## KERANCUAN PENATAAN HAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

## Oleh: Supriyanto 6
Abstract:  Despite  the  attention  of  human  rights  has  existed  since  long,  but  the  struggle  to  get legal protection in state constitution looks after the birth of Magna Charta in England in  1215  which  is  followed  by  Declaration  of  Independence  in  the  United  States  of America in 1776 and Declaration des droits de “I” home et du citoyen in France in 1780. In Indonesia this right has received legal protection in 1945 Constitution, RIS Constitution, or Temporary Constitution, and become much stronger after the birth of MPR Decree Number XVII year 1998 which is followed by Act Number 39 year 1999 on  Human  Rights,  Act  Number  26  year  2000  on  Human  Rights  Court  which  is followed by Amendment of 1945 Constitution which govern specifically Human Rights Chapter  in  chapter  X  A  which  consist  of  10  articles.  Even  though  human  rights  in Indonesia  have  evolved  considerably,  but  when  we  look  further  there  is  still  many weaknesses  which contradict one and another. For example: Article 281 Amendment of 1945 Constitution and Article 4 Act of Human Rights which adheres the principle of non  retroactive  absolutely  with  Article  43:1  Act  of  Human  Rights  Court  and Explanation of Article 4 Human Rights Act which adheres the principle of retroactive for gross violation of human rights. Contradiction is also occurs in Article 4 Human Rights Act body and its explanation.
Keywords: human rights.

## PENDAHULUAN
Masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia. Isu hak  asasi  manusia  sudah  mulai  dikenal  pada  tahun  622  yaitu  dengan  Piagam  Madinah,  yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai  suku  dan  agama  dan  memang  masyarakat  yang  majemuk  inilah  yang  mendukung adanya Piagam Madinah tersebut. Sebagai hak yang melekat pada hakekat manusia, maka hak- hak    dasar  termasuk  kebebasan-kebebasan  asasi  ini  sejarahnya  dapat  saja  diukur  sampai  pada saat  permulaan  kisah  manusia  dalam  pergaulan  hidup  di  dunia  ini,  yaitu  mulai  saat  mereka menyadari  akan  hak-hak  yang  mereka  miliki  sebagai  umat  ciptaan  Tuhan,  sebagai  warga masyarakat ataupun sebagai subyek hukum.
Walaupun  masalah  hak  asasi  manusia  sudah  ada  sejak  lama,  akan  tetapi  menurut penyelidikan Ilmu Pengetahuan Sejarah, maka hak ini baru timbul dan berkembang pada waktu
6 Dosen Fakultas Hukum Unisri
hak asasi manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap tekanan-tekanan yang timbul dari kekuasaan bentukan masyarakat yang disebut Negara.
Kekuasaan  Negara  yang  dibentuk  oleh  masyarakatnya  ini  dirasakan  oleh  para  individu semakin  kuat  dan  semakin  berkembang  sehingga  perkembangan  kekuasaan  Negara  tersebut semakin  membatasi  hak-hak  dan  kebebasan  para  individu  sehingga  terjadi  pertentangan- pertentangan antara hak-hak dan kebebasan-kebebasan pribadi dengan kekuasaan Negara.
Pemikiran tersebut dilandasi oleh teori terbentuknya Negara oleh J.J. Rousseau  yang dikenal dengan teori Contract Social tahun 1762,  dimana teori  ini dilatarbelakangi oleh pemikiran  bahwa secara alami  manusia  itu adalah serigala  bagi  manusia  lainnya sehingga  hak-hak  manusia  yang satu  selalu  terancam  oleh  manusia  lain  sehingga  para  individu  tersebut  sepakat  menyerahkan kekuasaan  pada  orang  atau  orang-orang  tertentu  sebagai  penguasa  untuk  melindungi  hak-hak para individu.

## PEMBAHASAN

## 1.   Sejarah Singkat Perjuangan HAM
Sejarah  yang  dimaksud  oleh  penulis  disini  adalah  sejarah  singkat  perjuangan  hak  asasi manusia  untuk  mendapatkan  jaminan  perlindungan  secara  tertulis  dalam  peraturan    perundang- undangan di suatu Negara. Sejarah perjuangan hak asasi manusia ini menunjukkan adanya tahap- tahap perkembangan yang semula dari daratan Eropa kemudian berkembang ke Amerika Serikat dan  kemudian  ke  Asia.  Perkembangan  ini  mencapai  puncaknya  setelah  dideklarasikan  di  PBB. Tahap-tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Magna Charta /Perjanjian Agung Tahun 1215
Magna Charta lahir atas perjuangan para bangsawan Inggris melawan Raja John Lackland yang  otoriter.  Isi  dari Magna  Charta adalah  sebagai  berikut:  1)  raja  dan  keturunannya  harus menghormati kemerdekaan, hak-hak dan kebebasan  gereja,  2)  raja  dan  keturunannya  menghormati hak-hak penduduk dalam hal  pemungutan  pajak  serta  keamanan,  3)  Polisi  atau  Jaksa  tak  dapat menuntut tanpa ada bukti dan saksi yang sah, 4) seorang yang bukan budak tidak dapat ditahan, ditangkap,  dinyatakan  bersalah  tanpa  ada  alasan  hokum,  5)  pada  prinsipnya  perlindungan  hak asasi manusia harus diutamakan.
Perkembangan  hak  asasi  manusia  di  Inggris  masih  berlanjut  dengan  lahirnya  permintaan Petition of Right Tahun 1628 yang diajukan oleh para bangsawan   kepada  Raja  di  depan  parle-
men yang pada prinsipnya berisi: 1) pajak dan pungutan  istimewa harus disertai tujuan, 2) warga Negara tidak boleh dipaksa menerima  tentara di rumahnya, 3) tentara tidak boleh menggunakan Hukum Perang dalam  keadaan damai.
Perkembangan selanjutnya  perlu  disampaikan adalah  lahirnya Bill  of  Right Tahun 1989 yang antara  lain  berisi:  1)  kebebasan  memiliki  parlemen,  2)  kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  3) kebebasan memeluk agama menurut  kepercayaan  masing-masing,  4)  parlemen  berhak  merubah keputusan Raja.

## b. Declaration of Independence AS Tahun 1776
Hak  asasi  manusia  di  Amerika  Serikat  juga  telah  mengalami  perkembangan  yang  pesat dengan  ditandai  adanya Declaration  of  Independence yang    dipelopori  oleh  seorang  seniman yaitu Thomas Jefferson Tahun 1776  yang   kemudian  diangkat  menjadi  presiden.  Deklarasi  ini diilhami  oleh  pemikiran  seorang  filsuf  yaitu  John  Locke  (1632-1704)  tentang  hak  atas  hidup, kebebasan dan hak milik (Life, Liberty and Property) .
Deklarasi  ini diumumkan  secara  bersama oleh 13 negara  bagian  yang  menyatakan  bahwa sekalian  manusia  atau  bangsa  diciptakan  dalam  keadaan  sama  serta  setiap  manusia  dikaruniai oleh Yang Maha Pencipta beberapa hak tetap dan melekat padanya. Deklarasi ini kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Amerika Serikat, sehingga dengan itu maka AS adalah merupakan Negara yang pertama kali mencantumkan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.
Perkembangan  yang  penting  di  AS  adalah  pernyataan  Presiden  AS Franklin D. Roosevelt  yang menyatakan  dalam  Konggres  Majelis  AS  Tahun  1941,  untuk  mempertahankan  hak-hak  asasi sebagai  berikut:  1)  hak  manusia untuk berbicara  dan  melahirkan  pikiran,  2)  hak  atas  kemerdekaan agama,  3)  kebebasan  dari  rasa  ketakutan  ( freedom  from  fear) ,  4)  kebebasan  dari  kekurangan (freedom of want) .
c. Declaration des Droits de ‘I’Homme et du citoyen di Perancis
Perjuangan  HAM  di  Perancis  sebenarnya  telah  lebih  dahulu  daripada  Amerika  Serikat, namun perjuangan HAM di Negara ini baru mencapai puncaknya   pada tahun 1780 dengan ditandai adanya deklarasi yang dikenal dengan Declaration des Droits de I’Homme du citoyen yang berisi tentang hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (Liberte, Egalite,
Fraternite) dari  setiap  orang  atau  warga  Negara.  Isi  dari  deklarasi  ini  kemudian  dimasukkan dalam konstitusi Perancis Tahun 1791.
Tiga semboyan dasar dalam deklarasi tersebut menjadi tiga bagian dasar Kontitusi Perancis yang  memuat  dan  merinci  hak-hak  dasar  manusia  dan  warga  Negara  dimana  hak-hak  asasi  itu berpangkal pada hak kemerdekaan manusia  dimana  hak  dasar  yang  utama  ini  merupakan  hak yang  dimiliki  oleh  manusia  sejak  ia  dilahirkan I’homme  est  ne  Libre semua  orang  sejak  saat lahirnya adalah bebas  serta mempunyai hak sama menurut hokum.
Trend  masuknya  hak  asasi  manusia  dalam  kontitusi  Negara  ini  kemudian  makin  meluas, bukan saja di Negara-negara di  benua Eropa atau Amerika saja  namun juga di berbagai Negara dunia termasuk di Asia seperti Turki tahun 1928 dan di Indonesia sendiri, walaupun tidak secara tegas  menyebut  sebagai  hak  asasi  manusia  namun  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  ini  dimuat dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh.
Perkembangan  hak  asasi  manusia  pada  masyarakat  Internasional  kemudian  semakin mendapat perhatian dan telah mencapai puncaknya dengan ditandai  adanya  deklarasi hak asasi manusia  sedunia  oleh  PBB  pada  tanggal  10  Desember  1948  yang  dikenal  dengan Universal Declaration of Human Right.

## 2.  HAM dalam Hukum Nasional Indonesia
Dalam  perjalanan  konstitusi  kita  ternyata  mengalami  banyak  pergantian  Undang-Undang Dasar, dimana setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 kita   menggunakan  UUD  1945,  namun pada  tahun  1949  mengalami  pergantian  dengan  menggunakan  UUDS  yang  hanya  bertahan selama dua tahun dan digantikan dengan UUD RIS Tahun 1951. UUD RIS inipun tidak bertahan lama  karena  melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  kita  kembali  menggunakan  UUD  1945  yang akhirnya mengalami perubahan dan penambahan atau amandemen oleh MPR antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
Kalau kita cermati dalam berbagai UUD ini maka pengaturan tentang hak   asasi  manusia menunjukkan perkembangan yang cukup berarti yaitu :
a. UUD 1945
Seperti  telah  disinggung  pada  paparan  sebelumnya  bahwa  HAM  di  Indonesia  sudah mendapat perhatian  yang  cukup serius di kalangan tokoh-tokoh politik kita sejak perjuangan kemerdekaan,  hal  ini  dibuktikan  dengan  dicantumkannya  nilai-nilai  HAM,  baik  dalam
pembukaan  ataupun  dalam  batang  tubuh  UUD  1945  ini.  Adapun  pasal-pasal  yang  memuat tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:
1) Pasal  27  ayat  (1):  Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hokum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu   dengan tidak ada kecualinya.
Pasal  27  ayat  (2):  Tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan.
2) Pasal 28:   Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran   dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
3) Pasal  29  ayat  (2):  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4) Pasal 31 ayat (1):   Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.

## b. Hak Asasi Manusia dalam UUDS dan UUD RIS
Pengaturan dalam kedua UUD ini lebih rinci dibandingkan UUD   1945  dimana  UUDS menempatkan HAM dalam 35 pasal yaitu Pasal 7 sampai dengan Pasal 41, sedangkan UUD RIS lebih lengkap lagi dengan menempatkan pengaturan HAM dalam 37 pasal yaitu Pasal 7 sampai  dengan  Pasal  43.  Jika  dibandingkan  dengan  UUD  1945  kiranya  dapat  dibedakan bahwa  kedua  UUD  ini  sangat  dipengaruhi  oleh Universal  Declaration  of  Human  Right , sedangkan  UUD  1945  dalam  mengatur  HAM  adalah  murni  dari  pandangan  hidup  dan  rasa keadilan bangsa Indonesia sendiri, hal ini sangat logis mengingat UUD 1945 lahir lebih dulu yaitu pada Tahun 1945, sedangkan Deklarasi HAM oleh PBB baru pada tahun 1948.
c. Hak Asasi Manusia dalam UUD  1945 Setelah Amandemen
Setelah mengalami amandemen  (perubahan) maka  UUD 1945 ini  telah  mengatur  hak asasi manusia secara lebih tegas dan lebih rinci dimana  hak asasi ini dicantumkan dalam bab tersendiri yaitu pada Bab X A tentang   hak  asasi  manusia  yang  terbagi  atas  10  pasal  yaitu Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.
d. Hak Asasi Manusia dalam TAP MPR No XVII Tahun 1998
Perlu  dikemukakan  di  sini  bahwa  sebelum  amandemen  UUD  1945,  terlebih  dahulu pemerintah  mengundangkan  TAP  MPR  No  XVII  Tahun  1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia yang  isinya:  1)  menugaskan  kepada  lembaga-lembaga  Negara  dan  seluruh  aparatur
pemerintah untuk  menghormati,  menegakkan,  dan  menyebarluaskan  pemahaman  tentang hak  asasi  manusia  kepada  seluruh  warga  masyarakat,  2)  menugaskan  kepada  presiden ataupun DPR untuk segera meratifikasi berbagai instrument Internasional tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, 3) mengundangkan Undang-undang   tentang  hak  asasi  manusia,  4)  mengundangkan  Undang-undang  tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  TAP MPR tersebut maka lahirlah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  dan  UU  No  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan diundangkannya UU No 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  didalamnya  juga mengatur tentang komisi  nasional  hak  asasi  manusia  (Komnas-HAM),  maka  kedudukan komisi semakin kuat  dari  sebelumnya yang hanya dibentuk melalui Keppres No 5 Tahun 1993.
Pasal 1 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan pengertian hak asasi manusia  sebagai  berikut:  Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakekat  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.

## 3.  Kelemahan-Kelemahan Pengaturan HAM
Semangat untuk memberi jaminan perlindungan hak asasi manusia dari pemerintah atau oleh  MPR/DPR  memang patut diberikan apresiasi,  mengingat banyaknya peraturan perundang- undangan  yang  dapat  dihasilkan  serta  banyaknya  ratifikasi  dari  instrument-instrumen Internasional  yang  memuat  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  seperti  : International  Convention  on the  Elimination  of  All  Forms  Rasial  Discrimination  (1965),  International  Convention  on  The Suppression  and  Punishment  of  The  Crime  of  Apartheid,  Convention  on  The  Prevention  and Punishment of The Crime of Genocide , dan lain-lain.
Jika  dicermati    penulis  berpendapat,  bahwa  pengaturan  hak  asasi  manusia  dalam  tata hukum  kita  masih  terdapat  kelemahan-kelemahan  yang  cukup  penting  atau  serius  yang  dapat menimbulkan  multi  tafsir  dalam  penerapannya.  Adapun  kelemahan-kelemahan  itu  antara  lain terdapat pada :
a. Pasal  4  UU  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  jika  dihubungkan  dengan penjelasannya. Untuk lebih  mudah dipahami maka perlu penulis kemukakan isi Pasal 4 dan penjelasannya sebagai berikut:
Pasal 4 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  dan  persamaan  di  muka  umum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hokum  yang  berlaku  surut, adalah  hak asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pada kalimat “hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang  berlaku surut” ini menunjukkan bahwa UU ini manganut asas non retroaktif (UU tidak berlaku surut), dan kalimat “hak asasi manusia yang tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  dan  oleh  siapapun”  menunjukkan sifat yang tegas dan mutlak. Jadi hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah harga mati.
Penjelasan  Pasal  4: Yang  dimaksud  dengan  “dalam  keadaan  apapun”  termasuk  keadaan perang,  sengketa  bersenjata,  dan    atau  keadaan  darurat.  Yang  dimaksud  dengan “siapapun”  adalah  Negara,  pemerintah  dan  atau  anggota  masyarakat.  Hak  untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang  berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak  asasi manusia yang digolongkan dalam kejahatan terhadap  kemanusiaan. Dengan  kalimat  seperti  itu  maka  penjelasan  Pasal  4  ini mengecualikan asas non retroaktif bagi pelanggaran HAM berat atau dengan kata lain  dalam  hal  pelanggaran-pelanggaran  HAM  berat  berlaku  asas  retroaktif. Dengan demikian maka terjadi ketidakharmonisan antara Pasal 4   Batang  Tubuh UU  tentang  HAM  dengan  penjelasannya  dimana  pada  Batang  Tubuh  secara mutlak,  imperative,  tegas,  absolute  menganut  asas  non  retroaktif,  sedangkan dalam  penjelasannya  ada  pengecualiannya  dimana  terhadap  pelanggaran  HAM berat asas non retroaktif dikesampingkan. Pada Pasal 4 dan penjelasannya terjadi apa  yang  disebut Contradictio  Interminis yaitu  dalam  satu  pasal  terdapat  dua makna yang berbeda antara satu dengan yang lain.
b. Demikian juga Pasal 4 UU tentang HAM ini jika dihubungkan dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terdapat ketidakharmonisan, yaitu pada Pasal 4 UU Tentang HAM menganut asas non-Retroaktif sedangkan Pasal 43 Ayat (1)
UU  Pengadilan  HAM  menggunakan  asas Retroaktif .  Supaya    lebih  jelas  maka  penulis sampaikan bunyi Pasal 43 UU Pengadilan HAM sebagai berikut:
Pasal 43 Ayat (1) : Pelanggaran  HAM  berat  yang  terjadi  sebelum  diundangkannya  Undang- Undang  ini,  diperiksa  dan  diputus  oleh  pengadilan  HAM  ad  hoc.  Berdasarkan  dua  pasal tersebut  terdapat  ketidakharmonisan  (sinkronisasi)  dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  HAM berat yang terjadi sebelum kedua UU ini  diundangkan.
c. Ketidakharmonisan  pengaturan  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  sebelum  peraturan perundang-undangan diundangkan juga terjadi secara vertical yaitu antara Pasal 28 I Ayat (1) UUD  1945  dengan  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  tentang  Pengadilan  HAM.  Supaya    lebih  jelas sampaikan isi Pasal 28 I  sebagai berikut :
Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen:  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani…….dst  dan  hak  untuk  tidak  dituntut atas dasar  hokum  yang  berlaku  surut adalah  hak  asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Pada  Pasal  28  I  Ayat  (1)  UUD  1945  ini  juga  menganut  asas  Non  Retroaktif  yang sifatnya tegas, absolute, mutlak, imperative (harga mati). Penataan HAM yang bertentangan antara UUD 1945  dengan UU Tentang   Pengadilan  HAM  ini  menyimpang  dari  teori  ajaran yang  disampaian  oleh  Hans  Kelsen  yang  dikenal  dengan Stufenbau  Theorie (Teori Bertingkat) yang  mengajarkan bahwa hokum itu bertingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah    dimana  peraturan    yang  rendah  atau  di  tingkat  bawah  tidak  boleh  bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ajaran Hans Kelsen ini telah   dianut di seluruh atau setidak-tidaknya di hampir  seluruh Negara-negara  di  dunia  bahkan telah dianut sebagai  asas diberbagai  hokum nasional negara-negara ataupun dalam Hukum Internasional. Dengan penataan HAM seperti itu maka sangat dimungkinkan timbulnya  masalah dalam praktek yaitu apabila ada tuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU tentang HAM, misalnya Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Trisakti, atau yang lebih lama lagi adalah pasca pemilihan di Timor Timur ataupun masalah penembakan misterius (petrus) di era 80-an di masa orde baru.

## 4. Pelanggaran HAM berat
Pada  paparan  di  atas  disinggung  tentang  pelanggaran  HAM  berat,  maka  untuk mempermudah pembaca memahami tulisan ini  maka perlu penulis sampaikan tentang apa yang
dimaksud dengan pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam  Pasal  7  UU  No  26  Tahun 2000, yang menentukan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi :

## a. Kejahatan Genosida
Pasal  8  UU  ini  menentukan  bahwa  kejahatan  genosida  adalah  setiap  perbuatan  yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau   memusnahkan  seluruh  atau  sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
1) membunuh anggota kelompok
2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok,
3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian saja,
4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, atau
5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

## b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  adalah salah satu perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang   diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut  ditujukan secara  langsung  terhadap    penduduk  sipil,  berupa:  pembunuhan,  pemusnahan,  perbudakan, pengusiran  atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan,   perbudakan seksual,  pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Semangat  untuk  menjamin  perlindungan  HAM  Indonesia  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  memang cukup tinggi dan sesuai dengan Rencana  Aksi Nasional HAM Tahun 1998- 2003, namun demikian menurut penulis masih terdapat kerancuan   dalam  penataan  HAM  ini dalam ranah Hukum Nasional yaitu:
1. Terjadinya Contradictio Interminis dalam satu pasal yaitu Pasal 4 UU tentang HAM dengan penjelasannya  dimana  Pasal  4  batang  tubuh  menganut  asas non  retroaktif secara  mutlak, sedangkan penjelasannya menganut asas retroaktif bagi pelanggaran HAM berat.
2. Ketidakharmonisan juga dapat ditemukan pada Pasal 4 UU tentang HAM jika dihubungkan dengan Pasal 43 UU tentang Pengadilan HAM, dimana Pasal 4 UU tentang HAM menganut asas non-retroaktif secara  mutlak,  absolute, tegas  dan  imperative,  sedangkan  pada  Pasal  43 UU  tentang  Pengadilan  HAM  menganut  asas retroaktif terhadap  pelanggaran  HAM  berat.
Hal  demikian  akan  menyulitkan  bagi  penyelesaian  kasus  yang  mungkin  saja  diajukan  ke pengadilan.
3. Kontroversi  mengenai asas  yang dianut  ini  juga dapat ditemukan antara Pasal 28 I  ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen dengan Pasal 43 UU Pengadilan HAM, dimana menurut UUD 1945 yang merupakan hokum dasar menganut asas non retroaktif dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ternyata tidak diikuti oleh UU tentang Pengadilan HAM yang menganut asas retroaktif bagi pelanggaran HAM berat.
Timbulnya kesulitan penyelesaiannya bila terjadi penuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi  sebelum  UU  tentang  HAM  diundangkan,  sebab  bila  tuntutan  itu  diterima  apalagi  bila tuntutannya  dikabulkan  hal  tersebut  berarti  mengabaikan  asas-asas  hukum  yang  dianut  secara umum di berbagai Negara dimana aturan yang ditetapkan dalam UUD dapat diabaikan oleh UU sebagai  aturan  pelaksanaannya,  sedangkan  bila  tuntutan  itu  ditolak  dengan  alasan  asas non- retroaktif yang  dianut  oleh  UUD,  maka  perkara  tersebut  dapat  diambil  alih  oleh  Mahkamah Internasional, yang sebenarnya hal itu juga   merendahkan kehormatan bangsa.
---------------

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdullah,  Rozali,  2002, Perkembangan  HAM  dan  Keberadaan  Peradilan  HAM  di  Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Effendi,  Mashur,  1994, Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Nasional  dan  Internasiona. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Harjo Wirogo, Marbangun, 1977, HAM dan Mekanisme-Mekanisme Perintis Nasional, Regional, dan  Internasional. Bandung: Patma. Komnas  HAM,  1997, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Budaya  Indonesia .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Naning,  Ramdlon,  1993, Cita  danCitra  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia. Jakarta:  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
Purbo Pranoto, Kuncoro, 1969, Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta: Pramita. Semedi Wiryo Tenoyo, Broto, 1983, Manusia dan Hak Asasi Manusia, Semarang, Satya Wacana UUD 1945 dan UUD 1945 Hasil Amandemen UUD RIS 1949 UUD S 1950 TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 Tentang HAM UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM UU No 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM