Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## DAMPAK AJANG FASHION SHOW YANG MENGGUNAKAN ZEBRA CROSS
Nur Harifa 1 , H. R.Adianto Mardijono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: nurharifah129@gmail.com 1 , adianto@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
Laws are made to function as social control. One of them is in the laws of our country, such as the Road Traffic  and  Transportation  Law  (LLAJ  Law).  This  law  has  rules  for  roads  and  transportation  as  well  as rules for traffic. Zebra Crosses are made across the middle of the road to notify motorists that there is a lane for pedestrians to cross. There are fashion shows that use zebra crossing as a means of displaying trends and styles of dress, such as the famous Paris Fashion Week, where models sway in their signature clothes when crossing the street. Law number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation stipulates that the Zebra Cross function is none other than a pedestrian crossing. Article 131 of the law explains that zebra crossing is one of the facilities rights provided to pedestrians other than sidewalks. Further  explained  in  Article  132,  pedestrians  are  required  to  use  a  zebra  crossing  when  they  want  to cross the road.
Keywords : Fashion, traffic and transit laws

## Abstrak
Hukum yang dibuat berfungsi sebagai kontrol sosial. Salah satunya adalah dalam undang-undang negara kita, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (Undang-Undang LLAJ). Undang-undang ini  memiliki  aturan  untuk  jalan  dan  transportasi  serta  aturan  untuk  lalu  lintas.  Zebra  Cross  dibuat melintang  di  tengah  jalan  untuk  memberitahu  pengendara  kendaraan  bermotor  bahwa  ada  jalur  bagi pejalan  kaki untuk  menyeberang.  Adanya  fashion  show  yang  menggunakan  zebra  cross  sebagaisarana untuk  menampilkan  tren  dan  gaya  berbusana  seperti  Paris  Fashion  Week  yang  terkenal,  dimana  para model  berlenggak-lenggok  dengan  pakaian  khasnya  saat  menyeberang  jalan  menjadi  tren  membuat penggunajalan  kaki  dan  pengendara  bermotor  merasakan  dapak  kemacetan  dari  ajang  fashion  show. Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur  bahwa fungsi Zebra  Cross tak  lain  sebagai  penyebrangan  pejalan  kaki. Pasal  131  undang-undang tersebut  menjelaskan  bahwa zebra  cross merupakan  salah  satuhak  fasilitas  yang  diberikan  ke pejalan  kaki  selain  trotoar.  Lebih  lanjut  dijelaskan  pada  Pasal  132,  pejalan  kaki  wajib menggunakan zebra cross ketika hendak menyebrang jalan.
Kata kunci : Fashion, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## PENDAHULUAN
Kehadiran  teknologi  digital  di  industri  fashion  jauh  lebih  kompleks  dari  sekedar website/ecommerce  dan  media  sosial.  Fashion  dan  teknologi  memiliki  kaitan  erat  dan hubungan  timbal  balik.  Tanpa  campur  tangan  teknologi  perkembangan  tersebut  memberi dampak  besar  terhadap  perjalanan  industri  fashion  di  sepanjang  abad,  dan  kini  di  abad  dua puluh satu kita sudah mengenal laser cut dan teknik cetak tiga dimensi. Di tahun 1800-an orang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hanya  mengenal  katalok  cetak  sebagai  saluran penyebaran  informasi  fashion.  Baru  100  tahun kemudian  orang  mengenal  majalah  dan  televisi  sebagai  media  alternatif.  (Hendariningrum  et al., 2018)
Banyak  sekali  media  berita  menyajikan  beragam  informasi  menarik  seputar  dunia fashion di negara kita, Indonesia. Indonesia sendiri dapat dikatakan mengalami peningkatan di beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung oleh berbagai sisi, baik dari sisi designer lokal yang kini  semakin  potensial,  majunya  teknologi  dan  arus  informasi  membuat  masyarakat  Indonesia lebih  terbuka  pada  pengetahuan  global.  Sehingga  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  tren  mode  di Indonesia saat ini dalam perkembangan dunia  fashion banyak di pengaruhi oleh budaya barat. Beragam model dan jenis pakaian terus bermunculan yang disambut hangat dan antusias oleh para pencinta fashion, tampil menarik dengan mengenakan  fashion itemyang keren, dan up to date  dinilai  sebagai  salah  satu  cara  mengekspresikan  diri  yang  dapat  diperlihatkan  pada khalayak umum. (“PENGARUH MEDIA SOSIAL PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA,” 2017)
Tren  fashion  di  Indonesia  berkembang  karena  kehadiran  para  perancang  busana  lokal berbakat  yang  tidak  pernah  miskin  ide  dalam  menciptakan  model  pakaian  terbaru,  eksistensi brandlokal semakin didukung dengan ada para model dadakan yang menggunakan zebra croos sebagai  ajang  fashion  show.  Kreativitas  gaya  berpakaian  remaja  Indonesia  menjadi  tren  dan berhasil menyita perhatian publik mengenakan pakaian nyentrik dan berbekal dengan percaya diri  yang  tinggi.  Kegiatan  itu  menimbulkan  kerumunan di  sekitar  zebra  cross  yang  seharusnya zebra  cross  itu  diperuntukkan  untuk  keperluan  menyebrang  para  pejalan  kaki.  Tak  hanya kerumunan,  lalu  lintas  juga  sempat  terhambat  dikarenakan  pengendara  harus  bersabar menunggu para model dadakan berpose di zebra cross. (Trianingsih & Hidayah, 2020)
Zebra cross dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara kendaraan bermotor  bahwa  ada  jalur  bagi  pejalan  kaki  untuk  menyebrang.  Oleh  karna  itu  seluruh kendaraan,  baik  itu  motor,  mobil,  truk,  bahkan  bus  harus  memperlambat  lajunya  ketika mendekati  marka  jalan  ini.  Karna  fungsi  zebra  cros  sebagai  area  penyebrangan,  maka  baik pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan bermotor wajib memahami dan mematuhi rambu- rambu  lalu  lintas  yang  ada.  Keberadaan  zebra  cross  yang  sempat  di  buat  untuk  melakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
fashion show tersebut membuat pejalan kaki yang akan menyebrang dan kendaraan bermotor juga sempat terhabat dikarenakan adanya para model dadakan yang melakukan  fashion show. Hal tersebut sangat berbahaya karena pejalan kaki yang melintasi ruas jalan akan menimbulkan konflik  dengan  kendaraan  yang  melaju  pada  ruas  jalan  yang  sama.  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  diselenggarakan  dengan  tujuan  terwujudnya  pelayanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh  persatuan  dan kesatuan bangsa,  serta  mampu  menjunjung  tinggi  martabat  bangsa  terwujudnya  etika berlalu lintas  dan  budaya  bangsa  dan  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.  Setiap  Kendaraan  tidak  bermotor  yang  dioperasikan  di  Jalan  wajib  memenuhi persyaratan  keselamatan,  Persyaratan  teknis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a sekurang-kurangnya meliputi:
➢ Konstruksi;
➢ Sistem kemudi;
➢ Sistem roda;
➢ Sistem rem;
➢ Lampu dan pemantul cahaya;
➢ Alat peringatan dengan bunyi.
Hukum  sebagai  Rekayasa  Sosial  tidak  terlepas  dari  pembahasan  mengenai  kedudukan dan keterkaitan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai konstituen  keberadaan hukum. Hukum  yang  dibuat  berfungsi  sebagai  kontrol  sosial.  Salah  satunya  adalah  dalam  undang- undang negara kita, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (Undang-Undang LLAJ). Undang-undang ini memiliki aturan untuk jalan dan transportasi serta aturan untuk lalu lintas.  Undang-undang  tersebut  seharusnya  menjadi  model  yang  harus  diikuti  masyarakat dalam  hal  menjaga  arus  lalu  lintas  dan  memanfaatkan  infrastruktur  jalan.  Semakin  besar ketertiban  masyarakat  Indonesia,  semakin  besar  peluang  kita  untuk  sejahtera.  Bangsa  kita digambarkan  oleh  transportasi  yang  tertib  dan  lalu  lintas  jalan.  Kita  harus  berusaha  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menjadi terbiasa dengan perilaku tertib itu. Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 diberlakukan  bukan  untuk  mengiritasi  masyarakat  umum  melainkan  dalam  upaya  menjaga masyarakat dan menjaga hak-hak warga negara selama bepergian. UU LLAJ mengangkut banyak nyawa,  keselamatan  warga  negara,  dan  hal-hal  lain  yang  harus  dijaga  dan  dipastikan  untuk kebaikan  bersama.  "Pejalan  kaki  berhak  atas  ketersediaan  fasilitas  penunjang,  yaitu  trotoar, perlintasan, dan fasilitas lainnya, bunyi Pasal 131 ayat 1 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa, demi keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pejalan kaki berhak memiliki fasilitas trotoar.
Trotoar merupakan salah satu sarana penunjang pelaksanaan lalu lintas dan transportasi jalan, beserta sarana lainnya, menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ),  jalur  sepeda,  penyeberangan  pejalan  kaki, halte,  dan/atau  fasilitas,  khususnya  bagi  penyandang  disabilitas  dan  lansia.  Penataan  kantor penunjang  (penghitungan  jalan  setapak)  di  atas  dikoordinasikan  oleh  otoritas  publik  yang mengandalkan jenis jalan di mana:
a. aspal dibangun berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ: untuk jalan nasional yang diatur pemerintah pusat; Jalan nasional meliputi jalan tol, jalan strategis nasional, jalan arteri, dan  jalan  kolektor  dalam  yang  menghubungkan  ibu  kota,  provinsi,  dan sistem  jaringan jalan utama.
b. Untuk jalan-jalan biasa, dikoordinasikan oleh pemerintah bersama;
Dalam sistem jaringan primer, jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi/kota atau ibu kota kabupaten/kota dengan jalan strategis provinsi.
c. untuk jalan desa dan kabupaten, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten;
Jalan  kabupaten  adalah  jalan  lokal  dalam  sistem  jaringan  primer  yang  tidak  termasuk dalam  jalan  nasional  dan  jalan  provinsi.  Mereka  menghubungkan  ibu  kota  kabupaten dengan  ibu  kota,  kecamatan  antarmoda,  ibu  kota  kabupaten  dengan  pusat  kegiatan lokal, kegiatan lokal intercentral, dan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder di wilayah kabupaten, serta jalan strategis kabupaten dan jalan.
d. untuk jalan-jalan kota, seperti yang direncanakan oleh pemerintah kota;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Jalan  kota  adalah  jalan  umum  dalam  sistem  jaringan  sekunder  yang  menghubungkan pusat layanan di dalam kota, paket dengan pusat layanan, paket dengan pusat layanan, dan pemukiman di dalam kota.
e. Ini diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
jalan tol adalah jalan umum yang merupakan jalan nasional dengan tol dan merupakan bagian  dari  sistem  jaringan  jalan.( PERATURAN  MENTERI  PERHUBUNGAN  REPUBLIK INDONESIA , n.d.)
Penting  untuk  dipahami  bahwa  pejalan  kaki  memiliki  hak  atas  fasilitas  trotoar, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  131  ayat  (1)  LLAJ  Act.In  kata  lain,  orang  tidak  boleh menggunakan  trotoar  untuk  penggunaan  pribadi.  Selain  itu,  UU  LLAJ  mengatur  pada  ayat  (1) Pasal  25  bahwa  setiap  jalan  yang  digunakan  oleh  lalu  lintas  umum  harus  dilengkapi  dengan peralatan jalan, salah satunya terdiri dari sarana penunjang transportasi dan kegiatan lalu lintas di  dalam  dan  di  luar  badan  jalan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  trotoar  juga  merupakan perlengkapan jalan karena merupakan salah satu fasilitas penunjang jalan tersebut.
Trotoar  dibangun  di  sisi  jalan,  dan  dalam  banyak  kasus,  trotoar  ini  diposisikan  lebih tinggi  dari  yang  besar  dari  jalan.  Jalan  tersebut  merupakan  lintasan  yang  dilalui  oleh  pejalan kaki serta kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Tujuan utama dari pemisahan lalu lintas ini adalah  untuk  memberikan  keselamatan  dan  kenyamanan  bagi  pejalan  kaki  dan  pengendara. Namun,  karena  apa  yang  terjadi  di  tanah,  trotoar  sering  berganti peran  dan  digunakan  untuk tujuan  lain.Ada  beberapa  penyalahgunaan  fungsi  ini,  seperti  tempat  berjualan  dan  parkir kendaraan. Di jalan dengan area komersial atau komersial yang menjadi titik fokus keramaian, penyalah gunaan fungsi trotoar adalah hal biasa. Kita sering menemukan situasi di jalan di mana orang-orang  menyalah  gunakan  trotoar sebagai  tempat  parkir,  tempat untuk  menjual barang, dan  sebagainya.  Kota  secara  keseluruhan  serta  masyarakat  pengguna  trotoar  akan  menderita akibat  penyalahgunaannya.  Karena  akan  ada  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di  trotoar, pejalan kaki, khususnya, akan terpinggirkan dan hak-haknya dirampas. Wajar jika ini berbahaya karena  pejalan  kaki  bisa  terluka  karena  tertabrak  atau  ditabrak  kendaraan,  pengguna
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kendaraan  roda  dua  sering  naik  ke  trotoar,  dan  pejalan  kaki  yang  menggunakannya  berada dalam bahaya besar. Efek negatif lain bagi kota adalah trotoar sekarang akan berfungsi sebagai tempat parkir atau warung untuk bisnis, membuat kota tampak kumuh dan berantakan.
Masih  terkait  dengan  zebra  cross  sebagai  perlengkapan  jalan,  Berdasarkan  Pasal  132 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (“UU 22/2009”) pejalan kaki memiliki kewajiban untuk:
• Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
• Menyebrang di tempat yang telah ditentukan.
Tetapi apabila tidak ada tempat untuk menyebrang jalan, diberikan pengecualian dalam Pasal 131 ayat 3 UU 22/2009 yang menjelaskan:
“apabila  belum  tersedia  tempat  untuk  menyebrang  jalan, pejalan  kaki  berhak  menyebrang  di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.”
Sayan gnya,  tidak  ada  penjelasan  lebih  rinci  mengenai  “tempat  yang  dipilih”  dalam pengaturannya.  Tetapi  pejalan  kaki  harus  memperhatikan  keselamatan  dan  kelancaran  lalu lintas.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan  konseptual.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  yakni  buku-buku  hukum, artikel,  dan  jurnal-jurnal  hukum  yang  berhubungan  dengan  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Teknik  pengumpulan  dan  pengelolaan  bahan  hukum  dalam  penelitian normative  ini  berdasarkan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum primer  dengan  menelusuri  perundang-undangan  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Sedangkan  bahan  hokum sekunder dengan  studi  kepustakaan  dalam bentuk buku hukum dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
jurnal  hukum.  Teknik  analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  normatif  ini  dengan  metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak Dan Kewajiban Pejalan Kaki di Jalan
Pejalan kaki memiliki hak dan kewajiban saat menggunakan fasilitasnya. Sebagai sesama pengguna jalan, pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor seharusnya bisa saling menghormati dan menghargai. Hak dan kewjiban pejalan kaki tercantum dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang- Undang  tersebut  dituliskan  jika  pejalan  kaki  merupakan  seseorang  atau  sekumpulan orang  yang  berjalan  di  ruang  lalu  lintas  jalan.  Hak  pejalan  kaki  dijelaskan  dalam  Pasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang isinya:
• Pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung, seperti trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya.
• Pejalan  kaki  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  prioritas  saat  sedang menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
• Jika  belum  ada  tempat  penyeberangan,  pejalan  kaki  memiliki  hak  untuk menyeberang  di  tempat  yang  dipilihnya  dengan  memperhatikan  keselamatan dirinya.
Sedangkan untuk kewajiban bagi pejalan kaki dijelaskan dalam Pasal 132 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang isinya:
• Pejalan  kaki  memiliki  kewajiban  untuk  menggunakan  bagian  jalan  yang  sudah diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.
• Pejalan  kaki  memiliki  kewajiban  untuk  menyeberang  di  tempat  yang  telah ditentukan.  Jika  belum  ada  tempat  penyeberangan,  pejalan  kaki  diwajibkan untuk  menyeberang  dengan  memerhatikan  keselamatan  dan  kelancaran  lalu lintas.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
• Untuk  pejalan  kaki  penyandang  disabilitas  diharuskan  untuk  memakai  tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh pengguna jalan lainnya.
Hak  dan  kewajiban  pejalan  kaki  haruslah  didapat  serta  dijalankan  dengan  semestinya. Contoh penerapan hak pejalan kaki ialah menggunakan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang telah disediakan. Jika tidak ada JPO, pejalan kaki bisa menggunakan zebra crossing  atau zebra  cross.  Sedangkan  untuk  contoh  kewajiban  pejalan  kaki  ialah menyeberang dengan hati-hati dan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan  lainnya.  Misalnya  dengan  menunggu  lampu  lalu  lintas  berubah  menjadi  merah untuk  menyeberang.  Akan  teteapi  zebra  cross  yang  biasanya  digunakan  untuk menyebrang ini digunakan untuk ajang fashion show, hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang  yang  di  jelaskan  di  dalam  Pasal  131  UU  Nomor  22  Tahun  2009. Sehingga fasilitas tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Setelah mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban, mari cari tahu pengertian dari pengguna  jalan.  Pengguna  jalan  merupakan  orang  yang  menggunakan  jalan  untuk berlalu  lintas  dari  pengetian  itu  diketahui  bahwa  pengguna  jalan  bukan  hanya kendaraan  bermotor.  Orang  yang  mengendarai  sepeda  atau  becak  juga  merupakan pengguna jalan bahkan orang yang berjalan kaki termasuk dari pengguna jalan. Karena itu pejalan kaki juga memiliki hak atas jalan yang dilaluinya. Bukan hanya hak tentunya, tapi juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pejalan kaki saat menggunakan jalan. Hak  dan  kewajiban  pejalan  kaki  pun  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah  dan dicantumkan  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Pada  UU  tersebut  disebut  bahwa  pejalan  kaki,  merupakan  orang  atau sekumpulan orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
Selain  fasilitas,  pengguna  jalan  yaitu pejalan  kaki  juga  memiliki  hak  untuk  menyebrang dengan  selamat.  Pejalan  kaki  memiliki  hak  menggunakan  jembatan  penyebrangan dengan  aman.  Selain  itu  saat  menyebrang  di zebra  cross,  pejalan  kaki  berhak  untuk mendapatkan  prioritas.  Sehingga  sewajarnya  kendaraan  bermotor  berhenti  saat  ada pejalan  kaki  yang  menyebrang  di zebra  cross.  Bila  suatu  jalan  tidak  memiliki zebra
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
cross atau jembatan penyebarangan, pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan saat menyebrang  di  tempat  yang  dipilih.  Hal  itu  tentunya  bisa  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan keselamatan. Kewajiban lain yang harus dilakukan adalah menyebrang di  tempat  yang  sudah  disediakan,  wajib  menyebrang  melalui  jembatan  penyebrangan atau zerbra crossn, namun bila jembatan penyebarangan dan zebra cross tidak tersedia, bisa menyebrang di tempat yang sekiranya aman dan kewajiban untuk memperhatikan keselamatan serta kelancaran lalu lintas.
Apabila  dilihat  dari  sejarah  dan  tujuan  diciptakannya,  zebra  cross  adalah  marka  jalan yang diperuntukkan menertibkan pengguna jalan. Pembuatan zebra cross melintang di tengah jalan baik itu pada lampu merah atau gedung dengan jumlah pejalan kaki tinggi. Fungsi pertama adalah untuk mempermudah pejalan kaki menyebrangi jalan. Jadi setiap pejalan  kaki  wajib  melewati  zebra  cross  jika  ingin  selamat  menyebrang. Pejalan  kaki yang  ingin  melewati  zebra  cross  wajib  memperhatikan  situasi  lalu  lintas  sebelum menginjakkan  kaki  di  atasnya.  Jika  berada  di  dekat  lampu  lalu  lintas,  maka  tunggu sampai lampu berubah merah baru menyeberang. Fungsi kedua bagi pengemudi baik itu motor,  truk,  bus  dan  juga  mobil  wajib  memperlambat  jalan  ketika  mendekati  marka jalan  ini.  Bukan  hanya  ketika  berada  di  dekat  lampu  merah  saja. Pengendara  harus menurunkan  kecepatan  ketika  melihat  zebra  cross.  Jika  terdapat  orang  yang menyebrang  maka  berhenti  dan  dahulukan  mereka.  Jangan  membunyikan  klakson untuk  memburu  pejalan  kaki  menyebrang  yang  menyanyikan  klakson  akan membahayakan pejalan kaki. Selain itu pengendara juga beresiko terkena denda rambu lalu lintas.
Fungsi  zebra  cross  sangat  ketat  di  negara  lain  seperti  Inggris,  Amerika,  Jepang  dan negara  lainnya. Negara  tersebut  bahkan  telah  menambahkan  rambu  lalu  lintas  khusus pejalan  kaki  di  lampu  merah.  Biasanya  rambu-rambu  dengan  ikon  orang  berjalan berwarna  hijau  menandakan  pejalan  kaki  dapat  menyebrang,  ada  juga  rambu  dengan ikon  orang  yang  berdiri  tegak  dan  ketika  lampu  rambu  menyala  merah  yang  artinya belum  boleh  menyeberang.Beberapa  negara  bahkan  menerapkan  sanksi  yang  sangat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tegas bagi kendaraan yang menabrak manusia atau hewan di zebra cross. Oleh karena itulah pengemudi akan tetap mematuhi marka jalan yang satu ini. Mengenali fungsi dari zebra cross ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang masih sering mengebut di jalanan  tidak  terlalu  banyak  pengendara  yang  mau  menurunkan  kecepatannya  ketika hendak  melintas di  zebra  cross. Hal  tersebut  juga berkaitan dengan sanksi  yang belum tegas ditegakkan bagi pengendara yang menabrak di atas zebra cross.

## 2. Dampak Yang Ditimbulkan Fashion Show Menggunakan Zebra Cross
Akhir-akhir ini ramai penggunaan zebra cross untuk fashion show, beberapa daerah lain di Indonesia meniru aksi fashion show di jalanan, selain mengganggu lalu lintas kegiatan fashion show di zebra cross yang masih terdapat kendaraan bermotor itu memiliki risiko kecelakaan.  Aturan  yang  juga  perlu  diperhatikan  adalah  soal  lokasi  pembuatan  zebra cross adalah harus disesuaikan dengan jarak pandang. Setiap pengemudi memiliki jarak pandang  yang  berbeda  di  jalanan  tertentu. Jarak  pandang  di  jalanan  lurus  dan  datar akan  lebih  jauh  dibandingkan  tikungan  dan  tanjakan  dan  turunan.  Oleh  karena  itulah zebra cross tidak diperkenankan untuk dibuat pada tikungan. Pada jalanan turunan dan tanjakan bukan hanya jarak pandang saja yang pendek tetap kecenderungan kendaraan melaju  dengan  kecepatan  tinggi. Ketika  zebra  cross  dibuat  di  jalanan  tersebut  maka akan membahayakan pejalan kaki sekaligus pengendara. Demi fungsinya bekerja dengan optimal, zebra cross harus dibuat dengan hati-hati. Baik itu dari segi ukuran, warna dan juga lokasinya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dilewatkan. Untuk meningkatkan efisiensi dan  efektivitas penggunaan Ruang  Lalu  Lintas  dan  mengendalikan  pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria Kegiatan fashion show di trotoar yang menggunakan zecra cross itu melanggar Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  di  atur Diatur  dalam  Pasal  131  dan  132.  Pasal  131  UU  Nomor  22  Tahun  2009  mengatur  hak pejalan  kaki  untuk  disediakan  tempat  penyeberangan,  trotoar  dan  fasilitas  lainnya.  Di pasal  132  disebutkan  para  pejalan  kaki  apabila  menyeberang  wajib  menggunakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
tempat yang telah ditentukan. Adapun tempat yang sudah ditentukan itu adalah zebra cross  atau  tempat  penyeberangan,  adapun  soal  sanksi  denda  pelanggaran  UU  Lalu Lintas  tersebut.  Pada  pasal  274  dan  275  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  itu diatur  sanksi  ancaman  pidana  satu  sampai  dua  tahun  tahun  penjara  dan  denda maksimal Rp24 juta sampai Rp50 juta.
Sisi  negatif  dari ajang  fashion  show  ini  diantaranya  banyaknya  remaja  yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras hingga mabuk-mabukan, selain itu juga sering  terjadinya  perkelahian,  perbuatan  onar,  hingga  terjadinya  tawuran  antar kelompok juga mulai membuat resah masyarakat sekitar. Apalagi ketika weekend tiba, semakin  banyak  remaja  yang nongkrong,  potensi  konsumsi  minuman  beralkohol  pun semakin  meningkat.  Begitupun  perselisihan  hingga  tawuran  antar  kelompok  pun semakin  sering  terjadi,  sebagian  masyarakat  mengatakan  bahwa  kegiatan  ini sebenernya sama sekali tidak ada untungnya. Mereka menilai bahwa remaja-remaja itu hanyalah duduk-duduk dan nongkrong saja, tidak ada kegiatan yang bermanfaat lainnya yang dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Banyak  masyarakat  yang  tidak  tertib  lalu  lintas  pada  saat  berkendara  di  jalan  raya sehingga  terjadi  berbagai  pelanggaran  lalu  lintas  yang  kerap  mengakibatkan  kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi seperti:
➢ Pelanggaran menggunakan zebra cross dan trotoar tidak sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
➢ Banyaknya parkir liar yang menggunakan trotoar
2. Untuk  melaksanakan  penertiban  bagi  pelanggar  lalu  lintas  yang  tidak  mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009, dimana pelaksanaannya dilaksanakan dua model penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
➢ Pertama  adalah  pendekatan  edukatif  dengan  memberikan  teguran  atau  peringatan simpatik kepada pelaku pelanggaran dan tentunya tindakan ini ditujukan untuk jenis pelanggaran ringan.
➢ Kedua adalah tindakan yuridis, yakni tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran  lalu  lintas  dan  tindakan  yuridis  mempunyai  konsekuensi  hukuman terhadap pelakunya baik merupakan hukuman pidana, denda dan sebagainya.
3. Kendala-kendala  yang  dihadapi  polisi  dalam  mengimplementasikan  UU  No.  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:
➢ Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  keselamatan  dan ketertiban  dalam  hal  berlalu  lintas.  Masyarakat  sering  tidak  mematuhi  ketentuan dalam  UU  No.  22  Tahun  2009  meskipun  sudah  disosialisasikan.  Masyarakat  mau tertib berlalu lintas hanya pada saat ada polisi saja.
➢ Sarana  dan  prasarana  masih  kurang  memadai  belum  mendukung  100%  dalam menjalankan  undang-undang  tersebut.  Keterbatasan  sarana  untuk  ajang  fashion show sehingga banyak warga yang menggunakan sebra cross sebagai ajang peragaan busana.
4. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun  2009  agar  memupuk  kesadaran  masyarakat  dalam  memahami  dan  menaati peraturan tersebut. Selain itu pihak kepolisian kota Medan juga diharapkan untuk bekerja semaksimal  mungkin  agar  peran  kepolisian  dalam  mengimplementasikan  UU  No.  22 Tahun  2009  dapat  dijalankan  dengan  baik  dan  maksimal  untuk  mewujudkan  lalu  lintas yang tertib, aman dan nyaman.
5. Selain itu diharapkan agar semua baik itu masyarakat, polisi dan pemerintah saling peduli dan bekerjasama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman

## DAFTAR PUSTAKA
Hendariningrum, R., Edy Susilo Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN, M., Babarsari No, J., & Telp, Y. (2018). FASHION DAN GAYA HIDUP: IDENTITAS DAN KOMUNIKASI. In Jurnal Ilmu Komunikasi (Vol. 6, Issue 2). Mei-Agustus.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA.
(2017). ANANG SUGENG CAHYONO .
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA . (n.d.).
Trianingsih, L., & Hidayah, R. (2020). ANALISIS PERILAKU PEJALAN KAKI PADA PENGGUNAAN FASILITAS PENYEBERANGAN DI SEPANJANG JALAN. In INERSIA (Issue 2).
Undang-undang No 22 Tahun 2009 wartakota.tribunnews.com/2022/07/22/