## TATA KELOLA ANGGARAN DESA YANG BERSUMBER APBN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PINGGIRAN BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF NAWA CITA
(STUDI KASUS DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING)
Sugianto 1 , Leliya 2 , Ubaidillah 3
1 sugiantoaphi@gmail.com
2 leliya@syekhnurjati.ac.id
3 ubaidillah_firly@yahoo.com

## ABSTRACT
Rural development in an integral part of regional development and national development as an effort to improve the quality of community’s life. The implementation of this rural development program is very important in the context of national development because rural areas occupy the largest portion in the entire country. The purpose of this study was to find out the village budget management sourced from the state budget in order to realize rural community development based on rural development in the perspective of Nawa Cita and the role of the village government in running the Nawa Cita program on peripheral community  development  on  village  government  budget  management  based  on  people’s interest in order to realize equitable development.
This  study  used  a  qualitative  approach  in  order  to  investigate  and  understand  the phenomena  such  as  what  happens,  why  it  happens,  and  how  it  happens  while understanding a social situation, events, and interaction roles. Data collection was carried out by conducting interview with the Head of BPMPD Department of Cirebon Regency, the Head of BPMPD Department of Kuningan Regency, the Head of BPMPD Department of Majalengka Regency and the Head of BPMPD Department of Indramayu Regency and all village heads in Cirebon, Indramayu, Majalengka, and Kuningan Regions. As well as the data were obtained from the documents in regency, disctrict, and village.
The result of this study showed that village as the frontline of the development has strategic role in the success of the Nawa Cita Program. The village budget management is based on the principle of transparency, accountability, participatory, efficient, effective, orderly and  budgetary  discipline  by  paying  attention  to  the  justice  principles,  propriety  and benefits for the village community. The implementation of activities in the APBD is carried out  by  the  implementing  team  consisting  of  the  elements  from  village  apparatus  and community  institutions  and  supervised  by  the  BPD,  at  the  end  of  each  fiscal  year  the Village  Head  has  the  obligation  to  submit  a  village  government  management  report (LPPD)  to  the  regional  head  through  sub-district  head  and  submit  information  to  the LPPD to the BPD.
Keywords: Government, Village, Nawa Cita, Budget, Development.

## I. PENDAHULUAN
Pada  Pemilihan  umum    Presiden  2014  salah  satu  calon  menjadikan  Program Nawacita merupakan istilah visi-misi dari pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf  Kalla. Dalam visi/misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok pemerintahannya. Setelah menjadi Presiden terpilih, Jokowidodo- Jusuf Kalla  langsung menerapkan  program  Nawa  Cita  ke  dalam  program-program  pemerintahannya,  yaitu melalui sebuah kabinet yang disebut dengan kabinet kerja. Komposisi dan struktur Kabinet Kerja tersebut dirancang untuk mengakomodir agenda-agenda yang termuat dalam Nawa Cita.  Nawacita  ini  adalah  merupakan  sembilan  program  yang  diharus  diwujudkan  oleh Jokowidodo –Jusuf Kalla agar supaya Indonesia lebih mandiri, yaitu mandiri dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menjadi bangsa yang tak bisa didikte oleh negara lain. 1
Nawacita  merupakan  sebagai  Prgram  Unggulan  yang  salah  satunya  pada  Poin  3 dimana salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Jalan perubahan “membangun Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam  kerangka Negara kesatuan” menjadi sangat penting untuk dianalisa mengingat relevansinya dengan kebutuhan  mendasar  masyarakat  desa  serta  menjadi  komoditas  kampanye  yang  sangat seksi  yang  di blow  up oleh  masing-masing  pasangan  capres-cawapres  melalui  janji pengucuran dana desa sebesar Rp. 1 milyar pertahun meskipun sesungguhnya hal tersebut menjadi amanat Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang belakangan diklaim oleh banyak politisi sebagai produk yang didukung penuh partainya. 2
Tujuan  pembangunan  nasional  secara  umum  adalah  untuk  membangun  bangsa yang  maju,  mandiri,  dan  sejahtera.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  yang  tercantum  dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa , menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  membantu  melaksanakan  ketertiban  dunia  dan perdamaian  abadi.  Berbicara  mengenai  tujuan  pembangunan  yang  ketiga,  bahwa
1 www.indonesiacayo.com . Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.30
2 www.kompasiana.com . Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.35
masyarakat yang sejahtera pada taraf  awal pembangunan adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. 3
Pembangunan  pedesaan  adalah  bagian  integral  dari  pembangunan  daerah  dan pembangunan  nasional  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan  potensi  dan  kemampuan  di  wilayah  setempat.  Pelaksanaan  program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah  pedesaan  menempati  porsi  terbesar  di  seluruh  negara.  Oleh  karena  itu, pembangunan  pedesaan  perlu  ditingkatkan,  terutama  sejak  era  reformasi  yang  ditandai dengan  penerapan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  melalui  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  berbasis  masyarakat  sehingga  masyarakat  daerah-daerah pinggiran  menjadi  semakin  mandiri  dalam  membangun  lingkungan  daerahnya  masing- masing.
Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga  yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, dan kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintah daerah.
Desa  dengan  segenap  atribut  pemerintahannya  adalah  arena  yang  berhadapan langsung  dengan  rakyat.  Pemerintahan  desa  adalah  sentra  kekuasaan  politik  lokal  yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.
Terkait dengan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian pada 4 kabupaten yaitu: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Yang masing-masing memiliki jumlah:
1. Data desa di Kabupaten Cirebon memiliki total 420 desa
2. Data desa di Kabupaten Kuningan memiliki total 320 desa
3. Data desa di Kabupaten Majalengka memiliki total 330 desa
4. Data desa di Kabupaten Indramayu meiliki total 330 desa
3 Repository.upi.edu diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.43
Pada  prakteknya  sistem  pemerintahan  Desa  di  Indonesia tidak  seragam.  Adanya gampong  di  Aceh,  nagari  di  Sumatera  Barat,  marga  di  Palembang,  dan  banjar  di  Bali memperlihatkan  warna  lain  pemerintahan  desa.  Upaya  penyeragaman  itu  akhirnya membuat  desa  tidak  mandiri.  Kini,  lewat  UU  Desa,  pemerintah  dan  DPR  berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan terhadap Desa berdasarkan asal usul. Di dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), materi tentang pemerintahan desa terutama diatur pada pasal 23-66. 4
Desa, sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman  dan  indah.  Meski  kadang  menyimpan  sebuah  potret  buram  kemiskinan.  Citra buruk  itulah  yang  hendak  dihapus  oleh  pemerintah.  Maka  mulai  tahun  2015  ini pemerintah  secara  bertahap  menjalankan  amanat  yang  tertera  pada  undang-undang tentang  desa.  Di  dalamnya  ada  kewajiban  pemerintah memberikan  Dana  Desa.  “Dana Desa yang akan dikucurkan yaitu sebesar Rp 20 triliun”. Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa- desa  mandiri  dan  berkelanjutan  yang  memiliki  ketahanan  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan.  Upaya  mengurangi  kesenjangan  antara  desa  dan  kota  dilakukan  dengan mempercepat  pembangunan  desa-desa  mandiri  serta  membangun  keterkaitan  ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan 5 .
Pembangunan  masyarakat  saat  ini  sangat  perlu  di  perhatikan,terlebih pembangunan  di  pedesaan.  Desa  adalah  bagian  dari  perekonomian  yang  menyuplai kebutuhan masyarakat kota, misalnya hasil pertanian semacam beras atau sayur-sayuran. Namun, desa sebetulnya bisa menjadi basis pengembangan kewirausahaan jika dikelola dengan  baik.  Jadi,  sebuah  desa  bisa  saja  tidak  hanya  identik  dengan  hasil  pertanian, namun  bisa  mengembangkan  usaha  secara  baik.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  perlu diimbangi dengan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (selanjutnya  ditulis  SDA)  suatu  desa  tanpa  melihat  status  pendidikan  atau  ekonomi masyarakat tersebut, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.
Berdasarkan    uraian  tersebut  diatas  makapeneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  penelitian    tentang Tata  Kelola  Anggaran  Desa  Yang
4 http://kedesa.id diunduh pada tanggal 5 Oktober 21.30
5 http://www.presidenri.go.id diunduh pada tanggal 5 Oktober 06.30
Bersumber  APBN  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pembangunan  Masyarakat Pinggiran  Berbasis  Pemerataan  Pembangunan  Pedesaan  Dalam  Perspektif  Nawa Cita (Studi Kasus Di Wilayah Ciayumajakuning).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomena  seperti apa  yang  terjadi  mengapa  terjadi  dan  bagaimana  terjadinya,  sekaligus memahami  suatu  situasi  social,  peristiwa,  peran  interaksi.  Hal  ini  dikarenakan  pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar  informasi  yang  disajikan  konsisten.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif kualitas  riset  sangat  tergantung  pada  kualitas  dan  kelengkapan  data  yang  dihasilkan. Pertanyan  yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan,  dan  bagaimana.  dalam  penelitian  ini  digunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini wawancara memegang peran  yang  sangat  penting    karena  metode  wawancara  digunakan  peneliti  untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Analisis data, untuk dilakukan analisis peneliti perlu menangkap, mencatat menginterprestasikan dan menyajikan informasi. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan metode trianguilasi data.
Pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu  Kepala  Dinas  BPMPD  Kabupaten  Cirebon,  Kepala  Dinas  BPMPD  Kabupaten Kuningan,  Kepala  Dinas  BPMPD  Kabupaten  Majalengka,  Kepala  Dinas  BPMPD Kabupaten  Indramayu,  dan  seluruh  Kepala  Desa  Se-Wialayah  Cirebon,  Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di  Kabupaten,  Kecamatan, Desa.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Permendagri  No.  56  Tahun  2015  tentang  Kode  dan  Data  Wilayah Administrasi  Pemerintahan,  Kabupaten  Cirebon  merupakan  salah  satu  dari  27 kabupaten/kota atau 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat”. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Juni 2015 di Jakarta untuk menggantikan  peraturan  sebelumnya  yang  sudah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku
yaitu  Permendagri  No.  39  Tahun  2015  tentang  Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi Pemerintahan.  Dari  peraturan  terbaru  ini,  maka  dapat  diketahui  bahwa  di  Kabupaten Cirebon  terdapat  sebanyak  412  desa  dan  12  kelurahan  yang  tersebar  di  40  kecamatan. Dalam  uraian  di  bawah  ini  diketahui  bahwa  Kecamatan  Plumbon  dengan  jumlah  desa sebanyak 15 desa merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Terbanyak di Kabupaten Cirebon  Provinsi  Jawa  Barat”.  Sedangkan  Kecamatan  Sumber  dengan  jumlah  desa sebanyak 2 desa serta 12 kelurahan merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Paling Sedikit di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat”.
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon pada Tahun 2015
No Kecamatan Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah Penduduk 1 Waled 25,544 26,392 51,936 2 Pasaleman 14,055 16,591 30,646 3 Ciledug 22,484 21,822 44,306 4 Pabuaran 17,607 17,361 34,968 5 Losari 30,186 28,901 59,087 6 Pabedilan 30,033 29,561 59,594 7 Babakan 35,577 34,967 70,544 8 Gebang 32,074 31,347 63,421 9 Karangsembung 18,644 18,020 36,664 10 Karangwareng 15,380 14,656 30,036 11 Lemahabang 27,399 26,196 53,595 12 Susukan Lebak 20,887 19,734 40,621 13 Sedong 22,470 20,984 43,454 14 Astanajapura 40,162 30,099 70,261 15 Pangenan 22,975 21,866 44,841 16 Mundu 36,520 33,998 70,518 17 Beber 21,216 19,255 40,471 18 Greged 29,892 27,727 57,619 19 Talun 34,894 32,691 67,585 20 Sumber 43,991 41,939 85,930 21 Dukupuntang 31,090 29,435 60,525 22 Palimanan 31,749 28,902 60,651 23 Plumbon 34,150 33,519 67,669 24 Depok 31,591 30,535 62,126 25 Weru 28,378 26,313 54,691 26 Plered 25,740 24,407 50,147 27 Tengahtani 19,472 18,521 37,993 28 Kedawung 27,786 27,183 54,969
29 Gunungjati 37,189 36,858 74,047 30 Kapetakan 28,629 27,724 56,353 31 Suranenggala 21,789 21,311 43,100 32 Klangenan 24,589 22,095 46,684 33 Jamblang 19,149 18,864 38,013 34 Arjawinangun 30,814 26,387 57,201 35 Panguragan 23,636 22,161 45,797 36 Ciwaringin 17,000 16,647 33,647 37 Gempol 23,253 22,308 45,561 38 Susukan 33,819 33,502 67,321 39 Gegesik 37,198 35,117 72,315 40 Kaliwedi 20,681 20,590 41,271 Jumlah 1089692 1036486 2,126,178 Sumber: cirebonkab.bps.go.id
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu pada Tahun 2015
No Kecamatan 2015 Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Laki- laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan 1 Haurgeulis 46521 44451 90972 2 Gantar 31349 30557 61906 3 Kroya 32407 30959 63366 4 Gabuswetan 28009 27176 55185 5 Cikedung 19814 19502 39316 6 Terisi 27958 26191 54149 7 Lelea 24411 23806 48217 8 Bangodua 14107 13523 27630 9 Tukdana 26335 24816 51151 10 Widasari 17812 16373 34185 11 Kertasemaya 31222 29912 61134 12 Sukagumiwang 18833 18776 37609 13 Krangkeng 33028 30916 63944 14 Karangampel 32913 30221 63134 15 Kedokanbunder 23184 21604 44788 16 Juntinyuat 41597 37047 78644 17 Sliyeg 30837 28359 59196
18 Jatibarang 36454 34097 70551 19 Balongan 20044 18631 38675 20 Indramayu 57442 53567 111009 21 Sindang 25927 24636 50563 22 Cantigi 16691 15188 31879 23 Pasekan 12604 11531 24135 24 Lohbener 28149 26562 54711 25 Arahan 16723 15796 32519 26 Losarang 27891 26142 54033 27 Kandanghaur 44553 42050 86603 28 Bongas 23878 22993 46871 29 Anjatan 42601 40191 82792 30 Sukra 23096 20788 43884 31 Patrol 28824 26920 55744 Total 885214 833281 1718495 Sumber: indramayukab.bps.go.id
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin & Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Population and Sex Ratio by Sub-District in Majalengka Regency, 2014
Kecamatan Jenis Kelamin Sex Sub-District Laki-Laki Perempuan Jumlah Male Female Total (1) (2) (3) (4) 010 Lemahsugih 28 749 28 742 57 491 020 Bantarujeg 21 486 21 620 43 106 021 Malausma 20 622 21 366 41 988 030 Cikijing 30 047 28 386 58 433 031 Cingambul 18 005 17 805 35 810 040 Talaga 21 704 21 112 42 816 041 Banjaran 12 046 12 107 24 153 050 Argapura 16 859 17 195 34 054 060 Maja 24 394 24 266 48 660 070 Majalengka 34 704 35 662 70 366 080 Cigasong 17 114 16 584 33 698 090 Sukahaji 19 948 19 891 39 839 091 Sindang 7 260 7 275 14 535
100 Rajagaluh 20 851 20 908 41 759 110 Sindangwangi 15 264 15 363 30 627 120 Leuwimunding 28 068 29 760 57 828 130 Palasah 23 000 24 011 47 011 140 Jatiwangi 41 591 41 460 83 051 150 Dawuan 22 421 22 994 45 415 151 Kasokandel 23 113 23 401 46 514 160 Panyingkiran 14 903 15 109 30 012 170 Kadipaten 21 849 21 570 43 419 180 Kertajati 21 303 20 654 41 957 190 Jatitujuh 25 634 25 283 50 917 200 Ligung 28 386 28 132 56 518 210 Sumberjaya 28 560 27 776 56 336 Kab. Majalengka 587 881 588 432 1 176 313
Sumber: majalengkakab.bps.go.id

## Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2014
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Kuningan, 2014 Kecamatan Islam Katholik Protestan Hindu Budha Lainnya 1 Darma 55 262 75 - - - - 2 Kadugede 26 322 4 11 - - 1 3 Nusaherang 23 043 - 15 - - - 4 Ciniru 19 126 210 - - - - 5 Hantara 14 683 5 - - - - 6 Selajambe 15 229 18 - - - - 7 Subang 16 820 59 36 - - - 8 Cilebak 12 545 - - - - - 9 Ciwaru 30 820 5 - - - - 10 Karangkancana 20 546 - - - - - 11 Cibingbin 41 353 - - - - - 12 Cibeureum 20 262 - - - - - 13 Luragung 46 547 6 60 - - - 14 Cimahi 31 797 - - - - - 15 Cidahu 44 221 - 5 - - - 16 Kalimanggis 25 922 - - - - - 17 Ciawigebang 92 082 7 - - - - 18 Cipicung 28 773 11 - - - - 19 Lebakwangi 43 505 50 8 - - - 20 Maleber 45 712 - 4 - 6 -
21 Garawangi 42 136 406 300 - - - 22 Sindangagung 35 559 14 - - - - 23 Kuningan 90 845 1 081 1 446 30 148 65 24 Cigugur 38 659 4 904 255 3 8 - 25 Kramatmulya 43 116 5 11 - - - 26 Jalaksana 42 123 - - - - - 27 Japara 21 695 - - - - - 28 Cilimus 49 741 15 10 - - - 29 Cigandamekar 30 693 1 - - - - 30 Mandirancan 25 114 - 5 - 5 - 31 Pancalang 24 400 - - - - - 32 Pasawahan 24 524 - - - - - TOTAL 1 123 175 6 876 2 166 33 167 66
Sumber : Kementrian Agama Kab. Kuningan
Jumlah  Anggaran  Belanja  dan  Penerimaan  Desa  Astana  Kecamatan  Gunungjati Kabupaten  Cirebon  pada  tahun  2017  sebesar  Rp.  282.511.000,00.  Bantuan  dari Pemerintah  Provinsi  sebesar  Rp.  115.000.000,00,  Pendapatan  Asli  Desa  sebesar  Rp 16.000.000,00,  Alokasi  Dana  Desa  sebesar  Rp.  151.511.000,00.  Sedangkan  jumlah Belanja  Publik/  belanja  pembangunan  yang  dikeluarkan  oleh  desa  sebesar  Rp 22.500.000,00 dan Jumlah Belanja Aparatur/pegawai sebesar Rp. 119.100.000,00.
Jumlah Aggaran Belanja dan Penerimaan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon  pada  Tahun  2017  sebesar  Rp.  602.805.000,00.  Sumber  anggaran  terdiri  dari APBD  Kabupaten  sebesar  Rp.  177.255.000,00,  Bantuan  Pemerintah  Kabupaten  sebesar Rp. 162.255.000,00, Bantuan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00,  Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 425.550.000,00. Alokasi dana desa sebesar Rp 162.255.000,00 dan sumber pendapatan dari perusahaan yang ada di desa/kelurahan Rp 21.500.000,00.
Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan  program  nawacita.  Pengelolaan  anggaran  desa    berdasarkan  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif,  efisien,  efektif,  tertib  dan  disiplin  anggaran  dengan memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan  dan  manfaat  bagi  masyarakat  desa.  Dalam prakteknya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Perencanaan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDes)  melalui  musdes  dengan  melibatkan  berbagai  komponen  masyarakat
untuk  menjaring  kebutuhan  masyarakat  dan  diharmonisasi  dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
2. Penyusunan APBDes yang dibahas dan disepakti bersama antara Pemerintah Desa denggan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penajaman skala prioritas dalam RKPDes;
3. Pelaksanaan  kegiatan  dalam  APBD  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD
4. Dalam  rangka  transparansi  anggaran,  pemerintah  desa  melakukan  publikasi APBDes  tahun  berjalan  dan  resume  Laporan  APBDes  tahun  sebelumnya  dalam bentuk  baligho  maupun  selebaran  yang  dipasang  ditempat  strategis  dan  mudah diakses oleh masyarakat;
5. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggraaan Pemerintaha Desa (LPPD) kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD;
6. Dalam  rangka  mendukung  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa,  desa menggunakan aplikasi Sistem pengelolaan Keuangan Desa  (SISKEUDES) Secara umum tata kelola anggaran yang bersumber dari APBD dalam bentuk Dana
Desa adalah :
1. Pada  prinsipnya  pengelolaan  dana  Desa  dalam  kegiatan  pembangunan  dan pemberdayaan  dilaksanakan  secara  swakelola  dengan  melibatkan  sumberdaya manusia dan dan sumberdaya lokal sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan olah banyak komponen masyarakat;
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka Padat Karya Tunai memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan dan  di  sisi  lain  memberikan  penghasilan  kepada  masyarakat  penganggur  atau setengah penganguran;
3. Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih diditikberatkan kepada upaya pemenuhan  prasarana  sosial  dasar  berupa  infrastrukur  perdesaan  meliputi  jalan desa,  jalan  usaha  tani,  irigasi  pedesaan,  embung,  sarpras  pertanian,  air  bersih, sarpras  dan  operasional  bidang  kesehatan  di  luar  urusan  kabupaten,  sarpras  dan operasional bidang pendidikan di luar urusan kabupaten.

## IV. PENUTUP
Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan  program  nawacita.  Pengelolaan  anggaran  desa    berdasarkan  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif,  efisien,  efektif,  tertib  dan  disiplin  anggaran  dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggraaan Pemerintaha Desa (LPPD) kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD.
Pada  prinsipnya  pengelolaan  dana  Desa  dalam  kegiatan  pembangunan  dan pemberdayaan  dilaksanakan  secara  swakelola  dengan  melibatkan  sumberdaya    manusia dan dan sumberdaya lokal sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan olah banyak komponen masyarakat.
Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih ditiikberatkan kepada upaya pemenuhan prasarana sosial dasar berupa infrastrukur perdesaan meliputi jalan desa, jalan usaha tani, irigasi perdesaa, lumbung, sarpras pertanian, air bersih, sarpras dan operasional bidang kesehatan di luar urusan kabupaten, sarpras dan operasional bidang pendidikan di luar urusan kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku, Artikel
Aprillia et.all. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat , Alfabet, Bandung.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan.  2015 Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan dan  Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Deputi  Bidang  Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Dewanti,  Elsa  Dwi  Wahyu,  Sudarno  dkk.  2016.  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan Keuangan  Desa  di  Desa  Boreng  (Studi  Kasus  pada  Desa  Boreng  Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. FE Universitas Jember.
Hasan,  Djuhaendah.  2006.M akalah  Aspek  Hukum  Ekonomi  dalam  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Pembanguanan , Jakarta.
Peter, Hagul. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta.
Rinusu  dan  Sri  Mastuti.  2003.    Panduan  Praktis  Mengontrol  APBD.  Jakarta:  Civic Education  dan  Budget  Transperency  Advocation  (CiBa)  &  Friedrich  Ebert Stiftung (FES)
Mardikanto, Totok et.all. 2013. Pemberdayaan Masyarakat, Alfabeta, Bandung.
Nasution, S. dan Thomas, M. 1994. Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi,
Makalah, Bumi Aksara, Jakarta.
Sastramiharja  Zaenal  Arifin.  1995.  Pendekatan  Pembangunan  Pedesaan,  Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sujarwo  Marsoem  at  all,  2015.  Ganti  Untung  pengadaan  Tanah  Memetakan  Solusi Strategis Pembanguan Infrastruktur Di Indonesia, Renebook, Jakarta.
Sumardjono, Maria., S. W. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta.
Sunaryati  Hartono.  1988.  Hukum  Pembangunan  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia,
Binacipta, Bandung.
Waty Suwarty Hartono. 2011. Hukum Lingkungan , UIJ.

## Peraturan Perundang-undangan
Permendagri  No.  56  Tahun  2015  tentang  Kode  dan  Data  Wilayah  Administrasi Pemerintahan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  113  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa

## Internet
www.indonesiacayo.com . Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.30 www.kompasiana.com . Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.35 Repository.upi.edu diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.43 http://kedesa.id diunduh pada tanggal 5 Oktober 21.30 http://www.presidenri.go.id diunduh pada tanggal 5 Oktober 06.30