P e r t a n g g u n gj a w a b a n   P i d a n a   P e n yi d i k   P o l r i   a t a s   T i n d a k a n A b u s e   O f   P o w e r d a n   P e r l i n d u n g a n   H u k u m   b a g i   K o r b a n n y a
Agnes Putri Adianto 1 , Michael Gondowidjaja 2 Agnes.adianto@student.ukdc.ac.id ,  Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia 1 Michaelgondowidjaja@ukdc.ac.id , Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia 2

## Abstract

## Background:
Indonesia  is  one  that  upholds  fair  and  certain  law  enforcement.  However,  sometimes  these  two things  do  not materialize properly and optimally because there are still arbitrary law enforcement actions by law enforcement officials, especially police investigators. The actions taken can be referred to as abuse of power. The potential for abuse of power arises when police investigators have other goals to benefit themselves, other people or certain groups through law enforcement. Abuse of power can cause harm to victims, both materially and immaterially. National  Police  investigators  who  abuse  power  can  be  criminally  prosecuted  if  they  commit  an  act  that  has elements of a crime. It is mandatory for the National Police investigators to be held criminally liability. In addition, victims of abuse of power also have the right to receive legal protection.

## Research Method:
The research method uses a normative juridical approach

## Findings:
The respect for law enforcement that is fair and definite obliges every police investigator to carry out his duties and  authorities  in  accordance  with  statutory  regulations  and  if  he  violates  the  law  by  committing  an  abuse  of power, the personnel must be held accountable, including criminal liability.
Conclusion:
Victims of abuse of power are entitled to legal protection for losses arising from abuse of power.
Keywords: Criminal liability, abuse of power, police investigators, legal protection for victims

## Abstrak

## Latar Belakang:
Indonesia merupakan yang menjunjung tinggi penegakan hukum yang adil dan pasti. Namun, terkadang kedua hal tersebut tidak terwujud dengan baik dan maksimal karena masih ditemukan adanya tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, khususnya personil penyidik polri. Tindakan yang dilakukan tersebut  dapat  disebut  sebagai  abuse  of  power.  Potensi  abuse  of  power  timbul  ketika  penyidik  polri  memiliki tujuan  lain  untuk  menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  kelompok  tertentu  melalui  penegakan  hukum. Abuse  of  Power  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada  korbannya,  baik  secara  materiil  maupun  immateriil. Penyidik polri  yang  melakukan abuse of power dapat  dituntut  pidana apabila  melakukan suatu perbuatan  yang memiliki unsur tindak pidana. Terhadap penyidik polri yang dimaksud wajib untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, korban abuse of power pun berhak mendapatkan perlindungan hukum atasnya.
Metode Penelitian:
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif .

## Hasil Penelitian:
Adanya  penghormatan  atas  penegakan  hukum  yang  adil  dan  pasti  mengharuskan  setiap  penyidik  polri  untuk melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  apabila  melanggar dengan  melakukan  abuse  of  power  maka  personil  wajib  untuk  dimintai  pertanggungjawaban,  tidak  terkecuali pertanggungjawaban pidana.

## Kesimpulan:
Korban abuse of power berhak  mendapatkan perlindungan hukum  atas kerugian  yang ditimbulkan  dari adanya abuse of power.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, abuse of power, penyidik polri, perlindungan hukum bagi korban.
DOI : - Received :  June 2023 Accepted :  July 2023 Published :  August 2023 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Konstitusi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)  yang menjunjung tinggi supremasi  hukum  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan  tanpa  membeda  -  beda  kan  setiap orang,  yang  sebagaimana  menurut 1 Zairin  Harahap  salah  satu  prinsip  atau  asas  penting  dari suatu negara hukum adalah asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang dimana dalam asas tersebut ditegaskan bahwa sebuah kedudukan dari masyarakat bernegara dalam sebuah hukum adalah sama, yang dimana prinsip equality before the law telah diakui dan  dihormati  di  indonesia.  Supremasi  hukum  menempatkan  hukum  pada  posisi  tertinggi dalam  penegakan  hukum.  Adanya  supremasi  hukum  diharapkan  dapat  memberikan  rasa keadilan pada masyarakat dan lembaga-lembaga negara, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam negara hukum terdapat norma-norma mengenai pedoman yang berguna untuk mengatur hidup seseorang atau sekelompok masyarakat dalam bertingkah laku dan melakukan aktivitas  dalam  bermasyarakat.  Salah  satunya  norma  hukum,  yang  dibagi  menjadi  norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma yang dibuat  oleh  lembaga  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  semua orang, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi tertentu. Sedangkan, norma hukum tidak tertulis  merupakan  norma  yang  telah  ada  dan  hidup  dalam  suatu  masyarakat  tertentu
1 Universitas  Islam  Indonesia  “Kaji  Penerapan  Asas  Equality  Before  The  Law” https://www.uii.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uii-raih-gelar- doktor/#:~:text=Salah%20satu%20prinsip%20atau%20asas,hukum%20dengan%20tidak%20ada%20pengecuali an. diakses tanggal 28 April 2018.
Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri  Atas Tindakan Abuse Of Power Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja
(masyarakat hukum adat) yang ditaati dan memiliki sanksi tertentu bagi pelanggarnya, seperti sanksi sosial.
Dalam  pelaksanaan  sebuah  aturan  yang  terdapat  dalam  negara  hukum  sendiri  tidak lepas dari adanya sebuah penegakan pada norma hukum yang dianut di dalamnya, namun tidak jarang juga sebuah penegakan hukum tersebut menjadi sebuah hal yang dipertanyakan adanya karena kesenjangan yang terjadi di antara penegak hukum dengan masyarakat yang ada, tidak jarang terjadi adanya sebuah pembelokan hukum dikarenakan sebuah aturan yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik akhirnya oleh aparat penegak hukum atau pembuat hukum itu sendiri  telah  dilanggar  dan  mengakibatkan  kerugian  kepada  beberapa  pihak  yang  akhirnya menimbulkan sebuah hal yang fatal terutama dari segi kepada masyarakat nya atau penerima hukum tersebut.
Polisi,  jaksa,  hakim,  dan  lembaga  pemasyarakatan  merupakan  instansi  negara  yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakan hukum (pelaksana hukum). Sedangkan,  DPR  sebagai  lembaga  legislatif  bertugas  membuat  hukum  itu  sendiri  dapat diartikan  sebagai  lembaga  legislatif  yang  seperti  DPR,  parlemen,  kongres,  dan  juga  majelis nasional,  selain  itu  pembuat  hukum  juga bisa  dilakukan  oleh  badan institusi  tertentu  seperti polisi, militer dan lainnya, namun aturan yang dibuat hanya dapat dilaksanakan dan ditaati oleh institusi  individual  tersebut  sendiri,  seperti  misalnya  adanya  aturan  mengenai  tindakan  - tindakan  polisi  dan  sebagaimana  macamnya  yang  tertuang  dalam  Perkapolri,  maka  dalam aturan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dan  mengikat  hanya  untuk  institusi  polisi  saja  tidak kepada institusi lain maupun masyarakat luar. Namun secara faktanya seringkali terjadi bahwa aparat penegak hukum maupun pembuat hukum itu sendiri lah yang sering melanggar adanya aturan yang telah ditetapkan dan dibuatnya itu dengan demikian masyarakat lebih enggan untuk percaya akan aparat penegak hukum maupun pembuat hukum itu.
Dalam hal ini yang seringkali menjadi sebuah masalah dalam ketaatan hukum adalah dikarenakan adanya sebuah kekuasaan yang menghalang - halangi ketaatan tersebut, memang benar jika tidak semua aparat penegak hukum maupun pembuat hukum tidak dapat mentaati apa  yang  telah  dibuat  dan  apa  yang  seharusnya  dilaksanakan  nya  karena  adanya  sebuah kekuasan,  memang  benar  bahwa  hanya  oknum  -  oknum  tertentu  lah  yang  melakukan  hal tersebut,  tetapi  masyarakat  tidak  dapat  memandang  hal  tersebut  dengan  baik,  banyak  dari masyarakat  memukul  rata  dari  segala  yang  terjadi  karena  adanya  sebuah  pembangkangan
hukum  berdasarkan  kekuasaan  yang  dimiliki,  atau  lebih  sering  dikatakan  sebagai  sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Abuse of power atau penyalahgunaan ini dapat diartikan sebagai adanya sebuah tindak pidana, dalam perbuatan tindak pidana terdapat larangan yang diatur dalam sebuah undang  - undang  atau  aturan  secara  hukum,  menurut 2 Khairunas,  “Abuse  of  power  adalah  tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk  kepentingan  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi,  maka  tentu  terdapat  konsekuensi didalamnya  salah  satunya  seperti  dilakukannya  penangkapan  atau  penahanan,  berdasarkan pada Kitab Undang  - Undang  Hukum  Acara Pidana pasal 17 bahwa “perintah penangkapan dilakukan  terhadap  seorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup”  tindakan  penangkapan  atau  penahanan  ini  dilakukan  oleh  penyidik yang  berguna  untuk  proses  penyidikan  berdasarkan  pada  pasal  16  Kitab  Undang  -  Undang Hukum  Acara  Pidana,  yang  nantinya  untuk  kepentingan  penuntutan  dan  guna  mencari  dan membuktikan siapakah yang dapat dikatakan terdakwa.
Tetapi bagaimana jika seorang penyidik yang seharusnya melakukan sebuah tindakan berdasarkan undang - undang yang telah diatur guna mencari siapakah yang dapat dikatakan sebagai  terdakwa  dalam  proses  penegakan  keadilan  atau  proses  penegakan  hukum  yang seharusnya justru dirinya lah yang dapat dikatakan sebagai seorang terdakwa karena adanya sebuah tindak pidana yang dilakukannya. Seorang penyidik merupakan salah satu bagian dari penegak  hukum  yang  seharusnya  memberikan  pengayoman,  keadilan,  dan  juga  penegakan pada adanya sebuah tindak pidana, tetapi tidak jarang juga terdapat permasalahan mengenai abuse  of  power  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada  saat dilakukan nya proses penyidikan dalam sebuah tindak pidana.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  jenis penelitian sosio legal. Alasan menggunakan jenis penelitian sosio legal adalah karena dalam penelitian ini lebih meneliti kepada sebuah isu hukum dan permasalahan yang sedang terjadi dan agar penelitian yang dilakukan dapat tertuju secara langsung kepada orang  - orang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.. Dalam penelitian dengan  yuridis empiris ini akan
2 Humas IAIN  Pontianak  “Penyalahgunaan  Wewenang  Jabatan  (Abuse  Of  Power” www.khairunas.iainptk.ac.id diterbitkan pada 31 Agustus 2015
Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri  Atas Tindakan Abuse Of Power Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja
mewawancarai mengenai sebuah permasalahan hukum yang diangkat dari segi permasalahan yaitu mengenai sebuah penyelidikan dan bagaimana korban yang ditimbulkan akibat sebuah perbuatan  tersebut  dan  kerugian  seperti  apa  yang  dirasakan  atau  diakibatkan  oleh  karena perbuatan  tersebut.  Dalam  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  sebuah  data  yang  digunakan adalah dengan mewawancarai beberapa narasumber baik secara langsung maupun dengan data tertulis.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang dimana dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang mendeskripsikan temuan di lapangan dengan hasil wawancara, observasi dan lain halnya yang didapat selama dilapangan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berada di Polda Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam  data primer  berisi  hasil  dari  penelitian  yang  secara  langsung  telah  dilakukan  yaitu  dengan wawancara  secara  langsung  maupun  tertulis.  Sedangkan  pada  data  sekunder  berisikan  hasil penelitian yang secara tidak langsung sebagai sebuah bahan pendukung yaitu adanya aturan  - aturan dan undang - undang yang menunjang sebuah hasil tersebut, aturan dan undang - undang tersebut adalah seperti Undang - Undang Peraturan Kapolri, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  beberapa  orang  yang sebelumnya telah ditentukan atau dipilih secara langsung untuk dilakukan wawancara, orang - orang tersebut merupakan orang - orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan  sebuah  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini.  Orang  -  orang  tersebut diantaranya  adalah  penyelidik  yang  melakukan  penyidikan  secara  langsung  dilapangan, anggota kepolisian yang terlibat, orang - orang yang menjadi korban atau dalam hal ini yang pernah  mengalami  sebuah  proses  penyelidikan  tersebut,  seorang  calon  tersangka  maupun tersangka secara langsung.  Dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil secara non random  atau  yang  dilakukan  secara  tidak  acak  namun  telah  terpilih  siapa  sajakah  yang ditargetkan menjadi orang - orang yang diwawancarai.

## 3. PEMBAHASAN
Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

## 3.1  Pertanggungjawaban  pidana  bagi  penyidik  yang  melakukan  abuse  of  power  dalam proses penegakan hukum

## 3.1.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  adalah  adanya  sebuah  tindakan  yang  perlu  dilakukan  atau dilaksanakan yang berguna sebagai adanya kewajiban yang perlu dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai adanya tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan atas dasar adanya  sebuah kesalahan yang telah diperbuatnya.  Pertanggungjawaban dalam hal  ini  berguna  sebagai  adanya  didikan  atau  konsekuensi  atas  tindakan  seseorang  yang mungkin  bisa  merugikan  orang  lain,  sebuah  pertanggungjawaban  dapat  berbagai  bentuk untuk  pelaksanaan  nya  dapat  berupa  hal  yang  materiil  seperti  penggantian  atau pengembalian atas hal tertentu yang berbentuk sebuah barang atau benda yang berwujud, sedangkan  dalam  penggantian  atau  pengembalian  dalam  hal  immateril  lebih  kepada  apa yang  harus  diderita  nya  karena  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  tetapi  tidak  dapat dipertanggung jawabkan secara benda atau hal yang berwujud tetapi lebih kepada adanya pembebanan yang harus diderita, seperti contohnya adanya hukuman penjara yang dimana dalam hal ini sebagai adanya sebuah konsekuensi yang harus dideritanya atas apa yang telah dilakukannya, karena dalam hal hilangnya immateriil bukan kepada benda atau suatu hal tertentu yang berbentuk yang telah direnggut oleh orang lain, tetapi jika dalam hal immateril lebih kepada adanya sebuah rasa kecewa, rasa sakit, rasa kehilangan dan lain hal nya yang berhubungan dengan orang lain dalam hal perasaan atau mental yang dideritanya.
Dalam  suatu  hukum  pidana  sebuah  pertanggungjawaban  diartikan  sebagai  adanya efek  jera  yang  perlu  dilakukan  agar  seseorang  yang  telah  membuat  kesalahan  nya  tidak mengulangi  hal  yang  sama  di  kemudian  hari.  Berdasarkan  pada  pasal  1  Kitab  Undang  - Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada” maka sebuah pertanggungjawaban  hanya  dapat  dilaksanakan  bilamana  memang  terbukti  seseorang tersebut benar - benar bersalah dan berhak dihukum dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya berdasarkan pada ketentuan aturan atau undang - undang yang telah berlaku.
Pertanggungjawaban pidana pun tak lepas berdasarkan pada pasal 1 Kitab Undang  - Undang Hukum Pidana tersebut, yang artinya seseorang tersebut hanya dapat dipidanakan
Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri  Atas Tindakan Abuse Of Power Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja
jika  terdapat  aturan  yang  mengaturnya,  dalam  sebuah  pertanggungjawaban  pidana  perlu ditentukan  terlebih  dahulu  apakah  tindakan  yang  dilakukan  atau  kesalahan  yang dilakukannya memang benar adanya tindak pidana ataukah bukan, maka untuk menentukan hal tersebut perlu untuk melihat pada adanya unsur - unsur pada tindak pidana itu sendiri, menurut Lamintang 3 bahwa “unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif” menurut  Lumintang tersebut dijelaskan bahwa unsur subyektif  dalam  suatu  tindak  pidana  itu  meliputi  subjek  dan  juga  adanya  sebuah  unsur kesalahan,  sedangkan  unsur  obyektif  adalah  adanya  perbuatan  yang  bersifat  melawan hukum, tindakan yang dilarang atau yang diharuskan di undang – undang atau perundang – undangan  dan  terhadap  pelanggaran  yang  diancam  dengan  adanya  sebuah  pidana  dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.
Dalam  tulisan  Lamintang  yang  dituangkan  dalam  bukunya  dijelaskan  maksud  dari unsur  subyektif  diantaranya  adalah  adanya  kesengajaan  atau  dolus  ataupun ketidaksengajaan  atau  culpa,  adanya  maksud  atau  voornemen  pada  suatu  percobaan  atau poging  seperti  pada  pasal  53  ayat  1  Kitab  Undang  –  Undang  Pidana,  adanya  macam  – macam  maksud  atau  oogmerk,  adanya  rencana  terlebih  dahulu  atau  voorbedachte  raad, adanya perasaan takut atau vrees. Sedangkan unsur – unsur objektifnya diantaranya adalah sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid, adanya kualitas dari si pelaku seperti yang menurut  pada  pasal  398  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana,  adanya  kausalitas  atau adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai adanya penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Namun sebuah unsur pidana secara umum yang diantaranya adalah adanya perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  perbuatan tersebut  diancam  dengan  adanya  pidana  pada  undang  -  undang,  perbuatan  terjadi dikarenakan adanya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri.
Menurut S.R. Sianturi 4 sebuah tindak pidana atau yang istilahnya adalah strafbaar feit yang berhubungan dengan delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat / boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Berdasarkan pada unsur pidana tersebut maka sebuah tindak pidana haruslah ditentukan terlebih dahulu delik atas tindakan yang dilakukannya apakah terdapat delik dolus atau adanya kesengajaan atau
3 Lumintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 193)
4 S.R. Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan (204 – 207)
culpa  yang  berarti  adanya  sebuah  kesalahan  yang  tidak  disengaja  nya,  maka  hal  tersebut mengarah kepada mens rea atau niat atas tindakannya. Maka dari adanya delik yang telah diketahuinya  itulah  maka  dapat  menentukan  bagaimana  seseorang  tersebut  dapat mempertanggungjawabkan tindakan atas pidana yang dilakukannya. Jika seseorang tersebut melakukan  sebuah  tindak  pidana  berdasarkan  pada  delik  dolus  atau  adanya  kesengajaan tentu  pertanggungjawaban  atas  dirinya  itu  akan  jauh  lebih  berat  dibandingkan  dengan adanya  delik  culpa  yang  berdasarkan  pada  adanya  kelalaian atau  ketidak  sengajaan  yang dilakukannya.
Pada konsep pertanggungjawaban pidana segala hal sebenarnya dapat dipertanggung jawabkan namun haruslah berdasarkan adanya aturan yang mengatur didalamnya, bilamana sebuah  aturan  tersebut  tidak  ada  yang  mengatur  maka  tentu  seseorang  tersebut  tidaklah dapat  dimintai  pertanggungjawaban,  konsep  pertanggungjawaban  pidana  lebih  mengarah kepada  memberikannya  efek  jera  atau  pengertian  kepada  masyarakat  atau  orang  -  orang yang bertindak agar lebih dapat mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya untuk lebih berhati - hati dan tidak gegabah dalam mengambil adanya sebuah keputusan, selain dapat  merugikan  dirinya  sendiri  dengan  adanya  sebuah  tindak  pidana  tentulah  dapat merugikan orang lain juga.

## 3.1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan Penyidik Polri
Dalam  konsep  pertanggungjawaban  pidana  telah  dilihat  bahwa  sebuah  perbuatan tindak pidana baik yang berdasarkan pada delik dolus atau adanya kesengajaan atau delik culpa  yang  berdasarkan  pada  kelalaian  atau  ketidak  sengajaan  tetaplah  harus dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya berdasarkan pada undang - undang yang berlaku. Dalam sebuah konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengarah kepada penggantian atas materiil atau penggantian atas barang atau benda bergerak atau tidak saja tetapi  juga  dapat  dengan  adanya  immateriil  atau  kepada  apa  yang  harus dipertanggungjawabkan  pada  dirinya  sendiri,  contohnya  seperti  adanya  penahanan, kurungan penjara, dan lain sebagainya.
Dalam sebuah penahanan, kurungan penjara tersebut dilakukan oleh seorang penyidik berdasarkan  pada  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Acara  Pidana  bab  1  ketentuan  umum pasal  1  angka  1  yang  dikatakan  sebagai  “penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  republik indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan.” pada pasal 7 angka 1 dijelaskan mengenai
Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri  Atas Tindakan Abuse Of Power Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja
kewenangan  yang  dimiliki  oleh  penyidik  seperti  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seorang  tentang  adanya  tindak  pidana,  melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  di  tempat kejadian,  menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,  melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan  perkara,  mengadakan penghentian  penyidikan,  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung jawab.
Dalam  tugas  seorang  penyidik  tidak  hanya  diatur  di  dalam  kitab  undang  –  undang hukum acara pidana saja tetapi melainkan diatur juga dalam aturan undang  – undang lain yaitu  undang  –  undang  no.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia pasal 13 dan diperjelas dalam pasal 14 mengenai tugas pokok yang diemban oleh seorang polisi  dalam  menjalankan  tugasnya,  sedangkan  jika  dalam  melaksanakan  proses  pidana wewenang polisi diatur didalam pasal 16, dalam pasal 16 angka kedua ditegaskan bahwa “tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika  memenuhi  syarat  sebagai  berikut  :  a.  Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, b. selaras dengan kewajiban, c. harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan, e. Menghormati hak asasi manusia.
Berdasarkan  pada  undang  –  undang  tersebut  yang  dalam  hal  ini  dimaksud  dengan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Kitab Undang  - Undang  Hukum  Acara Pidana berdasarkan  pada  bab  1  ketentuan  umum  pasal  1  angka  5  mengenai  penyelidikan adalah “serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai  suatu  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang  -  undang  ini”  sedangkan  dalam  angka  2  yang mengenai penyidikan adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”
Maka dalam pasal 16 angka kedua tersebut lebih mengarah kepada penyelidikan dan penyidikan yang artinya merupakan sebuah tugas bagi seorang penyidik dan bukan polisi secara  umum  saja.  Dasar  hukum  penyelidikan  pasal  1  butir  4  Kitab  Undang  –  Undang
Hukum  Acara  Pidana  yang  diantaranya  adalah  adanya  serangkaian  tindakan  oleh penyelidik,  mencari  dan  menemukan  adanya  suatu  peristiwa,  adanya  dugaan  sebagai tindakan  pidana,  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan,  tidak  semua peristiwa  dapat  melalui  tahap  penyelidikan  hal  ini  dengan  adanya  sebuah  alasan  tertentu misalnya  dengan  sudah  ditemukannya  sebuah  bukti  permulaan  yang  cukup,  maka  akan langsung  pada  tahap  penyidikan,  dilakukannya  untuk  melindungi  dan  menjamin  HAM, adanya batasan penggunaan kekuatan oleh alat - alat pemaksaan.
Dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan seorang penyidik memiliki adanya standar operasional atau adanya SOP dalam menjalankan tugasnya tersebut agar apa yang  dilaksanakannya  atau  dikerjakan  nya  tidak  berbelok  dengan  ketentuan  undang  – undang yang telah diatur, SOP penyidikan diatur didalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  no  1  tahun  2014  Tentang  Standar Operasional  Prosedur  Perencanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  pada  Bab  III  SOP Perencanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  pasal  5  mengenai  penyelidikan  dan  pasal  6 mengenai penyidikan, yang dimana diperjelas dalam lampiran bagian A dan bagian B.
Maka berdasarkan pada SOP yang telah diatur maka seorang penyidik tidaklah dapat bertindak berdasarkan pada hal – hal diluar kekuasaan nya atau kewenangan yang diatur nya dikarenakan  terdapat  beberapa  hal  yang  mengikat  dirinya  atas  tindakan  nya  dalam menjalankan  dan  melaksanakan  tugasnya  terutama  pada  saat  dilaksanakannya  proses penegakan keadilan yaitu seperti dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut guna menemukan bukti maupun tersangkanya pada saat dilapangan.

## 3.1.3 Konsep Abuse of Power
Seorang penyidik pada saat menjalankan tugas yang dimilikinya tentunya tidak lepas dari  adanya  kewenangan  yang  diembannya  atau  kekuasaan  yang  dimilikinya  dalam menjalankan sebuah tugas nya, setiap orang tentu memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki nya  dalam  menjalankan  sesuatu  hal,  begitu  pula  adanya  dengan  seorang  penyidik,  dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakan adanya suatu keadilan, kesejahteraan masyarakat, pengayoman, pengamanan dan lain sebagainya yang dimiliki oleh seorang penyidik tentu tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang dimiliki nya.
Namun bagaimana jika hak dan kewajiban yang dimiliki nya telah keluar dari batas yang  seharusnya  hingga  melampaui  apa  yang  telah  menjadi  sebuah  keharusan  yang dimilikinya, apakah hal tersebut dapat dikatakan adanya sebuah kesewenang  – wenangan?
Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri  Atas Tindakan Abuse Of Power Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja
Tentu  perlu  dipahami  terlebih  dahulu  arti  dari  adanya  sebuah  kesewenang  –  wenangan tersebut. Dalam sebuah konsep kesewenang – wenangan tentu tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari adanya kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya, dikarenakan dengan adanya kuasa atau jabatan yang dimilikinya lah seseorang tersebut dapat melaksanakan kesewenang –  wenangan  atas  hal  yang  seharusnya  dilaksanakannya.  Jika  seseorang  tersebut  tidaklah memiliki adanya sebuah jabatan ataupun kuasa dalam menjalankan tugasnya tentu ia tidak dapat melakukan sesuatu hal atas dasar keinginannya atau keuntungan atas dirinya sendiri. Maka  kesewenang  –  wenangan  sendiri  merupakan  adanya  sebuah  tindakan  yang  dimana tindakan  yang  dilakukan  nya  itu  atas  dasar  kemauannya  sendiri  yang  berguna  untuk kepentingan menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompok tertentu.
Dalam konsep kesewenang – wenangan yang berhubungan dengan adanya kuasa atau jabatan yang dimilikinya dalam diartikan sebagai adanya sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang artinya seseorang tersebut dengan adanya kuasa yang dimilikinya menyalahgunakan apa yang menjadi wewenangnya untuk kepentingan secara pribadinya, maka hal ini lah yang menjadi  sama  dengan  adanya  sebuah  kesewenang  –  wenangan.  Dalam  sebuah  abuse  of power atau penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu adanya sebuah tindak pidana, biasanya sebuah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dilandasi karena adanya paksaan  atau  adanya  ancaman,  adanya  hal  mendesak  yang  menguntungkan  dirinya  atau kelompok  tertentu,  adanya  keinginan  atau  impian  untuk  menjadikan  dirinya  mampu menyaingi atau setaranya dengan hal yang lebih tinggi.
Larangan  penyalahgunaan  kekuasaan  diatur  dalam  Undang  –  Undang  no  30  Tahun 2014  Tentang  Administrasi  Negara  pasal  17  dan  18,  yang  dimana  disana  dijelaskan mengenai adanya badan dan atau pejabat pemerintah yang dilarang untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.
Menurut  Khairunas  S.H.,  M.H  dalam  tulisan  nya  yang  berjudul  tiga  wujud penyalahgunaan  wewenang  dalam  hukum  administrasi  dijelaskan  bahwa  terdapat  tiga karakter  atau  ciri  dari  penyalahgunaan  wewenang  yaitu  yang  pertama,  menyimpang  dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan, yang kedua, menyimpang dari tujuan atau maksud  yang  dalam  kaitannya  dengan  asas  legalitas,  yang  ketiga,  menyimpang  dari tujuan atau maksud yang kaitannya dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam  sebuah  abuse  of  power  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  memang menguntungkan mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya tapi tentu dengan adanya hal
tersebut terdapat pihak lain yang dirugikan atas tindakan yang dilakukannya, kerugian yang ditimbulkan ini dapat berupa kerugian yang besar maupun dalam kerugian yang masih skala kecil,  baik  dari  segi  keuangan,  benda,  diri  seseorang  atau  bahkan  atas  nyawa  seseorang. Dalam sebuah abuse of power tidak hanya dapat merugikan pihak – pihak individu maupun kelompok saja tetapi juga dapat merugikan negara maupun masyarakat secara luas, dengan adanya sebuah abuse of power sebuah keadilan dalam sebuah negara tidak dapat terlaksana dan berjalan dengan baik dan menimbulkan adanya sebuah kekacauan hukum, dikarenakan adanya kesewenang  – wenangan  yang dilakukan demi keuntungan pribadi atas seseorang atau kelompok tersebut saja.
Dengan  adanya  abuse  of  power  juga  akan  berdampak  pada  ketidak  percayaan masyarakat  atau  keraguan  masyarakat  akan  hal  –  hal  tersebut,  misalnya  saja  dalam  hal penyidikan  yang  dilakukan  oleh  seorang  penyidik  ini,  bilamana  seorang  penyidik  yang sebagai  instansi  penegak  keadilan  atau  penegak  hukum  yang  negara  melakukan  adanya kesewenang – wenangan dalam penegakan hukum maka tentu saja hukum tersebut seakan – akan mudah diatur atau dibentuk oleh orang – orang tertentu dengan adanya kekuasaan yang  dimilikinya,  maka  masyarakat  pun  akan  tidak  percaya  dengan  adanya  penegakan hukum, keadilan pun akan menjadi sebuah hal yang mustahil di mata masyarakat jika hal tersebut  terjadi,  maka  dengan  adanya  sebuah  abuse  of  power  atau  penyalahgunaan kekuasaan  tentu  akan  berdampak  besar  baik  dari  segi  negara,  masyarakat,  keadilan  dan hukum maupun dari segi lain halnya.

## 3.2 Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban
Abuse of power atau adanya penyalahgunaan kekuasaan tentunya tidak lepas dari adanya akibat yang ditimbulkannya, dalam sebuah penyalahgunaan kekuasaan tentu akan melibatkan orang  lain  dalam  menguntungkan  diri  sendiri  atau  pihak  tertentu  tersebut.  Dalam  sebuah konsep  abuse  of  power  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya korban dalam sebuah proses pelaksanaan penyalahgunaan tersebut, korban yang ditimbulkan tidak  hanya  berbicara  mengenai  perorangan  saja  tetapi  dapat  kepada  kelompok  tertentu, masyarakat secara luas, instansi atau korporasi atau bahkan negara.
Dalam hal ini yang dapat dikatakan sebagai seorang korban adalah mereka yang dirasa telah menderita, yang telah dirugikan, yang kepentingannya baik secara haka tau kewajibannya telah dirampas dan disalahgunakan, dalam sebuah tindak kejahatan baik kejahatan dalam ruang lingkup  luas  maupun  dalam  ruang  lingkup  sempit.  Dalam  sebuah  konsep  kejahatan  yang
Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri  Atas Tindakan Abuse Of Power Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja
dilakukan karena adanya sebuah abuse of power biasanya yang menjadi korban adalah mereka yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau menguntungkan pihak lain, selain itu  juga  yang  dapat  dikatakan  menjadi  korban  pada  kejahatan  pada  abuse  of  power  adalah mereka yang tanpa disadarinya dapat mengupayakan untuk membantu orang lain baik secara diketahui  nya  atau  secara  sadar  maupun  yang  secara  tanpa  diketahui  nya  atau  tanpa  secara sadar,  maksud  nya  adalah  seseorang  tersebut  bisa  secara  sadar  ataupun  tidak  bahwa  dirinya sedang  digiring  untuk  melakukan  hal  –  hal  yang  dimana  dapat  membantu  orang  lain  demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan yang dikiranya akan memberikan sebuah keuntungan  juga  pada  dirinya  tetapi  pada  akhirnya  hal  tersebut  justru  akan  menjadikan  nya sebagai korban hal ini dapat dikatakan sebagai participating victims. Tetapi akan berbeda jika seorang tersebut yang memang benar karena kelemahannya secara fisik telah dimanfaatkan dan menjadi seorang korban hal ini dinamakan dengan biologically victims.
Seorang  korban  dari  adanya  abuse  of  power  atau  penyalahgunaan  berhak  untuk mendapatkan  adanya  sebuah  perlindungan  hukum  yang  sama  dengan  korban  –  korban kejahatan lain pada umumnya hal ini berdasarkan pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat  1  yang  berbunyi  “segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”  maka  berdasarkan  hal  tersebut  setiap  warga  negara  maupun  masyarakat  dapat diberikannya perlindungan hukum atas pemerintah yang sama tanpa adanya perbedaan pada setiap warganya.
Perlindungan  hukum  dalam  permasalahan  abuse  of  power  haruslah  dilihat  terlebih dahulu kejahatan seperti apakah yang dilakukan oleh pelaku abuse of power karena kejahatan pada  abuse  of  power  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  banyak  macamnya  maka  perlu  lah diketahui  terlebih  dahulu  hal  apa  yang  dapat  dikatakan  sebuah  penyalahgunaan  kekuasaan tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Supremasi hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penegakan hukum. Adanya supremasi hukum diharapkan dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat dan lembaga-lembaga negara, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam suatu hukum  pidana  sebuah  pertanggungjawaban  diartikan  sebagai  adanya  efek  jera  yang  perlu dilakukan agar seseorang yang telah membuat kesalahan nya tidak mengulangi hal yang sama di  kemudian  hari.  Seseorang  tersebut  hanya  dapat  dipidanakan  jika  terdapat  aturan  yang
mengaturnya,  dalam  sebuah  pertanggungjawaban  pidana  perlu  ditentukan  terlebih  dahulu apakah  tindakan  yang  dilakukan  atau  kesalahan  yang  dilakukannya  memang  benar  adanya tindak pidana ataukah bukan. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana telah dilihat bahwa sebuah perbuatan tindak pidana baik yang berdasarkan pada kelalaian atau ketidak sengajaan tetaplah harus dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya.
Dalam sebuah konsep kesewenang-wenangan tentu tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari adanya kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Dengan adanya abuse of power juga akan berdampak  pada  ketidak  percayaan  masyarakat  atau  keraguan  masyarakat  akan  hal–hal tersebut,  kesewenang-wenangan  dalam  penegakan  hukum  maka  tentu  saja  hukum  tersebut seakan-akan mudah diatur atau dibentuk oleh orang-orang tertentu dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, keadilan pun akan menjadi sebuah hal yang mustahil di mata masyarakat jika hal  tersebut  terjadi,  maka  dengan  adanya  sebuah  abuse  of  power  atau  penyalahgunaan kekuasaan tentu akan berdampak besar baik dari segi negara, masyarakat, keadilan dan hukum maupun  dari  segi  lain  halnya,  penyalahgunaan  kekuasaan  tentu  akan  melibatkan  orang  lain dalam  menguntungkan  diri  sendiri  atau  pihak  tertentu  Seorang  korban  dari  adanya  abuse  of power atau penyalahgunaan berhak untuk mendapatkan adanya sebuah perlindungan  hukum yang  sama  dengan  korban-korban  kejahatan  lain  pada  umumnya  hal  ini  berdasarkan  pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 maka berdasarkan hal tersebut setiap warga negara maupun masyarakat dapat diberikannya perlindungan hukum atas pemerintah yang sama tanpa adanya perbedaan pada setiap warganya.

## 5. REFERENSI
Admin. (2018 , april 30 ). Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor. universitas islam indonesia , p. 1 .
Admin. (2018, april 30 ). Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law, Dosen UII Raih Gelar Doktor. universitas islam indonesia , p. 1.
Admin. (2019, april 20 ). teori pertanggungjawaban pidana . info hukum.com , p. 1 .
Bowling, B. P. (2004 ). Policing and human rights: eliminating discrimination, xenophobia, intolerance and the abuse of power from police work. Monograph (Working Paper), 5-7 .
Chandra,  s.  (2013  ).  Pembaharuan  Hukum  Pidana;  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. jurnal cita hukum , 39.
Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri  Atas Tindakan Abuse Of Power Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Agnes Putri Adianto, Michael Gondowidjaja
Nalle, V. I. (2013 ). KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN. jurnal yudisial , vol 6 no 1
Pontianak, h. I. (2015 ). penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power). iainptk , 1 .