BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi
Volume 4 Nomor 2, 2020 Journal homepage : http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika

## PERPUSTAKAAN SEBAGAI TEMPAT AKSES INFORMASI BAGI PEMUSTAKA DISABILITAS
Adi Prasetyawan *

## Universitas Negeri Malang
A R T I C L E   I N F O

## A B S T R A C T
Article history:
Received: 30 Nov 2020
Accepted: 7 Des 2020 Published: 16 Des 2020
Keyword : Disabilitas, Perpustakaan, Akses Informasi Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai  kekurangan  atau  keterbatasan  fisik  untuk melakukan sesuatu hal yang ingin dilakukan. Salah satu akses yang dibutuhkan tersebut adalah Perpustakaan. Dalam kinerja nya  bukan  hanya  menyediakan  layanan  bagi  non-disabilitas saja, akan tetapi perpustakaan harus memiliki andil yang adil bagi  setiap  pemustaka  dengan  tidak  membedakan  disabilitas dan  non-disabilitas,  sehingga  tidak  diskriminatif  dalam memberikan  layanan  yang  baik  di  Perpustakaan.  Dari penyediaan  layanan  akses  informasi  secara  optimal  dan layanan  belajar  yang  efektif  di  perpustakaan,  pemustaka disabilitas  diharapkan  melalui  seperangkat  informasi  dan pengetahuan  yang  telah  diperolehnya,  mereka  diharapkan mampu  melakukan  kegiatan  belajar  dan  menggali  sumber- sumber informasi secara mandiri melalui kemampuan dirinya.

## PENDAHULUAN
Perkembangan informasi saat ini menjadikan informasi begitu banyak yang tidak bisa terbendung yang dinamakan ledakan informasi ( information explosion ). Dimana hal ini  sangat  wajar,  masyarakat  banyak  menjumpai  informasi  yang  berupa  informasi tertulis,  terekam  maupun  digital  yang  setiap  waktu  bertambah.  Tidak  terbendungnya informasi  yang  bertambah  menjadikan  era  sekarang  ini  dinamakan  dengan  era informasi.
Seiring  perkembangan  jaman  seperti  sekarang  ini  membanjirnya  informasi memang  begitu  pesat  Dan  tidak  bisa  terkelola,  perpustakaan  diharapkan  tidak  hanya saja  menyediakan  informasi  berupa  buku-buku  bacaan  saja,  akan  tetapi  perpustakaan
* Corresponding author.
E-mail addresses: adi.prasetyawan.fs@um.ac.id (Adi Prasetyawan)
ISSN : 2579-3802 (Online) - BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).
menyediakan  juga  perlu  menyediakan  sumber  informasi  lainnya,  seperti  audio-visual dan  multimedia,  serta  akses  informasi  ke  jaringan  internet.  Seperti  hal  nya  yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang perpustakaan No. 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2  menjelaskan  bahwa  perpustakaan  diselenggarakan  berdasarkan  asas  pembelajaran sepanjang  hayat,  demokrasi,  keadilan,  keprofesionalan,  keterbukaan,  keterukuran,  dan kemitraan.  Menyikapi  perihal  ini  pustakawan  dan  perpustakaan  bekerja  sama  dengan pihak yang bersangkutan dalam menyediakan alat penelusuran informasi agar informasi dapat ditemukan dengan efektif dan efesien.
Berkaitan  hak  atas  akses  informasi  dapat  dijelaskan  melalui  peraturan  hukum internasional  dalam  Deklarasi  Universal  atas  Hak  Asasi  Manusia  ( Universal  Declartion Human Right /UDHR) pasal 19 memberikan penjelasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk  bebas  berpendapat  dan  berekspresi.  Penjelasan  tentang  Hak  tersebut  termasuk hak  memilki  pendapat  tanpa  gangguan,  mencari,  menerima,  serta  menyampaikan informasi dan ide saja tanpa memandang batas-batas tertentu. Batas-batas inilah yang sekiranya bisa menjadi salah satu faktor pembeda yang besar ketika seorang pemustaka disabilitas berusaha mendapatkan haknya di perpustakaan.
Kaum  disabilitas  merupakan  golongan  masyarakat  yang  perlu  mendapatkan perhatian  penting  mengenai kesetaraan hak-haknya.  Dalam  hal  ini  disabilitas  tersebut mendapatkan  perhatian  publik  yang  masih  rendah,  baik  itu  dari    publik  ataupun pemerintah.  Selanjutnya,  istilah  disabilitas  saat  ini  dikenal  pula  dengan children  with special  needs .  Istilah  ini  muncul  sebagai  akibat  adanya  perubahan  cara  pandang masyarakat terhadap anak luar biasa. Pandangan baru ini menyakini bahwa semua anak luar biasa mempunyai hak atas aksesbilitas informasi. Oleh karena itu, semua anak luar biasa  harus  mendapatkan  layanan  pendidikan  dan  informasi  pada  umumnya  tanpa diskriminasi.
Melalui  kegiatan  akses  literasi  informasi  yang  diberikan  kepada  pemustaka disabilitas,  perlu  ditanamkan  pengertian  bahwa  kemampuan  dan  ketrampilan  mereka akan  berkembang  dengan  meningkatkan  penggunaan  berbagai  sumber  atau  media informasi  yang  luas.  Pemahaman  akan  keterkaitan  informasi  dalam  kehidupan  sehari- hari perlu ditanamkan pada pemustaka disabilitas sejak dini. Kemampuan akses literasi informasi  dapat  dilakukan  apabila  seorang  memiliki  kemampuan  inteligensi,  dan kemampuan  inteligensi  tergantung  pada  indra-indra  yang  berhubungan,  seperti  indra pendengaran,  perabaan,  dan  pengecapan.  Bagaimana  dengan  pemustaka  difabel  yang memiliki  kelainan,  seperti  penyandang  tuna  netra,  tuna  rungu,  tuna  daksa,  dan sebagainya.  Tentunya  aksebilitas  informasi  bagi  penyandang  tuna  netra  tidaklah  sama dengan penyandang ketunaan yang lain atau pemustaka normal pada umumnya.
Information literacy merupakan satu term yang bersifat inklusif. Hubungan antara informasi  literasi  dengan  elemen-elemennya  adalah  saling  melengkapi  dan  tidak terpisahkan,  namun  tetapi  merupakan  suatu  prosedur.  Dengan  demikian,  literasi informasi  akan  aksesbilitasnya  diterapkan  pada  perpustakaan  sangat  bermanfaat,  baik untuk  pemustaka  normal  maupun  disabilitas.  Kemampuan  dalam  memanfaatkan informasi sesuai dengan apa yang diperlukan bagi proses pembelajaran atau bagi tujuan- tujuan  lain  dalam  kehidupan  jelas  akan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia secara keseluruhan.
Tujuan dari artikel ini pada intinya adalah mengkaji sebuah fenomena yang hadir dan nyata terjadi dalam keseharian. Maka analisis yang perlu dilakukan bila data sudah terkumpul  adalah  mengorganisasikan  data,  menguji  keabsahan  data,  lalu  mencoba mengaitkannya dengan teori-teori yang tepat dan memang berkaitan dengan fenomena tersebut.

## PEMBAHASAN Perpustakaan Dalam pengajaran Literasi Informasi
Perpustakaan  perlu  mempunyai  pemahaman  bahwa  tiap  kelompok  masyarakat sebagai  pemustaka  atau  setiap  pemustaka  difabel  memiliki  karakteristik,  perilaku, budaya  serta  kebiasaan  yang  berbeda.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  bagaimana pemustaka  difabel  mencari  dan  menggunakan  informasi  serta  bagaimana  mereka memaknai  sebuah  informasi.  Hal  ini  dirasa  sangat  tidak  biasa,  karena  belum  begitu popular  di  tengah-tengah  masyarakat  kita,  apalagi  penyandang  difabel.  Apalagi  dalam minat  baca,  penyandang  difabel  sebagian  besar  dari  mereka  masih  memiliki  kesulitan dalam membaca serta menelaah sebuah informasi.
Perpustakaan  sebagai  sumber  informasi  masyarakat  tentunya  perlu  mengkaji dan  menyusun  program  kegiatan  literasi  informasi  sebagai  sebuah  terobosan  yang bertujuan  meningkatkan  literasi  informasi  khususnya  bagi  masyarakat  disabilitas. Langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  perpustakaan  harus  meningkatkan  kinerja  setiap pustakawan  atau  pengelola  perpustakaan  dengan  memberikan  pelatihan  yang  relevan tentang  literasi  informasi,  khususnya  bagi  pemustaka  disabilitas.  Langkah  yang  perlu dilakukan adalah dengan dengan mengundang para pakar dan praktisi dari masyarakat umum untuk memberikan materi literasi informasi serta menyediakan dukungan dana dan  fasilitas  bagi  pustakawan  (Naibaho  2007).  Perpustakaan  mengadakan  program bedah  buku  rutin  dengan  mengundang  pakar  dan  seluruh  pemustakanya  untuk  ikut membahasnya  di  hari-hari  tertentu,  tentunya  diselaraskan  dengan  tema-tema  yang sedang hangat dibicarakan masyarakat atau tema-tema kontroversial.

## Hak Akses Informasi Pemustaka Disabilitas
Perpustakaan  seharusnya  mempunyai  kewajiban  yang  bersifat  adil  dan  tidak diskriminatif,  perpustakaan  harus  memenuhi  layanan  untuk  memudahkan  para pengguna  perpustakaan  disabilitas.  Seharusnya  perpustakaan  mengambil  langkah- langkah  untuk  mengatasi  tantangan  aksesibilitas  yang  ditemui  oleh  penyandang disabilitas ketika menggunakan perpustakaan. Apakah hal tersebut sudah diterapkan di berbagai perpustakaan?. Dalam fenomena tersebut, kemungkinan pemustaka disabilitas tidak  merasa  nyaman  atau  mungkin  kesusahan  untuk  mencari  informasi  yang diinginkan.
Menurut Depkominfo, akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Akses informasi  dapat  dikatakan  sebagai  jembatan  yang  menghubungkan  sumber  informasi sehingga  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  setiap  individu  dapat  terpenuhi.    Akses terhadap kebutuhan informasi diyakini sebagai salah satu hak dasar bagi setiap orang. Namun  pada  masyarakat  terdapat  kesenjangan,  yaitu  antara  masyarakat  yang mempunyai  akses  yang  lebih  terhadap  informasi  dan  masyarakat  yang  kurang mempunyai  akses  informasi.  Dimana  Masyarakat  yang  mempunyai  kebutuhan  khusus sulit  mendapatkan  akses  informasi  karena  perbedaan kemampuan  diri,  sedangkan masyarakat  yang  tidak  memiliki  kebutuhan  khusus  mudah  mendapatkan  informasi. Kesenjangan terjadi karena masyarakat yang berkebutuhan khusus sulit mendapatkan sumber informasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya lapisan sosial di masyarakat.
Soerjono Soekamto (2013:381),menjelaskan bahwa “Sistem lapisan sosial adalah mereka  yang  biasanya  memiliki  kekuasaan  dan  wewenang”.  Orang  yang  memiliki kekuasaan dan wewenang akan mudah untuk mendapat informasi dari berbagai sumber misalnya dari koran, majalah, televisi, buku, guru atau orang yang berada disekitarnya, namun  dengan  ketersediaan  sumber  informasi  tidak  menjamin  semua  orang  dapat
mengaksesnya. Kesenjangan terjadi antara masyarakat yang  berkebutuhan khusus dan normal terhadap ketersediaan sumber daya akses..
Kesadaran  berbagai  bangsa  akan  pentingnya  hak  atas  informasi  telah  dijamin untuk seluruh warga atas informasi. Hal tersebut tercantum pada UUD 1945 Pasal 28F: “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  manajemen,  dan  melayangkan  informasi  dengan menggunakan berbagai media ”.
Masih kurangnya fasilitas berupa, sarana dan prasarana yang bisa di akses oleh pemustaka  disabilitas.  Hal  tersebut  menambah  terbatasnya  akses  informasi  yang mereka  dapatkan  atau  diinginkan.  Permasalahan  seperti  ini  adalah  masalah  secara umum  yang  miliki  setiap  perpustakaan,  bukan  permasalahan  yang  baru  muncul  di permukaan  public,  kecuali  perpustakaan  yang  memang  sudah  menyiapkan  dan merencanakan  serta  memiliki  pusat  layanan  disabilitas.  Lembaga  informasi  seperti perpustakaan, seharusnya dalam memberikan hak akses informasi terhadap pemustaka disabilitas bisa semaksimal mungkin apabila dapat ditunjang dengan teknologi layanan prima.  Menurut  IFLA  dalam  Aziz  (2014;75)  beberapa  fasilitas,  sarana  dan  prasarana yang  seharusnya  diperhatikan  oleh  perpustakaan  yang  berkaitan  dengan  pemustaka disabilitas  diantaranya  ruang  lingkup  beserta  sarana  dan  prasarana  hingga  system layanan perpustakaan harus bisa diakses bagi pemustaka disabilitas.

## Pendidikan Pemakai Perpustakaan Disabilitas
Harus  diakui  bahwa  belum  banyak  perpustakaan  di  Indonesia  yang  telah mengembangkan  program  pendidikan  pemakai  ke  arah  pencapaian  literasi  informasi pemustaka disabilitas. Namun kepedulian pustakawan terhadap literasi informasi cukup tinggi. . Pustakawan  merupakan  makhluk  sosial,  yang  selalu  berhubungan  dan berinteraksi dengan para pemustaka. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki sikap profesionalisme. Artinya tanggung jawabnya sebagai pustakawan harus sampai kepada pemustaka termasuk pemustaka disabilitas. Pustakawan tidak boleh membeda-bedakan secara fisik setiap pemustaka. Untuk menjadi staf yang profesional, seorang pustakawan perlu  memiliki  kompetensi,  kepribadian,  dan  kecakapan  (Anawati,  2015).  Profesional memiliki  arti  bahwasanya  pustakawan  harus  memiliki  rasa  empati  kepada  pemustaka disabilitas, maka kemampuan intrapersonal dan interpersonal pustakawan harus selalu di  tingkatkan  serta  melayaninya  dengan  ilmu.  Perkembangan  teknologi  perpustakaan khususnya  bagi  disabilitas,  pustakawan  dituntut  selalu  siap  dengan  keadaan  apapun. Memperluas  wawasan  dan  ilmu  serta  memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang  besar  akan memudahkan  bagi  pustakawan  untuk  membangun  hubungan  yang  baik  dengan pemustaka  disabilitas.  Selain  itu  pustakawan  harus memiliki  daya  kritis  terhadap permasalahan  perpustakaan  dan  mampu  memberikan  sesuatu  yang  produktif, bermanfaat, serta solutif (Fatmawati 2016). Dengan kemampuan inilah pustakawan bisa mengintegrasikan diri dengan keadaan apapun ketika pada saat itu diperlukan.
Pustakawan,  selain  melayani  bahan  pustaka  harus  memiliki social  soft  skill . Kemampuan ini sangat berguna di era teknologi informasi saat ini. Salah satu social soft skill pustakawan  adalah story  telling .  Layanan story  telling bagi  pemustaka  disabilitas tentu akan membangun rasa sosial, karena manusia adalah makhluk sosial. Story telling bukan  hanya  untuk  anak-anak  saja,  namun  setiap  orang  berhak  mendapatkan pembelajaran sepanjang hayat.
Pemustaka  dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang  berhubungan  dengan perpustakaan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungannya dengan kebutuhan  informasi  Sulistyo  Basuki  (1992)  memberi  pengertian  pemustaka  adalah
orang  yang  ditemuinya  tatkala  orang  tersebut  memerlukan  dokumen  primer  atau menghendaki  penelusuran  bibliografi.  Pada  sistem  yang  memiliki  pangkalan  data elektronik, pemustaka adalah orang yang menelusur pangkalan data tersebut. Ada yang menganggap  pemustaka  adalah  klien  jasa  informasi  dan  juga  produsen  informasi. Pandangan  lain  menganggap  pemustaka  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  informasi Kalau mengacu pada pendapat di atas, maka pemustaka perpustakaan adalah siapa saja yang  berhubungan  dan  memerlukan  perpustakaan,  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat normal maupun berkebutuhan khusus.
Pemustaka  disabilitas  di  perpustakaan  hendaknya  juga  mendapatkan  layanan pendidikan pemakai secara khusus, seperti latihan orientasi dan mobilitas, yakni jalan dengan  pendamping  awas,  latihan  jalan  mandiri  di  perpustakaan  serta  penguasaan latihan  bantu  menuju  tempat-tempat  yang  ada  di  perpustakaansehingga  mampu mandiri dalam memperoleh informasi di perpustakaan.

## Layanan Informasi Bagi Pemustaka Disabilitas
Karakter  seorang  pemustaka  disabilitas  pasti  berbeda  dengan  pemustaka  pada umumnya.  Kadangkala  kondisi  inilah  yang  dapat  menyebabkan  seorang  pemustaka disabilitas  merasa  tidak  percaya  diri  untuk  bersosialisasi  dengan  pemustaka  lainnya. Oleh  karena  itu,  diperlukan  perhatian  lebih  supaya  pemustaka  disabilitas  ini  dapat membangun dirinya sendiri.
Pemberian  layanan  informasi  merupakan  kegiatan  pemberian  bantuan  dari seorang  ahli  dalam  hal  ini  pustakawan  kepada  pemustaka  baik  berupa  informasi mengenai pemahaman diri,  minat, kemampuan, cita-cita, pendidikan maupun pekerjaan yang akan dipilihnya. Agar tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Prayitno & Eman Amti  (2004:2-3)  menjelaskan  bahwa  tujuan  pelaksanaan  layanan  informasi  dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan  umum  layanan  informasi  adalah  dikuasainya  informasi  tertentu  oleh pemustaka. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh pemustaka untuk keperluan kehidupannya sehari-hari ( effective daily living ) dan perkembangan dirinya. Sedangkan tujuan  khusus  layanan  informasi  terkait  dengan  fungsi-fungsi  konseling.  Fungsi pemahaman paling dominan dan langsung diemban oleh layanan informasi. Pemustaka memahami informasi dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan informasi  tersebut  dapat  digunakan  untuk  pemecahan  masalah  (apabila  pemustaka yang  bersangkutan  mengalaminya);  untuk  mencegah  timbulnya  masalah;  dan  untuk memungkinkan  peserta  yang  bersangkutan  membuka  diri  dalam  mengaktualisasikan hak-haknya.
Aspek  layanan  informasi  dan  komunikasi,  pustakawan  seharusnya  mampu berkomunikasi dan melayani dengan baik, jelas dan mudah dimengerti. Hal ini penting agar  mereka  merasa  diterima  sehinggamampu  mengkomunikasikan  informasi  yang dibutuhkan  dan nyaman menggunakan jasa perpustakaan.
Selain itu perpustakaan sebagai tempat akses literasi informasi bagi pemustaka disabilitas,  dimana  sangat  berbeda  dengan  pemustaka  normal.  Menurut  Aziz  (2014) kegiatan  literasi  informasi  bagi  pemustaka  disabilitas  ini  dapat  semaksimal  mungkin memanfatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan diharapkan antara pendidik dan  pustakawan  dapat  bekerja  sama  untuk  mengidentifikasi  bakat  dan  minat  peserta didik  untuk  dibimbing  secara  sistematis  dengan  memberikan  sarana  kebutuhan informasi  termasuk  keahlian  dalam  menelusurinya.  Literasi  informasi  sendiri merupakan  sarana  bagi  pustakawan  sebagai  motivator,  mediator,  fasilitator,  serta evaluator dalam memberikan hak akses kepada pemustaka penyandang disabilitas
Penyediaan  layanan  informasi  perpustakaan  dalam  mendukung  proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari pengembangan lingkungan belajar dalam hal ini perpustakaan secara terpadu. Pengembangan lingkungan secara terpadu dimaksudkan dengan lingkungan yang mempunyai prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus (Bandie  Delphie,  2006;46).  Prinsip-prinsip  umum  dalam  proses  pelayanan  informasi tentunya  tidak  terlepas  dari  prinsip  motivasi,  konteks,  keterarahan,  hubungan  social, individualisasi,  menemukan,  dan  prinsip  pemecahan  masalah.  Sementara  prinsip- prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik khusus dari setiap pemustaka.
Dari  penyediaan  layanan  informasi  secara  optimal  dan  layanan  belajar  yang efektif  di  perpustakaan,  pemustaka  disabilitas  diharapkan  melalui  seperangkat informasi  dan  pengetahuan  yang  telah  diperolehnya,  mereka  diharapkan  mampu melakukan  kegiatan  belajar  dan  menggali  sumber-sumber  informasi  secara  mandiri melalui kemampuan dirinya.

## PENUTUP
Untuk  menghadirkan  layanan  akses  informasi  kepada  pemustaka  penyandang disabilitas,  kemajuan  teknologi  informasi  di  bidang  perpustakaan  dan  kemampuan pustakawan  yang  inovatif  serta  terbentuknya  suatu  tatanan  pendidikan  inklusif  yang baik,  maka  kebutuhan  akses  informasi  pemustaka  penyandang  disabilitas  dapat terpenuhi.  Adanya  dukungan  semua  elemen  pendidikan  baik  dari  dunia  pendidikan maupun dari lingkungan sosial dapat meningkatkan kualitas diri pemustaka disabilitas dalam mengakses layanan informasi serta untuk mewujudkan rasa kemanusiaan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan informasi penyandang disabilitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Anawati,  Sri.  2015.  Profesionalisme  Pustakawan  Dalam  Layanan  Informasi.  Jurnal Pustaka Ilmiah. Diakses melalui http://journal.library.uns.ac.id/index.php/jpi/article/do wnload/12/10v Diakses tanggal 03 Desember 2020 Anonim,  2020.  Pentingnya  Aksesibilitas  Layanan  Perpustakaan  bagi  Penyandang Disabilitas.  (artikel) http://dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/pentingnya-aksesibilitas- layanan-perpustakaan-bagi-penyandang-disabilitas/ Diakses tanggal 03 Desember 2020.
Aziz, S. (2014). Perpustakaan Ramah Difabel. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia. Diakses melalui http://Bit.Ly/2fdm2pov Diakses tanggal 03 Desember 2020.
Delphie,  Bandi.  2006.  Pembelajaran  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (dalam  setting Pendidikan Inklusi). Bandung: PT Refika Aditama
Fatmawati,  Endang .  2016.  “Merajut  Inovasi  Pustakawan  Perguruan  Tinggi  untuk Mewujudkan  SDM  Perpustakaan  Berkualitas.” Pustakaloka 8(2):273 – 82.  doi: 10.21154/pustakaloka.v8i2.686.
Naibaho,  Kalarensi.  2007.  “Menciptakan  Generasi  Literat  Melalui  Perpus ta kaan.” Visi Pustaka 9(No.
3):1 – 8. Retrieved December 9, 2020
(http://eprints.rclis.org/12549/).
Prayitno & Eman Amti. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan Konseling. Jakarta : Rineka Cipta. Soekamto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sulistyo-Basuki. 1992. Teknik dan Jasa Dokumentasi. Jakarta : Gramedia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F Tentang Hak Asasi Manusia