Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.2: 165-179,  Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Dinamika Maro Bathi Sistem Nggadoh Kambing Berdasarkan Hukum Adat sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi

## Sofi Faiqotul Hikmah
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
sofiefaiqotul@gmail.com

## Abstract
This  study  has  three  objectives:  (1)  To  analyze  the  dynamics  of  the  maro  bathi system  nggadoh  goats  based  on  customary  law  in  Banyuwangi,(2)  To  analyze  the extent  to  which  the  suitability  of  customary  law  and  Islamic  law  related  to  the dynamics of maro bathi system nggadoh in Banyuwangi, (3) To analyze the extent of the contribution system nggadoh in reducing unemployment and increasing the level of  welfare  of  Banyuwangi.  This  research  is  classified  as  descriptive  research  with qualitative  data  from  interviews,  observation,  documentation,  and  document analysis.  The  results  of  the  analysis  say  that  the  share  of  results  or  maro  bathi  in thesystem  nggadoh  is  a  form  of  profit  sharing  cooperation  called  cooperation  with the  principle  of  mudharabah  muqayyadah  in  this  case  the  profit  sharing  agreed between the two parties that does not need to be recited when the initial agreement is allowed in Islam with based on the Qur'an, Surat an-Nisa (4) verse 29 explains that in seeking a rizki we are encouraged to look for  the halal obtained from commerce or trade and mutual favor. While based on the Book of Al-Muhadzab Juz I, p. 392. If what is promised is to divide profits from sales (ribhi), then that includes qirod fasid, according to the scholar Tsalasah. If what is intended is to hire people, with the cost of dividing the yield, then it is called ijaroh fasidah, which has a goat must give the cost of the missile (general) to that person (amil).

## Keywords : Maro Bathi, Nggadoh

## A. PENDAHULUAN
Di  Desa  Purwoasri  Kecamatan  Tegaldlimo  Kabupaten  Banyuwangi  terdapat kerjasama nggadoh kambing,  kerjasama  ini  disebut  dengan  istilah  “ maro  bathi” yang  artinya  bagi  hasil,  bagi  hasil  yang  dimaksud  adalah  bagi  hasil  yang  diperoleh dari  kerjasama  pemeliharaan  ternak  kambing  sebagai  salah  satu  upaya  untuk membantu  orang  yang  tidak  punya  pekerjaan,  atau  punya  pekerjaan  tapi  serabutan, untuk mendapatkan pendapatan dari maro bathi dalam sistem nggadoh yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Penulis mengambil permasalahan maro bathi dalam sistem nggadoh karena  kemajuan  peternakan  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi  sangat pesat, terutama peternakan kambing.
Salah  satu  kecamatan  terpencil  yang  ada  di  kabupaten  Banyuwangi  adalah Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo mempunyai desa yang produktifitas ternak kambingnya sangat tinggi  yaitu Desa Purwoasri. Hampir seluruh masyarakat
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Desa  Purwoasri  mempunyai  pekerjaan  tambahan  sebagai  pemelihara  ternak kambing, mereka adalah seorang pedagang, petani, bahkan buruh tani. Pemeliharaan ternak  kambing,  domba,  dan  sapi  potong  mencapai  594  (ribu  ekor)  di  pada  akhir tahun  2016  dan  menurut  pengamatan  angka  itu  terus  bertambah  banyak.  Ternak kambing adalah ternak yang digemari oleh masyarakat desa, selain pemeliharaannya mudah, tidak perlu waktu yang lama untuk memproduksi ternak kambing, sehingga pada bulan Juni 2017 harga hewan kambing di Desa Purwoasri sangar merosot. Dari mayoritas  masyarakat  yang  memelihara  ternak  kambing  itu  adalah  bukan  miliknya sendiri,  tapi  merupakan  ternak  hasil nggadoh dari  orang  yang  mempunyai  modal, dan  hasil  dari nggadoh ternak  yang  mereka  lakukan  disebut  dengan maro  bathi. (Badan Pusat Statistik Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2017)
Kerjasama mudharabah atau maro bathi dalam istilah masyarakat Banyuwangi diterapkan  dalam  sistem nggadoh pada  awalnya  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua belah  pihak,  dalam  hal  ini  ketika  dalam  masa  pemeliharaan  ternak  kambing mengalami  kerugian,  atau  terjadi  kematian  yang  tidak  diharapkan,  maka  pemilik ternak  kambing  dan  pemelihara ternak  kambinglah  yang  menanggung kerugiannya, selagi  kematian  disebabkan  oleh  keadaan  yang  alami,  atau  bukan  karena  kelalaian pemelihara  ternak  kambing.  Tetapi  pada  saat  ini,  kebiasaan  yang  terjadi  di masyarakat  berubah  dengan  seiringnya  waktu,  konsep maro  bathi dalam  sistem nggadoh sekarang menggunakan sistem profit sharing yaitu bagi hasil, dalam hal ini ketika  terjadi  laba  atau  keuntungan  dari  usaha  pemeliharaan  ternak  kambing  akan dibagi  rata  antara shohibul  maal dengan mudharib, tetapi  ketika  terjadi  kerugian, yang  menanggung  kerugiannya  adalah shahibul  mall. Kebiasaan  tersebut  sudah terjadi  dalam  5  tahun  terahir  di  masyarakat  Banyuwangi,  khususnya  di  Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.
Petani  dengan  peternak  merupakan  dua  profesi  yang  saling  menguntungkan satu  sama  lain,  petani  membutuhkan  pupuk  untuk  kesuburan  lahan  pertaniannya, sedangkan  peternak  membutuhkan  rumput  untuk  memberi  makan  ternaknya. Rumput  merupakan  limbah  pertanian  yang  dibutuhkan  peternak,  sedangkan  pupuk merupakan  limbah  peternakan  yang  dibutuhkan  oleh  petani  (Sofi,  dkk,  2016).  Dari wawancara  awal  kepada  pemelihara  ternak,  mereka  sangat  terbantu  dengan  adanya sistem maro bathi dalam transaksi nggadoh, karena kebanyakan dari mereka adalah orang  yang  tidak  punya  pekerjaan  tetap  atau  tidak  punya  lahan  pertanian  untuk bercocok  tanam.  Mereka  mempunyai  pekerjaan  serabutan  sebagai  buruh  tani,  kuli bangunan,  terkadang  juga  menjadi  nelayan,  sehingga  dengan  adanya  kerjasama nggadoh tersebut  dapat  menambah  pendapatan  dan  bisa  dijadikan  pekerjaan sampingan, karena dalam pemeliharaan ternak kambing pun tidak sulit, karena pakan kambing  yang  berupa  dedaunan  dan  rumput  bisa  diperoleh  di  sekitar  rumah  dan sawah petani.
Pengangguran dapat diminimalisir dengan adanya penciptaan usaha baru yang membutuhkan  modal,  dalam  hal  ini  kesadaran  masyarakat  akan  penciptaan  usaha baru  sangat  kurang,  karena  selain  mereka  tidak  mempunyai  modal,  peminjaman
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
modal  di  lembaga  keuangan  untuk  menciptakan  sebuah  usaha  baru  menjadikan mereka  takut  akan  pembayaran  cicilan  dan  bunga  yang  setiap  bulannya  harus dibayarkan  kepada  Bank.  Mereka  beranggapan  bahwa  lembaga  keuangan  sama halnya  dengan  rentenir,  karena  dalam  peminjaman  uang,  baik  yang  sifatnya konsumtif maupun produktif dikenakan bunga yang sangat memberatkan masyarakat menengah  ke  bawah.  Oleh  karena  itu  belas  kasihan  dari  tetangga  dan  masyarakat kaya  adalah  salah  satu  penolong  bagi  masyarakat  muslim  dalam  bentuk pendistribusian kekayaan dengan tujuan orang yang sangat miskin supaya tetap bisa menghidupi  dirinya  dan  keluarganya  dari  hasil  kerjasama maro  bathi dalam  sistem nggadoh tersebut.  Dari  permasalahan  tersebut  peneliti  tertarik  mengambil  judul penelitian  “Dinamika Maro  Bathi Sistem Nggadoh Kambing  Berdasarkan  Hukum Adat sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi”.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  dinamika maro  bathi sistem nggadoh kambing  berdasarkan  hukum  adat  di  Kabupaten Banyuwangi? Untuk  mengetahui  sejauh  mana  kesesuaian  hukum  adat  dan  hukum Islam terkait dinamika maro bathi sistem nggadoh di Kabupaten Banyuwangi? Dan untuk mengetahui s ejauh mana kontribusi sistem nggadoh dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Banyuwangi?
B. KAJIAN PUSTAKA
1. Mudharabah
Kata mudharabah berasal dari kata dharb ( برض ) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya  adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah , karena  pekerja (mudharib) biasanya  membutuhkan  suatu  perjalanan  untuk menjalankan bisnis. Sedangkan  perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (ض أرَ ألْا ي ِف برض).

## Gambar 1 Skema Mudharabah
Sumber:  data Diolah, 2018
2. Bagi Hasil
Menurut  Islam  boleh  untuk  dilakukan.  Mekanisme  penghitungan  bagi  hasil menurut ekonomi Islam terdapat dua macam:
a. Profit  sharing atau  bagi  hasil,  yaitu  total  pendapatan  usaha  dikurangi  biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih;
لاملا بحاص براضم Modal 100% Bagi Hasil + Modal
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
b. Revenue  sharing ,  yaitu  laba  berdasarkan  total  pendapatan  usaha  sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotornya.
Salah  satu  hal  yang  bpaling  membedakan  antara  ekonomi  syariah  dengan ekonomi  konvensional  yaitu  teletak  pada  bagi  hasil  dan  besarnya  suku  bunga  yang ditawarkan.
3. Hukum Adat
Istilah  adat  berasal  dari  bahasa  Arab,  yang  apabila  diterjemahkan  dalam Bahasa  Indonesia  berarti  “kebiasaan”.  Hukum   adat  merupakan  serangkaian  hukum yang  lahir  dan  hidup  dalam  masyarakat  adat  itu  sendiri  karena  sebenarnya  hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada  sanksi.  Hukum  adat  memiliki  sanksi-sanksi  tertentu  bagi  penggar,  sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi (Setiady Tolib, 2008).
Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang.  Ini  kaidah  penting  dari  kaedah  fikih  yang  patut  diingat.  Selanjutnya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di mengatakan di bait syairnya.

## ةحابلإا فراص ءيجي ىتح ةحابلإا انتاداع يف لصلْاو
Artinya: “ Hukum  asal  adat  kita  adalah  boleh  selama  tidak  ada  dalil  yang memalingkan dari hukum bolehnya. “

## 4. Pengangguran
Pengangguran  merupakan  salah  satu  masalah  yang  dihadapi  dan  harus ditanggulangi  oleh  pemerintah  daerah  maupun  pusat,  karena  berhubungan  dengan tingkat  perekonomian  yang  dihadapi  oleh  suatu  negara.  Semakin  tinggi  jumlah permintaan tenaga kerja di  suatu negara,  akan semakin kecil tingkat  pengangguran, begitu  pula  sebaliknya.  Pada  Teori  Klasik  ia  menjelaskan  ada  dua  alasan  yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu (Sjafri Sairin, 2002).
5. Kerangka Konseptual
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika maro bathi dalah  istilah  disebut  sebaga  bagi  hasil  ini  berdasarkan  hukum  adat  dan  dianalisa dengan  hukum  Islam  serta  kerjasama  ini  dapat  merubah  pendapatan  perkapita masyarakat  yang  mempengaruhi  pendapatan  nasional  apa  tidak,  karena  sistem nggadoh merupakan kerjasama yang sangat digemari oleh masyarakat Banyuwangi, terutama  masyarakat  Desa  Purwoasri  Kecamatan  Tegaldlimo.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  pengumpulan  datanya  melalui wawancara,  survey,  observasi  dan  dokumentasi,  serta  menganalis  dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan  penelitian,  sehingga  kerangka  penelitian  dapat diperoleh dari Gambar 2:
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian Sumber: Data Diolah , 2018

## C. METODE PENELITIAN
Metode pengkajian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi,  pada  objek  penelitian yaitu  masyarakat  Desa  Purwoasri  Kecamatan  Tegaldlimo  Kabupaten  Banyuwangi yang melakukan transaksi nggadoh secara hukum Islam, hukum adat dan kebiasaan dalam  pembagian  hasilnya.  Untuk  mendukung  analisis  secara  hukum  Islam  dan Hukum  Adat  yang  berlaku,  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan induktif,  pendekatan  ini  dipilih  agar  kesimpulan  yang  diperoleh  mampu  menjawab permasalahan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk  mengemukakan kenyataan  dari  hasil  penelitian  tentang maro  bathi dalam  sistem nggadoh sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat.
Gambar 3. Kerangka Analisa Penelitian
Sumber: data Diolah , 2018
Nggadoh Maro bathi Hukum Islam (Analisis dokumen)
Hukum Adat (Analisis Lapangan) Dilatarbelakangi adanya perselisihan yang terjadi antara
shahibul maal dan mudharib dalam pelaksanaan nggadoh kambing ketika terjadi kerugian atau kambing mati. Tetapi mendatangkan keuntungan kedua belah pihak ketika kambing berkembang biak Mengetahui: 1. Nggadoh kambing secara hukum adat
2. Nggadoh kambing secara hukum Islam
3. Peran nggadoh kambing dalam mengurangi pengangguran
Analisis deskriptif data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis dokumen. Setelah itu diverifikasi dengan al- Qur’an, Hadist, dan peran nggadoh dalam mengurangi pengangguran
Menghasilkan:
Kesimpulan Saran Rekomendasi
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Kerangka  analisis  penelitian  ini  adalah maro  bathi dalam  sistem nggadoh merupakan  permasalahan  yang  perlu  di  analisis  melalui  studi  literatur  dan  studi lapangan,  studi  lapangan  dan  wawancara  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang konkrit terkit dengan permasalahan secara hukum adat, sedangkan studi literatur atau analisis  dokumen  digunakan  untuk  melihat  literatur-literatur  yang  berhubungan dengan penelitian yaitu mensinkronkan hukum adat dengan hukum Islamnya dengan melihat al-Qur’an, hadist, Ijma’, qiyas, dan juga kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan  penelitian  “Dinamika Maro  Bathi Sistem Nggadoh Berdasarkan  Hukum Adat sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi”.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagi Hasil Sistem Nggadoh dalam Hukum Islam
Maro bathi atau bagi hasil dalam sistem nggadoh kambing yang ada di Desa Purwoasri  merupakan  kerjasama  bagi  hasil  antara  pemilik  kambing  dan  pemelihara kambing  yang  disebut  dalam  hukum  Islam  adalah  kerjasama mudharabah yaitu merupakan kerjasama antara pemilik kambing yang bertindak sebagai shahibul maal dan pemelihara kambing yang disebut sebagai mudharib . Dalam Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  105  pengertian mudharabah adalah  akad  kerjasama usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  (pemilik  dana)  menyediakan  seluruh dana,  sedangkan  pihak  kedua  (pengelola  dana)  bertindak  selaku  pengelola,  dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam PSAK 105 pembagian mudharabah ada 3,  yaitu mudharabah  muthalqoh , mudharabah  muqayyadah ,  dan mudharabah musytarakah .  Dalam  sistem Maro  Bathi kerjasama Nggadoh adalah  jenis mudharabah  muqayyadah . Mudharabah  muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik  dana  memberikan  batasan  kepada  pengelola  dana,  antara  lain  mengenai tempat, cara dan atau objek investasi (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, No 105). Dalam mudharabah muqayadah , contoh batasan antara lain:
1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
2. Tidak  menginvestasikan  dananya  pada  transaksi  penjualan  cicilan,  tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
4. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola  dana  tidak  melakukan  penyimpangan  maka  pemilik  dana  dapat meminta  jaminan  dari  pengelola  dana  atau  pihak  ketiga.  Jaminan  ini  hanya dapat  dicairkan  apabila  pengelola  dana  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
2. Maro  Bathi atau  Bagi  Hasil  Sistem Nggadoh dalam  Hukum  Adat  di  Desa Purwoasri
Dinamika maro  bathi atau  bagi  hasil  dalam  sistem nggadoh di  Desa Purwoasri  Kecamatan  Tegaldlimo  Kabupaten  Banyuwangi  merupakan  fenomena yang  sudah  tidak  asing  lagi  di  kalangan  masyarakat  Banyuwangi,  karena  hal  ini dianggap sebagai kerjasama yang mana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.  Bagi  pihak  yang  mempunyai  uang  ( shahibul  maal )  mereka  dapat berinvestasi dengan membelikannya kambing untuk dipelihara orang lain ( mudharib ) sehingga  ketika  kambing  yang  dipelihara  itu  mempunyai  anak  dari  hasil peliharaannya, maka anak kambing dapat dibagi antara mudharib dan shahibul maal. Jika  anak  kambing  ada  2,  maka  untuk shahibul  maal 1  dan  untuk mudharib 1, apabila  anak  kambing  tidak  sama  (jantan,  betina  /  besar,  kecil),  dalam  hal  ini mudharib yang berhak  menentukan pilihan anak kambing mana  yang harus dipilih. Berbeda lagi apabila kambing yang digadoh adalah kambing jantan, ketika kambing jantan  kecil  dipelihara  oleh mudharib sampai  dewasa,  maka  bagi  hasil  tetap  50%  : 50% setelah dikurangi harga beli oleh shahibul maal .
Pada  dasarnya  dinamika maro  bathi dalam  sistem nggadoh kambing  tidak terjadi  permasalahan  di  antara  kedua  belah  pihak,  namun  ketika  kambing  yang mengalami  kematian,  maka  kerugian  ditanggung  kedua  belah  pihak, shahibul  maal menanggung  kerugian  atas  modal  atau  uang  untuk  membeli  kambing,  sedangkan mudharib menanggung  kerugian  atas  waktu  dan  tenaga  atas  kerja  kerasnya  dalam memelihara kambingnya.
Gambar 4. Mekanisme Kerjasama Maro Bathi dalam sistem Nggadoh Sumber: data Diolah , 2018 Shohibul maal Mudharib Kerjasama Nggadoh Keuntungan 50% : 50% Kerugian 50% : 50%
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Kerjasama nggadoh dalam  menerapkan  bagi  hasil  antara  pemilik  kambing dengan  pemelihara  kambing  berdasarkan  adat  atau  kebiasaan  yang  berlaku  di  Desa Purwoasri  biasanya  sudah  tidak  disepakati  di  awal  akad  lagi,  karena  kedua  belah pihak  sudah  mengerti  tentang  bagaimana  cara  membagi  hasil  ketika  kambing melahirkan  anak  dan  atau  ketika  kambing  yang  dipelihara  adalah  kambing  jantan. Tidak  hanya  tentang  bagi  hasil  saja  yang  mereka  sudah  mengetahuinya,  melankan dalam hal membagi risiko. Sama halnya bagi hasil yaitu 50 : 50, bagi risisko juga 50 : 50, yaitu ketika kambing mengalami kematian maka kerugian ditanggung bersama, pemilik  kambing  menanggung  kerugian  modal  dan  pemelihara  kambing menanggung  kerugian  waktu  dan  tenaga  dalam  merawat  kambing.  Tapi  ketika kambing  yang  dipelihara  sakit  dan  mau  mati,  biasanya  kambing  di  sembelih  dan daging dibagi kedua belah pihak, jika pemelihara kambing sudah merawat kambing cukup  lama,  maka  pembagian  kambing  yang  sudah  disembelih  lebih  banyak bagiannya  untuk  pemelihara  kambing,  jika  kambing  yang  dipelihara  belum  cukup lama, tapi kambing sudah sakit dan disembelih, maka bagian daging kambing lebih banyak pemilik kambing daripada pemelihara kambing.

## Kerjasama Mudaharabah
Gambar 5. Nggadoh Kambing Jantan dalam Hukum Adat yang Terjadi di Desa Purwoasri
Sumber : Data diolah, 2018
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Maro  bathi dalam  sistem nggadoh sangat  mempengaruhi  kerukunan  sesama warga  dan  dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  Desa Purwoasri,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Sugito  KAUR  Kepegawaian  Desa Purwoasri, beliau mengatakan bahwa maro bathi dalam sistem nggadoh merupakan kegiatan  kerjasama  yang  sudah  menjadi  tradisi  masyarakat,  bahkan  mayoritas masyarakan  yang  memelihara  kambing  atau  sapi  itu  bukan  miliknya  sendiri, melainkan  milik  tetangganya,  sebagian  lain  yang  dipelihara  itu  sudah  menjadi  hak milknya  sendiri  dari  hasil  kerjasama nggadoh kambing  tersebut.  Beliau  juga mengatakan  bahwa nggadoh kambing  itu  bisa  sedikit  mengurangi  pengangguran, karena  sebagian  besar  masyarakat  Desa  Purwoasri  berprofesi  sebagai  petani, sedangkan  petani  tidak  bekerja  seharian full  time ,  mereka  yang  masih  kuat  bekerja dan produktif, bisa menjadikan kerjasama nggadoh ini sebagai pekerjaan sampingan, karena  bagi  hasil  yang  didapatkan  juga  memerlukan  waktu  yang  lama.  Selain menjadikan  masyarakat  yang  produktif, nggadoh kambing  bisa  menjaga  kerukunan dalam  bertetangga,  karena  tidak  mungkin  ada  oang  yang  bisa  hidup  yang  tidak memerlukan  bantuan  orang  lain  (Wawancara  Bapak  Sugito,  KAUR  Kepegawaian Desa Purwoasri, 5 Oktober 2018).

## Kerjasama
Hak milik pemelihara                                                   Anak ke-2 menjadi hak milik kambing                                                                              kedua belah pihak
Gambar 6. Maro Bathi dalam Sistem Nggadoh Kambing yang Belum Pernah Punya Anak ( Tembean ) Sumber: Data Diolah, 2018
Selain  itu  Bapak  Sugito  juga  mengatakan  bahwa  kerjasama nggadoh ini sudah dilakukan sejak  dulu  dan sudah menjadi  tradisi sehingga kerjasama nggadoh yang  dilakukan  kedua  belah  pihak  sudah  tidak  memerlukan  kesepakatan  lagi. Mereka  yang  me nggadoh kan  kambing  betina  yang  belum  pernah  punya  anak ( tembean )  maka  anak  yang  pertama  dilahirkan  oleh  kambing  betina  akan  menjadi hak  milik  pemelihara  kambing,  sedangkan  kambing  yang  di gadoh kan  itu  adalah kambing  yang  sudah  pernah  punya  anak,  maka  anak  yang  dilahirkan  oleh  kambing tersebut  menjadi  hak  milik  kedua  belah  pihak.  Selain  itu  beliau  juga  menuturkan bahwa,  ketika  kambing  yang  diigadoh  adalah  kambing  jantan,  maka  hak  milik
Pemelihara kambing
Pemilik kambing Anak pertama Anak kedua
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
kambing  jantan  dibagi  adil  kedua  belah  pihak  setelah  dikurangi  dengan  dilai  beli ketika  kambing  mau  di gadoh kan  (Wawancara  Bapak  Sugito,  KAUR  Kepegawaian Desa  Purwoasri,  5  Oktober  2018).  Berbeda  lagi  ketika  wawancara  kepada  Ibu Maisaroh sebagai pemilik kambing nggadoh.

## Membeli kambing dan Menggadohkannya
Anak kedua Anak pertama
Gambar 7. Nyusu’i  Kambing Hasil Kerjasama Maro Bathi Sistem Nggadoh Sumber: Gambar Diolah , 2018
Pemilik  kambing  yang  lain  yaitu  Ibu  Maisaroh,  beliau  sudah  sejak  lama menjalani kerjasama nggadoh ini. Ketika saya wawancarai tentang bagaimana sistem yang  Ibu  Maisaroh  jalankan  dengan  pemelihara  kambing  yaitu  Ibu  Sumiati.  Awal mula  menyepakati  kerjasama  ini  karena  rasa  belas  kasihan  sama  tetangganya  yang perekonomiannya  masih  di  bawah  standar  normal,  sebenarnya  Ibu  Maisaroh  tidak ingin  melakukan  kerjasama nggadoh, tetapi  waktu  itu  Ibu  Sumiati  datang  padanya dan  menawarkan  kambing  kepada  Ibu  Maisaroh  supaya  mau  membeli  kambing karena Ibu Sumiati sangat membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya, karena rasa  kasihan  Ibu  Maisaroh  Terhadap  Ibu  Sumiati  akhirnya  Ibu  Maisaroh  mau membeli kambing yang dijual Ibu Sumiati dan di rawatnya dengan kerjasama maro bathi dalam sistem nggadoh. Beberapa bulan kemudian kambing Ibu Maisaroh yang dirawat oleh Ibu Sumiati melahirkan anak ke-1 (menjadi hak milik Ibu Sumiati), dan beberapa  bulan  kemudian  melahirkan  anak  ke-2  (bagi  hasil  antara  Ibu  Sumiati  dan Ibu  Maisaroh  50  :  50).  Setelah  melahirkan  anak  kedua  Ibu  Sumiati  datang  lagi kepada Ibu Maisaroh untuk nyusu’i (memnerikan bagi hasil) kepada Ibu Sumiati atas kelahiran  anak  kambing  kedua,  karena  harga  kambing  adalah  Rp.  1.300.000,  Ibu Maisaroh harus membayar Ibu Sumiati dengan uang Rp. 650.000, sebagai upah atas peliharaannya  selama  ini.  Jadi  setelah  memberikan susuk (kembalian)  kepada  Ibu Sumiati, milik anak kambing atas kelahirannya yang kedua menjadi milik seutuhnya Ibu Maisaroh, kebiasaan ini sudah berlaku sejak lama dan sampai pelaku tidak ingat sejak kapan hal ini. (Wawancara, Ibu Maisaroh, 01 Desember 2018)
Ibu Maisaroh Ibu Sumiati Ibu Sumiati Ibu Maisaroh + Ibu Sumiati
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Gambar 8. Skema Kerjasama Nggadoh dalam Hukum Adat Sumber: Gambar Diolah , 2018
Hal  seperti  ini  sering  terjadi  di  masyarakat  dan  sudah  menjadi  tradisi  atau adat istiadat, jika ada seseorang yang tidak mengikuti peraturan tersebut maka akan dikenakan  sanksi  oleh  tokoh  masyarakat  setempat.  Seperti  yang  sudah  dikatakan oleh  Bapak  Saiful  Anam  Kepala  Dusun  Tegalsari  Lor  Desa  Purwoasri.  Beliau mengatakan  bahwa  “Ketika  suatu  kejadian  atau  adat  istiadat  tidak  dipatuhi  oleh sekelompok orang, maka tidak akan dipenjara, tidak akan di denda, melainkan akan menjadi  bahan  cemoohan  masyarakat  dan  akan  diasingkan  secara  sepihak  oleh tetangganya” (Wawancara, Saiful anam, 02 Desember 2018).
3. Dinamika Maro  Bathi dalam  Sistem Nggadoh sebagai  Upaya  Mengurangi Pengangguran
Salah  satu  stategi  dan  program  yang  ditawarkan  Bupati  Banyuwangi  adalah dengan meningkatkan daya saing, ada tiga langkah dalam meningkatkan daya saing yaitu: Pertama penguatan  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  Kabupaten Banyuwangi dengan cara mengentas anak putus sekolah, pemberdayaan perempuan dan  pemuda  yang  produktif,  dan  pelatihan  ekonomi  kreatif  berbasis  komunitas. Kedua dengan  pembangunan  infrastruktur,  irigasi,  jalan  dan  berbagai  transportasi terus  ditingkatkan. Ketiga sentuhan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  daya saing  dan  menunjang  pelayanan  publik.  Seperti  yang  sudah  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  memperluas  jaringan fiber  optic hingga  bisa  menjangkau separuh  desa  di  Kabupaten  Banyuwangi  (Koran  Radar  Banyuwangi,  Edisi  20 November 2018).
Strategi-strategi  yang  ditawarkan  Bupati  dan  dijalankan  oleh  pemerintah daerah  biasanya  hanya  terealisasi  di  perkotaan  atau  pusat  kota,  mereka  yang bertempat tinggal di wilayah terpencil dan berada di dusun hanya menjadi penonton

## Membeli kambing
Menyerahkan untuk dipelihara
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
pasif dan tidak terlalu mempengaruhi mereka, baik dalam hal memperluas lapangan pekerjaan  atau  mengurangi  pengangguran.  Dinamika maro  bathi dalam  sistem nggadoh adalah  salah  satu  strategi  membangun  kerjasama  yang  saling menguntungkan  kedua  belah  pihak,  selain  itu, nggadoh juga  bisa  menciptakan kerukunan antar masyarakat. Tidak hanya sebagai penonton  yang pasif, masyarakat juga ikut menjadi pelaku dan pendorong perekonomian daerah yang secara otomatis akan meningkatkan kemajuan wilayah Kabupaten Banyuwangi.
4. Hasil FGD dengan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Purwoasri
Hasil FGD pada tanggal 05 November 2018 di Rumah Bapak Sardiono yang berada di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Bersama ini  penulis  mengajak  masyarakat  Desa  Purwoasri  yang  menjadi  pelaku  kerjasama nggadoh kambing  yang  sudah  menjadi  tradisi  masyarakat  desa.  FGD  ini dimoderatori oleh penulis sendiri dan dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Ketua  Ta’mir  Masjid  Baitul  Muttain  Dusun  Tegalsari  Lor  Desa  Purwoasri Kecamatan  Tegaldlimo  Kabupaten  Banyuwangi  yaitu  Bapak  Nur  Kholis.  Beliau mengatakan bahwa hukum nggadoh kambing yang sering dilakukan oleh masyarakat desa  dan  sudah  menjadi  tradisi  adalah  “tidak  sah”,  hal  tersebut  didasarkan  pada Kitab Al-Bujairimi ala al-Iqna’ Juz 3 hlm 155 yaitu:
Artinya:  (Peringatan)  jika  seseorang  memberikan  hewan  piaraannya  kepada orang lain agar dipekerjakan, atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara  keduannya,  maka  aqad  tersebut  tidak  sah.  Karena  pada  contoh yang  pertama  menyewakan  hewan,  maka  tidak  ada  hajat  (tidak  perlu) mendatangkan  aqad  lagi  atas  hewannya  yang  dapat  mengandung ghoror/penipuan.  Yang  kedua,  hasil  dari  hewan  piaraan,  itu  bukan pekerjaan.  Seandainya  seseorang  memberikan  hewan  piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan untuk dirinya dengan upah ½ dari hasil  susu  hasil  perahnya,  kemudian  dipekerjakan  oleh  orang  lain tersebut,  maka  pemilik  hewan  harus  mengganti  biaya  pemeliharaan (memberi  makan  hewan)  dan  pekerja  harus  mengganti  kepada  pemilik atas  ½  dari  hasil  susu  perahnya.  Pengganti  itu  karena  sudah  hasil
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
ukuran  yang  dijanjikan,  dan  telah  terjadi  dengan  hukum  jual  beli  yang rusak.  dan  tidak  perlu  mengganti  rugi  hewan  piaraan,  karena  itu  tidak ada  kesesuaian  ganti  rugi.  Jika  pemilik  dalam  menyerahkan  hewan mengatakan  untuk  diramut  (diberi  makan)  dengan  ongkos  separo hasilnya,  kemudian  dilaksanakan  oleh  penerima  (pemelihara),  maka separo  yang  dijanjikan  menjadi  tanggungan  pemelihara,  karena dianggap  terjadi  hukum  pembeliaan  yang  fasid  (rusak)  bukan  separo yang lain (Al-Bujairimi ala al-Iqna’ Juz 3 hlm. 155).
Dalam  Kitab  Al-Bujairimi  ala  al-Iqna’  Juz  3  hlm  155,  tidak  boleh menyerahkan  hewan  untuk  dipekerjakan  atau  dipelihara  orang  lain  dan  hasilnya dibagi  antara  kedua  belah  pihak  tersebut,  maka  tidak  sah.  Dikatakan  tidak  sah dikarenakan hasil dari peliharaaan hewan itu bukan dari hasil pekerjaan.  Pemelihara hewan  yang  mendapat  upah  dari  hasil  pemelihaannya  atau  separuh  dibagi  anaknya antara  kedua  belah  pihak  maka  dianggap  terjadi  hukum  pembelian  yang fasid (rusak).
Bapak  Nur  Kholis  juga  mengatakan  bahwa  beliau  juga  pernah  mengikuti musyawarah  yang  dilenggarakan  oleh  salah  satu  organisasi  Islam  yaitu    organisasi Nahdatul  Ulama  di  Situbondo  dengan  mendiskusikan  permasalahan  tentang,  Soal: Bagaimana  hukumnya  menyerahkan  kambing  untuk  dipelihara  dengan  janji mendapat  separuh  anaknya  atau  tambahannya?  Jawab:  Hukum  tersebut  tidak  sah, sebab  anak  dan  tambahan  itu  bukan  dari  pekerjaan  pemeliharaan  tersebut  (Kitab Iqna’).  Bila  seseorang  menyerahkan  hewan  peliharaan  kepada  orang  lain  dengan akad agar digunakan bekerja atau agar dipelihara, dan hasil dibagi di antara mereka berdua maka akad tersebut tidak sah.
Terdapat pertanyaan lain yang dimusyawarahkan organisasi Nahdatul Ulama yang ada di Jakarta yaitu: Aqad nggadoh sapi bagaimana caranya agar boleh secara fiqh?  Akad nggadoh yang  berlaku  di  masyarakat,  misal  A  titip  sapi  pada  B,  kelak jika  sapi  dijual  dan  ada  keuntungan  dibagi  dua,  jika  tidak  ada  keuntungan  maka  B tidak dapat bagian apapun. Adapun jawabannya adalah: Apabila yang dijanjikan itu adalah  membagi  keuntungan  dari  hasil  penjualan  ( ribhi ),  maka  hal  itu  termasuk qirod  fasid ,  menurut  ulama  Tsalasah.  Apabila  yang  dimaksud  menyewa  orang, dengan  ongkos  membagi  hasil,  maka  dinamakan ijaroh  fasidah ,  yang  mempunyai sapi  wajib  memberi  ongkos  misil  (umum)  kepada  orang  tersebut  (amil).  Dasar Pengambilan hukum tersebut didasarkan pada Kitab Al-Muhadzab Juz I, Hlm. 392 :
Artinya:  (Fasal):  Tidak  sah  Qirodl  (bagi  hasil)  kecuali  atas  atsman  (yang bernilai)  yaitu,  Dirham  dan  Dinar,  adapun  selain  keduanya,  seperti
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
benda,  tanah,  barang  produksi,  fulus  (uang  logam)  maka  tidak  sah Qirodl (bagi hasil) atasnya (Al-Muhadzab Juz I, Hlm. 392).

## E. KESIMPULAN
Sistem maro bathi dalam kerjasama nggadoh ini sudah dilakukan sejak dulu dan sudah menjadi tradisi sehingga kerjasama nggadoh yang dilakukan kedua belah pihak  sudah  tidak  memerlukan  kesepakatan  lagi.  Mereka  yang  me nggadoh kan kambing betina yang belum pernah punya anak ( tembean ) maka anak yang pertama dilahirkan  oleh  kambing  betina  akan  menjadi  hak  milik  pemelihara  kambing, sedangkan  kambing  yang  di gadoh itu  adalah  kambing  yang  sudah  pernah  punya anak,  maka  anak  yang  dilahirkan  oleh  kambing  tersebut  menjadi  hak  milik  kedua belah  pihak.  Berbeda  lagi  ketika  kambing  yang  di gadoh adalah  kambing  jantan, maka  hak  milik  kambing  jantan  dibagi  adil  kedua  belah  pihak  setelah  dikurangi dengan nilai beli ketika kambing mau di gadoh kan.
Bagi  hasil  atau maro  bathi dalam  sistem nggadoh merupakan  bentuk kerjasama  bagi  hasil  yang  disebut  dengan  kerjasama  dengan  prinsip mudharabah muqayyadah ini  dalam  hal  ini  bagi  hasil  yang  sudah  disepakati  kedua  belah  pihak yang  tidak  perlu  diucapkan  lagi  ketika  perjanjian  awal  aqad  diperbolehkan  dalam Islam  dengan  berlandaskan  Al-Qur’an  Surat  An-  Nisa  (4)  ayat  29  menjelaskan bahwa  dalam  mencari  rizki  kita  dianjurkan  untuk  mencarai  yang  halal  yang diperoleh dari perniagaan atau perdagangan dan saling ridha. Sedangkan berdasarkan Kitab  Al-Muhadzab  Juz  I,  Hlm.  392:  Apabila  yang  dijanjikan  itu  adalah  membagi keuntungan dari hasil penjualan ( ribhi ), maka hal itu termasuk qirod fasid , menurut ulama  Tsalasah.  Apabila  yang  dimaksud  menyewa  orang,  dengan  ongkos  membagi hasil,  maka  dinamakan ijaroh  fasidah ,  yang  mempunyai  kambing  wajib  memberi ongkos misil (umum) kepada orang tersebut (amil).
Sasaran  dari  kerjasama nggadoh ini  adalah  orang  miskin  yang  produktif.
Masyarakat  kaya  yang  punya  modal  banyak  akan  membeli  hewan  ternak  berupa kambing  untuk  dipelihara  orang  miskin  yang  tidak  punya  modal  sebagai  bentuk kerjasama mudharabah, yaitu  pemilik  kambing  ( shahibul  maal )  dan  pemelihara kambing  ( mudharib ).  Kerjasama  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari investasi  pemilik  modal  atas  perkembangbiakan  ternak  kambing.  Sedangkan  orang miskin  yang  produktif  (pemelihara  kambing)  akan  mendapatkan  pekerjaan  utama atau sampingan dari hasil kerjasama nggadoh ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Bin  Muhammad  Al  Thoyar,  1914, Al-Bunuk  Al  Islamiyah  Baina  An Nadzoriyat , Riyadh:  Muassasah Al Jurais. Ahmad  Faris  Yunianto,  2015, Urgensi  Tradisi  Gaduh  Bagi  Hasil  Hewan  Ternak dalam  Kaitannya  dengan  Peningkatan  Pendapatan  Masyarakat  di  Dusun Jeruk  Wangi  Desa  Bedono  Kecamatan  Jambu  Kabupaten  Semarang , Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Vol.4 / No.2: 165-179, Juli  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Banyuwangi  (BPS),  Banyuwangi  dalam  Angka, Tahun 2015, 2016, 2017, 2018.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kecamatan  Tegaldlimo,  Kecamatan  Tegaldlimo  dalam Angka, Tahun 2015, 2016, 2017, 2018.
Departemen  Agama  RI,  2005, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Jawa  Barat:    CV Penerbit Diponegoro.
Dominikus  Rato,  2009, Pengantar  Hukum  Adat, Yogyakarta:  Laks  Bang PRESSindo.
Hendi Suhendi, 2007, Fiqh Mu’amalah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Irawan,  2017, Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil  Gaduh  Pemeliharaan  Hewan Ternak  Berdasarkan  Hukum  Adat ( Studi  Kasus  di  Desa  Temboro Kecamatan  Karang  Tengah  Kabupaten  Wonogiri ),  Prodi  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Surakarta:  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Muhammad,  2008, Manejemen  Pembiayaan  Mudharabah, Jakarta:  PT.  Grafindo Persada.
Mukhammat Khairuddin, 2009, Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kec.  Bayan  Kab.  Purworejo  Menurut  Hukum  Islam. Yogyakarta.  UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat Fakultas Syariah.
Nur Wahid, 2016, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan  Kambing  (Studi  Kasus  di  Desa  Argosari  Kecamatan  Ayah Kabupaten  Kebumen), Skripsi,  Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Syariah, Jurusan  Muamalah,  Fakultas  Syariah,  Institut  Agama  Islam  (IAIN) Purwokerto.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 106 Terkait dengan Bagi Hasil dalam Kerjasama Mudharabah.