## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  411-421  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7863.411-421

## PENERAPAN JALAN BERBAYAR DI PROVINSI D.K.I JAKARTA YANG DIANGGAP MERUGIKAN MASYARAKAT
Tatianna Daniella Usmany 1 , Rianda Dirkareshza 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Depok
1 2010611071@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2 riandadirkareshza@upnvj.ac.id

## Abstrak
Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan kemacetan lalu lintas yang serius sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini melalui sistem three in one dan  sistem  ganjil-genap  belum  memberikan  hasil  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengusulkan penerapan  sistem  Jalan  Berbayar  atau  Electronic  Road  Pricing  (ERP)  sebagai  solusi.  Namun,  kebijakan  ini menghadapi  sejumlah  permasalahan,  termasuk  dampaknya  terhadap  pengguna  kendaraan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  wawancara  sebagai  pelengkap.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan Jalan Berbayar di Jakarta memiliki dampak yang signifikan terhadap pengguna kendaraan,  terutama  bagi  masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah  yang  bergantung  pada  kendaraan  pribadi. Sistem  ini  juga  dianggap  tidak  memadai  dalam  memenuhi  aksesibilitas  dan  keterjangkauan  angkutan  umum, yang  membuat  sebagian  besar  penduduk  Jakarta  tetap  bergantung  pada  kendaraan  pribadi.  Selain  itu, pemerintah DKI Jakarta dinilai melanggar beberapa peraturan, seperti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Penerapan  jalan  berbayar  juga  dianggap kurang  memperhatikan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  peraturan  daerah  terkait.  Dalam  konteks  ini, penelitian  ini  menggarisbawahi  pentingnya  peningkatan  angkutan  umum  yang  terintegrasi  dan  penyesuaian kebijakan jalan berbayar agar lebih memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, perlu ada  upaya  yang  lebih  besar  dalam  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait kebijakan transportasi.
Kata Kunci: Jalan Berbayar, Kemacetan Perkotaan, Perlindungan Konsumen, Regulasi Hukum

## Abstract
DKI  Jakarta  Province  faces  serious  traffic  congestion  challenges  as  a  result  of  rapid  population  growth  and urbanization. The government's efforts to overcome this problem through the three-in-one system and the odd- even  system  have  not  provided  significant  results.  Therefore,  the  government  proposes  implementing  an Electronic  Road  Pricing  (ERP)  system  as  a  solution.  However,  this  policy  faces  a  number  of  problems, including its impact on vehicle users. This research uses normative legal research methods with interviews as a complement.  The  research  results  show  that  the  implementation  of  Toll  Roads  in  Jakarta  has  a  significant impact on vehicle users, especially for middle to lower economic communities who depend on private vehicles. This system is also considered inadequate in meeting the accessibility and affordability of public transportation, which makes the majority of Jakarta residents remain dependent on private vehicles. Apart from that, the DKI Jakarta  government  is considered to  have violated several  regulations, such as Law no. 2 of  2022 concerning Roads  and  Law  no.  28  of  2009  concerning  Regional  Taxes  and  Regional  Levies.  The  implementation  of  paid roads is also considered to pay less attention to community participation in the preparation of related regional regulations.  In  this  context,  this  research  underlines  the  importance  of  improving  integrated  public  transport and  adjusting  paid  road  policies  to  better  take  into  account  the  needs  and  capabilities  of  the  community.  In addition,  there  needs  to  be  greater  effort  to  involve  the  public  in  the  decision-making  process  regarding transportation policy.
Keywords: Paid Road, Urban Congestion, Consumer protection, Legal Regulations

## I. PENDAHULUAN
Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  salah  satu  ibukota  negara  Indonesia  yang  memiliki  tingkat kepadatan penduduk serta urbanisasi yang tinggi, mobilitas penduduk dan kemacetan di DKI Jakarta
menjadi permasalahan besar bagi pemerintah. Didasarkan pada Tomtom Traffic Index 2022, Provinsi DKI  Jakarta  dalam  peringkat  ke-29  kota  termacet  di  dunia  ( Jakarta  Traffic ,  2022).  Kemacetan  di Provinsi  DKI  Jakarta  disebabkan  oleh  volume  lalu  lintas  sangat  tinggi,  karena  campuran  lalu  lintas yang  bergerak.  Sifat  kemacetan  ialah  peristiwa  yang  dialami  masyarakat  di  kota  setiap  hari. Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  gagasan  untuk  menerapkan  pembatasan  lalu  lintas  salah satunya  dengan  sistem three  in  one dan  sistem  ganjil-genap.  Tetapi,  kedua  sistem  itu  tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemacetan  di Jakarta. Maka dari itu, Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan untuk sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Jalan berbayar adalah Teknologi pembayaran:  Kendaraan bermotor, seperti mobil, harus membayar untuk  memakai jalan yang memerlukan  tol atau bentuk pembayaran lainnya. Diusulkan  untuk mengadopsi peraturan ini  di  berbagai  jalan  utama  seperti  itu  Jalan  Gajah  Mada,  Jalan  Tomang  Raya,  Jalan  Pintu  Besar Selatan,  Jalan  Panglima  Polim,  Jalan  Medan  Merdeka  Barat,  Jalan  Pramuka,  Jalan  Majapahit,  Jalan MT. Haryono, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pasar Senen, Jalan Suryopranoto, Jalan Jenderal S. Parman, Jalan Salemba Raya, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gunung Sahari, Jalan Moh. Husni Thamrin, Jalan Kramat Raya, Jalan Fatmawati, Jalan Jenderal A. Yani, Jalan H. R. Rasuna Said, Jalan Kyai Caringin, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Balikpapan, Jalan D. I. Panjaitan, Jalan Gatot Subroto.
Perkembangan  teknologi  transportasi  Hal  ini  disebabkan  oleh  gabungan  berbagai  variabel, antara  lain  meningkatnya  aksesibilitas  dan  jumlah  penduduk,  yang  pada  gilirannya  memacu pertumbuhan ekonomi, karena hirarki pergerakan orang dan barang urbanisasi akan selalu meningkat dan hal ini harus diimbangi dengan penyediaan alat serta prasarana transportasi yang layak (Pasupati et al., 2023). Sementara itu, Reaksi masyarakat Jakarta beragam, khususnya setuju atau tidak dengan penerapan ini diberlakukan. Banyak orang percaya bahwa kurangnya angkutan umum yang sesuai dan infrastruktur  pendukung  lainnya  membuat  strategi  jalan  berbayar  ini  berbahaya  bagi  masyarakat. Keberlanjutan  dan  pembangunan  dalam  rangka  pengendalian  lalu  lintas,  kemampuan  dan  kemauan membayar pengguna jalan, serta efisiensi manajemen kemacetan lalu lintas dan lalu lintas jalan juga menjadi faktor penting untuk dipikirkan (Rayanti, 2023). Pemberlakuan kebijakan Jalan Berbayar ini dirasa  justru  akan  semakin  memberatkan  masyarakat.  Ironisnya,  jalan-jalan  tersebut  dibangun memakai uang yang rakyat bayarkan melalui pajak, akan tetapi ketika rakyat ingin menuntut haknya dengan  memakai  jalan-jalan  tersebut,  mereka  lagi-lagi  harus  ditagih  bayaran.  Pemerintah  seakan semakin menekan ekonomi masyarakat dengan menarik dana secara cepat dan paksa.
Jalan Berbayar dinilai berpotensi menentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 terkait  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pasal  32  Karena  migrasi  lintas  batas,  perdagangan,  dan perdagangan  sangat  penting  bagi  keberhasilan  negara  secara  keseluruhan,  undang-undang  federal melarang  negara  bagian  dan  kota  memberikan  insentif  keuangan  yang  dapat  menghambat  kegiatan ini.  Pergub  No.  149  Tahun  2016  terkait  Penertiban  Lalu  Lintas  Jalan  Berbayar  Secara  Elektronik, pada  intinya  menentang  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  dijabarkan  melalui UU  No.  12  Tahun  2011  terkait  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undangan (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  P3),  khususnya  dalam  hal  penentuan  jenis  pungutan,  besaran  tarif, dan  denda  atas  pelanggaran  jalan  berbayar  (Mustakim,  2020).  Pergub  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 149  Tahun  2016  terkait  Pengendalian  Lalu  Lintas  Electronic  Road  Pricing  (ERP)  dinilai  menentang Penugasan  Nomor  5  UU  No. 5  Tahun  1999,  menurut  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU). Perihal  ini  sejalan  dengan  niat  Pemprov  DKI  Jakarta  untuk  meluncurkan  sistem  ERP  sesegera mungkin (Purnamasari, 2016).
Bedasarkan hakikatnya, manusia perlu bertukar antar tempat dengan tempat lain. Pengalihan ini memerlukan  kendaraan  yang  mampu  mendukung  berbagai  aspek  yang  dianggap  perlu.  Sampai  saat ini,  masyarakat  Jakarta  masih  dianggap  cenderung  memakai  alat  transportasi  individu  daripada  alat transportasi umum. Perihal ini yang menyebabkan kemacetan di Jakarta beranjak parah (Octaviani & Najid, 2020). Kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta disebabkan oleh kapasitas lalu lintas yang tinggi yang disebabkan oleh percampuran antara lalu lintas yang sedang berjalan dengan lalu lintas regional dan lokal. Kemacetan lalu lintas merupakan fenomena sehari-hari bagi penduduk kota, hal itu sangat mempengaruhi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan dapat mempengaruhi semua aktivitas di kawasan tersebut, mempersulit kegiatan sosial ekonomi kota.
Penyebab  lalu  lintas  di  jalan  raya  banyak  kendaraan  bermotor,  pejalan  kaki  atau  lalu  lintas pejalan  kaki,  karakter  para  pengemudi  angkutan  kota  karena  sering  berhenti  menarik  penumpang  di sembarang tempat, adanya persimpangan jalan yang tidak terstruktur (Ratnaningtyas et al., 2021).
Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Mustakim dengan judul “Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik: Studi Pergub DKI Jakarta  No.  149  Tahun  2016”.  Di  riset  ini  berfokus  pada  langkah  hukum  terhadap  Pergub  No.  149 Tahun 2016 terkait Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik dengan melakukan perubahan menyesuaikan  aturan  terkait  dengan  jenis  pungutan  besaran  tarif  dan  sanksi  denda  dengan  merujuk pada  peraturan  perundang-undangan  maupun  melakukan  pengujian  ke  Mahkamah  Agung  untuk menilai adanya aturan terkait hal tersebut. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian saya yaitu,  kami  setuju  terkait  kebijakan  jalan  berbayar  ini  dianggap  menentang  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  sesuai  dijabarkan  didalam  UU No. 12  Tahun  2011  khususnya  terkait penentuan jenis pungutan, besaran tarif dan sanksi denda pelanggaran atas jalan berbayar (Mustakim, 2020).
Penelitian  terdahulu  kedua  dilakukan  oleh  Firya  Adilah  dan  Achmad  Nadjam  dengan  judul “Potensi Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) Di DKI Jakarta”. Kemungkinan perubahan perilaku  pengguna  dalam  menanggapi  peraturan  ERP  dibahas.  Adopsi  ERP  mengurangi  penundaan lalu lintas dengan memantau lalu lintas di masing-masing jalan dan menghitung biaya terkait. Berbeda dengan  pembangunan  jalan  raya  yang  tersumbat,  studi  di  atas  mengkaji  pertumbuhan  permintaan angkutan  umum  di  Jakarta.  Electronic  Road  Pricing  (ERP)  dapat  dipakai  sebagai  bagian  dari Kebijakan  Pembatasan  Lalu  Lintas  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  (1) menilai kondisi lalu lintas saat ini di jalan yang diteliti, (2) menentukan kelayakan konversi pengguna jalan  ke  sistem  ERP,  dan  (3)  menyelidiki  kelayakan  membangun  sistem  tersebut.  Informasi dikumpulkan  dengan  melakukan  survei  pinggir  jalan  dan  membagikan  kuesioner  kepada  pengemudi kendaraan  roda  empat.  Teknik  perhitungan  Pedoman  Kapasitas  Jalan  Indonesia  2014  dipakai  dalam analisis  situasi  lalu  lintas  saat  ini.  Sistem  ERP  juga  memakai  analisis  regresi  logistik  biner  untuk memastikan  arah  perjalanan  yang  dipilih  oleh  pengguna.  Studi  tersebut  di  atas  identik  dengan  yang saya  lakukan,  yaitu  saya  melihat  kelayakan  penerapan  sistem  ERP  ini  di  DKI  Jakarta,  dengan mempertimbangkan tingkat kejenuhan dan biaya kemacetan yang tinggi (Adilah & Nadjam, 2019).
Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Nabila Aizana Putri dan Dr. Ir. Fitri Suryani dengan judul  “Penerapan Electronic  Road  Pricin g  (ERP)  Di  Jalan  Matraman,  DKI  Jakarta”  Hasil  riset  ini membahas kepadatan  penduduk  yang  meningkat  di  provinsi  DKI  Jakarta  membangkitkan  aktivitas penumpang  dan  perjalanan,  tetapi  tidak  didukung  oleh  kapasitas  jalan  yang  memadai  dan  angkutan umum  yang  nyaman.  Minimnya  kapasitas  jalan  dan  angkutan  umum  yang  memadai  menimbulkan masalah  yaitu  kemacetan.  Suatu metode untuk mengatasi masalah kemacetan  ialah dengan memakai retribusi  pengguna  jalan  elektronik  atau  Electronic  Road  Pricing  (ERP).  Studi  perencanaan  akan dilakukan  di  Jalan  Matraman  (Putri  &  Suryani,  2023).  Persamaan  antara  penelitian  diatas  dengan penelitian  saya  ialah  dengan  perkembangan  pertumbuhan  kendaraan  yang  ada  di  DKI  Jakarta, semakin  banyak  aktivitas  masyarakat  yang  mengarah  pada  peningkatan  mobilitas  kendaraan,  dan pengenalan jalan tol ini dilakukan terlepas dari apakah berdampak langsung pada masyarakat.
Pada  penelitian  pertama  terdahulu  berfokus  pada  langkah  hukum  terhadap  Pergub  No.  149 Tahun  2016  terkait  Pengendalian  Lalu  Lintas  Jalan  Berbayar  Elektronik  yang  membahas  jenis pungutan  besaran  tarif  dan  sanksi  denda  dengan  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan.  Pada penelitian  terdahulu  kedua  Menganalisis  kondisi  lalu  lintas  di  jalan  yang  diteliti,  menguraikan kesempatan  perpindahan  pengguna  jalan  terhadap  sistem  ERP.  Untuk  penelitian  terdahulu  terakhir membahas  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  di  provinsi  DKI  Jakarta  meningkatkan  penumpang  dan perjalanan aktif, tetapi tidak didukung oleh kapasitas jalan yang memadai dan angkutan  umum yang nyaman.  Dari  ketiga  penelitian  terdahulu  belum  ada  kejelasan  bahwa  penerapan  jalan  berbayar  di Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dianggap  merugikan  masyarakat  hal  ini  menjadi  dasar  penulis  untuk melanjutkan  penelitian  tersebut.  Pembeda  dari  bentuk  penelitian  sebelumnya  yaitu,  perspektif  yang dipakai dan objek yang diteliti yaitu Jalan Berbayar.
Didasarkan  pada  permasalahan  di  atas  adalah  tujuan  dari  riset  ini  mengetahui  bagaimana dampak jalan berbayar terhadap pengguna kendaraan dan bagaimana bentuk pelanggaran pemerintah DKI Jakarta dalam sistem jalan berbayar.

## II. METODE PENELITIAN
Dengan  adanya  uraian  dan  permasalahan  di  atas,  artinya  riset  ini  dapat  kita  klasifikasikan sebagai  riset  hukum  normatif  dengan  wawancara  sebagai  pelengkap,  karena  riset  ini  lebih  banyak
mengandalkan  bahan  pustaka  sebagai  sumber  bahan  penelitian,  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan (Library  research).  Metode  yang  dipakai  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur.  Riset hukum  normatif  ialah  proses  menemukan  norma,  asas,  dan  doktrin  dalam  hukum  untuk  menjawab persoalan  hukum,  sesuai  ditegaskan  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki  (Marzuki,  2010).  Penelitian normatif  ditambah  dengan  wawancara  karena  penelitian  semacam  ini  memerlukan  metode pengumpulan data yang meliputi dialog atau percakapan langsung antara peneliti dan informan. Salah satu  definisi  wawancara  ialah  percakapan  antara  dua  orang  atau  lebih  di  mana  pertanyaan  dan jawaban  dipakai  untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat  dipakai  untuk  memecahkan  permasalahan penelitian  (Helaludin  &  Wijaya,  2019).  Meneliti  norma  hukum  tidak  serta  merta  sama  dengan melakukan  kajian  hukum  yang  “standar”.  Sebagian  besar  waktu,  ketika  orang  berbicara  terkait mempelajari  norma  hukum,  mereka  mengacu  pada  penelitian  yang  mempersempit  ruang  lingkup standar hukum. Sementara ini terjadi, studi hukum normatif berkembang. Meneliti hukum dari sudut pandang  normatif,  seperti  dikemukakan  Johnny  Ibrahim,  ialah  pendekatan  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran penalaran ilmiah. Perspektif normatif mencakup lebih dari  sekedar  hukum dan  kebijakan. Inilah  yang  dikatakan  Peter  Mahmud,  Berbeda  dengan  kajian  hukum  positif  semata,  riset  hukum bersifat normatif.
Metodologi  ini  menggabungkan  pendekatan  kasus  dengan  pendekatan  undang-undang  untuk melakukan riset hukum normatif atau menulis literatur hukum. Robert K. Yin berpendapat bahwa cara terbaik  untuk  memahami  fenomena  adalah  melalui  set  penelitian  empiris  di  dunia  nyata.  Bukti terakumulasi dalam lapisan keruh, seperti batas antara fenomena dan konteks. Untuk mengklarifikasi, studi kasus tidak perlu terlalu rinci, dan mereka mungkin menghindari penggunaan data etnografi dan observasi  partisipan  jika  mereka  menginginkannya  (Yin,  2008).  Menurut  Para  Ahli  lainnya  yaitu, Peter  Mahmud  mengatakan  Riset  hukum  standar  dengan  pendekatan  hukum  ialah  pendekatan legislatif  dan  regulasi,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  berbagai  undang-undang  seperti  UUD  1945, undang-undang/PP  bukan  undang-undang,  perintah  pemerintah,  perintah  presiden  terkait  yurisdiksi (Machmud, 2010).
Terdapat juga sumber data yang dipakai di riset ini ialah:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum seperti undang- undang dan peraturan yang terkait langsung dengan riset ini, merupakan sumber primer yang dipakai. Di antaranya ialah peraturan perundang-undangan sebagai berikut: UU No. 2 Tahun 2022 terkait Perubahan Kedua atas  UU No. 38 Tahun 2004  terkait Jalan; UU No. 28 Tahun 2009  terkait  Pajak  dan  Retribusi  Daerah;  Pasal  96 UU No.  12  Tahun  2011  terkait  Peraturan Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan;  UU  No.  8  Tahun  1999  terkait  Perlindungan Konsumen; PP No. 97 Tahun 2012 terkait Retribusi Pengendalian  Lalu  Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
b. Buku hukum, publikasi ilmiah, dokumen online, artikel, pandangan ahli, dan bentuk lain dari sumber hukum sekunder memberikan interpretasi dokumen hukum primer termasuk undang- undang, keputusan pengadilan, dan keputusan badan administratif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Dampak Jalan Berbayar Terhadap Pengguna Kendaraan
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2022  Terkait  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2022  Terkait Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No.  38  Tahun  2004  Terkait  Jalan  Merupakan  UU  yang berlaku pada saat ini. Perbedaan antara Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang No.38 Tahun 2004. UU ini mengatur bahwa pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas dapat memakai  area  jalan  yang  disetujui.  Undang-undang  ini  juga  mengatur  bahwa  negara  dapat melaksanakan  pembangunan  jalan  provinsi/kota/kota  apabila  pemerintah  daerah  tidak  dapat melaksanakannya.
Gambar. 1 CNN Indonesia, 2023 (www.CNNIndonesia.com).
Gambar.1 diatas adalah 25 ruas jalanan di Jakarta  yang  akan diterapkan sistem  jalan berbayar dengan status jalan kota. Dalam Pasal 9 Ayat 9 UU No. 2 Tahun 2022 terkait Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Tahun 2004 Terkait Jalan, menyampaikan bahwa Jalan kota sesuai dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:
a. antar pusat pelayanan dalam kota;
b. pusat pelayanan dengan persil;
c. antarpersil;
d. antar pusat pemukiman di dalam kota; dan
e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.
Dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  ialah  pembayaran  wajib  kepada  daerah  yang mengikat  orang  atau  badan  hukum  yang  tidak  mendapat  ganti  rugi  langsung  dan  dipakai  untuk kebutuhan  daerah,  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  tetapi  ketika  jalan  tol diperkenalkan,  masyarakat  harus  membayar  kembali  jika  ingin  memakai  jalan  tersebut.  Terdapat ketidakadilan terhadap masyarakat karena masyarakat sudah membayar pajak daerah untuk  memakai fasilitas jalanan tetapi harus juga membayar lagi jika ingin memakai jalanan tersebut.
Pemerintah  pun  menentang  UU  Nomor  2  Tahun  2022  Pasal  62  menyebutkan  bahwa “Masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan”. Jalan berbayar ini sendiri tidak dapat memberikan manfaat terhadap pengguna kendaraan karena diharuskan membayar. Pada PP No. 97 Tahun 2012 terkait Peraturan Pemerintah (PP) terkait Retribusi  Pengendalian  Lalu  Lintas  Dan  Retribusi  Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja Asing  menegaskan  bahwa  ERP  adalah  jenis  retribusi  yang  bisa  dilakukan  untuk  jalan  provinsi  dan kabupaten/kota  bukan  jalan  nasional.  Didasarkan  pada  pasal  2  PP  97/2012,  Retribusi  pengendalian lalu lintas dilaksanakan oleh pemprov untuk ruas jalan provinsi dan pemkab/pemkot untuk ruas jalan kabupaten/kota. Dengan demikian, tidak ada pasal dalam PP ini yang memberikan kewenangan untuk bisa menerapkan jalan berbayar di ruas jalan nasional.
Pemberlakuan  jalan  berbayar  ini  akan  mempengaruhi  keputusan  pada  pengeluaran  biaya  bagi pengguna kendaraan, karena sebagian besar penduduk di Jakarta memakai kendaraan pribadi sebagai
transportasi  mereka.  Dengan  diterapkan  jalan  berbayar  pemerintah  mendorong  masyarakat  untuk memakai  transportasi  umum  seperti,  KRL  dan  Transjakarta.  Tujuan  dari  kebijakan  ERP  tidak  hanya untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga untuk mendorong orang untuk memakai transportasi umum. Tetapi,  Angkutan  umum  di  Jakarta  dinilai  kurang  memadai,  khususnya  dari  segi  waktu  dan  biaya. Pertama,  angkutan  umum  di  Jakarta  masih  belum  tepat  waktu  dalam  hal  keberangkatan  dan kedatangan.  Ini  berlaku  setidaknya  untuk  transjakarta  dan  kereta  listrik .  Ketidakpastian  waktu menyebabkan  inefisiensi  ketika  seseorang  salah  memilih  moda  transportasi.  Kedua,  kedua  sistem angkutan  umum  tersebut  tidak  dapat  dihalangi  oleh  kendala  yang  berterkaitan,  seperti  misalnya, gangguan  pada  moda  KRL,  dipisahkan  yang  dapat  mengakibatkan  kemacetan  lalu  lintas  KRL. Hambatan tersebut nantinya dapat menyebar ke KRL dan tidak ada jaminan bahwa hambatan tersebut akan  terjadi.  Perihal  ini  juga  bisa  terjadi  di  angkutan  umum  kecuali  Transjakarta  dan  KRL.  Ketiga, masyarakat  yang  memakai  angkutan  umum  memiliki  waktu  tempuh  yang  lebih  lama  daripada angkutan pribadi. Angkutan umum lokal belum tentu kelebihan beban.  Terakhir, jarak  antara tempat tinggal dengan tempat tujuan seperti sekolah, perkantoran, tempat wisata, dll. seperti aspek mendesak yang  penting  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  ini.  kebijakan  ERP.  Perihal  ini  juga dipengaruhi oleh banyaknya penumpang yang tinggal di pinggiran Jakarta  tetapi bekerja atau belajar di  Jakarta.  Beda  dengan  negara  seperti  Singapura  yang  telah  memiliki  perencanaan  kota  dimana rumah  dan  tanah  berdekatan  satu  sama  lain  dan  memiliki  akses  mudah  ke  transportasi  umum. Menjamin  perlindungan  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi merupakan suatu metode yang baik untuk menjaga ketertiban masyarakat (Putra et al., 2020).
Dalam salah satu penelitian  judulnya “ Spatial Sorting of Rich Versus Poor  People in Jakarta” yang  ditulis  oleh  Kyri  Maaike  Joey  Janssen,  Peter  Mulder,  dan  Muhammad  Halley  Yudhistira mengatakan  bahwa  kendaraan  sepeda  motor  adalah  alat  transportasi  paling  andal  dan  tercepat  bagi masyarakat miskin perkotaan (Janssen et al., 2022). Dalam Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa sebanyak 21.402 dari 5.338.891 masyarakat memakai KRL sebagai transportasi,

## Diagram 1. Persentase Masyarakat Pengguna KRL
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah oleh penulis
Pada  Diagram  1,  dijelaskan  bahwa  hanya  0.4%  dari  100%  penduduk  Jakarta  memakai  KRL sebagai moda transportasi hari-hari penduduk. Mayoritas pengguna transportasi umum mengandalkan sepeda motor untuk berkeliling, disusul mobil dan angkutan KRL untuk pulang pergi. Oleh karena itu, masyarakat  menganggap  bahwa  transportasi  bermotor  dianggap  lebih  efisien  dan  ekonomis  (Pinter Politik,  2023).  Khususnya  bila  komuter  tidak  tinggal  di  dekat  stasiun.  Kebijakan  Jalan  Berbayar  ini belum  mampu  menjawab  masalah  kemacetan  di  Jakarta.  Pedoman  praktik  terbaik  seperti  di  Negara Singapura  mungkin  tidak  sesuai  untuk  mengimplementasikan  Jakarta  secara  sosial  dan  ekonomi. Kebijakan  jalan  tol  hanya  dapat  mempengaruhi  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  yang bergantung pada transportasi bermotor dan hanya dapat menghindari kemacetan.
Pengenalan jalan berbayar sulit mendapatkan dukungan publik di kota-kota besar, seperti Hong Kong,  Edinburgh,  dan  lainnya  di  Amerika  Serikat.  Bahkan  di  Hong  Kong  merupakan,  kota  ini pertama  kali  melontarkan  ide  jalan  berbayar,  tetapi  gagal  diimplementasikan  karena  kurangnya
tunjangan  dari  penduduk  setempat.  Sementara  itu,  New  York  City  (NYC)  sudah  lama memperdebatkan peluang penerapan jalan berbayar bahkan sudah mendapatkan persetujuan legislatif sejak  2019.  Tetapi,  sistem  itu  hingga  saat  ini  belum.diterapkan,  (Nurhuda,  2023).  Jika  jalan  tol diberlakukan,  Jakarta  akan  mengalami  nasib  yang  sama  dengan  kota-kota  sebelumnya:  gagal  total. Karena banyak orang tidak hanya memerlukan perencanaan yang matang, tetapi juga menolak politik. Pemprov DKI Jakarta  sangat perlu menunjukkan pada masyarakat bahwa program ini akan berhasil. Pemda  DKI  Jakarta  harus  memahami  hal  ini,  mengingat  program  ini  melibatkan  banyak  kebijakan, sistem  ini  bukan  satu-satunya  sistem  transportasi  yang  disebut  mampu  mengurangi  kemacetan  di Jakarta. Ada hasil penting lainnya, yaitu angkutan umum yang terintegrasi.
Permasalahan  kebijakan  jalan  berbayar  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  salah  satunya  yaitu, kurangnya ambil bagian dari masyarakat. Bahwa keterlibatan masyarakat pada penyusunan Peraturan Daerah  (Perda)  terkait  jalan  tol  masih  kurang  signifikan.  Masyarakat  berhak  memberikan  masukan dengan cara lisan maupun tertulis pada penyusunan Perda sesuai dimaksud dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun  2011  terkait  Peraturan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Penerapan  sistem  ini mempersulit beberapa kabupaten yang ekonominya lemah. Dalam situasi saat ini, masyarakat miskin perkotaan  masih  berjuang  untuk  menghidupkan  kembali  perekonomiannya  pascapandemi  Covid-19. Karena sulitnya akses angkutan umum, kebijakan jalan tol hanya menguntungkan kalangan menengah ke  atas  dan  semakin  mempersulit  mereka  yang  ekonominya  lemah,  (LBH  Jakarta,  2023). Pemprov DKI Jakarta sewajarnya memprioritaskan aksesibilitas angkutan umum daripada memaksakan adopsi jalan  berbayar.  Persoalannya,  ketersediaan  dan  keterjangkauan  angkutan  umum  di  daerah  pinggiran yang  didiami  sebagian  besar  masyarakat  menengah  ke  bawah  masih  minim  sehingga  banyak  warga yang harus mengandalkan angkutan pribadi.

## 3.2 Bentuk Pelanggaran Pemerintah DKI Jakarta Dalam Sistem Jalan Berbayar
Penerapan  Jalan  Berbayar  di  Ibu  Kota  Jakarta  memunculkan  banyak  pendapat  pro  dan  kontra dari  pengguna  jalan  karena  dianggap  kurang  efektif.  Pemerintah  menyarankan  untuk  masyarakat memakai  alternatif  transportasi  umum  rute  jalan  yang  dilewati  cenderung  lebih  kompleks  sehingga masyarakat  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  untuk  sampai  ke  tempat  tujuan,  dan  bahkan  di sejumlah  kasus,  tidak  semua  transportasi  publik  mencakup  rute  jalan  yang  dilewati  masyarakaT, (Worang et al., 2019). Adanya kebijakan Jalan Berbayar dengan penerapan tarif berbayar hanya akan mengatasi  kemacetan  di  ruas-ruas  jalan  tertentu  dan  mengalihkan  kemacetan  di  ruas  jalan  lain  yang tidak berbayar. Kemudian, mengacu pada  UU No. 22 Tahun 2009 terkait  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  ojek online masuk  ke  dalam  jenis  kendaraan  bermotor  yang  dikenakan  Jalan  Berbayar. Pemberlakuan  kebijakan  jalan  berbayar  ini  dirasa  justru  akan  semakin  memberatkan  masyarakat. Ironisnya,  jalan-jalan  tersebut  dibangun  memakai  uang  yang  rakyat  bayarkan  melalui  pajak,  akan tetapi  ketika rakyat ingin menuntut haknya dengan  memakai jalan-jalan tersebut, mereka  diharuskan untuk membayar untuk memakai jalanan tersebut.
Mengacu  pada  Pada  pasal  2  UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  mengatakan perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan konsumen,  serta  kepastian  hukum.  Sementara  itu,  pembangunan  jalan  tol  di  DKI  Jakarta,  ibu  kota negara, dinilai berterkaitan dengan asas kemaslahatan bersama. Segala upaya untuk mempertahankan perlindungan hukum konsumen harus memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan semua pelaku ekonomi,  sesuai  dengan  konsep  kemanfaatan.  Tetapi,  jika  diberlakukannya  sistem  jalan  berbayar  ini tidak  dapat  mengimplementasikan  asas  manfaat  terhadap  pengguna  jalan  tersebut,  bahkan  dapat dianggap tidak efektif untuk pengguna jalanan tersebut.
Dari berbagai jenis retribusi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, jenis retribusi daerah Jalan Berbayar tidak termasuk di dalamnya. Dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 yang  menentukan bahwa ketentuan undang-undang harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mapan dan tidak boleh  berterkaitan  dengan  kepentingan  umum,  persyaratan  undang-undang  yang  lebih  ketat,  atau undang-undang  lain  yang  mencakup  alasan  yang  sama,  (Mustakim,  2020).  Maka  dengan  adanya perterkaitan  dalam  menentukan  jenis,  besaran  tarif  dan  sanksi  yang  ada  pada  pengaturan  Gubernur No.  149  Tahun  2016  dengan  Pasal  79  ayat  (1)  PP  No.  32  Tahun  2011  terkait  Manajemen  dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 2 ayat (2) PP No, 97 Tahun  2012  terkait  Retribusi  Pengendalian  Lalu  Lintas  dan  Retribusi  Perpanjangan  Izin Mempekerjakan  Tenaga  Asing  serta  Pasal  81  ayat  (5)  Peraturan  Daerah  No.  05  Tahun  2014  terkait
Transportasi, (Sumantri, 1982). Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sifat materi, tingkat tarif dan denda menentang prinsip-prinsip pembentukan peraturan  sesuai dijabarkan melalui UU No. 12  Tahun  2011  yang  berakibat  ketentuan  tersebut  dapat  dikesampingkan,  (Susantono,  2008).  Yang dimaksud  dengan  pajak  dan  bea  daerah  adalah  semua  kendaraan  beroda  dan  gandengannya  yang beredar  di  semua  jalan  raya  yang  digerakkan  oleh  mesin  atau  sejenisnya  yang  berfungsi  sebagai penggerak  kendaraan  lain,  termasuk  alat  berat  yang  memakai  kastor  dan  tidak  dipasang  secara  tetap serta dapat dipasang dipakai dalam air, (Sukawati et al., 2021).
Substansi  Pergub  No.  149  Tahun  2016  terkait  Pengendalian  Lalu  Lintas  Jalan  Berbayar Elektronik  di  kualifikasi  menentang  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sesuai dijabarkan  UU  No.  13  Tahun  2022  terkait  Undang-undang  (UU)  terkait  Perubahan  Kedua  atas  UU No. 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya terkait penentuan jenis pungutan, besaran tarif dan sanksi denda pelanggaran atas jalan berbayar. Pada PP No. 97 Tahun 2012  terkait  Peraturan  Pemerintah  (PP)  terkait  Retribusi  Pengendalian  Lalu  Lintas  Dan  Retribusi Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  menegaskan  bahwa  ERP  adalah  jenis retribusi yang bisa dilakukan untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota bukan jalan nasional.
Di  riset  ini,  penulis  mensurvei  beberapa  sampel  komunitas  pada  variabel  yang  berbeda,  dan diambil  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Zulkifli,  S.T.  sebagai  Kepala  Unit  Pengelola  Sistem  Jalan Berbayar,  mengatakan  bahwa:  “Kita  perlu  mengetahui  terlebih  dahulu  bahwa  Kota  Jakarta  ini merupakan kota yang padat penduduknya, dalam membatasi kemacetan di jakarta hanya perlu dua hal yang  dilakukan  yaitu,  bagaimana  masyarakat  itu  memakai  angkutan  umum  dan  bagaimana  kita membatasi kendaraan perorangan di  Jakarta.  Willingness to use, keinginan untuk memakai angkutan umum, artinya kita bicara yang namanya Push Pull Strategy karena untuk meningkatkan orang untuk memakai  transportasi  publik,  permasalahannya  akibat  alat  transportasi  individu  di  kota  ini  terlalu berlebihan.  Karena  kendaraan  pribadi  di  jakarta  sudah  terlalu  banyak  kita  harus  memakai  sistem transportasi  yang  efektif  dan  efisien  yaitu  angkutan  umum.  Sehingga  ini  yang  sedang  kami  lakukan salah  satunya  kami  membuat  angkutan  kami  berintegrasi,  nyaman  dan  mencerminkan  inklusivitas. Inklusivitas itu bisa diakses oleh semua orang tidak hanya  yang  eksklusif maka  akhirnya  kita bicara integrasi  sistem  transportasi.  Kita  membuat  sebuah  prasarana  infrastrukturnya  supaya  orang  mudah dan nyaman untuk pindah  antar moda itu yang disebut integrasi secara fisik. Balik lagi dengan Push Pull  Strategy  yang  saya  bilang  di  awal  Pull,  kita  membatasi  penggunaan  kendaraan  pribadi  karena fasilitas  di  jakarta  ini  sudah  memadai.  Push,  kita  mendorong  untuk  masyarakat  memakai  angkutan umum  dan  merubah  mindset  masyarakat  di  kota  jakarta.  Sebenarnya  dari  Jalan  Berbayar  Elektronik ini  kami  sangat  memperhatikan  masyarakat  bukan  ingin  menjatuhkan  masyarakat  itu  yang  mungkin perlu diubah karena istilah “berbayar”.
Didasarkan  pada  hasil  analisis  diatas,  penulis  melakukan  kuisioner  pada  masyarakat mengenai sistem jalan berbayar, sebagai berikut:
Diagram  2  menunjukan  bahwa  sebanyak  38.6%  dari  101  responden  masih  belum  mengetahui mengenai  sistem  jalan  berbayar  di  Jakarta.  Dapat  kita  simpulkan  bahwa  kurangnya  partisipasi masyarakat dalam kebijakan jalan berbayar ini.
Diagram  3.  Dapat  kita  lihat  bahwa  sebanyak  42.6%  dari  101  responden  tidak  setuju  dengan  sistem jalan berbayar di terapkan di DKI Jakarta.
Diagram  4,  sebanyak  39.6%  dari  101  responden  menganggap  bahwa  jalan  berbayar  ini  tidak membawakan dampak positif pada masyarakat dalam segi ekonomi.
Diagram 5, dalam survei ini penulis melakukan survei dari usia 19 tahun sampai dengan 31 tahun
Diagram 6, dalam survei ini penulis melakukan survei sebanyak 52% Laki-laki dan 48% Perempuan
Diagram  7,  dalam  survei  ini  sebanyak  46.5%  Pegawai  swasta,  28.7%  Aparatur  Sipil,  dan  24.8% Mahasiswa.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Didasarkan pada hasil analisis penulis, penerapan jalan berbayar di DKI Jakarta masih belum memadai  karena  banyak  hal-hal  yang  perlu  pemerintah  pertimbangkan  salah  satunya  yaitu dampak  perekonomian  masyarakat.  Permasalahan  kebijakan  jalan  berbayar  oleh  Pemerintah salah  satunya  yaitu,  kurangnya  keikutsertaan  Masyarakat  pada  perencanaan  program  ini. Penerapan  jalan  berbayar  ini  merupakan  kebijakan  yang  baik  tapi  belum  tentu  pas  untuk diterapkan  di  Kota  Jakarta  pada  saat  ini.  melalui  UU  Nomor  2  Tahun  2022  Pasal  62 menyebutkan  bahwa  “Masyarakat  berhak  untuk  memperoleh  manfaat  atas  Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan”. Jalan berbayar ini sendiri tidak dapat memberikan manfaat terhadap pengguna kendaraan karena diharuskan membayar.

## 2. Saran
Didasarkan  pada  penelitian  diatas,  penulis  menyarankan  untuk  pemerintah  DKI  Jakarta mempertimbangkan terlebih dahulu untuk perencanaan sistem jalan berbayar di DKI Jakarta ini  karena  dlihat  dari  segi  perekonomian  Jakarta  belum  memadai  dan  siap  untuk dilaksanakannya  jalan  berbayar  ini.  Pemerintah  pun  juga  seharusnya  mengambil  partisipasi Masyarakat pada pembuatan perencanaan sistem jalan berbayar ini karena dapat di lihat dari Pasal  96  UU  No.  12  tahun  2011  terkait  Peraturan  Pembentukan  Perundang-undangan  telah menyebutkan  bahwasanya  pemerintah  kota  berhak  ikut  serta  dengan  cara  lisan  maupun
tertulis  pada  penyusunan  tata  tertib  provinsi.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  harus  dilibatkan pada perancangan sistem ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adilah, F., & Nadjam, A. (2019). Potensi Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP). Seminar Nasional Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta , 648–658.
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Jumlah Penumpang Kereta Api (Ribu Orang), 2023 . https://www.bps.go.id/indicator/17/72/1/jumlah-penumpang-kereta-api.html
CNN  Indonesia.  (2023). Infografis:  Daftar  Nama  Jalan  di  Jakarta  yang  Bakal  Menerapkan  ERP . https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230113184129-582-900226/infografis-daftar-nama-jalan-di- jakarta-yang-bakal-menerapkan-erp
Helaludin,  &  Wijaya,  H.  (2019). Analisis  Data  Kualitatif:  Sebuah  Tinjauan  Teori  &  Praktik .  Sekolah  Tinggi Theologia Jaffray.
Jakarta Traffic . (2022). Tomtom Traffic Index. https://www.tomtom.com/traffic-index/jakarta-traffic/ Janssen,  K.  M.  J.,  Mulder,  P.,  &  Yudhistira,  M.  H.  (2022).  Spatial  Sorting  of  Rich  Versus  Poor  People  in
Jakarta. Bulletin
of Indonesian Economic Studies , 58 (2), 167–194.
https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1876209 LBH  Jakarta.  (2023). Kebijakan  Jalan  Berbayar  (ERP)  Pemprov  DKI  Jakarta:  Solusi  Tak  Berkeadilan  Di Tengah  Masih  Buruknya  Aksesibilitas  Transportasi  Publik .  https://bantuanhukum.or.id/kebijakan-jalan- berbayar-erp-pemprov-dki-jakarta-solusi-tak-berkeadilan-di-tengah-masih-buruknya-aksesibilitas- transportasi-publik/
Machmud, P. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada.
Mustakim.  (2020).  Pengendalian  Lalu  Lintas  Jalan  Berbayar  Elektronik :  Suatu  Pergub  DKI  Jakarta  No.  149
Tahun 2016. Jurnal Ilmu dan Budaya , 41 (68), 8007–8026. Nurhuda, S. F. (2023). ERP Terbukti Gagal di Banyak Kota, Kok Masih Mau Diterapkan di Jakarta? DetikOto. https://oto.detik.com/berita/d-6566007/erp-terbukti-gagal-di-banyak-kota-kok-masih-mau-diterapkan-di- jakarta
Octaviani, S., & Najid. (2020). Pengaruh Penerapan Erp Terhadap Waktu Tempuh Feeder Dan Waktu Tempuh Perjalanan Ruas Jalan Gatot Subroto. Jurnal Mitra Teknik Sipil , 3 (4), 951–958.
Pasupati, I. K.  Y., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan  Luka  Berat  (Studi  Putusan  No.4/Pid.Sus/2022/PN.  Amp). Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (1), 20–25. Pinter  Politik.  (2023). Sudah  Tepatkah  Kebijakan  Jalan  Berbayar? https://www.pinterpolitik.com/in- depth/sudah-tepatkah-kebijakan-jalan-berbayar/
Purnamasari, N. (2016). Kata Ahok Soal Sistem ERP DKI yang Disebut Hambat Persaingan Usaha . DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-3329891/kata-ahok-soal-sistem-erp-dki-yang-disebut-hambat-persaingan- usaha
Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 83–88.
Putri, N. A., & Suryani, F. (2023). Penerapan Electronic Road Pricing ( ERP ) Di Jalan Matraman, DKI Jakarta. Jurnal Ikraith-Teknologi , 7 (1), 1–10.
Ratnaningtyas,  H.,  Nurbaeti,  Asmaniati,  F.,  &  Bilqis,  L.  D.  R.  (2021).  Berwisata  ke  Kota  Jakarta  dengan Kemacetannya. Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata , 4 (2), 58–66. Rayanti,  D.  (2023). Waktu  Penerapan  Jalan  Berbayar  di  Jakarta:  Setiap  Hari  Jam  05.00-22.00  Baca  artikel detikoto,  “Waktu  Penerapan  Jalan  Berbayar  di  Jakarta:  Setiap  Hari  Jam  05.00-22.00”  selengkapnya https://oto.detik.com/berita/d-6506218/waktu-penerapan-jalan-berbayar-di-ja . DetikOto. https://oto.detik.com/berita/d-6506218/waktu-penerapan-jalan-berbayar-di-jakarta-setiap-hari-jam-0500- 2200
Sukawati,  A.  A.  P.  E.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Wajib  Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi Bali. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 328–333. Sumantri, S. (1982). Hak Menguji Materiil di Indonesia . Alumni Bandung.
Susantono,  B.  (2008). Electronic  Road  Pricing  (ERP)  Salah  Satu  Solusi  Masalah  Kemacetan  di Kota  Jakarta (Edisi Sept). Buletin Tata Ruang.
Worang, G. C. D. A., Rompis, S. Y. R., & Lefrandt, L. I. R. (2019). Karakteristik Pengemudi Dalam Pemilihan Rute Bila Adanya Pemberlakuan Electronic Road Pricing ( Erp ) Pada Ruas Jalan Sam Ratulangi. Jurnal Sipil Statik , 7 (3), 301–308. Yin, R. K. (2008). Studi Kasus, Desain dan Metode . Penerjemah Mudzakir, Raja Grafindo Persada.