@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## SKEMA PEMBAGIAN MANFAAT DAN STAKEHOLDERS TERHADAP
PENGELOLAAN  HUTAN DAMAR ( Agathis  labilardieri Warb.) DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR
( Benefit Sharing Schema and Sackholders on the Agathis labilardieri Warb. Forest Management in East Biak Sub-District )
Jhon Arnold Maran 1 , Jonni Marwa 1  dan Anton Silas Sinery 1
Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314. Tlp/Fax: +62986211065.
 Penulis Korespondensi: Email: jonnimarwa@gmail.com
Diterima: 03 Feb 2017 | Disetujui: 17 Mar 2017

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  mengkaji  skema  pembagian  manfaat  sumberdaya  hutan  dan mendukung  peran  masyarakat  adat  di  distrik  Biak  Timur.  Metode  yang  digunakan  yaitu deskriptif  dan  observasi  dengan  teknik  studi  kasus,  wawancara  semi  struktural  dengan subjek  berupa  masyarakat  pemilik  hak  ulayat,  serta  stakeholder  yang  terkait.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua skema pembagian manfaat yaitu skema berbasis uang melalui proses pembayaran uang kepada masyarakat pemilik hak ulayat sesuai produk kayu yang dibeli dan berbasis dampak yaitu melaui uang yang diterima pemilik hak ulayat terkait dengan  kegiatan-kegiatan  pemeliharaan  dan  pelestarian  kawasan  hutan  yang  rusak. Terdapat kegiatan rehabilitasi dan pemulihan kawasan hutan dan meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan. Dengan adanya keterlibatan stakeholder memberikan manfaat bagi keberlanjutan manfaat dan pengeolaan hutan Damar. Kata kunci: Skema pembagian manfaat, stakeholder, hutan damar, rehabilitasi, Biak Timur

## Abstract
The objective of the study was to identify benefit sharing schema of natural forest resource and contribute to the local community’s role in east Biak sub-district. Descriptive and field observation through case study, semi structural interview with customary community as the main subjectas well as related stakeholders who closel involved. The result indicated two benefit  sharing  schemas  which  were  money  based-schema  that  involved  active  payment given to the customary community which based on the purchased timbers. The another one was  impact  based-schema  that  has  been  lie  heavily  on  the  maintenance  and  forest  areal recovery from its disturbances. In addition, rehabilitation has been one of the solutions for sustainability. Through the engangement of stakeholders, the continuity and benefit value from the Agathis will be impacful in the area.
Keywords: Benefit sharing schema, stakeholders, Agathis forest, rehabilitation, East Biak

## PENDAHULUAN
Hutan memberikan manfaat multifungsi bagi kehidupan manusia, baik manfaat sosial, ekonomi, lingkungan bahkan religius dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan sangat bergatung
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
pada  berbagai  manfaat  yang  dihasilkan dari  hutan.  Di  dalam  suatu  ekosistem hutan terkandung sumberdaya kayu,  hasil hutan  bukan  kayu  dan  jasa  lingkungan yang  nilainya  sangat  tinggi.  Sumberdaya kayu  sampai  saat  ini  masih  menjadi andalan  bagi  kelangsungan  hidup  suatu masyarakat  dibandingkan  dengan  HHBK dan  jasa  lingkungan  lainnya  karena peranannya  yang  tidak  sudah  dirasakan dari masa ke masa sedangkan HHBK dan jasa lingkungan belum banyak
dimanfaatkan karena sering dinilai sangat rendah  secara  ekonomi.  Kayu  sebagai sumber  bahan  bangunan,  sumber  energi dan  sumber  obat-obatan  telah  dikenal masyarakat  karena  itu  aktivitas  untuk memanfaatkan  kayu  terus  meningkat seiring  dengan  bertambahnya  waktu. Pemanfaatan  sumberdaya  seperti  kayu yang melebihi kapasitasnya akan
menimbulkan  degradasi  dan  kelangkaan sumberdaya  tersebut  apalagi  kalau sumberdaya itu jenisnya terbatas.
Masyarakat  Kampung  Rimba  Jaya, Distrik Biak Timur sudah bertahun-tahun memanfaatkan  kayu  damar  ( Agathis labilardieri Warb.)  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup.  Kawasan  hutan  Parieri di  Kampung  Rimba  Jaya  Distrik  Biak Timur  merupakan  Taman  Hutan  Raya yang  luasnya  ±  2.200  ha  yang  dikenal dengan  jenis  tanaman  endemiknya  yaitu damar dan merupakan tegakan alam yang sudah  dikelola  sejak  zaman  Belanda. Kawasan  ini  juga  berfungsi  sebagai penyangga,  pusat  benih  dan  dapat dikembangkan  sebagai  obyek  wisata. Selain  getah  kayu,  bagian  ranting  dan batang  juga  digunakan  oleh  masyarakat. Tercatat  bahwa  damar-damar  di  hutan tersebut pernah dipasarkan ke luar daerah dan  menghasilkan  pendapatan  bagi masyarakat  sekitarnya  melalui  penjualan
damar.  Namun  saat  ini  dengan  makin meningkatnya  aktivitas  pembangunan  di sekitar  kota  Biak  maka  aktivitas pemanfaatan  kayu  damar  ini  terus meningkat  dan  menimbulkan  degradasi yang makin meluas.
Penebangan  yang  dilakukan  di  hutan Agathis berada di dalam wilayah hak-hak masyarakat adat telah menguras sumberdaya tersebut dan belum memberikan  manfaat  yang  wajar  bagi masyarakat adat. Penebangan kayu damar cenderung tidak transparan dan mengabaikan  hak-hak  masyarakat  adat. Pada tingkatan masyarakat sering muncul sengketa-sengketa  internal  yang  terkait dengan  pengambilan  keputusan  sampai pembagian  manfaat  pengelolaan  hutan yang  dinilai  tidak  adil  bagi  pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Permasalahan  pembagian  manfaat yang  tidak  adil  diakui  menjadi  titik konflik dalam pengelolaan kawasan hutan damar tersebut. Pembagian manfaat  yang tidak  adil  telah  menimbulkan  konflik karena  pemindahan  hak-hak  masyarakat adat kepada para pembeli kayu yang tidak transparan  dan  tidak  menghormati  hak masyarakat lokal sehingga secara struktural  telah  menghilangkan  sumber- sumber pendapatan langsung dari masyarakat  adat.  Kehilangan  sumber penghidupan berupa hasil hutan memiliki korelasi  dengan  kemiskinan  di  dalam masyarakat.  Oleh  sebab  itu  diperlukan skema  pembagian  manfaat  yang  wajar dan  strategi  pengelolaan  yang  lebih bijaksana  terhadap  hutan  damar  di wilayah  kampung  Rimba  Jaya.  Adapun tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  ingin mengkaji  skema  pembagian  manfaat sumberdaya  hutan  yang  wajar  dan mendukung  penghormatan  terhadap  hak dan  keberlangsungan  hidup  masyarakat
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
adat  dan  sumberdaya  hutannya,  serta mengidentifikasi dan memetakan stakeholders  berdasarkan  pengaruh  dan kepentingan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  hutan Damar ( Agathis labilardier Warb) Kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur
Kabupaten Biak Numfor  Provinsi Papua dengan  waktu  kurang  lebih  4  bulan  pada thaun  2015.  Dalam  penelitian  ini digunakan  metode  deskriptif,    dan observasi   dengan teknik studi kasus dan wawancara semi struktural. Subyek dalam penelitian adalah masyarakat pemilik hak ulayat, masyarakat umum, tokoh pendidikan,  tokoh  pemuda,  tokoh  agam, Distrik Biak Timur, kepala suku, Pemilik usaha  kayu  (Suasta),  SEKDA,  keamanan (polisi), LSM lokal, danKPHL Kabupaten Biak Numfor.
Penentuan Responden Responden yang didata dalam penelitian  ini  berupa  responden  umum dan responden kunci.Pengambilan contoh responden  dilakukan  secara  purposif dengan pertimbangan masyarakat pemilik hak  ulayat,  masyarakat  lain  yang
berdomisili  di  alam  kampung  di  sekitar hutan  Damar  yang  menerima  manfaat sumberdaya  hutan.  Responden  kunci pemerintah daerah, LSM dan suasta yang memanfaatkan sumberdaya hutan. Variabel  yang  diamati  dalam  penelitian ini terdiri dari: karakteritistik
pengusahaan  hutan,  skema  pembagian manfaat  yang  diperoleh  dan    para  pihak yang  terlibat  dalam  penentuan  dan pengelolaan skema pembagian hasil.

## Sumber Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan data sekunder.
Data  primer  diperoleh  dengan  cara observasi lapang dan wawancara langsung  dengan  panduan  kuisioner. Sumber  responden  dibatasi  hanya  pada masyarakat  pemilik  hak  ulayat  dan stakeholders  yang  memiliki  kepentingan pembagian  manfaat  sumberdaya hutan  di wilayah    Kabupaten  Biak  Numfor.  Data sekunder  diperoleh  dari  instansi-instansi terkait  seperti  dinas  Kehutanan,  dinas Perindustrian,  BPS,  dan  LSM.  Data tersebut  berupa  dokumen-dokumen  atau hasil-hasil penelitian sebelumnya.
Gambar 1. Ilustrasi pemetaan kepentingan dan pengaruh stakeholders.
Kepentingan KUADRAN II Key Players KUADRAN I Subject KUADRAN III Crowd KUADRAN IV Context Setter
Pengaruh
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## Analisis Data
Data  yang diperoleh dalam penelitian ini  dianalisa  secara  kualitatif  dengan suatu  alat  analisis  yaitu  berupa  analisis stakeholders. Analisis stakeholders adalah suatu  pendekatan  sistematis  untuk mengumpulkan  informasi  tentang  siapa- siapa,  mengapa  dan  bagaimana  skema pembagian  manfaat  sumberdaya  hutan damar  di  wilayah  masyarakat  adat kampung Rimba Jaya Distrik Biak Timur Kabupaten  Biak Numfor dan selanjutnya diolah    dengan  pendekatan  tabulasi  dan dianalisis  secara  deskriptif.  Analisis matriks-plot  digunakan  untuk  melihat kepentingan  dan  pengaruh stakeholders terhadap  kegiatan  pengembangan  KPHL Biak. Selanjutnya, skala kepentingan dan pengaruh dari hasil analisis plot ini dibagi dua  sehingga  diperoleh  empat  kuadran sesuai Gambar 1.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya diolah  dengan  pendekatan  tabulasi  dan dianalisis  secara  deskriptif.  Untuk menduga  nilai  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat  digunakan  informasi  uang yang  diberikan  atau  dibayarkan  sebagai bentuk  ganti rugi harga kayu.
Nilai manfaat =  V X P
Dimana : V   = Jumlah volume kayu (m 3 );
P  = Harga minimal kompensasi masing- masing jenis kayu.
Untuk  menilai  aktifitas  pembagian manfaat  yang  adil  digunakan  pendekatan prinsip-prinsip  pembagian  manfaat  yang adil menurut (Mohhamed 2011; Wagstaff 1994;  Maiese  2003  dalam  Marwa  2015)
sebagai berikut:

## Tabel 1. Klasifikasi skema pembagian manfaat berdasarkan syarat pemenuhuannya
Pemenuhan Syarat Skema Pembagian Manfaat A B C D E F Equality + / - + / - + / - + / - + / - + / - Equity + / - + / - + / - + / - + / - + / - Needs-base + / - + / - + / - + / - + / - + / - Berbasis Hak + / - + / - + / - + / - + / - + / - Pro Poor + / - + / - + / - + / - + / - + / - Transparency + / - + / - + / - + / - + / - + / - Additionality + / - + / - + / - + / - + / - + / -
Keterangan : + = syarat dipenuhi ; - = Syarat tidak dipenuhi
Equality (kesetaraan)   – setiap orang menerima manfaat/jumlah yang sama.
Equity (Keadilan) – Jumlah dari sumberdaya yang diterima cocok atau sesuai dengan kontribusi atau kebutuhan. Needs-base Distribusi pembagian manfaat berdasarkan kepuasan atas kebutuhan dasar bagi setiap orang. Berbasis hak–distribusi sistem pertanahan dalam hal (promosi dan perlindungan) hak-hak masyarakat. Pro Poor – mempertimbangkan  dampak  dari  pengaturan  kesejahteraan  bagi  rakyat  miskin dan  yang rentan terhadap kemiskinan. Transparency – Pembagian manfaat dilakukan secara transparan Additionality – Tambahan penerimaan/pendapatan dapat dilakukan dalam  kegiatan pembagian manfaat
Semakin banyak syarat dapat dipenuhi maka skema pembagian manfaat tersebut semakin adil dan efisien.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Pengusahaan Hutan
Secara  agregat  kawasan  hutan  Biak Numfor    memberikan  kontribusi  sebesar 1,2%  terhadap  luas  keseluruhan  kawasan hutan  di  provinsi  Papua.  Hutan  yang terluas  di  wilayah  Biak  Numfor  adalah hutan dengan fungsi lindung yakni seluas 121.593,50  hektar.  Selain  kawasan  hutan lindung  terdapat  hutan  produksi  tetap sebesar  25.747,31  hektar  dan  hutan produksi  terbatas  sebesar  35.539,34. Luasan  hutan    yang  relatif  besar  ini menyimpan  potensi  hasil  hutan  yang besar  pula  yang  terutama  sektor  kayu. Dalam  memenuhi  kebutuhan  kayu  lokal pemerintah mengeluarkan ijin sah lainnya (ISL)  kepada  masyarakat  baik  yang memiliki  perusahaan  seperti  CV  atau  PT maupun  secara  perorangan.  Jumlah pemegang  ijin  sah  lainnya  berfluktuasi, namun  masyarakat  asli  Biak  Numfor sendiri  jarang  yang  memegang  ijin tersebut,  namun  kebanyakan  orang  non Papua.  Masyarakat  lokal  Biak  Numfor karena  memiliki  hak  ulayat  sehingga hanya  menjual  tegakan  pohon  kepada para  pemegang  ijin  dan  pemilik  stand kayu atau perusahaan meubel.
Secara  administrasi  proses  penjualan kayu  lokal  hanya  menggunakan  Faktor Angkutan  Kayu  Olahan  (FAKO)  yang dikeluarkan  oleh  dinas  Kehutanan  Biak Numfor.  FAKO  memiliki  batas  waktu maupun  jumlah  kubikasi  yang    akan dijual.
Penjualan dapat dilakukan langsung  kepada  produsen  atau  melalui stand  kayu  yang  tersedia.  Namun aktivitas  penebangan  kayu  di  hutan dilakukan  atas  kesepakatan  pembeli  dan penjual.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  hutan
Agatis  di    Kampung  Rimba  Jaya  Distrik Biak Timur.
Aksesibilitas  masyarakat  hukum  adat dalam  memanfaatkan  hutan  ulayat  dan penentuan  besarnya  nilai  jual  kayu menjadi  semakin  terbuka  luas.  Demikian pula  peluang  masyarakat  adat  dalam menyuarakan  pendapat  mereka  terbuka lebar,  namun  karena  keterbatasan,  baik dari  segi  modal  dan  teknologi,  serta kebijakan    terhadap  penguatan  kapasitas masyarakat  dari  pemerintah  belum maksimal,  sehingga  peluang  tersebut dimanfaatkan  oleh rent  seeking (pencari keuntungan) untuk menjadikan
masayarakat sebagai alat legalitas  dalam kegiatan pengusahaan hutan.
Adanya  pembayaran  kayu  log  atau kayu olahan dari jenis  kayu damar secara langsung  yang  dilakukan  dan  juga  jenis- jenis kayu lain di wilayah kabupaten Biak
Numfor memberikan karakteristik tersendiri.

## Skema Pembagian Manfaat Hutan Damar
Pembagian  manfaat  hutan  damar dilakukan  oleh  pemilik  usaha stand  kayu dan usaha meubel serta pemerintah dalam hal  ini  dinas  Kehutanan  dan  KPHL  Biak Numfor.  Pembagian  manfaat  ini  telah memberikan  beberapa  manfaat  bagi masyarakat  hukum  adat  pemilik  hak ulayat    pada  hutan  damar  melalui  skema berikut ini :

## 1. Skema Berbasis Uang
Skema  berbasis  uang  merupakan bentuk yang umum dilakukan oleh semua perusahaan  atau  pengusaha  di  bidang kehutanan  di  tanah  Papua.  Skema  ini berkaitan  dengan  penghargaan  terhadap masyarakat  hukum  adat  yang  diberikan dalam  bentuk  moneter  (uang)  atau  yang sering  disebut  juga  dengan  sistem fee .
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Dalam  studi  ini  ditemukan  bahwa  setiap pengusaha meubel, penampung kayu dan kios kayu di sekitar Kota Biak membayar sejumlah  uang  kepada  masyarakat pemilik  hak  ulayat  sesuai  produk  kayu yang  dibeli  yaitu  balok  Rp.  1.500.000 dan papan Rp.2.000.000 untuk melakukan  penebangan  kayu  damar  di kawasan  hutan  yang  menjadi  hak  milik
mereka  dan  mengantar  langsung  ke meubel  atau  stand  kayu.  Kios  kayu  di kota  Biak  berjumlah  13  unit,  meubel  17 unit  dan  penampung  kayu  untuk kebutuhan  kontruksi  sebanyak  5  unit. Kayu-kayu  ini  belum  termasuk  yang dipakai  untuk  pembangunan  yang  di kampung-kampung.
Tabel 2. Bentuk dan nilai manfaat  skema berbasisi uang di Kota Biak
No. Bentuk Manfaat Jumlah kayu yang dijual ( m 3 ) Haraga (Rp) Estimasi Nilai Manfaat  (Rp)/Thn Penerima Manfaat 1. Kios Kayu 3.330 1.500.000 4.995.000.000  Masyarakat adat  pemilik hak ulayat 2. Meubel 15.707 1.500.000 220.510.500.000 3. Penampung kayu 177 1.500.000 265.500.000 Sumber : KPHL Biak Numfor, 2015
Estimasi  nilai  manfaat  ekonomi  kayu yang diperoleh dari hutan-hutan di sekitar di kota Biak berkisar dari Rp. 4,9 milyar sampai  dengan  Rp.  220,5  milyar.  Nilai tersebut  berdasarkan  harga  kayu  Rp. 1.500.000. Sedangkan harga kayu di kota Biak  bervariasi  mulai  dari  Rp.  700.000 sampai  Rp.  2.000.000.  Sehingga  nilai kayu  tersebut  masih  berpeluang  naik lebih tinggi lagi.  Bila dilihat dari jumlah uang  yang    dapat  dibayarkan  secara nominal  kelihatan  besar  namun  bila didistribusikan kepada
masyarakat pemilik  hak  ulayat  jumlah  tersebut menjadi lebih kecil.
Usaha meubel kayu di kota Biak telah memanfaatkan  jenis  kayu  damar  sebagai bahan  baku  pembuatan  berbagai  jenis mebel.  Dari  data  yang  didapat  di lapangan,  ada  terdapat  dua  meubel  yang menerima penjualan kayu damar ( Agathis labilaldieri Warb)  dari  masyarakat pemilik hak ulayat kampung Rimba Jaya yaitu  meubel  Biak  Indah  dan  meubel
Tondano  Indah.  Kayu  tersebut  dibeli dengan  harga  Rp.  1.500.000/m 3 untuk balok dan 2.000.000 per m 3 untuk papan.
Dari  kayu  tersebut  diolah  menjadi produk-produk  jadi  seperti  kursi,  meja, lemari,  tempat  tidur,  dan  lain-lain tergantung produk yang dipesan.
Dalam  skema  berbasis  dana  manfaat hanya  diperoleh  dari  marga-marga  yang memiliki  hak  ulayat  di  kampung  Rimba Jaya  Distrik  Biak  Timur  yaitu  marga Simyapen,  Usyor,  dan  Arompau.  Ketiga marga  tersebut  yang  sering  menebang pohon  damar  sesuai  dengan  daerah  hak milik mereka masing-masing. Banyaknya pohon  yang  derada  di  sekitar  perumahan maryarakat    kampung  Rimba  Jaya  yang telah  ditebang  dari  hasil  penelitian langsung  di  lapangan  berjumlah  180 pohon,  yang  terdiri  dari  100  pohon  yang sudah ditebang pada beberapa tahun yang lalu  karena  bekas  (pangkal  pohon)  yang ditebang  sudah  mulai  lapuk,  sedangkan pohon  damar  yang  baru  saja  ditebang mulai dari tahun 2014-2015 berjumlah 80 pohon,  ini  dilihat  dari  sisa-sisa  kayu tersebut  yang  ditebang  dan  juga pengakuan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Pemanfaatan  kayu damar  oleh masyarakat di kawasan hutan Rimba Jaya masih  bersifat  khusus  untuk  pemilik  hak ulayat.  Bila  mengacu  pada  prinsip pembagian manfaat yang adil maka aliran manfaat yang diterima oleh masyarakat di kampung Rimba Jaya hanya berbasis hak yakni  kepada  pemilik  hak  ulayat  seperti marga  Simyapen,  Usyor,  dan  Arompau. Sedangkan  masyarakat  yang  bukan pemilik  hak  ulayat  hanya  merasakan manfaat  tidak  langsung  dari  upaya perlindungan dan pelestarian hutan damar serta  mengakses  kawasan  hutan  damar untuk  kepentingan  yang  bersifat  umum misalnya  pemukiman.  Distribusi  manfaat (uang  tunai)  yang  diterima  dari  hasil penjualan  kayu  damar  sangat  bergantung pada jumlah kayu yang dapat dikeluarkan dari  areal  yang  menjadi  hak  waris anggota  marga  atau  kelompok  marga pemilik  ulayat.  Dengan  demikian  akan terdapat disparitas (kesenjangan) pendapatan  di  antara  marga-marga pemilik  hak  ulayat  dengan  yang  bukan pemilik. Distribusi pendapatan yang tidak merata  dalam  masyarakat  seperti  ini merupakan  salah  satu  alasan  pemerintah untuk  menguasai  sumberdaya  hutan (Yustika 2006).
Sekalipun  dari  sisi  manfaat  bersifat eksklusif dan distribusinya belum merata, namun  dari  sisi  hak  kepemilikan menunjukkan  adanya  pengakuan  yang semakin  menguat  terhadap  keberadaan hak-hak  masyarakat  hukum  adat.  Sebab secara  umum  dipercaya  bahwa  Property rights (hak kepemilikan) yang lebih baik– ekslusif , enforceable,  transferable, akan mendorong  investasi  dan  peningkatan efisiensi produksi demikian hak kepemilikan akan mempengaruhi perilaku dan  kesempatan  pihak  yang  memilikinya (Grafton et al. 2000).
Jika uang pembayaran kayu dipandang  sebagai  ganti  rugi  atas kepemilikan  sumberdaya  hutan  yang merupakan milik masyarakat hukum adat maka  dana  tersebut  jauh  lebih  tinggi nilainya  dibandingkan  dengan  dana kompensasi hasil hutan kayu yang selama ini  dibayarkan  IUPHHK  (Ijin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu)  kepada pemilik  hak  ulayat.  Artinya  bahwa masyarakat  akan  untung  jika  menjual kayu  ke  pemilik  kios  kayu,  meubel dibandingkan
kalau menerima kompensasi hasil hutan kayu.
Aktivitas  penebangan  dilakukan  oleh masyarakat  pemilik  hak  ulayat  apabila ada  kebutuhan  yang  bersifat  mendesak atau  menyangkut  pelayanan  publik. Misalnya  menjelang  hari  raya  natal, adanya permasalahan denda adat, kedukaan dan lain-lain. Sedangkan untuk kepentingan  publik  pada  kawasan  hutan damar telah dibangun 1 unit sekolah dasar dan beberapa rumah masyarakat.

## 2. Skema Berbasis Kelola Dampak
Kelola  dampak  merupakan  skema pembagian  manfaat  pada  wilayah  hutan damar  yang  diterima  masyarakat  lokal atau  pemilik  hak  ulayat  terkait  dengan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pelestarian  kawasan  hutan  yang  rusak. Kegiatan  ini  dilakukan  sebagai  dampak dari  aktivitas  penebangan  pohon  yang juga  berdampak  terhadap  rusaknya vegetasi sekitar.
Hutan  damar  ( Agathis  labilaldieri Warb)  yang  berada  di  kampung  Rimba Jaya  ini  pada  awalnya  jumlahnya  sangat banyak,  namun  seiring  perkembangan jaman  dan  jumlah  penduduk  yang semakin meningkat serta desakan kebutuhan  ekonomi  yang  semakin meningkat  maka  dilakukan  penebangan terhadap pohon-pohon damar tersebut.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Banyaknya pohon yang sudah
ditebang dari hasil penelitian langsung di lapangan  berjumlah  180  pohon,  yang terdiri  dari  100  pohon  yang  sudah ditebang  pada  beberapa  tahun  yang  lalu karena  bekas  yang  ditebang  sudah  mulai lapuk, sedangkan pohon damar yang baru saja  ditebang  mulai  dari  tahun  2014  dan 2015 berjumlah 80 pohon, ini dilihat dari sisa-sisa  kayu  tersebut  dan  juga pengakuan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Penebangan pohon damar ini yang dihasilkan  dalam  bentuk  setengah  jadi berupa  papan  dan  balok,  dan  dijual perkubik  seharga  Rp.  1.500.000  untuk balok dan Rp. 2.000.000 untuk papan.
Selain  sebagai  kayu  olahan,  pohon damar  juga  diambil  ranting,  dahan  dan batang  untuk  keperluan  bahan  bakar. Namun  untuk  keperluan  ini  biasanya dilarang  kecuali  untuk  kegiatan-kegiatan gereja  dan  kegiatan  budaya  setempat.
Berdasarkan wawancara pada masyarakat kampung Rimba Jaya biasanya mengambil kayu bakar damar dari pohon damar  ( Agathis  labilaldieri Warb). Menurut  masyarakat  kampung  Rimba Jaya  kayu,  damar  tersebut  bila  dibakar akan  menghasilkan  nyala  api  yang  baik, sehingga masyarakat suka memanfaatkan kayu  damar  sebagai  kayu  bakar  bagian- bagian dari kayu damar yang dimanfaatkan  sebagai  kayu  bakar  seperti batang,  ranting,  dan  kulit.  Dalam pemanfaatan  kayu  damar  sebagai  kayu bakar  masyarakat  kampung  Rimba  Jaya tidak bisa memperjual belikan kayu bakar dari pohon damar kepada orang lain atau para  pembeli  lainnya,  karena  dalam pengambilan  kayu  damar  sebagai  bahan bakar  (kayu  bakar)  dilarang  keras  oleh masyarakat pemilik hak  ulayat.
Bentuk  pembagian  manfaat  yang dilakukan  adalah  dengan  melibatkan
masyarakat  dalam  kegiatan  rehabilitasi hutan dan lahan di  dalam kawasan hutan damar.  Masyarakat  dilibatkan  sebagai penyedia  bibit  dengan  harga  Rp. 200/bibit.  Penerimaaan  dari  setiap masyarakat yang terlibat dalam
penyediaan  bibit  berdasarkan  jumlah bibit  yang  dihasilkan.  semakin  banyak bibit  yang  dihasilkan  semakin  tinggi jumlah uang yang diterima. Manfaat yang diterima  tidak  hanya  secara  ekonomi tetapi  juga  manfaat  ekologi  yaitu  karena adanya pemulihan lingkungan masyarakat kampung Rimba Jaya mendapatkan udara yang segar (O 2 ), sumber air bersih (H 2 O), menjaga  kesuburan  tanah,  mengurangi erosi, tanah longsor dan lain-lain.

## Kegiatan Penanaman/Rehabilitasi
Pada  hutan  damar  ada  pohon-pohon yang  dikhususkan  menjadi  pohon  induk penghasil  benih  untuk  ditanam.  Pohon damar  ini  dipilih  karena  pohon  tersebut dilihat  sehat  dan  dapat  menjadi  pohon induk  yang  mampu  menghasilkan  benih damar  yang  baik  pula,  dan  pohon  damar tersebut  ditandai  dengan  menggunakan nomor di sebuah plat pada batang pohon damar  dengan  menggunakan  cat.  Pohon damar  ini  berdia  meter  50  dan  tinggi mencapai  40-50  m,  memiliki  daun  dan buah  yang  sehat  serta  produsi  getahnya juga banyak, maka pohon damar tersebut dipilih  sebagai  pohon  induk  penghasil benih damar
Dari  data  yang  didapatkttan  di lapangan, bahwa ada kegiatan penanaman bibit  pohon  damar  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Provinsi  Papua  (Dinas Kehutanan dan Konservasi) dalam bentuk pembangunan  demplot  jenis  tegakan endemik papua dan pemerintah Kabupaten
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## Tabel 3. Perbandingan skema pembagian manfaat di beberapa tempat
Jenis Manfaat Investor Kehutanan Teluk Bintuni IPKMA di Manokwari Hutan Kemasyarakatan di Nepal Hutan Damar di Biak Timur Berbasis Uang √ √ √ √ Berbasis Pasar √ - - - Berbasis Infrastruktur √ √ - Kelola Sosial √ √ √ - Transfer Pengetahuan dan Teknologi √ - √ - Biaya Administrasi - - √ - Jaminan Sosial dan Kemiskinan - - √ - Dana Pembangunan Hutan √ - Berbasis Kelola Dampak - - - √ Sumber : Tokede dkk. 2005; Marwa 2014. Biak  Numfor  (Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Lindung)  Dalam  meningkatkan peran serta masyarakat dalam merehabilitasi Hutan dan lahan.
penanamanan  bibit  ini  dilaksanakan  oleh dinas  Kehutanan  Provisi  Papua  pada Tahun  2006  pada  luasan  lahan  yan ditanam  10  Ha,  sedangkan  penanaman yang  ke  dua  yang  dilaksanakan  oleh
KPHL  Biak  Numfor  pada  tahun  2014 melalui  anggaran  Otonomi  Khusus dengan  luasan  lahan  2,5  Ha.  Kegiatan melibatkan  masyarakat  pemilik  hak wilayat yang diketua oleh Bapak Leopord Simyapen  dan  anggota  yang  terdiri  dari 20  orang  yang  juga  merupakan  masyarat pemilik hak wilayat dan masyarakat yang berada disekitar hutan damar tersebut.
Tabel 4. Syarat pembagian manfaat berdasarkan prinsip keadilan Pemenuhan Syarat Skema Pembagian Manfaat Berbasis Uang Berbasis Kelola dampak Equality - + Equity - - Needs-base + - Berbasis Hak + - Pro Poor - + Transparency + + Additionality + - Keterangan : + memenui syarat ; - : tidak memenuhi syarat Manfaat  adalah  segala  sesuatu  yang dapat membuat seseorang atau sekelompok  orang  diuntungkan  atau seseorang  yang  diberikan  sesuatu  dan oleh karenanya kesejahterannya meningkat, maka orang tersebut
diuntungkan  ( better  off ).  Sebaliknya seseorang  akan  merasa  dirugikan  ( worse off )  apabila  sejumlah  manfaat  diambil daripadanya (Field 1999). Dalam konteks
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
pemanfaatan sumberdaya hutan di  hutan damar  kampung  Rimba  Jaya  terdapat sejumlah  manfaat  yang  diberikan  oleh pengusaha atau perusahaan dan
pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan kepada  masyarakat.  Aliran  manfaat tersebut  diberikan  dalam  skema  berbasis uang, dan skema berbasis kelola dampak. Skema  ini  masih  jauh  berbeda  bila dibandingkan dengan skema yang pernah dan  sedang  dipraktekan  di  beberapa tempat.  Skema  berbasis  uang  atau  dana dipraktekan    pada  semua  tempat  seperti pada  Tabel  3  Sedangkan  skema  lainnya bersifat  spesifik  tergantung  kebutuhan dan  situasi  dimana  aktivitas  pemanfaatan dan pengelolaan hutan dilalukan.
Skema  pembagian  manfaat  yang dipratekan  dalam  pemanfaatan  hutan damar  di  wilayah  kampung  Rimba  Raya masih  sangat  minim  oleh  sebab  itu  tidak belum  efisien  dan  efektif  untuk  menjaga kelestarian kawasan hutan damar tersebut. Bila  mengacu  kepada  prinsip-prinsip keadilan  sebagaimana  disajikan  pada Tabel 4, maka skema pembagian manfaat dilakukan  di  kawasan  hutan  damar  Biak Timur  hanya  yang  berbasis  uang  saja yang  cukup  efisien  sedangkan  berbasis kelola  dampak  belum  efisien  karena hanya  beberapa  kriteria  saja  yang terpenuhi.
Skema  pembagian  manfaat  berbasis uang  sudah  efisien  karena    dalam  skema ini  ada  praktek  transparansi  pembayaran kayu  antara  pembeli  dalam  hal  ini  kios kayu  dan  mebel  dengan  masyarakat pemilik.  Disisi  lain  dari  skema  ini  juga manfaat hanya berbasis  hak yakni kepada pemilik  hak  ulayat.  Selain  itu,  syarat pemenuhan kebutuhan dasar ( Needs base ) dan  peningkatan  nilai  tambah  juga terdapat  dalam  skema  berbasis  dana. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  ini  terlihat
dalam  biaya  pendidikan,  biaya  perayaan natal  dan  biaya-biaya  urusan  adat. Sedangkan  nilai  tambah  terlihat  dari perubahan  harga  kayu  di  kota  Biak  yang terus-menerus  mengalami  peningkatan termasuk kayu damar.
Namun  diantara  masyarakat  adat sendiri aspek kesetaraan ( equality ), aspek keadilan ( equity) dan pro poor (mendukung  orang-orang  miskin)  tidak terjadi.  Karena  jumlah  hasil  penjualan tidak  sama  rata  untuk  semua  pemilik kayu,  juga  tidak  semua  masyarakat  adat bisa  mengakses  hutan  damar  untuk memenuhi  kebutuhan  terutama  bagi masyarat  miskin  dan  rentan  terhadap kemiskinan. Artinya kelompok masyarakat cenderung dipisahkan
berdasarkan  hak  (heterogen  dalam  hak). Kondisi  ini  ini  berbeda  dengan  praktek pembagian  manfaat  di  kabupaten  Sarmi Papua,  dimana  dalam  pembagian  dana kompensasi  dirinci  lagi  berdasarkan Peraturan  Bupati  Kabupaten  Sarmi  No. 40  Tahun  2007  dengan  pembagian sebagai  berikut:  65%  dimiliki  oleh pemilik  hak  ulayat  /blok  tebangan, pemilik  TPK/Logyard  (8%),  pembinaan 7%  dan  dan  sisanya  masing-masing  5% untuk  jalan,  material  penimbunan  jalan, base camp, dan loading point. Sebelumnya  dengan  SK  yang  sama pemilik hak ulayat/blok tebang mendapat 70%,  material  penimbunan  jalan  7%, jalan  7%,  base  camp  7%,  TPK  logyard 7% dan adat 2% (Marwa dkk. 2010). Terdapat tiga belas stakeholders yang dapat  terlibat  dalam  pembagian  manfaat sumberdaya  hutan  di  kabupaten  Biak Numfor.  ketiga  belas stakeholders tersebut  terdiri  dari  pemerintah  provinsi (Dinas  Kehutanan,  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Marga, Pemilik Hak  Ulayat,  LSM,  tokoh  agama,  tokoh
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
pemuda,  swasta,  kepala  kampung,  LMA
Biak  Numfor,  kepala  distrik,  masyarakat pendatang,dan KPHL Biak Numfor ) Stakeholders dalam pembagian
manfaat  sumberdaya  hutan  memiliki kepentingan  ( interest) serta  pengaruh (power) yang  beragam,  ada  yang bersifat positif dan sejalan dengan tujuan pembagian  manfaat  yang  adil,  adapula yang  bersifat  negatif  dan  bertentangan dengan  tujuan  yang  akan  dicapai.
Kepentingan ( interest ) dan
pengaruh  ( power )  dari stakeholders dalam pembagian manfaat yang beragam  perlu  dipetakan  dengan  jelas. Pemetaan stakeholders akan membantu bagaimana melibatkan stakeholders tersebut  dalam  pencapaian tujuan  pembagian  manfaat  yang  adil (Nkhata  et  al.  2009).  Berdasarkan pengaruh  ( power )  dan  kepentingan ( interest )  yang  dimiliki  oleh  setiap stakeholders maka stakeholders yang  terlibat  dalam  pembagian manfaat  dapat  dikategorikan  menjadi empat  jenis  yaitu  (Nkhata  et  al.  2009; Gardner et al. 1986):
1. Stakeholder dengan tingkat
kepentingan  ( interest )  yang  tinggi tetapi  memiliki  pengaruh  ( power ) yang rendah diklasifikasikan sebagai subyek. Dinas Kehutanan Kabupaten  dan  Pengusaha  kayu. Stakeholders ini memiliki kapasitas yang  rendah  dalam  pencapaian tujuan,  akan  tetapi  dapat  menjadi berpengaruh  dengan  membentuk aliansi stakeholders lainnya. Stakeholder ini  sering dapat  sangat  membantu  sehingga hubungan  dengan stakeholders ini harus tetap dijaga dengan baik.
2. Stakeholder dengan tingkat kepentingan ( interest ) dan
pengaruh  ( power )  yang  tinggi diklasifikasikan  sebagai  Pemain Kunci  (Key  Players). Stakeholders ini  harus  lebih  aktif  dilibatkan secara  penuh  termasuk  dalam mengevaluasi  strategi  baru,  karena mereka berperan dalam merumuskan kebijakan  pembagian  manfaat  yang adil  dan  melakukan  monitoring  dan evaluasi terhadap
kebijakan pembagian  manfaat.  terdiri  dari pemilik  hak  ulayat,  masyarakat  adat, Dishut  Provinsi,  Dishut  Kabupaten Biak Numfor dan KPHL.
3. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest ) dan pengaruh ( power ) yang rendah diklasifikasikan  sebagai  pengikut lain  (crowd).  Diperlukan  sedikit pertimbangan  untuk  melibatkan stakeholders ini  lebih  jauh karena  kepentingan  dan  pengaruh yang  dimiliki  biasanya  berubah seiring berjalannya waktu. Stakeholders ini harus tetap dimonitor  dan  dijalin  komunikasi dengan  baik. Stakeholders ini antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan,  Kepala  Marga,  LSM, tokoh agama, tokoh pemuda, , kepala distrik, masyarakat pendatang.
4. Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest ) yang rendah  tetapi  memiliki  pengaruh (power )  yang  tinggi  diklasifikasikan sebagai pendukung (contest setters). Hubungan  baik  denga n
stakeholder terus  dibina.  Untuk  itu informasi  yang  dibutuhkan  harus tetap  diberikan  sehingga  mereka dapat  terus  berperan  aktif  dalam pencapaian  tujuan.  Stakeholders  ini terdiri  dari  kepala  kampung,  LMA Biak Numfor .
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Gambar  2.  Pemetaan  stakeholders  berdasarkan  pengaruh  ( power )  dan  kepentingannya ( interest ) dalam skema pembagian manfaat sumberdaya hutan dammar.
Pengabaian  terhadap  keterlibatan stakeholders lain  sebagai  pemain  kunci dapat  menciptakan  asimetrik  informasi (ketidasedianan informasi). Situasi
asimetrik  informasi  akan  menyebabkan kerjasama  diantara  para  pihak  rentan terhadap  resiko  salah  memilih  mitra  dan bahaya ingkar janji ( moral hazard ). Salah satu bahaya ingkar janji adalah munculnya perilaku oportunis ( Opportunistic behavior ). Perilaku oportunis terjadi apabila salah satu pihak memanfaatkan  kelebihan  informasi  yang dimiliki untuk mengeksploitasi pihak lain (Barney  and  Ouchi,  1986).  Apabila situasi  oportunis  terjadi  maka  pemain kunci  lain  akan  melakukan  perlawanan dengan membentuk aliansi dan pada suatu saat  menjadi  sumber/pemicu  konflik sebagai  upaya  untuk  memperlihatkan eksistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Barney  JB  and  Ouchi  WG.  1986.
Organizational  Economics.  Jossey-
Bass  Inc.,  Publishers.  California. USA. Field BC. 1994. Environmental Economics:  An  Introduction.  Mc-
Graw Hill. Inc. USA.
Gardner, J. R., Rachlin, R. and Sweeny, H.W.A.  (1986). H a n d b o o k   o f S t r a t e g i c P l a n n i n g . http://www.12manage. com/methods stakeholder mapping.html. Akses Tgl. 17 Oktober  2014.
Grafton, R. Q., Squires, D., and Fox, K. J. 2000. Private Property and Economic Efficiency:  A  Study  of  a  Common- Pool  Resource. Journal  of  Law  and Economics , 43(2): 679–713.
Marwa  J.  Purnomo  H,  Nurochmat  D.R.
2010. Managing The Last Frontier of Indonesiaan  Forest  in  Papua.  Faculty of Forestry Bogor Agricultur University  and  Asean  -  Korea Enviromental Cooperation. Bogor.
Marwa  J.  2015.  Adilkah  Skema Pembagian  Manfaat  Hutan  Bagi Masyarakat  Adatdi  Kawasan  Teluk
A. Subyek B. Pemain Kunci BESAR
1. Pemilik Hak Ulayat, 2. Masyarakat adat,
3. Dishut Provinsi,
4. Dishut Kabupaten Biak Numfor dan 5. KPHL 1. Dinas Kehutanan Biak 2. Pengusaha kayu K E P E N T IN G A N ( In te re st ) Kepala Kampung, LMA Biak Numfor
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, .Kepala  Marga,    LSM,  Tokoh  Agama, Tokoh  Pemuda,    Kepala  Distrik,
Masyarakat Pendatang
D. Pendukung C.Pengikut Lain BESAR PENGARUH  ( Power ) KECIL
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Bintuni?Policy Brief. Jaringan Peneliti  Kawasan  Timur  Indonesia  ( JiKTI).  Makassar. Nkhata BA, Mosimane A, Downsborough L,  Breen  C  and  Roux  DJ.  2012.  A typology of benefit sharing arrangements  for  the  governance  of social-ecological systems in developing  countries.  Ecology  and Society 17(1): 17. http://dx.doi.org/10.5751/ES-04662- 170117 Tokede,  M.  Nugroho.  Gandhi,  Y.  2005. Polycy Brief: Akses Masyarakat Adat Terhadap Peluang-peluang Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Manokwari.Cifor. Bogor Yustika E.A. 2006. Ekonomi Kelembagaan:  Defenisi,  Teori  dan Strategi. Bayumedia Publishing. Malang. Mohammed EY. 2011. Pro-poor distribution  in  REDD+:  Who  gets what  and  why  does  it  matter.  Redd Working Paper. London: IIED.
Wagstaff  GF.  1994.  Equality:  equity  and need.  Three  principles  of  justice  or one?  An  analysis  of  equity  as  desert. Current psychology, 13(2): 138–152.
Maiese  EM.  2003.  Distribution  justice. In: burges, G and Burgess, H. (Eds.). Beyond intractability conflict research consortium.  Boulder:  The  university of Colorado. Available at: http://www.beyondintractability.org/e ssay/types-of-justice [Accessed: 2019,
June 15].