## TINJAUAN HUKUM ISLAM WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKOHARJO)
Zaenal Mutaqin
Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo Email: zaenalmtq@gmail.com

## Imam Ariono
Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo Email: imamariono@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Perkawinan  merupakan  salah  satu  perintah  agama  kepada  orang  laki-laki  dan perempuan  yang  mampu dalam  hal  ini  yang  disapa  adalah  generasi  muda  (asy- syabâb)  untuk  segera  melaksanakannya.  Karena  dengan  perkawinan,  dapat mengurangi  maksiat  penglihatan,  memelihara  diri  dari  perbuatan  zina.  Islam mengatur  dengan  baik  dan  detail,  dengan  syarat  dan  rukun  tertentu,  agar  tujuan disyariatkannya  perkawinan  untuk  membina  rumah  tangga  dan  melanjutkan keturunan  serta  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah, dan  rahmah  dapat  tercapai.  Di  Kabupaten  Wonosobo  tepatnya  di  Kecamatan Sukoharjo  pernah  terjadi  masalah  mengenai  kedudukan  wali  nikah  bagi  anak perempuan  yang  lahir  kurang  dari  enam  bulan.  Permasalahan  tersebut  muncul karena  terjadi  sebuah  pelanggaran  norma  agama  dan  susila  yang  dilakukan  oleh orang  tua  terdahulu  sehingga  mereka  telah  hamil  diluar  nikah  yang mengakibatkan  bayi  yang  ia  lahirkan  tersebut  dianggap  sebagai  anak  lahir premature atau  kurang  dari  batas  minimal  yang  ditetapkan  oleh  Hukum  Islam maupun  Hukum  Negara.  Atas  dasar  kasus  tersebut,  mengenai  wali  nikah  anak perempuan  yang  lahir  kurang  dari  enam  bulan,  Kepala  KUA  Sukoharjo mengambil kebijakan dengan mengacu kepada Fiqh dan KHI Pasal 100.  Namun lebih  mengutamakan Fiqh sebagai  dasar  utama  untuk  menetukan  wali  nikah tersebut. Menurut Fiqh Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam  bulan  setelah  umur  perkawinannya  maka  walinya  ialah  wali  hakim.  Jadi anak  yang  lahir  tersebut  adalah  anak  ibunya  saja  (binti  ibu)  atau  lebih  tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.
Kata kunci : Fiqih, wali, perkawinan, Sukoharjo Wonosobo

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan dalam Islam tidak
semata-mata  sebagai hubungan  atau kontrak  keperdataan  biasa,  akan  tetapi perkawinan
merupakan sunnah Rasulullah  SAW  dan  media  yang  paling cocok  antara  panduan  agama  Islam dengan  naluriah atau  kebutuhan  biologis
manusia,  dan  mengandung  nilai  ibadah. Sangat  tepat  jika  Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad  yang sangat  kuat,  perjanjian  yang  kokoh (mî ṡ âqan ghalî ẓ an) untuk menaati perintah  Allah,  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah  (Mahkamah  Agung RI, 2011:133).
Suatu  perkawinan  menurut  Islam, akan  sah  hukumnya  apabila telah memenuhi  syarat  dan  rukun  yang  telah ditentukan  baik  dalam  hukum  positif maupun  hukum  Islam.  Salah  satunya adalah  keberadaan  wali.  Wali  dalam perkawinan adalah orang yang
bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya.
Wali merupakan orang yang
mengakadkan  nikah  itu  menjadi  sah. Nikah  yang  tanpa  wali  adalah  tidak  sah.
Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya (Ma`muroh,
2017).
Di Indonesia kedudukan wali sangatlah  penting,  karena  Indonesia menganut pendapat Mazhab Syafi`i  yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan  tanpa  adanya  wali.  Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui,  bahwa  wali  merupakan  salah satu  rukun  dalam aqad nikah.  Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya  hukumnya  tidak  sah.  Hal tersebut ditegaskan dalam KHI (Kompilasi  Hukum  Islam)  Pasal  19 berbunyi  wali  nikah  dalam  perkawinan adalah  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi calon  mempelai  wanita  yang  bertindak untuk  menikahkan (Mahkamah  Agung RI, 2011:138).
Tidak heran jika di dalam Al-Qur`an secara  tegas  mendudukan  wali  nikah sangatlah  penting.  Hal  ini  tersurat  dalam Q.S An-Nur ayat 32, yang berbunyi
“ Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang sedirian  diantara  kamu,  dan  orang- orang  yang  layak  (berkawin)  dari hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki dan  hamba-hamba  sahayamu  yang perempuan.  jika  mereka  miskin  Allah akan  memampukan  mereka  dengan kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui. ”
Pada  ayat  ini  Allah  menyerukan kepada  semua  pihak  yang  memikul tanggung  jawab  atas  kesucian  dan kebersihan  akhlak  umat,  agar  mereka menikahkan  laki-laki  yang  tidak  beristri baik  duda  atau  jejaka  dan  perempuan yang  tidak  bersuami  baik  janda  atau gadis.  Demikian  pula  terhadap  hamba sahaya  laki-laki  atau  perempuan  yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan  pula kesempatan  yang  serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali  nikah)  seperti  bapak,  paman  dan saudara  yang  memikul  tanggung  jawab atas  keselamatan  keluarganya,  berlaku pula  untuk  orang-orang  yang  memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi  anggota  keluarga  atau budak  yang  dibawah  kekuasaan  mereka
untuk  menikah,  asal  saja  syarat-syarat untuk nikah itu sudah terpenuhi.
Orang  yang  berhak  menjadi  wali bagi  perempuan  yang  berhak  menikah adalah kerabat terdekatanya. Jika perempuan  tidak  mempunyai  wali,  maka lembaga KUA yang berhak menikahkannya.  Ada  lima  macam  wali dalam perkawinan, yaitu diantaranya wali nasab, wali hakim (sultan), wali muhakam  (tahkim),  wali  maula  dan  wali mujbir (`adol).
Salah satu persoalan ialah kedudukan anak perempuan dihadapan hukum terkait berlangsungnya  perkawinan yang  lahir kurang dari enam bulan. Para ulama fikih sepakat  bahwa  batas  minimal  usia kehamilan  adalah  6  bulan,  dihitung  dari saat akad nikah dilangsungkan. Kasus ini terjadi  di  wilayah  kerja  kantor  Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Calon mempelai wanita yang akan  menikah  kemudian  ditentukan walinya, akan tetapi setelah akta kelahiran  calon  mempelai  wanita  dan buku  nikah  orang  tuanya  diperiksa, ternyata  diketahui  wanita  tersebut  lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya.
Dengan  demikian,  anak  yang  lahir kurang  dari  enam  bulan  setelah  akad kedua  orang  tuanya  disebut  anak  di  luar nikah.  Menurut  hukum  Islam  seorang anak  perempuan  yang  lahir  seperti  ini
akan  menimbulkan  permasalahan  antara lain  bagaimana  hubungan  antara  ayah dalam  hal  nasab,  kepada  siapa  anak tersebut  dinasabkan,  siapa  yang  wajib memberi  nafkah,  dan  dari  mana  anak tersebut akan menerima warisan.
Kemudian  siapa  yang  berhak  menjadi wali  anak  perempuan  tersebut ketika hendak  menikah,  wali  nasab  atau  wali hakim. Dari sinilah penulis ingin mengkaji  lebih  dalam  terkait  dengan tinjauan  hukum  Islam  terhadap  wali nikah anak perempuan  yang lahir kurang dari enam bulan

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  Dasar  Nasab dan  Wali Nikah dalam Hukum Islam
Eksistensi  anak  dalam kehidupan manusia  sangat  penting,  maka  Allah mensyari’at kan adanya perkawinan. Pensyari`atan perkawinan memiliki tujuan  antara  lain  untuk  berketurunan (memiliki  anak)  yang  baik,memelihara nasab,  menghindarkan  diri  dari  penyakit dan  menciptakan  keluarga  yang  sakinah Wahbah al-Zuhailiy. 1984:114).
Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan  sebagai  suatu  sandaran yang  kokoh  untuk  meletakkan  suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang  satu  adalah  bagian  dari  yang  lain. Jadi,  orang-orang  yang  serumpun  nasab
adalah  orang-orang  yang  satu  pertalian darah (Wahbah al-Zuhailiy. 1984:114).
Dengan  demikian,  nasab  dipahami sebagai  hubungan  darah  yang  terjadi antara  satu  orang  dengan  yang  lain  baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca  literatur  Hukum  Islam,  maka kata  nasab  itu akan  menunjuk  pada hubungan  keluarga  yang  sangat  dekat, yaitu  hubungan  anak  dengan  orang  tua terutama orang tua laki-laki (Muhammad
Jawad al-Mugniyah. 1402 H/1982 M:383).
Dalam Al- Qur’an kata nasab diulang beberapa kali yaitu: a. QS. al-Furqan (25): 54
َﻮ ُﻫ َو
“ Dan  Dia  (pula)  yang  menciptakan manusia  dari  air  lalu  Dia  jadikan manusia  itu  (punya)  keturunan  dan mushaharah  dan  adalah  Tuhanmu Maha Kuasa. ”
b. QS. as-Saffat (37): 158
“ Dan  mereka  adakan  (hubungan) nasab  antara  Allah  dan  antara  jin. dan  Sesungguhnya  jin  mengetahui bahwa  mereka  benar-benar  akan diseret (ke neraka). ”
Kata  nasab  dalam  ayat-ayat  tersebut menunjukkan  arti  yang  sama,  yaitu adanya  sebuah  hubungan  antara  satu dengan  yang  lain,  walaupun  dalam konteks yang berbeda. Dalam ensiklopedi
Islam  disebutkan  bahwa  nasab  adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang  sah (Abdul  Aziz  Dahlan,  dkk, 1994:13).
Dalam  Fiqih,  seorang  anak  dapat dikatakan  sah  memiliki  hubungan  nasab dengan ayahnya  jika  terlahir  dari perkawinan  yang  sah.  Sebaliknya  anak yang  terlahir  di  luar perkawinan  yang sah,  tidak  dapat  disebut  dengan  anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  Pasal 250 kitab Undang-Undang hukum perdata  yang  menyatakan  bahwa  anak sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dan dibuat  selama  perkawinan. Jadi,  anak yang  dilahirkan  dalam  suatu  perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung
Secara etimologis wali  mempunyai arti  pelindung, penolong,  atau  penguasa (Tihami  dan  Sohari  Sahrani, 2010: 89). Makna kata  wali  secara  universal,  yang berasal dari bahasa Arab yaitu isim, fa`il, masdar-nya adalah wil ȧ yah. Kata wil ȧ yah secara etimologi berarti al-sultah
(kekuasaan)
dan al-qudrah (kemampuan). Karena  itu  wali  berarti shahibul  al-sultan (yang  mempunyai kekuasaan dan kemampuan).  Dalam literatul-literatul fiqih klasik dan kontemporer,  kata al-wil ȧ yah digunakan
sebagai  wewenang  seseorang  untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang  belum  cakap  bertindak hukum.  Dari  kata  inilah  muncul  istilah wali  bagi  anak  yatim  dan  hartanya,  dan orang  yang  belum memiliki  kecakapan dalam bertindak  hukum.  Sayyid  Sabiq menegaskan  terhadap  defenisi  wali  yaitu suatu  ketentuan  hukum  yang  dapat dipaksakan  kepada  orang  lain  sesuai dengan bidang hukumnya (Sayyid Sabiq. 2006:11).
Sedangkan  menurut  Dedi  Supriyadi mengartikan  perwalian  yaitu  “segala sesuatu  yang berhubungan dengan  wali.”
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia kata  wali  mempunyai  banyak  makna, sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Dedi Supriyadi  antara  lain  (Dedi  Supriyadi, 2011:31):
a. Orang  yang  menurut  hukum  (agama, adat)  diserahi  kewajiban  mengurus anak  yatim  serta  hartanya,  sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh  pengantin  perempuan  pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji  nikah  dengan  pengantin  laki- laki).
c. Orang saleh (suci), penyebar agama. d. Kepala pemerintah dan sebagainya.
Arti wali diatas tentu saja pemakaiannya  dapat  disesuaikan  dengan konteks  kalimat.  Adapun  yang  dimaksud wali  dalam  pembahasan  ini  adalah  wali
dalam  pernikahan  yaitu  yang  sesuai dengan poin 2.
Wali  ditunjuk berdasarkan  skala prioritas  secara  tertib  dimulai  dari  orang yang  paling  berhak  yaitu  mereka  yang paling  akrab,  lebih  kuat  hubungan darahnya. Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  tidak jelas  mengatur  tentang  wali  nikah,  tetapi disyaratkan harus  ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan  dan  apabila  belum  berumur 21  tahun  disebutkan  bahwa  perkawinan harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua calon mempelai.
Dasar  hukum  yang  dipakai  dalam keharusan  adanya  wali  bagi  seorang perempuan yang hendak menikah, berpedoman  pada  dalil-dalil  diantaranya firman  Allah  SWT  dalam  QS.  An-Nur (24)  ayat 32. Menurut  Sayyid  Sabiq, syarat-syarat  wali  nikah  yaitu  harus merdeka,  berakal  sehat,  dan  dewasa  atau baligh,  baik  dia  seorang  muslim  maupun bukan.  Sementara,  macam-macam  wali nikah terbagi atas dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang-orang  yang  terdiri  dari  keluarga calon  mempelai  wanita,  sedangkan  wali hakim  adalah  orang  uang  diangkat  oleh pemerintah  untuk  bertindak  sebagai  wali dalam  suatu  pernikahan (Sayyid  Sabiq. 2006:11).

## 2. Wali  Nikah  Anak  Yang  Lahir
Kurang  Dari  Enam  Bulan di KUA Kecamatan Sukoharjo Bagi  seorang  penghulu,  Undang- Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah sumber utama dalam penentuan asal-usul anak.  Dalam  menjalankan  tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada  aturan-aturan  yang  ada  dalam Undang-Undang  Perkawinan,  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.
Namun  dalam  praktiknya  tidak semua  masalah  asal-usul  anak  itu  bisa diselesaikan  dengan  aturan  tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul,  seiring  dengan  perkembangan zaman,  begitu  juga  dengan  problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika  hukum  perkawinan  diatur di  dalam  Undang-Undang  dan  KHI. Hal  ini  disebabkan  karena  aturan-aturan hukum  apapun  sifatnya  adalah  terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang  muncul  di  masyarakat  itu  sifatnya tidak  terbatas.  Kadang-kadang  pada kasus  tertentu  aturan  tersebut  tidak  bisa diterapkan.
Oleh karenanya untuk menyelesaikan  masalah-masalah  yang ada dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian  mengambil  tindakan  yang
dianggap tapat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilaukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.
Permasalahan muncul ketika penghulu  di  sebuah  KUA  menentukan wali  nikah  anak  perempuan  yang  lahir kurang  dari  enam  (6)  bulan.  Wali  adalah orang yang menikahkan seorang perempuan  yang  hendak  melangsungkan perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang  wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran  wali  nikah.  Sebagai  tugas pokok  KUA  dalam  hal  ini  kasus menetapkan wali  nikah  anak  perempuan yang  lahir  kurang  dari  enam  bulan, Kepala  KUA  Sukoharjo  mengambil kebijakan  dengan  mengacu  kepada Fiqh dan  KHI  Pasal  100  (Anak  yang  lahir  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya) (Ahmad Ridlowi).
Terdapat  beberapa  tahapan  proses penetapan  wali  anak  perempuan  yang lahir  kurang  dari  enam  bulan  di  KUA Sukoharjo.  Tahapan  tersebut  ialah  (1) setelah calon pengantin mendaftar secara resmi  pihak  KUA  Sukoharjo  meneliti berkas;  (2)  setelah  pendaftaran  resmi pengantin  perempuan  maupun  laki-laki dan  walinya  datang  ke  kantor  lalu diadakannya  pemeriksaan  berkas  nikah
dan  berkas  dicek  apakah  persyaratan nikah  sudah  lengkap  lalu  pihak  KUA Sukoharjo  mencocokan  berkas-berkas seperti  buku  nikah  lengkap  atau  belum. (3)  Setelah  semuanya  dinyatakan  semua syarat-syarat  nikah  lengkap  lalu  pihak KUA  Sukoharjo  mencocokkan  berkas- berkas  seperti  buku  nikah  orang  tua mempelai  perempuan  dan  akta  kelahiran calon  mempelai  perempuan  keduanya (Ahmad Ridlowi).
Dari  data  tersebut  pihak  KUA Sukoharjo kemudian menghitung kelahiran  calon  mempelai  perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6  bulan  dari  pernikahan  orang  tuanya atau  lebih.  Jika  terdekteksi  si  calon mempelai  perempuan  lahir  kurang  dari  6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka pihak  KUA  Sukoharjo  meminta  calon pengantin  untuk  keluar  dahulu  dari ruangan  pemeriksaan  berkas  lalu  pihak KUA  menyatakan  terkait  status  anak perempuan  tersebut  apakah  benar  anak tersebut  lahir  kurang  dari  6  bulan  dari pernikahan  orang  tuanya,  ketika  benar adanya  bahwa anak  perempuan  tersebut lahir  kurang  dari  6  bulan,  maka  kepala
KUA Sukoharjo langsung
menetapkannya menggunakan wali
hakim.  Karena  bapaknya  tidak  bisa menjadi  wali  dikarenakan  anak  tersebut terdekteksi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya.
Penetapan  wali  hakim  oleh  KUA Sukoharjo  disandarkan  pendapat  ulama fiqh Imam  Syafi'i.  Dimana  Imam  Syafi`i berpendapat bahwa apabila salah seorang laki-laki  mengawini  seorang  perempuan yang  belum  pernah  dikumpulinya  atau sudah  pernah,  maka  bila  waktu  kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan  anak  (bukan  dari  masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu  tidak  dapat  dipertalikan  nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu
mengandung.  Perhitungan  enam bulan ini  dihitung  dari  waktu  berkumpulnya. Apabila  kandungan  itu  terlahir  setelah enam bulan waktu dari waktu perkawinannya,  maka  sang  Ayah  bisa menjadi  wali  nikah.  Tetapi  apabila kandungan  itu  terlahir  kurang  dari  enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan  usia  minimal  bayi  dalam kandungan  adalah  enam  bulan,  jadi selama  enam  bulan  itu  kemungkinannya janin ada di dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahinya.

## 3. Tinjauan  Hukum  Islam  Wali Nikah  Anak Perempuan  yang Lahir Kurang dari Enam Bulan
Hubungan  nasab  anak  dengan  bapak tidak  ditentukan  oleh  kehendak  atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh
perkawinan  yang  dengan  nama  Allah disucikan.  Begitu  juga  pada  kasus penetapan  wali  nikahnya  bagi  anak perempuan  yang  lahir  kurang  6  bulan tidak  bisa  diwalikan  dengan  bapaknya karena  tidak  ada  hubungan  nasab dengannya.
Hal  ini  sejalan  dengan Hadits Nabi saw. yang  diterjemahkan  secara  bebas bahwa:  “ Anak  itu  dinasabkan  kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina  itu  tidak  dapat  apa-apa ”  (HR Bukhari  no  6760  dan  Muslim  no  1457 dari Aisyah). Berdasarkan Hadits tersebut  maka  anak  dinasabkan  kepada suami  yang  sah.  Jika  tidak  ada  suami yang  sah  maka  anak  tersebut  dinasabkan kepada  ibunya.  Oleh  karena  itu,  anak yang  lahir  dari  hasil  perzinaan  tidak dinasabkan  kepada  bapak  biologisnya namun  kepada  ibunya. Dengan  demikian yang berhak  menjadi  wali  adalah  wali nasab,  jika  tidak  ada  maka  yang  berhak menjadi  wali  yaitu  wali  hakim  dalam pernikahan  tersebut.  Wali  hakim  adalah penguasa atau sul ṭ ân atau pemerintah. Di Indonesia  penguasanya  adalah  Presiden maka presiden yang melimpahkan wewenang kepada menteri agama, mentri agama memberi wewenang kepada KUA untuk menjadi wali hakim.
Aturan  mengenai  wali  hakim  diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  23 yang menyebutkan:
a. Wali  hakim  baru  dapat  bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya  atau  tidak  diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan menikahkan.
b. Dalam  hal  wali adhol atau  enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
Dengan alasan tersebut KUA Sukoharjo  memiliki  kebijakan  tersendiri dalam menetapan  wali  terhadap  anak hasil nikah hamil yang lahir kurang dari 6 bulan. Hal  ini  didasarkan  pertimbangan- pertimbangan hukum Islam melalui kitab Al-Muhazzab yang  diterjemahkan  secara bebas:  ” Bila  anak  itu  lahir  kurang  dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak  itu  bukan  anaknya  lelaki  yang menikahi ibunya ”.
Serta  merujuk  di  dalam fiqih munakahat yang sudah menjadi kesepakatan  para  Imam  Madzhab  bahwa waktu  yang  sependek-pendeknya  untuk kandungan adalah  6  bulan  (Fatur Rachman,  1981:201),  jadi  apabila  anak perempuan  lahir  kurang  dari  6  bulan, maka  menggunakan  wali  hakim.  Al- Qur`an  memberi  petunjuk  yang  jelas dalam  masalah  ini.  Batas  minimal  usia bayi  dalam  kandungan  adalah  6  bulam dihitung dari saat akad nikah
dilangsungkan.  Ketentuan  ini  diambil dari Firman Allah dalam: a. Q.S. Al Ahqaf Ayat 15:
“ Kami  perintahkan  kepada  manusia supaya  berbuat  baik kepada  dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya  dengan  susah  payah, dan  melahirkannya  dengan  susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga  apabila  Dia  telah  dewasa dan  umurnya  sampai  empat  puluh tahun  ia  berdoa:  "Ya  Tuhanku, tunjukilah  aku  untuk  mensyukuri nikmat  Engkau  yang  telah  Engkau berikan  kepadaku  dan  kepada  ibu bapakku  dan  supaya  aku  dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai;  berilah  kebaikan  kepadaku dengan  (memberi  kebaikan)  kepada anak  cucuku. Sesungguhnya  aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya  aku  Termasuk  orang- orang yang berserah diri. ” b. Q.S. Al Luqman Ayat 14
“ Dan Kami perintahkan kepada manusia  (berbuat  baik)  kepada  dua orang  ibu- bapanya;  ibunya  telah
mengandungnya dalam Keadaan lemah  yang  bertambah- tambah,  dan menyapihnya dalam dua tahun.
bersyukurlah  kepadaku  dan  kepada dua  orang  ibu  bapakmu,  hanya kepada-Kulah kembalimu. ”
Kedua ayat tersebut, oleh  Ibn  Abbas dan disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunujukan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih  adalah  tiga  puluh  bulan.  Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah  bayi  disusukan  secara  sempurna membutuhkan  waktu  dua  tahun  atau  dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan = 6  bulan  di  dalam  kandungan  (Ahmad Rofiq, 1995:224).
Analisis  penulis  dalam  menanggapi pernyataan-pernyataan  tersebut  adalah dijelaskan  dalam  Al-Qur`an  surat  Al- Ahqaf ayat 15, yang menerangkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih  adalah  30  bulan.  Kemudian pada  surat  Al-Luqman  ayat  14,  yang menerangkan  menyapihnya  setelah  bayi disusukan secara sempurna membutuhkan  waktu  2  tahun  atau  24 bulan. Berarti kesimpulannya bayi membutuhkan  waktu  6  bulan  di  dalam kandungan.  Jadi  apabila  bayi  tersebut lahir kurang dari enam bulan jelas secara Hukum  Islam  bayi  tersebut  tidak  bisa dinasabkan  kepada  bapak  kandungnya dan  berarti  bayi  tersebut  hanya  bisa
dinasabkan  kepada  ibu  dan  keluarga ibunya saja.
Hal  itu  diperkuat  oleh  pendapat Imam  Syafi`i bahwa anak  yang  lahir setelah  enam  bulan  dari  perkawinan  ibu dan  bapaknya,  anak  itu  dinasabkan kepada  bapaknya. Namun,  jika  anak  itu dilahirkan  sebelum  enam  bulan  maka anak  itu  dinasabkan  kepada  ibunya  saja (Witanto. 2012:79). Dan apabila kandungan  tersebut  lahir  kurang  dari enam  bulan  setelah  umur  perkawinannya maka  walinya  ialah  wali  hakim.  Jadi anak  yang  lahir tersebut  adalah  anak ibunya  saja  (binti  ibu)  atau  lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.
Mengingat  KUA  Sukoharjo  bagian
dari Indonesia  mayoritas  menganut madzab Syafi`i, tidak heran mementingkan  status  wali  yang  menjadi syarat  sahnya  pernikahan.  Jadi  apabila pernikahan tanpa
wali maka pernikahannya tidak sah. Serta mengikuti aturan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) yang  merupakan  produk  dari  hukum Islam  di  Indonesia,  juga  memberikan penegasan bahwa wali dalam pernikahan merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi oleh  calon  mempelai  wanita  yang bertindak  menikahkannya.  Wanita  yang menikah tanpa wali maka pernikahannya tidak  sah. Maka,  anak  yang  lahir  di  luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk dalam hal perwaliannya  menggunakan  wali  hakim ketika  anak  tersebut  akan  menikah. Karena  dalam  faktanya  anak  tersebut lahir  kurang  dari  6  bulan  sejak pernikahan  orang  tuanya  dengan  kata lain  anak  tersebut  dihasilkan  sebelum adanya pernikahan.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat difahami  bahwa  penetapan  wali  nikah anak  yang  lahir  kurang  dari  enam  bulan, Kepala  KUA  Sukoharjo  menyatakan bahwa  wali  hakim  lah  yang  berhak menjadi  wali  anak  perempuan  tersebut. KUA  Sukoharjo  memliki  kebijaksanaan dalam  menghadapi  persoalan  ini  yaitu memilih  Wali  Hakim  sebagai  wali  nikah anak  yang  lahir  kurang  dari enam  bulan dengan  mendasarkan  kepada Al-Qur`an, Hadits, fiqh munakahat dan  Kompilasi Hukum  Islam  pasal  100  yang  berbunyi “Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mugniyah,  Muhammad  Jawad.  1402 H/1982  M.  al-Fiqh  alaa  al- Mazahib al-Khamsah. Cet. VI. t.tp: t.p.
Al-Zuhailiy,  Wahbah.  1984. Al-Fiqh  al- Islamiy  wa  Adillatuhu.  Jilid  I.
Beirut: Dar al-Fikr.
Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 1994. Ensiklopedi  Islam.  Cet.  III;  jilid.
IV.  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve. Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum  Islam  dengan  Pengertian dalam  Pembahasannya.  Jakarta  : Mahkamah Agung RI. Ma'muroh,  N.  I.  M.  2017. PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN  DARI  HASIL  LUAR NIKAH (StudiKasus di KUA Kecamatan  Susukan  Kabupaten Banjarnegara) (Doctoral
dissertation, IAIN Purwokerto).
Rachman,  Fatur.  1981. Ilmu  Waris.
Bandung: PT Al-maarif.
Rofiq,  Ahmad.  1995. Hukum  Islam  di
Indonesia.  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Sabiq,  Sayyid.  2006. Fiqih  Sunnah. Terjemahan. Nor Hasanuddin, Dkk.
Jilid III. Cet. I. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Supriyadi,  Dedi.  2011. Fiqih  Munakahat Perbandingan (Dari  Tekstualitas Sampai Legislasi). Cet. I; Bandung:
CV PUSTAKA SETIA.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani.  2010. Fikih Munakahat (Kajian  Fikih  Nikah Lengkap).  Cet.  II.  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Wawancara  dengan  Ahmad Ridlowi (Kepala KUA Kec.Sukoharjo).
Witanto.  2012. Hukum  Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin).
Jakarta: Prestasi Pustaka.