Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## KAJIAN PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE LEBAK REGENCY
(disubmit 16 April 2020, direvisi 09 Juni 2020, diterima 29 Juni 2020)
Iman Amanda Permatasari
Collage of Village Community Development "APMD" Jl. Timoho No.317, RW.02, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY, 55225 Email: imanamanda14@gmail.com

## ABSTRAK
Puluhan  dari  340  desa  di  Kabupaten  Lebak  masih  dikatakan  tertinggal.  Bahkan,  50%  desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui good  governance dalam  tata  kelola  pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. Good  governance terdiri  dari  beberapa  prinsip,  yaitu:  partisipasi,  penegakan  hukum, transparansi,  orientasi  konsensus,  daya  tanggap,  keadilan,  visi  strategis,  akuntabilitas, efektifitas  dan  efesiensi,  mampu  dipenuhi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lebak.  Pemenuhan kesembilan  prinsip  ini  membuktikan  bahwa  Pemkab  Lebak  memang  berhak  mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.  Paper ini dapat menjadi model  dan  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  lain  dalam  penerapan  prinsip good  governance. Untuk  penelitian  selanjutnya,  kajian  ini perlu  dilakukan  melalui  pendekatan  perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip good governance di ranah pemerintah lokal.
Kata kunci: Good Governance, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah

## ABSTRACT
Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia.  The  findings  in  this  study  are  that  the  governance  of  the  Lebak  district  led  by  Iti Octavia  has  been  going  well.  Good  governance  consists  of  several  principles,  namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency  Government.  Fulfilling  these  nine  principles  proves  that  the  Lebak  Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This  paper  can  be  a  model  and  evaluation  material  for  other  governments  in  applying  the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with  other  governments  to  measure  the  success  of  the  application  of  the  principles  of  good governance in the realm of local government.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance

## PENDAHULUAN
Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Provinsi Banten yang beribukota  di  Rangkasbitung.  Di  bagian utara, Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten  Serang  dan  Tanggerang,  di selatan  berbatasan  dengan  Samudera Hindia,  sebelah  timur  dengan  Bogor  dan Sukabumi, sementara barat dengan Kabupaten Pandeglang. Lebak memiliki 28 kecamatan,  340  desa  dan  5  kelurahan. Kabupaten  Lebak  berada  pada  105  25’  – 106 30 BT dan6 18’ – 7 00’ LS. Salah satu ciri  khas  dari  Kabupaten  Lebak  Banten adalah keberadaan Baduy yang merupakan objek wisata paling sering dikunjungi turis asing (lebakkab, 2019).
Pemerintah Kabupaten Lebak berhasil meraih penghargaan terkait dengan good  governance. Padahal  sebelum  itu, pada tahun 2012, terdapat puluhan desa dari 340 desa yang masih tertinggal (Mardiani,
2012).  Begitupun  dengan  permasalahan desa  miskin.  Kabupaten  Lebak  memiliki desa miskin terbanyak di Provinsi Banten, yaitu  50%  lebih  (Nahib,  2013).  Sebagai bentuk  usaha  pengentasan  hal  tersebut, pada  tahun  2017,  Kabupaten  Lebak berinovasi  menuju  pelayanan  publik  yang berkualitas,  bekerjasama  dengan  Dinas Komunikasi  dan  Informasi  mengupayakan pengembangan  layanan  publik  berbasis jaringan (Abdullah, 2017). Adanya aplikasi Lebak Smart  City ,  masyarakat  dapat mengetahui informasi pendidikan, kesehatan, kuliner, keamanan, transportasi, wisata,  budaya,  dan  yang  lainnya,  dengan cepat  dan  tepat.  Pada  tahun  2014,  dalam bidang  kesehatan,  terdapat  768.668  jiwa telah memiliki jaminan kesehatan.
Rinciannya  adalah    675.221  jiwa  peserta Eks  Jamkesmas,  66.  956  eks.  Asuransi Askes  Pegawai  Negeri  Sipil,  Tentara Nasional Indonesia  dan  Polri  serta Jamsostek,  17.405  jiwa  peserta  mandiri, dan  9.086  Jiwa  peserta  kartu  Lebak  Sehat
(Setiawan, 2014). Pada bidang pendidikan, penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2016  telah  melek  huruf  latin  cukup  tinggi mencapai  97,57  persen.  Angka  tersebut memperlihatkan  peningkatan  sebesar  1,23 poin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (lebakkab.bps.go.id, 2018).
Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Salah  satunya  adalah  pada  bulan  Oktober 2019. Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019 dari Indonesia Institute for  Public  Governance (IIPG),  yang merupakan  lembaga  independen  milik mantan  wakil  presiden  Indonesia  Dr.  H. Boediono (Kabar Banten, 2019a). Penghargaan ini adalah event penganugerahaan tahunan yang diperuntukan  bagi  pemerintah  provinsi, kabupaten  dan  kota  yang  berada  di Indonesia, yang memiliki kinerja serta tata kelola  pemerintahan  baik,  dan  pemimpin yang inovatif (RMOL, 2019).
Penilaiaian dilakukan melalui opini BPK, laporan kinerja, pertumbuhan ekonomi, perkembangan Indeks Pembangunan  Manusia,  inovasi  dan  tata kelola  pemerintahan.  Penilaian  dilakukan terhadap 548 pemerintah daerah, termasuk di  antaranya  34  provinsi,  416  kabupaten, dan 98 kota. Kriteria penilaian adalah aspek performance yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi,  pengembangan  manusia,  dan breakhthough result, serta aspek governance yakni tata kelola keuangan, tata kelola  pemerintahan,  dan  anti  korupsi (Abdullah,  2019b).  Melalui  penilaian tersebut, didapatkan 63 nominasi pemerintah  daerah  untuk  penganugerahan ini, salah satunya adalah Kabupaten Lebak Banten.
Melihat pencapaian tersebut, peneliti merasa  penting  untuk  melakukan  kajian
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
terhadap  penerapan good  governance di Kabupaten Lebak, karena good governance memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah.  Hal  ini  karena  implementasi good  governance memiliki  fungsi  untuk mengarahkan  dan  memberikan  pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan segala aktivitasnya.  Hal  tersebut  jelas  akan meningkatkan kinerja pemerintah (Anggiriawan  &  Wirakusuma,  2015). Sehingga,  dapat  terlihat  bahwa  ada hubungan yang sangat erat antara penerapan good governance dengan pencapaian kinerja Pemkab Lebak. Peneletian  ini  bertujuan  untuk  melihat apakah  prinsip-prinsip  penerapan good governance telah dilakukan secara maksimal  atau  justru  belum  sama  sekali. Peneliti  memulai  menjelaskan  beberapa teori terkait good governance . Good  Governance adalah  konsep dan  solusi  terbaik  yang  ditawarkan  oleh sistem  demokrasi.  Akan  tetapi,  pada praktiknya  di  lapangan,  hal  ini  jauh  dari harapan  baik.  Sehingga,  akuntabilitas, transparansi  dan  integritas  pemerintah menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk dievaluasi.  Hal  tersebut  berhubungan dengan  etika  politik  yang  juga  mendesak pemerintah untuk merealisasikannya sesuai dengan nilai-nilai etika pancasila (Kusnadi et al., 2018).
Masalah pada birokrasi yang muncul sebagai akibat dari kinerja birokrasi dan  kegiatan  rutin  pejabat,  membuat birokrasi  yang  bersifat  statis  menjadi kurang  peka  terhadap  lingkungan  sosial. Hal ini memungkinkan munculnya potensi praktik  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme, serta  menurunnya  pelayanan  publik.  Oleh karena  itu,  reformasi  birokrasi  dan good governance menjadi  pilar  utama  dalam menciptakan  manajemen  aparatur  sipil negara dalam kebutuhannya menuju Worldclass birokrasi (Herawaty, 2017). Good
publik governance dihubungkan dengan korupsi yang tergolong rendah. Kemudian, korupsi yang tergolong  rendah  ini  dikaitkan  dengan kualitas  pelayanan  publik  yang  tinggi.
Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatkan
good governance
merupakan  cara  paling  efektif  dalam memerangi  korupsi  di  Indonesia.  Oleh karenanya, pemerintah daerah harus didorong  dalam  meningkatkan  tata  kelola publik  karena  pembuktiannya  ada  pada pengurangan tingkat korupsi dan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik (Setyaningrum et al., 2017). Penerapan good governance memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah.  Hal  ini  karena  implementasi good  governance memiliki  fungsi  untuk mengarahkan  dan  memberikan  pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan segala aktivitasnya.  Hal  tersebut  jelas  akan meningkatkan kinerja pemerintah.
Implementasi good  governance juga  akan memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan seseorang terhadap kinerja sebuah organisasi  pemerintah. Good  governance dapat menentukan gaya memimpin seseorang  dalam  menyempurnakan  sistem manajemen  organisasi.  Selain  itu, good governance juga memiliki fungsi pengendali  manajemen  dan monitoring , sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja (Anggiriawan & Wirakusuma, 2015).
Pelaksanaan good governance harus melibatkan  seluruh  komponen  pemangku kepentingan,  baik  itu  pemerintah  ataupun masyarakat. Good  governance memiliki ciri  melalui  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  baik  karena  akan  memberi indikasi bahwa kinerja manajemen pemerintah  telah  membaik  dan  terdapat perubahan dalam pola pikir yang kemudian memiliki  pengaruh  terhadap  perubahan yang  lebih  baik  akan  sikap  mental  serta perilaku aparat pemerintah. Untuk memperbaiki  pelayanan  publik  terdapat lima  hal  yang  harus  dilakukan,  di antaranya: akselerasi pembentukan undang-undang pelayanan publik, membetuk one  stop  service, biaya  yang menyangkut  urusan  pelayanan  publik dilakukan secara transparan, dan melakukan reformasi pegawai yang
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
merupakan  bagian  dari  pelayanan  publik (Siti Maryam, 2017).
Adapun  prinsip good  governance adalah sebuah tuntutan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersifat demokratis (sesuai dengan sistem politik di Indonesia), transparan, bersih, bertanggungjawab, efektif dan juga efisien (Delmana,  2019).  Menurut United  Nation Development  Program  (UNDP), seperti yang  dibahas  pada  penelitian  Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good  governance. Prinsip-prinsip  tersebut terdiri  dari:  partisipasi,  penegakan  hukum, transpransi,  orientasi  konsensus,  keadilan, visi  strategis,  akuntabilitas,  dan  efektifias serta efesiensi (Heriyanto, 2015).
a) Partsipasi
Partisipasi  adalah  adanya  peran masyarakat dalam setiap proses penyusunan  arah  dan  kebijakan,  dan penentuan  strategi  pemerintah  (Coryanata, 2016).  Semua  masyarakat  memiliki  suara dalam  pengambilan  keputusan  secara lansung ataupun melalui lembaga perwakilan yang dapat mewakili kepentingan  (Putra,  2017).  Partisipasi memiliki  tahapan yang terdiri dari informasi, konsultasi, pengambilan keputusan  dan  bertindak  (Husna  & Mustam, 2017). Partisipasi memiliki fungsi sebagai  masukan  dan  luaran.  Pada  fungsi masukan,  partisipasi  diperlihatkan  melalui penerimaan  informasi,  adanya  tanggapan, perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan, penerimaan dan penilaian. Oleh karena itu, partisipasi  memiliki  kemampuan  dalam membuat  masyarakat  berkembang  secara mandiri (Melis et al., 2016).
b) Penegakan Hukum Dalam kehidupan demokrasi, penegakan  hukum  yang  adil  sangat dibutuhkan,  karena  tanpa  semua  itu kehidupan  bernegara  akan  berjalan  secara anarki,  orang  tidak  akan  mementingkan kepentingan  orang  atau  pihak  lain.  Maka dari  itu,  melaui good  governance sistem hukum  yang  sehat  akan  dihubungkan. Sistem itu terdiri perangkat lunak, peangkat keras,  dan  sumber  daya  manusianya
(Safrijal  et  al.,  2016).  Aturan  hukum  dan perundang-undangan harus didasarkan pada  keadilan,  dilaksanakan  dan  dipatuhi dengan  utuh,  khususnya  mengenai  hak asasi manusia (ACLC KPK, 2019). Hukum harus  ditegakkan  dengan  basis  partisipasi masyarakat,  karena  partisipasi  merupakan kunci  sukses  penegakan  hukum  yang bersifat humanistik (Yuwono, 2014).
c) Transparansi
Transparasi adalah hal yang berhubungan  dengan  arus  informasi,  baik itu dalam hal pengambilan keputuasan atau pelaksanaan  kegiatan  lembaga,  yang  bisa didapatkan oleh masyarakat dengan mudah. Ukuran  pemerintahan  yang  baik  adalah ketika  ada  sifat  transparan  terhadap masyarakat.  Hal  ini  berlaku  tidak  hanya pada  pemerintah  pusat,  tetapi  juga  pada tingkat  daerah.  Keterbukaan  dalam  hal  ini harus dilakukan secara jelas tanpa ada satu pun  yang  ditutup-tutupi,  mengenai  proses perumusan kebijakan dan implementasinya (Utari & Salomo, 2016). Transpransi telah diangggap  penting,  baik  oleh  akademisi ataupun  pasar,  sehinngga  menghasilkan banyak  aturan  yang  diperkenalkan  dari waktu  ke  waktu  guna  mengungkapkan informasi  keuangan,  dan  menciptakan standar yang harus dipenuhi oleh organisasi (Fung, 2014). Pada pemerintahan Indonesia,
semangat komunikasi
masyarakat mengenai keterbukaan informasi sangat kuat, disampaikan melalui media  daring  seperti  situs  websites (Muhammad, 2017).
d) Daya Tanggap
Untuk mewujudkan good governance diperlukan pemerintah yang memiliki daya tanggap akan persoalan-persoalan masyarakat.  Daya  tanggap  di  sini  adalah cekatan  atau  tidaknya  pemerintah  dalam memahami  kebutuhan  objektif  masyarakat sebelum masyarakat menampaikan keinginan.  Pemerintah  harus  memiliki kemampuan dalam mempelajari dan menganalisis  kebutuhan  masyarakat,  lalu diimplementasikan melalui kebijakan (Putra, 2017).
e) Keadilan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Seperti  yang  dikutip  oleh  Susanti dalam Mardiasmo, keadilan adalah perlakuan  yang  bersifat  adil  atau  setara dalam  pemenuhan  hak  setiap stakeholder yang  merupakan  bagian  dari  adanya perjanjian  serta  sesuai  dengan  perundang- undangan  yang  berlaku  (Susanti,  2014). Keadilan  berbicara  tentang  kesetaraan  di mana  pemerintah  harus  menjamin  semua pihak dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pun yang dikesampingkan  (Putra, 2017).  Keadilan  dapat  diukur  melalui  ada atau  tidak  perlakuan  yang  sama,  tidak melihat  asal-usul  dari  masarakat,  dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Rondonuwu et al., 2015).
f) Visi Strategis
Visi strategis adalah ketika pemimpin dan  masyarakat  atau  publik  memiliki pandangan good governance dan pengembangan  manusia  yang  luas  serta jauh  ke  depan.  Hal  ini  tentu  harus  sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Cahyadi, 2016).  Visi  strategis  berhubungan  dengan apakah pemerintah memiliki atau tidak visi yang  jelas,  dan apakah  visi  tersebut  sudah diikuti oleh keberadaan misi yang juga jelas (Bahrudin, 2016).
g) Orientasi Konsensus Pemerintah  harus  berperan  sebagai penengah  bagi  kepentingan-kepentingan guna mencapai sebuah konsensus yang baik bagi  setiap  pihak  dan  juga  bagi  kebijakan serta prosedur yang diambil oleh pemerintah  (ACLC  KPK,  2019).  Dalam penelitian lain disebutkan bahwa pemerintah  adalah  jembatan  dari  segala aspirasi  dalam  mencapai  persetujuan bersama  untuk  kepentingan  masyarakat (Kanter & Purnama, 2015).
h) Akuntabilitas
Dalam  Mardiasmo  seperti  yang dikutip  oleh  Susanti,  akuntabilitas  adalah adanya  kejelasan  antara  fungsi,  struktur, sistem,  dan  pertanggungjawaban  pada sebuah  organisasi.  Sehingga,  pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan secara efektif (Susanti,  2014).  Akuntabilitas  merupakan derajat dalam memperlihatkan tanggungjawab  atas  kebijakan  dan  proses
pelayanan  publik  yang  dijalankan  oleh pemerintah (Muis et al., 2016). Pemerintah bertindak sebagai penanggung gugat segala kebijakan yang telah ditetapkan  (Kanter & Purnama, 2015).
i) Efektifitas dan Efisiensi
Efektifitas dan efisiensi berhubungan dengan  bagaimana  pemerintah  bersama lembaganya  menghasilkan  kebijakan  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat melalui optimalisasi sumber daya manusia. Dengan  kata  lain  pemerintah  diharuskan memiliki  sifat  efektif  dan  efisien  dalam menghasilkan aturan, kebijakan dan dalam pengelolaan keuangan (Putra, 2017) .
Efesiensi  diukur  melalui  indikator perbandingan  antara  hasil  dengan  sember daya yang dipergunakan, sedangkan fektifitas diukur melalui tingkat pencapaian target program pemerintah (Rondonuwu et al., 2015) . Daerah harus mampu mengelola keuangan  dengan  baik  dan  efektif  dalam mengelola sumber pendapatan serta belanja.  Selain  itu  daerah  juga  harus melaksanakan administrasi pelayanan berbasis competitiveness, dan  melibatkan sektor  swasta  serta  masyarakat  dalam bidang ekonomi daerah (Bahrudin, 2016).
Kerangka  teori  pada  penelitian  ini tersusun  atas  sembilan  prinsip good governance ,  yaitu  partisipasi,  penegakan hukum,  transparansi,  orientasi  konsensus, daya  tanggap,  keadilan,  visi  strategis, akuntabilitas,  efektifitas  dan  efesiensi. Partisipasi  berhubungan  dengan  keaktifan atau  keikutsertaan  masyarakat  dalam urusan-urusan  pemerintahan,  dimulai  dari perumusan kebijakan,
pengimplementasian, hingga evaluasi kegiatan dan kebijakan. Penegakan hukum adalah  bagaimana  keberadaan  hukum mampu  mnjadi  solusi  bagi  masalah- masalah  yang  ada  pada  masyarakat  dan pemerintahan.  Pada  variabel  transparansi, hal  ini  berkaitan  dengan  keterbukaan pemerintah  dalam  urusan  kebijakan  dan lain-lainnya kepada masyarakat. Masyarakat  harus  memiliki  kemudahan dalam meminta dan mendapatkan informasi publik.  Kemudian  untuk  variabel  orientasi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
konsensus,  pemerintah  menjadi  jembatan bagi  kepentingan-kepentingan  masyarakat guna mendapatkan konsensus. Daya tanggap  merupakan  kondisi  di  mana
pemerintah  cepat  dan  tanggap  dalam mengatasi  masalah  ataupun  kebutuhan masyarakat. Partsipasi Penegakan Hukum Transparansi Daya Tanggap Keadilan Visi Strategis Orientasi Konsensus Akuntabilitas Efektifitas dan Efisiensi

## Gambar 1.  Kerangka Teori
Selanjutnya  adalah  keadilan  yang mengharuskan  adanya  sifat  adil  dalam pemenuhan hak setiap stakeholder . Variabel  visi  strategis  juga  dibutuhkan dalam  menentukan  apakah  pemerintah telah  memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas dalam melakukan pelayanan atau melaksanakan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tingkat tanggung jawab pemerintah atas kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Terakhir adalah efektifitas  dan  efisiensi  yang  maksudnya berhubungan dengan bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangan dan ekonomi suatu daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Kabupten  Lebak  adalah salah satu kabupaten yang memiliki sistem good governance terbaik melalui penilaiaian  yang  dilakukan  lewat  opini BPK, laporan kinerja, pertumbuhan ekonomi, perkembangan Indeks Pembangunan  Manusia,  inovasi  dan  tata kelola  pemerintahan.  Penerapan  sistem  ini
jelas membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  juga  dipertegas  dalam artikel (Wijaya, 2019) menunjukan beberapa  penghargaan  yang  diraih  oleh pemerintah Lebak dalam menerapkan good governance seperti  penerapan smart  city, sistem akuntabilitas yang kini berdasarkan sistem, e-budgeting, dan  lain  sebagainya. Oleh  karena  itu  tidak  heran  apabila good governance adalah  konsep  dan  solusi terbaik  yang  ditawarkan  oleh  sistem demokrasi  dan  merupakan  pilar  utama dalam  menciptakan  manajemen  aparatur sipil  negara  (Herawaty,  2017;  Kusnadi  et al.,  2018).    Hal  tersebut  karena good governance memiliki keterikatan yang kuat dengan  kinerja  pemerintah  salah  satunya Aparatur  Sipi  Negara. Good  governance memengaruh Iti Octavia yang seacara tegas dan melalui gaya kepemimpinannya mampu membawa Lebak menjadi kabupaten yang lebih baik.
Melalui pelaksanaan good governance  di  Kabupaten  Lebak,  kinerja pemerintahnya  pun  patut  diperhitungkan.

## PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## GOOD GOVERNANCE
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Good  governance memiliki  ciri  melalui penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang baik  karena akan memberi  indikasi  bahwa kinerja  manajemen pemerintah telah membaik  dan  terdapat  perubahan  dalam pola  pikir  yang  kemudian  memiliki pengaruh  terhadap  perubahan  yang  lebih baik akan sikap mental serta perilaku aparat pemerintah (Siti Maryam, 2017)

## Partisipasi
Pada  penyusunan  RKPD  Kabupaten Lebak  Tahun  2020,  Bappeda  Kabupaten Lebak  berupaya  untuk  meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat pada  setiap  tahapan  perencanaan.  Bahkan kedepannya penyusunan perencanaan akan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen  Perencanaan,  Penganggaran dan  Pelaporan  (SIMRAL)  sehingga  dapat melibatkan  masyarakat  sampai  ke  tingkat desa  (Fajar  Banten,  2019).  Partisipasi masyarakat  dalam  urusan  pemerintahan bisa  dilihat  melalui  Musrenbang  baik  di tingkat desa, kecamatan ataupun kabupaten.    Melalui  Musrenbang  inilah dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak  berusaha  memunculkan  partisipasi masyarakat dalam setiap urusan pemerintahan,  sehingga  sifat  partisipatif dapat  diperlihatkan  dalam  pelaksanaan good governance. Partisipasi adalah adanya peran  masyarakat  dalam  setiap  proses penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi pemerintah (Coryanata, 2016).
Penggunaan  aplikasi  SIMRAL  juga merupakan upaya pemerintah dalam perwujudan  partisipasi  masyarakat  secara terbuka,  sehingga  informasi  terkait  urusan pemerintahan  dapat  diberikan  melalui sistem,  begitupun  dengan  tanggapan, perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Partisipasi memiliki fungsi sebagai  masukan  dan  luaran.  Pada  fungsi masukan,  partisipasi  diperlihatkan  melalui penerimaan  informasi,  adanya  tanggapan, perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan,
penerimaan dan penilaian. Oleh karena itu, partisipasi  memiliki  kemampuan  dalam membuat  masyarakat  berkembang  secara mandiri (Melis et al., 2016).

## Penegakan Hukum
Proses penegakan hukum di Kabupaten  Lebak  salah  satunya  terlihat melalui Rencana Aksi program pemberantasan  korupsi  pada  tahun  2016- 2017.  Bupati  Lebak  Iti  Octavia  Jayabaya bekerjasama  dengan  KPK  melakukan  10 komitmen  dalam  pemberantasan  korupsi (Diskominfo,  2017).  Kolaborasi  ini  tidak hanya  dilakukan  dengan  KPK  tetapi  juga dengan relawan anti korupsi yang berjumlah 50 orang. Relawan tersebut diisi dari perwakilan OPD, Komunitas, KPK dan BPJS  (Mansyur,  2019).  Rencana  aksi tersebut langsung dilakukan dan melibatkan  masyarakat  secara  langsung, termasuk  Aparatur  Sipil  Negara  di Kabupaten Lebak.
Hukum harus ditegakkan dengan basis partisipasi masyarakat,  karena  partisipasi  merupakan kunci  sukses  penegakan  hukum  yang bersifat humanistik (Yuwono, 2014).
Proses penegakan hukum di Kabupaten  Lebak  juga  dapat  dilihat  dari adanya  Responsif  Gender  dan  ditegaskan melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 34
Tahun 2018
Tentang Pedoman
Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif Gender. Peraturan ini merupakan pedoman bagi  pelaksanaan  kebijakan,  program, kegiatan dan penganggaran yang mengatur keterlibatan laki-laki dan perempuan secara adil. Keadilan dalam setiap kebijakan tentu sangat  dibutuhkan,  agar  hukum  dapat berjalan  sesuai  fungsinya  untuk  mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan tidak anarki. Sinergitas dari peraturan, sumber daya manusia dan pemerintah juga sangat  diperlukan.  Dalam  kehidupan demokrasi,  penegakan  hukum  yang  adil sangat dibutuhkan, karena tanpa semua itu kehidupan  bernegara  akan  berjalan  secara anarki,  orang  tidak  akan  mementingkan kepentingan  orang  atau  pihak  lain.  Maka dari  itu,  melaui good  governance sistem
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
hukum  yang  sehat  akan  dihubungkan. Sistem itu terdiri perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusianya (Safrijal et al., 2016).
Pemerintah  Kabupaten  Lebak  telah memenuhi prinsip penegakan hukum dalam good  governance. prinsip  penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, dan pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Aturan hukum  dan  perundang-undangan  harus didasarkan pada keadilan, dilaksanakan dan dipatuhi dengan utuh, khususnya mengenai hak asasi manusia (ACLC KPK, 2019).

## Transpransi
Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten  Lebak  menjadi  kabupaten dengan  penilaian  tertinggi  dalam  hal keterbukaan informasi, sehingga
Kabupaten  Lebak  menjadi  daerah  paling
informatif
di Provinsi Banten (lebakkab.go.id, 2019). Pada pemerintahan Indonesia, semangat komunikasi
masyarakat mengenai keterbukaan informasi sangat kuat, disampaikan melalui media  daring  seperti  situs  websites (Muhammad,  2017).  Senada  dengan  itu, pada website pemerintah kabupaten Lebak lebakkab.go.id ,  transparansi  diperlihatkan melalui  adanya  fitur  khsus  bernama informasi  publik  dan  fitur-fitur  lain  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  dapat menerima dan medapatkan informasi scara cepat dan tepat. Misalnya, melalui Website masyarakat  bisa  mendapatkan  informasi terkait  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Lebak  dari tahun  ke  tahun.  Atau  informasi  mengenai Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
Gambar 2. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lebak lebakkab.go.id
Melalui  website  resminya,  penulis mengkaji  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Lebak telah menunjukkan prinsip transparansi pada penerapan good governance. Website  menjadi  salah  satu sarana  menyampaikan  informasi  yang efektif. Hal ini senada dengan penghargaan yang diterima terkait keterbukaan informasi,  salah  satunya  melalui  Website
yang memberikan open data secara hampir menyeluruh.  Prinsip  transparansi  pada good  governance diperlihatkan  dengan jelas,  tanpa  ada  usaha  untuk  menutup- nutupi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk  dengan  mudah  menerima  dan mendapatkan  informasi  terkait  perumusan kebijakan,  pengimplementasian  kebijakan, hingga  pertanggungjawaban  atau  realisasi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah terkait. Keterbukaan dalam hal ini  harus  dilakukan  secara  jelas  tanpa  ada satu  pun  yang  ditutup-tutupi,  mengenai proses perumusan kebijakan dan implementasinya  (Utari  &  Salomo,  2016).
Akan  tetapi,  penggunaan  media  sosial seperti  Twitter  dan  Instagram  oleh Pemerintah  Kabupaten  Lebak  belum dilakukan dengan aktif. Hal ini terlihat dari aktivitas  yang  terjadi  dalam  akun  media sosial.
Gambar 3. Akun Twitter Resmi Pemkab Lebak
Gambar 4. Akun Instagram Resmi Pemkab Lebak
Instagram  dan  Twitter  Pemkab Lebak  telah  aktif  memperlihatkan  agenda pemerintah, tetapi kurang diminati masyarakat untuk mencari sumber informasi.  Sumber  informasi  paling  dicari adalah  melalui  Website  resmi,  karena fungsi-fungsi  pelayanan  akan  lebih  jelas didapatkan  dari  sana.  Pada  pemerintahan Indonesia, semangat komunikasi masyarakat mengenai keterbukaan
informasi sangat kuat, disampaikan melalui media  daring  seperti  situs  websites (Muhammad,  2017).  Sementara  Twitter dan  Instagram  hanya  sebatas  memiliki fungsi komunikasi saja.

## Daya Tanggap
Salah satu permasalahan krusial yang terjadi di Kabupaten Lebak adalah masalah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
stunting pada anak. Pada Agustus 2019, di 28  kecamatan,  kasus  tentang  masalah stunting ini  tercatat  sebanyak  6.998  yakni 6,25%  dari  94.851  total  anak  berusia  di bawah  lima  tahun.  Dalam  menangani  hal tersebut, Pemkab Lebak melaksanakan aksi pencegahan  dan  penanganan  yang  terdiri dari: pengelolaan data balita yang mengalami stunting, identifikasi  sebab kasus kekerdilan, koordinasi dengan Organisasi  Perangkat  Daerah  terkait, menyiapkan peraturan bupati, dan meningkatkan  kualitas  kader  posyandu (Suryana,  2019).  Pemerintah  Kabupaten Lebak  telah  mengkaji  Peraturan  Bupati tentang  pencegahan  dan  penanganan masalah kekerdilan. Bahkan Dinas
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (DPMD) mengalokasi  dana  desa  (DD)  untuk pencegahan  dan  penanganan  kekerdilan (antaranews.com, 2019).
Melalui  kasus stunting tersebut, penulis dapat menafsirkan bahwa Pemerintah  Kabupaten  Lebak  memiliki kemampuan
dalam memahami
permasalahan  krusial  yang  berasal  dari masyarakat. Pemkab Lebak bahkan mempelajari  dan  menganalisis  kebutuhan masyarakat dan membuat kebijakan mengenai  permasalahan  tersebut,  yaitu melalui  pengkajian  Peraturan  Bupati  dan pengalokasian  dana  desa  khusus  untuk menangani permasalahan stunting. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pemerintah  harus  memiliki  kemampuan dalam  mempelajari  dan  menganalisis kebutuhan
masyarakat, lalu diimplementasikan melalui kebijakan. (Putra, 2017)
Orientasi Konsensus Dalam melaksanakan prinsip orientasi konsensus good governance salah satunya  melalui  pelaksanaan  Musrenbang. Perencanaan pembangunan seperti Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  dan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  di  Kabupaten Lebak disusun melalui pelaksanaan Musrenbang.  Pelaksanaan  Musrenbang  ini
menjadi bentuk orientasi konsensus. Pemkab  Lebak  mencoba  menjadi  wadah, jembatan atau penengah bagi kepentingan- kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat. Melalui
Musrebang, kepentingan masyarakat  akan  disaring  untuk  kemudian dijadikan rencanan pembangunan. Pemerintah  adalah  jembatan  dari  segala aspirasi  dalam  mencapai  persetujuan bersama  untuk  kepentingan  masyarakat (Kanter & Purnama, 2015).
Kepala  Bappeda  Kabupaten  Lebak menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang untuk RPJMD dilakukan demi ketajaman,  keselarasan,  klarifikasi  akan tujuan,  sasaran,  strategi,  kebijakan  dan program-program  pembangunan  dalam rancangan RPJMD. Sedangkan Musrenbang  RKPD  salah  satunya  adalah untuk menyepakati permasalahan, prioritas, program,  kegiatan  dan  lain-lainnya  yang merupakan usulan dari Musrenbang kecamatan  (Multatulifm,  2019).  Melihat hal  tersebut,  maka  semakin  ditegaskan bahwa  keberadaan  Musrenbang  salah satunya  adalah  untuk  orientasi  konsensus yang merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mencapai konsensus  aas  kepentinggan stakeholder.
Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  ACLC KPK  bahwa  pemerintah  harus  berperan sebagai penengah bagi kepentingan- kepentingan  guna  menacapai  sebuah konsensus yang baik bagi setiap pihak dan juga  bagi  kebijakan  serta  prosedur  yang diambil  oleh  pemerintah  (ACLC  KPK, 2019).

## Keadilan
Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten  Lebak  meraih  penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini  diberikan  sebagai  tanda  jasa  dalam bidang  urusan  kemanusiaan.  Pemerintah kabupaten Lebak telah berhasil meningkatkan  taraf  hidup  masarakatnya melalui  program  sosial,  yakni  penyediaan 1,2 hektar lahan kuburan untuk masyarakat terlantar, bedah rumah untuk warga miskin,
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
program  Undang  Jemput  Antar  Selamat untuk  masyarakat  miskin,  dan  program- program  lainnya  (Kabar  Banten,  2018). Program-program tersebut memperlihatkan bahwa  Kabupaten  Lebak  telah  melakukan pelayanan  dengan  prinsip  yang  bersifat adil,  yakni  melakukan  pemenuhan  hak untuk seluruh masyarakat, tanpa memandang kaya miskin, ras atau apa pun. Keadilan  adalah  perlakuan  yang  bersifat adil  atau  setara  dalam  pemenuhan  hak setiap stakeholder yang merupakan bagian dari  adanya  perjanjian  serta  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku (Susanti, 2014).
Selain  itu,  Pemkab  Lebak  juga mendapat  Anugerah  Parahita  Ekapraya (APE)  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan  ini  merupakan  apresiasi  atas tanggung  jawab  dan  peran  Pemkab  Lebak dalam  upaya  pelaksanaan  pembangunan PPPA  dengan  strategi  Pengarus  Utamaan Gender (Gunawan, 2018). Dalam Peraturan Bupati  Lebak  Nomor  34  Tahun  2018 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender,
dijelaskan  bahwa: “Responsif  gender adalah  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan,  kebutuhan,  pengalaman,  dan aspirasi laki-laki dan  perempuan.”
Keadilan  dapat  diukur  melalui  ada  atau tidak  perlakuan  yang  sama,  tidak  melihat asal-usul  dari  masarakat,  dan  perlakuan yang tidak diskriminatif (Rondonuwu et al., 2015).  Melalui  Responsif  Gender,  penulis mengaitkannya  dengan  prinsip  keadilan yang  ada  dalam good  governance. Di  sini terlihat bahwa Pemkab Lebak telah berlaku adil  atas  laki-laki  dan  perempuan  dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, baik itu  perumusan  kebijakan,  implementasi, dan evaluasi kebijakan. Keadilan berbicara tentang  kesetaraan  di  mana  pemerintah harus  menjamin  semua  pihak  dilibatkan dalam  proses  politik,  tanpa  ada  satu  pun yang dikesampingkan (Putra, 2017).
Visi Strategis
Visi  kabupaten  Lebak  tahun  2019- 2024  adalah  Lebak  Sebagai  Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi  Lokal.  Hal  ini  diimbangi  dengan misi  yang  terdiri  dari:  a)  Meningkatkan Kualitas  dan  Daya  Saing  SDM,  b)
Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, c)
Meningkatkan Ketersediaan
Infrastruktur  Wilayah,  d)  Meningkatkan Kualitas  Lingkungan  Hidup,  e)  dan Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan Yang Baik. Melalui visi dan misi tersebut, Iti Octavia selaku bupati Kabupaten Lebak mendapat  penghargaan  sebagai  kepala daerah  inovatif  tahun  2019  (Abdullah, 2019a). Misalnya melalui misi meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,
Pemkab Lebak berhasil mendapat penghargaan  Adipura,  di  mana  instansi pemerintah dan masyarakat telah memiliki komitemen  dalam  membangun  sinergitas pengeolaan sampah dan menjaga kebersihan  lingkungan  (Kabar  Banten,
2019b).
Melihat hal  tersebut, penulis melihat bahwa visi sudah sangat srategis dan searah dengan  misi  yang  diberikan.  Terdapat keterikatan  antara  visi  dan  misi.  Pemkab Lebak berhasil meningkatkan potensi lokal untuk  meningkatkan  destinasi  wisata.  Visi strategis  berhubungan  dengan  apakah pemerintah  memiliki  atau  tidak  visi  yang jelas, dan apakah visi tersebut sudah diikuti oleh  keberadaan  misi  yang  juga  jelas (Bahrudin, 2016).

## Akuntabilitas
Nilai  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Aparatur  Pemerintah  (SAKIP)  Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengalami peningkatan,  dari  tahun  2016  yang  hanya mendapat  nilai  60,71  dengan  peringkat  B, hingga mendapat peringkat BB pada tahun 2018 dengan nilai 74,15. Melalui peningkatan tersebut, pemerintah
Kabupaten  Lebak  berusaha  untuk  menjadi pemerintah yang akuntabel terukur, mampu mempertanggjawabkan hasil serta manfaat yang  ditujukan  kepada  masyarakat  dalam
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
hal penggunaan anggaran. Beberapa langkah yang ditempuh diantaranya melakukan  akselerasi  dalam  sistem e- planning, e-budgeting, dan e-sakip, pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani  (Kabar Banten, 2019c). Dari keadaan tersebut, dapat dilihat bahwa SAKIP berfungsi untuk mengendalikan kinerja pemerintah melalui manajemen dan monitoring berbasis sistem. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa good governance memiliki fungsi pengendali  manajemen  dan  monitoring, sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja (Anggiriawan & Wirakusuma, 2015).
Melalui usaha untuk menjadi pemerintah yang akuntabel terukur, menunjukkan  bawa  Pemkab  Lebak  telah memperlihatkan  tanggung  jawab  dalam pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan. Tanggung jawab pemerintah ini berhubungan  dengan  pelayanan  kepada masyarakat. Apabila pemerintah
bertanggungjawab, maka tingkat kepercayaan dari masyarakat akan meningkat. Akuntabilitas merupakan derajat dalam memperlihatkan tanggungjawab  atas  kebijakan  dan  proses pelayanan  publik  yang  dijalankan  oleh pemerintah (Muis et al., 2016).
Dengan kata lain, Pemkab Lebak siap dalam  mempertanggunjawabkan  setiap program  dan  kebijakan  yang  diambil. Pemerintah  bertindak  sebagai  penanggung gugat segala kebijakan yang telah ditetapkan  (Kanter  &  Purnama,  2015). Untuk  mempercepat  intergrasi  SAKIP, Pemkab  Lebak  bersama  dengan  BPPT mengimplementasikan  Sistem  Informasi Manajemen  Perencanaan  Penganggaran dan  Pelaporan  (SIMRAL)  yang  sudah dimulai  sejak  menyusuk  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 (BPKAD Lebak,  2019).  SIMRAL  adalah  strategi Pemkab  Lebak  untuk  memperjelas  hal-hal yang  berhubungan  instansi  pemerintahan, seperti  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  adalah adanya  kejelasan  antara  fungsi,  struktur, sistem,  dan  pertanggungjawaban  pada
sebuah  organisasi.  Sehingga,  pelaksanaan tata kelola dapat dilaksanakan secara efektif (Susanti, 2014).

## Efektifitas Dan Efesiensi
Prinsip  efektifitas  Pemkab  Lebak salah  satunya  terlihat  dari  penyerapan anggaran  dana  desa  yang  mencapai  100 persen  untuk  membangun  inrastruktur  dan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Hal ini telah sesuai dengan harapan masyarakat ketika  diadakan  musyawarah  rencana pembangunan  desa  (Mansyur,  2018). Melalui  Fakta  tersebut,  Pemkab  Lebak telah  memenuhi  prinsip  Efektifitas  karena berhasil  memaksimalkan  penyerapan  dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. efektifitas diukur melalui tingkat pencapaian  target  program  pemerintah (Rondonuwu  et  al.,  2015) . Kebijakan penyerapan dana desa ini telah disesuaikan dengan  kondisi  masyarakat,  di  mana banyak sekali daerah yang infrastrukturnya harus  diperbaiki.  Terlebih  lagi  dahulu Lebak adalah salah satu daerah tertinggal di Indonesia,  yang  kini  sudah  berhasil  lepas dari  belenggu  ketertinggalan  tersebut. Efektifitas  dan  efisiensi  berhubungan dengan  bagaimana  pemerintah  bersama lembaganya  menghasilkan  kebijakan  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat melalui optimalisasi sumber daya manusia (Putra, 2017).
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Lebak  Tahun Anggaran  2018,  realisasi  anggaran  dapat dikatakan  efisen.  Pemerintah  memiliki kemampuan  penganggaran  yang  baik  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Berikut  ini  data  Realisasi  APBD  Tahun Anggaran  2018.  Efesiensi  diukur  melalui indikator perbandingan antara hasil dengan sumber daya yang dipergunakan
(Rondonuwu et al., 2015) . Pada  APBD  Tahun  Anggaran  2018, total  pendapatan APBD Kabupaten Lebak adalah  Rp.  2.511.747.359.526.  Dana  yang dianggarkan  oleh  pemerintah  Kabupaten Lebak  untuk  pendidikan  adalah  Rp. 970.611.956.304,00. Jumlah tersebut
memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten  Lebak  telah  melaksanakan amanat peraturan dan juga Undang-undang yakni  sekurang-kurangnya  20%  untuk pendidikan, bahkan melebihi angka minimum tersebut. Pada bidang kesehatan, menurut  Permendagri  Nomor  38  Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun  Anggaran  2019,  dalam  rangka peningkatan  bidang  kesehatan,  pemerintah daerah
secara konsisten dan
berkesinambungan  harus  mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja  APBD  diluar  gaji,  sesuai  amanat Pasal  171  ayat  (2)  Undang-  Undang  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Mengacu pada  peraturan  tersebut  maka,  total anggaran  sebesar  Rp.  2.511.747.359.526, dikurangi  belanja  pegawai  sebesar  Rp.
1.094.694.439.248 adalah Rp. 1.417.052.920.278.  Kemudian,  10%  dari Rp. 1.417.052.920.278 yaitu Rp. 141.705.292.028.

## Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % (Rp) (Rp) 1 Pendapatan Daerah 2.511.747.359.526,00 2.504.432.439.567,84 99,71 a.     Pendapatan Asli Daerah 308.912.592.160,00 349.363.426.873,84  113,09 b.     Dana Perimbangan 1.573.446.544.000,00 1.539.049.050.766,00 97,81 c.     Lain–Lain Pendapatan Daerah Yg Sah 629.388.223.366,00 616.019.961.928,00 97,88 2 Belanja Daerah 2.707.075.580.543,81 2.446.805.614.644,83 90,39 a.     Belanja Tidak Langsung 1.553.202.923.631,81 1.437.465.508.304,00 92,55 b.     Belanja Langsung 1.153.872.656.912,00 1.009.340.106.340,83 87,47 3 Pembiayaan 195.328.221.017,81 195.328.221.817,81  100,00 a.     Penerimaan Pembiayaan 213.383.271.017,81 213.383.271.017,81  100,00 b.     Pengeluaran Pembiayaan 18.055.050.000,00 18.055.049.200,00  100,00
Dana  untuk  bidang  kesehatan  yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Lebak adalah  sebesar  Rp.  288.148.602.017. Dengan  demikian,  dana  alokasi  untuk bidang kesehatan milik Pemerintah Kabupaten  Lebak  telah  memenuhi  amanat peraturan  yakni  10%,  bahkan  melebihi angka minimum tersebut.
Pemkab  Lebak  mampu  mengelola keuangan  yang  baik  dan  efektif  sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang  ada,  dan  kebutuhan  masyarakat. Pemkab Lebak berhasil mengelola keuangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Untuk dana pendidikan  adalah  yang  paling  tinggi karena  pendidikan  merupakan  kebutuhan
mendasar  masyarakat  yang  berguna  bagi kelangsungan hidup. Daerah harus mampu mengelola  keuangan  dengan  baik  dan efektif dalam mengelola sumber pendapatan serta belanja  (Bahrudin, 2016).

## KESIMPULAN
Sebagai daerah yang pernah dianggap daerah  tertinggal,  Kabupaten  Lebak  telah menerima  dua  kali  penghargaan  terkait dengan Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Dua kali penghargaan  tersebut  diraih  ketika  Iti Octavia Jayabaya menjadi bupatinya. Dari 34  provinsi,  416  kabupaten  dan  98  kota, Kabupaten  Lebak  menyandang  predikat sebagai kabupaten dengan kinerja dan tata
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
kelola  pemerintahan  terbaik.  Dilihat  dari kriteria  penilaian  yaitu  kinerja,  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  pemimpin inovatif, Kabupaten Lebak memang memiliki  ketiganya.  Penerapan smart  city yang  dapat  dikatakan  berhasil,  inovasi- inovasi  terkait  lingkungan  hidup  dan pemimpin  yang  memiliki  kemampuan untuk mengarahkan adalah beberapa bukti, meskipun  pada  penerapannya  tidak  dapat dikatakan sempurna.
Prinsip good governance yang terdiri dari partisipasi, penegakan hukum, transparansi,  orientasi  konsensus,  daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas,  efektifitas  dan  efesiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten  Lebak.  Pemenuhan  kesembilan prinsip  ini  membuktikan  bahwa  Pemkab Lebak  memang  berhak  mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip partisipasi ditunjukkan  dengan  pelibatan  masyarakat dan stakeholder lain  dalam  Musrenbang. Pada  prinsip  penegakan  hukum,  telah dilakukan  secara  adil.  Misalnya  dengan adanya Peraturan Bupati Lebak Nomor 34
Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif Gender. Selanjutnya transparansi
diperlihatkan
melalui mudahnya
masyarakat  dalam  mengakses  informasi- informasi  dari  website  resmi  pemerintah. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  dari  tahun  ke  tahun  dapat  diakses. Kemudian dalam prinsip orientasi
konsensus, Pemkab Lebak melalui
Musrenbang telah menjadi jembatan antara kepentingan-kepentingan
stakeholder.
Pada prinsip daya tanggap, Pemkab Lebak memiliki  contoh  khusus  pada  aksi-aksi dalam menangani dan mencegah permasalahan stunting sebagai  salah  satu kasus  paling  krusial  di  Lebak.  Pemerintah Kabuaten  Lebak  juga  telah  memenuhi prinsip  keadilan  dengan  tidak  membeda- bedakan  kepada  siapa  pelayanan  dan kebijakan  akan  diberikan.  Selain  itu,  visi strategis Kabupaten Lebak yang menekankan  pada  pariwisata  memiliki
sinergitas dengan misi yang juga strategis, sehingga mengantarkan Iti Octavia menjadi kepala daerah yang inovatif. Akuntabilitas Pemkab  Lebak  kini  dapat  dilihat  dari SAKIP yang terintegrasi melalui SIMRAL yang  kini  sedang  kembali  dikembangkan. Prinsip  efektifitas  Pemkab  Lebak  dapat dianalisis  melalui  penyerapan  anggaran dana  desa  yang  mencapai  100  persen. Sementara  itu,  prinsip  efisiensi  dilihat melalui  APBD  Kabupaten  Lebak  Tahun Anggaran  2018.  Pemerintah  memiliki kemampuan  penganggaran  yang  baik  dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Paper  ini  dapat  menjadi  model  dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan  prinsip good  governance. Bagi penelitian  selanjutnya  yang  menjadikan Pemkab  Lebak  sebagai  bahan  penelitian terkait good governance, paper ini menjadi sumber  atau  rekomendasi  karena  berhasil menunjukkan  bahwa  Pemkab  Lebak  telah berhasil  dalam  menerapkan  prinsip good governance.
Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan
perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan  penerapan  prinsip good governance di ranah pemerintah lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  F.  (2017,  December  3).  Lebak Kembangkan  Aplikasi  Pelayanan Publik.
Bantenhits.Com . https://bantenhits.com/2017/12/03/l ebak-kembangkan-aplikasi- pelayanan-publik/
Abdullah, F. (2019a, August 23). Gara-gara
Pakai  Visi  Ini,  Bupati  Lebak  Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2019. Bantenhits . https://bantenhits.com/2019/08/23/ gara-gara-pakai-visi-ini-bupati- lebak-raih-penghargaan-kepala- daerah-inovatif-2019/
Abdullah, F. (2019b, October 25). Kinerja
dan  Tata  Kelola  Pemerintahan Kabupaten Lebak Dapat Penghargaan  Lembaga  Independen Milik Mantan Wapres RI.
Bantenhits . https://bantenhits.com/2019/10/25/ kinerja-dan-tata-kelola- pemerintahan-kabupaten-lebak- dapat-penghargaan-lembaga- independen-milik-mantan-wapres- ri/
ACLC KPK. (2019). Modul Good Governance .
https://aclc.kpk.go.id/wp- content/uploads/2019/07/Modul- good-governance-aclc-kpk.pdf Anggiriawan,  B.,  &  Wirakusuma,  M.  G.
(2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi , 311–325.
antaranews.com. (2019, August 12). Lebak kategori  tinggi  stunting,  Dinkes tingkatkan  penanganan .  Antara News. https://www.antaranews.com/berita /1006882/lebak-kategori-tinggi- stunting-dinkes-tingkatkan- penanganan Bahrudin,  A.  (2016).  Pola  Hubungan Pemerintahan  Desa  Dan  Parlemen Desa  Menuju  Good  Governance.
Serat Acitya , 4 (3), 135.
BPKAD  Lebak.  (2019).  PELATIHAN SIMRAL  KAB  LEBAK. Badan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah .
http://bpkad.lebakkab.go.id/pelatih an-simral-kab-lebak/
Cahyadi,  A.  (2016).  Penerapan  Good
Governance Dalam Pelayanan Publik  (Studi  Tentang  Kualitas Pelayanan  Elektronik  Kartu  Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi
Publik , 2 (02). https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02
.1004
Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan
transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Journal of
Accounting  and  Investment , 12 (2),
110–125. Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E- Purcashing Untuk Mencegah Korupsi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya  Praja , Vol.  45,  No.  1,  Mei 2019 , 47 – 62.
Diskominfo. (2017). Rencana Aksi Pemkab Lebak Dalam Pemberantasan Korupsi  –  Dinas  Komunikasi  Dan Informatika . https://diskominfo.lebakkab.go.id/r encana-aksi-pemkab-lebak-dalam- pemberantasan-korupsi/ Fajar Banten. (2019, January 10). Bappeda Lebak Gelar Sosialisasi Penyusunan Dokumen RKPD 2020. Fajarbanten.com . https://fajarbanten.com/bappeda- lebak-gelar-sosialisasi-penyusunan- dokumen-rkpd-2020/
Fung, B. (2014). The demand and need for transparency  and  disclosure  in corporate  governance. Universal Journal  of  Management , 2 (2),  72–
80.
Gunawan,  E.  (2018). Kabupaten  Lebak Raih  Penghargaan  APE  2018 . https://titiknol.co.id/peristiwa/kabu paten-lebak-raih-penghargaan-ape- 2018/
Herawaty,  H.  (2017).  Good  Governance and Strengthening the Management of Civil Servant Towards to World Class  Bureaucracy. Papua  Law Journal , 2 (1), 40–51.
Heriyanto,  A.  (2015).  Penerapan  Prinsip-
Prinsip  Good  Governance  Dalam Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa
Triharjo Kecamatan Sleman
Kabupaten  Sleman. Universitas PGRI Yogyakarta .
Husna,  M.  T.,  &  Mustam,  M.  (2017).
Partisipasi Masyarakat Dalam
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 33 – 48 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Melaksanakan  Program  Keluarga Berencana Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .
Kabar  Banten.  (2018). Kabupaten  Lebak Raih  2  Penghargaan  Nasional . https://www.kabar- banten.com/kabupaten-lebak-raih- 2-penghargaan-nasional/ Kabar  Banten.  (2019a). Iti  Octavia
Jayabaya Dapat Penghargaan APN 2019 .
https://www.kabar- banten.com/iti-octavia-jayabaya- dapat-penghargaan-apn-2019/ Kabar  Banten.  (2019b). Kabupaten  Lebak Raih Adipura 2018 . https://www.kabar-
banten.com/kabupaten-lebak-raih- adipura-2018/ Kabar  Banten.  (2019c). Pemkab  Lebak Terus  Berupaya  Perbaiki  Kinerja . https://www.kabar- banten.com/pemkab-lebak-terus- berupaya-perbaiki-kinerja/
Kanter, C. H., & Purnama, A. (2015). Peran Website  Pemerintah  Kota  Manado Dalam  Mendukung  Terwujudnya
Good Governance. Jurnal Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini Publik , 19 (3). Kusnadi,  E.,  Martini,  E.,  &  Mahmud,  M. (2018).  Strengthening  the  Political Ethics of Pancasila in Making Good
Governance. Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) .
lebakkab. (2019). Profil Kabupaten Lebak.
Pemerintah Kabupaten Lebak . https://lebakkab.go.id/profil- kabupaten-lebak/
lebakkab.bps.go.id.  (2018). Badan  Pusat
Statistik Kabupaten
Lebak . https://lebakkab.bps.go.id/publicati on/2018/10/01/5748e69774193521
a97ced21/statistik-daerah- kabupaten-lebak-2018.html lebakkab.go.id.  (2019).  Kabupaten  Lebak
Raih Peringkat Pertama Keterbukaan  Informasi  Publik  di Banten. Pemerintah  Kabupaten
Lebak .
https://lebakkab.go.id/2018/11/30/k abupaten-lebak-raih-peringkat- pertama-keterbukaan-informasi- publik-di-banten/
Mansyur. (2018). Penggunaan Dana Desa
Di Lebak Tidak DItemukan Penyimpangan—ANTARA News Banten . Antara News. https://banten.antaranews.com/berit a/32490/penggunaan-dana-desa-di- lebak-tidak-ditemukan- penyimpangan Mansyur. (2019). Bupati Lebak Minta ASN
Tidak  Korupsi—ANTARA  News Banten . Antara News.
https://banten.antaranews.com/berit
a/31319/bupati-lebak-minta-asn- tidak-korupsi
Mardiani,  D.  (2012,  March  3). Puluhan Desa  di  Lebak  Masih  Tertinggal . Republika Online. https://republika.co.id/berita/nasion al/umum/12/03/02/m09iyc- puluhan-desa-di-lebak-masih-
tertinggal
Melis,  M.,  Muthalib,  A.  A.,  &  Apoda,  A.
(2016). Analisis Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan Desa  (Studi  Di  Desa  Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten
Konawe  Utara). Jurnal  Ekonomi Uho , 1 (1).
Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good
Governance  di  Pemerintah  Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publisia:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 2 (2), 146–157. Muis, M. A. H., Saleh, H. A., & Rusli, M. (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik  di  Kecamatan  Panakukkang Kota  Makassar. GOVERNMENT: Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 7 (2), 73–82.
Multatulifm. (2019, March 21). Musrenbang  RKPD  2020,  Pemkab Lebak Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan. LPPL Radio
Multatuli FM .
https://multatulifm.lebakkab.go.id/ 2019/03/21/musrenbang-rkpd- 2020-pemkab-lebak-tetapkan-5- prioritas-pembangunan/
Nahib,  I.  (2013).  Analisis  Spasial  Sebaran
Ketahanan  Pangan  Di  Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Geomatika , 19 (2), 113–119.
Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa  Kalibelo  Kabupaten  Kediri.
Jurnal Politik Muda , 6 (2), 110–119.
RMOL.  (2019). Tata  Kelola  Terbaik, Pemkab  Lebak  Diganjar  Anugerah Pandu Negeri 2019 . Rmolbanten.Com. http://www.rmolbanten.com/read/2
019/10/26/12485/Tata-Kelola- Terbaik,-Pemkab-Lebak-Diganjar- Anugerah-Pandu-Negeri-2019- Rondonuwu,  A.,  Rompas,  W.  Y.,  &
Pombengi, J. D. (2015). Implementasi  Good  Governance  di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. JURNAL
ADMINISTRASI PUBLIK , 2 (029). Safrijal,  S.,  Basyah,  M.  N.,  &  Ali,  H.
(2016).  Penerapan  Prinsip-prinsip Good  Governance  oleh  Aparatur Pelayanan  Publik  di  Kecamatan Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh Selatan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan ,
1 (1).
Setiawan, A. (2014, October 14). Perpaduan  JKN  dan  Kartu  Lebak Sehat [Https://setkab.go.id]. Setkab.Go.Id . https://setkab.go.id/perpaduan-jkn- dan-kartu-lebak-sehat/
Setyaningrum,  D.,  Wardhani,  R.,  & Syakhroza, A. (2017). Good public
governance,  corruption  and  public service quality: Indonesia evidence. International  Journal  of  Applied Business  and  Economic  Research , 15 (19), 327–338.
Siti  Maryam,  N.  (2017).  Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan  Publik. JIPSI-Jurnal
Ilmu  Politik  Dan  Komunikasi UNIKOM , 6 . Suryana, M. (2019). Lima aksi pencegahan dan penanganan kekerdilan dijalankan Pemkab Lebak— ANTARA  News  Banten .  Antara
News.
https://banten.antaranews.com/berit a/57966/lima-aksi-pencegahan- dan-penanganan-kekerdilan-
dijalankan-pemkab-lebak
Susanti, I. (2014). Pengaruh good governance, pemanfaatan teknologi informasi  dan  pengendalian  intern terhadap  kinerja  organisasi  (studi pada  skpd  kabupaten  siak). Jurnal
Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 1 (1). Utari,  N.  P.,  &  Salomo,  R.  V.  (2016).
Analisa  Pelaksanaan  Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta . Wijaya, J. H. (2019). The Achievements Of The Government Of Iti Octavia As A  Regent  At  Lebak  2014-2018. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan
Daerah , 3 (2), 88–96. https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2. 66 Yuwono,  T.  (2014).  Penegakan  Hukum sebagai Salah Satu Faktor UTAMA Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan  Jokowi-rudy  di  Kota Surakarta. Masalah-Masalah Hukum , 43 (2), 289–296.