How to cite: Riska Andini Hasnabila, Rasji (2023) Urgensi Legalisasi Penggunaan Ganja Medis Dilihat dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## URGENSI  LEGALISASI  PENGGUNAAN  GANJA  MEDIS  DILIHAT  DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

## Riska Andini Hasnabila, Rasji
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: riska.205200218@stu.untar.ac.id, rasji@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perencanaan  legalisasi  penggunaan  ganja  untuk  kepentingan  medis  di  Indonesia sudah  pernah  dibicarakan  dalam  pembahasan  rancangan  undang-undang  tentang perubahan  undang-undang  narkotika  oleh  para  legislator  Indonesia.  Pengujian terhadap  undang-undang  narkotika  ini  merupakan  salah  satu  cara  yang  telah diupayakan dalam melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak untuk hidup dan hak  atas  kesehatan.  Pemahaman  tersebut  tentunya  berkembang  dalam  logika masyarakat mengenai pelarangan penggunaan ganja untuk kepentingan medis yang dianggap sama dengan melarang orang sakit untuk tetap hidup. Hal ini mengartikan bahwa negara telah gagal menjamin atas kehidupan warganya. Namun, di sisi lain, beberapa negara telah melegalkan ganja medis, seperti Thailand, Amerika Serikat, Belanda,  Lebanon,  Australia,  dan  juga  Lebanon.  Sedangkan  di  Indonesia  sendiri masih melarang penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Dengan penelitian ini akan  dikaji  untuk  menemukan  alasan  hukum  dari  pemerintah  dalam  kasus  ganja medis  di  Indonesia.  Masalah-masalah  tersebut  kemudian  akan  dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan untuk menemukan konsep-konsep baru terkait legalisasi ganja medis di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa ganja medis  akan  mungkin  memiliki  potensi  legal  di  masa  depan.  Urgensi  ini  juga didemonstrasikan oleh kemauan politik Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan.  Dari  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  rekomendasi  terkait wawasan pendidikan yang tepat tentang ganja medis dan potensi legalisasi di masa depan.
Kata Kunci: Hukum; Hak Asasi Manusia; Ganja; Medis.

## Abstract
Planning to legalize the use of marijuana for medical purposes in Indonesia has been discussed in the discussion of a draft law on changes to narcotics laws by Indonesian legislators.  Testing  of  this  narcotics  law  is  one  way  that  has  been  attempted  in legalizing the use of marijuana for medical purposes. Viewed from a human rights perspective,  every  individual  has  the  right  to  life  and  the  right  to  health.  This understanding certainly develops in the logic of society regarding the prohibition of the  use  of  marijuana  for  medical  purposes  which  is  considered  the  same  as
prohibiting sick people from staying alive. This means that the state has failed to guarantee the lives of its citizens. However, on the other hand, some countries have legalized medical marijuana, such as Thailand, the United States, the Netherlands, Lebanon, Australia, and also Lebanon. While in Indonesia itself still prohibits the use of marijuana for medical purposes. With this research, it will be studied to find legal reasons from the government in the case of medical marijuana in Indonesia. These problems will then be analyzed using analytical descriptive methods to find new  concepts  related  to  the  legalization  of  medical  marijuana  in  Indonesia.  The study suggests that medical marijuana will likely have legal potential in the future. This  urgency  is  also  demonstrated  by  the  political  will  of  the  Indonesian  Ulema Council  and  the  Ministry  of  Health.  From  this  research,  it  is  hoped  that  it  will provide  recommendations  related  to  proper  educational  insights  about  medical marijuana and the potential for legalization in the future.
Keywords: Law; Human Rights; Marijuana; Medical.

## Pendahuluan
Perencanaan legalisasi penggunaan ganja (cannabis sativa) untuk keperluan medis merupakan wacana yang terus berkembang dalam beberapa waktu terakhir  (Murdomo, Ramadhani, Gomang, Wibiyanto, & Nugroho, 2021). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cangih, ganja medis tidak lagi dianggap sebagai narkotika ilegal yang hanya dianggap berbahaya (Ismansyah, Elvandari, & Sofyan, 2023).
Sementara itu, ganja mulai dilihat manfaatnya sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai  penyakit  tertentu.  Salah  satu  contoh  kasus,  yang  terjadi  pada  tahun  2017, terdapat  seorang  pria  yang  diduga  menanam  ganja  di  rumahnya  sendiri  sehingga  hal tersebut  membuatnya  tertangkap  oleh  BNN  (Badan  Narkotika  Nasional  Indonesia). Padahal ganja tersebut akan digunakan untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit Syringomyelia (Kumparan News, 2017).
Peristiwa tersebut menggambarkan pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dua  jenis  pasal  ini Indonesia  mengatur  penggunaan  ganja  medis  bahkan  dilarang  untuk  kebutuhan  medis sebagaimana. Pria dalam kasus tersebut akhrinya dihukum 8 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar selama satu bulan waktu penahanannya (Sidik, 2020).
Menariknya, di beberapa negara di Eropa dan Amerika Selatan, ganja medis tidak hanya dianggap sebagai obat rekreasi, tetapi juga sebagai obat untuk beberapa penyakit serius  seperti  Alzheimer  dan  Arthritis  (Petzke,  Tölle,  Fitzcharles,  &  Häuser,  2022). Masyarakat  di  negara  tersebut  memahami  manfaat  tanaman  ganja  medis  yang  dapat digunakan sebagai pengobatan serta penghilang rasa sakit atau nyeri pasca proses operasi (Palace & Reingold, 2019).
Bahkan, dalam suatu penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Molecular Cancer Therapeutics  mengemukakan  bahwa  terdapat  zat  yang  terkandung  pada  ganja  yaitu cannabidiol yang dapat membunuh gen yang disebut "Id-1" yang digunakan sel kanker untuk menyebar ke  seluruh tubuh. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika  Serikat  (FDA)  setuju  bahwa  kandungan  cannabidiol  atau  THC  tersebut
memberikan manfaat medis dalam formulasi tertentu, beberapa obat berbasis THC yang disetujui adalah ronabiol (marinol) dan nabilone (cesamet), yang dapat diresepkan dalam bentuk pil untuk pengobatan mual muntah pada pasien pasca-kemoterapi. Obat ini juga membantu  merangsang  nafsu  makan  pasien  dengan  sindrom  pemborosan  akibat  AIDS (Anywar et al., 2020). FDA juga telah menyetujui obat cair epidiolex sebagai obat untuk epilepsi,  sindrom  dravet,  dan  sindrom  lennox  gastaut  (Wu,  Zhang,  Asher,  &  Thayer, 2019).
Sayangnya,  penggunaan  ganja  untuk  keperluan  medis  masih  sangat  terbatas  di Indonesia  baik  pengaturan  maupun  hasil  penelitiannya.  Pasal  7  Undang-Undang Narkotika hanya mengizinkan penggunaannya dalam konteks kepentingan pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi.  Undang-Undang  Narkotika  sendiri mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I, yang merupakan kelompok yang dianggap sangat berbahaya dan seharusnya tidak digunakan bahkan dalam dunia medis. Semua tanaman ganja dilarang digunakan dari mulai daun, akar, batang, maupun bijinya. Maka dari itu, halasan tersebut yang menjadikan ganja kemudian termasuk dalam daftar yang  sama  dengan  berbagai  obat  terlarang  lainnya,  seperti  meth,  heroin,  kokain,  dan ekstasi.
Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat semakin dinamis dalam menanggapi setiap isu yang beredar. Negara-negara yang sebelumnya turut serta dalam Konvensi Tunggal PBB kini mulai melegalkan ganja. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lainnya telah melegalkan ganja meskipun masih dalam batasan tertentu. Hingga tahun 2022, 37 negara bagian di Amerika Serikat  telah melegalkan  penggunaan  ganja  sebagai  bahan  obat  (Cable  News  Network Indonesia,  2022).  Banyak  negara  juga  telah  mulai  membuka  ruang  penelitian  khusus terkait manfaat ganja di bidang medis.
Meskipun  secara  hukum  diperbolehkan  melakukan  penelitian  tentang  ganja, mendapatkan izin hukum dan produk ganja masih merupakan tantangan. Sejauh ini, ganja hanya  dapat  diperoleh  melalui  BNN  atau  Kementerian  Kesehatan  selama  itu dimaksudkan  untuk  penelitian  dan  pendidikan.  Sayangnya,  seiring  dengan berkembangnya  isu  legalisasi  ganja  di  bidang  medis,  masih  banyak  pertanyaan  yang belum terjawab. Wacana yang ada belum dapat menjawab apakah ganja bermanfaat atau merugikan.
Masih sangat sedikit literatur dan penelitian tentang ganja di Indonesia. Hal ini disebabkan  oleh  kesulitan  akses  terhadap  penelitian  ganja  yang  legal.  Upaya  untuk melegalkan  ganja akhirnya  dibawa  ke  pengadilan,  yaitu melalui  Mahkamah  Konstitusi dengan menguji Undang-Undang Narkotika. Praktik seperti ini merupakan cara praktis untuk melegalkan ganja seperti yang terjadi di beberapa Negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi  menolak  permohonan  pengujian  Undang-Undang  Narkotika  melalui Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  106/PUU-XVIII/2020,  Mahkamah  Agung memberikan perintah yudisial kepada pemerintah untuk melakukan penelitian lebih lanjut jika akan melegalkan ganja untuk keperluan medis.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  akan  membahas  mengenai:  1)  Apa  dasar hukumnya  Hakim  Konstitusi  dalam  putusan  menolak  uji  materi  UU  Narkotika.  2) Bagaimana  potensi  legalisasi  ganja  medis  di  Indonesia  dalam  pemenuhan  hak  atas kesehatan di Indonesia?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menemukan  alasan  hukum  pemerintah  Indonesia dalam  kasus  ganja  medis.  Masalah-masalah  ini  kemudian  dianalisis  menggunakan metode  preskriptif  dengan  berdasarkan  metode  normatif  untuk  menemukan  konsep- konsep baru terkait legalisasi ganja medis di Indonesia (Irwansyah, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 106/PUU- XVIII/2020?
Kasus Upaya legalisasi ganja melalui jalur pengadilan sudah telah beberapa kali disidangkan  oleh  Kejaksaan  Agung  bangsa  Indonesia  dengan  menguji  UU  Narkotika. Misalnya Putusan No. 106/PUU- XVIII/2020. Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa meskipun menggunakan narkotika telah digunakan secara sah dan diakui  secara  hukum  sebagai  bagian  dari  pelayanan  kesehatan  di  setidaknya  beberapa negara,  termasuk  Argentina,  Australia,  Amerika  Serikat,  Jerman,  Belanda,  Polandia, Rumania, Kolombia, Swiss, Turki, Portugal, Spanyol, Selandia Baru, dan Thailand, tetapi faktanya undang-undang tidak serta merta dapat dijadikan parameter, bahwa semua jenis narkotika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua negara.
Ini  wajar,  mengingat  perbedaan  karakter  baik  jenis  bahan  narkotika,  struktur, maupun hukumnya budaya masyarakat masing-masing negara. Dari perspektif Indonesia, meskipun  diperoleh  fakta  hukum  bahwa  banyak  orang  menderita  penyakit  tertentu dengan fenomena yang mungkin terjadi “dapat disembuhkan” dengan pengobatan yang memanfaatkan jenis narkotika (ganja) tertentu, secara tidak langsung sebanding dengan besarnya  akibat  yang  ditimbulkan  jika  tidak  ada  kesiapan,  terutama  yang  berkaitan dengan  struktur  hukum  dan  budaya  masyarakat,  termasuk  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan belum sepenuhnya tersedia.
Apalagi terkait pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori narkotika  dengan  dampak  ketergantungan  yang  sangat  tinggi.  Oleh  karena itu,penggunaan  Narkotika  Golongan  I  di  Indonesia  harus  diukur  dari  kesiapan  unsur sebagai diuraikan di atas bahkan jika ada kemungkinan urgensi untuk penggunaannya. Mahkamah  menambahkan  bahwa  pengelompokan  narkotika  ke  dalam  tiga  golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika  Golongan  II,  dan  Narkotika  Golongan  III  adalah  Hal  ini  penting  dilakukan, mengingat sifat dari ketiga jenis narkotika tersebut memiliki perbedaan dampak.
Demikian  pula  mengenai  akibat  hukum  yang  ditimbulkan,  apabila  terjadi penyalahgunaan  penggunaan  Narkoba  yang  dapat  menimbulkan  bahaya,  tidak  hanya
berkaitan  dengan ancaman  nyawa, tetapi juga  terhadap  manusia  secara  luas  kehidupan (Majid, 2020).
Oleh  karena  itu,  sangat  relevan  jika  pembagian  jenis  golongan  narkotika  tetap dipertahankan  digunakan  sebagai  acuan  dalam  pembuatan  peraturan  yang  berkaitan dengan  pemanfaatan,  pengkajian  dan  penelitian,  dan  penegakan  hukum  bila  terjadi penyalahgunaan  (Alghifary,  2023).  Karena  setiap  jenis  golongan  narkotika  memiliki dampak  yang  berbeda,  terutama  dalam  hal  tingkat  ketergantungan,  dalam  menentukan jenis-jenisnya narkotika yang ditetapkan ke dalam golongan golongan narkotika tertentu memerlukan pengaturan yang sangat ketat metode ilmiah.
Berdasarkan Penjelasan UU Narkotika dapat diketahui jenis Narkotika, Golongan I  telah  ditegaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  Narkotika  Hukum  hanya dapat  digunakan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan dalam  terapi,  dan  sangat  berpotensi  menimbulkan  ketergantungan.  Demikian  dari batasan-batasan imperatif dimaksud secara sederhana dapat dipahami bahwa Narkotika Golongan  I  adalah  jenis  Narkotika  yang  memilikidampak  yang  paling  serius dibandingkan dengan jenis narkotika lainnya.
Jadi, dalam hal penggunaan Kelas I Narkoba, tidak lepas dari kepenuhan syarat yang sangat ketat tersebut, apalagi jika akan terjadi perubahan penggunaannya menjadi kegunaan lain (berbeda) yang berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia, jika kajian dan penelitian ilmiah tidak dilakukan terlebih dahulu. Penggunaan narkotika golongan I untuk  pelayanan  dan/atau  terapi  kesehatan,  sama  dengan  keinginan  mengubah penggunaan  Narkotika  golongan  I  yang  secara  imperatif  hanya  diperbolehkan  untuk kepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Pembatasan  pemanfaatan  tersebut  tidak  terlepas  dari  pertimbangan  bahwa Narkotika  golongan  I  jenis  ini  sangat  berpotensi  menimbulkan  ketergantungan.  Oleh karena itu, penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi tidak ada  bukti adanya  kajian  dan  penelitian  yang  komprehensif  dan  mendalam  secara ilmiah  di  Indonesia  sehingga  tidak  bisaditerima  karena  alasan  rasionalitas,  baik  secara medis, filosofis, sosiologis, dan secara yuridis.
Mahkamah menggaris bawahi bahwa sementara ada beberapa negara bagian yang lega,  itu  tidak  bisa  perlu  digeneralisasi  bahwa  negara-negara  yang  belum  atau  belum melegalkan penggunaan secara bebas narkotika maka dapat dikatakan belum optimalnya manfaat dari narkotika tersebut. Menariknya, meskipun Pengadilan tidak dapat menerima dasar  hukum  untuk  pengesahan  tersebut  ganja,  sebenarnya  dapat  memahami  kondisi sosial  orang  yang  menggunakan  Golongan  I  jenis  narkotika  untuk  terapi  dalam penyembuhan penyakit tertentu. Namun, mengingat ini belum hasil kajian dan penelitian ilmiah yang sahih, dengan tetap memperhatikan akibat atau dampak yang ditimbulkannya dapat terjadi jika dilegalkan.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi Pengadilan untuk mendorong penggunaan narkotika  golongan  I  setelah  dilakukan  kajian  dan  penelitian  ilmiah  yang  berkaitan dengan  kemungkinan  pemanfaatan  golongan  tersebut  Jenis  Narkotika  untuk  pelayanan dan/atau  terapi  kesehatan.  Selanjutnya,  hasil  ilmiah  pengkajian  dan  penelitian  dapat
dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  pembuat  undang-undang  dalam  merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan terkait penggunaan Narkotika golongan I.
Adapun  perlu  adanya  kepastian  bahwa  Narkotika  Golongan  I  dapat  digunakan untuk  keperluan  tersebut  pelayanan  kesehatan  dan/atau  terapi  melalui  pengkajian  dan penelitian  yang  bersangkutan,  pada  satu  sisi  juga  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kepada masyarakat dari bahaya menggunakan jenis Narkotika Golongan I yang sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan.
Oleh karena itu, sangat penting sebelum ada hasil penilaian dan penelitian, jenis Kelas  Narkotika  hanya  benar-benar  digunakan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk apa pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Bahkan bagi  penyalahguna  Narkotika  Golongan  I  yang  ada  diancam  secara  melawan  hukum dengan pidana penjara yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No
UU Narkotika. Sanksi ini disebabkan karena negara ingin melindungi bangsa dan negaranya  keselamatan  negara  dari  bahaya  penyalahgunaan  Narkotika,  khususnya Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat benar-benar dapat terwujud karena jenis Narkotika GolonganSaya harus tetap dipandang sebagai jenis narkotika  yang  paling  berbahaya,  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  dampak ketergantungannya yang sangat tinggi.
Jika ditelaah lebih jauh, perlu adanya kepastian bisa atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi sudah lama  menjadi  kebutuhan  yang  sangat  mendesak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  penjelasan Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  UU  Narkotika,  yang  sudah  mencantumkan  “larangan  tegas penggunaan narkotika golongan I untuk terapi”. Di lain dengan kata lain, “fenomena” yang  sebenarnya  mengenai  perlunya  penggunaan  jenis  Narkotika  Golongan  I  untuk tujuan terapeutik sudah muncul sejak sebelum Undang-Undang Narkotika diundangkan.
Dengan  demikian,  melalui  Putusan  Said,  MK  kembali  menegaskan  bahwa pemerintah  harus  segeramenindaklanjuti  Keputusan  tentang  pengkajian  dan  penelitian jenis  Kelas  I  Narkotika  untuk  keperluan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  terapi  yang hasilnya  dapat  dimanfaatkan  dalam  menentukan  kebijakan,  termasuk  dalam  hal  ini kemungkinan  perubahan  undang-undang  oleh  pembentuk  undang-undang  untuk mengakomodir  kebutuhan  tersebut.  Ini  karena  penyerahan  wewenangoleh  Mahkamah kepada  pembentuk  undang-undang  didasarkan  pada  fakta  bahwa  UU  Narkotika  tidak hanya itu mengatur penggolongan jenis narkotika tetapi juga mengatur sanksi pidana.

## Potensi  Legalisasi  Ganja  Medis  Dalam  Hal  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  di Indonesia
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  secara  konsisten  berusaha  mewujudkan jaminan  pemenuhan  hak-hak  setiap  warganya,  termasuk  pemenuhan  hak  di  sektor kesehatan. Beberapa norma hukum telah mengatur hak atas kesehatan, antara lain:
1.  Pasal  25  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (UDHR)  menyatakan  bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan
dirinya  dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan,  sandang,  papan,  dan  layanan kesehatan,  yang  diperlukan  sosial,  serta  hak  atas  jaminan  pada  saat  menganggur, sakit, kecacatan, ditinggalkan oleh pasangannya, orang tua, atau keadaan lain yang mengakibatkan kemerosotan standar hidup yang terjadi di luar kekuasaannya. 2. Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.
3. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  hidup  dan  memiliki  kehidupan  yang  baik  dan  sehat lingkungan, dan memperoleh pelayanan kesehatan.
4.  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyatakan  bahwa:  Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  hidup,  mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir  dan  batin.  Setiap  orang  memiliki  hak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Atas dasar beberapa norma hukum tersebut, ada yang mendukung upaya legalisasi ganja  untuk  keperluan  medis  lahir  di  Indonesia.  Salah  satu  organisasi  yang  rajin berkampanye  atau  legalisasi  Ganja  sebagai  kebutuhan  medis  adalah  Lingkaran  Ganja Nusantara  (Lingkar  Ganja  Nusantara,  selanjutnya  disebut  'LGN').  LGN  berpendapat bahwa  ganja  untuk  kondisi  medis  tidak  dapat  diganti  dengan  obat  lain  karena permintaannya  sama  spesifiknya  dengan  dosis  tertentu  (Rasmi,  Mengge,  &  Raf, 2022);(Tarigan & Naibaho, 2020).
Beberapa  kasus  penyakit  langka  di  Indonesia  membutuhkan  ganja  sebagai komoditas medis. Misalnya dalam kasus Fidelis Ari Sudarwoto. Fidelis adalah PNS asal Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  ditangkap  BNN  karena  tumbuh  ganja.  Alasan  Fidelis menanam  ganja  itu  untuk  pengobatan  istrinya,  Yeni,  yang  menderita  penyakit Syringomyelia.  Fidelis  mengumpulkan  informasi  untuk  menyembuhkan  penyakitnya, Fidelis  melakukan  ekstraksi  ganja  sendiri  dengan  mencampurkan  ganja  ke  dalam makanan  istrinya  dan  minum.  Sehingga  membuat  istrinya  sulit  makan,  melahap,  dan berbicara dengan lancar (Murdomo et al., 2021).
Selain Syringomyelia, berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, penyakit tertentu dan gangguan kesehatan juga memerlukan ganja medis, seperti: 1) penyakit Alzheimer; 2) Kehilangan nafsu makan; 3) Kanker; 4) penyakit Crohn; 5) Penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti HIV/AIDS atau Multiple Sclerosis (MS); 6) Gangguan makan seperti anoreksia; 7) Epilepsi; 8) Glaukoma; 9) Kondisi kesehatan mental  seperti  skizofrenia  dan  stres  pascatrauma  gangguan  (PTSD);  10)  Sklerosis multipel; 11) Kejang otot; 12) Mual; 13) Kejang; dan 14) Wasting syndrome (cachexia) (Solahuddin, 2022).
Banyak  penyakit  dan  masalah  kesehatan,  seperti  tersebut  di  atas,  memerlukan perawatan dan pengobatan menggunakan mariyuana medis. Jadi, dengan kajian ilmiah dan  penelitian,  pemerintah  perlu  mengambil  kebijakan  terkait  pemenuhannya  hak
kesehatan warga negara dalam konteks penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  Hal ini  semakin  diperkuat  dengan  amanat  yang  tegas  dalam  Pasal  7  dan  8  UU  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika dan/atau Narkotika golongan I dapat dimanfaatkan kebutuhan medis, penelitian, dan pendidikan.
Oleh  karena  itu,  jika  mengacu  pada  ketentuan  tersebut,  secara  hukum  dan mengikat,  orang  dapat  menggunakan  ganja  untuk  tujuan  medis.  Namun,  untuk menghindari  penggunaan  ganja  secara  ilegal  dengan  dosis  yang  tidak  sesuai  dengan takaran,  Pemerintah  harus  segera  menanggapi  Pasal  7  dan  8  UU  Kesehatan  dengan peraturan teknis lainnya, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan atau dalam bentuk yang lebih tinggi melalui sebuah Peraturan Presiden.
Melalui keterikatan norma hukum yang tampak, BNN dan Polisi diharapkan tidak sembarangan menangkap pengguna ganja untuk kebutuhan medis. Ini karena masyarakat mendapatkan perlindungan hukum untuk memenuhi hak kesehatannya. Beberapa elemen dan  organisasi  masyarakat  telah  memberikan  dukungan  terkait  hal  tersebut  proyeksi legalisasi  ganja  medis  di  Indonesia.  Ikhsan  Abdullah,  di  Eksekutif  Direktur  Indonesia Halal  Watch  (IHW)  bahkan  menyebut  legalisasi  medis  ganja  sebenarnya  tidak membutuhkan  instrumen  hukum  tambahan  atau  semacam  fatwa  dari  pihak  yang berwenang MUI (Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia) (Mukhtar, 2022).
Hal ini dikarenakan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  dimana  Narkotika  dan/atau  Narkotika  Golongan  I,  dapat  digunakan  untuk keperluan medis, penelitian dan pendidikan. Sementara itu, sampai artikel ini ditulis, MUI belum mengeluarkan fatwa tentang penggunaan ganja untuk tujuan medis. Komisi fatwa MUI  masih  melakukan  penelitian  dan  kajian  terkait  untuk  legalisasi  ganja  medis (Priyasmoro, 2022). Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  Edward  Omar  Sharif  Hiariej,  mengatakan  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  mendorong  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  untuk  melakukan  kajian  tentang  penggunaan  mariyuana  medis.  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  juga  berjanji  akan  melakukan  kajian  terkait wacana amandemen Narkotika Hukum.
Demikian proyeksi mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia ke depan kondisi yang sangat mungkin untuk direalisasikan. Meskipun demikian, perlu untuk memperkuat keduanya  pendekatan  fatwa  agama  dan  penelitian  ilmiah  terkait  dengan  proyeksi legalisasi  tersebut  ganja  medis.  Beberapa  lembaga  pemberi  fatwa,  seperti  Tarjih Muhammadiyah Dewan atau Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dua aliran Islam terkemuka  di  Indonesia,  diharapkan  dapat  menyumbangkan  pemikiran  ijtihad  melalui pendekatan agama Islam (Al-Fatih & Aditya, 2019).
Selanjutnya,  pemerintah  juga  cenderung  memberikan  perhatian  melalui  Badan Riset dan Inovasi Nasional (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) untuk melakukan penelitian dengan topik ganja medis. Karena Indonesia itu tanah air umat Islam sebagai mayoritas, sehingga sangat penting untuk memiliki fatwa besar oleh MUI dan sebagainya pada,  untuk  memperkuat  regulasi  dan  prospek  legalisasi  ganja  medis  di  masa  depan
(Nur’han, 2023). Kolaborasi ilmiah dan ijtihad agama akan memberikan kejelasan dan lugas proyeksi terkait upaya legalisasi ganja medis di Indonesia ke depan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses legalisasi penggunaan ganja medis di Indonesia  masih membutuhkan waktu, perlu waktu yang  tepat  untuk  mewujudkannya.  Pasal  7  dan  8  dalam  Undang-undang  Narkotika mengandung  aturan secara jelas dalam penggunaan ganja medis. Namun, peraturan yang berlaku di Indonesia perlu adanya norma hukum sebagai salah satu unsur kebijakan yang bersifat mengikat.

## BIBLIOGRAFI
Al-Fatih,  Sholahuddin,  &  Aditya,  Zaka  Firma.  (2019).  Analisis  Yuridis  Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi Fatwa Halal Di Beberapa Negara. Jurnal Wacana Hukum , 25 (1), 68–79. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3033
Alghifary, Rappin Muhamad. (2023). ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI TERHADAP PENYALAHGUNA  NARKOTIKA  OLEH  APARAT  PENEGAK  HUKUM  DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  PROGRESIF  DI  INDONESIA .  Universitas  Islam  Sultan Agung Semarang.
Anywar, Godwin, Kakudidi, Esezah, Byamukama, Robert, Mukonzo, Jackson, Schubert, Andreas,  &  Oryem-Origa,  Hannington.  (2020).  Data  on  medicinal  plants  used  by herbalists for boosting immunity in people living with HIV/AIDS in Uganda. Data in Brief , 29 , 105097. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.105097
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (2nd ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Ismansyah,  Ismansyah,  Elvandari,  Siska,  &  Sofyan,  Syofirman.  (2023).  Rehabilitasi Medik Terhadap Pasien yang Menggunakan Ganja Medis dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia. UNES Law Review , 6 (1), 3390–3402.
Majid, Abdul. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba . Alprin.
Murdomo, J. S., Ramadhani, Vidya Ratri, Gomang, Jovan Ramadhan, Wibiyanto, Dery Yoga,  &  Nugroho,  Lanjar  Jalu.  (2021).  Pandangan  Hukum  Pidana  Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum , 6 (1), 12–19.
Nur’han,  Siti  Rahmawati.  (2023). Legalisasi  Ganja  Medis  Dalam  Perspektif  Hukum Positif Dan Hukum Islam . UIN KH Achmad Siddiq Jember.
Palace, Zachary J., & Reingold, Daniel A. (2019). Medical cannabis in the skilled nursing facility:  a  novel  approach  to  improving  symptom  management  and  quality  of  life. Journal  of  the  American  Medical  Directors  Association , 20 (1),  94–98. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.013
Petzke,  Frank,  Tölle,  Thomas,  Fitzcharles,  Mary  Ann,  &  Häuser,  Winfried.  (2022).
Cannabis-based medicines and medical cannabis for chronic neuropathic pain. CNS Drugs , 36 (1), 31–44. https://doi.org/10.1007/s40263-021-00879-
Rasmi, Muhammad Zulkifli, Mengge, Buchari, & Raf, Nuvida. (2022). Perempuan dalam Gerakan Lingkar Ganja Nusantara. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 7 (2), 182–191.
Tarigan,  Maria,  &  Naibaho,  Nathalina.  (2020).  Perbuatan  Memberikan  Ganja  Kepada Orang  Lain  Sebagai  Alternatif  Pengobatan  Ditinjau  Dari  Sifat  Melawan  Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto). Riau Law Journal , 4 (1), 65–85.
Wu,  Mariah  M.,  Zhang,  Xinwen,  Asher,  Melissa  J.,  &  Thayer,  Stanley  A.  (2019). Druggable targets of the endocannabinoid system: Implications for the treatment of HIV-associated  neurocognitive  disorder. Brain  Research , 1724 ,  146467. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.146467

## Copyright holder:
Riska Andini Hasnabila, Rasji (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: