## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;

## Muhammad Maksum
11 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

## Fathul Muin
25 Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Khamami Zada

## 39
Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU
KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara Aby Maulana
67 Scope  of  State  Responsibility  Against  Terrorism  In  International  Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
77 Pengendalian  Sosial  Kejahatan  (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)

## Mas Ahmad Yani

## 91 Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

## Abu Tamrin
99 Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

## 115
Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan)

## Fathudin

## 133 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Fadilah Haidar

## 153
Penyalahgunaan  Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak
Atas Kekayaan Intelektual

## Ida Rofida
169 Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan

## MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
Muhammad Dandi Pahusa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1(2015),pp.25-38,DOI: 10.15408/jch.v2i1.1839 .2015.3.1.25-38 -----------------------------------------------------------------------------------------------

## Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

## Khamami Zada
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel Email: khamami@uinjkt.ac.id
Abstract:  Legislation  Power  of  House  of  Regional  Representatives  in Reformation  of  Representative  Institution  after  Constitutional  Court  Decision (Constitutional Court decision is compatible to the ideas of the formation  House of  Regional  Representatives  as  representative  councils  as  well  as    with  the creation of House of Representative (Bicameral System). This system allows the implementation  of double  checks  system, showing  a  wide  range  of  people’s representation. House of Representatives indicates political representative while House  of  Regional  Representatives  shows  territorial  representative.  Despite  its possibility to make a Bill related to autonomy matters, however, the authority of House of Regional representatives in promulgating the Acts are still limited.
Keywords: legislation, DPD and Institutional Reforms
Abstrak : Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Reformasi Kelembagaan  Perwakilan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Putusan Mahkamah  Konstitusi  sejalan  dengan  maksudgagasan  pembentukan  DPD sebagai  Dewan  Perwakilan  disamping  DPR  (bikameral).  Dengan  struktur bikameral diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif  dapat  disalurkan  dengan  basis  sosial  yang  lebih  luas.  DPR  merupakan cermin representasi politik, sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional.Namun begitu, Kewenangan legislasi DPD masih dibatasi. DPD tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang, meskipun dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Kata Kunci: Legislasi, DPD, Reformasi Kelembagaan
DOI: 10.15408/jch.v2i1.1839
 Naskah diterima: 22 Maret 2015, direvisi: 30 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 13 Juni 2015.

## Pendahuluan
Reformasi  ketatanegaraan  Indonesia  dimulai  ketika  perubahan  Undang- undang  Dasar  1945  pasca  Orde  Baru. 1 Semangat  reformasi  yang  menggelora  sejak 1999, telah menciptakan iklim yang kondusif bagi penataan kelembagaan negara yang di  masa  Orde  Baru  dipandang  kurang  responsif  terhadap  perubahan  zaman.  Di samping  itu,  Undang-undang  Dasar  1945  sejak  awal  disusun  telah  disadari  sebagai konstitusi sementera, yang akan disempurnakan pada periode berikutnya.
Undang-undang  Dasar  1945  merupakan  produk  revolusi  dan  karena  itu sifatnya  sangat  sementara.  Sebagai  hukum  posistif,  Undang-undang  Dasar  1945 beserta penjelasannya sudah berlaku sejak 5 Juli 1959. Tetapi dari sudut isi dan proses penyusunannya  banyak  terdapat  ketidaksesuaian,  dan  bahkan  tidak  sesuai  dengan semangat  demokrasi. 2 Perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  dari  sudut  pandang hukum  ketatanegaraan  merupakan condition  sine  qu  non bagi  penataan  ulang kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia  dalam  rangka  mendesain  demokrasi  atau kedaulatan  rakyat  yang  berorientasi  pada  tegaknya  rule  of  law,  pengendalian kekuasaan, civil society dan checks and balances. 3
Perubahan  UUD  1945  diperlukan  karena  pengalaman  sejarah  menunjukkan bahwa  sepanjang  berlakunya  ternyata  UUD  1945  sebelum  perubahan  telah menimbulkan pemerintahan otoriter baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dengan kata lain, dalam pengalaman sejarah UUD 1945 belum pernah menghasilkan satu  sistem  yang  demokratis  karena  UUD  1945  memang  membuka  peluang  bagi penguasa untuk melakukan akumulasi kekuasaan.  Hal itu terjadi karena kelemahan yang ada pada UUD 1945 sebelum perubahan, antara lain karena berkarakter executive heavy, wewenang yang besar kepada ekeskutif. 4

## Reformasi Kelembagaan Perwakilan
Amandemen  Undang-undang  Dasar  1945  telah  mereformasi  lembaga- lembaga  negara,  baik  di  tingkat  legislatif,  esksekutif,  dan  yudikatif.  Mahkamah Konstitusi,  Komisi  Yudisial,  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan  lembaga- lembaga negara yang baru diperkenalkan dalam Undang-undang Dasar 1945 (paska perubahan).  Kedudukan  dan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi,  Komisi  Yudisial,  dan Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan  bagian  terpenting  dalam  reformasi ketatanegaraan Indoensia.
1 Bagir Manan membagi perubahan konstitusi ke dalam dua cara, yaitu perubahan formal  ( formal amendment ) dan perubahan tidak dengan cara formal ( non formal amendment ). Terhadap UUD 1945 dikenal dengan  sebutan  perubahan  formal  karena  dilakukan  dengan  tata  cara  yang  ditentukan  dalam UUD  1945 seperti yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Lihat Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 1. 2 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, cetakan kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 2. 3 Dahlan  Thaib, Ketatanegaraan  Indonesia  Perspektif  Konstitusional, (Jakarta:  Total  Media,  2009),  h. 227.
4 Moh.  Mahfud  MD,  “Implementasi  Ketatanegaraan  Saat  Ini  dan  Implikasinya  terhadap  Masa Depan Bangsa” Makalah disampaikan dalam Pekan Konstitusi UUD “1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Jumat, 3 Pebruari 2012 di Jakarta.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 27
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk  meningkatkan  keterwakilan  daerah  dalam  proses  pengambilan  keputusan politik penyelenggaraan  negara dengan  harapan agar tercipta integrasi bangsa  yang kokoh  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kehadiran  DPD  tidak dapat  dilepaskan  dari  hubungan  Pusat  dan  Daerah  yang  selalu  mengalami ketegangan  sejak  kemerdekaan  Indonesia.  Dengan  terbentuknya  DPD,  kepentingan- kepentingan daerah dapat terakomodasi. 5
Meskipun    keterwakilan  daerah  sudah  diakomodasi  dalam  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun dalam kenyataannya kedudukan dan fungsi  DPD masih  belum  sepenuhnya  memiliki  kekuatan  yang  seimbang  dibanding DPR.  Otoritas  DPD dalam  konstitusi  masih  “setengah  hati”.  Kondisi  ini  menjadikan DPD  kesulitan  dalam  melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya  sebagai  salah satu lembaga negara.
Konstitusi  Indonesia  yang  termuat  dalam  UUD  NRI  1945  pada  awalnya menganut  sistem  satu  kamar  ( unicameral system )  dengan  variasi  yang  dikaitkan dengan  teori  kedaulatan  rakyat  yang  diorganisasikan  dalam  Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis inilah yang dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat,  yang  pada  gilirannya  menjadi  lembaga  tertinggi  negara.  Karena  sebagain besar anggota MPR adalah anggota DPR, maka kedua lembaga ini tidak dapat disebut sebagai  dua  kamar  (bikameral).  Struktur  parlemen  Indonesia  menjadi  bikameral terjadi  ketika  berada  di  bawah  Konstitusi  RIS  Tahun  1949.  Dalam  Konstitusi  RIS, selain DPR yang diatur dalam Bab III pasal 98-121, juga ada Senat yang diatur dalam Bab II pasal 80-97, yang mewakili daerah-daerah bagian. 6
Sistem dua kamar kemudian diadopsi dalam UUD 1945 (pasca amandemen). UUD 1945 menganut sistem perwakilan bikameral yang terdiri dari kamar DPR dan kamar  DPD.  DPR  mewakili  rakyat  pada  umumnya  dengan  orientasi  kepentingan nasional  dan  mewakili  rakyat  dalam  konteks  kedaerahan  dengan  orientasi kepentingan daerah. 7 Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, kedua badan ini bisa  berjalan  sendiri-sendiri,  tetapi  juga  bisa  bersidang  bersama  untuk  membahas persoalan yang dianggap penting. Persidangan bersama antara DPR dan DPD adalah forum  bersama  yang  disebut  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Namun  demikian,
5 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional , h. 157. 6 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, h. 159- 160.
7 Perbedaan  antara  keduanya  terletak  pada  hakikat  kepentingan  yang  diwakilinya  masing- masing.  Dewan  Perwakialn  Rakyat  dimaksudkan  untuk  mewakili  rakyat,  sedangkan  Dewan  Perwakilan Daerah  dimaksudkan  untuk  mewakili  daerah-daerah.  Pembedaan hakikat  perwakilan  ini  –penting untuk menghindari pengertian ‘double-representation’ atau keterwakilan ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan  oleh  kedua  dewan  tersebut.  Misalnya,  rakyat  yang  hidup  di  daerah-daerah  yang  sudah mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, daianggap telah diwakili oleh  wakil  rakyat  yang  terpilih  untuk  menduduki  kursi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  ditingkat kabupaten/kota,  di  tingkat  provinsi  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tinggi  pusat.  Oleh  karena  itu, meskipun anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih melalui pemilihan umum, proses rekruitmennya itu seharusnya tetap dibedakan dari system yang diterapkan untuk merekruit anggota Dewan Perwakilan Rakyat.  Dengan  demikian,  dapat  dihindari  adanya  pengertian  keterwakilan  ganda  ( double-representation) tersebut. Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, h. 50.
sistem  dua  kamar  ini  tidak  memiliki  wewenang  yang  sama.  Kedua  kamar  lembaga perwakilan  tidak  dilengkapi  dengan  kewenangan  yang  sama  kuat.  Otoritas  DPR  di dalam UUD 1945 lebih kuat dibandingkan dengan DPD.
Di dalam UUD 1945, DPR adalah pemegang kekuasaan membentuk undang- undang.  UUD  NRI  Tahun  1945,  Pasal  20  ayat  1-2  menyebutkan  Dewan  Perwakilan Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang.    Setiap  rancangan undang-undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  untuk mendapat  persetujuan  bersama. Selain  itu,  DPR  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu  fungsi legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi  pengawasan.  Pasal  20A    menegaskan  Dewan Perwakilan  Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Sedangkan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  sangat  terbatas dibandingkan dengan kewenangan DPR yang sangat kuat. Fungsi DPD diatur dalam pasal  22  D  yang  menyebutkan  bahwa  DPD  mempunyai  tiga  fungsi,  yakni  fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. 8 Ketiga fungsi DPD tersebut dilakukan  secara  terbatas,  tidak  seperti  lazimnya  sistem  ketatanegaraan  yang menganut sistem bikameral.
Pertama, fungsi legislatif. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 D ayat 1-2 UUD 1945,  DPD  dapat  mengajukan  dan  ikut  membahas  bersama  DPR  tentang  rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Fungsi legislatif ini jelas sekali bahwa DPD berada dalam posisi yang subordinat dari DPR.  Ini  berarti  wewenang  DPD tidak  efektif  untuk  menjalankan  mandatnya  untuk menjaring kepentingan daerah karena masih harus bergantung kepada DPR.
Kedua, fungsi  pertimbangan.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  22  D  ayat  2 UUD  1945.  DPD  memberi  pertimbangan  kepada  DPR  yang  berkenaan  dengan  atas rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan  dan  agama. Termasuk pula dalam fungsi pertimbangan DPD adalah terkait dengan kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan
8 Pasal  22D  menyebutkan: (1)  Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  mengajukan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  serta  yang  berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah;  hubungan  pusat  dan  daerah;  pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;  serta  memberikan  pertimbangan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  negara,  pajak,  pendidikan,  dan  agama  serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu  kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 29
Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  23  ayat  1  UUD  1945. Persoalannya  adalah  apakah  pertimbangan  DPD  mengikat  DPR?  Sebagai pertimbagan  tentu  saja  saja  sifatnya  tidak  mengikat  sehingga  fungsi  ini  akan  sangat terkait dengan kepentingan DPR dalam menerima atau tidak menerima pertimbangan DPD terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
Ketiga, fungsi pengawasan. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 D ayat 3 UUD 1945, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan  penggabungan  daerah,  hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Dari  apa  yang  diformulasikan  dalam  pasal  22  C  dan  pasal  22  D  UUD  1945 menunjukkan  betapa  lemahnya  peran  dan  fungsi  DPD  bila  dibandingkan  DPR. Lemahnya peran DPD sebagai perwakilan lokal mengaburkan paradigma kedaulatan rakyat  dan check  and  balance dalam  kehidupan  konstitusi  dan  ketatanegaraan Indonesia.  Dalam  sistem  ketatanegaraan  yang  menganut  sistem  bikameral  murni ( strong  bicameral ),  kedua  kamar  diberi  tugas  dan  wewenang  menetapkan  undang- undang. Melihat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur DPD, lembaga ini tidak memiliki  wewenang  membentuk  undang-undang  bersama-sama  dengan  DPR  dan Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit karena DPD hanya untuk mengajukan rancangan memberi pertimbangan kepada DPR. 9
Pembentukan  sistem  dua  kamar  ini  sejatinya  dimaksudkan  agar  ada double check dalam  proses  pembuatan  undang-undang,  penganggaran,  dan  pengawasan. Namun  demikian,  hal  itu  belum  dapat  diwujudkan.  Di  dalam  UUD  1945,  prinsip double  check itu  diwujudkan  terutama  terkait  dengan  kepentingan  daerah  dan pelaksanaan otonomi daerah melalui wewenang DPD untuk mengusulkan RUU, ikut membahas,  dan  melakukan  pengawasan  pelaksanaan  undang-undang  tertentu  yang berkaitan dengan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. 10
DPD  betul-betul  menjadi  lembaga  yang  tidak  memiliki  ujung  kekuasaan.  Ia bisa  mengusulkan  rancangan  undang-undang,  tetapi  sangat  tergantung  DPR.  DPD dapat  memberikan  pertimbangan  atau  membahas suatu  rancangan  undang-undang, lagi-lagi  dipakai  atau  tidak  tergantung  DPR.  DPD  dapat  mengawasi  pelaksanaan undang-undang, tetapi hasil pengawasannya tergantung DPR. Karena itu, penguatan DPD menjadi suatu condition sine qua non . 11
9 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, h. 153. 10 Moh.  Mahfud  MD,  “Implementasi  Ketatanegaraan  Saat  Ini  dan  Implikasinya  terhadap  Masa Depan Bangsa” Makalah disampaikan dalam Pekan Konstitusi UUD “1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Jumat, 3 Pebruari 2012 di Jakarta.
11 Refly  Harun,  “Membangkitkan  (Lagi)  Eenergi  Perubahan  Konstitusi”, Makalah disampaikan dalam Pekan Konstitusi UUD “1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Kamis, 2 Pebruari 2012 di Jakarta.
Lemahnya  peran  DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  menjadikan banyak  usulan  untuk  melakukan  perubahan  kelima  UUD  1945.  Perubahan  ini dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  memperkuat  fungsi  dan  wewenang  DPD  dalam sistem  perwakilan  bikameral.  Perubahan  UUD  1945  yang  mengadopsikan  sistem perwakilan  bikameral  bersifat soft  bicameralism. 12 Ini  menjadikan  peranan  DPD tidak maksimal  dalam  menjaga  kepentingan  daerah.  Oleh  karena  itu,  perlu  diatur  dan ditentukan dengan tepat pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga perwakilan  ini  yang  pada  hakikatnya  sama-sama  merupakan  lembaga  legislatif. Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  sama  merupakan parlemen  dengan  fungsi  utamanya  pengawasan  dan  legislasi,  ditambah  dengan fungsi  anggaran  sebagai  instrumen  yang  penting  dalam  rangka  fungsi  pengawasan parlemen  terhadap  pemerintah.  Sebagai  sama-sama  lembaga  parlemen,  keseluruhan fungsi  parlemen  itu  ada  di  kedua  lembaga  ini,  dan  karena  itu  pembagian  tugas keduanya  dapat  diatur  berkenaan  dengan  aspek-aspek  tertentu  yang  terkait  dengan fungsi  legislatif,  pengawasan  dan  fungsi  anggaran.  Misalnya,  pelaksanaan  dengan kepentingan daerah-daerah, haruslah dilakukan oleh DPD bukan oleh DPR. 13

## Sistem Bikameral Efektif
Kelompok  DPD  misalnya  mengusulkan  suatu  konsep  yang  disebut effective bicameralism. Dalam bikameral yang efektif, semua undang-undang dibahas oleh DPR dan  DPD  secara  terpisah  dan  bertahap  dan  RUU  dapat  diajukan  baik  oleh  DPR maupun  oleh  DPD.  Untuk  membuat  penerapan  sistem  presidensil  yang  konsisten, pembahasan  undang-undang  pun  tidak  lagi  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh legislatif  dan  eksekutif  seperti  yang  dikenal  sekarang.  Nantinya,  DPR  dan  DPD membahas  sendiri-sendiri,  dengan  kemungkinan  perundingan  melalui  panitia bersama dan kemudian Presiden diberi hak untuk menyatakan penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh Presiden. Dengan begitu mekanisme checks and balances antara  eksekutif  dan  legislatif,  maupun  di  antara  kedua  kamar  di  dalam  lembaga legislatif dapat terjadi. 14
Dengan  konsep  ini,  setiap  rancangan  undang-undang  yang  diusulkan  DPD harus  disampaikan  ke  DPR  dan  sebaliknya,  setiap  rancangan  undang-undang  yang diusulkan  DPR,  harus  disampaikan  ke  DPD.  Kedua  lembaga  ini  dapat  menyetujui, mengusulkan  perubahan  atau  menolak  setiap  rancangan  undang-undang  yang diajukan  masing-masing  kamar  (DPR  dan  DPD).  Dalam  proses  berikutnya,  ada panitia  besama  yang  terdiri  dari  anggota  DPR  dan  DPD  untuk  merumuskan kesepakatan  bersama  DPR  dan  DPD  tentang  RUU  yang  dibahas  dan  setelah  itu dibubarkan.  Dalam  sistem  presidensil  yang  konsisten  dan  bikameal  yang  efektif, proses legislasi berubah secara signifikan di mana semua RUU dibahas oleh legislatif (DPR  dan  DPD)  tanpa  mengikutsertakan  eksekutif.  Namun  eksekutif  diberikan  hak
12 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, h. 52- 53. 13 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 h. 17. 14 Kelompok  DPD  di  MPR  RI, Naskah  Perubahan  Kelima  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya, Pebruari, 2011, h. 24.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 31
untuk  menolak  RUU  tersebut  (hak  veto).  Penolak  presiden  atas  suatu  RUU  yang sudah disetujui DPR dan DPD dapat dilawan atau ditolak kembali oleh DPR dan DPD melalui  suatu  pernyataan  yang  disetujui  oleh  minimal  2/3  anggota  DPR  dan  2/3 anggota DPD secara terpisah. Namun, penolakan legislatif atas veto eksekutif tersebut masih bisa diveto lagi secara diam-diam ( pocket veto ) melalui tidak ditandatanganinya undang-undang  tersebut.  Meksi  demikian,  karena  undang-undang  itu  dianggap sudah  disetujui  secara  mayoritas  oleh  parlemen  yang  merepresentasikan  rakyat, undang-undang tersebut tetap sah dan wajib diundangkan oleh eksekutif. 15
Namun demikian, kepentingan yang harus lebih diutamakan dalam konteks perwakilan  daerah  (Dewan  Perwakilan  Daerah)  adalah  kepentingan  daerah  secara keseluruhan,  terlepas dari  kepentingan individu-individu  rakyat yang kepentingannya  seharusnya  disalurkan  melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Namun, dalam  pengertian  keepentingan  daerah  itu,  tentunya  tidak  terlepas  adanya kepentingan  setiap  individu  rakyat  yang  hidup  di  daerah-daerah  itu.  Misalnya, penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah tidak boleh dipersempit maknanya hanya dalam  kaitan  dengan  otonomi  pemerintah  daerah.  Harus  dibedakan  antara pengertian ‘ local government’ atau ‘ local administration’ (pemerintah daerah). Kebijakan otonomi  daerah  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk  memberikan  kewenangan  yang lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah,  tetapi  yang  lebih  penting  pada  akhirnya adalah otonomi rakyat daerah dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah secara keseluruhan. 16
Oleh  karena  itu,  kepentingan  daerah  yang  diperjuangkan  oleh  Dewan Perwakilan  Daerah  sudah  dengan  sendirinya  berkaitan  pula  dengan  kepentingan seluruh  rakyat  di  daerah-daerah  yang  bersangkutan.  Hanya  saja,  dalam  bentuk teknisnya di lapangan, prinsip keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat memang  harus  dibedakan  secara  tegas dari  pengertian  keterwakilan  daerah  melalui Dewan  Perwakilan  Daerah.  Jika  keduanya  tidak  dibedakan,  orang  tidak  dapat mengetahui  secara  pasti  mengenai  hakikat  keberadaan  kedua  kamar  dewan perwakilan  tersebut  dalam  kerangka  sistem  parlemen  dua  kamar  yang  hendak dikembangkan  di  masa  depan.  Pembedaan  itu  juga  berkaitan  dengan  sistem rekruitmen  keanggotaan  keduanya  yang  sudah  tentu  seharusnya  dibedakan  satu sama lain, 17 dengan otoritas yang sama-sama kuat.

## MK dan Kewenangan Legislasi DPD
Dalam  kondisi  yang  demikian  ini,  pada  14  September  2012,  DPD mendaftarkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  untuk
15 Kelompok  DPD  di  MPR  RI, Naskah  Perubahan  Kelima  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya, Pebruari, 2011, h. 25. 16 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, h. 51. 17 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, h. 51- 52.
mempertegas  konstitusionalitas  kewenangan  legislasi  DPD  sebagaimana  ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor  92/PUU-X/2012  menyimpulkan  lima  pokok  konstitusional  DPD. Pertama , kewenangan  DPD  mengusulkan  RUU  yang  diatur  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD  1945, diperlakukan  setara  RUU  dari  presiden  dan  DPR. Kedua ,  kewenangan  DPD  ikut membahas  RUU  yang  disebut  Pasal  22D  UUD  1945  bersama  DPR  dan  presiden. Ketiga ,  kewenangan  DPD  memberi  persetujuan  atas  RUU  yang  disebut  Pasal  22D UUD 1945. Keempat , keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) sama dengan keterlibatan presiden dan DPR.
Putusan MK di atas mencerminkan konsepsi teoritis pembentukan DPD yang dimaksudkan  dalam  rangka  mereformasi  struktur  parlemen  Indonesia  menjadi  dua kamar  (bikameral)  yang  terdiri  atas  DPR  dan  DPD.  Dengan  struktur  bikameral  itu diharapkan  proses  legislasi  dapat  diselenggarakan  berdasarkan  sistem double-check yang  memungkinkan  representasi  kepentingan  seluruh  rakyat  secara  relatif  dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (political representation) ,  sedangkan  DPD  mencerminkan  prinsip  representasi teritorial atau regional (regional representation) . 18 Hal ini mempertegas Perubahan UUD 1945  yang  hendak  membawa  perubahan  yang  cukup  mendasar  mengenai  lembaga perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia bahwa lembaga perwakilan digagas agar parlemen  terdiri  dari  lembaga  perwakilan  politik  (DPR)  dan  lembaga  perwakilan teritorial  (DPD)  dengan  fungsi  legislasi,  fungsi  pengawasan,  pdan  fungsi penganggaran yang sama. 19
Putusan  MK  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  atas kedudukan  dan  peran DPD, di antaranya: 20
(1)  RUU  dari  DPD  setara  dengan  RUU  dari  Presiden  dan  RUU  dari  DPR. Terkait  dengan  pengajuan  usul  RUU,  MK  memutuskan  beberapa  hal  yaitu  (a) kedudukan  DPD  sama  dengan  DPR  dan  Presiden  dalam  hal  mengajukan  RUU    (b) DPD  mengusulkan  sesuai  dengan  bidang  tugas,  (c)  DPD  dapat  mengajukan  RUU diluar Prolegnas, dan (d) Usul RUU DPD tidak menjadi usul RUU DPR.
(2)  Pembahasan  RUU  dilakukan  dengan  tiga  pihak  yang  setara  (tripartit), yaitu Presiden, DPD, dan DPR (bukan Fraksi-Fraksi DPR).
(3).  Dalam  hal  pembahasan  RUU,  MK  berpendapat  sebagai  berikut:  (a) Pembahasan dari DPD harus diberlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. (b)  Terhadap  RUU  dari  Presiden,  Presiden  diberikan  kesempatan  memberikan penjelasan sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. (c) Terhadap RUU dari  DPR,  DPR  diberikan  kesempatan  memberikan  penjelasan  sedangkan  Presiden dan  DPD  memberikan  pandangan.  d)  Hal  yang  sama  juga  diperlakukan  terhadap RUU  dari  DPD  yaitu  DPD  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  penjelasan
18 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 119.
19 Moh. Mahfudh MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amanademen Konstitusi, cetakan kedua, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Pers, 2011), h. 68. Lihat pula Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945
Antara Mitos dan Pembongkaran, cetakan kedua, (Bandung: Mizan, 2007), h. 277.
20 Yenny, “Fungsi Legislasi DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi...”, h. 36.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 33
sedangkan  DPR  dan  Presiden  memberikan  pandangan. Pembahasan  RUU  dari  DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. (f) Daftar Inventarisasi Masalah  (DIM)  diajukan  oleh  masing-masing  lembaga  Negara  (DPR,  DPD, Pemerintah).

## Reformasi Kewenangan Legislasi DPD
Kewenangan  legislasi  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Susunan Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  diserahkan  kepada  DPR.  Pasal  162  ayat  1 menyebutkan  bahwa:  “DPR  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang. Akan tetapi, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD. Pasal 163 ayat 1 menyebutkan: “ Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD”. Pasal 166  ayat 1-5 menjelaskan bahwa:
(1)  Rancangan  undang-undang  dapat  diajukan  oleh  DPD berkaitan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Rancangan undang-undang di atas beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
(3)  Pimpinan  DPR  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  menerima  rancangan undang-undang  dari  DPD  di  atas  mengirim  surat  kepada  Presiden  untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD.
(4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD mengirim surat  kepada  pimpinan  DPD  untuk  menunjuk  alat  kelengkapan  DPD  yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.
(5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang- undang dari DPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan (Pasal 168) terdiri atas pembicaraan tingkat I (dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus)  dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR (Pasal 169).  Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan  sebagai  berikut:  a.  pengantar  musyawarah;  b.  pembahasan  daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini. (2)
Dalam pengantar musyawarah Pasal 170:
a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan  undang-  undang  berasal  dari  DPR;  b.  DPR  memberikan  penjelasan  serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang- undang yang berkaitan  dengan  kewenangan  DPD sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  huruf  c berasal  dari  DPR;  c.  DPD  memberikan  penjelasan  serta  DPR  dan  Presiden menyampaikan  pandangan  apabila  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPD; d. Presiden memberikan penjelasan dan
fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau  e.  Presiden  memberikan  penjelasan  serta  fraksi  dan  DPD  menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari Presiden.
Daftar  inventarisasi  masalah  diajukan  oleh:  a.  Presiden  jika  rancangan undang-undang berasal dari DPR; b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;  c.  DPR  dan  DPD  jika  rancangan  undang-undang  berasal  dari  Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan  DPD; d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.
Penyampaian  pendapat  mini  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika rancangan undang-undang  berkaitan  dengan  kewenangan  DPD  dan  c.  Presiden.  Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna  DPR  dengan  kegiatan:  a.  penyampaian  laporan  yang  berisi  proses, pendapat  mini  fraksi,  pendapat  mini  DPD,  dan  hasil  pembicaraan  tingkat  I;  b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan  yang  diminta  oleh  pimpinan  rapat  paripurna;  dan  c.  pendapat  akhir  Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi (Pasal 171 ayat 1-4)
DPR  menerima  dan  menindaklanjuti  pertimbangan  tertulis  mengenai rancangan  undang-undang  tentang  APBN  dan  rancangan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan  agama  yang  disampaikan  oleh  DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden. Apabila rancangan undang-undang  berasal  dari  Presiden,  pimpinan  DPR  setelah  menerima  surat Presiden  menyampaikan  surat  kepada  pimpinan  DPD  agar  DPD  memberikan pertimbangannya.  Apabila  rancangan  undang-undang  berasal  dari  DPR,  pimpinan DPR  menyampaikan  surat  kepada  pimpinan  DPD  agar  DPD  memberikan pertimbangannya. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali rancangan  undang-undang  tentang  APBN  disampaikan  paling  lambat  14  (empat belas)  hari  sebelum  diambil  persetujuan  bersama  antara  DPR  dan  Presiden.  Pada rapat  paripurna  DPR  berikutnya,  pimpinan  DPR  memberitahukan  kepada  anggota DPR  perihal  diterimanya  pertimbangan  DPD  atas  rancangan  undang-undang  dan meneruskannya  kepada  Badan  Musyawarah  untuk  diteruskan  kepada  alat kelengkapan DPR yang akan membahasnya (Pasal 174 ayat 1-5).
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan  Kedudukan MPR, DPR, DPD  dan  DPRD  disebutkan  bahwa  DPD  merupakan  lembaga  perwakilan  daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara (Pasal 247). Fungsi DPD adalah sebagai berikut (Pasal 248):
a.  Pengajuan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b.  Ikut  dalam  pembahasan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan  rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
d.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan,  pemekaran  dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Adapun wewenang dan tugas DPD dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur dalam Pasal 249, yaitu:
a.  Mengajukan  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b.  Ikut  membahas  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
c.  Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang- undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;   ;
d.  Memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas  rancangan  undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e.  Dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang  mengenai otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  undang-undang  APBN,  pajak,
pendidikan,  dan  agama  kepada  DPR  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk ditindaklanjuti;
g. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
UU  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD dan  DPRD  memperlihatkan  bahwa  kewenangan  legislasi  DPD  masih  dibatasi  pada: (1)  kewenangan  mengajukan  rancangan  undang-undang,  (2)  ikut  membahas rancangan  undang-undang,  (3)  menyusun  dan  menyampaikan  daftar  inventaris masalah,  (4)  melakukan  pengawasan,  (5)  menyampaikan  hasil  pengawasan  atas pelaksanaan  undang-undang,  dan  (6)    menyusun  program  legislasi  nasional  yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah.
Dengan  demikian,  DPD  tidak  memiliki  kewenangan  membentuk  undang- undang dalam bentuk penetapan/pengesahan rancangan undang-undang, meskipun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
UU  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD dan DPRD telah mereduksi kewenangan legislasi DPD. Pasal 162 ayat 1 menyebutkan bahwa: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.  Dengan ketentuan ini,  maka  RUU  dari  DPD  yang  jelas  ditentukan  dalam  ketentuan  Pasal  22D ayat  (1) UU  1945,  kedudukannya  direduksi  menurut  Pasal  162.  UUD  NRI  Tahun  1945  telah mendudukan  RUU  dari  DPD  seperti  halnya  RUU  dari  Presiden  [Pasal  20  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945].  Ketentuan  Pasal  162  jelas  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal  22D  ayat  (1),  karena  telah  memperlakukan  RUU  yang  diajukan  DPD  menjadi sama  seperti  usul  RUU  dari  Anggota  DPR  atau  alat  kelengkapan  DPR.  Kondisi  ini diakibatkan karena para penyusun UU  UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mempersepsikan kedudukan RUU dari DPD sama  dengan  kedudukan  usul  RUU  dari  anggota  DPR  [Pasal  21  UUD    NRI  Tahun 1945], sehingga secara kelembagaan, kedudukan DPD tidak setara dengan DPR. Hal ini  tidak  sesuai  dengan  jiwa  dan  semangat  dari  Perubahan  UUD  1945  yang bermaksud  untuk  menciptakan  proses checks  and  balances dalam  pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
UU  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD dan DPRD secara sistematis tidak mengikutsertakan DPD dari awal proses pengajuan Rancangan  Undang-Undang.  Peniadaan  kewenangan  DPD  dalam  proses  legislasi telah  dimulai  secara  sistematis,  sejak  awal  proses  pengajuan  RUU.  Hal  tersebut terlihat  jelas  di  dalam  Pasal  166  ayat  (5):  “DPR  dan  Presiden  mulai  membahas
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 37
rancangan  undang-  undang  dari  DPD”.  Sebagaimana  telah  dikemukakan,  melalui ketentuan  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD  1945,  DPD  mempunyai  wewenang  untuk menyampaikan  RUU  bidang  tertentu  kepada  DPR.  Wewenang  ini  menunjukan bahwa  kedudukan  DPD  sebagai  representasi  daerah  dalam  merepresentasikan kepentingan  daerah  dalam  bidang  legislasi  sangat  kuat,  meskipun  RUU  dari  DPD disampaikan kepada DPR.
UU  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD dan DPRD  juga tidak melibatkan DPD dalam seluruh Proses Pembahasan RUU. DPD tidak diberi kesempatan memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan. Dalam rangka  pembahasan  RUU,  DPD  diberikan  peran  sampai  pada  pembahasan  tingkat pertama tetapi tidak turut  serta dalam proses pengambilan keputusan.  Makna  “ikut membahas”  sebagaimana  ketentuan  Pasal  22D  ayat  (2)  UUD  1945  secara  ekstensif adalah  keterlibatan  DPD  dalam  seluruh  proses  pembahsan  sebuah  RUU  bidang tertentu,  termasuk  di  dalamnya  pemberian  persetujuan.  Selain  hal  tersebut,  UU Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD masih mendudukan DPD secara lemah dengan memberikan peran kepada DPD pada pembicaraan  tingkat  I  dan  II  secara  terbatas.  Dalam  Pembicaraan  tingkat  II, pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR  dengan  kegiatan:  a.  penyampaian  laporan  yang  berisi  proses,  pendapat  mini fraksi,  pendapat  mini  DPD,  dan  hasil  pembicaraan  tingkat  I;  b.  pernyataan persetujuan  atau  penolakan  dari  tiap-tiap  fraksi  dan  anggota  DPR  secara  lisan  yang diminta  oleh  pimpinan  rapat  paripurna;  dan  c.  pendapat  akhir  Presiden  yang disampaikan  oleh  menteri  yang  ditugasi  (Pasal  171  ayat  1-4).  Ini  memperlihatkan bahwa  DPD  telah  dimarjinalisasi  secara  politik  dan  konstitusional  terhadap kepentingan  daerah  dalam  rangka  pembahasan  sebuah  RUU  dengan  tidak dilibatkannya  DPD  sampai  pada  tahapan  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  semakin menguatkan konstruksi kelembagaan DPD sub-ordinat sebagai co-legislator DPR.
Tampaknya,  dibatasinya  kewenangan  legislasi  DPD  dalam  UU  Nomor  17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mempertegas sejarah  perdebatan  dalam  Amandemen  UUD  1945  di  mana  ide  bikameralisme mendapat  tantangan  yang  keras  dari  kelompok  konservatif  di  Panitia  Ad  Hoc Perubahan  UUD 1945  di  MPR  1999-2002,  sehingga  yang  disepakati  adalah  rumusan yang  tidak  dapat  disebut  menganut  sistem  bikameral  sama  sekali.  Pada  gilirannya, DPD  tidak  mempunyai  kewenangan  membentuk  undang-undang  sejajar  dengan DPR. Oleh karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR di  bidang  legislasi  sehingga  DPD  paling  jauh  hanya  dapat  disebut  co-legislator daripada legislator yang sepenuhnya. 21

## Penutup
Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral murni ( strong bicameral ),  kedua  kamar  diberi  tugas  dan  wewenang  menetapkan  undang-undang. Melihat  pasal-pasal  dalam  UU  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Susunan  Kedudukan
21 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h. 119
MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD,  DPD  tidak  memiliki  wewenang  membentuk  undang- undang  bersama-sama  dengan  DPR  dan  Presiden.  Wewenang  DPD  terbatas  dan sempit. 22 Padahal,  pembentukan  sistem  dua  kamar  ini  sejatinya  dimaksudkan  agar ada double  check dalam  proses  pembuatan  undang-undang,  penganggaran,  dan pengawasan. 23 Dengan  demikian,  pembentukan  undang-undang  tetap  dilaksanakan oleh  DPR  dan  Presiden.  Pembentukan  undang-undang  bukan  dilakukan  secara tripartit antara DPR, DPD dan Presiden. Padahal, inilah yang dinamakan kewenangan DPD setara dengan DPR dan Presiden.

## Pustaka Acuan
Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD 1945, cetakan kedua, Yogyakarta: UII Press, 2005.
Dahlan  Thaib, Ketatanegaraan  Indonesia  Perspektif  Konstitusional, Jakarta:  Total  Media,
2009.
Moh. Mahfud MD, “Implementasi Ketatanegaraan Saat Ini dan Implikasinya terhadap Masa  Depan  Bangsa” Makalah disampaikan  dalam  Pekan  Konstitusi  UUD
“1945,  Amandemen,  dan  Masa  Depan  Bangsa”  yang  diselenggarakan  DPD bekerjasama dengan ICIS, Jumat, 3 Pebruari 2012 di Jakarta.
Refly  Harun,  “Membangkitkan  (Lagi)  Eenergi  Perubahan  Konstitusi”, Makalah disampaikan  dalam  Pekan  Konstitusi  UUD  “1945,  Amandemen,  dan  Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Kamis, 2 Pebruari 2012 di Jakarta.
Kelompok  DPD  di  MPR  RI, Naskah  Perubahan  Kelima  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 Usul Perubahan Pasal Beserta Alasannya, Pebruari, 2011. Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Moh.  Mahfudh  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amanademen  Konstitusi, cetakan kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Pers, 2011), h. 68. Lihat pula
Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos
dan Pembongkaran, cetakan kedua, Bandung: Mizan, 2007.
22 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, h. 153. 23 Moh.  Mahfud  MD,  “Implementasi  Ketatanegaraan  Saat  Ini  dan  Implikasinya  terhadap  Masa Depan Bangsa” Makalah disampaikan dalam Pekan Konstitusi UUD “1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Jumat, 3 Pebruari 2012 di Jakarta.