## ASAS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA
[Agatha Jumiati] 1
[Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi] 2
1[ Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi]
1[ agathajumiati@unisri.ac.id]
2[ Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi] 2[ ellectra_aa@yahoo.co.id]

## Abstract
This article aims to  examine aspects of  legal certainty and justice  in  the application of the death penalty in Indonesia, as well as the concept of legal and fair deadlines for executions. Using normative judicial methods, this article shows that current law does not reliably and fairly  determine  when  the  death  penalty  should  be  executed.  Due  to  time  constraints,  the legal certainty and justice of those sentenced to death are not guaranteed. Therefore, it is necessary to revise  the laws and regulations  for execution  in the basic criminal law,  public criminal law, and statutory law.
Keyword: Death Penalty, Legal Certainty
Received: 11 Agustus 2021           Revised: 12 April 2022           Available online: 25 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui,  aturan-aturan  yang  memberlakukan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana    (KUHP)  (selanjutnya  disebut  KUHP),  merupakan  warisan penjajah  Belanda  dan  masih  berlaku  dalam  suatu  negara  kesatuan  yang  merdeka dari  kedaulatan  NKRI.    Negara  Indonesia  (NKRI)  sejak  17  Agustus  1945.  KUHP  atau yang  dalam  Bahasa  Beladan  disebut  dengan Wetboek  Van  Strafrecht (selanjutnya disebut WvS) masih berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 16 No. 1 tahun 1958, Halaman 73.
Hukum Pidana (WvS) berasal dari Family Law System / Civil Law System atau
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
“ Roman-Jerman  Family ”  atau  “ Citizen  Law  System ”  dan  disebut  oleh  Rene  David “Individualisme, liberalisme dan hak-hak individu.” Ketentuan mengenai penerapan pidana mati dengan  cara menembak telah  diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 11  KUHP  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Hukuman  mati  dilakukan  oleh  algojo dengan  cara  mengikatkan  tali  pada  tiang  gantungan  melilit  leher  terpidana,  lalu melepaskan  pelat  tempat  terpidana  berdiri.  Eksekusi  tiang  gantungan  dinilai  tidak sesuai  dengan  jalannya  persidangan.  Oleh  karena  itu,  perlu  disesuaikan  dengan ketentuan  UU  No.  2  Tahun  1964.  Sesuai  Peraturan  Kapolri  tentang  Tata  Cara Hukuman  Mati  dan  Keputusan  Presiden  No.  2/PNPS/1964  tentang  Tata  Cara Penerapan  Hukuman  Mati  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Umum  dan  Militer menyatakan bahwa semua senjata tidak dimuati peluru tajam. amunisi. Hanya tiga dari  senapan  laras  panjang  yang  diisi  dengan  peluru  tajam,  sementara  sembilan lainnya diisi dengan amunisi kosong. 1
Terpidana  mati  yang  sebagian  harus  melalui  masa  tunggu,  divonis  dengan ketidakpastian  dan  itu  merupakan  bentuk  pelanggaran  HAM  dan  divonis  mati. Antara  lain,  hukuman  ganda  ( dual  sentence), terpidana  mati  mendapat  pelatihan kewarganegaraan  di  penjara  tanpa  penundaan,  di  antaranya  diidentifikasi  dan diidentifikasi, terpidana mati menghadapi dua jenis hukuman utama, yaitu hukuman dan  hukuman  mati.  Selain  itu, timeout yang  terlalu  lama  terpengaruh  kesehatan mental  dihukum  meninggal  di  antaranya  menyebabkan  stres  psikologis,stres,dan bertahan ketakutan. 2
Penundaan eksekusi hukuman mati menunjukkan satu sisi adalah protes, satu sisi penundaan menunjukkan sikap hati-hati dalam penegakan hukum karena ketika menerapkan  memiliki  pelaksanaan  sekarang  maka  tidak  dapat  diperbaiki,  tapi  sisi lain  eksekusi  tertunda  dieksekusi  penjahat  dapat  meninggal  disebabkan ketidakpastian nasib terpidana mati tertunda eksekusi.
Adapun  hukuman  mati,  meski  banyak  yang  menentang,  tetap  saja  banyak pendukungnya. Kelebihan dan kekurangan selalu muncul. Setiap eksekusi hukuman mati adalah setiap argumen. Perdebatan tentang sanggahan/penghapusan hukuman mati ( slavery abolitionist ) seringkali berkisar pada perdebatan moral/agama. Dengan kata  lain,  hanya  Tuhan yang  memberikan  kehidupan  kepada  seseorang,  dan hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawanya. 3
Perdebatan  yang  belum  selesai  tentang  pro  dan  kontra  hukuman  mati  dapat berlanjut tidak hanya di akademisi, tetapi juga di parlemen, pemerintah, eksekutif, dan  masyarakat  luas.  Di  mana  kebijakan  hukum  kita  tentang  hukuman mati  dalam
1 Eleanora,    Fransiska    Novita.  2012. “Eksistensi  Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana ”,Universitas  Mpu Tantular Jakarta. hlm.23
2 Asmaran,    Marselinus    Yohanes    Rian.  2017. “Pelaksanaan    Aturan    Limitasi    Waktu    Eksekusi  Terpidana  Mati ”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 57
3 Nababan,  Monika    Dwi    Putri  &  Kabib    Nawawi,  “Pelaksanaan    Hak    Tahanan    (Tantangan  dan  Permasalahan)”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol. 1, No. 1(2020) hlm. 101
perdebatan  pro  dan  kontra  yang  tak  ada  habisnya?  Padahal,  negara  masih mengizinkan  penerapan  pidana  mati,  tetapi  tidak  lagi  menerapkan  pidana  mati (moratorium).  Bisa  jadi  salah  satu  pilihan  kita.  Banyak  undang-undang,  termasuk hukuman  mati,  masih  ada,  tetapi  penegak  hukum  tidak  boleh  menggunakannya, karena  hukuman  mati  tetap  menjadi  alternatif  dan  bukan  satu-satunya  hukuman. Akibatnya,  jaksa  dapat  melakukan  penuntutan  yang  tidak  memerlukan  hukuman mati.
Perdebatan  yang  tidak  tuntas  tentang  pro  dan  kontra  hukuman  mati  dapat berlanjut  baik  di  kalangan  akademisi  maupun  parlemen,  pemerintah,  penegak hukum,  dan  masyarakat  luas.  Apa  kebijakan  hukum  kita  tentang  hukuman  mati dalam  diskusi  tanpa  akhir  antara  pro  dan  kontra?  Bahkan,  beberapa  negara  masih mengizinkan hukuman mati, tetapi tidak lagi menerapkannya (moratorium). Ini bisa menjadi  salah  satu  pilihan  kita.  Masih  banyak  undang-undang,  termasuk  hukuman mati,  tetapi  lembaga  penegak  hukum  tidak  boleh  menggunakannya,  karena hukuman  mati  selalu  menjadi  alternatif  dan  bukan  satu-satunya  hukuman.  Oleh karena  itu,  jaksa  dapat  menempuh  kebijakan  penuntutan  untuk  tidak  menuntut hukuman mati dari terdakwa.
Demikian  pula,  Mahkamah  Agung  dapat  memerintahkan  hakim  bawahannya untuk  tidak  dihukum  mati.  Cara  lain  adalah  dengan  mengesahkan  rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana yang sedang dibahas di DPR,  yang  dikenal  sebagai  alternatif  hukuman  mati.  Oleh  karena  itu,  seorang terpidana  mati  tidak  langsung  dijatuhi  hukuman  mati,  melainkan  memiliki  jangka waktu tertentu (misalnya 10 tahun) di mana terpidana menunjukkan perbaikan dan memenuhi beberapa syarat dan diubah menjadi penjara seumur hidup. 4 Selain itu, pendekatan  yang  ditempuh  oleh  para  penyusun  undang-undang  pidana  tidak jadikan  pidana  mati  sebagai  hukuman  pokok,  melainkan  hukuman  pokok  yang konkrit  dan  alternatif.  Ada  juga  banyak  kondisi  untuk  keruntuhannya.  Apapun namanya, tujuannya untuk menghindari eksekusi hukuman mati.
Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan  hukum  terhadap  suatu  tindakan  tanpa  memandang  siapa  yang melakukan.  Adanya  kepastian  hukum  setiap  orang  dapat  memperkirakan  apa  yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan  keadilan.  Hukum  adalah  kumpulan  peraturan-peraturan  atau  kaidah- kaidah  dalam  suatu  kehidupan  bersama,  keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah laku  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan  bersama  yang  dapat  dipaksakan pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Kepastian  hukum  merupakan  ciri  yang  tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.
4 Efendi,  Roni.  2019.  “Konstitusionalitas  Masa  Tunggu  Eksekusi  Bagi  Terpidana  Mati    dalam  Sistem  Pemidanaan”, Jurnal Konstitusi , Vol. 16, No. 2. hlm.83
Peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan secara jelas dan logis, karena dengan adanya multitafsir tidak akan menimbulkan konflik atau konflik normatif, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Konflik standar yang disebabkan oleh  ketidakpastian  peraturan  perundang-undangan  dapat  berupa  persaingan normatif, pengurangan standar, atau distorsi standar. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Spesifikasi adalah pernyataan yang menekankan "wajib" atau "dapat  diedit  dengan  mudah"  dengan  memberikan  aturan  tentang  apa  yang  harus dilakukan.  Standar  adalah  produk  dari  penalaran  dan  perilaku  manusia.  Undang- undang menetapkan aturan umum untuk hubungan teman sebaya dan masyarakat yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  perilaku  individu.  Aturan-aturan  ini dapat  menjadi  beban  sosial  atau  pembatasan  perilaku  individu.  Adanya  aturan tersebut  dan  penerapannya  membawa  pada  kepastian  hukum.  Menurut  Utrecht, kepastian  hukum  memiliki  dua  arti.  Pertama,  ada  beberapa  aturan  umum  yang memberi  tahu  individu  tindakan  apa  yang  harus  diambil,  dan  kedua,  ada  bentuk perlindungan hukum pribadi terhadap penyalahgunaan pemerintah. Sebagai aturan, publik tahu tindakan apa yang bisa diambil negara atau untuk individu.
Menurut Kersen, hukum adalah sistem standar. Standar ini adalah penjelasan yang menekankan dengan memasukkan aturan untuk aspek "mungkin" dan hal-hal yang  harus  dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk  dan  tindakan  manusia  yang sadar.  Hukum  termasuk  regulator  umum,  adalah  arahan  individu  yang  bertindak dalam masyarakat dalam  kaitannya dengan masyarakat dan perusahaan dari sudut pandang  individu.  Pengaturan  ini  adalah  batas  masyarakat  yang  melecehkan  atau bertindak kepada individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup 3 (tiga) nilai identitas:
1. Asas  kepastian  hukum  ( rechtmatigheid ),  asas  ini  dipandang  dari  segi hukum.
2. Asas  keadilan  hukum  ( justice )  ini  dipandang  dari  sudut  pandang  filosofis bahwa  keadilan  adalah  hak  yang  sama  bagi  semua  orang  yang  ada  di pengadilan.
3. Asas  pemanfaatan  hukum  ( zwech  matigheid atau  doelmatigheid  atau utility ) 5
Tujuan hukum dari pendekatan yang sebenarnya adalah kepastian hukum dan manfaat  hukum.  Positivisme  fokus  pada  kepastian  hukum,  tetapi  fungsi mengutamakan  kepentingan  hukum  dan  dapat  digambarkan  sebagai IUUS  IUS, SUMMA, SUMMA LEX, SUMMA CRUX, atau hard low . Kecuali keadilan adalah tujuan hukum,  itu  bisa  disakiti  kecuali  keadilan  membantu.  Ini  adalah  satu-satunya  sudut pandang hukum mengenai tujuan hukum terkuat dari keadilan. 6
5 Ibid
6 Zulfa.   A.   M. 2018.  “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan  Pembangunan  atau
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  memiliki  dua  arti.  Salah  satunya  adalah adanya  aturan  umum  yang  membiarkan  individu  mengetahui  tindakan  apa  yang harus diambil, dan salah satunya adalah bentuk jaminan legitimasi individu terhadap kesewenang-wenangan  negara.  Karena  aturan  umumnya  adalah  bahwa  seorang individu  dapat  mengetahui  kondisi  apa  yang  dapat  dikenakan  atau  apa  yang  harus dilakukan dengan individu tersebut.
Doktrin  kepastian  hukum  berakar  pada  doktrin  dogmatis  pemikiran  positivis tentang  dunia  hukum,  yang  cenderung  memandang  hukum  sebagai  sesuatu  yang otonom  dan  mandiri.  Bagi  advokat,  tujuan  hukum  yang  ada  tidak  lebih  dari  untuk menjamin  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  hanya  dijamin  oleh common  law .
Perluasan  negara  hukum  mengandung  pengertian  bahwa  hukum  tidak  mencari keadilan atau keuntungan, tetapi hanya kepastian hukum.
Ajaran  kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan  pada  aliran  pemikiran  positivistis  di  dunia  hukum,  yang  cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran  ini,  hukum  tak  lain  hanya  kumpulan  aturan.  Bagi  penganut  aliran  ini, tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar  menjamin  terwujudnya  kepastian  hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu  aturan  hukum  yang  bersifat  umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau kemanfaatan,  melainkan  semata-mata  untuk  kepastian.  Kepastian  hukum merupakan  jaminan  mengenai  hukum  yang  berisi  keadilan.  Norma-norma  yang memajukan  keadilan  harus  sungguh-sungguh  berfungsi  sebagi  peraturan  yang ditaati.  Keadilan  dan  kepastian  hukum  harus  diperhatikan,  kepastian  hukum  harus dijaga  demi  keamanan  dan  ketertiban  suatu  negara.  Akhirnya  hukum  positif  harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.
Hak  Asasi  manusia  atau  HAM  merupakan  hak  kodrati  yang  dimiliki  setiap orang,  telah  menjadi  satu  kesatuan  yang  tak  dapat  terpisahkan  dari  manusia  itu sendiri.Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  HAM  itu  sendiri  yaitu  “Hak  yang  telah dimiliki  dan  melekat  dengan  manusia  sejak  lahir”.  Ketika  manusia  dilahirkan  ke dunia,  ia  telah  secara  otomatis  memiliki  hak-hak  sebagai  manusia,  yang  disebut dengan  Hak  Asasi  Manusia  atau  HAM.  Hak  tersebut  tentu  harus  dihormati  serta dijunjung  tinggi  oleh  setiap  orang.  Keberadaan  atau  penegakan  HAM  bermula  dari banyaknya  hak  –  hak  manusia  yang  tidak  terpenuhi  sebgai  manusia.  Karena  kalau melihat  sejarah,  di  zaman  dahulu  banyak  bangsawan  atau  orang  berpangkat memperlakukan  rakyat  kecil  dengan  semena  –  mena,  bahkan  tidak  jarang  adanya perbudakan.
Mengabdi  pada  Pembangunan”, Undang Jurnal Hukum , Vol.1 No.2. hlm.43
Hak  Asasi  Manusia  juga  merupakan  hak-hak  fundamental  untuk  memahami hakikat hak asasi manusia, pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dasar kekebalan dan kemampuan manusia untuk mempertahankan martabatnya dan nilai. HAM juga memiliki unsur:
a. Pemilik hak;
b. Lingkup hak;
c. Pihak yang siap menggunakan haknya.
Ketiga unsur tersebut diintegrasikan ke dalam pemahaman dasar tentang hak. Oleh  karena  itu,  hak  adalah  elemen  normatif  yang  unik  bagi  semua  manusia  dan, ketika  diterapkan,  merupakan  hak  dan  kebebasan  yang  sama  dalam  hal  interaksi antara  individu  atau  institusi.  Artinya  hak  dan  kewajiban  merupakan  dua  hal  yang tidak  dapat  dipisahkan  dalam  pelaksanaannya.  Setiap  orang  yang  menuntut  hak harus  memenuhi  kewajibannya.  Hak  ini  merupakan  hak  kodrat  yang  sangat mendasar  atau  fundamental  bagi  kehidupan  dan  kehidupan  manusia  dan  tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan mengacu pada Pasal 39 dan 1 UU Hak Asasi Manusia tahun 1999, disebutkan:
“Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan   keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan anugerah yang  harus  dihormati,  didukung,  dan  dilindungi.  kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat. Berdasarkan pengertian hak asasi insan, hak asasi insan merupakan hak asasi insan yang melekat, hak kodrat dan hak dasar menjadi pemberian Tuhan, setiap individu, masyarakat, bahkan negara.
Oleh  lantaran  itu,  esensi  berdasarkan  penghormatan  dan  proteksi  HAM merupakan melindungi keselamatan insan secara holistikmenggunakan menyeimbangkan  tindakan  antara  hak  dan  kewajiban,  antara  kepentingan langsungdan  kepentingan  umum.  Berpegangan  pada  batasan  sederhana  tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM  ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM  hanya  ada  satu,  yaitu  ia    adalah  manusia.  Persoalannya  kemudian  adalah bagaimana  hukum  mengatur  HAM    sebagai  suatu  suatu  aturan  yang  dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai  kekuatan mengikat dan memaksa.
Pembicaraan  mengenai  HAM  tidak  dapat  dilepaskan  dari  2  teori,  yaitu  teori hukum  alam  dan  teori  positivisme.  Menurut  Teori  hukum  alam,  hukum  berlaku universal  dan  abadi,  berlakunya  tidak  tergantung  pada  tempat  dan  waktu.  Hukum alam  berlaku  di  mana  saja  dan  kapan  saja.  Dengan  demikian,  dalam  kajian  hukum alam,  HAM  berlaku  kapan  saja  dan  di  mana  saja,  mengikuti  sejarah  manusia.  Ada dua teori/ aliran utama yang mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional  dan aliran irasional.  Aliran  irasional,  menganut  paham  bahwa  hukum  (alam)  berasal    dari perintah  Tuhan.  Dengan  demikian  apabila  seseorang  percaya  kepada  Tuhan,  maka harus  juga  percaya  bahwa  HAM  adalah  hak  yang  berasal  dari  Tuhan  yang  harus dipatuhi.  Aliran  rasional  berpendapat  bahwa  hukum  alam  berasal  dari  pikiran
manusia,  sehingga  apabila  manusia  merupakan  mahluk  berakal  maka  ia  akan menghormati HAM.

## 2. METODE PENELITIAN
Inti  kajian  ini  adalah  analisis  kebijakan  legislasi/konstruksi  dalam  rancang bangun  sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu, pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum.  Penyelidikan  hukum menggunakan  beberapa  pendekatan,  antara  lain  pendekatan  hukum,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  hukum  komparatif.  Perbandingan  hukum  adalah metode  penyelidikan  hukum  normatif.  Metode  perbandingan  dapat  digunakan untuk  menyelidiki  sistem  hukum  parsial  yang  berbeda  yang  berlaku  untuk masyarakat atau sektor tertentu dan untuk masyarakat yang berbeda.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  kajian  hukum  Islam,  hukuman  mati  hanya  berlaku  di  bawah  hukum Islam, di mana konstitusi dan hukum muncul sebagai hukum Islam. Ini harus melalui mekanisme yudisial dan tidak harus berdasarkan fatwa ulama. Hukuman mati hanya dijatuhkan  berdasarkan  pertimbangan  yang  sangat  ketat,  seperti  situasi  di  mana suatu kejahatan dihukum dengan hukuman mati.
Hukum  Islam  ( alfiqh )  membedakan  antara  mereka  ygmenggunakan  sengaja, tidak sengaja, dipaksa atau bahkan dipaksa  buat melakukan kejahatan  yg diancam sanksimeninggal. Dalam hal  itu,  keputusan  buat menjatuhkan  sanksimeninggalbisa dipertimbangkan  balik.  Hukuman  meninggal  adalah  keliru  satu  gosip  yang    paling kontroversial  pada  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  ygsudah  diratifikasi sang  pemerintah  Indonesia  ( International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights). Meskipun hak untuk  hayati diakui menjadi hak yang tidak bisa dicabut, ayat (2, 4 & 5)  Pasal  6  menyatakan  istilah  demi  istilah  bahwa  sanksi  meninggal  selalu diperbolehkan.  Sementara  itu,  Pasal  6  ayat  (6)  menegaskan  balik  semangat Konvensi  ini  buat  secara  sedikit  &  demi  sedikit  menghapuskan  praktik  sanksi meninggal. Sampai Protokol Opsional Kedua dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan  Politik  ( Second  Optional  Protocol  to  the  International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights;  aiming  at  the  abolition  of  the  death  penalty )  buat  Penghapusan Hukuman  Mati  diadopsi  sang  resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa lepas 15 Desember 1989 sanksi meninggal kentara tidak diperbolehkan.
Penafsiran  progresifnya  menunjukkan  bahwa  Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik sebenarnya  tidak  mengizinkan  pelaksanaan  hukuman  mati,  tetapi  dimaksudkan untuk  membatasi  dan  membatasi  ruang  lingkup hukuman  mati.  Hal  ini didasarkan pada argumentasi bahwa mayoritas negara di dunia masih melaksanakan hukuman mati  pada  saat  penyusunan  perjanjian  ini,  tetapi  semakin  banyak  negara  yang menerapkan  penghapusan  hukuman  mati  ( abolition  of  death  punishment ).
Hukuman  dan  sampai  hari  ini.  Sebagian  besar  negara  di  dunia  adalah  kelompok abolisionis.
Implementasi  kebijakan  hukum  pidana  (termasuk  kebijakan  hukum  pidana) membutuhkan  kebijakan  yang  berorientasi  pada  pendekatan  praktis  dan  rasional dan metode evaluasi nilai. Oleh karena itu, tidak ada metode kebijakan dan metode nilai  dalam  metode  dua  arah  tidak  terlihat.  Pendekatan  politik  perlu memperhitungkan faktor nilai akun.
Pada  awal  1950-an,  Pasal  2  Konvensi  Eropa  tentang  Hak  Asasi Manusia/Konvensi  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kebebasan  Fundamental menegaskan  kembali  embargo  hukuman  mati.  Perjanjian  regional  ini  merupakan perjanjian  hak  asasi  manusia  tertua,  dan  muncul  perspektif  baru  tentang penghapusan  hukuman  mati.  Ketentuan  hukuman  mati  kemudian  dihapuskan dalam berbagai kasus Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, tetapi yurisprudensinya menargetkan kejahatan paling serius dan berfokus pada hukum internasional. Bekas Pengadilan  Kriminal  Internasional  Yugoslavia  (ICTY)  dan  dekrit  Rwanda  (dekrit Pengadilan  Kriminal  Internasional  Rwanda  /  ICTR).  Demikian  pula,  ketentuan  ini dihapuskan  oleh  hukum  Romawi  dari  Pengadilan  Kriminal  Internasional,  sebuah pengadilan  hak  asasi  manusia  internasional  yang  permanen.  Dekrit  tersebut memiliki sikap yang manusiawi dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa sanksi pidana harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga harus menyadarkan  pelanggar  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan,  nilai-nilai  budaya,  dan hak  asasi  manusia,  pembelajaran  dan  nilai-nilai  sosial  masyarakat.Selain  itu, langkah-langkah  reformasi  juga  perlu  memperhatikan  landasan  filosofis  sosial  dan sosial budaya dari sistem hukum negara.
Landasan tersebut didorong oleh kebutuhan dan kebutuhan negara. Pada saat yang sama, KUHP lama ( Wetboek van Strafrecht ) ) direvisi atau diganti dan diwarisi dari  jaman  penjajahan  Belanda.  Oleh  karena  itu,  sangat  erat  kaitannya  dengan gagasan  tentang    reformasi  hukum  pidana  ''  ( criminal  law  reform) .  Pembaruan  ini meliputi reformasi Hukum Acara Pidana dan penerapan Hukum Acara Pidana. Diantara upaya tersebut, untuk memberikan kepastian, peraturan perundang- undangan,  penegakan  atau  penegakan  hukum  yang  konsisten  jika  terjadi pelanggaran hukum. Kepastian hukum dalam keadaan tertentu mensyaratkan:
1. Ada  peraturan  hukum  yang  jelas  atau  jelas,  koherensi  dan  pemahaman, dikeluarkan oleh kekuatan negara;
2.  Sementara  otoritas  (pemerintah)  organisasi  menerapkan  aturan  hukum secara konsisten dan semua mengikuti dan mematuhi aturan tersebut;
3. Menimbang  bahwa  mayoritas  daripenduduk  dari  pada  prinsipnya menerimakontenkonten  dan  dengan  demikian  menyelaraskan  perilaku mereka dengan peraturan;
4. Menimbang  bahwahakim  (peradilan),independen,  dan  tidak  berpihak,
penerapan undang-undangadalah konsisten dalam menyelesaikan perselisihan; dan
5. Putusan pengadilan itu benar-benar dilaksanakan.
Program  pembinaan  terpidana  mati  sangat  penting  sebagai  bentuk pelayanan  medis  bagi  terpidana  mati  untuk  mengatasi  stres  dan  hambatan psikologis. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu kepada petugas Lapas untuk menilai  perilaku  terpidana  mati  di  Lapas  dan  mempersiapkan  kematiannya.  Selain itu,  dalam  rangka  eksekusinya,  pedoman  perencanaan  akan  digunakan  Presiden untuk  meninjau  mosi  yang  diajukan  oleh  terpidana  mati.  Amandemen  akan dimasukkan  dalam  hukum  pidana  untuk  membawa  keadilan  bagi  tahanan  lain dengan  memberi  mereka  hak  yang  sama,  sepuluh  tahun.  Setelah  masa  waktu sepuluh  tahun  tersebut  tidak  kunjung  mendapatkan  waktu  eksekusi,  maka  secara otomatis wajib dilaksanakan eksekusi keesokan harinya atau paling lama tujuh hari. Mahkamah Konstitusi juga menemukan dalam putusannya bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional, termasuk perjanjian internasional tentang hak-hak  sipil  dan  politik,  sehubungan  dengan  kejahatan  berat  seperti  narkoba. Putusan  MK  Nomor  23/PUUIV/2007  itu  didasarkan  pada  pandangan  serupa  dari sembilan  hakim  MK  yang  menangani  kasus  ini.  Enam  hakim  masih  menganggap hukuman mati konstitusional, dan tiga lainnya memutuskan itu inkonstitusional. Hakim  Mahkamah  Konstitusi  (tidak  termasuk  lawan)  telah  mengacu  pada adanya  Pasal  28J  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kejahatan berat selalu memerlukan hukuman mati. Hal  itu  dapat  dikecualikan  oleh  Pasal  28J  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 31 Secara harfiah, Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Indonesia  dengan  jelas  mengatur kemampuan  hukum  untuk  menyebabkan  hak  asasi  manusia.  Namun,  jangan  lupa bahwa hak-hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin. Satu-satunya pembaruan kejahatan  kriminal  didasarkan  pada  rumah  sakit  berikutnya  untuk  memperhatikan perhatian serius:
1. Hukuman mati bukan lagi hukuman utama, melainkan hukuman khusus dan alternatif;
2.  Hukuman  mati dapat dijatuhkan  dengan  masa  penangguhan  10 tahun  dan dapat dipersingkat menjadi 20 tahun jika terbukti bersalah karena hukuman penjara seumur hidup atau perbuatan baik.
3.  Hukuman mati tidak dapat diterapkan pada anak di bawah umur;
4.  Pelaksanaan  pidana  mati  terhadap  ibu  hamil  dan  terpidana  mati ditangguhkan sampai dengan ibu hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati pulih mentalnya.
Hukuman mati sebenarnya digunakan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memperbaiki kondisi sosial. Padahal, sejarah hukum pidana Indonesia telah diangkat
hingga hari ini dengan sikap dan pendapat bahwa hukuman mati adalah cara yang paling  efektif  untuk  mengobati  dan  memerangi  kejahatan  berat.  Hukuman  mati dikaitkan  dengan  tiga  tujuan  hukum:  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  keuntungan. Dari  segi  hukum,  kejahatan  yang  dilakukan  (terorisme,  narkoba,  pembunuhan berencana)  diperkirakan  akan  dihukum  mati.  Dari  segi  kepastian  hukum,  terutama ketika menerapkan hukum yang ada, ini adalah konsistensi dan kepastian bahwa apa yang  tertulis  adalah  fakta,  bukan  hanya  mimpi,  dan  kenyataan  dapat  menjadi kenyataan tanpa diskriminasi.

## 4. KESIMPULAN
Membangun kembali kebijakan hukum  terhadap penerapan pidana mati  atas dasar nilai kepastian hukum berarti tercapainya perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku dan korban. Sedangkan rekonstruksi undang-undang mengubahbeberapa  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pidana  mati.  Pengaturan hukuman mati di masa depan didasarkan pada eksekusi hukuman mati oleh hakim, tetapi  jika  hakim  tidak  menjatuhkan  hukuman  penjara,  ia  akan  mengajukan  upaya hukum melalui empat amnesti presiden dan dijatuhi hukuman mati. menyelesaikan eksekusi,  Anda  akan  berhak  atas  hukuman  mati  selama  berada  di  lembaga pemasyarakatan.

## 5. REFERENSI
Buku: Eleanora,  Novita. F. 2012. Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana , Universitas Mpu Tantular. Jakarta.
Jurnal:
Asmaran,    Rian.  M.  Y.  2017. Pelaksanaan    Aturan    Limitasi    Waktu    Eksekusi Terpidana Mati. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Nababan, Putri. M. D. dan Nawawi. K, 2020. Pelaksanaan  Hak  Tahanan  (Tantangan dan Permasalahan). PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol. 1, No. 1. Efendi,  Roni.  2019.  Konstitusionalitas  Masa  Tunggu  Eksekusi  Bagi  Terpidana  Mati dalam Sistem Pemidanaan. Jurnal Konstitusi , Vol. 16, No. 2.
Zulfa.   A.   M., 2018.  Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan  Pembangunan  atau
Mengabdi  pada  Pembangunan. Undang Jurnal Hukum , Vol.1 No.2.

## Peraturan Perundang-undangan:
UU  Nomor  22  Tahun  2002.  LNRI Tahun 2002 Nomor 108. TLNRI Nomor 4234. UU    Nomor    5    tahun    2010    TentangPerubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2002 Tentang Grasi. LNRI Tahun 2010 Nomor 100. TLNRI Nomor 5150.
UU  Nomor  12  Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 77. TLNRI Nomor 3614. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999. LNRI Tahun 2000 Nomor 208. TLNRI Nomor 3886