Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84

## PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN MENURUT SUKU DAYAK TAMAN SOSAT
Pricille Anggelica Swadesi, 1 Agus, 2 Sri Ismawati 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Email: a1011211167@student.untan.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Email: agus@hukum.untan.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id

## Abstract
Crimes of theft still often occur around the community, both in cities and villages. Solving crimes of theft in villages more often uses customary law as the first route in resolving these problems. The Indonesian  state  recognizes  the  existence  of  Customary  Law  and  respects  traditional  rights  that develop among indigenous communities. This research aims to discuss the application of Customary Law  in  imposing  sanctions  in  the  form  of  Customary  Sanctions,  especially  for  the  Taman  Sosat Dayak Tribe with the research location in Sungai Lawak Village, Nanga Taman District, Sekadau Regency,  West  Kalimantan  Province.  This  research  uses  empirical  research  with  a  qualitative approach with data collection techniques in the form of direct observation, interviews with parties determined as the population and samples to obtain primary data in the research. The results of this research explain that the application of Customary Law in resolving acts of theft against the Dayak people of Taman Sosat is through the provision of EnomBalas Customary Sanctions or the Sixteen Poku  Customs. This customary  sanction is one  of the sanctions in the Taman Sosat Dayak tribe's customary law which has been preserved from the time of their ancestors. These traditional sanctions can be carried out in each hamlet led by the traditional leader and the parties involved in the theft. In giving sanctions, several supporting equipment is required, such as using chicken blood, palm wine, and traditional bowls. The role of the Dayak Taman Sosat tribal community in preventing theft in Sungai Lawak Village is very important.
Keywords : Customary Law; Customary Sanctions; Theft; Culture

## Abstrak
Tindak kejahatan pencurian masih sering terjadi di sekitar masyarakat baik di kota maupun di desa. Penyelesaian  tindak  kejahatan  pencurian  di  desa  lebih  sering  menggunakan  Hukum  Adat  sebagai jalur  pertama  dalam  penyelesaian  permasalahan  tersebut.  Negara  Indonesia  mengakui  adanya Hukum  Adat serta menghormati hak-hak tradisional yang berkembang  di tengah masyarakat adat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  penerapan  Hukum  Adat  dalam  pemberian  sanksi  berupa Sanksi  Adat  khususnya  bagi  Suku  Dayak  Taman  Sosat  dengan  lokasi  penelitian  di  Desa  Sungai Lawak,  Kecamatan  Nanga  Taman,  Kabupaten  Sekadau,  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  Teknik  pengumpulan data berupa observasi secara langsung, wawancara kepada pihak yang ditentukan sebagai populasi dan sampel untuk mendapatkan data primer dalam penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Hukum Adat dalam menyelesaikan tindak pencurian bagi masyarakat Suku Dayak Taman Sosat  yaitu  melalui  pemberian  Sanksi  Adat  EnomBalas  atau  Adat  enambelas  Poku.  Sanksi  Adat tersebut  merupakan  salah  satu  sanksi  dalam  Hukum  Adat  Suku  Dayak  Taman  Sosat  yang  telah dilestarikan  dari  jaman  nenek  moyang  terdahulu.  Sanksi  Adat  tersebut  dapat  dijalankan  di  dusun masing-masing  yang  dipimpin  oleh  Ketua  Adat  serta  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  tindak pencurian  tersebut.  Dalam  pemberian  sanksi  diperlukan  beberapa  peralatan  pendukung  seperti
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
menggunakan darah ayam, tuak, hingga mangkuk adat. Adanya peran masyarakat adat Suku Dayak Taman Sosat dalam mencegah tindak pencurian di Desa Sungai Lawak sangat berperan penting.
Kata Kunci : Hukum Adat; Sanksi Adat; Tindak Pencurian; Masyarakat Adat

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang mempunyai banyak sekali suku bangsa beserta  adat  istiadatnya.  Hal  ini berdasarkan  adanya  sensus  BPS  yang pada  tahun  2010  dengan  jumlah  suku bangsa  sebanyak  1.340  dan  memiliki sekitar  300  lebih  kelompok  suku bangsa  dan  etnik.  berdasarkan  Pasal  1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa
Indonesia
merupakan  negara  hukum. 1 Oleh karena  itu  semua  perbuatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  akan  selalu berlandaskan oleh hukum dan peraturan  yang  telah  tercantum  dalam Perundang-Undangan.  Sebagai  negara hukum yang memiliki banyak suku dan adat  istiadat,  maka  diperlukan  juga Hukum  Adat  guna  menyelesaikan permasalahan  adat  di  masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.
Adat merupakan salah satu pencerminan jiwa bangsa yang bersangkutan  dan  merupakan  unsur
1 Tubagus  Rismunandar  Ruhijat, Memperkuat
Peradaban Hukum
Dan Ketatanegaraan  Indonesia,  (Jakarta:  Bunga Rampai, 2019).
penting  yang  menunjukan  identitas kepada  bangsa  terhadap  kebudayaan masyarakat setempat. Masyarakat yang mengulangi kebiasaan atau adat tersebut  secara  turun  temurun  dan memberlakukannya dalam setiap kegiatan masyarakat di daerah tersebut, maka  penggunaan  adat  tersebut  akan terus-menerus  sebagai  sebuah  hukum atau  peraturan  tidak  tertulis  di  daerah tersebut,  hal  tersebut  dapat  disebut sebagai  Hukum  Adat.  Namun,  tidak semua  adat  merupakan  Hukum  Adat, hal tersebut dikarenakan adat tidak ada yang  mempunyai  sanksi  dan  ada  yang mempunyai sanksi. Adat yang memiliki  sanksi  serta  bersifat  hukum dapat  disebut  sebagai  Hukum  Adat. Istilah  Hukum  Adat  sering  digunakan sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis  di  dalam  peraturan  atau Perundang-Undangan.  Hukum  yang tidak  tertulis  atau  disebut  adat  sudah dituliskan  dalam  Pasal  32  UUD Sementara  1950  yaitu  sebagai  hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaaan yang dipertahankan
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
didalam  pergaulan  hidup,  baik  di  kota maupun di desa-desa (Customory Law).
Penggunaan  Hukum  Adat  di Indonesia dikarenakan banyaknya kebudayaan  atau  adat  istiadat  dari berbagai  suku  di  Indonesia  yang berbeda-beda.  Cir  khas  Hukum  Adat sebagai  Hukum  Positif  merupakan hukum  yang  sebagian  besar  bersifat tidak  tertulis,  namun  penerapannya dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat  adat  yang  memberlakukan Hukum  Adat  tersebut.  Hukum  Adat berkembang  mengikuti  perkembangan dari masyarakat dan tradisi rakyat yang ada.  Pengakuan  Hukum  Adat  oleh masyarakat  merupakan  salah  satu endapan  atau  nilai  yang  terkandung dalam Hukum
Adat. Dalam
perkembangannya, praktik  yang terjadi dalam masyarakat Hukum Adat, keberadaannya  sering  menimbulkan pertanyaan-pertanyaan  apakah  aturan hukum  adat  ini  tetap  dapat  digunakan untuk  mengatur  kegiatan  sehari-hari masyarakat  dan  menyelesaikan  suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.
Tindak  kejahatan  yang  sering terjadi  di  seluruh  wilayah  baik  dalam jumlah  besar  maupun  kecil  adalah
tindak  kejahatan  pencurian.  Tindak kejahatan pencurian di Indonesia memiliki tingkat kasus tertinggi dengan jumlah  kasus  yaitu  66.903  kasus  atau 28,64  persen  dari  jumlah  tindak kejahatan yang ada di Indonesia. 2 Pasal 362  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana menjelaskan batasan dari adanya pencurian. Pasal tersebut menjelaskan  bahwa  tindak  pencurian harus memenuhi beberapa aspek seperti adanya tindakan yaitu mengambil, barang yang menjadi objek sasaran dalam tindak kejahatan tersebut yang sekaligus adalah kepunyaan orang lain,  dan  pencurian  telah  memenuhi aspek apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.
Tindak kejahatan pencurian sudah  cukup  familiar  di  seluruh wilayah  Indonesia  termasuk  di  Desa Sungai  Lawak.  Desa  Sungai  Lawak merupakan salah satu desa yang berada di  Kabupaten  Sekadau,  Kalimantan Barat.  Desa  ini  memiliki  empat  dusun yaitu  Dusun  Serirang,  Dusun  Sungai Lawak,  Dusun  Senapan,  dan  Dusun Sungai  Kase.  Desa  ini  memiliki  jarak
2 Pusiknas Bareskim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencuri an_di_%E2%80%98puncak%E2%80%99_krim inalitas.
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
tempuh  sejauh  295  Km  dari  ibu  kota Kalimantan  Barat,  Pontianak.  Desa yang memiliki 1.712 jiwa ini mayoritas menganut  agama  Kristen  Katolik  dan memiliki  suku  khas  yaitu  Suku  Dayak Taman  Sosat  atau  yang  dikenal  Suku Dayak  Taman  Sekadau.  Oleh  karena itu,  segala  kegiatan  dan  tata  hukum  di desa  iini  masih  menggunakan  sistem Hukum Adat.
Penyelesaian  yang  dilakukan  di desa  ini  dalam  memproses  tindak kejahatan  pencurian  yaitu  memberikan pengajaran  berupa  sanksi  adat  hingga proses  hukum  positif.  Selain  itu, adanya  pencegahan  atau  peringatan yang  dilakukan  dari  perangkat  desa kepada  masyarakat  di  Desa  Sungai Lawak untuk mencegah adanya tingkat kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil observasi  secara  langsung  di  lokasi penelitian,  tindak  pencurian  yang sering  terjadi  dalam  kurun  waktu  2 tahun belakangan adalah tindak pencurian  buah  sawit  dan  dilakukan oleh masyarakat setempat kepada pihak perusahaan buah sawit yang mengelola perkebunan  sawit  di  daerah  tersebut. Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan pelaku  melakukan  tindak  pencurian yaitu akibat ekonomi yang belum stabil.
Penyelesaian  yang  digunakan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan tindak kejahatan pencurian adalah menggunakan Hukum Adat  berupa  pemberian  Sanksi  Adat kepada  pelaku  kejahatan.  Penerapan sanksi tersebut  didasarkan oleh adanya tradisi  yang  sudah  ada  sejak  zaman nenek  moyang.  Topik  permasalahan dalam penelitian ini ingin memperjelas adanya  penerapan  Hukum  Adat  dalam memberikan  sanksi  kepada  pelaku tindak  pencurian.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terhadap penerapan Hukum  Adat  yang  berlaku  di  Desa Sungai  Lawak  oleh  Masyarakat  Adat Suku  Dayak  Taman  Sosat  dan  untuk mengetahui  peran  masyarakat  Suku Dayak Taman Sosat dalam menanggulangi  tindak  pencurian  di Desa Sungai Lawak.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  penelitian  empiris  atau penelitian  doktrinal  yaitu  penelitian yang  berfokus  dalam  mengkaji  data mengenai proses terjadinya atau bekerjanya  hukum  di  dalam  suatu masyarakat.  Dalam  penelitian  ini, penulis  melakukan  suatu  riset  untuk
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
mendapatkan data
berdasarkan observasi dan wawancara yang berkaitan  dengan  identifikasi  hukum (hukum  tidak  tertulis).Jenis  data  yang mendasari  penelitian  hukum  ini  adalah data  primer  berupa  fakta-fakta  sosial dan  didapatkan  langsung.  Teknik pengumpulan  dan  pengolahan  data yaitu  bersumber  kepada  pihak-  pihak terkait  dan  masyarakat  setempat  yang dilakukan berdasarkan observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi  langsung  dilapangan  atau lokasi  penelitian.  Dalam  penelitian empiris ini membutuhkan populasi dan sampel yaitu beberapa pihak yang akan diwawancari  terkait  permasalahan  di dalam penelitian ini.
1. Populasi Adapun populasi pada penelitian ini yaitu:
a. Kepala  Desa  di  Desa  Sungai Lawak.
b. Ketua Adat Suku Dayak Taman Sosat di Desa Sungai Lawak.
c. Masyarakat  Adat  Suku  Dayak Taman Sosat
2. Sampel
Adapun sampel pada penelitian ini yaitu:
a. Kepala  Desa  di  Desa  Sungai
Lawak.
b. Ketua Adat Suku Dayak Taman Sosat di Desa Sungai Lawak.
c. Masyarakat  Adat  Suku  Dayak Taman Sosat.

## PEMBAHASAN

## A. Tindak  Pencurian  Yang  Terjadi

## Di Desa Sungai Lawak
Menurut  Hukum  Pidana,  tindak pencurian  tercantum  dalam  Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana  BAB  XXII.  Dari pemaparan Peraturan Perundang- Undangan tersebut, menjelaskan bahwa tindak pencurian harus memenuhi  beberapa  aspek  seperti adanya  tindakan  yaitu  mengambil, barang  yang  menjadi  objek  sasaran dalam  tindak  kejahatan  tersebut  yang sekaligus  adalah  kepunyaan  orang lain,  dan  pencurian  telah  memenuhi aspek  apabila  perbuatan  tersebut adalah  perbuatan  yang  melawan hukum.  Perbuatan yang  sering terjadi di  masyarakat  luas  baik  di  desa maupun  di  kota  dan  merupakan perbuatan  yang  merugikan  banyak pihak  salah  satunya  adalah  tindak pencurian.    Maka  dari  itu  sering dilakukan  tindakan  pencegahan  untuk mencegah  tindak  pencurian  yang
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Tindak  pencurian  rawan  terjadi dikarenakan adanya kesempatan untuk pelaku melakukan tindak tersebut dan adanya kelalaian beberapa pihak dalam menjaga keamanan  sekitar.  Delik  dari  tindak pencurian  yaitu  salah  satu  jenis kejahatan terhadap kepentingan individu  yang  merupakan  kejahatan terhadap  harta  benda  atau  kekayaan. Pengertian  tindak  pencurian  dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
1. Pencurian  secara  aktif,  tindakan mengambil  hak  milik  orang  lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian  secara  pasif,  tindakan menahan  apa  yang  seharusnya menjadi milik orang lain.
Pencurian  yang  terjadi  pada masyarakat  adat  dapat  ditindaklanjuti berdasarkan  Hukum  Adat  di  daerah tersebut  tanpa  melanggar  ketentuan hukum  negara  tertulis  yang  telah berlaku. Desa Sungai Lawak memiliki  catatan  kasus  pencurian yang  terjadi  dengan  kurun  waktu 2022  hingga  2023.  Tindak  pencurian yang  terjadi  di  Desa  Sungai  Lawak meliputi  empat  dusun  yaitu  tindak
pencurian  buah  sawit  sebanyak  5 kasus yang berada di Dusun Serirang sebanyak  1  kasus  pada  tahun  2022 dan  1  kasus  pada  tahun  2023,  di Dusun Sungai Kase sebanyak 1 kasus pada  tahun  2023,  dan  di  Dusun Senapan sebanyak 2 kasus pada tahun 2023.  Selain  itu,  terdapat  kasus pencurian  besi  sebanyak  1  kasus  di Dusun  Sungai  Lawak  pada  tahun 2023.  Tindak  pencurian  buah  sawit merupakan  kasus  pencurian  paling banyak terjadi di Desa Sungai Lawak. Buah  sawit  yang  dicuri  merupakan buah  sawit  milik  perusahaan  sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta dan  berada  di  Desa  Sungai  Lawak. Kasus pencurian yang berada di Desa Sungai  Lawak  tidak  hanya  dilakukan oleh  orang  tua  saja,  namun  terdapat beberapa kasus tindak pencurian yang dilakukan  oleh  anak-anak  hingga remaja. Pelaku tindak pencurian yang terjadi  di  Dusun  Senapan  pada  tahun 2023  dilakukan  oleh  anak  dibawah umur  atau  17  tahun  kebawah  dan pada tahun yang sama dilakukan oleh 2 orang remaja dibawah 21 tahun.

## B. Sanksi Adat Dayak Taman Sosat
Sanksi  Adat  menurut  Lesquillier adalah  tanggapan  adat  merupakan tindakan-tindakan  yang  bermaksud
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
mengembalikan  ketentraman  magis dan  meniadakan  atau  menetralisis suatu  keadaan  sial  yang  ditimbulkan oleh  pelanggaran  adat. 3 Sanksi  Adat pada  tiap  masing-  masing  daerah berbeda-beda  tergantung  dari  proses adatnya hingga putusan yang diberikan  oleh  kepala  adat  untuk pelaku  kejahatan  yang  terjadi  di daerah  tersebut.  Sanksi  adat  berguna bagi  masyarakat  adat  disuatu  daerah sebagai stabilitator untuk
mengembalikan  keseimbangan  alam lingkungan dengan dengan masyrakat termasuk  dengan  dunia  gaib  atau mempunyai maksud untuk mengadakan  perawatan  agar  tradisi- tradisi  kepercayaan  adat  menjadi tidak  goyah  sehingga  kestabilan masyarakat dapat terwujud. 4
Sanksi  Adat  berupa  reaksi  dari masyarakat  adat  yang  bersangkutan yang dilakukan oleh penguasa masyarakat  hukum  seperti  Ketua Adat  dan  pengurus  desa  lainnya terhadap si pelaku pelanggar peraturan  adat  untuk  dijatuhkan
3 Ani  Triwati,  et,all,  Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018).
4 I  Dewa  Made  Suartha,  Hukum  Dan Sanksi  Adat  Perpektif  Pembaharuan  Hukum Pidana. (Malang: Setara Press, 2015).
hukuman  atau  sanksi.  Sanksi  Adat merupakan  kontrol  sosial  dalam masyarakat  adat  itu  sendiri,  hal tersebut  dikarenakan  Sanksi  Adat adalah  titik  tumpu  dari  penyelesaian masyarakat adat terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya.  Jenis-jenis  Sanksi  Adat terhadap pelanggaran Hukum Adat di beberapa  lingkungan  Hukum  Adat  di Indonesia yaitu sebagai berikut:
1. Pengganti kerugian-kerugian immaterial dalam berbagai rupa.
2. Bayaran  uang  adat  kepada  yang terkena,  yang  berupa  benda  sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup  malu  atau  permintaan maaf.
4. Berbagai  hukuman  badan  hingga hukuman mati.
5. Pengasingan  dari  masyarakat  serta meletakkan  orang  itu  di  luar  tata hukum. 5
Suku Dayak Taman Sosat memiliki  berbagai  sanksi  adat  salah satunya adalah Sanksi Adat Enombalas Poku. Sanksi Adat Enombalas lebih sering disebut dengan  adat  enambelas  atau  enam
5 Soepomo,  Bab-Bab  Tentang  Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
belas  poku.  Sanksi  adat  ini  masih digunakan  oleh  masyarakat  Dayak Taman  Sosat  terkhususnya  di  Desa Sungai Lawak dalam menindaklanjuti permasalahan  pencurian  yang  terjadi dalam  masyarakat  tersebut.  Sanksi adat  EnomBalas  Poku  sudah  ada sejak  jaman  nenek  moyang  Suku Dayak  Taman  Sosat.  Poku  yang dimaksud  dalam  sanksi  adat  ini  yaitu mangkok.  Mangkok  yang  digunakan dalam sanksi adat ini adalah mangkok adat  berukuran  kecil  dengan  total banding  harga  sebesar  Rp10.000,00 per  mangkok.  Satu  Poku  berarti  tiga mangkok  yang  ditumpuk  menjadi satu.
Sanksi  adat  enambelas  memiliki maksud  yaitu  enambelas  poku,  hal tersebut  berarti  16  dikali  3  sehingga menjadi  48  mangkok  yang  ditumpuk menjadi  satu.  Sanksi  Adat  ini  juga menggunakan beberapa bahan pendukung  seperti  darah  ayam  yang ditaruh  diatas  mangkok  tertinggi, ayam  satu  ekor  dengan  berat  kurang lebih  2  kilogram,  dan  tuak  Adat Dayak  (minuman  berfermentasi  dan beralkohol)  sebanyak  satu  botol. Pemberian sanksi adat ini dikhususkan kepada pelaku pencurian
yang diproses secara adat oleh kepala adat dan masyarakat setempat.

## C. Penerapan  Hukum  Adat  Dalam Pemberian Sanksi Adat
Adat  berasal  dari  bahasa  Arab yang  berarti  kebiasaan  yang  secara etimologi  dapat  didefinisikan  sebagai perbuatan  yang  dilakukan  berulang- ulang  lalu  menjadi  kebiasaan  yang tetap  dan  dihormati  setiap  orang, maka  kebiasaan  itu  menjadi  adat. Adat merupakan salah satu pencerminan jiwa bangsa yang bersangkutan  dan  merupakan  unsur penting  yang  menunjukan  identitas kepada  bangsa  terhadap  kebudayaan masyarakat  setempat.  Tidak  semua adat  merupakan  Hukum  Adat,  hal tersebut  dikarenakan  adat  tidak  ada yang mempunyai sanksi dan ada yang mempunyai sanksi. Adat yang memiliki  sanksi  serta  bersifat  hukum dapat  disebut  sebagai  Hukum  Adat. Istilah Hukum Adat sering digunakan sebagai  sinonim  dari  hukum  yang tidak  tertulis  di  dalam  peraturan  atau Perundang-undangan. Prof. Djojodigoeno,  menjelaskan  bahwa Hukum  Adat  adalah  hukum  yang tidak  bersumber  kepada  peraturan-
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
peraturan. 6 Definisi  adat  sudah tertulis dalam Pasal 32 UUD Sementara 1950 yaitu sebagai hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaaan yang dipertahankan didalam  pergaulan  hidup  masyarakat desa maupun kota ( Customory Law ).
Hukum  Adat  di  suatu  daerah dapat  diterapkan  dalam  kehidupan masyarakat  sehari-hari.  Penerapan Hukum  Adat  dapat  dilakukan  dalam masyarakat  apabila  terdapat  aturan serta  sanksi  yang  sesuai  dengan Hukum  Adat  yang  berlaku  di  daerah tersebut. Hukum Adat di Desa Sungai Lawak  diterapkan  oleh  masyarakat adat Suku Dayak Taman Sosat dalam menjalani  kehidupannya  sehari-hari. Penerapan  Hukum  Adat  tersebut dipimpin  oleh  kepala  adat  salah satunya dalam pemberian sanksi adat. Pemberian  sanksi  adat  sesuai  dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak  kejahatan,  seperti  pelaku tindak pencurian yang akan dikenakan  sanksi  adat  yaitu  Sanksi Adat EnomBalas atau Adat 16.
Tindak pencurian pada masyarakat  adat  Suku  Dayak  Taman
6 Djojodigoeno Asas-Asas Hukum Adat , (Yogyakarta: Yayasan Badan Gama, 1958).
Sosat  di  Desa  Sungai  Lawak  bisa diselesaikan  melalui  dua  alternatif yaitu melalui kekeluargaan dan melalui sanksi adat yang berlaku. Hal tersebut  tergantung  dari  korban  yang merasa  dirugikan  oleh  perbuatan pelaku  sehingga  berhak  memutuskan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan ataupun diberikan sanksi  adat.  Melalui  kekeluargaan apabila  korban  dari  tindak  pencurian tidak  mempermasalahan  perbuatan pelaku  dan  menyelesaikan  antara pihak  pelaku  dan  korban  saja. Sedangkan  Jalur  adat  dilakukan apabila  korban  merasa  dirugikan  dan terjadi  kesalahpahaman  yang  terjadi berulang antara pelaku tindak pencurian  dengan  korban  sehingga rentan  terjadi  perselisihan  yang  dapat merugikan  kedua  belah  pihak  bahkan masyarakat setempat.
Penerapan  Hukum  Adat  dalam pemberian  Sanksi  Adat  EnomBalas dapat dibedakan berdasarkan beberapa  ketentuan  seperti  menurut usia dan jabatan pelaku yang melakukan  tindak  pencurian  tersebut. Biasanya  untuk  pelaku  yang  masih berusia dibawah umur yang melakukan  tindak  pencurian  akan dikenakan juga Sanksi Adat
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
EnomBalas  namun  dibagi  setengah yang  pada  awalnya  berjumlah  16 poku  (16  dikali  3  mangkok)  menjadi 8  poku  (8  dikali  3  mangkok)  saja. Namun  jika  perbuatannya  tersebut tidak terlalu fatal maka akan dikenakan  adat  pengajaran.  Hal  yang diajarkan dapat  berupa norma-norma, etika dasar, hingga sanksi ringan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan kecil.
Pengurus desa adalah masyarakat yang  memiliki  tanggungjawab  lebih terhadap masyarakat di desa, sehingga saat pengurus desa melakukan  tindak  pencurian  maka sanksi  adat  yang  dikenakan  akan lebih besar daripada masyarakat biasa. Pengurus desa yang melakukan tindak  pencurian  di  Desa  Sungai Lawak  akan  dikenakan  Sanksi  Adat EnomBalas  atau  adat  16,  namun sanksi  adat  tersebut  akan  ditambah sebanyak  dua  kali  lipat.  Sehingga pengurus adat tersebut akan dikenakan  sanksi  adat  sebanyak  32 poku  (32  dikali  3  mangkok)  oleh kepala  adat  setempat.  Pelaku  tindak pencurian  yang  terkena  Sanksi  Adat EnomBalas  atau  Adat  16  diharuskan mengikuti  tradisi  ini.  Jika  pelaku pencurian  tidak  bisa  memberikan
sejumlah  mangkok  untuk  memenuhi adat ini, maka pelaku dapat membayar dengan harga Rp30.000,00 (1  mangkok=Rp10.000,00  dikali  3 poku)  dikali  16  sesuai  dengan  sanksi adat yang dikenakan oleh kepala adat setempat.  Pelaku  pencurian  bisa dikenakan  sanksi  adat  yang  lebih besar  apabila  menggulangi  tindak kejahatannya lagi.
Saat  memberikan sanksi adat  ini, biasanya terjadi kesalahpahaman terhadap  pelaku  dan  korban.  Oleh karena  itu,  kepala  adat  memiliki peran penting yaitu sebagai penengah dalam permasalahan tersebut. Permasalahan yang biasa terjadi yaitu pelaku  yang  tidak  jujur  terhadap tindakkan  yang  telah  dilakukannya. Semisalnya  pelaku  tertangkap  basah telah  mencuri  barang  milik  korban, namun  pelaku  menyangkal  telah melakukan pencurian tersebut sehingga  menimbulkan  pertikaian antara  pelaku  dan  korban.  Oleh karena  itu  kepala  adat  berhak  untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut  dengan  memberikan  Sanksi Adat  EnomBalas  Poku  tersebut. Namun, karena pelaku telah menyangkal perbuatannya maka sanksi  adat  tersebut  akan  ditambah
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
sesuai  yang  ditetapkan  oleh  Kepala Adat setempat.
Penerapan Sanksi Adat EnomBalas ini masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan dalam penerapan  sanksi  adat  tersebut  dapat menyebabkan  masalah  baru  yang harus diselesaikan baik dari masyarakat  setempat  hingga  ketua adat  yang  memiliki  tugas  memimpin berjalannya  penerapan  sanksi  ini. Hambatan  dalam  penerapan  Sanksi Adat  EnomBalas  ini  dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat  adat  terkait  Hukum  Adat ini, sehingga masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai yang terkandung  dalam  Hukum  Adat  ini. Dalam  penerapannya  juga  masih terdapat hambatan seperti
ketidakjujuran pelaku tindak pencurian, sehingga mempersulit dilakukannya  Hukum  Adat  ini  dan dapat  menimbulkan  fitnah  atau  salah paham  antara  pihak  korban  maupun pelaku  yang  terlibat  kasus  tindak pencurian ini. Penerapan Sanksi Adat EnomBalas  atau  Adat  16  Poku  ini dibutuhkan  pemahaman  yang  luas terhadap
Hukum Adat hingga
pemberian sanksi adatnya. Hal tersebut bertujuan agar sanksi adat ini
tidak  sembarangan  diberikan  dan menimbulkan
ketimpangan khususnya antara Ketua Adat setempat dan masyarakat adat.

## D. Peran  Masyarakat  Adat  Dalam Mencegah Tindak Pencurian
Masyarakat  Adat  bertugas  untuk melestarikan keberagaman adat ataupun  tradisi  kepada  keturunannya sehingga  Hukum  Adat  yang  sudah ada  sejak  lama  tidak  hilang  oleh pergantian waktu. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  18  B  Ayat  (2) sebagai hasil amandemen kedua yang menyatakan  bahwa  negara  mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. 7
Salah  satu  Masyarakat  Adat adalah  Suku  Dayak  Taman  Sosat yang  berada  di  Desa  Sungai  Lawak,
7 Abdurrahman, https://www.bphn.go.id/data/documents/mekan isme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf.
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau,  Provinsi  Kalimantan  Barat. Dayak  Taman  atau  seringkali  juga dikenal  dengan  istilah  orang  Taman adalah  salah  satu  sub  suku  Dayak yang  bermukim  di  hulu  Sungai Kapuas,  yang  umumnya  terdapat  di Kecamatan  Kedamin  dan  sebagian kecil terdapat di Kecamatan Putussibau,  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Dayak  Taman  Sosat  adalah  suku Dayak  yang  berada  di  Kabupaten Sekadau  khususnya  di  Desa  Sungai Lawak,  Kecamatan  Nanga  Taman. Sosat memiliki arti sesat yang dimana penggunaan
pengertian ini dimaksudkan karena masyarakat Suku Dayak Taman Sosat merupakan pendatang  atau  suku  Dayak  yang tersesat  di  daerah  Sekadau  yang berasal  dari  daerah  Kapuas  Hulu. Oleh karena itu, Suku Dayak Taman  Sosat  memiliki  pengertian yaitu  Suku  Dayak  Taman  yang tersesat.
Peranan  Masyarakat  Adat  Dayak Taman  Sosat  sangat  dibutuhkan dalam  mencegah  tindak  kejahatan khususnya  untuk  mencegah  tindak kejahatan  pencurian  yang  bisa  terjadi di  Desa  Sungai  Lawak.  Selain  untuk mencegah  tindak  kejahatan,  peran
Masyarakat Adat Suku Dayak Taman Sosat adalah sebagai pewaris kebudayaan ataupun tradisi dari suatu Hukum  Adat  yang  sudah  ada  sejak jaman  nenek  moyang  terdahulu. Peranan masyarakat adat Suku Dayak Taman  Sosat  di  desa  ini  terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan  tersebut  memiliki  maksud untuk  menyesuaikan  tugas  serta peranan  sesuai  dengan  kemampuan dan  status  sosialnya  masing-masing. Peran  masyarakat  adat  juga  harus didukung oleh peran para pejabat atau pemerintah desa yang memiliki peran sebagai  contoh  yang  baik  untuk masyarakat.
Peran Ketua Adat di Desa Sungai Lawak  berperan  sebagai  mediator antara  Hukum  Adat  dan  masyarakat adat.  Sebagai  mediator,  ketua  adat harus  memahami  hukum  adat  serta sanksi adat  yang  akan dikenakan jika melakukan  suatu  tindak  kejahatan sesuai  dengan  kesepakatan  bersama dan  tradisi  turun  temurun.  Dalam mencegah  tindak  kejahatan  salah satunya  tindak  kejahatan  pencurian, ketua  adat  berperan  aktif  untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat terkait adanya hukum  adat  yang  berlaku  di  daerah
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
tersebut.  Selain  itu,  ketua  adat berperan aktif sebagai pemberi sanksi adat  jika  masyarakat  melakukan tindak pencurian tersebut. Ketua Adat harus bekerjasama dengan pemerintah desa  setempat  dan  masyarakat  adat dalam menanggulangi tindak kejahatan  pencurian  yang  bisa  terjadi di  Desa  Sungai  Lawak.  Ketua  Adat termasuk  dalam  Masyarakat  Adat Suku  Dayak  Taman  Sosat  berperan penting dalam mencegah suatu tindak kejahatan  sekaligus  menjadi  tokoh dalam  melestarikan  tradisi  sejak jaman nenek moyang terdahulu.
Masyarakat  Adat  Dayak  Taman Sosat  di  Desa  Sungai  Lawak  tidak hanya berada di Dusun Sungai Lawak namun  juga  terdapat  di  dusun-dusun sekitar, seperti Dusun Senapan,
Dusun  Seirang,  dan  Dusun  Sungai Kase. Penerapan Hukum Adat beserta Sanksi  Adat  pada  tiap  dusun  adalah sama. Namun penyelesaian permasalahan  dan  pemberian  Sanksi Adat  kepada  pelaku  tindak  kejahatan di tiap dusun dilakukan oleh masyarakat  setempat  dengan  Ketua Adat  masing-masing  dusun.  Oleh karena  itu,  peran  Ketua  Adat  di  tiap dusun dalam mencegah tindak kejahatan salah satunya tindak
kejahatan  pencurian  yang  bisa  terjadi di  setiap  dusun  sangat  dibutuhkan. Ketua  Adat  di  setiap  dusun  harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan  juga  kepada  masyarakat  adat masing-masing dusun dalam menerapkan  Hukum  Adat  beserta pemberian Sanksi Adat dalam mencegah tindak kejahatan pencurian agar  tidak  terjadi  kembali  di  dusun masing-masing.
Pekerja  jasa  seperti  guru  dan tenaga kesehatan yang berada di Desa Sungai  Lawak  juga  memilik  peran penting dalam mencegah suatu tindak kejahatan  pencurian  yang  bisa  terjadi di  lokasi  setempat.  Sebagai  tenaga jasa  yang  berada  di  tempat  tersebut, sudah  seharusnya  untuk  mengikuti dan memahami peraturan serta Hukum Adat yang ada dan berkembang  di  tengah  masyarakat adat  sekitar.  Oleh  karena  itu,  peran pekerja  jasa  dalam  mencegah  tindak kejahatan  pencurian  yaitu  sebagai pihak yang tidak melakukan perbuatan tersebut dan menjadi pihak yang  turut  ambil  bagian  dalam menjaga  keamanan  desa  setempat agar  tindak  kejahatan  tersebut  tidak terjadi kembali di Desa Sungai Lawak. Adapun  upaya  yang  dilakukan  yaitu
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
dalam  mencegah  tindak  pencurian  di Desa Sungai Lawak yaitu:
1) Menyampaikan  himbauan  kepada masyarakat  melalui  pengumuman di gereja pada hari minggu.
2) Sosialisasi kepada masyarakat untuk  mencegah  suatu  tindakkan kejahatan  salah  satunya  tindak pencurian  yang  bisa  terjadi  di sekitar masyarakat setempat.
3) Bekerjasama dengan pihak keamaan baik dari pihak perusahaan  yang  berada  di  Desa Sungai  Lawak  maupun  dengan keamanan  setempat.  Pemerintah Desa berperan aktif sebagai perantara  antara  pihak  perusahaan dengan masyarakat sekitar.
4) Tetap  mengawasi  tingkah  laku masyarakat setempat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Suku Dayak Taman Sosat merupakan suku yang banyak menepati Desa  Sungai  Lawak.  Oleh  karena  itu, Hukum  Adat  yang  berlaku  di  Desa Sungai  Lawak  adalah  Hukum  Adat yang  diterapkan  oleh  Masyarakat  Adat Suku  Dayak  Taman  Sosat.  Kasus pencurian  yang  terjadi  di  Desa  Sungai
Lawak  pada  tahun  ini  ada  sekitar  5 kasus  dengan  4  kasus  pencurian  buah sawit  dan  1  kasus  pencurian  besi dengan  rentang  umur  diatas  40  tahun. Sanksi  Adat  bagi  tindak  pencurian  di Desa  Sungai  Lawak  adalah  Sanksi Adat  EnomBalas  Poku  atau  dapat disebut Adat 16. Poku artinya mangkuk atau  mangkuk  Adat  Dayak.  Satu  Poku berarti  3  mangkuk  atau  seharga Rp10.000. Sehingga 16 Poku berarti 16 dikali  3  mangkuk  atau  sebanyak  48 tumpuk mangkuk adat.
Penerapan  Sanksi  Adat  dapat diberikan berdasarkan usia serta jabatan  dari  pelaku  tindak  kejahatan pencurian  tersebut.  Jika  berdasarkan usia,  maka  pemberian  Sanksi  Adat akan  dilakukan  sebesar  8  Poku  atau setengah dari Adat 16, namun perbuatan  pencurian  tersebut  harus diberikan  adat  pengajaran  terlebih dahulu  sebelum  dikenai  Sanksi  Adat. Berdasarkan  jabatan  atau  status  sosial, maka  penerapan  Sanksi  Adat  akan ditambah  sebanyak  dua  kali  lipat  atau 32  Poku.  Peran  masyarakat  dapat ditinjau  berdasarkan  tugas  ataupun status  sosial  seperti  Ketua  Adat  yang memiliki peran sebagai mediator Hukum Adat dan masyarakat, Pemerintah  Desa  yang  memiliki  peran
Pricille  Anggelica Swadiesi  dkk,  Penerapan  Hukum  Adat dalam  Pemberian  Sanksi  Bagi  Pelaku  Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat, Halaman 70-84
tertinggi sebagai contoh baik masyarakat,  Masyarakat  Adat  yang memiliki peran dalam menjaga keamanan tempat tinggalnya dan melestarikan adat istiadat, serta pekerja jasa  maupun  pendatang  yang  harus mengikuti  Hukum  Adat  yang  berlaku di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, https://www.bphn.go.id/data/do cuments/mekanisme_pengakua n_masy_hkm_adat.pdf.
Ani  Triwati,  et,all, Revitalisasi  Hukum
Pidana  Adat  Dan  Kriminologi Kontemporer,
Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018. I  Dewa  Made  Suartha, Hukum  Dan Sanksi Adat Perpektif Pembaharuan  Hukum  Pidana ,
Malang: Setara Press, 2015.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Pasal  362-367  BAB  XXII
Tentang Tindak Pencurian.
M.M.Djojodigoeno, Asas-Asas  Hukum Adat, Yogyakarta: Yayasan
Badan Gama, 1958. Pusiknas Bareskim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/detai l_artikel/pencurian_di_%E2%8 0%98puncak%E2%80%99_kri
minalitas.
Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982. Tubagus Rismunandar Ruhijat, Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia , Jakarta: Bunga Rampai, 2019. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Pasal  1  Ayat  (3) Tentang Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Pasal  18  B  Ayat  (2) Tentang  Masyarakat  Hukum Adat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.