Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1. 1305
Membangun Wilayah Perbatasan Di Provinsi Kepulauan Riau
(Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan)

## Agus Hendrayady
Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji agushendrayady5873@umrah.ac.id

## ABSTRACT
In the Riau Islands Province which is a problem in the border region, among others, is the very wide  stretch  of border areas, still lack  of management of potential and natural resources both state and private, handling border areas that have not been maximized and are still partial or sectoral, education and welfare  levels  which  is  still  low  compared  to  people  in  neighboring  countries such as Singapore and Malaysia, the lack of security and defense facilities and infrastructure  which  can  lead  to  weak  supervision  of  violations  of  state borders, and the lack of integration of programs and activities in border area development.The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is:  How  are  the efforts to Build a Border Area in the Riau Islands Province in order to find a solution  to  improve  community  welfare  on  the  front  islands.  The  aim  of  the study was to find out how the government's efforts in Building Border Areas in the  Riau  Islands  Province  in  order  to  improve  Community  Welfare  on  the Leading  Islands.  This  study  uses  library  research  methods,  namely  by  using secondary data from sources that are used as objects of research, both books or literature, electronic media (internet sites), online media, which have to do with the problem of this research. Data collection in this study was conducted using  library  studies.  The  efforts  made  by  the  Riau  Islands  Provincial Government  to  find  solutions  to  improve  the  welfare  of  the  people  on  the leading  islands  are  the  Launching  of  the  Integrated  Border  Area  Movement Development  Program  (Gerbangdutas)  in  Natuna  Regency,  Accelerating rehabilitation  of  habitable  homes,  markets,  schools,  health  centers,  Village and  Village  Development  Acceleration  Program  (P3DK),  efforts  to  resolve national  borders,  and  increase  electrification,  especially  in  small  islands  and remote  areas  through  the  construction  of  solar  power  plants,  micro  hydro power  plants  and  power  plant  technology  development  Electric  Power  and construction of ports / piers in the border area. On the other hand, because of the strategic nature of the Riau Islands Province, it needs to be supported by good  connectivity,  especially  sea  connectivity.  Therefore,  a  number  of  ports and  ferry  boats  are  built  which  are  a  priority  so  as  to  reduce  intra-regional and inter-regional disparities. Batam as a city that also borders directly with neighboring Singapore is used as an industrial, tourism, shipping and service area.  Another  form  carried  out  in  the  context  of  building  border  areas  is  by implementing the Sea  Toll Program. It is  expected that with the relationship between  sea  ports,  there  will  be  smooth  delivery  of  goods  to  border  areas. The  Sea  Toll  Program  is  carried  out,  especially  for  the  Riau  Islands  Province because  the  Riau  Islands  region  has  many  seas.  Whereas  in  the  field  of
infrastructure, especially related to infrastructure, the Provincial Government of  Riau  Islands  and  PT.  PLN  in  Riau  Region  and  Riau  Islands  faces  many obstacles,  especially for border areas with many disruptions and constraints, especially because the condition of the Riau Islands is the sea, in addition to weather and climate factors which are often uncertain and the absence of port loading and unloading facilities.
Keywords: Development, Border, Community Welfare.

## ABSTRAK
Di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi permasalahan di wilayah perbatasan antara  lain  adalah  sangat  luasnya  bentangan  kawasan  perbatasan,  masih kurangnya  pengelolaan  potensi    dan  sumber  daya  alam  baik  oleh  negara maupun  swasta,  penanganan  daerah  perbatasan  yang  belum  maksimal  dan masih bersifat parsial ataupun sektoral, tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  berada  di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, masih minimnya sarana dan prasarana  keamanan  dan  pertahanan  yang  dapat  menyebabkan  lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran batas wilayah negara, dan belum adanya keterpaduan  program  dan  kegiatan  pengembangan  kawasan  perbatasan. Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  :  Bagaimana  upaya Membangun  Wilayah  Perbatasan  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  rangka Mencari  Solusi  Untuk  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Pulau-Pulau Terdepan.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya pemerintah  dalam  Membangun  Wilayah  Perbatasan  Di  Provinsi  Kepulauan Riau  dalam  rangka  meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Pulau-Pulau Terdepan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  riset  kepustakaan,  yaitu dengan  menggunakan  data-data  sekunder  dari  sumber-sumber  yang dijadikan  objek  penelitian,  baik  buku-buku  atau  literatur,  media  elektronik (situs internet), media online, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan studi  kepustakaan.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  untuk  mencari  solusi  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  pulau-pulau  terdepan  adalah  Pencanangan Program
Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan
(Gerbangdutas)  di  Kabupaten  Natuna,  Percepatan  rehabilitasi  rumah  layak
huni,  pasar,  sekolah,  puskesmas,  Program  Percepatan  Pembangunan  Desa dan  Kelurahan  (P3DK),  upaya  penyelesaian  batas  negara,  serta  peningkatan elektrifitas  terutama  di  pulau-pulau  kecil  dan  daerah  terpencil  melalui Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS),  Pembangkit  Listrik Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH)  serta  Pengembangan  Teknologi  Pembangkit Listrik  Tenaga  Arus  Listrik  dan  pembangunan pelabuhan/dermaga  di  wilayah perbatasan.  Disisi  lain,  karena  strategisnya  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau ini maka perlu didukung dengan konktivitas yang baik terutama konektivitas laut.  Oleh  karena  itu  maka  dibangun  beberapa  pelabuhan  dan  kapal penyeberangan  yang  menjadi  prioritas  sehingga  dapat  mengurangi kesenjangan  intra  wilayah  dan  antar  wilayah.  Batam  sebagai  sebuah  kota yang  juga  berbatasan  secara  langsung  dengan  negara  tetangga  Singapura dijadikan daerah industri, pariwisata, perkapalan, dan jasa. Bentuk lain yang dilakukan  dalam  rangka  membangun  wilayah  perbatasan  adalah  dengan melaksanakan Program Tol Laut. Diharapkan dengan adanya hubungan antar pelabuhan-pelabuhan laut, maka akan tercipta kelancaran pengiriman barang hingga  daerah-daerah  perbatasan.  Program  Tol  Laut  dilakukan,  terutama untuk daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dikarenakan wilayah Kepulauan Riau banyak laut. Sedangkan dibidang infrastruktur, terutama terkait dengan bidang  infrastruktur,  maka  Pemprov  Kepri  dan  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan  Riau  menghadapi  banyak  kendala,  terutama  untuk  daerah perbatasan  yang  banyak  gangguan  dan  kendala,  terutama  karena  kondisi Kepulauan  Riau  adalah  lautan,  disamping  faktor  cuaca  dan  iklim  yang seringkali tidak menentu dan tidak adanya fasilitas bongkar muat pelabuhan.
Kata Kunci : Pembangunan, Perbatasan, Kesejahteraan Masyarakat .

## I. Pendahuluan
Pembicaraan  tentang  membangun  negera  dimulai  dari  perbatasan, bukanlah wacana baru. Hal ini sudah sering dibicarakan sejak lama. Indonesia yang  memiliki  perbatasan  darat  dan  perbatasan  laut  dengan  10  (sepuluh) negara. Kawasan perbatasan darat antara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia  di  Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan  Timur,  Republik  Indonesia dengan  Negara  Papua  New  Guinea  di  Papua,  dan  Perbatasan  Republik Indonesia  dengan  Negara  Timor  Leste  di  Nusa  Tenggara  Timur.  Sedangkan
perbatasan laut, Republik Indonesia berbatasan dengan negara-negara India, Thailand,  Singapura,  Malaysia,  Vietnam,  Philipina,  Australia.  untuk  Provinsi Kepulauan  Riau  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun 2005  dikatakan  bahwa  sebanyak  20  titik  dari  92  pulau  terdepan  Indonesia berada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Adapun  ke  20  pulau  terdepan  itu  4 (empat)  titik  di  wilayah  Kota  Batam  yang  terdiri  dari  Pulau  Batu  Berhanti  di Perairan  Selat  Singapura  berbatasan  dengan  Singapura,  Selanjutnya  Pulau Nipah di Selat Singapura, Pulau Nongsa di Selat Singapura, Pulau Pelampong di Selat Singapura yang kesemuanya berbatasan dengan Negara Singapura. 2 (Dua)  pulau  di  Kabupaten  Karimun  yang  terdiri  dari  Pulau  Iyu  Kecil  di  Selat Malaka,  berbatasan  dengan  Negara  Malaysia,  serta  Pulau  Karimun  Kecil  di Selat Malaka, yang juga berbatasan dengan Negara Malaysia.  1 (satu) pulau di Kabupaten Bintan yaitu Pulau Batu Mandi di Selat Malaka yang berbatasan dengan  Negara  Malaysia.  Selain  itu  juga  ada  13  (tiga  belas)  pulau  di Kabupaten  Natuna  yakni  Pulau  Damar,  Pulau  Kepala,  Pulau  Sebetul,  Pulau Sekatung, Pulau Semiun, Pulau Sentut, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong  Belayar,  Pulau  Tokong  Malang  Biru,  Pulau  Tokong  Nanas,  Pulau Tokong  Boro,  dan  Pulau  Mangkai,  yang  memiliki  perbatasan  dengan  Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
Salah  satu  rencana  induk  pengembangan  wilayah  perbatasan  di Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah  memacu  peningkatan  kesejahteraan  dan memberdayakan masyarakat perbatasan yang sinergis dengan perekonomian wilayah negara tetangga dan wilayah lainnya. Sebagai salah satu provinsi di wilayah  perbatasan,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  tentunya  memiliki tugas  berat  terkait  perlindungan  dan  pengembangan  masyarakatnya  yang berada  di  beranda  depan  negara  Republik  Indonesia  ini.  Hendrayady (2018:1),  menyatakan  bahwa  wilayah  yang  perkembangannya  cukup tertinggal  pembangunannya  dibandingkan  wilayah  lain  di  Indonesia  adalah wilayah  perbatasan.  Wilayah  perbatasan  identik  dengan  daerah  perdesaan, daerah  pinggiran,  daerah  tertinggal,  atau  daerah  miskin  yang  cenderung termaginalkan.  Oleh  karena  itu,  didalam  Program  Nawacita  Jokowi  –  JK, pembangunan perbatasan ini termuat dalam poin ketiga, yaitu : “Membangun Indonesia dari Pinggiran”.
Membangun  wilayah  perbatasan  tidaklah  mudah,  hal  ini  dikarenakan perlunya  pemahaman  tentang  karakteristik  kawasan  perbatasan  itu  sendiri.
Menurut Luthfi (dalam Sari, 2014), Pembangunan kawasan perbatasan dapat dimulai  dengan  mengenali  terlebih  dahulu  potensi  dan  masalah  yang  dilihat dari karakteristik serta tipologi kawasan perbatasan. Didalam kerangka umum pengembangan  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  disebutkan  bahwa  arah pengembangan  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  disusun  dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah  sehingga  dapat  mengurangi  kesenjangan  antar  wilayah,  maupun antar  kelompok  pendapatan,  semangat  dan  tekad  kuat  membangun  daerah untuk  meraih  kemajuan,  meningkatkan  kemandirian,  dan  memperkuat  daya saing  daerah,  sehingga  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara merata dan berkeadilan. (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021:VI-24).
Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  menjadi  permasalahan  di  wilayah perbatasan  antara  lain  adalah  sangat  luasnya  bentangan  kawasan perbatasan,  masih  kurangnya  pengelolaan  potensi    dan  sumber  daya  alam baik oleh negara maupun swasta, penanganan daerah perbatasan yang belum maksimal dan masih bersifat parsial ataupun sektoral, tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang berada  di  negara  tetangga  seperti  Singapura  dan  Malaysia,  masih  minimnya sarana  dan  prasarana  keamanan  dan  pertahanan  yang  dapat  menyebabkan lemahnya  pengawasan  terhadap  pelanggaran  batas  wilayah  negara,  dan belum  adanya  keterpaduan  program  dan  kegiatan  pengembangan  kawasan perbatasan.
Gubernur  Kepulauan  Riau,  Nurdin  Basirun  dalam  Rakor  Pengelolaan Wilayah Perbatasan tahun 2016 mengatakan, “Sejumlah daerah perbatasan di Provinsi  Kepulauan  Riau,  sangat  membutuhkan  pembangunan  sarana- prasarana dalam kesejahteraan
dan perekonomian masyarakat.”
( https://batamtoday.com/home/read/78242/Daerah-Perbatasan-Kepri-Butuh- Infrastruktur-dan-Kesejahteraan ).  Oleh  karena  itu,  koordinasi  dan  sinergitas pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  kementerian  atau lembaga  terkait  sangat  diharapkan  dalam  meningkatkan  pembangunan infrastruktur  dan  kesejahteraan  masyarakat  dikawasan  perbatasan  Provinsi Kepulauan  Riau.  Dengan  demikian  menurut  Nurdin  Basirun  lagi, “Pembangunan  infrastruktur  dan  sarana  –  prasarana  umum  dalam meningkatkan  ekonomi  masyarakat  di  sejumlah  pulau-pulau  terdepan
Kepulauan  Riau  sangat  penting  dan  dibutuhkan  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan  masyarakat”.  “Jika  tiap  daerah  aksesnya  sudah  baik  maka pemerataan  kesejahteraan  ada  di  tiap-tiap  pulau  di  Kepulauan  Riau.” (https://batamtoday.com/home/read/78242/Daerah-Perbatasan-Kepri-Butuh- Infrastruktur-dan-Kesejahteraan).
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  yang  menunjukkan  bahwa membangun wilayah perbatasan merupakan masalah yang krusial yang harus mendapatkan  perhatian  terutama  oleh  aparatur  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  apalagi  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Demi kemudahan arah dalam penelitian maka penulis membatasi masalahnya yaitu Membangun Wilayah Perbatasan Di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan).
Untuk mempermudah penelitian, maka dipandang perlu untuk penulis memberikan  rumusan  masalahnya,  sehingga  jelas  arah  dan  tujuan pembahasan  masalah  penelitian  tersebut.  Adapun  perumusan  masalahnya adalah  : Bagaimana  upaya  Membangun  Wilayah  Perbatasan  Di  Provinsi Kepulauan  Riau  dalam  rangka  Mencari  Solusi  Untuk  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan.
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  yang  menjadi  tujuan penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  pemerintah  dalam Membangun  Wilayah  Perbatasan  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan.

## II. Tinjauan Pustaka
A. Pembangunan
Beragam pengertian yang diberikan diberikan oleh para ahli mengenai pembangunan,  salah  satunya  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Siagian (2005:4),  “Suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan  perubahan yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan pemerintah  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa  ( nation building ).”  Dari  pendapat  yang  diberikan  oleh  Siagian  ini  jelas  menunjukkan bahwa  pembangunan  merupakan  bentuk  dari  pertumbuhan  dan  perubahan, dimana  kedua  hal  ini  dilakukan  secara  berencana    dan  sadar,  yang  artinya bahwa  pembangunan  harus  dilakukan  dengan  perencanaan  yang  baik  dan
penuh  dengan  kesadaran  tentang  apa  yang  ingin  dibuat,  seperti pembangunan  di  daerah  tapal  batas  darat  Indonesia,  yaitu  membangun  7 (tujuh)  Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  dengan  harapan  pembangunan kawasan  perbatasan  ini  dapat  menjadi  etalase  tentang  pembangunan  yang sedang  dijalankan  oleh  pemerintah  kepada  negara  tetangga.  Disamping  itu kawasan perbatasan ini juga menjadi titik pertumbuhan perekonomian baru, dan dengan sendirinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengertian pembangunan yang disampaikan oleh Siagian tersebut juga menunjukkan  bahwa  pembangunan  haruslah  menuju  modernitas,  yang artinya  bahwa  pembangunan  yang  dilakukan  itu  harus  mengikuti  arus perkembangan  modernisasi,  namun  satu  hal  yang  harus  diingat  bahwa pembangunan  tersebut tidak boleh meninggalkan jati diri bangsa dan negara.
B. Wilayah Perbatasan
Konsep  perbatasan  menurut  Nurmandi,  dkk  (2012:34)  telah  dikenal sejak  era  lahirnya  negara  bangsa,  tepatnya  ketika  ditandatanganinya Perjanjian Westphalia pada tanggal 24 Oktober 1648. Pengertian perbatasan sendiri  menurut  Riswanto  Tirtosudarmo  (dalam  Nurmandi,  dkk,  2012:36) adalah  sebuah  ruang  geografis  yang  sejak  semula  merupakan  wilayah perebutan  kekuasaan  antarnegara,  terutama  ditandai  oleh  adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara.
Perbatasan pada dasarnya memiliki 5 bentuk, yaitu Perbatasan Darat, Perbatasan  yang  dibentuk  oleh  Sungai,  Perbatasan  berbentuk  Pegunungan, Perbatasan  Laut,  dan  Perbatasan  Udara.  Perbatasan  darat  adalah  tempat kedudukan  titik-titik  atau  garis-garis  batas  yang  memisahkan  daratan  atau bagiannya  ke  dalam  dua  atau  lebih  wilayah  kekuasaan  yang  berbeda. Perbatasan  yang  dibentuk  oleh  sungai  menunjukkan  bahwa  perbatasan seperti ini  menjadikan sebuah  aliran  sungai  sebagai pembatas  antar  wilayah dua negara yang bertetangga. Sedangkan perbatasan berbentuk pegunungan adalah  dimana  pegunungan  yang  menjadi  perbatasan  adalah  bagian pegunungan  yang  tertinggi  yang  biasa  disebut  dengan Watershed yang artinya  bahwa  bagian-bagian  tertinggi  dari  pegunungan  itu  merupakan pemisah  dari  semua  aliran  sungai-sungai  yang  mengalirkan  ke  jurusan- jurusan  yang  berlawanan.  Untuk  perbatasan  laut  biasanya  diatur  melalui sebuah konvensi, dimana bila terjadi kegagalan maka dilakukan perundingan bilateral, dan bila ternyata masih terjadi kegagalan maka perselisihan tentang
hal ini dapat dibawa ke Mahkamah Internasional  di Den Haag, Belanda. Dan yang terakhir adalah Perbatasan Udara, dimana ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang yang terletak di atas permukaan daratan dan di atas wilayah perairan.
C. Kesejahteraan Masyarakat
Berbicara tentang kesejahteraan, kata ini berasal dari kata Sejahtera, yang menurut Wikipedia berarti tentang hal yang menunjuk ke keadaan yang baik,  kondisi  manusia  dimana  orang-orangnya  dalam  keadaan  makmur, dalam
keadaan sehat dan damai. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan). Sedangkan pengertian
Kesejahteraan  Masyarakat,  jika  melihat  pengertiannya  berdasarkan  Undang- undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Dari  Undang–Undang tersebut  dapat  kita  cermati  bahwa  untuk  mengukur  tingkat  kesejahteraan dapat  dinilai  dari  kemampuan  seorang  individu  atau  kelompok  dalam usahanya  memenuhi  kebutuhan  material  dan  spiritualnya.  Kebutuhan material  dapat  kita  hubungkan  dengan  pendapatan  yang  nanti  akan mewujudkan  kebutuhan  akan  pangan,  sandang,  papan  dan  kesehatan. Kemudian  kebutuhan  spiritual  kita  hubungkan  dengan  pendidikan,  kemudian keamanan dan ketentraman hidup.
Biro  Pusat  Statistik  Indonesia  (2015:7)  menerangkan  bahwa  guna melihat  tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga  suatu  wilayah  ada  beberapa indikator  yang  dapat  dijadikan  ukuran,  antara  lain  adalah:  1.  Tingkat pendapatan  keluarga  2.  Komposisi  pengeluaran  rumah  tangga  dengan membandingkan  pengeluaran  untuk  pangan  dengan  non-pangan  3.  Tingkat pendidikan  keluarga  4.  Tingkat  kesehatan  keluarga  5.  Kondisi  perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

## III. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  riset  kepustakaan, yaitu  dengan  menggunakan  data-data  sekunder  dari  sumber-sumber  yang dijadikan  objek  penelitian,  baik  buku-buku  atau  literatur,  media  elektronik (situs internet), media online, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian
ini.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan studi kepustakaan.

## IV. Pembahasan
Provinsi  Kepulauan  Riau  sebagai  provinsi  yang  berbasis  kepulauan memiliki  luas  wilayah  lautan  seluas  241.215  Km²  atau  96%  dan  daratan seluas  10.595  Km²  atau  4%  dengan  total  wilayah  seluas  251.810  Km² dengan topografi yang terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Seperti  telah  dijelaskan  diawal  tulisan  ini  bahwa  19  pulau  yang  dimiliki  oleh Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah  pulau-pulau  terdepan.  Menurut  Hendrayady (2017:509)  seluruh  pulau  terdepan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  terbilang  di bawah garis kemapanan, miskin sarana dan prasarana, kurang akses hingga SDM yang terbatas.
Secara  umum  masalah  mendasar  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah minimnya infrastruktur, akses antar pulau, komunikasi dan elektrifikasi. Lebih lanjut, secara spesifik Hendrayady (2017:507), menyatakan bahwa masalah- masalah  yang  sering  terjadi  adalah  penyelundupan  kayu  ( illegal logging), pertambangan liar, illegal fishing, Human Trafficking , penyelundupan narkoba, penyelundupan  barang-barang  ilegal  seperti  sembako,  barang  elektronik, pakaian  bekas  yang  biasa  disebut  Roma  (Rombengan  Malaysia).  Mengingat kondisi yang terjadi seperti ini maka sudah seharusnya pemerintah terutama Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  harus  mampu  menjaga  dan  mengelola wilayah  perbatasan  sebagai  beranda  terdepan  yang  aman,  tertib  dan  maju serta  bekerja  lebih  keras  agar  dapat  mengangkat  kesejahteraan  masyarakat yang berada di pulau-pulau terdepan tersebut.
Masalah  unik  lainnya  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  ternyata  bukan  hanya  dari  “internal”  saja  tetapi  juga mendapatkan tantangan dari “eksternal” yang berupa “adanya Kemajuan dan kemewahan” dari negara-negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
Kemajuan  dan  kemewahan  negara  tetangga  ini  menjadi  “daya  tarik atau  magnet”  bagi  masyarakat  terutama  yang  tinggal  di  daerah  perbatasan. Fasilitas dan infrastruktur kedua negara tetangga tersebut, terutama fasilitas kesehatan  sehingga  membuat  masyarakat  berobat  bahkan  terkadang berbelanja  kesana.  Maka  tidak  ada  langkah  lain  yang  bisa  dilakukan  oleh
pemerintah  terutama  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  untuk  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
Permasalahan-permasalahan  yang  seringkali  terjadi  ini  membuat Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  memasukkan  program  mengenai masalah perbatasan ini kedalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu :
1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
2. Program Pengembangan Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Program Pengembangan, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terdepan.
4. Program  Peningkatan  Kesadaran  dan  Penegakan  Hukum  dalam Pendayagunaan  Sumber  Daya  Laut.  (Sumber  :  Bappeda  Provinsi Kepulauan Riau).
Berkenaan  dengan  masalah  perbatasan  ini  telah  juga  dikembangkan rencana induk pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :
1. Memacu peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat  perbatasan  yang  sinergis  dengan  perekonomian wilayah negara tetangga dan wilayah lainnya.
2. Meningkatkan efektivitas pembangunan wilayah perbatasan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.
3. Mengembangkan  SDM  sebagai  modal  penggerak  pembangunan wilayah perbatasan.
4. Membuka  isolasi  dan  keterbelakangan  wilayah  perbatasan  (fisik maupun  informasi),  dengan  membangun  infrastruktur  yang memadai.
5. Mengelola sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar pemerintah  dan  pemerintah  daerah  maupun  antar  pelaku  usaha. (Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Riau).
Strategi yang digunakan untuk mengembangkan daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau ini, adalah sebagai berikut :
1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan.
2. Membangun dengan pendekatan kesejahteraan.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
6. Meningkatkan  kerjasama  pembangunan.  (Sumber  :  Bappeda Provinsi Kepulauan Riau).
Melihat  strategi  yang  telah  dibuat  tersebut,  ini  menunjukkan  bahwa agar dapat mewujudkan pembangunan sangat membutuhkan koordinasi yang baik  antara  seluruh  instansi  terkait  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Didalam  visi  pembangunan  kawasan  perbatasan  seperti yang  tertuang  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2005  –  2025  menyebutkan  bahwa tujuan  pembangunan  perbatasan  adalah  untuk  “Mewujudkan  Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan”. Kalimat ini mengandung pemahaman bahwa :  Peningkatan  pembangunan  daerah;  Mengurangi  kesenjangan  sosial  secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah daerah yang  masih  lemah;  menanggulangi  kemiskinan  secara  drastis;  Menyediakan akses  yang  sama  bagi  masyarakat  terhadap  berbagai  pelayanan  sosial  serta sarana dan prasarana ekonomi.
Berdasarkan  RPJMN  tahun  2005  –  2025  tersebut  dalam mengimplementasikan  kebijakan  pembangunan  kawasan  perbatasan  yang diwujudkan  dalam  sejumlah  program  sedikit  banyak  telah  mengubah  wajah perbatasan  terutama  di  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Menjawab  upaya mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terdepan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  maka  ada  beberapa  upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  terutama  sekali  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan  menggunakan  pendekatan keamanan  dan  pendekatan  kesejahteraan.  Pendekatan  keamanan  digunakan untuk memelihara batas wilayah kedaulatan NKRI dan pertahanan keamanan negara,  dan  pendekatan  kesejahteraan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan secara  berkelanjutan,  dengan  cara  melindungi  masyarakat  dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di pulau-pulau terdepan.
Untuk  mencapai  tujuan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di perbatasan  menurut  Caporaso  dan  Levine  (2008:194),  maka  pemerimtah pusat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan peningkatan pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat  memberikan  multi  efek  terhadap masyarakat  di  Kepulauan  Riau.  Namun  berdasarkan  fakta  yang  terjadi  jika melihat  pada  data  angka  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kepulauan  Riau
menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.
Angka Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – Triwulan I Tahun 2019 No. Tahun Angka Pertumbuhan Ekonomi 1 Triwulan I 2018 4,48 % 2 Triwulan II 2018 4,51 % 3 Triwulan III 2018 3,74 % 4 Triwulan IV 2018 5,48 % 5 Triwulan I 2019 4,76 % Sumber : diolah dari beberapa sumber internet, https://batampos.co.id/2019/05/12/2019/
, https://batam.tribunnews.com/2019/02/25/ , https://sumatra . bisnis.com/read/ 20181105/534/856726/
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  dengan  angka-angka yang  fluktuatif  tersebut  akan  berdampak  terhadap  menurunnya  tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Salah satu upaya yang telah  dilakukan  adalah  pada  tahun  2017,  Pencanangan  Program  Gerakan Pembangunan  Terpadu  Kawasan  Perbatasan  (Gerbangdutas)  di  Kabupaten Natuna  dengan  mendapatkan  anggaran  dana  dari  pemerintah  pusat  sebesar Rp.  1,618  Triliun,  dengan  tujuan  untuk  mensosialisasikan  kebijakan  dan program  pembangunan  wilayah  perbatasan  negara.  Didalamnya  juga termasuk  peninjauan  lapangan  atas  masalah  dan  kendala  pembangunan daerah,  untuk  mencari  solusinya.  (http:www.viva.co.id/berita/bisnis/892215- proyek-perbatasan-di-kepulauan-riau-berbiaya-rp1,61-triliun).
Dana  tersebut  digunakan  untuk  pembangunan  di  daerah  perbatasan, antara  lain  percepatan  rehabilitasi  rumah  layak  huni,  pasar,  sekolah, puskesmas,  Program  Percepatan  Pembangunan  Desa  dan  Kelurahan (P3DK), upaya  penyelesaian  batas  negara,  serta  peningkatan  elektrifitas  terutama  di pulau-pulau  kecil  dan  daerah  terpencil  melalui  Pembangunan  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
serta  Pengembangan  Teknologi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Arus  Listrik  dan pembangunan pelabuhan/dermaga di wilayah perbatasan.
Disisi  lain,  karena  strategisnya  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau  ini maka  perlu  didukung  dengan  konektivitas  yang  baik  terutama  konektivitas laut.  Oleh  karena  itu  maka  dibangun  beberapa  pelabuhan  dan  kapal penyeberangan  yang  menjadi  prioritas  sehingga  dapat  mengurangi kesenjangan
intra wilayah dan antar wilayah.
(http:www.viva.co.id/berita/bisnis/892215-proyek-perbatasan-di-kepulauan- riau-berbiaya-rp1,61-triliun).
Batam  sebagai  sebuah  kota  yang  juga  berbatasan  secara  langsung dengan  negara  tetangga  Singapura  dijadikan  andalan  pembangunan  dan perekonomian sehingga menjadi daerah  yang  maju, bukan tertinggal seperti daerah  lain.  Oleh  karena  itu  Batam  dijadikan  daerah  industri,  pariwisata, perkapalan,  dan  jasa.  Dan  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Triyono  Budi Sasongko  sebagai  Sekretaris  BNPP,  yaitu  :  “Pengelolaan  potensi  maritim harus  menjadi  prioritas  dan  perlu  kerja  yang  ekstra,  terutama  di  wilayah perbatasan  NKRI  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga,
Malaysia dan Singapura, yakni Kota Batam.”.
( http://antarakepri.com/berita/24757/batam-manfaatkan-perbatasan- sebagai-kelebihan ).
Bentuk  lain  yang  dilakukan  dalam  rangka  membangun  wilayah perbatasan adalah dengan melaksanakan Program Tol Laut. Program Tol Laut dicetuskan oleh Presiden Jokowi bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan- pelabuhan    besar  yang  ada  di  Nusantara.  Diharapkan  dengan  adanya hubungan  antar  pelabuhan-pelabuhan  laut,  maka  akan  tercipta  kelancaran pengiriman  barang  hingga  daerah-daerah  perbatasan.  Program  Tol  Laut dilakukan,  terutama  untuk  daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah dikarenakan  wilayah  Kepulauan  Riau  banyak  laut.  Sedangkan  dibidang infrastruktur,  terutama  terkait  dengan  bidang  infrastruktur,  maka  Pemprov Kepri  dan  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan  Kepulauan  Riau  menghadapi  banyak kendala,  terutama  untuk  daerah  perbatasan  yang  banyak  gangguan  dan kendala,  terutama  karena  kondisi  Kepulauan  Riau  adalah  lautan,  disamping faktor  cuaca  dan  iklim  yang  seringkali  tidak  menentu  dan  tidak  adanya fasilitas bongkar muat pelabuhan.
Melihat  secara  keseluruhan  dari  kebijakan  pembangunan  kawasan perbatasan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  memang  telah  berorientasi  pada  pemenuhan kepentingan  masyarakat,  yang  artinya  pemerintah  telah  berupaya  untuk menerapkan  paradigma People  Centered  Development ,  yang  meletakkan manusia  sebagai  pusat  pertumbuhan. Adapun  logika  yang  mendominasi Paradigma people  centered  development ini  adalah  keseimbangan  ekologi manusia, dengan didukung sumber pembangunan utamanya adalah informasi dan  prakarsa  yang  kreatif  yang  tak  akan  pernah  habis,  dengan  tujuan utamanya  adalah  perkembangan  manusia  dengan  aktualisasi  yang  optimal dari  potensi  manusia.  Paradigma  ini  memberi  tempat  yang  penting  bagi prakarsa  dan  keanekaragaman  lokal,  dan  menekankan  pentingnya masyarakat  lokal  yang  mandiri.  (Korten  dalam  Tjokrowinoto,  1999:217). Kemudian  manajemen  pembangunannya  mengubah  peranan  birokrasi pemerintah  dari  merencanakan  dan  melaksanakan  pembangunan  untuk rakyat, berubah menjadi aktor dalam menciptakan kondisi yang menimbulkan kemandirian  rakyat  atau  dengan  kata  lain,  sebagai  katalis  dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat kepada kemandirian lokal. (Korten  dalam  Tjokrowinoto,  1999:214).  Pembangunan  yang  berorientasi dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utama, yang memiliki kekuatan di dalam  merencanakan,  merumuskan  dan  melaksanakan  pembangunan  sesuai dengan  kemampuan  dan  potensi  yang  dimilikinya,  dalam  mewujudkan keterkaitan ( interlinkages ) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur dengan melihat saat ini dan di masa datang

## V. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  penelitian  ini,  maka  dapat penulis simpulkan bahwa :
1. Pembangunan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negeri ini bukan  hanya  tugas  pemerintah  pusat  saja,  tetapi  juga  tugas pemerintah daerah dengan didukung oleh masyarakat sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
2. Upaya-upaya membangun daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau telah dituangkan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016- 2021,  yang  diikuti  dengan  rencana  induk  pengembangan  wilayah
perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, disertai dengan strategi untuk pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bentuk-bentuk  pembangunan  di  wilayah  perbatasan  Provinsi Kepulauan  Riau  terus  dilakukan,  seperti  melakukan  rehabilitasi  bagi rumah  agar  layak  huni,  perbaikan  sarana  pasar,  sekolah  dan puskesmas,  serta  program  percepatan  pembangunan  bagi  desa  dan kelurahan, penyelesaian batas negara (karena merupakan batas laut), serta  mengaliri  pulau-pulau  kecil  dan  terpencil  dengan  listrik,  serta menghubungkan antar pulau dengan Program Tol laut.
Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau  dan  Kabupaten  dan  Kota  selalu  memperhatikan  daerah perbatasan dan membangun daerah perbatasan dengan menyediakan anggaran yang memadai.
2. Semangat  membangun  daerah  perbatasan  sebagai  beranda  terdepan negara  bukan  hanya  wacana  atau  nilai  jual  politik  saja  tetapi  harus diaplikasikan sehingga keterwujudan adalah hal yang niscaya.
3. Sumber daya manusia di daerah perbatasan juga perlu dimaksimalkan sehingga  mereka  dapat  ikut  serta  dalam  membangun  daerah  mereka sendiri  tanpa  harus  mengandalkan  pemerintah  saja,  sehingga Good Governance dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Caporaso,  J.A,  dan  D.V.  Levine,  2008,  Teori-Teori  Ekonomi  Politik,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Nurmandi,  Achmad,  dkk,  2012,  Menjaga  Indonesia  dari  Kepri  :  Peluang, Tantangan  dan  Profil  19  Pulau  Terdepan  Indonesia  di  Kepulauan  Riau, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
Siagian,  Sondang  P.,  2005,  Administrasi  Pembangunan  :  Konsep,  Dimensi, dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta.
Tjokrowinoto Moeljarto, 1999, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Jurnal
Hendrayady, Agus, “Membangun Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (Suatu  Kajian  Terhadap  Pemerataan  Pembangunan  Indonesia  sebagai
Negara  Maritim)”,  Prosiding  Seminar  Nasional  :  Strategi  Pembangunan Daerah Kepulauan, FISIP Umrah, 2017, ISBN. 978-602-50727-0-3 Hendrayady,  Agus,  “Strategi  Pembangunan  Wilayah  Perbatasan  Provinsi Kepulauan  Riau”,  JUAN  :  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara,  Juni 2018:Volume 6, Nomor 1.

## Data Internet
Bappeda.kepriprov.go.id/…./121-arah-kebijakan-rencana-kerja- pembangunan-tahun-2017.  Diakses  pada  hari  sabtu,  28  Oktober  2017, pukul 13.45 Wib.
http://antarakepri.com/berita/24757/batam-manfaatkan-perbatasan-sebagai- kelebihan . Diakses pada hari Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 22.42 Wib. http:www.viva.co.id/berita/bisnis/892215-proyek-perbatasan-di-kepulauan- riau-berbiaya-rp1,61-triliun. Diakses pada hari Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 18.08 Wib.
https://batampos.co.id/2019/05/12/ekonomi-kepri-turun-pada-awal-2019/ . Diakses pada hari Jum’at, 5 juni 2019, pukul 10.30 Wib https://batamtoday.com/home/read/78242/Daerah-Perbatasan-Kepri-Butuh- Infrastruktur-dan-Kesejahteraan .  Diakses  pada  hari  Sabtu,  28  Oktober 2017, pukul 13.50 Wib.
https://batam.tribunnews.com/2019/02/25/pertumbuhan-ekonoi-kepri-2019-
diproyeksikan-52-56-persen-ini-sektor-yang-meningkat?page-2. Diakses
pada hari Jum’at, 5 juni 2019, pukul 10.26 Wib
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan . Diakses pada hari Jum’at, 5 Juni 2019, pukul 10.15 Wib.
https://sumatra.bisnis.com/read/20181105/534/856726/ekonomi-kepri- melambat-cuma-tumbuh-374 . Diakses pada hari Jum’at, 5 juni 2019, pukul 10.50 Wib.
Sari, Veni Ayu Kartika, Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis Spasial. Dari
https://indonesiadevelopmentforum.com/2018/idea/1757-
pengembangan-kawasan-perbatasan-berbasis-spasial .  Diakses  pada  hari Kamis, 02 Mei 2019, pukul 19.20 Wib.

## Dokumen
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat. Biro Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021.