikuti dengan  karier  yang lebih  formal  di bidang politik; (b) Mereka  yang memilih masyarakat sipil sebagai pelarian dari regulasi  ketat dunia politik Suharto. Namun, setelah  kejatuhannya,  mereka  sepenuhnya  memeluk  sistem  demokrasi  baru  dan peluang  partisipasi  politik  yang  ditawarkannya;  (c)  Aktivis  reformis  yang menyeberang  ke  politik  formal  karena  kekurangan  yang  melekat  pada  demokrasi Indonesia  pasca  1998.  Kelompok  inilah  yang  paling  konsisten  dalam  menegakkan prinsip  reformis  dalam  interaksi  politik  sehari-hari;  (d)  Tokoh  masyarakat  sipil reformis  yang  beroperasi  di  persimpangan  urusan  politik  dan  aktivisme  pro- demokrasi. Enggan melakukan transisi penuh ke dunia intrik partai dan perjuangan birokrasi, para aktivis ini adalah anggota tim penasihat menteri, legislator, eksekutif pemerintah daerah, dan kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Aktivis pro-demokrasi di Bali menunjukkan corak yang mirip dengan kelompok aktivis  yang  dituliskan  Mietzner  (2013).  Sebagian  aktivis  pro-demokrasi  Bali memanfaatkan  jaringan  aktivis  untuk  persiapan  mereka  berkarier  baik  di  lembaga negara  atau  tim  penasihat  eksekutif  di  tingkat  daerah.  Aktivis  lain  memanfaatkan pengaruhnya untuk sekedar menjabat sebagai pejabat publik hanya untuk mendapat pendapatan tetap.

## Perubahan Orientasi Politik: Antara Pilihan Rasional dan Keniscayaan
Pasca reformasi, perubahan muncul pada mantan aktivis Bali di banyak aspek kehidupan. Sebagian besar aktivis reformasi berstatus mahasiswa dan ketika lulus, peran  mereka  sepenuhnya  berubah.  Artikel  ini  menggunakan  teori  pilihan  rasional yang ditulis oleh Barbara Geddes dalam karyanya yang berjudul Politician's Dilemma (1994).
Teori pilihan rasional yang diuraikan Geddes bermaksud menjelaskan fenomena aktor  politik  yang  rasional  berfokus  pada  aktor  politik  dan  berbagai  insentif  yang mereka hadapi. Kunci dari argumen tersebut adalah model sederhana dari politisi dan birokrat  sebagai  individu  rasional  berusaha  memaksimalkan  kesuksesan  karier mereka. Latar belakang argumen Geddes berangkat dari tulisan Crain dan Tollison (1990),  bahwa  perilaku  manusia  dalam  pemerintahan  dimotivasi  oleh  kekuatan kepentingan pribadi, yang memandu perilaku manusia dalam setting pribadi. Apabila keputusan  negara  dibuat  oleh  aktor,  maka  isi  keputusan  mereka  -  termasuk keputusan yang berkontribusi pada reformasi negara itu sendiri akan mencerminkan kepentingan mereka (Geddes, 1994).
Perubahan  orientasi  aktivis  ditinjau  dari  bagaimana  mantan  aktivis  melihat manfaat  yang  diharapkan  sebagai  hasil  dari  tindakan  mereka.  Individu  di  negara berkembang memiliki alasan yang sangat tidak pasti tentang kemungkinan menerima manfaat  di  masa  depan.  Berdasarkan  pengalaman  masa  lalu,  mereka  mungkin memiliki alasan yang baik untuk mengharapkan distribusi manfaat (Geddes, 1994).
Negara demokrasi dengan basis patronase membuat agenda reformasi menjadi sulit untuk terwujud. Diperlukan tindakan kolektif untuk mencapai agenda reformasi, di  mana  sebagian  besar  masyarakat  bekerja  sama  untuk  mewujudkannya.  Namun, kerja  sama  ini  membutuhkan  pengorbanan  irasional  bagi  individu  yang  tergabung
dalam gerakan kolektif tersebut. Akibatnya, individu berusaha menjadi penumpang bebas,  dengan  berbagi  keuntungan  tanpa  berkontribusi  pada  pencapaiannya,  dan pada akhirnya organisasi yang menuntut reformasi cenderung tidak terbentuk. Pasca reformasi, ketidakhadiran partai hijau untuk mengakomodasi kepentingan kelompok anti status-quo membuat  kelompok  ini  kehilangan  arah.  Beberapa  dari  mereka terkooptasi  dengan  partai  politik  besar  sehingga  agenda  reformasi  tidak  dapat sepenuhnya terpenuhi.
Akar Idealisme dan Keterlibatan Aktivis Pro-demokrasi Bali dalam Masyarakat Sipil 1. I Gede John Darmawan (Anggota KPU Provinsi Bali)
I Gede John Darmawan merupakan aktivis reformasi yang sekarang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Bali. Setelah lulus dari SMUN Malang, Pada tahun 1997 John melanjutkan studi perguruan tinggi di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Ada  beberapa  peristiwa  penting  di  tahun  1997  yang  disaksikan  oleh  John  sebagai mahasiswa baru seperti, resesi ekonomi global khususnya di Asia yang berdampak kurs Rupiah yang terus melemah terhadap Dollar AS dan terpilihnya Soeharto pada pemilihan umum 1997.
Pada  tahun  pertamanya  sebagai  mahasiswa,  John  sudah  terlibat  aktif  dalam gerakan mahasiswa. Awalnya John terlibat namun belum tergabung secara formal dengan  organisasi  mahasiswa  ataupun  LSM  yang  melatarbelakangi  demo.  John terlibat dalam beberapa gerakan yang dimobilisasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak Juli 1997. Meskipun dirinya bukan seorang Muslim, John mengaku bahwa selama periode reformasi, dirinya terlatih dan berkembang di HMI. John dan rekan- rekannya di HMI sempat ditahan oleh aparat keamanan di Kodim Malang-Batu karena menguasai  Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  untuk  menyebarkan  pernyataan  sikap mahasiswa Malang.
“Saya tidak  join ekstra. Saya dilatih oleh ekstra  waktu itu. Dilatih oleh HMI. Saya bukan muslim, tetapi waktu itu teman-teman HMI sudah bergerak dan konsisten  dari  awal.  Tahun  97  akhir  teman-teman  HMI  sudah  konsisten bergerak.  Saya  terlatih  disitu,  mengikuti  proses.  Kita  kuasai  RRI.  Kita  bikin pernyataan sikap mahasiswa. Kita kuasai kampus. Prosesnya diawali di ekstra
kampus dulu.” (Wawancara John Darmawan, tanggal 10 Maret 2021 di Kantor KPU Provinsi Bali).
Pasca  12  Mei  1998  (peristiwa  tertembaknya  empat  mahasiswa  Trisakti)  John menjadi Asisten Teritorial Korlap yang bertugas memetakan keadaan jalur gerakan dan  membantu  mobilisasi  mahasiswa  untuk  bergerak  dari  kampus  menuju  kantor DPRD  Kota  Malang.  Asisten  Teritorial  Korlap  bergerak  atas  kesepakatan  dari  para ketua  senat  se-Indonesia  yang  memutuskan  untuk  bergerak  bersama  merespon peristiwa 12 Mei. Beberapa hari sebelum perayaan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20  Mei,  John  masuk  daftar  orang  yang  akan  ditangkap  apabila  memobilisasi mahasiswa Brawijaya lain untuk turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Namun dirinya berhasil kabur dari pengawasan aparat penegak hukum.
Pada tahun 1999, John baru tergabung dalam Senat Fakultas Hukum sebagai anggota bidang minat dan bakat dan tetap aktif dalam gerakan. Keaktifannya dalam setiap gerakan mahasiswa baik dalam level kampus atau masyarakat membuatnya lebih dikenal di lingkungan Fakultas Hukum. Pada tahun 2000 dirinya berhasil menjadi ketua senat Fakultas Hukum. John berhasil menjabat posisi tersebut karena faktor ketokohan  dan  sebagai  mahasiswa  senior  di  lingkungan  kampus.  Pada  tahun  2001 John ditawarkan untuk bergabung BEM tingkat universitas namun ditolaknya karena ada  persaingan  organisasi  ekstra  kampus  yang  ingin  menempatkan  orang  di  BEM kampus, bagi John hal ini kurang baik untuk sistem demokrasi di tingkat kampus.
John  Darmawan  lulus  pada  tahun  2003  pendidikan  strata  kemudian melanjutkan studi magisternya di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Pada saat menempuh pendidikan magisternya, dirinya sekaligus bekerja sebagai HRD di salah satu hotel di Bali. Ketika lulus pendidikan magisternya di tahun 2006, John kemudian membentuk  rumah  produksi  yang  berfokus  dalam  pembuatan  film,  poster,  dan baliho untuk iklan pemilu dan pilgub Bali. Sekarang John menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Bali.

## 2. Dewa Kade Raka Sandi (Anggota KPU RI)
I Dewa Kade Raka Sandi merupakan alumni mahasiswa UGM di jurusan Teknik Kimia Angkatan 1990. Ketika masih berstatus mahasiswa sarjana, Raka Sandi cukup aktif dalam kegiatan yang terselenggara di lokus-lokus kampus. Pada mulanya Raka Sandi terlibat kegiatan  jurnalistik dengan bergabung Pers Mahasiswa Teknik  Kimia UGM (Entropi). Antara tahun 1994 dan 1996 Raka Sandi bergabung dengan GMNI dan dipercaya  menjadi  ketua  cabang.  Raka Sandi  lulus  pada  tahun  1999  dan  kemudian sempat  bekerja  di  suatu  perusahaan  industri.  Setelah  itu  Raka  Sandi  kembali  ke Denpasar untuk merintis dan mengajar salah satu Politeknik di Bali. Raka Sandi juga pernah  menjabat  sebagai  ketua  Himpunan  Lembaga  Pelatihan  Seluruh  Indonesia (HILLSI). Selanjutnya, Dirinya diterima menjadi anggota KPU Provinsi Bali di periode pertama dan menjadi ketua di periode kedua. Selama menjabat di KPU Provinsi, Raka Sandi melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum dan kuliah magister di Kajian Budaya, Universitas Udayana. Setelah usai menjabat di KPU Provinsi, Raka  Sandi kemudian menjadi  anggota  BAWASLU  Provinsi  Bali.  Sekarang  Raka  Sandi  ditunjuk  menjadi anggota antar waktu KPU RI periode 2017-2022.
Raka  Sandi  hidup  dalam  lingkaran  keluarga  yang  aktif  dalam  politik  formal. Ayahnya  merupakan  seorang  tokoh  dan  aktif  dalam  pergolakan  1965.  Ayahnya sempat menjadi tergabung dalam Resimen Para Komando (RPK) dan  ketika masih muda, ayahnya menjabat sebagai ketua PAC PNI. Kakaknya merupakan ketua umum Kongres Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan menjadi aktivis pers di Universitas Udayana. Ketika duduk di bangku SMP, selain bersekolah, Raka Sandi belajar bertani dan belajar hidup bermasyarakat.
Sejak  berkuliah  di  UGM,  Raka  Sandi  menyaksikan  banyak  teman-teman mahasiswanya  berpartisipasi  dalam  lingkar  diskusi,  solidaritas  sosial,  dan  kegiatan kemanusiaan  lainnya.  Raka  Sandi  juga  dipengaruhi  oleh  seniornya  untuk  kenal dengan masyarakat serta belajar sesuatu yang mahasiswa tidak dapatkan ketika di bangku  kuliah.  Dengan  pengalaman  ini,  Raka  Sandi  berhasil  menempatkan  dirinya pada komunitas dan bergaul dengan rekan mahasiswa lain yang berasal dari daerah lain.  Raka  Sandi  kemudian  aktif  berdiskusi  membahas  berbagai  hal  termasuk membahas bagaimana masa depan demokrasi Indonesia ke depan. Selain berdiskusi
ia  juga  aktif  di  GMNI  Yogyakarta  dan  memiliki  hubungan  akrab  dengan  rekan- rekannya di Kelompok Cipayung.

## 3. I Nyoman Sukataya (Tim Ahli Gubernur Bali)
I Nyoman Sukataya lahir di Kapal, 8 Oktober 1976 merupakan aktivis mahasiswa dari  Fakultas  Hukum,  Universitas  Udayana.  Sukataya  tumbuh  dari  latar  belakang keluarga yang terlibat dalam politik formal sejak rezim pemerintah Orde Lama. Pasca tragedi 65, penerapan Pancasila sebagai ideologi tunggal, peleburan partai politik, serta  tindakan  represif  terhadap  kelompok  haluan  kiri  adalah  praktik-praktik  yang dilakukan  rezim  Orde  Baru  untuk  mempertahankan  kekuasaannya  yang  kemudian berdampak  kepada  sebagian  besar  keluarga  kelas  pekerja.  Pengalaman  ini  dialami oleh keluarga Sukataya yang saat itu bagian dari PNI. Praktik represif yang dilakukan oleh aparat keamanan atau simpatisan Golkar membuat Sukataya tumbuh sebagai pribadi yang anti-Orba.
“Saya masuk di mana jiwa saya sudah ada nuansa aktivis gerakan rakyat. Saya orang partai memang dan keluarga besar dulu PNI sekarang PDI Perjuangan. Memang  dari  saya  kecil  sudah  terlatih  melawan  yang  namanya  Orde  Baru. Keluarga  saya  sering  dipukuli  Kostrad.  Zaman  pemilu  1992  saya  sempat ditahan  yang  waktu  itu  saya  masih  SMP.  Ini  karena  latar  belakang  politik keluarga saya. Saat itu juga didepan rumah kami orang-orang Golkar merusak atribut partai kami.” (Wawancara I Nyoman Sukataya, 8 September 2021 di Kantor Tim Ahli Gubernur Bali).
Sukataya  sempat  masuk  bui  karena  dituduh  merusak  bendera  Indonesia  dan merusak beberapa tempat suci sehingga membuatnya masuk bui di Lapas Kerobokan selama  10  bulan,  kemudian  dirinya  menjalani  masa  wajib  lapor.  Setelah  melewati masa  hukumannya,  Sukataya  bekerja  sebagai  buruh  di  Tanjung  Benoa.  Di  situ Sukataya merasakan pengalaman sebagai buruh dan melihat ketimpangan upah bagi buruh  lokal  dengan  buruh  asing.  Pada  tahun  1996,  Sukataya  secara  resmi  menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Udayana dan tergabung dengan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang mewakili angkatan Fakultas Hukum 1996.
Tahun kedua di BPM, Sukataya dibujuk untuk bergabung GMNI oleh seniornya. Sebelumnya dirinya sempat menolak ajakan untuk bergabung dengan alasan dirinya sudah menjadi bagian dari PDI, meskipun pada akhirnya Sukataya memutuskan untuk bergabung. Pada enam bulan pertama Sukataya ditunjuk sebagai ketua komisariat Hukum GMNI, selanjutnya Sukataya menduduki posisi pengurus cabang GMNI di Bali, dan  dirinya  sempat  menjadi  wakil-ketua  Hubungan  Eksternal  di  GMNI.  Di  tengah- tengah  kariernya  sebagai  anggota  GMNI,  Sukataya  sempat  mendirikan  Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Universitas Udayana yang tugasnya mendengarkan aspirasi,  mengadvokasi,  dan  mengarahkan  masyarakat  menjadi  kelompok  terdidik. Sukataya  terlibat  dalam  gerakan  di  beberapa  demonstrasi  di  luar  Bali  seperti  di Bandung, Jakarta, dan Malang. Pada tahun 1998 ketika gerakan reformasi bergulir, Sukataya memimpin Pospera Bali dan membangun jaringan keluar daerah.
Ketika  lulus  dari  Fakultas  Hukum  tahun  2003,  Sukataya  tergabung  dalam beberapa  LSM  yang  bergerak  dalam  isu-isu  lingkungan  hidup.  Sukataya  pernah bergabung Yayasan Manikaya Kauci, dirinya juga  pernah menjadi koordinator LSM Walhi  Bali  dan  berpartisipasi  dalam  gerakan  Bali  Tolak  Reklamasi.  Sukataya  juga pernah tergabung dalam NGO Greenpeace yang mewakili Asia Tenggara. Di bidang hukum, dirinya aktif memberikan advokasi di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Indonesia  (PBHI).  Dalam  karier  profesionalnya,  Sukataya  pernah menjabat sebagai Direktur Agrowisata dan pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten  Badung.  Selama  menjabat  sebagai  anggota  KPU  Kabupaten  Badung, dirinya dianggap tidak netral  dan melanggar kode etik sebanyak dua kali. Pertama karena  dirinya  sering  menghadiri  kunjungan  kerja  Presiden  dan  mengkritik  calon gubernur Bali, Ida Bagus Rai Mantra dari partai Golkar di pilkada gubernur Provinsi Bali  tahun  2018.  Sekarang  dirinya  menjadi  bagian  dari  Tim  Ahli  Bidang  Hukum Gubernur Bali.

## 4. I Nyoman Mardika (Mantan Anggota KPI Provinsi Bali)
I Nyoman Mardika atau yang sering disapa Mardika lahir di Denpasar, 4 Maret 1971 yang sering terlibat dalam gerakan di Bali. Pada tahun 1990 dirinya masuk jurusan Sastra Inggris di Universitas Warmadewa. Selama berkuliah dirinya berperan dalam organisasi  kampus.  Mardika  pernah  menjabat  sebagai  ketua  senat  Mahasiswa
Fakultas  Sastra  Warmadewa,  selanjutnya  Mardika  pernah  menjabat  sebagai  ketua senat  Perguruan  Tinggi  (Sekarang  BEM)  Warmadewa.  Mardika  juga  aktif  dalam organisasi  dalam  organisasi  ekstra  kampus.  Dirinya  pernah  menjabat  sebagai sekretaris  Perhimpunan  Pemuda  Hindu  (Peradah)  Indonesia,  selain  itu  dirinya bergabung dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mardika merupakan pendiri Sabha  Yowana yang  merupakan  forum  komunikasi  pemuda  antar  banjar (pembagian  wilayah  administratif  setingkat  Rukun  Warga)  yang  berupaya melestarikan seni, budaya, dan tradisi Bali.
Keterlibatan  Mardika  dalam  gerakan  diawali  dengan  permasalahan  internal kampus.  Kemudian,  pada  tahun  1993  Mardika  bersama  teman-temannya  bergerak terhadap  isu  Bali  Nirwana  Resort  (BNR)  yang  menolak  pembangunan resort oleh kelompok usaha di bawah kepemimpinan Bakrie di kawasan suci Bali. Pada saat itu, Mardika  beserta  rekan-rekannya  mendapatkan  praktik  represif  dari  birokrasi  sipil maupun  dari  TNI/POLRI.  Ketika  lulus  di  tahun  1996,  Mardika  pernah  terlibat  pada Peristiwa 27 Juli (Kudatuli) yang merupakan konflik internal PDI untuk menentukan ketua umum partai antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.
Selama 20 tahun Mardika tumbuh di Yayasan Manikaya Kauci dan aktif dalam gerakan advokasi. Di yayasan tersebut, Mardika lebih aktif dalam isu-isu lokal di Bali. Contoh isu yang dirinya hadapi adalah konflik agraria Sumberklampok di Bali Utara dirinya membantu masyarakat untuk bernegosiasi dengan negara perihal perebutan lahan  antara  rakyat  dan  negara.  Kasus  lain  adalah  reklamasi  Teluk  Benoa  Mardika aktif terlibat dalam gerakan protes dan memberikan edukasi kepada masyarakat Bali tentang isu reklamasi tersebut. Selanjutnya, Mardika bergabung dengan KPU selama enam tahun dan sekarang dirinya menjabat sebagai kelian atau kepala dusun Batu Bintang, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar dan direktur Yayasan Bintang Gana.
5. I Gede Pasek Suardika (Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara)
Gede Pasek Suardika merupakan politisi senior asal Bali yang lahir di Singaraja, 21 Juli 1969. Selama aktif menjadi mahasiswa dirinya kerap kali aktif dalam kegiatan mahasiswa  di  lingkungan  Fakultas  Hukum,  Universitas  Brawijaya.  Pasek  mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di bidang bela diri dan olahraga. Dirinya juga terlibat dalam kegiatan  keumatan  dengan  terlibat  di  organisasi  Unit  Aktivitas  Kerohanian  Hindu
Dharma  (Unikahidha)  Universitas  Brawijaya.  Pasek  juga  terlibat  dalam  perintisan Kesatuan  Mahasiswa  Hindu  Dharma  Indonesia  (KMHDI).  Pasca  lulus  dari  Fakultas Hukum dirinya aktif dalam dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan di Harian Nusa dan  Tabloid  Bali  Aga.  Ketika  menjadi  wartawan, Pasek  juga  sekaligus  terlibat  aktif dalam  gerakan-gerakan  dalam  skala  lokal  hingga  gerakan  reformasi  yang  sifatnya nasional.
Setelah  berkarier  sebagai  wartawan,  Pasek  kemudian  merintis  kariernya sebagai  advokat.  Selama  berkarier  di  dunia  hukum,  dirinya  sering  memberikan pembelaan  hukum  terhadap  masyarakat  kecil.  Karier  Pasek  yang  gemilang membuatnya dilirik oleh beberapa politisi lokal untuk menjadi konsultan politik dalam tim pemenangan mereka. Pada tahun 2004 Pasek sempat maju dalam pemilihan DPD RI namun dirinya tidak lolos.
“Karena  saya  suka  tantangan.  Waktu  itu  Demokrat  masih  partai  baru.  Saya waktu  itu  maju  DPD  RI  tahun  2004,  saya  masuk  sepuluh  besar  dari  empat puluh delapan calon. Lalu saya berpikir waktu zaman Ibu Mega dikejar-kejar oleh Orde Baru kita sering membuntuti Bu Mega. Kita suka membela mana yang lebih lemah maka kita ada di situ. Kemudian ketika  PDIP sudah sangat kuat di Bali muncul Partai Demokrat sebagai sesuatu yang baru, ada harapan baru, agak berat di Bali itulah membuat kita ingin bela hal tersebut agar bisa berkembang. Jadi saya masuk Demokrat untuk mendukung SBY” (Wawancara dengan Gede Pasek Suardika, 15 November 2021 melalui WhatsApp).
Pasek  kemudian  terpilih  menjadi  wakil-ketua  Tim  Kampanye  Provinsi  SBY-JK dan ketua Tim Advokasi untuk SBY di Bali, setelah itu dirinya masuk ke dalam Partai Demokrat. Alasan dirinya memilih Partai Demokrat karena menyukai tantangan dan mencoba membangun partai baru di tengah hegemoni PDI-P yang sangat berkuasa di  Bali.  Dengan  menggunakan Partai  Demokrat  sebagai  kendaraan  politiknya  pada pemilu tahun 2009, dirinya sukses menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Usai menjabat sebagai DPR RI, dirinya terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2014-2019 dapil  Bali.  Sekarang  dirinya  menjabat  sebagai  ketua  umum  Partai  Kebangkitan Nusantara.

## Sikap Pragmatis Mantan Aktivis di Bali
Mantan aktivis pro-demokrasi di Bali terbagi menjadi empat bagian. Golongan pertama  adalah  mereka  yang  tergabung  dalam  gerakan  reformasi  1998  dan  pasca transisi  pemerintah  mereka  mengikuti  sepenuhnya  mengikuti  logika  para  patron mereka.  Mereka adalah  aktivis  pada  masa  Orde Baru  mengalami  tindakan  represif karena menjadi bagian dari partai oposisi dan setelah reformasi, giliran mereka yang menduduki  kekuasaan  yang  signifikan  dalam  kondisi  politik  di  Indonesia.  Menjadi bagian dari partai penguasa dan terlibat aktif pada saat reformasi memberikan akses kekuasaan atau jabatan penting baik di tingkat pusat atau daerah. Contoh mantan aktivis  dari  golongan  pertama  adalah  I  Nyoman  Sukataya.  Dirinya  sangat  dekat dengan  PDI-Perjuangan.  Ketika  menjabat  sebagai  anggota  KPU  Badung,  Sukataya sering mendapat evaluasi dari KPU karena sering menghadiri kunjungan Joko Widodo yang merupakan bagian dari PDI-Perjuangan. Pasca keluar dari KPU dirinya diangkat menjadi Tim Ahli Gubernur pasangan Koster-Ace yang menggunakan PDI-Perjuangan sebagai kendaraan politiknya.
Golongan  kedua  adalah  mereka  yang  sudah  bernegosiasi  dengan  patron, namun tetap aktif  dalam gerakan. Mereka tidak  berniat untuk terjun  dalam politik formal,  akan  tetapi  motif  mereka  untuk  menjadi  pejabat  negara  hanya  untuk mendapatkan  pemasukan  untuk  kehidupan  dirinya  dan  keluarganya.  I  Nyoman Mardika misalnya, ketika menjabat sebagai anggota KPI Provinsi Bali dirinya lobbying dengan kelompok partai yang berkuasa di DPRD Bali. Meskipun sudah bernegosiasi namun  dirinya  sering  terlibat  dalam  gerakan  selama  menjabat  sebagai  pejabat negara.
“Praktik lobbying sudah menjadi rahasia umum. Termasuk pemilihan KPU RI hingga KPK harus lewat lobby-lobby seperti itu. Terlepas nanti ketika menjadi komisioner independensi dan integritas itu urusan belakangan, yang penting masuk dulu. Konsekuensinya apabila kita kaku terhadap aturan maka periode selanjutnya kita tidak dipilih. Karena tidak bisa diajak negosiasi. Bahkan saya sebenarnya orang yang melanggar dari pakem lembaga negara. Saya masuk KPI tapi masih ikut demo-demo dengan gerakan aktivis dan itu terjadi selama
6 tahun selama saya masih menjadi pejabat negara.” (Wawancara dengan I Nyoman Mardika, 17 April 2021 di Denpasar).
Golongan  ketiga  adalah  aktivis  pro-demokrasi  yang  dahulunya  aktif  terlibat dalam  gerakan  dan  merupakan  bagian  dari  masyarakat  sipil  kemudian  masuk  ke dalam  lembaga  pemerintahan  untuk  membangun  karier  mereka  disana.  Mereka memiliki jaringan yang kuat dengan aktivis lain berupa informasi tentang kesempatan untuk  masuk  di  sebuah  lembaga  negara  dan  kemudian  berusaha  untuk  ikut bergabung ke dalamnya. Mantan aktivis yang masuk dalam kategori ini secara sadar ingin  membangun  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingan  pribadi mereka dan memanfaatkan apa yang mereka bangun ketika sebelumnya terlibat aktif sebagai aktivis.
“Orang -orang  pasti  akan  memenuhi  kebutuhan  mendasar,  kemudian  rasa aman,  kasih  sayang,  dan  penghargaan  aktualisasi  diri.  Sikap  perilaku seseorang tidak hanya dari rasionalitasnya saja tetapi juga sebagai manusia dia dipengaruhi oleh kondisi sosialnya.” (Wawancara Raka Sandi, 10 September 2021 melalui Zoom Meeting ).
Idealisme  aktivis  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  tidak  sepenuhnya  hilang ketika mereka sudah masuk dalam lembaga pemerintahan. Posisi mereka cenderung netral  karena  jabatan  mereka  sebagai  pejabat  negara  sehingga  kurang  mampu memberikan  perubahan  yang  besar  terhadap  sistem  yang  sudah  ada.  Mereka berpendapat  bahwa  idealisme  mereka  masih  ada  namun  dengan  semangat  yang berbeda.  Jika  dahulu  ketika  menjadi  mahasiswa  mereka  merubah  sistem  dari  luar, sekarang mereka mencoba untuk mereformasi lembaga dari dalam dan pada waktu yang  sama  mereka  mendapatkan  manfaat  ketika  mereka  menjadi  bagian  dari lembaga itu.
“Sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda jika kita punya idealisme di dalam. Bedanya adalah aktivis itu punya nilai lebih untuk berada di dalam sistem. Dari pada kita teriak di jalan, itulah konsep awal reformasi, apabila mantan aktivis dibiarkan tidak diberi kedudukan dan jabatan dia akan turun kejalan dan akan mengganggu  jalannya  pemerintahan.  Kita  bikinkan  dia  lembaga  untuk
memasukan  mereka  di  situ.  Yang  dimaksudkan  untuk  tidak  berbicara  liar tetapi adulah argumentasi dan idealismemu dengan berada di suatu lembaga itu.  Maka  ada  seleksi  alam  ketika  orang  berada  di  lembaga  itu.  Apabila idealismenya  hanya  koar-koar  di  jalan  dan  ketika  dia  masuk  di  lembaga  dia menjadi  lemah.”  (Wawancara  John  Darmawan,  tanggal  1 0  Maret  2021  di Kantor KPU Provinsi Bali).
Golongan aktivis keempat adalah kelompok aktivis  yang memanfaat jaringan dengan aktivis-aktivis lain yang dibangun pada masa pergerakan. Kelompok ini sedikit mirip  dengan  golongan  ketiga,  namun  mereka  memutuskan  untuk  terjun  dalam politik praktis yang bertujuan untuk masuk dalam panggung kekuasaan yang lebih besar dan posisi mereka sangat signifikan dalam pembuatan kebijakan negara. Gede Pasek  Suardika  merupakan  mantan  aktivis  yang  masuk  bagian  dari  golongan  ini. Pasek mengakui bahwa jaringan aktivis reformasi adalah salah satu faktor penting yang mengantarkan dirinya lolos ke kursi DPR 2009.
“Pertama kita menjadi aktivis, otomatis banyak jaringan dan banyak teman. Jadi pertemananlah yang mengantarkan kita sampai di DPR. Kemudian saya terjun  sebagai  wartawan,  selama  menjadi  wartawan  kita  berkomunikasi dengan  banyak  tokoh.”  (Wawancara  dengan  Gede  Pasek  Suardika,  15 November 2021 melalui WhatsApp).
Idealisme  aktivis  pada  golongan  ini  yang  cenderung  berubah.  Ketika  mantan aktivis  sukses  menjadi  bagian  dari  kekuasaan,  maka  mereka  harus  menyesuaikan idealisme  mereka  dengan  pola  pikir  kekuasaan.  Paradigma  mantan  aktivis sepenuhnya  berubah  dibandingkan  pada  saat  mereka  tergabung  dalam  kelompok pergerakan.  Sulit  bagi  mereka  untuk  memperjuangkan  idealisme  mereka  karena terdapat  banyak  tekanan  yang  mereka  hadapi  dan  di  sisi  lain  mereka  juga  harus mempertahankan eksistensi mereka dalam panggung kekuasaan.
Mantan aktivis di Bali telah mengalami dinamika dan tren politik yang berbeda. Terdapat  aktivis  yang  sepenuhnya  terkooptasi  dengan  rezim,  di  sisi  lain  terdapat mantan  aktivis  yang  menjadi  oposisi  fundamental  karena  masih  memiliki  akar idealisme dan hubungan yang kuat dengan LSM yang membesarkannya. Beberapa
mantan aktivis memilih untuk menghindari jebakan dilematis antara kooptasi rezim dan oposisi fundamental dengan bersikap netral. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi pertama, jabatan yang menuntut mantan aktivis untuk bersikap netral. Kedua, bagi mereka  yang  masuk  dalam  politik  formal,  mereka  sepenuhnya  memiliki pertimbangan strategis dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sistem demokrasi.

## Analisis Hasil Temuan
Analisis  berdasarkan  data  lapangan  dengan  teori rational  choice menunjukan terdapat indikasi perubahan orientasi politik (idealisme ke pragmatisme) karena para mantan  aktivis  memiliki  tujuan  lain  yang  sifatnya  personal.  Kasus  I  Gede  Pasek Suardika  menunjukkan  bahwa  perjalanan  karier  politiknya  tidak  terlepas  dari pertimbangan-pertimbangan  dari  manfaat  yang  diperoleh  dari  tindakan  tertentu, minim  kemungkinan  dirinya  turun  ikut  dalam  gerakan  kolektif  jika  tidak menguntungkan dirinya. Selanjutnya, kasus I Gede John Darmawan dan I Dewa Kade Raka Sandi menunjukkan hasil yang signifikan dengan teori Geddes. Pasca reformasi, mereka  memanfaatkan  jaringan  aktivis  untuk  membantu  mengembangkan  karier mereka. Kasus I Nyoman Sukataya menunjukkan corak yang sedikit berbeda namun tetap memiliki korelasi dengan teori Geddes. Meskipun dirinya (I Nyoman Sukataya) berperan  sebagai  pejabat  negara  ketika  menjadi  anggota  KPU  Kabupaten  Badung yang  semestinya  bersikap  netral,  dirinya  tidak  khawatir  untuk  menjalin  hubungan dengan PDI-P. Tidak lama setelah dirinya mundur sebagai anggota KPU, I Nyoman Sukataya ditunjuk sebagai Tim Ahli Gubernur Bali.
Tabel 1. Kategorisasi Mantan Aktivis Bali Pasca Reformasi
No. Mantan Aktivis Institusi Bentuk Pragmatisme Partai
Politik Non- Partai
Partisanship Karie
r Transaksional 1. I Gede John Darmawan △ ● △ ● △ 2. I Dewa Kade Raka Sandi △ ● △ ● △
3. I Nyoman Sukataya ● ● ● ○ ○ 4. I Nyoman Mardika △ ● △ ○ ● 5. I Gede Pasek Suardika ● ○ ● ○ ○
Keterangan: ● = Kuat ○ = Moderat △ = Lemah

## Sumber: Diolah dari data primer
Di sisi lain, teori rational choice menyatakan bahwa pragmatisme mantan aktivis didasarkan  keinginan  untuk  memaksimalkan  karier  dan  kepentingan  pribadi  tidak dapat  sepenuhnya  menjelaskan  perubahan  orientasi  politik  mantan  aktivis  pro- demokrasi di Bali. Keterbatasan tersebut terletak pada aktivis yang masih bersikap idealis meskipun perannya sebagai pejabat negara. I Nyoman Mardika menyatakan bahwa dirinya melakukan negosiasi dengan partai penguasa di level DPRD Provinsi Bali, akan tetapi I Nyoman Mardika tetap tergabung dalam gerakan-gerakan kolektif di Bali. Dirinya tetap terlibat dalam isu atau persoalan ditingkat lokal dan berperan penting dalam gerakan di Bali. Oleh karena itu, sikap pragmatis I Nyoman Mardika terletak  pada  posisinya  sebagai  pejabat  negara  dan  di  waktu  yang  sama  tetap mempertahankan idealismenya.
Berdasarkan  analisis  hasil  temuan  di  atas,  penulis  berargumen  bahwa perubahan  orientasi  politik  muncul  berdasarkan  kalkulasi  rasional  yang  dilakukan mantan  aktivis  dengan  mempertimbangkan  faktor  karier  dan  kebutuhan.  Lebih lanjut,  motif  karier  lebih  menonjol  dibanding  motif  transaksional  dan partisanship , maka mantan aktivis pro-demokrasi cenderung mengisi posisi di institusi non partai politik.  Sebaliknya  jika  motif  partisan  yang  dominan  pada  seorang  mantan  aktivis, maka mereka cenderung mengisi posisi di partai politik.

## KESIMPULAN
Perubahan  idealisme  mantan  aktivis  di  Bali  tidak  terlepas  dari  pengalaman mantan aktivis dalam melihat suatu realitas. Pekerjaan yang aman dan kesempatan untuk  berkarier  sebagai  pejabat  memberikan  kontribusi  besar  bagi  kesejahteraan mantan  aktivis  pro-demokrasi.  Penelitian  ini  menjelaskan  posisi rational  choice Geddes  (1994)  dengan  studi  kasusnya  di  negara-negara  demokrasi  berkembang  di
Amerika Selatan dan sedikit-banyak mampu memberikan relevansi analitis pada para mantan aktivis yang menjadi studi kasus dalam artikel ini.
Terdapat  tiga  analisis  atas  temuan  penelitian,  pertama, perubahan  orientasi politik  mantan  aktivis  dapat  dilacak  sejak  aktivis  tergabung  dalam  gerakan  ketika berstatus  mahasiswa  hingga  perjalanan  karier  mereka  pasca  mereka  lulus  dari kampus. Momentum reformasi membawa arah demokrasi ke arah yang lebih baik, sehingga kesempatan terbuka lebar bagi mereka yang ingin masuk dalam kontestasi politik tidak hanya dalam politik praktis, namun pembagian kekuasaan terdistribusi semakin luas (patron-klien).
Kedua, perubahan orientasi mantan aktivis didorong oleh faktor kebutuhan dan pengembangan  karier.  I  Nyoman  Mardika,  menjadi  anggota  KPI  karena  ingin mendapatkan gaji/honor tetap. I Gede John Darmawan dan I Dewa Kade Raka Sandi berfokus  mengembangkan  karier  mereka  dengan  menjabat  sebagai  anggota  KPU. Mereka memanfaatkan jaringan aktivis untuk mendapatkan saluran sumber daya. I Gede  Pasek  Suardika  sebagai  politisi  tingkat  nasional  tidak  hanya  mendapatkan pendapatan dan prestise yang tinggi, tetapi juga potensi untuk membangun jaringan klien  dan tanggungan politiknya sendiri. I Nyoman Sukataya sebagai aktivis partai, tentu  mendapat  keuntungan  dengan  menjabat  sebagai  pejabat  negara  lewat distribusi kekuasaan dari anggota partai yang sama.
Ketiga, perubahan orientasi politik mantan aktivis kembali menegaskan bahwa praktik  pragmatisme  masih  terawat  hingga  kini.  Pragmatisme  mantan  aktivis  pro- demokrasi  menunjukkan  sikap  yang  berlawanan  ketika  mereka  masih  berstatus sebagai  aktivis  dalam  gerakan  reformasi.  Sehubungan  dengan  posisi  yang bertentangan  dan  peran  yang  terbatas  dari  mantan  aktivis,  mereka  kemudian menciptakan  orientasi  politik yakni  “pemberlakuan  pragmatis”  melalui  perpaduan antara idealisme dan oportunisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  A.  R.  (2015).  Problematika  Anak  Muda  Di  Panggung  Kekuasaan.
MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi iii – v. https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.4691 . Aspinall, E. (2005). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in
Indonesia . Stanford University Press.
Aspinall,  E.  (2012).  Indonesia:  Moral  Force  Politics  and  the  Struggle  against Authoritarianism. Student  Activism  in  Asia:  Between  Protest  and  Powerlessness 153180. https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816679683.003.0007 . Bünte, M, & Ufen, A. (2009). Democratization in  Post-Suharto Indonesia . Routledge London.
Crain,  W.  M.,  &  Tollison,  R.  D..  (1990). Predicting  Politics:  Essays  in  Empirical  Public Choice . University of Michigan Press.
Creswell, J. W., & Creswell J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Sage publications.
Dibley, T, & Ford, M. (2019). Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia . Cornell University Press.
Ekowati,  E.  Y.  (2019).  Pragmatisme  Politik:  Antara  Koalisi,  Pencalonan,  Dan  Calon
Tunggal Dalam Pilkada. Jurnal Transformative 5(1):16 – 37. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2 .
Geddes, B. (1994). Politician’s Dilemma . University of California Press.
Giugni,  M.,  McAdam,  D.,  &  Tilly,  C.  (Eds.).  (1999).  How  Social  Movements  Matter (NED-New edition, Vol. 10). University of Minnesota Press. http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttt706 .
Hadiz,  V.  R.  (2005). Dinamika  Kekuasaan:  Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca-Soeharto . Jakarta: LP3ES.
Hadiz,  V,  &  Robison,  R.  (2004). Reorganising  Power  in  Indonesia:  The  Politics  of Oligarchy in an Age of Markets . Routledge.
Lee, D. (2016). Activist Archives: Youth Culture and the Political Past in Indonesia . Duke University Press.
Linz, J. J., and Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe . jhu Press.
Mietzner,  M.  (2012).  Ideology,  Money  and  Dynastic  Leadership:  The  Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998 – 2012. South East Asia Research 20(4):511 – 31. https://doi.org/10.5367/sear.2012.0123 .
Mietzner,  M.  (2013).  Fighting  the  Hellhounds:  Pro-Democracy  Activists  and  Party
Politics  in  Post-Suharto  Indonesia. Journal  of  Contemporary  Asia 43(1):28 – 50. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.735919 .
Mudhoffir, A. M, & Alamsyah, A. R. (2018, April 6). Buasnya Sistem Politik Indonesia Halangi  Upaya  Reformasi  Dari  Dalam  Oleh  Mantan  Aktivis. The  Conversation . https://theconversation.com/buasnya-sistem-politik-indonesia-halangi-upaya- reformasi-dari-dalam-oleh-mantan-aktivis-94523 .
Sastramidjaja, Y. (2019) . Student Movements and Indonesia’s Democratic Transition.
Activists  in  Transition:  Progressive  Politics  in  Democratic  Indonesia 23 – 40. https://doi.org/10.1515/9781501742491-004 .
Stokke,  K,  &  Hiariej,  E.  (2017).  Politics  of  Citizenship  in  Indonesia. Jakarta:  Yayasan Pustaka  Obor  Indonesia,  in  Collaboration  with  Polgov  Fisipol  UGM  and  the University of Oslo . https://doi.org/10.1007/978-981-16-7955-1_1 .
Suryawan,  I.  N.  (2010). Genealogi  Kekerasan  Dan  Pergolakan  Subaltern:  Bara  Di  Bali Utara . Kencana.
Törnquist, O. (2006). Assessing Democracy from below: A Framework and Indonesian Pilot Study. Democratization 13(02):227 – 55.
https://doi.org/10.1080/13510340500523937 .
Whitehead,  L.  (1989).  The  Consolidation  of  Fragile  Democracies:  A  Discussion WithIllustrations. In Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum, Edited by Robert Pastor, 79 – 95.
Zuhro,  R.  S.  (2019).  Demokrasi  Dan  Pemilu  Presiden  2019. Jurnal  Penelitian  Politik 16(1):69 – 81. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782 .