## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam
(Perspektif Maqasid Al-Shari’ah )

## Muhammad Za’im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, A. Rofi’ud
Darojad
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: zaim19991@gmail.com, ani342305@gmail.com, rafiud9933@gmail.com

## Pendahuluan
Rujuk secara etimologi adalah kembali, sedangkan secara terminologi rujuk  adalah  kembalinya  seorang  istri  pada  suatu  perkawinan  ketika masih  dalam  masa  iddah  selain  talak bāin dengan  cara-cara  tertentu. 1 Rukun atau unsur yang disepakati oleh ulama dalam rujuk adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk. 2
1 Muhāmmad bin Qash ῑ m Al-Ghaz ῑ , Fat ḥ al-Qorīb, (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), hlm. 48 2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 341
Abstrak: Rujuk  dalam  hukum  Islam  sah  tanpa sepengetahuan  atau  sepertujuan  istri.  Imam-imam  Mazhab dalam  literatur  kitab  fikih,  semuanya  sepakat  bahwa  tidak diperlukan  izin  istri  dalam  proses  rujuk,  sehingga  seorang suami  berhak  merujuk  istrinya  kapan  saja  selama dia  masih dalam  masa  iddah  tanpa  kerelaan  seorang  istri  sedangkan dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  rujuk  sah  hukumnya apabila sudah mendapat izin dari istri tertuang dalam pasal 165  KHI  yang  bunyinya  demikian  “Rujuk  yang  dilakukan tanpa  persetujuan  bekas  istri,  dapat  dinyatakan  tidak  sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, bersifat kualitatif deskriptif analitik yang berusaha menganalisanya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif  dan  mendalam  untuk  mengambil  kesimpulan yang  selaras  dengan  pokok  masalah  menggunakan  teori Maqasid  al-Shari’ah .  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa, izin istri diperlukan dalam rujuk agar selaras dengan tujuan-tujuan  syari’ah  ( Maqasid  al-Shari’ah ):  Mengatur hubungan  laki-laki  dan  perempuan,  Menjaga  keturunan, Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, Menjaga  garis  keturunan,  Menjaga  keberagaman  dalam keluarga,  Mengatur  pola  hubungan  yang  baik  dalam keluarga dan  Mengatur aspek finansial keluarga.
Kata Kunci Rujuk, Maqasid al-Shari’ah , hak istri.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Dari  definisi  di  atas  dapat  dijadikan  prinsip,  bila  rujuk  dilakukan  di luar  masa  iddah  maka  tidak  sah,  dan  bila  kembalinya  dilakukan  pada talak bāin maka  tidak  dinamakan  dengan  rujuk. 3 Imam-imam  Mazhab dalam literatur kitab fikih, semuanya sepakat bahwa tidak diperlukan izin istri dalam proses rujuk, sehingga seorang suami berhak merujuk istrinya kapan  saja  selama  istrinya  masih  dalam  masa  iddah  dan  keberlakuan hukum  tersebut  bisa  tetap  berjalan  atau  sah  meskipun  tanpa  kerelaan seorang istri. 4
Konsep rujuk yang demikian bertentangan dengan konsep rujuk yang terdapat dalam KHI, dimana rujuk baru bisa terjadi atau sah hukumnya bila sudah mendapat izin dari istri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 165 KHI yang bunyinya demikian “ Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama ”. 5
Untuk  menyelesaikan  pertentangan  diatas,  peneliti  menggunakan salah satu teori hukum Islam yakni teori Maqasid al-Shari’ah Djamaluddin Athiyah sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  pustaka,  yakni  tentang  hak  istri dalam  rujuk  menurut  fikih  empat  mazhab  dan  Kompilasi  Hukum  Islam perspektif Maqasid  al-Shari’ah, bersifat  kualitatif  deskriptif  analitik  yang berusaha menganalisanya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah menggunakan teori Maqasid al-Shari’ah .
Sumber  Primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  tentang  rujuk  dan Maqasid al-Shari’ah. Dalam hal ini adalah: 1) Muhammad ibn Idr ῑ s, al-Um , 2) Muhammad ibn Ab ῑ Sahal al-Sarkhas ῑ , al-Mabsū ț , 3) Malik ibn Anas, al- Mudawwanah al-Kubr ȯ , 4) Abdulloh ibn Quda>mah, al-Ka ā f ῑ , 5) Kompilasi Hukum  Islam,  6)  Jamaluddin  Athiyah, Nahwa  Taf’il  Maqasid  al-Shari’ah. Sedangkan  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  beberapa data  tambahan  tentang  rujuk  dan Maqasid  al-Shari’ah dalam  kitab-kitab dan buku-buku, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Untuk menunjang penulisan jurnal ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi,  ini  digunakan  untuk  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau
3 Sayyid Sābiq , Fiqh al-Sunnah , Vol 2 (Mesir: Dār al-Had ῑ ś, 2009), hlm. 177
4 Sayyid Sābiq, Al-Sunnah , Vol 2, hlm. 178. Dan Juga Lihat, Ibn Rusyd, Bidāyah, vol 2, hlm.
63
5 Undang-Undang  Peradilan  Agama  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (Yogyakarta:  Graha Pustaka, t.t.), hlm. 185

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
variabel  yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah, agenda 6 ,yang  berhubungan  dengan  konsep  rujuk.  Adapun  teknik  atau metode pengumpulan data  dalam penelitian ini, sebagai berikut:
Metode  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan melihat  atau  menganalisis  dokumen-dokumen  yang  dibuat  oleh  subjek sendiri  atau  oleh  orang  lain  oleh  subjek. 7 Dalam  penelitian  ini,  peneliti akan  mengumpulkan  data  dari  dokumen  yang  sudah  ada  ,  sehingga penulis  dapat  memperoleh  catatan-catatan  yang  berhubungan  dengan penelitian, yaitu: data tentang rujuk yang ada dalam fikih dan KHI serta data tentang konsep Maqasid al-Shari’ah .
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan penalaran  deduktif-induktif.  Penalaran  deduktif 8 untuk  menjabarkan  hal yang  bersifat  normatif  yang  ada  dalam  sumber  primer  yang  digunakan, yaitu  konsep  rujuk  yang  ada  dalam  pandangan  ulama  fikih  dan  KHI. Kemudian  ditelusuri  bagaimana  penerapan Maqasid  al-Shari’ah dalam keduanya  dengan  menggunakan  pola  berfikir  induktif 9 .  Setelah  itu dilakukan  pemeriksaan  untuk  memilih  data  mana  yang  sesuai  dengan masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data dengan cara  menyusun  data  yang  diperoleh  ke  dalam  permasalahan  yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah data  terkumpul  maka  diadakan  pengecekan  data  atau  verifikasi  data untuk  menguji  validitas  data  yang  diperoleh  dan  dilanjutkan    dengan menganalisis data  yang telah terkumpul.

## Hasil dan Pembahasan
Terkait  hak  istri  dalam  rujuk,  penelitian  ini  mencoba  memaparkan dua  perspektif  yang  mana  memiliki  ruangnya  sendiri.  Dua  perspektif inilah yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan apabila dipadukan dengan teori Maqasid al-Shari’ah . Dua perspektif itu ialah:
6 Suharsimin  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik,  (Jakarta:  PT RinekaCipta, 2006), hlm. 231
7 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143
8 Penarikan  kesimpulan  dari  keadaan  yang  umum;  penyimpulan  dari  yang  umum  ke yang khusus. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
9 Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang  khusus untuk diperlakukan secara umum;  penentuan  kaidah  umum  berdasarkan  kaidah  khusus.Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI).
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## Perspektif Fikih Empat Madzhab
Sebelum  membahas  tentang  hak  istri  dalam  rujuk,  peneliti memaparkan  definisi rujuk menurut empat Madzhab, sebagai berikut:
a. Menurut ῌ anaf ῑ yah , rujuk ialah melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa ada gantian dalam masa iddah. Redaksi “tanpa ada gantian” ini menunjukkan tentang kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj’i.
b. Menurut Malik ῑ yah, rujuk  ialah  kembalinya  istri  yang  telah  ditalak, kepada  perlindungan  suami,  tanpa  ada  pembaharuan  akad  nikah. Meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan antara  talak bāin dan  talak  raj’i,  namun  redaksi  “tanpa  membutuhkan  pembaharuan akad  nikah”,  sudah  mengecualikan  kembalinya  istri  dengan  akad baru, maka itu dinamakan talak bāin. Sedangkan bila tanpa akad yang baru itu hanya pada talak raj’i. 10
c. Menurut Shāfi’ ῑ yah, rujuk  ialah  mengembalikan  wanita  dalam  satu ikatan  perkawinan,  dari  talak  yang  bukan  talak  ba’in  selama  masa iddah. Yang dimaksud redaksi talak yang bukan talak ba’in ialah talak raj’i.Menurut ῌ anabillah,  rujuk  ialah  kembalinya  perempuan  yang ditalak selain bain kepada perlindungan suami tanpa ada akad. 11 Pengertian diatas menunjukkan bahwasanya rujuk itu mengembalikan  kepemilikan  istri  yang  sebelumnya  putus  dikarenakan suami mentalak istri dengan talak raj’i.
Suami  memiliki  hak  untuk  merujuk  istrinya    yang  telah  ditalak  raj’i selama  istri  masih  dalam  masa  iddah,  adapun  masa  iddah  berbeda tergantung  keadaan  istri  ketika  ditalak,  ada  yang  tiga  bulan,  ada  yang empat bulan lebih sepuluh hari, ada yang sampai melahirkan. 12
Adapun  rukun  dan  syarat-syarat  rujuk  adalah  hal  yang  harus dipenuhi  untuk  terlaksananya  sebuah  perbuatan  rujuk  tersebut. 13 Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sighat (lafaz), sighat ada 2 (dua), yaitu :
1) Terang-terangan  (sharih),  misalnya  dikatakan,  “Saya  kembali kepada  isteri  saya”  atau  “Saya  ruju’ ‟ padamu”.  Yang  dimaksud sighat  yang  sharih  ialah  sighat  yang  hanya  menunjukkan  arti
10 Al-Jazīrī, Al-Madhāhib Al-Arba’ah , Vol. 4, hlm. 330
11 Al-Jazīriī, Al-Madhāhib Al-Arba’ah , Vol. 4,hlm. 329
12 Abu Bakar bin Ali, al-Jauharah al-nīrah , (tt: al-Khoiriyah, 1322 H.), hlm. 50
13 Amir  Syarifuddin, Hukum  Pernikahan  di  Indonesia  antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- undang Pernikahan , (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 341

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
rujuk tidak yang lain sehingga ketika sighat itu diucapkan maka tidak  ada  maksud  lain  selain  rujuk.  Jika  suami  mengucapkan sighat sharih maka dapat diketahui bahwasanya ia menghendaki untuk rujuk kepada istrinya.
2) Melalui  sindiran,  misalnya  “Saya  pegang  engkau”  atau  “Saya kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai  untuk  ruju ‟ atau  untuk  yang  lainnya.  Yang  dimaksud sighat  sindiran  ialah  sighat  yang  mengandung  arti  selain  rujuk sehingga  ketika  sighat  itu diucapkan maka masih membutuhkan pernyataan  dari  suami  apakah  yang  ia  kehendaki  ketika mengucapkan  sighat  tersebut  merujuk  istrinya  atau  tidak.  Di syariatkan ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak digantungkan, misalnya : “Aku ruju’ ‟ engkau jika engkau mau”, ruju ‟ semacam ini  tidak  sah  walaupun  isterinya  mau.  Rujuk  yang  terbatas waktunya  juga  tidak  sah,  misalnya  :  “Aku  ruju ‟ engkau sebulan”. 14
b. Istri (perempuan yang dirujuk), adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah :
1) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak  sah  merujuk  perempuan  yang  bukan  istrinya. 15 Maksud syarat  tersebut  ialah  perempuan  yang  dirujuk  itu  adalah  benar- benar  istrinya  yang  sah  bukan  istri  orang  lain  karena  tidak  ada hak bagi laki-laki untuk merujuk perempuan yang bukan istrinya.
2) Istri  yang  tertentu,  kalau  suami  menalak  beberapa  istrinya, kemudian ia ruju’ kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan  siapa  yang  dirujukkan,  maka  ruju’nya  itu  tidah  sah. Ketika suami memiliki istri lebih dari satu kemudian ia mentalak istri-istrinya, ketika ia menghendaki merujuk salah satu dari istri- istrinya  maka  ia  harus  menentukan  siapa  yang  ia  kehendaki untuk dirujuk, apakah istri pertama, kedua, ketiga atau keempat.
3) Talaknya  adalah  talak  raj’i.  Talak  raj’i  berarti  talak  yang  telah dilontarkan suami adalah talak satu atau talak dua karena ketika suami  melontarkan  talak  ketiga  itu  dinamakan  talak  ba’in  yang mana jika demikian tidak cukup hanya mengucapkan rujuk untuk mengembalikan kepemilikan istri tapi harus ada muhallil .
14 Moh. Rifa ‟ i, Fiqih Islam Lengkap , (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 505

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
4) Ruju’  itu  terjadi  sewaktu  istri  masih  dalam  masa  iddah.  Apabila masa iddahnya telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk. 16 Ketika suami  menghendaki  untuk  merujuk  istrinya  maka  diharuskan istri  masih  dalam  masa  iddah  sehingga  ketika  masa  iddah  istri habis  atau  istri  tidak  memiliki  masa  iddah  seperti  halnya  istri yang belum pernah dijima’ maka tidak ada hak bagi suami untuk merujuk istrinya.
c. Suami.  Ruju’  ini  dilakukan  oleh  suami  atas  kehendaknya  sendiri (bukan dipaksa), dan suami tersebut  juga telah menikahi  istrinya  itu dengan nikahyang sah. 17
Mengenai  kerelaan  istri  dalam  rujuk,  empat  imam  mazhab sepakat  bahwa  hak  rujuk  itu  hanya  milik  suami,  sehingga  dalam pelaksanaannya  meskipun  rujuk  tanpa  mendapatkan  izin  dari  istri maka itu masih dianggap sah, karena rujuk merupakan hak prioritas seorang suami. 18

## Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Dalam  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  prosedur  tata  cara  rujuk diatur  tidak  semudah  seperti  apa  yang  telah  dikonsepkan  para  ulama fikih  terdahulu,  ada  beberpa  prosedur  tambahan  yang  harus  dilakukan seseorang yang ingin melakukan rujuk. Dimana hal tersebut telah diatur dalam  Peraturan  Mentrei  Agama  (Permenag)  RI  Nomor  3  Tahun  1975 tentang  Kewajiban  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi  yang  beragama  Islam,  rujuk  diatur  dalam  pasal  32,  33,  34,  dan  38. Kemudian Permenag RI tersebut dikuatkan dalam KHI pasal 167 sampai dengan pasal 169. 19 Pasal 167
(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke  Pegawai  Pencatat  Nikah  atau  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah yang  mewilayahi  tempat  tinggal  suami  isteri  dengan  membawa penetapan  tentang  terjadinya  talak  dan  surat  keterangan  lain  yang diperlukan.
16 Amir Syarifuddin, hlm. 341
17 Amir Syarifuddin, hlm. 341 18 Imām Shamsu al-Dīn abu Bakar Muhammad, Al-Mabsu ț li al-Sarkhasi , Vol 5 (Lebanon :
Beirut, 2000), hlm. 270.Lihat juga, Ibn Rusyd, Bidāyah, hlm. 63
19 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 256

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
(Dalam  Pasal  32  ayat  (1)  Permenag  RI  No.  3  Tahun  1975  hanya menyebut PPN atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal Istri).
(2) Rujuk dilakukan  dengan  persetujuan  isteri  dihadapan  Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
(3) Pegawai  Pencatat  Nikah  atau  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah memeriksa  dan  meyelidiki  apakah  suami  yang  akan  merujuk  itu memenuhi  syarat-syarat  merujuk  menurut  hukum  munakahat, apakah  rujuk  yang  akan  dilakukan  masih  dalam  iddah  talak  raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
(4) Setelah  itu  suami  mengucapkan  rujuknya  dan  masing-masing  yang bersangkutan  besrta  saksi-  saksi  menandatangani  Buku  Pendaftaran Rujuk.
(5) Setelah  rujuk  itu  dilaksanakan,  Pegawai  Pencatat  Nikah  atau Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  menasehati  suami  isteri  tentang hukum-hukum  dan  kewajiban  mereka  yang  berhubungan  dengan rujuk. 20
Mengenai  pembentukan  ketentuan  yang  ada  pada  Pasal  167  ayat  (1) sampai  dengan  ayat  (3)  KHI,  hal  itu  ditempuh  agar  terciptannya ketertiban porsesi rujuk bagi masyarakat Islam di Indonesia. Ketertiban di sini  menyangkut  tujuan  dari  Hukum  Islam  sendiri,  yaitu  menciptakan kemaslahatan  bagi  masyarakat.  Sebab,  apabila  ada  permasalahan dikemudian  harinya,  maka  ketertiban  administratif  tersebut,  dapat menjadi  bukti  yang  otentik  akan  terjadinya  rujuk,  sekaligus  dapat menghindarkan  ketidakpastian  status  bagi  wanita  dan  anak-anak. 21 Karena nikah hampir sama dengan mu’amalah, maka pencatatan sebagai bukti  persaksian  bila  ada  permasalahan  nantinya  sesuai  dengan  firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282. Sebagaimana berikut:
                                                                                               
                                                                                     
                                                                                                  
20 KHI  Pasal  167,  lihat  juga  Permenag  No  3  Tahun  1975  tentang  Kewajiban  Pegawai Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan  Agama  dalam  melaksanakan  Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 32.
21 Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.109
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
                                                                                                  
                                                                                                
                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                               
                                                                                                  
                                                                                             
                             
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  dan  janganlah  penulis  enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada hutangnya.  jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau lemah  (keadaannya)  atau  Dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan, Maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu).  jika  tak  ada dua  oang  lelaki,  Maka  (boleh)  seorang  lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika  seorang  lupa  Maka  yang  seorang  mengingatkannya.  janganlah saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu  perdagangan  tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika)  kamu  tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah  apabila  kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.  dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 22
Pentingnya saksi dalam rujuk sebagaimana yang tertuang dalam pasal 167  ayat  (4)  KHI,  untuk  keterangannya  sudah  dijelaskan  pada  pasal sebelumnya.  Kesimpulannya  ada  dua  kalangan  ulama  mazhab  yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk, yakni  ulama mazhab ῌ anafiyah dan Shāfi’iyah . 23 Dasar  yang  digunakan  adalah  surat  Al- Ț alāk  ayat  2. Sedangkan ketentuan Pasal 167, itu  merupakan salah  satu bentuk upaya pemerintah  untuk  menciptakan  rujuk  yang ma’ruf sebagaimana  firman Allah :
ٍناَس ْحِإِب ٌحي ِرْسَت  ْوَأ ٍفوُرْعَمِب ٌكاَسْمِإَف ِناَتَّرَم  ُقلاَّطلا
“Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  setelah  itu  boleh  rujuk  lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. 24
Pasal 168 KHI ditambahkan :
(1) Dalam  hal  rujuk  dilakukan  di  hadapan  Pembantu  Pegawai  Pencatat Nikah  daftar  rujuk  dibuat  rangkap  2  (dua),  diisi  dan  ditandatangani oleh  masing-masing  yang  bersangkutan  beserta  saksi-  saksi,  sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat  keterengan  yang  diperlukan  untuk  dicatat  dalam  buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat  Nikah  dilakukan  selambat-lambatnya  15  (lima  belas)  hari sesudah rujuk dilakukan.
(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah  membuatkan  salinan  dari  daftar  lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. 25
Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan :
(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk  dan  mengirimkannya  kepada  Pengadilan  Agama  ditempat berlangsungnya  talak  yang  bersangkutan,  dan  kepada  suami  dan
22 Q.S. al-Baqarah, 2 : 282.
23 Al-Jazīrī, Al-Madhāhib Al-Arba’ah , Vol. 4, hlm. 333. Lihat juga Ibn Rusyd, Bidāyah, hlm.
63 24 al-Qur’an, 2 : 229.
25 KHI  Pasal  168,  lihat  juga  Permenag  No  3  Tahun  1975  tentang  Kewajiban  Pegawai Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan  Agama  dalam  melaksanakan  Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 33.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
isteri  masing-masing  diberikan  Kutipan  Buku  Pendaftaran  Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Suami  isteri  atau  kuasanya  dengan  membawa  Kutipan  Buku Pendaftaran  Rujuk  tersebut  datang  ke  Pengadilan  Agama  di  tempat berlangsungnya  talak  dahulu  untuk  mengurus  dan  mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan  Akta  Nikah  tersebut,  bahwa  yang  bersangkutan  benar telah rujuk.
(3) Catatan  yang  dimaksud  ayat  (dua)  berisi  tempat  terjadinya  rujuk, tanggal  rujuk  diikrarkan,  nomor  dan  tanggal  Kutipan  Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera. 26
Ketentuan  yang  ada  pada  Pasal  168  dan  Pasal  169  KHI,  semua  itu diatur  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  masyarakat. 27 Cara  yang dilakukan  pemerintah  adalah  membuatkan  Kutipan  Bukti  Pendaftaran Rujuk, sebab bila perkawinan bisa dibuktikan dengan menggunakan Akta nikah, maka rujuk juga harus ada buktinya, yakni dengan menggunakan Kutipan  Bukti  Pendaftaran  Rujuk.  Mengenai  dasarnya  sebagaimana keterangan  sebelum  yang  menjelaskan  tentang  pentingnya  sebuah pencatatan dalam masalah perkawinan dan rujuk.
Adapun  hak  istri  dalam  rujuk  dipaparkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam di terangkan pada bab XVIII pasal 163, 164, 165, dan 166. 28
Pasal 163
(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
a. Putusnya  perkawinan  karena  talak,  kecuali  talak  telah  jatuh  tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul.
b. Putusan perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. 29
Isi  dari  pasal  163  KHI  merupakan  sebuah  rumusan  dari  beberapa pengertian  ulama  fikih  tentang  rujuk,  sebagaimana  yang  telah diterangkan  pada  pembahasan  sebelumnya.  Sehingga  ada  sebuah kesimpulan mengenai beberapa batasan-batasan tentang rujuk yakni :
a. Rujuk hanya bisa dilakukan pada masa iddah;
26 KHI  Pasal  169,  lihat  juga  Permenag  No  3  Tahun  1975  tentang  Kewajiban  Pegawai Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja  Pengadilan  Agama  dalam  melaksanakan  Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 34.
27 Rofiq, Hukum Perdata , hlm. 258
28 Rofiq, Hukum Islam , hlm. 320 29 KHI, Pasal 163.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
b. Rujuk  hanya  dapat  dilakukan  pada  talak  raj’i,  bukan  talak  tiga  atau talak bāin;
c. Keadaan istri telak disetubuhi sebelum di talak;
d. Istri  tidak  diperkenankan  meminta ‘iwad atas  perpisahan  yang disebabkan talak, karena bila meminta ‘iwad itu dinamakan khulu’ .
Dan  dasar  yang  digunakan  dari  pasal  163  ayat  (1)  KHI  adalah  surat Al-Baqarah  ayat  228,  sebagai  mana  keterangan  yang  sebelumnya. 30 Sedangkan untuk ayat (2) poin (a) dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 230. 31 Yaitu :
ُه َرْيَغ ا ًج ْو َز َحِكْنَت ىَّت َح ُد ْعَب  ْنِم ُهَل ُّلِحَت لاَف اَهَقَّلَط  ْنِإَف “Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  Talak  yang  kedua), Maka  perempuan  itu  tidak  lagi  halal  baginya  hingga  Dia  kawin dengan suami yang lain”. 32
Sebagaimana  pendapat  Al-Maraghī  dalam  kitab  tafsirnya,  beliau menjelaskan bahwa hikmah dari pensyaratan istri yang sudah ditalak tiga untuk  menikah  dengan  orang  lain  terlebih  dulu,  bila  mana  suaminya menginginkan  kembali,  adalah  sebagai  tanda  bahwa  konsekwensi  dari talak tiga, itu menyebabkan laki-laki  tersebut sudah tidak halal lagi bagi perempuan. 33 Sehingga peranan laki-laki menjadi suami benar-benar telah habis,  dan  peranan  tersebut  digantikan  dengan  suami  perempuan  yang baru.
Sedangkan untuk pasal 163 ayat (2) poin (b), dasarnya adalah sebuah hadis. 34
ِنْبِإ  ْنَع  ِرْيَبُج ِنْب ٍدْيِعَس  ْنَع ٍدْيَز ِنْب ٌدَّمَحُم ُها َوَر َو
: َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص  ِّيِبَّنلا ِنَع  ِرَمُع
اًدَبَا ِناَعِمَت ْجَي  َلَ اَقَّرَفَت اَذِإ ِناَنِع َلاَتُمْلا
Diriwayatkan dari Mu ḥ ammad bin zaid dari Sa’id bin jubair, dari Ibn Umar, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : “Seseorang yang sudah  saling  sumpah  li’an,  apabiila  berpisah  maka  tidak  bisa berkumpul selamanya”. 35
Prosesi  rujuk  hampir  sama  dengan  nikah,  oleh  karenanya  dalam prosesi  rujuk  juga  diharuskan  adanya  pesetujuan  seorang  istri  dan
30 Al-Jazīrī, Al-Madhāhib Al-Arba’ah , Vol. 4, hlm. 329
31 Departemen  Agama, Alasan  Syar’i ,  129. Lihat  juga  Sayyid  Sābiq ,  Fiqh  al-Sunnah ,  Vol 2 (Mesir: Dār al-Fat ḥ , 2009), hlm. 177
32 al-Qur’an, 2 : 230.
33 Ahmad Muś ț afā Al-Maraghī, Tafsīr Al-Maraghī , Vol 1 (t.t: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 224
34 Departemen Agama, Alasan Syar’i , 129.
35 A ḥ mad  Bin  Al-Husain, Al-Sunan  Al-Şahīr  Lil  Baihaqi ,  Vol  3  (Pakistan:  Dār  al-Nashar, 1989), hlm. 144

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dan hal itu tertuang dalam pasal 164 dan 165 KHI. 36

## Pasal 164
Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas  kehendak  rujuk  dari  bekas  suaminya  dihadapan  Pegawai pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. 37

## Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. 38
Pembuktian rujuk harus dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila mengalami  kerusakan maka harus memproses kepada instansi  yang bersangkutan, sehingga muncullah rumusan pasal 166 KHI. 39

## Pasal 166
Rujuk  harus  dapat  dibuktikan  dengan  Kutipan  Buku  Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan  lagi  dapat  dimintakan  duplikatnya  kepada  instansi yang mengeluarkan semula. 40
Hak istri dalam rujuk prespektif Maqasid al-Shariáh Secara  etimologi, maqasid adalah  bentuk  plural  (jamak)  dari  kata maqsad yang  berarti  sesuatu  yang  dituju  atau  tujuan  yang  ingin  dicapai. Kata al-Shariáh berarti  tempat  mengalirnya  air. 41 Secara  terminologis shariáh adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia  dan  di  akhirat.  Dengan  demikian,  aturan  apapun  yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih, dengan lawan, kebaikan  bersama  dengan  kejahatan  atau  kebijaksanaan  dengan  omong kosong adalah aturan yang tidak termasuk dalam Shariáh , meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.
Sedangkan  secara  terminologi,  kata Maqasid  al-Shariáh adalah tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya shariáh baik secara global  maupun  secara  terperinci. 42 Menurut  Jasser  Audah, maqasid  al- shariáh adalah  cabang  ilmu  keislaman  yang  menjawab  segenap pertanyaan-pertanyaan  yang  sulit  dan  diwakili  oleh  sebuah  kata  yang
36 Rofiq, Hukum Islam , hlm. 321 37 KHI Pasal 164.
38 KHI Pasal 165.
39 Rofiq, Hukum Islam, hlm. 323 40 Martiman, Hukum Perkawinan , hlm. 187
41 Ahmad al-Raisuni, hlm. 13

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
tampak  sederhana,  yaitu  “mengapa?”,  seperti  beberapa  pertanyaan berikut?  Mengapa  seorang  muslim  sholat?  Mengapa  zakat  dan  puasa merupakan  salah  satu  rukun  Islam?  Mengapa  berlaku  baik  terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum-minuman beralkohol  walaupun  sedikit  adalah  dosa  besar  dalam  Islam?  Mengapa hukuman mati diterapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja? 43
Jasser menambahkan bahwa maqasid al-shariáh adalah sejumlah tujuan yang  baik  yang  diusahakan  oleh  shariát  Islam  dengan  cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Maqasid al-shariáh juga berarti sejumlah  tujuan  ilahi  dan  konsep  akhlak  yang  melandasi  proses al- tasyri’al-Islami (penyusunan  hukum  berdasarkan  shari’at  Islam),  seperti prinsip  keadilan,  kehormatan  manusia,  kebebasan  kehendak,  kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan lain sebagainya. 44
Khusus  bab  pernikahan,  salah  seorang  pakar Maqasid  al-shariáh , Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang Maqasid atau tujuan dari  penshariatan  pernikahan  (keluarga)  dengan  cara  memahami  dan menafsirkan  teks  al-Qur’an  dan  sunnah  tentang Maqasid  al-shariáh pernikahan,  serta  memadukan  beberapa  pendapat  dari  pakar Maqasid lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, Maqasid al-shariáh dari pernikahan adalah:
1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan  di  Arab  sebelum  datangnya  Islam  yang  dianggap  tidak mencerminkan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Pernikahan  sebelum  Islam memposisikan  manusia  layaknya  binatang,  apalagi  kedudukan seorang  perempuan  yang  jauh  di  bawah  kedudukan  laki-laki. Hadirnya  pernikahan  Islam  membawa  angin  segar  terutama  bagi kalangan  perempuan,  di  mana  Islam  menganggap  laki-laki  dan perempuan  sama,  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang sebagai suami dan istri.
Pernikahan  Islam  menjelaskan  beberapa  aturan  yang  berkaitan dengan  hubungan  suami  istri,  seperti  anjuran  untuk  menikah  dan larangan  membujang,  aturan  tentang  poligami,  aturan  tentang  talak,
43 Jasser Auda, maqasid al-Shariáh:A Beginner’s Guide, terjemah oleh Áli Abdelmoním, al- Maqasid untuk pemula (Suka Press, tk; tt), hlm. 4 44 Jasser Auda, Maqasid al-Shariáh.... hlm. 4-5

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
aturan  tentang  larangan  berzina,  aturan  tentang khulu’ , fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau kalaupun sudah  aturan,  dirasa  belum  memposisikan  suami  dan  istri  secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan keluarga. 45
Peneliti menilai, bahwa dalam aturan fikih  ulama empat mazhab sepakat tentang hak rujuk itu hanya milik suami sedangkan istri tidak memiliki hak sama sekali, sehingga dalam pelaksanaannya meskipun rujuk tanpa mendapatkan izin dari istri maka itu masih dianggap sah, karena  rujuk  merupakan  hak  prioritas  seorang  suami. 46 Sedangkan dasar  yang  digunakan  adalah  firman  Allah  surat  Al-Baqarah  ayat 228. 47 Akan  tetapi,  apabila  difahami  secara  utuh  mengenai  aturan pernikahan  sendiri,  maka  akan  ditemukan  aturan  tentang  khuluk, yang mana apabila istri tidak berkenan untuk melanjutkan hubungan rumah  tangga  dengan  suaminya  maka  ia  boleh  mengakhirinya melalui  jalur  aturan  khuluk. 48 Aturan  itu  berbeda  dengan  aturan pernikahan  yang  terdapat  di  Indonesia,  dalam  UU  Tahun  1974 tentang Perkawinan maupun KHI, tidak ada aturan yang menjelaskan tentang  adanya  hak  khuluk  bagi  istri,  sehingga  sangat  wajar  apabila dalam bab Rujuk pasal 165 KHI ada pengembangan ketentuan yakni istri  memiliki  peluang  untuk  menolak  kehendak  rujuk  suami,  sebab hak mereka untuk melakukan khuluk tidak ada.
Ketentuan  itu  apabila  dikaji  dalam  keilmuan  kaidah  fikih,  maka sesuai dengan kaidah:
َع َسَّتا ُرْمَ ْلْا  َقاَض اَذِإ
و َعَسَّتا اَذِإ َقاَض
“Apabila sempit, maka ia menjadi luas dan apabila  luas menjadi sempit.” 49
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sedikit  banyaknya  kebiasaan  umat pada  masa  dan  di  tempat  diturunkannya  al-Qur’an  mempengaruhi hukum  yang  terbentuk  (Sosiologi  Antropologi  Hukum  Islam)
45 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid Shari’ah, (Damaskus; Dar al-Fikr; 2001), hlm. 149 46 Imām Shamsu al-Dīn abu Bakar Muhammad, Al-Mabsu ț li al-Sarkhasi , Vol 5 (Lebanon : Beirut, 2000), hlm. 270
47 Al-Jazīrī, hlm. 331
48 Khuluk  adalah  perceraian  yang  terjadi  atas  permintaan  istri  dengan  memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.
49 Muhammad  shidqī  ibn  Ahmad, Al-Wajīz  fī  īdho ḥ qawaid  al-fiqh  al-kulliyah ,  (Bairut: Muassasah al-risālah), hlm. 232-231

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
termasuk dalam ketentuan rujuk. Aturan-aturan hukum bagi laki-laki dan  perempuan  yang  sedang  menjalani  hidup  rumah  tangga  yang tertuang  dalam  fiqih  munakahat  tentu  memiliki  relevansi  dengan salah  satu  kemaslahatan  yang  ingin  dicapai  atau  kemudaratan  yang hendak  dihindarkan.  Di  sisi  lain  maqasid  Shari’ah  dapat mempresentasikan  hubungan  antara  hukum  Islam  dengan  ide-ide terkini tentang hak-hak manusia, pembangunan dan peradaban.
Shari’ dalam mewujudkan tujuan mengatur hubungan antara laki- laki  dan  perempuan  itu  mensyari’atkan  berbagai  hukum  seperti halnya talak beserta syarat-syaratnya begitu juga dalam hal rujuk ini jelas  diatur  juga  oleh  syari’at  sehingga  nantinya  bisa  mewujudkan tujuan tersebut. 50
2. Menjaga keturunan
Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan  yang  subur  (bisa  melahirkan  anak)  karena  termasuk  dari tujuan  pernikahan  adalah  menjaga  keturunan,  artinya  melahirkan anak  sebagai  penerus  perjuangan  orang  tuanya.  Menjaga  keturunan berarti  menjadikan  anak  laki-laki  sebagai  seorang  ayah  dan  seorang perempuan  sebagai  seorang  ibu.  Tujuan  menjaga  keturunan  ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia.
Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  aturan  yang  tujuannya  agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dengan perempuan) dan larangan menikah  sesama  jenis  (laki-laki  dengan  laki-laki,  dan  perempuan dengan  perempuan),  adanya  larangan  mengeluarkan  sperma  di  luar kelamin  istri  dengan  alasan  agar  tidak  punya  anak,  larangan membujang,  larangan  melakukan  tindakan  medis  terhadap  alat reproduksi  perempuan  agar  terhindar  untuk  mempunyai  anak,  dan aturan lainnya. 51
Ketika  seorang  suami  merujuk  istri  sedangkan  istri  tidak  bisa menolak  atas  ajakan  rujuk  tersebut  maka  akan  berdampak  terhadap hubungan antara suami dan istri sehingga hubungan tersebut menjadi tidak  baik  dan  jika  dalam  menjalani  kehidupan  berkeluarga  itu hubungan mereka tidak baik maka akan berdampak pada keinginan
50 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 149
51 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 150

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
untuk memiliki keturunan dan dampak tersebut merupakan hal yang berbahaya karena tujuan dalam rujuk tersebut tidak tercapai.
3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah
Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan  kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya  dengan menciptakan kondisi  psikologis  yang  tenang,  damai,  dan  tentram  dengan  balutan cinta  kasih  sayang  antara  suami  dan  istri.  Pernikahan  menjadi  pintu gerbang  bagi  suami  dan  sitri  untuk  saling  mencurahkan  kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta.  Kalaupun  ada  konfilk,  itu  tidak  lebih  dari  sekedar  bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.
Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri  yang  dideskripsikan  dengan  “ mu’asharah  bi  al-ma’ruf” ,  yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan  menyakiti  kedua  pasangan,  Islam  juga  mengatur  tata  karama berhubungan seksual dan aturan lainnya. 52
Hubungan  antara  suami  dan  istri  tak  terhitung  dalam  contoh secara  nyata,  syari’at  pun  telah  mengingatkan  bahwasanya  antara suami  dan  istri  hendaknya  merasa  tenang  satu  dengan  yang  lain sehingga  terciptalah  rasa  kasih  sayang  diantara  keduanya. 53 Dalam pandangan  al-Qur’an,  salah  satu  tujuan  pernikahan  adalah  untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. 54
Jika  pernikahan  dilaksanakan  atas  dasar  mengikuti  perintah agama  dan  mengikuti  sunnah  Rasul,  maka  sakinah,  mawaddah  dan rahmah  yang  telah  Allah  ciptakan  untuk  manusia  dapat  dinikmati oleh  sepasang  suami  istri.  Dalam  mewujudkan  tujuan  diatas,  syariat telah  mengatur  berbagai  hukum  tentang  tatacara  bergaul  dan tatakrama dalam pernikahan. 55
Terkait  dengan  istilah  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah
52 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 150
53 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 150
54 Quraish Shihab, Keluarga Sakinah , Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 NO. 1, Tahun 2011, 4.
55 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 150

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang  tidak  diduga,  dibarengi  satu nūr (cahaya)  dalam  hati  yang memberi  ketenangan  dan  ketentraman  pada  yang  menyaksikannya, dan  merupakan  keyakinan  berdasarkan  penglihatan  (‘ ain  al-yaqīn ). Ada  pula  yang  menyamakan  sakînah  itu  dengan  kata rahmah dan
ț uma’nīnah , artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.
4. Menjaga garis keturunan Menjaga  garis  keturunan  berbeda  dengan  menjaga  keturunan.
Manjaga  keturunan  berarti  pernikahan  diharapkan  akan  melahirkan seorang  anak  dan  menjadikan  suami  sebagai  ayah  dan  istri  sebagai ibu.  Sedangkan  menjaga  garis  keturunan,  tidak  sekedar  melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak ibu sahnya.
Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang  berakibat  pada  ketidakjelasan  nasab  seorang  anak,  Islam  juga melarang  mengadopsi  anak  dengan  tujuan  menjadikan  anak angkatnya  sebagai  anak  keturunannya  sendiri,  ada  larangan menyembunyikan  status  anak  dalam  rahim,  ada  juga  aturan  tentang masa iddah, dan aturan lainnya. 56
Dalam  tata  hukum  Islam  (Fikih),  masalah  ikatan  darah  atau keluarga menjadi masalah yang mempunyai dampak luas, karena dari tes  itulah  bisa  diketahui  nasab  (keturunan  keluarga  atau  silsilah). Silsilah  tidak  hanya  berdampak  pada  masalah  generatif  semata, namun juga berdampak pada masalah hukum dan sosial. Para ulama fikih  sepakat  bahwa  akad  perkawinan  yang  sah  merupakan  sebab dalam ketetapan nasab seorang anak. 57
Di  dalam  hukum  Islam,  nasab  mempunyai  peran  yang  sangat penting. Dengan jelasnya status nasab seseorang, hukum-hukum yang berkait  dengan  hal  ini  juga  akan  jelas.  Semisal  tentang  perkawinan. Dengan  kepastian  bahwa  seorang  laki-laki  mempunyai  ikatan  darah dan  masih  menjadi  muhrim  seorang  perempuan,  haram  hukumnya bagi  kedua  orang  ini  untuk  melakukan  perkawinan  atau  untuk menentukan  apakah  seseorang  itu  berhak  mendapat  warisan  dari orang yang telah meninggal. Kepastian nasab mempunyai peran yang
56 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 151
57 Ahmad Farraj Husain, Ahkâm al-Usrah fi al-Islâm, (Beirut: Dâr al-Jami’iyyah, 1998), hlm. 248

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
sangat  vital,  sebab  dalam  hukum  Islam  waris  sudah  diatur  dengan tegas.  Namun,  mobilitas  yang  tinggi  dari  masyarakat,  bisa  membuat dua  orang  bersaudara  yang  masih  muhrim  tidak  saling  kenal.  Bisa karena  jarak  yang  memisahkan  atau  karena  alasan  lain  sehingga mereka memang tidak saling kenal.
5. Menjaga keberagaman dalam keluarga
Tujuan  ini  sangat  jelas  ketika  membahas  tentang  kriteria  calon pasangan  yang  ideal  untuk  dijadikan  pendamping  hidup  selamanya (suami  atau  istri).  Nabi  Muhammas  saw.  memberikan  gambaran bahwa  ada  empat  kriteria  yang  harus  jadi  pertimbangan  ketika memilih  calon  suami-istri,  yaitu  sisi  fisik,  sisi  keluarga,  sisi  ekonomi dan  sisi  agama.  Ke-empat  kriteria  tersebut  diharapkan  menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari ke-empat kriteria tersebut, hanya agam dan keberagamannyalah yang  harus  menjadi  pertimbangan  utama  dibandingkan  tiga  kriteria lainnya. 58
Dalam  mewujudkan  tujuan  tersebut  datanglah  hukum-hukum syariat  yang  berkenaan    dengan  pertanggungjawaban  pemimpin keluarga  yakni  mengajari  istri  dan  anak-anaknya  tentang  akidah, ibadah dan akhlaq, 59 seperti firman Allah Swt. dalam surat Thoha ayat 132:
اَهْيَلَع  ْرِبَطْصا َو ِةلاّصلاِب َكَلْهَأ  ْرُمْأ َو
Dan  perintahkanlah  keluargamu  melaksankan  sholat  dan  sabar dalam mengerjakannya.
Dalam  perkawinan,  kepercayaan  agama  merupakan  suatu landasan  yang  mengisi  setiap  jiwa,  dan  kehendaknya  serta menentukan  jalan  kehidupan  yang  bakal  ditempuhnya.  Hal  yang demikian itu masih banyak masyarakat yang terkecoh dalam masalah kepercayaan agama sehingga mereka menduga masalah kepercayaan agama ini hanyalah perasaan yang ada dalam jiwa dan dapat diganti dengan beberapa filsafat ataupun beberapa aliran sosial.
Banyak  hal  yang  akan  terjadi  diakibatkan  atas  hilangnya keberagamaan  dalam  keluarga  seperti  kerusakan,  buruknya pendidikan dan panutan dalam keluarga. 60
58 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 153
59 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 153
60 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 153
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## 6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga
Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang  dialami  oleh  manusia.  Sebelum  berkeluarga,  tidak  banyak  hak dan  kewajiban  yang  dialami  dan  masih  terkesan  bebas  melakukan apapun  yang  diinginkan.  Setelah  masuk  pada  jenjang  berkeluarga, maka  suami  dan  istri,  begitu  juga  anak  yang  dilahirkan  akan dihadapkan  pada  beberapa  aturan  yang  merangkai  pola  hubungan natara  anggota  keluarga.  Suami  dan  istri  akan  terikat  pada  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  begitu  juga  pola  hubungan  antara anak dan orang tua.
Berkeluarga  juga  berdampak  pada  lahirnya  pola  hubungan  baru yang  dilengkapi  dengan  aturan-aturan  yang  mengikat,  seperti  pola hubungan  kekerabatan,  pola  hubungan mahrom ,  pola  hubungan kewalian,  dan  pola  hubungan  lainnya  yang  oleh  Islam  diatur sedemikian  rupa  sehingga  tidak  ada  ruang  bagi  anggota  keluarga untuk  melakukan  tidak  semena-mena  yang  jauh  dari  rasa  keadilan dan kemaslahatan. 61
Dalam  hal  pola  hubungan  yang  baik  bnyak  sekali  diatur  dalam kewajiban  suami  kepada  istri  ,  kewajiban  istri  kepada  suami, kewajiban anak kepada orang tua dan sebaliknya. 62
7. Mengatur aspek finansial keluarga
Pernikahan  Islam  menjadi  pintu  masuk  lahirnya  aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami membari mahar keada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki- laki yang serius dan bertanggungjawab, suami juga punya kewajiban memberi  nafkah  kepada  istri  dan  juga  anak-anaknya,  termasuk  juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan,  adanya  hukum  kewarisa,  hukum  wasiat  kepada  kerabat, wakaf  keluarga,  perwalian  harta,  dan  aturan  lainnya  yang  berkaitan dengan aspek finansial. 63
Ditinjau  dari  sisi  sosiohistoris,  ulama’  fikih  berpendapat  bahwa suami  berwenang  penuh  dalam  melakukan  rujuk.  Menurut  peneliti, ketentuan  tersebut  memang  sesuai  dengan  kondisi  waktu  itu  dan pendapat itulah yang terbaik untuk diterapkan di tengah masyarakat.
61 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 154
62 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 154
63 Jamaluddin ‘Atiyyah, hlm. 154

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Sebab,  setiap  istri  yang  ditalak  oleh  suaminya,  maka  selama  masa menunggu iddahnya, istri bertempat tinggal di rumah suaminya  itu. Segala  kebutuhan  dan  keperluannya  dipenuhi  mantan  suaminya. Dengan  demikian  dalam  segi  finansial  istri  tercukupi  walaupun dalam masa iddah.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  terkait dengan  hak  istri  dalam  rujuk,  peneliti  dapat  menyimpulkan  sebagai berikut:
1. Secara umum ulama fikih menjelaskan bahwa dalam rujuk tidak ada hak bagi istri ketika suami mengajukan rujuk.
2. Seiring  dengan  zaman  hak  istri  diperhitungkan  dalam  hal  rujuk supaya  dapat  merealisasikan  tujuan-tujuan  pernikahan  ( Maqasid  al- Shari’ah )

## Daftar Pustaka
Undang-Undang  Peradilan  Agama  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.
Abu Bakar bin Ali. al-Jauharah al-nīrah . tt: al-Khoiriyah, 1322.
A ḥ mad Bin Al-Husain. Al-Sunan Al-Şahīr Lil Baihaqi . Vol 3. Pakistan: Dār al-Nashar, 1989.
Ahmad Farraj Husain. Ahkâm al-Usrah fi al-Islâm . Beirut: Dâr al-Jami’iyyah, 1998.
Ahmad Muś ț afā Al-Maraghī. Tafsīr Al-Maraghī , Vol 1. t.t: Dār al-Fikr, t.t.
Ahmad  Rofiq. Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gama Media, 2001.
_____. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2013.
Amir  Syarifuddin. Hukum  Pernikahan  di  Indonesia  antara  Fiqh  Munakahat dan Undang-undang Pernikahan . Jakarta: Kencana, 2006.
_____. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2007. Haris  Herdiansyah. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Salemba Humanika, 2010.
Imām Shamsu al-Dīn abu Bakar Muhammad. Al-Mabsu ț li al-Sarkhasi . Vol 5. Lebanon : Beirut, 2000.
Jamaluddin  ‘Atiyyah. Nahwa  Taf’il  Maqasid  Shari’ah. Damaskus;  Dar  al- Fikr; 2001.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Jasser  Auda. Maqasid  al-Shariáh:A  Beginner’s  Guide, terjemah  oleh  Áli Abdelmoním, al-Maqasid untuk pemula. Suka Press, tk; tt.
Moh Rifa’i. Fiqih Islam Lengkap . Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978.
Muhammad Shidqī ibn Ahmad. Al-Wajīz fī īdho ḥ qawaid al-fiqh al-kulliyah .
Bairut: Muassasah al-risālah.
Muhāmmad  bin  Qash ῑ m  Al-Ghaz ῑ . Fat ḥ al-Qorīb. Surabaya:  Nurul  Huda, t.t.
Sayyid Sābiq. Fiqh al-Sunnah . Vol 2. Mesir: Dār al-Had ῑ ś, 2009.
Suharsimin Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT RinekaCipta, 2006.
Quraish Shihab. Keluarga Sakinah , Dalam Jurnal Bimas Islam. Vol. 4 No. 1, Tahun 2011.