## STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PEMILIHAN KEPALA DESA PUNTIK DALAM DI KECAMATAN MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA
1 Nike Purnamawati, 2 Erinda Alfiani Fauzi
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah E-mail: 1 Nike.purnawati@ulm.ac.id , 2 Erindafauzi@fisip.upr.ac.id

## ABSTRAK
Keberhasilan  pemilihan  Kepala  Desa  Puntik  Dalam  di  Kecamatan  Mandastana  Kabupaten  Barito  Kuala secara langsung terkait dengan tingkat partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan. Cara baru pemilihan kepala desa  membutuhkan  semacam  pemikiran  berupa  kedewasaan  masyarakat  dalam  menilai  dan  menangani  aturan kebijakan.  Perlunya  Strategi  Komunikasi  yang  tepat  untuk  menentukan  apakah  kualitas  pelaksanaan  Pilkades merupakan hal krusial karena Pilkades dilaksanakan sekaligus sehingga membutuhkan mobilisasi sumber daya yang cepat  seperti  uang,  tenaga  kerja,  dan  peralatan  yang  tepat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Desa Puntik Dalam memiliki tingkat pengetahuan politik yang lebih tinggi pada saat pemilihan kepala desa dibandingkan sebelumnya.  Ada  55%  warga  yang  terlibat  dalam  masyarakat  pada  tahun  2021,  namun  pada  tahun  2022,  jumlah tersebut  meningkat  menjadi  75%.  Pemilihan  kepala  desa  menunjukkan  lebih  sedikit  kecurangan,  lebih  banyak partisipasi  masyarakat,  dan  penghitungan  suara  lebih  mudah.  Agar  lebih  banyak  masyarakat  yang  terlibat  dalam pemilihan Kepala Desa melalui penggunaan teknologi E-voting pada masyarakat yang secara tradisional cenderung apatis  terhadap  hal  tersebut.  Selanjutnya,  kepercayaan  pada  pemerintah  merupakan  indikator  kuat  keterlibatan masyarakat.  Jika  warga  kurang  percaya  pada  pimpinan  mereka,  mereka  akan  cenderung  tidak  memilih  atau berpartisipasi  dalam  politik  lokal.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  desa,  kepala  desa,  dan pemerintah  desa  berkorelasi  positif  dengan  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  desa  memerlukan  Strategi Komunikasi yang tepat guna dan efektif di era digital informasi saat ini.

## Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Partisipasi Politik, Kepala Desa, Electronic-Voting

## ABSTRACT
The success of the election of the Puntik Dalam Village Head in Mandastana District, Barito Kuala Regency is directly related to the level of community political participation leading up to the election. The new way of selecting village  heads  requires  a  kind  of  thinking  in  the  form  of  community  maturity  in  assessing  and  handling  policy regulations.  The need for  an appropriate Communication  Strategy to  determine whether the quality of  the Village Head Election is crucial because the Village Head Election is held all at once so it requires quick mobilization of resources  such  as  money,  labor  and  appropriate  equipment.  The  research  results  show  that  the  people  of  Puntik Dalam Village had a higher level of political knowledge during the village head election than before. There were 55% of residents involved in society in 2021, but in 2022, that number will increase to 75%. Village head elections saw less fraud, more community participation, and easier vote counting. So that more people are involved in the election of Village Heads through the use of E-voting technology for people who traditionally tend to be apathetic about this matter. Furthermore, trust in government is a strong indicator of community involvement. If citizens lack trust in their leaders, they will be less likely to vote or participate in local politics. Public trust in the performance of the village government, village head and village government is positively correlated with voter participation in the village head election, requiring an appropriate and effective Communication Strategy in the current digital information era.
Keywords: Communication Strategy, Political Participation, Village Heads, Electronic-Voting

## PENDAHULUAN
Di negara yang masih berkembang seperti Indonesia, unsur pembangunan sosial ekonomi yang bertumpu pada masyarakat kelas bawah di pedesaan dan kelas menengah di kota seringkali menjadi variabel  yang  berpotensi mempengaruhi keterlibatan  politik.  Orang-orang  di  pedesaan, khususnya, akan tertinggal secara ekonomi sebagai akibat dari pertumbuhan sosial ekonomi yang cepat yang direncanakan di kota metropolitan. Jika pertumbuhan didukung untuk kelas menengah di  kota, ekonomi  akan berkembang,  tetapi  kejatuhan kelas  bawah akan  meningkat,  dan sebagai hasilnya akan terjadi penurunan tingkat keterlibatan politik. Ini dapat dengan mudah diubah agar sesuai dengan struktur politik Indonesia, yang menampilkan pemilihan umum langsung di tingkat nasional, provinsi, dan daerah karena hal tersebut sesuai dengan konsep dan sistem dari otonomi daerah yang diterapkan di NKRI sebagai negara Demokrasi dan Presidensial.
Desentralisasi  sebenarnya  merupakan  strategi  untuk  mendemokratisasi  sistem  politik, sekaligus  menyelaraskan  pencapaian  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  salah  satu  isu  yang selalu ada dalam praktik kebijakan publik, dan jika konsep desentralisasi dan otonomi dianalisis lebih  bermakna  dengan  tidak  hanya  membatasinya  dalam  konteks  relasi  kekuasaan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  maka  desentralisasi  berkaitan  dengan  proses demokratisasi, dan desentralisasi sebenarnya merupakan strategi untuk mendemokratisasi sistem politik  (masyarakat).  Dengan  kata  lain,  jika  dilihat  dari  sudut  ini,  tujuan  utama  dari  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah  untuk  menciptakan  lebih  banyak  kesempatan  bagi anggota masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di daerah, serta dalam proses tersebut dengan teori yang relevan yakni teori keterlibatan Politik dari Paige (1971 dalam Miaz, 2012) sehingga keputusan tersebut ke dalam tindakan.
Menurut Huntington dan Nelson (1994: 27, dikutip dalam Raden, 2019), partisipasi politik dapat  dipecah  menjadi  dua  tahap  perkembangan  yang  berbeda.  Tahap  pertama  pembangunan mencakup kelas atau kelompok menengah di perkotaan, dan tahap kedua pembangunan mencakup rakyat jelata di pedesaan dan perkotaan. Akan ada tingkat kesejahteraan yang merata, dan ini akan dapat mendorong keseimbangan politik jika terjadi pertumbuhan sosial ekonomi yang cepat dan peningkatan peringkat kesejahteraan ekonomi secara umum.
Menurut  Paige  (1971:  810-820,  dalam  Miaz,  2012:  31),  setidaknya  ada  empat  jenis keterlibatan politik. Partisipasi politik jenis pertama sangat tinggi ketika pengetahuan politik dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan sama-sama kuat. Keduanya, karena rendahnya tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah berkorelasi langsung dengan rendahnya tingkat  keterlibatan  politik.  Ketiga,  sikap  militan  atau  radikal,  terutama  pada  tingkat  kesadaran politik  yang tinggi tetapi  tingkat kepercayaan  yang  rendah  terhadap  pemerintah,  yang berujung pada rendahnya aktivitas politik. Akhirnya, ada tingkat pengetahuan politik yang rendah,  tetapi ada  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  pemerintah;  akibatnya,  tidak  ada  atau  aktivitas politik aktif.
Secara umum terjadinya perubahan struktur dan proses politik memberi kesempatan pada kepala  daerah  semakin  memperjelas  perannya,  terutama  terfokus  pada  aspek  strategi  dan  visi. Sehingga  menjadikan  kepala  daerah  sebagai  pemimpin  politik  menjadi  kunci  dari  transformasi
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
yang terjadi di daerah tersebut (Muthahhari, 2020). Seperti halnya yang ada di Desa Puntik Dalam yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan langsung dan transparan.
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dapat  digunakan  untuk  mendukung  proses penyelenggaraan  pemilu,  yang  merupakan  salah  satu  cara  yang  harus  dipertimbangkan  oleh pemerintah sebagai alternatif dalam membangun sistem penyelenggaraan pemilu mendatang yang lebih  baik  dalam  menerapkan  konsep  demokrasi.  Mengingat  pesatnya  perkembangan  teknologi saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemilu. konstitusional.
Pemikiran  tersebut  didasarkan  pada  kerangka  berpikir  bahwa  penerapan  teknologi  akan dapat memberikan kontribusi positif bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala  desa  khususnya  berupa  peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan pertanggungjawaban hasil pemilu. Garis pemikiran ini dikembangkan untuk mendukung gagasan bahwa  penggunaan  teknologi  akan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  proses penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Kepala Desa Sesuai Dengan Peraturan Terbaru Sebagaimana Disebutkan  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Yang  berbunyi  Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  memiliki  hak  tersebut  karena diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa  Puntik  Dalam  juga  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memberikan  rasa  aman,  adil,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  penyedia  teknologi informasi.” Yang kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan nomor 147/PUUVII. Dalam upaya menegakkan prinsip demokrasi di Indonesia berupa hak pilih  (rights  to  vote)  sebagai  cerminan  dari  kehendak  dan  suara  masyarakat  menurut  Rohman 2009:10  (dalam  Juliman  2014),  praktik  genui  adalah  pemilihan  kepala  desa  sebagai  bentuk pengakuan  atas  kebhinekaan  dan  sikap  politik  partisipatif  dari  masyarakat  dalam  rangka demokratisasi di tingkat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan kepala desa merupakan bentuk pengakuan akan keberagaman dalam penerapan Strategi Komunikasi di tingkat daerah terutama di pedesaan.
Desa Puntik Dalam terletak di Kecamatan Mandastana, yang luasnya mencapai 1.209,75 hektar, dan merupakan salah satu desa yang berada di sana. Di Desa Puntik Dalam, kini ada 836 orang yang tinggal di sana. Salah satu dari empat belas (empat belas) desa yang termasuk dalam Kecamatan  Mandastana  di  Kabupaten  Barito  Kuala  disebut  Desa  Puntik  Dalam.  Desa  Puntik Dalam menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik untuk melakukan pemilihan kepala desa  pengganti  sementara  (PILKADES  PAW)  atas  nama  pemerintah  Desa  Puntik  Dalam Kecamatan Mandastana Ada tiga orang yang mengajukan namanya untuk dipertimbangkan untuk jabatan Kepala Desa dalam pemilihan PAW Pilkades kali ini. Nomor urut mereka adalah 1, 2, dan 3,  dan  nama  mereka  masing-masing  adalah  A.  Fakhruddin  N,  Suwoto,  dan  Karnomo.  Pilkades
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
PAW di Desa Puntik Dalam yang terletak di Kecamatan Mandastana ini digelar di dua TPS, dan ada 892 orang yang mendaftar untuk mencoblos. Di TPS 01 daftar pemilih tetap ada 481 orang, sedangkan di TPS 02 daftar pemilih tetap ada 411 orang. Di Desa Puntik Dalam, Pilkades PAW dimulai  pukul  07.00  WITA  hingga  pukul  13.00  WITA.  Tanggal  22  September  adalah  hari pelaksanaan Pilkades di Desa Puntik Dalam. Evoting Pilkades adalah metode yang digunakan di sini,  dan  sangat  mirip  dengan  Pilkades  serentak  yang  akan  berlangsung  pada  Mei  2021.  Oleh karena  itu,  warga  hanya  perlu  menunjukkan  identitasnya.  Selanjutnya,  pastikan  Desa  Puntik Dalam bisa melakukan e-voting sesuai dengan panduan yang diberikan oleh panitia.
Voting kini sering digunakan sebagai salah satu Strategi Komunikasi untuk menentukan persoalan besar yang menyangkut eksistensi manusia. Dari unit sosial yang paling mendasar mulai dari keluarga sampai ke tingkat seluruh bangsa, pemungutan suara adalah praktik umum. Dalam hal ini, kinerja pemerintahan telah ditingkatkan oleh pemerintah berkat perkembangan teknologi informasi,  perolehan  dan  penyebaran  informasi  melalui  media  online,  dan  peningkatan penggunaan internet. Dari 180 desa yang menggelar Pilkades serentak di Kabupaten Barito Kuala, ada tiga desa yang melaksanakan e-voting. Desa tersebut adalah Desa Puntik Dalam, Desa Benua Anyar,  dan  Desa  Tanggul  Rejo  yang  merupakan  Dinas  Perhubungan.  Kabupaten  Barito  Kuala terdiri dari 17 kecamatan, 6 kecamatan, dan 195 desa. Departemen Informatika dan Statistik Barito Kuala turut menyukseskan Pilkades yang pertama kali berlangsung baik di Barito Kuala bahkan di  Kalimantan  Selatan.  Salah  satunya,  Desa  Puntik  Dalam  Kabupaten  Barito  Kuala  telah melaksanakan e-voting sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  89  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Peraturan  ini dikeluarkan  pada  tahun  2021.  Dalam  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  desa  dengan  metode baru, perlu ada semacam pertimbangan berupa kedewasaan bagi yang mengambil keputusan dan menangani  regulasi  kebijakan.  Pertanyaan  yang  perlu  dijawab  adalah  apakah  penggunaan teknologi  perangkat  elektronik  mampu  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  Pilkades,  atau malah  menimbulkan  beban  yang  dapat  menimbulkan  masalah.  Hal  ini  penting  mengingat pelaksanaan Pilkades dilakukan serentak yang membutuhkan biaya, tenaga, dan alat dalam waktu singkat.
Eksperimen perlu dilakukan terlebih dahulu agar pihak Desa dapat menentukan  Strategi Komunikasi  mana  yang  paling  produktif  baik  dari  segi  waktu  dan  sumber  daya  sekaligus memberikan  tingkat  jaminan  tertinggi  terkait  keamanannya.  Selain  itu,  dibutuhkan  keterlibatan politik  yang  efektif  dan  terorganisir  untuk  menjamin  kelancaran  penyelenggaraan  pemilihan kepala  desa  dengan  metode  pemungutan  suara  elektronik.  Salah  satu  desa  yang  menjadi percontohan metode Electronic Voting dalam kontestasi pemilihan kepala desa adalah Desa Puntik Dalam. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan sistem yang akurat dan memastikan seluruh lapisan masyarakat berhasil berpartisipasi dalam kegiatan politik di tingkat desa sehingga fokus  penelitian  ini  bagaimana  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  mensukseskan  Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  dengan  menggunkaan  pendekatan kualitatif agar dapat mengali informasi lebih mendalam dan terperinci serta mendapatkan fakta- fakta  mengenai  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Puntik  Dalam. Sedangkan  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  yakni  tipe  penelitian  deskriptif. Metode ini digunakan karena untuk mengetahui peningkatan partisipasi politik masyarakat desa baik dari sisi para perangkat desa ataupun masyarakat desa dengan wawancara mendalam ( depth interview ).  Fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini  yakni  degan  menggunakan  pendapat  menurut Ramlan Surbakti yakni berkaitan dengan lima faktor yang dapat menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi seseorang dalam politik, yakni: Kesadaran Politik, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Status Sosial dan Ekonomi, Afiliasi Politik Orangtua dan Pengalaman Berorganisasi.
Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten  Barito  Kuala.  Karena  Desa  tersebut  baru  saja  melaksanakan  pemilihan  kepala  desa yang ke-2. Pemilihan Kepala Desa yang pertama yakni pada tahun 2021, namun karena pada bulan April  2022,  Kepala  Desa  yang  terpilih  meninggal  dunia  maka  dilakukan  pemilihan  lagi  pada tanggal  22  Oktober  2022.  Pada  tahun  2021  desa  Puntik  Dalam  merupakan  salah  satu  desa percontohan dan berhasil menerapkan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakam metode E- voting  dengan  menggunakan  NIK  dan Finger  Print .  Jumlah  partisipasi  masyarakat  yang  ikut memberikan hak pilihnya dapat dikatakan meningkatkat. Pada Tahun 2021 jumlah pemilih yang ikut berpartisipasi sebanyak 55% tetapi pada Tahun 2022 meningkat menjadi 75%. Karena pada Tahun 2022 calon Kepala Desa yang ikut juga bertambah dari pada Tahun 2021. Informan dalam penelitian ini yakni Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam, sekretaris pelaksana, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Puntik Dalam.
Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung kelapangan. Sedangkan sumber data sekunder di dapatkan dengan cara pengumpulan dokumen, studi  Pustaka  serta  data-data  dan  buku  yang  berhubungan  langsung  dengan  Partisipasi  Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 macam yakni dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisis data yang digunakan yaitu Teknik  analisis  data  deskriptif  versi  Miles-Huberman  (1992).  Dimana  Teknik  analisis  data  ini terbagi  menjadi  3  macam  yakni  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi. Sedangkan validitas data yang dipilih untuk uji keabsahan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan cara uji kredibilitas dengan jenis triangulasi data.

## PEMBAHASAN
Analisis  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Puntik  Dalam  di

## Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala
Pada penelitian ini peneliti menganilisis  Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala  Desa  Puntik  Dalam  di  Kecamatan  Mandastana  Kabupaten  Barito  Kuala  ini  dengan menggunakan teori partisipasi politik masyarakat dari pendapat Ramlan Surbakti (2007). Terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang dalam Strategi Komunikasi politik. Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

## a. Kesadaran Politik
Pada  negara  demokrasi  tentunya  kesadaran  politik  masyarakat  yang  tinggi  sangat diperlukan.  Di  negara  kita  Indonesia  kesadaran  politik  masyarakatnya  dalam  pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah tentunya sangat diperlukan. Begitu pula dengan pemilihan Kepala desa. Walaupun pemilihan Kepala Desa dilakukan hanya untuk masyarakat desa saja tapi  partisipasi  masyarakatnya  juga  sangat  diperlukan.  Tentunya  dalam  hal  ini  juga memerlukan  kesadaran  dan  perhatian  yang  khusus  bagi  masyarakat  desa  setempat.  Karena melalui  pemilihan  Kepala  Desa  masyarakat  Desa  dapat  langsung  menyalurkan  aspirasi, pendapatnya dan memilih  perwakilan  desa  terbaiknya demi  kemajuan desa mereka sendiri. Karena masyarakat desa lah yang nantinya akan menjadi pengawas sendiri bagi kinerja Kepala Desa yang dipilihnya.
Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala  Desa  Puntik  Dalam  yakni  Budiar,  S.Pd.I  mengatakan  bahwa  kesadaran  politik masyarakat  Desa  Puntik  Dalam  pada  saat  pemilihan  Kepala  Desa  mengalami  peningkatan. Awalnya  masyarakat  yang  ikut  berpastisipasi  pada  Tahun  2021  sebanyak  55%  dan  pada Tahun  2022  meningkat  menjadi  75%.  Dimana  pemilihan  pada  Tahun  2021  merupakan pemilihan pertama masyarakat Desa Puntik Dalam dengan menggunakan sistem pemilihan E- voting.
Pemilihan pada Tahun 2021 dengan menggunakan sistem E-voting dimenangkan oleh calon  pertahana  yang  telah  memimpin  selama  2  (dua)  periode  yakni  bernama  Haji  Saiful, namun  ditengah  perjalanan  kepemimpinanya  sang  pertahana  mengalami  musibah  yakni meninggal  dunia  tepatnya  pada  bulan  April  Tahun  2022.  Maka  dari  itu  pemerintah  Desa Puntik Dalam kembali mengadakan pemilihan Kepala Desa dengan sistem E-voting dengan menghadirkan 4 (empat) bakal calon Kepala Desa. Melalui proses verifikasi salah satu bakal calon tidak lulus dalam tahap psikotes. Sehingga ditetapkan lah 3 (tiga) calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa dengan sistem E-voting pada Tahun 2021.
Digunakannya  sistem E-voting Desa  Puntik  Dalam  menjadi  salah  satu  desa percontohan  untuk  pelaksanaan  partisipasi  politik  yang  efektiv  dan  berkelanjutan  secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya fasilitas dari Dinas Kominfo Barito Kuala dalam pelaksanaan sistem E-voting yang barbasis digital.
Gambar 1. Proses Pilkades Serentak dengan menggunakan media Digital.
Masyarakat  hanya  perlu  menggunakan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  dan menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  digital.  Sehingga  mengurangi  kecurangan, memaksimalkan partisipasi masyarakat desa serta memudahkan dalam perhitungan suara di pemilihan Kepala Desa. Sehingga penggunaan sistem Evotting ini meningkatkan partisipasi masyarakat  desa yang  awalnya  bersifat  apatis dalam  pemilihan  Kepala  Desa menjadi  lebih meningkat  partisipasinya.  Karena  tanpa  dipungkiri  masyarakat  menjadi  ingin  lebih mengetahui bagaimana dengan pemilihan menggunakan sistem E-voting tersebut. Kendala internal dan eksternal sama kuatnya menghalangi proses-proses politik yang mengarah  pada  proses  transisi  demokrasi,  termasuk  di  Indonesia,  dengan  tidak  menutup kemungkinan  transisi  demokrasi  di  pedesaan  juga  akan  menemukan  berbagai  kendala meskipun dikemas dalam bingkai otonomi.

## b. Kepercayaan Kepada Pemerintah
Kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  merupakan  hal  sangat  berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat. apabila masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah  maka  partisipasi  politik  masyarkatnya  akan  cenderung  kurang  terutama  bagi masyarakat desa. Penilaian masyarakat desa terhadap pemerintah desa dan Kepala Desa serta
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
kinerja pemerintah desa merupakan kunci dari partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan Kepala Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Puntik Dalam yakni Haidir mengatakan bahwa dia ikut berpartisipasi karena ingin melihat desanya menjadi lebih maju  dan  berkembang  melalui  Kepala  Desa  yang  terpilih  nantinya.  Selain  itu  menurutnya karena pada pemilihan Tahun 2022 ini terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa. Dimana ketiganya merupakan  calon-calon  baru,  sedangkan  pada  Tahun  2021  silam  hanya  ada  2  (dua)  calon dimana salah satu calonnya adalah pertahana. Sehingga menurutnya pemilihan tahun 2022 ini menjadi lebih menarik dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

## c. Status Sosial dan Ekonomi
Status sosial dan ekonomi juga ikut berpangaruh dalam partisipasi politik masyarakat desa.  Status  sosial  masyarakat  seperti  pendidikan,  suku  dan  kelompok  merupakan  faktor utamanya.  Masyarakat  desa  lebih  banyak  memilih  Kepala  Desa  yang  memiliki  suku  yang sama  dengannya.  Sedangkan  pendidikan  masyarakat  desa  juga  ikut  berpengaruh  terhadap partisipasi politik masyarakat, semakin tinggi pendidikan sesorang maka semakin tinggi juga kesadaran pasrtisipasi politiknya. Selain itu status ekonomi masyarakat juga ikut berpengaruh. Demokrasi yang harusnya memberikan banyak manfaat dan dampak positif bagi masyarakat tetapi  nyata  nya  tidak  seperti  ini  menjadi  membuat  masyarakat  kurang  berpatisipasi. Masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada memilih calom pemimpinnya. Menurut sekretaris pelaksana pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam Zaiqu Rahman,
S.Pd mengatakan bahwa pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam salah satunya juga dipengaruhi oleh  suku.  Kepala  Desa  yang  menang  pada  pemilihan  Tahun  2021  merupakan  pertahanan yang selama 2 tahun telah menjabat di desa tersebut dan tahun 2021 merupakan tahun ke-3 beliau menjabat. Kepala desa sebelumnya merupakan suku Jawa dan mayoritas beliau menang di  TPS  yang mayoritas  banyak  suku  Jawa. Pada pemilihan Tahun 2022  ini juga terjadi  hal demikian, calon Kepala Desa yang terpilih memperoleh suara yang rendah di TPS 1 karena di TPS  banyak  masyarakat  yang memiliki suku  Jawa sedangkan  di  TPS  2  calon  Kepala Desa yang terpilih menang karena di TPS tersebut suku masyarakatnya beragam dan calon kepala desa yang terpilih juga merupakan masyarakat Desa Puntik Dalam. Sedangkan calon 2 dan calon 3 merupakan suku Jawa dan calon 2 rumahnya berdekatan dengan kantor kepala desa tetapi calon 2 dan calon 3 bukan masyarakat desa Puntik Dalam.

## d. Afiliasi Politik Orang tua
Afiliasi  politik  orang  tua  tentunya  juga  memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap partisipasi  politik  masyarakat.  Dengan  afiliasi  politik  orang  tua  dapat  meningkatkan  ke ikutsertaan masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya dan keaktivan masyarakat untuk berkontribusi dalam partisipasi politik.
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  salah  satu  tokoh masyarakat Desa Puntik Dalam yakni Bapak Ahmad mengatakan bahwa afiliasi politik orang
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
tua tentunya ada pengaruh terhadap partisipasi politik di Desa Puntik Dalam. Sebagai salah satu desa yang menjadi percontohan dalam kontektasi politik pemilihan Kepala Desa. Afiliasi orang tua perlu diperhatikan karena pengaruh dan kecintaan terhadap desa itu sangat tinggi kaitannya dengan  organisasi politik.  Desa Puntik  dalam  adalah salah  satu desa yang masih menganggap  tokoh  agama  dan  ulama  sebagai  salah  satu  panutan  dalam  mempengaruhi partisipasi politik masyarakatnya. Karena tokoh agama tersebut dapat mendorong masyarakat untuk aktif ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa di Puntik Dalam. Hal ini perlu di dimaksimalkan  oleh  perangkat  desa  agar  dapat  bekerjasama  dengan  tokoh  agama  agar masyarakat yang kurang paham dengan partisipasi politik dalam menentukan calon Kepala Desanya dapat ikut berpatisipasi. Dimana disaat pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam tahun 2022 ini diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa. Afiliasi politik orang tua dengan melibatkan tokoh agama dan ulama yang terdapat di 5 (lima) Rukun Tetangga (RT) dan 3 (tiga) Rukun Warga  (RW)  diharapkan  dapat  membuat  masyarakat  lebih  aktif  dan  mengurangi missinformasi terkait informasi politik masyarakat Desa Puntik Dalam.
Andil  orang  tua  yang  diwakili  oleh  tokoh  agama  tersebut  memberikan  makna  dan perhatian yang tinggi terhadap pemilih, baik itu pemilih pemula maupun pemilih yang belum mendapatkan  calon  kepala  desanya.  Sehingga  memudahkan  perangkat  desa  beserta  jajaran panitia  pemilihan  Kepala  Desa  untuk  memaksimal  pesta  demokrasi  yang  jujur,  adil  dan merakyat.

## e. Pengalaman Berorganisasi
Ahmad Hidayat selaku wakil ketua Karang Taruna Desa Puntik Dalam menjelaskan bahwa  pengalam  berorganisasi  sedikit  banyak  dapat  mempengaruhi  masyarakat  atau  pun warga desa dalam berpartisipasi politik. Khususnya dalam pemilihan kepala desa, karena Desa Puntik Dalam yang terbagi menjadi 5 (lima) Rukun Tetangga (RT) dan 3 (tiga) Rukun Warga (RW)  di  huni  oleh  masyarakat  dari  berbagai  suku,  kelompok  dan  organisasi  masyarakat tertentu. Pemilihan Kepala Desa yang di ikuti oleh 3 (tiga) calon keseluruhannya memiliki pengalaman berorganisasi masing-masing. Seperti contoh calon pertama memiliki kedekatan dengan  organisasi  masyarakat  adat  Banjar,  calon  kedua  dan  ketiga  yang  memiliki  dekat dengan  organisasi  masyarakat  Jawa, yang  menyatukan tujuan  politik dari  masyarakat  Desa Puntik Dalam adalah akulturasi budaya. Dimana masyarakat memberikan suatu pengalaman atau  ke  ikutsertaan  seseorang  dalam  organisiasi  politik  salah  satunya  adalah  karang  taruna Desa  Puntik  Dalam  dengan  slogan  “Maju  Berasama  Pemuda”.  Pengalaman  berorganisasi dapat  mempengaruhi  masyarakat  dalam  berpartisipasi  politik  karena  masyarakat  yang  ikut terlibat dalam organisasi biasanya mengerti pentingnya partisipasi politik. Desa Puntik Dalam selain  memiliki  organisasi  Karang  Taruna  juga  memiliki  PKK  yang  diikuti  oleh  ibu-ibu, Posbindu PTM Bunga Kenanga dan pengaman desa URKES BAGSUMDA yang dibawahi langsung  oleh  Polres  Barito  Kuala.  Artinya  organisasi  tersebut  memiliki  sifat  dapat mempengaruhi  sesorang  dimana  masyarakat  yang  terlibat  organisasi  bisa  menyampaikan
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
maksud dan tujuan akan pentingnya menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Desa Puntik Dalam.

## Pembahasan
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  disebutkan  bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan diakui. dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan. Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Demokrasi Indonesia.
Gambar 2. Proses Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan perangkat komputer digital
“ Electronic Voting ”
Cara yang dilakukan panitia pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa diamanatkan oleh Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan ini menjelaskan tentang proses pemilihan. Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari tingkat keterlibatan politik yang ada dalam masyarakat setempat. Partisipasi dalam politik pada hakekatnya merupakan ukuran yang digunakan untuk menguji kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol  kekuasaan  (rencana  kesejahteraan  masyarakat  serta  kelangkaannya)  ke  dalam  simbol- simbol  personal.  Keterampilan  ini  penting  bagi  demokrasi.  Dengan  kata  lain,  pelaksanaan partisipasi warga dan masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemilihan di tingkat pusat dan di tingkat desa disebut sebagai pemilihan kepala desa. Pemilihan ini berlangsung di dua tingkat yang berbeda: tingkat pusat dan tingkat desa. Pemilihan kepala desa tidak akan berjalan mulus jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses politik. Menurut  Hutington  dan  Nelson,  pengertian  partisipasi  politik  sendiri  adalah  sebagai  berikut:
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
“Partisipasi  politik  adalah  tindakan  warga  sipil  ( private  citizen )  yang  berusaha  mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah” (Kencana , 2002: 132, dalam Miaz, 2012).
Jika  ada  perilaku  politik  dari  masyarakat  desa  dan  sosialisasi  politik  serta  komunikasi politik yang baik dari para bakal calon Kepala Desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan, maka partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan lancar. Sosialisasi politik yang dilakukan calon kepala desa seringkali dilakukan jauh-jauh hari menjelang pemilihan, dan  biasanya  dilakukan  dengan  cara  yang  sangat  menegangkan  dan  penuh  semangat,  penuh metode,  teror,  dan  syarat  dengan modal  seperti politik  uang.  Dalam  kebanyakan  kasus,  mereka yang  mencalonkan  diri  sebagai  Kepala  Desa  memiliki  jaringan  keluarga  yang  sangat  kuat, terisolasi,  dan  koheren  dalam  penerapan  Strategi  Komunikasinya.  Selanjutnya,  orang  yang memiliki  modal  paling  besar  memiliki  kemungkinan  terbaik  untuk  memenangkan  pemilihan Kepala Desa. Dalam kebanyakan kasus, calon kandidat berasal dari  keluarga yang berpengaruh secara politik dan ekonomi di komunitas masing-masing.
Selain  kegiatan  pemilihan  Kepala  Desa,  masyarakat  Desa  Puntik  Dalam  mengikuti pemilihan  Kepala  Desa  dengan  berperan  sebagai  juru  kampanye  dalam  mensosialisasikan program-program yang akan dicapai oleh salah satu calon Kepala Desa, bertindak sebagai anggota aktif  dalam  kegiatan  dari  masyarakat,  khususnya  menjadi  tim  sukses  atau  program  sosial  desa seperti  mempromosikan  program  yang  akan  dicapai  dari  salah  satu  calon  Kepala  Desa,  dan bertindak sebagai juru kampanye dalam mensosialisasikan program yang akan dicapai dari salah satu calon kepala desa. Kepala Desa (Desa). Selain itu, sarana transportasi juga sedang dikerjakan karena jalan di Dusun Puntik Dalam belum diaspal.
Secara  umum,  masyarakat  Desa  Puntik  Dalam  harus  memiliki  tingkat  antusiasme  yang sangat  tinggi  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pemilihan  calon  Kepala  Desa  untuk  pemilihan Kepala Desa yang akan datang. Hal ini  dikarenakan sebagian masyarakat tidak lagi mengalami tekanan  dan  intimidasi  dari  pihak  manapun,  dan  sebagian  masyarakat  mengalami  paksaan  dari salah satu calon calon Kepala Desa. Selain itu, sebagian masyarakat tidak lagi mengalami tekanan dan  intimidasi  dari  pihak  manapun  (kepala  desa).  Khusus  bagi  pendatang  yang  cukup  banyak berdomisili  di  wilayah  Desa  Puntik  Dalam,  adanya  tekanan  dari  pendukung  salah  satu  Calon Kepala  Desa  (Tim  Sukses)  terhadap  masyarakat  pendatang  karena  pendataan  sudah  dilakukan sebelum melaksanakan pemilihan, ada unsur pemaksaan karena salah satu calon kepala desa sangat berambisi  untuk  menang  kembali  menjadi  kepala  desa,  dan  akibatnya  ada  pemaksaan  terhadap pendang karena masyarakat setempat menghalangi pemilihan Selain itu, ada beberapa orang yang mencoblos bagi calon Kepala Desa tertentu karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon Kepala Desa.
Ada sebagian masyarakat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pilkades; orang tersebut sangat  tidak  peduli  dengan  pemilihan  Kepala  Desa  pada  setiap  tahapan  proses  Strategi Komunikasi, mulai dari tahap pencalonan sampai tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara nyata, bahkan orang tersebut tidak memilih salah satu dari mereka. calon Kepala Desa pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang sebenarnya di Desa Puntik Dalam. Karena masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap calon kepala desa yang mereka pilih untuk kesejahteraan
masyarakat,  terciptanya  rasa  aman,  nyaman,  dan  tentram,  kartu  sehat  bagi  masyarakat  miskin, peningkatan pembangunan di desa, dan lain sebagainya. pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Puntik Dalam merupakan harapan baru bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapat  dari  hasil  penelitian  lapangan  bahwa  strategi  komunikasi  pada peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat pada konteks Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ini dengan menggunakan teori partisipasi politik masyarakat  dari  pendapat  Ramlan  Surbakti  (2007).  Terdapat  5  (lima)  faktor  yang  dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang dalam politik dimana dua faktor terpenting dalam partisipasi politik adalah pertama yakni faktor kesadaran politik masyarakat Desa Puntik Dalam pada saat pemilihan Kepala Desa mengalami peningkatan. Awalnya masyarakat yang ikut berpastisipasi  pada  Tahun  2021  sebanyak  55%  dan  pada  Tahun  2022  meningkat  menjadi  75%. Dimana  pemilihan  pada  Tahun  2021  merupakan  pemilihan  pertama  masyarakat  Desa  Puntik Dalam dengan menggunakan sistem pemilihan E-voting.
Sistem  pemilihan  elektronik  ini  bisa  di  implementasi  di  desa  Puntik  Dalam  karena merupakan salah satu desa percontohan implementasi partisipasi politik yang paling berhasil dan berjangka  panjang,  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  proyek  ini.  Penyediaan  fasilitas  dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Barito Kuala dalam pemasangan sistem pencoblosan elektronik berbasis digital menjadi bukti dari Strategi Komunikasi tersebut. Hal terpenting dalam Electronic Voting ini adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Semua terkoneksi di Big Data yang diperlukan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam format digital. Faktor pertama  itulah  yang  membuat  potensi  kecurangan  berkurang,  keterlibatan  masyarakat  desa meningkat, dan penghitungan suara menjadi lebih mudah selama pemilihan kepala desa. Sehingga pemanfaatan teknologi Evoting dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang semula acuh tak  acuh  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  untuk  meningkatkan  partisipasinya  sehingga  dapat meningkatkan  partisipasinya.  Karena  tidak  diragukan  lagi  masyarakat  tertarik  untuk  menerima informasi  tambahan  tentang  pemungutan  suara  melalui  penggunaan  sistem  pemungutan  suara elektronik.
Faktor yang menjadi hal penting terlaksananya partisipasi masyarakat dalam berpolitik di Desa  adalah  faktor  kepercayaan  kepada  pemerintah  dimana  sejauh  mana  individu  memiliki kepercayaan pada pemerintah mereka merupakan Strategi Komunikasi yang signifikan dari tingkat keterlibatan politik  mereka. Jika masyarakat tidak percaya pada pemerintahnya, maka akan ada kecenderungan  umum  ke  arah  tingkat  keterlibatan  politik  yang  lebih  rendah  di  kalangan masyarakat, khususnya di pedesaan. Tingkat keterlibatan masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa berbanding lurus dengan penilaian masyarakat desa terhadap efektifitas pemerintahan desa, kepala desa, dan pemerintahan desa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  2013. Pembangunan  Perdesaan  Pendekatan  Partisipatif,  Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar Ilmu-Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Darmadi,  Hamid.  2014. Metode  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial  Teori  Konsep  Dasar  dan Implementasinya. Bandung: Alfabeta.
Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Miaz,  Yalvema.  2012. Partisipasi  Politik  Pola  Perilaku  Pemilih  Pemilu  Masa  Orde  Baru  dan Reformasi. Padang: UNP Press.
Muthahhari, M. R. 2020. Jaringan Komunikasi Politik yang Dipilih Kepala Daerah dalam Proses Perumusan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019. ETTISAL: Journal of Communication, 5(1).
Moleong, Lexi J. 2014. Metodelogi Penelitian Kualittif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Raden, Sahran dkk. 2019. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemelihan Serentak 2020 Di Sulawasi Tengah. Yogyakarta: Cakrawala.
Sorensen, George. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan Keduabelas. Bandung: Alfabeta. Sujarweni, Wiratna V. 2014. Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sunardjo, Unang. 2005. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito. Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Cetakan keenam Jakarta: Grasindo Usman, Husaini dan Akbar Setiady, Purnomo. 2014. Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.