Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 220-224| Tersedia online di https:/ /www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4752.125-131

## KONSEP ANTI ECO-SLAPP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Nyoman Gede Aditya Jay Medhika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia jaymedhika@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Terdapat  beberapa  kelemahan  terhadap  pengaturan  konsep Anti  Eco-SLAPP di  Indonesia,  yang  dapat menghambat  implementasi  dari  konsep Anti  Eco-SLAPP serta  menyebabkan  perlindungan  pada  peran  serta masyarakat  tetap  memiliki  ruang  untuk  terjadinya  kriminalisasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan pengaturan  konsep  anti Eco-SLAPP dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Tipe  penelitian  ini  adalah  hukum  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  dengan  menelaah  Peraturan  Perundang-undangan.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  Primer  dan  Sekunder.  Analisis  data    dilakukan  dengan menggunakan  analisis  kualitatif.  Dalam  data  yang  telah  dianalisis  menunjukan  bahwa Anti  Eco  SLAPP telah diatur pada Pasal 66 UUPPLH, yang menegaskan tiap individu yang mengupayakan hak atas lingkungan hidup dengan  baik  dan  sehat  tak  akan  bisa  dituntut  secara  pidana  maupun  perdata.  Dalam  mengoperasionalisasikan Pasal  66  UU  PPLH,  maka  diharapkan  ada  empat  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu:  syarat  perlindungan  dan siapa subjek yang dilindungi serta jenis tindakan Eco-SLAPP serta syarat untuk menentukan Eco-SLAPP . Kata Kunci : Eco SLAPP, Keterlibatan masyarakat, Pasal 66 UUPPLH

## Abstract
There are several  weaknesses in the regulation of the Anti Eco-SLAPP concept in Indonesia, which can hinder the  implementation  of  the  Anti  Eco-SLAPP  concept  and  cause  protection  for  community  participation  to  still have room for criminalization. This study aims to describe the regulation of the anti-Eco-SLAPP concept in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This type of research is normative law. This study uses a statute approach by examining the laws and regulations. The data used in this study are primary and secondary data. Data analysis was carried out  using qualitative analysis. The data that  has been analyzed shows that Anti Eco SLAPP has been regulated in Article 66 of the UUPPLH, which emphasizes that every individual who strives for the right to a good and healthy environment cannot be prosecuted criminally or civilly.  In  operationalizing  Article  66  of  the  PPLH  Law,  it  is  hoped  that  there  are  four  things  that  must  be considered, namely: the requirements for protection and who is the subject being protected as well as the type of Eco-SLAPP action and the requirements for determining Eco-SLAPP.
Keywords: Article 66 of the PPLH law, Eco-SLAPP, Public participations

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sedang  aktif  membangun  infrastruktur  sebagai  negara  berkembang  sejak  masa  orde  baru dengan  sangat  masif.  Pembangunan  tersebut  dilakukan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam sebagai  komponen  dari  penunjang  pembangunan.  Pembangunan  bukan  cuma  memberikan  pengaruh positif  (manfaat)  untuk  berlangsungnya  kehidupan  manusia  maupun  lingkungan  hidup.  Namun  pada saat  yang  sama  akan  sekaligus  turut  memberi  ancaman  (dampak  negatif  yang  berupa  risiko)  untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup (Soemarwoto, 1994) .
Indonesia  dalam  proses  membangun  perekonomian  tidak  lepas  dari  masalah  eksternalitas seperti merusak SDA dan lingkungan yang berakhir pada masalah sosial seperti sengketa publik. Pada saat SDA dan lingkungan telah mengalami penyusutan, maka eksistensi SDA dan lingkungan tersebut dapat melahirkan bumerang untuk pertumbuhan ekonomi dan bisa menciptakan sebuah konflik sosial yang berkepanjangan dan menyangkut berbagai lapisan masyarakat (Fauzi, 2010) .  Di lain sisi proses pembangunan serta kemajuan juga turut menyumbang permasalahan horizontal di dalam masyarakat.
Perbedaan  pendapat  sejumlah  kelompok  masyarakat  turut  menandakan  bahwa  tidak  selalu pembangunan ditinjau dan dilihat sebagai sesuatu yang positif (Hikmah & Wartiningsih, 2019) . Hukum lingkungan Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan selama 40 tahun terakhir. Mayoritas perkembangan tersebut adalah tanggapan atas dampak hukum lingkungan internasional (Hardjasoemantr, 2022) . Sejumlah research menunjukkan bahwasannya gaya pemerintahan yang demokratis bisa menambah kualitas lingkungan hidup dengan mewujudkan cara mengelola lingkungan yang baik. Penggantian hukum lingkungan tidak lepas pada rule of law yang merupakan salah satu unsur penting dari demokrasi (Santosa & Quina, 2014) . Apabila kaitan antara demokrasi serta cara mengelola lingkungan yang baik diartikan dengan bertambahnya keterlibatan rakyat serta memperkuat akses terhadap keadilan dalam mengelola lingkungan hidup, maka meninjau lagi aktivitas penggantian hukum lingkungan di Indonesia bisa menjadi patokan untuk mendalami posisi komunitas rakyat dalam bentuk hukum lingkungan sekarang (Prayuginingsih, Santosa, & Arifin, 2011) . UUPPLH menyatakan bahwa melindungi dan mengelola lingkungan hidup adalah salah satu pelaksanaan berlandaskan prinsip partisipatif. Hal ini berarti setiap anggota masyarakat diharapkan untuk memiliki peran aktif ketika mengambil keputusan serta perwujudan tata kelola lingkungan hidup, baik secara langsung atau tak langsung.
Hak agar memiliki peran serta untuk mengelola lingkungan hidup disebut dengan participatory rights yang  tertuang  dalam  UUPPLH  Pasal  65  ayat  (3)  s/d  (6).  Hak  itu  memberikan  dampak pengakuan  Negara  dalam  hak  peran  serta  masyarakat  tersebut.  Mengacu  pada  pasal  tersebut  maka keterlibatan masyarakat bisa dilaksanakan yakni melalui pengajuan usul, saran dan keberatan maupun memberikan  laporan  atau  aduan  bagi  pemegang  jabatan  yang  memiliki  wewenang,  diprediksi  pula dalam  Pasal  70  UUPPLH  untuk  memberi  hak  untuk  rakyat  atau  setiap  individu;  melaksanakan controlling, menyatakan  saran  pendapat,  kemudian  menyampaikan  usul  ataupun  rasa  berat  hati  serta menyampaikan aduan dan melaporkan informasi (Kahpi, 2016) . Landasan rumus konsep protection law di Indonesia yakni Pancasila yang merupakan ideologi serta  falsafah  negara.  Rancangan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Barat  mengacu  dari  konsep Rechtsstaat dan  “ Rule  of  The  Law ”.  Melalui  penggunaan  konsep  Barat  menjadi  konseptual  berpikir mengacu dasar dari Pancasila prinsip perlindungan hukum di Indonesia yakni merupakan sebuah pilar perlindungan  serta  pengakuan  pada  harkat  dan  martabat  manusia  yang  berlandaskan  pada  Pancasila (Hadjon, 1987) .
Aturan  tentang  peran  serta  masyarakat  untuk  memperoleh protection  law tercantum  dalam UUPPLH  Pasal  66 (Sembiring,  2014) .  Walaupun  sudah  diatur  mengenai protection  law terhadap keterlibatan  rakyat  tersebut  namun  pada  realitanya  terdapat  berbagai  keterlibatan  rakyat  yang disampaikan oleh sisi swasta terkait partisipasinya dalam membatalkan aktivitas maupun upaya pihak swasta  dari  pencemaran  lingkungan  untuk  urgensi  bisnis  atau  usaha  perusahaan.  Usaha  atau  cara hukum  tersebut  dijalani  oleh  sektor  swasta  itu  dikenal  dengan  sebutan SLAPP yakni  sebuah  cara hukum  yang  dilalui  kelompok  swasta  untuk  mendiamkan  peran  serta  masyarakat  secara  umum  yang dinilai bisa mencegah keperluan publik.  Sesudah UUPPLH diundangkan rasionalisasi tentang  sistem atau  kerangka Anti-SLAPP “tidak  ada”.  Perihal  tersebut  ditingkatkan  menggunakan  sedikitnya referensi dalam negeri yang membahas konsep Anti-SLAPP yang tercantum pada Pasal 66 UUPPLH. Konsep  Pasal  66  UUPPLH  yaitu  disebut  juga  sebagai Anti  SLAPP .  Pada  saat  konsep SLAPP diumumkan  perdana  oleh  George  W.  Pring  &  Penelope  Canan  sebagai  penemu  sistem  tersebut mengelompokkan SLAPP pada sejumlah sektor yang terdiri dari: penyusunan perpajakan, real estate, environment dan lainnya. Kecuali SLAPP yang yang terdapat pada sektor lingkungan hidup Pring dan Canan memperkenalkan sebutan “ Eco-SLAPP ”. Mengacu pada Pring dan Canan maka penelitian ini secara  spesifik  akan  memaparkan SLAPP yang  terjadi  pada  bidang  lingkungan  hidup  dengan  istilah yang  digunakan  adalah Eco-SLAPP .  Walaupun  pemaparan  Pasal  66  UUPPLH  dilakukan  dengan progresif  sudah  memberi  perlindungan  supaya  keterlibatan  rakyat  secara  umum  tak  bisa  diberi tuntutan  pidana  maupun  diberi  gugatan  perdata  akan  tetapi  masih  ada  sejumlah  kelemahan  pada  sisi pembahasannya.  Pembahasan  Pasal  66 mempunyai  perbedaan  dengan  konsep Anti-Eco-SLAPP yang diperkenalkan  Pring  dan  Canan  serta  yang  dikenal  di  negara  lain.  Perbedaan  tersebut  bisa
mengganggu  pemaknaan  dari  Pasal  66  serta  menyebabkan  perlindungan  pada  keterlibatan  rakyat secara umum tetap mempunyai ruang untuk terjadinya kriminalisasi (Sembiring, 2014).
WALHI  sejak tahun 2014 memperoleh data sebanyak 173 orang  yang perjuangkan HAM atas lingkungan  ditangkap  (dikriminalisasi)  dimana  tujuh  dilecehkan  dan  dua  orang  meninggal  dunia. Sementara  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  memperoleh  data  sepanjang  tahun  2014-2018 yakni  ada  sebanyak  940  petani  dan  pejuang  agraria  yang  dikriminalisasi.  Selanjutnya  ELSAM memperoleh data sepanjang tahun 2019 yakni sejumlah 28 individu dan 50 kelompok pejuang HAM atas lingkungan menjadi korban kekerasan. Kemudian info terbaru, yakni selama Januari hingga April 2020  terdapat  korban  kekerasan  yang  bertambah.  ELSAM  menemukan  sebanyak  69  individu  dan  4 kelompok  komunitas  masyarakat  adat  menjadi  korban  (Setiawan  &  Sitabuana,  2021).  Selanjutnya data  KontraS  memperoleh  sebanyak  28  peristiwa  kekerasan  terhadap  Pembela  HAM  di  sektor  SDA dalam periode Desember 2019 hingga November 2020. Dari seluruh peristiwa yang tersebar pada 11 daerah ini 14 orang luka-luka 2 orang tewas dan 35 orang ditangkap dengan pola yang terus berulang yakni  kejahatan  pada  warga  terdampak  konflik  lahan/SDA  serta  penahanan  pada  masyarakat  yang menjalankan aksi massa untuk memprotes sengketa.
Model  ini  memperlihatkan  bahwa  tidak  ada  aturan  yang  benar-benar  bisa  memberi perlindungan eksistensi peran serta masyarakat saat melindungi dan mengelola lingkungan yang baik, sebab aktivitas yang dilakukan diharapkan untuk berhadap-hadapan dengan penguasa yang lebih besar seperti  perusahaan  dan  Pemerintah.  Jumlah  kasus SLAPP yang  banyak  dilaksanakan  oleh  pihak swasta pada keterlibatan rakyat umum dan tingginya resiko untuk penggerak lingkungan  adalah satu contoh  yang  melatarbelakangi  inputnya  regulasi  yang  bersifat  anti strategic  lawsuit  against  public participations ( Anti-SLAPP )  pada  UUPPLH  khususnya  pada  pasal  66.  Pernyataan  ini  turut membuktikan  bahwa  terdapat  masalah  pada  rezim  hukum  lingkungan  dalam  melindungi  setiap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan serta ruang hidupnya dari proyek pembangunan. Rendahnya  pemahaman  dan  pengetahuan  penegak  hukum  di  Indonesia  terkait SLAPP jadi penyebab faktor  mengapa SLAPP bisa  tumbuh  sebagai  tren  strategi  hukum  dalam  melawan  partisipasi  publik oleh swasta. Akan tetapi dasar dari masalah SLAPP ini tidak hanya pada batas lemahnya pengetahuan serta pemahaman penegak hukum saja.
Aturan yang lemah terkait protection law pada para penggerak lingkungan itu merupakan sebab utama  susahnya  penegakkan  konsep Anti-SLAPP di  Indonesia.  Kemudian  tidak  adanya  pengertian secara  resmi  terhadap  penjelasan  Pasal  66  UUPPLH  itu  memiliki  potensi  yang  dapat  menjadi hambatan  pelaksanaan Anti-SLAPP di  Indonesia.  Tidak  adanya  aturan  tentang  arah  jangkauan  dan operasionalisasi Anti-SLAPP pada sistem acara pidana serta sistem acara perdata di Indonesia ini turut menjadi  penyebab  terhambatnya  wujud  konsep Anti-SLAPP di  Indonesia.  Melalui  latar  belakang SLAPP yang  dilaksanakan  oleh  sektor  swasta  ini  menyebabkan  rakyat  merasa  terancam,  dan terintimidasi  serta  pada  akhirnya  akan  kalah  saat  menjalani  proses  hukum  serta  takut  untuk  ikut berperan  aktif  dalam  memperjuangkan  hak  mereka  di  bidang  lingkungan.  Kondisi  tersebut  bisa memunculkan  sebuah  sifat  skeptis  pada  setiap  rakyat  terhadap  penegakan environment  law dalam upaya  memberikan  perlindungan  hak  setiap  individu  untuk  memperjuangkan environment . Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  pengaturan  konsep anti Eco-SLAPP dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif.

## I. METODE PENELITIAN
Jenis metode research yaitu dengan menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif (Efendi & Johny,  1981) .  Pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  dilaksanakan  dengan  menelaah peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  pelaksana  terkait  khususnya  yang  bersangkut  paut dengan  permasalahan  Konsep  Anti  Eco-SLAPP  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pendekatan  kasus  ( the  case  approach ) dilakukan  dengan  menelaah  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  isu  yang  dihadapi  Pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  dilakukan  untuk  pemahaman  terhadap  pandangan  untuk membangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Adapun  bahan
hukum  yang  digunakan  yakni  meliputi: Bahan  Hukum  Primer  dan  Bahan  Hukum  Sekunder.  Bahan hukum  yang  dikumpulkan  dikelompokan  berlandaskan  bahan  hukum  primer,  dengan  bahan  hukum sekunder  sebagai  penunjang.  Dalam  hal  bahan  hukum  sekunder,  dilakukan  melalui  pengumpulan bahan  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  kepustakaan  yakni  melalui  teknik  studi  dokumen  terkait mengenai  Konsep  Anti  Eco-Slapp  dalam  UU  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pengolahan  serta  analisis  data  yang  dilakukan  yaitu  menggunakan analisis kualitatif.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Anti  Eco-SLAPP secara  historis  ada  di  Indonesia  berupa  pendapat  dari  organisasi  lingkungan  hidup ketika  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  pembahasan  Rancangan  UU  mengenai  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Alasan  yang  menyebabkan  perlu  adanya  aturan Anti  Eco-SLAPP : yakni  yang  pertama  karena  banyak  adanya  pembungkaman  pada  masyarakat  yang  berjuang  untuk kepentingan  lingkungan  oleh  pemerintah  maupun  sektor  lain  yang  berwenang.  Alasan  kedua  karena banyak  adanya  kejadian  pelaporan  balik  dengan  dalil  pencemaran  nama  baik  pada  rakyat  yang memberikan laporan kasus lingkungan hidup pada pihak yang berwajib.
Interpretasi tentang sebuah konsep Anti Eco-SLAPP tersebut bisa jadi lebih bagus bila diartikan ke dalam undang-undang  acara di  Indonesia  seperti yang sudah dilaksanakan  pada sejumlah country seperti Filipina atau negara bagian Columbia Amerika Serikat. Filipina dalam Rules of Procedures for Environmental  Cases yang  sudah  mengangkat  konsep Anti  Eco-SLAPP dalam  hukum  materiil  dan juga  dalam  hukum  formilnya.  Rangkaian  hukum  acara  seperti  yang  ada  di  Filipina  itu  bisa  dibuat berkembang  di  Indonesia  supaya  dapat  mengurangi  tindakan  kriminal  pada  masyarakat  yang memperjuangkan haknya.
Anti Eco-SLAPP merupakan hal yang krusial sebab satu-satunya prosedur protection law pada masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  mengutarakan  pendapat,  keberatan  atau  ekspresinya  pada sebuah  masalah/kebijakan environment .  Acuan  tentang  ketentuan Anti  Eco-SLAPP ini  disetujui  oleh para perumus UUPPLH yang memiliki pendapat yakni hal yang ditentukan ini penting sebagai media untuk melindungi bagi keterlibatan masyarakat dalam melahirkan wujud environment yang sehat dan baik (Sembiring, 2014:188) . Anti Eco-SLAPP merupakan mekanisme perlindungan dari tindakan Eco- SLAPP ,  sebagaimana  telah  diatur  pada  Pasal  66  UUPPLH.  Pasal  66  UUPPLH  menegaskan  tiap individu yang berjuang untuk kewenangan atas environment yang sehat dan baik, tak akan bisa diberi tuntutan  pidana  maupun  perdata.  Pembahasan  dari  Pasal  66  UUPPLH  menegaskan  hal  tersebut ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan  pada  korban  maupun  pelapor  yang  melalui  cara  hukum akibat  mencemari  atau  merusak environment .  Hal  itu  ditunjukkan  untuk  menghindari  ada  atau tidaknya  balasan  dari  yang  melaporkan  melalui  pemidanaan  dan/atau  gugatan  perdata  dengan  selalu memberi perhatian pada kemandirian peradilan.
Prasyarat guna memperoleh protection law terhadap peran serta rakyat adalah tak terpaku pada ketentuan dia harus berbadan hukum atau tidak, dikarenakan frasa yang yang digunakan dalam pasal 65  dan  pasal  66  UUPPLH  adalah  “Setiap  orang”  yang  mana  menurut  ketentuan  umum  UUPPLH yakni  pasal  1  angka  32  mengatakan:  “Setiap  orang  adalah  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum", selama dalam proses penegakan hukum lingkungan  dan  memperjuangkan  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  seseorang mendapatkan  ancaman guna membungkam partisipasi publik maka sudah dapat diberikan protection law atas  dirinya.  Persyaratan  untuk  memperoleh protection  law terhadap  peran  serta  masyarakat berdasarkan  UU  PPLH  adalah  masing-masing  individu,  baik  individual  atau  perorangan  maupun badan  usaha,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum  yang  telah berpartisipasi  dan  berperan  serta  dalam  proses  penegakan  hukum  lingkungan  dan  memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui mekanisme hukum (Edorita, 2009) . Adapun bentuk perbuatan yang bisa dikelompokan dalam Eco-SLAPP terbatas pada perbuatan melalui sistem hukum  pidana  serta  perdata,  serasi  dengan  interpretasi  yang  tercantum  pada  Pasal  66  UU  PPLH. Sebagai kesimpulan, kriteria dari identifikasi kasus Eco-SLAPP harus menilai: terdapat keberatan atau
tidak,  laporan,  tuduhan  dari  rakyat  atas  efek  kerusakan  yang  terjadi;  keterlibatan  masyarakat  umum yang dilakukan oleh individu atau sejumlah kelompok masyarakat; terdapat dialog yang disampaikan pada  pemerintah  maupun  pemegang  jabatan  yang  memiliki  wewenang;  partisipasi  publik  tersebut terkait  kepentingan  publik,  yaitu  isu  lingkungan  hidup  yang  telah  dijamin  dalam  hak  asasi  serta  UU PPLH;  serta SLAPP dilaksanakan  tidak  berlandaskan  pedoman  yang  kuat  dan  memiliki  kandungan motif politik atau motif
ekonomi tersembunyi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis,  maka  hal  utama  yang  harus  dilakukan  adalah  membentuk  definisi  resmi tentang Eco-SLAPP serta Anti  Eco-SLAPP .  Definisi  resmi  ini  adalah  hal  penting  yang  menjadi pedoman dalam menangani permasalahan Anti Eco-SLAPP pada saat pelaksanaan sidang perdata atau pidana.  Tentunya  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (selanjutnya  disingkat  KLHK) yang paling pas dalam membentuk definisi ini. Kemudian perlu ada sebuah penafsiran terkait Pasal 66 UU  PPLH  oleh  KLHK,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia.  Penafsiran  ini  dapat  mencontoh  penafsiran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam SK KMA 36/2013. Pemerintah bisa membentuk sebuah aturan yang memuat regulasi mengenai Anti Eco-SLAPP ,  seperti  yang  tercantum  di  Peraturan  Pemerintah  (PP)  ataupun  yang  tertuang  pada Peraturan  Menteri  Lingkungan  dan  Kehutanan  (LHK)  yang  memaparkan  aturan  mengenai  cara melaksanakan Pasal 66 UU PPLH.

## 2. Saran
Penjelasan  sistem Anti  Eco-SLAPP bisa  menjadi  lebih  baik  bila  dipaparkan  dalam  hukum  acara  di Indonesia,  pembaharuan  hukum  untuk  sistem Anti  Eco-SLAPP pada  masa  mendatang.  Sistem Anti Eco-SLAPP juga harus difasilitasi dalam pembenahan hukum acara acara pidana serta hukum perdata. Penyusunan  UU Anti-SLAPP memiliki  manfaat  untuk  membuat  aturan  batasan  serta  jenis SLAPP , pengenalan  penyampaian  dan  korban SLAPP ,  sistem  perlindungan  yang  sebaiknya  dibentuk  sebagai tujuan Anti-SLAPP ,  sampai  tata  aturan  hukum  acara  yang  bisa  dilaksanakan  untuk  menangani  kasus SLAPP .  Kemudian  dalam  batasan  secara  lebih  luas,  juga  bisa  dibuat  dalam  bentuk  UU  Partisipasi Publik agar bermanfaat untuk menguatkan materi keterlibatan publik dengan lebih holistik.

## DAFTAR PUSTAKA
Edorita,  W.  (2009).  Peran  Serta  Masyarakat  terhadap  Lingkungan  Menurut  UU  No.32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. JURNAL ILMU HUKUM , 4 (1), 118–132. Efendi, I. J., & Johny. (1981). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Jakarta: Kencana. Fauzi,  A.  (2010).  Eksistensi  Hak  Tanggungan  dalam  Kredit  Perbankan. INOVATIF  Jurnal  Imu  Hukum , 2 (3), 87–101.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu. Hardjasoemantr, K. (2022). Hukum Tata Lingkungan . Yograkarta: Gajah Mada University Press.
Hikmah, M. N., & Wartiningsih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 176–184.
Kahpi,  A.  (2016).  Jaminan  konstitusional  terhadap  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia. Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 2 (2), 143–159.
Prayuginingsih,  H.,  Santosa,  T.  H.,  &  Arifin,  S.  (2011).  Pengaruh  Motivasi  dan  Kepuasan  Kerja  terhadap Kinerja  Buruh  Wanita  di  Gudang  Tembakau  Tempu  Reja  Kecamatan  Pakusari  Kabupaten  Jember. AGRITECH , 13 (1), 27–45.
Santosa, M. A., & Quina, M. (2014). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola  Lingkungan  Yang  Baik  Dalam  Negara  Demokrasi. Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia , 1 (1),
23–54.
Sembiring,  R.  (2014).  Kriminalisasi  atas  Keterlibatan  Rakyat:  Menyisir  Kemungkinan  Terjadinya  SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 1 (1), 207–
218. Soemarwoto, O. (1994). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan . Jakarta: Penerbit Djambatan.