## PENGARUH DEFORESTASI DAN UPAYA MENJAGA KELESTARIAN HUTAN DI INDONESIA
[Clearestha Nakita]1 [Fatma Ulfatun Najicha]2

## 1[Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret]
1[clearesthanakita@student.uns.ac.id]
2[Fakultas Hukum, Universitas Sebeleas Maret] 2[fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id]

## Abstract
Forests have many benefits for human life and the environment. Forests are also a place to live  for  various  species  of  plants  and animals. Forest management  in Indonesia has  been regulated in legal regulations such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia up to  statutory  regulations.  However,  in  reality  there  are  still  activities  that  lead  to  forest destruction.  This  study  aims  to  examine  the  legal  regulations  in  Indonesia  in  regulating forest management, the reality that occurs, and efforts to preserve Indonesia's forests. The type of research used by the author is normative legal research which aims to examine the legal aspects related to legal arrangements in Indonesia in regulating forest management. Forest and environmental management  have been regulated in legal regulations. Both in the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  to  other  laws  and  regulations.  The existence of this legal arrangement is an effort to maintain and improve order and ensure legal  certainty.  Because  the  impact  of  this  deforestation  causes  the  loss  of  tropical  rain forest cover which is a habitat for animals and plants.
Keywords: forest, forest destruction, forest sustainability
Received: 23 Desember 2021    Revised: 14 April 2022        Available Online: 28 April 2022
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan hutan di dunia ini mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.  Hutan  sebagai  suatu  kesatuan  ekosistem  menjadi  tempat  tinggal  bagi jutaan  spesies  tanaman  dan  hewan  yang  ada  di  bumi.  Selain  sebagai  penyedia oksigen,  hutan  juga  berperan  sebagai  penyimpan  cadangan  air  serta  sebagai pengatur perubahan iklim di belahan dunia. Menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO) total luas hutan di bumi ini seluas 4,06 miliar hektar. 1 Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2019 luas lahan berhutan seluas 94,1 juta hektar. 2
Dengan  menduduki  posisi  kedelapan  hutan  terluas  di  dunia  dan  posisi  ketiga hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Indonesia memiliki keragaman hayati berupa 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, dan 25% spesies ikan. 3
Luas  hutan  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin  menurun.  Laju deforestasi  menjadi  sebuah  permasalahan,  bukan  hanya  di  Indonesia  tetapi  juga secara  global  di  dunia.  Namun,  pemerintah  terus  melakukan  upaya  dalam menurunkan  laju  deforestasi  ini.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  Indonesia  telah  menurunkan  laju  deforestasi  pada periode 2018-2019 sebesar 75,03% dari sebesar 462,46 ribu hektar menjadi 115.460 hektar pada periode 2019-2020.
Saat  ini  perlindungan  hutan  telah  memasuki  permasalahan  dunia  terkait dengan  fungsi  hutan  yang  dapat  mengancam  keselamatan  manusia  di  dunia. 4 Pembukaan  lahan  hutan  saat  ini  sering  dilakukan  baik  sebagai  sumber  mata pencaharian  bagi  sekelompok  masyarakat,  bagi  pengusaha,  dan  sebagai  sumber devisa  negara.  Pada  awal  pemerintahan  Orde  Baru,  pemerintah  berupaya  untuk memperbaiki  keadaan  ekonomi  yang  pada  saat  itu  dari  sektor  kehutanan memanfaatkan  kayu  untuk  mendatangkan  devisa  bagi  negara. 5 Hal  itu  sebagai langkah  awal  pemanfaatan  hutan  sebagai  penambah  devisa  sebesar-besarnya  bagi negara.
Semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin tingginya keinginan untuk semakin memperkaya diri, banyak investor-investor yang menanamkan modalnya di bidang  kehutanan.  Akibatnya  keberadaan  hutan  semakin  terancam.  Banyak  hutan- hutan  di  Indonesia  yang  mengalami  alih  fungsi  hutan.  Alih  fungsi  lahan  biasanya digunakan  untuk  areal  perkebunan  seperti  kelapa  sawit. 6 Tanaman  perkebunan
1 Berdasarkan data Food And Agriculture Organization of the United Nations, 2020.
2 Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK
3 sutoyo, “Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan : Masalah Dan Pemecahannya Sutoyo” 10 (2010): 101–6.
4 M.Yasir Said and Ifrani. 2019. “ Pidana Kehutanan Indonesia ,” Nusa Media, Bandung.
5 Fatma  Ulfatun  Najicha  and  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani.  2018.  “Politik  Hukum  Perundang  –  Undangan Kehutanan  Dalam  Pemberian  Izin  Kegiatan  Pertambangan  Di  Kawasan  Hutan  Ditinjau  Dari  Strategi  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. vol. 5. no. 1. 119–34.
6 Said and Ifrani, “Pidana Kehutanan Indonesia.”
sebagai pendorong pembangunan dan sebagai salah satu cara mendapatkan devisa. Di  balik  manfaat  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan  hutan  di  bidang perkebunan,  terdapat  dampak  buruk  yang  dirasakan  yaitu  kerusakan  hutan. Kerusakan  hutan  tersebut  juga  berdampak  pada  flora  fauna  yang  ada  di  hutan, lingkungan  dan  bahkan  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  mengatur  dasar pengelolaan sumber daya alam yang termuat dalam Pasal 33 ayat 3, “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.”  Akan  tetapi  dalam pengaturan  dan  pelaksanaannya  lebih  ditonjolkan  aspek  menguasai  oleh  negara sehingga mengedepankan konsep Hak Menguasai Negara. 7
Banyak  berita  menyiarkan  mengenai  bencana  yang  menimpa  masyarakat diakibatkan oleh ulah dari kita sendiri yang tidak menjaga kelestarian alam. Bencana alam  seperti  banjir  bandang,  kekeringan,  gagal  panen,  kebakaran  hutan  menjadi bencana alam yang sering sekali terjadi. Tingkat kerusakan hutan juga memberikan pengaruh yang luas terhadap keberadaan pertanian warga, hutan lindung, maupun flora  fauna  yang  ada  di  seluruh  Indonesia. 8 Usaha  yang  serius  dan  komprehensif perlu  dilakukan  untuk  menekan  laju  deforestasi,  karena  apabila  tidak  dilakukan Indonesia  diprediksi  akan  kehilangan  hutan. 9 Penegakan  hukum  kehutanan  perlu diwujudkan dengan baik mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat. 10 Deforestasi  adalah  kondisi  luas  hutan  yang  mengalami  penurunan  yang disebabkan    oleh    konvensi    lahan    untuk    infrastrukur,  permukiman,    pertanian, pertambangan,  dan  perkebunan.  Perubahan  lahan  hutan  yang  menjadi  lahan  non hutan  menyebabkan  pemanasan  global  karena  akibat  dari  kebakaran  hutan  yang sering terjadi. Deforestasi berkaitan dengan penebangan atau pembalakan  liar  yang mengancam    seluruh    mahkluk    hidup    yang    pada    umumnya  diakibatkan  oleh kebakaran hutan yang menyebabkan pemanasan global.  Pemanasan global adalah isu  penting  yang  terjadi  akibat  aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan    dengan    tidak memperhatikan dampak  lingkungan  yang  menyebabkan meningkatnya temperatur di bumi pada beberapa tahun terakhir.  Kerusakan  hutan  yang  ada  di  Indonesia terus  mengalami pentingkatan  dan  dapat diketahui  bahwa  hutan  di  Indonesia terus  mengalami pengurangan  disetiap  tahunnya,  hal tersebut  memicu  dampak buruk    bagi    Indonesia  maupun  dunia.  Data  dari  Greenpeace,  Indonesia  adalah negara  penyumbang  emisi  gas  karbon  ketiga  setelah  negara  Amerika  Serikat  dan
7 Najicha  and  Handayani,  “Politik  Hukum  Perundang  –  Undangan  Kehutanan  Dalam  Pemberian  Izin  Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan.”
8 Ibrahim Azwir, Jalaluddin, 2017. Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi Vol. 6. No. 1. 5–9.
9 Palber  Turnip  et  al.  2020.  Analisis  Hukum  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  Kaitannya  Dengan Potensi  Kekosongan  Hukum  Dalam  Perspektif  Penyidikan  Tindak  Pidana  Kehutanan. ARBITER:  Jurnal  Ilmiah  Magister Hukum Vol 2. No. 1. 87–98.
10 Said and Ifrani, “Pidana Kehutanan Indonesia.”
negara  Tiongkok  sekitar  80%    yang    disebabkan    oleh    pembakaran    hutan, pembakaran    hutan  juga    menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kesehatan manusia seperti dapat menimbulkan sesak nafas berkepanjangan. 11
Tingkat deforestasi hutan di Indonesia di Tahun 1985 sampai 1998 melampaui 1,  6  sampai  1,8  hektar  di  setiap  tahunnya.  Angka  deforastai  yang  tinggi  setiap tahunnya  akan  menyebabkan  hilangnya  lahan  hutan  secara  besar-besaran  yang berdampak  negatif  pada  keberlanjutan  lingkungan  maupun  kehidupan  sosial  yang mampu  menimbulkan  efek  buruk  secara  langsung  maupun  berdampak  pada  masa yang akan datang. Kemudian pada tahun 2000, deforetasi  meningkat sekitar 2 juta hektar. Data berdasarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa  pada  masa  Orde  Reformasi  hingga  saat  ini  mengalami  penurunan,  dapat dilihat  pada  tahun  2016  dan  2017  yang  berada  pada  anggka  0,48  juta  hektar. Pembaruan  data  pada  beberapa  tahun  terakhir  yang  bersumber  dari  KLHK  bahwa dari  data  resmi  menujukan  pada  tahun  2013  sampai  2014  bahwa  deforestasi menurun di angka 0,4 juta hektar yan mana tahun sebelumnya pada angka 0, 73 juta hektar  per  tahunnya.  Selanjutnya  di  tahun  2014-2015  tingkat  deforestasi  kembali naik menjadi 1,09 juta hektar, lalu tahun 2015-2016 kembali turun yang berada pada angka  0,63  juta  hektar  setiap  tahunnya,  dan  kembali  turun  pada  tahun  2016-2017 dengan  angka  0,48  hektar  pertahun.  Laju  deforestasi  hutan  dapat  berkurang maupun  meningkat  setiap  tahunnya  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  aktivitas manusia  atau  masyarakat,  sehinga  diperlukan  kerjasama  dan  kesadaran  bersama terhadap  upaya  yang  dapat  mengurangi  deforetasi  hutan  yang  akan  berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarkat itu sendiri. 12
Berdasarkan  pendahuluan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji mengenai  pengaturan  hukum  di  Indonesia  mengenai  pengelolaan  hutan,  realita yang  terjadi  terhadap  kondisi  hutan  di  Indonesia,  dan  upaya  menjaga  kelestarian hutan di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang bertujuan  untuk  mengkaji  dalam  aspek  hukum  terkait  pengaturan  hukum  di Indonesia  dalam  mengatur  mengenai  pengelolaan  hutan.  Bahan  hukum  yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  asas  yang  termasuk  dalam  pendekatan konseptual (conceptual approach).
Data  penelitian  yang  sudah  terkumpul  akan  dipilah  dan  diklasifikasi  dalam
11 Herpita Wahyuni, Suranto. 2021. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 6. No. 1. 149-150.
12 Ibid.,
kelompok masing-masing. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  hukum  terkait.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Hukum di Indonesia
Kawasan hutan memiliki peranan yang penting terhadap kehidupan manusia. Hutan  menyediakan  berbagai  sumber  daya  alam  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh manusia.  Pentingnya  peran  dan  fungsi  hutan,  perlu  untuk  melakukan  pengaturan dari segi hukum. Keberadaan hukum memberi jaminan legal sebagai landasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Tata kelola hutan yang baik tidak dapat dihilangkan dari prinsip transparansi, partisipasi,  akuntabilitas  dan  koordinasi  yang  menjadikan  pengelolaan  hutan  dan lahan ditujukan  serta  harus  dimanfaatkan oleh publik  demi  tercipta  kesejahteraan. Pengaturan  mengenai  pengelolaan  hutan  dilakukan  baik  dari  dunia  internasional maupun  nasional.  Dari  Internasional  dimulai  sejak  pertemuan  pembangunan berkelanjutan  hasil  dari  KTT  Bumi  di  Rio  de  Jainero  tahun  1992,  yang  tercantum dalam Forest Principle 19 yang berisikan arahan pembangunan seumber daya hutan secara  holistik  bagi  seluruh  elemen  ekosistem  demi  keberlanjutan. Forest  Principle ini  bersifat  tidak  mengikat  secara  hukum,  namun  prinsip  ini  menjadi  norma  dasar bagi tata kelola yang harus dilakukan oleh negara-negara yang menandatanganinya. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”,  yang  dalam  hal  ini termasuk kekayaan hutan baik yang ada di permukaan tanah sampai di dalam tanah menjadi penguasaan negara. Dari UUD NRI 1945 diturunkan ke berbagai peraturan yang mengatur tentang hutan.
Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Dalam Pasal 2 undang- undang  kehutanan  ini  dijelaskan  mengenai  penyelenggaraan  kehutanan  yang berasaskan  manfaat  dan  lestari,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan,  dan keterbukaan.  Yang  dimaksud  pelaksanaan  penyelenggaraan  kehutanan  berasaskan manfaat dan lestari adalah dalam penyelenggaraan kehutanan mempertimbangkan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Sedangkan yang dimaksud penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan  adalah  dalam  setiap  penyelenggaraan  kehutanan  harus  memberikan peluang  dan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  warga  negara  sesuai  dengan
kemampuannya, sehingga dapat menimbulkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. 13 Makna dari penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan adalah agar terjalin keterkaitan dan ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan badan usaha, baik BUMN, BUMD, atau BUMS Indonesia. Sedangkan maksud dari penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan adalah mengikutsertakan masyarakat  dan  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan penyelenggaraan  hutan.  Selanjutnya  telah  diatur  juga  mengenai  Pengelolaan  dan Perlindungan  Lingkungan  Hidup  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2009. 14 Dalam  UU  No.32  tahun  2009  Pemerintah  Indonesia  mengupayakan terhadap  pelestarian  lingkungan  hidup. 15 Secara  garis  besar  undang-undang  ini berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya  pencegahan  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan  hidup. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.32 tahun 2009, yaitu “Perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Adanya  pengaturan  hukum  mengenai  pengelolaan  hutan  merupakan  salah satu  upaya  yang  bertujuan  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  ketertiban  dan menjamin kepastian hukum. 16 Harapannya dengan adanya pengaturan hukum dapat menjamin kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

## 3.2 Realita Kondisi Hutan di Indonesia
Pemanasan  global  menjadi  isu  lingkungan  global  yang  akhir-akhir  ini  banyak diperbincangkan.  Pemanasan  global  disebabkan  oleh  efek  rumah  kaca  yang menyebabkan temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas. Hal ini dipengaruhi juga  oleh  semakin  banyaknya  kerusakan  hutan  yang  terjadi.  Buku  rekor  dunia Guinness  edisi  2008,  mencatat  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  yang  hutannya paling cepat mengalami kerusakan (deforestasi). Greenpeace memperkirakan sekitar 76-80%  deforestasi  dipercepat  oleh  tingginya  angka  pembalakan  liar,  penebangan ilegal, dan kebakaran hutan. 17
Greenpeace  sendiri  merupakan  organisasi  kampanye  independen  yang mengungkap masalah lingkungan hidup dan mempromosikan solusi yang diperlukan
13 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
14 Intan Sekar Arum et al. 2021. Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional. Justitia Jurnal Hukum Vol. 1. No. 6. 38–47.
15 Kompas.com https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu- no-32-tahun-2009, Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009. Diakses 20 Desember 2021 pukul 20.54
16 Fatma  Ulfatun  Najicha,  Isya  Anung  Wicaksono.  2019.  Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Pagaruyuan Law Journal Vol. 3. No. 1. 15–22.
17 Anggraeni  Arif,  2010.  Analisis  Yuridis  Pengrusakan  Hutan  (Deforestasi)  Dan  Degradasi  Hutan  Terhadap Lingkungan. Jurisprudentie 3. XIV+394.
untuk masa depan. 18 Greenpeace mempunyai kantor regional dan nasional pada 41 negara  di  dunia  yang  semuanya  berhubungan  dengan  pusat  Greenpeace Internasional di Amsterdam. Organisasi global ini berdiri bersama masyarakat untuk menuntut  pertanggungjawaban  berbagai  pemerintahan  dan  perusahaan  untuk bertanggungjawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan.
Pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  telah  menjelaskan  bahwa  lingkungan sebagai  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  menyejahterakan  masyarakat.  Tetapi hal  itu  sepertinya  tidak  relevan  dengan  kenyataan  yang  ada.  Indonesia  menjadi negara  yang hutannya  paling  cepat  mengalami  kerusakan. Deforestasi  di  Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari sistem politik dan ekonomi yang buruk. 19 Para penguasa  menganggap  sumber  daya  alam,  khususnya  hutan,  sebagai  sumber pendapatan  yang  dapat  dieksploitasi  untuk  kepentingan  politik  dan  keuntungan pribadi.  Tidak  heran  hal  tersebut  terjadi,  karena  Indonesia  selama  lebih  dari  30 tahun  terakhir  terbukti  bahwa  produksi  hasil  hutan  dan  hasil  perkebunannya memberikan keuntungan yang tinggi.
Lebih  dari  setengah  kawasan  hutan  di  Indonesia  dialokasikan  untuk  produksi kayu  berdasarkan  sistem  tebang  pilih.  Kurangnya  pengawasan  dan  akuntabilitas membuat  banyak  perusahaan  HPH  yang  melanggar  hak  penggunaan  lahan.  Hal  ini menunjukkan  lemahnya  pengawasan  terhadap  pengelolaan  hutan  yang  apabila diteruskan  menyebabkan  banyak  hutan  produksi  yang  diekploitasi  secara berlebihan.  Dari  30%  HPH  yang  telah  disurvei  masuk  dalam  kategori  sudah terdegradasi.  Areal  HPH  yang  terdegradasi  menjadikan  mudahnya  penurunan kualitas  di  bawah  ambang  batas produktivitas,  yang  dengan  hal  ini  memungkinkan para pengusaha mengajukan permohonan izin konversi hutan. Apabila permohonan disetujui,  maka  hutan  akan  diubah  menjadi  hutan  tanaman  industri  atau perkebunan yang dapat menjadikan hutan semakin habis ditebang. 20
Penyebab  yang  mencolok  dari  deforestasi  hutan  Indonesia  adalah  lonjakan pembangunan  perkebunan,  terutama  perkebunan  kelapa  sawit.  Banyaknya permintaan  sawit  menjadikan  perusahaan  sawit  terus  berupaya  memberikan  yang terbaik,  termasuk  dalam  pengembangan  dan  perluasan  perkebunan  kelapa  sawit. Padahal  pengembangan  dan  perluasan  perkebunan  kelapa  sawit  dapat  merubah bentang alam lahan sehingga menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan.
Adanya  upaya  pengembagangan  dan  perluasan  perkebunan  kelapa  sawit dapat berpotensi merusak hutan. Walapun apabila dilihat kelapa sawit meyumbang pemasukan  terbesar  bagi  Indonesia.  Beberapa  bahaya  pembukaan  lahan  kelapa sawit bagi lingkungan sebagai berikut:
1. Merusak hutan
18 www.greenpeace.org/seasia
19 Anggraeni Arif, 2010. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. Jurisprudentie 3. XIV+394..
20 Ibid.,
Tidak  sedikit  hutan  ditebang  karena  dijadikan  lahan  perkebunan  kelapa sawit.  Hal  ini  dikarenakan  terbatasnnya  lahan  perkebunan  kelapa  sawit. Padahal  dengan  menebang  hutan  dapat  menghasilkan  emisi  dan  memicu gas rumah kaca.
2. Mengancam hewan yang tinggal di hutan Deforestasi  menyebabkan  hewan  kehilangan habitat  aslinya.  Di  Indonesia banyak  hewan-hewan  yang  menjadi  korban  dari  kerusakan  hutan.  Hal  ini yang menjadikan populasi satwa endemik di Indonesia semakin menurun.
3. Menciptakan emisi karbondioksida
Pembukaan  perkebunan  kelapa  sawit  sering  kali  dilakukan  dengan membakar  hutan.  Opsi  ini  dipilih  karena  lebih  cepat,  padahal  hasil  dari membakar  hutan  akan  melepaskan  gas  emisi  karbondioksida  dan  tentu saja dapat berbahaya bagi kesehatan.
4. Menyebabkan erosi pada tanah
Penebangan  hutan  akan  menjadikan  tanah  kehilangan  vegetasi  pelindung dan  membuat  tanah  menjadi  tidak  stabil.  Akibatnya  menyebabkan terjadinya  erosi.  Apabila  dibiarkan  tanah  akan  rusak  dan  bisa  longsor sewaktu-waktu.  Tanah  yang  tersapu  ke  aliran  air  dapat  menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan sungai.
Dari  beberapa  contoh  di  atas  terkait  bahaya  pembukaan  lahan  perkebunan kelapa  sawit  sudah  kita  rasakan  saat  ini.  Apabila  terus  dibiarkan  dapat mempengaruhi  kelestarian  hutan  yang  ada  di  Indonesia,  bahkan  juga  dapat mengancam  kesejahteraan  masyarakat.  Walau  sudah  terdapat  peraturan  hukum yang  mengatur  mengenai  kehutanan,  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan hidup,  serta  peraturan-peraturan  lain  yang  mengaturnya,  kesadaran  masyarakat juga  diperlukan  dalam  perlindungan  kelestarian  hutan  Indonesia.  Apabila diperhatikan,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  tidak  peduli  atau  bahkan  tidak tahu  akan  terjadinya  bencana  besar  apabila  hutan  di  Indonesia  tidak  segera diselamatkan. 21 Selain itu, peran pemerintah dalam mengambil kebijakan juga patut untuk  diawasi.  Adanya  lembaga  independen Greenpeace dapat  menjadi  solusi terkait kebijakan pemerintah yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

## 3.3 Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Indonesia
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UUD  NRI  1945,  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  lingkungan  hidup  perlu  diikuti  tindakan-tindakan  berupa  pelestarian sumber  daya  alam  untuk  kesejahteraan  masyarakat. 22 Dalam  Pasal  46  UU  No.41
21 Ibid.,
22 Najicha,  “Dampak  Kebijakan  Alih  Fungsi  Kawasan  Hutan  Lindung  Menjadi  Areal  Pertambangan  Berakibat  Pada Degradasi Hutan.”
tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan, yaitu  fungsi  lindung,  fungsi  konservasi  dan  fungsi  produksi  dapat  tercapai. 23 Dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  hutan  merupakan  suatu  usaha  mencegah terjadinya kerusakan hutan.
Selanjutnya  dalam  PP  No.28  tahun  1985  tentang  Perlindungan  Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu:
1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya
2. Perlindungan tanah hutan
3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan
4. Perlindungan hasil hutan
Cepatnya laju kerusakan hutan disebabkan oleh tiga faktor yaitu:
1. Pembalakan  hutan.  Ketidakseimbangan  antara  ketersediaan  kayu  dengan permintaan  di  luar  membuat  dilakukannya  pembukaan  hutan  besar- besaran. Hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar  dalam  kurun  waktu  50  tahun. 24 Hal  ini  tentu  saja  menjadikan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna musnah.
2. Kebakaran  hutan.  Pembukaan  hutan  dengan  cara  membakaran  hutan sering  dilakukan,  karena  cara  ini  termasuk  cara  yang  cepat  dan  tidak membutuhkan  biaya  tinggi.  Namun,  dampak  dari  membakaran  hutan dapat  menambah  emisi  gas  rumah  kaca.  Tidak  jarang  pembukaan  hutan dengan cara membakar hutan menimbulkan kebakaran di beberapa titik.
3. Pertambangan.  Selain  pembalakan  hutan  dan  kebakaran  hutan, pertambangan  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempercepat  laju kerusakan  hutan.  Pertambangan  ini  dilakukan  pada  kawasan  hutan lindung.  Bahkan  sejak  akhir  2001,  Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral berupaya membukan lahan seluas 11,4 juta hektar kawasan hutan lindung untuk pertambangan. 25
Selanjutnya,  menurut  PP  No.27  tahun  2005  titik  lemah  dari  permasalahan pengelolaan kehutanan dan lingkungan, antara lain: 26
1. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum dilaksanakan secara optimal
2. Pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab  pengelolaan  hutan  antara pemerintah pusat dan daerah belum jelas
23 Indra Ch.R Tihiring 2013. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan. Lex Crimen II, No. 6. hlm 129–37.
24 Budi Heri Pirngadi, “Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan Dan Air” Infomatek 6 (2004): 37–50.
25 Ibid.,
26 Budi  Handojo,  “Kebijakan  Dan  Pengendalian  Kerusakan  Hutan  Terhadap  Peluang  Indonesia  Memperoleh  Proyek CMD Sektor Kehutanan,” 2008.
3. Penegakan  hukum  yang  terlalu  lemah  terhadap  pembalakan  liar  dan lingkungan hidup
4. Kapasitas pengelolaan hutan yang rendah
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup
6. Akibat  rendahnya  kesadaran  masyarakat  tersebut  menjadi  ancaman  bagi keanekaragaman hayati di Indonesia
Berdasarkan  beberapa  faktor  mengenai  permasalahan  pengelolaan  hutan seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  maka  perlunya  upaya  dalam  menjaga kelestarian  hutan  Indonesia.  Kelestarian  hutan  harus  dijaga  agar  tidak  terjadi bencana yang dapat terjadi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antar lain:
1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan peran  masyarakat  langsung,  sampai  meningkatkan  pengawasan  dan penegakan hukumnya.
2. Meningkatkan kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan  pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab pengelolaan hutan
3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan
Kelestarian hutan menjadi tanggung jawab kita bersama. Adanya  deforestasi sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan, untuk itu perlu adanya kerja sama antara  berbagai  pihak.  pembahasan  harus  bersifat  analisis  komprehensif,  tidak hanya  memaparkan  teori-teori  hukum  serta  data-data  yang  diperoleh  oleh  penulis saja.

## 4. KESIMPULAN
Pengelolaan hutan dan lingkungan telah diatur dalam peraturan hukum. Baik dalam  UUD  NRI  1945  yaitu  pada  Pasal  33  ayat  (3)  sampai  dengan  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Adanya  pengaturan  hukum  ini  sebagai  upaya  untuk menjaga  dan  meningkatkan  ketertiban  serta  menjamin  kepastian  hukum.  Dengan begitu  harapannya  dapat  menjamin  kelestarian  hutan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Walaupun  pengelolaan  hutan  telah  diatur  dalam  peraturan  hukum, namun  dalam  realitanya  masih  terjadi  kegiatan-kegiatan  yang  mengarah  kepada pengrusakan  hutan.  Penyebab  yang  mencolok  dari  pengerusakan  hutan  adalah lonjakan  pembangunan  perkebunan,  terutama  perkebunan  sawit.  Hal  ini  didasari karena  banyaknya  permintaan  sawit  yang  menjadikan  perusahaan  sawit  berupaya memberikan yang terbaik.
Dampak dari adanya deforestasi ini menjadikan hilangnya tutupan hutan hujan tropis  yang  menjadi habitat  satwa  dan  tumbuhan.  Hal  ini  membuat  spesies  hewan dan  tumbuhan  bisa  punah  dengan  seiring  berjalannya  waktu.  Upaya  yang  dapat
dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan di Indonesia, seperti memperbaiki sistem pengelolaan  hutan  baik  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  langsung  sampai memperbaiki pengawasan dan penegakan hukumnya, serta mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.

## 5. REFERENSI
Buku:
Said,  M,  Y,.  Ifrani.  2019. Pidana  Kehutanan  Indonesia:  Pergeseran  Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium . Edisi 1. Nusa Media. Bandung.

## Jurnal:
Arif.,  Anggraeni.  2010.  Analisis  Yuridis  Pengrusakan  Hutan  (Deforestasi)  Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. Jurisprudentie 3: XIV+394.
Arum. Sekar, I. Ayu, I, G. Rachmi, K. and Najicha, F, U. 2021. “Pertanggungjawaban Indonesia  Terhadap  Pencemaran  Udara  Akibat  Kebakaran  Hutan  Dalam Hukum Internasional.” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 6 : 38–47.
Azwir.  Jalaluddin.  Ibrahim.  2017.  “Peranan  Masyarakat  Dalam  Menjaga  Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan.” Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi 6, no. 1: 5–9.
Handojo.  Budi.  2008.  “Kebijakan  Dan  Pengendalian  Kerusakan  Hutan  Terhadap Peluang Indonesia Memperoleh Proyek CMD Sektor Kehutanan,”.
Wahyuni,  H.  Suranto.  2021.  “Dampak  Deforestasi  Hutan  Skala  Besar  Terhadap Pemanasan  Global  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan 6,  no.  1: 149-150.
Najicha.  Ulfatun,  F.  2021.  “Dampak  Kebijakan  Alih  Fungsi  Kawasan  Hutan  Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan.” Proceeding of Conference on Law and Social Studies , no. 28: 11.
Najicha.  Ulfatun,  F.  Handayani,  I,  G,  A,  K,  R.  2018.  “Politik  Hukum  Perundang  – Undangan  Kehutanan  Dalam  Pemberian  Izin  Kegiatan  Pertambangan  Di Kawasan  Hutan  Ditinjau  Dari  Strategi  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Yang Berkeadilan.” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi 5,  no.  1:  119–34. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18358.
Pirngadi.  Heri,  B.  2004.  “Pengendalian  Kerusakan  Lahan,  Hutan  Dan  Air"  Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik-Universitas Pasundan. Infomatek 6: 37–50. Said.  Yasir,  M.  frani.  2019.  “Pidana  Kehutanan  Indonesia.” Bandung:  Nusa  Media , https://doi.org/10.25123/vej.1422.
Saputro. Joy, J, G. Handayani. I G. A. K. R. and Fatma Ulfatun Najicha. 2021. “Analysis Of Law Enforcement And Control Effort About Forest Fire In West Kalimantan Province.” Jurnal  Manajemen  Bencana  (JMB  ) 7,  no.  1:  27–36. https://doi.org/10.33172/jmb.v7i1.692.
Sutoyo.  2010.  “Keanekaragaman  Hayati  Indonesia  Suatu  Tinjauan :  Masalah  Dan Pemecahannya Sutoyo” 10: 101–6.
Tihiring.  Indra,  Ch,  R.  2013.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Di  Bidang Kehutanan.” Lex Crimen II, no. 6: 129–37.
Turnip. Palber. Suhaidi, S. Harianto, D. Rafiqi. 2020 “Analisis Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  Kaitannya  Dengan  Potensi  Kekosongan Hukum  Dalam  Perspektif  Penyidikan  Tindak  Pidana  Kehutanan.” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 2, no. 1: 87–98.
https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.125.
Wicaksono.  Anung,  I.  Najicha.  Ulfatun,  F.  2019.  “Penerapan  Asas  Ultimum Remedium Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup.” Pagaruyuan Law Journal 3, no. 1: 15–22. https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  14  Tahun  2000  tentang  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak

## Sumber Internet:
Food  and  Agriculture  Organization  of  United  Nations.  2020.  A  Fresh  Perspective Global  Forest  Resources  Assessment  2020.  https://www.fao.org/forest- resources-assessment/2020/en/ Diakses 10 Desember 2021.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Hutan  dan  Deforestasi  Indonesia
2019. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435 Diakses 10
Desember 2021.
Kompas.com. 2021. Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009. https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan- tentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009  Diakses 20 Desember 2021
Greenpeace.  https://www.greenpeace.org/southeastasia/  Diakses  19  Desember 2021