## KESESUAIAN PERMENKOMINFO NOMOR 05 TAHUN 2020 DENGAN PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM HAK ASASI MANUSIA
Ridho Dwi Rahardjo 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ridhodwi900@gmail.com, afifah@untag-sby.ac.id

## Abstrack
The current government can block Electronic System Operators through Regulation of the Minister of Communication  and  Information  Number  5  of  2020  concerning  Private  Scope  Electronic  System Operators. However, this regulation does not regulate in detail. This study aims to find things that must be done whether they are in line with the principles of freedom and expression. By going through a normative approach method with the aim of answering issues based on the scientific side. The results of  this study  indicate  that  Permenkominfo  No. 5  of 2020  is  not  in  accordance with  the  principle  of freedom of opinion and expression because the regulation related to the phrase "disturbing" does not have detailed indicators. So that if the government considers content to be troubling, the government can take repressive measures. Meanwhile, the troubling indicators in this regulation have not yet been developed.  This  is  because  freedom  of  expression  and  opinion  is  protected  by  applicable  laws  and cannot be contested. And it is necessary to look for new things related to the government's efforts to monitor and provide legal protection for personal data or privacy without limiting the rights of every citizen.
Keywords: Personal Data; Privacy; Solution

## Abstrak
Pemerintah saat ini dapat melakukan pemblokiran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun peraturan ini tidak melakukan pengaturan secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian peraturan ini apakah telah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat  dan  berekspresi.  Dengan  melalui  metode  pendekatan  normatif  dengan  tujuan  untuk menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permenkominfo No.  5  Tahun  2020  tidak  sesuai  dengan  prinsip  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  karena pengaturan terkait dengan frasa “meresahkan” tidak memili ki indikator yang detail. Sehingga apabila terhadap  konten  yang  pemerintah  menganggap  itu  meresahkan,  pemerintah  dapat  melakukan tindakan represif. Sedangkan indikator meresahkan sendiri dalam peraturan ini belum disusun.  Hal tersebut karena kebebasan berekspresi dan berpendapat tentu dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Dan  perlu  dilakukannya  kebaruan  terkait  dengan  upaya pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  data pribadi atau privasi tanpa harus membatasi hak setiap warga negaranya.
Kata Kunci: Data Pribadi; Privasi; Solusi

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak  dapat  kita  hindari  dalam  kehidupan  ini,  karena  kemajuan  teknologi  akan  mengikuti kemajuan  ilmu  pengetahuan,  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  akan  terus  berkembang  di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
masa  yang  akan  datang.  Teknologi  sebenarnya  adalah  alat untuk membentuk/memperluas kemampuan  manusia.  Hari  ini,  itu  telah  menjadi  kekuatan  yang  benar-benar  mengikat perilaku dan cara hidup kita sendiri. Dengan pengaruhnya yang besar, karena didukung pula oleh  pranata  sosial  yang  kuat,  dan  dengan  laju  yang  semakin  meningkat,  teknologi  telah menjadi  pedoman  bagi  kehidupan  manusia.  Perkembangan  teknologi  sangat  diperlukan. Setiap  inovasi  dirancang  untuk  membawa  manfaat  positif  bagi  kehidupan  manusia. Perkembangan  ini  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  atas  privasi,  yang  berarti  juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari rasa takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia. (Cynthia, 2018)
Indonesia  diera  sekarang  telah  memasuki  Revolusi  Industri  4.0.  Semuanya  dapat dikontrol  dan  dikendalikan  dari  mana  saja  melalui  jaringan  internet  dan  perangkat  yang terhubung.  Dampak  dari  kemajuan  teknologi  saat  ini  sangat  besar  ketika  orang-orang sekarang  banyak  beralih  menggunakan  teknologi  berbasis  digital  dalam  kehidupan  sehari- hari,  seperti  meningkatkan  efisiensi  kerja,  membangun  hubungan  sosial  ekonomi,  dan membantu  mempermudah  segala  hal.  Selain  itu,  banyak  sekali  penggunaan  data  atau informasi pribadi yang mengharuskan setiap pengguna untuk dapat memberikan informasi privasi pribadi, yang sebenarnya merupakan hal yang sangat berharga untuk dapat diberikan menggunakan  media  sosial.  Jika  data  atau  informasi  bocor,  yang  kemudian  dapat disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  sehingga  nantinya  terjadi pelanggaran  dan  masalah  serius  dikemudian  hari.  Pemerintah  saat  ini  sudah  memiliki beberapa peraturan yang langsung berhubungan dengan perlindungan dan pengawasan data pribadi. Apabila merujuk pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan bahwa kebebasan memberikan  pendapat  telah  diatur  sebagaimana  semestinya,  hal  ini  juga  tertuang  pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Melalui  perkembangan  teknologi  informasi  digital  saat  ini,  banyak  sekali  jenis-jenis kegiatan  baik  dalam  konteks  transaksi  bisnis,  komersil,  bahkan  hingga  pemerintahan  dan berbagai macam komunikasi yang dapat dengan mudah dilakukan  melalui media elekronik (online).  Melalui  media  sosial  masyarakat  melakukan  transaksi  data  atau  informasi  yang sebenarnya  merupakan  hal  yang  sangat  berharga  karena  sebagian  data  maupun  informasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
yang  diberikan  merupaka  privasi  yang  dimiliki.  Demikian  juga,  berbagai  aktivitas  yang diselesaikan  secara  online  tidak  berdaya  melawan  berbagai  kesalahan  digital  atau  dapat menyebabkan  tumpahan  informasi  atau  data  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  yang nantinya  dapat  disalahgunakan  oleh  oleh  beberapa  pihak  yang  tidak  dapat  dipercaya. Informasi individu mengenai kependudukan dan sosial ekonomi di Indonesia seperti NIK, E- KTP dan Kartu Keluarga (KK) tentunya sangat penting dijaga kerahasiaanya agar tidak mudah dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Terdapat  beberapa  jenis penyalahgunaan  data  pribadi  maupun  informasi,  contohnya,  kesepakatan  informasi,  profil informasi,  tujuan  pamer,  penelitian,  dalam  hal  apa  pun,  termasuk  pengamatan  atau pengawasan.  Jauh lebih mengerikan lagi apabila adanya penyalahgunaan informasi individu untuk demonstrasi kriminal. Seperti, keliru online, membuat catatan palsu/pemalsuan surat penghindaran pajak, sektor bisnis palsu dan lebih jauh lagi pertukaran yang melanggar hukum. Oleh  karena  itu,  pengaturan  terkait  keamanan  dan  aturan  yang  menyeluruh  perlindungan data pribadi yang sifatnya privat  diperlukan sehubungan dengan informasi individu. Dalam mencegah kebocoran data pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan dalam bentuk pemberian akses data pengguna untuk kepentingan pengawasan dari penyedia PSE privat  seperti  media  sosial.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang  Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Berdasarkan hal diatas, pengawasan  terkait data pribadi apabila dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), pembatasan internet yang dilakukan oleh pemerintah cenderung telah melanggar Hak Asasi sebagian masyarakat. Dimana privasi masyarakat telah dibatasi, Pemerintah  memanglah  memiliki  kewenangan  penuh  dengan  Undang-Undang  yang dimilikinya,  akan  tetapi  kebijakan  pengawasan  data  diri  privasi  yang  dilakukan  pemerintah melalui Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 terkait pengawasan data pribadi melalui media sosial/internet  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  bertentangan  dengan  hak  warga negara dan memberikan dampak yang besar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas bentuk tindakan pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan data  pribadi  pada  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020 apakah melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Perbandingan  penelitian  yang  pertama  mengenai  perlindungan  dan  pengawasan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang dilakukan oleh pemerintah memberikan banyak spekuliasi yang nantinya akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Melalui aturan penerbitan tanda daftar, penjatuhan sanksi administratif dan normalisasi,  tata  Kelola  dan  moderasi  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik, kewajiban PSE Lingkup Privat User Generated Content, kewajiban penyelenggara Komputasi Awan,  permohonan  pemutusan  akses  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang dilarang,  dan  sebagainya.  (Galuh  Putri  Riyanto,  2021)  Penelitian  kedua  ini  membahas mengenai penegakan hukum ataupun sanksi pada setiap peraturan perlindungan data pribadi maupun  privasi  dan  pada  kebijakan  ini  apakah  telah  sesuai  dengan  prinsip  kebebasan berpendapat  dan  berekspresi  dalam  HAM  agar  implikasi  yang  diterima  oleh  masyarakat sepadan dan dapat diterima.
Sedangkan pada penelitian ketiga mengenai penegakan perlindungan data pribadi/ atau privasi sebagai akibat lajunya kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data. Big data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam pengelolahan data karena dapat mengolah data dengan ukuran besar dan bervariatif serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah saja, melainkan pihak swasta juga dapat ikut serta dalam  penggunaanya.  (Situmeang,  2021)  Ditambah  dengan  peraturan  ini  yang  juga berpotensi membungkam kebebasan media siber jika dinilai meresahkan publik. Sedangkan definisi meresahkan kepentingan publik belum diatur dengan jelas dalam aturan tersebut.
Dengan beberapa penelitian tersebut yang dapat dinilai relevan untuk dapat dilakukan penelitian berdasarkan jumlah penelitian yang cukup terkait temanya dengan penelitian ini. Maka penulis  merumuskan  satu  rumusan  masalah    mengenai  bagaimana  solusi  yang tepat terhadap  kebijakan  apa  yang  perlu  diambil  mengenai  pengawasan  penyelenggara  sistem elektronik lingkup privat yang berhubungan erat dengan perlindungan data pribadi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  berarti  bahwa pendekatan  yang  dilakukan  untuk  melakukan  penelitian  ini  dengan  cara  menelaah
pendekatan, konsep-konsep, serta teori-teori terkait untuk mengkaji peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian  normatif  ini  adalah  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  dengan  melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi pengertian atau dasar dalam hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan dan Pengawasan Data Pribadi Lingkup Privat
Data  adalah  setiap  informasi  yang  diproses  oleh  perangkat  yang  secara  otomatis merespons  instruksi  yang  diberikan  untuk  tujuannya  dan  disimpan  untuk  tujuan  diproses. Data  juga  mencakup  informasi  yang  disimpan  sebagai  bagian  dari  kesehatan  tertentu, pekerjaan  sosial,  catatan pendidikan  atau  sebagai  bagian  dari  sistem  penyimpanan  terkait. Istilah  perlindungan  data  pertama  kali  difungsikan  di  negara  Jerman  dan  Swedia  dengan instrumen konstitusinya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi di tahun 1970- an. Alasan perlindungan data pribadi ini perlu dilakukan mengingat pada saat itu komputer mulai  banyak  digunakan  sebagai  alat  untuk  menyimpan  data  pribadi  seperti  data kependudukan, terutama untuk keperluan sensus. Ternyata dalam praktiknya banyak kasus pelanggaran baik oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, pengaturan ini diperlukan agar tidak ada lagi menyalahgunakan data pribadi.
Sehubungan  dengan  pemantauan  itu  sendiri,  pemantauan  digital  (monitoring) memantau kegiatan, tindakan, atau proses berbagi informasi publik, biasanya dilakukan untuk tujuan mempengaruhi, mengatur, mengarahkan, melindungi, dan sebagainya. Akan selesai. Dalam  konteks  digital,  pemantauan  yang  dilakukan  dengan  penyadapan  dilakukan  dengan menggunakan teknologi digital dan jaringannya.
Mengingat  prasarana  internet  dan  perusahaan  yang  memadai  dengan  menyediakan berbagai  layanan  dan  konten  cenderung  terpusat  serta  dipengaruhi  oleh  Amerika  Serikat, informasi yang dibocorkan Snowden tentu lebih masuk akal. Ada dua parpol yang memiliki kapasitas  dan  peluang  melakukan  pengawasan  massal,  yaitu  pihak  swasta  dan  negara (pemerintah). Pihak swasta dapat berasal dari penyedia konten dan layanan online, penyedia layanan  Internet,  atau  pemilik  infrastruktur  Internet.  Motivasinya  mungkin  karena  mereka
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
ingin memahami perilaku online pelanggan atau informasi lain yang dapat menguntungkan perusahaan. Negara pihak biasanya diwakili oleh penegak hukum atau badan intelijen. Jenis pengawasan ini sering digunakan untuk memantau potensi aktivitas kriminal, terorisme, dan bahkan oposisi pemerintah (aktivis, jurnalis, dll.). (Al Jum’ah, 2019)
Pengaturan  mengenai  kebijakan  penanganan  informasi  pribadi  dengan  memberikan perlindungan  merupakan  kewajiban  Pasal  28G  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD)  yang  melindungi  diri,  kehormatan,  keluarga,  martabat,  serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ini mengabadikan hak untuk melakukan Kontrol.  Untuk  mempertimbangkan  peraturan  ini  sebagai  peraturan  terkait  privasi  dan informasi  pribadi,  menurut  Warren  dan  Brandyce  dalam  makalahnya  yang  membahas mengenai "Hak atas Privasi" menyebutkan bahwa privasi merupakan hak yang dimiliki tiap orang untuk menikmati hidup dan untuk mengekspresikan perasaan serta pikiran seseorang. Ini menyatakan bahwa itu adalah bagian dari hak yang dihormati. (Rumlus & Hartadi, 2020) Dan  data  pribadi  adalah  data  tentang  karakteristik  individu,  nama,  usia,  jenis  kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan lokasi dalam keluarga.
Perdebatan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  tidak  terlepas  dari  konsep  privasi. Undang-undang  mengakui  konsep privasi  yang  dikenal  dari  KUHP  dalam kaitannya  dengan halangan  fisik  berupa  masuk  tanpa  izin  (melanggar  pekarangan  orang  lain).  Dalam perkembangannya,  hukum  juga  memberikan  perlindungan  emosional  dan  spiritual  bagi manusia.  Samuel  D.  Warren  dan  Louis  D.  Brandeis  (1890)  mengemukakan  bahwa  privasi merupakan pengembangan dari perlindungan hukum dari emosi manusia. Menurut Holvast (2008), privasi  sendiri identik dengan kebebasan, penentuan nasib dan kontrol terhadap diri sendiri. Namun sejauh ini, tidak ada yang dapat memberikan pendapat secara bulat tentang artinya  akhir  dari    pengertian  perlindungan  data.  Solove  (2002)  menunjukkan  bahwa setidaknya ada enam frasa privasi antara lain, the right to be let alone (hak untuk menyendiri), limited  access  to  the  self (hak  untuk  menutup  diri  dari  orang  lain), secrecy (hak  untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain), control over the personal information (hak untuk mengendalikan  informasi  pribadi), personhood (hak  untuk  melindungi  kepribadian),  dan intimacy (hak untuk berhubungan dengan orang lain). (Yuniarti, 2019)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Hak atas privasi melalui perlindungan data tidak hanya penting tetapi juga merupakan elemen  kunci  untuk  kebebasan  dan  martabat  individu.  Perlindungan  data  merupakan pendorong  yang  kuat  bagi  terwujudnya  kebebasan  spiritual,  agama,  politik  dan  bahkan aktivitas  seksual.  Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  kebebasan  berekspresi  dan  privasi adalah hak yang penting untuk menjadikan kita manusia. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori privasi yang lebih luas. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi konsisten  dengan  pemahaman  bahwa  privasi  adalah  suatu  bentuk  kerahasiaan,  atau  hak untuk  mengungkapkan  atau  mengungkapkan  informasi,  atau  hak  untuk  membatasi  akses individu,  atau  mengontrol  informasi  yang  berkaitan  dengan  seseorang.  Namun,  ada perbedaan penting dalam ruang lingkup, tujuan, dan konten perlindungan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai privasi non-inti. Perlakuan adil, persetujuan, legitimasi, dan persyaratan non-diskriminatif. Pengungkapan konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga (Sinta Dewi, 2016).
Hak  atas  data  pribadi  dan  privasi  adalah  hak  yang  bersifat  internasional  dalam kedudukan  yang tidak jelas  dalam perlindungan hukum  dalam negeri.  Ketika  datang  untuk melindungi  hukum  domestik,  ada  dua  hal  yang  bisa  kita  perdebatkan.  Di  satu  sisi,  privasi adalah hak untuk menciptakan jarak antara individu dan masyarakat. Konsep privasi menjadi semakin penting saat ini seiring dengan munculnya bentuk-bentuk teknologi baru yang dapat merekam dan menyimpan informasi pribadi. Wajah, sidik jari bahkan retina mata manusia. Proses  perekaman  dan  penyimpanannya  tidak  hanya  kecil  tapi  besar.  Privasi  merupakan sebuah  konsep  yang  menjunjung  tinggi  otoritas,  harga  diri  seseorang,  dan  kemandirian dengan tetap menghargai keberadaan ruang lingkup pribadi. Di era digital yang semakin maju sekarang ini, informasi pribadi tidak hanya sebatas data seperti nomor telepon, NIK, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, nama keluarga (orang tua atau ayah dan ibu kandung), dan lain sebagainya.  Informasi  pribadi  juga  dapat  diambil  dari:  data  transaksi  keuangan  elektronik (kartu  kredit)  dan  perbankan,  kondisi  kesehatan  (seperti  penggunaan  aplikasi  kesehatan), gambar atau foto  yang diunggah secara online, lokasi (seperti media sosial Foursquare dll) yang dengan mudah untuk dapat diakses.
Di  era  sekarang  ini,  informasi  hadir  sebagai  media  pertukaran  yang  ampuh  untuk mempermudah akses untuk menggunakan berbagai layanan online yang disediakan. Internet dirayakan sebagai simbol keterbukaan dan kebebasan. Pengguna dapat mengakses berbagai pengetahuan  dan  layanan  secara  gratis  tanpa  harus  mengeluarkan  uang  untuk  dapat menikmatinya.  Mengapa  penyedia  konten  dan  layanan  online  ingin  memberikan  layanan mereka secara gratis. Dan dengan bertambahnya jumlah data di dunia maya, perlindungan privasi  bagi  pengguna  juga  semakin  berkurang.  Semakin  banyak  data  yang  Anda  miliki, semakin sulit untuk melindungi privasi setiap pengguna dari ancaman eksternal. Faktor lain yang  semakin  memperkuat  hal  tersebut  adalah  meningkatnya  minat  masyarakat  terhadap dunia maya. Pada akhirnya, ini membuat privasi lebih berharga. (Edmon Macalim). Tentu saja, penyalahgunaan  big  data  tersebut  merugikan  konsumen  dan  menempatkan  mereka  pada level terendah dalam menghadapi perilaku wirausaha. (Agung Pujianto, Awin Mulyati, 2018)
Saat ini fenomena kebocoran data pribadi sangat marak, dan tentu saja semua di media sosial,  seperti  pada  17  April  2020,  ketika  seorang  hacker  internasional  dengan  julukan "Mengapa Begitu Dank" meretas Tokopedia. Ini akan menjadi privasi orang tersebut. Berita terkait  peretasan  Tokopedia  awalnya  tersebar  di  media  sosial  Twitter.  Salah  satunya melaporkan  kejadian  tersebut  ke  akun  Twitter  @underthebreach  mereka,  menyatakan bahwa ada 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya diretas. Menurut @underthebreach, data yang diretas termasuk email, kata sandi, dan nama pengguna. Namun, penyelidikan lebih lanjut  mengungkapkan  bahwa  jumlah  akun  pengguna  Tokopedia  yang  diretas  meningkat menjadi 91 juta dan 7 juta akun pedagang. Setahun lalu, Tokopedia menyebut ada sekitar 91 juta  orang  di platform tersebut.  Oleh  karena  itu,  bisa  dikatakan  hampir  semua  akun  di marketplace Tokopedia  telah  berhasil  diretas  dan  diambil  datanya.  Pakar  keamanan  siber Pratama  Persadha  mengatakan  bahwa  peretas  yang  meretas  Tokopedia  pertama  kali mempublikasikan hasil peretasan di situs web gelap, Forum Raid. (Rahmad Fauzan, 2020)
Perlindungan  data  pribadi  juga  harus  dilihat  sebagai  salah  satu  bidang  utama  yang dibutuhkan  oleh  Indonesia.  Ini  adalah  masalah  penting  dalam  masyarakat  modern  karena perlindungan  data  pribadi  memengaruhi  cara  komunikasi  dan  perdagangan  baru. Pertumbuhan  teknologi  menawarkan  peluang  yang  berbeda  untuk  mengumpulkan,
menganalisis,  dan  mendistribusikan  informasi  dengan  cara  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu, masalah perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi perlu segera diperhatikan.
Tentunya  untuk  menciptakan  undang-undang  yang  dapat  melindungi  masyarakat, memperlakukannya  secara  adil,  dan  melindungi  masyarakat,  serta  menjamin  hak-haknya, diperlukan  adanya  peraturan  yang  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan. sebagai aturan dasar yang berlaku untuk penyusunan suatu peraturan, dari  proses  awal  hingga  akhir  pembuatan  peraturan.  Peraturan  ini  berlaku  secara  umum. Karena  dengan  adanya  suatu  kesatuan  aturan  yang  berlaku,  maka  persoalannya  adalah melaksanakan pembuatan aturan tersebut dengan cara dan metode kesatuan yang spesifik, dan mengikat semua otoritas yang berwenang dan memberikan kontribusi untuk membuat undang-undang dan aturan tersebut. Aturan adalah komunitas untuk hukum dan peraturan yang baik. (Sopiani & Mubaraq, 2020)
Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 (Perkominfo PDP) Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Data Pribadi adalah Data Pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta rahasianya. Untuk data pribadi, kepemilikan tidak dialihkan, tetapi seseorang mengunggah data pribadi tersebut ke aplikasi P2P lending, yang masih menjadi pemilik sah dari data pribadi tersebut. Tentu saja, dalam menganalisis data pribadi tidak cukup dengan melihat Perkominfo PDP saja, tetapi  juga  untuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE).  Data  pribadi  berdasarkan  PP  PSTE  adalah  data tentang  individu  yang  dapat  diidentifikasi  dan/atau  diidentifikasi  secara  individu  atau digabungkan  dengan  informasi  lain  secara  langsung  atau  tidak  langsung  melalui  sistem elektronik  dan/atau  non-elektronik.  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pengguna Sistem Elektronik untuk kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan pihak lain  (PSE).  Individu,  pemerintah,  entitas,  dan  komunitas.  Ada  dua  PSE.  Yaitu,  PSE  domain publik  yang  mencakup  lembaga dan  lembaga  yang  ditunjuk  oleh  institusi,  dan  PSE  domain pribadi yang meliputi PSE sendiri. Yang diatur atau diawasi melalui sarana Kementerian atau Lembaga  terutama  berdasarkan  sepenuhnya  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
PSE  yang  menggunakan  portal,  aplikasi  online,  atau  situs  web  melalui  Internet digunakan  untuk  tujuan  yang  pertama  dengan  menyediakan  barang  dan  jasa  serta  ikut menyediakan, mengelola, atau menjalankan transaksi. Yang kedua memberikan, mengelola atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan. Ketiga  dengan pengiriman muatan atau materi  digital  berbayar  seperti  jaringan  data  atau  internet    dengan  cara  diunduh  melalui portal  atau website ,  yang  dikirim  melalui  aplikasi  lain  keperangkat  pengguna  atau menggunakan  surat  elektronik.  Keempat  dengan  cara  mempersiapkan  mengelola  dan mengoperasikan  layanan  komunikasi  yang  meliputi  namun  tidak  terbatas  pada  panggilan suara,  pesan  singkat,  hingga  panggilan  video,  surat  elektronik  dan    berbagai  percakapan didalam  jaringan  dalam  bentuk platform digital,  layanan  jejaring  sosial  dan  media  sosial.
Kelima  melalui  layanan  mesin  pencari,  layanan  penyediaan,  informasi  elektronik  yang berbentuk tulisan, suara, gambar, musik, animasi, film, video dan permainan atau kombinasi dari sebagian atau bahkan keseluruhnya, Dan yang keenam adalah pemrosesan data pribadi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat terkait dengan aktivitas Transaksi Sistem Elektronik. (Hendrawan Agusta, 2022)
Untuk  saat  ini,  Indonesia  bukan  berarti  tidak  sepenuhnya  tanpa  regulasi  mengenai perlindungan  data  pribadi  dan  privasi.  Pengelolaan  data  pribadi  diatur  oleh  pemerintah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disingkat UU ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Untuk bidang perlindungan data pribadi,  dan  komunikasi  saat  ini  juga  diatur  dalam  Permenkominfo  Nomor  5  Tahun  2020 tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Ruang  Lingkup  Privat.  Untuk  urusan  data  pribadi yang  berhubungan  dengan  data  administrasi  kependudukan  seperti  (KTP),  Indonesia  juga telah  mempunyai  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan.  Namun  data  pribadi  yang terkait  dengan  sektor  keuangan  dan  perbankan  mengacu  pada  ketentuan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Artinya, aturan yang mengatur perlindungan data pribadi sekarang  masih  tersebar  di  berbagai  wilayah  Indonesia.  Tidak  ada  peraturan  tunggal  yang secara  spesifik  mencakup  semua  sektor  tersebut  yang  mengelola  data  pribadi.  Adanya Personal  Information  Protection  Act diharapkan  dapat  memperkuat  regulasi  yang  ada  dan menjadi  landasan  utama  dalam  pengolahan  arus  data  lintas  batas.  Aturan  ini  juga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
memungkinkan  sanksi  dikenakan  kepada  pelaku pelanggaran  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku. (Andarningtyas, 2022)
Setelah  aturan  ini  berlaku,  pemerintah  dapat  memantau  Penyelenggara  Sistem Elektronik (PSE) untuk meminimalkan tindakan yang dianggap mengancam atau merusak di media  sosial.  Penerapan  sistem  elektronik  di  Indonesia  diatur  secara  luas  oleh  berbagai peraturan, mulai dari tingkat menteri, pemerintah hingga legislatif. Perkembangan regulasi penerapan  sistem  elektronik  mengikuti  perkembangan  industri  teknologi  Indonesia  yang pesat dan dinamis.
Akses ke data dan sistem PSE, di sisi lain, rumit karena terkait erat dengan perlindungan pribadi,  dengan  langkah-langkah  penegakan  (dwang  Middleen)  yang  dapat  memengaruhi perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kemandirian  pribadi.  Ini  masalah.  Data  dan  rahasia dagang yang dimiliki oleh PSE (termasuk hak kekayaan intelektual terkait seperti hak cipta). Kecerobohan akses ke sistem juga dapat membuka celah keamanan yang dapat mengganggu lokasi  sistem  keamanan  informasi  PSE.  Ini  adalah  isu-isu  kepentingan  publik  yang  harus dilindungi dan dilindungi.

## Posisi Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Prinsip Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  di  Sektor  Swasta.  Semua  layanan  dan platform digital pribadi  memerlukan  dan  setuju  untuk  mendaftar  ke  Kementerian  Perhubungan  dan  dapat diakses  di  Indonesia  sehingga  media  sosial  dan platform lainnya  dapat  menangani  berbagi konten  dan  pasar.  Mengatur  semua  "operator  sistem  elektronik"  pribadi,  mesin  pencari, layanan  keuangan,  layanan  pemrosesan  data,  dan  layanan  komunikasi  yang  menyediakan berita,  panggilan  video,  dan  permainan.  Peraturan  ini  memengaruhi  layanan  dan platform digital  regional  bahkan  hingga  nasional,  serta  perusahaan  multinasional  seperti  Google, Twitter,  Facebook,  Instagram,  dan  TikTok.  Akses  ke  sistem  dan  data  yang  diatur.  Kedua, perusahaan-perusahaan  ini  perlu  "menjamin"  bahwa platform mereka  tidak  mengandung "konten  terlarang"  atau  mempromosikan  pengiriman.  Artinya,  Anda  memiliki  kewajiban untuk memantau konten yang ada. Jika tidak, seluruh platform dapat diblokir. Persyaratan peraturan yang mengharuskan bisnis untuk secara aktif memantau atau menyaring konten
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
yang  bertentangan  dengan  hak  privasi  mereka  dan  mungkin  merupakan  penyensoran sebelum dipublikasikan.
Definisi konten media sosial yang dilarang pemerintah memiliki arti yang teramat luas, memungkinkan  konten  yang  dikatakan  "menyebabkan  gangguan  publik  atau  penghalang publik" atau akses, dan konten yang melanggar undang-undang yang telah diberlakukan di Indonesia yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Informasi tentang cara melakukannya  tersedia.  Menyediakan  akses    secara  langsung  ke  materi  yang  dilarang. Terakhir termasuk  jaringan  pribadi  virtual  (VPN) yang    dapat  memberi  kemudahan  kepada pengguna atau masyarakat luas untuk dapat mengakses ke konten yang diblokir, tetapi secara rutin digunakan oleh bisnis dan individu untuk memastikan privasi aktivitas yang sah. Untuk permintaan  "mendesak",  peraturan  mengharuskan  perusahaan  untuk  menghapus  konten dalam waktu 4 jam. Konten terlarang lainnya harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah keluarnya peringatan/pemberitahuan dari Kementerian terkait. Jika gagal, regulator memiliki hak  untuk  melakukanpemblokiran  layanan  atau  mengenakan  denda  berat  bagi  penyedia layanan platform yang mengaktifkan konten buatan pengguna.
Kehadiran Permenkominfo No. 05 Tahun 2020 yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi data pribadi di ranah privat, ternyata masih menimbulkan beberapa  permasalahan  dalam  penerapannya  terhadap  data  pribadi  atau  konten  dimedia sosial.  Pemerintah  dapat  meminta  agar  penyelenggara  sistem  elektronik  (PSE)  termasuk platform media  sosial  memberikan  akses  ke  sistem  dan  data  pribadi  pengguna  kepada pemerintah  untuk  tujuan  "pengawasan".  Selain  itu,  pemerintah  dapat  meminta  PSE  untuk menghapus semua jenis konten yang dianggap tidak pantas. Peraturan ini juga dinilai tidak sejalan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik dan UUD 1945 Pasal 28 A-J mengenai prinsip kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi.  Dengan  adanya  beberapa  pasal  yang  masih membatasi  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi,  antara  lain  Pasal  9  Ayat  (4)  sampai dengan (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang pada dasarnya mengatur tentang klasifikasi dokumen yang dilarang disebarluaskan di media sosial, dan  jika  tidak  menghapus  konten  terkait  yang  dilarang  oleh  pemerintah  akan  dikenakan sanksi.  Namun,  dengan  adanya  peraturan  ini,  Pemerintah  memiliki  pemikiran  tersendiri mengenai  PSE  yang  dinilai  dapat  memberikan  kemudahan  masyarakat  untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menyebarluaskan informasi yang dilarang. Padahal dalam peraturan ini pemerintah tidak bisa menjelaskan apa yang bisa dijadikan indikator atau dasar bahwa informasi atau konten yang disebarluaskan  melalui  media  sosial  bisa  dianggap “meresahkan” mengganggu  ketertiban umum.  Dan  pemerintah  belum  memberikan  mandat  kepada  siapa  yang  berwenang menentukan berbagai pelanggaran informasi di media sosial.
Pada Pasal 14 Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020  mengatur bahwa Kominfo dan lembaga negara lainnya, aparat penegak hukum, otoritas kehakiman, dan masyarakat umum dapat meminta informasi yang "mengganggu ketertiban dan kesusilaan umum". Juga, konten harus dihapus dalam waktu 24 jam, dan jika situasinya "mendesak", itu harus dihapus dalam waktu  4  jam.  Jika  PSE tidak  dapat  memenuhi permintaan  tersebut. Peringatan, denda  dan larangan  oleh  Indonesia  sendiri.  Dan  Point  3C  sendiri  belum  menjelaskan  secara  detail informasi apa saja yang tergolong menyinggung ketertiban umum dan kesusilaan.
Oleh  karena  itu,  kebebasan  yang  melekat  pada  setiap  individu  adalah  kebebasan berbicara  dan  berpendapat.  Jalan  demokrasi  nasional  dibentuk  oleh  penghormatan, perlindungan,  dan  pemenuhan  tanggung  jawab    dan  kewajiban  pemerintah  terhadap  hak asasi  manusia,  yang tentunya  membutuhkan  peran  dan partisipasi masyarakat.  Kebebasan berbicara dan berekspresi tergantung pada kebijakan pemerintah yang bertanggung jawab. Terutama  dalam  isu  jaminan  negara  atas  kebebasan  berpendapat  individu  dan  kebebasan berbicara  tanpa  intervensi.  Kebebasan  berbicara  sebagaimana  tercantum  dalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  asasi  manusia.  Artinya  hak-hak  tersebut  wajib dipenuhi, dihormati dan ditegakkan, terutama dalam kehidupan masyarakat demokratis yang menjamin kehadiran hak asasi manusia.
“Everyone has the right to freedom ofopinion and expression; this right includesfreedom to hold  opinion  without  interferenceand  to  seek,  receive,  and  impart  informationand  ideas through any media andregardless of frontiers.”
Kovenan Hak Sipil dan Politik juga melarang propaganda perang dan perilaku apa pun yang mempromosikan ujaran kebencian berdasarkan ras, suku, agama bahkan kebangsaan yang  merupakan  hasutan  untuk  melakukan  kekerasan,  permusuhan,  atau  diskriminasi. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, juga  menetapkan  batasan,  tetapi  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  hak  atas  kebebasan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
berbicara tidak boleh disensor terlebih dahulu. Ketentuan ini merupakan sarana komunikasi di bawah kondisi hukum yang sama kepada mereka yang menjadi korban oleh ekspresi atau gagasan yang tidak tepat atau tidak nyaman yang telah disebarluaskan kepada publik melalui sarana komunikasi yang diatur secara hukum.
Salah satu benang merah yang dapat kita tarik dari sini adalah bahwa konteks di mana kebebasan berekspresi itu ada juga berkontribusi pada implementasi kebebasan berekspresi itu  sendiri.  Hukum  lokal  adalah  makna  dari  konstitusi  nasional,  dan  hukum  positif  adalah pagar.  Moralitas  dan  jiwa  adalah  semangat  mempertahankan  kebebasan  berekspresi  dan hidup  serta  sejahtera dengan baik  di  antara  mereka  yang  mengekspresikannya.  Ketertiban dan moral masyarakat erat kaitannya dengan norma, etika, dan berbagai persoalan lain yang lumrah  dalam  kehidupan  masyarakat  demokratis.  Kenyataannya,  tidak  mudah  untuk mewujudkan  negara  demokratisasi  media  yang  ideal.  Media  baru  yang  diharapkan  dapat memutakhirkan suasana kebebasan berpendapat, justru terperosok dalam dilema tersendiri akibat ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaannya. Yang awalnya bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas, beberapa Undang-Undang terkait  media  baru,  khususnya  media  sosial  Indonesia,  malah  menjadi  artikel  hantu  yang mengerikan dalam kehidupan demokrasi media di Indonesia. meningkat.  (Mufti Nurlatifah, 2016)

## KESIMPULAN
Di kondisi kemajuan media sosial dan teknologi informatika saat ini pemerintah harus dapat membuat peraturan yang sesuai dan mengikat terkait perlindungan data pribadi yang sifatnya privat. Hal ini perlu dilakukan karena kehadiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor  5  Tahun 2020  tentang   Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup  Privat yang  mana  dalam  penerapannya  tidak  sesuai  dengan  prinsip  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi.  Ketidaksesuaian  ini  karena  pada  Pasal  9  belum  menunjukkan  indikator “meresahkan” sehingga  apabila  pasal  tersebut  dipergunakan  oleh  pemerintah,  maka pemerintah  dapat  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi. Hemat penulis sepertinya pemerintah menyusun peraturan pelaksana yang lebih terperinci atas indikator meresahkan. Sehingga frasa meresahkan memiliki batasan yang jelas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dan  tidak  mengancam  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi.  Sehingga  pasal  tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi dan hak atas informasi yang memiliki hubungan erat dengan kebebasan berpendapat dan bereksresi dimedia sosial, dan melanggar prinsip HAM sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Pujianto, Awin Mulyati, R. N. (2018). PEMANFAATAN BIG DATA DAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL. Majalah Ilmiah BIJAK , 127 (2), 127 – 137. http://ojs.stiami.ac.id
Al Jum’ah, M. N. (2019). Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privas i. Cyber Security Dan Forensik Digital , 1 (2), 39 – 44. https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370
Andarningtyas, N. (2022). Data Pribadi Jangan Dipandang Sebelah Mata . Netralnews.Com. https://www.netralnews.com/data-pribadi-jangan-dipandang-sebelah- mata/SFVvTEtOZ2pKMnhZUXRiVFE4eGJoQT09
Cynthia, H. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 9 , 191 – 204. Galuh Putri  Riyanto.  (2021). Permenkominfo  No  5  Tahun  2020  Berlaku,  Perusahaan  Digital
Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah .
Kompas.Com.
https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/07320047/permenkominfo-no-5-tahun- 2020-berlaku-perusahaan-digital-wajib-setor-data?page=all
Hendrawan  Agusta.  (2022).  Telaah  Yuridis  Aplikasi  Zoom  DalamMengumpulkan  Data PribadiDitinjau Dari PeraturanPemerintahNo. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik. KRTHA  BHAYANGKARA , Vol.  16,No ,  177 – 196. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1076
Mufti Nurlatifah. (2016). ANCAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL. The Power of CommunicationAt: ASPIKOM, Pangkal Pinang . Rahmad  Fauzan.  (2020). Ini  Kronologis  Informasi  Perentasan  di  Tokopedia! Bisnis.Com. https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologis-informasi- peretasan-di-tokopedia
Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. Sasi , 27 (1), 38. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394 Sopiani,  S.,  &  Mubaraq,  Z.  (2020).  Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 17 (2),  146. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623
Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia. Business  Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147 – 154. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030