Volume 2 Issue 2 (2021) 181-197
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
ISSN:  2721-1169 (Online), 2721-1150 (Print)

## KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  ISLAM  DI  INDONESIA:  MASA  KOLONIAL  HINGGA MASA REFORMASI

## Eva Tri Cahyanti
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: etcevatri1993@gmail.com
Abstract: This article will examine the study of Islamic education policies in the archipelago from the colonial period to the present. The purpose of writing this article is to find out how the  policies  are  implemented  in  Indonesia  from  time  to  time.  This  research  is  a  descriptive study  with  library  research  methods.  The  conclusion  from  this  research  is  that  during  the colonial  period,  Islamic education in  Indonesia  experienced  discrimination  and  was  always neglected. This can be seen from the goals of the colonizers who were none other than their interests.  Islamic  educational  institutions  also  always  accept  distinctions,  including  the implementation  of  madrasas  and  Islamic  boarding  schools.  The  dualism  of  education  in Indonesia  was  more  clearly  seen  when  visiting  the  Dutch  colonials,  developing  missionary schools,  and  implementing  Christianization  efforts  as  a  whole  in  the  archipelago.  After achieving  independence,  Islamic  education  in  Indonesia  began  to experience  many  changes and progress. The existence of equalization of levels and status of schools, school curriculum, and  learning  strategies  have  also  become  more  varied,  modern,  and  even  adopted  from  the western education system.
Abstrak: Artikel ini akan mengkaji dinamika kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara mulai masa  penjajahan  kolonial  hingga  saat  ini.  Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lualitatif  deskriptif  dengan  metode  library  research. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu pada masa penjajahan, pendidikan Islam di Indonesia mengalami diskriminasi dan selalu dianaktirikan. Hal tersebut terlihat dari tujuan bangsa  penjajah  yang  tidak  lain  untuk  kepentingan  mereka  sendiri.  Lembaga  pendidikan Islam  juga  selalu  menerima  pembedaan,  termasuk  upaya  penyelenggaraan  madrasah  dan pesantren.  Dualisme  pendidikan  di  Indonesia  semakin  jelas  terlihat  saat  dengan  terang- terangan  penjajah  Belanda  mengembangkan  sekolah  misionaris  dan  menerapkan  upaya kristenisasi  secara  menyeluruh  di  wilayah  nusantara.    Setelah  mencapai  kemerdekaan, pendidikan  Islam  di  Indonesia  mulai  mengalami  banyak  perubahan  dan  kemajuan.  Adanya penyetaraan  jenjang  dan  status  sekolah,  kurikulum  pelajaran  sekolah  dan  strategi pembelajaran  juga  menjadi  lebih  variatif,  modern  bahkan  banyak  mengadopsi  dari  sistem penyelenggaraan pendidikan barat.
Keywords: Pendidikan Islam, kebijakan, kolonial, reformasi
Copyright (c) 2021 Eva Tri Cahyanti
Received 10 Juni 2021,  Accepted 2 Juli 2021, Published 11 Agustus 2021

## PENDAHULUAN
Hakikat  pendidikan  adalah  suatu  proses  mewariskan  nilai  kepada  manusia  untuk menjalani  kehidupan.  Tanpa  berbekal  pendidikan,  manusia  sekarang  sudah  tentu  akan  sama saja dengan manusia masa dulu 1 . Begitu juga dengan suatu negara tanpa pondasi pendidikan yang  kuat  dan  tinggi  bisa  dikatakan  sebagai  negara  yang  tertinggal.  Sebaliknya  jika  suatu negara  memiliki  pendidikan  yang  maju  akan  dikatakan  pula  sebagai  negara  yang  maju.  Di nusantara  perjalanan  munculnya  hingga  berkembangnya  pendidikan  Islam  sangat membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Berbagai strategi, kekompakan dan keselarasan pemikiran  untuk  mempertahankan,  menyelenggarakan  dan  menyebarluaskan  pendidikan Islam dilakukan para pemuda dan tokoh agama bangsa Indonesia dengan gigih.
Berkembangnya  pendidikan  Islam  di  Nusantara  tercatat  seiring  dengan  masuknya Islam  ke  Nusantara.  Pendidikan  Islam  yang  berkembang  di  Nusantara  telah  mengalami banyak  perubahan  besar.  Hal  ini  terlihat  pada  bentuk  lembaga  pendidikan  yang  semula sederhana  dengan  sistem  tradisional  berkembang  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  semi modern  seperti  lembaga  pendidikan  berbasis  madrasah. 2 Sejarah  pendidikan  di  Indonesia mengalami  progress  yang  cukup  panjang  dan  dapat  dikatakan  cukup  rumit,  utamanya berkaitan  dengan  perkembangan  kebijakan  pendidikan  Islam.  Berbagai  upaya  pembaharuan kurikulum  diupayakan  untuk  memperbaiki  kualitas  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia yang  ada  sekaligus  untuk  meningkatkan  pembangunan  daerah  maupun  pembangunan nasional. 3
Pada masa pra kemerdekaan baik pada masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang,  pendidikan  Islam  dirundung  duka  yang  mendalam  akibat  program  pemerintahan Belanda  yang  berupaya  mengembangkan  sekolah  missionaris  dan  kristenisasi.  Kebijakan yang  diterapkan  Belanda  dan  Jepang  tersebut  menyebabkan  pendidikan  di  Indonesia mengalami  diskriminasi,  seperti  adanya  pemberlakuan  pendidikan  sistem  kasta,  tidak diperbolehkannya  penduduk  pribumi  mempelajari  pendidikan  Islam  di  negara  sendiri,  tidak diperbolehkannya penduduk Indonesia menempuh pendidikan sesuai pendidikan yang dialami
1 Mukhibat Mukhibat, “Virtual Pesantren Management in Indonesia: In Knowing Locality, Nationality, and Globality,” Dinamika Ilmu: Jurnal of Education 20, no. 1 (2020): 123–32.
2 Muhammad  Sholeh  Hoddin,  “Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia;  Studi  Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.,” Jurnal Ilmiah Iqra’, Vol 14, no. 1 (2020):
17.
3 Hoddin, 19.
bangsa penjajah serta diharuskannya penduduk pribumi mempelajari pendidikan umum untuk keperluan  bangsa  penjajah.  Sehingga  dengan  perlakuan  diskriminasi  yang  semakin  kerap muncul  istilah dualisme atau  dikotomi  pendidikan  di  Indonesia.  Pemberlakuan  kebijakan tersebut  tidak  terlepas  dari  upaya  pemenuhan  kepentingan  mereka  sendiri  sebagai  bangsa penjajah.
Masa  penjajahan  Belanda  dan Jepang  berakhir,  sehingga  pendidikan  Islam  mencapai fase  baru  bagi  negara  Indonesia  yang  telah  merdeka.  Dengan  mengembalikan  Pancasila  dan UUD  1945  sebagai  pedoman  negara,  pendidikan  di  Indonesia  khususnya  pendidikan  Islam mulai mendapat perhatian yang serius. Pendidikan dan pengajaran agama mulai diberlakukan pada  sekolah-sekolah  yang  berada  di  bawah  binaan  pemerintah.  Perhatian  pemerintah  yang semakin serius terhadap pendidikan Islam tersebut pada dasarnya dilandasi pada kondisi yang mengingat  bahwa  jumlah  penduduk  Indonesia  sebagian  besar  menganut  agama  Islam. Berbagai lembaga pendidikan yang berstatus negeri maupun swasta keduanya tidak luput dari perhatian pemerintah orde lama. Banyak lembaga pendidikan dialih statuskan menjadi negeri bahkan  pemerintah  tanpa  enggan  memberikan  suntikan  dana  operasional  untuk  lembaga tersebut.  Akan  tetapi,  implementasi  kebijakan  pendidikan  yang  terjadipun  juga  dirasa  belum stabil akibat adanya permasalahan antar petinggi negara yang belum sejalan. 4
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  Moh.  Kosim  mengemukakan  alasan  yang  sama bahwa  suatu  proses  pendidikan  yang  dilakukan  masyarakat  sangat  membutuhkan  peran  dari pemangku  kekuasaan.  Tanpa  keterlibatannya  sangat  memungkinkan  terjadinya  konflik  dan pertentangan  dalam  penyelenggaran  pendidikan,  terlebih  lagi  untuk  pendidikan  Islam  yang saat  ini  masih  memulai  untuk  bangkit  dari  keterpurukan  akibat  tekanan  masa  penjajahan. Maka dari itu, untuk menghindari konflik dan perpecahan sangat dibutuhkan peran dari segala pihak termasuk pemangku kekuasaan. 5
Beralih  dari  pemerintahan  orde  lama,  Indonesia  dipimpin  oleh  Presiden  Soeharto menggantikan  Presiden  Soekarno.  Pergantian  presiden  Indonesia  ini  menandakan  pula pergantian masa yang dikenal dengan istilah orde baru. Di samping itu, pendidikan pada masa ini  mulai  berusaha  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  lebih  baik,  termasuk  di  dalamnya pendidikan  Islam.  Sejarah  mencatat  meskipun  berbagai  upaya  dilakukan  untuk
4 Hoddin, 17.
5 Mohammad Kosim, “Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pada Masa Orde Lama,” Karsa Vol 22, no. 1 (Juni 2014): 2.
penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang  lebih  baik,  tetap  saja  terdapat  kekurangannya. Dibalik kebijakan yang diberlakukan memperlihatkan bahwa segala peraturan dan kehidupan bernegara masih bersifat sentralistik.
Menurut  Heni  Yuningsih,  tujuan  pokok  masa  orde  baru  adalah  pada  aspek pembangunan  dan  perkembangan  ekonomi  saja,  bukanlah  terkait  dengan  pendidikannya. Upaya  pencapaian  tujuan  tersebut  dilakukan  dengan  memperbaiki  struktur  manajemen pemerintahan  yang  dominan  pada  kegiatan  kemiliterannya. 6 Kemudian  Sholeh  Hoddin mengemukakan    jika    orde  baru  yang  dimulai  tahun  1966  berupaya  menyelenggarakan pendidikan  yang  berorientasi  hanya  pada  perbaikan  SDM  yang  ada,  meskipun  dalam implementasinya bersifat sentralistik atau berpusat pada pemerintahan. 7
Pada  tahun  1998,  setelah  Presiden  Soeharto  menandatangani  surat  kemundurannya, maka era reformasi telah dimulai. Pada masa ini pemerintah lahir sebagai koreksi, perbaikan dan  penyempurnaan  atas  berbagai  kebijakan  masa  orde  baru  yang  masih  lemah.  Kebijakan baru  ini  diarahkan  pada  semua  bidang  secara  menyeluruh,  yang  ditandai  dengan  lahirnya regulasi tentang sistem pendidikan nasional. 8 Sholeh Hodden menerangkan bahwa pendidikan Islam seperti mendapat udara segar.  Karena pada masa ini sejarah mencatat Indonesia mulai terbebas  dari  kungkungan  kepentingan  pemerintah.  Kebijakan  sistem  pendidikan  nasional yang  mulanya  berpusat  pada  pemerintahan  diubah  menjadi  kebijakan  pendidikan  yang berpusat pada daerah atau desentralisasi. 9
Dari  persoalan-persoalan  kebijakan  pendidikan  Islam  di  atas,  penulis  mencoba menyajikan  dinamika  pertumbuhan  kebijakan  pendidikan  Islam  di  Nusantara  sejak  masa penjajahan  kolonial  hingga  era  reformasi  baik  dari  segi  pola  pendidikan  Islam  maupun kebijakan-kebijakan  pendidikan  Islam  yang  nampak  pada  masa  tersbut  secara  lebih mendalam.
6 Heni Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru,” Jurnal Tarbiya Vol 1, no. 1 (2015): 176.
7 Hoddin,  “Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia;  Studi  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.,” 18.
8 Afiful  Ikhwan,  “Kajian  Sosio-Historis  Pendidikan  Islam  Indonesia  Era  Reformasi,” Jurnal  Edukasi Vol 5, no. 1 (Juni 2017), 31.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan  deskriptif  analitik.  M.  Nazir  mengemukakan  bahwa  penelitian  kepustakaan merupakan  suatu  penelitian  yang  pengumpulan  datanya  melalui  penyelidikan  buku,  macam- macam  literatur  serta  catatan  lapangan  yang  berhubungan  dengan  fokus  permasalahan. 10 Selanjutnya  penulis  mengkaji  dan  mengidentifikasi  fokus  pembahasan  dengan  berhadapan pada  macam-macam  literatur  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  pendidikan  Islam  di Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa reformasi. Sumber data pada artikel ini berupa hasil penelitian yang dipublikasikan oleh seorang peneliti, buku, jurnal, artikel serta beberapa pendapat pribadi dari penulis. Karena berupa penelitian kepustakaan (library research), maka teknik  pengumpulan  data literer dengan  cara  mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka  yang sesuai objek atau fokus pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda
Penjajahan  kolonial  Belanda  di  Indonesia  memberikan  pengaruh  besar  pada pendidikan  Islam  di  Indonesia. Imperiumisasi dan misionarisme adalah  dua  tujuan  terbesar kolonial  Belanda  saat  singgah  di  Indonesia.  Dalam  mengembangkan  misi misionarisme , kolonial  Belanda  enggan  memberikan  ampun  pada  penduduk  pribumi  yang  belajar  agama baik  di  lembaga  surau  maupun  di  pesantren.  Kolonial  Belanda  bahkan  sering  membunuh penduduk pribumi yang beragama Islam dan sedang belajar agama. Misi besar yang dilakukan kolonial  Belanda  dilakukan  secara  ketat,  bahkan  tidak  segan  mengeluarkan  regulasi pembelajaran agama terutama pendidikan Islam bagi rakyat Indonesia. 11
Pada  masa  kolonialisme,  sistem  dan  kebijakan  pendidikan  menjadikan  generasi nusantara sebagai pengabdi penjajah Belanda. Hal ini terjadi karena konsep utama pendidikan masa  kolonial  adalah  pendidikan  yang  mampu  mencetak  tenaga  kerja  murah  terlatih  yang
9 Ibid.
10 Nur  Khoiri, Metodologi  Penelitian  Pendidikan:  Ragam,  Model  Dan  Pendekatan (Semarang:  SEAP Publhising, 2017), 124.
11 Moch  Khafidz  Fuad  Raya,  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa  Kolonial hingga Orde Baru),” Jurnal Pendidikan Islam Vol 8, no. 2 (November 2018): 231.
dapat  dimanfaatkan  untuk  dipekerjakan  oleh  penjajah. 12 Kharisul  berpendapat  sama  dengan menjelaskan  bahwa  pendidikan  yang  diadakan  pemerintah  kolonialis  berfungsi  untuk memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  atau  pegawai  pemerintah  Belanda  dengan  upah  yang murah disamping untuk dimanfaatkan sebagai pegawai VOC dan keluarganya. 13
Kebijakan  pendidikan  pada  masa  Belanda  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka sendiri, sehingga dalam penyelenggaran pendidikan pemerintah kolonial menerapkan kebijakan  yang  bersifat  diskriminasi.  Pendidikan  dibedakan  berdasarkan  stratifikasi  sosial penduduk  pribumi.  Hal  tersebut  sesungguhnya  dilandasi  oleh  rasa  takut  pemerintah  kolonial jika penduduk Indonesia khususnya lulusan madrasah dan pesantren lebih berpendidikan dari tersadar akan pentingnya pendidikan. 14
Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis yang berisi  tentang  kewajiban  penduduk  pribumi  untuk  memperoleh  pembelajaran  dan  wawasan Barat sebanyak mungkin dengan bahasa Belanda sebagai bahasa utamanya.  Selain itu semua yang  diterima  masyarakat  pribumi  terkait  dengan  pendidikan  harus  selalu  menyesuaikan kebutuhan penjajah Belanda itu sendiri. Adapun pada tahun 1900-an, sistem pendidikan yang digunakan masih tidak terlepas dari sistem pembagian kasta. 15
Pada  masa  pemerintahan  Gubernur  Djendral  Van  Den  Boss  di  Batavia  tahun  1813- 1882,  misi  kristenisasi  dilakukan  dengan  mewajibkannya  pendirian  dan  pelaksanaan pendidikan  agama  Kristen  pada  sekolah-sekolah  di  setiap  wilayah  karesidenan.    Karena ketakutan  pemerintah  kolonial  yang  semakin  menjadi-jadi  terhadap  pendidikan  Islam  di Indonesia,  maka  pemerintah  kolonial  mencetuskan  lembaga  khusus  untuk  bertindak  sebagai pemantau  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  dan  kehidupan  beragama  di  Indonesia  yang disebut dengan Priesterraden. 16
Dari  nasihat  badan  pengawas  tersebut  pemerintah  kolonial  Belanda  mengeluarkan kebijakan  baru  bernama  ordonansi  guru  1905  yang  berisi  bahwa  pengajaran  agama  bisa diselenggarakan  setelah  mendapat  persetujuan  dari  kolonial  Belanda.  Kemudian  dilanjutkan
12 Hoddin,  “Dinamika Politik Pendidikan Islam  Di  Indonesia; Studi  Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.,” 22.
13 Kharisul  Wathoni, Dinamika  Sejarah  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia (Ponorogo:  STAIN  Po  Press, 2011), 56.
14 Sarno  Hanipudin,  “Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Dari  Masa  Ke  Masa,” Matan:  Journal  of  Islam and Muslim Society Vol 1, no. 1 (October 26, 2019): 43.
15 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 61.
pada  tahun  1925,  pemerintah  Belanda  mengeluarkan  kebijakan  baru  lagi  terkait  guru  yang diperkenankan memberi pelajaran mengaji. Dalam peraturan tersebut  ditegaskan bahwa tidak semua kyai diperbolehkan memberikan pengajian Islam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari  Belanda.  Peraturan  ini  pada  masa  tersebut  dikenal  dengan  istilah  ordonansi  guru  1925. Lebih  ketat  dari  peraturan  sebelumnya,  pemerintah  Belanda  menetapkan  kembali  peraturan penyelenggaraan  pendidikan  Islam  pada  tahun  1932  yang  berisi  tentang  pemberantasan  dan penutupan  lembaga  pendidikan  yang  tidak  disukai  dan  tidak  memiliki  izin  dari  pemerintah Belanda. Peraturan ini dinamakan Ordonansi Sekolah Liar (Wild School Ordonatie) . Dengan adanya peraturan ini perkembangan pendidikan Islam menjadi sangat terhambat. 17
Pada  awal  abad  XX  mendekati  kemerdekaan  Indonesia,  perubahan  penyelenggaraan pendidikan  Islam  di  Indonesia  mengalami  perubahan  atas  kesediaannya  mengadopsi penyelenggaraan  pendidikan  berupa  sistem  sekolah.  Di  samping  itu,  ilmu-ilmu  pengetahuan umum  mulai  diintegrasikan  dalam  pendidikan  Islam  Indonesia  dengan  menggunakan  nama madrasah. 18 Selain itu Moch. Khafid dalam kajiaannya menyebutkan bahwa pendidikan Islam di  lembaga  pesantren  juga  tidak  mengalami  kegoyahan  sedikitpun.  Hal  ini  terlihat  dari pertumbuhan  pesantren  yang  tetap  eksis  sampai  zaman  sekarang  mesti  pada  masa  kolonial telah dikeluarkan kebijakan yang diskriminatif dan represif terhadapnya. 19
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  kebijakan  pendidikan  yang  diberlakukan kolonial  Belanda  ini  sama  sekali  tidak  memberikan  keuntungan  bagi  perkembangan pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Bahkan  dapat  disimpulkan  jika  kebijakan  tersebut  akan meruntuhkan  pendidikan  Islam  jika  tokoh  Islam  di  Indonesia  tidak  memiliki  pengetahuan keislaman yang kuat.

## Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang
Setelah  terusirnya  Penjajah  Belanda  dari Indonesia  pada  Maret  1942,  kekuasaan atas bangsa  Indonesia beralih ke negara Jepang.  Ia datang ke nusantara dengan memperkenalkan dirinya sebagai saudara tua yang masih berasal dari wilayah Asia. Selain itu ia juga membawa semangat  kemerdekaan  dan  pembebasan  bangsa  Indonesia  dari  penjajahan  Belanda.  Sejarah
16 Raya,  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa  Kolonial  hingga  Orde  Baru),” 231-232.
17 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 63-64.
18 Hanipudin, “Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 44.
19 Raya,  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa  Kolonial  hingga  Orde  Baru),” 232.
mencatat  kedatangan  Jepang  juga  memberi  pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  dinamika pendidikan Islam di Indonesia.
Jepang mencari kekuatan dari bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk kepentingannya  menghadapi  perang  Pasifik.  Karena  ambisinya  untuk  memenangkan  perang Pasifik sangat besar, maka dengan strategi yang seolah-olah memihak umat Islam Indonesia, berbagai  peraturan  yang  sebelumnya  dilarang  oleh  pemerintah  Belanda  berangsur-angsur mulai  diterapkan  di  nusantara. 20 Kedatangan  Jepang  disambut  terbuka  bahkan  dipermudah oleh  kelompok-kelompok  Islam  yang  anti-Belanda. 21 Pemerintah  Jepang  memberikan  izin pada  sekolah-sekolah  yang  pernah  berada  di  bawah  pengasuhan  Belanda.  Bahkan  lebih  dari itu,  Jepang  juga  mengizinkan  rakyat  Indonesia  untuk  membuka  kembali  sekolah  yang dibawah  asuhan  swasta,  termasuk  di  dalamnya  sekolah-sekolah  Islam. 22 Strategi-strategi Jepang  di atas  adalah  upaya  Jepang  untuk  menarik  simpati  bangsa  Indonesia  agar  mendapat dukungan secara penuh dalam menghadapi perang Pasifik atau perang dunia II.
Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang tersebut berbeda jauh dengan kebijakan kolonial  Belanda.  Jika  Belanda  menerapkan  misi  kristenisasi  maka  Jepang  mengabaikan  hal tersebut karena misi utama Jepang adalah menipponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia sebagaimana  yang  pernah  dilakukannya  pada  Manchuria,  Korea  dan  Formosa  (Taiwan) sebelum  Perang  Dunia  II. 23 Dapat  dikatakan  penjajahan  Jepang  bersifat  lebih  lunak  dalam mengatur pendidikan Islam di Indonesia jika dibandingkan masa penjajahan Belanda.
Untuk menanamkan ideologi yang diharapkan, Jepang menganggap perlu memberikan pelatihan pada guru-guru agar memiliki keseragaman. Segala aktivitas yang berkaitan dengan tradisi  dan  kebudayaan  Jepang  baik  di  kehidupan  sehari-hari  maupun  di  lingkungan  sekolah serta  indoktrinasi  ideologi  menjadi  materi  pokok  dalam  pelatihan  tersebut.  Selain  itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pendidikan juga diberikan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Jepang tersebut. 24
Adapun jenjang pendidikan yang diberlakukan dalam sistem pendidikan masa Jepang dapat  dibedakan  menjadi  pendidikan  Sekolah  Rakyat  yang  ditempuh  selama  6  tahun,
20 Haidar  Putra  Daulay, Sejarah  Pertumbuhan  Dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 37.
21 Miftahur  Rohman,  “Kebijakan  Pendidikan  Islam  Masa  Penjajahan  Jepang,” Jurnal  Pendidikan Agama Islam al-Hikmah Vol 2, no. 1 (September 2018): 17.
22 Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia , 37.
23 Rohman, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang,” 20.
24 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 67-68.
pendidikan  lanjutan  yang  terdiri  dari  SMP  dan  sekolah  menengah  tinggi  dengan  masing- masing    ditempuh  selama  3  tahun,  pendidikan  Kejuruan  yang  meliputi  sekolah  vokasional yang  terdiri  dari  bidang  pertukangan,  pelayaran,  pendidikan,  teknik  dan  pertanian  serta pendidikan Tinggi.
Sementara  itu,  untuk  memperkuat  alasan  Jepang  mengambil  simpati  penduduk Indonesia, Jepang mengambil beberapa kebijakan yang meliputi pembaruan nama kantor yang mulanya  pada  masa  Belanda  bernama  Kantoor  Voor  Islamistische  Zaken  dengan  pemimpin dari  kaum  orientalis  menjadi  Sumubi  yang  dipimpin  oleh  tokoh  Islam  KH.  Hasyim  Asy’ari, pemberian  kunjungan  dan  bantuan  kepada  pondok  pesantren  yang  besar,  pemberian  izin terhadap pengajaran seni militer bagi pemuda Islam, pemberian izin pendirian Sekolah Tinggi Islam  di  Jakarta,  pemberian  izin  pada  ulama  dan  pemimpin  nasionalis  membentuk  PETA sebagai  cikal  bakal  TNI  saat  ini,  pemberian  izin  operasional  Majelis  Islam  A’la  Indonesia (MIAI) serta menghilangkan pembagian golongan berdasarkan stratifikasi sosial. 25
Tujuan  pendidikan  di  zaman  penjajahan  Jepang  tidak  banyak  yang  dapat  diuraikan, karena  murid  hanya  disibukkan  dengan  peperangan.  Walaupun  kebijakan  yang  diberlakukan terdapat  aspek  positif  karena  penyeragaman  sekolah,  tapi  di  sisi  lain  jumlah  sekolah  pada masa penjajah Jepang menjadi lebih sedikit dibandingkan masa penjajah Belanda. Begitu pula jumlah murid jenjang SD menurun 30% dan jumlah murid sekolah menengah menurun 90%. Tidak  jauh  beda  dengan  jumlah  guru,  ternyata  juga  merosot  cukup  banyak  karena  beratnya tugas sebagai guru. 26
Dibalik  kekejaman  pemerintah  Jepang,  pendidikan  Islam  di  Indonesia  memperoleh banyak  keuntungan.  Adapun  keuntungan  yang  diperoleh  meliputi  penggunaan  bahasa Indonesia  dalam  berbagai  bidang  kegiatan,  menjadikan  guru  lebih  kreatif  dan  inovatif, menjadikan  penduduk  Indonesia  semakin  terdidik  dalam  bela  diri,  sehingga  dapat  dijadikan sebagai  semangat  mencapai  kemerdekaan,  adanya  penyeragaman  dan  peralihan  status lembaga  pendidikan  menjadi  negeri  secara  merata,  meningkatkan  semangat  patriotisme  dan nasionalisme,  menjadikan  bangsa  Indonesia  semakin  terdidik  untuk  menjadi  pemimpin  bagi bangsanya  karena  masa  penjajahan  Jepang  telah  dilatih  memegang  suatu  jabatan  serta
25 Wathoni, 68.
26 Rohman, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang,” 28.
semakin  berkembangnya  madrasah  dan  pondok  pesantren  akibat  pengawasan  Jepang  yang tidak terlalu ketat jika dibanding masa penjajahan kolonial. 27
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penjajahan  Jepang  yang menggantikan  kekuasaan  Belanda  di  nusantara  ternyata  memiliki  sikap  lebih  lunak  dalam menghadapi  pendidikan  Islam  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Pengawasan  Jepang  terfokus pada persiapan dalam mengahdapi perang pasifik, sehingga pengawasan terhadap pendidikan memiliki  ruang  yang  sangat  longgar.  Dengan  kebijakan-kebijakan  yang  diberlakukan  oleh Jepang,  Indonesia  telah  memiliki  banyak  keuntungan.  Selain  bertambah  pesatnya perkembangan pendidikan Islam  di Indonesia, para pemuda bangsa juga telah terlatih dalam berbagai  hal,  sehingga  semangat  nasionalisme  untuk  mencapai  kemerdekaan  juga  terlihat semakin kuat.

## Pendidikan Islam Masa Orde Lama
Setelah  kepergian  penjajah  kolonial  dan  Jepang  dari  Indonesia,  dengan  terang- terangan  Indonesia  menyatakan  kemerdekaan  pada  17  Agustus  1945.  Berbagai  upaya pembaharuan  dilakukan  dalam  bidang  pendidikan  dan  pengajaran  bagi  penduduk  Indonesia setelah  tertindas  oleh  bangsa  penjajah.  Setelah  mendapat  kemerdekaan,  upaya  pembaharuan pendidikan mulai diperhatikan pemerintah secara serius. Contoh perhatian ini adalah tampak pada  upaya  Ki  Hajar  Dewantara  sebagai  menteri  PP&K  yang  pertama  dengan  tegas menyatakan  bahwa  pengajaran  agama  perlu  diberikan  di  sekolah-sekolah  pemerintah. 28 Kebijakan era orde lama ini mengupayakan pengakuan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem  pendidikan  nasional  yang  berhak  mendapatkan  fasilitas  dari  pemerintah  seperti pengadaan guru. 29
Kharisul dalam bukunya menyebutkan  bahwa secara intensif dalam memperjuangkan pendidikan  Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  lembaga  baru  yang  telah  berdiri  sejak  3 Januari  1946,  yang  hingga  saat  ini  dikenal  sebagai  Departemen  Agama. 30 Selanjutnya, dikeluarkanlah  Ketetapan  Pemerintah  No.  1/S.D/1946  tentang  pembentukan  kementerian agama atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). 31
27 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 70.
28 Kosim, “Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama,” 6.
29 Fadly  Mart  Gultom,  “Kebijakan  Pendidikan  Keagamaan  Islam  Di  Indonesia  (Studi  Tentang  PP  RI No. 55 Tahun 2007)” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 36.
30 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 82.
31 Kosim, “Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama,” 7.
Untuk menghilangkan sistem dikotomi pendidikan dan mencukupi kebutuhan personel Departemen  Agama,  maka  bertepatan  dengan  tanggal  1  September  1956,  disusunlah  nota Islamic  Education  in  Indonesia terkait  pemberian  mata  pelajaran  agama  dan  pengetahuan umum  baik  di  sekolah  negeri  maupun  di  madrasah.  Selain  itu  juga  diadakannya  pendidikan bagi guru agama dan hakim Islam Negeri. 32
Moh.  Khafid  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  pendidikan  Islam  masa  orde lama  secara  eksplisit  terfokus  pada  dua  kegiatan  yaitu  pengembangan  dan  pembinaan madrasah  serta  pendidikan  Islam  disekolah  umum.  Orientasi  pendidikan  Islam  pasca kemerdekaan  dapat  dikatakan    sebagai  strategi  awal  untuk  menghilangkan  sistem  dikotomi pendidikan. 33

## 1. Penyelenggaraan Madrasah
Secara  formal,  penyelenggaraan  pendidikan  di  madrasah  telah  diakui  sejak  tahun 1950. Setelah diberlakukannya UU No. 4 Pasal 10 Tahun 1950, maka siswa yang belajar di madrasah  telah  dianggap  memenuhi  kewajiban  belajarnya,  dengan  syarat  madrasah tersebut  telah  memperoleh  izin  dan  pengakuan  dari  Departemen  Agama  serta  telah memberikan  pelajaran  agama  minimal  enam  jam  seminggu  secara  teratur  sebagai  mata pelajaran pokok.
Dalam  sistem  madrasah,  Muhammad  Yunus  menggagas  terkait  jenjang  pendidikan yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah yang harus ditempuh selama 6 tahun, Madrasah Tsanawiyah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah  Atas  dengan lama studi masing-masing  selama  4  tahun.  Kurikulum  yang  diberlakukan  dalam  madrasah  harus meliputi sepertiga pelajaran agama kemudian sisanya diperuntukkan pelajaran umum. 34
2. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
Pendidikan  agama  di  sekolah  pertama  kali  secara  resmi  tercantum  dalam  UU Pendidikan  tahun  1950  No.  4  (khusus  untuk  Republik  Indonesia  Serikat  di  Yogyakarta) dan  UU  Pendidikan  Tahun  1954  No.  20  yang  berisi  tentang  penyelenggaraan  pendidikan dan pengajaran agama di sekolah. 35
32 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 82.
33 Raya,  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa  Kolonial  hingga  Orde  Baru),” 234.
34 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 82-83.
35 Wathoni, 86.
Seiring  dengan  pendapat  di  atas,  ternyata  pondok  pesantren  pada  masa  ini  belum tersentuh  sama  sekali.  Pemberian  pengetahuan  pendidikan  Islam  terus  diajarkan  di  dalam pesantren.    Walaupun  keberadaan  pesantren  tidak  terpengaruh  oleh    pendirian  madrasah, namun  para  pemimpin  pesantren  dalam  hal  ini  kyai  tetap  saja  menganggap  bahwa  dualisme pendidikan terkait kelembagaan masih ada. 36 Beberapa waktu kemudian, madrasah-madrasah mulai didirikan pada pesantren tradisional atas anjuran dari pemerintah. Namun pada saat itu, beberapa  kalangan  pesantren  memrotes  secara  keras  karena  menganggap  pesantren  secara perlahan akan hilang dan terganti oleh keberadaan madrasah. 37
Atas dasar peraturan-peraturan yang telah diberlakukan, dapat disimpulkan jika masa pemerintah  orde  baru  semakin  gencar  mengupayakan  perbaikan-perbaikan  untuk menyelenggarakan  pendidikan.  Termasuk  diantaranya  pengintegrasian  sekolah  umum  dan madrasah  serta  perbaikan  penyelenggaraan  pesantren.  Selain  itu,  pemerintah  mulai menyetarakan  keberadaan  madrasah,  sekolah  umum  dan  pesantren.  Dengan  bantuan Kementerian  Agama  bagian  pendidikan,  penyelenggaran  pendidikan  agama  telah  diatur sebaik  mungkin  agar  tidak  terjadi  dualitas  pendidikan  lagi.  Meskipun  pada  kenyataannya anggapan  dualitas  tersebut  masih  tetap  ada  dalam  pandangan  tokoh  ulama  maupun  tokoh pendidikan umum.

## Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru
Bangsa Indonesia mengalami tahap baru setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada 1  Oktober  1965.  Fase  ini  dalam  catatan  sejarah  dikenal  sebagai  orde  baru. 38 Pemerintahan orde  baru  berupaya  untuk  menghentikan  dan  mengoreksi  penyelewangan  atas  Pancasila  dan UUD 1945. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil maupun spirituil juga merupakan salah satu misi pemerintahan orde baru. 39
Setelah  peristiwa  pemberontakan  oleh  kaum  komunis,  pemerintah  orde  baru  mulai bersungguh-sungguh  untuk  merealisasikan  cita-cita  Presiden  Soekarno  tentang  lembaga pendidikan  Islam  sebagai  tempat  untuk  pembentukan  kepribadian  bangsa  yang  masih terpengaruh  oleh  sisa-sisa  komunisme.  Cita-cita  tersebut  tertuang  dalam  Tap  MPRS  No.
36 Raya,  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa  Kolonial  hingga  Orde  Baru),” 234.
37 Raya, 235.
38 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 87.
39 Mart Gultom,  “Kebijakan Pendidikan  Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007),” 40.
XXVII/MPRS/1966  bab  II  pasal  3.  Untuk  itu  pengajaran  agama  di  sekolah  atau  madrasah harus lebih diperhatikan dan tetap mendapat perhatian. 40
Pada  masa  awal  orde  baru  ,  unsur  politik  dan  sentralistik  masih  mewarnai  konsep penataan  negara.  Bahkan  rancangan  pendidikan  dan  pelaksanaannya  tidak  lepas  dari  unsur tersebut.  Kebijakan  pemerintah  yang  berbau  politik  dalam  segala  hal  tersebut  menjadikan sekelompok  generasi  menolak  pandangan    dan  pemikiran  rezim  orde  baru  itu.    Sekelompok mahasiswa  itu  memelopori  penolakan  atas  semua  ketidakadilan  dan  kesewenang-wenangan. Kemudian,  setahap  demi  setahap  kemajuan  pendidikan  Islam  mulai  dirasakan  oleh  bangsa Indonesia. Dalam lingkup pesantren tradisional  mulai didirikannya madrasah sebagai tempat belajarnya.    Berbagai  kurikulum  dan  penyetaraan  madrasah  dengan  sekolah  umum  mulai dirasakan setelah tahun 1959. 41
Kemudian,  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  madrasah,  Departemen Agama  mengeluarkan  kebijakan  yang  cukup  mendasar  berupa  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  3  menteri  ,  yaitu  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Menteri  dalam  Negeri  dan Menteri  Agama  yang  berisi  solusi  terhadap  pengakuan  keberadaan  madrasah  yang  menjadi kekhawatiran  masyarakat  dan  juga  kepastian  pendidikan  madrasah  yang  mengarah  pada sistem pendidikan nasional yang terintegrasi. 42
Dalam  mengevaluasi  pendidikan  di  Indonesia,  gagasan  terkait  diwajibkannya pendidikan  agama  di  sekolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi  masih  menjadi  pokok pembahasan yang dikemukakan oleh MPRS. 43 Masuk era 90-an, muncullah UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang berisi perwujudan dari misi pemerintah dalam rangka  memperkecil  pola  dualisme  dalam  bidang  pendidikan. 44 Dalam  rangka  mencapai tujuan  bangsa  Indonesia,  keberadaan  lembaga  baik  lembaga  pendidikan  maupun  sosial menjadi  pusat  perhatian  pada  masa  itu. 45 Adapun  kurikulum  yang  berlaku  selama
40 Raya,  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa  Kolonial  hingga  Orde  Baru),” 237.
41 Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru,” 182-183.
42 Yuningsih, 184.
43 Saiful  Anwar,  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  (Zaman  Orde  Baru Dan Reformasi),” Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam Vol 6, no. 2 (August 1, 2019): 89.
44 Raya,  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa  Kolonial  hingga  Orde  Baru),” 328.
45 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 90.
pemerintahan  orde  baru  meliputi  kurikulum  1968,  kurikulum  1975,  kurikulum  1984  serta kurikulum 1994 yang memasukkan bahasa daerah masing-masing. 46
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  simpulkan  bahwa  pendidikan  orde  baru  khususnya pendidikan  Islam  mengalami  kemajuan  yang  cukup  signifikan.  Dibuktikan  dengan dikeluarkannya kebijakan terkait konvergensi dan integrasi pendidikan Islam dan pendidikan umum.  Lebih  dari  itu,  pemerintah  juga  peduli  terhadap  perkembangan  pesantren  dengan memperhatikan  status  kelembagaannya.  Pemerintah  juga  memberikan  pembaharuan- pembaharuan pada kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia.

## Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi
Dengan  latar  belakang  peristiwa  moneter  bangsa  indonesia  tahun  1998,  menjadikan kekuasaan  Soeharto  beralih  tangan  pada  K.H.  Abdurrahman  Wahid  (Gusdur).  Berbagai wacana  dilakukan  dalam  rangka  menyelaraskan  pelaksanaan  pendidikan  di  Indoseia. Diantaranya mengubah nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan  Nasional  .  Namun,  kebijakan  tersebut  berakhir  sebagai  wacana  saja  dan  tidak dapat direalisasikan. 47
Pada era reformasi, pemerintah RI mengeluarkan sebuah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003  sebagai  pengganti  UU  No.  2  Tahun  1989.  Dari  UU  tersebut  diketahui  bahwa  setiap siswa berhak memperoleh pengajaran agama oleh guru yang seagama. Selain itu, UU ini juga berisi  pengakuan  bahwa  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  pesantren  setara  dengan pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umum. 48
Pengesahan  RUU  RI  No.  20  Tahun  2003  sejatinya  tidak  berjalan  dengan  lancar dikarenakan munculnya perdebatan dikalangan anggota DPR. Masing-masing golongan DPR menginginkan  agar  diintegrasikannya  pola  pikir  dan  kepentingannya  untuk  diakomodasikan dalam  sistem  pendidikan  nasional,  termasuk  di  dalamnya  terkait  pendidikan  agama.  Kaum Nasrani  dan  golongan  komunis  menolak  pendidikan agama  masuk  dalam  sistem  pendidikan nasional, hal ini didasarkan pada alasannya agar sewaktu-waktu bisa dicabut tanpa melibatkan DPR. 49
46 Anwar,  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  (Zaman  Orde  Baru  Dan Reformasi),” 89.
47 Mart Gultom,  “Kebijakan Pendidikan  Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007),” 44.
48 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 94-95.
49 Mart Gultom,  “Kebijakan Pendidikan  Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007),” 45.
Terlepas  dari  perdebatan  pengesahan  RUU  Sisdiknas  tersebut.  Umat  Islam  merasa bersyukur  karena  pendidikan  Islam  kini  mulai  diakui  dalam  sistem  pendidikan  nasional setelah  sekian  lama  kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Dengan  pengesahan  RUU tersebut maka saat ini pendidikan Islam memiliki status yang sama dengan pendidikan umum dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Selaian  itu,  madrasah  diniyah  dan  pesantren  juga  mulai mendapat  pengakuan  dari  pemerintah  Indonesia  dengan  alasan  keduanya  merupakan  wujud atau bentuk dari pendidikan keagamaan. 50
Regulasi  pendidikan  Islam  selanjutnya  muncul  berkaitan  dengan  profesi  guru  dan dosen  yang  sudah  selayaknya  memeperoleh  kesejahteraan  dan  apresiasi  baik  dari perlindungan maupun jaminan hak dalam kesejahteraannya. Peraturan tersebut termuat dalam Undang-Undang  RI  No.  14  Tahun  2005.  Kemudian  selanjutnya  juga  menyusul dikeluarkannya UU RI No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. 51
Berbagai kurikulum pendidikan diberlakukan dengan sifatnya yang lebih beragam dan menyesuikan  kebutuhan  siswa  serta  masyarakat.  Adapun  kurikulum  yang  diberlakukan setelah berakhirnya masa orde baru diantaranya  Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (2006).  Sampai  pada  tahun  2013,  kurikulum  2013 menjadi  kurikulum  terakhir  yang  dipakai  hingga  saat  ini.  Dalam  implementasinya  di  dunia pendidikan,  kurikulum  2013  merupakan  pengembangan  dari  kurikulum  sebelumnya  sebagai jawaban  atas  tuntutan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  mengacu  pada  Standar  Nasional Pendidikan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  (IPTEK)  yang  semakin  canggih. 52 Dengan diakuhinya  madrasah  diniyah  dan  juga  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  dalam  sistem pendidikan nasional, maka pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam semakin maju dan  juga  pesat. 53 Selain  hal  tersebut  samping  hal  tersebut  juga  dapat  diketahui  bahwa penyeragaman materi, status kelembagaan maupun kurikulum lebih mendapat perhatian yang lebih eksklusif pada masa reformasi ini.
50 Mart Gultom, 46.
51 Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia , 95-96.
52 Hoddin,  “Dinamika Politik Pendidikan Islam  Di  Indonesia; Studi  Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.,” 28.
53 M Mukhibat, “The Teaching Management and Study of Hadith: Method, Contents, and Approaches” 24 (2019): 11.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika pendidikan Islam telah  mengalami  kemajuan  setahap  demi  setahap.  Meskipun  pada  masa  pra  kemerdekaan pendidikan  Islam  mengalami  diskriminasi  yang  sangat  menimbulkan  keresahan  bagi  rakyat pribumi.  Kemudian  pasca  kemerdekaan  dinamika  pendidikan  Islam  mulai  berupaya  untuk terselenggara  di  lembaga-lembaga  pendidikan  baik,  di  pondok,  pesantren,  surau,  langgar, madrasah  bahkan  di  sekolah  umum.  Kebijakan  dari  proses  penyelenggaraan  sampai dikeluarkannya  regulasi  terkait  sistem  pendidikan  nasional  diberlakukan  demi  upaya  untuk menghilangkan  dualistis  pendidikan  yang  mulai  mengakar  sejak  masa  kolonial  pada pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Saiful. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi).” Al-I’tibar :  Jurnal  Pendidikan  Islam Vol  6,  no.  2  (August  1, 2019).
Hanipudin, Sarno. “Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa.” Matan: Journal of Islam and Muslim Society Vol 1, no. 1 (October 26, 2019): 39. Hoddin,  Muhammad  Sholeh.  “Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia;  Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.” Jurnal Ilmiah Iqra’, Vol 14, no. 1 (2020).
Ikhwan,  Afiful.  “Kajian  Sosio-Historis  Pendidikan  Islam  Indonesia  Era  Reformasi.” Jurnal Edukasi Vol 5, no. 1 (June 2017).
Khoiri, Nur. Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model Dan Pendekatan . Semarang: SEAP Publhising, 2017.
Kosim,  Mohammad.  “Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Sekolah  Pada  Masa  Orde
Lama.” Karsa Vol 22, no. 1 (June 2014): 20.
Mart Gultom,  Fadly. “Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
Mukhibat,  M.  “The  Teaching  Management  and  Study  of  Hadith:  Method,  Contents,  and Approaches” 24 (2019): 11.
Mukhibat,  Mukhibat.  “Virtual  Pesantren  Management  in  Indonesia:  In  Knowing  Locality,
Nationality,  and  Globality.” Dinamika  Ilmu:  Jurnal  of  Education 20,  no.  1  (2020): 123–32.
Putra  Daulay,  Haidar. Sejarah  Pertumbuhan  Dan  Perkembangan  Pendidikan  Islam  Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2007.
Raya,  Moch  Khafidz  Fuad.  “Sejarah  Orientasi  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Dari  Masa Kolonial hingga Orde Baru).” Jurnal Pendidikan Islam Vol 8, no. 2 (November 2018): 15.
Rohman,  Miftahur.  “Kebijakan  Pendidikan  Islam  Masa  Penjajahan  Jepang.” Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Hikmah Vol 2, no. 1 (September 2018). Wathoni, Kharisul. Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia . Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.
Yuningsih, Heni. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru.” Jurnal Tarbiya Vol 1, no. 1 (2015).