## KEDUDUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PERSELISIHAN HASIL PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945 1

## Oleh Arie elcaputera

## Abstrak
Berlakunya  pilkada  serentak  merupakan  amanat  darikeluarnya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Walikota  dan  Bupati  Menjadi  Undang- Undang,  dan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  1  Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang No  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang- undang.  Kemudian pemerintah dan badan legislatif lagi-lagi merevisi udang-undang tentang pemilihan  kepala  daerah  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang.  Dimana  dalam  undang-undang tersebut  menyatakan  bahwa  lembaga  legislatif  menentukan  peradilan  khusus  pilkada  yang kemudian  berlanjut  dengan  kesepakatan  antara  pemerintah  dengan  DPR  untuk  membentuk peradilan khusus tersebut paling lambat pada tahun 2024. Penelitian ini berjudul Kedudukan Badan  Peradilan  Khusus  Perselisihan  Hasil  Pilkada  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakanpendekatan  undang-undang  (statute  approach).Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  kedudukan  badan  peradilan  khusus  penyelesaian  hasil  pemilihan  kepala  daerah apabila  berada  diluar  kekuasaan  kehakiman  adalah  inkonstitusional  menurut  UUD  1945, oleh karena itu pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilihan harus berada di bawah Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Kedudukan, Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada.

## ABSTRACT
The enactment of the elections is a mandate from the issuance of Law Number 1 Year 2015  on  the  Stipulation  of  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  No.  1  of  2014  on  the Election of Governors, Mayors and Regents into the laws, and the enactment of Law No. 8 of 2015 on Changes Upon Act 1 of 2015 Concerning Government Regulation in Lieu of Law No 1  of  2014  on  the  Election  of  Governors,  Regents  and  Mayors  into  (THE)  Laws.  Then  the government  and  the  legislature  revised  the  law  on  the  election  of  regional  headsagain  with the issuance of  Law Number  10 Year 2016 About  the Second Amendment  to  Law Number  1 Year  2015  On  Stipulation  of  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  1  Year  2014 About  Election  Governors,  Regents,  and  Mayors  Become th eLaws.  Where  in  the  legislation states that the legislature determines the special election court which then continues with the agreement  between  the  government  and  the  House  of  Representatives  to  establish  a  special court  in  no  later  than  2024.  This  research  entitled  The  Status  of  the  Special  Court  for Electoral Disputes Dispute Based on the Constitution of the State Republic of Indonesia Year
1 Dosen Unived Bengkulu
1945. This research is normative law research using approach of law (statute approach). The result  of  the  research  shows  that  the  position  of  the  special  judicial  institution  for  the settlement  of  election  result  of  the  regional  head  if  it  is  outside  the  judicial  authority  is unconstitutional according to the 1945 Constitution. Therefore, the establishment of a special court for the settlement of election disputes must be under the Supreme Court.
KEY WORDS : Position, Special Election Judiciary Body Election Results Dispute.

## A. PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG
Partisipasi rakyat merupakan  prinsip  dasar  dari
negara  demokrasi,  hal  tersebut sesuai dengan pengertian istilah
demokrasi, yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Namun demikian perlu dipahami,  karena  demokrasi adalah pemerintahan oleh
rakyat, dimana diperlukan partisipasi  rakyat  (secara  aktif) dalam suatu pengambilan
keputusan, maka prinsip tersebut  sudah  mulai  digugat oleh  banyak  pihak.  Bahkan, dapat  dipahami  tentang  adanya pemikiran  bahwa  agar  suatu demokrasi dapat bertahan hidup dalam  suatu  negara,  diperlukan
prasyarat berupa stabilitas sistem  politik,  suatu  hal  yang sebenarnya sudah bertolak belakang dari prinsip demokrasi dalam  arti  yang  konvensional. Hal tersebut dikarenakan stabilitas sistem politik berkaitan  erat  dengan  konsep negara  totaliter.  Sebaliknya, bagaimana  tumbuh  suburnya partisipasi  rakyat  di  negara demokrasi, yang memang sistem politik dan kenegaraannya sudah
sebelumnya  stabil,  berarti  telah memenuhi  prasyarat  demokrasi tersebut. Hanya saja, hendaknya jangan pernah dilupakan bahwa agar  sampai  kepada  negara  dan pemerintahan yang stabil, maka
partisipasi  rakyat  harus  dibuka seluas mungkin.
Fakta  tersebut  di  atas menjadi  semakin  jelas  bahwa untuk  mencapai  sebuah  negara demokratis  dengan  partisipasi rakyat  yang  meluas,  bukanlah perkara  yang  mudah  terutama bagi negara yang jumlah penduduknya besar, atau
wilayahnya  yang  luas,  atau memiliki
keanekaragaman masalah dari rakyatnya.
Konsep negara demokrasi  memunculkan  tiga macam demokrasi yaitu sebagai
berikut :
1. Demokrasi Perwakilan
2. Demokrasi
Langsung
3. Demokrasi dengan Partai Tunggal
Demokrasi  perwakilan merupakan  model  demokrasi
yang  sangat  banyak  diterapkan bahkan  dapat  dikatakan  bahwa model  demokrasi  perwakilan inilah  yang  saat  ini  merupakan streotype dari demokrasi kontemporer dan universal.
Dengan  demokrasi  perwakilan, para  pejabat  negara  yang  pada prinsipnya  dipilih  oleh  rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya
mewakili
kepentingan- kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam distrik- distrik  tertentu,  ataupun  secara keseluruhan, tetap patuh terhadap  hukum  dan  tatakrama yang  berlaku.  Sementara  itu, dalam sistem demokrasi langsung, atau yang sering juga
disebut dengan sistem demokrasi  partisipatif,  rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut
dengan kepentingan publik, tanpa  melihat  perwakilannya. Partisipasi  tersebut  dilakukan dengan  melakukan  pemungutan suara dari rakyat.
Bahkan  kenyataan  di dunia  ini  menunjukan  bahwa meskipun semua negara mengaku
memberlakukan sistem  demokrasi,  sering  kali sistem demokrasi  tersebut  tidak sejalan  dengan  sistem  negara hukum,  sehingga  tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara  hukum  tidak  terwujud dalam  kenyataan.  Di  negara demokrasi,  pemilihan  umum dianggap  lambang  sekaligus tolak  ukur  dari  demokrasi  itu. Dengan  kata  lain,  pemilihan umum (pemilu) merupakan
konsekuensi  logis  dianutnya prinsip
demokrasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.  Pemilu  merupakan
suatu proses pergantian kekuasaan  secara  damai  yang
dilakukan berkala sesuai dengan  prinsip-prinsip  yang digariskan oleh Konstitusi. Prinsip  dasar  dalam  demokrasi dan  kehidupan  ketatanegaraan adalah  warga  negara  berhak ikut  aktif  dalam  setiap  proses pengambilan keputusan kenegaraan.
Penyelesaian pelanggaran/sengketa dan
perselisihan Pilkada masih menjadi  persoalan  besar  karena secara  umum  perkara  atau sengketa Pemilu mencakup tiga ranah,  yaitu:  sengketa  hasil Pemilihan,  perkara  pidana,  dan sengketa administrasi yang kesemuanya  menuju  kepada legitimasi dan keabsahan terhadap produk pemilihan kepala daerah. Keberadaan banyaknya lembaga yang
menangani  persoalan  terkait dengan proses Pemilihan Kepala Daerah tersebut menunjukkan  tidak  sistematik
dan terpadunya mekanisme dalam  penyelesaian  perkara- perkara  dan  sengketa  Pilkada. Banyaknya lembaga yang
menangani  persoalan  Pilkada
mulai  dari  proses  pelaksanaan tahapan  Pilkada  sampai  kepada
penentuan hasil, telah menciptakan ketidakpastian hukum  dalam  proses  Pilkada Serentak di Indonesia. Ketidakpastian hukum ini
berdampak pada legalitas pejabat  publik  yang  duduk sebagai wakil rakyat di parlemen  atau  pejabat  publik yang dipercaya memegang
kekuasaan eksekutif.
Polemik penyelenggaraan Pilkada
serentak  belum  menemukan
titik temu yang pasti. Kepastian hukum terhadap hasil Pemilihan Kepala  Daerah  semakin  kalah oleh  tekanan  politik.  Hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tidak dilengkapi dengan  perangkat  hukum  yang pasti. Peraturan yang ada saling bertabrakan dengan aturan- aturan  hukum  lainnya  dan menimbulkan  multitafsir  yang berbeda dalam proses penyelenggaran pemilu.
Tarik  ulur  penyelesaian
sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh mahkamah Agung dalam putusan  yang  bersifat  Final yang  mana  terbagi  menjadi penyelesaian sengketa pada tingkat  Pemilihan  Gubernur dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Sengketa Pemilihan Bupati/Walikota diselesaikan pada tingkat Pengadilan Tinggi.
Namun  proses  tarik  menarik
mengenai penyelesaian sengketa pilkada ini terus
berlanjut  hingga  berdasarkan Putusan Perkara No 72- 73/PUU-II/2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan Kepala daerah melalui  DPRD  maupun  secara langsung  adalah  sama-sama Konstitusional  dan  pemilihan secara langsung dianggap
sebagai pemilihan umum sebagaimana  dimaksud  oleh Konstitusi  sehingga  sebutannya
bukan  lagi  pemilihan  kepala daerah (Pilkada) melainkan
pemilihan  umum  kepala  daerah
(Pemilukada).  Oleh  karena  itu lembaga peradilan yang
berwenang menyelesaikan sengketa adalah Mahkamah
Konstitusi.
Selanjutnya melalui putusan perkara Nomor
97/PUU-XI/2013 mahkamah konstitusi  menyatakan  tidak berwenang  mengadili  sengketa pilkada  dan  meminta  lembaga legislatif  untuk  menentukan kembali lembaga yang berwenang  mengadili  sengketa pilkada.  Atas  dasar  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai  kewenangan  untuk menyelesaiakan perselisihan hasil kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan  kepala  daerah  bukan merupakan  rezim  pemilihan umum  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  22  E  UUD  1945. Sebagai  konsekuensinya,  maka komisi  pemilihan  umum  yang diatur  dalam  Pasal  22  E  tidak berwenang  menyelenggarakan Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota.
Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin  menugaskan  lembaga penyelenggara dalam
memutuskan  perselisihan  hasil pemilihan  kepala  daerah  maka dalam  undang-undang  Pilkada ditegaskan  Komisi  Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilihan umum masing- masing diberi tugas menyelenggarakan,  mengawasi, dan  menegakkan  kode  etik
sebagai  satu  kesatuan  fungsi
dalam Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur,  Bupati
dan  walikota  sesuai  dengan
amanat sementara undang- undang.
Sebelum lembaga legislatif  berhasil  menentukan lembaga peradilan
yang
berwenang  mengadili  sengketa
pilkada maka Makhkamah Konstitusi masih bisa menanganinya. Kemudian setelah keluarnya Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur, Walikota  dan  Bupati  Menjadi Undang-Undang,
yang kemudian dimana dalam
undang-undang tersebut
menyatakan  bahwa  lembaga legislatif  menentukan  peradilan khusus perselisihan hasil pilkada yang kemudian berlanjut  dengan  kesepakatan antara  pemerintah  dengan  DPR untuk  membentuk  peradilan khusus  tersebut  paling  lambat sebelum  pelaksanaan  pemilihan kepala daerah serentak nasional.
Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  1  Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  No  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,
Bupati  dan  Walikota  menjadi Undang-undang, kemudian pemerintah  dan  badan  legislatif lagi-lagi merevisi udang-
undang tentang pemilihan kepala  daerah  dan  keluarlah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,
Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi
Undang-Undang. Dimana
ketentuan  yang  terdapat  dalam
Pasal  157  diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Perkara  perselisihan hasil Pemilihan diperiksa  dan  diadili oleh badan peradilan khusus. 2. Badan peradilan khusus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan  serentak nasional. 3. Perkara  perselisihan penetapan  perolehan suara  tahap  akhir hasil Pemilihan diperiksa  dan  diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya  badan peradilan khusus.
4. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU  Provinsi  atau KPU Kabupaten/Kota kepada  Mahkamah Konstitusi. 5. Peserta Pemilihan mengajukan permohonan  kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud  pada  ayat (4)  paling  lambat  3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan  perolehan
suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota. 6. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud  pada  ayat (5) dilengkapi alat/dokumen  bukti dan  Keputusan  KPU Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. 7. Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud  pada  ayat (5)  kurang  lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan  paling lama  3  (tiga)  hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. 8. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. 9. Putusan  Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud  pada  ayat (8) bersifat final dan mengikat. 10. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan  Mahkamah
Konstitusi.
Perkara perselisihan
Pemilihan  Kepala  Daerah  akan dilakukan oleh peradilan khusus yang  tersendiri,  namun  begitu Pemerintah dengan DPR selaku pembentuk Undang-undang tersebut belum menentukan Format  kelembagaan  Badan Peradilan  Khusus  Perselisihan HasilPemilihan  Kepala  Daerah. Tarik ulur mengenai penyelesaian  sengketa  pilkada dalam pilkada serentak nasional tentu  saja  berimplikasi  pada kesiapan pemerintah dalam mengahadapi pilkada serentak.
2. IDENTIFIKASI MASALAH
Bagaimanakah Kedudukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian  Sengketa  Pilkada Berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia.?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum
normatif adalah penelitian
hukum  yang  diakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder.Sebagai penelitian hukum normatif,
penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  pendapat  hukum terhadap isu hukum yang menjadi permasalahannya.
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum, yaitu  sumber  hukum  yang digunakan  untuk  melengkapi data  penelitian,  sumber  bahan ini  meliputi  bahan  hukum
primer, tersier dan sekunder.Bahan  Hukum  Primer yaitu bahan hukum yang
mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.
Dalam  penelitian  ini bahan  hukum  yang  digunakan adalah :
a. Bahan Hukum
Primer
Bahan
hukum  primer  yaitu bahan-bahan  hukum yang  mengikat  dan terdiri dari :
1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor  8 Tahun 2015
Tentang Perubaha n Atas Undang- Undang 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerint ah Penggant i Undang- Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemiliha n Gubernur ,  Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang; 3. Undang- Undang No 10 Tahun 2016 Tentang
Perubaha n  Kedua Atas
Undang- Undang Nomor  1 Tahun 2015
Tentang Penetapa n
Peraturan Pemerint ah Penggant
i
Undang-
Undang Nomor  1 Tahun
2014 Tentang Pemiliha n
Gubernur ,  Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang; 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaa
n
Kehakim an;
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu  bahan  yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan hukum
primer bahan hukum sekunder  ini  sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data hasil
kajian
normatif.Bahan
hukum sekuder yaitu bahan yang erat
hubungannya dengan bahan
hukum  primer  dan
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku,  artikel,  karya tulis  ilmiah,  media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya. 3. Teknik  Pengumpulan  Bahan Hukum Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum
dilakukan  dengan  penelusuran dokumen  baik  secara on-line dan  atau off-line .  Penelusuran
secara on-line dilakukan dengan membuka ( browsing ) situs internet  di  warung  internet
(warnet)  dan  atau  melalui
jaringan  telekomunikasi  berupa telpon.  Penelusuran  secara off- line dilakukan dengan
berkunjung  untuk  membaca catatan dari Perpustakaan Universitas Bengkulu dan
Perpustakaan  Fakultas  Hukum Universitas Bengkulu serta meminjam  literatur  dari  rekan- rekan. Dengan kata lain, prosedur  pengumpulan  bahan dalam penelitian ini mengunakan metode studi dokumen  atau literature  study.
Bahan  yang  diperlukan  sudah tertulis  atau  diolah  oleh  orang lain atau suatu lembaga.
4. Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan  analisis  yuridis kualitatif  yaitu  analisis  yang memberikan
gambaran- gambaran  (deskripsi)  dengan kata-kata  atas  temuan-temuan, dan karenanya lebih
mengutamakan mutu/kualitas dari  data,  dan  bukan  kuantitas.
Analisis
pembahasan didasarkan pada peraturan perundangan,  dokumen,  jurnal
hukum,  laporan  hasil  penelitian serta  referensi  yang  relevan.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui
pendekatan
perundang-
undangan  ( statute  approach ).
Pendekatan undang-undang
( statute  approach )  dilakukan dengan  cara  menelaah  undang-
undang serta regulasi yangtersangkut  paut  dengan  isu
yang diteliti. Setelah
dilakukan
pengumpulan bahan hukum dilakukan  baik  berupa  bahan hukum sekunder maupun bahan hukum  tersier,  maka  tahap selanjutnya  adalah  melakukan analisis secara kualitatif. Dalam analisis  data  kualitatif  ini  data
disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara prespektif  untuk  menemukan jawaban atas permasalahan dengan  menggunakan  tahapan berpikir secara sistematis.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa
Hasil Pilkada Berdasarkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia .
Demokrasi adalah
pemerintahan rakyat, yang
kemudian diartikan pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun  kelihatan  sedrhana, akan  tetapi  sampai  sekarang
adalah sukar memberikan
batasan  yang  dapat  diterima semua pihak. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi  tersebut  telah  dan akan mengalami
perkembangan.
Demokrasi memiliki
standar  baku,  yaitu  persamaan ( equality ), kebebasan
( freedom ), dan kerakyatan
( egalitarian ).  Dengan  standar baku  inilah,  maka  penegakan hukum  dan  perlindungan  hak asasi  manusia  adalah  menjadi bagian  yang  tak  terpisahkan dari demokrasi,
karena
penegakkan  hukum  berkonotasi
sebagai  upaya  untuk  mencapai
persamaan  hak  dan  kewajiban
warga negara, sementara perlindungan hak asasi manusia adalah  aksi  untuk  menjamin kelangsungan  kebebasan  warga negara  dalam  melaksanakan
kewajiban dan memperoleh hak yang dimilikinya.
Hampir semua negara di dunia  ini  telah  menjadikan demokrasi  sebagai  asas  yang fundamental. Demokrasi sebagai  asas  kenegaraan  secara esensial  telah  memberikan  arah bagi  peranan  masyarakat  untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.
Kriteria negara
demokrasi adalah :
a. Negara  terkait  pada
hukum
b. Kontrol efektif
terhadap
pemerintahan oleh rakyat
c. Pemilu yang bebas
d. Prinsip mayoritas
e. Adanya jaminan
terhadap hak-hak
demokratis
Sistem demokrasi dipandang sebagai proses
menuju  dan  menjaga civil society yang  menghormati  dan berupaya  merealisasikan  nilai- nilai demokrasi. Jadi demokrasi bukanlah  kata  benda,  tetapi lebih  merupakan  kata  kerja yang mengandung makna sebagai  proses  dinamis.  Karena itu, demokrasi harus
diupayakan, yaitu dengan melaksanakan nilai-nilai keadaban ( civility) dalam
bernegara  dan  bermasyarakat.
Ada  tiga  nilai  ideal  yang medukung  demokrasi  sebagai suatu  gagasan  kehidupan,  yaitu kemerdekaan
( Freedom ),
persamaan ( equality ), dan
keadilan ( justice ). Dalam
kenyataan  hidup,  ide  tersebut direalisasikan melalui
perwujudan  simbol-simbol  dan hakikat  dari  nilai-nilai  dasar
demokrasi.  Itu  berati  bahawa simbol  demokrasi  dan  begitu pula makna dan hakikat demokrasi sungguh-sungguh mewakili  atau  diangkat  dari kenyataan  hidup  yang  sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri.
Demokrasi
mempercayai  bahwa  Pemilu memainkan  peranan  vital  untuk menentukan masa depan bangsa, sebagai transisi demokrasi Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan  prakondisi  yang spesifik.  Di  Indonesia,  pemilu merupakan pelaksanaan mandat Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis
konstitusional,  Pemilu  diatur secara  eksplisit  dalam  Pasal  22 E  UUD  NRI  Tahun  1945. Pemilihan Umum dimaknai sebagai sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang
tidak
menjalankan  pemilu.  Dalam kehidupan  bernegara,  proses kedaulatan  rakyat  diwujudkan dengan  dipilihnya  wakil-wakil yang  merupakan  perwakilan dari partai politik secara langsung  oleh  rakyat  dengan menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak
terpengaruh  oleh  siapapun  dan
apapun. Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan
daripada  hak-hak  politik  rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian  hak-hak  tersebut oleh  rakyat  kepada  wakil-
wakilnya  untuk  menjalankan pemerintahan.  Ssementara  itu mengingat  pemiluadalah  salah satu  hak  asasi  warga  negara yang  sangat  prinsipil,  maka merupakan suatu keharusan
pemerintah untuk
melaksanakan
Pemilu.Selanjutnya sesuai
dengan  asas  bahwa  rakyatlah yang  berdaulat  maka  semua  itu dikembalikan  kepada  rakyat untuk  menentukan  pilihannya masing-masingdan  merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah  tidak  mengadakan pemilihan umum, atau
memperlambat pemilihan
umum  tanpa  persetujuan  dari wakil-wakil rakyat.
Pemilu membawa
pengaruh  besar  terhadap  sistem politik  suatu  negara.  Hanya pemerintahan yang
representatiflah  yang  memiliki legitimasi  dari  rakyat  untuk
memimpin dan mengatur pemerintahan.  Pemilu  memiliki
maksud  dan  tujuan  sesuai
dengan kehendak pemilu tersebut. Tujuan penyelenggaraan sebuah Pemilihan Umum dalam sebuah
negara adalah :
1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara  tertib  dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian  pejabat yang akan mewakili kepentingan
rakyat  di  lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip  kedaulatan
rakyat;
4. Untuk
melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara; Sementara itu dapat disimpulkan bahwa pemilu pada  dasarnya  memiliki  empat fungsi  utama  yakni,  fungsi pembentukan  dan  legistimasi penguasa dan pemerintah, fungsi pembentukan perwakilan politik  rakyat,  fungsi  sirkulasi elit penguasa dan fungsi pendidikan politik. Sebagai
mekanisme pelaksanaan demokrasi  dan  juga  sebagai instrumen
penting tertib berpolitik,  pemilihan  umum
merupakan  sarana  partai  politik untuk  memperoleh  dukungan dari pemilih (rakyat).
Ada  tiga  tujuan  dalam pemilihan umum yakni:
Pertama,  sebagai  mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin  pemerintahan  dan alternatif kebijakan umum.
Kedua, sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan  dari  masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat  yang  terpilih.  Ketiga,
merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang  dukungan  rakyat terhadap negara dan
pemerintahan  dengan  jalan  ikut serta dalam proses politik.
Pemilu  adalah  wujud
nyata demokrasi, meski demokrasi  tidak  sama  dengan pemilu namun pemilu
merupakan  salah  satu  aspek
demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis, termasuk partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Sejak Dewan
Perwakilan  Rakyat  menyetujui bahwa  pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara serentak,  pada  akhirnya  bangsa ini  keluar  dari  kemelut  politik, debat  panjang  tentang  langsung dan  tidaknya  penyelenggaran pilkada. Keputusan DPR dengan menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara  langsung  dan  serentak secara nasional. Dasar hukumnya  kemudian  disahkan oleh  DPR  dengan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  pemilihan  gubernur, bupati dan walikota yang kemudian  dilakukan  beberapa
revisi  sehingga  keluar  Undang- undang  Nomr  8  tahun  2015 yang  mengatur  hal  yang  sama. Selanjutnya  terjadi  lagi  revisi
terhadap undang-undang tersebut sehingga akhirnya pemerintah mengesahkan
Undang-Undang  No  10  Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang.  Dimana  dalam  Pasal 201 ayat 8 berbunyi : Pemungutan suara serentak nasional dalamPemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupatidan Wakil  Bupati,  serta  Walikota dan  WakilWalikota  di  seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dilaksanakan pada bulanNovember 2024. Artinya proses
pemilihan  kepala  daerah  akan dilaksanakan serentak di seluruh  Indonesia  baik  itu pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati dan  Walikota/Wakil  Walikota dimana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut tiap-tiap daerah
melakukan  pemilihan  terhadap masing-masing kepala daerahnya.
Mengingat  bahwa  untuk memperkuat  demokrasi  di  aras lokal,  makaPilkada  serentak merupakan  mekanisme  untuk
melahirkan pemerintahan daerah yang mampu
menciptakan akuntabilitas
didaerahnya,  kesetaraan  hak warga  dalam  berpolitik  serta bagi penguatan demokrasi nasional. Kata serentak tiba-tiba menjadi  sesuatu  yang  besar
karena  bayangkan  saja  ada daerah terdiri atas provinsi, kota dan  kabupaten  yang  serentak memilih  kepala  daerahnya,  dan setiap  warga  di  hari  yang  sama akan memilih kepala daerahnya masing-masing,  sehingga  hal ini  membutuhkan  fokus  dan ketekunan yang sangat besar.
Sebetulnya, wacana Pilkada  serentak  ini  berangkat dari keinginan untuk menyederhanakan sistem pelaksanaan  dan  menghemat anggaran.  Pasalnya  selama  ini, penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada banyak
menguras anggaran negara
maupun daerah. Mayoritas
penggunaan  anggaran  Pemilu adalah  untuk  honor  petugas; mulai  KPU,  KPU  Provinsi, KPU  Kabupaten  Kota,  PPK, PPS hingga Bawaslu dan Panwaslu.  Artinya,  semakin
sering  Pemilu  dan  Pilkada diselenggarakan  maka  semakin besar juga anggaran biaya yang dibutuhkan dan semakin sedikit Pemilu  maupun  Pilkada  yang diselenggarakan  dengan  hasil yang sama maka anggaran yang dibutuhkan semakin sedikit.
Fakor pendorong
selanjutnya adalah tidak teraturnya tatanan politik
pemerintahan  kita  akibat  tidak sinkronnya periode dan
mekanisme penyelenggaraan
pemerintah akibat
ketidakseragaman
penyelenggaraan  Pemilu  dan Pilkada.  Peserta  Pilkada  pun, terutama  partai  politik  akan disibukkan  dengan  beragam aktivitas politik seperti konsilidasi  dan  kampanye,  ini akan  membuat  partai  politik lalai  akan  tugas  pokok  mereka untuk  melakukan  pendidikan
politik  terhadap  kader-kader mereka  yang  akan  mereka tawarkan  kepada  masyarakat untuk  dipilih  dan  akan  menjadi calon  pemimpin  atau  wakil rakyat  dalam  pemerintahan. Jadi,  tidak  hanya  keefektifan
penyelenggaraan dan
penghematan  anggaran,  tujuan
yang lebih penting yang
diharapkan tercapai dari penyelenggaraan Pilkada serentak ini adalah penyelenggaran  pemerintahan yang kuat. Untuk menjawab kesiapan dalam proses pemilihan  kepala  daerah  yang seringkali menimbulkan berbagai polemik maka sebelum  pelaksanaan  pemilihan kepala daerah serentak senasional  haruslah  dibentuk badan
peradilan khusus penyelesaian  perselisihan  hasil
pemilihan.  Hal  ini  menjadi dilematis  mengingat  apakah pembentukan  badan  peradilan khusus tersebut hanya
menyelesaikan perselisihan hasil  dan  atau  menyelsaikan seluruh
aspek-aspek pelanggaran yang terdapat dalam  seluruh  rangkaian  proses atau  tahapan-tahapan  jalannya pemilihan kepala daerah.
Berbicara mengenai kedudukan badan peradilan khusus  penyelesaian  sengketa Pilkada  tidak  terlepas  dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan kelembagaan negara  Indonesia  mengingat banyaknya  lembaga  atau  badan yang  telah  didirikan.  Maka berbicara  mengenai  kedudukan itu  sendiri  dapat  diartikan sebagai posisi suatu lembaga/badan negara
dibandingkan  dengan  lembaga
lain dan posisi suatu lembaga/badan negara didasarkan pada fungsi utamanya. Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan  tersebut  maka  salah satu  prinsip  penting  negara hukum  adalah  adanya  jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas  dari  pengaruh  kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan  hukum  dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan  bahwa  kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan
guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.
Jika dilihat dalam Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  terdapat  dalam  Bab  IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 yang bernunyi :
1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah Agung  dan  badan peradilan yang berada  di  bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah  Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang.
Artinya negara Indonesia  melalui  konstitusi tertulisnya  dan  undang-undang kekuasaan kehakiman
menyatakan bahwa lingkup peradilan  di  bawah  Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara Kedudukan badan peradilan  khusus  penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah menjadi sebuah
dinamika tersendiri dalam struktur  badan  peradilan  di Indonesia maupun sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengingat  ketetuan  ini  harus masuk pada
ketentuan kekuasaan  kehakiman  dimana apabila  ingin  dibentuk  badan
peradilan khusus maka haruslah mengacu  pada  badan  peradilan yang berada di bawah Mahkamah  Agung  seperti  yang
terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi : 1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 2. Ketentuan  mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) diatur dalam undang-undang.
Selanjutnya  dalam  Pasal  28
menyatakan bahwa : Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang berada di bawahnya sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  25  diatur dalam undang-undang.
Badan-badan  peradilan
di  bawah  Mahkamah  Agung merupakan suatu bagian
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan.  Badan- badan peradilan yang
dimaksud, yakni peradilan
umum  dan  badan  peradilan dalam  lingkungan  peradilan khusus.
Adapun lembaga peradilan  yang  dibentuk  hanya untuk  sementara  sampai  terjadi situasi  normal  (peradilan ad hoc ).  Yang  dimaksud  dengan
Pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan  yang  bersifat  tidak permanen  dan  pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya  untuk  sementara  waktu dan  untuk  menangani  peristiwa tertentu.
Dalam  sejarah  peradilan di  Indonesia,  istilah  peradilan khusus dipahami sebagai
antonim dari pengertian peradilan pada umumnya berjenjang  mulai  dari  peradilan tingkat  pertama  di  Pengadilan Negeri,  peradilan  pada  tingkat banding  di  Pengadilan  Tinggi sampai  peradilan  tingkat  kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang  peradilan  itu  bermula pada  badan-badan  peradilan yang  sudah  eksis  dalam  system peradilan Hindia Belanda, yaitu “ Landraad”  y ang dijadikan Pengadilan  Negeri,  “ Raad  van
Justice” yang menjadi peradilan Tinggi, dan “ Hogeraad”
yang dikembangkan menjadi Mahkamah Agung. Oleh karena itu,  semua  peradilan  diluar lingkungan peradilan yang biasa  pada  umumnya  tersebut disebut Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Agama yang
berasal  dari  “ Priesteraad” dan lain-lain.  Sesudah  Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran  untuk  mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum
( rechsstaat) di  Eropa  Barat
yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha negara.
Namun,  perkembangan
ide  pembentukan  peradilan  tata usaha negara ini di Eropa Barat memiliki sistemnya yang tersendiri,  sehingga  di  Austria, di  Jerman  dan  bahkan  di Perancis, misalnya, sistem peradilan  tata  usaha  ini  tidak berpuncak di Mahkamah Agung melainkan  memiliki  mahkamah
tertingginya sendiri.
Pada pokoknya,  Mahkamah  Agung
Perancis atau Cour d’Cassation
hanya menangani perkara- perkara  pidana  dan  perdata, demikian pula Mahkamah
Agung  Austria  dan  Jerman. Untuk menangani perkara-
perkara  tata  usaha  negara,  di
Perancis diadakan Dewan Negara  atau Conseil  d’Eta , sedangkan di Jerman dan
Austria  dibentuk  Mahkamah
Administrasi
Negara
Verwaltungsgerichtshoft yang
tersendiri.  Bahkan  di  Austria, untuk peradilan konstitusi, pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah Konstitusi atau Verfassungsgerichtshoft yang merupakan  lembaga  peradilan konstitusi  pertama  di  dunia. Semua  bentuk  peradilan  itu tidak  dilihat  sebagai  bentuk peradilan  khusus,  melainkan berkembang menjadi pengertian lingkungan peradilan yang tersendiri.
Semua  jenis  lembaga peradilan tersebut, oleh Christian Van Vollenhoven
dikelompokkan  ke  dalamempat
macam peradilan, yaitu : 1. Peradilan Tata Negara ( Staatsrechtelijke Rechtspleging ). 2. Peradilan Tata Usaha Negara ( Administratiefsrech telijke Rechtspleging ). 3. Peradilan
Pidana
( Strafsrechtelijke Rechtspleging ), dan 4. Peradilan Perdata
( Privaatesrechtelijke Rechtspleging ). Oleh Karena itu, sebenarnya,  alasan  kita  untuk menyebut adanya istilah peradilan  khusus  itu  dalam sejarah,  hanyalah  karena  sudah diterimanya pengertian
mengenai peradilan umum, sehingga yang lain dari
peradilan  umum  itu  harus disebut sebagai peradilan khusus.  Baru  sesudah  kita menerima ide pembentukan peradilan tata usaha kita menambahkan  satu  pengertian lagi,  yaitu  peradilan  tata  usaha negara.
Masing-masing
peradilan mempunyai lingkungan wewenang
mengadili  hal  tertentu  yang juga meliputi badan-badan peradilan  tingkat  pertama  dan banding, yang semuanya berpuncak  pada  satu  lembaga yaituMahkamah
Agung.Berdasarkan hal tersebutresmi lah struktur konstitusional kelembagaan peradilan  di  Indonesia  terdiri atas  Mahkamah  Konstitusi,  dan Mahkamah  Agung  yang  di dalamnya terdapat empat lingkungan peradilan
sebagaimana  dikemukakan  di atas.  Dengan  pengaturan  pada tingkat  konstitusi  ini  tentu timbul kesulitan bagi kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh  mengenai  struktur dan pengertian lingkungan peradilan tersebut di atas.
Namun demikian, dengan  struktur  peradilan  yang ada, kita dapat
mengkonsolidasikan  semua ide tentang lembaga peradilan yang bersifat  khusus  secara  pasti  ke dalam  salah  satu  lingkungan peradilan  yang  ditentukan  oleh UUD  1945  itu.  Semua  bentuk dan  jenis  pengadilan  khusus harus dikembalikan hakikat keberadaannya  dalam  konteks lingkungan  peradilan  umum, peradilan  agama,  peradilan  tata usaha  negara,  atau  peradilan militer.  Tentu  ada  kesulitan ketika  kita  harus  membahas
mengenai  bentuk  kelembagaan yang  bersifat  quasi-peradilan atau  peradilan  semu,  seperti Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU),
Komisi Informasi  Pusat  (KIP),  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lain-lain sebagainya. Di samping
mengadakan restrukturisasi sistem peradilan dengan
membentuk  lembaga-lembaga peradilan  yang  bersifat  khusus dan mengembangkan lingkungan-lingkungan peradilan  yang  terpisah-pisah,
dapat dikatakan bahwa perkembangan
ide
pembentukan  lembaga-lembaga peradilan  khusus  sebagaimana yang  dibahas  juga  terkait  erat dengan kebutuhan untuk melakukan dekonsentrasi, desentralisasi, dan difusi
terhadap fungsi-fungsi peradilan dalam pengertian konvensional. Dengan
dekonsentrasi  berarti  fungsi- fungsi  mengadili  tidak  lagi harus  terkonsentrasi  di  satu institusi.  Dengan  desentralisasi berarti  fungsi-fungsi  mengadili tidak perlu lagi  terpusat  ke atas tetapi  cukup  diselesaikan  pada tingkat  bawah.  Dengan  difusi berarti  fungsi-fungsi  mengadili itu  dewasa  ini  berkembang makin tersebar di banyak institusi,  sehingga  tidak  semua masalah harus diselesaikan oleh lembaga peradilan dalam pengertian
konvensional.
Pendek kata, fungsi-fungsi
mengadili itu di zaman sekarang mengalami differensiasi    struktural  yang makin
kompleks dengan
maksud  untuk  efektifitas  dan efisiensi  perwujudan  keadilan
bagi  semua  ( justice  for  all ).
Upaya-upaya differensiasi struktural terhadap sistem
peradilan modern itu merupakan  suatu  keniscayaan untuk  memenuhi  kebutuhan akan  rasa  keadilan  dalam  peri kehidupan  zaman  modern  atau bahkan  pasca  modern  yang semakin kompleks ini.
Pembentukan badan peradilan khusus peradilan khusus  penyelesaian  sengketa pilkada haruslah tidak bertentangan  dengan  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  hal  ini dilakukan
untuk
menyederhanakan  badan-badan peradilan yang telah ada.
Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.
Dimana
ketentuan  yang  terdapat  dalam
Pasal 157 ayat 1 yang berbunyi
:
Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa  dan  diadili oleh  badan  peradilan khusus Jika  kita  melihat  frasa
yang  terdapat  dalam  Pasal  157 Ayat  1  tersebut  artinya  badan peradilan  yang  akan  dibentuk sebelum  pelaksanaan  pemilihan kepala
daerah
serentak
senasional  pada  tahun  2024
hanya menangani perkara perselisihan  hasil  yang  selama
ini menjadi kewenangan
Mahkamah  Konstitusi,  dan  itu berarti  apabila  Badan  Peradilan Khusus  telah  dibentuk  maka kewenangannya  hanya  untuk menangani  perkara  perselisihan
hasil  pemilihan,  hal  tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang- undang Pilkada yang menyatakan  hanya  menangani perkara perselisihan hasil pemilihan.

## D. PENUTUP

## 1. KESIMPULAN
Penyelesaian sengketa hasil  dalam  pemilihan  Kepala Daerah  merupakan  suatu  hal yang  mutlak  hadir  ( conditio sine qua non ) akibat dari sistem pemilihan yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah dilakukan secara serentak  di  seluruh  wilayah Republik Indonesia. Sistem yang  terdapat  dalam  pemilihan Kepala Daerah saat ini
dipengaruhi  oleh  konfigurasi politik  hukum yang  tarik- menarik  kepentingan  politik
dari  pelaku  itu  sendiri.  Tarik
ulur lembaga penyelesaian perselisihan  hasil  pemilihan kepala daerah belum menciptakan  kepastian  hukum dan  keadilan  hukum  sehingga perlu adanya pembentukan
badan peradilan khusus lembaga penyelesaian hasil
pemilihan  yang  berdiri  sendiri atau bagian dari badan peradilan sesuai dengan kekuasaan  kehakiman  yang  ada
di Indonesia artinya tidak terpisah sehingga fungsi kontrol dalam  wadah  tunggal  badan peradilan.

## 2. SARAN
Dalam mengkaji pembentukan  badan  peradilan khusus Pilkada,
seluruh bentuk/desain  peradilan  khusus
Pilkada  harus  dituangkan  dan
dirumuskan  ke  dalam  peraturan perundang-undangan, yang
mana  pembentukan  peradilan khusus Pilkada dibentuk melalui  Undang-Undang  dan tidak  harus  mengatur  khusus mengenai  perkara  perselisihan hasil Pilkada. Pembaharuan perangkat hukum mengenai
bentuk peradilan khusus
perkara perselisihan hasil Pilkada harus segera dilaksanakan untuk
meningkatkan  nilai  demokrasi,
bukan hanya untuk kepentingan politik  dan  dibantu  dengan upaya demokratis serta menciptakan Pilkada yang
memberikan keadilan dan kepastian hukum. Maka
kewenangan  badan  peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan  harus  diperluas  tidak hanya  menangani  perselisihan hasil  tapi  menangani  masalah- masalah lain yang terkait dalam proses Pilkada itu sendiri.

## E. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku :
Abdul  Mukhtie  Fadjar,
Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu  dan  Demokrasi ,  Setara
Press, Malang, 2013. Arbi Sanit, Partai,
Pemilu dan Demokrasi , Pustaka
Pelajar, Jakarta, 1997. Arbi Sanit, Sistem Perwakilan  Politik  Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers. 1985. Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif  Konstitusi ,  Cetakan Pertama, Total
Media,
Yogyakarta, 2009. Eep  Saefullah  Fatah, Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi Terhadap Pemilu-
pemilu Orde Baru dalam
Evaluasi  Pemilu  Orde  Baru ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
Franz  magnis  suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosois , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997. Jimly Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara  Jilid  II ,  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , BIP-Gramedia, Jakarta, 2007. Joko J. Prihatmoko,
Pemilu  2004  dan  Konsolidasi
Demokrasi ,  LP3i,  Semarang, 2003.
M.  Rusli  Karim, Pemilu Demokratis  Kompetitif, Tiara
Wacana, Yogyakarta, 1991.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998. Moh Mahfud, M.D, Hukum dan pilar-pilar Demokrasi , yogyakarta, Gamma Media, 1999. Munir Fuady, Teori
Negara  Hukum  (Rechtstaat) , PT  Refika  Aditama,  Bandung, 2011.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta,
2010. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Grasindo, Jakarta, 1992.
Rianto  Adi, Metodelogi Penelitian  Sosial  dan  Hukum, Granit; Jakarta.2004.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia  Indonesia: Jakarta.1990.
Safri  Nugraha, Hukum
Administrasi Negara Edisi
Revisi , Center  For  Law  and Good Governance Studies (CLGS-FHUI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
Setiawan Widagdo, Kamus Hukum , Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012. Soerdjono Soekanto, dan  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. Sri Soemantri, Perbandingan Hukum Tata Negara , Bandung, Alumni, 1971.
Sukron  Kamil, islam dan demokrasi, telaah
Konseptual  dan  historis ,  Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
Tjahjo  Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak , Expose  (PT  Mizan  Publika), Jakarta, 2015.

## 2. Artikel/Makalah :
Jimly
Asshiddiqie, Pengadilan  Khusus ,  Jakarta, Juli 2013. Nurcholish Madjid, membangun  oposisi  menjaga momentum demokratisasi , jakarta,  vooce  center  indonesia, 2000. Ipong S Azhar, Demokrasi, Hukum, dan Perlindungan Ham , Media Indonesia, 9 Desember 1996
3. Undang-Undang :
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No  1  Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi Undang-undang; Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014
Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi
Undang-Undang. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor    48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;