## Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim
Putri QHOIRUNNISA * Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. pqhoirunnisa2@gmail.com
Sarwo EDI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. sarwoedi@umsu.ac.id
Asmaul HUSNA Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. asmaul25husna@gmail.com
A rticle’s h istory:
Received 29  October  2022; Received  in  revised  form 23  November  2022; Accepted 25  November,  2022; Published 30 November 2022. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested citation:
Qhoirunnisa, P., Edi, S., & Husna, A. (2022). Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Sei Mencirim. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 8(2), 182 – 191. https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.856 .

## ABSTRAK:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) apa saja faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah pada KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (2) menganalisa usaha apa saja yang telah dilakukan oleh KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian  deskriptif.  Data  yng digunakan  adalah  data primer  diperoleh  dari  wawancara langsung kepada anggota pembiayaan mudharabah dan juga pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dan data  sekunder yang diperleh dari sumber kedua setelah data primer yaitu memakai buku. Pada penelitian ini menggunakan teknk analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudharabah antara lain (1) perilaku  moral  hazard  anggota  (2)  keseriusan  anggota  mudarib  dalam  menjalankan  bisnis  yang  dibiayai  oleh  koperasi  syariah  yang  bersangkutan  (3) pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad (4) pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi syariah dan anggota.
Kata Kunci: Akad Mudharabah; Minat Anggota; Moral Hazard.

## ABSTRACT:
The purpose of this study was to find out (1) what factors hindered the difficulty of implementing mudharabah contracts at KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama (2) to analyze what had been done by KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama to overcome the difficulties of applying mudharabah contracts. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. The data used are primary data obtained from direct interviews  with members of the mudharabah financing and also managers of the Mitra Mandiri Pratama Sharia Multi-Business Cooperative and secondary data obtained from the second source after primary data, namely using books. In this study using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the study show that the factors that hinder the difficulty of applying the mudharabah contract include (1) members' moral hazard behavior (2) the seriousness of the mudarib members in running a business financed by the sharia cooperative concerned (3) violation of the provisions agreed according to the agreement where members do not use funds with what is stated in the agreement or contract (4) the internal management of the mudharib company that has not been carried out professionally according to management standards agreed between sharia cooperatives and members.
Keywords: Mudharabah Agreement; Member Interest; Moral Hazard.
JEL Classification: F53; E43; L31.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia,  telah  mengalami  peningkatan  dari  tahun ketahunnya. Peningkatan lembaga keuangan syariah, menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan bagi umat muslim. Sebab, adanya peningkatan tersebut, merupakan suatu bukti nyata, bahwa prinsip syariah dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk Indonesia. Peningkatan tersebut tentu bukanlah hal yang baru terjadi, tetapi sudah mengalami peningkatan di beberapa tahun ke depan. Peningkatan-peningkatan tersebut, tentu saja tidak terlepas dari yang namanya sosialisasi, yang dilakukan oleh para aktifis ekonomi islam, akademisi ekonomi islam, dan praktisi lembaga keuangan syariah (Pradesyah, 2017). Salah satu bidang lembaga keuangan syariah itu adalah koperasi syariah, dimana pada masa sekarang ini perkembangan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya semakin dirasakan kegunaannya khusus dalam menunjang masyarakat ekonomi lemah yang masih melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia.
Koperasi syariah memiliki banyak produk dengan berbagai akad salah satunya yaitu akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).
Permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah juga dialami Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri  Pratama dimana  koperasi  juga  sulit menerapkan akad  mudharabah  melalui  pembiayaan.  Hal tersebut terjadi karena akad mudharabah sendiri merupakan akad bagi hasil jika ada hasil dibagi antara sahibul maal dan mudarib maka jika ada kerugian juga harus dibagi kedua belah pihak tersebut. Sedangkan jika diterapkan dalam koperasi  syariah  sangat  sulit  dilakukan  karena  modal  koperasi  syariah  yang  merupakan  modal  bersama,  bila pelaku  usaha  rugi  dalam  usahanya  koperasi  tidak  bisa  ikut  menanggung  kerugian  atas  modal  yang  diputar. Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama hingga saat ini masih kesulitan dalam menemukan mitra mudharabah yang benar-benar amanah. Selain itu sulitnya penerapan akad mudharabah terjadi karena adanya risiko dan mekanisme yang ada didalam mudharabah.
Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil salah satunya akad  mudharabah  yaitu  pertama,  moral  hazard  merupakan  perilaku  ketidakjujuran,  ketidakpedulian,  dan ketidaktahuan (Asmirawati, 2018). Kedua, keseriusan nasabah mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana bank memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan penggunaan dana dimana nasabah tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Keempat, pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum  dilakukan  secara  profesional  sesuai  standar  pengelolaan  yang  disepakati  antara  bank  dan  nasabah (Friyanto, 2013).
Dalam setiap produk tentunya tidak terlepas dari suatu risiko apalagi dalam hal pembiayaan, oleh karena itu  pihak  lembaga  keuangan  syariah  harus  berusaha  untuk  meminimalisir  risiko  tersebut.  Risiko  yang  dapat diminimalisir yaitu dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (mudarib) yaitu dengan menggunakan prinsip 5C antara lain Character , Capital , Capacity , Collateral , dan Condition of Economic . Fungsi dari prinsip 5C ini untuk menghindari terjadinya  risiko-risiko  yang  tidak  diinginkan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  peneliti  melihat  bahwa  akad mudharabah khususnya dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama tergolong dalam produk yang paling kurang diminati anggota, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah  pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Koperasi Syariah
Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalakan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam (pembiayaan) maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan  dengan  mengacu  kepada  fatwa  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional).  Koperasi  syariah  merupakan
sebuah  konversi  dan  koperasi  konvensional  melalui  pendekatan  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasullullah dan para sahabatnya (Burhanuddin, 2013). Koperasi merupakan kumpulan  orang  bukan  kumpulan  modal.  Koperasi  harus  betul-betul  mengabdi  kepada  kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat  dan  kesadaran  para  anggotanya.  Koperasi  adalah  milik  bersama  para  anggota,  pengurus  maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota (Andri Soemitra, 2018).  Tujuan  koperasi  syariah  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya  dan  ikut  serta  dalam  membangun  perekonomian  Indonesia  berdasarkan  prinsip- prinsip  islam.  Adanya  yang  menjadi  tujuan  pengembangan  koperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah (Burhanuddin, 2013) adalah:
1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

## Pembiayaan Mudharabah
Istilah  mudharabah  adalah  bahasa  yang  digunakan  oleh  penduduk  Irak,  sedangkan  penduduk  Hijaz menyambut  mudharabah  dengan  istilah muqaradhah atau qiradh .  Sehingga  dalam  perkembangan  lebih  lanjut istilah mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara bahasa mudharabah berasal dari kata al-dharb , di derivasi dari wazan fi’il dharaba, yang berarti bergerak, berpergian (Qamarul, Huda, 2011). Adapun istilah  qiradh  berasal  dari  isim  masdar  al-qardh  yang  semakna  dengan al-qath ,  yang  mempunyai  arti sepotong,(Huda,  2011a)  karena  pemilik  modal  memotong  (menyisihkan)  sepotong  (sebagian)  hartanya  untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut mudharabah dan qiradh adalah  mu’amalah.  Mudharabah  adalah  kerjasama  usah a  antara dua pihak dimana  pihak  pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.(HANUM, 1998) Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab Kanzul ‘Ummaal mendefenisikan mudharabah sebagai kongsi dengan modal dari satu p ihak dan kerja dari pihak lainnya (Az-Zuhaili, 2011).
1) Jenis-Jenis Mudharabah Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu  mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.(Antonio, 2001)
a) Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan mudharabah, dan ke untungannya untuk kita bersama secara merata.” Atau dibagi tiga (dua per -tiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang  yang  memberikan  modalnya  secara  akad  mudharabah  tanpa  menentukan  pekerjaan,  tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya. (AZ-Zuhaili, 2011a)
b) Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk mudharabah dengan syarat agar  mengelolanya  di  negeri  tertentu,  atau  barang  tertentu,  atau  waktu  tertentu,  atau  tidak  menjual  dan membeli kecuali dari orang tertentu. (AZ-Zuhaili, 2011b)

## 2) Rukun dan Syarat Mudharabah
Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari: ra’s al -mal (modal), al- a’mal (bentuk usaha), keuntungan, ‘aqidain (pihak yang berakad), dan shighah (ijab qabul). Sedangkan ulama Syafiiyah membagi rukun mudharabah terdiri dari:(Huda, 2011b)
a) Pemilik modal yang menyerahkan modal.
b) Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
c) Akad mudharabah, yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.
Syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah terkait dengan syarat yang berhubungan dengan ‘aqidain (pihak yang berakad) dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetapkan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena akad mudharabah  dapat  dilaksanakan  oleh  siapapun  termasauk  dengan  non-muslim.  Menurut  jumhur  ulama,  ada beberapa syarat yang harus dipenuh berkenan dengan modal:
a) Modal dalam mudharabah harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
b) Jumlah modal harus diketahui.
c) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang.
d) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dianggap dapat menggunkan dana sebagai modal usaha.  Adapun  mengenai  pembagian  keuntungan  harus  diketahui  dan  ditetapkan  pada  waktu  akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah, dan lain-lain.
3) Kontrak mudharabah Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank  syari’ah  secara  keseluruhan.  Secara  syari’ah  prinsip  berdasarkan  pada  kaidah  mudharabh.  Berdasarkan prinsip ini bank syari’ah akan berfungsi sebaga i mitra baik dengan penabunng demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudarib (pengelola) sementara penabung sebagai  penyandang  dan  (sahibul  mal).  Antara  keduanya  diadakan  akad  mudharabah  yang  menyatakan pembagian kauntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dan, bank islam akan bertindak sebagai sahibul mal (penyandang dan baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dan bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha akan berfungsi sebagai pengelola (mudarib) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dan bank.

## 4) Kontrak mudharabah
Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional ba nk  syari’ah  secara  keseluruhan.  Secara  syari’ah  prinsip  berdasarkan  pada  kaidah  mudharabh.  Berdasarkan prinsip ini bank syari’ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabunng demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudarib (pengelola) sementara penabung sebagai  penyandang  dan  (sahibul  mal).  Antara  keduanya  diadakan  akad  mudharabah  yang  menyatakan pembagian kauntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dan, bank islam akan bertindak sebagai sahibul mal (penyandang dan baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dan bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha akan berfungsi sebagai pengelola (mudarib) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dan bank.

## 5) Aplikasi dalam Perbankan
Mudharabah  biasanya  diterapkan  pada  produk-produk  pembiayaan  dan  pendanaan.  Pada  sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:
a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
b) Deposito special ( special investment ), di mana dana yang dititipkan nasabah khususnya untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.
Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:
a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b) Investasi  khusus,  disebut  juga  mudharabah  muqayyadah,  di  mana  sumber  dana  khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat fositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  di  mana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  tringulasi  (gabungan)  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  generalisasi.(Sugiyono,  2013)  Adapun  jenis  pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  membuat  yang  berlaku  untuk  umum. Lokasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Mitra Mandiri Pratama di Jl. Desa Sei Mencirim Sei Sengkol Kabupaten Deli Serdang.
Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung pada objek penelitian,(Suryabrata, 2005) Data primer yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nasabah KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama dan keterangan lain yang di peroleh dari perusahaan,  2. Data Sekunder yaitu data yang diperlukan oleh peneliti dan biasanya telah tersusun dalam bentuk  dokumentasi  atau  data  yang  diperoleh  dari  terbitan/laporan  suatu  lembaga.(Suryabrata,  2005)  Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan, koperasi syariah, perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan buku- buku lain yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti brosur- brosur dari KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama.
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data. Pertama, Observasi Yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati secara langsung objek peneliti yang di teliti (KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama) kemudian setiap gejala yang bisa memberikan informasi dari pengamatan tersebut dicatat sesuai  dengan  yang  disaksikan  selama  penelitian.  Dengan  mendatangi  objek  yaitu  KSU  Syariah  Mitra Mandiri Pratama dan nasabah (anggota) di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama. Kedua, Wawancara yaitu tanya jawab  lisan  antara  dua  orang  atau  lebih  secara  langsung  yang  terdiri  dari  sejumlah  pertanyaan.(Emzir,  2012) Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak- pihak yang terkait di KSU Syariah Mitra Mandiri Pratama guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas. Ketiga, Studi Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan  penelusuran  data  historis  objek  penelitian  serta  melihat  sejauh  mana  proses  yang  berjalan  telah terdokumentasi dengan baik.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data  telah  berhasil  penulis  kumpulkan,  maka  penulis  menjelaskan  secara  rinci  dan  sistematis  sehingga  dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan  kaidah-kaidah  atau  pendapat-pendapat  yang  bersifat  umum  kemudian  dibahas  dan  diambil kesimpulan  secara  khusus.  2.  Metode  Induktif,  yaitu  dengan  menemukan  fakta-fakta  atau  gejala-gejala  yang bersifat  khusus,  lalu  dianalisa,  kemudian  diambil  kesimpulan  secara  umum.  3.  Metode  Deskriptif,  yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Temuan Penelitian
Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama
Sulitnya  penerapan  akad  mudharabah  pada  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, Faktor Internal merupakan faktor yang mempengaruhi  sulitnya  penerapan  akad  mudharabah  disebabkan  dari  pihak  lembaga  Koperasi  Serba  Usaha Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama.  Berikut  beberapa  faktor  internal  yang  menyebabkan  sulitnya  penerapan  akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama : 1) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI) Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah karena adanya faktor internal yang
disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu minimnya sumber daya insani dari pihak koperasi atau pengelola yang belum mempunyai keahlian dalam bidang pengawasan maupun pembukuan. Sehingga, untuk menerapkan pembiayaan mudharabah sedikit mengalami kesulitan. 2) Pembagian hasil keuntungan. Selain minimnya sumber daya insani dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri  Pratama,  pembagian  hasil  keuntungan  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah termasuk pembiayaan yang sulit dalam perhitungan bagi hasil.
Kedua,  Faktor  Eksternal  merupakan  Penyebab  sulitnya  penerapan  akad  mudharabah  selain  karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor  eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Faktor eksternal antara lain: 1) Moral Hazard yaitu karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Akad  mudharabah  di  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama  sulit  diterapkan  salah  satunya disebabkan oleh faktor ketidakjujuran anggota dalam hal melaporkan hasil keuntungan atau laporan keuangannya, dan, 2) Keseriusan anggota mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan. Keseriusan  anggota  mudharib  dalam  menjalankan  bisnis  yang  dibiayai  oleh  koperasi  yang  bersangkutan dimaksudkan  bahwa  dalam  kenyataannya  anggota  yang  melakukan  usaha  tidak  selalu  memenuhi  harapan koperasi sehingga perkembangan usaha yang dijalankan anggota tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan  macet.  Yang  terjadi  di  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama  selama  ini  karena banyaknya pesaing  dan  juga anggota  tidak bisa memanajemen  usaha  yang  dijalankan  dengan  baik  sehingga usaha menjadi kolaps dan mengakibatkan pembiayaan macet.

## Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama Untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah
Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan analisis 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain: a. Penilaian watak/kepribadian (character), b. Penilaian kemampuan (capacity), c. Penilaian modal (capital), d. Penilaian agunan (collateral), e. Penilaian prospek usaha (condition of economy).

## Pembahasan
Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama
Sulitnya  penerapan  akad  mudharabah  pada  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama disebabkan karena terdapat faktor internal dan eksternal:
1) Faktor Internal Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  sulitnya  penerapan  akad  mudharabah  yang disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama yaitu:
a) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI)
Peneliti  menemukan  bahwa  dalam  bermuamalah  itu  tidak  benar-benar  100%  dijalankan  dengan  benar. Kecuali jika imaniah sama ubudiah kita sudah betul. Selama ini pihak pengelola hanya mempercayai saja laporan  keuangan  yang  disampaikan  oleh  anggota  mudharib  karena  pihak  koperasi  atau  pengelola  juga belum mempunyai keahlian karena minimnya sumber daya insani (SDI) dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Kemudian karyawan yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah MItra Mandiri Pratama sangat minim, sehingga untuk menerapkan pembiayaan mudharabah sedikit mengalami kesulitan.
b) Pembagian hasil keuntungan Peneliti menemukan bahwa sulitnya penerapan akad mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri  Pratama  adanya  faktor  internal.  Faktor  internal  yang  dimaksud  adalah  dalam  proses  pembagian keuntungan.  Kemudian  pembiayaan  mudharabah  memang  rumit  dan  sulit  dalam  proses  pembagian keuntungan atau bagi hasil

## 2) Faktor Eksternal
Penyebab sulitnya penerapan akad mudharabah selain karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Faktor eksternal tersebut antara lain:
a) Moral Hazard
Moral Hazard merupakan karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Moral hazard disebabkan adanya faktor ketidakjujuran anggota pembiayaan dalam hal penyampaian keuntungannya. Kebanyakan dari anggota mudharib yang melakukan pembiayaan mudharabah enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya. Mencari orang yang amanah itu susah sedangkan akad mudharabah itu jika usaha anggota mudharib rugi koperasi tidak mendapatkan bagi  hasil.  Sedangkan  jika  anggota  mudharib  mendapatkan  keuntungan  lebih  banyak  lalu  koperasi mendapatkan  bagi  hasil  banyak  anggota  tidak  rela.  Jadi,  dalam  praktiknya  banyak  anggota  pembiayaan mudharabah yang menutup-nutupi dalam penyampaian keuntungannya.
b) Keseriusan Anggota Mudharib Dalam Menjalankan Bisnis Yang Dibiayai Oleh Koperasi Yang Bersangkutan Keseriusan  anggota mudharib  dalam menjalankan  bisnis yang  dibiayai  oleh  koperasi  yang  bersangkutan dalam kenyataannya anggota mudharib yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan koperasi sehingga  perkembangan  usaha  yang  dilakukan  mudharib  tersendat  bahkan  ada  kemungkinan  menjadi pembiayaan  macet.  Kemudian  anggota  yang  melakukan  usaha  itu  awalnya memang  bagus namun  lama kelamaan  usaha  yang  dijalankan  anggota  mudharib  itu  bermasalah  sehingga  banyak  anggota  mudharib dalam usahanya tersendat bahkan sampai menyebabkan pembiayaan macet.
c) Pelanggaran Ketentuan yang Telah Disepakati Sesuai Perjanjian Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian disini dimaksudkan bank ataupun koperasi memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah ataupun anggota tidak menggunakan dananya  dengan  apa  yang  tertera  dalam  perjanjian  atau  akad.  Peneliti  menemukan  bahwa  sebenarnya ketentuan dalam hal pelanggaran itu tertulisnya dalam teori ada, namun dalam praktiknya koperasi tidak memberikan  sanksi  jika  ada  anggota  mudarib  yang  melanggar  perjanjian.  Pihak  koperasi  lebih mengedepankan  musyawarah  untuk  mengambil  jalan  tengah.  Sebenarnya  didalam  ketentuan  awal  akad mudharabah itu terdapat peraturan tertulis bahwa jika ada pelanggaran dari pihak anggota mudharib maka akan terkena sanksi seperti lelang jaminan, tetapi sampai saat ini tidak diterapkan ketentuan tersebut. Karena tidak diterapkan sanksi jika pihak mudarib melakukan pelanggaran, maka terjadi pembiayaan macet.
d) Pengelolaan Internal usaha Mudarib yang Belum Dilakukan Secara Profesional Sesuai Standar Pengelolaan yang Disepakati Antara Koperasi dan Anggota.
Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang  disepakati  anatara  koperasi  dan  anggota.  Dijelaskan  bahwa  didalam  pengelolaan  internal  usaha mudarib itu tidak disepakati antara koperasi dan anggota karena 100% koperasi hanya memberikan modal sedangkan anggota 100% yang menjalankan usahanya. Akan tetapi, koperasi juga tidak berani memberikan pembiayaan dengan segala jenis usaha ini dikarenakan perhitungannya yang rumit. Usaha ayam petelur dan juga  sapi  perah  pun  koperasi  tidak  berani  menggunakan  akad  mudharabah  jika  ada  yang  mengajukan pembiayaan,  melainkan  menggunakan  akad  mudharabah  yang  jelas  perhitungannya.  Kesepakatan pengelolaan bisnis antara anggota dengan koperasi hanya sebatas pembagian bagi hasil saja. Mengenai pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota mudarib koperasi tidak ikut campur tangan. Akan tetapi, meskipun koperasi tidak ikut campur tangan dalam hal pengelolaan bisnis, koperasi tetap mengawasi usaha yang dijalankan oleh anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah tersebut.
Kesepakatan pengelolaan bisnis tidak ada karena koperasi tidak ikut campur tangan dalam usaha yang dijalankan. Kesepakatan antara anggota dengan koperasi hanya sebatas bagi hasilnya, jatuh temponya kapan, jaminan berupa apa. Dalam hal pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota pembiayaan, sedangkan koperasi tidak ikut mengelola sehingga tidak ada ketentuan pengelolaan bisnis ini dijalankan oleh anggota.
Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah
Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain:
1) Penilaian watak/kepribadian (character)
Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkana kepada hubungan yang telah terjalin antara Koperasi Syariah dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Koperasi Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Koperasi di kemudian hari. Penilaian  karakter  calon  anggota  pembiayaan  itu  hanya  sebatas  pertanyaan  dari  mana  calon  anggota mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika yang merekomendasikan dari salah satu anggota, anggota yang merekomendasikan itu ditanya apa alasannya yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Peneliti menemukan bahwa penilaian karakter calon anggota pembiayaan itu dilihat dari siapa anggota yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu, pihak Koperasi  Serba  Usaha  SyariahMitra  Mandiri  Pratama  melakukan  survey  kepada  tetangga  dekat  calon anggota pembiayaan tersebut guna menanyakan bagaimana perilaku kesehariannya. Dari situ sudah bisa membantu  bagaimana  karakter  dari  calon  anggota  pembiayaan.  Penilaian  karakter  calon  anggota pembiayaan juga dapat dilakukan dengan bertanya dari mana calon anggota tersebut mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama. Jika direkomendasikan oleh anggota maka pihak anggota yang merekomendasikan  tersebut  ditanya  oleh  pihak  koperasi  mengenai  alas  an  apa  sehingga  bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut.
2) Penilaian kemampuan (capacity) Penilaian  kemampuan  calon  nasabah  penerima  fasilitas  terutama  bank  harus  memiliki  tentang  keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau Unit Usaha Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Kemampuan calon anggota pembiayaan itu dapat dilihat dari  pertanyaan  yang  diajukan  sebelum  melakukan  pembiayaan  dengan  menanyai  bagaimana  planning usaha yang akan dijalankan jika mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta misalnya. Karena, setiap usaha itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama dapat  mengira-ngira  bagaimana  kemampuan  calon  anggota  pembiayaan.  Dalam  memilih  calon  anggota pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memilih calon anggota pembiayaan yang sudah memiliki usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian pihak koperasi bisa mengetahui bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Pihak koperasi memiliki peraturan jika usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan  harus  berjalan  kurang  lebih  2  tahun  untuk  melihat  kemampuan  calon  nasabah  dalam menjalankan usahanya.
3) Penilaian modal (capital)
Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon  nasabah  penerima  fasilitas  dalam  menunjang  pembiayaan  atau  usaha  calon  nasabah  yang bersangkutan.  Dalam  memberikan  modal  pihak  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama mempunyai  kriteria  tertentu  yaitu  usaha  yang  dijalankan  oleh  calon  anggota  pembiayaan  harus  sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan modal. Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama memberikan modal kepada calon anggota pembiayaan mudharabah yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko dalam hal penyalahgunaan modal.
4) Penilaian agunan (collateral)
Dalam  melakukan  penilaian  terhadap  agunan,  Bank  Syariah  dan/atau  Unit  Usaha  Syariah  harus  menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat  berharga  atau  garansi  risiko  yang  ditambahkan  sebagai  aguanan  tambahan,  apakah  sudah  cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau
Unit  Usaha  Syariah  yang  bersangkutan.  Dalam  menilai  agunan  dilihat  berapa  besar  nilai  pinjaman  yang diberikan kepada calon anggota pembiayaan. Jika nilai pnjaman dibawah 10 juta maka BPKB motor sudah cukup menjadi agunan, lebih dari 10 juta tidak bisa menggunakan BPKB motor. Sebenarnya, menggunakan agunan  barang  bergerak  itu  sangat  beresiko  ketika  BPKBnya  menjadi  agunan  di  koperasi  sedangkan motornya  hilang  maka  seperti  tidak  ada  agunan.  Akan  tetapi,  jika  anggota  sudah  sering  melakukan pembiayaan  dengan  koperasi  dan  riwayat  pembiayaanya  bagus  dan  lancer  maka  jaminan  itu  tidak diutamakan  karena  pihak  koperasi  sudah  mempercayainya.  Dengan  demikian,  sekarang  pihak  Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama menargetkan sedikit yang melakukan pembiayaan tetapi betul- betul  amanah.    Dalam  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  No.07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan (agunan), namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan bank dapat meminta jaminan (agunan) dari mudharib atau pihak ketiga,  dan  jaminan  (agunan)  ini  hanya  dapat  dicairkan  jika  mudharib  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati.  UU  No.  10  Tahun  1998  pasal  8  menyatakan  bahwa  dalam menyalurkan  dana,  bank  wajib  mempunyai  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  debitur  untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pohan, 2016)
5) Penilaian prospek usaha (condition of economy)
Penilaian  terhadap  prospek  usaha  calon  nasabah  penerima  fasilitas,  Bank  Syariah  ataupun  Unit  Usaha Syariah harus melakukan analisi mengenai keadaan pasar, baik di dalam amupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Dalam penilain prospek usaha pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama hanya memberikan peraturan jika usaha yang dijalankan  harus  sudah  berjalan  2  tahun.  Mengenai  kriteria  pembatasan  usaha  pihak  koperasi  tidak membatasi  usaha  apa  yang  dijalankan  oleh  anggota  pembiayaan.  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah  Mitra Mandiri Pratama tidak melihat persaingan usaha yang ada disekitar anggota pembiayaan tersebut. Untuk menilai  prospek  usahanya  pihak  koperasi  sesekali  berkomunikasi  dengan  anggota  pembiayaan  untuk meninjau usaha yang dijalankan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1) Faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudharabah adalah adanya faktor internal dan eksternal. Faktor  internal  meliputi  minimnya  sumber  daya  insani  (SDI)  dan  sulitnya  pembagian  bagi  hasil  atau keuntungan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan adanya moral hazard anggota yaitu karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudharabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama, keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi  yang  bersangkutan,  pelanggaran  ketentuan  yang  telah  disepakati  sesuai  perjanjian,  dan pengelolaan  internal  perusahaan  mudarib  yang  belum  dilakukan  secara  professional  sesuai  standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota.
2) Dari  keempat  faktor  diatas  akad  mudharabah  khususnya  dalam  pembiayaan  di  Koperasi  Serba  Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama sulit diterapkan karena adanya moral hazard anggota yaitu koperasi belum bisa menemukan anggota yang benar-benar amanah khususnya dalam menyampaikan keuntungannya dan juga  adanya  pelanggaran  ketentuan  yang  telah  disepakati  sesuai  perjanjian  seperti  halnya  modal  yang diberikan oleh koperasi seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha, misalnya digunakan untuk berobat karena anggota terkena sakit.
3) Usaha  yang  dilakukan  Koperasi  Serba  Usaha  Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama  dalam  mengatasi  sulitnya penerapan akad mudharabah yaitu dengan melakukan analisis 5C seperti penilaian watak atau kepribadian anggota,  penilaian  kemampuan  calon  anggota  pembiayaan  dalam  bidang  usahanya,  penilaian  terhadap modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan, penilaian terhadapa agunan yang dapat digunakan untuk menanggung  pembayaran  pembiayaan.  Analisis  5C  tersebut  dilakukan  sebelum  Koperasi  Serba  Usaha Syariah  Mitra  Mandiri  Pratama  memberikan  pinjaman  terhadap  calon  anggota  pembiayaan  untuk meminimalisir risiko.

## REFERENSI
Andri  Soemitra.  (2018).  Peran  Pemberdayaan  Masyarakat  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  dalam Perspektif  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  URL:  http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/Peran Pemberdayaan  Masyarakat  oleh  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  dalam  Perspektif  Sustainable Development Goals %28SDGs%29.pdf
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani Press.
Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan  Berbasis Bagi Hasil Pada  Perbankan  Syariah.  LAA  MAISYIR :  Jurnal  Ekonomi  Islam,  5(1),  121 – 144.  DOI: https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6
Az-Zuhaili,  P.  D.  W.  (2011).  Fiqih  islam  wa  adillatuhu  Jilid  5 :  Hukum  transaksi  keuangan,  transaksi  jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan). Gema Insani.
Burhanuddin. (2013). Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesi. UIN MALIKI PRESS.
Emzir. (2012). Analisa Data Metodologi Penelitian Kualitatif. Rajawali Press.
Hanum, Z. (1998). Gebu Prima Medan.  Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada pt. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan, 18 – 25, DOSEN UMSU.
Pohan,  S.  (2016).  Peranan  Penggunaan  Agunan  Di  Bank  Islam  Hubungannya  Dengan  SistemOperasional Perbankan Syariah Di Medan. Intiqad: Agunan, Bank Islam, Sistem Operasional, Vol.8, 102 – 119.
Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah  di  Bank  Syariah.  Intiqad:  Jurnal  Agama  Dan  Pendidikan  Islam,  9(1),  93 – 111.  DOI: https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085
Qamarul, Huda, M. A. (2011). Fiqh Mu’amalah (Cet 1). Teras.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Suryabrata, S. (2005). Metodologi Penelitian. PT Raja Grafindo Persada.