PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL MANDIRI YANG BERKELANJUTAN
(Implementation of Public Service Agency and Its Implications to Sustainable Self-Financed National Park Management)
D ESI I NDRIANI 1) , S AMBAS B ASUNI 2) , B AMBANG S UPRIYANTO 3)
1) Program Pasca Sarjana (S2) Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati IPB
2) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB
3) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

## Diterima 13 November 2012/Disetujui 01 November 2013

## ABSTRACT
The Strategic Plan of the Ministry of Forestry for the period of 2010-2014 has mandated the revitalization of 12 national parks to become Public  Service  Agencies.    It  would  allow  national  parks  to  be  self-financed.    Unfortunately,  efforts  which  have  been  made  have  not  shown  an encouraging  progress  yet.    This  research  aims  :  (1)  to  identify  the  elaboration  of  main  tasks  and  functions  of  national  park,  (2)  to  analyze  the accuracy  of  the  implementation  of  the  Public  Service  Agency  to  the  national  park  management,  and  (3)  to  formulate  implications  for  the implementation of Public Service Agency to the Sustainable Self Financed National Parks management. The result shows that the elaboration of 8 out of 10 main tasks and functions of national park provide goods and services to the public and its performance can be promoted through Public Service Agency, while the other 2 are identified as government liabilities. The implementation of Public Service Agency models for Self-Financed National Park Manegement both at KNPO dan BTS NGPO meets the requirement substantially and technically. Furthermore, the KNPO Cost Benefit Ratio projection of 6  main tasks  and  functions  for  the  coming  5  years shows  the  feasibility.    It  can be  concluded that  national park can be  self-financed through  the  implementation  of  Public  Service  Agency  scheme.  Therefore,  it  is  suggested  that  in  order  to  implement  self-financed  national  park through Public Service Agency scheme, business development must be included as one of the main tasks and functions and its organization structure and management must be adjusted.
Keywords: self-financed national park, public service agency, bromo tengger semeru national park, komodo national park

## ABSTRAK
Rencana  strategis  Kementerian  Kehutanan  periode  2010-2014  memiliki  mandat  untuk  merevitalisasi  12  taman  nasional  menjadi  suatu  Badan Pelayanan Umum.  Mandat ini memungkinkan suatu taman nasional untuk mengelola keuangannya sendiri.  Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan tidak  menunjukkan  kemajuan  yang  berarti.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  elaborasi  dari  tugas  utama  dan  fungsi  suatu  taman nasional,  menganalisa  keakuratan  dari  implementasi  Badan  Layanan  Umum  pada  pengelolaan  suatu  taman  nasional  dan  untuk  memformulasikan implikasi  dari  implementasi  konsep  Badan  Layanan  Umum  pada  pengelolaan  taman  nasional  mandiri  yang  berkelanjutan.    Hasil  penelitian menunjukkan bahwa elaborasi yang terjadi adalah 8 dari 10 tugas utama dan fungsi dari taman nasional yang memberikan hasil dan pelayanan pada masyarakat, dan kinerjanya dapat ditingkatkan melalui Badan Layanan Umum. Sementara 2 lainnya teridentifikasi merupakan liabilitas pemerintah. Implementasi model pengelolaan Badan Layanan Umum untuk Pengelolaan Taman Nasional Mandiri, baik KNPO dan BTS NGPO dapat memenuhi kebutuhan  substansial  dan  teknis.    Kemudian,  proyeksi  analisis  biaya  manfaat  KNPO  dari  6  tugas  utama  dan  fungsinya  untuk  5  tahun  mendatang menunjukan kelayakan.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa taman nasional dapat mandiri melalui implementasi skema Badan Layanan Umum.  Oleh karena  itu,  disarankan  agar  implementasi  taman  nasional  mandiri  melalui  skema  Badan  Layanan  Umum,  pengembangan  bisnis  harus  dimasukkan sebagai salah satu tugas utama dan fungsi serta adanya penyesuaian struktur organisasi.
Kata kunci: taman nasional mandiri, badan layanan umum, taman nasional bromo tengger semeru, taman nasional komodo

## PENDAHULUAN
Kawasan  konservasi  memainkan  peranan  penting dalam  pola  keseluruhan  penggunaan  lahan  dan pembangunan  ekonomi  (McNeely  1995).    Langkah strategis  merevitalisasi  paradigma  pembangunan  TN menjadi  berbasis  pemanfaatan  lestari  bagi  penguatan fungsi  perlindungan  dan  pengawetan    digagas  melalui pembangunan  TN  Mandiri  dengan  penguatan  kapasitas kelembagaan yaitu melalui pembentukan Badan Layanan Umum  (BLU)  (Kemenhut  2011).    Menurut  Hartono (2008)  TN Mandiri adalah TN yang mampu membiayai sebagian  atau  seluruh  pelaksanaan  tugas  pokok  di  luar
gaji  dan  kegiatan  rutin  lainnya  dari  penerimaan  yang diperoleh  dari  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dalam bentuk  PNBP.    TN  Mandiri  didefinisikan  sebagai  TN Efektif  yang  dari  usahanya  diperoleh  pendapatan  paling tidak  80%  untuk  membiayai  pengelolaan  TN  yang bersangkutan Kemenhut (2011).
Penerapan BLU pada pengelolaan TN memungkinkan  manajemen  TN  melaksanakan  bisnis (wirausaha) dan mempunyai pola tata kelola (organisasi) tersendiri.    Penerapan  BLU  TN  juga  memungkinkan penetapkan  tarif  tersendiri  sesuai  perhitungan  biaya  per unit layanan atau hasil per investasi dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, memungkinkan  TN  untuk  menerima  hibah  dari masyarakat  atau  badan  lain  serta  menggunakan  PNBP untuk pengelolaan menuju TN Mandiri.
Rencana program pengembangan kawasan konservasi  untuk  membentuk  BLU  sebanyak  12  unit telah  tercantum  dalam  Rencana  Strategis  Kementerian Kehutanan  tahun  2010-2014.    Target  terbangunnya persiapan  sistem  pengelolaan  BLU  di  1  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan dan  Konservasi  Alam  (Ditjen  PHKA)  juga  telah tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2012.
Penerapan  dan  implikasi  kelembagaan  BLU menjadi penting untuk diteliti untuk mengkaji kelayakan pelaksanaan  pencapaian  tujuan  program  yang  optimal serta  demi  menjamin  pemanfaatan  kawasan  konservasi yang  berkelanjutan.    Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah (1)  Mengidentifikasi  penjabaran  tugas  pokok  dan  fungsi (tupoksi)  TN,  (2)  Menganalisis  ketepatan  penerapan model BLU dalam pengelolaan  menuju TN Mandiri dan (3)  Merumuskan  implikasi  penerapan  BLU  menuju pengelolaan TN Mandiri yang berkelanjutan.

## METODE  PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai Juni 2012. Tempat  yang  menjadi lokasi penelitian,  yaitu Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi  Alam  (PHKA),  Balai  TN  Komodo  (BTNK) dan  Balai  Besar  TN  Bromo  Tengger  Semeru  (BBTN BTS).      Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara dengan  informan  kunci.    Data  sekunder  diperoleh  dari berbagai dokumentasi terkait dengan tujuan penelitian.

## Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  kunci yang  dipilih  secara  sengaja  ( purposive  sampling ) (Prastowo  2011).    Data  sekunder  dikumpulkan  dengan mempelajari  berbagai  tulisan,  gambar  atau  karya monumental  yang  terkait  dengan  topik  penelitian (Sugiyono 2011).

## Metode Pengolahan dan Analisis Data

## Identifikasi Penjabaran Tupoksi TN
Identifikasi  penjabaran  tupoksi  TN  dilaksanakan melalui analisis deskriptif (Miles & Huberman 1992) dan analisis  isi  ( content  analysis )  (Neuman  2006)  meliputi penjabaran  tupoksi  TN  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional,   selama periode 5 tahun terakhir  yaitu periode tahun 2007-2011 di BTNK dan BBTN BTS.
Masing-masing  penjabaran  tupoksi  TN  kemudian diidentifikasi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkannya berdasarkan  PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan  Suaka  Alam  (KSA)  dan  Kawasan  Pelestarian Alam (KPA).

## Analisis Ketepatan Penerapan Model BLU
Ketepatan penerapan model BLU dalam pengelolaan  menuju  TN  Mandiri  dilaksanakan  melalui analisis  deskriptif  dan  analisis  isi  yaitu  dengan membandingkan  antara  persyaratan substantif dan teknis BLU  sesuai  dengan  PP  No.23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  BLU  dengan  hasil  analisis  penjabaran tupoksi TN.  Analisis Perbandingan Manfaat Biaya ( Cost Benefit  Ratio )  ditambahkan  sebagai  salah  satu  bahan pertimbangan  pengambilan  keputusan  yaitu  dengan membandingkan akumulasi perolehan pendapatan ( Benefit )  dengan  besarnya  akumulasi  biaya  ( Cost )  untuk kegiatan  pengelolaan,  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut (Gittinger 1982) :
B/C =
di mana B/C adalah Benefit-Cost Ratio , B adalah Benefit , C  adalah Cost ,  t  adalah  tahun  dan  i  adalah  tingkat  suku bunga (%).  Jika B/C>1 maka layak untuk dilaksanakan, tetapi  jika  B/C<1  dan  maka  tidak  layak  untuk dilaksanakan  (Gittinger  1982).    Perhitungan  pendapatan dan  biaya  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor:  76/PMK.05/2008  tentang  Pedoman  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

## Analisis Implikasi Penerapan BLU
Analisis implikasi penerapan BLU menuju pengelolaan TN Mandiri yang berkelanjutan dilaksanakan  melalui  analisis  deskriptif  dan  analisis  isi dengan  memperhatikan  hasil  kajian  terhadap  tujuan pertama  yaitu  mengidentifikasi  penjabaran  tugas  pokok dan fungsi (tupoksi) TN, dan hasil kajian terhadap tujuan kedua  yaitu  menganalisis  ketepatan  penerapan  model BLU dalam pengelolaan menuju TN Mandiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Penjabaran Tupoksi TN
Berdasarkan  hasil  penjabaran  tupoksi  TN  di  kedua TN  (BTNK  dan  BBTN  BTS)  terdapat  8  tupoksi  dari  10 tupoksi  TN  yang  penjabaran  pelaksanaannya  berupa pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penyediaan barang  dan/atau  jasa  dan  kinerjanya  dapat  ditingkatkan melalui  BLU  yaitu  tupoksi  :  (1)  Pengelolaan  kawasan TN,  (2)  Penyidikan,  perlindungan,  dan  pengamanan kawasan  TN,  (3)  Pengendalian  kebakaran  hutan,  (4) Promosi,  informasi  konservasi  sumberdaya  alam  hayati
dan  ekosistemnya,  (5)  Pengembangan  bina  cinta  alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, (6) Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  serta pengembangan kemitraan, (7) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TN, (8) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
Tupoksi  yang  merupakan  pelayanan  sipil  yang merupakan  kewajiban  pemerintah  berjumlah  2  yaitu  (1) Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan  dan  evaluasi  pengelolaan  kawasan  TN  dan (2) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## Analisis Ketepatan Penerapan Model BLU
Secara  substantif,  TN  memenuhi  kriteria  penyedia barang dan/atau jasa dengan variasi barang dan/atau jasa
yang dijual dengan kriteria quasipublic goods per tupoksi TN  sesuai  dengan  identifikasi  penjabaran  tupoksi, sebagaimana  terlihat  pada  Tabel  1.      Menurut  Turner et al. (1994),  barang  dan  jasa  pada  kawasan  konservasi secara  substantif  memenuhi  kriteria  semi  barang/jasa publik  ( quasipublic  goods ).  Karakretistik quasi-public goods berdasarkan  definisi  Turner et  al .  (1994)  sesuai dengan  tipologi  barang  dan  jasa common  pool menurut IUCN  (2000)  dan common  pool  goods menurut  Ostrom (1977),  diacu  dalam  Berge  (2004)  yaitu  barang  dan  jasa yang  bersifat  tidak  dapat  dipisahkan  ( non-excludable ) tetapi  dapat  dibagi  ( divisible/substractable )  artinya,  jika barang/jasa  tersebut  digunakan  maka  orang  lain  tidak dapat  menggunakan  tetapi  akses  untuk  mendapatkannya terbuka untuk siapapun.
Tabel 1.  Variasi barang dan/atau jasa yang dijual dengan kriteria quasipublic goods per tupoksi TN
No. Tupoksi Barang dan/atau Jasa yang Dijual Sumber Pendapatan Tambahan Satuan Pelaksana 1 Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan Evaluasi Pengelolaan Kawasan TN - - - 2 Pengelolaan Kawasan TN a.  Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* b.  Jasa Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar c.   Ijin Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah untuk Penunjang Budidaya d.  Jasa Pemanfaatan Tradisional Pungutan Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis 3 Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan TN a. Jasa Pengamanan
b. Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam c. Barang dan Modal Pungutan Pungutan Pungutan Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis 4 Pengendalian Kebakaran Hutan a. Jasa Pemadaman Karhut dan Lahan b. Jasa Pencegahan Karhut Pungutan Pungutan Unit Bisnis Unit Bisnis 5 Promosi, Informasi KSDAHE a. Jasa Iklan b. Produk Branding Pungutan Pungutan Unit Bisnis Unit Bisnis 6 Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan KSDAHE Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam Pungutan Unit Bisnis 7 Kerjasama Pengembangan KSDAHE a. Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
b. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam
(PWA)
c. Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam d. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Air e. Jasa Pemanfaatan Karbon Hibah Hibah Hibah Pungutan dan Iuran Pungutan Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis 8 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN a. Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam b. Jasa Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah untuk Penunjang Budidaya c. Jasa Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar d. Jasa Pengembangan dan PWA Pungutan Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis 9 Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam a. Jasa Pengembangan Atraksi Wisata dan Even Khusus
b. Jasa Penyewaaan Guest House
c. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Air d. Kerjasama Pemanfaatan Karbon e. Kerjasama Pemanfaatan Energi Panas f. Jasa Pengembangan dan PWA* g. Kerjasama Pengusahaan PWA* Pungutan Pungutan Pungutan dan Iuran Pungutan Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Unit Bisnis
Unit Bisnis Unit Bisnis
Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis 10 Pelaksanaan TURT - - -
Keterangan : * merupakan barang/jasa yang telah menghasilkan pendapatan sesuai PP No.59 Tahun 1998.
Kriteria  substantif  penyedia  barang  dan/atau  jasa juga  tercantum  dalam  PP  No.  28  Tahun  2011,  pasal  35 yang  menyatakan  bahwa  TN  dapat  dimanfaatkan  untuk kegiatan:  (1)  Penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan, (2) Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan  konservasi  alam,  (3)  Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta  wisata alam, (4) Pemanfaatan tumbuhan  dan  satwa  liar,  (5)  Pemanfaatan  sumber plasma  nutfah  untuk  penunjang  budidaya  dan  (6) Pemanfaatan  tradisional  berupa  kegiatan  pemungutan hasil  hutan  bukan  kayu,  budidaya  tradisional,  serta perburuan  tradisional  terbatas  untuk  jenis  yang  tidak dilindungi.
TN  menurut  Undang-Undang  No.5  tahun  1990 adalah  kawasan  pelestarian  alam  yang  mempunyai ekosistem  asli,  dikelola  dengan  sistem  zonasi  yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,  menunjang  budidaya,  pariwisata  dan rekreasi.  TN  sebagai  kawasan  pelestarian  alam  sesuai definisi  tersebut menguatkan  pemenuhan kriteria substantif sebagai Pengelolaan Wilayah/Kawasan.
TN menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2006  adalah  kawasan  pelestarian  alam baik  daratan  maupun  perairan  yang  mempunyai ekosistem  asli,  dikelola  dengan  sistem  zonasi  yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.  TN  sebagai  kawasan  pelestarian  alam  sesuai definisi  tersebut menguatkan  pemenuhan kriteria substantif sebagai Pengelolaan Wilayah/Kawasan.
Mengacu  kepada  Rencana  Strategi  Bisnis  pada masing-masing  lokasi  penelitian,  variasi  penjabaran pelaksanaan tupoksi  yang  menghasilkan barang dan jasa dalam  5  tahun  ke  depan  periode  2012-2016  yang direncanakan  akan  dijual  sebagaimana  terlihat  pada Tabel  2.    Terdapat  17  kegiatan  berbasis  daratan  dan  7 kegiatan  yang  berbasis  perairan  dan  laut  serta  10 kegiatan berbasis darat dan/atau perairan/laut.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sampai  saat  ini hanya  2  tupoksi  TN  yang  telah  dikelola  untuk menghasilkan  pendapatan  sesuai  PP  No.59/1998  yaitu tupoksi  Pengelolaan  Kawasan  TN  dengan  jasa  Ijin Penelitian  dan  Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan tupoksi  Pengembangan  Pemanfaatan  Jasa  Lingkungan dan Pariwisata Alam dengan kegiatan Jasa Pengembangan  Paket  Wisata  Alam  dan  Kerjasama Pengusahaan Pariwisata Alam.
Tupoksi TN yang kinerja pelayanan di bidang tugas pokok  dan  fungsinya  layak  dikelola  dan  ditingkatkan pencapaiannya  melalui  BLU  berjumlah  6  tupoksi  yang merupakan  hasil  analisis  pada  masing-masing  butir tupoksi  sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana  Strategi Bisnis BTNK dan BBTN BTS dalam Tahun 2012-2016. Keenam tupoksi tersebut adalah (1) Pengelolaan kawasan TN, (2) Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati  dan  ekosistemnya,  (3)  Pengembangan  bina  cinta alam  serta  penyuluhan  konservasi  sumberdaya  alam hayati dan ekosistemnya, (4) Kerja sama pengembangan konservasi  sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistemnya serta  pengembangan  kemitraan,  (5)  Pemberdayaan masyarakat  sekitar  kawasan  TN,  dan  (6)  Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
Berdasarkan  kriteria  teknis  yaitu  tupoksi  yang kinerja  pelayanannya  layak  dikelola  dan  ditingkatkan pencapaiannya  melalui  BLU,  maka  BTNK  dan  BBTN BTS  memenuhi  persyaratan  tersebut.  Menurut  IUCN (2000)  pilihan  lain  yang  tersedia  untuk  para  pengelola kawasan  adalah  untuk  mengembangkan  produk  terkait untuk  dijual  dalam  bisnis  lokal  atau  di  sebuah  toko. Sebagian  dari  keuntungan  dari  seperti  penjualan  maka bisa  dikembalikan  ke  kawasan.  Produk  yang  dapat dikembangkan  seperti  madu  dan  makanan  tradisional lainnya,  obat  tradisional,  paket  benih  asli,  makanan herbal  atau  kerajinan  lokal.    Produk  tersebut  juga  bisa menjadi  bahan  pendidikan  seperti  panduan  wisata  alam, buku gambar atau video.
Tabel 2.  Rencana barang dan/atau jasa yang dijual periode 2012-2016
No Kegiatan BTNK BBTN BTS Barang/ Jasa Tupoksi Basis Kegiatan 1. Tiket Masuk Kawasan Mancanegara V V (1) (IX) Darat, Air, Laut 2. Tiket Masuk Kawasan Nusantara V V (1) (IX) Darat, Air, Laut 3. Penelitian Mancanegara V V (2) (II) Darat, Air, Laut 4. Penelitian Nusantara V V (2) (II) Darat, Air, Laut 5. Kendaraan Air V - (1) (IX) Laut 6. Kendaraan Darat - V (1) (IX) Darat 7. Snapshot Mancanegara V V (1) (IX) Darat, Air, Laut 8. Snapshot Nusantara V V (1) (IX) Darat, Air, Laut 9. Olahraga Alam Mancanegara V - (1) (IX) Laut 10. Olahraga Alam Nusantara V - (1) (IX) Laut 11. Penginapan/Resort/ Guesshouse/ Asrama V V (1) (IX) Darat, Air, Laut 12. Guide / Jasa Pemanduan V V (3) (VI)/(VIII) Darat, Air, Laut 13. Glass buttom boat V - (1) (IX) Laut 14. Penyewaan Alat Olahraga Air dan Tracking V - (1) (IX) Laut 15. Porter V - (3) (VIII) Darat 16. Wartel V - (1) (IX) Darat 17. Penyewaan Jet Sky V - (1) (IX) Laut 18. Penyewaan Banana Boat V - (1) (IX) Laut 19. Penjualan Barang/ Souvenir Shop V - (6) (V) Darat
No Kegiatan BTNK BBTN BTS Barang/ Jasa Tupoksi Basis Kegiatan 20. Wisata Minat Khusus Geovulkanologi - V (1) (IX) Darat 21. Paket Outbond - V (1) (IX) Darat 22. Paket Agrowisata - V (1) (IX) Darat 23. Wisata Pendakian - V (1) (IX) Darat 24. Paket Wisata Minat Khusus (Wisata Religi) - V (1) (IX) Darat 25. Camping Ground - V (1) (IX) Darat 26. Penjualan Tanaman Hias - V (4) (II) Darat 27. Wisata Rehabilitasi - V (1) (IX) Darat 28. Regulasi Pemanfaatan tanaman Adas - V (4) (II) Darat 29. Regulasi  Penanaman  Rumput  Gajah  di  Zona Pemanfaatan Tradisional - V (4) (II) Darat 30. Regulasi Pemanfaatan Air - V (5) (IX)/(VII) Darat 31. Paket Kunjungan ke PPKA Bodogol - V (1) (IX) Darat 32. Paket  Wisata  Minat  Khusus  dan  Pendidikan Konservasi Alam - V (1)/(3) (IX)/(VII) Darat, Air, Laut 33. Pengamatan Tumbuhan dan Satwa Liar - V (1)/(3) Darat, Air, Laut 34. Jasa Catering - V (1)/(5) Darat
Keterangan : V : dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan, (1) Jasa Pemanfaatan PWA, (2) Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, (3) Jasa Pendidikan  dan  Peningkatan  Kesadartahuan  Konservasi  Alam,  (4)  Jasa  Pemanfaatan  TSL  dan  Pemanfaatan  Tradisional,  (5)  Jasa Pemanfaatan  Air,  (6)  Produk Branding. (II)    Tupoksi  Pengelolaan  Kawasan  TN,  (V)  Tupoksi  Promosi  KSDAHE,  (VI)  Tupoksi Pengembangan  BCA  dan  Penyuluhan  KSDAHE,  (VII)  Tupoksi  Kerjasama  Pengembangan  KSDAHE,  (VIII)  Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat, (IX) Tupoksi Pengembangan Jasling dan PWA.
Hasil analisis kinerja keuangan terhadap Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  satker BTNK  dan  BBTN  BTS  selama  periode  2007-2011  rata- rata  mengalami  kenaikan.    PNBP  BTNK  mengalami kenaikan  rata-rata  setiap  tahunnya  sebesar  70,36% sedangkan  PNBP  BBTN  BTS  hanya  mengalami kenaikan  rata-rata  sebesar  19,91%.    Demikian  juga proyeksi  pendapatan  BTNK  dan  BBTN  BTS  selama  5 tahun ke depan yaitu tahun 2012-2016 juga menunjukkan kecenderugan    naik  sesuai  dengan  Rencana  Strategis (Renstra) Bisnis Pengelolaan  Keuangan BLU (PK-BLU) seperti terlihat pada Tabel 3.
Proyeksi  pendapatan  BTNK  sesuai  dengan  Renstra Bisnis  PK-BLU  masih  menggunakan  asumsi  data  dasar tahun 2007 sebagai dasar perhitungan jumlah wisatawan. Penetapan  tarif  masuk  wisatawan  mancanegara  sebesar
Rp. 200.000,- juga tidak menggunakan tarif masuk sesuai hasil  kajian  rata-rata  kesediaan  membayar  ( Willingness to  Pay (WTP))  yaitu  USD  11,70  (Walpole et  al. 2000) dan  penetapan  tarif  masuk  wisatawan  nusantara  sebesar Rp. 75.000,- belum berdasarkan kajian ilmiah.  Proyeksi pendapatan BTNK pada penelitian ini dengan menggunakan  data  kunjungan  tahun  2011  dan  tarif wisatawan  mancanegara  sesuai  rata-rata  WTP  sebesar Rp.110.000,-  (Walpole et  al. 2000)  dan  tarif  wisatawan nusantara sebesar Rp. 2.500,- juga dihitung sebagaimana terlihat  pada  Tabel  3.    Hasil  perhitungan  dengan menggunakan  asumsi-asumsi  tersebut  di  atas  juga memperlihatkan kecenderungan pendapatan yang menaik bahkan  menghasilkan  nilai  yang  lebih  besar,  demikian juga dengan hasil perhitungan B/C >1 dan memperlihatkan nilai yang lebih besar.
Tabel 3. Proyeksi pendapatan dan biaya BTNK dan BBTN BTS tahun 2012 - 2016 dengan PK-BLU serta perhitungan B/C
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Proyeksi Pendapatan BLU B/C 2012 2013 2014 2015 2016 BTNK 17.477.912.409 20.226.540.130 23.720.413.990 28.559.773.788    34.236.380.108   1,0056 BBTN BTS 10.581.692.877 11.290.344.814   12.099.473.683   13.018.664.619   14.058.694.695   0,9194 BTNK* 18.645.224.409 21.510.583.130 25.132.861.990
30.113.464.788   35.945.531.108   1,0639
Keterangan : * tarif sesuai WTP
Proyeksi  pendapatan  BTNK  dan  BBTN  BTS menunjukkan  kecenderungan  yang  menaik  selama  5 tahun  ke  depan  yaitu  tahun  2012-2016  sehingga  BTNK dan BBTN BTS layak ditetapkan menjadi BLU sesuai PP No.23  tahun  2005.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil perhitungan  B/C  BTNK  dengan  nilai  lebih  besar  dari  1 yang menunjukkan kelayakan (Gittinger 1982).

## Permasalahan dan Implikasi Penerapan BLU
Beberapa  permasalahan  penerapan  BLU  TN  yang ditemukan selama penelitian :
1. TN  tidak  memiliki  tupoksi  melaksanakan  dan mengembangkan  bisnis  sehingga  struktur  organisasi TN  tidak  memiliki  pejabat  yang  bertanggung  jawab
dalam mengelola bisnis dan tidak fokus melaksanakan bisnis.
2. Kecilnya  pendapatan  karena  rendahnya  tarif  PNBP dan  belum optimalnya pengawasan terhadap sumber- sumber  pendapatan.    Tarif  masuk  kawasan  untuk wisatawan  domestik  hanya  Rp.  2.500,-  dan    tarif masuk untuk wisatawan asing hanya Rp. 20.000,-. 3. Walaupun  penelitian  ini  tidak  mengkaji  Persyaratan Administrasi dalam penetapan BLU, namun persyaratan  administrasi  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dalam  mengkaji  persyaratan substantif  dan  teknis.    Permasalahan  terkait persyaratan administrasi adalah terkendalanya pemenuhan persyaratan administrasi seperti penyusunan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan  Anggaran,  penyusunan  Standar  Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Pola Tata Kelola.
4. Instansi  Pembina  di  pusat  yaitu  Direktorat  Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam  (Ditjen PHKA)  tidak  memiliki  tupoksi  pembinaan  BLU, sehingga  upaya  pencapaian  pembentukan  BLU menjadi  terhambat.  Instansi  Pembina    BLU  ini penting keberadaaannya dalam mensukseskan pembentukan  BLU.    Permasalahan  ini  berdampak minimnya  alokasi  sumber  daya  terhadap  perwujudan satker  BLU  baik  dalam  hal  sumberdaya  manusia, metode dan anggaran yang berkaitan dengan BLU.
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut  di  atas, maka langkah-langkah penerapan PK-BLU dan implikasinya adalah sebagai berikut : 1. Penambahan  tupoksi  pengembangan  bisnis  pada satker BLU (Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional) yaitu revisi pada P.03/Menhut-II/2007 dan penyesuaian  struktur  organisasi  dan  tata  kelolanya.
Sesuai
dengan Permenpan
Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007  tentang  Pedoman  Organisasi
Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU menyatakan bahwa pembagian unit organisasi harus memperhatikan sifat pekerjaan  dalam  organisasi  dalam  arti  mendukung terwujudnya institutional coherence. Menurut Osborne et al (1996), pemerintahan dan bisnis adalah lembaga  yang berbeda secara  mendasar.   Pemerintah tidak  bisa  meraih  efisiensi  pasar  seperti  bisnis. Pemerintah  yang  berwirausaha  dapat  menjadi pemerintahan  yang  lebih  baik  namun  membutuhkan keahlian yang lebih baik.
2. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perlu dilakukan  optimalisasi  pendapatan  dan  efisiensi biaya.    Optimalisasi  pendapatan  dilakukan  pada tupoksi  yang direncanakan  menghasilkan pendapatan dengan  mengoptimalkan  pengawasan  pada  sumber- sumber  pendapatan,  penyesuaian  tarif  berdasarkan hasil survey kesediaan membayar secara berkala, bagi TN  yang  berpotensi  untuk  diterapkannya  PK-BLU guna  mendukung  penyesuaian  tarif  sesuai  biaya  per unit  layanan.    Menurut  Walpole et  al. (2000),
kesediaan membayar wisatawan mancanegara ( willingness  to  pay (WTP))  pada  tiket  masuk  ke  TN Komodo dapat mencapai nilai tertinggi yaitu USD 32 atau setara dengan Rp. 304.000,- dengan asumsi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
3. Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  baik  tenaga  ahli  dan konsultan dalam Pemenuhan
Persyaratan Administrasi  seperti penyusunan  Rencana Bisnis dan Anggaran,  pembuatan  SPM  dan  penyusunan  Pola Tata  Kelola.    Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan General  Manager  KBM  Perum  Perhutani  Unit  III, Penyusunan  Master  Plan  KBM  dilakukan  oleh  pihak ketiga sehingga memungkinkan hasil yang lebih baik. Menurut  Basuni  (2009),  manajemen  kawasan  hutan konservasi  menjadi  lebih  kompleks  sejalan  dengan munculnya konsep biodiversitas yang mencakup level genetik,  species  dan  ekosistem  bahkan  lanskap- lanskap.    Implementasi  konsep  ini  tentu  saja membawa implikasi pada semakin banyaknya macam obyek  dan  aktivitas  konservasi  serta  semakin  perlu untuk  melibatkan  banyak  profesional  yang  berlainan dari  banyak  bidang  keahlian  yang  berbeda  yang bekerja  ke  arah  tujuan  yang  sama  yaitu  konservasi biodiversitas dalam kawasan hutan konservasi.
4. Optimalisasi  alokasi  sumber  daya  pada  instansi Pembina  pusat  baik  dalam  hal  sumberdaya  manusia, metode  dan  anggaran  yang  berkaitan  dengan  BLU guna mendukung perwujudan satker BLU.

## KESIMPULAN
Terdapat  delapan  tupoksi  dari  10  tupoksi  TN  yang penjabaran  pelaksannaannya  berupa  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  penyediaan  barang  dan/atau jasa  dan  kinerjanya  dapat  ditingkatkan  melalui  BLU. Dua  tupoksi  lainnya  merupakan  pelayanan  sipil  yang merupakan kewajiban pemerintah.
Hasil  kajian  terhadap  persyaratan  substantif  dan teknis  menunjukkan  BTNK  dan  BBTN  BTS  memenuhi kelayakan  untuk  dikelola  dengan  model  BLU.        Lebih daripada itu, hasil proyeksi Perbandingan Biaya Manfaat terhadap enam tupoksi pada BTNK dalam lima tahun ke depan  menunjukkan  kelayakan.    Temuan-temuan mengarah  pada  kesimpulan  penelitian  bahwa  TN  sangat mungkin  dapat  mandiri  secara  finansial  melalui  skema BLU.  Tupoksi  TN  belum  mencakup  pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan BLU.
Untuk  merealisasikan  TN  Mandiri  dengan  skema BLU  disarankan  agar    pengembangan  bisnis  ditetapkan sebagai  tupoksi  TN  dan  penyesuaian  struktur  organisasi dan  tata  kelolanya.  Untuk  meningkatkan  kinerja keuangan  perlu  dilakukan  penggalian  sumber-sumber pendapatan  dan  mengoptimalkan  pengawasan  pada sumber-sumber pendapatan serta penetapan tarif berdasarkan hasil survey kesediaan membayar.

## DAFTAR PUSTAKA
[BBTN  BTS]  Balai  Besar  Taman  Nasional  Bromo Tengger  Semeru.    2011 . Rencana  Strategis  Bisnis. BBTN BTS. Malang.
[BTNK] Balai Taman Nasional Komodo. 2011.  Rencana Strategis Bisnis. BTNK. Labuan Bajo.
[IUCN]  International  Union  for  Conservation  of  Nature and  Natural  Resources  -World  Commission  on Protected  Area.  2000. Financing  Protected  Area Guidelines for Protected Area Managers . Phillips A (editor). IUCN. Wales UK.
[Kemenhut]  Kementerian  Kehutanan.  2011.  Road  Map Pembangunan Kehutanan Berbasis
Taman
Nasional. Kementerian Kehutanan. Jakarta
Basuni  S.  2009.  Masa  Depan  Manajemen  Kawasan Hutan  Konservasi:  Buku  II  Pemikiran  Guru  Besar IPB, disunting oleh Sumarjo et al . Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Berge  E.  2004.  Environmental  Protection  in  the  Theory of  Commons.  Trondheim  Norway:  Departement  of Sociology  and  Political  Science,  Norwegian University of Science and Technology.
Gittinger  JP.  1982.    Analisa  Ekonomi  Proyek-Proyek Pertanian.  UI-Press. Jakarta.
Hartono.  2008.    Taman  Nasional  Mandiri.  Makalah disampaikan  dalam  Reuni  Akbar  dan  Seminar Lustrum IX. Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta 6-8 Nopember 2008.
Tidak dipublikasikan.
McNeely  JA.    1995.    Expanding  Partnership  in Conservation.    IUCN-The  World  Conservation Union.    Island  Press.  Washington  DC,  Covelo, California.
Miles  MB,  Huberman  AM.  1992.  Analisis  Data Kualitatif.    Rohidi  TR  (Penerjemah).  Terjemahan dari Qualitative  Data  Analysis .Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press).  Jakarta
Neuman  WL.  2006.    Social  Research  Methods: Qualitative  and  Quantitative,  Approaches.    Allyn and Bacon. Boston
Osborne  D,  Geabler  Ted.  1996.  Mewirausahakan Birokrasi:  Mentransformasi  Semangat  Wirausaha ke  Dalam  Sektor  Publik.  Rosyid  A  (penerjemah). Terjemahan dari Reinventing Government: How the
Entrepreneurial  Spirit  is  Transforming  the  Public Sector . Pustaka Binaman Pressindo.  Jakarta.
Peraturan Pemerintah No. P. 59 tahun 1998 tentang Tarif
Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.  56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor    P.03/Menhut- II/2007  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.08/Menhut- LL/2010  tanggal  27  Januari  2010  tentang  Rencana Strategis  Kementerian  Kehutanan  Tahun  2010- 2014.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.57/Menhut- II/20011  tanggal  14  Juli  2011  tentang  Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan 2012.
Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian Alam.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  PER/02/M.PAN/1  /2007  tentang  Pedoman Organisasi  Satuan  Kerja  di  Lingkungan  Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU.
Prastowo  A.    2011.    Metode  Penelitian  Kualitatif.  Ar- Ruzz Media. Yogyakarta.
Sugiyono.  2011.    Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung.
Turner RK, Pearce D, Bateman I.  1994.  Environmental Economic:  An  Elementary  Introduction . Harvester Wheatsheat. United Kingdom.
Walpole  JW,  Goodwin  HJ,  Ward  KGR.    2000.    Pricing Policy for Tourism in Protected Area; Lessons from Komodo  National  Park,  Indonesia. Conservation Biology .  2001;  No.1  Vol  15  February:  218-227.
Durrell  Institute  of  Conservation  and  Ecology (DICE), University of Kent. Kent, United Kingdom.