Starategi Pengembangan Mutu dan Akreditasi Di Madrasah Dalam Menghadapi Revolusi 5.0
Khoirul Amri 1* , Safiyah Riyantini 2 , Salfen Hasri 3 , Sohiron 4

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk manganalisis Starategi pengembangan mutu dan akreditasi di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0. Adapun  metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Dalam  istilah penelitian  ini  disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitan,  majalah  dan  literatur  lainnya  yang  sesuai  dengan  pembahasan  yang  dikaji    dalam    penelitian    ini.    Dalam pengumpulan  data  kajian study literature, penulis melakukan; Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan  yang  diteliti.  Kedua,  setelah  data  diperoleh,  maka  penulis  menganalisis  data-data  tersebut  sesuai  dengan pemahaman  penulis  dalam  melakukan  kajian  ini.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  bahwa,  mutu  dan akreditasi  di  Madrasah Dalam  menghadapi  revolusi  5.0,  dilakukan  dengan  berbaigai  setrategi  yaiut:  Peningkatan kemampuan mengajar guru, Optimalisasi penggunaan media dan sarana pendidikan, Pelaksanaan super visi secara rutin, Menjalin kerja sama dengan masyarakat, dan Penerapan disiplin yang ketat.
Kata kunci: starategi, mutu, akreditasi madrasah,  revolusi 5.0
History: Received   : 27 Juni 2022 Revised     : 15 Oktober 2022 Accepted  : 16 November 2022 Published  : 05 Desember 2022
1234 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau *Koresponden Penulis : Khoirulamri76@gmail.com
Publisher: LPM  IAIN  Syaikh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

## Pendahuluan
Perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat  telah  membawa  perubahan  pada  pola  pikir manusia, termasuk di dalamnya perubahan paradigma dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sesuai dengan arahan Dirjen Dikdasmen, paradigma penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan,  adalah:  (1)  kegiatan  pembelajaran  akan  bergeser  dari  schooling  ke  learning,  dari teaching ke learning; (2) dari pupil atau student ke learner; (3) dari proses learning bisa terjadi di Madrasah,  rumah  maupun  kantor  untuk  membentuk  the  learningsociety  (Dirjren Dikdasmen, 2010)
Akreditasi  merupakan bagian  dari Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal  Pendidikan  Dasar dan  Menengah  seperti  yang  tercantum  dalam  Permendikbud  Nomor  28  Tahun  2016  tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dari kacamata pemerintah, sekolah dinyatakan layak dan bermutu apabila memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP)  yang  meliputi  Standar  Isi,  Standar  Proses,  Standar  Kompetensi  Lulusan,  Standar Pengelolaan,  Standar  Pendidik  dan  Kependidikan,  Standar  Sarana  Prasarana,  Standar Pembiayaan,  dan  Standar  Penilaian.  Untuk  mempersiapkan  visitasi  akreditasi  S/M  perlu memahami tentang prosedur akreditasi, pemeringkatan hasil akreditasi, sekaligus menentukan langkah strategis untuk mencapai sukses akreditasi (Safitri & Prasetyo, 2022)
Saat  ini  dunia  telah  memasuki  era  revolusi  industri  generasi  5.0  yang  ditandai  dengan meningkatnya  konektivitas  dan  interaksi  serta  perkembangan  sistem  digital,  kecerdasan artifisial dan virtual. Dengan semakin konvergennya batas antara  manusia, mesin dan sumber daya  lainnya,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tentu  berimbas  pula  pada  berbagai  sektor kehidupan (Yulianingsih, 2014). Salah satunya yakni berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia (Surani, 2019)  Madrasah sebagai tempat lembaga pendidikan formal bertujuan untuk
membentuk  kepribadian  dalam  mengembangkan  intelektual  peserta  didik  dalam  rangka mencerdasan  kehidupan  bangsa.  Dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  atau  mutu Madrasah setiap lembaga pendidikan akan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lulusan, merupakan sesuatu yang mustahil jika pendidikan atau Madrasah dapat menghasilkan lulusan yang  bermutu,  akan  tetapi  tidak  melalui  proses  pendidikan  yang  bermutu.  Mutu  pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen pelaksanaan dan kegiatan pendidikan yang disebut sebagai mutu total (total quality) (Mulyadi, 2010)
Keberhasilan  suatu  madrasah  tergantung  kepada  strategi  kepala  madrasah  dalam memimpin  madrasah  tersebut  dan  kepala  madrasah  sebagai  pemimpin  suatu  lembaga pendidikan  harus  menggunanakan  sebuah  strategi,  demi  tercapainya  suatu  tujuan  yang diinginkan. Strategi adalah cara atau kemampuan kepala madrasah dalam meningkat kan mutu pendidikan suatu Madrasah. Strategi kepala madrasah dalam memahami kondisi madrasah amat sangat  penting  yaitu  kemampuan  melihat  secara  tajam  apa  yang  dapat  dilakukan  untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan madrasah.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  kajian dokumen (Hardani et al., 2020).  Dalam  istilah Creswell  (2013)  penelitian  ini  disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitan, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji  dalam  penelitian  ini (Hikmawati, 2020).    Analisis  data  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik  data  primer  maupun  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  interaktif untuk  menjabarkan  sumber-sumber  data  primer  maupun  sekunder  guna  membantu  peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada (H.Rifa’i Abubakar, 2021); Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti. Kedua, setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini (Harahap, 2020)

## Hasil dan Diskusi

## Revolusi 5.0
Perkembang  dunia  perlahan  mengarah  kepada  era  5.0  dimana  pada  era  ini  menawarkan masyarakat  yang  berpusat  pada  manusia  yang  membuat  seimbang  antara  kemajuan  ekonomi dengan  penyelesaian masalah  sosial melalui  sistem yang  sangat  menghubungkan  melalui  dunia maya dan dunia nyata. Menurut perdana menteri Jepang, Shinzo Abe menjelasakan dalam World Economic Forum (WEF), “Di society 5.0 itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil (Handoko, 2021).
Era  super  smart  society  (society 5.0)  sendiri  diperkenalkan oleh  Pemerintah  Jepang  pada tahun 2019, yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0, yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu (VUCA). Dikhawatirkan invansi tersebut dapat  menggerus  nilai-nilai  karakter  kemanusiaan  yang  dipertahankan  selama  ini.  Dalam menghadapi  era  society  5.0,  dunia  pendidikan  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kualitas SDM  (Ahmad  Zainuri,  2022)  . Selain  pendidikan  beberapa  elemen  dan  pemangku  kepentingan seperti pemerintah, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era society 5.0 mendatang (http://ditpsd.kemdikbud.go.id/ 03 Februari 2021).
Dalam  menghadapi  era  society  ada  dua  hal  yang  harus  dilakukan  yaitu  adaptasi  dan kompetensi.  Beradaptasi  dengan  Society  5.0, Dwi  Nurani menegaskan  kita  perlu  mengetahui
perkembangan generasi (mengenal generasi). Istilah baby boomers yang dimaksud adalah tinggi tingkat kelahiran dari beberapa generasi mulai dari generasi x sampai dengan generasi ⍺ dimana terjadi transformasi peradaban manusia (Safitri & Prasetyo, 2022).
Society  5.0  adalah  masyarakat  yang  dapat  menyelesaikan  berbagai  tantangan  dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti Internet  on  Things (internet  untuk  segala  sesuatu), Artificial  Intelligence (kecerdasan buatan), Big  Data (data  dalam  jumlah  besar),  dan  robot  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi (http://ditpsd.kemdikbud.go.id/ 03 Februari 2021)
Terjadi  perubahan  pendidikan  di  abad  20  dan  21.  Pada  20 th Century  Education pendidikan fokus pada anak informasi yang bersumber dari buku. Serta cenderung berfokus pada wilayah lokal dan nasional. Sementara era 21 th Century Education, fokus pada segala usia, setiap anak merupakan di komunitas pembelajar, pembelajaran diperoleh dari berbagai macam sumber bukan  hanya  dari  buku  saja,  tetapi  bias  dari  internet,  bernagai  macam  platform  teknologi  & informasi  serta  perkembangan  kurikulum  secara  global, DIindonesia  dimaknai  dengan  merdeka belajar.  “Menghadapi  era  society  5.0  ini  dibutuhkan  kemampuan  6  literasi  dasar  seperti literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi ( big data ) di dunia digital.  Kemudian  literasi  teknologi,  memahami  cara  kerja  mesin,  aplikasi  teknologi  ( coding, artificial  intelligence,  machine  learning,  engineering  principles,  biotech ) (http://  ditpsd. kemdikbud.go.id/ 03 Februari 2021)
Sebagai Pendidik di era society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan dibidang digital dan berpikir kreatif.  Menurut Zulfikar Alimuddin, Director of Hafecs (Highly Functioning Education Consulting Services) menilai di era masyarakat 5.0 (society 5.0) guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas (Alimuddin, 2019). Oleh karena itu ada tiga hal yang harus dimanfaatkan  pendidik  di  era  society  5.0.  diantaranya Internet  of  things pada  dunia Pendidikan (IoT),  Virtual/Augmented  reality dalam  dunia  pendidikan,  Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)  dalam  dunia  pendidikan  untuk  mengetahui  serta  mengidentifikasi  kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. “Pendidik juga harus memiliki kecakapan hidup abad 21  yaitu  memiliki  kemampuan leadership,  digital  literacy,  communication,  emotional  intelligence, entrepreneurship,  global  citizenship,  team  working dan problem  solving .  Fokus  keahlian  bidang pendidikan  abad  21  saat  ini  dikenal  dengan  4C  (Risdianto,  2019)  yang  meliputi creativity, critical thinking , communication  dan  collaboration,” tambahnya.  (http://ditpsd.kemdikbud.go.id/  03 Februari 2021)

## Starategi pengembangan mutu di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0
Tugas  yang  harus  diemban  kepala  Madrasah  dalam  memimpin  atau mengelola  Madrasah yaitu  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Madrasah  yang  telah  menerapkan  suatu  strategi  dan bekerja  secara  sistematis  berdasarkan  strategi  yang  telah  direncanakan  untuk  membina  rasa kepatuhan,  komitmen,  pemahaman  dan  kepemilikan  terhadap  Madrasahnya  yang  dapat menghasilkan  peserta  didik  yang  sukses,  dari  pada Madrasah-Madrasah  yang  tidak  mempunyai identitas budaya. Stephen P. Mary dan Robbin Coutler dalam bukunya manajemen mengatakan bahwa, ”Strategi bukan merupakan masalah penentuan tahunan, strategi membutuhkan waktu dan keamanan untuk berjalan lancar.
Keberhasilan  akan  terjadi  karena  strategi  dijalankan  dengan  konsistensi  dari  waktu  ke waktu. Sedangkan kegagalan bisa terjadi karena strategi diubah-ubah (Safitri & Prasetyo, 2022). Beberapa  strategi  kepala  Madrasah  kepala  Madrasah  dalam  meningkatkan  mutu  pembelajaran meliputi:
a. Peningkatan kemampuan mengajar guru
Strategi yang diterapkan oleh kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu  dengan  cara  peningkatan  kemampuan  mengajar  guru.  peningkatan  kemampuan
mengajar ini dipandang oleh kepala Madrasah sangat penting dikarenakan mengingat gurulah sebagai  peran  kunci  yang  melaksanakan  dan menentukan  baik  tidaknya  mutu  pembelajaran tersebut. Guru merupakan orang yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran, mengingat  kedudukan  guru  yang  secara  langsung  berhadapan  dengan  siswa  dalam melaksanakan pembelajaran.
Dengan demikian guru yang profesional dalam melaksanakan tugas tentu akan lebih baik untuk  mewujudkan  mutu  pembelajaran  dibandingkan  dengan  guru  yang  kurang  atau  tidak profesional.  Untuk  mewujudkan  guru  yang  profesional  sehingga  meningkat  kompetensi mengajar guru dan mutu guru yang bersangkutan maka perlu dirancang program-program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu program peningkatan kemampuan mengajar guru tersebut merupakan upaya kepala Madrasah untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada  guru  dan  secara  tidak  langsung  kepada  peserta  didik  dan  orang  tua.  Peserta  didik menerima pelajaran dari pendidik, peserta didik dan orang tua berinteraksi langsung dan tidak langsung dengan para pendidik.
Mutu pendidik akan menentukan mutu peserta didik, peserta didik yang mendapatkan bimbingan  dari  pendidik  yang  berkompeten  dan  bermutu  akan  sukses  memahami pembelajaran, bahkan dapat meraih prestasi dalam sejumlah kompetensi, baik lokal, regional, maupun internasioal. Jejen musfah dalam bukunya peningkatan kompetensi guru mengatakan bahwa:  Peningkatan  kemampuan  mengajar  guru  berimplikasi  pada  mutu  guru,  murid,  dan Madrasah.  Murid  yang  terampil  dan  kreatif  dibentuk  oleh  budaya  Madrasah  dan  kreativitas guru dalam pembelajaran dan lingkungan Madrasah, serta dorongan guru kepada murid agar mereka maju  dan  kreatif.  Standar mutu  sebuah  Madrasah  salah  satunya  diukur  dari  kualitas guru.  Madrasah  harus  memiliki  sistem  yang  menjamin  pengembangan  mutu  secara berkelanjutan, sehingga guru merasa nyaman dalam bekerja.
Guru  merupakan  jantungnya  pendidikan,  tanpa  denyut  dan  peran  aktif  guru  program inovasi pendidikan secanggih apapun tetap tidak akan berarti apa-apa. Sebagus apapun dan semodern  apapan  kurikulum  pendidikan  dirancang,  jika  tanpa  guru  yang  berkualitas,  yang memiliki kompetensi dan profesional, tidak akan membuahkan hasil maksimal. tugas guru yaitu menyampaikan  pengetahuan  dan  keterampilan,  serta  mengembangkan  sikap  pengetahuan dan  teknologi  selalu  berkembang,  bahkan  sangat  pesat.  Guru  harus  memahami perkemabangan  dan  teknologi  itu  dengan  belajar  dari  beragam  media  yang  tersedia dilingkungannya dikarenakan unsur lain pendukung terhadap peningkatan mutu adalah salah satunya  media  pendidikan  yang  digunakan  dalam  pengajaran.  guru  yang  baik  akan  mampu mengoptimalkan  seluruh  sumber  dan  media  yang  ada  dilingkungannya  untuk  melakukan pemebelajaran yang optimal.
b. Optimalisasi penggunaan media dan sarana pendidikan
Strategi  yang  diterapkan  kepala  Madrasah  dalam  meningkatkan  mutu  pembelajaran yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan media dan sarana pendidikan karena menyadari  bahwa  pembelajaran  bermakna  akan  berlangsung  jika  siswa  terlibat  aktif  dalam menemukan konsep melalui pengalaman langsung dengan media dan sumber belajar.  Untuk itulah  maka  semua  stakeholder  harus  berkomitmen  secara  penuh  dan  bertahap  memenuhi kebutuhan sumber dan media belajar. Permasalahan yang muncul dalam hal ini bahwa selama ini  guru  kurang  mendayagunakan  penggunaan  media  dan  sarana  pendidikan  yang ada, sehingga  keberadaanya  jelas  tidak  bermanfaat  untuk  memperlancar  pembelajaran. Optimalisasi  penggunaan  media  dan  sarana  ini  dilakukan  dengan  cara  membuat  kebijakan untuk  mewajibkan  setiap  guru  dalam  melakukan  pembelajarannya  dengan  menggunakan media atau sarana pendidikan yang tersedia, sehingga mampu mewujudkan hasil pembelajaran yang optimal.
Khoirul Amri, Safiyah Riyantini, Salfen Hasri, Sohiron
c. Pelaksanaan super visi secara rutin
Strategi  yang  diterapkan  kepala  Madrasah  dalam  meningkatkan  mutu  pembelajaran yaitu dengan pelaksanaan supervisi secara rutin. Strategi ini ditempuh kepala Madrasah untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan kurangnya sikap profesionalisme yang dilakukan oleh  guru  dalam  melaksakantugasnya.  Menurut  Handiyat  Soetopo  “Kegiatan  supervisi dilakukan  oleh  kepala  Madrasah  agar  kepala  Madrasah  mengetahui  secara  langsung permasalahan  yang  dihadapi  guru  selama  melaksanakan  pembelajaran,  sehingga  kepala Madrasah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya.Salah satu tugas kepala Madrasah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan  staf.  Salah  satu  bagian  pokok  kepala  Madrasah  dalam  supervisi  tersebut  adalah mensupervisi guru dalam melaksanankan kegiatan pembelajaran yang biasanya disebut dengan kunjungan  kelas.  E.  Mulyasa  dalam  bukunya  Manajemen  &  kepemimpinan  kepala  Madrasah mengatakan bahwa: Kunjungan atau supervisi kelas dapat dilakukan dengan tiga pola, supervisi kelas tanpa memberi tahu guru yang akan dikunjungi,  kunjungan dan observasi kelas dengan terlebih  dahulu  memberi  tahu erta  kunjungan  atas  undangan  guru.  ketiga  pola  tersebut memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing,  pola  mana  yang  akan  dipilih  harus disesuaikan dengan tujuan utama kunjungan atau supervisi kelas.
Maka  dari  itu,  Tujuan  utama  supervisi  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang baik.

## d. Menjalin kerja sama dengan masyarakat
Masyarakat  merupakan  relasi  yang  cukup  besar  dalam  memberikan  pengaruh  dan bantuan  terhadap  kelancaran  penyelenggaraan  pembelajaran.  Apalagi  jika  dikaitkan  dengan keadaan  sekarang  bahwa  masyarakat  memiliki  peran  sebagai  pengawas  dan  penyumbang kebutuhan Madrasah dengan dibentuknya dewan Madrasah. Madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak  dapat  dipisahkan  dari  Madrasah.  Dikatakan  demikian,  karena  keduanya  memiliki kepentingan,  Madrasah  merupakan  lembaga  formal  yang  diserahi  mandat  untuk  mendidik, melatih,  dan  membimbing  generasi  muda  bagi  peranannya  di  masa  depan,  sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Madrasah mengkehendaki agar peserta didik kelak menjadi manusia pembengunan yang berkualitas.
Demikian  pula  masyarakat, mengharapkan  agar  sekola  dapat  menempa  sumber  daya manusia  yang  produktif  dan  berkualitas  sehingga  dapt  mengembangkan  berbagai  potensi masyarakat  setelah  kembali  hidup  bermasyarakat.  Berdasarkan  dimensi  kepentingan Madrasah,  hubungan  Madrasah  dengan  masyarakat  bertujuan  untuk  memelihara kelangsungan  hidup  Madrasah,  meningkatkan mutu  pendidikan  di  Madrasah,  memperlancar kegiatan  belajar-mengajar,  dan  memperoleh  bantuan  dan  dukungan  dari  masyarakat  dalam rangka  pengembangan  dan  pelaksanaan  program-  progaram  Madrasah.  Di  samping  itu, hubungan Madrasah dengan masyarakat bertujuan untuk saling membantu, serta mengisi dan menggalang  bantuan  keuangan,  bangunan  serta  barang.  Pendidikan  di  Madrasah  sangat terbatas waktunya sebab para pendidik hanya 6-7 jam berada di Madrasah. Pada waktu yang lain mereka berada di rumah dan di masyarakat. Waktu senggang di luar Madrasah ini dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan  melalui  berbagai  lembaga  yang  ada  di  masyarakat,  seperti  lembaga  agama, pramuka,  kesenian,  dan  olahraga.  Lembagalembaga  tersebut  harus  berupaya  untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik sebagai penambahdan pelengkap apa-apa yang diperoleh di Madrasah (A.M. Wibowo, Fakhruddin, Achmad Rifai, 2019).
e. Penerapan disiplin yang ketat
Penerapan disiplin yang ketat merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pendisilpinan diterapkan kepada guru dan kepada  siswa.  Pendisiplinan  yang  diterapkan  kepada  siswa  diharapkan  mampu menciptakan ketertiban  yang  baik. Penerapan  disiplin  sangat  penting  dilakukan  sehubungan  dengan rendahnya  tingkat  kedisiplinan  guru  maupun  siswa,  antara  lain  yaitu  datang  terlambat. Pendisiplinan dilakukan untuk mengkondisikan semua warga Madrasah memiliki kinerja dalam menjalankan  tugas  dan  perannya  yang  optimal.  Dimana  melalui  pendisiplinan  maka  para personil  Madrasah  mampu  memberikan  kinerjanya  yang  optimal.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa pendisiplinan yang dilakukan oleh kepala Madrasah harus ditegakkan secara objektif, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

## Starategi pengembangan kreditasi di Di Madrasah Dalam menghadapi revolusi 5.0
Akreditasi S/M diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN- S/M) dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah dan Madrasah (BAP-S/M) yang didasarkan pada  empat  pilar.  Pertama,  perangkat  yang  bermutu.  BAN-S/M  berusaha  menyempurnakan Perangkat  Akreditasi  sebagai  alat  penilaian  mutu  pendidikan  yang  valid  dan  realiable  dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu  terdiri  atas  Instrumen,  Petunjuk  Teknis,  Data  dan  Informasi  Pendukung  serta  Teknik Penskoran.  Perangkat  Akreditasi  disusun  dengan  bahasa  yang  mudah  dan  sederhana  sehingga tidak  menimbulkan  salah  pengertian  dan  perbedaan  pendapat  antara  S/M  dengan  asesor. Perangkat  disusun  dengan  lebih  sederhana  sehingga  memudahkan  S/M  dalam  mempersiapkan akreditasi  dan  pada  saat  visitasi.  Perangkat  Akreditasi  dapat  diakses  melalui  website  BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.
Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer. Bagi asesor  dari  profesi  guru  harus  berasal  dari  S/M  yang  terakreditasi.  Asesor  juga  harus  memiliki kecakapan  sosial  dan  berkepribadian  luhur.  Asesor  yang  tidak  mematuhi  kode  etik  dapat diberhentikan.  Rekrutmen  asesor  dilaksanakan  secara  terbuka  melalui  pengumuman  di  media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu  pelaku  utama  Akreditasi  yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  sehingga kepribadian  mereka menentukan  citra  BAN-S/M  dan  hal-hal lain  yang terkait  dengan akreditasi. Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik  yang  terkait  dengan  perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan.  monitoring  dan  evaluasi.  Proses penetapan  kuota  dan  S/M  diperbaiki  sehingga  lebih  cepat,  adil,  dan  objektif.  Usaha penyempurnaan  manajemen  dapat  dilihat  dari  perubahan  prosedur  operasional  standar  (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAP-S/M dan Kepala S/M dapat melaksanakan  kegiatan  dengan  benar.  Termasuk  ke  dalam  pilar  ketiga  adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.
Pilar  keempat  adalah  hasil-hasil  yang  bermutu.  BAN-S/M  mulai  mengembangkan  sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data  pokok  pendidikan,  dan  memuat  data  tentang keadaan  S/M  sehingga menjadi  dasar  dalam pembuatan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan.  BAN-S/M  mencatat  beberapa  Daerah  mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa  memberikan  data-data  yang  lengkap  dan  mutakhir  (available),  mudah  diakses (accessable),  dan  bermanfaat  (beneficial).  Berbagai  pihak  dapat  mengolah  dan  memanfaatkan
hasil  Akreditasi  untuk  kepentingan  studi,  pemetaan  mutu  pendidikan,  dan  perencanaan pembangunan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

## 1. Persiapan Sarana dan Prasarana
Salah satu syarat agar sekolah dinyatakan layak divisitasi yaitu apabila hasil evaluasi diri sekolah pada Sispena-S/M mencapai minimal 61 (enam puluh satu) pada sarana dan prasarana. Demikian juga untuk penetapan sekolah terakreditasi atau tidak salah satu syarat adalah nilai standar sarana dan prasarana minimal 61 (enam puluh satu). Oleh karena itu, sekolah sebaiknya berusaha memenuhi kategori mutu sarana prasarana agar memenuhi syarat kelayakan visitasi dan syarat terakreditasi serta bahkan berusaha memaksimalkan nilai melalui usaha melengkapi sarana  dan  prasarana  sesuai  Permendiknas  No  24  Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana Pendidikan. Pemenuhan sarana dan prasarana tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena memerlukan perencanaan dan biaya yang banyak.
Hal yang penting diperhatikan yaitu mengecek data Dapodik/EMIS apakah sudah sesuai dengan  kondisi  sesungguhnya  atau  belum.  Apabila  belum  sesuai  hendaknya  admin Dapodik/Emis  segera  melakukan  update  data.  Kelengkapan  dan  kesesuaian  data  pada Dapodik/Emis  tentang  sarana  prasarana  merupakan  tanggang  jawab  kepala  sekolah  dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Kejelian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana berpengaruh pada validitas data sarana dan prasarana pada Dapodik/Emis.

## 2. Persiapan Administrasi
Dalam  mempersiapkan  administrasi,  sekolah  perlu  mempelajari  regulasi  berkaitan dengan standar nasional pendidikan, meliputi: (1) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar  Sarana  Prasarana,  (2)  Permendiknas  Nomor  19  Tahun  2007  tentang  Standar Pengelolaan,  (3)  Permendiknas  Nomor  69  Tahun  2009  tentang  Standar  Pembiayaan,  (4) Permendiknas  Nomor  27  Tahun  2008  tentang  Standar  Kulifikasi  Akademik  dan  Kompetensi Konselor, (5) Permendikbud Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik  Guru,  (6)  Permendikbud  Nomor  28  Tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan,  (7)  Permendikbud  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Standar  Isi,  (8)  Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, (9) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar  Penilaian,  dan  (10)  Permendikbud  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Kompetensi Dasar (Kemendikbud, 2007).
a. Dokumen Kurikulum
Penyusunan  dokumen  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP)  dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru dimulai dengan melibatkan unsur: (1) guru mata pelajaran dan guru  BK/konselor,  (2)  pengawas  sekolah/madrasah,  (3)  narasumber,  (4)  komite,  (5) penyelenggara  pendidikan.  Penyusunan  KTSP  dilakukan  melalui  tahapan:  (1)  analisis,  (2) penyusunan,  (3)  penetapan,  dan  (4)  pengesahan.  Penyusunan  dokumen  kurikulum  harus sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama permendikbud No. 21 Tahun 2016. Selain dokumen  KTSP  yang  terdiri  dari  dokumen  1  (Dokumen  KTSP),  dokumen  2  (silabus),  dan dokumen  3  (RPP),  semua  bukti  fisik  diarsip  dengan  rapi  meliputi:  analisis,  SK  Tim Pengembang  Kurikulum,  daftar  hadir  kegiatan,  daftar  hadir  narasumber,  berita  acara penetapan kurikulum, dan notulen rapat (Kemendikbud, 2007).
b. Dokumen Perencanaan Pembelajaran
Administrasi yang berkaitan dengan tupoksi guru yaitu dokumen pembelajaran dan penilaian merupakan dokumen yang amat penting dalam penilaian akreditasi. Kendala berat dirasakan  oleh  tim  akreditasi  terutama  dalam  mengumpulkan  bukti  fisik  dokumen pembelajaran berupa: analisis hari efektif, program tahunan, program semester, pemetaan standar  kompetenti  lulusan/  kompetensi  inti/  kompetensi  dasar  (pemetaan  SKL-KI-KD), silabus,  dan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP).  Bagi  sekolah  yang  melaksanakan
kurikulum  2013,  penyusunan  Silabus  dan  RPP  harus  sesuai  dengan  Permendikbud  No.  22 Tahun 2016 (Kemendikbud, 2016).
Apabila  guru  tertib  menyusun  perangkat  pembelajaran  pada  awal  tahun  pelajaran baru/semester maka kegiatan pengumpulan bukti fisik ini tidak berat. Namun, penyakit yang sering melanda guru yaitu kemalasan atau penundaan penyusunan perangkat pembelajaran sehingga sering terjadi friksi internal pada saat persiapan akreditasi. Hal semacam ini harus dihindari  dengan  kesadaran  guru-guru  akan  tugas  melekat  melakukan  penyusunan perangkat  pembelajaran  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pada  penilaian. Perangkat pembelajaran tersebut harus ditanda tangani oleh kepala sekolah (Kemendikbud, 2016).
c. Dokumen Penilaian
Dokumen  yang  berkaitan  dengan  penilaian  merupakan  bukti  fisik  paling  rumit. Terlebih  pada  saat  ini,  sesuai  dengan  tuntutan  kurikulum  2013  maka  instrumen akreditasi menuntut guru menyajikan bukti dokumen penilaian secara lengkap meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Guru harus menyajikan bukti perangkat penilaian mulai dari analisis  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM),  kisi-kisi  soal,  intrumen  penilaian,  telaah  soal, hasil  penilaian,  analisis  hasil  ulangan,  program  remedial  dan  pengayaaan  beserta  bukti pelaksanaan.
Kunci keberhasilan standar penilaian ditentukan oleh standar isi dan proses. Apabila guru menyusun RPP dengan benar, kemudian melaksanakan dengan sesungguhnya, alhasil dokumen penilaian dimiliki oleh guru. Pembelajaran yang benar melibatkan proses penilaian sikap,  pengetahuan,  dan  ketrampilan  dengan  berbagai  macam  teknik.  Penilaian  sikap melalui  poengamatan  yang  dibuktikan  dengan  dokumen  jurnal  penilaian  sikap.  Penilaian pengetahuan dibuktikan dengan dokumen intrumen dan hasil penilaian tertulis, lisan, dan penugasan.  Penilaian  ketrampilan  dibuktikan  dengan  dokumen  instrumen  dan  hasil penilaian praktik, proyek, dan portofolio (Handoko, 2021).
d. Dokumen Supervisi
Salah satu aspek kepemimpinan kepala sekolah yang dinilai adalah pengawasan atau supervisi. Supervisi akademik dinilai pada Standar Proses dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan,  serta  Standar  Pengelolaan.  Kepala  sekolah  dibantu  guru  senior  wajib melakukan  supervisi  akademik  dan  memiliki  bukti  program  supervisi  akademik,  laporan pelaksanaan supervisi akademik, evaluasi dan tindak lanjut hasil supervisi akademik.
Merupakan temuan setiap tahun bahwa nilai supervisi akademik masih belum optimal pada sebagian besar sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan. Dokumen yang dimiliki terkesan banyak yang rekayasa karena tidak  dilakukan  sesungguhnya.  Banyak  kepala  sekolah  tidak  berpartisipasi  aktif  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  supervisi  namun  menyerahkan  kepada  wakil kepala  sekolah  kurikulum  tanpa  partisipasi  aktif  sehingga  pelaksanan  supervisi  hanya sekedarnya saja. Sebaiknya kepala sekolah merencanakan program supervisi, melaksanakan bersama  dengan  guru  senior,  mengevaluasi  dan  menindaklanjuti  bersama-sama  dengan guru-guru senior secara baik (Sawaluddin, 2018).
e. Dokumen Bimbingan Konseling
Guru  bimbingan  konseling  wajib  menyusun  perangkat  bimbingan  yang  terdiri  dari rencana program  tahunan, program  semester, program  bulanan,  satuan layanan, agenda harian, jurnal penilaian sikap.
f. Dokumen Rencana Kerja Sekolah
1) Dokumen penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah.
2) Struktur organisasi S/M disusun lengkap dengan rincian tugas setiap personel.
3) Evaluasi Diri Sekolah (EDS).
4) Rencana  Kerja  Jangka  Menengah  (RKJM)  dan  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)(Hasyim Asy’ari et al., 2021)
g. Dokumen Keuangan
Berbeda  dengan  administrasi  lain,  untuk  penilaian  standar  pembiayaan diperlukandokumen keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir (Musa & Sawaluddin, 2020). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Daftar Inventaris, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pajak, Buku Kas Bank, serta laporan keuangan secara lengkap harus bisa disajikan dalam visitasi akreditasi. Sebagian besar nomor instrumen dikaitkan dengan besarnya daya serap anggaran (Saihu & Siregar, 2022). Selain itu sistimatika, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran juga dinilai selama tiga tahun, oleh karena itu sekolah wajib melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan menyusun dokumen laporan,  menyampaikan  laporan  kepada  pemerintah/yayasan,  dan  kepada  orangtua (Kemendikbud, 2007)
h. Dokumen Kesiswaan
Semua  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pembinaan  siswa  mulai  dari  program ekstrakurikuler,  pembinaan  siswa  unggul,  literasi,  kegiatan  keagamaan,  seni,  olahraga, kepramukaan,  UKS,  KIR,  budaya  sekolah  diarsip  dengan  baik  dan  sistematis  mulai  dari program,  laporan  pelaksanan,  dan  evaluasi  serta tindak  lanjut.  Dokumentasi berupa foto- foto dan pajangan hasil karya merupakan kelengkapan yang harus ada (Aulia Ar Rakhman Awaludin, 2017).
3. Persiapan Pelaksanaan Visitasi
a. Diawali dengan pembentukan tim akreditasi.
b. Tim akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data dan dokumen masing-masing standar.
c. Tim  akreditasi  selanjutnya  mempersiapkan  pelaksanaan  visitasi  dimulai  dari  penyusunan bahan tayang profil sekolah yang akan disampaikan oleh kepala S/M.
d. Simulasi penilaian akreditasi baik dilakukan oleh sekolah. Setidaknya simulasi dilakukan dua kali.
e. Ciptakan  kebersamaan,  semangat,  kerja  keras,  ikhlas  dalam  menghadapi  persiapan akreditasi (Hasyim Asy’ari et al., 2021).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahawa, Starategi pengembangan mutu di  Di  Madrasah  Dalam  menghadapi  revolusi  5.0,  dilakukan  dengan  berbaigai  setrategi yaiut:  Peningkatan  kemampuan  mengajar  guru,  Optimalisasi  penggunaan  media  dan sarana  pendidikan,  Pelaksanaan  super  visi  secara  rutin,    Menjalin  kerja  sama  dengan masyarakat, dan Penerapan disiplin  yang ketat.  Starategi  pengembangan kreditasi di  Di Madrasah  Dalam  menghadapi  revolusi  5.0  yaitu;    Persiapan  Sarana  dan  Prasarana, Persiapan  Administrasi,  (Dokumen  Kurikulum,  Dokumen  Perencanaan  Pembelajaran, Dokumen  Penilaian,  Dokumen  Supervisi,  Dokumen  Bimbingan  Konseling,  Dokumen Rencana  Kerja  Sekolah,  Dokumen  Keuangan,  dan  Dokumen  Kesiswaan)  dan  Persiapan Pelaksanaan Visitasi.

## Referensi
A.M. Wibowo, Fakhruddin, Achmad Rifai, T. P. (2019). Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada  Madrasah  Ibtidaiyah  Inklusi  Menghadapi  Era  Society  5.0  dan  Revolusi  Industri  4.0. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES , 910–916. Ahmad Zainuri, H. D. I. (2022). Manajemen Mutu Dan Akreditasi Prodi Studi Islam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0* . 1–24.
Aulia  Ar  Rakhman  Awaludin.  (2017).  Akreditasi  Sekolah  Sebagai  Suatu  Upaya  Penjaminan  Mutu Pendidikan Di Indonesia. Jurnal SAP , 2 (1), 12–21.
H.Rifa’i Abubakar. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press .
Handoko. (2021). MANAJEMEN MUTU  PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI ERA 5.0 Handoko. Prosiding Fakultas Agama Islam; Universitas Dharmawangsa , 63–69.
Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif . Wal ashri Publishing.
Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). Pustaka Ilmu.
Hasyim  Asy’ari,  Zahrotul  Munawwaroh,  &  Ulul  Azmi.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan  Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan) , 5 (2), 143–162. https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.124 Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian . PT RajaGrafindo Persada. Kemendikbud. (2007). Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana . Kemendikbud.  (2016). Permendikbud  Nomor  28  Tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan .
Musa,  F.,  &  Sawaluddin.  (2020).  Pembiayaan  Pendidikan  Islam  Abad  XXI :  Analisis  Terhadap  UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan , 1 (1), 14–26.
Safitri,  J.,  &  Prasetyo,  M.  A.  M.  (2022).  Pengaruh  Kepemimpinan  Inovatif  Dan  Iklim  Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan. Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan , 5 (1), 28–41. https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i1.2248
Saihu, M., & Siregar, S. (2022). Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship ( Studi Pada Mahasiswa STIT  Al-Amin  Kreo  Tangerang  ). Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 11 (01), 471–482.
Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah . https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775 Surani,  D.  (2019).  Studi  Literatur:  Peran  Teknologi  Pendidikan  4.0. Sultan,  Universitas  Tirtayasa, Ageng , 2 (1), 456–469.
Yulianingsih,  Y.  (2014).  Manajemen  Akreditasi  Program  Studi  Pada  Perguruan  Tinggi. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam , 7 (2), 107–115.
A.M. Wibowo, Fakhruddin, Achmad Rifai, T. P. (2019). Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada  Madrasah  Ibtidaiyah  Inklusi  Menghadapi  Era  Society  5.0  dan  Revolusi  Industri  4.0. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES , 910–916. Ahmad Zainuri, H. D. I. (2022). Manajemen Mutu Dan Akreditasi Prodi Studi Islam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0* . 1–24.
Aulia  Ar  Rakhman  Awaludin.  (2017).  Akreditasi  Sekolah  Sebagai  Suatu  Upaya  Penjaminan  Mutu Pendidikan Di Indonesia. Jurnal SAP , 2 (1), 12–21.
H.Rifa’i Abubakar. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press .
Handoko. (2021). MANAJEMEN MUTU  PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI ERA 5.0 Handoko. Prosiding Fakultas Agama Islam; Universitas Dharmawangsa , 63–69. Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif . Wal ashri Publishing.
Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020).
Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). Pustaka Ilmu.
Hasyim  Asy’ari,  Zahrotul  Munawwaroh,  &  Ulul  Azmi.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan  Akreditasi
Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan) , 5 (2), 143–162. https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.124 Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian . PT RajaGrafindo Persada. Kemendikbud. (2007). Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana . Kemendikbud.  (2016). Permendikbud  Nomor  28  Tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan .
Musa,  F.,  &  Sawaluddin.  (2020).  Pembiayaan  Pendidikan  Islam  Abad  XXI :  Analisis  Terhadap  UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah. Mataazir: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan , 1 (1), 14–26.
Safitri,  J.,  &  Prasetyo,  M.  A.  M.  (2022).  Pengaruh  Kepemimpinan  Inovatif  Dan  Iklim  Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan. Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan , 5 (1), 28–41. https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i1.2248
Saihu, M., & Siregar, S. (2022). Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship ( Studi Pada Mahasiswa STIT  Al-Amin  Kreo  Tangerang  ). Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 11 (01), 471–482.
Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah . https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775 Surani,  D.  (2019).  Studi  Literatur:  Peran  Teknologi  Pendidikan  4.0. Sultan,  Universitas  Tirtayasa, Ageng , 2 (1), 456–469.
Yulianingsih,  Y.  (2014).  Manajemen  Akreditasi  Program  Studi  Pada  Perguruan  Tinggi. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam , 7 (2), 107–115.
Dirjren  Dikdasmen,  (2010)  pengarahan  Dirjen  Dikdasmen  tentang  pergeseran  paradigma peningkatan kualitas pendidikan, Jakarta: Dirjen Dikdasmen