STUDI PERBEDAAN TEKNIS PENENTUAN BATAS LAUT BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 1/2006, PERMENDAGRI NO. 76/2012 DAN PERMENDAGRI NO. 141/2017
(Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permendagri No. 1/2006, Permendagri No. 76/2012 and Permendagri No. 141/2017)
1) Luhur Moekti Prayogo, 2*) Joko Eddy Sukoco
1) Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Indonesia Jl. Manunggal No. 61 Tuban, Jawa Timur, 62381
2) Magister Teknik Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Jl. Grafika No. 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
2) Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Indonesia
*) Corresponding author, e-mail: je.sukoco@mail.ugm.ac.id
Diterima : 28 Mei 2021 / Disetujui : 3 Desember 2021

## ABSTRAK
Batas  laut  merupakan  kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  lingkungan  laut yang  bertujuan  untuk  membatasi  pengelolaan  pada  setiap  pemerintah  daerah.  Berbagai peraturan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur batas daerah termasuk batas laut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  penetapan  batas  laut  yang  telah diatur dalam Permendagri diantaranya Permendagri No. 1 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012, dan Permendagri No. 141 Tahun 2017. Penelitian ini dibatasi hanya studi literatur pasal yang mengatur mengenai penetapan batas daerah wilayah laut. Permendagri No.1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya di laut dikelola oleh daerah. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut diatur pada undang-undang. Dari hasil kajian diperoleh tiga point penting perubahan yang tercantum  pada  permendagri  diantaranya  penggunaan  titik  dasar,  penggunaan  metode kartometrik dan kewenangan pengelolaan laut oleh kabupaten/kota. Dari penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa  Kabupaten/Kota  tidak  lagi  mempunyai  kewenangan  dalam  mengelola sumber  daya  di  laut,  tetapi  penegasan  batas  laut  sejauh  4  mil  untuk  kabupaten/kota  tetap diperlukan  untuk  perhitungan  bagi  hasil  pengelolaan  sumber  daya  kelautan.  Penentuan  titik dasar  dalam  penegasan  batas  tidak  menggunakan  lagi  surut  terendah  tetapi  menggunakan pasang tertinggi yang tertuang pada Permendagri No. 141 Tahun 2017. Penegasan batas laut menggunakan metode kartometrik mulai diterapkan pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan dilanjutkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017.
Kata  Kunci: Penegasan  Batas  Laut,  Permendagri  No.  1/2006,  Permendagri  No.  76/2012, Permendagri No. 141/2017, Indonesia

## ABSTRACT
The sea boundary is an authority in managing marine environmental resources that aim to limit each local government's management. The Indonesian government has made various regulations in regulating regional boundaries, including maritime boundaries. This study aims to determine the differences in the determination of sea boundaries that have been regulated in the Permendagri, including Permendagri No. 1 of 2006, Permendagri No. 76 of 2012, and Permendagri No. 141 of 2017. This research is limited to the study of literature articles that regulate the determination of the boundaries of marine areas. Permendagri No.1 of 2006 and Permendagri  No.  76  of  2012  explained  that  the  authority  over  the  management  of  marine resources is managed by the regions. While in Permendagri No. 141 of 2017 explained that the management of marine resources is regulated by law. The study results found that three critical points of change are listed in the Permendagri, including the use of base points, the use of cartometric methods, and the authority of sea management by districts/cities. From this research,  it  can  be  concluded  that  the  Regency/City  no  longer  has  the  authority  to  manage marine resources. However, the affirmation of the 4-mile sea boundary for the Regency/City is still  needed  to  calculate  the  profit-sharing  for  the  management  of  marine  resources. Determination of the base point in the affirmation of boundaries no longer uses the lowest low tide but  uses  the highest  tide as  stated in  Permendagri No. 141 of  2017. The affirmation  of maritime boundaries using the cartometric method has begun to be applied to Permendagri No. 76 of 2012 and continued in Permendagri No. 141 of 2017.
Keywords: Sea Boundaries Delimitation, Permendagri No. 1/2006, Permendagri No. 76/2012, Permendagri No. 141/2017, Indonesia

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan ( archipelagic state ) dengan jumlah pulau yang dimiliki sebanyak 17.504 pulau dengan dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya adalah lautan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inventasi 2018). Indonesia juga disebut negara pantai ( coastal state ) yang kedaulatannya meliputi daratan, lautan dan ruang udara ( air space ).  Negara  ini  memiliki  garis  pantai  sepanjang  108.000  km  dan  3.000.000  km 2 yang termasuk  dalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  (Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman dan Investasi 2018).
Laut  Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  baik  dari  segi  jasa  lingkungan  maupun kekayaan  alam  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  pengembangan  ekonomi  lokal,  regional  dan nasional.  Sebagai  negara  kepulauan  yang  hak  dan  batas  telah  diatur  dalam  undang-undang, Indonesia memiliki perbedaan yang spesifik dengan negara lain non kepulauan diantaranya (a) model  pembangunan  yang  berbeda  dengan  model  negara  non  kepulauan,  (b)  pulau  terluar membutuhkan  keamanan  dan prosperity secara  bersamaan,  dan  (c)  manajemen  administrasi pemerintahan berbasis kepulaun (Stefanus 2011).
Dampak diberlakukannya otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi  atas daerah Provinsi  dan daerah Provinsi  itu  dibagi  atas daerah Kabupaten dan Kota, Daerah Kabupaten/ Kota dibagi  atas  Kecamatan,  dan Kecamatan dibagi  atas Kelurahan dan Desa.  Kebijakan  tersebut  membuat  Indonesia  memiliki  83.931  wilayah  setingkat  Desa/ Kelurahan, 514  Kabupaten/  Kota,  dan 34 Provinsi  (Pasal  2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Undang-undang (UU) No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik awal dilaksanakannya konsep Otonomi Daerah di Indonesia, dimana UU ini direvisi menjadi  UU No. 32 Tahun 2004 dan direvisi lagi  menjadi  UU No. 23 Tahun 2014, yang salah satunya mengatur penentuan dan penegasan batas wilayah di laut.
Batas laut merupakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan laut yang bertujuan  untuk  membatasi  pengelolaan  pada  setiap  pemerintah  daerah.  Berbagai  peraturan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur batas daerah termasuk batas laut. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah,  Permendagri  No.  76  Tahun  2012  tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
Prasetyo et  al. (2020) menyatakan  bahwa  lahirnya  Permendagri  No.  141  Tahun  2017 dilatar  belakangi  karena  Permendagri  No.  76  Tahun  2012  dianggap  tidak  sesuai  dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Oleh sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  penetapan  batas  laut  yang terdapat dalam tiga Permendagri diantaranya Permendagri No. 1 Tahun 2006, Permendagri No. 76  Tahun  2012,  dan  Permendagri  No.  141  Tahun  2017.  Pembahasan  perbedaan  penentuan batas laut penting dilakukan untuk mengetahui perbedaan kebijakan dalam penentuan batas. Diharapkan  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  para  pengambil  kebijakan  dalam penetapan batas daerah wilayah laut di lapangan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur pada tiga dokumen batas laut  diantaranya  Permendagri  No.  1  Tahun  2006,  Permendagri  No.  76  Tahun  2012,  dan Permendagri  No.  141  Tahun  2017.  Penelitian  ini  dibatasi  hanya  mengkaji  pasal-pasal  yang mengatur mengenai penetapan batas daerah wilayah laut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan  batas  daerah  yang  meliputi  batas  laut menjadi  penting,  karena  menyangkut aspek  sumber  daya  dan  kewenangan  dalam  menjaga  lingkungan  laut.  Arsana  (2018) menyatakan bahwa penentuan batas wilayah sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian yurisdiksi. Pembentukan daerah otonom baru memerlukan proses yang panjang yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2007 dimana pengusulannya harus melampirkan peta wilayah dengan cangkupan dan batas-batasnya (Endang 2019).
Pertama, pada Permendagri No.1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya di laut dikelola oleh daerah. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut diatur pada undang-undang.
Kedua,  mengenai  metode  yang  digunakan  untuk  penegasan  batas  daerah.  Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (10) pelacakan batas di laut merupakan kegiatan memperoleh kesepakatan dan penentuan titik acuan. Pada Permendagri No.76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari penentuan titik kooordinat secara kartometris, penentuan titik di lapangan yang dituangkan dalam  peta  dan  daftar  koordinat  batas.  Berdasarkan  ketiga  Permendagri  tersebut  dapat diketahui bahwa metode Kartometrik terdapat pada Permendagri No.76 Tahun 2012  Pasal 1 ayat  (6)  dan  Permendagri  No.  141  Tahun  2017  Pasal  1  ayat  (6),  namun  Permendagri  No.  1 Tahun 2006 belum terdapat metode Kartometrik.
Ketiga,  mengenai  garis  pantai  yang  terdapat  perbedaan  dalam  pendefinisiannya.  Pada Permendagri  No.  1  Tahun  2006  Pasal  1  ayat  (13)  dijelaskan  bahwa  garis  pantai  merupakan garis  yang  dibentuk  oleh  perpotongan  garis  air  rendah  dengan  daratan.  Sedangkan  pada
Permendagri  No.  76  Tahun  2012  dan  Permendagri  No.  141  Tahun  2017  Pasal  1  ayat  (15) dijelaskan  bahwa  garis  pantai  adalah  garis  pertemuan  antara  daratan  dan  lautan  yang dipengaruhi  oleh  pasang  surut  air  laut  yang  tersedia  pada  peta  dasar.  Gambar  1  merupakan pendefinisian garis pantai pada Permendagri No. 1 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017.
Permendagri No. 1 Tahun 2006
Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan No.
141 Tahun 2017
Gambar 1 . Pendefinisian Garis Pantai
Permendagri No. 1 Tahun 2006 titik awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai untuk menentukan garis dasar. Pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dijelaskan bahwa titik dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah guna mengukur batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan  kepulauan  untuk  provinsi  dan  1/3  (sepertiga)  dari wilayah kewenangan provinsi untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 menjelaskan bahwa titik dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air pasang  tertinggi  dengan  daratan  sebagai  acuan  penarikan  garis  pantai  guna  mengukur  batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi.
Keempat, kebijakan mengenai daerah dalam mengelola batas laut. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa pelacakan batas daerah laut adalah kegiatan untuk menentukan letak batas di laut berdasarkan kesepakatan dan penentuan lokasi titik acuan yang tidak dijelaskan dikelola oleh kabupaten/ kota atau provinsi. Kemudian pada Permendagri No.  76  Tahun  2012  Pasal  11  dijelaskan  bahwa  kewenangan  pengelolaan  wilayah  laut  oleh provinsi dan kabupaten/ kota sesuai UU. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal  10  dijelaskan  bahwa  kewenangan  pengelolaan  laut  hanya  daerah  provinsi  dan menghilangkan kewenangan kabupaten/ kota.
Kelima, peraturan mengenai kebijakan tahapan dalam penegasan batas daerah di wilayah laut. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (1) penegasan batas daerah di wilayah laut  melalui  tahapan  diantaranya  penelitian  dokumen,  pelacakan  batas,  pemasangan  pilar  di titik  acuan,  penentuan  titik  awal  dan  garis  dasar,  pengukuran  dan  penentuan  batas;  dan pembuatan peta batas. Kemudian pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (1) dan Permendagri No. 141 Tahun  2017 Pasal  11  ayat  (1) tahapan penegasan batas daerah di  laut dilakukan  secara  kartometrik  dengan  tahapan  yaitu  penyiapan  dokumen,  penentuan  garis pantai, pengukuran dan penentuan batas dan pembuatan peta batas daerah di laut. Hal ini dapat diketahui  bahwa  pemasangan  pilar  di  titik  acuan  menjadi  persayaratan  tidak  wajib  dalam penegasan batas daerah di wilayah laut.
Keenam, mengenai penelitian dokumen dalam penentuan batas daerah di wilayah laut. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 11 dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 13
tidak selengkap pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 12 tahapan penelitian dokumen meliputi  penyiapan  UU  Pembentukan  Daerah  dan  peta  lampirannya,  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  batas  daerah,  peta  dasar  dan/atau,  dokumen  dan  peta  lain  yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.
Ketujuh, kebijakan mengenai pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut. Permendagri No. 1 Tahun 2006 masih mengakomodir batas  kabupaten/kota di wilayah laut, dalam hal ini tertuang pada Pasal 15 ayat (2) butir c dimana apabila kabupaten/kota dalam satu provinsi  saling  berhadapan  dengan  jarak  kurang  dari  8  mil  laut,  diukur  berdasarkan  prinsip garis  tengah,  dengan  kata  lain  kabupaten/kota  berhak  atas  kewenangan  pengelolaan  sumber daya alam di laut maksimal 4 mil laut (Gambar 2a). Permendagri No. 76 Tahun 2012 masih mengakomodir kewenangankKabupaten/kota seperti dituangkan pada Pasal 15 ayat (2) butir c yaitu batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 12 mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/ kota yang berhadapkan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah. Jika  pada  Permendagri  No.1  Tahun  2006  secara  eksplisit  menerangkan  bahwa  kewenangan kabupaten/kota  sebesar  4  mil  laut  maka  dalam  Permendagri  No.  76  Tahun  2012  bahwa kabupaten/kota mendapatkan kewenangan 1/3 dari batas provinsi (Gambar 2b).
Permendagri  No.  141  Tahun  2017  menghilangkan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh kabupaten/kota sehingga seluruh wilayah pengelolaan sumber daya laut menjadi kewenangan [rovinsi,  walaupun  dalam  lampiran  masih  menggambarkan  wilayah  kewenangan  4  mil  laut (Gambar  2c).  Penggambaran  wilayah  4  mil  laut  untuk  mengakomodir  bagi  hasil  yang didapatkan oleh kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 14 ayat (5) disebutkan daerah kabupaten/kota penghasil  dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.
(a) Permendagri No. 1 Tahun 2006
(b) Permendagri No. 76 Tahun 2012
(c) Permendagri No. 141 Tahun 2017
Gambar 2 . Penarikan Garis Batas pada Tiga Permendagri
Kedelapan, kebijakan mengenai pembuatan peta batas pada Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 16 Permendagri No. 1 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pembuatan peta batas daerah di laut menyaratkan  pemetaan  terestris  atau  pemetaan  fotogrametris.  Sedangkan  pada  Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 dijelaskan tahapan pembuatan peta batas  daerah  di  laut  yaitu  dimulai  dengan  pembuatan  kerangka  peta  batas  dengan  skala  dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas, melakukan kompilasi dan/atau turunan dari peta dasar, peta lain, dan/atau data citra dan penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Kabupaten/Kota  tidak  lagi mempunyai  kewenangan  dalam  mengelola  sumber  daya  di  laut,  tetapi  penegasan  batas  laut sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota tetap diperlukan untuk perhitungan bagi hasil pengelolaan sumber daya kelautan. Penentuan titik dasar dalam penegasan batas tidak menggunakan lagi surut terendah seperti  pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 dan Permendagri No. 76 Tahun 2012  tetapi  menggunakan  pasang  tertinggi  yang  tertuang  pada  Permendagri  No.  141  Tahun 2017.  Penegasan  batas  laut  menggunakan  metode  kartometrik  mulai  diterapkan  pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan dilanjutkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017. Pada Permendagri  No.1  Tahun  2006  metode  yang  digunakan  adalah  pelacakan  batas  langsung  di lapangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  Bapak  Dr.  Ir.  Sumaryo,  M.Si  dan Bapak  I  Made  Andi  Arsana,  ST,  ME,  Ph.D  yang  telah  memberikan  materi  perkuliahan Penetapan dan Penegasan Batas Laut (PPBL) di Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsana  IMA.  2018. Batas  Maritim  Antarnegara:  Sebuah  Tinjauan  Teknis  dan  Yuridis , Yogyakarta: UGM PRESS.
Endang E. 2019. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah dalam Perspektif Hukum dan Informasi Geospasial. Seminar Nasional Geomatika 3 : 797–804. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Internet]. 2018. Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia . Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI [diakses pada 15 September  2021].  Tersedia  pada:  https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data- rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  [Internet].  2017. Indonesia  Negara  Maritim  dengan Kepulauan Terbesar di Dunia . Pemerintah Provinsi Jawa Barat [diakses pada tanggal 8
Mei 2021]. Tersedia pada:
https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim- dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 141 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta.
Prasetyo HH, Khomsin K, & Pratomo DG. 2020. Delimitasi Batas Pengelolaan Laut menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara). Geoid 16 (1): 28–35.
Stefanus KY. 2011. Daerah Kepulauan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus. Jurnal Dinamika Hukum 11 (1): 99–111.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah”  Lembaran  Negera  RI Tahun 2014, No. 244, Sekretariat Negara, Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.
Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.