## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana Narkotika Indonesia
Ayu Efritadewi 1 , Meysin 2 , Latifa Zahra 3 , Heni Widiyani 4
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Email: ayuefritadewi@umrah.ac.id , meysin0310@gmail.com , latifahzahra337@gmail.com
Abstract: Based on the research results, it was revealed that law enforcement against narcotics crimes according to the Narcotics Law can result in imprisonment, fines, life imprisonment and other sanctions. In the context of protecting children involved in narcotics abuse, a victimology approach is used with a focus on rehabilitation, considering that children can be perpetrators  and  victims  simultaneously.  Meanwhile,  the  circulation  of  narcotics  is  analyzed  from  the  perspective  of international law, where prevention policies were initially regulated in The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. The problem  of  narcotics crimes has become  an issue that continues  to be  discussed  at  the  national  and international levels. Narcotics abuse throughout the world is almost widespread and has the potential to cause negative impacts, such as physical damage, mental health, and emotional and behavioral disorders in society. The threat posed by organized narcotics abuse, both in a national and global context, makes it a crime that receives serious attention. Based on this background, the author explores this topic through a scientific journal. In this scientific journal, the author discusses how criminal law is applied in regulating narcotics crimes in Indonesia, as well as detailing the criminal law system related to these regulations. The research method used is a normative juridical approach, where the author analyzes problems based on legal principles and refers to legal norms contained in statutory regulations. The data that is the basis for this research comes from secondary data. Application of criminal law to narcotics crimes. This criminal action is important to protect  society  from  physical  damage,  mental  health,  emotions  and  negative  attitudes  in  society  that  can  result  from narcotics  abuse.  Narcotics  are  substances  that  have  medical  value,  but  can  cause  dependence  and  serious  risks  if  not carefully regulated, monitored and used in the fields of medicine, health services and scientific research .
Keywords: Narcotics, Law Enforcement, Narcotics Crime .
Abstrak: Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menurut UU Narkotika  dapat  mengakibatkan  pidana  penjara,  denda,  penjara  seumur  hidup  dan  sanksi  lainnya.  Dalam  konteks perlindungan  anak  yang  terlibat  penyalahgunaan  narkotika  digunakan  pendekatan  viktimologi  dengan  fokus  pada rehabilitasi, mengingat anak dapat menjadi pelaku dan korban secara bersamaan. Sementara itu, peredaran narkotika dianalisis dari sudut pandang hukum internasional, dimana kebijakan pencegahan pada awalnya diatur dalam The United Nation’s  Single  Convention  on  Narcotic  Drugs  1961.  Permasalahan  kejahatan  narkotika  telah  menjadi  isu  yang  terus diperbincangkan di tingkat nasional dan internasional. tingkat internasional. Penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia hampir meluas dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan fisik, kesehatan mental, serta gangguan emosi dan perilaku di masyarakat. Ancaman penyalahgunaan narkotika yang terorganisir, baik dalam konteks nasional maupun global, menjadikannya sebagai kejahatan yang mendapat perhatian serius. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis  mengeksplorasi  topik  tersebut  melalui  jurnal  ilmiah.  Dalam  jurnal  ilmiah  ini,  penulis  membahas  bagaimana penerapan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia, serta merinci sistem hukum pidana terkait  peraturan  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  dimana  penulis menganalisis permasalahan berdasarkan asas-asas hukum dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang menjadi dasar penelitian ini berasal dari data sekunder. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika. Tindakan kriminal ini penting untuk melindungi masyarakat dari kerusakan fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap negatif masyarakat yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika. Narkotika merupakan zat yang mempunyai nilai medis, namun dapat menimbulkan ketergantungan dan resiko serius apabila tidak diatur, diawasi dan digunakan secara cermat dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah.
Kata Kunci: Narkoba, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Istilah  "Narkoba"  yang  digunakan  di  Indonesia  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  "Narcotics," yang  merujuk  pada  obat  bius.  Arti  ini  sejalan  dengan  "Narcosis"  dalam  bahasa  Yunani,  yang mengindikasikan efek menidurkan atau membiuskan. Dalam konteks ini, narkotika mengacu pada zat atau  obat  yang  mampu  menurunkan  atau  mengubah  kesadaran,  menghilangkan  rasa  nyeri  dari tingkat pengurangan hingga eliminasi, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.
Menurut Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 22 Tahun 1997, Narkotika diartikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintetis atau semi sintetis. Narkotika memiliki kemampuan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, narkotika  dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. (Raharjo, 2005)
Semua  manusia  dapat  melakukan  narkotika  tanpa  menyebutkan  profesi  atau  tempat kerjanya.Ini  termasuk  pelajar,  profesional,  keluarga  profesional,cendekiawan,  dan  bahkan  aparat penegak  hukum.  Selain  itu,  anggota  TNI  yang  merupakan  komponen  penting  sistem  keamanan nasional juga dapat terlibat dalam narkotika tindak pidana. Eksploitasi Kriminal Narkoba merupakan masalah  besar  yang  hendak  menjadi  trending  topik  yang  menjadi  perhatian  nasional  Indonesia. Kecanduan  narkoba  merupakan  masalah  yang  berkembang  sangat  meresahkan  dan  mengesankan lingkungan keluarga dan sosial.
Penggunaan  narkotika  seringkali  tidak  berkaitan  dengan  tujuan  pengobatan  atau  penelitian ilmiah, seperti yang terlihat dari pengamatan empiris. Masyarakat cenderung menggunakan narkotika dalam dosis yang besar, menyebabkan penyalahgunaan dengan efek memabukkan dan menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, kejahatan narkotika menjadi panggung bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, dengan dampak merusak pada kesehatan mental dan fisik pemakainya, terutama di  kalangan  generasi  muda.  Penyalahgunaan  narkotika  melibatkan  berbagai  kelompok  masyarakat, termasuk pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan bahkan anak-anak. (Misericordias, 2023)

## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Indonesia  merupakan  negara  aneksasi  Era  baru  penerapan  perdagangan  bebas  ASEAN      di kawasan Asia Tenggara yang dimulai pada bulan Desember 2015, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan bentuk kontrak negara-negara ASEAN membentuk zona perdagangan bebas. Guna meningkatkan  daya  saing  ekonomi  kawasan  kawasan  ASEAN,  mentransformasikan  ASEAN  sebagai basis produksi dunia dan menciptakan 500 juta jiwa.   AFTA diciptakan pada pertemuan puncak (KTT) ASEAN IV di Singapura tahun 1992. Awal mula AFTA merupakan bentuk kesepakatan negara-negara ASEAN  membentuk  zona  perdagangan  bebas  dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  ekonomi kawasan kawasan   ASEAN, mentransformasikan ASEAN sebagai basis produksi global yang bertujuan untuk   dapat diakses 15 negara yaitu  sekitar dua belas tahun (dari tahun 1993 hingga   tahun 2008), yang kemudian dipercepat   pada tahun 2003 dan akhirnya dipercepat lagi   pada tahun 2002. Rencana efektif  bersama  Tarif  Preferensi  Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN  (CEPT-AFTA)  adalah  sebuah system  Implementasi  AFTA:  Pengurangan  tariff  hingga  0-5%,  penghapusan  pembatasan  kuantitatif dan  hambatan  non-tarif  lainnya  Perkembangan  terkini  dalam  AFTA  yaitu  tercapainya  kesepakatan untuk menghapuskan seluruh bea masuk atas barang-barang tujuan Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan secara langsung di Malaysia, Filipina , Singapura dan Thailand,   serta untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam   pada tahun 2015. (Neli Agustina, 2022)
Di  Indonesia,  kekhawatiran  terhadap  tingkat  penyebaran  narkotika  semakin  meningkat, mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak insiden terkait narkotika, termasuk perubahan lambat daerah yang sebelumnya bebas dari peredaran narkotika menjadi pusat peredaran. Bahkan, anak-anak  di  bawah  usia  21  tahun,  yang  seharusnya  terhindar  dari  barang  terlarang  ini,  kini terjerumus sebagai pecandu yang sulit dilepaskan dari ketergantungannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  narkotika  adalah  zat  atau  obat,  baik berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  yang  dapat  menyebabkan  perubahan  kesadaran, kehilangan  rasa,  dan  ketergantungan.  Saat  ini,  narkotika  dapat  diracik  dengan  mudah,  sulit  untuk dideteksi, dan pabrik narkoba ilegal banyak ditemukan di Indonesia. Mayoritas peredaran narkotika dilakukan oleh Warga Negara Asing, seperti kasus Tee Kok King alias Ayung alias Polo, seorang warga negara Malaysia yang ditangkap membawa sabu seberat 4,64 gram netto untuk diperdagangkan.

## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Dikarenakan Hal ini kegiatan tersebut membuat warga negara indonesia harus tetap waspada dalam  mengolah  masuk  dan  keluar  nya  suatu  barang  untuk  masuk  ke  negara  Indonesia,  sehingga Indonesia  harus  tetap  waspada  dalam  peredaran  narkotika  Sehingga  kejadian  yang  sama  dalam berbagai  daerah  tidak  dapat  terjadi  kembali  Oleh  karenanya  tingkat  penyebaran  narkotika  dapat dikurangi. Oleh karenanya kami menggunakan penelitian metode studi Pustaka atau yuridis normatif dengan  fokus  pada  data  yang  kami  dapatkan  dari  buku  maupun  jurnal  yang  telah  kami  dapatkan sehingga  kami  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  keadaan  penyebaran  narkotika  saat  ini. (Misericordias, 2023)
Upaya global dalam memerangi kejahatan narkotika menyoroti eskalasi peredaran dan dampak seriusnya terhadap masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik. Kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan  luar  biasa  yang  memiliki  dampak  besar  dan  multidimensional.  Oleh  karena  itu,  perlunya hukuman  luar  biasa  untuk  menanggapi  jenis  kejahatan  transnasional  ini  yang  sudah  merajalela  di seluruh dunia. Dari pembahasan diatas kami mengumpulkan data dengan cara studi Pustaka dimana kami  mencari  referensi  dari  buku,  jurnal  dan  berita  online  yang  berkaitan  dengan  pembahasan penelitian  kami  sehingga  kami  mengumpulkan  data  tersebut  menjadi  satu  dan  menemukan permasalahan yang terjadi mengenai analisis yuridis penegakkan hukum Tindak Pidana narkotika di Indonesia.
Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  memastikan  ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum,  yang dapat  dipicu  oleh  ketakutan  akan  dosa,  kekuasaan  penguasa  yang  terkait  dengan  sifat  imperatif hukum, dan rasa malu terkait tindakan jahat. Penegakan hukum melalui metode non penal memiliki tujuan  internalisasi.  Meskipun  regulasi  hukum  terkait  narkotika  telah  diatur  melalui  UU  Narkotika, kejahatan terkait narkotika masih sulit diredakan. Meskipun banyak bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan dikenai sanksi berat, tampaknya hal ini belum memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasi. (Sudanto, 2021)
Peredaran  narkotika  di  Indonesia  tidak  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  negara  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  diperlukan  upaya

## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
berkelanjutan dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan narkotika sebagai  obat,  sekaligus  untuk  kemajuan  ilmu  pengetahuan.  Meskipun  narkotika  memiliki  manfaat untuk  pengobatan  sesuai  standar,  peredaran  gelap  narkotika  dapat  berdampak  merugikan  secara signifikan bagi individu dan masyarakat, khususnya generasi muda, serta membahayakan kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  yuridis  sosiologis,  yang  keduanya mengandalkan  sumber  data  sekunder  seperti  bahan  pustaka.  Metode  yuridis  normatif  adalah pendekatan  penulisan  hukum  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari  bahan  pustaka, dengan data primer sebagai pendukung. Sementara itu, metode yuridis sosiologis digunakan untuk mengamati  dan  menganalisis  implementasi  hukum  dalam  lingkungan  militer.  Penulis  tidak  hanya mengandalkan  buku  dan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  melakukan  wawancara langsung  dengan  hakim  peradilan  militer,  memadukan  berbagai  sumber  data  untuk  memahami permasalahan dan tujuan penelitian. (Misericordias, 2023)
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  data  sekunder  yang  mencakup,  bahan  hukum primer,  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Ini melibatkan aspek kebijakan hukum pidana terkait pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Bahan hukum sekunder, termasuk buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, artikel,  hasil  penelitian,  laporan,  dan  sumber  lainnya.  Bahan  hukum  tersier,  seperti  kamus  umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, dan sumber di luar bidang yang relevan, yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.
Jurnal  ini  mengadopsi  metode  pengumpulan  data  melalui  library  research,  yang  merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini memanfaatkan data dari berbagai sumber bacaan, termasuk peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  majalah,  dan  internet  yang  dianggap  relevan  dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam jurnal ini.

## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## 3. Pembahasan
Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak bisa dianggap remeh, sebanding dengan korupsi, keduanya mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkotika masih mendominasi beberapa  kejahatan  dan  pelanggaran  lain,  seringkali  terselesaikan  secara  "damai"  tanpa  terdata secara resmi, menciptakan dark number. Penyalahgunaan narkotika menjadi kejahatan yang memiliki karakteristik  khusus  dibandingkan  dengan  kejahatan  umum. Pendekatan terpadu diperlukan  untuk penanganan setiap kasus narkotika guna memudahkan koordinasi antara kantor kepolisian di seluruh daerah Indonesia. (Neli Agustina, 2022)
Narkotika  adalah  substansi  berasal  dari  tanaman  atau  non-tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis,  yang  dapat  memengaruhi  kesadaran,  menghilangkan  rasa,  dan  menimbulkan ketergantungan.  Meskipun  memiliki  manfaat  dalam  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan, penggunaannya tanpa pengawasan dapat berdampak merugikan. Meskipun secara yuridis dianggap sah,  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  bisnis  yang  merusak  fisik  dan  mental  masyarakat  dari berbagai kelompok usia dan wilayah.
Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif. Di sisi lain, penanggulangan secara represif dilakukan oleh POLRI dengan mengungkap tindak pidana  melalui  penyelidikan  dan  penyidikan,  yang  melibatkan  unit  narkotika  pada  bagian  reserse. Dalam menjalankan penyidikan kasus tindak pidana narkotika, Kegiatan tersebut melibatkan refresif Kepolisian, analisis korban, modus operandi, dan pelaku, serta operasi khusus yang diperintahkan.
Unit  narkotika  juga  memberikan  bantuan  operasional,  melakukan  latihan  fungsi  teknik  reserse psikotropika,  dan  melaksanakan  giat  administrasi  operasional.  Dalam  penindakan  atau  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  proses  dimulai  dengan  laporan  atau  pengaduan, meskipun pada kasus narkoba, korban narkoba biasanya tidak melaporkan karena mereka juga pelaku tindak pidana narkoba.
Pelaporan  yang  diterima  oleh  penyidik  menjadi  informasi  krusial  untuk  mendeteksi  keberadaan tindak pidana narkoba. Sumber informasi dalam kasus narkoba bervariasi, termasuk teman sejawat,

## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
individu yang memiliki hubungan dekat dengan petugas operasi, warga negara yang dapat menjadi saksi, dan bahkan mantan tahanan. Penyidik juga dapat berkomunikasi dengan rekan penyidik yang pernah  menangani  kasus  serupa  di  masa  lalu  untuk  mendapatkan  wawasan  mengenai  lokasi penyalahgunaan  obat  terlarang.  Selain  itu,  menggunakan  pengalaman  bekas  pecandu  narkoba sebagai sumber informasi yang hidup, memberikan gambaran tentang perilaku pelaku tindak pidana narkoba.
Untuk  melakukan  tindakan  atau  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika, biasanya  dimulai  dengan  penerimaan  laporan  atau  pengaduan.  Pelaporan  ini  dapat  berasal  dari korban  atau  pihak  lain.  Namun,  dalam  kasus  narkoba,  korban  narkoba  jarang  melaporkan  karena mereka juga terlibat sebagai pelaku. Penyidik mengandalkan berbagai sumber informasi, termasuk teman  sejawat,  individu  yang  memiliki  hubungan  dengan  petugas  operasi,  warga  negara  yang memberikan informasi penting, dan mantan tahanan atau penyidik yang dapat memberikan wawasan tentang penyalahgunaan obat terlarang di lokasi tertentu. Kolaborasi antara penyidik juga diperlukan untuk pertukaran informasi tentang kasus yang serupa pada masa lampau. (Sudanto, 2021)
Hasil  penelitian  ini  merupakan  awal  penemuan  terkait  penanganan  korban  penyalahgunaan narkoba  dengan  memasukkan  dimensi  agama  dalam  proses  terapi  dan  rehabilitasi.  Temuan  ini memiliki  signifikansi  dalam  upaya  pencegahan,  pengobatan,  dan  pemulihan  terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan menekankan perlunya pendekatan keagamaan. Pendidikan agama sejak usia dini dianggap sebagai faktor yang memperkuat komitmen agama pada masa remaja dan dewasa, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba.
Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan bahwasanya penegakkan tindak pidana narkotika dapat diselesaikan  dengan  kerjasama  antar  masyarakat  sekitar  dan  kepedulian  antar  masyarakat  akan pentingnya  menjaga  keamanan  dan  kesehatan  sesama,  sehingga  jikalau  ada  permasalahan  yang berkaitan dengan narkotika mereka akan segera melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian agar dapat ditindak dengan cepat sehinggakan terselesaikan tanpa ada masalah antar masyarakat, kemudian dalam penelitian ini penulis jadi mengetahui bagaimana cara untuk menindaklanjuti sebuah tindak  pidana  narkotika  dengan  baik  tanpa  menggunakan  kekerasan  alih-alih  sebagai  acuan  untuk

## UIR LawReview
balas  dendam.  Sehingga  dalam  hal  ini  tindak  narkotika  dapat  diselesaikan  dengan  cara  yang  bisa dibilang kemanusiaan.

## 4. Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyalahgunaan narkotika melibatkan  berbagai  elemen  kompleks,  termasuk  peran  signifikan  dari  kartel  narkotika  yang  turut menyebabkan peningkatan peredaran narkotika di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika menimpa berbagai kalangan,  dari  pejabat,  pilot,  aparat  penegak  hukum,  hingga  anak-anak.  Bahkan,  kerjasama  antara  aparat penegak hukum dan kartel narkotika dalam penjualan dan perlindungan memperparah masalah ini. Lemahnya penegakan hukum, di mana beberapa aparat dapat disuap, menjadi faktor tambahan yang menjaga tingkat penyalahgunaan narkotika tetap tinggi di Indonesia.
Konsep hukum pidana terkait narkotika mencakup aspek kriminal, hukum pidana, dan non-pidana (penal). Tindakan kriminal melibatkan strategi penanggulangan  kejahatan  yang  menggabungkan  penggunaan  sanksi pidana dan upaya pencegahan tanpa mengandalkan sanksi pidana. Tindakan hukum pidana, pada sisi lain, merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana. Adapun tindakan non-pidana adalah langkah preventif sebelum kejahatan terjadi. Baik tindakan hukum pidana maupun tindakan non-pidana  adalah  bagian  integral  dari  respons  terhadap  kejahatan,  yang  pada  akhirnya  bertujuan  untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.

## 5. Daftar Pustaka
Caniago, J. A. (2020). TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SABU-SABU MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANGNARKOTIKA YANG MEMUTUS BERSALAH TERDAKWA (SATU) 1 TAHUN 6 BULAN PENJARA. JURNAL INDONESIA SUPREME , 1-27.
Misericordias, D. P. (2023). PENERAPANHUKUMPIDANANARKOTIKA DI INDONESIA.
CONSENSUS : JURNAL ILMU HUKUM , 13-24.
Neli Agustina, S. Z. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I- 04 PALEMBANG NOMOR : 01-K/PM I-04/AD/I/2021). Jurnal Hukum Doctrinal , 67-83.

## UIR LawReview
Volume 7 Issue1 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Raharjo, T. (2005). Narkoba Ancaman Masa Depan " Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya". Yogyakarta: LPM UMY Press.
Sudanto, A. (2021). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA. ADIL: Jurnal Hukum , 137-161.
Media.iyaa.com/article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karena-narkotika.html.
Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1
Undang-undang No.35 tentang Narkotika
Volume  Issue , 202 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Undang-undang No.22  tahun 1997 tentang Psikotropika
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.