## PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU TERSANGKA PADA PENYIDIKAN GUNA TERCIPTANYA PROSES HUKUM YANG ADIL
Oleh : Asnatuti 
Ibrahim 

## ABSTRAK
KUHAP  mengamanatkan  bahwa  penyidik  wajib  memberikan  kesempatan  kepada tersangka,  menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum untuk mendampinginyasejak penangkapan.  Namun  ketentuan  KUHAP  tersebut,  dalam  praktiknya  hampir  tidak pernah dilaksanakan.  Hal  itu  terjadi  karena  adanya  kekosongan  norma  di  dalam  KUHAP,  yang mengatur tentang akibat hukum bagi penyidik dan penyidikan perkara bersangkutan, yang mengabaikan  kewajiban  dimaksud.  Ketiadaan  hal  itu  berpotensi  menimbulkan  penyalah- gunaan  kekuasaan  oleh  penyidik,  dengan  melakukan    kekerasan  demi  memperoleh keterangan “yang diinginkan” dari seorang tersangka. Tindakan penyidik  yang demikian, akan menciderai hakekat penegakan hukum yakni terciptanya proses hukum yang adil (due process  of  law)  sehingga  diperlukan Peranan  Penasihat  Hukum  agar  terciptanya  proses hukum  yang  adil  yakni  terciptanya due  process  of  law, yang  ditandai  dengan  proses penyidikan bebas dari intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.
Kata Kunci: Peran Penasehat Hukum, Proses Hukum, Adil

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  diidealkan  dan  dicita-citakan  oleh the  founding  fathers sebagai  suatu Negara  Hukum  ( Rechsstaat/The  Rule  of  Law ).Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945, menegaskan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Dalam  negara  hukum, negara  mengakui  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  setiap  individu  tanpa  membedakan latar  belakangnya,  sehingga  semua  orang  memiliki  hak  untuk  diperlakukan  sama  di hadapan hukum ( equality before the law ). 1
Persamaan  di  hadapan  hukum  harus  diartikan  secara  dinamis  dan  tidak  diartikan secara statis.Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan ( equal treatment ) bagi semua orang.
 Advokat, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
1 Adnan  Buyung  Nasution, Bantuan  Hukum,  Akses  Masyarakat  Marginal  Terhadap  Keadilan (Tinjauan,  Sejarah,  Konsep,  Kebijakan,  Penerapan  dan  Perbandingan  di  Berbagai  Negara) ,  Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, halaman 97.
Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh  masyarakat,  merupakan  petunjuk  bahwa  negara  wajib  memperhatikan  masalah bantuan  hukum  bagi  warganya.Penyelenggaraan  bantuan  hukum  yang  tidak  serius merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berarti  bertentangan  dengan  hak konstitusional warga negara.
Penyelenggaraan  bantuan  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  aturan-aturan hukum  yang  dapat  menjamin  penegakan  hukum.Aturan  hukum  yang  menjamin penyelenggaraan  bantuan  hukum  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  telah  mengangkat  dan  menempatkan  tersangka  dan  terdakwa  dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang  utuh.  Di  samping  itu  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  khususnya  Pasal  37  sampai  dengan  Pasal  39  juga  memberikan  perlindungan terhadap  setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  berhak  untuk  memperoleh  bantuan hukum melalui  advokat  dan  advokat  wajib  membantu  penyelesaian  perkara  dengan  menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
Dalam KUHAP tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan  aparat  penegak  hukum  sama-sama  warga  negara  yang  sama  kedudukannya  dan kewajibannya  di  depan  hukum  yakni  sama-sama  mencari  kebenaran  dan  keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan.  Setiap  orang  wajib  dianggap  tidak  bersalah  (praduga  tak  bersalah)  sampai kesalahannya  dibuktikan  dalam  sidang  pengadilan  yang  bebas  dan  jujur  di  depan  umum. Di samping itu, penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup,  tidak  semata-mata  didasarkan  pada keinginan aparat penegak hukum
Pelaksanaan  KUHAP  oleh  aparat  penegak  hukum  sering  kali  tidak  sesuai  dengan aturan-aturan  yang  telah  digariskan  dalam  KUHAP.  Untuk  mendapatkan  keterangan tersangka  di  tingkat  penyidikan,  mereka  ditangkap  saja  dulu,  kemudian  pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.
Akibat  proses  penyelesaian  peristiwa  pidana  yang  demikian  banyak  kasus  hukum mengenai  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum.  Tersangka,  terutama  yang  miskin  menderita  akibat  perlakuan  tidak  adil,  disiksa, diinterogasi  oleh  para  penegak  hukum  dan  diadili  oleh  pengadilan  yang  kejam  dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan
penyelesaian  kasus  yang  ditangani  tidak  kunjung  ada  kejelasan.  Hal  demikian menimbulkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  dunia  peradilan  mengalami kemerosotan, ini tercemin dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri.Penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan alternatif di tengah  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur  peradilan.  Hal  ini  sangat dipengaruhi  oleh  pandangan  bahwa  proses  melalui  mekanisme  peradilan  penuh  dengan permainan  ketidakadilan  serta  ketidakpastian  yang  bertameng  kepastian  hukum  sehingga terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat.
Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam  melindungi  dan  membela  hak-hak  pelaku  tindak  pidana  dalam  proses  mulai  dari penyidikan  hingga  ke  persidangan.  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  memberikan  peluang adanya  bantuan  hukum  mulai  dari  penangkapan  atau  penahanan  tersangka  atau  terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.
Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa:
“…Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapatkan bantuan  hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasehat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
Berdasarkan  Pasal  54  KUHAP  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pasal  ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun  tidak  mampu  secara  ekonomis.  Bantuan  hukum  ini  juga  diharapkan  dapat mencegah  perlakuan  tidak  adil  dan  tidak  manusiawi  atas  tersangka  atau  terdakwa  yang tergolong miskin atau yang biasa disebut due process of law atau proses hukum yang adil. 2
Salah  satu  hak  tersangka  adalah  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  khususnya bagi mereka yang belum paham mengenai hukum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah ke bawah.Dimana merupakan hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak tersangka  khususnya  mereka  yang  kurang  mampu  dan  bagi  mereka  yang  belum  paham mengenai  hukum.Setiap  masyarakat  membutuhkan  seseorang  ( figur )  yang  keterangan- keterangannya  dapat  diandalkan,  dapat  dipercaya  yang  tanda  tangannya  serta  segelnya (capnya)  memberikan  jaminan  dan  sebagai  alat  bukti  yang  kuat.Seseorang  ( figu r)  yang dimaksud adalah seorang penasihat hukum/advokat, dimana penasihat hukum atau advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum terhadap klien/pencari keadilan.Dalam kamus umum politik dan hukum mengatakan bahwa Advokat adalah orang
2 Yudha Pandu, Klien & Advokat Dalam Praktek , PT. Abadi, Jakarta, 2004, hal. 43
yang melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana; pengacara, ahli hukum. 3
Profesi Advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan atau menegakkan asas hukum praduga tak bersalah ( Presumption of Innocence ).
Dimana tersangka dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hukum yang tetap.
Adanya  bantuan  hukum  dalam  hal  ini  penasihat  hukum/advokat  mengantisipasi para  aparat  penegak  hukum  dalam  tahap  penyidikan  untuk  tidak  semena-mena  terhadap tersangka,  apalagi  terhadap  mereka  yang  kurang  mampu  dan  mereka  yang  belum  paham mengenai  hukum,  karena  pada  realita  sekarang  untuk  mendapatkan  bantuan  tidak  hanya dengan  cuma-cuma.  Untuk  itu  diperlukan  bantuan  hukum  khususnya  bagi  mereka  yang kurang mampu dan buta hukum agar supaya apa yang menjadi hak tersangka seperti yang dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  tidak diabaikan atau dikurang oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.
Pada  dasarnya  tugas  pokok  penasehat  hukum  (advokat  dan  pengacara)  praktik adalah  untuk  memberikan legal  opinion ,  serta  nasehat  hukum  dalam  rangka  menjauhkan klien  dari  konflik,  sedang  dilembaga  peradilan  (beracara  dipengadilan)  penasehat  hukum mengajukan atau membela kliennya. 4
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang  Advokat terdapat hak-hak yang dimiliki oleh advokat yaitu Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan  dalam  membela  perkara  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  di  dalam  sidang pengadilan  dengan  tetap  berpegang  pada  kode  etik  profesi  dan  peraturan  perundang- undangan  (Pasal  14).Advokat  berhak  bebas  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi  dan  peraturan  perundang-undangan  (pasal  15).  Advokat  berhak  memperoleh informasi  data,  dan  dokumen  lainnya,  baik  dari  instansi  Pemerintah  maupun  pihak  lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  17).  Advokat  berhak  atas kerahasiaan  hubungannya  dengan  Klien,  termasuk  perlindungan  atas  berkas  dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan
3 Telly  Sumbu,  Merry  E.  kalalo,  Engelien  R.  Palandeng  dan  Johny  Lumolos,. Kamus  Umum Politik dan Hukum , Jala Permata Aksala, Jakarta, 2010.hal. 8
4 Suhrawardi K Lubis, 2012, , Etika Profesi Hukum , Sinar Garfika, Jakarta, hal. 28
atas  komunikasi  elektronik  Advokat  (Pasal  19  ayat  2).Disamping  hak-hak  tersebut  bagi advokat  juga  memiliki  yang  namanya  hak  imunitas  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena itu undang-undang advokat juga memberikan hak imunitas tersebut pada advokat.
Berkaitan  dengan  tanggung  jawab  moral  yang  dimiliki  oleh  advokat  dan  dalam kedudukannya  sebagai  salah  satu  pilar  atau  penyangga  dari  pelaksanaan  sistem  peradilan yang  adil  dan  berimbang  ( fair  trial )  maka  penulis  setuju  dengan  pendapat  yang menyatakan  bahwa  advokat  memiliki  peran  bukan  hanya  sebagai  pembela  konstitusi namun  juga  sebagai  pembela  hak  asasi  manusia.Oleh  karena  itu,  maka  advokat  memiliki fungsi sosial dalam melaksanakan tugasnya.
Salah satu fungsi sosial tersebut adalah memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang.Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan-kepntingannya.Dalam  pelaksanaan  kewajiban  memberikan  bantuan  hukum secara  cuma-cuma  bagi  tersangka  khususnya  bagi  kaum  miskin  dan  buta  hukum  tersebut memiliki  tujuan  sebagai  berikut:  Bagian  dari  pelaksanaan  hak-hak  kosntitusional sebagaimana  yang  diatur  dan  dijamin  oleh  UUD  1945  berikut  amandemennya.  Hak  atas bantuan  hukum  merupakan  salah  satu  dari  hak  asasi  yang  harus  dilindungi.  Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD  1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945  yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum  yang berdaulat ( supremacy of law ) dan adanya jaminan terhadap setiap orang  yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil ( fair trial ) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.
Bagian  dari  implementasi  asas  bahwa  hukum  berlaku  bagi  semua  orang.Adanya keterbatasan  pengertian  dan  pengetahuan  hukum  bagi  individu  yang  buta  hukum  untuk memahami  ketentuan  yang  tertulis  dalam  Undang-undang  maka  diperlukan  peran  dan fungsi  advokat  untuk  memberikan  penjelasan  dan  bantuan  hukum.Bagian  dari  upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari advokat.
Berdasarkan apa yang dikemukakan ini maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak
mampu.Menurut penulis, bahwa pengaturan yang bersifat penegasan mengenai kewajiban sosial advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum miskin merupakan  suatu  hal  yang  patut  dihargai.Hal  ini  mengingat  bahwa  dalam  suatu  negara berkembang  masih  banyak  terdapat  individu  atau  keluarga  yang  hidup  miskinbahkan  di bawah garis kemiskinan.
Bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  advokat  tersebut  tentunya  berpedoman  pada penghargaan  terhadap  nilai  kemanusiaan termasuk  didalamnya  penghargaan  terhadap  hak asasi  manusia.Mulai  dari  perihal  optimalisasi  pemberlakuan  sanksi  yang  tegas  terhadap advokat  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  memberikan  bantuan  hukum  bagi  tersangka sampai dengan perihal ketiadaan tolak ukur  yang definitif untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat dikategorikan sebagai pencari keadilan yang tidak mampu.
Perihal  mengenai  ketentuan  sanksi  terhadap  advokat  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya  terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat,  dan  Pasal  14  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2008  telah mengatur  beberapa  jenis  sanksi  administratif  mulai  dari  teguran  lisan,  teguran  tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2003  tentang  Advokat  maka  advokat  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentang dengan  kewajiban  profesi  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  22 ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003.  Oleh  karena  itu,  maka  sanksi-sanksi  sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  dan  Pasal  14 ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2008  dapat  diberlakukan  kepada  advokat yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  pemberian  bantuan  hukum  sebagai  profesi  yang dijalankannya.
Selanjutnya, pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak dapat  dilepaskan  dari  peranan  organisasi  advokat  itu  sendiri.Hal  ini  dikarenakan  alasan bahwa  organisasi  advokat  berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan.Sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat  yang  menerangkan  bahwa  pengawasan  terhadap  advokat  dilakukan  oleh Organisasi advokat. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  tentang  Advokat  yang  menerangkan  bahwa  pengawasan  tersebut  dilakukan  dengan
tujuan agar  advokat  selalu  menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi  dan  peraturan  perundang- undangan dalam melaksanakan tugasnya.
Sesuai  dengan  pengertian  dari  bantuan  hukum  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum  yang  diberikan  pemberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  penerima bantuan hukum. Defenisi yang sama juga diberikan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003  tentang  Advokat.  Maka  dengan  melihat  defenisi  yang  diberikan  kedua  undang- undang  tersebut,  bahwa  bantuan  hukum  mengandung  unsur  jasa  hukum  yang  diberikan secara cuma-cuma.

## B. Perumusan Masalah
Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:
1. Bagaimanakah  Peran  Penasehat  Hukum  dalam  Membantu  Tersangka  pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil?;
2. Bagaimanakah  konsepsi  pembaharuan  hukum  acara  pidana  tentang  peran  Penasihat Hukum  dalam  penyidikan,  sehingga  mampu  menciptakan  penyidikan  yang  bebas dari  kekerasan  dan  penyiksaan  demi  tercapainya  hakikat  penegakan  hukum  yakni proses hukum yang adil?.

## C.  Metode Penelitian

## 1.   Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi  hukum,  dan  sejarah  hukum.  Penelitian  normatif  diambil  sebagai  pendekatan utama  dalam  penelitian  ini  karena  yang  menjadi  perhatian  utama  adalah  ketentuan KUHAP, yang mengatur mengenai peran Penasihat Hukum dalam proses penyidikan.
2.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  sesuai  dengan  rumusan  masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab. Maka pendekatan yang digunakan pendekatan  konseptual,  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan sejarah. Pendekatan Konsep dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum pidana, teori-teori
kebijakan  kriminal,  kebijakan  hukum  pidana  dan  teori  pemidanaan.  Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan yang relevan dengan  penelitian  ini,  baik  berbentuk  hukum  positif  maupun  yang  masih  berbentuk rancangan.  Sementara  pendekatan  sejarah  dikakukan  dengan  meneliti  latar  belakang lahirnya KUHAP dan pengaturan mengenai peran Penasihat Hukum menurut hukum acara pidana nasional.
Setelah    bahan-bahan    hukum  terkumpul,  maka  dilakukan  analisis  terhadap pengertian-pengertian  hukum  dan  norma-norma  hukum,  dengan  cara  melihat  isi  dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah proses peradilan pidana.
Pengkajian  terhadap  isi  bahan  hukum  dengan  melakukan  interpretasi,  menilai  dan melakukan  evaluasi  terhadap  semua  kebijakan  hukum  pidana  yang  berhubungan  dengan masalah  pemidanaan,  hukum  acara  pidana,  sistem  peradilan  pidana  baik  berupa  hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep.

## D.   Peran  penasehat  hukum  dalam  membantu  tersangka  pada  penyidikan  guna terciptanya proses hukum yang berbeda
1.Peran Penasihat Hukum Dalam Membantu Tersangka pada Penyidikan.
Sebelum  melakukan  pengkajian  mengenai  peran  Penasihat  Hukum  dalam menciptakan    penyidikan  yang  bebas  dari  intimidasi,  kekerasan  dan  penyiksaan,  perlu ditinjau  terlebih  dahulu    peran  Penasihat Hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana, menurut perundang-undangan Indonesia.
Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, peran Penasihat Hukum diatur di dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  Advokat.  Di  dalam  Pasal  1  angka  13  KUHAP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat  yang  ditentukan  oleh  atau  berdasarkan  undang-undang  untuk  memberi  bantuan hukum.
Selanjutnya,  peran  Penasihat  Hukum  diatur  secara  khusus  di  dalam  Bab  VII  yang meliputi Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Di dalam Pasal 69, digariskan bahwa “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
Pasal  70  dan  Pasal  71  KUHAP  mengatur  tentang  tatacara  penggunaan    hak Penasihat Hukum, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 70:
(1)  Penasihat  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  berhak  menghubungi  dan berbicara  dengan  tersangka  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  dan  setiap  waktu  untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menya-lahgunakan haknya dalam pembicaraan  dengan  tersangka  maka  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan,  penyidik, penuntut  umum  atau  petugas  lembaga  pemasyarakatan  memberi  peringatan  kepada penasihat hukum.
(3)  Apabila  peringatan  tersebut  tidak  diindahkan,  maka  hubungan  tersebut  diawasi  oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
Pasal 71:
(1)  Penasihat  hukum,  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan,  dalam  berhubungan  dengan tersangka  diawasi  oleh  penyidik,  penuntut  umum  atau  petugas  lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
(2)  Dalam  hal  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  pejabat  tersebut  pada  ayat  (1)  dapat mendengar isi pembicaraan.
Kemudian,  Pasal  72  KUHAP  mengatur  tentang  hak  tersangka  mendapatkan turunan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  melalui  Penasihat  Hukum,  dimana  dinyatakan bahwa  “Atas  permintaan  tersangka  atau  penasihat  hukumnya  pejabat  yang  bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pernbelaannya”.
Di  dalam  Penjelasan  KUHAP,  diuraikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "untuk kepentingan  pembelaannya"  di  dalam  Pasal  72  ialah  bahwa  mereka  wajib  menyimpan  isi berita  acara  tersebut  untuk  diri  sendiri.  Yang  dimaksud  dengan  "turunan"  ialah  dapat berupa  foto  copy.  Yang  dimaksud  dengan  "pemeriksaan"  dalam  pasal  ini  ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan  ialah  semua  berkas  perkara  termasuk  surat  dakwaan.  Pemeriksaan  di  tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim.
Seterusnya,  Pasal  73  KUHAP  mengatur  tentang  hak  Penasihat  Hukum  menerima surat  dari  tersangka,  yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa  Penasihat  hukum  berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
Sementara  di  dalam  Pasal  74  KUHAP,  diatur  tentang    pengurangan  hak  akibat penyalahgunaan  hak  oleh  Penasihat  Hukum.  Ketentuan  dimaksud  selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 74:
Pengurangan  kebebasan  hubungan  antara  penasihat  hukum  dan  tersangka sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  70  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  Pasal  71  dilarang, setelah  perkara  dilimpahkan  oleh  penuntut  umum  kepada  pengadilan  negeri  untuk disidangkan,  yang  tembusan  suratnya  disampaikan  kepada  tersangka  atau  penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.
Kemudian  dari  pada  itu,  peran  Penasihat  Hukum  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang  Advokat.  Undang-Undang  yang  disahkan  pada  tanggal  5  April  2003, ditempatkan  pada  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  49  dan ditandatangani  oleh  Presiden  Megawati  tersebut,  lahir  berdasarkan  pertimbangan  antara lain  bahwa  dalam  usaha  mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  peran  dan  fungsi  Advokat  sebagai  profesi  yang  bebas, mandiri  dan  bertanggung  jawab  merupakan  hal  yang  penting,  di  samping  lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
Melalui  jasa  hukum  yang  diberikan,  Advokat  menjalankan  tugas  profesinya  demi tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan, termasuk  usaha  memberdayakan  masyarakat  dalam  menyadari  hak-hak  fundamental mereka di depan hukum.
Advokat  sebagai  salah  satu  unsur  sistem  peradilan  merupakan  salah  satu  pilar dalam  menegakkan  supremasi  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Selain  dalam  proses peradilan,  peran  Advokat  juga  terlihat  di jalur  profesi  di  luar  pengadilan.  Kebutuhan  jasa hukum  Advokat  di  luar  proses  peradilan  pada  saat  sekarang  semakin  meningkat,  sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan  yang  semakin  terbuka  dalam  pergaulan  antarbangsa.  Melalui  pemberian  jasa konsultasi,  negosiasi  maupun  dalam  pembuatan  kontrak-kontrak  dagang,  profesi Advokat ikut  memberi  sumbangan  berarti  bagi  pemberdayaan  masyarakat  serta  pembaharuan hukum  nasional  khususnya  di  bidang  ekonomi  dan  perdagangan,  termasuk  dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Kendati  keberadaan  dan  fungsi  Advokat  sudah  berkembang  sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya  Undang-Undang  ini  masih  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan peninggalan  zaman  kolonial,  seperti  ditemukan  dalam Reglement  op  de  Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb.1848 : 57), Pasal
185  sampai  Pasal  192  dengan  segala  perubahan  dan  penambahannya  kemudian, Bepalingen  betreffende  het  kostuum  der  Rechterlijke  Ambtenaren  dat  der  Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922: 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522).
Untuk  menggantikan  peraturan  perundang-undangan  yang  diskriminatif  dan  yang sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  sistem  ketatanegaraan  yang  berlaku,  serta  sekaligus  untuk memberi  landasan  yang  kokoh  pelaksanaan  tugas  pengabdian  Advokat  dalam  kehidupan masyarakat,  maka  dibentuk  Undang-Undang  ini  sebagaimana  diamanatkan  pula  dalam Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 1999.
Beberapa  terminologi  atau  istilah  yang  patut  difahami  dalam  Undang-Undang Advokat, adalah pengertian tentang Advokat,  jasa hukum dan bantuan hukum. Di dalam Pasal  1  angka  1,  dijelaskan  bahwa  “Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  ini”.  Tentang  jasa  hukum,  diuraikan  dalam  Pasal  1  angka  2, bahwa  “Jasa  Hukum  adalah  jasa  yang  diberikan  Advokat  berupa  memberikan  konsultasi hukum,  bantuan  hukum , menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan melakukan  tindakan  hukum lain  untuk  kepentingan  hukum  klien”.  Sedangkan  pengertian mengenai  bantuan  hukum,  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  9  bahwa  “Bantuan  Hukum adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Advokat  secara  cuma-cuma  kepada  Klien  yang tidak mampu”.
Di  samping  itu,  terdapat  beberapa  ketentuan  penting  di  dalam  Undang-Undang Advokat,  antara  lain  persyaratan  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Advokat,  peran  Advokat, dan hak serta kewajiban seorang Advokat atau Penasihat Hukum.
Tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Advokat, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa  untuk dapat diangkat menjadi Advokat,  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah  sarjana  yang  berlatar  belakang  pendidikan  tinggi  hukum  (lulusan fakultas  hukum,  fakultas  syariah,  perguruan  tinggi  hukum  militer,  dan perguruan tinggi ilmu kepolisian)
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  terus  menerus  pada  kantor Advokat;
h. tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Mengenai  peran  Advokat,  digariskan  dalam  Bagian  Ketiga  tentang  status,  yang meliputi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5, yang pada pokoknya menggariskan bahwa Advokat berstatus  sebagai  penegak  hukum , bebas  dan  mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan peraturan  perundang-undangan.  Wilayah  kerja  Advokat  meliputi  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia.
Di  dalam  penjelasan  Undang-Undang  advokat,  diuraikan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “Advokat  berstatus  sebagai  penegak  hukum”  adalah  Advokat  sebagai  salah  satu perangkat  dalam  proses  peradilan  yang  mempunyai  peran  setara  dengan  penegak  hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Selanjutnya  tentang  hak  dan  kewajiban  Advokat,  diatur  di  dalam  Bab  IV  yang meliputi Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Advokat. Dari ketentuan pasal- pasal dimaksud, yang menjadi hak Advokat adalah sebagai berikut:
1.  Bebas  mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  dalam  membela  perkara  yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
2.  Tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan  Klien  dalam  sidang pengadilan;
3. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  tersebut  yang  diperlukan  untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.  Atas  kerahasiaan  hubungannya  dengan  Klien,  termasuk  perlin-dungan  atas berkas  dan  dokumennya  terhadap  penyitaan  atau  pemeriksaan  dan  perlindungan  terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat;
5. Tidak   diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
Sedangkan  kewajiban  Advokat  menurut  ketentuan  Undang-Undang  Advokat, meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.  Dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dilarang  membedakan  perlakuan terhadap  Klien  berdasarkan  jenis  kelamin,  agama,  politik,  keturunan,  ras,  atau latar belakang sosial dan budaya;
2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
3.  Dilarang  memegang  jabatan  lain  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  tugas dan martabat profesinya;
4. Tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut, selama menjadi pejabat negara.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia di atas, disimpulkan bahwa Penasihat Hukum atau sering disebut Advokat,  Pengacara atau Kuasa Hukum, merupakan penegak  yang bebas dan mandiri,  dan keberadaannya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.    Penasihat  Hukum  adalah  salah  satu  perangkat  dalam  proses peradilan  yang  mempunyai  peran  setara  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Dengan  demikian,  Penasihat  Hukum  memiliki  peran  yang  penting  dan  strategis dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  yang  menjalankan  fungsi check  and  balances terhadap  fungsi  penegak  hukum  lainnya,  sejak  dari  tahapan  penyidikan  sampai  dengan pelaksanaan putusan pidana.
Di  pundak  Penasihat  Hukumlah,  diletakkan  tanggungjawab  yang  demikian  mulia untuk  memastikan  bahwa  seluruh  penanganan  perkara  pidana,  telah  dilaksanakan  sesuai kaidah  proses  hukum  yang  adil (due  process  of  law) ,  dimana  di  dalamnya  hak-hak tersangka,  terdakwa  dan  terpidana,  dilindungi,  dihormati  dan  dipenuhi,    dan  dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari hak asasi manusia.
Terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak  tersangka,  telah  dikemukakan  sebelumnya bahwa  KUHAP  mengatur  secara  khusus  hak-hak  seorang  tersangka,  yang  harus  dipenuhi dan dihormati oleh penyidik, selama yang bersangkutan menjalani tahapan penyidikan.
Hak-hak tersangka tersebut, termaktub di dalam  Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP,  yang  pada  pokoknya  mengatur  mengenai  19  (sembilan  belas)  hak  tersangka, yang  dijamin  oleh  KUHAP  untuk  dilaksanakan  secara  penuh  tanpa  dapat  dikurangi sedikitpun.
Hak-hak dimaksud meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan  selanjutnya  segera  diajukan  kepada  Penuntut  Umum,  dimajukan  ke  pengadilan,  dan segera  diadili  oleh  pengadilan,  hak  untuk  diberitahukan  dengan  tentang  apa  yang disangkakan  dan  didakwakan    kepadanya  pada  waktu  pemeriksaan  dimulai,  hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,  hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa,  hak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat    hukum    selama    dalam    waktu    dan    pada    setiap    tingkat  pemeriksaan,    hak untuk  mendapat    dan  memilih  sendiri  penasihat  hukum,  hak  untuk  mendapat  penasihat hukum    secara  cuma-cuma,  bagi  tersangka  atau terdakwa  yang  diancam  pidana  mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri,  hak  menghubungi penasihat  hukumnya,    hak    menghubungi    dan  menerima  kunjungan  dokter  pribadinya untuk  kepentingan  kesehatan,  bagi  yang  ditahan,    hak  diberitahukan  tentang  penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan  bagi  penangguhannya,  apabila  ia  ditahan,  hak  menghubungi  dan  menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum,  hak secara langsung  atau  dengan  perantaraan  penasihat  hukumnya  menghubungi  dan  menerima kunjungan  sanak  keluarganya  dalam  hal  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  perkara tersangka  atau  terdakwa  untuk  kepentingan  pekerjaan  atau  untuk  kepentingan kekeluargaan,  hak  mengirim  dan  menerima  surat  kepada  atau  dari  penasihat  hukumnya, menerima  surat  dari  sanak  keluarganya  setiap  kali  yang  diperlukan  olehnya,    hak  untuk menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dari  rohaniawan    hak  untuk  diadili  di  sidang pengadilan  yang  terbuka  untuk  umum,     hak  untuk  mengusahakan  dan mengajukan  saksi atau  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  guna  memberikan  keterangan  yang menguntungkan  bagi  dirinya,  berhak  untuk  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian,  hak
untuk  minta  banding  terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  kecuali  terhadap putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  menyangkut  masalah  kurang tepatnya  penerapan  hukum  dan  putusan pengadilan  dalam acara  cepat,  dan  hak  menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
Perumusan mengenai hak-hak tersangka di dalam KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, secara jelas dapat dipandang sebagai perwujudan yang nyata dari tujuan penegakan hukum,  yang  ingin  dicapai  oleh  Indonesia  sebagai  negara  hukum (rechstaat), yakni terpenuhinya  asas  keadilan  dan  kebenaran,  dimana  di  dalam  memperoleh  keadilan  dan kebenaran tersebut hak-hak pelanggar hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi.
Dengan  demikian,  dapat  dirasakan  betapa  penting  dan  strategisnya  kehadiran  dan eksistensi  KUHAP  dalam  penegakan  hukum.  Terkait  dengan  hal  itu,  Komisi  Hukum Nasional  Republik  Indonesia  (KHN  RI),  mengung-kapkan  bahwa  sejak  awal keberadaannya,  hukum  pidana  dan  hukum  acara  pidana,  diperuntukakan  melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam hal ini J.E. Sahetapy, meminjam konsep Jerome H. Skolnick mengatakan bahwa “ criminal procedure is intended to control authorities, not criminals”.
Pendapat  senada  disampaikan  oleh  Mardjono  Reksodiputro,  yang  mengatakan bahwa:
Fungsi  dari  Undang-Undang  Acara  Pidana  adalah  untuk  membatasi  kekuasaan negara  dalam  bertindak  terhadap  warga  masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  peradilan pidana.  Namun  di  sisi  lain,  hukum  acara  pidana  juga  memberikan  kewenangan- kewenangan  tertentu  kepada  negara  melalui  penegak  hukum  untuk  melakukan  tindakan- tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya.
Terhadap  kewenangan  penegak  hukum  yang  dapat  menimbulkan  pelanggaran  hak asasi manusia tersebut, Loebby Loqman seperti dikuti KHN RI, berpendapat bahwa hukum acara  pidana  seharusnya  mampu  menjaga  batas  antara  kewenangan  upaya  paksa  aparat penegak  hukum  (penangkapan,  pena-hanan,  penyitaan,  penggeledahan)  dengan perlindungan  hak  tersangka,  sehingga  dapat  mencerminkan  hukum  acara  pidana  dalam lingkup suatu negara hukum. Oleh karenanya dalam hukum acara pidana, harus ada suatu batasan  yang  tegas,  terutama  berkaitan  dengan  pembatasan  hak  asasi  tersangka,  sebab dilakukannya  upaya  paksa,  maka  dengan  sendirinya  telah  terjadi  pelanggaran  hak  asasi
seseorang. Penggunaan upaya paksa di lain pihak tidak lain dilakukan untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. 5
Apabila  dalam  tataran  normatif,  KUHAP  sudah  merumuskan  perlindungan terhadap  hak  tersangka,  namun  pada  praktik  atau  pada  tataran  implementatif,  perumusan KUHAP tentang perlindungan hak tersebut, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif.
Mencermati seluruh hak tersangka sebagaimana diatur di dalam ,  Pasal 50 sampai dengan  Pasal  68  KUHAP,    terdapat  1  (satu)  hak  yang  bersifat  prinsipil  dan  dapat mempengaruhi  pemenuhan  hak-hak  lainnya.  Hak  tersangka  dimaksud  adalah  hak  untuk memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  atau  hakim,  sebagaimana  diatur  di dalam Pasal 52 KUHAP.
Disebut  sebagai  hak  yang  bersifat  prinsipil,  karena  ketentuan  Pasal  52  KUHAP tersebut  sangat  rawan  untuk  diabaikan  dan  atau  disalah-gunakan,  sedemikian  sehinga penyidikan  diwarnai  dengan  intimidasi,  kekerasan  dan  atau  penyiksaan  oleh  oknum penyidik.
Terkait  dengan  hal  itu,  Komisi  Hukum  Nasional  Republik  Indonesia  (KHN  RI), menjelaskan bahwa:
Meskipun KUHAP memberikan perlindungan pada hak tersangka/terdakwa/terpidana  tetapi  terdapat  ketentuan  pasal  KUHAP  yang  memberikan kewenangan  yang  besar  kepada  Kepolisian  dam  Kejaksaan  dalam  proses  hukum  pidana yang  berpotensi  menimbulkan  arogansi  kekuasaan (the  arrogance  of  power) yang  selalu berbarengan  dengan  penyalah-gunaan  kekuasaan (abuse  of  power) .  Tentang  arogansi kekuasaan dan penyalah-gunaan kekuasaan, KHN RI menjelaskan lebih lanjut bahwa dapat dipastikan  titik  rawan  penyimpangan  terletak  dalam  penyidikan  dan  penuntutan  yang saling  berkaitan  dan  merupakan  sub-sistem  peradilan.  Penyidikan  yang  dilakukan dengan kekerasan (violence) atau  penyiksaan (torture) oleh  penyidik  terhadap  tersangka, merupakan suatu kegagalan dari sub-seistem lainnya dan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Pasal  52  KUHAP  menggariskan  bahwa  “Dalam  pemeriksaan  tersangka  atau terdakwa  berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  atau  hakim”. Adapun yang dimaksud dengan “berhak memberikan keterangan secara bebas”, dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP, bahwa “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak
5 Ibid., hal. 3.
menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.
Berdasarkan  perumusan  Pasal  52  KUHAP  di  atas,    disimpulkan  bahwa    KUHAP telah secara tegas mengamanatkan agar proses pidana terhadap seorang tersangka, haruslah benar-benar bersih dari tindakan  intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.
Untuk  menjamin  pelaksanaan  penyidikan  yang  bebas  dari  tindakan  intimidasi, kekerasan  dan  penyiksaan,  KUHAP  mengatur  antara  lain  mengenai  peran  dan  peran Penasehat  Hukum.    Peran  penting  yang  diemban  oleh  Penasihat  Hukum,  secara  eksplisit dirumuskan dalam Pasal 54 KUHAP dan Asas-asas KUHAP. Di dalam Pasal 54 KUHAP, ditegaskan  bahwa  “Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak mendapat  bantuan  hukum  dari  seseorang  atau  lebih  penasihat  hukum    selama    dalam waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan”.
Selanjutnya,  di  dalam  10  (sepuluh)  asas  yang  melandasi  lahirnya  dan  menjiwai perumusan  pasal-pasal  di  dalam  KUHAP  tersebut,  2  (dua)  diantaranya  merumuskan tentang Penasihat Hukum. Kedua asas dimaksud adalah  asas ke-enam dan ke-tujuh, yang mengamanatkan  bahwa  “Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  wajib  diberi  kesempatan memperoleh  bantuan  hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk  melaksanakan kepentingan  pembelaan  dirinya”,  dan  “Kepada  seorang  tersangka  sejak  saat  dilakukan penangkapan  dan  atau  penahanan  selain  wajib  diberitahu  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa yang  didakwakan  kepadanya,  juga  wajib  diberitahu  haknya  itu  termasuk  hak  untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum”.
Beranjak  dari  perumusan  Pasal  54  dan  asas-asas  KUHAP    di  atas,  disimpulkan bahwa  KUHAP  menganut  prinsip  dasar  yang  jelas  dan  tegas,  bahwa  tersangka  berhak menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum, sejak saat dilakukan penangkapan.
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  pada  saat  dilakukan penangkapan, seorang yang disangka melakukan suatu kejahatan,  wajib diberi kesempatan untuk menghubungi dan minta bantuan Penasihat Hukum untuk mendampinginya. Apabila tersangka  menyatakan  bahwa  ia  akan  didampingi  Penasihat  Hukum,  dalam  batas  waktu tertentu penyidik harus menunggu kehadiran Penasihat Hukum dimaksud.
Asas  ini  merupakan  asas  yang  sangat  penting,  bagi  terpenuhinya  hak  tersangka untuk  terhindar  dari  tindakan  intimidasi,  kekerasan  dan  penyiksaan.    Masa  antara penangkapan  sampai  dengan  tibanya  tersangka  di  kantor  Kepolisian,  dan  dimulainya
proses pemeriksaan, merupakan masa-masa paling “gelap”, dimana pada saat itu yang ada hanyalah tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.
Oleh karenanya, masa penangkapan  menjadi masa-masa yang paling rawan akan terjadinya  tindakan  intimidasi,  kekerasan  dan  penyiksaan  oleh  oknum  penyidik,  untuk mendapatkan  pengakuan  tersangka.  Sejumlah  kasus  penganiayaan  dan  penyiksaan terhadap orang  yang disangka melakukan kejahatan,  antara lain kejahatan pencurian dan pencurian  dengan  kekerasan  yang  selama  ini  kerap  muncul  di  media,  pada  umumnya terjadi pada masa penangkapan sampai dengan tibanya tersangka itu ke kantor Polisi.
Dengan  pengaturan  Pasal  54  dan  asas  KUHAP,  yang  mewajibkan  pemberian kesempatan  kepada  tersangka  untuk  menghubungi  dan  minta  bantuan  penasihat  hukum untuk  mendampinginya,  seyogyanya    saat  setelah  penangkapan  dan atau  hendak  di  bawa ke  kantor  Polisi,  seyogyanya  tersangka  telah  didampingi  oleh  Penasihat  Hukum, sedemikian sehingga   masa-masa penangkapan, menjadi terang benderang atau transparan, yang dapat menutup atau setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya kekerasan dan penyiksaan, terhadap seorang tersangka oleh penyidik.
Pertanyaan  mendasarnya  adalah,    manakala  KUHAP  sudah  mengatur  sedemikian rupa tentang perlunya kehadiran Penasehat Hukum sejak penangkapan, untuk menciptakan proses hukum yang adil ( due process of law) dalam penyidikan, mengapa sampai hari ini ketentuan tersebut tidak berlaku, sehingga  masih kerap terjadi kekerasan dan penyiksaan oleh oknum penyidik terhadap seorang tersangka?.
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  pendapat  Mardjono  Reksodiputro  dapat dijadikan  alat  analisis.  Ahli  hukum  pidana  itu  mengatakan  bahwa  di  dalam  hukum  ada adagium  yang  mengatakan  bahwa  dimana  ada  hak,  maka  selalu  harus  ada  kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar ( ubi jus ibi remedium) . Kelanjutan logis  dari  asas  ini  adalah  penafsiran  bahwa,  hanya  apabila  ada  proses  hukum  untuk menuntutnya, dapat dikatakan adanya hak bersangkutan ( ubi remedium ibi jus) .
Berangkat  dari  pendapat  Mardjono  Reksodiputro  di  atas,  dilakukan  penelitian apakah  ada  ketentuan  di  dalam  KUHAP  yang  mengatur  tentang  proses  hukum  yang disediakan  bagi  tersangka  untuk  menuntut  haknya  didampingi  Penasehat  Hukum,  saat dilakukan penangkapan atau pada saat tersangka hendak di bawa oleh penyidik.
Setelah  mencermati  pasal-pasal  di  dalam  KUHAP,  ternyata  tidak  ditemukan ketentuan  yang  dimaksud.  Artinya,  KUHAP  memang  mewajibkan  penyidik  untuk memberikan  kesempatan  kepada  tersangka,    menghubungi  dan  minta  bantuan  penasihat
hukum untuk mendampinginya sejak saat ia ditangkap,  namun KUHAP sama sekali tidak mengatur  tentang  akibat  hukum  bagi  penyidik  dan  penyidikan  perkara  bersangkutan, apabila penyidik tidak menunaikan kewajibannya itu.
Ketiadaan konsekuensi hukum atas tidak diberikannya hak tersangka tersebut, tentu saja  akan  menyebabkan  tidak  adanya  jaminan  bahwa  hak-hak  tersangka  terutama  hak untuk  mendapatkan  pendampingan  saat  penangkapan,    akan  benar-benar  dipenuhi  secara nyata.
Ketiadaan  jaminan  hukum  terhadap  ditunaikannya  kewajiban  penyidik  untuk memberikan  kesempatan  kepada  tersangka,    menghubungi  dan  minta  bantuan  penasihat hukum  untuk  mendampinginya,  maka  menjadi  suatu  hal  yang  biasa  dalam  praktik penangan perkara selama ini, dimana orang yang disangka melakukan tindak pidana, tidak didampingi siapapun saat  ditangkap atau di “gelandang” ke kantor Polisi.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  disimpulkan  bahwa  dalam  perspektif  perundang- undangan  Indonesia,  peran  Penasihat  Hukum  dalam  penyidikan  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Advokat  dan  KUHAP.  Di  dalam  Undang-Undang  Advokat  ditegaskan  bahwa Penasihat Hukum merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, dan keberadaannya dijamin  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.Penasihat  Hukum  adalah  salah satu  perangkat  dalam  proses  peradilan  yang  mempunyai  peran  setara  dengan  penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terkait dengan penyidikan yang bebas  dari  intimidasi,  kekerasan  dan  penyiksaan,    KUHAP  telah  menempatkan  Penegak Hukum  pada  posisi  yang  strategis.  KUHAP  secara  tegas  telah  mengamanatkan  bahwa penyidik  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  tersangka,    menghubungi  dan  minta bantuan  penasihat  hukum  untuk  mendampinginya,  sejak  saat  orang  yang  diduga melakukan  kejahatan  itu  ditangkap.  Dengan  kehadiran  Penasihat  Hukum  saat  setelah penangkapan  atau  sebelum  tersangka  dibawa  ke  kantor  Polisi,  penyidik    menjadi “terhalang”  untuk  melakukan  intimidasi,  kekerasan  dan  penyiksaan  terhadap  tersangka. Namun  demikian,  ketentuan  KUHAP  tersebut  dalam  praktiknya  hampir  tidak  pernah dilaksanakan.  Hal  itu  terjadi  karena  adanya  fenomena  hukum  berupa  kekosongan  norma (vacuum of norm) di dalam KUHAP,  yang mengatur mengenai sanksi atau akibat hukum bagi  penyidik  dan  penyidikan  perkara  bersangkutan,  yang  mengabaikan  kewajiban memberikan  kesempatan  kepada  tersangka,    menghubungi  dan  minta  bantuan  penasihat hukum  untuk  mendampinginya.      Ketiadaan  pengaturan  tentang  hal  tersebut  sangat berpotensi  menimbulkan  penyalah-gunaan  kekuasaan  oleh  penyidik,  dengan  melakukan
intimidasi, kekerasan dan penyiksaan demi memperoleh keterangan “yang diinginkan” dari seorang  tersangka.      Tindakan  penyidik  yang  demikian  pada  gilirannya  akan  sangat menciderai hakekat atau tujuan mendasar dari penegakan hukum yakni terciptanya proses hukum yang adil (due process of law).
2. Konsepsi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Tentang Peran Penasihat Hukum Dalam Penyidikan,  Sehingga  Mampu  Menciptakan  Penyidikan  Yang  Bebas  Dari  Kekerasan Dan Penyiksaan Demi Tercapainya Hakikat Penegakan Hukum Yakni Proses Hukum Yang Adil.
Pada  bagian  terdahulu,  telah  diuraikan  bagaimana  hubungan  antara  hak  untuk didamping penasehat hukum, dengan keksongan norma di dalam KUHAP  yang mengatur tentang akibat hukum dari tidak didampinginya seorang tersangka pada saat penangkapan. Dampak dari pengabaian terhadap norma kewajiban kehadiran Penasihat Hukum pada saat penangkapan tersebut,  jelas sangat luas  yakni tidak tercapainya proses hukum  yang adil, sebagai kriteria utama keberhasilan pencapaian hakikat penegakan hukum.
Dengan  demikian,  dalam  perumusan  mengenai  kewajiban  kehadiran  Penasihat Hukum  untuk  mendampingi  tersangka  sejak  penangkapan,  telah  terjadi  ketidak seimbangan antara perumusan  kewajiban penyidik dengan hak tersangka untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut.
Kesimbangan  perumusan  antara  kewajiban  penyidik  dan  hak  tersangka, sesungguhnya sudah terjadi dalam KUHAP, antara lain dalam perumusan ketentuan  yang mengatur  tentang  kewajiban  yang  harus  dilakukan  penyidik  pada  saat  melakukan penangkapan dan penahanan.
Dalam  hal  penahanan,  KUHAP  secara  tegas  dan  jelas  menggariskan  kewajiban penyidik  saat  penangkapan,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  18,  yang  selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 18:
(1)  Pelaksanaan  tugas  penangkapan  dilakukan  oleh  petugas  kepolisian  negara  Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah  penangkapan  yang  mencantumkan  identitas  tersangka  dan  menyebutkan
alasan  penangkapan  serta  uraian  singkat perkara  kejahatan  yang  dipersangkakan  serta tempat ia diperiksa.
(2)  Dalam  hal  tertangkap  tangan  penangkapan  dulakukan  tanpa  surat  perintah,  dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.
(3)  Tembusan  surat  perintah  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
Demikian  pula  halnya  dengan  penahanan,  KUHAP  menyatakan  kewajiban  penyidik  di dalam Pasal 21 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 21:
(1)  Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  yang  cukup, dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau terdakwa  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  dan  atau mengulangi tindak pidana.
(2)  Penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum terhadap  tersangka  atau  terdakwa  dengan  memberikan  surat  perintah  penahanan  atau penetapan  hakim  yang  mencantumkan  identitas  tersangka  atau  terdakwa  dan menyebutkan  alasan  penahanan  serta  uraian  singkat  perkara  kejahatan  yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
(3)  Tembusan  surat  perintah  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  atau  penetapan  hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
(4) Penahanan  tersebut  hanya  dapat  dikenakan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a.  tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
b.   tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  282  ayat  (3),  Pasal  296,  Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a,  Pasal  453,  Pasal  454,  Pasal  455,  Pasal  459,  Pasal  480  dan  Pasal  506  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  Pasal  25  dan  Pasal  26  Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun  1931  Nomor  471),  Pasal  1,  Pasal  2  dan  Pasal  4  Undang-undang  Tindak Pidana  Imigrasi  (Undang-undang  Nomor  8  Drt.  Tahun  1955,  Lembaran  Negara
Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal  48  Undangundang  Nomor  9  Tahun  1976  tentang  Narkotika  (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086).
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  18  dan  Pasal  21  KUHAP  di  atas,  dapat  dilihat dengan  jelas  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  kewajiban  penyidik  pada  saat  melakukan penangkapan dan penahanan. Kewajiban dimaksud antara lain memperlihatkan surat tugas serta  memberikan  kepada  tersangka  surat  perintah  penangkapan  yang  mencantumkan identitas  tersangka  dan  menyebutkan  alasan  penangkapan  serta  uraian  singkat  perkara kejahatan  yang  dipersangkakan  serta  tempat  ia  diperiksa.  Pada  saat  penahanan,  penyidik berkewajiban  menyerahkan  surat  perintah  penahanan  atau  penetapan  hakim  yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian  singkat  perkara  kejahatan  yang  dipersangkakan  atau  didakwakan  serta  tempat  ia ditahan. Disamping itu, penyidik berkewajiban pula menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan atau penahanan kepada keluarganya.
Terhadap  kewajiban  penyidik  yang  dinyatakan  secara  jelas  dan  tegas  di  dalam kedua  Pasal  di  atas,  diimbangi  dengan  hak  tersangka  untuk  menguji  apakah  kewajiban yang menjadi amanat KUHAP tersebut telah benar-benar dipenuhi oleh penyidik, sehingga upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan tersebut menjadi absah secara hukum.
Hak  untuk  menguji  keabsahan  penangkapan  dan  penahanan  tersebut,  diatur  di dalam  Bab  X  Bagian  Kesatu  tentang  Pra  Peradilan,  yang  mencakup  Pasal  77  sampai dengan  Pasal  83  KUHAP.  Di  dalam  Pasal  77  sampai  dengan  Pasal  79  KUHAP  diatur mengenai  pemeriksaan  keabsahan  penangkapan  dan  penahanan,  yang  selengkapnya digariskan bahwa:
Pasal 77:
Pengadilan  negeri  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a.  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan;
b.  ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya  dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Pasal 78:
(1)   Yang  melaksanakan  wewenang  pengadilan  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
(2)   Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Pasal 79:
Permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  atau penahanan  diajukan  oleh  tersangka,  keluarga  atau  kuasanya  kepada  ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
Merujuk  pada  ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  tentang  kewajiban  penyidik dalam penangkapan dan penahanan, dan hak seorang tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan  dan  penahanan  terhadap  dirinya  melalui  mekanisme  Pra  Peradilan,  kiranya dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  diadopsi  dalam  merumuskan  ketentuan  yang  sama terhadap  kewajiban  penyidik  memberikan  kesempatan  kepada  tersangka,    menghubungi dan  minta  bantuan  penasihat  hukum  untuk  mendampinginya,  sejak  terhadap  si  tersangka itu dilakukan penangkapan.
Agar  proses  penyidikan  bebas  dari  intimidasi,  kekerasan  dan  penyiksaan,  demi tegaknya  proses  hukum  yang  adil,  sebagai  tonggak  sebuah  negara  yang  berdasarkan hukum,  penelitian  ini  merekomendasikan  untuk  melakukan  perubahan  mendasar  dalam perumusan ketentuan KUHAP terutama tentang peran dan peran Penasihat Hukum  dalam pemenuhan hak-hak pelanggar hukum.
Sehubungan dengan perubahan perumusan ketentuan KUHAP mengenai peran dan peran  Penasihat  Hukum  tersebut,  penelitian  ini  merekomendasikan  3  (tiga)  hal  sebagai berikut:
1.)  Penempatan kewajiban memberikan kesempatan kepada tersangka, menghubungi  dan  minta  bantuan  penasihat  hukum,  untuk  mendampinginya sejak ditangkap, pada pasal khusus. Atau Pemindahan ketentuan dimaksud dari asas-asas KUHAP, ke dalam pasal tersendiri;
2.)  Apabila  tersangka  menghendaki  didampingi  Penasehat  Hukum,  maka kehadiran Penasihat Hukum menjadi syarat sah penangkapan;
3.)  Memperluas  ketentuan  yang  mengatur  tentang  Pra  Peradilan,  dengan mencantumkan  kehadiran  Penasihat  Hukum  pada  saat  penangkapan  sebagai salah satu aspek yang dapat diuji keabsahannya melalui sidang Pra Peradilan.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran  Penasihat  Hukum,    diatur  di  dalam  Undang-Undang  Advokat  dan  KUHAP.  Di dalam  Undang-Undang  Advokat  ditegaskan  bahwa  Penasihat  Hukum  adalah  penegak hukum  yang  mempunyai  peran  setara  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Terkait  dengan  penyidikan  yang  bebas  dari intimidasi,  kekeras-an  dan  penyiksaan,    KUHAP  mengamanatkan  bahwa  penyidik wajib  memberikan  kesempatan  kepada  tersangka,    menghubungi  dan  minta  bantuan penasihat  hukum  untuk  mendampinginyasejak  penangkapan.  Namun  ketentuan KUHAP tersebut, dalam praktiknya hampir tidak pernah dilaksanakan. Hal itu terjadi karena  adanya  kekosongan  norma  di  dalam  KUHAP,  yang  mengatur  tentang  akibat hukum  bagi  penyidik  dan  penyidikan  perkara  bersangkutan,  yang  mengabaikan kewajiban  dimaksud.  Ketiadaan  hal  itu  berpotensi  menimbulkan  penyalah-gunaan kekuasaan oleh penyidik, dengan melakukan  kekerasan demi memperoleh keterangan “yang  diinginkan”  dari  seorang  tersangka.  Tindakan  penyidik  yang  demikian,  akan menciderai hakekat penegakan hukum yakni terciptanya proses hukum yang adil (due process of law).
2. konsepsi  pembaharuan  hukum  acara  pidana  tentang  peran  Penasihat  Hukum  dalam penyidikan, sehingga mampu menciptakan penyidikan  yang bebas dari kekerasan dan penyiksaan demi tercapainya hakikat penegakan hukum yakni proses hukum yang adil, yakni  terciptanya due  process  of  law, yang  ditandai  dengan  proses  penyidikan  bebas dari  intimidasi,  kekerasan  dan  penyiksaan,      direkomendasikan    untuk  melakukan perubahan mendasar dalam perumusan ketentuan KUHAP terutama tentang peran dan peran Penasihat Hukum  dalam pemenuhan hak-hak pelanggar hukum.

## F.  Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat  direkomendasikan  beberapa  saran sebagai berikut:
1. Agar  kekosongan  norma (vacuum  of  norm) di  dalam  perundang-undangan  pidana Indonesia  dapat  diatasi,  maka  harus  dilakukan  perubahan  perumusan  ketentuan KUHAP mengenai peran Penasihat Hukum. Untuk itu direkomendasikan   3 (tiga) hal sebagai berikut:
a. Penempatan kewajiban memberikan kesempatan kepada tersangka,  menghubungi dan  minta  bantuan  penasihat  hukum,  untuk  mendampinginya  sejak  ditangkap, pada pasal khusus. Atau Pemindahan ketentuan dimaksud dari asas-asas KUHAP, ke dalam pasal tersendiri;
b. Apabila  tersangka  menghendaki  didampingi  Penasehat  Hukum,  maka  kehadiran Penasihat Hukum menjadi syarat sah penangkapan;
c. Memperluas  ketentuan  yang  mengatur  tentang  Pra  Peradilan,  dengan mencantumkan kehadiran Penasihat Hukum pada saat penangkapan sebagai salah satu aspek yang dapat diuji keabsahannya melalui sidang Pra Peradilan.
2. Agar penerapan konsepsi proses penyidikan yang bebas dari intimidasi, kekerasan dan penyiksaan,  benar-benar  dapat  diwujudkan,    maka  kepada  pihak  yang  berkompeten terhadap  program  legislasi  nasional,  direkomendasikan  untuk  segera  melakukan pembaharuan KUHAP, sebagai payung hukum acara pidana nasional.

## G. Daftar Pustaka
Adnan  Buyung  Nasution, Bantuan  Hukum,  Akses  Masyarakat  Marginal  Terhadap Keadilan  (Tinjauan,  Sejarah,  Konsep,  Kebijakan,  Penerapan  dan  Perbandingan di Berbagai Negara) , Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007
Yudha Pandu, Klien & Advokat Dalam Praktek , PT. Abadi, Jakarta, 2004 Telly Sumbu, Merry E. kalalo, Engelien R. Palandeng dan Johny Lumolos,. Kamus Umum Politik dan Hukum , Jala Permata Aksala, Jakarta, 2010.
Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum , Sinar Garfika, Jakarta, 2012.