## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM TUGAS PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
Oleh:
Ahmi Resna Laeni Harahap 1)
Isrori Sembiring 2)
Nanci Yosepin Simbolon 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
ahmirharahap@gmail.com 1)
isrorisembiring@gmail.com 2)
yosepinn@yahoo.com 3)

## ABSTRACT
Children  are  an  inseparable  part  of  human  survival  and  the  sustainability  of  a nation and state. In order for every child to be able to assume this responsibility later, the child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, both  physically,  mentally  and  socially  and  with  noble  character  as  regulated  in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.  This study aims at  finding  the  role  of  community  guidelines  in  the  task  supervision  of  diversion determination  on  children  in  Medan  Class  I  Corporate  Center.  This  type  of research uses qualitative research, using the type of empirical juridical research. The  research  methods  used  are  library  research  and  field  research.  The  data sources  in  this  study  are  primary  and  secondary  data,  consisting  of  primary, secondary  and  tertiary  legal  materials.  Law  No.  11  of  2012  concerning  the Juvenile  Criminal  Justice  System  explicitly  states  that  in  handling  children  in conflict  with  the  law,  investigators,  prosecutors,  judges  are  obliged  to  seek diversion.  Diversion  can  be  applied  if  the  child  perpetrator  is  threatened  with imprisonment  under  7  (seven)  years  and  is  not  a  repetition  of  the  crime,  taking into account the category of crime, the age of the child, the results of community research  from  the  Fathers  and  Family  and  the  support  of  the  family  and community.  There  are  two  obstacles  faced  in  the  process  of  supervising  the implementation  of  Diversion  in  the  Juvenile  Justice  System,  namely  internal obstacles,  namely  constraints  from  the  Community  Counselor  itself  and  external obstacles, namely obstacles obtained not from the Community Counselor.
Keywords:  Children,  Community  Advisors,  Supervision,  Determination  of Diversion.

## ABSTRAK
Anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial  dan berakhlak  mulia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor11  Tahun  2012  tentang
Sistem  Peradilan  Anak.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dengan memakai  tipe  penelitian  yuridis  empiris.  Adapun  metode  penelitian  yang  dipakai,yaitu studi  kepustakaan  ( library  research )  dan  studi  lapangan  ( field  research ).Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder,yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer,sekunder  dan  tersier. Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  dalam penanganan  anak  yang  berkonflik  hukum  maka  penyidik,  jaksa,  hakim  wajib mengupayakan  tindakan  diversi.  Diversi  dapat  diberlakukan  jika  pelaku  anak diancam  dengan  pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana,  dengan  mempertimbangkan  kategori  tindak  pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Kendala yang dihadapidalam proses pengawasanpenerapan  Diversi  dalam      Sistem  Peradilan  Anak  ada  dua  yaitu hambatan internal yaitu kendala dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri dan eksternal yaitu kendala yang didapat bukan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
KataKunci:  Anak,  Pembimbing  kemasyrakatan,  Pengawasan,  Penetapan Diversi
1. PENDAHULUAN Anak  adalah  bagian  yang tidak terpisahakan dari keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan negara.  Anak  merupakan  penerus cita-cita  perjuangan  bangsa  dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka  mewujudkan  sumber  daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan  secara  terus  menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan,  perkembangan  fisik, mental  dan  sosial  serta  perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi anak. Penyimpangan  tingkah  laku  atau perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa  faktor,  antara  lain  adanya dampak  negatif  dari  perkembangan pembangunan yang  cepat,  arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta perubahan  gaya  dan  cara  hidup sebagian  orang  tua  yang  akhirnya membawa  perubahan  sosial  yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat
mempengaruhi  nilai  dan  perilaku anak.
Hak-hak  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  dokumen  hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih  belum  cukup  ampuh  bisa menyingkirkan  keadaan  yang  buruk bagi  anak.  Penegakan  hak-hak  anak sebagai  manusia  dan  anak  sebagai anak ternyata masih memprihatinkan.  problematika  anak sampai  saat  ini  belum  menarik banyak  pihak  untuk  berbuat  untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kenyataannya,  tatanan  dunia  dan perilaku kehidupan masyarakat masih  menyimpan  masalah  anak.
Dewasa  ini  kenakalan  dan  kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkotika, perampokan, pencurian pemerkosaan,  perusakan  barang  dan sebagainya.  Fakta-fakta  sosial  yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan  yang  terkait  anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi olehberbagai faktor  tersebut,  kita  dihadapkan  lagi dengan  permasalahan  penanganan
anak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana. Perhatian terhadap anakpun  dari  hari  ke  hari  semakin serius  dimana  untuk  menjamin perlindungan  terhadap  hak-hak  anak yang  berkonflik  dengan  hukum,
perlu  adanyapengaturanhukumyang lebih  pasti.    Adapun  Peraturan Perundangundangan yang telah dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia untuk  memberikan  perlindungan  hak terhadap  anak  antara  lain:    Undang- undang Nomor 4 Tahun1979 tentang Kesejahteraan    anak,    Undang- Undang    Nomor    39    Tahun    1999 tentang    Hak  Asasi    Manusia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002    tentang    Perlindungan  Anak, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012    tentang    Sistem    Peradilan Pidana  Anak    dimana    secara substansinya Undang-Undang tersebut    mengatur    hak-hak  anak yang  berupa,  hak  hidup,  hak  atas nama,    hak    pendidikan,    hak kesehatan    dasar,  hak    untuk beribadah  menurut  agamanya,  hak berekspresi,    berpikir,    bermain, berkreasi,  beristirahat,  bergaul  dan hak  jaminan  sosial.
Banyaknya  tindak  pidana yang dilakukan oleh anak berdampak pada  upaya  untuk  mencegah  dan menanggulanginya, satu di antaranya ialah penyelenggaraan Sistem Peradilan  Pidana  Anak (Juvenile Criminal Justice System) . Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata,  tetapi  juga  pada  dasar pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi pidana  sebagai  sarana  mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran  tujuan  penjatuhan  sanksi pidana  tersebut  merupakan  ciri  khas penyelenggaraan  Sistem  Peradilan Pidana Anak yang diharapkan
nantinya  dalam  pemeriksaan  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum  baik  di  tingkat  penyidikan,
penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan  perlindungan  semata  bagi  anak, namun  juga  didasari  prinsip  demi kepentingan anak. Upaya mencapai tujuan sistem  peradilan  pidana  anak  yang dimaksud  guna  untuk  mencapai kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas.  Hal  tersebut  untuk menghindari penggunaan sanksi pidana  yang  semata-mata  bersifat menghukum.  Menurut  Rule  5.1 Beijing Rules , peradilan anak
memiliki tujuan, yaitu :
“The  Juvenile  Justice  System  shall emphasize  the  well  being  of  the juvenile  and  shall  ensure  that  any reaction  to  juvenile  offenders  shall always  be  in  proportion  to  the circumstances  of  both  the  offenders and offence.”
(Sistem  Peradilan  Anak  harus menekankan pada kesejahteraan anak dan memastikan setiap tindakan yang diberikan  pada  pelaku  anak  akan selalu  sebanding  dengan  keadaan  si pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya).
Sasaran penting dari Rule 5.1 The Beijing Rules ini adalah:
a. Memajukan  kesejahteraan  anak.
Sasaran  ini  merupakan  fokus utama  dalam  sistem  hukum  yang menangani perkara anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilanpidana yang menekankan kesejahteraan anak. b. Prinsip proporsionalitas yang merupakan alat untuk mengekangpenggunaan sanksi yang dalam arti membalas
semata-matabersifat  menghukum (just desort).
Anak yang berhadapan dengan  hukum  akan  sangat  terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya,  dimana  pada  awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen  internasional  (Konvensi Internasional)  yaitu  terkait  dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Konvensi Hak-Hak Anak yang  disahkan  pada  tanggal  20 November  1989  dan  tercantum dalam  Resolusi  PBB  Nomor  44/25
( Convention  OnThe  Rights  Of  The Child ).Indonesia  telah  meratifikasi Konvensi  Hak-Hak  Anak  (KHA) melalui  Keppres  Nomor  36  Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention  on  The  Rights  of  The Child. Konsekuensinya adalah Indonesia  terikat  dengan  nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ketentuan- ketentuan  dari  Konvensi  Hak-Hak Anak  (KHA),  satu  di  antaranya adalah keharusan melakukan pembentukan dan harmonisasi berbagai  regulasi  yang  berkaitan dengan  perlindungan  anak.  Inilah sebab  dibentuknya  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  Tentang
Pengadilan  Anak.Meskipun  selama ini berlakunya undang-undang tersebut,  tidak  terlalu  memberikan dampak  yang  positif  bagi  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana,  justru malah menunjukkan minimnya perlindungan bagi pelaku anak. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan  pidana  (yustisial)  maupun sarana  lain  di  luar  peradilan  pidana (non  yustisial).Upaya  mengalihkan proses  dari  proses  yustisial  menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan
narkotika  oleh  anak,  pada  dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak ke  luar  jalur  peradilan  pidana.    Pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan  anak  dari  penerapan hukum  pidana  dan  pemidanaan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak
terhindar dan dampak negatif
penerapan  pidana.    Diversi  juga mempunyai  esensi  tetap  menjamin anak  tumbuh  dan  berkembang  baik secara fisik maupun mental.
Ditinjau  secara  teoritis    dari konsep    tujuan  pemidanaan,    maka pengalihan    proses    dan    proses yustisial    menuju    proses    non yustisial  terhadap    anak    yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya.  Secara    umum    tujuan pemidanaan    pada    hakikatnya terdiri    dan    upaya    untuk melindungi  masyarkat    di    satu    sisi dan    melindungi    individu    (pelaku) di    sisi    yang    lain.  Relevansi pengalihan    proses    dan    proses yustisial    menuju    proses    non yustisial    dalam    penanggulangan penyalahgunaan    narkotika    oleh anak    terhadap    dua    aspek    pokok tujuan    pemidanaan  tersebut,    yaitu aspek    perlindungan    masyarakat dan    aspek    perlindungan    individu dapat dijelaskan sebagai  berikut:
a. Dengan    pengalihan    tersebut, maka  anak  akan  terhindar  dan penerapan    hukum    pidana  yang dalam    banyak    teori    telah didalilkan    sebagai    salah    satu faktor    kriminogen.  Dampak negatif    penerapan    hukum pidana,  termasuk  kepada  anak akan    melahirkan  stigmatisasi maupun    dehumanisasi    yang justru    dapat    menjadi    faktor
kriminogen.  Dengan    demikian, maka  menghindarkan  anak  dan penerapan    hukum    pidana (depenalisasi)    justru    dapat menghindarkan    adanya    faktor kriminogen,    berarti    juga menghindarkan    anak    dan kemungkinan    menjadi    jahat kembali    (residivis),    oleh karenanya juga berarti menghindarkan  masyarakat  dan kemungkinan    menjadi    korban akibat  kejahatan. b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut  juga  akan  memberikan dua  keuntungan    sekaligus terhadap    individu    anak.
Pertama,    dengan    pengalihan tersebut  anak  akan  tetap  dapat melakukan  komunikasi  dengan lingkungannya, sehingga dengan    demikian    anak    tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya    kejahatan.    Kedua, denganpengalihan    itu    juga anak    akan    terhindar    dari kemungkinan    dampak    negatif prisonisasi  yang    seringkali merupakan  sarana  “transfer” kejahatan.
Dalam  perkembangannya,
hukum pidana juga perlu
memperhatikan    korban  kejahatan.
Orientasi    hukum    pidana    yang hanya    cenderung    pada    persoalan perbuatan  (pidana)    dan    pelaku ( daad-daderstrafrecht ) telah melahirkan    konstruksi    hukum pidana  yang    tidak    memihak terhadap    korban.    Padahal  dalam konteks,  anak  sebagai    orang    yang melakukan penyalahgunaan narkotika,    ia    tidak    dapat    semata- mata  dilihat  sebagai  pelaku, tetapi ia    juga    harus    dilihat    sebagai korban    yang    membutuhkan prioritas
pengentasan dari
ketergantungannya
dengan narkotika.  Pengalihan    proses    dari proses  yustisial  menuju  proses  non yustisial    juga    sangat  relevan dengan    falsafah    pemidanaan    yang dianut    pada    umumnya    yaitu falsafah pembinaan (philosopytreatment). Dengan demikian,  pengalihan  proses  dari yustisial    menuju    proses  non yustisial  juga  mempunyai  relevansi dengan    transformasi    konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan  yang  terjadi  di  dunia pada    umumnya    dan    konsepsi retribusi    ke    arah  konsepsi reformasi. Perlindungan anak sebagai    usaha    untuk    melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya  secara  seimbang  dan manusiawi. Perwujudan berupapembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang
edukatif  yang  mendidik  aspek-aspek kontruktif,    integratif  fisik    dan sosial    anak.    Anak    adalah    mereka yang    belum    dewasa    dan    menjadi dewasa    karena  peraturan    tertentu (mental,    fisik    dan  sosial    belum dewasa).  Sebagai    upaya    untuk memberikan  perlindungan  terhadap anak    dalam    proses  peradilan,    agar kepentingan    dan    kesejahteraan anak  tetap  diperhatikan  dan  dapat diwujudkan,  Sudarto  mengatakan bahwa:    “Segala    aktivitas    yang dilakukan    dalam    rangka    peradilan anak  ini,  apakah  itu dilakukan  oleh polisi,    jaksa    ataukah    pejabat- pejabat    lainnya,    harus    didasarkan pada    suatu    prinsip:    demi kesejahteraan
anak, demi
kepentingan    anak.    jadi    apakah hakim    akan    menjatuhkan    pidana
ataukah  tindakan  harus  didasarkan pada  kriterium    apa    yang    paling baik    untuk    kesejahteraan    anak yang    bersangkutan,  tentunya    tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”. Berdasarkan  hal  tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan    anak    tidak    boleh dikorbankan    demi    kepentingan masyarakat,    ataupun    kepentingan nasional,    mengingat    hal  itu    tidak lain justru akan dapat menimbulkan    bentuk    kejahatan lain  atau  korban  lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief  Gosita yang menyatakan  bahwa:    “Penghalangan pengadaankesejahteraan
anak
dengan    prespektif    kepentingan nasional,  masyarakat  yang  adil  dan makmur    spirituil    dan    materiil, adalah    suatu  penyimpangan    yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”. Berdasarkan  pendapat    tersebut    di atas,  terhadap  anak delinkuen yang terbukti melakukan    kejahatan    tetap harus    mendapat    perlindungan    dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun    dalam    kondisi    anak delinkuen    sudah    dijatuhi    sanksi pidana.    Maka  demi  kepentingan anak    tersebut    diperlukan    suatu kebijakan    yang    tepat,    utamanya dalam  kerangka  penjatuhan  sanksi pidana terhadapnya.
Pengertian  dalam  Pasal  18 UU  SPPA  tersebut  tampak  bahwa Anak  mendapat  hak-hak  secara psikologis.Anak bisa didamping oleh ahli  yang  dikehendakinya  seperti pembimbing kemasyarakatan. Karakteristik pembimbing kemasyarakatan adalah penekanannya  pada  tiga  dimensi yaitu  kerangka  pengetahuan,  nilai
dan keterampilan, yang dalam pendidikannya harus dikembangakan ketiga-tiganya  secara  seimbang  dan simultan. Profesi lain, pada umumnya  hanya  menekankan  pada dua aspeknya saja yaitu pengetahuan dan keterampilan praktik pembimbing  kemasyarakatan  sejak semula  mempunyai  komitmen  tinggi terhadap  penanaman  nilai  dalam proses pendidikannya,
serta merumuskan  dirinya  sebagai  bukan profesi atau disiplin yang bebas nilai, tetapi  berkiprah  dalam  suatu  posisi nilai  yang  jelas  dan  eksplisit,  seperti martabat  manusia,  keadilan  sosial, keberpihakan  kepada  mereka  yang tidak  beruntung.  Dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat eksistensi, terutama peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses  peradilan.  Bapas  melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi  yang  memberikan  tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan  berkaitan  dengan anak  yang  terlibat  dalam  perkara pidana  sebagaimana  yang  pernah diatur dalam undang-undang pengadilan anak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Anak  Dalam  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Anak  dan
Undang-Undang  Perlindungan Anak Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu
keturunan  yang  kedua  dan  manusia yang  masih  kecil  dan  sebagainya. Anak yang dimaksud ialah anak yang masih  tergolong  dari  batasan  umur yang  ditentukan  oleh  undang  – undang dan peraturan lainnya.
Definisi  atau  pengertian anak tertuang dalam Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak.  Dalam  Pasal  1  Angka  3 ditegaskan bahwa anak yang berkonflik  dengan  hukum  yang selanjutnya  disebut  Anak  adalah anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan  tindak  pidana.  Dalam sistem perundang-undangan Indonesia  memberikan  pengertian yang  berbeda-beda  dalam  batas  usia bisa disebut anak.
Penjelasan umum Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (SPPA),  disebutkan  bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan  dari  keberlangsungan hidup  manusia  dan  keberlangsungan sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar setiap  anak  kelak  mampu  memikul tanggung  jawab  tersebut,  maka  anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik fisik,  mental  maupun  sosial,  dan berakhlak mulia,perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap  pemenuhan  hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Mengenai  pengertian  anak sebagai pelaku tindak pidana,
pengertian  tentang  pelaku  tindak pidana  adalah  orang  sebagai  subjek hukum  yang  melakukan  sebuah tindak  pidana  atau  melanggar  segala peraturan  hukum,  yang  mengikatkan suatu  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat  tertentu  suatu  akibat berupa pidana.
2. Diversi  Dalam  Sistem  Undang- Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012
Berdasarkan  pada United Nation  Standard  Minimum  Rules  for the  Administration  of  Juveniles Justice ( The  Beijing  Rules )  diversi merupakan  pemberian  kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil  tindakan  –  tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan  masalah  pelanggaran Anak  dengan  tidak  mengambil  jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan  atau  melepaskan  dari proses peradilan pidana atau
mengembalikan  dan  menyerahkan kepada  masyarakat  dan  bentuk  – bentuk  kegiatan  pelayanan  social dilakukan  di  dalam  semua  tingkatan pemeriksaan,  dimaksudkan  untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan tersebut. Dalam Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal
1  angka  7  pengertian  Diversi  yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses  di  luar  peradilan  pidana. Dalam  Naskah  Akademik  RUU
Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan  bawa  diversi  adalah suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus anak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  tertentu  dari  proses  pidana formal  ke  luar  peradilan  pidana antara  tersangka  atau  terdakwa  atau pelaku  tindak  pidana  dengan  korban yang difasilitasi oleh keluarga,
masyarakat, pembimbing kemasyarkatan,  polisi,  jaksa  atau hakim. Diversi harus dilakukan pada setiap  tingkat  pemeriksaan,  dimulai dari
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,
hingga  pelaksanaan  putusan  hakim. Diversi  dilakukan  dengan  alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada  anak  pelaku  agar  menjadi orang yang baik. Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan  pada  Pasal  6  bahwa tujuan dari diversi adalah:
1. Mencapai  perdamaian  anatar korban dan anak
2. Menyelesaikan  perkara  anak  di luar proses peradilan
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa wajib diupayakan  diversi  pada  tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Diversi dilakukan  dengan  alasan  untuk memberikan kesempatan kepada anak  yang  merupakan  pelaku  tindak pidana  agar  menjadi  orang  yang baik. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa perkara anak yang diwajibkan untuk  diversi  jika  tindak  pidana diancam dengan tindak pidana penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun, penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  menyebutkan  bahwa  ketentuan pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh) tahun  mengacu  pada  hukum  pidana.
Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
3. Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Sumarsono, pembimbing  kemasyarakatan  yang dulu  disebut  sebagai  pekerja  sosial kehakiman ( Social Worker in Correctional  Field )  adalah  pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data  tentang  diri  klien,  keluarga  dan masyarakat,  latar  belakang  dan sebab-sebab  mengapa  seorang  anak sampai melakukan pelanggaran hukum.  Keterangan  atau  data  itu antara lain diperoleh melalui pendekatan dan metode ilmu pekerja sosial.  Data  yang  diungkap  tersebut dituangkan  dalam  bentuk  laporan yang sekarang dikenal dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan  (litmas).  Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan  di  depan sidang  peradilan,  baik  secara  tertulis maupun  lisan.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  laporan  hasil  penelitian kemasyarakatan  (litmas)  digunakan juga  untuk  proses  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan,  baik  di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) maupun  di  Rumah  Tahanan  Negara (Rutan),  yaitu  untuk  litmas  tahap awal,  litmas  Cuti  Mengunjungi Keluarga(CMK),  litmas  asimilasi, dan  litmas  untuk  Cuti  Menjelang Bebas  (CMB),  Cuti  Bersyarat  (CB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).
Menurut  Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan  (PK)  merupakan jabatan  teknis  yang  disandang  oleh petugas  pemasyarakatan  di  Bapas dengan  tugas  pokok  melaksanakan bimbingan  dan  penelitian  terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)  sesuai  Pasal  8  ayat  (1)  dan ayat (2). Sedangkan menurut Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaruan  dari  Undang  –  Undang Nomor  3  Tahun  1997,  Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat
fungsional  penegak  hukum  yang meaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap  anak  di  dalam  luar  proses peradilan pidana. Berdasarkan dasar-dasar hukum  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan  pidana  sangat  penting  dan strategis.  Oleh  karena  itu,  untuk melaksanakan amanah peraturan perundangundangan tersebut, pembimbing  kemasyarakatan  perlu meningkatkan  kompetensinya  sesuai dengan  peran  dan  tanggung  jawab yang diembannya.
4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Menurut kamus besar bahasa  Indonesia  arti  dari  Balai
Pemasyaraktan  terdiri  dari  dua  suku kata yaitu Balai dan Pemasyarakatan, Balai  meiliki  arti  gedung,  kantor.
Sedangkan  Pemasyarakatan  adalah proses, cara, perbuatan memasyarakatkan. Jadi dapat disimpulkan  Balai  Pemasyarakatan ialah gedung atau kantor tempat yang bertujuan memproses sesorang untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat secara baik. Bapas  menurut  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang pemasyarakatan yang sebelumnya bernama Bimbingan Pemasyarakatn dan Pengentasan Anak  (BISPA)  ialah  pranata  untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.    Pembinaan  Warga Binaan Pemasyarakatn (WBP) dilakukan di Lembaga Pemasyarakatn  dan  pembimbingan WBP dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Menurut  pasal  6  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
1995  Pembimbingan  oleh  Bapas dilakukan terhadap:
a. Terpidana bersyarat.
b. Narapidana,  Anak  Pidana, Anak Negara yang mendapatpembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan,  pembinaannya diserahkan kepada orang tua asauh atau badan sosial. d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau Pejabat diLingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang  ditunjuk,  bimbingan diserahkan kepada orang tua asauh atau badan sosial.
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua  atau walinya.

## 3. METODE PELAKSANAAN
1.   Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menggunakan sebagai  penelitiannya.  Baik  berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh  maupun  dengan  kajian pustaka.
2. Tipe Penelitian
Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis  dengan  melihat  undang- undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok
masalah.Kemudian  dikaitkan  dengan pendekatan  empiris,  yaitu  mengkaji pada  kenyataan  yang  ada  terhadap pelaksanaan  pengawasan  penetapan Diversi Anak di Balai
Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan melakukan wawancara dengan Pembimbing  Kemasyarakatan  serta mengkaji dokumen penetapan Diversi  terkait  dengan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  Bapas  Kelas  I
Medan.
2. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif merupakanriset yang bersifat  deskriptif  dan  cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya dituntut untuk  melihat  suatu  kejadian  dan menggunakannya sebagai data penelitian.  Baik  berupa  wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun  dengan  kajian  pustaka. Biasanya  pada  penelitian  ini,  objek penelitian  akan  diberikan  metode atau kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu.
3. Metode Pengumpulan data Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan metode penelitian lapangan  ( Field  Research )  dengan indepth interview (wawancara mendalam)  terhadap  Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan  Klas  I  Medan  dan Metode studi dokumen dan penelitian kepustakaan ( LibraryResearch )  yaitu  penelitian dengan menggunakan studi dokumen atau  bahan-bahan  pustaka  baik  dari media cetak maupun elektronik serta buku-buku  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Selain  itu,  data diperoleh  melalui  Internet.  Dalam menjelajah internet, dilakukan penelusuran  terhadap  data-data  yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak Pembimbing kemasyarakatan  yang  dulu  disebut sebagai  pekerja  sosial  kehakiman ( Social  Worker  in  Correctional Field )  adalah  pegawai  yang  salah satu tugasnya menyajikan data tentang  diri  klien,  keluarga  dan masyarakat,  latar  belakang  dan sebab-sebab  mengapa  seorang  anak sampai melakukan pelanggaran hukum.  Keterangan  atau  data  itu antara lain diperoleh melalui pendekatan dan metode ilmu pekerja sosial. Adapun tugas dari pembimbing kemasyarakatan adalah: 1. Membuat  laporan  penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan  terhadap  anak selama  proses  Diversi  dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada  pengadilan  apabila Diversi tidak dilaksanakan; 2. Membuat pelaporan penelitian kemasyrakatan untuk kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  dalam  perkara anak,  baik  didalam  maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA; 3. Menentukan program perawatan anak  di  LPAS  dan pembinaan  anak  di  LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan  terhadap  anak yang  berdasarkan  putusan pengadilan  dijatuhi  pidana atau dikenai tindakan; dan 5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan  terhadap  anak yang  memperoleh  asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat. Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan  program  bimbingan terhadap klien adalah untuk:
a. menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
b. menasihati  klien  untuk  selalu dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan yang positif/baik; menghubungi dan melakukan  kerja  sama  dengan  pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan  bakat  dan  minat  klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan  masa  depan  ari  klien tersebut. Sebagaiman yang tercantum  dalam  pasal  65  huruf  (a) Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas pengawasan  terhadap  Anak  selama proses  Diversi  dan  pelaksanaan kesepakatan.  Menurut  kamus  besar Bahasa Indonesia Pengawasan adalah  penilikan  dan  penjagaan  atau penilikan  dan  pengarahan  kebijakan jalannya  suatu  proses.  Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang berhubungan dengan  masalah  seseorang  yang berhadapan dengan hukum. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam institusi penegakan  hukum  dapat  dikaitkan dengan  kedudukannya  dalam  sistem peradilan pidana yang terminologinya  terbagi  menjadi  3 tahap,  yaitu  tahap  praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi.
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  jelas  sekali  ditegaskan  tentang tugas dan peran pembimbing kemasyarakatan  dalam  menangani anak  berkonflik  dengan  hukum. Peran  pembimbing  kemasyarakatan menjadi sangat strategis, di antaranya wajib  melakukan  upaya  diversi dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan, baik  di  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  persidangan  dan mengawasi  penetapan  hakim  terkait dengan  diversi  dan  putusan  hakim. Peran  pembimbing  kemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap pra adjudikasi
1) Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi/keadilan restorative Penanganan anak yang berkonflik  dengan  hukum harus ditempuh melalui upaya  diversi  sejak  anak diduga melakukan tindak pidana, yang penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam tindak  pidana  dan  secara bersamasama mencari penyelesaian  terhadap  tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan  pemulihan,  dan bukan pembalasan.
Pengertian diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  tertentu  dari proses  pidana  formal  ke penyelesaian damai ntara tersangka/terdakwa/pelaku tindak  pidana  dengan  korban yang  dapat  difasilitasi  oleh pembimbing kemasyarakatan. 2) Pembimbing kemasyaratan dapat berperan dalam mengoordinasi unsur-unsur yang  ada  dalam  masyarakat (keluarga  klien,  masyarakat, kelompok kerja jejaring sosial,  LSM,  dsb.)  berkaitan dengan  proses  diversi  dan keadilan  restorative,  baik  di tingkat  masyarakat  maupun di tingkat penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Hal itu menegaskan bahwa ada upaya  aktif  dari  pembimbing kemasyarakatan dalam mengusahakan  diversi  dan keadilan  restorative,  antara lain  dengan  langkah  mediasi dan  penyusunan  litmas  untuk diversi. 3) Peran  Bapas  dalam  Proses Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan  Umum,  Pasal  1 angka  13  menyatakan  bahwa pembimbing  kemasyarakatan adalah  pejabat  fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,  pengawasan, dan  pendampingan  terhadap
anak  di  dalam  dan  di  luar proses peradilan pidana. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik,  penuntut  umum, dan  hakim  dalam  melakukan diversi harus mempertimbangkan: a. kategori  tindak  pidana;  b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan  dari  bapas;
dan  d.  dukungan  lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam  Keputusan  Menteri Kehakiman  RI  Nomor  M.01- PK.04.10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa tugas pembimbing  kemasyarakatan bapas  salah  satunya  adalah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu  tugas  penyidik, penuntut  umum,  dan  hakim dalam  perkara  anak  nakal (bermasalah dengan hukum);
b. Pada tahap adjudikasi
1) Dalam pemeriksaan dan pendampingan anak dalam persidangan, pembimbing kemasyarakatan  berperan  aktif dalam menyampaikan dan menjelaskan  litmas  sebelum penuntutan dalam persidangan.
2) Pembimbing  kemasyarakatan bapas  mempunyai  hak  untuk dapat berdiskusi dengan hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut. 3) Pembimbing  kemasyarakatan bapas dalam melakukan pendampingan  di  persidangan harus  memfasilitasi  kebutuhan dan  kepentingan  klien  anak dan keluarganya c. Pada tahap Pascaadjudikasi
1. Pengawasan  terhadap  putusan pengadilan
a) Pembimbing kemasyarakatan  melakukan pengawasan terhadap putusan  pidana  pengadilan (bimbingan  kerja,  kembali ke orang tua, pidana bersyarat).
b) Kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam pengawasan putusan pengadilan ialah melaporkan  perkembangan klien  kepada  jaksa  dan hakim. B. Kendala yang dihadapi Pembimbing  Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan  Penetapan  Diversi terhadap Anak Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari    efek  negatif    terhadap jiwa  dan  perkembangan  anak  oleh keterlibatannya  dengan    sistem peradilan pidana.Pelaksanaan diversi  oleh  aparat penegak  hukum didasari    oleh    kewenangan    aparat penegak    hukum    yang  disebut discretion    atau    dalam    bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan    konsep    diversi    bentuk peradilan    formal    yang  ada    selama ini    lebih    mengutamakan    usaha memberikan    perlindungan  bagi anak  dari  tindakan  pemenjaraan.
Selain  itu  terlihat  bahwa perlindungan anak dengan kebijakan    diversi    dapat    dilakukan di    semua  tingkat    peradilan    mulai dari  masyarakat  sebelum  terjadinya tindak  pidana    dengan    melakukan pencegahan.Setelah    itu    jika    ada anak    yang  melakukan    pelanggaran maka  tidak  perlu  diproses  ke  polisi. Selanjutnya    jika    anak    yang melakukan    pelanggaran    sudah terlanjur    ditangkap    oleh    polisi dalam setiap pemeriksaan
peradilan  untuk    dapat    melekukan diversi dalam bentuk menghentikan  pemeriksaan    demi pelindungan  terhadap  pelaku  anak. Kemudian  apabila    kasus    anak sudah  sampai  di  pengadilan,  maka hakim    dapat  mengimplementasikan ide    diversi    demi    kepentingan pelaku    anak  tersebut    yang    sesuai dengan prosedurnya dan
diutamakan    anak    dapat  dibebaskan dari  pidana  penjara.  Terakhir  bila anak    sudah    terlanjur  berada    di dalam    penjara,    maka    petugas penjara    dapat    membuat  kebijakan diversi    terhadap    anak    sehingga anak    dapat    di    limpahkan kelembaga    sosial,    atau    sanksi alternatif    yang    berguna    bagi perkembangan  dan    masa    depan anak    tapi    diversi    untuk mengeluarkan  dari  sistem peradilan.
Satu  hal  utama  dari  bentuk ini    yaitu    sikap    kehati-hatian    dari polisi,    dimana    anak    muda    yang telah    ditangani    polisi    hanya diberikan  peringatan    lisan    dan tertulis,    setelah    itu    anak    akan dilepas    dan  merupakan    akhir    dari permasalahan  terkecuali  kalau  anak tersebut  melakukan    pelanggaran selanjutnya    (mengulangi)    maka akan  dilakukan    proses    lanjutan. Selanjutnya    untuk    membedakan dan    menentukan    mana    yang  baik dan  buruk  bagi  dalam  melakukan perbuatan  melanggar  hukum adalah tindakan    yang    menyangkut    aspek moral    dan    kejiwaan.    Tanpa memiliki    kekeuatan    moral    dan kejiwaan  ini,  seseorang  tidak  dapat diminati    pertanggungjawabannya hukum    atas    tindakan    yang dilakukan  serta    adanya    unsur kesalahan,    artinya    apakah    benar anak    melakukan  perbuatan    yang dapat   dipidana    atau   dilarang    oleh Undang-Undang.    Hal  ini    untuk
menghidari    asas    Green    Straf Zonder    Schuld    (tidak    ada  pidana, jika    tidak    ada    keselahan) kemudian    dapat    dibedakan    juga mengenai    keakurasian    alat    bukti yang  diajukan  penuntut  umum  dan terdakwa    untuk    membuktikan kebenaran    surat    dakwaan.    Alat bukti  ini, minimal  harus  dua,  jika tidak    terpenuhi,    terdakwa    tidak dapat    dipidana  hal    tersebut    sesuai dengan    KUHP    (Pasal    184).    Hal ini  sesuai  dengan asas  unus  testis nullus    testis    artinya    suatu    alat bukti  bukanlah  suatu  alat bukti.
Dasar    Hukum    dalam Penerapan    Diversi    Menurut Hukum  Perlindungan        Anak Penahanan yang dilakukan terhadap    anak    tetap    berpedoman kepada    aturan        hukum    mengenai hak    anak    yang    tercantum    dalam aturan    yang    ada    mengenai    hak anak  yaitu  konvensi  hak  anak,  UU Pengadil    nak    dibedakan    tempat penahannya    dengan    orang    dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi    perkembangan    anak, pendidikan,  hobi,    akses    dengan keluarga,  perlindungan  hak  propesi anak,  pelindungan    dari    penyiksaan dan  perlakuan  fisik dan  mental  dan proses  peradilan    yang    singkat    dan cepat. Anak  ditentukan  berdasarkan perbedaan    umur    anak,    yaitu    bagi anak    yang    masih    di    8    –    18 tahun    dan    melakukan    tindak pidana    setelah  melampaui    batas usia  18  tahun  hal  tersebut  sesuai dengan  UU Perlidungan  Anak,  hak asasi  manusia.
Kendala  yang    dihadapi dalam  proses    penerapan    Diversi dalam   Sistem  Peradilan  Anak ada dua yaitu:
1. Hambatan  Internal
Walaupun keadilan RestoratifJustice  dan  Diversi  sudah
mulai    dikenal    sebagai  alternatif penanganan    anak    berhadapan dengan    hukum    dari    peradilan pidana    dan    mulai    mendapatkan dukungan    banyak    pihak    masih banyak    hambatan    yang    dihadapi oleh  sistem  peradilan  anak  yaitu :
a. Kebutuhan    yang    semakin meningkat    tidak    sebanding dengan  sumber    daya  (baik personel  maupun  fasilitas).
b. Pemahaman    yang    berbeda dalam    penanganan    anak berhadapan                dengan hukum  dan    korban    di antara aparat penegak hukum.
c. Kurangnya    kerja    sama antara    pihak    yang    terlibat (aparat  penegak  hukum    dan pekerja sosial  anak).
d. Permasalahan    etika    dan hambatan    birokrasi    dalam penukaran data dan informasi    antara  aparat penegak hukum .
e. Koordinasi    antara    aparat penegak    hukum    (Polisi, Jaksa,    Hakim,  Advokat,
Bapas,    Rutan,    Lapas) masih    tersendat    karena kendala ego sektoral Belum    ada    persamaan persepsi antar-aparat penegak    hukum  mengenai penanganan anak berhadapan    dengan    hukum untuk  kepentingan    terbaik bagi  anak.
f. Terbatasnya    sarana    dan prasarana    penanganan    anak berhadapan  dengan    hukum selama    proses    pengadilan
(pra    dan    pasca  putusan pengadilan).
g. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses
rehabilitasi    sosial    anak nakal    dalam    hal    ini Departemen    sosial  atau Organisasi sosial kemasyarakat yang bergerak dibidang pendidikan,  pembinaan  dan latihan    kerja    sehingga dapat dikirim  kepanti  sosial untuk  dibina  secara  khusus diberi  pemulihan    mental dan  perilaku.
h. Kurangnya    perlindungan anak    yang    melakukan tindak pidana namun kehendak  demikian  tidaklah mudah    dilakukan    karena kerena    ketentuan    dalam sistem    pemasyakatan    anak saat    ini  tidak    memberi peluang  yang demikian.
2.   Hambatan Eksternal
Bahwa    dalam    menerapkan sistem  RestoratifJustice  dan Diversi masih    banyak  hambatan    eksternal yang ditimbulkan  yaitu:
a. Ketiadaan    payung    hukum Belum    adanya    payung hukum    menyebabkan    tidak semua    pihak    memahami implementasi keadilan restoratif  dengan    tujuan pemulihan    bagi    pelaku, korban, dan masyarakat.Akibatnya  sering ada    pihak-pihak    yang mengintervensi jalanya proses    mediasi.    dengan ketentuan        UU    pasal    16 (3)    tentang  perlindungan anak    yang    menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman  pidana  bagi  anak adalah upaya terakhir. b. Inkonsistensi penerapan peraturan    Belum    adanya
payung    hukum    sebagai landasan  dan pedoman  bagi semua    lembaga    penegak hukum, inkonsistensi penerapan    peraturan    di lapangan  dalam  penanganan anak  berhadapan    dengan hukum  masalah  yang  paling sederhana dapat  dilihat  pada beragamnya    batasan    yang menjadi    umur  minimal seorang anak pada peraturan-peraturan    yang terkait.  Akibatnya    aparat penegak    hukum    membuat putusan yang tidak konsisten  dalam  kasus  anak berhadapan    dengan    hukum yang  memiliki    kemiripan unsur-unsur perbuatan.
c. Kurangnya  dukungan    dan kerja  sama  antar    lembaga Masalah    ini    merupakan hambatan    yang    lain    yang masih  banyak    terjadi    dalam menegakkan suatu ketentuan    hukum,  termasuk penanganan anak berhadapan    dengan    hukum banyak kalangan professional    hukum    yang masih    menganggap    mediasi sebagai    metode    pencarian keadilan    kelas    dua    yang mereka tidak berhasil
mencapai    keadilan    sama sekali,    padahal    saat    ini hakim    adalah    satu-satu pihak  yang  bisa  memediasi perkara anak
yang berhadapan    dengan    hukum tidak  seperti  mediasi perdata yang  memperbolehkan  non- hakim  menjadi  mediator  di pengadilan.
5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal
sebagai berikut : 1.  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan  anak  yang  berkonflik hukum  maka  penyidik,  jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan  diversi.  Diversi  dapat diberlakukan  jika  pelaku  anak diancam  dengan  pidana  penjara dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan bukan  merupakan  pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak  pidana,  umur  anak,  hasil penelitian  kemasyarakatan  dari Bapas  dan  dukungan  lingkungan keluarga dan masyarakat.
2.  Kendala  yang  dihadapidalam proses pengawasanpenerapan Diversi  dalam      Sistem  Peradilan Anak  ada  dua  yaitu  hambatan internal yaitu kendala dari
Pembimbing  Kemasyarakatan  itu sendiri dan eksternal yaitu kendala  yang  didapat  bukan  dari Pembimbing Kemasyarakatan.
6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Atmasasmita,  Romli,  1988, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja , Bandung: Armico. Chazawi,  Adami.    2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan .  Jakarta:  Raja Grafindo. Depdikbud,  2003, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Gosita, Arif 1989. Masalah Perlindungan Anak , AkademikaPresindo,  Jakarta, Gultom,Maidin.2014. Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak dalam  Sistem  Peradilan
Pidana Anak di Indonesia . Bandung: RefikaAditama Hadi Suprapto, Paulus, 2010, Delinquency Anak Pemahaman dan Penanggulangannya,, Mala ng : Selaras.
Hamzah,  Andi.  1999. Hukum  Acara
Pidana  Indonesia .  Jakarta:
Sinar Grafika.
Joni,  Muhammad  dan  zulchaina  Z
Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak  Dalam  Perspektif Konvensi hak Anak , Bandung , PT Citra Aditya Bakti,
Karim, A, Sumarsono, 2011, Metode dan  Teknik  Pembuatan Litmas Untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan ,  Jakarta: Badan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia, Kementerian  Hukum  dan HAM. Marlina,  2009, Peradilan  pidana Anak di Indonesia "Pengembangan konsep
Diversi danRestorative Justice" Bandung  :  Refika
Aditama.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1998, Teori-teori dan
Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni. Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum  Pidana  Bagi  Anak Di Indonesia , Jakarta;
Rajawali Pers.
Nasir  Djamil,  2013, Anak  Bukan
Untuk  Dihukum ,  Jakarta:
Sinar Grafika. Nawawi  Arief,  Barda,  2006, Bunga
Rampai  Hukum  Pidana, Bandung:  Badan  Penrerbit Fakultas Hukum UNDIP. Peter C. Krateoski, 2004, Correctional Conceling and Treatment, USA: Waveland Press Inc.
Prakoso,Abintoro,  2013, Pembaruan
Sistem    Peradilan    Pidana
Anak, Surabaya; Erlangga.
Prinst,  Darwan,  1997, Hukum  Anak
Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum  Acara  ,  Lembaga
Penelitian  dan  Penulisan
Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021. Sigit  Pramukti,  Angger  Dan  Fuady Primaharsya,  2015. Sistem Peradilan  Pidana    Anak , Yogyakarta. Pustaka Yustisia, Sudarto,    1981. Kapita    Selekta Hukum    Pidana ,    Alumni, Bandung, Tim Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan dan pengentasan  anak.  2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan . Kementrian  Hukum  dan Ham.
Wagiati  Soetedjo  dan  Melani,  2013,
Hukum Pidana Anak , Bandung: Refika Aditama. Wahyudi, Setya, 2011, Implememntasi Ide Diversi Dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing. Wiyono,R,  2016, Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafik. B.Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan
Kehakiman
Undang-  undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
Conventional  on  the  Rights  of  The Child  (Konveksi  Hak  – Hak  Anak).  The  United Nations Standard Minimum Rules For Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standard Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing