## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## DINASTI POLITIK PADA PILKADA 2020 DI JAWA TIMUR DARI PERSPEKTIF RATIONAL CHOICE

## Yunita Ratna Sari
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto E-mail: yunitaratna36@uinsaizu.ac.id
Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

## Abstract
Political  dynasties  have  occurred  in  regional  head  elections,  one  of  which  is  in  East Java. The form of kinship in regional head elections in East Java, namely from children, wives, nieces  and  younger  siblings.  This  research  uses  literature  study.  The  results  of  the  study indicate that the superiority of dynastic politics are make it easier for candidates to get the most vote and the disadvantages of closing the participation space for candidates who do not have kinship with the political elite.

## Keywords: Politics; Dynasty; Regional Head Elections

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Pendahuluan
Penelitian  ini  membahas  tentang dinasti  politik  pada  pemilihan  kepala daerah  (Pilkada)  tahun  2020  di  Jawa Timur  dari  prespektif Rational  Choice .
Yang  dimaksud Rational  Choice dalam penelitian  ini  yaitu  untung  dan  rugi  apa yang  terjadi  dari  dinasti  politik  dalam pilkada  2020  di  Jawa  Timur.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  memaparkan  secara mendalam  dinasti  politik  dari  perspektif rational choice pada pilkada 2020 di Jawa Timur.  Praktik  dinasti  politik  sekarang ini sulit dicegah dalam peta perpolitikan Indonesia.  Hampir  setiap  pemilihan umum  terdapat  kandidat  yang  anggota keluarganya telah memiliki jabatan tinggi dalam  pemerintahan  maupun  politik. Dinasti  politik  tidak  hanya  terjadi  pada pemilihan  kepala  daerah,  tetapi  pada pemilihan  legislatif.  Hasil  riset  Nagara Institute  menunjukkan  pemilihan  kepala daerah  (Pilkada)  tahun  2020  ada  124 kandidat terlibat dalam dinasti politik.
Total  124  kandidat  yang  akan bertarung  dalam  pilkada  9  Desember 2020,  hanya  22  kandidat  merupakan pemain  lama  sedangkan  sisanya  102 kandidat  adalah  istri,  anak  dan keponakan  dari  para  petahana.  Jumlah dinasti  politik  mengalami  kenaikan dibandingkan  dengan  pilkada  tahun
sebelumnya.  Dibuktikan  dengan  rentang waktu  tahun  2005  sampai  tahun  2014 terdapat 59 orang. Sedangkan, pemilihan kepala  daerah  serentak  sejak  2015 sampai  2018  mengalami  peningkatan menjadi  86  orang  kandidat  dinasti (Nagara  Institute,  2020).  Fenomena dinasti  politik  juga  terjadi  pada  ranah politik.  Garis  keturunan  atau  klan Kembali  muncul  dalam  daftar  calon legislatif  (caleg)  pemilu  2009.  Peletakan keluarga  dan  kerabat  dalam  pemilihan legislatif (pileg) tahun 2009
menyadarkan kejadian pemilu 2004. Saat pemilu 2004, banyak petinggi partai yang meletakkan  keluarga  dan  kerabatnya pada  posisi  utama  yaitu  nomor  jadi. Nomor  urut  jadi  atau  nomor  topi  selalu diprioritaskan  untuk  keluarga  atau kerabat  elit  partai  politik  (Haboddin, 2013, p.139).
Hasil  riset  Nagara  Institute mencatat tren kenaikan dinasti politik di pemilihan  legislatif  (pileg)  sejak  2009, 2014 dan 2019. Jika ditotal dari tiga kali pemilihan  legislatif  terdapat  178  kasus dinasti  politik.  Pada  pileg  2009,  tercatat 28  kasus  dinasti  politik  mengalami peningkatan  pada  tahun  2014  menjadi 51  kasus  dan  menjadi  99  kasus  tahun 2019.  Jumlah  kasus  dinasti  politik  di pileg  2019  setara  dengan  17,22  persen

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
dari 575 anggota DPR tahun 2019- 2024 (Nagara Institute, 2020).
Apabila dianalisis dari data diatas memperlihatkan  kasus  dinasti  politik lebih banyak terjadi di pilkada dibandingkan pileg. Dalam sekali pelaksanaan  pilkada  seperti  pilkada 2020 sebanyak 102 kasus terlibat dalam dinasti  politik  sedangkan  pada  pileg 2019  sebanyak  99  kasus.  Penyebab banyaknya  kasus  dinasti  politik  dalam pilkada  antara  lain  sistem  desentralisasi yang  berlaku  di  seluruh  wilayah Indonesia. Efek fundamental dari pelaksanaan  keputusan  desentralisasi yaitu  ditetapkannya  model  pemilihan kepala daerah yang demokratis.
Terdapat  perubahan  sistem  pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  dari  tak langsung  menjadi  langsung.  Sebelum tahun  2005,  pemilihan  kepala  daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung  melalui  DPRD  dan  di  tahun 2005  menjadi  pilar  awal  pemilihan langsung  kepala  daerah.  Pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan sebagai
upaya memanifestasikan  demokrasi  tingkat lokal,  terjaminnya  keikutsertaan  rakyat dalam  pesta  demokrasi  lokal  serta kandidat  yang  terpilih  sebagai  wujud pilihan masyarakat. Proses demokrasi di
daerah  melalui  pilkada  langsung  dapat memunculkan  dinasti  politik  (Gunawan, dkk, 2017, p.3-4).
Penyebab  lainnya  dinasti  politik yaitu regulasi yang mengatur pelaksanaan  pilkada  langsung.  Putusan MK  Nomor  34/PUU-  XIII/  2015  yang intinya  mengatur  agar  calon  kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan  dengan  petahana.  Putusan MK memberikan kesempatan yang besar bagi  kelompok  dinasti  politik  terlibat untuk  berkonstestasi  dalam  pesta demokrasi  lokal  dengan  tidak  menanti sepanjang  5  tahun  berikutnya  (Martien, 2017,  p.113).  Salah  satu  daerah  yang menarik  untuk  dibahas  terkait  dinasti politik  dalam  pilkada  2020  yaitu  Jawa Timur.
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi  yang  memiliki  jumlah  kandidat terlibat  dinasti  politik  cukup  banyak pada  pilkada  2020.  Berdasarkan  riset BBC East Asia Visual Journalisme beserta KPU  dan  KPK  terdapat  5  provinsi  di Indonesia  yang  kandidat  atau  calon paling  banyak  dinasti  politik  antara  lain Jawa Tengah terdapat 41 pasangan calon, 15 orang bagian dari dinasti politik, Jawa Timur  terdapat  42  pasangan  calon,  13 orang  bagian  dari  dinasti  politik, Sumatera Utara ada 65 pasangan calon, 8

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
pasangan  calon  bagian  dari  dinasti politik,  Sulawesi  Utara  ada  24  pasangan calon, 10 orang bagian dari dinasti politik serta  Sulawesi  Selatan  terdapat  33 pasangan  calon  dan  10  orang  terkait dinasti  politik  (BBC  News.com,  2020). Mengacu pada riset tersebut Jawa Timur sebagai  provinsi  ke  2  yang  jumlah calonnya  paling  banyak  terlibat  dinasti politik  dalam  pilkada  2020  setelah  Jawa Tengah  yakni  13  calon  dari  total  42 pasangan  calon.  Rincian  13  pasangan calon  bagian  dinasti  politik  dalam pilkada  2020  di  Jawa  Timur  terdiri  atas 10  nama  kandidat  bupati  dan  wakil bupati  serta  3  nama  kandidat  walikota beserta wakil walikota.
Calon dalam pilkada 2020 memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan anggota  keluarga  lain  yang  mempunyai jabatan  strategis  di  pemerintahan  dan politik.  Adapun  hubungan  kekerabatan yang  terjalin  mulai  dari  ibu,  ayah,  istri, kakak, suami dan paman. Posisi strategis keluarga  calon  yang  ikut  serta  dalam pilkada  2020  dari  mantan  Bupati, Presiden  RI  dan  Walikota.  Bahkan terdapat  calon  yang  memiliki  hubungan kekerabatan dengan anggota keluarganya  masih  aktif  menduduki jabatan  politik  dari  Sekretaris  Kabinet 2019-  2024  yakni  Pramono  Anung
merupakan ayah dari Hanindhito Himawan  Pramana  sebagai  calon  bupati Kediri.  Ida  Fauziyah  sebagai  Menteri Ketenagakerjaan  RI  2019-  2024,  kakak dari  calon  bupati  Mojokerto  yaitu  Titi Masudah.
Studi  mengenai  dinasti  politik banyak  dibahas  dan  diteliti.  Beberapa penelitian  tentang  dinasti  politik  antara lain  pertama,  (Al  Fajri  Sukri,  2020,  p.1) melakukan  penelitian  tentang  dinasti politik  di  Banten:  familisme,  strategi politik  dan  rendahnya  partisipasi  politik masyarakat. Dari penelitian ini, menyebutkan  kesuksesan  keluarga  Atut dalam  menjaga  dinasti  politik  di  Banten tidak  hanya  dipengaruhi  bentuk  serta akar dinasti politik yang kuat, akan tetapi disebabkan oleh pendekatan politik yang dilakukan  keluarga  Atut.  Dinasti  politik Atut  berpola  jejaring  kuasa  informal yaitu  menggunakan  jaringan  kuasa  yang telah  dibentuk  oleh  Tubagus  Chasan Sochib,  ayah  Atut.  Disamping  itu, bertahannya  dinasti  keluarga  Atut  di Banten  berkaitan  dengan  rendahnya partisipasi  politik  masyarakat  di  Banten saat  pilkada  tahun  2015  dan  2017 berjumlah  dibawah  65  persen.  Kedua, penelitian  tentang  gejala  proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan  Gubernur  Ratu  Atut

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Chosiyah  (Agus  Sutisna,  2017,  p.1), menyatakan praktik dinasti politik di era kepemimpinan  Gubernur  Ratu  Atut Chosiyah di Banten menunjukkan adanya gejala persebaran (proliferasi, pertumbuhan)  tidak  hanya  di  bagian kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif, melainkan  menyebar  di  banyak  aspek kehidupan  masyarakat  seperti  aspek kehidupan bisnis, sosial- budaya, pendidikan dan keormasan.
Penelitian  ketiga  (Harjudin  dan Zuada, 2020, p.107) melakukan penelitian  tentang  musim  semi  dinasti politik  pada  pemilu  2019  di  Sulawesi Tenggara.  Dalam  penelitiannya,  dinasti politik  di  Sulawesi  Tenggara  terdapat dua model yakni dinasti yang berkembang dari keluarga elit pemerintahan  dan  keluarga  non  elit pemerintahan.  Kehadiran  dinasti  politik di Sulawesi Tenggara, dipengaruhi oleh 4 hal  antara  lain  rasionalitas  dan  praktek oligarki  partai  politik,  meningkatkan politik  uang  dan  politisasi  birokrasi, minimnya  pengawasan  Bawaslu  beserta jajaran serta kebiasaan politik kolutif dan paternalistik. Keempat, penelitian mengenai kajian eksistensi dinasti politik terhadap  performa  indikator  sosial ekonomi  kabupaten  Klaten  (Zelika  dan Bhimo,  2019,  p.1),  dalam  penelitiannya
bahwa  dinasti  politik  di  kabupaten Klaten  merupakan  satu  jenis  dinasti politik  elit,  quasi  familisme  dan  tipologi kerakyatan.  Selain  itu,  pola  kinerja indikator sosial ekonomi dimana korupsi dan  ketimpangan  pendapatan  menjadi indikator  dengan  kinerja  terburuk. Perbaikan sistem politik di tingkat pusat dan  daerah  serta  peninjauan  kembali Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2015 pasal  7  dan  pendidikan  politik  kepada masyarakat  perlu  ditingkatkan.  Peran serta  masyarakat  dan  penegak  hukum diperlukan  untuk  mengontrol  roda pemerintahan sehingga diharapkan dapat  mengurangi  praktek  kecurangan dalam  pemerintahan  khususnya  dalam pemerintahan  dinasti  politik.  Keelima, penelitian  (Ramlan  Darmansyah,  dkk, 2020, p.34) tentang potret dinasti politik dalam  pengisian  jabatan  administratif. Dari penelitian Ramlan Darmansyah, dkk mengemukakan di lingkungan pemerintahan  daerah  provinsi  Riau  dari Gubernur,  Bupati,  Walikota  dinilai  telah menciptakan  dinasti  politik  dengan melantik  keluarganya  dimulai  dari  anak, istri,  kakak  dan  adik  guna  mengisi jabatan  strategis  di  provinsi,  kabupaten, kota.  Akibatnya,  penerapan  dinasti politik  mempunyai  dampak  negatif dalam  tata  kelola  pemerintahan  karena penerapan  dinasti  politik  merupakan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
bentuk  awal  penyelewengan  kekuasaan seperti  berkembang  pesatnya  korupsi dan kolusi.
Kelima  penelitian  yang  telah dibahas dan dijelaskan di atas, penelitian yang  dilaksanakan  oleh  penulis  ini mempunyai  kesamaan  dan  perbedaan. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu  sama-  sama  membahas  tentang dinasti  politik.  Tetapi,  yang  menjadi perbedaannya  yaitu  penelitian  ini  lebih mengkaji  tentang  dinasti  politik  di tingkat  lokal  yakni  pemilihan  kepala daerah  (Pilkada)  2020  yang  dianalisis dari  prespektif  pilihan  rasional (rational choice) .

## Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Mengacu  pada  Undang-  Undang Nomor  22  Tahun  2007  pasal  1  ayat  4 menyatakan  bahwa  pemilihan  kepala daerah  merupakan  pemilihan  untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah  yang  dilaksanakan  langsung berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945.  Peserta pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  bersumber  pada  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  yaitu pasangan  yang  diusulkan  oleh  partai politik atau gabungan partai politik atau peseorangan  yang  mendaftarkan  atau didaftarkan  di  Komisi  Pemilihan  Umum
Provinsi.  Syarat  partai  politik  atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan  pasangan  calon  jika memenuhi persyaratan sekurang- kurangnya 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari jumlah total (akumulasi) suara  sah  dalam  pemilihan  umum anggota DPRD daerah yang bersangkutan.  Asas  pemilihan  kepala daerah  (pilkada)  sama  dengan  asas pemilihan umum (pemilu). Berlandaskan pada  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun 2003,  asas  pemilihan  umum  sebagai berikut:
a.  Langsung,  rakyat  sebagai  pemilih memiliki  hak  secara  langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak  hati  nuraninya  tanpa perantara.
b. Umum diartikan bahwa seluruh warga negara  yang  telah  berusia  17  tahun atau  telah  menikah  berhak  ikut memilih  dan  telah  berusia  21  tahun berhak dipilih tanpa diskriminasi.
c.  Bebas  didefiniskan  rakyat  berhak memilih sesuai hati nuraninya tanpa ada paksaan, pengaruh, tekanan dari siapapun.
d.  Rahasia  diartikan  rakyat  sebagai pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan  diketahui  oleh  pihak  siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
dipilihnya  atau  kepada  siapapun suaranya diberikan.
e.  Jujur,  dalam  penyelanggaraan  pemilu dari  pelaksana,  partai  politik  sebagai peserta pemilu, pengawas dan pemantau  pemilu,  pemilih  serta semua pihak yang terlibat baik secara tidak  langsung  harus  bersikap  jujur sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
f.  Adil  didefinisikan  sebagai  dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan  dan  partai  politik  sebagai peserta pemilu
memperoleh perlakuan  yang  sama  dan  bebas  dari kecurangan pihak manapun.
Noor M. Aziz (2011: 48- 49), dasar hukum  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah (pilkada) antara lain :
1. Undang- Undang Dasar 1945.
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang  Perubahan  kedua atas  Undang  Undang  Nomor  1
Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 4. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  mengenai  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 5. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota  dan  Wakil  Walikota
Tahun 2017.
6. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua  atas  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  dan/atau  Walikota  dan Wakil Walikota.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan  Pemilihan  Gubenur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan
Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali  Kota  Serentak  Lanjutan dalam  kondisi  Bencana  Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
Indonesia  menerapkan  sistem pemerintahan presidensial, maka pemilihan  kepala  daerah  (pilkada) merupakan  bagian  dari  pengelolaan pemerintahan  pusat.  Berdasarkan  pasal 4  ayat  1  UUD  1945  menjelaskan  bahwa presiden sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk mewujudkan  tujuan  negara  seperti tercantum dalam pembukaan alenia ke 4 UUD 1945. Dengan banyaknya kewajiban presiden yang harus dipenuhi, mendorong  pemerintah  daerah  untuk ikut serta dalam pengelolaan penyelenggaraan  negara  yang  sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia d ibagi atas daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  Pemerintahan, yang  diatur  dengan  undang-undang. (Wijayanti  dan  Iwan,  2009:157). Pilkada
yang  dilaksanakan  secara  langsung (Kumolo, 2015:16) mempunyai legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan  pemilihan  legislatif.  Karena pilkada  sebagai  keberlanjutan  cita-  cita reformasi diharapkan dapat
mengembalikan kedaulatan rakyat mengingat konstitusi menjamin kedaulatan  rakyat  sebagai  hak  warga negara yang diberikan langsung.
Terdapat  beberapa  tahapan  dalam pemilihan  kepala  daerah  mengacu  pada Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2015, pasal 5 ayat 1 sampai 4 sebagai berikut : 1. Tahap persiapan meliputi :
a. Perencanaan program dan anggaran.
b.
Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
c.  Perencanaan  penyelenggaraan  seperti penetapan.
2. Tahap penyelenggaraan meliputi :
a) Pengumuman pendaftaran
pasangan  calon  gubernur  calon wakil  gubernur,  pasangan  calon bupati  dan  calon  wakil  bupati serta  pasangan  calon  wakilkota dan calon wakil walikota.
b) Pendaftaran pasangan calon gubernur  calon  wakil  gubernur, pasangan  calon  bupati  dan  calon wakil bupati serta pasangan calon

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
wakilkota dan calon wakil walikota.
c) Penelitian  persyaratan  pasangan calon  gubernur  calon  wakil gubernur,  pasangan  calon  bupati dan  calon  wakil  bupati  serta pasangan  calon  wakilkota  dan calon wakil walikota.
d) Pelaksanaan kampanye.
e) Pelaksanaan pemungutan suara.
f) Penghitungan suara dan
rekapitulasi penghitungan suara.
g) Penetapan calon terpilih.
h) Penyelesaian  pelanggaran  dan sengketa hasil pemilihan
i) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Peraturan  yang  diatur  dalam
Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2015, pasal 1 sebagai berikut :
1) Dalam  pemilihan  kepala  daerah (pilkada)  calon  bupati  dan  calon wakil bupati serta pasangan calon wakilkota dan calon wakil walikota  yaitu  peserta  pemilihan yang  diusulkan  partai  politik, gabungan partai politik, perseorangan  yang  didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota. 2) Partai politik merupakan organisasi  bersifat  nasional  dan
dibentuk  oleh  sekelompok  warga negara secara sukarela atas dasar persamaan  kehendak  dan  cita- cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, negara sekaligus  memelihara  keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
3) Dalam  pemilihan  gubernur  dan wakil  gubernur,  bupati  dan  wakil bupati  serta  wakilkota  dan  wakil walikota,  pemilih  merupakan penduduk  yang  berusia  paling rendah  17  tahun  atau  sudah/ pernah  kawin  yang  terdaftar dalam pemilihan.
Untuk  hal  memilih  pada  pemilihan kepala  daerah  (Undang-  Undang  Nomor 8 Tahun 2015, pasal 57 ayat 1 sampai 4 mengatur :
a. Agar dapat menggunakan hak memilih,
warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
b.  Apabila  warga  negara  tidak  terdaftar seperti  tercantum  ayat  1,  pada  saat pemungutan suara menunjukkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
elektronik,  Kartu  Keluarga  (KK), paspor  atau  identitas  lain  sesuai

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
dengan  kentuan  dalam  peraturan perundang- undangan.
c.  Untuk  dapat  didaftar  sebagai  pemilih,
terdapat  persyaratan  yang  harus dipenuhi  warga  negara  seperti  yang dimaksud ayat 1 :
1. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
d.  Warga  negara  Indonesia  yang  tidak terdaftar  dalam  daftar  pemilih  dan saat pemungutan suara tidak memenuhi  syarat  sebagaiman  yang dimaksud  pada  ayat  2  dan  ayat  3,
bersangkutan
tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Tahun 2020, pilkada dilaksanakan secara  serentak.  Sebenarnya,  pemilihan kepala  daerah  secara  serentak  pertama kali  dilakukan  tahun  2015  (Prayudi, 2017:  4-6),  diselenggrakan  di  269 wilayah Indonesia terdiri atas 9 provinsi, 224  kabupaten  dan  36  kota.  Maksud diselenggrakannya  pilkada  langsung  dan serentak  untuk  mengurangi cost atau biaya  dari  aspek  sosial,  ekonomi  dan politik.  Tujuan  lainnya  dari  pilkada serentak  yakni  efisien  dari  segi  waktu mengingat pelaksanaan pilkada
memerlukan  waktu  yang  panjang  dari persiapan, kampanye, pencoblosan sampai  penetapan  pemenang  kandidat. Seperti  yang  diketahui,  pelaksanaan pilkada  membutuhkan  biaya  yang  besar dan  biasanya  dibebankan  pada  APBD. Dengan  adanya  pilkada  serentak  maka sebagian  anggaran  pilkada  menjadi beban APBN.

## Dinasti Politik
Dinasti politik dalam dunia politik modern  dikenal  sebagai  elit  politik  yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat menyebutnya oligarki politik (Bathoro,2011,  p.115).  Pareto  dalam Varma  (2007,  p.206)  menyebutkan kelompok  elit  sebagai  sekelompok  kecil individu yang memiliki kualitas- kualitas terbaik  yang  dapat  menjangkau  pusat kekuasaan  sosial  politik.  Adanya  dinasti politik  di  daerah  dapat  menciptakan kerajaan-  kerajaan  baru  dilingkaran kekuasaannya  atau  strukturisasi  hanya mendudukan keluarga, anak dan keloga- koleganya. (Muliansyah, 2015, p.108).
Terciptanya kerajaan politik memberikan  kesempatan  untuk  elit politik  menempatkan  keluarga,  saudara dan  kerabatnya  di  beberapa  posisi penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau bisa dikatakan membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
tersturktur  dan  sistematis.  (Agustino, 2011, p.130). Kekuasaan yang bersumber dari  hubungan  kekeluargaan  diyakini tidak akan mampu memberikan konstribusi maksimal terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dan  pembangunan  daerah.  Keluarga- keluarga  yang  berkuasa  ini  akan berevolusi  menjadi  dinasti-  dinasti politik  di  daerah  yang  akan  sulit dikalahkan  dalam  setiap  pemilihan kepala daerah. (Rahmat, 2015, p.150).
Gejala  yang  dapat  diidentifikasi dari  munculnya  sebuah  dinasti  politik antara  lain  macetnya  kaderisasi  politik dalam  menjaring  calon  kepala  daerah yang  berkualitas  sehingga  menciptakan prakmatisme  politik  dengan  mendorong kalangan  sanak  keluarga  kepala  daerah untuk  menempati  jabatan  politik. Konteks  masyarakat  adanya  kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan  kepala  daerah  untuk berkuasa  dengan  cara  mendorong kalangan  keluarga  atau  orang  dekat kepala daerah menggantikan pertahanan (Djati,  2013,  p.210).  Berkembangnya dinasti  politik  maka  kemungkinan  besar rakyat  akan  disuguhkan  aktor  politik yang  berasal  dari  satu  keluarga.  Dinasti politik  muncul  dalam  berbagai  bentuk, seperti  dengan  cara  mendorong  sanak keluarga untuk terus memegang
kekuasaan  secara  demokrasi.  Faktor yang  menyebabkan  munculnya  dinasti politik  antara  lain  posisi  dalam  partai, kekuatan jaringan, kekuatan modal serta demokrasi  yang  tidak  sehat.  (Hidayati, 2014,  p.1).  Implikasi  negatif  dari  dinasti politik yakni mempersempit kesempatan bagi  orang  lain  untuk  berpartisipasi dalam  lembaga  perpolitikan,  karena biasanya  calon  pemimpin  hasil  dari politik  dinasti  lebih  banyak  dukungan. (Bambang, 1999, p.56).
Pilihan Rasional ( Rational Choice)
Ikut  tidaknya  menjadi  kandidat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan  sebuah  pilihan  rasional ( rational  choice). Teori rational  choice menjelaskan  pilihan  apa  yang  akan diambil  oleh  aktor.  Pilihan  yang dimaksud yaitu pilihan optimal bagi para pembuat  keputusan.  (Charles  dan Shanon,  2011,  p.196).  Menurut  Patrict Baert  dalam  Wirawan  (2013,  p.209) mengemukakan rational  choice sebagai bagian  dari  teori  sosial  sehingga  lebih pada  perilaku  politik  dan  sosial  dengan mengasumsikan bahwa seseorang bertindak  secara  rasional.  Disisi  lain, rational  choice merupakan  instrumen maksud  tujuan  atau  pilihan  dari  tujuan terarah  suatu  aktor.  (Jackson  dan  Geor, 2009,  p.297).  Ada  2  hal  dalam rational choice yakni  kelayakan  dan  keinginan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Ketika  seseorang  menganggap  dirinya layak akan sesuatu dan punya keinginan untuk  memilikinya,  maka  tindakan tersebut  merupakan  tindakan  rasional. Disamping  itu,  tindakan  rasional  terjadi bila  individu  mempunyai  keinginan terhadap  sesuatu  sekaligus  mempunyai kemampuan  untuk  mencapai  keinginan tersebut.  (Gilboa,  2010,  p.63).  Dari berbagai  penjelasan  dapat  disimpulkan Coleman  dalam  (Ritzer,  2007,  p.391) menyatakan teori rational choice mengacu tindakan perseorangan mengarah  kepada  tujuan  dan  tindakan ditentukan  nilai  atau  pilihan.  Pilihan tersebut  pasti  yang  menguntungkan perseorangan  tersebut.  Poin-  poin penting  dalam  teori rational  choice terdiri  atas  teori rational  choice bersifat individu  yaitu  hasil-  hasil  sosial  dan politik  dipandang  sebagai  produk kolektif  atas  pilihan  individu  atau sebagai  produk  dari  pilihan  yang  dibuat oleh aktor kesatuan.
Metode
Dalam
penelitian, penulis menggunakan  metode library  research atau pendekatan kepustakaan mengingat kondisi  sekarang  ini  di  Indonesia  masih menghadapi pandemi covid- 19 sehingga tidak  memungkinkan  untuk  melakukan riset  lapangan.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  data
sekunder. Sumber data sekunder berasal dari berbagai kajian literatur terdiri atas publikasi  data  sensus  dan  survei nasional,  publikasi  pemerintah  serta hasil riset- riset sebelumnya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun  2020  berbeda  dengan  pilkada  di tahun-  tahun  sebelumnya  mengingat pilkada 2020 dilaksanakan saat pandemi covid  19  masih  terjadi  di  Indonesia. Perbedaan pilkada 2020 yaitu aturan dan prosedur penyelenggaraan pilkada harus menerapkan  protokol  kesehatan  sebagai upaya  pencegahan  munculnya  klaster baru  virus  covid  19  dalam  pilkada. Penerapan  protokol  kesehatan  berlaku untuk  seluruh  penyelenggara  pilkada dan partisipan. Mulai dari penyelenggara pilkada  yakni  KPU  dan  Bawaslu, pasangan  calon  kepala  daerah,  tim kampanye  dan  relawan  calon,  pemilih, petugas  penghubung  hingga  pemantau atau  pihak  media.  Mengacu  Peraturan KPU  Nomor  6  Tahun  2020  memuat aturan  penerapan  protokol  kesehatan pada  setiap  tahapan  pilkada.  Salah  satu penerapannya  mulai  dari  penyerahan dokumen  pendaftaran  bakal  pasangan calon  pilkada.  Dokumen  yang  akan disampaikan  harus  dibungkus  dengan bahan  yang  tahan  terhadap  zat  cair. Sebelum dokumen diterima oleh petugas,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
terlebih  dahulu  dokumen  disemprot dengan  cairan  disinfektan.  Petugas penerima  dokumen  wajib  menggunakan alat  pelindung  diri  berupa  masker  dan sarung  tangan  sekali  pakai.  Aturan lainnya  yaitu  membatasi  jumlah  orang yang  ada  di  dalam  ruangan  ketika menyerahkan  dokumen  pendaftaran pasangan calon pilkada, dilarang membuat  kerumunan,  penyampaian dokumen  harus  berjarak  dan  antre. Dalam  pilkada  2020,  masa  kampanye dipersingkat  dari  101  hari  di  pilkada 2015  menjadi  71  hari  dari  11  Juli-  19 September 2020 didasari dengan pertimbangan untuk menghemat
anggaran dan mengurangi ketegangan di masyarakat. Diskusi publik harus dilakukan  di  studio  Lembaga  Penyiaran. Para  pendukung  pasangan  calon  tidak diperbolehkan hadir pada acara tersebut.
Pilkada 2020 dilaksanakan serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi,  37  kabupaten  dan  224  kota. Berdasarkan  data  KPU  2020,  total terdapat  100.359.152  pemilih  yang terdaftar  dari  270  daerah  yang menyelenggarakan  pilkada  2020.  Dari total 100.359.152 terdiri atas 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen dan jumlah  pemilih  laki-  laki  sebanyak 50.164.426 atau 49,98 persen
(Kompas.com,  2020).  Pemungutan  suara dilaksanakan  tanggal  9  Desember  2020. Aturan KPU mengenai pilkada 2020 tidak hanya  mengatur  segi  pendaftaran pasangan  calon,  prosedur  kampanye yang  boleh  dilakukan  ketika  pandemi covid  19,  tetapi  juga  mengatur  tata  cara memberikan suara di TPS dari masyarakat  sebagai  pemilih.  Petugas Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan Suara (KPPS) sebelumnya mengantarkan undangan  ke  masing-  masing  warga. Undangan  inilah  yang  wajib  dibawa  ke TPS  di  hari  pemungutan  suara.  Petugas KPPS sekaligus mengedukasi warga yang akan  menggunakan  hak  pilihnya  saat pilkada untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak selama berada di  TPS  serta  membawa  pulpen  atau  alat tulis sendiri dari rumah.
Sesuatu  yang  menarik  disamping pilkada  2020  diselenggarakan  saat pandemi  covid  19  masih  berlangsung yakni  maraknya  dinasti  politik.  Daerah rawan  dinasti  politik  yang  menduduki nomor  2  terbanyak  di  Indonesia  yaitu Jawa  Timur  sebanyak  9  orang  kandidat tersebar di 7 kabupaten pemilihan dan 2 kota  pemilihan  (Nagara  Institute,  2020). Jawa Timur dalam pilkada 2020 terdapat 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan  pemilihan  kepala

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
daerah  juga  tidak  bisa  terlepas  dari dinasti  politik.  Diantaranya,  Hanindhito Himawan  Pramana  merupakan  putra pertama dari Sekretaris Kabinet Pramono  Anung  sebagai  calon  bupati Kediri  berpasangan  dengan  Dewi  Maria Ulfa  sebagai  calon  wakil  bupati  Kediri. Dalam  pencalonan  sebagai  calon  bupati Kediri,  Hanindhito  didukung  oleh  9 partai  politik  yaitu  PDIP,  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Golkar, Partai  Amanat  Nasional,  Nasdem,  Partai Keadilan  Sejahtera,  Gerindra  dan  Partai Persatuan  Pembangunan.  Selain  itu, Hanindhito  didukung  oleh  3  partai pendukung  non  parlemen  antara  lain Hanura, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia  (PSI).  Hanindhito  dan  Dewi Maria  Ulfa  merupakan  pasangan  calon tunggal  dalam  pilkada  Kediri  sekaligus akan  melawan  kotak  kosong.  Bentuk dinasti  politik  dalam  pilkada  2020  di Jawa  Timur  disamping  hubungan  ayah dan  anak,  juga  berbentuk  hubungan suami dan istri misalnya Ipuk Fiestiandani  merupakan  istri  Abdullah Azwar  Anas  sebagai  Bupati  Banyuwangi sejak  2010.  Azwar  Anas  memegang jabatan  Bupati  Banyuwangi  dua  kali periode  yakni  2010-  2015  dan  2015- 2020.
Dalam  pilkada  Banyuwangi  2020, Ipuk  Fiestiandani  akan  berpasangan dengan Sugirah yang merupakan anggota DPRD Banyuwangi fraksi PDIP. Ipuk dan Sugirah  akan  bersaing  dengan  kandidat lain  yang  merupakan  wakil  bupati Banyuwangi  yakni  Yusuf  Widyatmoko merupakan kader tulen PDIP berpasangan  dengan  KH.  Muhammad Riza  Aziziy.  Pilkada  Banyuwangi  2020 diikuti oleh 2 calon yaitu urutan nomor 1 yaitu Yusuf Widyatmoko- KH. Muhammad  Riza  Aziziy  dan  Ipuk Fietiandani-  Sugirah  mendapat  nomor urut  ke  2.  Partai  pengusung  Yusuf-  Riza antara  lain  partai  Demokrat,  PKS,  PKB, Golkar.  Yusuf  Widyatmoko  merupakan wakil Bupati Banyuwangi dan Riza Aziziy sebagai warga NU dan pengasuh pondok pesantren  Darussalam.  Sedangkan  Ipuk- Sugirah  didukung  oleh  PDIP,  Nasdem, Gerindra,  Hanura  dan  PPP.  Ipuk  sudah dikenal  masyarakat  luas  di  Banyuwangi mengingat  Ipuk  sebagai  Ketua  Tim Penggerak  PKK  Banyuwangi  (2010- 2020), Ketua Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan  Tuna  Netra  (YKPTI)  tahun 2010-  2020,  Ketua  Kerajinan  Nasional Daerah Banyuwangi (2010- 2020), Ketua
Deradikalisasi dan Penguatan
Kebhinekaan.  Pola  lainnya  dari  bentuk politik  kekerabatan  dalam  pilkada  2020 di Jawa Timur yaitu hubungan kakak dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
adik.  Seperti  pilkada  Mojokerto  yakni Titik  Masudah.  Di  pilkada  Mojokerto Titik Masudah akan berpasangan dengan Pungkasiadi  sebagai  Bupati  petahana Mojokerto  sekaligus  Ketua  DPC  PDIP Kabupaten  Mojokerto.  Partai  pengusung Titi-  Pungkasiadi  antara  lain  PKB,  PDIP, Partai  Bulan  Bintang  (PBB)  serta didukung  empat  parpol  non  parlemen terdiri atas Perindo, PSI, Partai Berkarya, PKPI.  Titik  Masudah  dikenal  sebagai kader  Fatayat  Nahdatul  Ulama  dan menjabat  Bendahara  Umum  Pimpinan Pusat  Fatayat  NU  periode  2015-  2020. Hubungan  politik  kekerabatan  lainnya yaitu  paman  dengan  keponakan  yang terjadi  dalam  pilkada  Pacitan.  Indrata Nur  Bayuaji  merupakan  keponakan mantan  presiden  RI  ke  6  yaitu  SBY. Indrata  berpasangan  dengan  Gagarin dalam pilkada Pacitan. Partai pengusung Indrata- Gagarin yaitu Demokrat, Golkar, PPP,  PKS,  Gerindra,  Hanura,  Partai Nasional  Demokrat.  Indrata  merupakan anggota  DPRD  Pacitan  periode  2009- 2014,  2014-  2019,  2019-  2024  dari partai  Demokrat.  Sedangkan  Gagarin sebagai anggota DPRD Pacitan dari partai Golkar, pengusaha, peternak sapi di desa Wiyoro,  Kecamatan  Ngadirojo,  Pacitan. Dalam  pilkada  Pacitan,  Indrata-  Gagarin akan  melawan  koalisi  PKB-  PDIP,  Yudhi Sumbogo- Isyah Anshori.
Banyaknya kandidat yang terlibat dinasti  politik  memberikan  untung  dan rugi  dalam  pilkada  2020  di  Jawa  Timur. Keuntungan  dari  politik  kekerabatan sangat  berdampak  positif  bagi  kandidat yang  sedang  mengikuti  kontestasi pilkada.  Hal  itu  disebabkan  karena kandidat  telah  memiliki  modal  politik yang  memadai  sehingga  siap  mengikuti pilkada.  Adapun  modal  politik  meliputi sumber  daya,  jaringan  elit  politik  dan popularitas.  Kandidat  yang  terlibat politik kekerabatan akan memungkinkan mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan  dengan  kandidat  yang tidak  memiliki  pertalian  darah  atau perkawinan  dengan  elit  yang  pernah menjabat  terlebih  dahulu  sehingga  lebih mudah memenangkan konstestasi dalam pilkada.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh (Suharto,  2015)  menyatakan  calon  yang didukung dengan politik dinasti biasanya memiliki  potensi  menang  lebih  besar. Faktor  yang  berkonstribusi  kandidat yang terlibat politik kekerabatan berpotensi  menang  dalam  pilkada  yakni karena  mereka  telah  memiliki  jaringan tim  pemenangan  yang  terstruktur  dan mapan.  Dengan  modal  politik  yang cukup,  kandidat  yang  terikat  politik kekerabatan akan lebih mudah mempengaruhi rakyat untuk memilihnya. Faktor lainnya yaitu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
pengaruh  hubungan  anggota  keluarga dengan  kata  lain  pengaruh  tokoh misalnya  mantan  presiden,  bupati  atau petinggi  partai  politik  juga  ikut memberikan dampak positif bagi kandidat yang sedang mengikuti kompetisi  dalam  pilkada.  Pengaruh tokoh  atau  elit  yang  pernah  berkuasa sebelumnya terlebih kinerja dan programnya  secara  nyata  bermanfaat untuk  masyarakat  berimbas  pada diperolehnya stigma positif bagi kandidat  yang  memiliki  pertalian  darah atau  perkawinan  dengan  tokoh/  elit politik  berupa  popularitas  sehingga mudah  dikenal  oleh  masyarakat  luas yang  pada  akhirnya  kandidat  terlibat dinasti  politik  tidak  kesulitan  untuk memobilisasi massa.
Di  Jawa  Timur,  hampir  semua nama  kandidat  yang  terlibat  dalam dinasti  politik  berhasil  memenangkan kontestasi  pilkada  2020  antara  lain pasangan  Ipuk  Fiestiandani-  Sugirah memenangkan pilkada Banyuwangi dengan  perolehan  suara  438.847  suara atau 52,43 persen (Kab- banyuwangi.kpu.go.id,  2020).  Kemudian, pilkada Kediri dimenangkan oleh pasangan Hanindhito Himawan
Pramana-  Dewi  Mariya  Ulfa  dengan perolehan suara sebanyak 590.644 suara
(kpu- kedirikab.go.id, 2020). Indrata Nur Bayuaji  dan  Gagarin  menang  dalam pilkada  Pacitan  dengan  memperoleh suara  sebanyak  226.741  suara  (Kab- pacitan.kpu.go.id, 2020). Pasangan Aditya  Halindra  Faridzky,  S.E  dan  H.
Riyadi,  SH  sebagai  pemenang  pilkada Tuban  dengan  perolehan  suara  423.236 suara (Kpud-tubankab.go.id, 2020). Pilkada  Pasuruan  dimenangkan  oleh Saifullah  Yusuf  dan  Adi  Wibowo sebanyak 73.236 suara atau 67,9 persen (kpu-pasuruankota.go.id, 2020).
Kerugian  atau  dampak  negatif dari dinasti politik dalam pilkada 2020 di Jawa  Timur  antara  lain  semakin sempitnya  peluang  bagi  kandidat  yang tidak  memiliki  ikatan  darah  atau perkawinan  dengan  elit  politik  untuk berpartisipasi  dalam  pilkada.  Sempitnya akses  guna  berpartisipasi  dalam  pilkada semakin  terbatasnya  pula  kesempatan bagi  kandidat  yang  berkompeten  dan memiliki  pengalaman  di  bidang  politik yang  mumpuni.  Keberadaan  dinasti politik  menyebabkan  kompetisi  menjadi tidak  adil.  Akibatnya,  demokrasi  hanya sebuah prosedural karena akses kekuasaan  hanya  terbatas  pada  klan masing- masing. Dampak lebih jauh yakni akses  pada  sumber  ekonomi  otomatis

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
hanya dikuasi oleh kekuatan kekerabatan politik tertentu saja.
Maraknya  dinasti  politik  yang terjadi di Jawa Timur cerminan buruknya partai  politik  merekrut  kandidat  untuk diikutkan  dalam  pilkada.  Partai  politik lebih  mementingkan  kemenangan  dalam pilkada  dengan  mencalonkan  kandidat yang  memiliki  hubungan  kekerabatan dengan  elit  politik  yang  dari  segi  modal politik kuat dibandingkan kandidat yang benar-  benar  memiliki  kapabelitas. Sehingga,  partai  politik  seharusnya sebagai  ajang  rekrutmen  kader-  kader terbaiknya  untuk  maju  dalam  pilkada, akhirnya  tidak  lebih  ajang  tawar- menawar  elit  politik. Contoh  rekruitmen kader yang buruk dalam pilkada 2020 di Jawa  Timur  yaitu  pencalonan  kandidat calon  bupati  Banyuwangi  sempat  terjadi perselisihan  dalam  internal  partai  PDIP karena PDIP lebih memberikan rekomendasi kepada Ipuk yang notabennya  bukan  kader  PDIP  (orang diluar  partai)  dibandingkan  dengan Yusuf  yang  telah  lama  menjadi  kader  di PDIP  dan  bahkan  pernah  menjabat sebagai  penasehat  muda  kader  Banteng Muda  sejak  2000-  2005.  Dalam  waktu bersamaan,  Yusuf  menjadi  Ketua  DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi. Meluasnya dinasti  politik  dalam  pengisian  kepala
daerah  menunjukkan  kuatnya  dominasi elit politik yang akhirnya mengarah pada politik  uang.  Hal  itu  berdampak  pada ongkos politik yang mahal untuk menjadi kandidat  dalam  pilkada.  Ongkos  politik yang  mahal  berdampak  negatif  yakni banyaknya kepala daerah yang melakukan  korupsi  mengingat  gaji sebagai  kepala  daerah  selama  5  tahun tidak dapat menutup ongkos politik yang sudah  dikeluarkan.  Sebagai  contoh kepala  daerah  yang  melakukan  korupsi diantaranya walikota Pasuruan non aktif periode  2015-  2021,  Setiyono  ditindak KPK tahun 2018 atas kasus suap proyek Pusat  Layanan  Terpadu  Koperasi  dan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM), yang  terbaru  di  Sidoarjo,  Bupati  periode 2010-  2015  dan  2015-  2020,  Saifullah ditangkap  KPK  tahun  2020.  Bupati sebelumnya, Win Hendarso yang menjabat  dua  periode  pada  2000-  2005 dan 2005- 2010 juga ditindak Kejaksaan dalam kasus korupsi kas daerah serta di Kabupaten  Mojokerto,  manta  Bupati periode  2010-  2015  dan  2015-  2020 Mustofa Kamal Pasa ditindak KPK tahun 2018 atas kasus jual beli jabatan.

## Simpulan
Dalam  pilkada  2020  di  Jawa Timur  masih  banyak  kandidat  yang terlibat  dinasti  politik  dari  hubungan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
ayah – anak,  kakak-  adik,  paman- keponakan  dan  suami  dengan  istri. Terdapat  untung  dan  rugi  dari  dinasti politik  dalam  pilkada  2020  di  Jawa Timur.  Keuntungan  diperoleh  kandidat yang terlibat dinasti politik yaitu mudah memperoleh  dukungan  masyarakat  dan kerugiannya yakni menutup kesempatan bagi  kandidat  yang  tidak  terlibat  dinasti politik  untuk  ikut  serta  dalam  pilkada. Diharapkan dengan adanya penilitian ini dapat  menjadi  referensi  bagi  partai politik  untuk  memperbaiki  rekrutmen kader  di  internal  partai  politik,  KPU sebagai  penyelenggara  pemilu  harus memaparkan  visi  misi  kandidat  dan rekap jejak kandidat sehingga masyarakat  sebagai  pemilih  dapat memilih  kandidat  yang  berkualitas  dan mampu menyejahterahkan masyarakat.
Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2011). Sisi Gelap Otonomi Daerah:  Sisi  Gelap  Desentralisasi di  Indonesia  Berbanding  Era Sentralisasi. Bandung:  Widya
Padjadjaran. Bathoro, Alim. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi.  Jurnal  FISIP  UMRAH (2), 115. Retrieved from
https://fisip.umrah.ac.id/jipp/ .
BBC  News.  2020.  Pilkada:  Cari  Tahu
Kandidat  Terkait  Dinasti  Politik di Wilayah Anda dalam
https://www.bbc.com/indonesi
a/indonesia-55140058 diakses 26 Maret 2021, pukul 11.06 WIB. Charles  W.  Kegley,  JR.  dan  Shanon  L.
Blanston.  (2011). World  Politics Trend  and  Transformation  2010- 2011  edition .  United  States  of America: Cengage Brain.
Cipto,  Bambang.  (1999). Indonesia Memasuki  Era  Politik  Dinasti  : Dari  Bilik  Suara  Kemasa  Depan Indonesia  Potret  Konflik  Pasca Pemilu  Dan  Nasib  Reformasi . Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Darmansyah, Ramlan, Siti Desma Syahrani  dan  Zulfa  Harirah  MS. (2020).  Potret  Dinasti  Politik Dalam Pengisian Jabatan
Administratif. Journal of Political Issues (2), (1), 34 . Retrieved from http://jpi.ubb.ac.id/index.php/J PI/article/view/28 .
Dewi F, Zelika dan Bhimo Rizky Samudro.
(2019). Kajian Eksistensi Dinasti Politik Terhadap Performa Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten  Klaten. DINAMIKA: JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN,  (11),  (1),  1.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Retrieved from
https://jurnal.uns.ac.id/dinamik a/article/view/45929/28891 .
Gilboa,  I.  (2010).  Rational  Choice.
London: MIT Press.
Haboddin,  Muhtar.  (2013).  Politik
Kekerabatan Dalam Proses
Pencalonan  Legislatif  Pemilu 2009. Jurnal  Ilmu  Politik  dan
Pemerintahan  (1),  (2),  139 .
Retrieved from
http://jurnal.unsil.ac.id/index.p hp/jipp/issue/view/181 .
Harjudin,  La  Ode  dan  La  Husen  Zuada.
(2020).  Musim  Semi  Dinasti Politik  Pada  Pemilu  2019  di
Sulawesi Tenggara. Jurnal Transformative Universitas Brawijaya (6), (1), 107. Retrieved from https://transformative.ub.ac.id/i ndex.php/jtr/article/view/65/6 7 .
Hidayati, Nur. (2014). Politik Dinasti dan
Demokrasi  Indonesia .  Semarang:
Jurnal Politeknik Negari.
Hollyson,  Rahmat  (2015). Pilkada:Penuh Euforia,Miskin  Makna. Jakarta :
Penerbit Lestari.
Jackson,  Robert  dan  Geor  Sorensen.
(2009). Pengantar Studi
Hubungan
Internasional .
Yogyakarta: Pustaka Belajar. Kumolo,  Tjahjo .  2015.  Politik  Hukum
Pilkada Serentak , Jakarta: Expose.
M.  Aziz  Noor.  2011. Pengkajian  Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Badan
Pembinaan  Hukum  Nasional, Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI.
Nagara  Institute.  (2020).  Press  Release: 124  Dinasti  Politik  Bertarung Dalam  Pilkada  Serentak  2020. Dilansir dari https://nagarainstitute.com/per s-release-124-dinasti-politik- bertarung-dalam-pilkada- serentak-2020/ pada  25  Maret 2021, pukul 20.00 WIB.
Nur Wijayanti, Septi dan Iwan Satriawan,
2009. Hukum  Tata  Negara ,
Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah.
Prayudi, et  al.  2017.Dinamika  Politik Pilkada  Serentak .  Jakarta:  Pusat Penelitian  Badan  Penerbitan DPR RI.
Ritzer,  George  dan  Douglas  J.  Goodman.
(2007). Teori  Sosiologi  Modern . Jakarta : Kencana Predana Media Group.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Suharto,  Didik  Gunawan  dkk.  (2017).
Pilkada,  Politik  Dinasti  dan Korupsi. Prosiding Seminar Nasional  Strategi  Pembangunan Daerah Kepulauan FISIP UMRAH. Retrieved
from http://repository.umrah.ac.id/7 7/1/PILKADA%2C%20POLITIK %20DINASTI%2C%20DAN%20 KORUPSI.pdf .
Sukri, Al Fahjri. (2020). Dinasti Politik di
Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi  Politik  Masyarakat.
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  (10),  (2),  1. Retrieved from https://journal.uinsgd.ac.id/inde x.php/jispo/article/view/8316 .
Susanti,  Martien  Herna.  (2017).  Dinasti
Politik Dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government
Civil  Society,  (1),  (2),  3-4. Retrieved
from http://jurnal.umt.ac.id/index.ph p/jgs/article/view/440
Sutisna,  Agus.  (2017).  Praktik  Dinasti Politik  Pada  Era  Kepemimpinan Gubernur  Ratu  Atut  Chosiyah  di
Banten. Politik Indonesia Indonesian Political Science Review,  (2),  (2),  1. Retrieved
from
https://journal.unnes.ac.id/nju/i ndex.php/jpi/article/view/9329
.
Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden  dan  Wakil  Presiden. https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/43928/uu-no-23- tahun-2003 diakses  29  Maret 2021, pukul 12.06 WIB.
Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun  2007
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/39892/uu-no-22- tahun-2007 diakses  29  Maret 2021, pukul 12.12 WIB.
Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang- Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/37341/uu-no-1- tahun-2015 diakses  29  Maret 2021, pukul 12.20 WIB.
Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,
Bupati, Walikota Menjadi Undang- Undang.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/ document/uu/1627.pdf diakses 29 Maret 2021, pukul 12.35 WIB. Varma, SP. (2007). Teori Politik Modern.
Jakarta: Rajawali Press.
Wasito,
Raharjo
Djati. (2013).
Revivalisme Kekuatan Familisme
Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di  Aras  Lokal.  Jurnal  Sosiologi Masyarakat  (18),  (2),  210 .
Retrieved
from
http://journal.ui.ac.id/index.php /mjs/article/view/3726/2968 .
Ways,  A  Muliansyah.  (2015). Political:
Ilmu  Politik,  Demokrasi,  Partai Politik  Dan  Welfaree  State.
Yogyakarta: Buku Litera.
Wirawan,  I.  B.  (2013). Teori-teori  Sosial dalam  Tiga  Paradigma. Jakarta:
Kencana.