## KAJIAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Hamkah 1) , Hadi Purwanto 2)
1,2) Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Ambon
1) hamkah27@yahoo.co.id, 2) hadi310570@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  answer  the  basic  ethical  importance  of  the  procurement  of  goods  and  services  in  an  effort  to procure  goods  /  services,  and  explain  the  legal  consequences  if  ethics  is  not  followed  by  the  Procurement  agent. Performed with the  literature review  method described  in  the discussion according to etymology, then the  study  is associated with the regulation of government procurement of goods / services as stipulated in Presidential Regulation No. 16 of 2018 along with the LKPP regulation that is relevant to ethics. The eight of basic ethics in the procurement of  goods  /  services  are:  1.  Orderly  and  responsible,  2.  Professional,  Independent,  and  Keeping  Secrets,  3.  Not influencing  each  other,  4.  Receiving  and  Responsibility,  5.  Avoiding  conflict  of  interest,  6.  Preventing  waste,  7. Avoid abuse of authority, 8. Do not accept, offer / promise. Therefore, basic ethics becomes the legal basis for the parties, and if it does not follow the basic ethics it will deal with law enforcement officials.

## ABSTRAK
Kajian  ini  bertujuan  menjawab  betapa  pentingnya  etika  dasar  PBJP  dalam  upaya  pengadaan  barang/jasa,  dan menjelaskan  bagaimana  konsekuensi  hukumnya  apabila  etika  tidak  diikuti  oleh  pelaku  PBJP.  Dilakukan  dengan metode  kajian  pustaka  yang  diuraikan  dalam  pembahasan  menurut  etimologi,  kemudian  kajian  dikaitkan  dengan regulasi  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sebagaimana  diatur  dalam  Perpres  No.  16  tahun  2018  beserta  Perka LKPP  yang  relevan  dengan  etika.  Delapan  etika  dasar  dalam  pengadaan  barang/jasa  adalah:  1.  Tertib  serta bertanggung jawab, 2. Profesional, Mandiri dan Menjaga Rahasia, 3. Tidak saling mempengaruhi, 4. Menerima dan Tanggung  jawab,  5.  Menghindari  conflict  of  interes,  6.  Mencegah  pemborosan,  7.  Meghindari  penyalahgunaan wewenang, 8. Tidak menerima, menawarkan/menjanjikan. Oleh karena itu, etika dasar   menjadi dasar hukum bagi para pihak, dan apabila tidak mengikuti etika dasar dimaksud akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Kata kunci : etika; pengadaan; barang; jasa
1. PENDAHULUAN
1.1   Perlunya Pengadaan barang/jasa Pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat,  telah  diikuti  oleh  bertambah  besarnya penggunaan  dana  yang  diperlukan  untuk  pengadaan barang/jasa  pemerintah,  baik  dana  yang  berasal  dari dalam  negeri,  maupun  dari  luar  negeri.  Hal  ini memerlukan  perhatian  dan  penanganan  yang  sungguh- sungguh  dari  Pengguna  dalam  rangka  menghindari adanya  akibat  kerugian  bagi  negara.  Kerugian  dapat diakibatkan  antara  lain:  diperolehnya  barang  yang keliru,  kurang baik  kualitasnya,  kurang sesuai kuantitasnya,  kurang  terpenuhi  persyaratan  teknis lainnya,  terlambatnya  pelaksanaan  pengadaan  serta penyerahan  barang/jasa  yang  diperlukan,  sehingga tertundanya  pemanfaatan  barang/jasa  yang  diperlukan, terhambatnya  tingkat  daya  serap  dana.  Bahkan  untuk berbantuan  luar  negeri  semakin  besarnya  beban  biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah (dengan adanya kewajiban untuk membayar bunga dan commitment fee ). Pengadaan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya,  apabila  pihak  pengguna  maupun  penyedia harus berpedoman pada filosofi pengadaan, tunduk pada
etika  dan  norma  pengadaan  yang  berlaku,  mengikuti prinsip-prinsip,  dan  metode,  serta  prosedur  pengadaan yang baik ( sound practices ).
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan  efisien  dengan  prinsip-prinsip  persaingan  yang sehat, transparan,  terbuka  dan  perlakuan  yang  adil  bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan  baik  dari  segi  fisik,  keuangan maupun  manfaatnya  bagi  kelancaran  tugas  pemerintah dan  pelayanan  masyarakat.  Karena  pemerintah  selaku pengguna  barang/jasa  membutuhkan  barang/jasa  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  atas  dasar  pemikiran yang  logis  dan  sistematis,  mengikuti  prinsip  dan  etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang berlaku.
Alasan  pengadaan  barang/jasa  pada  instansi pemerintah  adalah  tugas  pokok  keberadaan  instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan barang/jasa yang bertujuan profit oriented , tetapi lebih bersifat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk  itu, pemerintah  membutuhkan  barang/jasa  dalam  rangka meningkatkan  pelayanan  publik  atas  dasar  pemikiran
yang  logis  dan  sistematis,  mengikuti  prinsip  dan  etika serta  berdasarkan  metode  dan  proses  pengadaan  yang berlaku.
Struktur  anggaran  belanja  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  mempunyai komponen:  a.  Belanja  pegawai,  b.  Belanja  barang,  c. Belanja modal, d. Pembayaran bunga cicilan, e. Subsidi, f. Belanja hibah, g. Bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Semua jenis belanja kecuali belanja pegawai berkonstribusi terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Jenis belanja modal terdiri atas belanja modal untuk: a. Tanah, b. Peralatan dan mesin, c. Gedung dan bangunan,  d.  Jalan,  e.  Irigasi  dan  jaringan,  f. Pemeliharaan  yang  dikapitalisasi,  dan  fisik  lainnya (Lubis, 2014).
Sedangkan  struktur  anggaran  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  belanja dikelompokkan berdasarkan kelompok belanja langsung dan  belanja tidak  langsung (Lubis, 2014). Belanja tidak langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  setiap bulan  dalam  satu  tahun  anggaran  sebagai  konsekuensi dari  kewajiban  pemerintah  daerah  secara  periodik kepada  pegawai  yang  bersifat  tetap  (pembayaran  gaji dan  tunjangan)  dan/atau  kewajiban  untuk  pengeluaran belanja  lainnya  yang  umumnya  diperlukan  secara periodik.  Adapun  belanja  langsung  adalah  belanja  yang penganggarannya  dipengaruhi  secara  langsung  oleh adanya  program  atau  kegiatan,  yaitu  berupa  belanja pegawai (honorarium/upah) untuk melaksanakan program/kegiatan,  belanja  barang/jasa,  dan  belanja modal.
Pengadaan  barang/jasa  dapat  dilakukan  melalui pihak  ketiga  atau  swakelola.  Apabila  dilakukan  melalui pihak  ketiga  metode  pengadaannya  dapat  dilakukan melalui  tender,  tender  cepat,  penunjukan  langsung, pengadaan langsung, e-purchasing , atau melalui seleksi. Sedangkan pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan  oleh  instansi  sendiri,  instansi  pemerintah lainnya,  kelompok  masyarakat,  ataupun  organisasi masyarakat (Murbaningsih, 2018).

## 1.2   Tujuan Kajian
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  betapa pentingnya  etika  dasar  PBJP  dalam  upaya  pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, dalam rangka meningkatkan  pelayanan  publik.  Demikian  juga  untuk menjelaskan  bagaimana  konsekuensi  hukumnya  apabila etika tidak diikuti oleh pelaku PBJP.

## 1.3   Ruang Lingkup
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  (PBJP)  perlu diatur  karena  merupakan  bagian  dari  pengelolaan keuangan  Negara  sehingga  perlu  pengaturan  tata kelola (Good  Governance)  dan  akuntabilitas.  Demikian  PBJP berperan  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional  untuk  peningkatan  pelayanan  publik  dan perkembangan perekonomian nasional.
Ruang  lingkup  kajian  etika  pengadaan  barang/jasa pemerintah  sebagaimana  diatur/dipedomani  dalam Perpres  No.  16  Tahun  2018  serta  Perka  LKPP  yang menunjang.
Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/PD yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, mencakup pula pengadaan  barang/jasa  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  pinjaman  atau  hibah  dalam negeri  yang  diterima  oleh  pemerintah/atau  pemerintah daerah.
Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan  Bank  Indonesia,  BUMN/BUMD  yang pembiayaannya  sebagian  atau  seluruhnya  dibebankan pada APBN/APBD.
Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  pada  prinsipnya mengikat  Perpres,  Jika  terdapat  perbedaan,  maka dilakukan kesepakatan untuk menggunakan Perpres atau aturan pemberian pinjaman/hibah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Etimologi Etika
Secara  etimologis,  kata  etika  berasal  dari  bahasa Yunani  kuno,  yaitu  “Ethikos”  yang  artinya  timbul  dari suatu  kebiasaan.  Dalam  hal  ini  etika  memiliki  sudut pandang normatif dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya (https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian- etika.html).
Etika adalah  suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam  berperilaku di  masyarakat bagi seseorang  terkait  dengan  sifat  baik  dan  buruk.  Dasar artinya  adalah  kunci,  utama/pokok,  vital.  Dengan pengertian lain etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau  kualitas  yang  menjadi  studi  mengenai  standar  dan penilaian moral. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika  adalah  suatu  ilmu  tentang  kesusilaan  dan  perilaku manusia  di  dalam  pergaulannya  dengan  sesama  yang menyangkut  prinsip  dan  aturan  tentang  tingkah  laku yang  benar.  Dengan  kata  lain,  etika  adalah  kewaijban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat.
Etika  dasar  pengadaan  artinya  norma/aturan  yang menjadi  pedoman  pokok/utama/  kunci/elementer  yang harus/wajib  dimiliki  pelaku  dalam  melaksanakan pengadaan.  Dengan  demikian  penerapan  etika  dasar pengadaan adalah  merupakan keharusan. Sesuai dengan teori  ekonomi  dan  pemasaran,  barang/jasa  harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen  (pembeli).  Masing-masing  pihak  memiliki tujuan  yang  berbeda-beda.  Pengguna  barang/pembeli menghendaki  barang/jasa  berkualitas  tertentu  dengan harga  yang  semurah-murahnya,  sebaliknya  penjual menginginkan  keuntungan  setinggi-tingginya  dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selain itu dalam pengadaan  barang/jasa  oleh  instansi  pemerintah,  pada
umumnya  para  pelaku  pengadaan  cenderung  belum merasa  “memiliki”  seperti  dengan  membelanjakan dengan  uangnya  sendiri.  Dalam  teori  agensi,  pemilik sumber  daya  (uang)  pada  instansi  pemerintah  adalah rakyat,  sedangkan  pengguna  anggaran/barang  adalah manajer yang seringkali memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya.  Tanpa  etika  para  pihak  cenderung  untuk memuaskan  keinginannya  masing-masing.  Oleh  karena itu,  diperlukan  kesepakatan  yang  harus  dipenuhi bersama.
Dalam  literatur  lain  menurut  kamus  bahasa Indonesia,  etika  adalah  ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan apa  yang  buruk  dan  tentang  hak  dan  kewajiban  moral (akhlak).  Selanjutnya  Etika  merupakan  petunjuk  arah layaknya  kompas.  Sebagai  petunjuk  arah,  Para  Pihak bisa  berpegangan  pada  etika  yang  telah  disusun  dalam menjalani pekerjaan tanpa harus kebingunan arah karena etika  bisa  memberikan  arah  dan  tujuan  yang  jelas  pada setiap  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa.  Seorang pemimpin  atau  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran  (PA/KPA)  yang  baik  adalah  seorang pemimpin  yang  beretika.  Karena  seorang  pemimpin yang  beretika  pasti  bermoral  dan  terarah  dalam menjalankan
tugas sebagai pemimpin
( http://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_info2 118 ).
Secara umum etika adalah suatu istilah yang sering digunakan  dalam  dunia  ilmu  pengetahuan.  Dapat diartikan  suatu  ilmu  tentang  kesusilaan  dan  perilaku manusia  di  dalam  pergaulannya  dengan  sesama  yang menyangkut  prinsip  dan  aturan  tentang  tingkah  laku yang  benar.  Dengan  kata  lain,  etika  adalah  kewaijban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Pada umumnya dalam istilah etika  mengandung  kebenaran  yang  sudah  teruji  dan dapat dibuktikan dalam praktek.
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa etika berarti dasar  atau  disebut  juga  norma.  Norma  menurut terminologi  bahasa  adalah  aturan  atau  ketentuan  yang mengikat  warga  kelompok  dalam  masyarakat,  dipakai sebagai  panduan,  tatanan,  dan  pengendali  tingkah  laku yang  sesuai  dan  berterima.  Etika  merupakan  panduan, tatanan,  atau  pengendali  dalam  pengadaan  barang/jasa. Dalam  literatur  lainnya  ada  perbedaan  yang  mendasar antara asas dan norma. Asas merupakan dasar pemikiran yang  umum  dan  abstrak,  ide  atau  konsep,  dan  tidak mempunyai  sanksi.  Sedangkan  norma  adalah  aturan yang  konkret,  penjabaran  dari  ide,  dan  mempunyai
sanksi.  Pada  kenyataannya,  norma  atau  etika  meskipun merupakan  aturan  umum  namun  tidak  semuanya merupakan  pemikiran  yang  umum  dan  abstrak,  dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret  atau  tertuang  secara  tersurat  dalam  pasal undang-undang  serta  mempunyai  sanksi  tertentu. Berkenaan  dengan  hal  ini,  Marbun  (2016) mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun  yang  tidak  tertulis  yang  mengatur  bagaimana manusia  seyogyanya  berbuat.  Karena  itu  pengertian norma  (kaedah  hukum)  dalam  arti  sempit  mencakup asas-asas  hukum  dan  peraturan  hukum  konkret, sedangkan dalam arti  luas pengertian  norma  ialah suatu sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya.

## 2.2 Etika Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pengadan barang/jasa pemerintah yang menerapkan  etika  dasar  merupakan  hal  mendasar  yang harus  menjadi  acuan,  pedoman  dan  harus  dijalankan dalam  Pengadaann  Barang/Jasa.  Di  samping  itu, terkandung  filosofi  bahwa  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa  yang  diinginkan  dengan  menggunakan pemikiran  logis,  sistematis,  mengikuti  norma  dan  etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.
Dengan  demikian,  apabila  norma-norma  umum pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dimaknakan  sebagai norma atau sendi  hukum,  maka  norma-norma/etika PBJ merupakan  norma  hukum  atau  kaidah  hukum  yang apabila dilanggar mempunyai sanksi hukum.
Adapun manfaat memahami etika dasar pengadaan barang/jasa (Lubis, 2014) adalah (a) mendorong praktek Pengadaan  Barang  Jasa  yang  baik,  (b)  menekan kebocoran anggara ( clean governance ).
Adapun  8  etika  dasar  pengadaan  barang/jasa pemerintah (Murbaningsih, 2018) sebagaimana dirangkum pada Gambar-1 adalah:
1. Tertib dan tanggung jawab
2. Professional, mandiri dan menjaga rahasia
3. Tidak saling mempengaruhi
4. Menerima & tanggung jawab
5. Menghindari conflict of interest
6. Mencegah pemborosan
7. Menghindari penyalahgunaan wewenang
8. Tidak menerima,
menawarkan/menjanjikan.
Sumber: LKPP, 2018
Gambar-1. Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## 3. METODOLOGI
Metode  kajian  dilakukan  dengan  kajian pustaka yang diuraikan dalam pembahasan menurut etimologi,  kemudian  kajian  dikaitkan  dengan regulasi  terkait  pengadaan  barang/jasa  pemerintah sebagaimana  diatur  dalam  Perpres  No.  16  tahun 2018  beserta  Perka  LKPP  yang  relevan  dengan etika.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadaan  barang/jasa  pada  K/L/PD  adalah tugas  pokok  keberadaan  instansi  pemerintah  bukan untuk  menghasilkan  barang/jasa  yang  bertujuan profit  oriented ,  tetapi  lebih  bersifat  memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran  yang  logis  dan  sistematis,  mengikuti prinsip  dan  etika  serta  berdasarkan  metode  dan proses pengadaan yang berlaku. Berikut 8 etika pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan masing-masing dibawah ini.
4.1 Tertib dan Tanggung Jawab
Tertib artinya teratur, tidak acak-acakan, rapih. Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-
apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  PBJP  harus melaksanakan  tugas  secara  tertib,  disertai  rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,  dan  ketepatan  tujuan  Pengadaan Barang/Jasa.

## 4.2 Profesional, Mandiri, dan Menjaga Rahasia
Profesional  adalah  orang  yang  memiliki profesi  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan memiliki  kemampuan  yang  tinggi  dan  berpegang teguh  kepada  nilai  moral  yang  mengarahkan  serta mendasari perbuatan.  Atau definisi dari profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekan  suatu  keterampilan  atau  keahlian tertentu  yang  terlibat  dengan  suatu  kegiatan menurut  keahliannya.  Mandiri  berarti  dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang  lain.  Menjaga  Rahasia  merupakan  sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  PBJP  harus bekerja  secara  profesional,  mandiri,  dan  menjaga kerahasiaan  informasi  yang  menurut  sifatnya  harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
4.3 Tidak Saling Mempengaruhi
Pengaruh  adalah  daya  yang  ada  atau  timbul dari  sesuatu  (orang,  benda)  yang  ikut  membentuk watak,  kepercayaan,  atau  perbuatan  seseorang. Suatu  hubungan  antara  dua  atau  lebih  individu manusia,  dimana  kelakuan  individu  yang  satu mempengaruhi, mengubah,  atau  memperbaiki kelakuan  individu  yang  lain,  atau  sebaliknya. Seleksi  atau  tender  yang  dilaksanakan  dimana pelaku  usaha  dibiarkan  saling  mempengaruhi  akan mengakibatkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat karena  harga  yang  diharapkan  lebih  efisien  dari adanya  persaingan  selisih  harga  dari  para  pelaku usaha  akan  hilang.  Oleh  karena  itu  semua  pihak yang terlibat dalam PBJP tidak saling mempengaruhi  baik  langsung  maupun  tidak langsung  yang  berakibat  persaingan  usaha  tidak sehat.

## 4.4 Menerima dan Tanggung Jawab
Proses  tender/seleksi  disertai  oleh  proses evaluasi  sebagaimana  disepakati  tertulis  pada dokumen  pengadaan.  Hasil  evaluasi/negosiasi diumumkan  oleh  Pokja/PP  dengan  mengusulkan hanya  1  calon  pemenang  dan  maksimum  2  calon pemenang  cadangan.  Calon  pemenang  yang ditetapkan  sebagai  penyedia  oleh  PPK  harus bertanggung  jawab  untuk  menandatangani  kontrak. Peserta tender/seleksi lainnya yang tidak ditetapkan sebagai  penyedia  harus  menerima  segala  hasil keputusan  tender/seleksi.
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  PBJP  harus menerima  dan  bertanggung  jawab  atas  segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.

## 4.5 Menghindari Conflict of Interest
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  PBJP  wajib menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan  pihak  yang  terkait,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  yang  berakibat persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  Pengadaan Barang/Jasa.
a. Direksi,  Dewan  Komisaris,  atau  personel  inti pada  suatu  badan  usaha,  merangkap  sebagai Direksi,  Dewan  Komisaris,  atau  personel  inti pada  badan  usaha  lain  yang  mengikuti Tender/Seleksi yang sama,
b. Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai  pelaksana  Pekerjaan  Konstruksi  yang direncanakannya/  diawasinya,  kecuali  dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi,
c. Konsultan  manajemen  konstruksi  berperan sebagai Konsultan Perencana,
d. Pengurus/Manajer  koperasi  yang  mengikuti Tender/Seleksi  pada  K/L/  Perangkat  Daerah,
yang  mana  pengurus  koperasi  merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/PP,
e. PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia,
f. Beberapa  badan  usaha  yang  mengikuti  tender/ seleksi  yang  sama,  dikendalikan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  oleh  pihak  yang  sama, dan/atau  kepemilikan  sahamnya  lebih  dari  50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

## 4.6 Mencegah Pemborosan
Tiga kutipan dan kata bijak Bahwa pernikahan itu  sesuatu  yang  sakral.  Mengikuti  sunnah  Rasul dan  disukai  Allah.  Tapi  Allah  tidak  suka pemborosan,  bermewah-mewahan.  Jadi  sebaiknya resepsi  pernikahannya  sederhana  saja.  Tidak  perlu gedung  mewah.  -  Achi T.M, Jika waktu adalah  hal yang paling penting  maka  membuang-buang waktu adalah  pemborosan  yang  paling  besar.  -  Benjamin Franklin.  Membeli  barang  yang  cocok  sekali  untuk kita  tidak  dianggap  sebagai  pemborosan.  - Georgette Heyer.
Pelaku  PBJP  hendaknya  menghindari  dan mencegah melakukan 3 hal diatas, yaitu: kesederhanaan (tidak bermewah-mewah), kecepatan (tidak buang waktu), dan kecocokan barang.
Semua pihak yang terlibat dalam PBJP harus menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

## 4.7 Menghindari Penyalahgunaan Wewenang
Puspenkum Kejagung menjelaskan arti
penyalahgunaan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu:
a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan;
c. Berpotensi merugikan negara. Juga dijelaskan soal konsep penyalahgunaan
wewenang dalam Hukum Adiministrasi Negara (“HAN”) yaitu:
a. Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan;
b. Abuse de droit atau sewenang-wenang. Semua pihak yang terlibat dalam PBJP wajib menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi karena diancam dengan tindak pidana korupsi (tipikor).
4.8 Tidak Menerima,menawarkan/menjanjikan Masyarakat  umumnya  mentafsirkan  rasuah sebagai pemberian atau penerimaan wang sogokan,
komisen, pelincir, duit kopi, angpow, kau tim,  atau under table money.
Ancaman  hukuman  terhadap  penerima  suap diatur pada pasal 418 KUHP: Seorang pejabat yang menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa  hadiah  atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya atau  yang  menurut  pikiran  orang  yang  memberi hadiah  atau  janji  itu  ada  hubungannya  dengan jabatannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  enam  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Sedangkan  pada  pasal  419  KUHP  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun apabila seorang pejabat :
1. Menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa  hadiah  atau  janji  itu  diberikan  untuk menggerakkan  supaya  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya
2.  Yang  menerima  hadiah  mengetahui  bahwa hadiah  itu  diberikan  sebagai  akibat  atau  oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian pada UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ancaman hukuman terhadap penerima suap disebutkan : Pasal 11,  Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pa  sal  418  KUHP, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 tahun  dan  paling  lama  5  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000,-
Pasal  12,  Setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  419, pasal  420,  pasal  423,  pasal  425  atau  pasal  435 KUHP  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  tahun dan  paling  lama  20  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.
Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  PBJP  tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima  hadiah, imbalan,  komisi,  rabat,  dan  apa  saja  dari  atau kepada  siapapun  yang  diketahui  atau  patut  diduga berkaitan  dengan  Pengadaan  Barang/Jasa,  karena ancamannya  adalah  berhadapan  dengan  aparat penegak hukum (APH).
5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan Pengadaan barang/jasa diadakan pada hakikatnya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan  dengan  menggunakan  metode  dan
proses  tertentu  agar  dicapai  kesepakatan  dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, terpenuhi persyaratan  teknis  lainnya,  pelaksanaan  pengadaan serta  penyerahan  barang/jasa  yang  tepat  waktu, dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik dengan  mengikuti  etika  pengadaan  berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.
Melalui pemahaman atas etika dasar pengadaan barang/jasa, dilakukan dengan:
1. Tertib disertai tanggung jawab,
2. Profesional, Mandiri dan Menjaga Rahasia,
3. Tidak saling mempengaruhi,
4. Menerima dan Tanggung jawab,
5. Menghindari conflict of interes,
6. Mencegah pemborosan,
7. Meghindari penyalahgunaan wewenang,
8. Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan. Oleh  karena  itu,  etika  dasar  menjadi  dasar hukum bagi para pihak, dan apabila tidak mengikuti etika  dasar  dimaksud  akan  berhadapan  dengan aparat penegak hukum.

## 5.2   Saran
Kajian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  lebih khusus tentang tujuan atau kebijakan PBJP menurut Perpres  16  Tahun  2018,  sehingga  dapat  menjawab betapa  pentingnya  tujuan  dasar  PBJP  dalam  upaya pengadaan  barang/jasa  yang  tepat  waktu,  dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
LKPP.  2018. Materi-2,  Tujuan,  Kebijakan,  Etika PBJ, Bahan Ajar V.2.1. LKPP.  2019. Substansi  Pengadaan  Barang  dan Jasa . Buku II.
Lubis,  A.S.  2014.  Prinsip-prinsip  pengadaan barang/jasa Apakah Harus Dipedomani,
Malang: Lembaga Pengembangan Insan
Indonesia. Marbun,  S.F.  2016,  Asas  dan  Norma  Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta.
Murbaningsih,  A.  2018. Peraturan  Presiden  RI No.16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta.
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian -etika.html diakses tgl. 14-10-2018.
http://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_in fo2118.html diakses tgl. 14-10-2018 pk. 11.09 https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/14 7-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693- artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa- apakah-harus-dipedomani  diakses  tanggal  14- 10-2018.