Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:

## BUREAUCRATIC INTERACTION OF GOVERNMENTS IN DEVELOPMENT IN THE COASTAL AREA OF MUNCAR, BANYUWANGI REGENCY

## INTERAKSI  BIROKRASI  PEMERINTAH  DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH PESISIRAN MUNCAR  KABUPATEN BANYUWANGI

## DWI AYU ITA PURNAMASARI
Guru sejarah SMA NU Nurul Falah dwiayuita49@gmail.com (*) Corresponding Author +62 823-3119-3233 How to Cite: Ayu. (2018). Title of article. Santhet, 2(2), 1-15.                                doi:
Abstract Received : Revised   : Accepted: Keywords: 28 Juni 2018 30 september 2018 30 oktober 2018 Interaksi ; Birokrasi; LSM; This  research  is  motivated  by  a  tendency  shown  by  NGOs,  namely  their  clear vision  and  mission  began  to  side  with  community  development.  During  the  New Order  era,  their  existence  was  more  positioned  as  an  institution  that  always inconvenienced  every  government  policy.  Synergy  or  good  cooperation  patterns between  the  Government  Bureaucracy  and  LPIP  (NGOs)  are  very  important  in empowering coastal communities. The purpose of this study is to obtain accurate information about the community's response to the development efforts carried out by  the  government  and  NGOs.  The  research  method  used  in  this  research  is descriptive qualitative research. The results showed that: 1). LPIP NGOs in dealing with  several  conflicts  offer  a  different  approach,  namely  using  an  approach strategy  that  places  the  community  as  the  main  actor  by  involving  them (community leaders, bureaucracy, entrepreneurs) as mediators.

## PENDAHULUAN
Bagi  negara  berkembang  seperti halnya  Indonesia,  pembangunan  tidak  saja menjadi  sebuah  paradigma  (pandangan keilmuan)  melainkan  juga  menjadi  ideologi (pandangan  politik)  dan  bahkan  mitos (tahayul)  (Mas‟ud,  2004).  Ketika  Indonesia merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945, keadaan  amat  memprihatinkan,  tertinggal bukan  hanya  dalam  hal  kesejahteraan  tapi juga peradaban. (Siagian 2006) berpendapat bahwa  pembangunan  adalah  suatu  usaha atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan  yang  berencana  yang  dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah  menuju  modernitas  dalam rangka pembinaan bangsa .
Syambi  (1986)  berpendapat  bahwa pembangunan merupakan proses perubahan sistem  direncanakan  dan  pertumbuhan menuju ke arah perbaikan yang berorientasi pada  modernitas,    nation  building,  dan kemajuan  sosial  ekonomi.    Sementara konsep pembangunan dari Briant dan White (1987)  dalam  Prayitno  (2002)  mencakup pengertian menjadikan (being) dan mengerjakan  (doing).  Ini  berarti  proyek  dan program pembangunan bukan saja membuahkan  perubahan-perubahan  fisik yang kongkrit, melainkan juga menghasilkan sesuatu  dengan  cara  tertentu.  Sehingga rakyat  memperoleh  kemampuan  yang  lebih besar  untuk  memilih  dan  memberikan tanggapan  terhadap  perubahan-perubahan tersebut.
Selanjutnya perubahan yang terjadi dapat  memberi  kontribusi  pada  potensi- potensi  dasar  kebutuhan  manusia  yang membutuhkan rasa keadilan. Sementara itu, Arsyad  (1999)  memberikan  definisi  atau pengertian pembangunan yang lebih spesifik yang mengarah pada pembangunan wilayah atau daerah dengan sebutan “pembangunan ekonomi  daerah”  dimana  pembangunan tersebut  diartikan  sebagai  proses  atau hubungan  sinergi  antara  pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya- sumber daya yang ada.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Dan  membentuk  suatu  pola kemitraan  dengan  pihak  swasta  (dunia usaha maupun kelompok masyarakat dalam hal  ini  LSM)  untuk  menciptakan  lapangan kerja  baru  ataupun  peningkatan  kegiatan usaha  masyarakat  yang  telah  ada  dalam wilayah tersebut sebagai upaya merangsang pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Dari  pengertian  pembangunan  di atas,  jelaslah  bahwa  suatu  kegiatan pembangunan  yang  dilakukam  secara sistematis dengan melibatkan semua elemen masyarakat  dilaksanakan  secara  terpadu untuk  mencapai  tujuan  dalam  rangka kemakmuran  masyarakat.  Pembangunan merupakan  suatu  proses  perubahan  taraf hidup,  dari  yang  kurang  mampu  secara ekonomi menjadi lebih mampu. Jika  diamati  secara  teliti  proses pembangunan  yang  terjadi  di  dunia  ketiga, juga  termasuk  Indonesia  telah  gagal membentuk distribusi pemerataan kesejahteraan  bagi  masyarakat  terutama pada  golongan  masyarakat  kelas  bawah. Ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah dan  daerah  pun  kian  nampak  disebabkan oleh gagalnya pihak pertama pembangunan atau  birokrat  dalam  mejalankan  kebijakan pembangunan  atau  juga  sektor  kedua pembangunan  melalui  mekanisme  pasar dalam penciptaan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Staniland  (1995)  dalam    Elyas (2001)  menjelaskan;  penyebab  dari  political failure  tersebut  adalah  akibat  dari pembuatan  struktur  kebijakan  negara  yang dilakukan oleh birokrat sebagai administrator pembangunan  yang  tidak  berpihak  pada kaum  miskin,  orientasi  pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan (economic growth) cenderung menguntungkan  lingkaran  kapitalisme  dan elit  yang  berkuasa,  sehingga  kekayaan negara  hanya  dimiliki  oleh  segelintir  orang saja. Senada dengan pendapat diatas Abdul Wahab  (2001)  menambahkan  bahwa besarnya dominasi negara dalam perencanaan pembangunan telah mengabaikan peran serta kekuatan masyarakat  dalam  proses  pembuatan kebijakan negara. Orde  Baru  dalam  perjalanan sejarahnya,  telah  berupaya  melakukan pembangunan  berencana  bagi  rakyat Indonesia  khususnya  antara  tahun  1970-an hingga  pertengahan  tahun  1980-an.  Yang dilakukan  pertama  kali  adalah  melakukan pembangunan  secara  kolosal  dan  dibiayai oleh  negara,  pasalnya  karena  rakyat memang  tidak  berdaya.  Tujuan  pemerintah adalah  membangun  kekuatan  dari  rakyat dan  kelak  menyerahkan  kekuatan  tersebut kepada  rakyat  dan  rakyat  membangun dengan  mandiri.    Sayangnya,  setelah  25 tahun  Orde  Baru  membangun,  tahun  1997 terjadi krisis ekonomi yang meluluhlantahkan pembangunan  ekonomi  yang  sampai sekarang belum bisa diatasi seluruhnya. Mas‟ud  (2004)  berpendapat  bahwa kekeliruan  utama  Orde  Baru  adalah  gagal dalam  memenuhi  janjinya  kepada  rakyat. Pada  awal  pembangunan,  janji  yang dirumuskan  dalam  kebijakan  pembangunan adalah  pembangunan  yang  yang  berbasis rakyat.  Komitmennya  adalah  masyarakat pedesaan  dan  pembangunan  yang  tidak meninggalkan  sektor  agraris-agroindustri. Pada tahun 1990 an komitmennya dilanggar, dengan  munculnya  kebijakan  politik  yang lebih  mementingkan  sektor  modern  yang hanya  dikuasai  sekelompok  kecil  individu dan  kelompok  elit  bisnis  tertentu  serta tergantung kepada sumber-sumber dari luar negeri,  baik  sumber  kapital,  bahan  baku, teknologi hingga sumber daya manusia. Pembangunan melahirkan kemajuan di berbagai segi kehidupan, tetapi jika  tidak  ditangani  secara  koprehensip- integral  akan  melahirkan  kemelaratan. Dalam  arti  fundamental  ekonomi  yang dibangun  yang  selama  ini  dibanggakan ternyata rapuh dan memberikan kesengsaraan  baru  bagi  masyarakat Indonesia.  Krisis  belum  usai,  dan  tentu  kita sebagai  manusia  akan  terus  mencari  jalan keluar  agar  akar  krisis  ini  dapat  diatasi dengan mudah. Memang tidak banyak orang yang  menyadari  kata    Chaniago  (2002) bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi selama kurang lebih sembilan tahun terakhir Orde  Baru  digerakan  bukan  oleh  sektor ekonomi  yang  berbasis  pada  kekuatan sumber  daya  manusia,  teknologi,  atau
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
permodalan  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Tetapi    pertumbuhan  ekonomi tersebut  lebih  banyak  digerakan  oleh meningkatnya  konsumtifisme  dikalangan masyarakat  menengah-ke  atas,  pesatnya pertumbuhan sektor-sektor “non-trade goods” seperti berbagai jenis bisnis properti, karena  komersialisasi  ruang  dan  lokasi- lokasi  strategis  dan  pada  beberapa  kasus karena mengkomersialisasikan sektor-sektor publik  demi  kepentingan  segelintir  orang tadi. Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan  ekonomi  seperti  dijelaskan  di atas,  tentu  tidak  mengakar  dalam masyarakat.  Karena  masyarakat  Indonesia yang  tinggal  di  pedesaan  tidak  menikmati dan merasakannya. Sesungguhnya pembangunan  yang  berorientasi  pada pertumbuhan  yang  demikian,  menunjukkan kelemahan  dalam  menciptakan  struktur ekonomi  yang  kuat  atau  mampu  mengatasi berbagai  masalah  kemiskinan  di  Indonesia.
Dalam  hal  ini  yang  bertanggung  jawab terhadap  gagalnya  pembangunan  tersebut adalah  di  pihak  pemerintah  dan  pengusaha sebagai aktor pertama dan kedua. Merekalah yang menyebabkan akar krisis  dan  masalah  pembangunan  tidak kunjung  usai  sampai  hari  ini.  Fundamental ekonomi yang dibangun tidak memberi bobot kemajuan  yang  berarti  bagi  masyarakat, akibatnya  lahirlah  apa  yang  disebut kemiskinan  dan  kemelaratan.  Jika  ditelusuri lebih  jauh  tentang  aktivitas  LSM,  baik  sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan kita akan  mendapatkan  suatu  gambaran menyeluruh perihal kehadiran LSM tersebut. Dalam  kancah  pembangunan  di  Indonesia, bukan hal baru. Organisasi Non Pemerintah sebagai lembaga yang bergerak dibidangpengembangan  masyarakat  telah ada sebelum kemerdekaan. Fenomena LSM di  Indonesia  sebenarnya  telah  berlangsung sejak  awal  abad  ke  20.  Mula-mula  diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908,  kemudian  disusul  dengan  organisasi- organisasi  lainnya,  baik  yang  bersifat  lokal maupun nasional. Rahardjo dalam Budairi (2002:68),  mengatakan  bahwa  Boedi Oetomo  yang  lahir  1908  disebut  sebagai
LSM  pertama  di  Indonesia.  Kehadiran Organisasi  Non  Pemerintah  tadi  telah memberi  wacana  dan  inspirasi  terhadap gerakan LSM di Indonesia. Pada tahun 1950 an  mulai  bermunculan  LSM-LSM  di Indonesia  yang  tidak  dapat  dipisahkan dengan  perkembangan  lembaga  donor internasional  yang  pada  tahun-tahun tersebut  mulai  bermaksud  mengembangkan kegiatan-kegiatannya  ke  negara-negara dunia  ketiga,  termasuk  Indonesia.  Fakta  ini bisa dilihat ketika PKBI didirikan di Indonesia yang menurut kalangan aktivis LSM sebagai lembaga  yang  pertama  ada  di  Indonesia yang  juga  merupakan  keinginan  dari  IPPF (sebuah  lembaga  sosial  internasional  yang bergerak  dibidang  kesehatan  reproduksi mengembangkan  di  Indonesia  sebagai program  bantuan  untuk  lembaga  keluarga berencana. Di  masa  Orde  Baru,  dapat  disebut LSM  tumbuh  dan  berkembang  sebagai sparing  partner  bagi  pemerintah  dalam Pembangunan yang menggunakan pendekatan modernisme, meskipun menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi,  tapi tidak  cukup  mengembangkan  pemerataan baik  pemerataan  partisipasi  maupun  hasil hasil  pembangunan.  Salah  satu  dimensi pertumbuhan  LSM  pada  masa  Orde  Baru adalah  kaitannya  dengan  lembaga-lembaga atau  LSM-LSM  luar  negeri  yang  datang  ke Indonesia  yang  pada  umumnya  bertujuan pengembangan masyarakat.
Era  80-an  kata    Budairi  (2002:76)
merupakan  era  kebangkitan  LSM  dimana sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  yang mendorong  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Kegiatan LSM tersebut, baik yang  dilakukan  sendiri-sendiri  maupun bekerjasama dengan pemerintah telahmencakup banyak sektor seperti; usaha kecil  dan  sektor  informal,  usaha  bersama dan  perkoperasian,  industri  kecil  dan perkreditan,  kesehatan,  penyediaan  air bersih  dan  sanitasi,  perbaikan  lingkungan pedesaan  dan  perkotaan  dan  lain sebagainya.
Ornop (LSM) yang diharapkan tidak bekerja  untuk  kepentingan  partai  atau golongan  dan  juga  untuk  kepentingan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
pemodal raksasa lembaga internasional atau ornop  yang  tidak  tenggelam  dalam  politik porposal. Akan tetapi, harus diakui apa yang dikemukakan      Petras  (2001)  dalam
Hartiningsih (Kompas:29) bahwa telah terjadi polarisasi dalam ornop.  Pertama ornop yang aktif  mempromosikan  neoliberalisme.  Jenis ornop  ini  biasanya  bekerjasama  dengan proyek  besar  bank  dunia,  USAID  dan berbagai lembaga dana internsional lainnya. Kedua,  ornop  reformis  yang  menerima pendanaan  skala  menengah  dari  lembaga- lembaga  sosial  demokratik  dan  pemerintah regional  dan  lokal  yang  progresif  untuk mendanai  proyek-proyek  perbaikan  dan untuk  mengoreksi  pasarbebas.    Ketiga, Ornop  radikal  yang  terlibat  dalam  gerakan- gerakan  anti  globalisasi,  anti  rasis  dan sebagainya. Ada  kecenderungan  LSM-LSM yang  mempunyai  visi  dan  misi  yang  jelas mulai  memposisikan  diri  mereka  dan berpihak  pada  pengembangan  masyarakat.
Hanya  saja  kehadiran  mereka  di  era  Orde Baru  lebih  banyak  diposisikan  sebagai lembaga  yang  selalu  merepotkan  setiap policy  pemerintah,  bahkan  selalu  dicurigai setiap  ruang  geraknya.  Ada  oraganisasi- organisasi  sejenis  seperti  PKK  dan  Karang Taruna  bentukan  pemerintah  yang  sama- sama  berorientasi  masyarakat  bawah/akar rumput,  tapi  kehadiran  mereka  lebih merupakan  perpanjangan  tangan  dari pemerintah  yang  mempunyai  misi  khusus dalam mensukseskan program pemerintah. Oleh karenanya tidak mengherankan  jika  di  lapangan  terjadi perbedaan cara dan misi pelayanan kepada masyarakat  terutama  peran  pemberdayaan masyarakat  yang  dilakukan  oleh  LSM  dan lembaga  bentukan  pemerintah  tadi.    Tidak dapat  dipungkiri  kalau  aktivitas  LSM  lebih mengenai  sasaran  dibanding  Lembaga bentukan  pemerintah  termasuk  didalamnya birokrasi pemerintahan di daerah. Salah satu bentuk kegiatan LSM yang sangat menonjol adalah  dapat  merangsang  tumbuhnya kesadaran  partisipasi  masyarakat  dalam membangun  dirinya  dan  keluarganya  dan lingkungannya  yang  selama  ini  kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terjadinya perbedaan ini dimungkinkan  karena  ketidaksamaan  visi, misi  dan  program  antar  keduanya,  selain kebebasan ruang gerak yang melatarbelakangi. Saatnya sekarang pemerintah  harus  merubah  pandangan terhadap kehadiran LSM, bahwa kehadirannya  juga  merupakan  salah  satu solusi dari lembaga di luar negara (birokrasi pemerintahan)  yang  dapat  memberi  peran pemberdayaan  kepada  masyarakat.    Apa yang  telah  digambarkan  di  atas,  ternyata desa-desa  (6  desa)  pantai/  pesisir  di Kecamatan  Muncar  Kabupaten  Banyuwangi yang  menjadi  lokasi  penelitian  telah  terjadi pembenaran  bahwa  di  desa-desa  tersebut telah  berjalan  dengan  apa  yang  disebut intervensi  pembangunan  yang  bersifat sektoral  strategis  di  bidang  pemberdayaan masyarakat pesisir (rumah tangga perikanan), baik oleh Birokrasi Pemerintahan (Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  kabupaten ataupun  Lebaga  Pemerintah  lainnya) maupun  (LSM)  Lembaga  Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP).
Kegiatan  yang  mereka  lakukan sebenarnya  merupakan  upaya  untuk mencari  jalan  dalam  mengatasi  persoalan hidup yang dihadapi oleh masyarakat 6 desa pantai,  Kecamatan  Muncar  Kabupaten Banyuwangi.  Masalah  yang  menjadi  pokok perhatian  yang  harus  dapat  diungkapkan dalam  penelitian  ini  adalah  “Bagaimana upaya  pemerintah  melalui  kebijakannya memberdayakan  masyarakat  Pesisir  dalam usaha  meningkatkan  kesejahteraannya. Bagaimana upaya LSM LPIP memberdayakan  masyarakat  Pesisir  dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, Bagaimana  sinergi  atau  pola kerjasama yang dilakukan Birokrasi Pemerintah  dan  (LSM)  LPIP  dalam memberdayakan  masyarakat  pesisir  dan bagaimana  masyarakat  merespon  dan memberi makna terhadap upaya pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  negara (birokrasi) maupun LSM”.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor  dalam Moleong,  penelitian  kualitatif  merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati  (mursidi,  2018).  Pendekatannya diarahkan  pada  latar  dan  individu  secara holistik  (utuh).  Dalam  hal  ini  peneliti  tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi  kedalam  variabel  atau  hipotesis, tapi  perlu  memandangnya  sebagai  bagian dari suatu yang utuh (Moleong, 2000). Fokus  penelitian  adalah  penetapan masalah  yang  menjadi  pusat  perhatian, karena  itu  fokus  penelitian  terkait  erat dengan perumusan masalah yang sekaligus menjadi  acuannya.  Berkaitan  dengannya maka  fokus  penelitian  ini  adalah:  Upaya Birokrasi Pemerintah dalam pemberdayaan  masyarakat  pesisir, Upaya  Lembaga  Pengembangan  Industri Pedesaan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir,  Bentuk  kerjasama  (sinergi)  yang dilakukan  oleh  Birokrasi  Pemerintah  dan Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam  Pembangunan  masyarakat  pesisir: Bagaimana bentuk kerjasamanya; Bagaimana  prosesnya,  dan  sampai  pada pelaksanaannya. Bagaimana pola interaksinya  apakah  yang  terjadi  lebih nampak  „‟konfliknya‟‟  atau  „‟kerjasama‟‟  atau „‟persaingan‟‟.  espon  atau  tanggapan masyarakat  terhadap  upaya  pemberdayaan baik  yang  dilakukan  oleh  Birokrasi Pemerintah maupun Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan. Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah 6 desa pantai di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yang sekaligus  sebagai  sasaran  /kelompok dampingan dari Lembaga Pengembangan  Industri  Pedesaan (LPIP). Desa-desa tersebut merupakan  kelompok  binaan  LSM dan  juga  sasaran  program/kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  yang  masih  tertinggal jauh dari segi kesejahteraan.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Deskripsi LSM Lembaga Pengembangan  Industri  Pedesaan Yayasan Lembaga Pengembangan Industri  Pedesaan  atau  yang disingkat  dengan  “LPIP‟‟  didirikan  pada tanggal  11  Pebruari  1988  di  bawah  Notaris Wachid Hasyim, SH dengan dokumen resmi no.  23  di  Surabaya,  bersifat  Independen. LPIP  berasaskan  Pancasila.  Tujuan pendirian Yayasan tersebut untuk memberikan motivasi dan pembinaan dalam pengembangan  industri  kecil  di  pedesaan sehingga  dapat  tumbuh  dan  berkembang secara  sehat,  mandiri  dan  profesional  (AD dan  ART:1).  Berpijak  pada  tujuan  yang disebutkan  di  atas  LSM  Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan memandang  bahwa  perkembangan  industri nasional  kebanyakan  dikuasai  pihak  swasta dan  konsentrasi  mereka  adalah  industri besar dengan menggunakan teknologi tinggi. Satu dari konsekuensi yang penting adalah keberadaan jenjang dari perkembangan  industri  besar,  menengah dan  kecil.  Kondisi  semacam  ini  tidak menguntungkan  perkembangan  ekonomi dan sosial secara nasional. Dengan semakin bertumbuhnya perekonomian nasional khususnya sektor industri, maka persaingan usaha  semakin  kompetitif  antara  industri besar,  menengah  dan  kecil.  Disamping  itu dalam  perspektif  ekonomi  global    akan berdampak  pada  lesunya  industri/kelompok usaha  menengah  dan  kecil.  Kondisi  ini  jika tidak  diantisipasi  lebih  dini,  maka  kelompok industri  menengah  dan  kecil  terlebih  di pedesaan yang jauh dari tekhnologi modern dan  modal  yang  terbatas  akan  semakin terpuruk bahkan gulung tikar.
Memperhatikan  persoalan  tersebut maka  LSM  Lembaga  Pengembangan Industri  Pedesaan  (LPIP)  mengambil  peran untuk membantu industri kecil terutama yang ada  di  pedesaan  dengan  beberapa pemikiran  yaitu:  pertama,  menyadari  bahwa peran  industri  kecil  sangat  besar  dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka usaha untuk mendorong, mengembangkan  dan  meningkatkan  kinerja industri  tersebut  sangat  diperlukan.  Kedua,
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
tanggung  jawab  untuk  pengembangan industri  kecil  tidak  hanya  tugas  pemerintah tetapi  juga  swasta  dan  institusi  lain  yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan  industri  kecil  di  masa mendatang. Usaha  mengembangkan  industri kecil  sangat  kompleks,  meliputi  aspek kemampuan, kualitas produk dan manajemen produksi, keuangan, pemasaran,  tekhnologi  dan  sebagainya. Ketiga,  menyadari  bahwa  partisipasi  yang efektif hanya dapat dilakukan melalui usaha- usaha  yang  teratur,  terprogram  dan  terus menerus.  Berdasar  tujuan  dan  hal-hal mendasar  yang  menjadi  prioritas  utama program dari LSM Lembaga Pengembangan Industri  Pedesaan  yaitu  program  yang sedang dan bahkan yang sudah dilaksanakan antara lain: 1. meningkatkan  pengetahuan  di bidang  pengembangan  industri, khususnya  industri  kecil  dan menengah; 2. pendidikan  kewirausahaan  yang terus menerus bagi generasi muda; 3. pendidikan keahlian dan manajemen bisnis untuk pengusaha di sektor ekonomi kelas bawah dan industri; 4. perkembangan  dinamika  kelompok di pedesaan untuk mengembangkan  aktivitas  ekonomi produktif; 5. perkembangan  kelompok  usaha industri  kecil  dan  tekhnologi sederhana untuk industri kecil; 6. mempererat kerjasama orang-orang yang mempunyai minat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Di  samping  tujuan  yang  sudah dikemukakan di atas yakni untuk menopang perekonomian  nasional  dengan  mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kecil di pedesaan,  LSM  Lembaga  Pengembangan Industri  Pedesaan  juga  merasa  terpanggil mengemban  misi  membangun  masyarakat. Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan ingin terlibat langsung membantu masyarakat  miskin  atau  yang  belum beruntung baik yang ada di desa maupun di perkotaan. Sejak  berdiri,  lembaga  ini  sudah menunjukkan  kinerja  yang  mengagumkan, terutama  dalam  hal  memberdayakan masyarakat  pedesaan.  Sudah  banyak  pula kegiatan  yang  dilakukan  yang  memberikan manfaat  positif  bagi  pengembangan masyarakat.
Kegiatan-kegiatan  yang  pernah dilakukan  dan  menunjukkan  hasil  yang memuaskan  antara  lain:  jaringan  distribusi air  bersih  dengan  sistem  pompa  air  di Mojokerto,  melatih  pekerja  lapangan  untuk tenaga  baru  dan  tenaga  konservasi pedesaan  di  daerah  Mojokerto  dan Surabaya,  tahun  1992  beberapa  kali menyelenggarakan  pendidikan  dan  latihan kewirausahaan  bagi  generasi  muda  Islam untuk  daerah  Bondowoso  dan  Jember, bekerjasama  dengan  BPD  HIPMI  Jawa Timur, Menyelenggarakan pendidikan keahlian  dalam  bidang  manajemen  bisnis pengusaha kelas bawah dan industri kecil di kabupaten  Sidoarjo,  Blitar,  Tulungagung bekerjasama dengan STIESIA INKINDO dan PTPXXIII.
Pengembangan usaha bagi industri kecil dan home industri di Muncar Kabupaten Banyuwangi  dengan  membentuk  kelompok kelembagaan serta mengadakan pendampingan, pembentukan dan pemantapan kelompok pengelolaan sumberdaya  perikanan  berbasis  komunitas (PSBK)  di  Muncar  Banyuwangi,  identifikasi masyarakat  pra  sejahtera  di  Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pendampingan  dalam  rangka  community Development  di  Muncar  Banyuwangi  dan lain-lain.  Yang kesemuanya  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat pedesaan  yang  saat  ini masyarakat  sedang menikmati manfaat dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan tersebut. 2. Peran  dan  Keterlibatan  Lembaga Pengembangan Industri PedesaanPeran  dan  Keterlibatan Lembaga  Pengembangan  Industri Pedesaan  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Pembangunan  dalam  konteks pemberdayaan  merupakan  komitmen  dan misi  utama  dari  Lembaga  Swadaya Masyarakat, karena pemberdayaan mengandung  makna  keterlibatan  komponen masyarakat  tanpa  ada  paksaan  tapi berdasarkan  kesadaran  dan  inisiatif  dari masyarakat  itu  untuk  membangun  dirinya. Kesadaran  itulah  yang  merupakan  potensi untuk  dikembangkan  agar  partisipasinya lebih  nyata.  Demikian  pula  peran  dan keterlibatan Lembaga Pengembangan Industri  Pedesaan  sebagai  salah  satu  LSM yang  bergerak  dibidang  pengembangan masyarakat  yang  juga  punya  komitmen terhadap pembangunan masyarakat. LPIP  adalah  sebuah  Lembaga Swadaya  Masyarakat  yang  mempunyai kepedulian  yang  tinggi  terhadap  masalah- masalah  sosial  ekonomi  masyarakat pedesaan.  Sesuai  namanya  LPIP  sangat peka  dan  komit  terhadap  masalah  industri kecil  pedesaan  yang  merupakan  sumber nafkah dari sebagian masyarakat Indonesia. Dalam  pemberdayaan  masyarakat  pesisir pembangunan dalam konteks pemberdayaan  merupakan  komitmen  dan misi  utama  dari  Lembaga  Swadaya Masyarakat, karena pemberdayaan mengandung  makna  keterlibatan  komponen masyarakat  tanpa  ada  paksaan  tapi berdasarkan  kesadaran  dan  inisiatif  dari masyarakat  itu  untuk  membangun  dirinya. Kesadaran  itulah  yang  merupakan  potensi untuk  dikembangkan  agar  partisipasinya lebih  nyata.  Demikian  pula  peran  dan keterlibatan Lembaga Pengembangan Industri  Pedesaan  sebagai  salah  satu  LSM yang  bergerak  dibidang  pengembangan masyarakat  yang  juga  punya  komitmen terhadap pembangunan masyarakat. LPIP  adalah  sebuah  Lembaga Swadaya  Masyarakat  yang  mempunyai kepedulian  yang  tinggi  terhadap  masalah- masalah  sosial  ekonomi  masyarakat pedesaan.  Sesuai  namanya  LPIP  sangat peka  dan  komit  terhadap  masalah  industri kecil  pedesaan  yang  merupakan  sumber nafkah dari sebagian masyarakat Indonesia. Fokus  kegiatannya  lebih  menitikberatkan pada  Industri  kecil,  home  industri  untuk berkembang  dalam  menopang  ekonomi
rumah  tangga.  LPIP  bersifat  nirlaba,  non sectarian  dan  bebas  dari  aliran  politik tertentu,  sudah  bekerja  lebih  dari  9 Kabupaten  di  Propinsi  Jawa  Timur. Bermacam-macam  kegiatan  yang  sudah dilakukan yang berkaitan dengan peningkatan  ekonomi  rumah  tangga  bagi keluarga-keluarga tani di pedesaan. Lembaga  ini,  semula  pada  saat berdirinya  menggunakan  dananya  sendiri untuk  kegiatan  sosialnya,  kemudian  dalam perkembangannya  karena  kesuksesannya membina kelompok sosial ekonomi produktif banyak yang melirik lalu membantu terutama yang  berasal  dari  lembaga-lembaga  amal internasional,  nasional  dan  juga  pemerintah melalui kerjasama pola kemitraan. LPIP merupakan lembaga pengembangan masyarakat yang memusatkan  perhatian  pada  masyarakat kurang mampu di pedesaan, denganmendasari  pada  keyakinan  bahwa masyarakat  kurang  mampu  di  pedesaan tersebut  dapat  memperbaiki  dirinya  dari lingkaran  kemiskinan  dengan  usaha penyadaran bahwa mereka memiliki potensi dan  daya  dukung  yang  sekali  waktu  dapat mandiri.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat mewujudkannya  LPIP  tidak  hanya  percaya pada  data  masyarakat  pra  sejahtera  yang dikeluarkan  dari  pemerintah,  tapi  mereka berusaha  turun  dan  mendata  keluarga miskin dengan cara dan kriteria yang mereka tetapkan  yang  menurut  ukuran  mereka bahwa  keluarga  tersebut  benar-benar  pra- sejahtera.
Dalam memberdayakan masyarakat pra-sejahtera,  LPIP  tidak  datang  dengan konsepnya sendiri, tapi konsep yang dibawa LPIP adalah keinginan dan kebutuhan serta kesadaran  yang  berasal  dari  masyarakat untuk  berbuat  apa  dalam  memperbaiki kehidupan  mereka  sendiri  dan  LPIP bertindak  sebagai  fasilitator.  LPIP  menjalin kerjasama dengan masyarakat pra- sejahtera,  untuk  meningkatkan  kapasitas dan  akses  keberbagai  fasilitas  dasar dansumber daya demi peningkatan kesejahteraan  mereka.  Dengan  kata  lain LPIP  dalam  melihat  persoalan  sosial ekonomi masyarakat pra-sejahtera dilakukan melalui kacamata masyarakat yang
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
diberdayakan  atau  melakukan  pekerjaan atau kegiatan melalui perspektif masyarakat, artinya  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat tentang pentingnya nilai tambah sebuah  produk  dari  industri  kecil  yang bermuara  pada  peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat. Berangkat dari perspektif pendekatan  penanganan  persoalan  sosial ekonomi  masyarakat  melalui  cara  pandang masyarakat  sebagaimana  diuraikan  di  atas, maka untuk memperlancar operasional atau aktivitas  LPIP,  seluruh  komponen  anggota, mulai dari unsur Pimpinan Lembaga/Yayasan  LPIP  telah  diikat  atau disyaratkan oleh Visi, Misi dan Strategi yang jelas  dan  terarah  sehingga  kinerja  mereka dapat diukur. Visi  dari LPIP adalah: seluruh masyarakat  pra-sejahtera/miskin  atau  yang belum beruntung, LPIP dapatmengembangkan  potensi  mereka secara  bertanggung  jawab  dan  utuh  dalam lingkungan  sosial  yang  beradab  dan  adil. Sedangkan,  misi  LPIP  adalah  mendampingi masyarakat pra-sejahtera/miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya membangkitkan  partisipasinya  dalam  usaha ekonomi  produktif  dengan  memandang masyarakat  sebagai  mitra  sebagaimana konsep  dan  pola  yang  sudah  ditetapkan melalui  visi  yakni  mengembangkan  potensi mereka  secara  bertanggung  jawab  yakni yang  berdayaguna  dan  berhasilguna  dan utuh dalam lingkungan sosial  yang beradab dan adil. Strategi  yang  digunakan  oleh  LPIP dalam  rangka  memberdayakan  masyarakat miskin dan konflik-konflik sosial khususnya di Muncar adalah sebagai berikut: 1. Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah  pendekatan  dan  metode yang  memungkinkan  masyarakat untuk saling berbagi, meningkatkan dan  menganalisis  pengetahuan mereka  tentang  kondisi,  membuat rencana tindak lanjut dan sekaligus mengaktualisasikan  rencana  tindak tersebut.  Melalui  metode  ini diharapkan  akan  ditemukan  secara tepat  tentang  kondisi  riil  kelompok sasaran pendampingan, yaitu
kelompok  nelayan  (rumah  tangga perikanan) atau forum masyarakat. 2. Institutional  and  Capacity  Building adalah  cara  untuk  membangun institusi  atau  lembaga  baik  dari struktur  dan  sistemnya  maupun kinerjanya.  Metode  ini  digunakan untuk mendorong kelompok nelayan  dan  kelompok  perikanan lokal, sehingga secara kelembagaan struktur dan sistemnya  mantap  dan  memadai sesuai dengan kebutuhan yang ada disertai  dengan  kinerja  yang  baik, aktif  bahkan  responsife  terhadap setiap gerak dan dinamika masyarakat. 3. Technical and Advisory Assistence, strategi  ini  digunakan  untuk meningkatkan  kemampuan  teknis dan  ketrampilan  para  pengurus lembaga kelompok nelayan (rumah tangga  perikanan)  dan  kelompok perikanan  lokal  untuk  menyusun sistem  manajemen  pengelolaan organisasinya. 4. Transactive  Process  adalah  suatu metode pembangunan atau pengembangan  masyarakat  yang mencoba  mentransaksikan  antara inisiatif  atau  nilai-nilai  dari  luar dengan  inisiatif  dari  nilai-nilai  lokal. Metode  ini  digunakan  untuk peningkatan kapasitas kelembagaan  kelompok  rumah tangga  perikanan  dan  juga  untuk menyusun kesepakatan- kesepakatan tentang aturan pengelolaan keanekaragaman hayati  laut  yang  berlaku  dalam masyarakat perikanan. 5. Social  Marketing,  metode  ini digunakan untuk sosialisasi aturan- aturan  kesepakatan  lokal  kepada semua masyarakat perikanan, yang telahdisepakati  wakil-wakilnya  di tingkat  kelompok  rumah  tangga perikanan. Selanjutnya lingkup kegiatan/aktivitas  Lembaga  Pengembangan Industri Pedesaan dalam rangka mengemban  visi  dan  misinya  seperti  yang
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
diuraikan di depan khusus yang memberikan perhatian  kepada  masyarakat  miskin pedesaan  dalam  hal  ini  Kelompok  nelayan (rumah  Tangga  perikanan)  6  desa  pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Masalah  yang  paling  menonjol  di  lokasi penelitian  tempat  dimana  LPIP  melakukan kegiatan  adalah  Kemiskinan/kesenjangan yang  nampak  antara  kelompok  masyarakat (kaya dan miskin), kerusakan dan perebutan sumber daya perikanan. Misi  pemberdayaan  atau  usaha- usaha  nyata  yang  dilakukan  oleh  LPIP adalah  hal-hal  sebagai  berikut:  1). Mendamaikan  kelompok  nelayan  (rumah tanga  perikanan)  yang  konflik  akibat perebutan  sumber  daya  perikanan;  2). Pemberdayaaan dan Pemantapan Kelompok Pengelolaan  Sumberdaya    Perikanan Berbasis  Komunitas  (Kelompok  PSBK), dalam  rangka  peningkatan  pendapatan masyarakat  dengan  cara  membentuk kelompok usaha produktif atau mengembangkan kelompok  yang sudah ada kearah  yang  lebih  sehat  dan  mandiri  dan mencari  akses  pasar,  akses  modal  dan teknologi  dan  sosialisasi  manfaat  tanaman bakau/mangrove  dan  usaha  penanaman kembali  oleh  masyarakat;  3).  Sanitasi Lingkungan.  LSM-LPIP  terus  melakukan pemantauan  dan  juga  kegiatan-kegiatan dampingan  serta  melayani  konsultasi terhadap kelompok-kelompok dampingan. Kelompok-kelompok usaha produktif yang sudah berjalan tersebut, telah melewati  pelatihan-pelatihan  manajemen organisasi,  bagaimana  mengembangkan usaha,  bagaimana  peluang  pasar  dan pengenalan teknologi. Usaha-usaha tersebut memang  ada  yang  gagal,  dan  yang  gagal tersebut  sebenarnya  lebih  merupakan ketidakkompakan  para  anggota  dan ketersediaan  sarana  pendukung.  Sesuai dengan visi, misi dan strateginya, LSM-LPIP telah  memfokuskan  pada  kegiatan-kegiatan yang  produktif  yaknimendorong  serta melibatkan  masyarakat  pesisir  yang  belum beruntung/miskin  dalam  setiap  kegiatan seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dan mendorong  pula  untuk  mengadakan kegiatan  alternatif  yang  produktif  lewat
kelompok  usaha  yang  ada  untuk  berjaga- jaga apabila musim paceklik tiba.
Memang harus diakui bahwa usaha yang  dilakukan  oleh  LPIP  tersebut  tidak seratus  persen  diterima  masyarakat  6  desa pesisir.  Kecurigaan  dan  sikap  masa  bodoh dari  sebagian  masyarakat  menjadi  kendala utama  dalam  setiap  upaya  dan  program yang  dilakukannya.  Peran  dan  keterlibatan LSM-LPIP  di  enam  desa  pesisir,  juga diarahkan  untuk  menangani  masalah lingkungan  yang  kurang  sehat,  seperti membuang  sampat  tidak  pada  tempatnya, limbah  industri  yang  tidak  terkendali,  serta limbah-  limbah/sampah  yang  berasal  dari nelayan yang tidak terkontrol.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu dukungan dan keterlibatan LSM-LPIP dalam bentuk  fisik  maupun  non  fisik.  Keterlibatan dalam  bentuk  fisik  seperti  membangun  bak sampah  permanen,  perbaikan  MCK  umum, membuat  TPS-TPS  baru  yang  kecil  yang gampang dipindah-pindah, misalnya gerobak sampah  dan  pemetaan  sumber  air  bersih.
Dalam  bentuk  non  fisik  yaitu  sosialisasi manfaat  hidup  sehat  dilihat  dari  sudut pandang agama, karena masyarakat Muncar adalah masyarakat yang agamis. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan  yang  melayani  rakyatnya  dan senantiasa berada bersama rakyatnya. Yang juga  sebuah  kehidupan  demokrasinya bermakna  “dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk  rakyat”.  Pemerintahan  yang  baik adalah pemerintahan yang demokratis.
Sebuah  negara  yang  sangat  besar dan  luas  seperti  Indonesia,  memerlukan desentralisasi  pemerintahan.  Pemerintahan yang terdesentralisasi dan otomatis terotonomi menjadikan unit-unit pelayanannya  (sejak  perencanaan  hingga pelaksanaan) berada didekat rakyat. Dan ini yang  diamanatkan  UU  No.  22  tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang sekarang  sedang  dalam  taraf  implemetasi. Sejauhmana  pelaksanaannya  tergantung darimasing-masing  daerah  otonom  yang selama  ini  telah  diberi  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri      sesuai  dengan  kemampuan  SDM (Aparatur Pemerintahan di daerah),
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
kelompok-kelompok  masyarakat  maupun SDA yang dimiliki oleh daerah itu. Oleh  karena  pembangunan  daerah yang  didalamnya  tercakup  pembangunan desa  merupakan  bagian  integral  dari pelaksanaan  pembangunan  nasional,  maka pengelolaannya  harus  secara  terpadu  dan searah  antara  pembangunan  nasional  dan daerah.  Oleh  karena  itu,  penetapan kebijakannya    baik  yang  menyangkut perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya  juga  tetap  mengacu  pada penetapan  kebijakan  nasional.  Keterpaduan program pembangunan dimaksud ditetapkan dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional  tahun  2000-2004  yang  walaupun sampai  sekarang  ada  daerah  yang  tidak seratus persen melaksanakannya dan masih ada  daerah  berpedoman  pada  aturan  yang lama, sepanjang tidak bertentangan. Seiring  dengan  bergulirnya  arus reformasi,  yang  ditandai  dengan  semakin banyaknya  tuntutan  masyarakat,  maka sistem  penyelenggaraan  pemerintahan harus  dilaksanakan  secara  transparan  dan akuntabel.  Tuntutan  masyarakat  tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan  yang  didalamnya  meliputi aspek  pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas  para  pejabat  pemerintah,  baik  secara administratif  dan  manajerial  maupun  yuridis formal  yang  secara  politis  dan  moral  harus diakomodasi oleh aparat pemerintah daerah. Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan bertekad dengan mengedepankan  penegakan  hukum,  asas responsif,  asas  profesionalitas,  asas partisipasi,  asas  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak terletak  pada  pundak  eksekutif  saja,  akan tetapi  juga  menjadi  taggung  jawab  pihak legislatif  daerah  dan  segenap  komponen masyarakat.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks pembangunan  di  daerah  juga  melibatkan peran stakeholders sebagai wujud pemberdayaan.  Pemberdayaan  masyarakat sebagai  wujud  partisipasi  dalam  proses penyusunan  program  pembangunan  daerah
merupakan  kunci  keberhasilan  pelaksanaan otonomi  daerah.  Dengan  demikian  dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui  Program  Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat  memetakan  stratejik  dalam  rangka meningkatkan pemberdayaan yang ditekankan  pada  identifikasi  dari  upaya  dan langkah-langkah  yang  dilakukan  agar Kabupaten  Banyuwangi  dapat  lebih  maju dalam akselerasi pembangunannya. Perumusan  Program  Pembangunan  Daerah dilakukan  secara  transparan  dengan mengikutsertakan  berbagai  pihak  mulai  dari kalangan  pemerintah  (eksekutif),  dunia usaha,  kalangan  akademisi  (Perguruan Tinggi)  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  serta  stakeholders.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mendapatkan  masukan yang merupakan perwujudan partisipasi dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan  dengan  pemberdayaan masyarakat pesisir, maka program pembangunan yang disusun sudah termasuk dalam  pokok  dan  arah  kebijakan  yang diambil  oleh  Pemerintah  Daerah.  Masalah- masalah  yang  bersifat  spesifik/sektoral  juga menjadi  perhatian  dalam  Perencanaan strategis  Daerah  yang    diserahkan pelaksanaannya  pada  dinas  atau  instansi yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan pemerintahan  terdekat  yang  langsung berada dengan masyarakat. Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Banyuwangi adalah  merupakan  instansi  yang  amat berkaitan  langsung  dengan  pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat berkoordinasi dengan  Camat  dan  Kepala  Desa  dan instansi terkait setingkatnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan memiliki program dan proyek pembangunan masyarakat  pantai  sebagai  bagian  dari program  pembanguna  daerah  yang  sudah lama  bahkan  berpuluh  tahun  sejak Kabupaten  Banyuwangi  terbentuk  yang diikuti dengan pembentukan Dinas tersebut. Tetapi masyarakat pantai/pesisir kehidupannya  sampai  hari  ini  masih  terlihat belum  layak  secara  ekonomi  dari  sebagian
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15 Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
penduduknya.  Hal  ini  disebabkan  salah satunya adalah adanya kebijakan Pemerintah  dimasa  lalu  yakni  kebijakan revolusi  biru  atau  modernisasi  perikanan yang  lebih  banyak  berdampak  negatif  dari pada positifnya. Terkait  dengan  penanganan  atau pemecahan beberapa problem pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  pesisir  yang  dilakukan  oleh LSM-LPIP  di  enam  desa  pesisir  yang merupakan lokasi penelitian, peran Birokrasi Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  yang merupakan  salah  satu  tugas  pokok  yang melekat,  melalui  instansi-instansi  terkaitnya dan  pemerintah  yang  ada  di  bawahnya melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1). Mendamaikan  kelompok  nelayan  (rumah tangga  perikanan)  yang  konflik  akibat perebutan  sumber  daya  perikanan;  b). Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat; c).
Sanitasi Lingkungan. 3. Sinergi  Birokrasi  Pemerintah  dan LSM-Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Upaya  dan  peran  LSM-LPIP dalam pembangunan masyarakat 6 desa di Muncar dan juga Pemerintah yang merupakan salah satu tugas pokok yang melekat dipundaknya dapat  dianalisis  sebagai  berikut:  Pertama, dalam  menyelesaikan  konflik  yang  memang sudah  lama  terjadi  di  Muncar  akibat perebutan  sumber  daya  perikanan,  LSM-
LPIP  memakai  pola  pendekatan  partisipatif. Masyarakat (Kelompok Inti yang merupakan representasi  dari  masyarakat)  diajak  untuk berdiskusi  menyelesaikan  problemnya. Masyarakat  ditawarkan/disodorkan  dengan berbagai  alternatif  pilihan  solusi  yang menurut  mereka  baik  yang  dapat memuaskan semua pihak. Tawaran  yang  disampaikan  oleh LSM-LPIP adalah proses dialogis yang dapat membangkitkan  kesadaran  dari  masyarakat tentang  pentingnya  suasana  damai  dan nyaman.    Sementara  Birokrasi  pemerintah memakai  pola  pendekatan  kekuasaan  yang selama ini menjadi kebiasaannya. Masyarakat  ditempatkan  sebagai  obyek, tidak peduli apa keinginan masyarakat dalam
persoalan  tersebut.  Banyak  persolan  yang muncul  tersebut,  dapat  diselesaikan  tapi tidak  memberikan  kepuasan  semua  pihak dan  konflik  yang  kelihatan  sudah  dapat diatasi  tidak  lama  muncul  lagi  yang  lebih parah.  Tidak  ada  upaya  kreatif  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  pola pendekatannya, mereka hanya menggunakan  waktu/jam  dinas  dalam usahanya  untuk  menyelesaikan  konflik  dari pada  mengatur  waktu  untuk  menyesuaikan dengan  kegiatan  masyarakat,  ini  justru menjadi  salah  satu  problem  mengapa masyarakat  kurang  simpatik  dengan  pola pendekatan  yang  dilakukan  pemerintah, karena  kegiatan  pertemuan  bertabrakan dengan  kegiatan  masyarakat  untuk  mencari nafkah.
Kehadiran  LSM-LPIP  di  Muncar Banyuwangi mendapat respon yang baik dari pemerintah yang menawarkan pola pendekatan partisipatif dalam menyelesaikan konflik  maupun  kegiatan-kegiatan  lainnya yang  berkaitan  dengan  kepentingan pemberdayaan  masyarakat.    Jadi  analisis kami  terhadap  penyelesaian  konflik  yang terjadi  di  lokasi  penelitian  perlu  ada kerjasama  yang  baik  secara  sinergi  dari LSM-LPIP  dengan  Pemerintah,  tanpa  harus curiga  atau  merasa  disepelekan.  Sikap  dan kesediaan  pemerintah  dalam  menerima perubahan  paradigma  pendekatan  yang dilakukan  oleh  LPIP  dalam  menyelesaikan konflik adalah merupakan bentuk kerjasama yang efektif. LSM-LPIP  tidak  dapat  melakukan sendiri  pekerjaan  tersebut  walaupun didukung  oleh  kelompok  inti  masyarakat seperti  tokoh-tokoh  agama,  pengusaha  dan tokoh adat lainnya, kalau tidak didukung oleh pemerintah melalui kebijakan- kebijakannyata,  mustahil  konflik  dapat diselesaikan  dengan  baik  dan  memuaskan semua  pihak.    Kedua,  dalam  usaha meningkatkan  sosial  ekonomi  masyarakat, pembangunan  yang  ditawarkan  kepada masyarakat  adalah  pembangunan  yang menurut perspektif masyarakat. Memberdayakan  masyarakat  pesisir,  baik LSM-LPIP  maupun  Pemerintah  sama-sama memiliki visi dan msi yang jelas. Pemerintah memiliki  predikat  pelaku  pembangunan
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
sudah tidak diragukan lagi melalui kebijakan- kebijakannya. Walaupun  implementasinya  di lapangan,  banyak  yang  dipertanyakan tentang efektifitasnya. Sementara LSM-LPIP juga punya komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Lembaga (Yayasan)  dibentuk  atas  dasar  keprihatinan terhadap penduduk yang  belum beruntung. Kehadiran  LPIP  dalam  proyek-proyek kerjasama ini lebih difokuskan pada kegiatan usaha  yang  mengarah  pada  kemandirian. Pembentukan  kelompok  usaha  bersama ataupun  mengembangkan  kelompok  yang sudah  ada  merupakan  salah  satu  kegiatan alternatifnya, disamping memberikan advokasi  berupa  penyelesaian  beberapa konflik  yang  dilakukan  bersama-sama dengan  komponen  inti  masyarakat  dan pemerintah  seperti  yang  telah  dijelaskan didepan dan usaha sanitasi lingkungan. Ketiga, Kerjasama Birokrasi Pemerintah dengan LSM-LPIP dalam usaha sanitasi  lingkungan,  sudah  cukup  banyak dijelaskan  di  depan.  Analisis  terhadap kerjasama  yang  telah  dilakukan  tersebut, menunjukkan  bahwa  Birokrasi  Pemerintah dalah  hal  ini  Pemerintah  Desa  yang  sangat dekat  dengan  masyarakat  tidak  dapat melakukan  sendiri  persoalan  sampah  yang dialami  warga  desanya.  Akibatnya  sampah bertumpuk  dimana-mana  dan  menjadi masalah  yang  serius,  karena  tidak  diangkut oleh  pasukan  kuning  dari  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan.  Hal  tersebut  diakibatkan kurangnya koordinasi antara Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  dengan Pemerintah  Desa  setempat  dalam  soal penanganan  sampah.  Setelah  ada  protes dari  warga  tentang  masalah  sampah  di Dinas  Kebersihan,  jawabnya  bahwa penanganan sampah telah diserahkankepada Pemerintah desa masing- masing melalui PERDA Banyuwangi. Sosialisasi dan Implementasi PERDA  tersebut  dilakukan  oleh  LSM-LPIP atas  permintaan  resmi  Pemerintah  Desa yang  mengalami  masalah  sampah  yang serius.  Pemerintah  Desa  memberikan kepercayaan  kepada LSM  untuk  melakukan upaya  pendekatan  kepada  msyarakat tentang  masalah  penanganan  sampah  dan
teknik-teknik  penanggulangannya.  Mulanya LSM  agak  keberatan  dengan  kepercayaan tersebut, karena merasa tidak berpengalaman  soal  penanganan  sampah. Didorong  rasa  tanggung  jawab,  maka pekerjaan tambahan ini dilakukan agar lebih dekat  dan  mendapat  simpatik  dari masyarakat. Pekerjaan penanganan sampah ini memang pekerjaan yang sifatnya gotong- royong,  yang  diharapkan  agar  masyarakat semuanya  terlibat  aktif  dan  membayar retribusi sampah yang ditetapkan Pemerintah Desa. Retribusi  sampah  tersebut  tidak menjadi  urusan  LSM-LPIP,  tapi  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  Desa  sebagai salah  satu  sumber  penerimaan  desa. Analisis  terhadap  masalah  penanganan sampah  ini,  yang  dilakukan  oleh  LSM-LPIP dengan  Pemerintah,  dilihat  dari  perspektif pemberdayaan, amat cocok bagi kepentingan pembangunan dibidang sanitasi lingkungan.  Lingkungan  yang  sehat,  indah dan  nyaman  merupakan  dambaan  setiap orang. Karena itu pembangunan masyarakat pesisir  yang  selalu  berkait  dengan  masalah lingkungan juga diberi tempat untuk menjadi perhatian  bersama  baik  dari  LSM-LPIP maupun Pemerintah dan masyarakat.
4. Respon  dan  Pemaknaan  Masyarakat terhadap Upaya Pemberdayaan yangdilakukan  baik  oleh  Birokrasi Pemerintah maupun LSM-LPIP Intervensi  Birokrasi  Pemerintah maupun  LSM-LPIP  dalam  pembangunan masyarakat  pesisir  di  lokasi  penelitian  akan bermakna kalau mendapat respon positif dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.  Respon  masyarakat  dalam memaknai  pembangunan  yang  dilakukan oleh    Birokrasi  Pemerintah  maupun  LSM-
LPIP  tentu  berbeda  satu  sama  lain.  Pada umumnya  masyarakat  pedesaan  kalau berbicara  pembangunan,  sering  diartikan sebagai  pembangunan  fisik.  Misalnya membangun gedung sekolah, rumah ibadat, jalan  raya  ataupun  kerja  bakti  lingkungan diartikan juga sebagai pembangunan. Memang sangat sederhana pandangan  mereka  tentang  pembangunan dan  itu  tidaklah  salah.  Sebab  menurut
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
perspektif  mereka  pembangunan  adalah pembangunan  itu  sendiri.  Maka  sangatlah sulit  jika  ada  program  pembangunan  yang ingin  dilakukan  bukan  pembangunan  fisik, apa  lagi  program  tersebut  ada  dananya untuk  pelatihan-  pelatihan  seperti  yang umum  dilakukan  oleh  LSM  tidak  terkecuali LSM-LPIP. Ditemui di lokasi penelitian, kalau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM-LPIP tidaklah mudah dalam pendekatannya  kepada  masyarakat  pesisir. Sebab  mereka  (masyarakat) sudah terbiasa dengan  pembangunan-pembangunan  fisik yang  biasa  mereka  terima  dari  pemerintah ataupun  bantuan  berupa  uang  langsung kepada mereka membuat suatu usaha tanpa bimbingan  lebih  lanjut  dalam  arti  usaha penyadaran bahwa mereka memiliki potensi untuk maju. Kehadiran  LSM-LPIP  di  lokasi penelitian  dengan  suatu  idealisme  yang tinggi  untuk  membangun  masyarakat  tidak dalam  proyek  pembangunan  fisik  seperti yang  selama  ini  dilakukan  pemerintah. Kehadiran  LPIP  lebih  banyak  memberikan motivasi  dan  pelatihan-pelatihan  kepada kader  Pengurus  Kelompok  Usaha  Bersama tentang bagaimana pengadministrasian yang baik. Bagaimana manajemen usahanya dan keterampilan penangkapan maupun pengawetan  ikan  serta  juga  melatih bagaimana  membuat  suatu  perencanaan, pelaksanaan  sampai  dengan  evaluasi terhadap  bidang  usaha  agar  dapat berkembang dengan memuaskan. Biasanya  LSM  melakukan  need assesment  (pejajagan  kebutuhan)  melalui pendekatan  Partisipatory  Rural  Appraisal (PRA).  Dalam  konteks  PRA  yang  juga menjadi  strategi  pendekatan  dari  LPIP kepada  masyarakat  mencakup  pengenalan potensi dan masalah, penyadaran, perumusan  masalah  dan  penetapan  skala prioritas,  alternstif  pemecahan  masalah  dan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan, pemantauan evaluasi dan  dtindak  lanjut.  Pendekatan  PRA menekankan keterlibatan masyarakat menjadi  pelaku  utama,  dan  hasil  yang dicapai merupakan karya dan milik bersama masyarakat.  Oleh  karenanya  dampak  yang diperoleh  dari  pendekatan  ini  adalah
munculnya rasa ikut memiliki, sehingga hasil dari  kegiatan  yang  dilakukan  dapat  lestari dan berkelanjutan.
Sebagaimana  yang  dilakukan  LPIP di wilayah kerjanya nampak telah ada usaha pendekatan  dilakukan  dengan  prinsip  PRA kepada  masyarakat  pesisir.  Pendekatan  ini juga  menjadi  pelajaran  bagi  pemerintah dalam  mengambil  kebijakan  pembangunan dengan pola botton-up seperi yang dilakukan oleh  LSM  sehingga  terjadi  kerjasama  yang saling  mengisi  dalam  semua  aspek pembangunan.  Di  lokasi  penelitian  telah terjadi  kerjasama  yang  sinergis  dan harmonis antara LSM-LPIP dengan Birokrasi Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Kehadiran  mereka  telah  banyak memberikan  manfaat  bagi  peningkatan sosial  ekonomi  para  anggota  kelompoknya.
Masyarakat  dari  dusun  Tegalpare  amat positif  menerima  kehadiran  LPIP  untuk bersama mereka membenahi kelompok yang sudah  ada  menjadi  lebih  maju  dan  mandiri. Para  pengurusnya  mendapakan  pelatihan keterampilan pengadministrasian, manajemen  dan  kepemimpinan.  Ada  materi yang khusus diberikan kepada pengurus dan anggota yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan  kelompoknya.  Namun  jika dicermati  lebih  dalam  pendapat  yang disampaikan  oleh  salah  seorang  anggota kelompok  sido  rukun,  nampak  kecewa  dan tidak  puas  dalam  pelayanan/dampingan yang  diakukan  oleh  LPIP  maupun pemerintah tersebut.
Tapi  setelah  kami  mencoba  untuk mendekati  pihal  LSM  dan  juga  pengurus kelompoknya  tentang  kekecewaan  yang disampaikan  oleh  anggota  kelompoknya tersebut  diperoleh  keterangan  kalau  yang bersangkutan pada saat mendapat kunjungan  ataupun  ada  pelatihan,  sering tidak  berada  ditempat,  biasanya  ke  Madura atau ke Banyuwangi.

## PENUTUP
Berbagai macam aktivitas pembangunan  yang  sudah  dilakukan Birokrasi  Pemerintah  Daerah  seperti penyelesaian beberapa konflik yang terjadi di
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
lokasi  penelitian,  cenderung  menempatkan masyarakat  sebagai  obyek  sengketa  yang harus diselesaikan, tanpa memperhitungkan keberadaan dan potensi konflik yang terjadi, sehingga  walaupun  konflik  tersebut  dapat didamaikan, namun beberapa waktu muncul lagi. LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik  yang  sempat  diselesaikan  Birokrasi Pemerintah namun tidak langgeng, menawarkan  pola  pendekatan  yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang  menempatkan  masyarakat  sebagai pelaku  utama  pendamai  dengan  melibatkan mereka  (tokoh  masyarakat,  birokrasi,
pengusaha)  sebagai mediator.
Di  lokasi  penelitian  telah  terjadi pembenaran,  bahwa  hubungan  kerjasama yang  dilakukan  oleh  Birokrasi  Pemerintah Daerah  Banyuwangi  dengan  LSM  Lembaga Pengembangan  Industri  Pedesan  telah berjalan  dengan  mencapai  hasil yang  relatif memuaskan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Hal ini terjadi karena ada kerja sama yang saling mendukung terhadap program  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai. Pemerintah  membuat  kebijakan  yang cerdas, penyediaan dananya yang memadai untuk  proyek  pembangunan  masyarakat pantai,  LSM  Lembaga  Pengembangan Industri Pedesaan sebagai aktor pelaksanaan  di  lapangan  dengan  pola pendekatan pemberdayaan yang dilakukannya  tanpa  campur  tangan  terlalu jauh  dari  Birokrasi  Pemerintah  telah memberikan  hasil  yang  relatif  optimal. Sinergi keduanya telah memberikan dampak positif  bagi  peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat 6 desa pantai. Memberdayakan masyarakat pesisir untuk  usaha  ekonomi  produktif  yang dilakukan  Birokrasi  Pemerintah  melalui proyek  pembangunan  masyarakat  pantai maupun  LSM  LPIP  dengan  strategi pendekatan dilakukannya untuk mengimplementasikan proyek tersebut diatas  dengan  cara  membentuk  Kelompok Usaha  Bersama  atau  mengembangkan kelompok  yang  sudah  ada  ke  arah  yang sehat  dan  mandiri.  Pembentukan  kelompok
UB  tersebut  disertai  dengan  pelatihan- pelatihan  bagi  kader  pengurus  kelompok usaha  bersama,  sehingga  mereka  memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengembangkan manajemen usaha, administrasi  pembukuan  sederhana  tentang rugi  laba.  Memberi  bantuan  kredit  berupa dana  bergulir,  pelatihan  keterampilan pengawetan,  pengasapan,  pemindangan dan  lain-lain.  12  (duabelas)  dari  27  (dua puluh tujuh) KUB yang berhasil kami datangi dan  mewawancarai  pengurus  maupun anggotanya  secara  umum  mengatakan, bahwa  kerjasama  keduanya  menunjukkan kinerja  yang  bagus.  Kesemuanya  itu dilakukan  atas  dasar  keinginan  dan  potensi yang  dimiliki  masyarakat.  LSM-LPIP  dalam mendampingi  Kelompok  Usaha  Bersama tersebut  bertindak  sebagai  fasilitator  dan motivator. Birokrasi Pemerintah menyediakan proyek pembangunan masyarakat  pantai  disertai  dengan  dana yang  memadai,  menyediakan  juga  tenaga ahli bila LSM-LPIP membutuhkan, keduanya saling  berkoordinasi  dan  bekerjasama secara sinergis. Kegiatan sanitasi lingkungan dilakukan oleh LSM-LPIP dengan pemikiran, bahwa lingkungan bersih, indah dan nyaman akan  memberikan  suatu  gairah  hidup  bagi masyarakat yang mendiaminya. LPIP dalam menangani  masalah  sampah  di  lokasi penelitian, bekerja sama dengan Pemerintah Desa.  Telah  berhasil  dengan  memuaskan, sampah-sampah  yang  berserakan  dapat diatasi.  Retribusi  sampah  yang  ditetapkan pemerintah desa dapat diterima masyarakat berkat  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  LPIP dengan  aparat  Desa.  Usaha  penanaman kembali/  penghijauan  bakau  yang  dilakukan oleh masyarakat pantai di lokasi penghijauan juga  telah  memberi  kenyamanan  bagi penduduk  yang  mendiaminya  dan  telah memberikan hasil berupa tangkapan ikan di sekitar lokasi tersebut yang sebelumnya sulit mendapatkan  ikan.  Kerjasama  keduanya (LSM  dan  Birokrasi  Pemerintah)  telah memberi  hasil  yang  relatif  optimal  bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Wahab, Abdul S. (2001) Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke dalam  Implementasi  Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No. 2, oktober 2018, pp. 1-15
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                           DOI:
Arsyad,  Lincolin.  (1999).  Pengantar perencanaan  dan  pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta. Budairi, Muhammad (2002) Masyarakat Sipil dan  Demokrasi,  Dialektika  Negara dan LSM ditinjau dari Kebijakan dan Implementasi, CSIC, Jakarta. Chaniago, Arman. Ys. 2002. Kamus lengkap Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Elyas Y. 2001. Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian.  Jakarta:  Pusat  Kajian Ekonomi Masyarakat Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas Indonesia Mas‟ud,  Fuad.  2004.  “Survai  Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi”.  Universitas  Diponegoro Semarang. Mursidi, Agus, 2018. et al. The Rise Ideology of  Kiai  at  State  Senior  High  School Darussholah  Singojuruh  Indonesia. IOSR  Journal  Of  Humanities  And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 2, Ver. 1 (February. 2018) PP 66-71 http://www.iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol.%2021%20Issue2/V ersion-3/C021232131.pdf Moleong  Lexi,  J.  (2000)  Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Remaja  Posda karya, Bandung Nugroho,  Riant,  D.  (2001)  Reinventing Indonesia  :  Menata  Ulang  Mana jemen Pemerintahan untuk Membangun  Indonesia  baru  dengan Keunggulan  Global.  PT  Gramedia Jakarta. Priyatno,  M.  A.  2002.  Membuat  Kandang Ayam. Penebar Swadaya. Jakarta. Siagian, Sondang. P. 2006. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta:PT. Bumi Aksara Syamsi, Ibnu, 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman,  dan  Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. CV. Rajawali, Jakarta. Wahab, Abdul S. (2001) Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke dalam  Implementasi  Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Harian  Kompas,  Sorotan:  Menggagas Organisasi  Non  Pemerintah  Masa Depan.  22  Januari  2003.  Hal.  29, Kol. 1 – 9