ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam Kalimantan Timur
Adi Suhendra 1, * ; Yoseva Millenia 2 ; Jauchar B 3 ; Anwar Alaydrus 4 1,2,3,4 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia; asuhendra613@gmail.com
* Correspondence : asuhendra613@gmail.com

## Kata kunci
Strategi Pemerintah, Pengelolaan, Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam Keywords Government Strategy, Management, Mahakam River Basin

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  lebih  jauh  mengeksplorasi  tentang  strategi pemerintah  dalam  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam Kalimantan  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Kemudian  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Implementasi  Strategi  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  DAS,  meliputi:  menjalin kerjasama  dengan  BPDASHL,  melaksanakan  program  rehabilitas  lahan  dan sungai, dan melakukan penetapan zonasi dan regulasi penggunaan lahan. Namun, sangat  disayangkan  banyak  ditemukan  tambang-tambang  ilegal  di  sepanjang kawasan DAS tentunya ini melanggar regulasi penggunaan lahan yang ada. Ketiga, Pengendalian Strategi dalam Pengelolaan DAS, meliputi: melakukan monitoring dan  evaluasi,  terjalinnya  komunikasi  dan  koordinasi,  dan  melakukan  perbaikan dan penyesuaian.

## ABSTRACT
This research aims to further explore the government's strategies in managing the Mahakam River Basin (DAS) in East Kalimantan. The study employs a qualitative method  with  a  descriptive  approach.  The  research  findings  indicate  that  in Implementation of Government Strategies in Basin Management, which includes collaborating  with  BPDASHL,  carrying  out  land  and  river  rehabilitation programs,  and  establishing  zoning  and  land  use  regulations.  However,  it  is regrettable that  many  illegal mines are found along the river  basin area, which obviously violates existing land use regulations. Third, Control Strategies in Basin Management, including monitoring and evaluation, maintaining communication and coordination, and making improvements and adjustments.

## Pendahuluan
Zunariyah  (2018)  menyatakan  bahwa  sungai  merupakan  ekosistem  yang memiliki manfaat dan kegunaan yang besar bagi kehidupan makhluk hidup. Sungai mengalir memecah daratan yang luas untuk membawa air dari hulu ke hilir dengan bentuk yang berbelok-belok dan bercabang-cabang hingga membentuk sungai baru yang lebih kecil dengan sebutan anak sungai (Dozan & Cholis, 2020).
Sungai Mahakam adalah salah satu sungai terbesar yang berada di Indonesia. Sebagian besar aliran sungai ini mengitari di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kutai  Kartanegara,  Kabupaten  Kutai  Barat,  dan  Kota  Samarinda  (Herlinda  et  al., 2022). Keanekaragaman sumber daya yang terdapat di Sungai Mahakam ini salah satunya  berupa  banyaknya  ikan-ikan  yang  kerap  diambil  oleh  masyarakat  guna mendapatkan  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  (Jusmaldi  et  al., 2019).
Menurut Asdak et al., (2007) Sungai Mahakam yang membentang di Provinsi Kalimantan  Timur  ini  memiliki  panjang  sejauh  920  km  dari  hulu  hingga  ke  hilir kemudian luas wilayah yang dilalui Sungai Mahakam mencapai 77.095,51 km2 dan memiliki debit air sebesar 1.500 m3/detik serta Sungai Mahakam ini terbagi menjadi 7 sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu:
Tabel 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam Nama sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas Sub DAS Mahakam Ulu 25.530 km sub DAS Kedang Pahu 7.520 km sub DAS Seberang Muara 4.980 km sub DAS Danau Melintang dan Danau Semayang 2.430 km sub DAS Belayan 10.350 km sub DAS Kedang Kepala dan Kedang Rantau 20.190 km sub DAS Mahakam Ilir 6.910 km
Sumber: Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam (Asdak et al., 2007)
Sungai  Mahakam  memiliki  peran  sangat  besar  terhadap  kehidupan masyarakat oleh karenanya perlu untuk dijaga keberlangsungan ekosistemnya agar dapat  selalu  dimanfaatkan  sampai  ke  generasi  berikutnya  (Putra  et  al.,  2019). Namun,  pada  saat  ini  justru  terjadi  permasalahan  yang  cukup  serius  dimana terdapat 30 kejadian bencana banjir yang terjadi diseluruh Kalimantan Timur pada periode 2020-2021 dengan korban lebih dari 80 ribu jiwa. Permasalahan ini terjadi lantaran  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  telah  mengalami  penurunan kualitas air, peningkatan lahan kritis, pendangkalan, kejadian bencana banjir, dan kekeringan (Laia, 2022).
Permasalahan-permasalahan  tersebut  ternyata  juga  terjadi  di  area  yang nantinya akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan secara bertahap mempercepat pembangunan, yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  jumlah  penduduk.  Jika  tidak  diimbangi dengan  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  baik,  hal  ini  bisa mengakibatkan  penurunan  kapasitas  dukung  sumber  daya  air  di  wilayah  IKN
maupun daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam  harus  dilakukan  secara  bertahap,  terukur,  dan  berkelanjutan  dengan dukungan  pembiayaan  yang  memadai.  Salah  satu  prioritas  utama  dalam pengelolaan ini adalah melindungi dan memulihkan daerah tangkapan air melalui kombinasi  metode  vegetatif  dan  teknik  sipil,  mengendalikan  izin  pemanfaatan lahan, serta merehabilitasi daerah aliran sungai (Kaltim Today, 2022).
Keberadaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  merupakan  sebuah keuntungan  yang  harus  dilindungi  dan  dijaga  lantaran  banyak  anugerah terkandung  didalamnya  sehingga  ketika  manusia  dapat  memanfaatkan  dan mengelolanya  dengan  baik  akan  bernilai  positif  dan  menguntungkan.  Namun apabila tidak dijaga akan berujung kepada malapetaka berupa bencana banjir salah satunya seperti yang sudah dijelaskan di atas dan tentunya hal ini akan merugikan manusia itu sendiri.
Strategi pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai merupakan suatu aspek  penting  dalam  upaya  menjaga  keberlanjutan  ekosistem  sungai  dan  sumber daya  air.  Berbagai  penelitian  telah  menyoroti  beragam  pendekatan  dan  kebijakan yang  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  daerah  aliran  sungai secara  efektif.  menekankan  pentingnya  pembelajaran  sosial  dalam  pengelolaan daerah  aliran  sungai  untuk  meningkatkan  kapasitas  adaptif  dan  proses pembelajaran  multi- level  (Pahl‐Wostl,  2009;  .  Bouckaert  et  al.,  2018)  memberikan kerangka  kerja  yang  menggabungkan  kapasitas  sosial-institusional  dengan indikator biofisik DAS dalam alat diagnostik untuk menentukan kinerja pengelolaan organisasi DAS  (Bouckaert  et  al.,  2018;  .  Alsa et  al.,  2023)  mengulas  implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan DAS terhadap aktivitas alih fungsi lahan (Alsa et al., 2023).
Tindakan konkret pemerintah daerah dalam pengelolaan DAS juga tercermin dalam penelitian oleh Lestari et al. (2021) yang mengungkapkan proses perumusan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS (Lestari et al., 2021;  .  Muchtaridi  et  al.,  2020)  menyoroti  upaya  sosialisasi  pengelolaan  sampah sebagai langkah preventif terhadap pencemaran sungai di DAS (Muchtaridi et al., 2020).  Selain  itu,  penelitian  oleh  Sriyana  (2018)  menunjukkan  pentingnya  indeks stakeholders dalam pengelolaan DAS dengan pendekatan KISS (Keep It Simple and Straightforward)  di  Indonesia  (Sriyana,  2018;  .  Pratiwi  &  Aryani,  2017)  juga menyoroti pengaruh karakteristik pemerintah daerah dalam tindak lanjut temuan audit  terhadap  opini  (Pratiwi  &  Aryani,  2017).  Dalam  konteks  pengelolaan  DAS, keberlanjutan  ekowisata  berbasis  masyarakat  juga  menjadi  fokus,  seperti  yang ditunjukkan  oleh  Pratiwi  (2018)  dalam  potensi  pengembangan  ekowisata  di  DAS Ayung (Pratiwi, 2018; . Handayani, 2013) menyoroti urgensi peraturan daerah dalam pengelolaan  DAS  Bengawan  Solo  untuk  penguatan  fungsi  lingkungan  hidup  dan good governance (Handayani, 2013).
Melihat  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dimana  banyak  ditemukan  kejadian bencana  banjir  di  sekitar  wilayah  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam, Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai  pihak  yang  memiliki  peran  besar dalam mengelola aliran sungai membentuk strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut  dimana  strategi  itu  tertuang  dalam  visi  dan  misi  pemerintah  itu  sendiri. Dalam menjalankan strategi yang ada, perlu menerapkan tiga pelaksanaan strategi meliputi:  formalitas  atau  perumusan,  implementasi  strategi,  dan  pengendalian strategi. Ketiga hal ini merupakan patokan untuk menilai perjalanan strategi yang diterapkan apakah telah berjalan dengan maksimal atau berjalan dengan sekedarnya saja.  Oleh  sebab  itulah  penelitian  ini  bertujuan  untuk  lebih  jauh  mengeksplorasi tentang  strategi  pemerintah  dalam  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Mahakam Kalimantan Timur.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  kualitatif.  Menurut  Priatna (2017)  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  metode  yang  digunakan  saat  melakukan penelitian  yang  mengamati  fenomena  atau  peristiwa  yang  alamiah.  Kemudian penelitian  ini  menggunakan  sebuah  pendekatan  deskriptif.  Abdussamad  (2021) menyatakan pendekatan deskriptif adalah metode yang memaparkan arti dari data atau  fenomena  yang  diamati  oleh  peneliti  dengan  menyajikan  bukti  yang mendukungnya.  Interpretasi  terhadap  fenomena  tersebut  sangat  tergantung  pada keterampilan dan kecerdasan analisis peneliti. Kemudian data yang didapat dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dimana  data  ini  diperoleh  dari  studi kepustakaan,  dokumentasi  berita  dari  media  massa,  dan  arsip-arsip  lainnya.  Lalu penelitian ini menggunakan analisis daat dengan tahapan meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam
Implementasi  strategi  pemerintah  dalam  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  Mahakam  melibatkan  berbagai  langkah  dan  kebijakan  untuk  memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Implementasi pengelolaan ini berkesinambungan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Berikut ini beberapa strategi yang diterapkan dalam pengelolaan DAS Mahakam:
A. Kerjasama  Pemerintah  dengan  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan Hutan Lindung (BPDASHL)
Pemerintah  provinsi  bekerjasama  dengan  BPDASHL  agar  dapat  membantu mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam yang tersebar hampir diseluruh bagian  Kalimantan  Timur.  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan
Lindung  (BPDASHL)  adalah  sebuah  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  dan  perlindungan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  serta  hutan  lindung. BPDASHL di Kalimantan Timur bernama BPDASHL Mahakam Berau.
Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung  (BPDASHL) Mahakam  Berau  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor 666/Kpts-II/2002 memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi pengelolaan DAS. Pemerintah dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) perlu menjalin kerjasama  yang  baik  karena  keduanya  memiliki  peran  yang  saling  melengkapi dalam  upaya  perlindungan  lingkungan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam. Pemerintah  memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan  kebijakan,  alokasi  sumber daya,  serta  penegakan  hukum  terkait  lingkungan  hidup.  Di  sisi  lain,  BPDASHL memiliki  keahlian  teknis  dan  pengalaman  langsung  dalam  pengelolaan  daerah aliran  sungai  dan  hutan  lindung.  Dengan  bekerjasama  secara  efektif,  pemerintah dapat  memberikan  dukungan  finansial,  infrastruktur,  dan  kebijakan  yang mendukung,  sementara  BPDASHL  dapat  menyediakan  pengetahuan  dan pengalaman  lapangan  yang  berharga  dalam  pelaksanaan  program-program perlindungan lingkungan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan BPDASHL juga  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  berkelanjutan. Keduanya  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi  ekosistem  penting  seperti DAS  dan  hutan  lindung,  yang  merupakan  sumber  daya  alam  yang  vital  bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan.

## B. Program Rehabilitas Lahan dan Sungai
Pemerintah dan BPDASHL Mahakam Berau kerap melakukan kegiatan yang dapat  menjaga  keberlangsungan  DAS  agar  tetap  lestari  seperti  yang  berlangsung pada 6 Desember 2023 lalu. Pemerintah dan BPDASHL Mahakam Berau melakukan kegiatan  penanaman  pohon  di  wilayah  IKN.  Kementerian  Lingkungan  Hidup melalui  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Lingkungan  Hidup (BPDASHL) Mahakam Berau telah melakukan penanaman 1,5 juta bibit pohon di kawasan  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  sepanjang  2022  -  2023.  Jutaan  bibit  tersebut ditanam di atas lahan seluas 1.300 hektare di kawasan IKN.
Kegiatan ini tentunya dilakukan agar ekosistem diwilayah IKN tetap terjaga dan kawasan IKN menjadi kawasan hutan yang dapat bermanfaat bagi makhluk- makhluk  hidup  disekitarnya.  Penanaman  pohon  ini  juga  sebagai  bagian  dari penjagaan  lingkungan  sekitar  dari  bencana  alam  contohnya  bencana  banjir  yang pernah terjadi di tahun 2022 lalu. Kegiatan penanaman pohon merupakan salah satu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  BPDASHL  Mahakam  Berau  dalam menjaga  dan  mengelola  DAS  Mahakam.  Masih  banyak  kegiatan  lainnya  yang pernah dilakukan, contoh lainnya adalah pembangunan ekohidrolika.
Pada  tahun  2021  lalu,  pemerintah  dan  BPDASHL  Mahakam  Berau membangun  2  unit  ekohidrolika  di  Kelurahan  Lempake  Kecamatan  Samainda
Utara.  Pembangunan  ekohidrolika  merupakan  pendekatan  dalam  rekayasa  dan manajemen air yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dengan teknik-teknik hidrolika.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  meminimalkan  dampak  negatif pembangunan infrastruktur air terhadap lingkungan hidup dan ekosistem sungai.
Pembangunan  ekohidrolika  adalah  penguatan  tebing  sungai  dengan  model sipil  teknis  yang  berwawasan  lingkungan  dengan  tujuan  mencegah  erosi  longsor tebing sungai, meredam kecepatan aliran di tepi sungai, meningkatkan peresapan air di sempadan saat debit air tinggi, mengurangi sedimentasi sungai dan banjir ke wilayah  hilir,  dan  menjaga  habitat  aneka  jenis  biota  sungai,  serta  meningkatkan estetika sempadan sungai.
Melihat  program  dan  kegiatan  yang  telah  dijalankan  oleh  pemerintah  dan BPDASHL Mahakam Berau, hal tersebut merupakan cara untuk rehabilitasi lahan dan  sungai  yang  ada.  Hal  ini  perlu dilakukan  secara  berulang  agar  perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam nyata.

## C. Penetapan Zonasi dan Regulasi Penggunaan Lahan
Penetapan  zonasi  dan  regulasi  penggunaan  lahan  adalah  proses  yang mengatur tata ruang suatu wilayah dengan membaginya menjadi zona-zona dengan fungsi dan karakteristik tertentu serta dibentuknya aturan dalam penggunaan lahan agar tidak terjadi keserakahan penggunaan lahan itu sendiri.
Tujuan utama penetapan zonasi dan regulasi penggunaan lahan adalah untuk mengatur  pembangunan  dan  penggunaan  lahan  secara  efisien,  mengoptimalkan pemanfaatan  sumber  daya  alam,  serta  melindungi  lingkungan  dan  kelestarian ekosistem. Dengan penetapan zonasi, pemerintah dapat mengatur lokasi dan jenis aktivitas  yang  dapat  dilakukan  di  setiap  zona,  seperti  pemukiman,  pertanian, industri, konservasi, dan lain sebagainya.
Penetapan  zonasi  dan  regulasi  penggunaan  lahan  di  Kalimantan  Timur termaktub  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2016 – 2036.  Walapun  telah terdapat peraturan daerah yang menjadi hukum dalam penggunaan lahan, masih banyak ditemukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan lahan perairan Sungai Mahakam untuk pertambangan ilegal.
Saat  ini  banyak  sekali  ditemukan  tambang-tambang  ilegal  yang  berada disepanjang  aliran  Sungai  Mahakam.  Tambang-tambang  ilegal  tersebut  salah satunya  adalah  tambang  emas  ilegal.  Tambang  emas  ilegal  apabila  tidak  segera diatasi  akan  berdampak  negatif  terhadap  aliran  sungai.  Tambang  emas  ilegal  di Sungai Mahakam Kampung Sirau, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu tambang emas ilegal yang sudah cukup lama ada seperti pada gambar 1.
Terhitung  satu  tahun  tambang  emas  ilegal  ini  beroperasi  sudah  membuat geram masyarakat sekitar kampung tersebut. Masyarakat menyesalkan keberadaan tambang  ilegal  ini  karena  nantinya  akan  membawa  bencana  terhadap
keberlangsungan ekosistem perairan Sungai Mahakam. Memang benar, keberadaan tambang  emas  ilegal  dapat  menimbulkan  bahaya  serius  terhadap  lingkungan perairan sungai. Salah satu dampak utamanya adalah pencemaran air sungai oleh limbah tambang, seperti merkuri dan bahan kimia beracun lainnya yang digunakan dalam  proses  penambangan  emas.  Limbah  ini  dapat  mencemari  air  sungai  dan mengancam  kehidupan  organisme  air  serta  kesehatan  manusia  yang  bergantung pada  sumber  air  tersebut.  Selain  itu,  aktivitas  penambangan  ilegal  juga  dapat menyebabkan erosi tanah yang parah, mengakibatkan sedimentasi dan kerusakan habitat  alami  di  sepanjang  sungai.  Hal  ini  berpotensi  mengurangi  kualitas  air, memengaruhi  ekosistem  akuatik,  dan  mengganggu  keseimbangan  ekologi  sungai secara keseluruhan.
Gambar 1. Tambang Emas Ilegal di Mahakam Ulu

## Sumber: InspiratorNews (2024)
Besarnya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  keberadaan  tambang  emas ilegal  ini  membuat  catatan  penting  bagi  pemerintah  agar  segera  mengatasinya. Pemerintah  perlu  meningkatkan  pengawasan  terhadap  wilayah-wilayah  yang rentan  terhadap  tambang  emas  ilegal,  baik  melalui  patroli  udara,  darat,  maupun penggunaan  teknologi  seperti  citra  satelit.  Penegakan  hukum  yang  tegas  juga diperlukan  dengan  memberlakukan  sanksi  yang  berat  bagi  para  pelaku  tambang emas ilegal. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan dapat menjadi strategi yang efektif. Pemerintah dapat membentuk  kelompok-kelompok  relawan  atau  melibatkan  masyarakat  dalam program pengelolaan lingkungan yang partisipatif.
Melihat ketiga hal di atas yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Timur untuk mengimplementasi strategi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)  Mahakam  dapat  dinilai  berjalan  cukup  baik. Pertama, adanya  jalinan kerjasama yang baik dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Balai Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung  (BPDASHL)  merupakan  satu  hal  yang sangat  luar  biasa  bijaknya,  mengingat  pemerintah  daerah  tidak  mungkin  bisa bergerak  sendiri  mengelola  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  sehingga membutuhkan  uluran  tangan  dari  pihak  yang  lain. Kedua, program  rehabilitas sungai  dan  lahan  merupakan  program  yang  harus  dilakukan  secara  rutin  dan meluas hingga ke pelosok-pelosok wilayah terutama di sekitar Daerah Aliran Sungai
(DAS)  Mahakam  agar  deforestasi  dan  degradasi  lahan  maupun  perairan  dapat ditekan serta keberlangsungan ekosistem aliran Sungai Mahakam dapat terlindungi. Ketiga, penetapan  zonasi  dan  regulasi  penggunaan  lahan  haruslah  diperkuat  dan dipertegas  bahkan  sampai  ke  hukuman  bagi  pelanggar,  mengingat  saat  ini  masih banyak  ditemukan  kasus-kasus  yang  melanggar  dari  zonasi  dan  regulasi penggunaan lahan itu sendiri, contoh kasusnya masih banyak ditemukan tambang ilegal disekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam yang dapat mengganggu ekosistem sungai.
Studi  Alsa,  Priyambodo,  dan  Dinda  (2023)  menekankan  pentingnya implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  mengelola  DAS  untuk  mencegah  alih fungsi  lahan.  Mereka  menyoroti  bahwa  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dan lembaga teknis seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) adalah faktor kunci keberhasilan. Temuan ini sejalan dengan langkah yang  diambil  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang  bekerjasama dengan  BPDASHL  Mahakam  Berau  untuk  mengelola  DAS  Mahakam  melalui penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi pengelolaan DAS.
Bouckaert  et  al.  (2018)  menunjukkan  bahwa  peningkatan  peran  organisasi pengelola  DAS  memerlukan  kapasitas  sosial  dan  institusional  yang  kuat.  Dalam konteks DAS Mahakam, kerjasama antara pemerintah dan BPDASHL menunjukkan upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas  ini  melalui  program  rehabilitasi  lahan  dan sungai, serta pembangunan infrastruktur ekohidrolika yang memperhatikan aspek ekologis. Handayani (2013) menekankan urgensi regulasi daerah dalam pengelolaan DAS  untuk  memperkuat  fungsi  lingkungan  hidup  dan  tata  kelola  yang  baik. Penetapan  zonasi  dan  regulasi  penggunaan  lahan  di  Kalimantan  Timur, sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2016,  merupakan langkah  strategis.  Namun,  aktivitas  ilegal  seperti  tambang  emas  di  sekitar  DAS Mahakam masih menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.
Lestari, Nugroho, dan Afandi (2021) menemukan bahwa partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses formulasi kebijakan di tingkat daerah sangat penting. Implementasi strategi di DAS Mahakam yang melibatkan masyarakat lokal dalam program rehabilitasi lahan dan sungai menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif  dan  kolaboratif.  Muchtaridi,  Suhandi,  dan  Gwiharto  (2020)  menyoroti pentingnya  pendidikan  dan  sosialisasi  dalam  pengelolaan  lingkungan.  Program sosialisasi  pengelolaan  sampah  yang  mereka  kaji  menunjukkan  bahwa  upaya preventif  dapat  mengurangi  pencemaran  sungai.  Di  DAS  Mahakam,  kegiatan penanaman pohon dan pembangunan ekohidrolika merupakan bentuk nyata dari program edukasi dan kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat.
Pahl-Wostl  (2009)  menawarkan  kerangka  konseptual  untuk  menganalisis kapasitas  adaptif  dan  proses  pembelajaran  multi-level  dalam  rezim  tata  kelola sumber daya. Program-program yang dijalankan di DAS Mahakam mencerminkan
upaya  untuk  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  adaptasi  dan  pembelajaran berkelanjutan dalam praktik pengelolaan. Pratiwi (2018) menggarisbawahi potensi pengembangan  ekowisata  berbasis  masyarakat  sebagai  upaya  pemberdayaan  dan pelestarian  lingkungan.  Implementasi  program-program  rehabilitasi  di  DAS Mahakam dapat mengambil inspirasi dari pendekatan ini dengan mengintegrasikan elemen ekowisata untuk mendukung keberlanjutan.
Pratiwi dan Aryani (2017) menemukan bahwa komitmen dan kepemimpinan yang  kuat  dari  pemerintah  sangat  penting  dalam  efektivitas  kebijakan.  Di  DAS Mahakam,  peran  aktif  pemerintah  daerah  Kalimantan  Timur  dalam  kerjasama dengan BPDASHL dan penegakan regulasi menunjukkan pentingnya kepemimpinan  yang  berkomitmen.  Sriyana  (2018)  menekankan  pentingnya keterlibatan  stakeholders  dalam  pengelolaan  DAS.  Pendekatan  inklusif  dan kolaboratif  yang  diterapkan  di  DAS  Mahakam  menunjukkan  pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan.
Secara keseluruhan, implementasi strategi pemerintah dalam pengelolaan DAS Mahakam  menunjukkan  upaya  kolaboratif  dan  adaptif  yang  melibatkan  berbagai pemangku kepentingan. Studi-studi terdahulu memberikan kerangka dan panduan yang berharga dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pengelolaan DAS.  Tantangan  seperti  aktivitas  ilegal  dan  degradasi  lingkungan  memerlukan pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat.  Pendekatan  partisipatif, peningkatan  kapasitas  sosial  dan  institusional,  serta  edukasi  dan  pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan di DAS Mahakam.

## 2. Pengendalian  Strategi  dalam  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Mahakam
Pengendalian  strategi  pemerintah  Kalimantan  Timur  dalam  pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  mencakup  rangkaian  tindakan  untuk memastikan  bahwa  implementasi  strategi  berjalan  sesuai  rencana  dan  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Berikut  adalah  beberapa  langkah  yang  dapat dilakukan dalam pengendalian strategi tersebut:
A. Monitoring dan Evaluasi Reguler
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  melakukan  monitoring  dan  evaluasi secara  berkala  terhadap  pelaksanaan  strategi  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  Mahakam.  Hal  ini  meliputi  pemantauan  kondisi  lingkungan,  penggunaan lahan,  kualitas  air,  dan  dampak  kebijakan  yang  telah  diterapkan.  Langkah  kerja yang saat ini telah dilakukan pemerintah antara lain:
1) Pemeriksaan  periodik  kualitas  air  di  sungai-sungai  utama  dalam  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  untuk  memantau  tingkat  polusi  dan konsistensi dengan standar lingkungan.
2) Pemantauan  keberlanjutan  hutan  dan  lahan  di  sekitar  Daerah  Aliran  Sungai (DAS) Mahakam untuk mengawasi perubahan tutupan lahan dan deforestasi yang dapat memengaruhi aliran sungai.
3) Evaluasi  rutin  terhadap  implementasi  kebijakan  dan  regulasi  terkait pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  untuk  memastikan kepatuhan dan efektivitasnya.
4) Survei  terhadap  aktivitas  pertanian,  perkebunan,  dan  industri  di  sekitar Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  untuk  mengidentifikasi  potensi ancaman terhadap ekosistem sungai.

## B. Komunikasi dan Koordinasi
Penting untuk memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat setempat, dan pihak swasta. Koordinasi yang baik akan memudahkan pertukaran informasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Komunikasi dan koordinasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur terhadap pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam:
1) Rapat Koordinasi Stakeholder: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga  pemerintah  daerah,  Badan  Lingkungan  Hidup,  perwakilan masyarakat adat, organisasi lingkungan, perusahaan, dan akademisi. Rapat ini bertujuan  untuk  berbagi  informasi,  mendiskusikan  isu-isu  terkini  terkait pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam,  dan  merencanakan langkah-langkah bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
2) Sosialisasi  Kebijakan  dan  Program:  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur mengadakan  acara-acara  sosialisasi  dan  workshop  untuk  memperkenalkan kebijakan  dan  program  terbaru  terkait  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  Mahakam  kepada  masyarakat  lokal,  petani,  nelayan,  industri,  dan pihak-pihak  terkait  lainnya.  Melalui  kegiatan  ini,  mereka  dapat  memahami pentingnya  perlindungan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  dan  cara mereka dapat berkontribusi dalam menjaga kelestariannya.
3) Media  dan  Kampanye  Publik:  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur menggunakan  media  massa  dan  platform  online  untuk  menyampaikan informasi  tentang  kondisi  terkini  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam, inisiatif  pengelolaan  yang  sedang  dilaksanakan,  dan  pentingnya  dukungan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kampanye publik juga dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  isu-isu  lingkungan  dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya konservasi.
4) Kerjasama  antar  instansi:  Pemerintah  Kalimantan  Timur  menjalin  kerjasama erat  dengan  instansi  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  lainnya,  dan lembaga  swadaya  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam.  Koordinasi  yang  baik  antar  instansi
memungkinkan  berbagi  sumber  daya,  pengalaman,  dan  keahlian  untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.

## C. Perbaikan dan Penyesuaian
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  telah  melakukan  perbaikan  dan  penyesuaian  terhadap  strategi  yang  telah diterapkan.  Hal  ini  berupa  revisi  kebijakan,  perubahan  program  kerja,  dan peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.
Dengan  mengimplementasikan  langkah-langkah  pengendalian  ini  secara efektif,  pemerintah  Kalimantan  Timur  dapat  memastikan  bahwa  strategi pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  berjalan  sesuai  rencana  dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
Melihat  ketiga  hal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengendalian  strategi pemerintah  Kalimantan  Timur  dalam  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS) Mahakam berarti pemerintah mengambil serangkaian langkah untuk memastikan bahwa semua rencana dan kebijakan yang telah dibuat untuk mengelola sungai ini sudah  diterapkan  dengan  benar  dan  mencapai  hasil  yang  diinginkan  serta maksimal.  Ini  melibatkan  pemantauan  rutin  terhadap  kondisi  sungai  dan lingkungan  sekitarnya,  evaluasi  keberhasilan  kebijakan  yang  diterapkan,  serta melakukan  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak  terkait.  Namun, pemerintah juga perlu untuk menyesuaikan dan memperbaiki strategi berdasarkan hasil  pemantauan  dan  evaluasi  yang  ditemukan  ketika  terdapat  kendala  di lapangan.  Hal  ini  tentunya  bertujuan  agar  dapat  menciptakan  keseimbangan ekosistem  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Mahakam  dan  mendukung  kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya.

## Kesimpulan
Implementasi  Strategi  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS) Mahakam. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melibatkan berbagai langkah dan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, contohnya: Pertama, menjalin kerjasama  dengan  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung (BPDASHL). BPDASHL adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan  perlindungan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  serta  hutan  lindung.  Kedua, melaksanakan Program Rehabilitas Lahan dan Sungai seperti yang baru saja terjadi yaitu penanaman penanaman 1,5 juta bibit pohon di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga, melakukan Penetapan Zonasi dan Regulasi Penggunaan Lahan. Hal ini termaktud didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2016 – 2036.  Namun,  sangat disayangkan saat ini masih banyak ditemukan tambang-tambang ilegal di sepanjang
kawasan  Aliran  Sungai  Mahakam  dan  tentunya  ini  sudah  melanggar  regulasi penggunaan lahan yang ada. Pemerintah perlu segera menindak semua tambang- tambang ilegal yang ada, kemudian memberikan hukuman setimpal berdasar dari hukum yang telah berlaku. Pengendalian Strategi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  (DAS)  Mahakam.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur melakukan serangkaian langkah untuk memastikan implementasi strategi berjalan sesuai  rencana  dan  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan,  contohnya:  Pertama, melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  pelaksanaan  strategi pengelolaan  DAS  Mahakam.  Kedua,  memastikan  terjalinnya  komunikasi  yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat  setempat,  dan  pihak  swasta.  Ketiga,  melakukan  perbaikan  dan penyesuaian terhadap strategi yang telah diterapkan

## Referensi
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . In P. Rapanna (Ed.), CV. Syakir Media Press (Pertama). CV. Syakir Media Press.
Alsa, B., Priyambodo, D., & Dinda, G. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai terhadap aktivitas alih fungsi lahan. Reformasi Hukum , 27(1), 1-13. https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.497
Asdak,  C.,  Hidayati,  D.,  Soetopo,  T.,  Aji,  G.  B.,  Cahyadi,  R.,  Alihar,  F.,  Asiati,  D., Nugraha, B., Mujiyani, & Yogaswara, H. (2007). Pengelolaan DAS: Dari Wacana Akademis  Hingga  Praktek  Lapangan (H.  Yogaswara  (ed.)).  LIPI  Press,  anggota Ikapi.
BMKG.  (2024). Peta  Potensi  Banjir  Wilayah  Kalimantan  Timur .  BMKG  Samarinda. https://www.bmkgsamarinda.com/potensi-banjir
Bouckaert, F., Wei, Y., Hussey, K., Pittock, J., & Ison, R. (2018). Improving the role of river basin organisations in sustainable river basin governance by linking social institutional  capacity  and  basin  biophysical  capacity. Current  Opinion  in Environmental Sustainability , 33, 70-79.
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.04.015
Diwa,  A.  T.  (2024). Pembangunan  Jembatan  ATJ  Diambil  Alih  Pusat,  Pemkab  Kubar Siapkan Perencanaan . RRI. https://www.rri.co.id/daerah/619076/pembangunan- jembatan-atj-diambil-alih-pusat-pemkab-kubar-siapkan-perencanaan
Dozan,  M.  A.,  &  Cholis,  H.  (2020).  Hubungan  Sungai  Dengan  Aktivitas  Manusia Sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan Karya Seni Lukis. Proses Review , 12(1), 1 – 31. https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/brikolase/index
Handayani,  I.  (2013).  Urgensi  peraturan  daerah  pengelolaan  daerah  aliran  sungai bengawan solo dalam rangka penguatan fungsi lingkungan hidup dan good governance. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20(2), 255-277.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art5
Herlinda, Rafi’i, A., & Suryana, I. (2022). Kandungan Logam Berat Pb Cu Dan Hg
Pada  Ikan  Gagok  (Mystus  Wolffii)  Di  Sungai  Mahakam  Desa  Jembayan Kecamatan  Loa  Kulu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Kaltim. Jurnal  Aquarine , 9(2), 65 – 71. https://ocs.unmul.ac.id/index.php/aquarine/article/view/9 InspiratorNews.  (2024). Tambang  Emas  Ilegal  di  Sungai  Mahakam  Marak  di  Long Hubung, Warga Mahulu Protes . InspiratorNews.
https://inspiratornews.com/tambang-emas-ilegal-di-sungai-mahakam-marak- di-long-hubung-warga-mahulu-protes/
Jusmaldi, J., Hariani, N., & Doq, N. (2019). Diversity, potentiality, and conservation status of fish fauna in the upper Mahakam’s tributaries, East Kalimantan. Jurnal Iktiologi Indonesia , 19(3), 391. https://doi.org/10.32491/jii.v19i3.471
Kaltim  Today.  (2022). Upaya  Penyelamatan  DAS  Mahakam,  dari  Pengendalian  Izin Pemanfaatan  Lahan  hingga  Rehabilitasi  Daerah  Aliran  Sungai .  Kaltim  Today. https://kaltimtoday.co/upaya-penyelamatan-das-mahakam-dari- pengendalian-izin-pemanfaatan-lahan-hingga-rehabilitasi-daerah-aliran- sungai
Laia,  K.  (2022). DAS  Mahakam  Kritis,  Perlu  Pemulihan  Segera .  BETAHITA. https://betahita.id/news/lipsus/7336/das-mahakam-kritis-perlu-pemulihan- segera.html?v=1648740152
Lestari, R., Nugroho, R., & Afandi, S. (2021). Proses kebijakan di daerah: formulasi peraturan daerah  provinsi riau tentang pengelolaan daerah aliran sungai. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 4(1), 41-51. https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1632
Muchtaridi, M., Suhandi, C., & Gwiharto, A. (2020). Sosialisasi pengelolaan sampah di  desa  sukarapih  sebagai  upaya  preventif  pencemaran  sungai  citarum.
Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarak at, 2(3), 226.
https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i3.24561
Pahl‐Wostl, C. (2009). A conceptual framework for analysing adaptive capacity and multi-level  learning  processes  in  resource  governance  regimes. Global Environmental Change , 19(3), 354-365.
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.06.001
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun  2015  tentang  Kriteria  dan  Penetapan  Wilayah  Sungai,  (2015). https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/PermenPUPR/2015/03/Per menPUPR04-2015.zip
Pratiwi,  L.  (2018).  Potensi  pengembangan  ekowisata  berbasis  masyarakat  sebagai upaya  pemberdayaan  masyarakat  perkotaan  di  daerah  aliran  sungai  ayung (studi  kasus  tukad  bindu,  desa  kesiman,  kecamatan  denpasar  timur). Soca Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 75. https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p06
Pratiwi, R. and Aryani, Y. (2017). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, kepala daerah, tindak lanjut temuan audit terhadap opini. Jurnal Akuntansi , 20(2), 167. https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52
Priatna,  T.  (2017). Prosedur  Penelitian  Pendidikan .  In  Nurhamzah  (Ed.),  cv.  Insani Mandiri.  Insani  Mandiri  (Pertama,  Vol.  83,  Issue  1).  CV.  Insan  Mandiri. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.05.022
Putra,  D.  A.,  Utama,  S.  P.,  &  Mersyah,  R.  (2019).  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam Berbasis  Masyarakat  Dalam  Upaya  Konservasi  Daerah  Aliran  Sungai  Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan , 8(2), 77 – 86. https://doi.org/10.31186/naturalis.8.2.9211
Redaksi. (2023). Desa Wisata Pela, Destinasi Ramah Lingkungan di Hulu Mahakam. Sekala.Id.  https://sekala.id/desa-wisata-pela-destinasi-ramah-lingkungan-di- hulu-mahakam/
Sriyana,  S.  (2018).  Indeks  stakeholders  pengelolaan  daerah  aliran  sungai  dengan pendekatan  kiss  di  indonesia. Media  Komunikasi  Teknik  Sipil ,  24(1),  79.
https://doi.org/10.14710/mkts.v24i1.18966 Statistik BPDAS Mahakam Berau, (2009).
https://www.scribd.com/doc/219812858/Statistik-BPDAS-Mahakam-Berau- 2009
Tallo,  A.  J.,  &  G.  Nahak,  P.  (2023).  Peningkatan  Kemampuan  Spasial  Pemerintah Kabupaten  Mahakam  Ulu  Menggunakan  Sistem  Informasi  Geografis. Jurnal SOLMA , 12(2), 555 – 565. https://doi.org/10.22236/solma.v12i2.11900
Teodorus.  (2023).  Tanggul  di  SKM  Mencegah  Air  Tidak  Meluap  ke  Permukiman.
NIAGA.ASIA. https://www.niaga.asia/tanggul-di-skm-mencegah-air-tidak- meluap-ke-permukiman/
Zunariyah,  S.  (2018).  Upaya  Membangun  Kemitraan  dalam  Pengelolaan  Sungai yang Berwawasan Lingkungan. Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi , 2(1), 25 – 46.