## ANALISA KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS KECAMATAN KOTA SELATAN)
Disusun Oleh :
Lukman Usman Mahasiswa Teknik Sipil STITEK Bina Taruna Gorontalo INDONESIA bukustitek@yahoo.com

## ABSTRAK
Pelayanan  pengelolaan  sampah  termasuk  dalam  pelayanan  publik  yang  bertujuan  untuk melayani  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  yang  dihasilkan  Dalam  pelayanan  pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan  efektif  dan  efisien  serta  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat  sebagai pelanggan..
Perencanaan  suatu  sistem  pengelolaan  persampahan  diperlukan  suatu  pola  standar  atau spesifikasi sebagai suatu landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia  (SNI)  Nomor  T-12-1991-03  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Sampah  di  Permukiman, Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  Nomor  T-13-1990  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Teknik Sampah  Perkotaan,  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  Nomor  S-04-1993-03  tentang  Spesifikasi Timbulan sampah Untuk Kota Kecil dan sedang di Indonesia
Berdassarkan  hasil  analisa  dari  173m3/hari  sampah  yang  terangkut  dengan  asumsi timbulan  sampah  per  orang  per  hari  adalah  2,6  liter,  maka  dapat  disimpulkan  sampah  terangkut sebesar  173  m3/hari  diproduksi  oleh  58.974  orang.  Sehingga  prosentase  jumlah  penduduk terlayani  adalah  30,48  %.  Dimana  sampah  yang  terangkut  mencapai  15,47  %  sedangkan  luas daerah yang terlayani hingga saat ini masih sekitar 28,75 %.
Kata-kata kunci  : Pengelolaan Sampah, Sampah yang terangkut.

## 1.1. PENDAHULUAN
Kota sebagai pusat kegiatan ekonomi,  tempat  tinggal  penduduk,  pusat pendidikan  dan  sebagainya,  diharapkan dapat  berperan  sebagai  pusat  pertumbuhan serta  merangsang  perkembangan  wilayah pedesaan  di  sekitarnya.  suatu  desa  pada akhirnya  karena  pembangunanya  secara bertahap  dapat  berubah  menjadi  kota.  Peran kota  sebagai  pusat  pertumbuhan  serta perkembangan wilayah hinterland -nya dimaksudkan  untuk  mengurangi  kepadatan penduduk di kota-kota besar.
Akibat  dari  perluasan  wilayah  kota yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk kota  akan  meningkatkan  pula  aktifitas masyarakat  yang  ada  didalamnya  sehingga membutuhkan pelayanan publik dan prasarana dasar seperti air bersih,air limbah,
drainase,  persampahan  dan  sebagainya. Pertumbuhan kota yang tidak selaras dengan tuntutan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat kota juga akan berdampak pada menurunnya optimasi  pelayanan  prasarana  kota.  Hal tersebut  dikarenakan  peningkatan  aktifitas masyarakat  di  perkotaan  akan  berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas limbah yang dihasilkan  sehingga  pada  akhirnya  apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan yang
umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan  sampah  perkotaan  yang  kurang baik.  Sampah  yang  merupakan  bagian  sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan  terhadap  kehidupan  manusia
maupun  gangguan  pada  lingkungan  seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan  sebagai  pembawa  penyakit. Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia  sampai  saat  ini  belum  mencapai hasil  yang  optimal.  Berbagai  kendala  masih dihadapi  dalam  melaksanakan  pengelolaan sampah  tersebut  baik  kendala  ekonomi,
sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius diperkotaan akibat kompleksnya permasalahan  yang  dihadapi  dan  kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering
diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan  dalam  pengelolaan  sampah yang  sering  terjadi  antara  lain  perilaku  dan pola  hidup  masyarakat  masih  cenderung mengarah  pada  peningkatan  laju  timbulan sampahyang  sangat  membebani  pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya,anggaran,  kendaraan  personil  sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yangbertujuan  untuk  melayani  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  yang  dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat  dibutuhkan  kinerja  atau performance yang  baik  sehingga  pengelolaan  sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat sebagai pelanggan. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah perkotaan  menjadi  tidak  efektif  akibat keterbatasan pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun jumlah peralatan yang tersedia.
Pola  kebijakan  teknis  operasional pengangkutan  sampah  yang  dilaksanakan sekarang  lebih  memprioritaskan  daerah- daerah  yang  berada  di  dekat  dengan  lokasi- lokasi  jalan  protokol,  kemudian  di  lokasi pasar  utama,  setelah  itu  baru  pada  kawasan perumahan  dan  permukiman,  serta  tempat- tempat  umum. Hal ini tentu saja berdampak pada tidak terangkutnya sampah di beberapa titik  pengumpulan  di  kawasan-kawasan permukiman tersebut.
Dari
berbagai
permasalahan tersebut,  maka  permasalahan  yang  dominan untuk  segera  dicarikan solusi  adalah menaikkan  tingkat  pelayanan  pengangkutan sampah  dengan  menentukan  sistem  pola
pengangkutan  sampah  yang  tepat  untuk mengatasi  pola  persebaran  ke  Kecamatan dan  tetap  mengacu  pada  satu  sistem pengelolaan  sampah.  Penentuan  sistem  pola pengangkutan  sampah  yang  tepat  juga  tetap memperhatikan potensi yanG dimiliki daerah  dan  kondisi  perekonomian  saat  ini yang memberatkan daerah dalam membiayai program investasi pembangunan.
Berdasarkan pemikiran diatas dengan  meninjau  kondisi  Kota  Gorontalo maka  dipandang    perlu  untuk  mengangkat permasalahan  sampah  di  Kota  Gorontalo dalam  judul  “Analisa  Kinerja  Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo”.

## 2.1.1. Pengertian Kinerja
Kinerja  dapat  diartikan  sebagai perilaku  berkarya,  berpenampilan  atau berkarya. Kinerja merupakan bentuk bangunan organisasi yang bermutu dimensional,  sehingga  cara  mengukurnya bervariasi  tergantung  pada  banyak  faktor ( Bates  dan  Holton dalam  Mulyadi,  2006). Pengertian kinerja organisasi menurut Mulyadi (2006), adalah hasil kerja organisasi  dalam  mewujudkan  tujuan  yang ditetapkan  organisasi,  kepuasan  pelanggan serta  kontribusinya  terhadap  perkembangan ekonomi masyarakat tempat organisasi.
Indikator  kinerja  organisasi  adalah ukuran  kuantitatif  maupun  kualitatif  yang dapat  menggambarkan  tingkat  pencapaian sasaran dan tujuan. Untukmengetahui kinerja pelayanan dapat dilihat dari seberapa besar  output,  semakinbesar  volume  output berarti semakin tinggi pula tingkat kinerjanya.  Indikatorkinerja  berguna  untuk menunjukan kemajuan dalam rangka menuju pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi  yang  bersangkutan  (Mulyadi 2006:).  Baik  buruknya  penilaian  kinerja sangat  terkait  dan  dapat  diukur  melalui penilaian  tingkat  efisiensi  dan  efektifitas. (Prawirosentono; 1999)
Menurut
Nurmandi
(1999),
efisiensi  menunjukan  pada  rasio  minimal antara input dan output. Input yang kecil dan diikuti  dengan  diikuti  dengan  output  yang besar  merupakan  kondisi  yang  diharapkan. Sedangkan efektifitas ( effectiveness )
memfokuskan  pada  tingkat  pencapaian terhadap tujuan organisasi dalam memberikan  pelayanan.  Salah  satu  ukuran
efektifitas adalah derajat kepuasan masyarakat. Ukuran ini tidak mempertimbangkan  berapa  berapa  biaya, tenaga  dan  waktu  yang  digunakan  dalam memberikan  pelayanan  tetapi  lebih  menitik beratkan  pada  tercapainya  tujuan  organisasi pelayanan publik.
Menurut  Mulyadi  (2006),  beberapa pengukuran  kinerja  antara  lain  adalah sebagai berikut:
1. Membandingkan  kinerja  nyata  dengan kinerja yang direncanakan.
2. Membandingkan  kinerja  nyata  dengan hasil (sasaran) yang diharapkan.
3. Membandingkan  kenerja  tahun  ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Membandingkan  kinerja  satu  instansi dengan kinerja instansi lain atau dengan swasta yang unggul dibidang tugas yang sama  dengan  kegiatan  yang  sedang diukur.
5. Membandingkan  kinerja  nyata  dengan standar kinerja.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja merupakan  hasil  kerja  yang  secara  kualitas dan kuantitasnya dapat dicapai individu atau organisasi  sesuai  dengan  tanggung  jawab yang  diemban  yang  terkait  dengan  tingkat efisiensi  dan  efektifitas,  maupun  dengan melihat  dari  seberapa  besar  output  sehingga dapat  dilihat  apabila  semakin  besar  volume output  berarti  semakin  tinggi  pula  tingkat kinerjanya.

## 2.1.2. Kinerja Pengelolaan Sampah
Berdasarkan  beberapa  pengertian seperti  di  atas,  kinerja  pengelolaan  sampah dapat diukur dengan membandingkan kinerja  nyata  dengan  hasil  atausasaran  yang diharapkan,  disamping  itu  kinerja  juga sangat  terkait  dengan  tingkat  efisiensi  dan efektifitas.  Kinerja  pengelolaan  sampah merupakan  perbandingan  antara  hasil  nyata dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam sistem  pengelolaan  sampah  yang  meliputi aspek  teknis,  kelembagaan,  pembiayaan, hukum  dan  peranserta  masyarakat.  Untuk melakukan penilaian kinerja dalam pengelolaan  sampahsangat  terkait  dengan kualitas  pelayanan  yang  dapat  dinikmati oleh masyarakatserta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.
Dalam  kaitan  dengan  kondisi  yang diharapkan  dalam  pengelolaan  sampah, indikator  kinerja  pengelolaan  sampah  pada
dasarnya  adalah  kondisi  idealpengelolaan sampah yang didapatkan dari kajian literatur mengenai system pengelolaan sampah maupun maupun sesuai dengan Standar yang ada  seperti  SNIT-13-1990-F  tentang  Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan maupunSNI  T-12-1991-03  tentang  Tata Cara  Pengelolaan  Sampah  Permukiman. Disamping  itu  penilaian  kinerja  dapat didasarkan  pada  pendapat  atau  persepsi masyarakat  selaku  pelanggan  pelayanan sampah.
Menurut  Haryono  (2004),  untuk mengukur  keberhasilan  dalam  mencapai sasaran  pengelolaan  sampah  dapat  diukur dengan menghitung melalui :
1. Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah timbulan yangdihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatanpenduduk.
2. Perbandingan antara daerah yang dilayani  dengan  luas  daerah  yang seharusnyadilayani.
3. Jumlah  penduduk  yang  dilayani  harus diimbangi  dengan  ketersediaan  sarana dan prasarana,  personil dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.
Menurut  Ismaria  (1992),  salah  satu faktor  penentu  baik  buruknya  operasi pengelolaan sampah adalah metode operasional yang dipengaruhi oleh karakteristik  komponen  operasinya  seperti seperti  kendaraan,  tenaga  operasional  serta faktor  eksternal  lainnya  seperti  kondisi  fisik wilayah operasi. Secara kuantitatif, efektifitas  dan  efisiensi  operasi  pengelolaan sampah  dapat  diukur  berdasarkan  volume yang di tangani.
Menurut  Mulyadi  (2006),  untuk membuat  hasil  evaluasi  kinerja  digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja  tersebut  dibuat  berdasarkan  skala pengukuran  kinerja  antara  lain  dengan  cara pengukuran ordinal,misalnya:
86– 100 =  Baik  Sangat  Baik Sangat berhasil 70 – 84 = Sedang Baik Berhasil 55 – 69 = Kurang atau Sedang Atau Cukup berhasil < 54 = Sangat
KurangKurang Baik Tidak berhasil Dari  uraian-uraian  diatas,  maka penilaian  kinerja  pengelolaan  sampah  dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu:
1. Berdasarkan perbandingan dengan standar  normatif  (Standar  Nasional
Indonesia  tentang  persampahan)  atau kajian literatur yang sesuai.
2. Berdasarkan  persepsi  masyarakat  yang sudah  mendapat  jangkauan  pelayanan sampah.
2.2. Persepsi 2.2.1. Konsep Dasar Persepsi Menurut Wojowasito dalam Dewanto (2003),  persepsi merupakan istilah bahasa  Indonesia  yang  berasal  dari  bahasa Inggris perceive yang  artinya  melihat  atau mengamati.  Dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  persepsi  dapat  diartikan  sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu  atau  proses  seseorang  dalam mengetahui  beberapa  hal  melalui  panca inderanya.  Persepsi  juga  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  kognitif  dari  seseorang terhadap  lingkungannya  yang  digunakan untuk  menafsirkan  lingkungan  sekitarnya. ( Gibson dalam  Hartiningtyas,  2005).  Proses kognitif  tersebut  sangat  sangatdipengaruhi oleh  beberapa  faktor  situasi,  kebutuhan, keinginan dan juga kesediaansehingga setiap orang  akan  memiliki  cara  pandang  yang berbeda terhadap obyekyang dirasakan.
Persepsi  mempunyai  peran  penting dalam pengambilan keputusan.Persepsi diartikan  sebagai  fungsi  psikologis  yang memampukan  individu  untuk  mengamati rangsangan  inderawi  dan  mengubahnya menjadi  perjalanan  yang  berkaitan  secara tertata.  (Daldjoeni,  1997).  Pengertian  lain, persepsi  merupakan  proses  yang lebih rumit dari pada sekedar penglihatan dan penilaian, dimana  melalui  persepsi  orang  dapat memilih, mengatur dan mengartikan
rangsangan-rangsanganinderawi  ke  dalam gambaran  dunia  yang  penuh  air  dan bertaliansecara logis ( Laurie dalam Hartiningtyas, 2005).Menurut Boedojo dalam Hartiningtyas (2005), persepsi merupakan  proses  pengamatan  yang  secara langsung  dikaitkan  dengan  suatu  makna dilandasidari  dari  adanya  informasi  dan lingkungan.  Persepsi  juga  diartikan  sebagai fungsipsikologis yang memampukan individu untuk mengamati  rangsangan inderawidan mengubahnya
menjadi perjalanan  yang  berkaitan  secara  tertata (Daldjoeni,1997).
Menurut Sarlito dalam Hatiningtyas (2005),  hal-hal  yang  dapatmempengaruhi perbedaan persepsi antara lain perbedaan set (harapan  sesesorangakan  rangsang  yang akan  timbul),  fokus  perhatian,  kebutuhan,
sistem nilai, ciri kepribadian serta gangguan jiwa.  Persepsi  terbentuk  melalui  proses seleksi  serta  interpretasi  atau  pembulatan terhadap  proses  informasi  yang  sampai, kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  tingkah laku  dari  suatu  keinginan  atau  pilihan sebagaireaksi. ( Atkinson dalam Hatiningtyas, 2005).  Seleksi  merupakan  penyaringanoleh indera  terhadap  rangsangan  dari  luar  atau obyek yang sedang diamati.
Interpretasi merupakan proses pengorganisasian  informasi  agar  berguna bagiseseorang.  Dari  proses  seleksi  dan interpretasi tersebut membentuk suatupenilaian  tertentu,  sebagai  reaksinya atas tindakan dan keinginan akan kebutuhandan  pilihan  dari  subyek  yang diamati.Dari  beberapa  pengertian  tentang persepsi seperti di atas, maka dapatdiartikan persepsi  adalah  tanggapan  atau  penilaian dari proses pengamatan yangsecara langsung dari  suatu  makna  yang  dipengaruhi  oleh beberapa faktor situasi,kebutuhan, keinginan dan  juga  kesediaan  sehingga  setiap  orang akan  memiliki  cara  pandang  yang  berbeda terhadap obyek yang dirasakan.

## 2.2.2.  Persepsi  Masyarakat  Terhadap
Kinerja Pengelolaan Sampah.
Menurut Horton and Chaster dalam Hartiningtyas  (2005),  persepsi  masyarakat terbentuk  karena  adanya  persepsi  individu dimana  proses  informasi  akan  memiliki perbedaan antara seseorang dengan individu lainnya,  begitu  pula  dengan  persepsi terhadap  tindakan  dari  berbagai  keinginan. Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi individu dalam menciptakan persepsi masyarakat:
1. Obyek  yang diamati akan berbeda pada setiap  orang  berdasarkan  rangsangan indera terhadap obyek tersebut.
2. Kedalaman pengamatan terhadap obyek yang diamati berdasarkan wujud obyeknya.
3. Faktor  pribadi  seperti  pengalaman, tingkat kecerdasan, kemampuan
mengingatdan sebagainya.
Menurut  Rahmat  (1996),  persepsi dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :
1. Faktor yang terkandung dalam rangsang fisik dan proses neurofisiologis akansangat  tergantung  pada  stimuli yang diterima.
2. Faktor  yang  terdapat  dalam  diri  si pengamat  seperti  kebutuhan  ( need ) dansuasana  hati  ( moods )  pengalaman individu dan sifat individu lainnya.
Persepsi masyarakat juga
dipengaruhi  oleh  faktor  pribadi  individu yang  tercermin  dari  status  sosial  ekonomi masyarakat.  Persepsi  antara  satu  individu dengan  individu  lainnya  dalam  masyarakat juga  akan  mempunyai  perbedaan  sesuai dengan  status  sosial  ekonominya  (Boedojo, 1986).
Dari  berberapa  definisi  tentang persepsi  dan  kinerja  maupun  pengelolaan sampah  maka  dapat  disimpulkan,  persepsi terhadap kinerja pengelolaan  sampah adalah pendapat  dari  seseorang  atau  masyarakat terhadap  hasil  atau  sasaran  yang  diharapkan dari aspek-aspek pengelolaan sampah.
Perbedaan  persepsi  masing-masingin  dividu sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  sosial ekonomi,  pengetahuan  serta  kemampuan individu  dalam  fokus  perhatian,  kebutuhan, sistem  nilai,  ciri  kepribadian.  Dari  persepsi masing-masing  individu  terhadap  kinerja pengelolaan sampah tersebut akan membentuk  persepsi  masyarakat  terhadap kinerja pengelolaan sampah. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah dari sisi  masyarakat,  diperlukan  variabel  dan indikator kinerja pengelolaan sampah.

## 2.3.  Sistem  Pengelolaan  Persampahan Dalam Tata Ruang Kota
Kota  yang  selalu  berkembang  dari tahun  ke  tahun  dan  dengan  segala  aktivitas penduduknya  memerlukan  pelayanan  dari Pemerintah Kota sebagai Pengelola Pembangunan  Kota.  Seiring  dengan  kondisi ruang dari waktu ke waktu akan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan  penduduk  akan  sarana  dan prasarana  semakin  meningkat  termasuk dalam  hal  persampahan.  Apabila  berbicara tentang  Tata  Ruang  Kota,  sebenarnya  ialah berbicara  tentang  alokasi  materi  didalam ruang,  sehingga  akan  menyangkut  besaran apa  dan  dimana.  Setiap  besaran  didalam ruang  tersebut  apa  dan  dimana  selalu bergerak  dari  penduduk  (jumlah  penduduk) dan standar tingkat kesejahteraannya.
Pemerintah  Daerah  pada  umumnya memiliki  garis  kebijakan  dasar  dalam  hal pengelolaan  ruang  kota  yang  tertuang didalam Rencana Tata Ruang Kota setempat dengan  berbagai  tingkatan  wilayah  dan kandungan  materi  yang  menyertainya.  Tata Ruang  Kota  adalah  sebuah  sistem  besar  di dalam  kota,  dimana  didalamnya  terdiri  dari beberapa  subsistem  penyusunnya,  yaitu  :
subsistem perumahan, pendidikan, kesehatan,  keagamaan,  pelayanan  umum (perkantoran),  perdagangan,  perindustrian, listrik,  air  bersih,  telepon,  persampahan, jaringan  transportasi  kota,  drainase  kota, pariwisata, kelembagaan, dan pembiayaan.
Idealnya  tiap  subsistem  diatas memiliki arahan kebijakan tersendiri
(kebijakan sektoral) yang saling terpadu dan terintegrasi  dalam  hal  alokasi  besarannya didalam  ruang  sesuai  dengan  kebutuhan penduduk  kota. Wujud keterpaduan tersebut idealnya  akan  tertuang  dalam  Rencana  Tata Ruang  Kota(RTRK).  Untuk  perancangan secara  menyeluruh  tentang  perencanaan sistem infrastruktur yang bersifat menyeluruh,  tahapan  –  tahapan  yang  bisa dipakai  sebagai  acuan  adalah  (Grigg  dalam Kodoatie, 2005) :
 Perencanaan  yang  menyeluruh  yang komprehensip  ( a  master  linking orintegrated plan ).
 Rencana induk untuk setiap pembangunan  dan  pengembangan sistem ( masterplans for the development of each service infrastructure system ).
 Perkiraan  biaya  ( assessments  that  tie to the budgeting process ).
 Perencanaan Organisasi dan institusi.
 Perencanaan untuk peningkatan sistem  yang  ada  ( plans  to  improve operationservices ).

## 2.4. Konsep Dasar Sampah
Menurut  Azwar  (1990),  Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang  tidak  dapat  dipakai  lagi,  yang  tidak disenangi  dan  harus  dibuang,  maka  sampah tentu  saja  harus  dikelola  dengan  sebaik- baiknya,  sedemikian  rupa  sehingga  hal-hal yang  negatif  bagi  kehidupan  tidak  sampai terjadi.
Kodoatie  (2003)  mendefinisikan sampah  adalah  limbah  atau  buangan  yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan  hasil  sampingan  dari  kegiatan perkotaan  atau  siklus  kehidupan  manusia, hewan  maupun  tumbuh-tumbuhan.  Sampah dalam  ilmu  kesehatan  lingkungan  ( refuse ) sebenarnya  hanya  sebagian  dari  benda  atau hal-hal  yang  dipandang  tidak  digunakan, tidak  dipakai,  tidak  disenangi  atau  harus dibuang,  sedemikian  rupa  sehingga  tidak menganggu kelangsungan hidup .
2.5. Konsep Pengelolaan Sampah Kota Menurut Safrudin (2001), Kebijakan  yang  diterapkan  di  Indonesia dalam  mengelola  limbah  padat  perkotaan (sampah) secara formal adalah yang diterapkan  oleh  Departemen  PU  (Ditjen Cipta  Karya),  sebagai  departemen  teknis yang  membina  pengelolaan  limbah  padat perkotaan (sampah) di Indonesia.
Menurut JICA, peningkatan jumlah sampah  di  Indonesia  diperkirakan  akan bertambah  dalam  tahun  2020  menjadi  lima kali  lipat.  Rata-rata  produksi  sampah tersebut  diperkirakan  meningkat  dari  800 gram  per  hari  per  kapita  pada  tahun  1995 dan  menjadi  910  per  hari  per  kapita  pada tahun 2000. Hal ini disebabkan bukan hanya karena pertambahan jumlah penduduk tetapi juga  karena  meningkatnya  jumlah  timbulan sampah  per  kapita  yang  disebabkan  oleh perbaikan tingkat
ekonomi
dan kesejahteraan.

## 2.6. Daerah pelayanan
Penentuan  dalam  prioritas  daerah
pelayanan  adalah  berdasarkan  pada  kriteria yaitu  daerah  pusat  permukiman  dengan kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dengan keterbatasan  lahan  serta  mengharuskan pengelolaan secara mendesak, daerah komersial  seperti  pertokoan,  pasar  dan daerah  industri,  fasilitas  umum,  seperti hotel,  sarana  pendidikan,  gelanggang  olah raga,  taman  serta  penyapuan  jalan  dan pembersihan saluran

## 2.7. Pewadahan Sampah
Pewadahan  sampah  adalah  suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan,  dipindahkan,  diangkut  dan dibuang  ke  tempat  Pembuangan  akhir. Tujuan  utama  dari  pewadahan  adalah  : Untuk  menghindari  terjadinya  sampah  yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan  dari  kesehatan,  kebersihan  dan estetika.  Memudahkan  proses  pengumpulan sampah  dan  tidak  membahayakan  petugas pengumpulan  sampah,  baik  petugas  kota maupun dari lingkungan setempat.
Dalam
operasi pengumpulan
sampah,  masalah  pewadahan  memegang peranan  yang  amat  penting.  Oleh  sebab  itu tempat  sampah  adalah  menjadi  tanggung jawab  individu  yang  menghasilkan  sampah (sumber  sampah),  sehingga  tiap  sumber
sampah
seyogyanya mempunyai
wadah/tempat  sampah  sendiri.  Tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan  untuk  menampung  sampah  yang dihasilkannya  agar  tidak  tercecer  atau berserakan.  Volumenya  tergantung  kepada jumlah sampah perhari yang dihasilkan oleh tiap sumber sampah dan frekuensi serta pola pengumpulan yang dilakukan.

## 2.8. Pengumpulan Sampah
Yang  dimaksud  dengan  sistem pengumpulan  sampah  adalah  cara  atau proses  pengambilan  sampah  mulai  dari tempat  pewadahan/penampungan  sampah dari  sumber  timbulan  sampah  sampai ketempat  pengumpulan  sementara/stasiun pemindahan  atau  sekaligus  ke  tempat pembuangan akhir (TPA).
Pengumpulan umumnya
dilaksanakan  oleh  petugas  kebersihan  kota atau  swadaya  masyarakat  (sumber  sampah, badan swasta atau RT/RW). Pengikutsertaan masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah banyak  ditentukan  oleh  tingkat  kemampuan pihak  kota  dalam  memikul  beban  masalah persampahan kotanya.

## 2.9. Pengangkutan Sampah
Pengangkutan, dimaksudkan
sebagai  kegiatan  operasi  yang  dimulai  dari titik  pengumpulan  terakhir  dari  suatu  siklus pengumpulan sampai ke TPA pada pengumpulan dengan pola individual.
langsung, atau dari tempat pemindahan ( Trasfer Depo, Trasfer Station ), penampungan  sementara  (TPS,  TPSS,  LPS) atau  tempat  penampungan  komunal  sampai ke  tempat  Pengolahan/pembuangan  akhir. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  metoda pengangkutan  serta  peralatan  yang  akan dipakai  tergantung  dari  pola  pengumpulan yang dipergunakan.

## 2.10. Proyeksi jumlah penduduk
Proyeksi penduduk adalah
perhitungan yang menunjukan angka fertilitas,  mortalitas,  migrasi  dan  tingkat pertumbuhan  penduduk  dimasa  yang  akan dating.  Perkiraan  penduduk  tidak  hanya beberapa  tahun,  tetapi  bisa  saja  perkiraan beberapa  puluh  tahun  yang  akan  dating. Semua  perencanaan  pembangunan  sangat membutuhkan data penduduk tidak saja pada
saat merencanakan pembangunan tetapi juga pada  masa-masa  mendatang  yang  disebut dengan proyeksi penduduk. (Anonim,
19987)

## 2.11. Proyeksi Timbulan Sampah
Proyeksi  timbulan  sampah  dilakukan untuk mendapatkan besaran timbulan sampah  yang  digunakan  dalam  perencanaan dan  pengolahan  sampah.  Besaran  timbulan diambil dari lokasi pengabilan tepilih, untuk diukur  volumenya,  ditimbang  serta  diukur komposisinya ataupun dapat langsung menggunakan  Tabel  2.1  besaran  timbulan sampah.
2.12. Kebutuhan Sarana Pengangkutan 2.12.1. Kebutuhan Gerobak Sampah
2.12.2. Kebutuhan Container
2.12.3. Kebutuhan Dump Truck
2.12.4. Kebutuhan ArmRoll Truck Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari  173  m3/hari  sampah  yang terangkut  dengan  asumsi  timbulan sampah  per  orang  per  hari  adalah  2,6 liter,  maka  dapat  disimpulkan  sampah terangkut sebesar173 m3/hari diproduksi oleh58.974 orang. Sehingga prosentase  jumlah  penduduk  terlayani adalah  30,48  %.  Dimana  sampah  yang terangkut mencapai 15,47 % sedangkan luas  daerah  yang  terlayani  hingga  saat ini masih sekitar 28,75 %.
2. Fasilitas  Pengangkutan  sampah  yang tersedia saat ini masih terbatas sehingga masih memerlukan penambahan. Dimana fasilitas pengangkutan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
- Gerobak  Sampah  dengan  jumlah 27  unit  dengan  3  ritasi/hari, berdasarkan hasil perhitungan dibutuhkan  29  unit  dengan  3 ritasi/hari  ,sehingga  membutuhkan penambahan 2 unit gerobak sampah.
- Container  dengan  jumlah  15  unit, berdasar kanhasil perhitungan dibutuhkan    25  unit,  sehingga membutuhkan penambahan 10 unit container.
- Dump Truck dengan jumlah 5 unit dengan  2  ritasi/hari,  berdasarkan hasil  perhitungan  dibutuhkan  12
unit  dengan  2  ritasi/hari,  sehingga membutuhkan  penambahan  7  unit dump truck. - Armroll  Truck  denganjumlah  3 unit dengan 3 ritasi/hari, berdasarkan hasilperhitungan dibutuhkan  5  unit  dengan  3 ritasi/hari,  sehingga  membutuhkan penambahan 2 unit armroll truck. Penentuan kebutuhan alat
pengangkutan  sampai  tahun  2015 dilakukan  dengan  mengambil  data daritahun 2006 sampai 2010 kemudian dilakukan  proyeksi  terhadap  jumlah kendaraan  dan  volume  sampah  yang terangkut.  Sehingga  kebutuhan  armada pengangkutan  tahun  2015  sebagai berikut : - GerobakSampah = 29 unit - Container = 25 unit - Dump Truck = 14 unit - Armroll Truck  = 5 unit

## Saran
Setelah  melihat  kondisi  persampahan yang ada di Kota Gorontalo maka penyusun merekomendasikan  beberapa  hal  sebagai berikut : 1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang hidup bersih dengan
membuang  sampah  pada  tempatnya (memisahkan  sampah  organic  dan anorganik), baik melalui media elektronikdan  media  cetak  ataupun sosialisasi langsung kepada
masyarakat  serta  pemasangan  tanda- tanda  pembuangan  sampah  pada tempatnya pada daerah endemik.
2. Dalam menggunakan alat pengangkutan sebaiknya jangan melebihi kapasitas pengangkutan dimana  berdasarkan  pengamatan  di lapanganbahwa  alat  angkut  seperti dump truck biasanya melebihi kapasitasnya  sehingga  umur  pakai alat  pengangkutan  berkurang  dan cepat mengalami kerusakan. Sehingga  penyusun menyarankan penambahan ritasipengangkutan sampah. 3. Peremajaan  kendaraan  pengangkutan sebaiknya dijadwalkan sehingga
umur  ekonomis  kendaraan  dapat dimaksimalkan  dikarenakan  biaya perawatan kendaraan
apabila mengalami kerusakan sangat besar.
4. Personil  petugas  kebersihan  dan pengangkut sebaiknya ditambah
sehingga  waktu  yang  dibutuhkan dalam pengangkutan
dapat
dimaksimalkan.
Kondisi  kebersihan  berdasarkan pengamatan  penyusun  pada  lokasi  seperti drainase,  sebaiknya  dilakukan  penanganan yang serius dari Pemerintah Kota Gorontalo. Sebaiknya  diberikan  sangsi  kepadake  pada orang yang membuang sampah ke drainase.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Lingkungan Hidup (RPJP 2006 - 2015), Sasaran
Pembangunan Bidang Persampahan Daldjoeni, N. 1997, Seluk Beluk
Masyarakat Kota, Penerbit Alumni, Bandung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo (Data Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013) Kota Gorontalo DPU,    SK  SNIT  –  12  -  1991  –  03  ,( Tata Cara  Pengelolaan  Teknik Sampah Permukiman) , Jakarta DPU,  1990,  SK  SNI  T  -  13  –  1994  -  F,
( Tata  Cara  Pengelolaan Teknik  Sampah) ,  Yayasan LPBM, Jakarta Ismaria,  1992. Prinsip  Dasar  Pengukuran Efektifitas Sistem Pengelolaan  Sampah. Tinta Mas, Surabaya .
Kudoatie, R . J .,2003, Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
MPS  (Memorandum  Program  Sanitasi).. 2013 Kota Gorontalo Prawirosentono, S. 1999, Kebijakan Kinerja Karyawan, Yogyakarta PU (Renstra Pekerjaan Umum 2006 – 2015) Sasaran Cakupan Pelayanan Sampah Syafruddin, 2001. Manajeemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta