## KAJIAN YURIDIS PENGATURAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
R. Jangkung Surya Waspada E-mail: jangkung.surya@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Dona Budi Kharisma E-mail: donabudikharisma@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This research aims to acknowledge child custody arrangements in terms of the breakdown of a marriage due to divorce which one party is a citizen of Indonesia (WNI) and the other one is a foreign citizen (FOREIGNERS). This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the Sleman State Court Judge and documents or references review. Based on the research and discussion, we know that issues that arise from mixed divorce are the place that divorce lawsuit was filed, fighting for child custody, and about child nationality. In resolving disputes over child custody, the judge uses Indonesian national law about child custody which tends to give children the right to choose who they want to be cared for. The Judge’s guideline is the priority of the child’s needs. About children nationality, Indonesian national law recognizes limited dual citizenship to children under 18 (eighteen) years old or unmarried children. When children turns 18 (eighteen) years old or after marriage, children must choose one nationality from their parents.
Keywords: Mixed Marriage; Mixed Divorce; Child Custody; Limited Dual Citizenship.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antara suami isteri dimana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak yang lain adalah Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perceraian campuran yaitu tempat diajukannya gugatan perceraian, perebutan hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak tersebut. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dari perceraian campuran menggunakan hukum nasional Indonesia dimana cenderung memberikan anak hak untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh. Hakim berpatokan pada kebutuhan anak yang diutamakan. Anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama ia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tua mereka.
Kata kunci: Perkawinan Campuran; Perceraian Campuran; Hak Asuh Anak; Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

## A. Pendahuluan
Perkawinan adalah kebutuhan hidup manusia sebagai umat Tuhan untuk memiliki keturunan dan hidup bahagia bersama dengan keluarga yang tercinta. Suatu perkawinan juga menjadi kebanggaan tersendiri sebagai salah satu tolok ukur kesuksesan seseorang terutama dalam
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
hidup berkeluarga. Namun suatu perkawinan tidaklah mudah karena perkawinan tidak hanya menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan namun merupakan suatu bentuk penyatuan dua keluarga yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Bukan hal yang mudah dalam penyatuan dua keluarga karena mereka memiliki prinsip keluarga masing- masing yang harus dipatuhi oleh anggota keluarga mereka.
Seiring berkembangnya era globalisasi seperti saat ini, pernikahan tidak hanya menjadi suatu kebutuhan manusia tetapi juga menjadi suatu ajang untuk pamer dan mencari ketenaran dalam diri seseorang. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, hal itu semakin nampak dengan mudahnya komunikasi antar umat manusia, tidak hanya dalam suatu wilayah tertentu, namun hingga ke penjuru dunia komunikasi dapat dilakukan. Oleh karena itu, seseorang khusunya Warga Negara Indonesia tidak sedikit yang berburu mencari pasangan melalui media sosial yang dapat mempertemukan orang-orang di seluruh dunia dengan harapan mereka dapat menemukan jodoh orang luar negeri. Jenis pernikahan antara WNI dengan WNA seperti demikian di Indonesia disebut sebagai pernikahan campuran atau perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang bersifat internasional karena masing- masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Kewarganegaraan yang berbeda inilah sebabnya masing-masing pihak menganut adat yang berbeda. Perbedaan adat yang dianut dalam suatu keluarga sangat memerlukan toleransi oleh semua pihak. Jika masing-masing pihak tidak berusaha saling memahami perbedaan adat tersebut dalam membina keluarganya, maka dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan berkeluarga, ketegangan-ketegangan, maupun percekcokan yang dapat terus berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan (Endang Sumiarni, 2004:52). Apabila suatu hubungan suami istri mengalami ketegangan-ketegangan, percekcokan berkepanjangan, dan akhirnya kerengganan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.
Apabila suatu hubungan suami istri mengalami ketegangan-ketegangan, percekcokan berkepanjangan, dan akhirnya kerengganan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal perceraian dalam suatu hubungan perkawinan, telah diatur dengan jelas mengenai alasan-alasannya dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun apabila yang bercerai adalah pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) maka akan menjadi suatu persoalan yang berbeda. Penyelesaian perceraiannyapun juga tidak semudah seperti persoalan keperdataan biasa seperti perceraian biasa yang dialami oleh antar Warga Negara Indonesia (WNI). Persoalan keperdataan yang timbul seperti karena perkawinan campuran yang melibatkan unsur-unsur asing termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Disamping itu, terdapat pula akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut (Sudargo Gautama, 2010:275):
1.  Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin
2.  Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar Warga Negara
3.  Akibat terhadap kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.
Melalui artikel ini penulis hendak mengkaji problematika-problematika yang muncul dalam perebutan hak asuh anak dalam perceraian dari perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman sedangkan data sekunder diperoleh dari
bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Anak merupakan harta yang berharga dalam keluarga. Keluarga rasanya tidak lengkap apabila tidak ada kehadiran anak didalamnya. Karena salah satu tujuan seseorang dalam membentuk keluarga adalah memberikan keturunan bagi orang tua mereka. Sama halnya dengan harapan seseorang terhadap munculnya anak dalam keluarga, begitu juga dengan pernikahan seseorang. Tidak ada seorangpun yang mengharapkan adanya perselisihan dalam keluarga mereka. Tidak ada seorangpun yang mengharapkan perceraian terjadi dalam keluarga mereka. Namun kenyataannya perselisihan itu tetap muncul dalam hubungan suami isteri. Perbedaan pendapat, saling tidak mau mengalah, merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, merasa yang paling berpengaruh dalam keluarga, dan lain halnya itu sering muncul dalam perselisihan keluarga. Apabila sudah tidak bisa saling toleransi dan mengalah, akhirnya hubungan mereka yang akan dikorbankan. Perceraian menjadi suatu solusi yang paling mutakhir supaya kehidupan pribadi mereka menjadi lebih baik.
Perceraian tidak hanya terjadi pada pernikahan biasa. Pernikahan campuran pun juga dapat mengalami perceraian. Perceraian juga akan menimbulkan permasalahan dalam hal perebutan hak asuh anak. Dalam hal terjadinya perceraian dari perkawinan campuran, permasalahan yang muncul pertama kali bagi pihak yang ingin mengajukan perceraian pastilah terhadap tempat ia akan mengajukan perceraian. Penentuan tempat diajukannya perceraian secara otomatis akan menentukan hukum dari negara mana yang digunakan untuk mengadili dan pengadilan mana yang berhak untuk menyelenggarakan proses perceraian ini.
Dalam Hukum Perdata Internasional berkembang beberapa asas yang menyatakan bahwa hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat (Bayu Seto Hardjowahono, 2006:157-158):
(1)  Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan (lex loci celebrationis)
(2) Sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (joint nationality)
(3)  Sistem hukum dari tempat suami isteri berkediaman tetap bersama-sama setelah perkawinan (joint residence) atau tempat suami berdomisili tetap setelah perkawinan
(4)  Tempat diajukannya perceraian (lex fori)
Berdasarkan keempat asas tersebut dapat muncul perbedaan undang-undang perceraian berbagai negara. Persoalan perceraian dalam Hukum Perdata Internasional menjadi berubah sifatnya menjadi persoalan yurisdiksi. Dengan demikian, dalam menghadapi perceraian internasional, suatu negara cenderung untuk menyelesaikannya berdasarkan lex fori dengan mempergunakan hukum nasionalnya sendiri (Sudargo Gautama, 2005:275). Hal ini menunjukkan khususnya di Indonesia bahwa ketika pernikahan terjadi di Indonesia maka apabila mengalami perceraian Indonesia juga memfasilitasi selama proses terjadi dengan maksud pertama yaitu pasti menyatukan kembali keluarga yang bersengketa. Apabila para pihak sudah tidak menghendaki bersama Indonesia juga siap untuk menangani proses peradilan dengan adil.
Peraturan mengenai perceraian campuran yang terjadi di Indonesia mengikuti peraturan perceraian umum yang diatur dalam Bab V mengenai Tatacara Perceraian Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan untuk alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mulai dari bagaimana cara mengajukan gugatan, syarat-syarat atau alasan-alasan terjadinya perceraian, lalu
Pengadilan mana yang dapat diajukan gugatan perceraian. Apabila suami isteri tersebut beragama Islam, maka Pengadilan Agama yang berhak mengadili perkara perceraian ini. Namun apabila para pihaknya adalah non muslim, maka Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perceraian ini. Penentuan Pengadilan untuk menangani perkara perceraian juga berdasarkan alasan perceraian dan keadaan penggugat maupun tergugat. Dengan ditentukannya negara tempat perceraian akan terlaksana, maka secara otomatis juga berlaku pada hukum yang akan digunakan untuk mengadilinya. Apabila perceraian dilaksanakan di Indonesia, maka hukum yang digunakan juga hukum nasional Indonesia sendiri.
Setelah permasalahan mengenai hukum negara mana yang digunakan, selanjutnya adalah mengenai hak asuh anak. Namun sebelum lebih jauh tentang hak asuh anak, biasanya hakim melihat terlebih dahulu apakah benar si anak adalah anak hasil perkawinan dari penggugat dan tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta kelahiran anak yang telah diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil setempat. Apabila anak lahir di Indonesia maka akta kelahiran diterbitkan oleh Pencatatan Sipil di Indonesia, di kota tempat anak dilahirkan. Apabila anak lahir di luar negeri, maka berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil setempat.
Permasalahan selanjutnya yaitu siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak yang diberikan hak untuk memilih siapa yang akan menjadi wali asuhnya, apakah ayahnya atau ibunya. Apabila dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak. Dalam hal siapa yang berhak atas pengasuhan anak, pada intinya hakim mempertimbangkan berdasarkan kabutuhan si anak sendiri baik secara psikologis maupun materi. Anak diharapkan memiliki psikologis yang baik meskipun mereka hidup dari keluarga broken home namun tetap percaya diri bahwa orang tua mereka adalah yang terbaik. Bimbingan dan dorongan secara psikologis ini dapat membawa anak untuk memiliki kepribadian yang kuat dan baik tanpa terpengaruh oleh perkelahian-perkelahian dari yang pernah dialami oleh orang tua.
Dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan perceraian, antara lain prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak (Rahmadi Indra Tektona, 2013:48). Anak haruslah diberikan prioritas yang lebih baik dalam membangun lingkungan masyarakat yang ramah anak (child friendly society) . Oleh karena itu berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Dalam situasi dimana tanggung jawab dari keluarga atau orang tua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (Unicef, 1998:39).
Dengan berdasarkan prinsip the best interest of the child diharapkan tidak membedakan peran dan tanggung jawab serta kewajiban baik bapak maupun ibu terhadap anaknya. Sehingga meskipun hanya salah satu saja yang diberikan hak asuh atas anak mereka, namun pihak lain yang tidak memperoleh hak asuh tetap diharapkan memberikan dukungan dan memberikan kunjungan sebagai dukungan secara psikologis supaya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dari kedua orang tua mereka.
Berkaitan dengan hak asuh anak secara otomatis akan mengatur mengenai siapa yang akan menanggung biaya hidup anak nantinya. Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal segala biaya yang berkaitan dengan anak baik biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan biaya lain yang fungsinya untuk kebutuhan si anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun ayah dan ibu dalam keadaan bercerai serta meskipun anak berada dalam asuhan ibu.
Permasalahan lain yang muncul mengenai hak asuh anak dalam perceraian dari perkawinan campuran adalah bagaimana kewarganegaraan anak nantinya. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai kewarganegaraan anak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berisi:
(1)  Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, urud d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
Anak yang dilahirkan dari orang tua yang salah satunya WNI dan yang lainnya WNA maka dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia anak memperoleh kewarganegaraan ganda atau bisa disebut kewarganegaraan ganda terbatas. Bagi anak, kewarganegaraan ganda cukup menguntungkan karena anak bebas untuk tinggal di dua negara. Meski demikian keberadaan kewarganegaraan ganda ini juga memiliki kerugian. Apabila dikaji dari segi Hukum Perdata Internasional, kewarganegaraan ganda memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal akan mengikuti kaidah negara yang mana, dan bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain (Eka Martiana Wulansari, 2015:4).

## D. Simpulan
Perkawinan campuran adalah hal yang sudah tidak asing lagi di era sekarang ini. Dan perceraian menjadi solusi yang wajar ketika mengalami perselisihan baik perceraian dari perkawinan biasa maupun perkawinan campuran. Semuanya itu pasti akan muncul konsekuensi-konsekuensi yang diterima yang menjadi masalah dalam menyelesaikan masalah perceraian. Khususnya dalam hal hak asuh anak dari perceraian campuran, akan muncul problematika yang kompleks. Problematika pertama yang dapat penulis sampaikan yang muncul terhadap hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran adalah terkait di negara mana penggugat mengajukan perceraian.
Hal ini karena setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda terkait perceraian dan hak asuh anak. Penentuan negara tempat dilakukannya gugatan cerai menentukan hukum yang akan digunakan untuk membela dan mengadili terkait hak asuh anak nanti. Problematika kedua adalah membuktikan keabsahan si anak sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian tersebut. Ketiga adalah tentang siapa yang berhak memperoleh hak asuh atas si anak. Setelah permasalahan mengenai hak asuh terselesaikan maka permasalahan yang keempat adalah mengenai bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak. Problematika kelima adalah mengenai pengaturan kewarganegaraan si anak nanti, karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

## E. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan diatas, penulis dapat memberikan saran kepada Pemerintah supaya membentuk wadah atau organisasi bagi WNI yang menikah dengan WNA supaya mereka dapat berbagi kisah dan saling berbagi pengalaman terhadap permasalahan yang pasangan perkawinan campuran alami supaya mereka paham harus menyikapi permasalahan tersebut dengan bijak. Karena tidak sedikit juga sekarang WNI yang menikahi WNA, wadah tersebut juga dapat menjadi rujukan WNI lain yang akan menikahi WNA supaya mereka dapat mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dan supaya WNI juga tidak bingung untuk bertanya kepada siapa ketika menghadapi permasalahan tersebut.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Gautama, Sudargo. 2005. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung : Alumni.
-----------------------, 2010. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung : Alumni.
Hardjowahono, Bayu Seto. 2006. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sumiarni, Endang. 2004. Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender melalui Perjanjian Kawin). Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
Unicef. 1998. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. New York.

## Jurnal
Eka Martiana Wulansari. 2015. “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual nationality) dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia”. Jurnal Rechts Vinding. April 2015.
Rahmadi Indra Tektona. 2012. “Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”. Muwazah, Vol. 4. No.1. Juni 2012.

## Internet
http://www.portalskripsi.com/read/perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya-terhadap-status- kewarganegaraan-anak, (diakses 17 Maret 2018)
http://legalstudies71.blogspot.com/2015/12/hak-asuh-anak-di-bawah-umur.html,(diakses 25 September 2018)
http://deni-anggara.blogspot.com/2012/03/pengertian-ius-soli-dan-ius-sanguinis.html (diakses 10 November 2018)