1 Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Ketua PPMI-STPN. Email: senthotsudirman@yahoo.com

## COMPUTER ASSISTED MAPPING (CAM) POTENSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTANGUNA MENDUKUNG PERLINDUNGANNYA
Senthot Sudirman 1
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: The purpose of the research is to design (a) The mapping system of agricultural land sustainable food (LP2B) indicative based landscape, agriculture and mapping LP2B Actual based areas of agricultural land are computerized, and (b) using information work CAM for designing systems LP2B protection. Loci used for the benefit of mapping LP2B Indicative District of Mlati, while for mapping LP2B Currents is Nogotirto village in Sleman District and Village Banjararum in Kulon Progo Regency. Data were collected through field surveys and analysis of satellite imagery, as well as analysis of other thematic maps. Computerized textual data were analyzed using Excel software and computerized spatial data were analyzed using software ArcGIS 10.1. Connectivity between the textual data and spatial data are key in the design of this CAM. The results of the study include (a) CAM containing step mapping LP2B Indicative and LP2B Actual computerized, (b) spatial information and textual distribution and spacious LP2B Indicative, (c) spatial information and textual number of fields, extensive fields, and distribution fields Actual LP2B -bidang, and (d) examples of the use of information for the benefit of the results of CAM planning and financing LP2B protection.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: Computer Assisted Mapping, LP2B Indicative, LP2B Actual, LP2B Protection.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Tujuan penelitian adalah untuk merancang (a) sistem pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) indikatif berbasis bentang lahan pertanian dan pemetaan LP2B Aktual berbasis bidang-bidang lahan pertanian secara komputerisasi, dan (b) menggunakan informasi hasil kerja CAM ini untuk merancang sistem perlindungan LP2B.     Lokus yang digunakan untuk kepentingan pemetaan LP2B Indikatif adalah Kecamatan Mlati, sedangkan untuk pemetaan LP2B Aktual adalah Desa Nogotirto di Kabupaten Sleman dan Desa Banjararum di Kabupaten Kulonprogo. Data dikumpulkan melalui survei lapangan dan analisis citra satelit, serta analisis peta-peta tematik lain. Data tekstual dianalisis secara komputerisasi menggunakan software Excell dan data spasial dianalisis secara komputerisasi menggunakan software ArcGIS 10.1. Konektivitas antara data tekstual dan data spasial merupakan kunci dalam perancangan CAM ini. Hasil penelitian meliputi (a) CAM yang memuat langkah pemetaan LP2B Indikatif dan LP2B Aktual secara komputerisasi, (b) informasi spasial dan tekstual tentang  sebaran dan luas LP2B Indikatif, (c) informasi spasial dan tekstual tentang jumlah bidang, luas bidang, dan sebaran bidang-bidang LP2B Aktual, dan  (d)  contoh pemanfaatan informasi hasil CAM untuk kepentingan perencanaan dan pembiayaan perlindungan LP2B.
Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: Computer Assisted Mapping, LP2B Indikatif, LP2B Aktual, Perlindungan LP2B.

## A. Pengantar
Berdasarkan data BPS tahun 1998 sampai dengan 2002 Masalah keberlanjutan lahan pertanian semakin kompleks akibat tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mecapai sekitar ± 110.000 ha/tahun.  Potensi alih fungsi lahan sawah akibat penerapan RTRW oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dirasa kurang berpihak kepada pertanian juga memperberat masalah tersebut. Alih
fungsi lahan pertanian mencuat menjadi isu sangat penting mengingat fenomena tersebut mempenga- ruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain: (a) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, (b) hilangnya mata pencaharian petani yang mendorong timbulnya pengangguran, dan (c) hilangnya investasi infra- struktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi.
Kondisi di atas akan semakin parah jika tidak segera dilakukan upaya-upaya pencegahan dan

## 66
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut. Harapan banyak pihak ini tampaknya telah direspon oleh Pemerintah dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan perundang- undangan yang ruhnya untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian pangan dan keberlanjutannya.
Peraturan perundang-undangan tersebut me- liputi: (a) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlin- dungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), (b) Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi PLP2B, (c) Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2012 tentang Insentif PLP2B, (d) Peraturan Pemerintah  RI  No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), (e) Pera- turan Pemerintah  RI No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan PLP2B, (f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor  41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, (g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada LP2B. Selanjutnya Kementerian Pertanian ikut secara aktif dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut juga erat kaitannya dan saling mendukung dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlin- dungan dan Pemberdayaan Petani.
Disediakannya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani tersebut diharap- kan lahan yang tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan saja, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat men- jamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga merangsang mereka
untuk tetap mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan. Namun demikian, strategi tersebut belum serta merta dapat menyelesaikan perma- salahan alih fungsi lahan pertanian dan mewu- judkan perlindungan terhadap LP2B. Hal ini tampak berkaitan erat dengan belum berhasil dibangunnya sistem dan proses perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan sesuai dengan Pasal 1, butir 5 UU No. 41 Tahun 2009.
Tahapan awal terpenting yang harus dilakukan dalam rangkaian proses PLP2B tersebut adalah proses perencanaan dan penetapan LP2B dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) tersebut. Tahapan ini memang menjadi pekerjaan rumah yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menjalankan amanat UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelan- jutan. Pekerjaan rumah ini tidak hanya dalam rangka memenuhi kriteria yang berkaitan dengan syarat tumbuh tanaman pangan menurut yang dipersya- ratkan oleh  Undang-undang, Peraturan Pemerin- tah, serta Peraturan Menteri Pertanian yang menga- turnya, namun lebih berat dari itu harus tidak bertentangan dengan RTRW yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal tersebut dapat dipahami mengingat bahwa dengan telah diterbitkannya RTRW sebelum penetapan LP2B tersebut, sangat dimungkinkan dalam penzonaannya ( zoning ) belum mengakomo- dasi persyaratan rinci yang digunakan untuk pene- tapan lahan dan kawasan pertanian pangan berke- lanjutan ini. Kondisi ini akan menimbulkan ketidak- sesuaian atau ketidaksinergian antara Peta LP2B terhadap Zoning dalam RTRW, sehingga akan memicu timbulnya permasalahan penerapannya dalam perijinan, seperti dicontohkan terjadi di Kabupaten Temanggung (Muryono et al . 2015).
Uraian di atas menggambarkan adanya perma- salahan serius dalam menjalankan amanat UU No.
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
41 Tahun 2009 beserta peraturan turunan dan pertauran terkait dalam rangka mewujudkan PLP2B mulai sejak proses perencanaan dan penetapan LP2B dan KP2B tersebut. Permasalahan ini sangat dipa- hami mengingat pesan dan syarat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di atas tentang penyusunan dan implementasi PLP2B, LP2B, dan KP2B terlalu kompleks. Kompleksitas persyaratan ini sulit jika dikerjakan secara manual. Hal itulah yang mendorong penulis untuk mengga- gas perumusan proses pemetaan LP2B dan KP2B tersebut menggunakan instrumen komputerisasi yang disebut Computer Assisted Mapping (CAM) LP2B. Instrumen ini dirancang berdasarkan  hasil penelitian.
CAM LP2B yang digagas dan dirancang  ini merupakan suatu upaya memanfaatkan beberapa “fasilitas solusi ( solution fitures )” yang ditawarkan oleh beberapa software sehingga  secara komputeri- sasi dapat membantu mempermudah dan memper- cepat kerja pemetaan LP2B dan KP2B yang memiliki persyaratan yang sangat kompleks. Gagasan tersebut juga didasarkan pada keyakinan penulis bahwa jika pekerjaan pemetaan LP2N dan KP2B tersebut dikerjakan secara manual akan menjadi pekerjaan yang sangat berat dan sangat lama, serta hanya akan menghasilkan produk yang kurang akurat. Kemam- puan mengakomodasi secara spasial CAM ini terhadap banyak persyaratan dalam penyusunan LP2B dan KP2B juga akan menjamin bahwa produk- nya akan bersifat sinergik dan futuristik.
Sinergik dalam pengertian bahwa lokasi lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang akan ditetapkan tidak bertentangan dengan RTRW, namun secara futuristik dapat menjamin terlaksana- nya amanat-amanat  lain yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan turunannya, baik PP maupun Permentan yang ada. Yang dimaksud amanat-amanat lain adalah bahwa Peta Lahan dan Kawasan Pertanian Pangan Berke- lanjutan tersebut dapat menjadi tersedianya sumber data yang menjamin para pengguna dan stakehold-
ers dapat secara mudah dalam (a) mengembangkan, (b) memanfaatkan dan membina, (c) mengendali- kan, (d) mengawasi lahan dan kawasan pertanian berkelanjutan, (e) melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, (f) merancang pembiayaan, (g) mendorong peran serta masyarakat terlibat dalam perlindungan terhadap lahan perta- nian pangan berkelanjutan, (h) membantu peran- cangan dalam pemberian insentif kepada pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ber- prestasi, sebaliknya juga diharapkan berguna dalam menerapkan disinsentif terhadap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan dan aparat peme- rintah yang melanggar ketentuan.
Selanjutnya seluruh produk kegiatan a-h tersebut harus dikemas dalam suatu Sistem Informasi (Bab X, UU No. 41 Tahun 2009). Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa serangkaian kegiatan a-h yang merupakan pesan dalam UU No. 41 Tahun 2009 tersebut akan mudah direalisasikan jika unit analisis Peta Lahan dan Kawasan Pertanian Pangan Berke- lanjutan yang akan dibuat dirancang berbasis bidang- bidang tanah. Dengan pernyataan lain bahwa aspek futuristik dari Peta Lahan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini hanya akan dapat dipenuhi jika dasar pemetaannya berdasarkan bidang-bidang tanah.
Aspek sinergik dari Peta Lahan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini akan lebih mudah jika didasarkan pada analisis wilayah berbasis bentang. Oleh karena itu, gagasan penulis mengenai Proses Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelan- jutan Yang Sinergik dan Futuristik tersebut diarahkan ke dalam  proses pemetaan lahan pertanian yang menghasilkan (a) “Peta Indikatif Arahan LP2B dan KP2B yang berbasis bentang” dan (b) Peta LP2B dan KP2B yang berbasis bidang”. Peta “a” ditujukan untuk menjamin bahwa posisi Lahan dan Kawasan Perta- nian Pangan Berkelanjutan tidak bertentangan dengan zoning yang akan dan telah ditetapkan dalam RTRW. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Perta- nian melalui Lampiran Butir V Permentan No. 41/

## 68 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
Permentan/OT.140/9/2009 yang menyatakan bahwa “Penyusunan rancang bangun ruang kawasan peruntukan pertanian harus digunakan sebagai rekomendasi penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Selanjutnya, Peta “b” dimaksudkan agar Sistem Informasi LP2B dan KP2B mudah diwujudkan dan mampu memberikan informasi atribut bidang-bidang tanah dalam KP2B dalam suatu Sistem Informasi yang berguna untuk ber- bagai keperluan.
Agar dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini untuk menekan, mengendalikan, dan mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan dan ancamannya terhadap kehilangan pangan dan serapan tenaga pertanian lokal, regional, maupun nasional maka dalam tulisan ini diawali dengan Subbab tentang “Ancaman Konversi Lahan Perta- nian Dan Dampaknya”. Selanjutnya dikemukakan “Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian” menurut Permentan No. 41/Permentan/OT.140/9/ 2009 untuk penyusunan “Peta Indikatif Arahan Lahan dan Kawasan Pertanian Pangan”. Subbab berikutnya adalah “Kriteria Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” menurut Permen- tan No. 07/Permentan/OT.140/8/2012 sebagai dasar Pemetaan Lahan dan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berbasis Bidang. Subbab utama dalam tulisan ini adalah “Penyusunan Computer Assisted Mapping LP2B dan contoh penerapannya dalam mengidentifikasi LP2B Indikatif dan LP2B Aktual”. Tulisan ini diakhiri dengan Subbab Kesimpulan dan Saran”.

## B. Ancaman Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya
Peningkatan jumlah penduduk diyakini meru- pakan penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di berbagai wilayah. Sebagai ilustrasi dilaporkan oleh Miller (1988) dalam Suryantoro (2002), bahwa pada tahun 2000 sebanyak 43% penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan
atau setara dengan 1% dari luas permukaan bumi. Sebagai akibatnya maka hingga tahun 2000 diperkirakan dari 24 juta hektar lahan hijau (pertanian, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya) akan berubah peruntukannya menjadi wilayah perkotaan, atau sekitar 2 persen  luas permukaan bumi (Summon 1989 dalam Suryantoro 2002). Kehi- langan 24 juta hektar lahan hijau tersebut identik dengan hilangnya pasokan makanan untuk 84 juta penduduk dan berkecenderungan akan berlanjut terus pada masa akan datang.
Selaras dengan kondisi di atas, Nasution dan Winoto (1996) melaporkan bahwa hingga tahun 2003 di Indonesia akan memperoleh ancaman konversi lahan sawah seluas 3.098.980 ha akibat RTRW. Proyeksi ancaman konversi lahan sawah seluas itu tersebar  di Sumatera 710.230 ha, Jawa dan Bali 1.669.600 ha, Jawa Barat 656.220 ha, Kalimantan 58.360 ha, Sulawesi 414.250 ha, NTT dan Maluku 180.080 ha, serta Papua 66.460 ha. Data ini meng- gambarkan bahwa disamping dimaksudkan untuk melindungi keberlanjutan lahan sawah, pada sisi lain RTRW juga berperan mengancam keberlanjutan lahan sawah. Oleh karena itu, sangat tepat jika Pemerintah membuat kebijakan tentang PLP2B dimaksud.
Fenomena serupa juga terjadi di enam wilayah kecamatan di Pinggiran Kota Yogyakarta, yaitu di Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan. Sudirman (2009) melalui kajian- nya menggunaan Citra Satelit Resolusi Tinggi Quickbird menemukan bahwa dalam rentang waktu antara tahun 1996-2006 di enam wilayah kecamatan tersebut telah terjadi konversi lahan pertanian meliputi lahan sawah, tegalan, dan pekarangan dengan luas 7.514,77 ha. Luas lahan pertanian yang terkonversi ke non pertanian di pinggiran Kota Yogyakarta tersebut terjadi di Kecamatan Bangun- tapan 1.427,98 ha, Kasihan 1.365,05 ha, Sewon 1.070,47 ha, Depok 1.570,78 ha, Gamping 1.186,33 ha, dan Mlati 894,15 ha.
Konversi lahan pertanian tersebut di atas menim-
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
bulkan kerugian nilai ekonomi total sebesar Rp. 78,05 milyar rupiah, meliputi  (a) kehilangan produksi, (b) kehilangan peluang upah tenaga kerja pertanian, dan (c) kehilangan jasa lingkungan lahan pertanian (Sudirman, 2012). Angka kehilangan ekonomi total sebesar 78,05 milyar itu berlaku per tahun sejak tahun 2006. Selain ketiga nilai lahan pertanian tersebut tentu masih banyak nilai lainnya yang menyebabkan kerugian akibat konversi lahan pertanian, oleh karena itu konversi lahan pertanian harus dikendalikan secara berkelanjutan yang salah satunya melalui pro- gram Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## C. Kriteria Lahan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sebelum membahas mengenai Kriteria Lahan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu pembahasan mengenai Tipologi Kawasan Pertanian menurut Kriteria Kesesuaian Lahan dan Persyaratan Agropedoklimat menurut Butir 2.1 Lampiran Per- mentan No. 41/Permentan/OT.140/9/2009 (Tabel 1).
Tabel 1. Tipologi kawasan pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat.
Sumber: : : : : Butir 2.1  Lampiran Permentan No. 41/ Permentan/OT.140/9/2009.
Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dikemukakan bahwa kawasan pertanian tanaman pangan memerlukan syarat kondisi bentang lahan yang (a) berada di dataran rendah hingga dataran tinggi, (b) berada pada kelerengan lahan tidak lebih dari 8%, (c) didukung oleh kesesuaian lahan tingkat S3 (sesuai marginal) hingga S1 (sangat sesuai), (d) dalam kondisi ada atau tidak ada sarana irigasi, dan (e) bersesuaian dengan agroklimat setempat. Kriteria
tersebut penting dalam merancang Peta Indikatif Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berbasis bentang sebagai bahan masukan untuk penyusunan RTRW.
Kriteria tambahan yang diperlukan sebagai penciri Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan adalah (a) Tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi dan Kab/Kota, (b) Kesesuaian lahan S3-S1, (c) Ada pengairan (lahan basah) maupun tidak ada air (lahan kering), (d) Jenis tanaman pangan lokal dan nasional, (e) Dapat diintegrasikan dengan komoditas budidaya lainnya, (f) Lahan basah untuk pertanian secara terus menerus untuk 7 jenis komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar), (g) Lahan kering untuk pertanian secara terus menerus untuk 7 jenis komoditas utama ta- naman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) (Sumber: Butir 3.1 Lampiran Permentan No. 41/Permentan/OT.140/ 9/2009, disesuaikan).
Berdasarkan Tabel 1 dan tambahan persyaratan tersebut diharapkan dapat dilakukan pemetaan Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan sebagai Peta Indikatif LP2B. Peta ini selanjutnya digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi penyusun RTRW untuk diakomodasikan dalam Penzonaan ( zoning ) Kawasan Budidaya khususnya Kawasan Budidaya Pertanian Pangan.
Setelah kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan tersebut diakomodasikan dalam Peta RTRW, kedepannya diyakini tidak akan terjadi permasalahan oleh karena kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara Peta LP2B dengan Peta RTRW dan pada gilirannya akan terhindar juga dari timbulnya perma- salahan baik dalam perijinan maupun perlindungan LP2B.
Berdasarkan Peta Indikatif LP2B diharapkan dapat dilakukan pemetaan secara lebih rinci untuk mengidentif ikasi bidang-bidang lahan pertanian yang memenuhi syarat sebagai LP2B menggunakan beberapa variabel penciri bagi sekumpulan bidang-
No. Kriteria Kesesuaian Jenis Kawasan Peruntukan Pertanian
Tanaman Pangan Hortikultur Perkebunan Peternakan 1 Dataran Rendah- Tinggi Rendah- Tinggi Rendah- Tinggi Rendah- Tinggi 2 Kemiringan < 8% < 25% < 25% < 25% 3 Kesesuaian Lahan S3-S1 S3-S1 S3-S1 S3-S1 4 Sarana Irigasi Tdk ada- Ada Ada Tdk ada- Ada - 5 Agroklimat Setempat Setempat Setempat Setempat

## 70
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
bidang lahan pertanian pangan yang dapat dikategorikan sebagai LP2B. Disamping syarat yang didasarkan pada karakteristik lahan dan kumpulan (hamparan) lahan, LP2B juga mempersyaratkan karakteristik petani sebagai peserta LP2B. Karakte- ristik petani LP2B adalah (a) Petani tergabung dalam wadah kelompok tani, gabungan kelompok tani, kumpulan petani pemakai air yang diarahkan menjadi kelompok usaha atau koperasi, (b) Petani bersedia dan atau sudah melaksanakan operasional dan pemeliharaan infrastruktur pertanian di tingkat usaha tani secara swadaya dan atau swadana mau- pun alokasi dana pemerintah dan atau pemerintah daerah, (c) Petani bersedia untuk tidak mengalih- fungsikan lahannya menjadi bukan pertanian, dan (d) Petani berdomisili di desa atau di desa yang berdekatan dengan lahan tersebut (Sumber: Butir 3 B Permentan No. 41/Permentan/OT.140/8/2012, disesuaikan).
Karakteristik petani LP2B tersebut mengisya- ratkan bahwa dalam menetapkan LP2B karakteristik petani juga dipersyaratkan. Syarat bergabungnya petani LP2B dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kumpulan petani pemakai air dimaksudkan agar pembinaan dan pengawasan terhadap mereka lebih mudah dilakukan. Keter- sediaan petani untuk mengoperasikan dan mela- kukan pemeliharaan infrastruktur pertanian secara swadaya, swadana, atau alokasi dana pemerintah dan pemerintah daerah menggambarkan bahwa konsep perlindungan LP2B melibatkan pemberdayaan petani yang tergabung dalam LP2B baik secara mandiri maupun dengan dana dari pemerintah. Kesediaan petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya dalam LP2B merupakan tujuan pokok dari perlindungan LP2B dan merupakan indikator keberhasilan program ini. Kedekatan domisili para petani LP2B dengan lahan pertaniannya diharapkan mampu mempermudah aksesibilitas mereka dalam mengusahakan dan melindungi LP2B mereka.
Lahan LP2B harus berada dalam suatu hamparan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini memiliki  kriteria (a) berada dalam satu hamparan, dan (b) Luas minimal 5 ha (1 desa/kelurahan; Kabupaten/Kota; Provinsi; Nasional) (Sumber: Butir II Lampiran Permentan No. 07/Permentan/OT.140/ 8/2012, disesuaikan).
Luas KP2B minimal tersebut merupakan luas KP2B yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok guna memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk: (a) masyarakat setempat, (b) masyarakat tingkat kabupaten/kota, (c) masyarakat di tingkat provinsi, dan (d) masyarakat di tingkat nasional (Butir II Lampiran Permentan No. 07/Permentan/OT.140/8/ 2012, disesuaikan).
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menuntut kriteria yang berkaitan dengan (a) kesa- tuan hamparan lahan, (b) potensi teknis dan kese- suaian lahan, (c) infrastruktur dasar, (d) dan produk- tivitas LP2B sebagai lahan pertanian pangan. Masing- masing kriteria tersebut terdiri dari beberapa sub kriteria yang menggambarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bidang-bidang lahan dalam suatu kumpulan yang membentuk hamparan LP2B (Tabel 2). Sebagai suatu persyaratan, maka kriteria itu bertindak sebagai variabel penentu apakah suatu bidang lahan pertanian pangan dalam suatu ham- paran tertentu memenuhi kritera sebagai anggota LP2B di hamparan tersebut atau tidak.
Sebagai suatu kriteria, maka variabel-varibel tersebut harus “bernilai” oleh karena itu variabel- variabel penentu LP2B tersebut harus diukur untuk menghasilkan “nilai” tersebut. Nilai-nilai variabel tersebut diperoleh melalui pengumpulan, pengo- lahan, dan analisis data. Sebagai konsekuensinya, dalam pemetaan LP2B diawali dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisisnya terhadap bidang-bidang lahan pertanian sebagai anggota LP2B Indikatif untuk selanjutnya dipetakan secara spasial. Oleh karena itu, produk pemetaan LP2B adalah hasil analisis data baik yang tekstual
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
maupun yang spasial, yang keduanya terkoneksi dalam suatu sistem digital yang penting perannya dalam membangun database LP2B serta aplikasinya yang menghasilkan multimanfaat bagi multipihak. Sistem inilah yang dicoba digagas dalam Subbab berikut ini tentang “Proses Penyusunan Computer Assisted Mapping (CAM) Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Yang Sinergik dan Aplikatif”.
Tabel 2. Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Sumber: Butir II B Lampiran Permentan No. 07/ Permentan/OT.140/8/2012, disesuaikan).
D. Proses Penyusunan Computer Assisted Mapping (CAM) Pemetaan LP2B yang Sinergik dan Aplikatif
Dalam proses penyusunan CAM pemetaan LP2B ini penulis berpendapat bahwa sebelum melakukan pemetaan LP2B yang berbasis bidang-bidang lahan pertanian pangan, perlu diawali dengan pemetaan Kawasan LP2B indikatif yang berbasis bentang. Kawasan LP2B indikatif inilah yang seyogyanya digunakan oleh para perumus RTRW dalam melakukan penzonaan ( zoning ) Kawasan Budidaya Pertanian Pangan dalam penyusunan RTRW. Dengan menggunakan pendekatan berpikir ini diharapkan tidak akan terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara LP2B yang akan dipetakan berdasarkan Peta Kawasan LP2B Indikatif di kemu- dian hari terhadap Zona Budidaya Pertanian Pangan dalam RTRW. Suatu kondisi yang menggambarkan adanya keyakinan tentang tidak akan terjadinya ketidaksesuaian antara LP2B terhadap RTRW inilah yang penulis sebut sebagai “Proses Pemetaan LP2B Yang Sinergik”. Artinya, sinergitas dijamin akan terjadi antara LP2B dengan RTRW.
Dengan beracuan pada Peta LP2B Indikatif ini dilanjutkan pemetaan LP2B Aktual yang aplikatif. Dasar analisis dalam pengidentifikasian LP2B Aktual yang aplikatif ini adalah bidang-bidang lahan pertanian pangan. Dengan demikian, LP2B Aktual yang dipetakan berbasis bidang-bidang lahan per- tanian pangan serta mengacu Peta LP2B Indikatif diyakini akan dapat memberikan manfaat untuk menjalankan kegiatan perlindungan LP2B setelah kegiatan perencanaan dan penetapan LP2B, yaitu meliputi kegiatan pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berke- lanjutan. Harapan ini berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa dengan data spasial berupa Peta LP2B berbasis bidang dan data atributnya dapat dibangun database guna penyusunan Sistem Informasi tentang Sistem Perlindungan LP2B dalam suatu format aplikasi. Aplikasi ini diharapkan
No Kriteria LP2B Kesatuan Hamparan Lahan
1.
Berada dalam satu kesatuan hamparan lahan 2. B/C usaha tani = 1 3. Pendapatan usaha tani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup 4. B/Upah Minimal Kab/ Kota = 1 5. Luas minimal lahan pertanian Pangan Berkelanjutan per satuan hamparan dihitung berdasarkan kemampuannya memenuhi  kondisi 2, 3, atau 4
6. Jika luas lahan eksisting per satuan hamparan kurang dari kriteria luasan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan Lahan Pertanian Panagan Berkelanju tan 7.
Petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 berhak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan per -uu-an
Potensi Teknis Dan Kesesuaian Lahan
8. seluruh lahan beririgasi merupakan LP2B
9. Lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sbg LP2B dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air
10.
Lahan tidak beririgasi dapat dijadikan LP2B jika CH tahunan minimalnya 1000 mm/thn 11. Jumlah unsur hara makro mencukupi Infrastruktur Dasar 12. Jika LP2B -nya beririgasi, maka harus tersedia jaringan irigasi tersier atau rencana pembangunannya
13. Jika L P2B-nya lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersed ia jaringan drainase primer dan sekunder atau tersedia rencana jaringan drainase tersier,
14. Tersedia akses jalan dan jembatan s ebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil
Produktivitasnya Sbg Lahan Pertanian Pangan 15. Jika LP2B-nya beririgasi produktivitasnya harus Padi 3 ton/ha; Ubi Jalar
75 ton/ha; Ubi kayu 100 ton/ha
16. Jika LP2B -nya rawa pasang surut/lebak produktivitasnya harus Padi 2 ton/ha; Ubi Jalar 75 ton/ha; Ubi kayu 100 ton/ha
17. Intensitas penanman di LP2B baik yang beririgasi, rawa, maupun tidak beririgasi minimal 1 kali setahun
18. Ketersediaan air terjamin untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan komoditas pangan pokok 19. Pemanfaatan LP2B harus berkaidah konservasi
20. Pemanfaatan LP2B harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian
21. Pemanfaatan LP2B diusahakan setiap tahun mengikuti pola musim
tanam
22. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk ta naman pangan
23. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok
72 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
mampu menerangkan dan menyajikan berbagai informasi tentang fenomena yang terjadi atas bidang lahan pertanian pangan beserta sikap petani sebagai subyek hak (pemiliknya) yang berguna bagi pengam- bilan keputusan.
Kedua proses pemetaan tersebut disajikan dalam Sub-sub pokok bahasan sebagai berikut.

## 1. Proses Pemetaan LP2B Indikatif yang Sinergik
Peta LP2B indikatif diharapkan berisi mengenai Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan (KP2B) di suatu wilayah yang berguna sebagai dasar penzonaan Kawasan Budidaya Pertanian Pangan dalam RTRW. Oleh karena itu, KP2B yang telah diplot dalam RTRW ini merupakan obyek penilaian LP2B yang sebagian diantaranya akan menjadi hamparan LP2B Aktual (def initif) setelah melalui seleksi dan evaluasi berdasarkan kriteria LP2B. Oleh karena itu, LP2B yang akan ditetapkan kemudian dipastikan tidak akan bertentangan atau bersesuaian dengan zoning non pertanian dalam RTRW.
Pemetaan LP2B Iindikatif ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Menyiapkan data spasial dan tekstual tentang
lahan pertanian existing di suatu wilayah, hal ini akan lebih mudah jika berbasis wilayah admi- nistrasi. Data-data ini meliputi: (i) Penggunaan lahan digital terkini, jika belum tersedia dapat dibuat dari Citra Satelit resolusi tinggi seperti
Quickbird atau Ikonos atau Google Map; (ii) Peta RTRW dan atau RDTRK digital jika sudah ada untuk mengetahui apakah hamparan LP2B yang akan diidentif ikasi berada di wilayah zona budidaya pertanian pangan atau tidak, dan (iii) Peta Tematik digital lain yang memuat data dan informasi yang diperlukan sebagai syarat untuk mengidentifikasi Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan sebagai Peta LP2B Indikatif (Tabel 1 dan Tabel 2).
Peta tematik digital lain tersebut meliputi (a) Peta Kesesuaian Lahan, menggambarkan kesesuaian
lahan untuk berbagai jenis tanaman pangan, (b) Peta Jaringan Pengairan, menggambarkan sta- tus calon LP2B Indikatif sebagai lahan basah (beririgasi) atau tidak, (c) Peta Jaringan Jalan, menggambarkan tingkat keterjangkauan lokasi calon hamparan LP2B, (d) Peta Curah Hujan, menggambarkan apakah curah hujan di lokasi LP2B melebihi 1000 mm/tahun atau tidak, (e) Peta Komoditas lokal dan nasional, menggam- barkan bahwa tujuh komoditas tanaman pangan utama yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar telah dibu- didayakan di lokasi LP2B, dan (f) Peta Adminis- trasi Wilayah, menggambarkan posisi LP2B secara administratif. Untuk kepentingan pembuatan Peta LP2B Indikatif ini digunakan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
b. Mengidentifikasi secara spasial Hamparan LP2B Indikatif. Hal ini dilakukan dengan cara menum- pangsusunkan peta-peta tematik tersebut secara digital. Melalui proses ini, hamparan LP2B Indikatif ditunjukkan oleh hamparan lahan pertanian tanaman pangan dengan kelas kesesuaian lahan S3-S1, terjangkau saluran irigasi atau jika tidak mereka mendapatkan CH   1000 mm/th,  terjangkau jaringan jalan, di hamparan tersebut telah dibudidayakan tanaman pangan utama berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan/atau ubi jalar. Hamparan LP2B indikatif tersebut merupakan hasil irisan ( intersection ) antara (i) Peta Peng- gunaan Lahan digital, (ii) Peta Jaringan Pengairan digital, (iii) Peta  Curah Hujan digital, (iii) Peta Jaringan Jalan digital, (iv) Peta Komoditas Ta- naman Pangan Utama yang biasa dibudidayakan di hamparan tersebut. Hal ini menujukkan bahwa teknik overlay peta digital merupakan cara utama dalam penentuan hamparan LP2B Indikatif dimaksud. Softwar e yang digunakan untuk kepentingan ini adalah Arc GIS 10.1.
c. Jika RTRW telah ada, proses identifikasi ham- paran LP2B indikatif tersebut dilakukan di Zona
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
Budidaya Pertanian Pangan, agar hamparan LP2B Indikatif yang dihasilkan tidak bertentangan terhadap RTRW-nya. Sebaliknya, jika RTRW belum ada, maka hasil pengidentif ikasian hamparan LP2B seyogyanya digunakan oleh Tim Penyusun RTRW sebagai dasar penzonaan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dalam RTRW.
d. Dari hasil analisis spasial penentuan LP2B Indikatif di Kecamatan Mlati, dihasilkan Peta LP2B Indikatif dan dari peta ini dapat diekstraksi informasi tekstual sebagai berikut:
Tabel 3. Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Malti Kab. Sleman Tahun 2010
Sumber: Hasil analisis data primer Citra Satelit Quickbird Tahun 2010.
Di Kecamatan Mlati terdapat lahan pertanian baik sawah irigasi dan pertanian non irigasi (tegalan dan kebun campur) seluas 470,13 ha + 1.134, 13 ha = 1.604,26 ha atau 55,58% dari total luas areal kecamatan yang ada. Dari luasan penggunaan lahan tersebut di Kecamatan Mlati tersebar di 5 desa seperti ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Jenis penggunaan lahan berbasis desa di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2010
Sumber: Hasil analisis data primer Citra Satelit Quickbird Tahun 2010.
Berdasarkan Tabel 4 tersebut hal penting yang dapat dikemukakan adalah bahwa diantara lima desa di Kecamatan Mlati yang paling potensial menyum- bang LP2B Indikatif adalah Desa Tlogoadi, namun
hal ini masih perlu dicek dalam kaitannya dengan posisinya apakah mereka berada dalam suatu hamparan atau tidak.
Setelah melalui proses overlay dengan beberapa peta tematik lainnya, berhasil diidentifikasi LP2B Indikatif dari lahan pertanian yang ada, seperti ditunjukkan pada Tabel 5. Dari tabel ini diketahui bahwa LP2B Indikatif (LP2BI) di Kecamatan Mlati ditemukan berada hampir menyebar sama rata di 5 desa yang ada. Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa di Kecamatan Mlati dapat ditemukan hamparan lahan pertanian meliputi sawah irigasi dan tegalan yang memenuhi syarat menjadi LP2B seluas 1.496,73 ha dengan sebaran letak ditunjukkan pada Peta Lampiran 1. Berdasarkan hasil dari proses overlay peta-peta, diketahui bahwa sebagai penyebab gugurnya lahan pertanian menjadi LP2BI adalah karena lahan tersebut tidak berada dalam suatu hamparan, lahan tersebut tidak terjangkau saluran irigasi dan mendapatkan CH < 1000 mm/tahun, sementara lahan pertanian yang ada memenuhi persyaratan sebagai kawasan peruntukan pertanian pangan.
Berdasarkan hasil simulasi ini, Penulis berpen- dapat bahwa kemampuan dari pendekatan prinsip kerja SIG melalui teknik overlay peta-peta  tersebut merupakan cara mudah, murah, cukup akurat, dan layak secara teknologi untuk dapat menelusur posisi dan potensi LP2B Indikatif (LP2BI) di suatu wilayah dengan telah mempertimbangkan beberapa faktor penentu LP2B menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, paling tidak cara ini disarankan oleh penulis untuk dapat dicoba oleh Pemerintah Provinsi DIY, khususnya Dinas Pertanian dan dinas-dinas terkait untuk segera dapat mewujudkan tersedianya informasi mengenai potensi LP2B di daerah ini.
No. Penggunaan Lahan Luas (m 2 ) Luas (ha) 1. Non-Pertanian 12.821.335 1.282,1335 2. Pertanian Non Irigasi 11.341.327 1.134,1327 3 Sawah Irigasi 4.701.339 470,1339 Total 28.864.001 2.886,4001
Desa Jenis Penggunaan Lahan (ha) Non- Pertanian Pertanian Non Irigasi Sawah Irigasi Total Sendangadi 230,49 299,76 40,62 570,87 Sinduadi 466,01 182,86 39,55 688,43 Sumberadi 250,97 299,74 84,55 635,25 Tirtoadi 170,76 336,63 6,49 513,88 Tlogoadi 163,91 15,14 298,93 477,98 Total 1.282.14 1.134,13 470.14 2.886,40
G ambar 1. P et a P LP2B Indikatif K ecamat an Mlati
Tabel 5. Luas LP2B Indikatif di Kecamatan Mlati
Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder (2010).

## 2. Proses Pemetaan LP2B yang Aplikatif
Peta LP2B yang akan dibuat diharapkan mampu berperan sebagai sumber informasi yang mendukung proses perlindungan LP2B di suatu wilayah. Proses perlindungan LP2B yang dimaksudkan meliputi kegiatan pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap LP2B yang telah direncanakan dan ditetapkan berdasar sistem dan proses pemetaan LP2B. Oleh karena itu, agar dapat mendukung kegiatan-kegiatan dalam proses perlindungan LP2B tersebut, maka pemetaan LP2B harus didasarkan pada satuan analisis bidang-bidang lahan pertanian pangan. Peta LP2B yang dirancang berbasis bidang-bidang lahan pertanian pangan ini diyakini penulis akan dapat memberikan informasi atas setiap bidang lahan pertanian pangan yang sangat diperlukan dan berguna bagi proses-proses pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengen- dalian, dan pengawasan LP2B secara lebih mudah dalam kerangka perlindungannya.
Dalam pemetaan LP2B berbasis bidang-bidang lahan pertanian pangan ini, penulis menggunakan kriteria LP2B yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/8/2012 (Tabel 2) sebagai variabel-variabel atau indikator- indikator pemetaan. Proses pemetaan ini dilakukan dengan tahapan langkah sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi variabel penentu LP2B (Tabel 2), mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis jenis data dan informasi, untuk memenuhi nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Data ini disajikan dalam format data
tekstual maupun data spasial. Data dan informasi tersebut berbasis bidang-bidang lahan pertanian pangan di wilayah pemetaan atau difokuskan di hamparan LP2B Indikatif.
b. Menyiapkan Peta Kerja berbasis bidang-bidang lahan lengkap dengan atribut bidang, paling tidak nomor urut bidang (FID) dan penggunaan lahan ( ArcGIS 10.1 ) dan Tabel ( Excel ) yang saling terkoneksi untuk pemetaan LP2B. Bagian wilayah yang akan dipetakan dapat difokuskan hanya di hamparan LP2B Indikatif (data spasial menggunakan Software ArcGIS 10.1 ).
c. Menyiapkan data dan informasi meliputi jenis data seperti yang ditetapkan dalam Tabel 2 untuk setiap bidang lahan. Data dan informasi ini selanjutnya dientri ke dalam Tabel software Ex- cel menurut nomor bidang lahan yang bersesu- aian yang telah disiapkan pada Langkah b di atas. Dari langkah ini dihasilkan Peta Penggunaan Lahan berbasis bidang yang terkoneksi dengan data persyaratan LP2B dalam Tabel Excel yang telah dipersiapkan.
d. Menyusun Computer Assisted Mapping ( CAM ) LP2B dengan cara me- recoding nilai data dan informasi hasil survei yang telah tersedia dalam data Excell di atas. Recoding ini dilakukan dengan cara mengubah nilai data dan informasi variabel atau indikator penentu kriteria LP2B ke dalam skor bernilai diskrit: ya atau tidak, memenuhi atau tidak memenuhi, bergabung atau tidak bergabung, sudah atau belum, sawah irigasi atau bukan sawah irigasi, sama dengan atau lebih tinggi (e”) atau lebih rendah (<), cukup atau tidak cukup, tersedia atau tidak tersedia, dan terpenuhi atau tidak terpenuhi. e. Selanjutnya dilakukan recoding kembali terhadap hasil recoding tersebut dengan menggunakan skor dengan nilai skor 1 untuk hasil recoding : tidak, tidak memenuhi, tidak bergabung, belum, bukan sawah irigasi, lebih rendah, tidak cukup, tidak tersedia, dan tidak terpenuhi, dan sebalik- nya menggunakan skor 2 untuk hasil recoding : ya, memenuhi, bergabung, sudah, sawah irigasi,
Desa LP2BI dan Bukan LP2BI di Kecamatan Mlati Bukan LP2BI (ha) LP2BI (ha) Total (ha) Sendangadi 261.59 309.28 570.87 Sinduadi 482.70 205.73 688.43 Sumberadi 279.99 355.26 635.25 Tirtoadi 185.13 328.74 513.88 Tlogoadi 180.26 297.72 477.98 Total 1.389,67 1.496,73 2.886.40
No Penggunaan Lahan Luas (ha) Banyaknya Bidang (bidang) 1 Pertanian Pangan: a. Sawah 39,6473 202 b. Ladang/Tegalan 8,9282 86 Sub Jumlah 48,5755 288 2 Non Pertanian 103,1990 1.224 Sub Jumlah 103,1990 1.224 Jumlah 151,7745 1.512
sama dengan atau lebih tinggi (e”), cukup, tersedia, dan terpenuhi. Selanjutnya skor tersebut dijumlahkan untuk seluruh variabel penentu LP2B dan dilakukan terhadap seluruh bidang yang dipetakan. Oleh karena banyaknya variabel LP2B yang dinilai adalah 22, maka jumlah maksimum niai skornya adalah 2 x 22 = 44, se- dangkan bidang-bidang lainnya dapat memiliki jumlah nilai skor berkisar antara 22 (kurang dari 44) jika bidang tersebut hanya memiliki skor 1 untuk setiap variabel hingga memiliki jumlah nilai skor hingga 43 (kurang dari 44) yaitu suatu bidang yang padanya ada satu variabel saja yang skornya bernilai 1, sedangkan variabel lainnya 2. f. Selanjutnya melakukan recoding terhadap jumlah nilai skor per bidang lahan pertanian, dengan ketentuan jika jumlah skornya 44 maka bidang yang bersangkutan termasuk kelompok LP2B, sebaliknya jika jumlah skornya kurang dari 44 maka bidang yang bersangkutan tergolong tidak memenuhi syarat sebagai LP2B dan disimbolkan BLP2B (bukan LP2B).
g. Langkah selanjutnya adalah menampilkan sebaran bidang-bidang lahan yang termasuk LP2B dan yang termasuk dalam BLP2B dengan cara sebagai berikut : Melakukan simbologi sebaran bidang-bidang lahan dengan memilih Layer Propeties pada shapef ile (shp) penyim- panan hasil skoring sehingga akan muncul Layer LP2B dan Layer BLP2B. Layer LP2B diberi simbol dengan warna hijau sedangkan BLP2B diberi simbol dengan warna merah muda.
h. Untuk kepentingan simulasi CAM ini digunakan 2 (dua) wilayah desa, yang pertama desa yang mewakili pedesaan yaitu Desa Banjar Arum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan desa yang mewakili pinggiran kota, yaitu Desa Nogotirto Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Hasil pemilahan bidang-bidang lahan pertanian pangan yang memenuhi kriteria sebagai LP2B dan Bukan LP2B (BLP2B) di kedua desa itu masing-masing disajikan dalam wujud
peta dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.
Berdasarkan Peta LP2B dan BLP2B tersebut dapat diekstraksi beberapa informasi tekstual sebagai berikut:

## 1. Desa Banjararum (Wakil Wilayah Perdesaan)
Kondisi penggunaan lahan pertanian dan non pertanian di Desa Banjararum pada tahun 2015 berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan disajikan pada Tabel 6. Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2015 wilayah Desa Banjararum memiliki penggunaan lahan pertanian pangan berupa sawah seluas 39,65 ha dan tegalan seluas 8,93 ha yang keduanya berjumlah 48,56 ha. Bidang- bidang LP2B Indikatif yang tidak menyatu dalam satu hamparan seperti telah dipersyaratkan Tabel 2, tentu akan tidak terpilih sebagai LP2B Aktual.
Tabel 6. Kondisi penggunaan lahan pertanian pangan dan non pertanan di Desa Banjararum Tahun 2015
Sumber: Analisis data primer  Tahun 2015.
Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa di Desa Banjararum teridentifikasi lahan pertanian pangan seluas 48.58 ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 39.65 ha mencakup sebanyak 202 bidang dan lahan tegalan seluas 8.93 ha yang mencakup 86 bidang. Data ini tentu merupakan LP2B Indikatif yang dapat ditindaklanjuti dengan penelusuran lebih lanjut untuk mengidentif ikasi bidang-bidang lahan pertanian pangan yang memenuhi kriteria sebagai LP2B Aktual berdasarkan Tabel 2 di atas.
Setelah Peta Penggunaan Lahan berbasis bidang mampu menunjukkan bidang-bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan indikatif (LP2B Indikatif) proses dilanjutkan dengan menggunakan CAM untuk menelusur LP2B Aktual dalam
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
hamparan LP2B Indikatif dengan menggunakan kriteria LP2B menurut Tabel 2. Dari hasil penelusuran ini dihasilkan Peta  LP2B Aktual dan data tekstual dalam Tabel 7.
Tabel 7. Kondisi LP2B dan Bukan LP2B hasil CAM di Desa Banjararum
Sumber: Hasil analisis data Primer 2015.
Dari hasil CAM yang disajikan pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa (a) tidak seluruh lahan sawah dan tegalan yang termasuk dalam LP2B Indikatif terseleksi menjadi LP2B Aktual, dengan perban- dingan sawah sebesar (39,34/39,65) x 100% = 99% dan tegalan sebesar (6,09/8,93) x 100% = 68,20%. Data tersebut berarti bahwa lahan sawah LP2B Indikatif yang tidak terpilih menjadi LP2B Aktual hanya 1% bagian dan lahan tegalan yang tidak terpilih menjadi LP2B Aktual sebanyak 31,80% bagian, (b) LP2B Aktual yang terpilih didukung oleh data spasial yang terkoneksi dengan data tekstual atribut bidang- bidang lahan yang memuat informasi mengenai: (i) nomor bidang, (ii) Nama Pemilik Lahan, (iii) Luas Lahan, (iv) Jenis Penggunaan Lahan Eksisting , (v) kondisi B/C usaha tani bidang lahan, (vi) Pen- dapatan usaha tani dan posisinya terhadap kebu- tuhan minimal hidup, (vii) nilai rasio antara benefit usaha tani terhadap upah Minimal Kab/ Kota, (viii) apakah luas lahan pertaniannya <, >, atau = dengan luasan untuk mencapai B/C > 1, pendapatan usaha tani. lebih tinggi dari besarnya kebutuhan hidup, (ix) lahan-lahan pertanian dengan luas yang lebih sempit dari batas luas lahan garapan yang diper- syaratkan untuk dikelola bersama dan mereka harus mendapatkan jaminan sosial, (x) dan lain-lain seperti
yang digariskan dalam Tabel 5; (xi) data-data spasial dan tekstual tersebut terkoneksi satu sama lain dalam suatu sistem informasi yang memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan data/informasi.
Dalam kerangka upaya perlindungan terhadap LP2B yang didalamnya mencakup aspek-aspek sis- tem, proses, perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan penga- wasan LP2B, maka penulis berkeyakinan bahwa CAM LP2B berbasis bidang-bidang lahan pertanian pangan ini dapat digunakan sebagai instrumen perancangan sistem perlindungan LP2B tersebut.

## 2. Desa Nogotirto (Wakil Wilayah Pinggiran Kota)
Dalam pemetaan LP2B berbasis bidang-bidang lahan pertanian pangan di Desa Nogotirto ini, juga digunakan kriteria LP2B yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/ OT.140/8/2012 (Tabel 2) sebagai variabel-variabel pemetaan. Proses pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan CAM melalui tahapan-tahapan langkah seperti yang dilakukan untuk Desa Banjararum.
Kondisi penggunaan lahan pertanian dan non pertanian di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping pada tahun 2015 berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan disajikan dalam Peta dan Tabel 8. Dari tabel tersebut jelas bahwa pada tahun 2015 wilayah Desa Nogotirto memiliki penggunaan lahan pertanian pangan berupa sawah seluas 90,04 ha dan tegalan seluas 17,30 ha berjumlah 107,34 ha. Tidak seluruh bidang-bidang lahan pertanian LP2B Indikatif menyatu dalam satu hamparan yang dipersyaratkan dalam LP2B menurut Tabel 2. Lahan- lahan semacam ini tidak akan terpilih sebagai LP2B Aktual.
Dalam Tabel 8 juga ditunjukkan bahwa di Desa Nogotirto terdapat lahan pertanian pangan seluas 107,34 ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 90,04 ha mencakup sebanyak 1229 bidang dan lahan tegalan seluas   17,30 ha yang mencakup 279 bidang.
No. Penggunaan Lahan hasil CAM
Luas (ha) Jumlah Bidang 1. LP2B Aktual: 257 Sawah 39,3429 197 Ladang/Tegalan 6,0907 60 Sub Jumlah: 45,4336 514 2. Bukan LP2B: Sawah 0,3044 5 Ladang/Tegalan 2,1771 25 Sub Jumlah : 2,4815 30 3. Non Pertanian 103,8594 1.225 Sub Jumlah: 1.225 Jumlah 151,7745 1.512
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
Data ini tentu merupakan LP2B Indikatif yang dapat ditindaklanjuti dengan penelusuran lebih lanjut untuk mengidentif ikasi bidang-bidang lahan pertanian pangan yang memenuhi kriteria sebagai LP2B Aktual berdasarkan Tabel 2 di atas.
Tabel 8. Kondisi penggunaan lahan pertanian pangan dan non pertanan di Desa Nogotirto,
Kecamatan Gamping Tahun 2015.

## Sumber: Analisis data primer  Tahun 2015.
Setelah LP2B Indikatif dapat ditentukan proses dilanjutkan dengan menggunakan CAM untuk menelusur LP2B Aktual dalam hamparan LP2B Indikatif dengan menggunakan kriteria LP2B menurut Tabel 2. Dari hasil penelusuran ini dihasilkan Peta  LP2B Aktual dan data tekstual dalam Tabel 9.
Dari analisis hasil CAM yang disajikan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa (a) tidak seluruh lahan sawah dan tegalan yang termasuk dalam LP2B Indikatif terseleksi menjadi LP2B Aktual, dengan perbandingan sawah sebesar (84,15/90,04) x 100% = 93,46% dan tegalan sebesar (12,80/17,30) x 100% = 73,99%. Data tersebut berarti bahwa lahan sawah LP2B Indikatif yang tidak terpilih menjadi LP2B Aktual hanya 6,54% bagian dan lahan tegalan yang tidak terpilih menjadi LP2B Aktual sebanyak 26,01% bagian, (b)  LP2B Aktual yang terpilih didukung oleh data spasial yang terkoneksi dengan data tekstual atribut bidang-bidang lahan yang memuat informasi mengenai: (i) nomor bidang, (ii) Nama Pemilik Lahan, (iii) Luas Lahan, (iv) Jenis Penggunaan Lahan Eksisting , (v) kondisi B/C usaha tani bidang lahan, (vi) Pendapatan usaha tani dan posisinya terhadap kebutuhan minimal hidup, (vii) nilai rasio antara benefit usaha tani terhadap upah Minimal Kab/ Kota, (viii) apakah luas lahan pertaniannya <, >, atau =
dengan luasan untuk mencapai B/C > 1, pendapatan usaha tani lebih tinggi dari besarnya kebutuhan hidup, (ix) lahan-lahan pertanian dengan luas yang lebih sempit dari batas luas lahan garapan yang dipersyaratkan untuk dikelola bersama dan mereka harus mendapatkan jaminan sosial, (x) dan lain-lain seperti yang digariskan dalam Tabel 2; (xi) data-data spasial dan tekstual tersebut terkoneksi satu sama lain dalam suatu sistem informasi yang memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan data/informasi.
Tabel 9. Kondisi LP2B dan Bukan LP2B hasil CAM di Desa Nogotirto
Sumber: Hasil pengolahan data primer 2015.
Dalam kerangka upaya perlindungan terhadap LP2B yang didalamnya mencakup aspek-aspek sistem, proses, perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan LP2B, maka penulis berkeyakinan bahwa CAM LP2B berbasis bidang-bidang lahan pertanian pangan ini dapat digunakan sebagai instrumen perancangan sistem perlindungan LP2B tersebut.
E. Pemanfaatan Hasil CAM LP2B dalam
Perlindungan LP2B
Hasil dari CAM LP2B ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung komponen kegiatan perlindungan LP2B, misalnya dalam hal perenca- naan pembiayaan pengembangan, dan pengawasan.
Perencanaan . Hasil CAM yang menyediakan informasi tekstual yang terkoneksi dengan data spasial memungkinkan pihak yang berwenang mengidentif ikasi para peserta LP2B yang luas kepemilikan lahannya kurang dari luasan yang
No Penggunaan Lahan Luas (ha) Banyaknya Bidang (bidang) 1 Pertanian Pangan: a. Sawah 90,04 1229 b. Ladang/Tegalan 17,30 279 Sub Jumlah 107,34 1.508 2 Non Pertanian 189.31 5.348 Sub Jumlah 189.31 5.348 Jumlah 296,71 6.856 No. Penggunaan Lahan Hasil CAM Luas (ha) Jumlah Bidang 1. LP2B Aktual: Sawah 84,15 1135 Ladang/Tegalan 12,80 185 Sub Jumlah: 96,95 1.320 2. Bukan LP2B: Sawah 5,95 94 Ladang/Tegalan 4,50 94 Sub Jumlah : 10,45 188 3. Non Pertanian 189,31 5.348 Sub Jumlah: 189,31 5.348 Jumlah 296,71 6.856
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
menyebabkan pendapatannya melebihi kebutuhan minimal untuk hidupnya. Data ini penting untuk digunakan sebagai dasar penghitungan biaya jaminan sosial yang harus ditanggung oleh pemerintah. Jika ada 500 peserta LP2B yang perlu mendapatkan jaminan sosial, sedangkan rata-rata besar jaminan sosial per KK pemilik lahan LP2B sebesar Rp. 2.500.000,- per tahun, maka Pemerintah memiliki tanggungan dana jaminan sosial sebesar 500 KK x Rp. 2.500.000,-/KK = Rp.1.250.000.000,- Selain itu mereka itu harus dikelola dalam suatu komunitas yang harus mengelola lahan pertaniannya secara bersama-sama dengan pemilik-pemilik lahan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah harus meran- cang bagaimana sistem pengelolaan bersama tersebut agar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari. Melalui CAM ini para petani peserta LP2B dapat diidentifikasi secara spasial dan tekstual, sehingga akan mempermudah pihak berwenang untuk melakukan perlindungan LP2B.
Pembiayaan . Hasil CAM LP2B juga dapat menujukkan bidang-bidang beserta atribut bidang yaitu nama pemilik serta apakah bidang tersebut sudah bersertipikat atau belum. Jika salah satu pro- gram perlindungan LP2B diantaranya adalah pembebasan biaya sertifikasi bagi peserta yang lahan pertaniannya belum bersertipikat, maka tanggungan pemerintah untuk kepentingan biaya sertipikasi lahan pertanian peserta LP2B ini dapat diestimasikan disamping juga tidak akan salah alamat bagi calon penerima. Contoh, jika biaya sertifikasi rata-rata Rp. 5.000.000,-/bidang lahan, maka jika ada 750 bidang yang belum bersertipikat maka tanggungan Pemerintah sebesar 750 bidang x Rp. 5.000.000,-/ bidang = Rp. 3.750.000.000,-.

## F. Penutup
1. Kesimpulan
a. Sebagai fungsi ruang dan waktu alih fungsi lahan pertanian terus meningkat dan menimbulkan dampak luas dan berkepanjangan, oleh karena itu hal ini harus dikendalikan. Salah satu caranya
adalah dengan membangun dan menarapkan Sistem Perlindungan LP2B.
b. Sistem dan proses identifikasi dan penetapan lokasi LP2B yang sinergik dan aplikatif diperlukan untuk mendukung Program Perlindungan LP2B dimaksud. Computer Assisted Mapping LP2B yang aplikatif perlu disusun untuk mengatasi permasalahan identifikasi dan penetapan lokasi LP2B tersebut. Lebih dari itu CAM dapat diapli- kasikan untuk mempermudah menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka perlin- dungan LP2B meliputi: pengembangan, peman- faatan, pembinaan, pengendalian, dan penga- wasan terhadap LP2B secara berkelanjutan.
2. Saran
a. Pemerintah perlu segera menyiapkan suatu instrumen Perlindungan LP2B dalam wujud suatu sistem yang mampu memainkan multi- peran, layak ekonomi, layak secara teknologi, mudah digunakan agar aksi Perlindungan LP2B dapat segera dilaksanakan.
b. Computer Assisted Mapping LP2B seperti yang disajikan ini diharapkan dapat menginspirasi para pihak yang berwenang untuk mengembang- kannya.
c. Kerjasama antar sektor diperlukan untuk mem- percepat terbangunnya sistem Perlindungan LP2B ini.

## Daftar Pustaka
Atwood, JB 1995, ‘A 2020 V ision for Food, Agricuture, and The Environment.Key note Address of speech Math at an International Conference’, Joinly Hosted by International Food Policy Research Institut and National Geographic Society , Washington, D.C, Http:/
/www.ifpri.org.
Garnett, T 1996, ‘farming in the city: The Poten- tial Of Urban Agriculture’, The Ecologist 26:299-307.
Maxwell, D Levin C and Csete J 1999, ‘Does urban agriculture help prevent Malnutritions? Evi-

## 82
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
dence from Kampola’, IFPRI Discussion pa- per No. 45 , Washington DC.
Nugent, RA 1997, The Signif icance of Urban Ag- riculture , Dept. of Economics, pacif ic Lutheran University, Tacoma, WA 98447, City Farmer, Canada’s Office of Urban Agri- culture, Diakses pada tanggal : 08 Juni 2015 Pukul 21.28 WIB,  http: // www.cityfarmer.org.
____ , 1999, ‘Urban Agriculture and the House- hold Economy’, Article presented at  Grow- ing Cities Growing Food: Urban Agriculture on the policyAgebda , October 1999, Havana, Cuba. FAO.
Nuhung, IA 2000, ‘Kebijaksanaan Peningkatan Ketahanan Pangan’, Seminar Regional  Pro- gram Pengembangan Ketahanan Pangan 2000 , KMSEP Universitas Gadjah Mada,
Jogjakarta, 08 Juni 2015.
Peets, J 2001, Economics Costs  and Benef its of Urban Agriculture in East London , City Farmer, Canada’s Off ice of Urban Agricul- ture, Diakses pada tanggal : 08 Juni 2015,
Pukul 22.21 WIB,  http://www.cityfarmer.org, Pinstrup-Anderson, P, RP Lorch, and MW Rosegrant 1999, World  Food Prospets : Criti- cal Issues for Te Early Twenty-f irst Century , Food Policy Report, International Food Policy Research Institute, Washington, D. C,
Diakses pada tanggal 08 Juni 2015 Pukul 23.00 WIB,  http://www.ifpri.org,
Rees, WE 1997, Why Urban Agriculture? Notes for the IDRC Development Forum on Cities Feedng People : A Growth Industry, Vancouver, BC,  20 May 1997, City Farmer, Canada’s Off ice of Urban Agriculture, Diakses pada tanggal 08 Juni 2015 Pukul 20.25 WIB,  http:// www.cityfarmer.org Remenyi, J 2000, Poverty Reduction and Urban Renewal Through Urban Agriculture and Microf inance:  A Case  Study Of Dhaka, Bangladesh School of Australian and Inter- national Studies , Deakin University, Geelong, Vic.3217, Australia Sawio, CJ 1998, ‘Strategic Urban Development Plan For Dar es Salam City’, Tanzania in Col-
laboration with SDP Urban Agriculture Working Group, Cities Feeding People (CFP) Report Series No.20 International Develop- ment Research Centre , Ottawa, Canada, Diakses pada tanggal 09 Juni 2015, Pukul 21.28 WIB,  http:// www.idrc.ca.
Sudirman, S 2010, ‘Aspek Sosial, Ekonomi Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Atas Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Dan Pingiran Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta’, Jurnal Bhumi , Vol. 15, Yogyakarta.
Suryantoro, A 2002, ‘Perubahan Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 1959-1996 dengan Menggunakan Foto Udara : Kajian Utama Perubahan Luas, Jenis, Frekuensi dan kecepatan perubahan Penggunaan Lahan serta Faktor Pengaruhnya’, PhD Thesis, Un- published, UGM, Yogyakarta.
Trialog 2000, ‘Urban Agriculture and Holticul- ture: The Linkage with Urban Planning’,
Internatonal Symposium , Berlin 7-9 July 2000, Organized by TRIALOG, Humboldt University and HABITAT Cuba, Hanava.
UNDP 1997, ‘Urban Argicuture for Food Security,
Jobs and Waste Recovery’, Rund Table of Top Local Government Off ical Second Interna- tional Colloqium of Mayors on Govermance for Sustainable growth and Equity , New York City, 28- 30 July 1997.
Zeeuw, H, S Guendel, and H Waibel 1999, ‘The Integration of Agriculture of Urban Policy Thematic Paper 7’, Growing Cities, Growing Food  - Urban Agriculture on the policy Agenda ,  Havana, Cuba, October 1999.

## Peraturan Per-Undang-undangan
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah  RI No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah  RI  No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian
Senthot Sudirman: Computer Assisted Mapping (CAM) Potensi Lahan ... : 65-83
Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah  RI No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/
Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/
Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman
Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor  80/ Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.