## URGENSI PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Dairani 1 , Trinah Asi Islami 2
1 Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Jl. KHR.
Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68374
Email: dayraas16@gmail.com
2 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, Alamat Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng Jombang,
Kode Pos 61471
E-mail: trinahislami@unhasy.ac.id
Abstract- Simultaneous elections in 2024 will soon take place, this is marked by the start of several election stages starting from the formation of election commissions/organizers to the drawing of serial political party numbers. The holding of democratic elections in accordance with the principles of elections is a must to be realized, especially in the simultaneous elections in 2024. So that concrete efforts are needed in  monitoring, overseeing and supervising and supporting stages by stages in the implementation of elections. Constitutionally, Bawaslu is an institution whose job is to supervise the implementation of elections. However, the involvement and  participation  of  the  public/community  in  terms  of  monitoring  the  implementation  of elections is important to do by looking at the form, number and characteristics of massive and systematic  violations.  Public  involvement  is  a  constitutional  right  in  overseeing  and  giving control over the holding of democratic elections in order to ensure people's sovereignty in the holding  of  elections.  There  are  several  important  and  crucial  stages  in  the  election  stage, namely the collection of voter list data which is often found by fictitious voters and unregistered voters  and  the  second  crucial  stage  is  the  implementation  of  voting  in  the  field.  The  2024 simultaneous elections will be more complicated and take up a lot of time and energy so that the existence and involvement of the public/community in terms of oversight and monitoring functions is absolutely necessary in order to assist the Bawaslu in carrying out its duties and functions  so  that  quality  elections  can  be  created  with  intelligent  voters  by  being  able  to suppress and minimize the number of election violations.
Keywords: Participation, Supervision, 2024 Simultaneous Elections

## I. PENDAHULUAN
Konstitusi  menempatkan  kedaulatan  berada  di  tangan  rayat,  pemilu  serentak tahun 2024 yang tidak hanya akan memilih Presiden berikut wakilnya namun juga akan memilih  anggota  legislatif  dari  tingkat  pusat  hingga  daerah  kemudian  ditahun  yang sama  juga  akan  dilaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  (Gubernur,  Bupati  dan  Wali Kota). Terselenggaranya pemilu dan pilkada merupakan wujud atau representasi dari amanat  konstitusi  tentang  kedaulatan  rakyat,  sehingga  partisipasi,  keterlibatan  dan peran serta publik atau masyarakat mutlak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk  mengawal  dan  turut  serta  mensukseskan  berlangsungnya  pemilihan  umum tersebut. 1
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat atau publik dapat dimanfaatkan atas beberapa  agenda  berikut, pertama ,  partisipasi  dalam  sosialisasi  pemilu; kedua ,  turut serta pendidikan  pemilih; ketiga , aktif  memilih calon  parpol serta memahami rencana strategis,  visi,  misi  dan  program  dari  partai  di  pemilu; keempat, menggunakan  hak suara  sebagai pemilih; kelima, menyiarkan berita seputar pemilu; keenam , mendukung peserta  pemilu; ketujuh, menolak  politik  uang; kedelapan ,  menyampaikan  hasil pemantauan,  dan  pengaduan  adanya  dugaan  pelanggaran  dalam  pemilu; kesembian , menyebarluaskan hasil survey tentang persepsi  pemilih  tentang  peserta  pemilu; dan yang terakhir, menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu ( quick count ). 2
Kehadiran dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting dan memberikan dampak yang tidak hanya pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas pemilu namun juga mampu menghasilkan pemimpin yang baik yang dihasilkan  dari  penyelenggaraan  pemilu  yang  baik  pula.  Berkaca  pada  pengalaman yang telah berlalu, pemilu yang minim partisipasi dan keterlibatan publik maka potensi pelanggaran sangat besar dan kerap terjadi sehingga pemilu yang demokratis tidak lagi diendahkan karena akan lebih sibuk pada kepentingan-kepentingan individu, kelompok
1 Very junaidi, 2013, Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 4
2 Ramlan  Surbakti  dan  Didik  Supriyanto.  2013. Partisipasi  Warga  Masyarakat  dalam  Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum . Kemitraan. Jakarta, hlm. 45
dan  golongan  tertentu. 3 Sehingga  diperlukan  adanya  peran  serta  masyarakat  untuk mengontrol dan mengawal pemilu yang sesuai dengan asas luber jurdil sebagaimana ketentuan  uu  pemilu.  Adanya  kontrol  dan  pengawasan  dalam  setiap  tahapan penyelenggaraan pemilu penting dilakukan sebab pada prinsipnya pelanggaran pemilu tidak hanya terjadi pada saat pemungutan suara saja melainkan dari awal sejak tahap verifikasi  pendaftaran  partai  politik  peserta  pemilu  2024  hingga  penetapan  data pemilih. 4
Adanya partisipasi publik dalam pesta demokrasi menandakan kesadaran diri masyarakat untuk turut serta mengawal, mengawasi dan menjaga marwah demokrasi agar  terhindar  banyak  pelanggaran  yang  terus  terjadi  dengan  jumlah  yang  sangat signifikan  dari  tahun  ke  tahun  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemilu.  Berdasarkan laporan  Bawaslu  pelanggaran  dalam  pemilu  masuk  kategori  tinggi  yang  mana pelanggaran  pemilu  pada  tahun  2004  terdapat  8.946  kasus,  sementara  tahun  pemilu 2009 terdapat 11.854 kasus yang mencakup pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Sementara tahun 2014 terdapat 10.754 kasus dan pada tahun pemilu 2019 kembali mengalami  kenaikan  yang  cukup  tinggi  yaitu  15.052  kasus  yang  terbagi  pada pelanggaran pidana, administrasi dan pidana. 5 Dari pelanggaran di atas, pelanggaran pada  saat  kampanye  menempati  angkat  tertinggi  dari  setiap  tahun  pemilu.  dalam beberapa literatur keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu disebut “pemantau” sehingga memberikan perbedaan dengan lembaga yang memang secara  khusus  dibentuk  oleh  negara  (Bawaslu). 6 Dengan  melihat  angka  pelanggaran dari  setiap  penyelenggaraan  pemilu  di  atas,  maka  potensi  pelanggaran  pada  tahun
3 Ibid,
4 J  Tjiptabudy.  “ Telaah  Yuridis  Fungsi  dan  Peran  Panwaslu  dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  Di Indonesia ”. Jurnal Konstitusi. Vol. II No.1. Juni 2009. 323 5 Very junaidi, 2013, Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 13
6 https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-naik-pesat di  akses 13 januari 2023 pukul 20.30 WIB
pemilu serentak 2024 semakin tinggi sehingga sangat diperlukan adanya keterlibatan dan partisipasi publik untuk menekan angka tersebut. 7
Adanya  pengawasan  serta  pemantauan  pemilu  merupakan  satu  bagian  dari upaya  kontrol  terhadap  proses  penyelenggaraan  pemilu.  Keduanya  merupakan  satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sesuai  dengan  asal  luber  jurdil.  Namun,  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas, perbedaan  itu  lahir  akibat  pelembagaan  yang  mengupayakan  kontrol  terhadap penyelenggara pemilu dilakukan oleh lembaga khusus yang disebut dengan Bawaslu. Pelembagaan  fungsi  kontrol  ini  muncul  akibat  maraknya  bentuk  pelanggaran  dan kecurangan  dalam  Pemilu  yang  berlangsung  tahun  1971, 8 yakni  adanya  manipulasi penghitungan  suara  oleh  penyelenggara  pemilu.  Atas  persoalan  itu,  uu  pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak saat itu, fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu, yang oleh undang- undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. namun demikian fungsi  kontrol  juga  tetap  diperankan  oleh  warga  negara  melalui  apa  yang  disebut pemantauan pemilu yang orientasinya menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilu. 9
Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai lembaga pengawasan  pemilu,  sedangkan  partisipasi  masyarakat  lebih  pada  penggunaan  hak warga  negara  untuk  mengawal  hak  pilihnya.  Namun,  pelembagaan  pengawasan  itu tidak  serta-merta  mengambil  hak  warga  negara  untuk  melakukan  fungsi  kontrolnya dalam  menjaga  suara  atau  kedaulatan  rakyat.  Mengingat  hal  itu,  penting  kiranya melihat upaya Bawaslu dalam mengawasi dan juga mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai  fungsi  yang  terlembagakan,  Beban  pengawasan  dan  upaya  mendorong partisipasi  masyarakat  memang  diletakkan  pada  Bawaslu.  Hal  ini  disebabkan  oleh
7 Ibid,
8 Very junaidi, 2013, Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 13
9 https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-hasil-pengawasan-pemilu-tahun- 2014 di akses tanggal 30 januari 2023 pukul 13.20 WIB
beberapa faktor, pertama , Bawaslu telah diberikan mandat oleh undang-undang untuk menjalankan  fungsi  pengawasan.  Bawaslu  juga  telah  dibekali  struktur  kelembagaan yang  kuat,  bahkan  hingga  tingkat  paling  bawah.  Begitu  juga  dengan  anggaran pengawasan, diberikan negara untuk mengontrol secara berkala. Artinya, beban kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu lebih besar diberikan kepada Bawaslu namun tidak meninggalkan peran serta masyarakat. 10
Kedua ,  Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawas  yang  memiliki  keterbatasan, khususnya personil dan struktur yang bertugas mengawasi di lapangan, sebagaimana diketahui bersama Bawaslu hanya diisi oleh lima orang komisioner di tingkat pusat dan 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang pada tingkat provinsi yang bertugas selama lima tahun, sedangkan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota beranggotakan 3 (tiga) sampai 5 (lima)  orang  dengan  kontrak  selama  lima  tahun , serta  3  (tiga)  orang  pada  tingkat Kecamatan  dan  1  (satu)  orang  pada  tingkat  kelurahan  atau  desa.  Oleh  karena  itu, sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan pemilu dengan jangkauan tugas yang  sangat  luas,  maka  perlu  mendorong  upaya  keterlibatan  dan  partisipasi  publik untuk  menguatkan  fungsi  kontrol  penyelenggaraan  pemilu  khususnya  pada  pemilu serentak tahun 2024 mendatang. 11
Ketiga ,  tantangan  penyelenggaraan  pemilu  kedepan  pasti  semakin  kompleks, yakni  adanya  kecenderungan  hadirnya  beragam  pelanggaran  yang  akan  terjadi khususnya pada era digital atau teknologi yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap warga dan negara berikut lembaga negara serta pemilu. Pelanggaran pemilu tidak  hanya  berpotensi  mengganggu  kinerja  penyelenggara,  tetapi  juga  hak  politik warga negara serta stabilitas kehidupan sosial masyarakat dan negara. 12 Pelanggaran berupa  manipulasi  suara  pemilih  seakan-akan  tidak  bisa  dihindarkan.  Ini  dibuktikan
10 Ramlan  Surbakti  dan  Didik  Supriyanto.  2013. Partisipasi  Warga  Masyarakat  dalam  Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum . Kemitraan. Jakarta, hlm. 50
11 https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-ajak-kaum-muda-laporkan-dugaan-pelanggaran-pemilu- ke-bawaslu di akses 11 Februari 2023 Pukul 14.20 WIB 12 Very junaidi, 2013, Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 81
dari  maraknya  pelanggaran  sistematis-terstruktur  dan  masif  disetiap  pelaksanaan pemilu  maupun  pemilihan  kepala  daerah.  Bentuk  pelanggaran  tersebut  secara  nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat, mengkhianati suara pemilih dengan menjadikan suara pemilih menjadi tidak berarti. Bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat.  Pelibatan  dan  partisipasi  yang  cukup  tinggi  diharapkan  mampu meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya  manipulasi  suara  rakyat.  Partisipasi  ini diharapkan  mampu  meminimalisir  dan  mempersempit  ruang  gerak  pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-ter struktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut-serta mengawasi, memantau, dan memastikan pilihannya. 13

## II. METODE PENELITIAN
Teori  studi  hukum  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian. 14 Diantara undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini  adalah,  UUD  NRI  tahun  1945,  UU  Pemilu  dan  beberapa  regulasi  lain  seperti peraturan  KPU,  Peraturan  Bawaslu. Diharapkan  dengan  kedua  pendekatan  tersebut dapat ditemukan jawaban atas fokus persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu  upaya  Bawaslu  dalam  mendorong  partisipasi  masyarakat  sebagai  pemantau pemilu  serta  bentuk  pengawasan  yang  efektif  dari  adanya  keterlibatan  masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Urgensi  pelibatan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  Pemilu serentak tahun 2024
13 Joni  Zulhendra, Strategi  Pelibatan  Masyarakat  Dalam  Pengawasan    Pemilu  Di  Indonesia .  Jurnal Normative Volume 7Nomor 1Tahun 2019 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202, hlm, 31
14 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 35
Dilakukannya sebuah upaya pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum tentu memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik dan mulia untuk keberlangusngan demokrasi yang lebih baik dan mendidik. Upaya tersebut bertujuan untuk memahami, mengoreksi,  serta  mengetahui  bentuk-bentuk  penyimpangan-penyimpangan  dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya evaluasi dari sebelumnya. Proses ini pada akhirnya dapat  diketahui  adanya  suatu  perbuatan  yang  dianggap  menyimpang  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  misalnya  bila  dalam  pemilu ditemukan adanya kecurangan, praktik politik uang, kampanye dengan menggunakan alat  negara  atau  ditempat-tempat  yang  dilarang  seperti  tempat  ibadah,  sekolah  dan sebagainya.  Sehingga  dalam  upaya  pengawasan  dengan  indikator  tertentu  dapat dirumuskan  sebuah  pelanggaran  untuk  selanjutnya  ditindaklanjuti.  Tindaklanjut  dari adanya laporan pengawasan tersebut harus segera dilakukan untuk memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai dengan rell yang telah ditentukan. 15
Terselenggaranya pemilu yang baik dan demokratis sesuai dengan asas luber dan adil, tidak hanya akan mendatangkan dampak pendidikan politik dan pemilu yang baik  bagi  pemilih,  namun  juga  akan  mampu  menghasilkan  pemimpin  dalam pemerintahan  yang  berkualitas  baik  dan  mampu  mensejahtrakan  masyarakatnya, pemilu yang sesuai dengan asas pemilu tidak hanya melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas namun juga akan mampu menciptakan suasana kedamaian di tengah- tengah  masyarakat  khususnya  calon  berikut  tim  pemenangannya  yang  akan  dapat menerima hasil dari pemilihan umum tersebut dengan lapang dada. 16 Dengan demikian bila  pemilu  baik,  pemerintahan  yang  dihasilkan  baik,  program  pemerintahan  juga mampu berjalan dengan baik sehingga tujuan dari berdirinya negara Indonesia dapat dicapai  yaitu  mencerdaskan  dan  mensejahtrakan  seluruh  tumpah  darah  bangsa Indonesia. Perlu untuk dipahami bersama bahwa amanat reformasi 1998 menghendaki terjaminnya  kedaulatan  rakyat  dalam  sebuah  negara  sehingga  keterlibatan  dan
15 Endro Wibowo Aji, Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu. Vol. VINo. 02, November2020, hlm, 260
16 Ibid,
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu harus dilibatkan dan diberikan peran guna menjamin amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 17
Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 2022, Bawaslu ditugaskan untuk: 18
a. Menyusun standar tata laksana pengawasan  penyelenggaraan   pemiluuntuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
b. Melakukan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaranpemilu  dan sengketa proses pemilu.
c. Mengawasi  persiapan  penyelenggaraan  pemilu,  yang  terdiri  atas: perencanaan  dan  penetapan  jadwal  tahapan  pemilu,  perencanaan pengadaan  logistik  oleh  KPU, sosialisasi  penyelenggaraan  pemilu,  dan pelaksanaan  persiapan  lainnya  dalam  penyelenggaraan  pemilu  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.
e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
f. Mengawasi netralitas ASN,  netralitas  TNI, dan netralitas Polri
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan.
h. Menyampaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu kepada DKPP.
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
j. Mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip  serta  melaksanakan penyusutannya berdasarkan  jadwal  retensi  arsip  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;
k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
17 Ibid,
18 Undang-undang  nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  sebagaimana  telah  di  ubah  dengan peraturan  pemerintah  pengangganti  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2022.  Perubahan  ini  dilakukan untuk mengakomodir 3 Provinsi Baru di Papua.
l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
m. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 19
Dengan melihat dan memahami tugas yang dibebankan pada Bawaslu di atas, maka dapat ditarik pada sebuah kesimpulan sederhana bahwa tugas tersebut sangatlah luas dan berat bila dibandingkan dengan SDM yang tersedia di lembaga Bawaslu yang hanya berjumlah sangat sedikit bila dibandingkan dengan tugas berat di atas. 20 Belum lagi jika dilihat dari luasan waliyah RI yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau- pulau  maka  sudah  tentu  jika  beban  pengawasan  hanya  dibebankan  kepada  Bawaslu tanpa melibatkan pihak lain tidak akan maksimal. Terlebih lagi pada tahun pemilu 2024 yang  dilakukan  secara  serentak  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPR, DPD,  DPRD  Provinsi  dan  Kab/Kota,  serta  disusul  dengan  pelaksanaan  pemilihan kepada  daerah  yang  juga  dilakukan  secara  serentak  di  tahun  yang  sama  maka  jelas Bawaslu  membutuhkan  kehadiran,  keterlibatan  dan  partisipasi  masyarakat  untuk mengawal suksesnya pemilu serentak 2024 tersebut. Tentu dengan adanya keterlibtan masyarakat  dalam  memberikan  pengawasan  tujuan  dan  pelaksanaan  pemilu  dapat dicapai  yaitu  pemilu  yang  demokratis  sesuai  dengan  asas  pemilu  luber-jurdil.  Oleh karena  itu  partisipasi  publik  dalam  pemilu  merupakan  salah  satu  element  penting terhadap suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024. 21
Sebagaimana  dibahas  di  atas,  bahwa  elemen  terpenting  dalam    pelaksanaan pemilu berada pada pemantau pemilu atau masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam hal pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu indikator sukses  tidaknya  pemilu  tersebut,  baik  berpartisipasi  sebagai  pemilih  maupun masyarakat yang terlibat sebagai pemantau pemilu yang biasanya melakukan beberapa aktivitas memantau, mencatatkan, mendokumentasikan bentuk pelanggaran, kemudian
19 Ibid,
20 Badan  Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2017.Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif.   Jakarta: Bawaslu RI.
21 https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu di  akses  tanggal  10  Februari  2023 Pukul  20.30 WIB.
hasil  dari  pemantauan  dan  pengamatan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  melaporkan secara  resmi  kepada  pengawas  pemilu  (Bawaslu)  sesuai  dengan  lokasi  dimana pelanggaran tersebut terjadi. Adapun tujuan pokok dilakukannya sebauh pengawasan dalam pemilihan umum yaitu: 22
a. Untuk memastikan jalannya pemilihan umum berlangsung demokratis
b. Untuk menjamin HAM khususnya hak sipil dan politik dari warga negara Indonesia
c. Guna  menghindari  adanya    kecurangan,    manipulasi,    permainan    atau rekayasa yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia pada umumnya.
Dengan melihat tujuan di atas, maka diperlukan peran strategis dari panwaslu yang  lebih  konkrit  dalam  mengkontruksikan  pemahaman  pemilih  khususnya  pada pemilih pemula, sebab menurut data pemilih pada pemilu tahun 2024 adalah pemilih pemula sebanyak 62%  sehingga perlu diberikan pemahaman khusus terkait pentingnya sebuah  pengawasan.  Sehingga  jika  hal  itu  dilakukan  dapat  membantu  memudahkan pekerjaan panwas dalam  melindungi  hak pemilih.  Karena lembaga pengawas pemilu bekerja  atas  organsisasinya  sendiri  sangat  tidak  mungkin  dan  tidak  efektif.  Oleh karenanya  diperlukan  membangun  kerjasama  yang  baik  dengan  beberapa  element, misalnya para pegiat atau aktivis pemilu, universitas atau perguruan tinggi, para tokoh masyarakat bisa dari ketua Ormas, para Kiai dan tokoh masyarakat di lapisan bawah hingga  tingkat  RT-RW  yang  kesemuanya  dibangun  argumentasi  yang  sama  untuk pemilu  yang  demokratis  yang  jauh  dari  kecurangan  dan  politik  uang  sangat  marak terjadi. 23
22 Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, Ibrohim. 2015. Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu .  Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan    di  Indonesia  atas  kerjasama  dengan Perkumpulan untuk Pemilu  dan Demokrasi (Perludem), hlm, 67
23 Ibid,
Pentingnya  keterlibatan  dan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  mengawasi penyelenggaraan  pemilu  khususnya  pada  pemilu  serentak  2024  bukan  hanya  akan menguatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), akan tetapi pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendorong terciptanya  perluasan  terhadap  wilayah  pengawasan  yang  tidak  hanya  digantungkan pada Bawaslu. Sebab melekatnya fungsi pengawasan pada Bawaslu memang menjadi amanat dari regulasi, sementara  fungsi   pengawasan   yang dilakukan  oleh  masyarakat timbul karena adanya kesadaran untuk turut serta mewujudkan  pemilu yang luber dan jurdil  serta  upaya  mengurangi  jumlah  pelanggaran  dalam  setiap  tahapan  pemilu tersebut. 24
Keterlibatan  publik  dalam  hal  pengawasan  pelaksanaan  pemilu  merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban yang bersifat urgent.  Pengawasan yang partisipatif oleh  masyarakat  merupakan  unsur  penting  dalam  mewujudkan  fungsi controlling terhadap terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Lima indikator atau tolok ukur pemilu yang demokratis: 25
a. Penyelenggara  pemilu  harus  bersikap  adil,  yaitu  memberikan  porsi  yang sama terhadap semua peserta pemilu tanpa melihat kelompok dan golongan, karena sering kali pelanggaran itu muncul dan berawal dari ketidaknetralan penyelenggara pemilu pemilu itu sendiri (KPU-Bawaslu);
b. Tingkat  partisipasi    pemilih    yang      tinggi  yang  didasarkan  pada  tingkat kesadaran dan kejujuran ketika memutuskan untuk memilih calon dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum;
c. Parpol Peserta pemilu berintegritas dalam melakukan penjaringan terhadap calon yang akan maju sebagai peserta pemilu dan pilkada tanpa ada embel- embel dinasti politik dan mahar politik;
24 Very junaidi, 2013, Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm. 90
25 Ibid,
d. Pemilu  yang  mampu  mengorbitkan  anggota  legislatif-  eksekutif    yang memiliki  legitimasi  kuat  dan  berintegritas  tinggi  terutama  dalam menjunjung keadilan dan pemberantasan korupsi;
e. Pemerintah mampu memberikan contoh  dengan bersikap independen dan menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah proses pemilu.
Dengan demikian, ketidakhadiran masyarakat dan rendahnya partisipasi publik dalam  penyelenggaraan  pemilu,  berpotensi  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  baik misalnya sebagai berikut: 26
a. Resiko yang berhubungan langsung  dengan pelaksanaan pemilu,misalnya: munculnya konflik dan  kekerasan  ditengah masyarakat  ( from  election   to violance) hingga  pada  akhirnya  dapat  mengubur  kepercayaan  publik terhadap penyelenggara pemilu;
b. Ancaman  terhadap  keberlangsungan  demokrasi  Indonesia.    Yang  pada akhirnya  dapat  membentuk  sikap  anti  demokrasi  dalam  pemahaman masyarakat dan munculnya anggapan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk dan tidak berkeadilan;
c. Ancaman terhadap masa depan bangsa  Indonesia, hal  ini bisa terjadi bila dalam  proses  pemilu  terjadi  banyak  kecurangan  sehingga  menghasilkan pemimpin  yang  terpilih  karena  uang,  maka  pemimpin  tersebut  orientasi kerjanya  bukan  untuk  masyarakat  melainkan  untuk  uang  guna  mencari kembalian  atas  uang  yang  telah  dihabiskan  selama  proses  pemilu berlangsung.  Tentu  hal  ini  sangat  berdampak  buruk  tidak  hanya  bagi pembangunan bangsa secara umum namun berpotensi menciptakan angka kemiskinan semakin meningkat. 27
26 Ramadhanil, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu . Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.hlm, 351
27 Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. Reformasi , 12 (2), 331-343.

## B. Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  menuju  pemilu  yang demokratis
Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  adanya pelaksanaan  pemilu  yang  luber  jurdil  merupakan  salah  satu  bentuk  pergantian kekuasaan  atau  kepemimpinan  yang  sah  berdasarkan  kontitusi.  Pemlu  dilaksanakan untuk memberi ruang dan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mengisi lembaga pemerintahan melalui jalan pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Pemilu sebagai ajang dalam kontestasi politik yang dilaksanakan  dalam  setiap  lima  tahun  sekali  yang  didalamnya  memberi  ruang  dan tempat untuk keterlibatan masyarakat atau pemilih dalam menentukan siapa yang akan menjadi  pemimpin  selama  lima  tahun  kedepan.  Dalam  memilih  pemimpin  tentu masyarakat  harus  diberi  akses  dan  kebebasan  berdasarkan  regulasi  yang  ada  sebab, bagaimanapun pempimpin yang mereka pilih akan menjadi penentu terhadap kondisi dan  situasi  masyarakat  selama  lima  tahun  kedepan.  Sehingga  akses  dan  proses penyelenggaraan pemilu harus terselenggara secara demokratis. 28
UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan  kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat. Dengan  diselenggarakannya  pemilu  maka  harus  ditafsiri  sebagai  bentuk  penyerahan kedaulatan  terhadap  penyelenggara  negara  dari  pemegang  kedaulatan  tertinggi  yaitu rakyat.  Sehingga  pesta  lima  tahunan  tersebut  tidak  bisa  diselenggarakan  tanpa melibatkan  masyarakat  sebagai  pemilik  kedaulatan  baik  keterlibatannya  sebagai peserta pemilu, pemantau pemilu atau sebagai warga negara yang memiliki kesadaran terhadap terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan dan peran serta publik, pemilih dan warga negara tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab tingkat  keterlibatan  dan  partisipasi  publik  dalam  pemilu  menjadi  salah  satu  faktor terhadap kesuksesan dan kualitas pemilu itu sendiri. Sebab keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu akan membantu panwaslu dalam fungsi pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut.
28 Surbakti,  R.,  &  Fitrianto,  H.  (2015). Transformasi  Bawaslu  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengawasan Pemilu . hlm, 46
Fungsi  pengawasan  yang  selama  ini  dilakukan  Panwaslu  banyak  menemui tantangan besar di lapangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan banyak persooalan akan  yang  bermunculan  dilapangan  misalnya  politik  uang,  politik  identitas, pelanggaran  kampanye,  intevensi  pemilih  dan  pengaruh  media  sosial  dan  teknologi yang selama ini menjadi salah satu alat untuk memporomosikan calon ataupun partai politik. Tahun pemilu 2024 berpotensi terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi bahkan jauh sebelum pemilu digelar ditahap awal sudah ditemukan indikasi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  itu  yang  saat  ini  sedang dilakukan  pemeriksaan  oleh  DKPP  terkait  isu  verifikasi  partai  politik  yang  sengaja tidak diloloskan sebagai peserta pemilu. 29 disamping hal tersebut persoalan lain yang muncul adalah luasnya wilayah kompetisi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan serentak serta sebaran georafis yang luas dan tidak mudah dijangkau karena jauh dan faktor keterbatasan SDM pada Panwaslu.
Dengan demikian Bawaslu harus mampu mempetakan pokok-pokok persoalan yang  akan  dilakukan  fokus  pengawasan  misalnya  yang  perlu  dipetakan  adalah permasalahana  apa  yang  saja  yang  mesti  muncul  dalam  setiap  tahapan  pemilu  serta pada wilayah mana yang rawan akan terjadinya konflik pemilu. kemudian yang kedua tahapan yang penting untuk dilakukan pemantauan adalah penetapan DPT dan hari H pelaksanaan  pemungutan  suara  dilapangan  hingga  penetapan  hasil  suara  pemilihan umum. Kedua tahapan di atas penting sebab masyarakat terlibat secara langsung. 30
Tahap pendaftaran pemilih dalam Pemilu tahun 2009, tahun 2014 serta pemilu pada  tahun  2019  mendapat  sorotan  dan  perhatian  publik.  Penetapan  DPT  dan  hasil perhitungan suara menjadi kasus yang selalu krusial sebab kedua tahapan tersebut akan berdampak terhadap terpilih tidaknya seseorang atau peserta pemilu. Guna mengurai persoalan di atas maka perlu dibuat mekanisme baru yang mampu dan dapat diterima oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pemilu  baik  pemilih,  peserta  dan  juga
29 https://www.electionhouse.org/post/read/135/dkpp-gelar-sidang-dugaan-pelanggaran-etik-verifikasi- partai-pemilu-2024 di akses 11 Februari 2023 Pukul 15.30 WIB
30 Ibid,
penyelenggara.  Bawaslu  perlu  membuat  terobosan  dan  berinovasi  dalam  menyusun strategi  efektif  guna  memanfaatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  mengawasi terlaksananya  pemilu  yang  demokratis.  Penyusunan  dan  strategi  keterlibatan masyarakat  sudah  seharusnya  dimodel  efektif  dan  efisien  agar  dapat  menjangkau sasaran. 31
Berangkat  dari  urgensi  dan  serta  latar  belakang  pentingnya  keterlibatan masyarakat  dalam  pengawasan  menuju  pemilu  yang  demokratis,  maka  Bawaslu sebagai lembaga formal yang menggawangi pengawasan maka perlu menemukan cara efektif  dan  efisien  dalam  bermitra  dengan  masyarakat  dalam  mengawasi penyimpangan-penyimpangan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum.  Diantara  cara- cara efektif dan modern adalah sebagai berikut:
1. Dimulai  dari  tahapan  verifikasi  Partai  Politik  sebagai  peserta  pemilu. Bawaslu  memberikan  akses  yang  jelas  bagi  masyarakat  untuk  tutut  serta menjadi pengawasas terhadap proses verfikasi parpol yang dilakukan oleh KPU,  tentunya  dengan  memilih  dan  memberikan  legalitas  terhadap individu  atau  kelompok,  organisasi  masyarakat  yang  bertugas  sebagai pemantau sehingga keberadaannya menjadi sah dan legal;
2. Memantau pemilih. Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) tentu dimulai dari adanya daftar pemilih sementara (DPS), kedua hal di atas menjadi sangat penting  dan  urgentuk  diawasi  (dipantau)  dengan  melibatkan  masyarakat sebagai mitra dari Panwaslu di lapangan. Banyak fakta ditemukan pemilih yang  tidak  terdaftar  serta  pemilih  fiktif  yang  orangnya  sudah  lama meninggal  dunia  atau  bahkan  tidak  tahu  dimana  keberadaan  pemilih tersebut.
31 Very junaidi, 2013, Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm. 81
3. Pemantau  pemilu  yang  difasilitasi  dengan  teknologi  informasi  guna memudahkan  pemantau  untuk  melakukan  pengawasan  dan  melaporkan berikut bukti-bukti yang relavan terhadap pelanggaran yang terjadi;
4. Membantuk Duta demokrasi yang diperankan oleh tokoh atau pubik figur yang  netralitasnya  dapat  dipertahankan.  Misalnya  dari  kalangan  tokoh demokrasi,  akademisi  nasional,  tokoh  bangsa  dan  atau  bahkan  artis  yang banyak memiliki viewer;
5. Bekerjasama  dengan  para  aktivis  pemilu  untuk  terus  membangun komunikasi  dan  koordinasi  dengan  tujuan  para  aktivis  tersebut  dapat banyak membantu Bawaslu  dalam melakukan fungsi  kontrol dan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu;
6. Menjalin komunikasi politik dengan para elite partai partai politik bahkan jika  diperlukan  membuat  fakta  integeritas  bersama  untuk  bersama-sama melakukan  pengawasan  dan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  pemilu  yang berkualitas;
7. Internalisasi terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri, baik dilingkungan internal Bawaslu maupun di penyelenggara pemilu yang lain dalam hal ini adalah KPU untuk menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah pemilu berlangsung.  Sebab  bisa  jadi  kecurangan  dan  pelanggaran  serta  bentuk penyimpangan  dalam  pemilu  berawal  dari  ketidaksiapan  mental  dari penyelenggara pemilu untuk mampu bersikap netral dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan  yang  dapat  mengganggu  tugas  dan  fungsinya sebagai penyelenggara pemilu;

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Menempatkan  Bawaslu  sebagai  organ  tunggal  dalam  hal  pengawasan  segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pemilu tentu bukan sebuah ide atau paham yang
bagus.  Namuan  demikian  mendiamkan  Bawaslu  dari  tugas  pengawasan  terhadap penyelenggaran  pemilu  yang  demokratis  juga  bukan  sebuah  ide  yang  perlu diimplementasikan.  Diperlukan  kerjasama  yang  baik  antara  Bawaslu  dengan masyarakat  sebagai  mitra  dalam  melakukan  pengawasan  (pemantau)  dari  setiap tahapan pemilu yang dimulai dari tahapan awal pemilu yaitu verifikasi parpol peserta pemilu hingga penentapan hasil pemilu. Pemilu serentak tahun 2024 diyakini bakal ada banyak  bentuk  pelanggaran,  penyimpangan  dilakukan  secara  terstruktur  dan  massif sebab dalam pemilu 2024 tersebut tidak hanya memilih Prsesiden dan Wakil Presiden, tapi  juga  anggota  legislatif  dan  diikuti  dengan  pemilihan  kepala  daerah.  Sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut menjadi urgen, baik keterlibatannya sebagai pemilih maupun sebagai pemantau pemilu guna membantu tugas dan fungsi Bawaslu yang tidak mungkin bekerja maksimal tanpa dibantu  masyarakat.  Inovasi  dan  terobosan  baru  dalam  hal  fungsi  pengawasan  oleh masyarakat  perlu  untuk  terus  dikembangkan  sehingga  keberadaan  dan  keterlibatan publik menjadi efektif dalam menekan dan meminimalisir angkat penyimpangan dalam pemilihan umum.

## Saran
Mendorong Bawaslu untuk terus membangun komunikasi dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu agar tercipta pemilu yang  demokratis.  Mendorong  Bawaslu  menjadi  lembaga  peradilan  khusus  yang menangangi sengkata pemilu tentu lembaga ini bersifat add hoc.

## V. DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Badan  Pengawas  Pemilu  Republik  Indonesia.  2017.Panduan  Pusat  Pengawasan Partisipatif.   Jakarta: Bawaslu RI.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Predana  Media  Group,
Jakarta
Ramadhanil, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu . Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. 2013. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum . Kemitraan. Jakarta Surbakti,  R.,  &  Fitrianto,  H.  (2015). Transformasi  Bawaslu  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu .
Very  junaidi,  2013, Pelibatan  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengawasan Pemilu. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)
b. Jurnal
Endro Wibowo Aji, Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu. Vol. VI No. 02, November 2020
J Tjiptabudy. “ Telaah  Yuridis Fungsi  dan Peran Panwaslu  dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia ”. Jurnal Konstitusi. Vol. II No.1. Juni 2009. 323
Joni  Zulhendra, Strategi  Pelibatan  Masyarakat  Dalam  Pengawasan    Pemilu  Di Indonesia . Jurnal  Normative Volume 7Nomor 1Tahun 2019ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202
Winarto,  A.  E.,  Huda,  H.  D.,  &  Ningtyas,  T.  (2022).  Peran  bawaslu  dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. Reformasi , 12 (2), 331-343.
c. Internet
https://www.electionhouse.org/post/read/135/dkpp-gelar-sidang-dugaan-pelanggaran- etik-verifikasi-partai-pemilu-2024 di akses 11 Februari 2023 Pukul 15.30 WIB https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu di akses tanggal 10 februari 2023 Pukul 20.30 WIB.
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-ajak-kaum-muda-laporkan-dugaan- pelanggaran-pemilu-ke-bawaslu di akses 11 Februari 2023 Pukul 14.20 WIB https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-hasil-pengawasan- pemilutahun-2014 di akses tanggal 30 januari 2023 pukul 13.20 WIB https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata- naik-pesat di akses 13 januari 2023 pukul 20.30 WIB
d. Undang-undang
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu