## TANGGUNG JAWAB HUKUM FISIOTERAPIS PRAKTIK MANDIRI TERHADAP PASIEN

## LEGAL RESPONSIBILITIES OF INDEPENDENT PRACTICING PHYSIOTHERAPISTS TO PATIENTS
Zainal Abidin*
Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang
zainalabidinfisio@gmail.com *

## ABSTRAK
Latar Belakang Peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya  berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, pemerintah telah menggulirkan berbagai macam kebijakan, baik kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan kesehatan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Salah satu kebijakan, pemerintah ialah mengajak peran serta masyarakat dan pihak  swasta  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam  upaya  pemenuhan  sarana  pelayanan  kesehatan. Metode  penelitian Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan), bahan hukum sekunder  (karya ilmiah, hasil penelitian, dan literatur), dan bahan hukum tersier (kamus, bibiliografi, ensiklopedia dan indeks), dan didukung dengan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan subyek hukum di lapangan.
Kata kunci : SIPF, Fisioterapi, Tanggungjawab hukum

## ABSTRACT
Increasing  the  highest  degree  of  health  is  initially  in  the  form  of  efforts  to  cure  disease,  then  gradually  develops towards integrated health efforts which include promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts. To be able to meet the community's need for safe, quality and affordable health services, the government has rolled out various policies, both policies related to efforts to provide health care facilities and policies related to the provision of health workers. One of the government's policies is to invite the participation of the public and the private sector to take part in efforts to provide health service facilities. Research method The approach method used in this study is a normative juridical approach. A normative juridical approach is carried out to obtain secondary data, by examining primary legal materials (laws and regulations), secondary legal materials (scientific works, research results, and literature), and tertiary legal materials (dictionaries, bibliographies, encyclopedias and indexes), and supported by primary data, namely data obtained through interviews with legal subjects in the field.
Keywords: SIPF, Physiotherapy, Legal Responsibility

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pembangunan  kesehatan  di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis 4) . Peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit,  kemudian  secara  berangsur-angsur  berkembang  ke  arah  keterpaduan  upaya  kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu  dan  terjangkau,  pemerintah  telah  menggulirkan  berbagai  macam  kebijakan,  baik kebijakan  yang  berkaitan  dengan  upaya  pemenuhan  kebutuhan  sarana  pelayanan  kesehatan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan 1) . Salah satu kebijakan, pemerintah ialah mengajak peran serta masyarakat dan pihak swasta untuk ikut ambil bagian  dalam  upaya  pemenuhan  sarana  pelayanan  kesehatan.  Upaya  pemerintah  tersebut  telah membawa hasil yang menggembirakan, sehingga di era globalisasi ini dapat ditemukan berbagai macam sarana kesehatan di Indonesia yang dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarat, termasuk dalamnya adalah pelayanan kesehatan Rehabilitasi medik (Fisioterapi).
Fisioterapis adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja untuk manusia segala umur yang bertujuan  memelihara, meningkatkan, mengembalikan  gerak dan fungsi ketergantungan bila individu  mendapatkan  kekurangan,  gangguan  atau  masalah  yang  disebabkan  kerusakan  fisik, psikis. Dibanding 2007, riset kesehatan dasar 2013 menunjukkan fenomena kenaikan prevalensi penyakit tidak menular, antara lain: sendi (24,7 %), cedera (8,2 %),  asma (4,5 %), PPOK (3,7 %), DM (2,1 %), hipertensi (9,5 %), jantung koroner (1,5 %), gagal jantung (0,3 %), stroke (12,1 ‰). Hal ini antara lain diakibatkan kurang gerak, pola hidup yang serba duduk (sedentary living), dan kecelakaan  akibat  kerja.  Fisioterapis  sebagai  bagian  dari  tenaga  kesehatan  ikut  berperan  dan bertanggungjawab  dalam  pelayanan  kesehatan  di  bagian  rehabilitasi.  Dalam  upaya  mencapai derajat  kesehatan yang telah digariskan oleh paradigma sehat, fisioterapi mempunyai peran dan fungsi  mencegah,  intervensi  dalam  pemulihan  gerak  fungsional  yang  dialami  individu  maupun masyarakat.
Dalam menjalankan dan melakukan proses pekerjaan fisioterapi menurut  Kepmenkes no 80 tahun 2013 di wajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi Fisioterapis yang selanjutnya disingkat STRF  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  Fisioterapis  yang  telah memiliki  sertifikat  kompetensi  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  juga  harus memiliki  Surat  Izin  Praktik  Fisioterapis  yang  selanjutnya  disingkat  SIPF  adalah  bukti  tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Dalam  pelaksanaannya  terkait  penerbitan  dan pengurusannnya perijinan STRF maupun SIPF akan dijalankan melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI serta Organisasi Profesi adalah Ikatan Fisioterapis Indonesia 2) .
Didalam  peraturan  Menteri  kesehatan  No  80  Tahun  2013  juga  diatur  tentang  Standar Profesi Fisioterapis yang meliputi batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Fisioterapis  untuk  dapat  melaksanakan  pekerjaan  dan  praktik  pelayanan  fisioterapi  secara profesional  yang  diatur  oleh  Organisasi  Profesi.  Tindakan  malpraktek  fisioterapi  menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malpraktek yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien 3) . Oleh karena itulah kiranya  perlu  dikaji  bagaimana  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pasien, terutama  yang  menyangkut  masalah  hubungan  hukum  pasien  dengan  rumah  sakit,  hak  dan kewajiban  para  pihak,  pertanggungjawaban  dan  aspek  penegakan  hukumnya.  Tindakan  medik yang  dianggap  merugikan  karena  mengakibatkan  meninggal  dunia  Indah  Novriyanti,  yang diunggah  dalam  halaman  web  http://inilampung.com/mantri-rizal-diduga-tak-punya-izin- praktek/pada tanggal 5 April tahun 2016, menurut Kepala Dinas Kesehatan Lampura mengatakan
bahwa  Fisioteapi  Rizal  tidak  mempunyai  izin  praktek  dari  Dinas  Kesehatan.  Bahkan  pihaknya menyatakan bila Fisoterapi Rizal merupakan pegawai di RSUD Ryacudu yang bertugas di bagian Fisioterapi. Dari uraian diatas timbul permasalahan bagaimana tanggungjawab hukum fisioterapis praktik mandiri terhadap pasien ditinjau dari kepemilikan Surat Ijin Praktik Fisioterapis.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  sekunder,  dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder  (karya ilmiah, hasil penelitian, dan literatur), dan bahan hukum tersier (kamus, bibiliografi, ensiklopedia dan  indeks),  dan  didukung  dengan  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara dengan  subyek  hukum  di  lapangan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  normatif  dan  kualitatif  empiris.  Metode  kualitatif  digunakan  karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan  statistik.Metode  kualitatif  normatif  digunakan  untuk  menganalisa  data  sekunder, sedangkan metode kualitatif empiris digunakan untuk menganalisa data primer. Analisa dilakukan dengan interpretasi atau pemaknaan data, tanpa perhitungan statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  dikumpulkan  dari  Ikatan  Fisioterapi  Cabang  Semarang  untuk  mengetahui  jumlah Fisioterapis yang ada dan bergabung di organisasi profesi fisioterapi di kota Semarang yakni 300 Fisioterapis.  Dari  hasil  wawancara menunjukkan  anggota  IFI  di  kota  semarang  yang  memiliki STR  90  %  dari  jumlah  total  anggota  Ikatan  Fisioterapi  Cabang  Semarang,  Sedangkan  yang mempunyai  Surat  Ijin  Praktek  Fisioterapi  hanya  60  %  dari  anggota  Ikatan  Fisioterapi  Cabang Semarng, dari total yang memiliki SIPF dan STR di dominasi pada rumah Sakit Daerah Maupun Pusat yang di bawah Kementrian kesehatan Republik Indonesia, data antri pengurusan Surat Ijin Praktek  yang  terdaftar  di  Organisasi  Profesi  /  Ikatan  Fisioterapi  Indonesia  Cabang  semarang berjumlah 50 orang.
Bahwa angka realitasnya bisa lebih tinggi dari jumlah yang telah disebutkan, karena masih banyak Fisioterapis Praktik Mandiri di kota Semarang ini yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota  Ikatan  Fisioterapi  Indoneisa  Cabang  Semarang.  Sedangkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  c/q  Sub.  Din.  SDK  didapatkan  data  sebagai  berikut, bahwa jumlah Fisioterapis Praktek Mandiri yang telah memiliki izin Praktek ada hanya 80 orang, sedang yang lainnya belum mengajukan izin praktek.
Tabel 1 Surat Ijin Praktek Fisioterapi No Pernyataan Jumlah Prosentasi Ya Tidak 1 Kepemilikan surat ijin Praktek Fisioterapi (SIPF) 20 50 % 50 % 2 pahamaman fungsi SIPF 20 80 % 20 % 3 Pengetahuan proses pengajuan/pengurusan SIPF 20 50 % 50 %
4 Sanksi Oraganisasi Profesi Fisioterapi (Ikatan Fisioterapi) Tentang SIPF 20 0 % 100 % 5 Sanksi  teguran  dari  Dinas  Kesehatan Kota Tentang SIPF 20 0 % 100 %
Sumber : Wawancara dan kuesioner, diolah tahun 2017
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  bahwa  dari  dua  puluh  informan  belum  mengajukan  izin mempunyai  surat  Ijin  Praktek  Fisioterapi  sejumlah  50%  dari  total  informan,    peahaman tentang fungsi surat ijin praktek fisioterapi sejumlah 80 % dari jumlah total informan, belum pernah  ada  teguran  dan  sanksi    baik  dari  organisasi  profesi  (Ikatan  Fisioterapi  Cabang Semarang) dan atau dinas kesehatan kota.
Dari hasil studi di kota Semarang ini dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab hukum penyelenggara  fisioterapi    dibidang  administrasi  kurang  begitu  memadai.  Artinya,  bahwa masih  banyak  Praktik  fisioterapi    yang  ada  di  kota  Semarang  ini  tidak  melaksanakan kewajiban hukum administrasi sebagaimana yang di persyaratkan oleh peraturan perundang- undangan.
Tabel 2 Tanggung Jawab Hukum fisioterapis praktek mandiri terhadap Pasien rehabilitasi medik  Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata No Pernyataan Jumlah Persentase Ya Tidak 1 Pemahaman kode etik fisioterapi 20 100 % 0 % 2 Pemahaman  Standar  Operasional  Pelayanan Fisioterapi 20 100 % 0 % 3 ketepata waktu dalam pelayanan pasien 20 100 % 0 % 4 Kesediaan  untuk  memberikan  pelayanan pada setiap pasien Fisioterapi 20 100 % 0 % 5 Pelayanan  pasien  rehabilitasi  medik  di  luar kompetensi fisioterapi 20 0 % 100 % Sumber : wawancara dan Kuesioner , diolah tahun 2017
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui,  bahwa  dari  dua  puluh  informan  yang  di  menjawab kuesioner,  Pemahaman  tentang  kode  etik  fisioterapi,  pemahaman  standar  Operasional Pelayanan  Fisioterapi,  Ketepatan  waktu  dalam  pelayanan  pasien,  kesediaan  untk memberikan  pelayanan  pada  setiap  pasien  fisioterapi,  dan  pelayanan  pasien  rehabilitasi medik  di luar  kompetensi  fisioterapi,  sudah  dipahami  dan  dilaksanakan  secara menyluruh sehingga  kegitan  yang  mengarah  tindakan  wan  prestasi  kaitannya  dengan  aspek  hukum perdata  belum  pernah  terjadi  di  kalangan  fisioterapis  praktek  mandiri  di  wilayah  kota semarang .

## SIMPULAN DAN SARAN
Tanggung jawab hukum fisioterapis praktek mandiri terhadap Pasien rehabilitasi medik, terdiri  atas  tanggung  jawab  administrasi  yang  berkaitan  dengan  Surat  Ijin  Praktik  Fisioterapi, tanggung jawab perdata yang berkaitan dengan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum,
serta tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan pelanggaran larangan yang memenuhi unsur tindak pidana. Tanggung jawab Hukum Fisioterapis praktek mandiri terhadap Pasien rehabilitasi medik yang mempunyai Surat Ijin  Praktek  Fisoterapi dan Tidak Mempunyai Surat Ijin  Praktek Fisioterapi tidak ada perbedaan pada aspek pemahaman tanggung jawab hukum di administrasi yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  dan  pemahaman  fungsi  SIPF.  Sedangkan  aspek  lain  tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Amir  Ilyas,  2012, Asas-asas  Hukum  Pidana,  Penerbit  Rangkang  Education Yogyakarta  & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
J.H.A. Logemann, disunting oleh A. Siti Sutami, 2007, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
Jimly Asshidiqqie, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acaraPelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012, (Bandung : Konpres, 2008)
M. Marwan, 2009, Kamus Hukum , Penerbit : Realty Publisher, Surabaya
Rosa  Agustina,  dkk,  2012, Hukum  Perikatan  (Law  Of  Obligations),  Penerbit Pustaka  Larasan, Denpasar
Salim HS, 2007, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata , (jakarta : PT Raja Grafindo Persada,)
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum , Penertbit Citra Adiyia Bakti, Bandung,
Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana , Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian,  2010, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien ,  Prestasi  Pustaka, Jakarta