Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 1 (2015), pp. 77-98, link: https://www.academia.edu/20371966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontektualisasi Management Inventory Pangan Nasional Dalam Perspektif Islam *

## (CONTEXTUALIZATION NATIONAL FOOD INVENTORY MANAGEMENT
IN ISLAMIC PERSPECTIVE)
Maman Rahman Hakim Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda Ciputat E-mail: maman.rahmanhakim@gmail.com
Abstract: The  basic  value  of  food  security  is  the  availability  of  food  stocks  and accessibility. Ironically, the increased production of food commodities in Indonesia is not  matched  with  the  proper  stock  management  system,  so  as  if  Indonesia  is experiencing  a  food  crisis  in  the  commodity.  Institutional  food  stock  management national scale in Indonesia there are at least two that Bulog and the Warehouse Receipt System. Qur'an as the Muslim holy book always irrelevant to solving the problems of social. To that end, the presence of the Koran to be the solution to provide instructions and  guidance  of  life,  one  of them  about  food security problems  associated  with  food stock  management.  In  this  paper  will  discuss  how  national  institutional  stock management in Indonesia, and how to contextualise the concept of national food stock management in the perspective of Islam. From both expected to provide a solution to the problem of food stock management in Indonesia.
Keywords: Stock Food, Bulog and Warehouse Receipt System, Islam
Abstrak: Nilai  dasar  dari  ketahanan  pangan  adalah  ketersediaan  stok  pangan  dan aksesibilitasnya.  Ironisnya,  meningkatnya  produksi  komuditas  pangan  di  Indonesia tidak  diimbangi  dengan  sistem  manajemen  stok  yang  tepat,  sehingga  seakan-akan Indonesia  mengalami  krisis  pangan  dikomuditas  tersebut.  Kelembagaan  manajemen stok  pangan  skala  nasional  di  Indonesia  setidaknya  terdapat  dua  yaitu  Bulog  dan Sistem  Resi  Gudang.  Alquran  sebagai  kitab  suci  umat  Islam  selalu  relevan  untuk menjadi  problem  solving  atas  permasalahan  sosial  kemasyarakatan.  Untuk  itu, kehadiran Alquran menjadi solusi dengan memberikan petunjuk dan pedoman hidup, salah  satunya  tentang  problem  ketahanan  pangan  yang  terkait  dengan  manajemen stok pangan. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana kelembagaan manajemen stok nasional  di  Indonesia,  dan  bagaimana  kontekstualisasi  konsep  manajemen  stok pangan  nasional  dalam  perspektif  Islam.  Dari  keduanya  diharapkan  dapat memberikan solusi atas problem manajemen stok pangan di Indonesia.
Kata Kunci : Stok Pangan, Bulog dan Sistem Resi Gudang, Islam
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  13  Februari  2015,  direvisi:  24  Mei  2015,  disetujui untuk terbit: 25 Juni 2015.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 78

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai  keunggulan komparatif  dan  kompetitif  disektor  agraris.  Sejarah  telah  membuktikan berbagai  keunggulan  sektor  agraris Indonesia,  keunggulan ini  tidak  terlepas dari  kondisi  alam  indonesia  yang gemah  ripah  loh  jinawi .  Baik  iklim,  tanah, udara, air, ragam kekayaan hasil bumi merupakan satu kesatuan terintegrasi yang  menjadikan  indonesia  kaya  akan  hasil  agraris.  Bak  sebongkah  tanah yang terlempar dari surga, dengan kesuburan dan kekayaan hasil alam inilah yang  menjadikan Indonesia  diperebutkan  pada masa  kolonial oleh  beberapa negara.  Mulai  dari  Portugis  hingga  Jepang  satu  tujuannya  yaitu  untuk mengeruk  kekayaan  hasil  alam  Indonesia  hanya  untuk  mempertahankan kehidupan dinegaranya masing-masing.
Fenomena  laten  yang  terjadi  pada  sektor  pangan  nasional  adalah adanya  disparitas supply dan demand disetiap  bulan  dan  musim  yang sangat lebar.  Disatu  sisi  pada  saat  musim  panen  raya supply akan  bahan  pangan melimpah  sedangkan  demand  stabil  dan  sebaliknya  ketika  diluar  musim panen  supply  berkurang  bahkan  menipis  sedangkan  demand  tetap  stabil. Harga  komoditas  pangan  saat  musim  panen  jatuh  ambruk  yang  merugikan produsen  dan  harga  melambung  tinggi  ketika  diluar  musim  panen  yang menjadikan  para  konsumen  menjerit.  Potensi  kehilanggan  atau  loss  bahan pangan  akibat  berlimpahnya  pasokan  ketika  musim  panen  sangat  tinggi bahkan  tidak  terdeteksi  sehingga  diluar  musim  panen  pemerintah  selalu menerapkan  kebijakan  impor  untuk  mengstasi  persoalan  kekurangan pasokan.
Sekarangpun,  setelah  sekian  abad  lamanya  alam  Indonesia  diporsir kapasitas  kemampuanya  untuk  menghidupi  kebutuhan  pangan  masyarakat Indonesia  pada  khususnya  dan  masyarakat  dunia  pada  umumnya  masih tetap  eksis  dengan  menyumbangkan  berbagai  bahan  pangan  yang  tiap  hari tidak  ada  putus-putusnya  untuk  rakyat  Indonesia.  Mulai  dari  beras,  jagung, kedelai, garam, ikan, bawang merah dan sayur mayur lainya alam indonesia masih  tetep  mampu  untuk  memproduksi  dan  menghasilkan  yang  terbaik untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  Indonesia.  Meskipun  kalau  melihat tingkat produktifitasnya tidak sehebat masa lalu.
Permasalahan yang ada dan yang terjadi pada Indonesia saat sekarang ini  dengan  alamnya  yang  gemah  ripah  loh  jinawi  tersebut  adalah melemahnya  ketahanan  pangan.  Fenomena  melemahnya  ketahanan  pangan
Indonesia  dapat  kita  amati  dewasa  ini  yang  seringkali  terjadi  kelangkaan bahan  pangan  dan  tingginya  volume  impor  bahan  pangan.  Kelangkaan  ini diakibatkan  oleh  fluktuasi  pasokan  yang  kemudian  menyebabkan  fluktiasi harga yang melambung tinggi. Beras, cabai dan bawang merah adalah sedikit komuditas pangan yang saat ini mengalami krisis pasokan dan krisi harga.
Ketahanan  pangan  nasional  sangat  ditentukan  oleh  peningkatan  laju pertumbuhan produksi pangan yang saat ini rata-rata negatif dan cenderung stagnan,  sedangkan  laju  pertumbuhan  penduduk  selalu  positif  yang  berarti bahwa  kebutuhan  terus  meningkat.  Ketersediaan  total  produksi  dan kebutuhan  nasional  dari  tahun  ke  tahun  pada  sektor  pangan  menunjukkan kesenjangan  yang  terus  melebar.  Hasil  produksi  pangan  yang  berbanding terbalik  dengan  tingkat  konsumsi  terus  dibiarkan,  maka  akan  menyebabkan resiko  penambahan  impor  bahan  pangan  yang  semakin  besar  dan berpengaruh  terhadap  ketahanan  nasional  dan  kemandirian  bangsa  karena bangsa Indonesia akan semakin tergantung pada negara lain.
Inilah paradoks Indonesia, satu sisi sebagai bangsa yang gemah ripah loh  jinawi  dan  pada  sisi  yang  lain  terancam  dengan  krisis  pangan.  Melihat kondisi  yang  seperti  ini,  dalam  konteks  keislaman  sudah  sepatutnya  kita merenungkan  bagaimana  pola  Islam  mengatur  pengelolaan  pangan  sebagai bahan  yang  komudidas  yang  mengauasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Dalam Islam  terdapat  ibroh  dari  kisah  nabi  Yusuf  dalam  mengelola  stok  pangan untuk  mengantisipasi  masa  paceklik,  yaitu  dengan  memproduksi  pangan kemudian  menyimpanya  dalam  gudang  untuk  jangka  waktu  masa  paceklik tersebut.
Dalam  konteks  kekinian  sistem  manajemen  stok  pangan  ala  Nabi Yusuf  mungkin  dapat  diterjemahkan  pada  sistem  keindonesiaan  yang  ada saat  ini  dengan  adanya  Bulog  sebagai  pengendali  harga  dan  pasokan  beras dan  juga  pada  sistem  Resi  gudang  sebagai  instrumen  untuk  mengatasi disparitas pasokan pada saat musim sehingga harga komuditas pada tinggat petani terjamin.

## Kondisi Makro Ketahanan Pangan Nasional
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi  setiap saat.  Hak  untuk  memperoleh  pangan  merupakan salah  satu hak  asasi  manusia,  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  27  Undang-Undang
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 80
Dasar  1945  maupun  dalam  Deklarasi  Roma  tahun  1996  tentang  ketahanan pangan  dunia.  Sebagai  kebutuhan  dasar  dan  hak  asasi  manusia,  pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Perbandingan  antara  kurangnya  ketersediaan  pangan  dengan  makin meningkatnya  kebutuhan,  dapat  menciptakan  ketidakstabilan  ekonomi maupun  politik.  Berbagai  gejolak  sosial  dan  politik  dapat  juga  terjadi  jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi  nasional  yang  dapat  meruntuhkan  Pemerintah  yang  sedang berkuasa.
Pengalaman  telah  membuktikan  bahwa  gangguan  pada  ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras dan berbagai bahan pokok lainnya  pada  waktu  krisis  ekonomi  1997/1998,  telah  berkembang  menjadi krisis  multi  dimensi,  yang  selanjutnya  memicu  kerawanan  sosial  yang membahayakan  stabilitas  ekonomi  dan  stabilitas  nasional.  Pangan  memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja berbagai strata, pertumbuhan dan dinamika ekonomi, terjaganya lingkungan yaitu menjaga tata guna air dan udara bersih serta aspek sosial politik sebagai perekat  bangsa,  penjaga  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  serta kemandirian bangsa.
Saat  ini  Jumlah  penduduk  Indonesia  telah  mencapai  240  juta  jiwa dengan angka pertumbuhan 1,75% per tahun. Angka tersebut mengindikasikan  besarnya  kebutuhan  pangan  yang  harus  disediakan Pemerintah dalam bentuk produksi pangan nasional, cadangan pangan serta melalui  impor  pangan  apabila  dibutuhkan.  Kebutuhan  pangan  yang  sangat besar  apabila  tidak  diimbangi  peningkatan  produksi  pangan  akan menghadapi  permasalahan  serius  dalam  bentuk  kekurangan  pangan, instabilitas  nasional  serta  kesenjangan  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan pangan nasional.
Ketahanan  pangan  nasional  sangat  ditentukan  oleh  peningkatan  laju pertumbuhan produksi pangan yang saat ini rata-rata negatif dan cenderung menurun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk selalu positif yang berarti bahwa  kebutuhan  terus  meningkat.  Ketersediaan  total  produksi  dan kebutuhan nasional dari tahun ke tahun pada tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung dan kedelai menunjukkan kesenjangan yang terus melebar. Kesenjangan yang  makin  melebar  terus  dibiarkan,  maka  akan  menyebabkan resiko  penambahan  impor  bahan  pangan  yang  semakin  besar  dan
berpengaruh  terhadap  ketahanan  nasional  dan  kemandirian  bangsa  karena bangsa Indonesia akan semakin tergantung pada negara lain.
Ketersediaan  pangan  nasional  dan  pengelolaannya  pada  setiap  era pemerintahan  menjadi  salah  satu  prioritas  utama  pembangunan  nasional. Kegiatan  pengeloiaan  pangan  oleh  Pemerintah  seringkali  mendapat  kritik karena adanya ketidak-sempurnaan kegiatan yang diakibatkan oleh kebijakan sektoral,  tumpang  tindihnya  kewenangan  serta  kurangnya  koordinasi  antar lembaga dan instansi Pemerintah. Permasalahan akibat kurang terkendalinya pengelolaan  pangan,  disebabkan  kelemahan  dalam  proses  penyusunan kebijakannya  maupun  karena  akibat  lain  yang  akan  menimbulkan  distorsi pasar.  Intervensi  dalam  bentuk  impor  pangan  dianggap  rasional  apabila dilakukan  dalam  keadaan  defisit  pangan  atau  jika  infrastruktur  pemasaran dan  kelembagaan  tidak  cukup  berkembang  serta  kompetitif  untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Kemudahan mewujudkan ketersediaan  pangan,  stok  pangan  dunia  yang  tersedia  serta  kemungkinan alternatif  bare  bentuk  program  stabilisasi  harga,  mendorong  berbagai  pihak untuk  selalu  mengevaluasi  kembali  kebijakan  pangan  Pemerintah.  Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sejak lama telah menetapkan bahwa ketahanan pangan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Sampai sekarang  pun,  tujuan  itu  masih  dilanjutkan  seperti  yang  tat-Luang  dalam RPPK  (Revitalisasi  Pertanian,  Perikanan,  dan  Kehutanan)  dan  RPJM (Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional).  Mengingat  begitu banyaknya lembaga  dan  instansi Pemerintah  yang  terkait  dengan  ketahanan pangan,  maka  perlu  langkah  lanjutan  yang  berkaitan  dengan  pembentukan Dewan  Ketahanan  Pangan  Nasional dalam  bentuk  aplikasi  di  lapangan agar dapat meningkatkan kemandirian bangsa. 1
Ketahanan    pangan  merupakan  salah  satu  isu  paling  strategis  dalam pembangunan  nasional,  terlebih  bagi  negara  berkembang  seperti  Indonesia yang berpenduduk besar. Perhatian terhadap ketahana pangan (food security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (social security) , stabilitas  ekonomi,  stabilitas  politik  dan  keamanan  atau  ketahanan  nasional (national security) . Ketahanan pangan pada tinngkat nasional diartikan sebagai
1 Agus  Setiadji, Implementasi  Hubungan  Kerja  Antar  Instansi  Untuk  Ketahanan  Pangan Dapat Meningkatkan Kemandirian Bangsa , Lembaga Ketahana Nasional RI 2012. h 4-6
kemampuan  suatu  bangsa  untuk  menjamin  seluruh  penduduknya memperoleh pangan yang cukup. 2
Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pagan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan adanya sistem kelembagaan dimasyarakat dalam pengelolaan pangan. Ketersediaan pangan dibangun  melalui  peningkatan  kemampuan  produksi,  peningkatan pengelolaan stok pangan, serta distribusi pangan untuk mengisi kesenjangan antara daerah dalam aspek produksi dan kebutuhan.
Ketahanan  pangan  dihasilkan  oleh  suatu  sistem  pangan  yang  terdiri atas  tiga  subsitem,  yaitu  :  (1)  Ketersediaan  pangan  dalam  jumlah  dan  jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (2)  Distribusi pangan yang lancar dan merata, (3) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan.
Ketersediaan stok pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi  di  dalam  negeri,  peningkatan  pengelolaan  cadangan  serta  impor untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan.
Data  kondisi pangan nasional dari beberapa komuditas utama
1. Beras Tahun Konsumsi (000 ton) Produksi (000 ton) Ekspor (ton) Impor (ton) Surplus/Defisit Ribu Ton % 2010 33.068 37.396 345 686.108 4.301,3 11,51 2011 33.056 36.968 1.062 2.686.990 3.912,1 10,58 2012 33.047 38.823 1.091 1.924.563 5.776.2 14,88 2. Jagung Tahun Konsumsi (000 ton) Produksi (000 ton) Ekspor (ton) Impor (ton) Surplus/Defisit Ribu Ton % 2010 20.066 18.328 41.954 1.527.516 -1.738 -9,48 2011 20.505 17.230 30.787 2.858.174 -3.275 -19,01 2012 20.392 19.377 70.741 1.889.431 -1.015 -5,24
2 Muchjidin Rahmat dkk, Kajian Sistem Cadangan Pangan Masyarakat Perdesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan , Balitbang Deptan RI.2010. hal 1
3. Kedelai
Tahun Konsumsi (000 ton) Produksi (000 ton) Ekspor (ton) Impor (ton) Defisit Ribu Ton % 2010 2.353 907 385 1.740.987 1.446 159,43 2011 2.489 870 523 1.911.987 1.619 186,09 2012 2.946 852 33.950 2.128.763 2.094 245,77 4. Daging sapi
Tahun Konsumsi (000 ton) Produksi (000 ton) Ekspor (ton) Impor (ton) Defisit Ribu Ton % 2010 440.774 349.967 0 4.322 90.807 25,95 2011 488.931 410.698 0 3.598 78.233 19,05 2012 544.896 425.495 2 39.419 119.401 28,06 5. Cabai Tahun Konsumsi (000 ton) Produksi (000 ton) Ekspor (ton) Impor (ton) Surplus Ribu Ton % 2010 672.35 1.483,08 1.229,1 1.798,1 830,78 56,02 2011 769.55 1.656,62 826,4 620,1 887,06 53,55 2012 688.29 1.380,07 9.986,2 26.838,7 691,78 49,16 6. Bawang Merah Tahun Konsumsi (000 ton) Produksi (000 ton) Ekspor (ton) Impor (ton) Surplus Ribu Ton % 2010 601.887 1.048.934 19.085 122.191 447.047 2011 568.850 839.124 8.042 117.627 324.274 2012 695.128 960.072 30 70.952 264.944
Sumber:  RPJMN Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019, Bappenas RI 2013
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 84
Kondisi  ketahanan  pangan  Indonesia  dalam  setiap  tahunya  dapat dilihat  dari  data  diatas.  Baik  pertumbuhan  produksi,  pertumbuhan  ekspor nasional  komuditas  pangan  serta  konsumsi  nasional  masyarakat  Indonesia. Kesiapan  Indonesia  jika  dilihat  dari  aspek  pertumbuhan  produksi  pangan pada  beberapa  komuditas  sangat  menghawatirkan.  Kondisi  darurat  pangan terjadi pada komuditas jagung, kedelai dan daging sapi.  Berdasarkan data di atas  ketahanan  pangan  Indonesia  pada  komuditas  jangung  mengalai  defisit rata-rata  10%  pertahun,  Daging  sapi  24%  pertahun  serta  jagung  196% pertahun.  Produksi  padahal  selalu  menunjukan  tren  positif,  hanya  pada komuditas  kedelai  yang  tiap  tahunya  malah  menurun  tren  produksinya. Pertumbuhan  ledakan  penduduk  nampaknya  tidak  mampu  diatasi  dengan tren  produksi  yang  dicapai  karena  pertumbuhanya  tidak  berbanding  lurus. Padahal  kalau  melihat  sumber  daya  yang  mendukungnya  potensi  untuk mengembangkan  komuditas  tersebut  agar  bisa  swasembada  sangat memungkinkan.  Sumber  daya  petani,  lahan  maupun  pasar  sangat  terbuka lebar.  Lagi-lagi  ini  tergantung  bagaimana  political  wiil  pemerintah  dalam membuat  dan  mengambil  kebijakan  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya yang  ada  untuk  mendukung  terciptanya  swasembada  komuditas  yang stoknya masih defisit sehingga dapat mengurangi impor.
Lain  lagi  dengan  kondisi  riil  beras,  cabai  dan  bawang  merah  seperti yang  tertera  dalam  data  diatas  dibeberapa  data  komuditas  masih  ada  yang kontradiktif.  Antara  volume  produksi  dalam  negeri  dan  volume  konsumsi (kebutuhan)  dilihat  secara  data  sudah  mencukupi  bahkan  berlebih  tetapi anehnya masih melakukan impor yang seakan-akan kebutuhan dalam negeri masih  kekurangan.  Dari  data  diatas  bisa  dilihat  bagaimana  pertumbuhan produksi  komuditas  beras,  cabai  dan  bawang  merah,  hampir  trenya  selalu meningkat positif
Pertumbuhan  produksi  padi  bisa  dikatakan  sudah  swasembada bahkan  di  tahun  2010  sampai  2012  mengalami  surplus  12  %  dari  total konsumsi. Cabai merah juga dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami surlpus rata 52,91% pertahun. Demikian juga dengan bawang merah di periode yang sama  mengalami  surplus  rata-rata  30%  pertahun.  Sayangnya  dari  kondisi surplus  yang  sedemikian  tinggi  nyatanya  indonesia  masih  rajin  melakukan impor  pada  tiga  komuditas  tersebut. Ini  adalah  kondisi  yang  kurang  masuk akal kalau dilihat dari perspektif ekonomi.
Pola produksi beberapa komuditas pokok seperti beras, cabai, bawang merah di Indonesia yang dilakukan oleh petani adalah dengan menyesuaikan iklim.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  biaya  produksi,  meminimalisir serangan  hama  dan  resiko  gagal  panen.  Pola  produksi  yang  seperti  inilah yang  akhirnya  menyebabkan  terjadinya  disparitas  pasokan  dan  panen disetiap  bulan.  Pada  bulan-bulan  tertentu  panen  raya  terjadi  sehingga pasokan  melimpah  berlebih  dan  kadang  terbuang  sia-sia  dan  dibulan-bulan yang lain pasokan berkurang karenan tiodak ada panen. Seperti bulan bulan April  sampai  Mei  ini  adalah  masa  panen  raya  padi,  Bulan  Juni – Juli  adalah musim  panen  raya  pertama  bawang  merah  dan  bulan  September  sampai Oktober musim panen raya tahap kedua bawang merah. Di luar bulan-bulan tersebutlah  pasokan  berkurang  karena  bukan  musim  panen  komuditas tersebut. Inilah yang menyebabkan harga melambung tinggi sehingga kadang pemerintah  mengambil  kebijakan  impor  untuk  mengatasi  kekurangan pasokan.
Kondisi  seperti  itu  hampir  setiap  tahun  terjadi  di  Indonesia.  Panen raya  bagi  Pemerintah  dan  konsumen  tentunya  hal  yang  sangat menggembirakan,  tetapi  karena  tidak  ada  regulasi  yang  tepat  tidak  jarang petani  mengeluh  bahkan  aksi  demo  pun  kadang  dilakukan  untuk  meminta kebijakan  harga,  karena  setiap  panen  raya  harga  komuditas  jatuh,  ironis memang.  Keadaan  sebalikya  bisa  terjadi  pada  saat  musim  paceklik  (bukan musim  panen  raya)    dimana  harga  komuditas  pangan  bisa  meroket  tinggi, konsumen  menjerit  dan  pemerintahpun  kalang  kabut.  Seperti  yang  terjadi pada  saat  ini  harga  beras  dan  bawang  merah  melambung  tinggi  yang  bagi konsumen sangat memberatkan.
Pemerintah  dan  stakeholder  perpanganan  sudah  seharusnya  berfikir mencari  solusi  yang  komprehensif  untuk  mengatasi  kondisi  laten  yang hampir  tiap  tahun  terjadi  ini.  Disparitas  antara  pasokan  dan  kebutuhan komuditas pangan yang merepotkan ini tentunya bukan hanya cukup diatasi dengan operasi pasar, dengan menggelontorkan subsidi atau bantuan  raskin yang hanya bersifat semu dan sementara.  Karenanya, bagaimana pola untuk mengatur  agar  stok pangan yang  berlebih  saat musim  panen  tidak  terbuang dengan  menerapkan  pola  manajemen  persediaan  (stok)  menjadi  sebuah keniscayaan yang harus direalisasikan lebih massif dan intensif.
Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyediakan  jumlah persediaan  yang  tepat, lead  time yang  tepat  dan  biaya  rendah.  Biaya
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 86
persediaan  merupakan  keseluruhan  biaya  operasi  dan  sistem  persediaan. Perusahaan  dalam  ha  ini  pemerintah  perlu  mengadakan  analisis  untuk menentukan  tingkat  persediaan  yang  dapat  meminimumkan  biaya  atau paling ekonomis, 3 sehingga kondisi laten yang terjadi pada persoalan pangan dapat  diminimalisir.  Selain  Tujuan  tersebut  juga  dengan  adanya  dari manajemen persediaan adalah memiliki persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang trendah. 4

## Kelembagaan Dan Instrumen Manajemen Persediaan Pangan Di Indonesia
Persediaan  adalah  barang  yang  dimiliki  untuk  dijual  atau  untuk diproses selanjutnya dijual. Berdasarkan pengertian di atas maka perusahaan jasa  tidak  memiliki  persediaan,  perusahaaan  dagang  hanya  memiliki persediaan  barang  dagang  sedangkan  perusahaan  industri  memiliki  3  jenis persediaan yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi (siap untuk dijual). 5
Manajemen  persediaan  (inventory  management)  atau  pengendalian tingkat  persediaan  adalah  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  penentuan  kebutuhan  pokok,  sehingga kebutuhan produk dapat dipenuhi pada waktunya dan dilain pihak investasi persediaan  produk  dapat  ditekan  secara  optimal.  Pengendalian  tingkat persediaan  bertujuan  mencapai  efisiensi  dan  efektifitas  optimal  dalam penyediaan  produk.  Usaha  yang  perlu  dilakukan  dalam  manajemen persediaan  secara  garis  besar  dapat  diperinci  sebagai  berikut:  (1)Menjamin terpenuhinya  kebutuhan  produk.  (2)  Membatasi  nilai  seluruh  investasi; (3)Membatasi jenis dan jumlah produk; (4)Memanfaatkan seoptimal mungkin produk yang ada
Penangana  persediaan  barang  haruslah  dianut  prinsip  pengelolaan persediaan,  yakni  penentuan  jumlah  dan  jenis  barang  yang  disimpan  dalam
3 Yamit, Zulian. Manajemen Persediaan. Yogyakarta : Ekonisia, 2005, h. 8 4 Ishak, Aulia , Manajemen Operasi , yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h.164
5 Achun,  Persediaan. http://zulidamel.wordpress.com/2008/01/02/persediaan/2008 , diakses tanggal  21 Maret 2015
persediaan  haruslah  sedemikian  rupa  sehingga  oiperasi  perusahaan  tidak terganggu. 6
Definisi  lain  dari  persediaan  adalah  sebagai  stock  bahan  baku  yang digunakan  untuk  memfasilitasi  operasi  atau  untuk  memuaskan  permintaan konsumen.  Jenis persediaan  meliputi;  bahan  baku,  barang  dalam  proses  dan barang  jadi.  Definisi  tersebut  mengacu  pada  proses  transformasi  operasi, sehingga  dapat  dijelaskan  proses  aliran  bulan  dengan  persediaan  bahan menunggu  memasuki  proses produksi.  Persediaan  dalam proses  merupakan tahap  menengah  pada  transformasi  dan  persediaan    barang  jadi  siap melengkapi transformasi dalam sistem produksi. 7
Persediaan  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  aktiva  yang  meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual suatu periode usaha  yang  normal,  atau  persediaan  barang  yang  masih  dalam  pengerjaan, proses produksi dan persediaan barang baku yang menunggu penggunaanya dalam suatu proses produksi. 8 Sedangkan  sistem  persediaan  adalah serangkaian  kebijaksanaan  dan  pengendalian  yang  memonitor  tingkat persediaan  dan  menentukan  tingkat  persediaan  yang  harus  dijaga,  kapan persediaan  harus  diisi,  dan  berapa  besar  pesanan  yang  harus  dilakukan. Sistem  ini  bertujuan  menetapkan  dan  menjamin  tersedianya  sumber  daya yang tepat, dalam kuantitas yang tepat dan pada waktu yang tepat. 9

## Fungsi-Fungsi Persediaan
Bahwa  efisiensi  operasional  suatu  organisasi  dapat  ditingkatkan karena  berbagai  fungsi  penting  persediaan.  Pertama  harus  diingat  bahwa persediaan  adalah  sekumpulan  produk  phisikal  pada  perbagai  tahap  proses transformasi  dari  bahan  mentah  ke  barang  dalam  proses  dan  kemudian
6 Indrajit, E,R dan Djopkopranoto.R. Manajemen Persediaan , jakarta : Grasindo.2003, h. 4-5
7 Zulfikarijah, Fien, Manajemen Persediaan , malang : Universitas Muhammadiah Malah press, 2005, h. 4
8 Assauri, sofjan. Manajemen Produksi dan Operasi , Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesi, 2004. h.169-170
9 Zulfikarijah, Fien, Manajemen Persediaan , malang : Universitas Muhammadiah Malah press, 2005, h. 4
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 88
barang  jadi.  Persediaan  ini  mungkin  tetap  tinggal  diruang  penyimpanan, gudang,  pabrik  atautoko-toko  pengecer.  Fungsi-fungsi  persediaan  tersebut antara lain :

## 1. Fungsi decoupling
Fungsi  penting  persediaan  adalah  memungkinkan  operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan decouples  ini  memungkinkan  perusahaan  dapat  memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier.

## 2. Fungsi Antisipasi
Untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan  berdasar  pengalaman  atau  data-data  masa  lalu,  yaitu permintaan  musiman.  Hal  ini  perusahaan  dapat  mengadakan persediaan musiman (seasonal inventories).
Perusahaan  juga  sering  menghadapi  ketidakpastian  jangka  waktu pengiriman  dan  permintaan  akan  barang-barang  selama  peroide persamaan  kembali,  sehingga  memerlukan  kuantitas  persediaan ekstrayang sering disebut persediaan poengaman (safety inventories). Persediaan  pengaman  merupakan  pelengkap  fungsi  decoupling yang telah  diuraikan  di  atas.  Persediaan  antisipasi  ini  penting  agar  proses produksi tidak terganggu. 10
Dalam  konteks  kenegaraan  maka  manajemen  persediaan  pangan berarti  kemampuan  pemerintah  dalam  menerapkan  sistem  pengelolaan pangan  mulai  dari  hulu  sampai  hilir,  mulai  dari  produksi  samapi  distribusi dalam  rangka  menjaga  ketahanan  dan  kestabilan  pasokan  pangan  untuk warga negaranya.
Konsep  ketahanan  pangan  merupakan  fenomena  yang  kompleks, mencakup banyak aspek dan faktor terkait yang luas. Isu ketahanan pangan mengemuka  sejak  tahun  1970-an  seiringan  dengan  terjadinya  krisis  pangan global. Negara yang penduduknya mengalami kelaparan akibat krisi pangan dianggap  tidak  mempunyai  ketahanan  pangan.  Oleh  sebab  itu,  konsep
10 Handoko, T Hani , Dasar-Dasar Manajeman  Produksi dan operasi , Yogyakarta : BPFE, 2000, h. 335
ketahanan pangan  pada  masa  tersebut lebih  banyak  membahas  ketersediaan (stok) pangan pada tingkat nasional dan global. 11
Tantangan  pangan  Indonesia  semakin  hari  semakin  kompleks.  Pada satu sisi, peningkatan permintaan bahan pangan terus terjadi seiring dengan semakin  meningkatnya  jumlah penduduk  serta meningkatnya  daya  beli  dan selera masyarakat akan bahan pangan. Menurut draft RUU sebagai pengganti Undang-  Undang  nomor  7  tahun  1996  tentang  pangan,  kemandirian  pangan diartikan sebagai kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan  ketahanan  pangan,  yang  mampu  menjamin  pemenuhan kebutuhan yang cukup ditingkat individu.
Pembahasan  konsep  ketahanan  pangan  tidak  terlepas  bagaimana konsep  manajemen  stok  (cadangan)  pangan  itu  sendiri.  Di  Indonesia peraturan formal Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan pasal 47  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  cadangan  pangan  nasional  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini  berarti  bahwa keberadaan  pangan  pemerintah  tidak  menghapuskan  pentingnya  cadangan pangan masyarakat harus sama-sama eksis.
Implementasi kelembagaan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan  pasal  47  setidaknya  saat  ini  terdapat  satu lembaga  dan  satu instrumen  yang  konsen  dalam  manajemen  stok  pangan  dalam  rangka menjaga  ketahanan  pangan  nasional.  Satu  lembaga  dan  satu  instrumen tersebut  adalah  Perum  Bulog  dan  Sistem  Resi  Gudang.  Perum  Bolog  adalah salah  satu  bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam  memanjemen  stok pangan sedangkan Resi Gudang adalah sistem manajemen stok pangan yang menuntut peran aktif masyarakat.

## Pertama, Bulog
Terkait  dengan  aspek  pengelolaan  dan  pemeliharaan  cadangan pangan nasional, Peraturan pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 menyebutkan secara  tegas  pentingnya  peran  pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan pemerintah  desa  dalam  menangani  masalah  persediaan  pangan.  Cadangan
11 Handewi P.S. Rahman dkk, Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog . Forum Penelitian Agro Ekonimi IPB. 2005,  h.74
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 90
pangan  merupakan  salah  satu  sumber  persediaan  pangan  yang  penting, sebagai lembaga penyangga persediaan pangan nasional, Sebelum perubahan Bulog  menjadi  Perum,  Bulog  memiliki  peran  sentral  dalam  mengelola persediaan  pangan  nasional.  Secara  implisit  Bulog  diharuskan  membuat kebijakan  yang  tidak  berpihak  pada  konsumen,  sekaligus  tidak  merugikan konsumen. 12
Dalam  operasionalnya,  pelaksanaan  tugas  tersebut  mencakup  aspek bisnis  dan  sekaligus  terdapat  misi  sosial.  Apabila  kedua  fungsi  tidak  dapat dipadukan secara harmoni maka Bulog akan dibenci konsumen bila berpihak kepada  produsen  dan  sebalaiknya  akan  dibenci  produsen  apabila  berpihak kepada konsumen.
Seperti  diketahui,  sejak  bulan  Mei  2003  berdasarkan  PP  No.  7  2003 tentang  pembentukan  Perum  Bulog,  lembaga  penyangga  pangan  nasional yaitu  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog)  yang  semula  berstatus  sebagai  LPND (Lembaga Pemerintah Non departeman) telah berubah  status menjadi Perum Bulog.  Perubahan  ini  membawa  konsekwensi  terjhadap  tugas,  mandat  dan kewenangan  Bulog  dalam  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  ketahanan pangan nasioanal.
Apabila dicermati, perubahan status Bulog dari LPND menjadi Perum menyebabkan  hilangnya  dua  hal  yang  sangat  penting  yaitu  (1)  hilangnya komitmen  nasional  dalam  penanganan  komudiotas  strategis  dan  (2) hilangnya  kelembagaan  pemerintah  secara  nasional  yang  ditugaskan  untuk menangani  komuditas  strategis  tersebut  secara  terintegrasi 13 .  Komitmen nasional  pada  saat  Bulog  sebagai  LPND  tertulis  secara  tegas  dalam  tugas pokok  Bulog,  yaitu  untuk  (1)  mengendalikan  harga  untuk  melindungi produsen  dan  konsumen  dan  (2)  membina  ketersediaan,  keamanan  dan pembinaan  mutu  gabah,  beras,  gula,  gandum,  terigu,  bungkil,  kedelai  serta bahan pangan dan bahan pakan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 14 Uraian  dari  tugas  pokok  Bulog  tersebut  menunjukan  adanya komitmen  nasional  untuk  memperlakukan  beberapa  komiuditas  terpilih sebagai komuditas pangan strategis nasional.
12 Amang, B. Dan H.M. sawit. Kebijakan Beras dan pangan Nasional : Pelajaran Orde baru dan Orde Reformasi , Bogor: IPB Pres,2001. 13 basuki 2004 14 Bulog, Bulog Baru menyelaraskan Kegiatan dan Memantapkan Tugas nasional , Bulog: Jakarta. 2003.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  68  Tahun  2002  tentang  Ketahanan Pangan telah mengamanatkan bahwa Indonesia harus memperkuat cadangan pangan.  Di  sana  disebutkan  cadangan  beras  pemerintah  (CBP),  yang sebenarnya  merupakan  manifestasi  dari  konsep  stok  besi  ( iron  stock )  atau cadangan  yang  harus  ada  sepanjang  waktu,  terutama  untuk  mengatasi kondisi  darurat.  Stok  besi  ini  yang  aman  minimal  setara  dengan  satu  bulan total  konsumsi,  atau  sekitar  300.000  ton.  Selain  itu,  cadangan  pangan  pokok juga  perlu  disimpan  dalam  bentuk  stok  penyangga  ( buffer  stock )  untuk pengendalian  gejolak  harga,  dalam  skema  operasi  pasar.  Perum  Bulog  kini mengelola  CBP  dan  stok  penyangga,  terutama  guna  menjalankan  program beras  untuk  keluarga  miskin  (raskin).  Apabila  saat  ini  Bulog  hanya  mampu melakukan  pengadaan  beras  dalam  negeri  sebanyak  2  juta  ton  lebih,  itu adalah batas bawah tingkat aman untuk mengantisipasi gejolak peningkatan harga,  terutama  pada  musim  paceklik.  Kapasitas  gudang  Bulog  di  seluruh Indonesia  mencapai  4  juta  ton  lebih,  sehingga  strategi  pengadaan  pangan (dari) dalam negeri perlu memperoleh perhatian yang memadai.
Apabila kekuatan Bulog hanya 7% dari total produksi beras di dalam negeri,  berarti  sebagian  besar  stok  pangan  di  Indonesia  itu  dikelola masyarakat  sendiri  (dan  pedagang).  Secara  legal,  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1996  tentang  Pangan  telah  mengamanatkan  bahwa  masyarakat  dan pemerintah  memelihara  cadangan  pangan  yang  bersifat  pokok.  Kata kuncinya, pemerintah dan pemerintah daerah (plus masyarakat) perlu bahu- membahu  meningkatkan  cadangan  pangan  demi  terciptanya  ketahanan pangan,  bahkan  kemandirian  pangan,  di  Indonesia.  Upaya  pengelolaan cadangan  pangan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  menjadi  komplemen  dari CBP  di  tingkat  pusat  (yang  umumnya  dikelola  Perum  Bulog).  Prasyarat, kriteria,  dan  indikator  untuk  mewujudkan  cadangan  pangan  regional  ini memang perlu dirumuskan, guna meminimalisasi upaya perburuan rente dari para petualang. 15
Perlu disebutkan bahwa aktifitas ekonomi pangan di indonesia secara prinsip  dijalankan  berdasarkan  meklanisme  pasar  bebas.  Konsekuensinya, pedagang  menguasai  cadangan  pangan  paling  besar  dibandingakan  dengan pemerintah  dan  rumah  tangga.  Walaupun  demikian  perlu  digarisbawahi
15 Riswani, Strategi  dan  Manajemen  Pengelolaan  Cadangan  Pangan  Nasional ,  Prosiding Seminar Nasional, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 2010. h. 1762-1763
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 92
bahwa pembangunan ketahanan pangan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada  mekanisme  pasar  bebas.  Argumentasinya,  apabila  terjadi  kelebihan permintaan ( exess demand ) yang dicirikan berkurangnya pasokan barang dan harga  bahan  pangan  melambung  tinggi,  maka  mekanisme  pasar  bebas membutiuhkan  waktu  relatif  lama  untuk  kembali  kepada  kondisi keseimbangan semula. Padahal perwujudan ketahanan pangan  yang mantap mensyaratkan  bahwa  pangan harus  tersedia  setiap saat  dengan  jumlah  yang cukup serta dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Mengingat pembangunan ketahana pangan tidak mungkin sepenuhnya  diserahkan  pada  mekanisme  pasar  bebas,  maka  keberadaan persediaan pangan pemerintah  menjadi  sangat urgen.  Justifikasinya,  dengan menguasai  persediaan  pangan  maka  apabila  sewaktu-waktu excess  demand pemerintah  dengan  segera  dapat  melakukan  intervensi  pasar  misalnya melalui operasi pasar guna menjamin terwujudnya harga yang stabil. 16
Yang  menjadi  masalah  adalah  saat  ini  Bulog  hanya  berkutat menangani  stok  pangan  hanya  pada  satu  komoditas  yitu  beras.  Sedangkan komuditas  pangan  starategis  lainya  seperti  kedelai,  jagung,  garam,  bawang merah,  cabai  dan  lain  sebagainya  belum  tercover  dalam  tugas  pokok  Bulog. Karenanya,  kedepan  diharapkan  Bulog  juga  berperan  dalam  kebijakan intervensi bahan pangan strategis lainya.

## Kedua, Resi Gudang
Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut sebagai warehouse receipt system (WRS)  adalah  dokumen  bukti  kepemilikan  barang  yang  disimpan  di suatu  gudang  yang  diterbitkan  oleh  pengelola  gudang  dan  merupakan sekuriti  yang  menjadi  instrumen  perdagangan  serta  merupakan  bagian  dari sistem  pemasaran  dan  keuangan  dari  banyak  negara  industri. 17 Dalam konteks  ini  gudang  memiliki  pengertian  bermacam-macam,  tergantung komuditas  yang  disimpan,  mulai  dari  padi,  beras,  jagung,  kedelai,  cokelat,
16 Handewi P.S. Rahman dkk, Kebijakan Pengelolaan Cadangan pangan Pada era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. Forum Penelitian Agro Ekonimi IPB. 2005,  h.78
17 Wikipedia, Resi Gudang, http://id.wikipedia.org/wiki/Resi Gudang/20/3/2015.
kopi,  minyak  sawit  hingga  garam.  Resi  gudang ini  nantinya  bisa  digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. 18
Secara  lebih  spesifik  untuk  sektor  pertanian,  SRG  merupakan  bukti kepemilikan  atas  barang  yang  disimpan oleh  petani  di gudang (Document  of Title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu  persyaratan  agunan  lain. 19 Oleh  karena  resi  gudang  merupakan instrumen  surat  berharga  maka  resi  gudang  ini  dapat  diperdagangkan, diperjualbelikan,  dipertukarkan  ataupun  digunakan  sebaghai  jaminan  bagi pinjaman.
UU  No.  9  tahun  2006  mengenai  Sistem  Resi  Gudang    telah  disahkan pada  tanggal  14  Juli  2006  dan  telah  menjadi  bagian  penting  dari  program pengembangan  ekonomi  lokal  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  tahun  2004-2009  Departemen  Perdagangan.  UU  tentang  SRG merupakan  terobosan  baru  yang  melengkapi  hukum  penjaminan  yang berlaku  di  Indonesia  seperti  gadai  dan  jaminan  fidusia.  Dalam  sistem  resi gudang yang menjadi objek jaminan adalah resi gudang di mana penguasaan terhadap  barang  berada  ditangan  pengelola  gudang.  Pada  tanggal  22  Juni 2007  pemerintah  telah  pula  menerbitkan  peraturan  pemerintah  nomor  36 tahun  2007  tentang  resi  gudang  untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam undang-undang nomor 9 tahun 2006 tersebut.
Penerapan  resi  gudang  pada  dasarnya  dilatarbelakangi  fenomena turunya  harga  pada  komuditas  pertanian  pada  saat  panen  raya,  sudah menjadi  permasalahan  laten  yang  seringkali  merugikan  petani.  Terus berulangnya  permasalahan  tersebut,  baik  dalam  durasi  musiman,  tahunan maupun siklus sekian tahun sekali, seolah-olah membuat petani tidak berdaya menghadapinya.  Secara  umum  hampir  semua  komuditas  baik  tanaman pangan,  hortikultura  maupun  perkebunan  dan  komuditas  pangan  lainya
18 Ashari. Prospek  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Sektor Pertanian , Balitbang Kementan RI, 2010, h.4 19 Komoditas atau barang yang dimaskud dalam UU dan peraturan SRG adalah setiap barang  yang  bergerak  yang  dapat  disimpan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  dapat diperdagangkan  secara  umum  dan  paling  sedikit  memenuhi  persyaratan  antyara  lain  :  (1). Memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan, (2). Memenuhi standar mutu tertentu dan (3) jumlah  minimum  barang  yang  disimpan.  Per tahun  2015 setidaknya sudah  ada  11  komoditas pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang.  Komoditas  tersebut  adalah  :  Gabah,  beras,  kopi,  kakao,  lada,  karet,  rumput  laut, jagung, kedelai, garam dan rotan.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 94
mengalami  nasib  yang  sama.  Untuk  menghindari  kerugian  akibat  turunya harga  saat  panen  raya,  secara  teori  petani  dapat  melakukan  tunda  jual. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan karena petani memerlukan uang tunai  secara  segera,  baik  untuk  modal  tanam  berikutnya  ataupun  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  rumah  tangga.  Terjadinya  permasalahan turunya harga, jika dirunut akar permasalahanya terjadi akibat pola produksi dan  konsumsi  komoditas  pertanian  yang  tidak matching antara  jumalah pasoakan dan kebutuhan pada suatu waktu tertentu. Pada saat musim panen raya,  supply  melimpah  yang  mengakibatkan  turunya  harga  dan  sebaliknya pada  saat  paceklik  harga  komoditas  melambung  tinggi  hingga  kadang  tak terjangkau.  Kondisi  ini  tentu  memerlukan  penanganan  yang  lebih  baik  lagi dimasa  mendatang,  terutama  pembenahan  pada  aspek  manajemen  pola tanam  dan  manajemen  stok  yang  hingga  saat  ini  masih  berjalan  secara optimal.  Berpijak  dari  kenyataan  tersebut,  perlu  adanya  sebuah  upaya terobosan  dan  alternatif  solusi  dalam  rangka  stabilisasi  harga  komoditas pertanian sekaligus menjaga stok (persediaan) komoditas tersebut. SRG dapat dimanfaatkan  oleh  petani  sebagai  bukti  kepemilikan  komoditas.  Selain  itu, para pelaku usaha dapat menunda waktu jual hasil panennya pada saat panen raya  yang  harganya  turun  menunggu  saat  yang  tepat  pada  saat  yang  tepat untuk  mendapatkan  harga  yang  lebih  baik  juga  dapat  memanfaatkan  SRG sebagai agunan untuk mendapatkan kredit dari perbankan.
Dengan demikian, SRG ini oleh banyak kalangan diharapkan menjadi salah  satu  alternatif  sistem  pemasaran  yang  dapat  difungsikan  sebagai instrumen untuk melindungi petani dari kerugian akibat turunya harga tetapi juga  dapat  dijadikan  sebagai  instrumen  untuk  menjaga  stabilitas  persediaan pangan nasional. 20

## Kelembagaan Cadangan Pangan Nasional Dalam Perpektif Islam
Kondisi  krisis  pangan  ini  seakan  membenarkan  pernyataan  ekonom klasik,  Thomas  Robert  Malthus  (1766-1834)  dalam  bukunya An  Essay  on  the Principle  of  Population yang  diterbitkan  pada  1798.  Malthus  menyebutkan bahwa pertambahan populasi penduduk akan jauh lebih tinggi dibandingkan
20 Ashari. Prospek  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Sektor Pertanian , Balitbang Kementan RI, 2010
dengan  kenaikan  produksi  bahan  pangan 21 .  Kenaikan  harga  pangan  yang terjadi  ini  begitu  tinggi  dan  datang  secara  tiba-tiba  serta  krisis  pangan  ini diperkirakan  akan  berlangsung  lama.  Jika    dianalisis  lebih  dalam,  maka sebenarnya  krisis  pangan  ini  terkait  dengan  masalah  struktural  yang solusinya harus diupayakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nilai dasar  dari  ketahanan  pangan  sendiri  adalah  ketersediaan  stok  pangan  dan aksesibilitasnya  yang  bila  dipecah  ke  dalam  sistem  perekonomian  salah satunya  adalah  manajemen  persediaan.  Ironisnya,  meningkatnya  produksi komuditas  pangan  di  Indonesia  tidak  di  imbangi  dengan  sistem  manajemen stok  yang  tepat  sehingga  seakan-akan  Indonesia  mengalami  krisis  pangan dikomuditas tersebut.
Sebagai  negara  agraris,  potensi  perekonomian  Indonesia  pada  sektor pertanian sangatlah besar. Sekitar 70% produk domestik bruto Indonesia saat ini dibangkitkan dari konsumsi dalam negeri yang sebagian besar disumbang dari  sektor  konsumsi  pangan.  Sebagian  besar  tenaga  kerja  Indonesia  juga bekerja  di  sektor  produksi  pangan.  Karena  itu,  pangan  menjadi  sektor penggerak  utama  ( growth  pole )  ekonomi  Indonesia.  Rakyat  Indonesia  yang berjumlah  besar  akan  menjadi  kekuatan  ekonomi  jika  kebutuhan pangannya bisa dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri, dan akan menjadi pendorong konsumsi.  Untuk  itu,  pemilihan growth  pole semestinya  ditekankan  pada sektor  konsumsi  pangan,  mengingat  pangan  adalah  penggerak  utama ekonomi dan penyerap sebagian besar tenaga kerja. 22
Potensi  yang  besar  tersebut,  baik  dari  sisi  SDM  maupun  SDA  sektor pangan tentunya adalah modal utama Indonesia memnuhi kebutuhan pangan warga  negaranya  agar  tercukupi.  Ketahanan  pangan  merupakan  salah  satu program  sosial  kemasyarakatan  dalam  Islam  Al  Quran  sebagai  respon  dari permaslahan  pangan  yang  dialami  oleh  masyarakat.  Sehingga  dengan hadirnya  al-Quran,  Islam  mengajarkan  bagaimana  ketahanan  pangan  yang Qurani  bisa  terwujud.  Ketahanan  pangan  adalah  suatu  kondisi  yang menjamin ketersediaan pangan secara stabil. Islam melalui QS yusuf (12) : 47 menyampaikan  bagaimana  mengelola  pertanian  dengan  sistem  cadangan pangan. Pertanian sebagai aktifitas produksi yang menunjang sumber pangan nabati sehingga ketersediaan pangan dapat terpenuhi. Dengan adanya sistem
21 Teddy Lesmana dan Ahmad Sofyan, Bangkit di Tengah Krisis Pangan dan Energi , 2008, h. 1 22 Imam  Santoso,  ”Penyelamatan  Ekonomi  dengan  Strategi  Swasembada  Pangan”, dalam Focus , Edisi 10, April 2003.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 96
cadangan pangan, diharapkan dapat menanggulangi masalah pangan seperti maslaha  kekurangan  pangan,  gangguan  pasokan  dan  harga  dalam  keadaan darurat.  Tujuan  dari  pertanian  dan  cadangan  pangan  ini  adalah  tersedianya pangan dalam sedala dimensi waktu.
QS  Yusuf  ayat  47  memberikan  ibroh  bagaimana mengelola  cadangan pangan untuk antisipasi ketika musim paceklik atau dalam keadaan darurat. Bahwa  persediaan  yang  dipersiapkan  untuk  masa-masa  darurat  sesuai dengan ibroh tersebebut juga terkait bagaimana persiapan produksinya baru kemudian  disimpan  dalam  baitul  mal  yang  dikelola  oleh  kerajaan.  Dalam konteks  ke-Indonesiaan  interpretasi  dari  sistem  manajemen  stok  ala  nabi Yusuf dapat diadopsi dari keberadaan Bulog dan Sistem Resi Gudang.
Bulog  dan  SRG  semangatnya  mungkin  sama  dengan  prinsip manajemn stok ala nabi Yusuf hanya saja dalam pelaksananya yang mungkin masih jauh dari nilai-nilai Islam. SRG yang pelaksaanya masih bersinggungan dengan dunia perbankan konvensional, seperti Bank BRI dan Bank BPD. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem bunga. Sedangkan dalam Islam sistem bunga  adalah  Riba  yang secara  mutlak  diharamkan.  Sistem  manajemen  stok dengan instrumen SRG sudah saatnya operasional dan pelaksanaanya mulai diIslamkan agar terlepas dari sistem riba.

## Penutup
Pangan Indonesia bukan hanya terbatas pada komoditas beras. Pangan adalah semua kenutuhan yang terkait dengan sumber daya hewani dan nabati untuk  memenuhi  keberlangsungan  hidup  manusia.  Karenanya  kebijakan pemerintah  lewat  Bulog  yang  hanya  menangani  masalah  perberasan  sudah tidak relevan lagi. Bahwa kenyataan gejolak harga dan pasokan yang banyak terjadi dibeberapa komuditas seperti daging, cabai, bawang merah dan lainya sudah seharusnya pada komuditas-komuditas strategis tersebut harus diatasi dengan  campur  tangan  pemerintah.  Gejolak  harga  dan  pasokan  seringkali bukan  karena  terjadi  karena  kurangnya  pasokan  tetapi  lebih  kepada  pola manajemen pasca panen dalam setahun yang belum optimal.
Sistem  Resi  Gudang  sebagi  instrumen  manajemen  stok  yang cakupanya  lebih  luas  dari  pada  Bulog  juga  sudah  sepatutnya  digenjot  terus penerapanya disetiap daerah. Dalam perspektif Islam pengelolaan SRG  yang masih  bersinggungan  dengan  transaksi  perbankan  konvensional  yang
didalamnya  terdapat  unsur  riba  tidak  mempunyai  nafas  islam,  karenanya semangat  manajemen stok  pangan  yang  diajarkan  naabi  Yusuf seperti  bulog harus diperbesar wewenangnya sambil pembenahan sistem SRG agar berjalan dengan perbankan Syariah.

## Pustaka Acuan
Achun,  Persediaan. http://zulidamel.wordpress.com/2008/01/02/persediaan/2008
Ashari. Prospek  Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Sektor
Pertanian , Balitbang Kementan RI, 2010
Assauri, sofjan. Manajemen Produksi dan Operasi , Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesi, 2004
Handewi P.S. Rahman dkk, Kebijakan Pengelolaan Cadangan pangan Pada era Otonomi Daerah dan Perum Bulog . Forum Penelitian Agro Ekonimi IPB. 2005.
Handoko, T Hani , Dasar-Dasar Manajeman  Produksi dan operasi , Yogyakarta : BPFE, 2000

## Imam Santoso, ”Penyelamatan Ekonomi dengan Strategi Swasembada
Panga n”, dalam Focus , Edisi 10, April 2003.
Indrajit, E,R dan Djopkopranoto.R. Manajemen Persediaan , jakarta :
Grasindo.2003
Ishak, Aulia , Manajemen Operasi , yogyakarta : Graha Ilmu, 2010
Muchjidin Rahmat dkk, Kajian Sistem Cadangan Pangan Masyarakat Perdesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan , Balitbang Deptan RI.2010.
Riswani, Strategi  dan  Manajemen  Pengelolaan  Cadangan  Pangan  Nasional , Prosiding  Seminar  Nasional,  Jurusan  Sosial  Ekonomi  Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 2010.
Teddy  Lesmana  dan  Ahmad  Sofyan, Bangkit  di  Tengah  Krisis  Pangan  dan Energi , 2008
Wikipedia, Resi Gudang, http://id.wikipedia.org/wiki/Resi Gudang/20/3/2015.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015. ISSN: 2089-032X - 98
Yamit, Zulian. Manajemen Persediaan. Yogyakarta : Ekonisia, 2005
Zulfikarijah, Fien, Manajemen Persediaan , malang : Universitas Muhammadiah Malah press, 2005