## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4252/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Inovasi Pelayanan Digital Signature pada Percetakan Dokumen Kependudukan oleh DISDUKCAPIL di Kota Padang
Elvia Siskha Sari 1 , Aldri Frinaldi 2
1,2 Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 21 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023 This study is based on support for the Indonesia Conscious Administration Movement (GISA),  in  which  the  government  has  made  various  innovations  to  improve  public services,  especially  in  population  administration.  The  innovation  of  the  Padang  City Population  and  Civil  Registration  Service  (Disdukcapil)  is  in  accordance  with  the circular regarding the implementation of the RI Minister of Trade Number 7 of 2019 Article  and  refers  to  Article  5  paragraph  (1)  of  Law  Number  11  of  2008  concerning
Information and Electronic Transactions (ITE). Disdukcapil using digital signatures or digital signatures can speed up document issuance without having to meet face to face. However, its use is still limited due to staff's lack of awareness and understanding of the reliability  of  digital  signatures,  which  has  resulted  in  a  large  number  of  manual signatures being scanned into important documents. Internal factor assessment matrix (IFE) and external factor evaluation matrix (EFE), where IFE includes weaknesses and strengths  and EFE  includes  challenges  and  opportunities,  were  used in  the  literature review and data analysis in this study using SWOT analysis. It was concluded that the actions  taken  by  the  Padang  City  government  regarding  digital  signatures  or  digital signatures were the right choice and led to a lot of efficiency in their actions
Keywords:
Service Innovation Digital Signature Disdukcapil
Article Info Abstrat Article history: Received : 21 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023 Kajian  ini  didasari  atas  dukungan  terhadap  Indonesia  Conscious  Administration Movement  (GISA),  dimana  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  inovasi  untuk meningkatkan  pelayanan  publik,  khususnya  di  administrasi  kependudukan.  Inovasi Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Padang  sesuai  dengan surat edaran terkait pelaksanaan Permendag RI Nomor 7 Tahun 2019 Pasal dan mengacu kepada  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE). Disdukcapil menggunakan tanda tangan Digital atau Digital Signature dapat  mempercepat  penerbitan  dokumen  tanpa  harus  bertatap  muka.  Namun, penggunaannya  masih  terbatas  karena  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  petugas tentang keandalan tanda tangan digital, yang menyebabkan sejumlah besar tanda tangan manual dipindai ke dalam dokumen penting. Matriks penilaian faktor internal (IFE) dan matriks penilaian evaluasi faktor eksternal (EFE), di mana IFE mencakup kelemahan dan kekuatan dan EFE mencakup tantangan dan peluang, digunakan dalam kajian literatur dan  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  analisis  SWOT.  Disimpulkan  bahwa tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  Kota  Padang  mengenai  tanda  tangan digital  atau  digital  signature  merupakan  pilihan  yang  tepat  dan  menimbulkan  banyak efisiensi dalam tindakannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Elvia Siskha Sari Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Indonesia sarielviasiskha@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  yang  dimulai  di  negara-negara  maju,  melahirkan  sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintah yang baru atau dikenal dengan E-government. Penerapan E-government diharapkan dapat mempermudah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang efektif dan efisien. Penerapan e-government merupakan trend baru teknologi digital dalam perkembangan  sistem  informasi  administrasi  sebagai  hasil  pemanfaatan  perkembangan  dan keberhasilan teknologi informasi, sehingga pelayanan kota tanpa batas ruang dan waktu menjadi lebih  cepat,  mudah  dan  murah.  Holmes  (Holmes  2001)  mendefinisikan  e-government  sebagai penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan layanan publik dengan
cara yang jauh lebih nyaman, berpusat pada pelanggan, hemat biaya dan secara kolektif berbeda dan  cara  yang  lebih  baik.  Menurut  World  Bank  (dalam  Jumiati,  2010),  e-government  adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Dengan demikian e-government lebih dari sekedar alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam  berbagai  proses  pembuatan  kebijakan;  itu  juga  merupakan  cara  bagi  pemerintah  untuk menggunakan  teknologi  informasi  untuk  keuntungan  memberikan  layanan  publik.  Hal  yang terakhir ini merupakan bagian dari proses demokratisasi yang berkaitan dengan Good Governance maupun  penyediaan  layanan  publik  dalam  konteks  perkembangan  ilmu  administrasi  publik, keberadaan  egovernment  memberikan  nilai  tambah  yang  sangat  tinggi.  Akuntabilitas, demokratisasi dan transparansi pada hakekatnya merupakan konsep-konsep yang membutuhkan media untuk berinteraksi atau berkomunikasi diantara stakeholders secara intensif dengan kualitas tinggi.
Pada  penerapan  e-government,  pemerintah  Kota  Padang  memperkenalkan  layanan  baru melalui surat edaran tentang penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 5 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring (daring) dan mengacu pada Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa “dokumen dan informasi elektronik, atau cetakannya, merupakan salah satu bentuk perpanjangan alat bukti yang sah sesuai dengan yang berlaku saat ini. Selanjutnya, Tanda Tangan Elektronik dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Saat ini, pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta telah  banyak  mengadopsi  penggunaan  tanda  tangan  digital  pada  dokumen.Menurut Kusumawardhani (Kusumawardhani, 2019) pandang Digital Signature dalam keilmuan hukum, Langkah-langkah dalam membuat dan memvalidasi tanda tangan digital memenuhi persyaratan utama, yaitu:
1. Verifikasi penanda tangan. Tanda tangan digital akan memungkinkan untuk menautkan atau menautkan  dokumen  dengan  penanda  tangan  jika  pasangan  kunci  publik  dan  kunci  privat ditautkan  ke  pemilik  sah  tertentu.  Pemalsukan  tanda  tangan  digital  tidak  mungkin  terjadi kecuali penanda tangan kehilangan kendali atas kunci pribadinya, tetapi otentikasi dokumen tanda tangan digital juga mengidentifikasi dokumen yang ditandatangani jauh lebih andal dan akurat daripada tanda tangan kertas.
2. Kunci  privat  penanda  tangan  harus  digunakan  dalam  pernyataan  pembuatan  tanda  tangan digital. Dengan demikian, tanda tangan dapat membuktikan pemahaman dan tanggung jawab mereka atas isi dokumen.
3. Ada  tingkat  kepastian  yang  tinggi  bahwa  tanda  tangan  yang  sah  dan  otentik  dari  pemilik karena efektivitas  proses  pembuatan  dan verifikasi  tanda  tangan  digital.  Seperti  kebiasaan saat  memverifikasi  tanda  tangan  secara  manual,  tidak  perlu  memeriksa  (membandingkan) tanda  tangan  dengan  cermat  pada  dokumen  dengan  contoh  tanda  tangan  asli  saat menggunakan tanda tangan digital.
Namun dalam penerapannya Digital Signature masih menimbulkan pro-kontra dari beberapa pihak. Kekuatan hukum dalam penggunaan Digital Signature masih menjadi permasalahan utama. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memiliki pengaturan yang mengaturnya, Namun pada kenyataannya, para ahli hukum tidak sepenuhnya  memahami  bahwa  tanda  tangan  elektronik  dilampirkan  pada  dokumen,  bukan gambar pindaian tanda tangan tersebut, sehingga dokumen tersebut tampak (pada layar komputer) bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani. Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik dapat dibuat  dengan  berbagai  cara, antara  lain dengan  menggunakan  kode  digital  yang dihubungkan dengan komunikasi elektronik yang secara tegas memberikan identitas unik pengirimnya. Karena pesan  yang  dikirim  dalam  bentuk  data  elektronik  bersifat  pribadi  dan  rahasia,  hanya  penerima pesan yang dapat membaca apa yang ditandatangani dan dimasukkan ke dalam amplop digital. Pesan terenkripsi hanya dapat dibuka oleh mereka yang diizinkan jika ada amplop digital, yang
merupakan  komponen  penting  dari  tanda  tangan  digital.  Panjang  kunci  yang  digunakan  untuk mengenkripsi komunikasi menentukan seberapa rahasia komunikasi itu.
Pelayanan publik dalam disiplin administrasi kependudukan merupakan salah satu bidang yang terus berinovasi. Pengelolaan dan kemajuan administrasi kependudukan dipengaruhi oleh administrasi  kependudukan  (Purwanti  and  Suharyadi  2018).  Agar  data  kependudukan  dapat digunakan  secara  efektif  untuk  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  lebih  baik,  layanan pencatatan  penduduk  dan  pencatatan  sipil  adalah  komponen  penting  dari  sistem  administrasi kependudukan  yang  memerlukan  administrasi  yang  kompeten  (Marsell,  Hardjanto,  and Diamantina 2016). Direktorat Jenderal Kepegawaian dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang berada di bawah arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya memberikan pelayanan  publik  secara  efisien  dan  efektif.  Selain  efektif  dan  efisien,  proses  pelayanan  yang berkaitan dengan data kependudukan ditangani secara hati-hati karena informasi inilah yang harus dilindungi  pemerintah  (Labdajaya  and  Griadhi  2020).  Disdukcapil  Kota  Padang  yang  dalam penggunaannya  untuk  mengamankan  pesan  atau  berkas  dari  pihak  yang  berwenang  dengan menggunakan tanda tangan Digital atau Digital Signature. Dengan adanya Digital Signature dapat mempercepat penerbitan dokumen tanpa harus bertatap muka.
Proses untuk mendapatkan dokumen kependudukan sangat sulit dan panjang. Ini mengacu pada  pencetakan  dokumen  resmi  di  atas  kertas  khusus  dengan  tanda  tangan  resmi.  Hal  ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan atau pemalsuan dokumen kependudukan. Kewenangan mencetak dokumen pada kertas khusus dengan kertas security printing yang dibubuhi hologram dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel sebagai bukti keaslian dokumen bagi penduduk  yang  memiliki  dokumen  kependudukan,  misalnya.  kartu  keluarga  (KK)  dan  akte kelahiran.  di  dukcapil  -Kantor  Keresidenan  yang  diproses,  lengkapi  dokumen  yang dipersyaratkan.  Untuk  membuktikan  bahwa  surat  tersebut  sesuai  dengan  aslinya  dan  sah dikeluarkan oleh dinas Dukcapil, siapapun yang ingin memperbanyaknya harus membuktikannya dengan cap basah (stempel) dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
Penulis  akan  memaparkan  bagaimana  Dinas  Pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kota Padang  berinovasi  dalam  Pelayanannya  menggunakan  Digital  Signature  untuk  Percetakan Dokumen Kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan perundang-undangan.

## 2. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan bersumber dari artikel jurnal, artikel internet,  buku,  dan  artikel  lainnya  yang  berkaitan  (Zed,2014).  Analisis  SWOT,  yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, digunakan untuk analisis ini. Analisis SWOT dapat membantu mengurangi kerentanan dan ancaman sambil memaksimalkan kekuatan  dan  peluang.  Ini  akan  membantu  dalam  mencapai  kesimpulan  studi  akhir  melalui analisis  SWOT.  Matriks  evaluasi  faktor  internal  (IFE)  dan  matriks  evaluasi  faktor  eksternal (EFE),  yang  masing-masing  mencakup  kekuatan  dan  kelemahan  serta  peluang  dan  tantangan, digunakan dalam analisis SWOT.
Penulisan  ini  dibuat  agar  pembaca  dapat  memahami  tentang  bagaimana  memaksimalkan kekuatan,  peluang  serta  meminimalkan  kelemahan  dan  ancaman  pada  pelayanan Digital Signature dalam  mempercepat  pengurusan  Percetakan  Dokumen  Kependudukan  oleh  Dinas Pendudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kota  Padang.  Kedepannya  diharapkan  pembaca  semakin termotivasi dan berwawasan yang luas sehingga mampu menggunakan konsep dan metode untuk melakukan penelitian secara tepat dan akurat yang akan melahirkan karya ilmiah yang berkualitas.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian
Berdasarkan berbagai strength, weakness, opportunity, dan treatment yang dilakukan di Kota Padang diatas, disimpulkan hasil analisis baik internal dan external:
Internal:
1. Digital signature dapat diimplementasikan pada berbagai menu dokumen elektronik
2. Pembebasan semua penduduk dengan identitas yang sah.
3. Kebebasan  penduduk  untuk  mencetak  dokumen  mereka  sendiri  di  kertas  putih  atau medium yang dibutuhkan.
4. Mengatasi  permasalahan  dibutuhkannya  tanda  tangan  dan  cap  basah  dari kabupaten/dukcapil dalam waktu yang relative cepat.
5. Digital Signature juga memungkinkan layanan administrasi selama wabah Covid-19 tanpa interaksi  tatap  muka  karena  berkas  dokumen  kependudukan  dikirimkan  melalui  email penduduk untuk dicetak sendiri.
6. Sangat dibutuhkan literasi digital karena berbagai petunjuk hanya di tampilkan di media internet.
External:
1. Penyusunan berbagai dokumen yang dapat di ubah ke medium elektronik
2. Sebagian  dari  dokumen  kependudukan  yang  mengalami  perubahan  akibat  digitalisasi administrasi melalui Digital Signature
3. Sosialisasi-sosialisasi berkaitan dengan digital signature telah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.
Kemudian untuk alternatif strategi yang telah disusun, tabel IFAS dan EFAS Pemberian  bobot  pada  penilaian  dengan  metode  IFAS  dan  EFAS  dilakukan  berdasarkan pemahaman penulis mengenai pokok permasalahan beserta pengaruh yang diberikan pada point- point tertentu terhadap tindakan yang dirasa penting.
Internal Trategic Factors Analysis Summary (IFAS)
Strength (S)
Faktor Strategi Rating Bobot Nilai +   Implementasi pada berbagai dokumen elektronik 4 0.20 0.80
IFAS EFAS Strength (S) +  Implementasi pada
berbagai dokumen elektronik
+  Pembebasan identitas yang sah.
+  Kebebasan mencetak
dokumen sendiri +  Tanda  tangan  dan  cap basah dari kabupaten/dukcapil dalam waktu yang relative cepat. +  Tanpa interaksi tatap muka Weakness (W)
-   Sangat dibutuhkan literasi  digital  karena berbagai petunjuk hanya di  tampilkan  di  media internet.
Opportunity (O) • Penyusunan berbagai dokumen  yang  dapat  di ubah ke medium elektronik • Sebagian  dari  dokumen kependudukan yang mengalami perubahan akibat digitalisasi administrasi melalui Digital Signature (SO)
• +  Banyak document mendapatkan dampak positif • +  Identitas dipermudah dan tetal sah
• +  Proses relative cepat dengan penyesuaian format-format • +  Ketika  format  selesai, proses jauh semakin cepat
(WO) • -  Pemahaman  masyarakat yang dibutuhkan banyak untuk setiap dokumen
• -  Format digital harus diiringi dengan kepercayaan  diri  di  era digital
Threat (T) #  Sosialisasi-sosialisasi berkaitan  dengan  digital signature telah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.
(ST) #+  Sosialisasi merupakan bentuk
usaha pemerintah dalam
mengimplementasikan literasi digital
(WT)
#-  Masyarakat cenderung mau mengikuti sosialisasi ketika
dibutuhkan saja
+   Pembebasan identitas yang sah. 5 0.20 1.00 +   Kebebasan mencetak dokumen sendiri 3 0.20 0.60 +   Tanda tangan dan cap basah dari kabupaten/dukcapil dalam waktu yang relative cepat. 3 0.20 0.60 +   Tanpa interaksi tatap muka 5 0.20 1.00 Jumlah (S) 1.00 4.00 (1=sangat buruk, 2=biasa saja, 3=netral, 4=lebih baik, 5=sangat baik) Weakness (W) Faktor Strategi Rating Bobot Nilai -   Sangat  dibutuhkan  literasi  digital  karena berbagai petunjuk hanya di tampilkan di media internet. 2 1.00 2.00 Jumlah (W) 1.00 2.00 (1=sangat baik, 2=lebih baik, 3=netral, 4=biasa saja, 5=sangat buruk) External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) Opportunity (O) Faktor Strategi Rating Bobot Nilai •   Penyusunan  berbagai  dokumen  yang  dapat  di ubah ke medium elektronik 4 0.50 2.00 •   Sebagian  dari  dokumen  kependudukan  yang mengalami perubahan akibat digitalisasi administrasi melalui Digital Signature 3 0.50 1.50 Jumlah (O) 1.00 3.50 (1=sangat buruk, 2=biasa saja, 3=netral, 4=lebih baik, 5=sangat baik) Threat (T) Faktor Strategi Rating Bobot Nilai #   Sosialisasi-sosialisasi  berkaitan  dengan  digital signature  telah  dilakukan  oleh  pemerintah mengenai hal tersebut. 3 1.00 3.00 Jumlah (T) 1.00 3.00
(1=sangat baik, 2=lebih baik, 3=netral, 4=biasa saja, 5=sangat buruk)
Analisis  IFAS  dan  EFAS  dilakukan  berdasarkan  data  SWOT  yang  dicantumkan  dalam setiap analisa,
Strength (S) bernilai 4.20 sedangkan Weakness (W) bernilai 2.00 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑎𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 |𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 𝑊𝑒𝑎𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠| 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑎𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 |4.00 − 2.00| 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑎𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 = 2.00 sehingga nisbahnya bernilai positive 2.00.
Lalu dilanjutkan dengan Opportunity (O) bernilai 3.50 sedangkan Treatment (T) bernilai 3.00 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 |𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 − 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡| 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 |3.50 − 3.00| 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = 0.50 sehingga nisbahnya bernilai positif 0.50.
Grafik hasil analisa IFAS dan EFAS ketika disusun akan menampilkan grafik dibawah ini:
0.50
W
S 2.00

## T

## 3.2.Pembahasan
Penerbitan  dokumen  di  berbagai  Lembaga  terkadang  diperlambat  oleh  dokumen kependudukan  yang  membutuhkan  tanda  tangan  dan  cap  basah  dari  kabupaten/dukcapil, kepala  dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil  kota.  Khususnya  saat  pejabat  penandatangan tidak hadir di kantor pelayanan atau ruang kerja. Untuk mengatasi permasalahan dokumen ini,  Kementerian  Dalam  Negeri  mengembangkan  Tanda  Tangan  Elektronik  atau  Digital Signature  pada  2019.  Meskipun  demikian,  weakness  utama  ialah  literasi  digital  karena berbagai  petunjuk  hanya  di  tampilkan  di  media  internet.  Meskipun  demikian,  treatment berupa sosialisasi-sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.
Aplikasi ini berfungsi sebagai satu-satunya penghubung dengan Sistem Administrasi Kepegawaian (SIAK) yang terdiri dari menu dokumen elektronik yang dapat ditandatangani dengan tanda tangan digital. Strength yang dapat disimpulkan ialah digital signature menjadi penghubung  dengan  Sistem  Administrasi  Kepegawaian  (SIAK).  Digital  signature  dapat diimplementasikan  pada  berbagai  menu  dokumen  elektronik.  Hal  ini  dipandang  sebagai strength  dala  kasus  kali  ini.  Sedangkan  opportunity  yang  dapat  disusun  ialah  penyusunan berbagai dokumen yang dapat di ubah ke medium elektronik.
Digital  Signature  dikembangkan  dengan  tujuan  cepat,  tepat,  dan  sepenuhnya membebaskan semua penduduk dengan identitas yang sah. Alat utama yang memungkinkan warga untuk mencetak dokumen sendiri menggunakan kertas putih dan mencetak dokumen di Paviliun Dukcapil Mandiri yang merupakan layanan administrasi tanpa kontak langsung dengan  petugas  adalah  Digital  Signature.  Strength  berupa  pembebasan  semua  penduduk dengan identitas yang sah. Juga terdapat strength berupa kebebasan penduduk untuk mencetak dokumen mereka sendiri di kertas putih atau medium yang dibutuhkan.
Digital  Signature  berbentuk  tanda  tangan  elektronik  yang  terdiri  dari  data  yang terhubung  ke,  terkait  dengan,  atau  dilampirkan  ke  data  lain.  Dimanfaatkan  sebagai  alat verifikasi dan autentikasi adalah tanda tangan elektronik ini. Inovasi yang berbasis teknologi ini  memberikan  dampak  yang  menguntungkan.  Misalnya,  pelayanan  administrasi  dan kependudukan (adminduk) yang dulu membutuhkan 14 hari, kini hanya membutuhkan satu hari.  Dokumen  kependudukan  yang  sudah  mencantumkan  Digital  Signature  juga  tidak memerlukan legalisasi karena lembaga pengguna dapat memverifikasinya dengan memindai QR  Code.  Berdasarkan  point  tersebut,  salah  satu  strength  dari  Signature  ialah  mengatasi permasalahan  dibutuhkannya  tanda  tangan  dan  cap  basah  dari  kabupaten/dukcapil  dalam waktu yang relative cepat.
18  keluaran  dokumen  kependudukan  dengan  menggunakan  Digital  Signature  telah dihasilkan  oleh  seluruh  dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil  di  514  kabupaten  dan  kota.
Kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, akte pengakuan anak, akte pengesahan anak, akte pindah, surat keterangan pindah ke luar negeri, dan akte lainnya adalah sebagian dari dokumen kependudukan yang mengalami perubahan akibat digitalisasi administrasi  melalui  Digital  Signature.  Hal  ini  dipandang  sebagai  opportunity  baik  bagi pemerintah maupun bagi developer itu sendiri.
Sejak  mulai  digunakan,  terjadi  peningkatan  jumlah  anak  usia  0–17  tahun  yang memiliki  akta  kelahiran;  pada  2018,  angka  itu  naik  menjadi  90,25  persen.  Sebaliknya, persentase tersebut akan meningkat menjadi 93,78% pada tahun 2020, melebihi target yang ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun tersebut sebesar 92%.
Tanda  tangan  digital  sedang  diuji  administrasi  dan  pelayanan  dokumen  oleh Inspektorat  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Tangan  digital  telah  meningkatkan  efektivitas layanan  dan  menghilangkan  penggunaan  kertas.  Surat-surat  yang  menjadi  kewenangan inspektorat, seperti surat perintah penugasan, surat pemberangkatan, surat rekomendasi, dan dokumen  lainnya,  ditandatangani  dengan  tanda  tangan  elektronik.  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman mensosialisasikan penggunaan tanda tangan digital. Tanda tangan digital dapat dibuat dengan cepat dan mudah dengan memilih dokumen yang akan  ditandatangani,  memilih  "tanda  tangan  digital",  lalu  memasukkan  nomor  identifikasi pribadi,  atau  PIN.  Cukup  klik  "sign"  atau  "masuk"  setelah  memberikan  PIN  Anda.  Tanda Tangan  Digital  merupakan  implementasi dari  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  82  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  ITE.  Selain  itu,  dipersyaratkan  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya Pasal 40, yang  mewajibkan  adanya  jaminan  keamanan  SPBE  dalam  pelayanan  publik,  salah  satunya berupa sertifikat elektronik.
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  nasional  (SDG's/TPB),  yang  memiliki  target tanggal 2030 dan menyerukan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh, antara lain, termasuk memberikan identitas hukum untuk semua orang, termasuk pendaftaran kelahiran. Digital Signature tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga membantu mewujudkan tujuan  tersebut.  Digital  Signature  juga  memungkinkan  layanan  administrasi  selama  wabah Covid-19 tanpa interaksi tatap muka karena berkas dokumen kependudukan yang telah selesai akan  dikirimkan  melalui  email  penduduk  untuk  dicetak  secara  mandiri.  Strength  ini memberikan dampak yang significant khususnya di masa pandemic ini.

## 4. KESIMPULAN
Tanda tangan digital atau disebut dengan Digital Signature memiliki banyak manfaat yang harus  dibarengi  dengan  literature  digital  yang  cukup  tinggi.  Saat  ini  budaya  membaca  tidak terpaku  pada  buku  maupun  pertemuan  resmi  saja,  media  sosial  berupa  sosial  media  sering dimanfaatkan para sosialisator untuk melakukan sosialisasi. Hal ini membuat penulis memberikan point dan bobot rendah ke sisi weakness dari sudut pandang sosialisasi yang bukan merupakan momok  lagi.  Kemudian  banyaknya  kelebihan  atau  strength  (S)  cenderung  membuat  grafik IFAS/EFAS menjadi positif baik di sumbu X maupun sumbu Y. Disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Padang mengenai tanda tangan digital atau digital signature merupakan pilihan yang tepat dan menimbulkan banyak efisiensi dalam tindakannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Holmes, Douglas. 2001. EGov: EBussiness Strategies for Government . London: Nicholas Brealey Publishing.
Jumiati,  Ipah  Ema.  2010.  “ELECTRONIC  GOVERNMENT :  SUATU  INOVASI PENINGKATAN  MANAJEMEN  PUBLIK  DALAM  KERANGKA  GOOD GOVERNANCE.” Jurnal Administrasi Publik 1 (1): 54–78.
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika/article/view/221.
Labdajaya,  I.  P.  B.,  and  N.  M.  A.  Y.  Griadhi.  2020.  “TINJAUAN  ATAS  PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.” Jurnal Kertha Negara 8 (10): 16–38. Marsell,  A.,  U.  S.  Hardjanto,  and  A.  Diamantina.  2016.  “UPAYA  PENATAAN  DAN PENERTIBAN  DALAM  PENERBITAN  DOKUMEN  KEPENDUDUKAN  DI KABUPATEN  KENDAL  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  24  TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.” Diponegoro Law Journal 5 (3): 1–19.
Purwanti,  T.,  and  R  Suharyadi.  2018.  “Tentang  Administrasi  Kependudukan  (  Studi  Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ).” Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik2 7 (1): 59–67.