Restrukturisasi PT. Pertamina (Persero): Kedudukan dan

## Pertanggungjawaban Hukum
Ruth Felyta Worang 1* , Siti Anggita Damayanti Sutardjo 1 , Utari Silmi Latifah 1 , Muhamad Hanif Rifayandhi 1 , Nabila Safitri 1 , Nyulistiowati Suryanti 1 1 Universitas Padjajaran, Indonesia
ruth23004@mail.unpad.ac.id*

## Abstract
Restructuring  carried  out  by  PT.  Pertamina  (Persero)  caused  a  change  in  the  authority  to manage  the  core  business,  which  was  previously  carried  out  directly  by  PT.  Pertamina (Persero)  as  a  Holding  is  currently  carried  out  separately  by  various  existing  sub-holdings. Apart from that, the restructuring of PT. Pertamina (Persero) also makes it possible for other parties,  such  as  the  private  sector,  the  public  and  foreign  companies  to  own  shares  in  its subsidiaries.  Identify  problems  that  may  arise  regarding  the  position  of  PT  subsidiaries. Pertamina (Persero) and to what extent the state's rights to control the oil and gas sector and the responsibility of PT. Pertamina (Persero) as the holding company for its subsidiaries. In this writing, the approach used is normative juridical which focuses on the use of literature studies as a reference. The type of data used is qualitative. The position of the subsidiaries of PT. Pertamina (Persero) is a Limited Liability Company because its capital participation does not come from state assets. That PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries are authorized to carry out business activities including exploration, exploitation, processing, transportation, storage and trading related to oil and gas based on existing laws and regulations. Apart from that, the relationship of responsibility between PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries are shareholders and companies.
Keywords: Restructuring Pertamina, Legal Liability, Holdingisasi Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut  “UUD  1945”). Negara  Indonesia sendiri memiliki  cita -cita  untuk melindungi  dan mensejahterakan  rakyatnya,  termasuk  dalam  bidang  perekonomian.  (Yuanitasari  & Suparto,  2020).  Untuk  menjalankan  perekonomian  tersebut  haruslah  dilindungi  secara hukum.  Hukum  Indonesia  mengatur  mengenai  subjek  yang  diakui  secara  hukum  yaitu manusia  dan  badan  hukum  hal  ini  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Maksud dari manusia dalam subjek hukum merupakan manusia yang memiliki hak  dan  kewajiban  yang  dimana  pemenuhan  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  dilindungi oleh hukum. Sementara badan hukum seperti yang dijelaskan oleh Sri Soedawi Maschun Sofwan ialah  sekumpulan  dari  orang-orang  yang bersama mendirikan suatu  badan,  atas dasar pemisahan harta kekayaan untuk tujuan tertentu. (Natadimaja, 2009) Badan hukum memiliki  beberapa  unsur  yaitu,  badan  hukum  mempunyai  kekayaan  sendiri;  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban;  dapat  menggugat  dan  digugat  di  muka  pengadilan;  ikut serta dalam lalu lintas hukum. (Santosa, 2019)
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 3, December 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU  PT”)  dapat  ditarik  unsur -unsur  yang  ada  di  dalam  Perseroan  Terbatas  yaitu berbentuk badan hukum, merupakan persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terbagi saham-saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan  dalam  UUPT  dan  peraturan  lainnya.  Perseroan  Terbatas  juga  dapat  menjadi salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “BUMN”), dalam hal ini sebagai  Persero.  Ketika  BUMN  berbentuk  Perseroan  Terbatas  maka  saham  yang  adalah modal  akan  dimiliki  oleh  negara  paling  sedikit  sebesar  51%  (lima  puluh  satu  persen). (Tamam,  2019)  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri,  ketika  menjalankan  usahanya  terdapat berbagai  faktor  yang  menyebabkan  keberlangsungan  perusahaan,  baik  yang  membuat usaha  semakin  baik  maupun  yang  membuat  usaha  semakin  buruk.  Ketika  keadaan perusahaan  tidak  sehat,  baik  Perseroan  Terbatas  biasa  maupun  BUMN  Persero,  maka dapat  dilakukan  restrukturisasi.  (Helmalia,  2016)  Menurut  Pasal  1  ayat  (11)  Undang  - Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  sebagaimana  telah diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  (selanjutnya  disebut  “UU  BUMN”)  Restrukturisasi  ialah  “upaya  yang  dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi  internal  perusahaan  guna  memperbaiki  kinerja  dan  meningkatkan  nilai perusahaan.”.  Restrukturisasi  perusahaan  merupakan  salah  satu  strategi  yang  dapat membantu perkembangan perusahaan dalam menghadapi setiap perubahan kinerja yang buruk,  mengambil  strategi  baru  dan  mencapai  kredibilitas  di  pasar  modal.  (Muhammad Iqbal Aji Pratama, 2018) Dalam rangka meningkatkan kinerjanya, PT. Pertamina (Persero) merupakan  salah  satu  contoh  BUMN  Persero  yang  melakukan  restrukturisasi  berupa holdingisasi  dan  privatisasi.  Adapun  struktur Holding  Company dari  PT.  Pertamina (Persero)  setelah  dilakukannya  kedua  restrukturisasi  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Sumber: Pertamina Annual Report 2022 (PT. Pertamina (Persero), n.d.)
Restrukturisasi  berupa  holdingisasi  yang  dilakukan  PT.  Pertamina  (Persero) merubah struktur perusahaan menjadi terdapat perusahaan holding dan perusahaan sub- holding . (Widjoseno et al., 2022) Keberadaan perusahaan induk atau perusahaan holding di  dalam  UU  PT  tidak  diatur  secara  jelas  seperti  apa  konsep  perusahaan  induk  yang dikehendaki.  Namun,  secara  eksplisit  keberadaan  perusahaan  induk  dapat  dilakukan dengan  cara  melakukan  pengambilalihan  saham  (akuisisi)  maupun  dengan  cara membentuk perseroan baru. (Mutammimah et al., 2021) Pengambilalihan (akuisisi) dapat dilakukan  oleh  orang  perseorangan  maupun  badan  hukum  yang  dijelaskan  dalam  Pasal 125 UU PT. Merujuk pada pendapat R. Murjiyanto, dijelaskan bahwa perusahaan holding
atau  induk  adalah  perusahaan  yang  telah  menjadi  besar  dan  berkembang  yang  menjadi pemimpin  sentral  yang  mengendalikan  dan  mengkoordinasikan  anak-anak  perusahaan yang  dibentuk.  (Sulistiowati,  2010)  Kewenangan  pimpinan  sentral  untuk mengkoordinasikan  anak-anak  perusahaannya  adalah  salah  satunya  dalam  kesatuan ekonomi, dalam hal ini bahwa perusahaan induk menjadi pemegang saham mayoritas di setiap  anak-anak  perusahaannya.  (Sykes,  1930)  Hal  tersebut  menggambarkan  suatu kemungkinan  melaksanakan  hak  atau  pengaruh  yang  bersifat  menentukan.  Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi dan atau mendominasi hak perusahaan lain. (Sulistiowati, 2013)
PT.  Pertamina  sebagai Holding  Company berarti  terdapat  Perusahaan Holding , yaitu PT. Pertamina (Persero) dan perusahaan-perusahaan Sub-Holding , yaitu anak-anak perusahaan  dari  PT.  Pertamina  (Persero).  Hal  ini menyebabkan  perubahan  kewenangan pengurusan  bisnis  inti  atau core  business yang  sebelum  dilakukannya  restrukturisasi, dilakukan langsung oleh PT. Pertamina (Persero). (Sheffield, 1986) Namun, setelah adanya restrukturisasi,  bisnis-bisnis  inti  di  atas  dilakukan  secara  terpisah  oleh  berbagai sub- holding yang ada. Kemudian, muncul sebuah permasalahan kedudukan anak perusahaan PT  Pertamina  yang  dipertanyakan,  yaitu  antara  sebagai  BUMN  seperti  perusahaan induknya atau Perseroan Terbatas biasa. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan pada pertanggungjawaban  antara  PT.  Pertamina  (Perseroan)  yang  merupakan  induk perusahaan sekaligus berstatus BUMN dengan anak-anak perusahaannya.
Selain  dilakukannya  holdingisasi  oleh  PT.  Pertamina  (Persero),  restrukturisasi dalam  bentuk  privatisasi  juga  dilakukan  pada  anak-anak  perusahaan  PT.  Pertamina (Persero).  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  12  UU  PT,  privatisasi  didefinisikan  sebagai “penjualan  saham  Persero,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya,  kepada  pihak  lain  dalam rangka  meningkatkan  kinerja  dan  nilai  perusahaan,  memperbesar  manfaat  bagi  negara dan  masyarakat,  serta  memperluas  pemilikan  saham  oleh  masyarakat.”  Dengan dilakukannya  privatisasi  ini,  maka  dimungkinkan  ada  perusahaan  swasta,  masyarakat, bahkan  perusahaan  asing  yang  membeli  saham  anak-anak  perusahaan  PT.  Pertamina (Persero).  Hal  ini  menimbulkan  berbagai  pertentangan  karena  PT.  Pertamina  (Persero) bergerak  di  bidang  minyak  dan  gas  bumi  yang  sektornya  tercakup  dalam  Pasal  33 UUD 1945  yang  dikhususkan  untuk  dikelola  oleh  Negara.  Dengan  dibukanya  peluang kepemilikan  anak-anak  perusahaan  PT.  Pertamina  (Persero)  dimiliki  oleh  swasta  dan kedudukan  anak-anak  perusahaan  PT.  Pertamina  (Persero)  yang  dipertanyakan, berimplikasi pada kewenangan PT. Pertamina (Perseroan) untuk melakukan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sektor yang menopang hajat hidup orang banyak. Dalam penulisan ini dapat dilihat mengenai bagaimana kedudukan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) serta sejauh manakah  hak negara mengusai sektor minyak dan gas dan  bagaimanakah  pertanggungjawaban  PT.  Pertamina  (Persero)  selaku  perusahaan induk terhadap anak perusahaannya.

## METODE
Dalam jurnal ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut : Metode Pendekatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  yang  dimana  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan. (Soekanto et al., 2001) Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu  penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Sunggono, 1997)
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  melalui pengumpulan  studi  kepustakaan  yaitu  dengan  cara  memperoleh  data  dengan mempelajari  data  dan  menganalisa  atas  keseluruhan  isi  pustaka  dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada dalam penelitian. (Soemitro, 1990)
2. Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  terhadap  data primer dan  data  sekunder.  Analisis  data  dilakukan  setelah  diadakan  terlebih  dahulu pemeriksaan,  pengelompokkan,  pengolahan  dan  evaluasi  sehingga  diketahui rehabilitas  data  tersebut,  lalu  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  ada  Kegiatan  analisis  data  ini  diharapkan  akan  dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif. (Moleong, 2018)

## HASIL PDAN PEMBAHASAN Kedudukan Hukum Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)
Restrukturisasi  PT.  Pertamina  (Persero)  yang  menyebabkan  adanya Holding dan Sub-Holding menyebabkan perubahan kewenangan pengurusan bisnis inti (core business) Pertamina  dari  Hulu  ke  Hilir.  (Handayani  et  al.,  2023)  Adapun  bisnis  inti  dari  PT. Pertamina (Persero) adalah: (PT. Pertamina (Persero), n.d.)
1. Hulu/Eksplorasi/ Upstream ,  yaitu  proses  penyediaan  energi  dari  bahan  mentah yang akan diolah menjadi produk jadi maupun produk setengah jadi.
2. Pengolahan/Kilang/ Refinery ,  yaitu  pengolahan  energi  mentah,  dalam  hal  ini minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun menjadi bahan baku bagi industri petrokimia.
3. Pemasaran/ Marketing  &  Trading ,  yaitu  tahap  penyaluran  minyak-minyak  yang telah  diolah  menjadi  produk  jadi  di  kilang  Pertamina  kepada  industri  maupun masyarakat.
4. Distribusi/Transportasi  &  Perkapalan,  yaitu  pendistribusian  produk  ke  industri dan end user .
Sebelum dilakukannya restrukturisasi, seluruh proses bisnis inti dilakukan langsung oleh PT. Pertamina (Persero), namun, setelah adanya restrukturisasi, bisnis-bisnis inti di atas dilakukan secara terpisah oleh berbagai sub-holding yang ada. (Pangestu, 2023) Permasalahan  muncul  ketika  bisnis  hulu  atau  eksplorasi  yang  langsung bersinggungan  dengan  sumber  daya  alam  dikelola  oleh  anak  perusahaan  PT.  Pertamina (Persero). Hal ini dikarenakan kedudukan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang dipertanyakan,  yaitu  antara  sebagai  BUMN  atau  Perseroan  Terbatas  biasa.  Kedudukan anak  perusahaan  PT.  Pertamina  (Persero)  ini  akan  berpengaruh  pada  kewenangan pengelolaan sumber daya alam tersebut berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Pasal  1  Angka  1  UU  BUMN  mendefinisikan  BUMN  sebagai  “badan  usaha  yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Pasal 1 Angka 2 UU BUMN, mendefinisikan Perusahaan Perseroan sebagai “BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki  oleh  Negara  Republik  Indonesia  yang  tujuan  utamanya  mengejar  keuntungan.”. Pasal  1  Angka  2  Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER- 04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota  Dewan  Komisaris  Anak  Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  mendefinisikan Anak  Perusahaan  BUMN  sebagai  “Perseroan  Terbatas  yang  sebagian  besar  sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditarik benang pembeda yang fundamental terkait kedudukan  anak  perusahaan  PT.  Pertamina  (Persero),  yaitu  bahwa  PT.  Pertamina
(Persero)  seluruh  atau  paling  sedikit  51%  sahamnya  dimiliki  oleh  Negara, mengkategorikannya  sebagai  BUMN  berbentuk  Perusahaan  Persero.  Namun,  anak-anak PT  Pertamina  (Persero)  memiliki  saham  mayoritas  yang  dipegang  oleh  perusahaan induknya,  yaitu  PT.  Pertamina  (Persero),  sehingga  sahamnya  bukan  merupakan penyertaan  langsung  dari  negara,  melainkan  dari  perusahaan  induknya  sehingga  anak- anak  PT  Pertamina  tidak  bisa  dikategorikan  sebagai  BUMN,  melainkan  hanya  sebagai Perseroan Terbatas biasa. (Sudarmono, 2023)
Walaupun penyertaan modal anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) mayoritas berasal  dari  PT.  Pertamina  (Persero)  itu  sendiri  yang  menerima  modalnya  dari  negara, namun,  dilihat  dari  Pasal  1  Angka  1  UU  BUMN  tersebut,  penyertaan  modal  langsung kepada  PT.  Pertamina  (Persero)  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Oleh karena  itu,  saat  kekayaan  negara  tersebut  telah  masuk  pada  modal  PT.  Pertamina (Persero) maka akan menjadi modal PT. Pertamina (Persero) yang dapat ia kelola secara mandiri.  Maka  dari  itu,  penyertaan  modal  dalam  anak-anak  perusahaan  PT  Pertamina (Persero)  tidak  lagi  langsung  dari  negara  melainkan  sudah  merupakan  kekayaan  BUMN sendiri  sebagai  badan  hukum.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  anak-anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) tidak tunduk pada UU BUMN melainkan pada UU PT. (Widjoseno et al., 2022)
Terdapat pengecualian pada salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero), yaitu  PT.  Perusahaan  Gas  Negara,  Tbk..  Walaupun  Perusahaan  tersebut  berada  sebagai anak perusahaan, tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana BUMN dalam berbagai aspek. Hal ini dimungkinkan terjadi berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Penambahan  Penyertaan Modal  Negara  Republik  Indonesia  ke  dalam  Modal  Saham  Perusahaan  Perseroan (Persero). PT.Pertamina (selanjutnya disebut “PP 6/2018”) jo Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 2A  Ayat  (2)  dan  (7)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara  Penyertaan  dan Penatausahaan  Modal  Negara  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Perseroan  Terbatas (selanjutnya  disebut  “PP  72/2016”).  Berdasarkan  peraturan -peraturan  tersebut  di  atas, Negara melalui kepemilikan saham yang dananya bersumber dari APBN dapat melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas, dalam hal ini Negara melalui kepemilikan saham  Seri  A  dwi  warna  dalam  PT.  Perusahaan  Gas  Negara,  Tbk.  menjadikan  Negara memiliki  hak  suara  terhadap  jalannya  perusahaan  tersebut.  (Pratiwi,  2019)  Namun, kedudukan  hukum  PT.  Perusahan  Gas  Negara,  Tbk.  tidak  menjadi  BUMN,  karena kepemilikan  saham  mayoritasnya  masih  ada  pada  induk  perusahaannya  PT.  Pertamina (persero).  Namun,  dengan  adanya  hak  istimewa  dari  saham  tersebut  yang  diatur  oleh Anggaran  Dasar  perusahaan  tersebut,  maka  PT.  Perusahaan  Gas  Negara,  Tbk. mendapatkan perlakuan sama dengan BUMN dalam hal-hal:
- Mendapatkan  penugasan  Pemerintah  atau  melaksanakan  pelayanan  umum; dan/atau
- Mendapatkan  kebijakan  khusus  negara  dan/atau  Pemerintah,  termasuk  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  perlakuan  tertentu  sebagaimana diberlakukan bagi BUMN, antara lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak  untuk  memperoleh  HPL,  kegiatan  perluasan  lahan  dan/atau  keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau Pemerintahan yang melibatkan BUMN. Oleh karena itu, PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang berkedudukan sebagai Perseroan Terbatas dan sejajar dengan anak-anak PT. Pertamina (Persero) yang lain memiliki kekhususan. (Disyon & Gultom, 2022)

## Hak Menguasai Negara Terhadap Sektor Minyak dan Gas Bumi
Bagian  menimbang  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “ UU MIGAS”)  menyatakan:
“bahwa  minyak  dan  gas  bumi  merupakan  sumber  daya  alam  strategis  tidak terbarukan  yang  dikuasai  oleh  negara  serta  merupakan  komoditas  vital  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dan  mempunyai  peranan  penting  dalam perekonomian  nasional  sehingga  pengelolaannya  harus  dapat  secara  maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.”
Hal  ini  berarti  minyak  dan  gas  bumi  termasuk  dalam  cabang-cabang  produksi  yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang penguasaannya harus dilakukan oleh Negara. (Prasodjo, 2022)
UUD  1945  telah  diamandemen  sebanyak  empat  kali.  Hal  ini  menyebabkan penjelasan  UUD  1945  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tafsiran  otentik  ditiadakan.  Oleh karena  itu,  sejak  ditiadakannya  penjelasan  UUD  1945,  penafsiran  terhadap  UUD  1945 menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya. (Marilang, 2012) Merujuk  pada  pemikiran  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  telah  menafsirkan  konsep “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 melalui Putusan Nomor 001 -021-022/PUU- 01/2003 yang menyatakan bahwa: ( Putusan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 , 2021)
“...  pengertian  dikuasai  oleh  negara  dalam  Pasal  33  UUD  1945  mengandung pengertian  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  luas  daripada  pemilikan  dalam  konsepsi hukum  perdata.  Konsepsi  penugasan  oleh  negara  merupakan  konsepsi  hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945,  baik  di  bidang  politik  (demokrasi  politik)  maupun  ekonomi  (demokrasi ekonomi).  Dalam  paham  kedaulatan  rakyat  itu,  rakyatlah  yang  diakui  sebagai sumber,  pemilik  dan  sekaligus  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  kehidupan bernegara,  sesuai  dengan  doktrin  “dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat”. Dalam  pengertian  tersebut,  tercakup  pula  pengertian  kepemilikan  publik  oleh rakyat secara kolektif.”
Dalam  penafsiran  tersebut,  ditekankan  bahwa  “dikuasai  negara”  tidak  hanya  berarti Negara dalam arti Pemerintah saja, namun pengertian “dikuasai negara” dapat dipandang secara luas yaitu mencakup rakyat. (Nugroho et al., 2023) Dengan kata lain, rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara juga memiliki peran aktif dalam mengelola hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 secara kolektif. Pengertian ini membuka  kemungkinan  bahwa  rakyat  dapat  juga  melakukan  pengelolaan  terhadap sektor- sektor  yang  dimaksud  dalam  Pasal  33  UUD  1945  karena  pengertian  “dikuasai negara” diperluas mencakup “kedaulatan rakyat”.
UUD  1945  sama  sekali  tidak  menolak  privatisasi  dan  kompetisi,  sepanjang  tidak meniadakan bentuk-bentuk penguasaan negara secara kumulatif. Terlebih jika privatisasi tersebut  memberikan  manfaat  bagi  kemampuan  negara  dalam  mendatangkan  manfaat lebih  besar  untuk  orang  banyak.  Mahkamah  Konstitusi  pun  telah  menegaskan,  konsep penguasaan  negara  dalam  UU  MIGAS  mengenai  pengelolaannya,  termasuk  melalui privatisasi tidak bertentangan dengan konstitusi. Berpedoman pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang telah menegaskan sumber penguasaan yang dimaksudkan berupa kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  UUD  1945.  Dalam  Pembukaan  UUD 1945  juga  telah  ditentukan  arah  tujuan  pelaksanaan  kedaulatan,  yakni  memajukan kesejahteraan umum. Artinya, penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara menguasai  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  di  dalamnya  bukan  saja  untuk  kepentingan negara sendiri, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Walaupun  begitu,  Negara  tetap  memberikan  pembatasan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 77 UU BUMN mengenai sektor-sektor yang tidak boleh dilakukan privatisasi, atau dengan kata lain sektor-sektor yang hanya boleh dikelola oleh Pemerintah adalah:
a. “Persero  yang  bidang  usahanya  berdasarkan  ketentuan  peraturan -perundang- undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
b. Persero  yang  bergerak  di  sektor  usaha  yang  berkaitan  dengan  pertahanan  dan keamanan negara;
c. Persero  yang  bergerak  di  sektor  tertentu  yang  oleh  Pemerintah  diberikan  tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
d. Persero  yang  bergerak  di  bidang  usaha  sumber  daya  alam  yang  secara  tegas berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dilarang  untuk diprivatisasi.”
Merujuk dalam Pasal 77 huruf c UU BUMN, terdapat sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan  tugas  khusus  untuk  mengelolanya.  Dikaitkan  dengan  Sektor  Minyak  dan  Gas Bumi,  hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  1  Angka  5  UU  MIGAS,  yang  menyatakan  bahwa “wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitas.”. Pengertian tersebut memberikan konsekuensi bahwa kegiatan pemurnian/pengilangan,  pengangkutan,  dan  penjualan  bahan  bakar  minyak  tidak termasuk  dalam  sektor-sektor  yang  secara  khusus  ditetapkan  Pemerintah  tidak  dapat diprivatisasi  padahal  masih  menyangkut  mengenai  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi. Terhadap gagasan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yaitu: ( Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 , 2004) “Pasal 1 Angka 5 undang - undang a quo … hanya memberikan pengertian tentang Kuasa  Pertambangan  dan  sama  sekali  belum  menggambarkan  implementasi pengertian  “dikuasai  oleh  negara”  dalam  Pasal  33  UUD  1945.  Lagipula,  dalam hubungannya dengan minyak dan gas bumi, yang juga harus dinilai adalah bahwa tujuan penguasaan oleh negara itu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3)  UUD  1945,  bukanlah  untuk  penguasaan  an  sich  melainkan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  itu,  dalam memeriksa  dalil  Pemohon ini,  Mahkamah  harus  mempertimbangkan  secara  sistematis  konteks  pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud tatkala diimplementasikan dalam pasal-pasal lain dari  undang-undang  a  quo.  Jika  pengertian  Kuasa  Pertambangan  dimaksud dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), Pasal 6 Ayat (1), (2), dan Pasal 7 Ayat (1) tampak jelas hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara;
- Penyelenggaraan  penguasaan  oleh  negara  dimaksud  adalah  Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;
- Pemerintah  sebagai  pemegang    Kuasa  Pertambangan  membentuk  Badan Pelaksana,  yaitu  suatu  badan  yang  dibentuk  untuk  melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi (Pasal 1 Angka 23);
- Pelaksanaan  kegiatan  usaha  eksplorasi  dan  eksploitasi  (Kegiatan  Usaha Hulu)  dilaksanakan  dan  dikendalikan  melalui  Kontrak  Kerja  Sama,  yaitu
Kontrak  Bagi  Hasil  atau  bentuk  kontrak  kerjasama  lain  dalam  kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- …
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  semua  unsur  yang  terkandung  dalam pengertian  “penguasaan  oleh  negara”,  yaitu  mengatur  (regelen),  mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) masih tetap berada  di  tangan  Pemerintah,  sebagai  penyelenggara  “penguasaan  oleh  negara” dimaksud,  atau  badan-badan  yang  dibentuk  untuk  tujuan  itu.  Oleh  karena  itu, Mahkamah  berpendapat,  dalil  Pemohon  harus  dinyatakan  tidak  beralasan  dan karenanya harus ditolak”
Pendapat  Mahkamah  Konstitusi  ini  dapat  diartikan  bahwa  walaupun  kegiatan pemurnian/pengilangan,  pengangkutan,  dan  penjualan  bahan  bakar  minyak  tidak
termasuk  sektor  yang  diharuskan  hanya  dipegang  oleh  Pemerintah,  hal  ini  tidak bertentangan  dengan  Pasal  33  UUD  1945.  (Nizammudin,  2016)  Hal  ini  dikarenakan “penguasaan  oleh  negara”  yang  dimaksud  dalam  Pasal  33  UUD  1945  merujuk  pada Pemerintah  yang  mengatur,  mengurus,  mengelola,  dan  mengawasi  terhadap penyelenggaraan  usaha  sektor-sektor  penting  tersebut,  dan  dalam  hal  ini  perwujudan penguasaan  tersebut  masih  berada  di  tangan  Pemerintah  dengan  adanya  PT.  Pertamina (Persero)  sebagai  BUMN  dan  perusahaan  induk  yang  masih  dikelola  langsung  oleh Pemerintah. (Redi, 2015)
Dalam bidang minyak dan gas bumi, Pasal 5 UU MIGAS mengatur mengenai jenis- jenis kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:
1. Kegiatan Usaha Hulu, mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi
2. Kegiatan  Usaha  Hilir,  mencakup  Pengolahan,  Pengangkutan,  Penyimpanan,  dan Niaga
Lebih lanjut, dalam Pasal 9 UU MIGAS, kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Koperasi,  dan  Badan  Usaha Swasta, sedangkan Badan Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. Badan Usaha Tetap didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 18 UU MIGAS sebagai “badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  melakukan  kegiatan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  wajib mematuhi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Republik  Indonesia”. Berdasarkan  peraturan-peraturan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan usaha hulu dan hilir yang mencakup usaha-usaha tersebut di atas secara hukum menurut UU  MIGAS  dapat  dilakukan  oleh  badan  usaha  milik  negara  maupun  badan  usaha  milik swasta.  (Ratnasari,  2023)  Dengan  kata  lain,  dapat  diartikan  pula  bahwa  sektor  usaha minyak dan gas bumi termasuk dalam sektor usaha kompetitif yang diperbolehkan untuk dilakukan privatisasi berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UU BUMN.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  privatisasi  merupakan instrumen sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini juga dinyatakan dalam penjelasan  umum  angka  VII  UU  BUMN  telah  menegaskan  bahwa  sama  halnya  dengan privatisasi,  restrukturisasi  adalah  cara  atau tools yang  sah  guna  pembenahan      BUMN untuk  mencapai  cita-cita  dan  upaya-upaya  penyehatan  BUMN.  Dengan  adanya Restrukturisasi  justru  bertujuan  untuk  merampingkan  ,  mengefisiensikan  dan menyehatkan BUMN. PP 6/2018 adalah dasar pembentukan holding company BUMN di sektor  minyak  bumi  dan  gas,  peraturan  pemerintah  ini  adalah  tindak  lanjut  dari  PP 72/2016, yang sebelumnya sempat dilakukan uji materiil atas peraturan pemerintah. PP 6/2018 menyatakan bahwa dalam pembentukan holding company BUMN dalam bentuk sektor  tidak  menghilangkan  penguasaan  negara  terhadap  anak  perusahaan  BUMN tersebut.    Keabsahan  pelaksanaan  restrukturisasi  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan pembentukan  “ Holding- Sub  Holding  company” dapat  dilakukan  sepanjang  perubahan struktur tersebut dilakukan dengan payung hukum peraturan perundangan yang setara dengan pembentukan dan pendirian PT. Pertamina (Persero).
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk PT. Pertamina (Persero) Terhadap Anak Perusahaan
Hubungan  hukum  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  anak-anak perusahaannya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. (Zigirababiri, 2019) Dalam hal ini, PT.  Pertamina  (Persero)  sebagai  induk  perusahaan  merupakan  pemegang  saham mayoritas  dari  anak-anak  perusahaannya.  Maka  dari  itu,  pertanggungjawaban  hukum Perusahaan  Induk,  yaitu  PT.  Pertamina  (Persero)  terhadap  anak-anak  perusahaannya adalah  pertanggungjawaban  antara  pemegang  saham  terhadap  perusahaannya sebagaimana diatur dalam UU PT. (Achmad & Indradewi, 2021)
Pembentukan Holding  Company pada  PT.  Pertamina  (Persero)  didasarkan  pada Prinsip  Entitas  Hukum  yang  Terpisah  atau Separate  Legal  Entity dan  Prinsip  Tanggung Jawab Terbatas atau Limited Liability . (Manoi & Christiawan, 2023) Prinsip Entitas Hukum yang Terpisah atau  yang dikenal  sebagai Separate Legal Entity, merupakan konsep yang memisahkan  antara  subjek  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  dengan  Pemegang Sahamnya.  (Rahadiyan,  2013)  Dalam  hal  PT.  Pertamina  (Persero),  prinsip  ini  mengakui bahwa  PT.  Pertamina  (Persero)  memiliki  kedudukan  sebagai  entitas  hukum  yang independen  dan  mandiri  sebagai  subjek  hukum.  (Manoi  &  Christiawan,  2023)  Dengan adanya prinsip ini akan memberikan perlindungan kepada Pemegang Saham terkait segala tindakan  korporasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Pertamina  (Persero)  bahwa  tindakan  PT. Pertamina  (Persero)  bukanlah  tindakan  dari  para  pemegang  saham  secara  pribadi, melainkan  merupakan  tanggung  jawab  PT.  Pertamina  (Persero)  sebagai  subjek  hukum yaitu badan hukum. (Murphy, 1998)
PT.  Pertamina  (Persero)  berdasarkan  PP  6/2018  adalah  berbentuk Holding Company. Oleh  karena  Induk  perusahaan  dan  anak  perusahaan  memiliki  entitas  hukum yang  terpisah,  maka  prinsip  tanggung  jawab  terbatas  atau limited  liability pun  berlaku. (Diani, 2017) Artinya harta kekayaan pemegang saham dan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah. Dalam PT. Pertamina (Persero) berarti jika anak-anak perusahaan memiliki  utang,  PT.  Pertamina  (Persero)  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  untuk melunasi utang badan tersebut, dan juga sebaliknya. Selain itu, kerugian yang ditanggung oleh PT. Pertamina (Persero) terbatas pada jumlah modal yang disetorkan ke dalam anak- anak perusahaannya. (Umam & Antoni, 2018)
Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT  yang menjelaskan bahwa  “Pemegang  saham  Perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas perikatan  yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian Perseroan  melebihi  saham  yang  dimiliki”.  Hubungan  hukum  antara  PT.  Pertamina (Persero) dengan anak-anak  perusahaannya adalah hubungan hukum sebagai pemegang saham,  maka  pada  prinsipnya  pemegang  saham  atau  PT.  Pertamina  (Persero)  tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual terhadap utang maupun tindakan anak-anak  perusahaan,  baik  yang  berasal  dari  kontrak  atau  transaksi-transaksi  yang dilakukan  oleh  anak-anak  perusahaannya.  (Nurhasanah  &  Afwa,  2021)  Dengan  prinsip entitas  hukum  yang  terpisah  dan  tanggung  jawab  terbatas  tersebut,  maka  aset  induk perusahaan  PT.  Pertamina  (Persero)  dan  anak-anak  perusahaannya  terpisah,  sehingga kerugian yang akan dialami oleh anak perusahaan tidak akan berdampak pada aset yang dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero). (Elson, 1930)
Namun,  prinsip  pertanggungjawaban  terbatas  tidak  bersifat  mutlak,  dalam keadaan  tertentu,  tanggung  jawab  terbatas  dapat menjadi  tidak  berlaku.  (Barber,  1980) Dalam  UU  PT  terdapat  prinsip Piercing  The  Corporate  Veil .  Prinsip  ini  mengakui  bahwa tanggung  jawab  terbatas  pemegang  saham  dapat  menjadi  tidak  berlaku  dalam  situasi tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yaitu
“Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  (yaitu,  pertanggungjawaban terbatas) tidak berlaku apabila :
a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  itikad  buruk  memanfaatkan  Perseroan  untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau
d. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  secara  melawan  hukum menggunakan  kekayaan  Perseroan,  yang  mengakibatkan  kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”
Selain  itu,  hubungan  perusahaan  induk  dan  anak  perusahaan  juga  dapat  dilihat dari  kedudukan  perusahaan  induk  sebagai corporate  guarantee .  (Sari  et  al.,  2021)  Jika induk perusahaan ikut menandatangani perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan  pihak  ketiga,  induk  perusahaan  bertindak  sebagai corporate  guarantee atas perjanjian  anak  perusahaan  dengan  kreditor.  (Kreidmann,  1959)  Meskipun  terdapat prinsip tanggung jawab terbatas dan entitas terpisah dalam Perusahaan Induk, masih ada konsekuensi yang dapat dikenakan kepada induk perusahaan jika terlibat dalam tindakan yang merugikan anak perusahaannya. (Harjono, 2021)

## KESIMPULAN
Kepemilikan saham pada anak perusahaan mayoritas dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero)  sebagai  induk  perusahaan.  Hal  ini  menyebabkan  anak  perusahaan  PT. Pertamina  (Persero)  tidak  dapat  disebut  sebagai  BUMN,  melainkan  Perseroan  Terbatas biasa,  karena  penyertaan  modalnya  bukan  berasal  dari  kekayaan  negara  melainkan berasal dari PT. Pertamina (Persero), sehingga anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) tunduk  pada  UU  PT.  Walaupun  begitu,  PT.  Pertamina  (Persero)  beserta  anak-anak perusahaannya tetap berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas  bumi  berdasarkan  Pasal  5  jo  Pasal  9  UU  MIGAS  dan  penafsiran  “penguasaan  oleh negara”  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  Pemerintah  yang  mengatur,  mengurus, mengelola,  dan mengawasi  terhadap  penyelenggaraan  usaha  sektor-sektor penting  yang dalam  hal  ini  penguasaan  tersebut  berada  di  tangan  Pemerintah  dengan  adanya  PT Pertamina  (Persero)  sebagai  BUMN  yang  masih  dikelola  langsung  oleh  Pemerintah. Konsekuensi  dari  adanya  restrukturisasi  ini  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban hukum  adalah  bahwa  berlakunya  prinsip  entitas  hukum  yang  terpisah,  yaitu  PT. Pertamina  (Persero)  memiliki  tanggung  jawab  yang  terpisah  dari  anak-anak perusahaannya.  Maka  dari  itu,  PT.  Pertamina  (Persero)  tidak  bertanggung  jawab  secara pribadi  terhadap  utang  maupun  tindakan-tindakan  dari  anak  perusahaannya.  Namun prinsip  tersebut  tidak  berlaku  mutlak  dan  dapat  dikesampingkan  sebagaimana  termuat dalam Pasal 3 Ayat (2) UU PT sebagai adanya prinsip Piercing The Corporate Veil. Selain itu,  induk  perusahaan  dapat  menjadi coorporate  guarantee bagi  anak  perusahaannya apabila terdapat penandatanganan perjanjian yang dibuat sebelumnya.

## REFERENSI
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER-04/MBU/06/2020 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota  Dewan  Komisaris  Anak  Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara mendefinisikan Anak Perusahaan BUMN ]
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero). PT.Pertamina
Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2021). Hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan  grup  ditinjau  dari undang-undang  nomor 40  tahun  2007 TENTANG PERSEROAN  TERBATAS. JURNAL  USM  LAW  REVIEW , 4 (2),  Article  2. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912 Barber, D. H. (1980). Piercing the Corporate Veil. Willamette Law Review , 17 , 371. Diani, R. (2017). Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan  Hukum  Dengan  Anak  Perusahaan. Simbur  Cahaya , 24 (1),  Article  1. https://doi.org/10.28946/sc.v24i1
Disyon,  H.,  &  Gultom,  E. (2022). Critical  Review  of  the  Implementation of  the  Making of
SOE  as  a  Holding  From  Anti-Monopoly  and  Unfair  Business  Competition Perspective. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 22 (2).
Elson, S. (1930). Legal  Liability of  Holding Companies for Acts of  Subsidiary Companies.
Commercial Law Journal , 35 , 680. Handayani, I. A., Suartini, S., & Fuad, F. (2023). Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak  Cucu  BUMN  Berdasarkan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas. Binamulia Hukum , 12 (2), Article 2. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.618 Harjono,  D.  (2021). Monograf  Kedudukan  Hukum  Perusahaan  Induk  (Holding  Company) . UKI Press.
Helmalia,  H.  (2016).  ANALISIS  STRATEGI  AKUISISI  DAN  RESTRUKTURISASI  DALAM BISNIS PERUSAHAAN. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan , 1 (1),
Article 1. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v1i1.24 Kreidmann, A. M. (1959). The Corporate Guaranty. Vanderbilt Law Review , 13 , 229.
Manoi,  C.  R.,  &  Christiawan,  R.  (2023).  KEDUDUKAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB PERUSAHAAN  INDUK/  HOLDING  COMPANY  ATAS  KERUGIAN  PADA  ANAK PERUSAHAAN  BUMN. JURNAL  HUKUM  STAATRECHTS , 6 (1),  Article  1. https://doi.org/10.52447/sr.v6i1.7041
Moleong, L. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Muhammad  Iqbal  Aji  Pratama,  14311433.  (2018). DAMPAK  RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN SINERGI PERUSAHAAN (Pada Kasus  Perbankan  di  Indonesia  dan  di  India  Pada  Tahun  2007-2017) . https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10913
Murphy,  D.  (1998).  Holding  Company  Liability  for  Debts  of  Its  Subsidiaries:  Corporate Governance Implications. Bond Law Review , 10 , [i].
Mutammimah,  M.,  Malik,  N.,  Bisri,  A.,  &  Harianto,  M.  (2021).  Merger  dan  Akuisisi.
Muhasabatuna , 3 (2). https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/117
1
Natadimaja,  H.  (2009). Hukum  Perdata  Mengenai  Hukum  Perorangan  dan  Hukum  Benda
(1st ed.). Graha Ilmu.
Nizammudin,  N.  (2016).  HAK  MENGUASAI  NEGARA  DALAM  SISTEM  TATA  KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
36/PUU-X/2012. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (3), Article 3. https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.407-430 Nugroho, H. R. A., Dewantara, R., & Suwardiyati, R. (2023). Status Hukum Privatisasi Anak Perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  Di  Bidang  Usaha  Sumber  Daya  Alam (Perkara  Nomor  61/PUU-XVIII/2020):  The  Legal  Standing  Regarding Privatization Of Subsidiary Of State-Owned Enterprises In Natural Resources (A Juridical Analysis of the Case Number 61/PUU-XVIII/2020). Warkat , 3 (1), Article
1. https://doi.org/10.21776/warkat.v3n1.5
Nurhasanah,  S.  R.  P.,  &  Afwa,  U.  (2021).  Pertanggungjawaban  Hukum  Direksi  Induk
Terhadap  Risiko  Bisnis  Anak  Perusahaan  pada  Holding  Company  BUMN. Indonesia Law Reform Journal , 1 (3), Article 3. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18335 Pangestu, R. A. (2023). Analysis of Dynamics and Restructuring of PT Pertamina (Persero): JKMP  (Jurnal  Kebijakan  Dan  Manajemen  Publik) , 11 (2),  Article  2. https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1740
Prasodjo, R. A. (2022). EFEKTIVITAS SKK MIGAS DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT  BERDASARKAN  PASAL  33  UUD  1945. Jurnal  Inovasi  Penelitian , 3 (6),
Article 6. https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.2116 Pratiwi, P. A. (2019). Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Minyak Dan Bumi .
PT. Pertamina (Persero). (n.d.). Pertamina Annual Report 2022 . https://www.pertamina.com///Media/File/Pertamina_Annual%20Report%202 022_20230608.pdf Rahadiyan,  I.  (2013).  Kedudukan  BUMN  Persero  sebagai  Separate  Legal  Entity  dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada  Permodalan BUMN. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 20 (4), Article 4. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7 Ratnasari,  D.  (2023).  EKSISTENSI  HUBUNGAN  NEGARA  DENGAN  BADAN  HUKUM
SWASTA  DALAM  PENGELOLAAN  MIGAS DI  INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum  The Juris , 7 (1), Article 1. https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.898
Redi,  A.  (2015).  Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam. Jurnal Konstitusi , 12 (2), Article 2. https://doi.org/10.31078/jk12210
Santosa, A. A. G. D. H. (2019). PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM
PRIVAT. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), Article 2. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468 Sari, E., Yurikosari, A., &  Wijayati, A. (2021). PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
CORPORATE  GUARANTEE  SEBAGAI  AKIBAT  WANPRESTASI  DEBITOR  DALAM PEMBIAYAAN BANK. to-ra , 14 – 32. https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102 Sheffield, J. T. (1986). Holding Company Formations. Taxes - The Tax Magazine , 64 , 846. Soekanto,  Soerjono,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Radja Grafindo Persada.
Soemitro, R. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (4th ed.). Ghalia Indonesia. Sudarmono, N. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pengawasan Pemerintah atas Penyertaan Modal  Negara  Dalam  Rights  Issue  di  BUMN. Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  Dan Eksakta , 2 (2). https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/view/44
Sulistiowati.  (2010). Aspek  Hukum  dan  Realitas  Bisnis  Perusahaan  Grup  di  Indonesia . Erlangga.
Sulistiowati.  (2013). Tanggung  Jawab  Hukum  Pada  Perusahaan  Grup  di  Indonesia . Erlangga.
Sunggono, B. (1997). Metodologi Penelitian Hukum . Rajawali Press. Sykes, C. S. (1930). Corporate Control through Holding Companies. Mississippi Law Journal ,
3 , 151.
Tamam,  H.  A.  (2019).  Pengaturan  Indonesianisasi  Saham  Melalui  Divestasi  Sebagai Refleksi  Sumber  Daya  Alam  Mineral  Dan  Batubara  “Dikuasai  Oleh  Negara.” Lex Renaissance , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art3
Umam,  K.,  &  Antoni,  V.  (2018). Corporate  Action  Pembentukan  Bank  Syariah:  Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off . UGM PRESS. Widjoseno, J. B. C., Mahmudah, S., & Musyafah, A. A. (2022). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN  HOLDING  COMPANY  PADA  PT  PERTAMINA. Diponegoro  Law Journal , 11 (3), Article 3. https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32182
Yuanitasari,  D.,  &  Suparto,  S.  (2020).  PERAN  NEGARA  DALAM  SISTEM  EKONOMI
KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 4 (1),
Article 1. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327 Zigirababiri,  P.  (2019).
Piercing  the  Corporate  Veil:  The  Case  of  Holding  Company  and Subsidiary . https://doi.org/10.2139/ssrn.3425681
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah  diubah  dalam  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja
Copyright Holder : © Ruth Felyta Worang, et al., (2024).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: