## EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014

## Harun Al Rosyid
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Email : harun.al5@gmail.com

## Abstrak
Dalam rangka sebagai  upaya untuk  mewujudkan efektifitas pengelolaan jaringan dokumentasi  dan  informasi  hukum,  tentunya  sangat  diperlukan  pembinaan  dan pengawasan,  untuk  itu  maka  telah  dituangkan  ke  dalam  pasal  12  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Kata kunci: efektifitas, pengelolaan jaringan, pemerintahan daerah

## Abstract
In  order  as  an  effort  to  realize  the  effectiveness  of  the  management  of  legal documentation  and  information  networks,  of  course  coaching  and  supervision  is needed,  for  this  reason  it  has  been  stated  in  Article  12  of  the  Republic  of Indonesia  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  2  of  2014  concerning Management  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  Legal  Documentation  and Information Network and Regional Government.
Keywords: effectiveness, network management, regional government

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  system  dan prinsip  Negara  kesatuan  republic  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  dasar.  Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  daerah  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  system  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan adanya pembagian pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan  kecil,  dengan  bentuk  dan  susunan  pemerintahannya  di  tetapkan  dengan undang-undang, secara anatomis urusan  pemerintah di bagi tiga yakni :
1. Urusan  Pemerintahan  absolut  yang  merupakan  urusan  mutlak pemerintah  pusat  (politik  luar  ngeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi, monoter dan fiscal nasiolal dan agama),
2. Urusan  Pemerintahan  Konkuren  adalah  urusan  pemerintahan  yang  di bagi  antara  pemerintah  pusat    dan  daerah  propinsi    dan  daerah kabupaten/kota,  urusan  pemerintahan  konkuren  yang  di  serahkan  ke daerah    yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
3. Urusan  Pemerintahan  Umum  adalah  urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan
Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  Urusan  yang  menjadi  kewenangan daerah  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan  pilihan, urusan  pemerintahan  wajib  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan  pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar.  Urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan dasar  adalah  urusan  pemerintahan  wajib  yang  sebagian  substansinya  merupakan pelayanan  dasar  yang  meliputi  Pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum  dan penataan  ruang,  perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman,  ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan social.
Sedangkan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  meliputi  :  tenaga  kerja,  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak,  pangan,  pertanahan,  lingkungan  hidup,  administrasi kependudukan  dan  catatan  sipil,  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa, pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana,  perhubungan,  komunikasi  dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan oleh raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
Adapun  urusan  pemerintahan  pilihan  meliputi  Kelautan  dan  perikanan, pariwisata,  pertanian,  kehutanan,  energy  dan  sumberdaya  mineral,  perdagangan, perindustrian,  dan  transmigrasi.  Urusan  pemerintahan  wajib  terdiri  atas  urusan pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan  pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  saat  ini  telah  memasuki  era  baru yang  mana  presiden  dan  DPR  telah  sepakat  untuk  mengesahkan  undang-undang nomor  23  tahuan  2014  tentang  pemerintahan  daerah  sebagaimana  telah  diubah beberapa kali yang terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 23 tahuan 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata  dan  bertanggung  jawab.  Dengan  demikian  diharapkan  masing-masing daerah  akan  dapat  lebih  membangunnya  daerah  masing-masing  dengan  maju, mandiri,  sejahtera  dan  kopetitif  di  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  maupun dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Memang harapan dan kenyataan tidak  lain  akan  selalu  sejalan,  tujuan  atau  harapan  tentu  akan  berakhir  baik  bila pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  juga  berjalan  baik.  Namun ketidak ketercapaian harapan itu nampaknya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang  ada  di  Indonesia.  Masih  banyak  permasalahan  yang  mengiringi  berjalanya otonomi  daerah  di  Indonesia.  Permasalahan-permasalahan  itu  tentu  harus  dicari penyelesaianya agar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai.
Sejak  diberlakukanya  Undang-undang  mengenai  otonomi  daerah,  banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangkal lagi bahwa otonomi  daerah  membawa  perubahan  positif  di  daerah  dalam  hal  kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri, kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistim  pemerintahan  yang  sentralistik  cenderung  menempatkan  daerah  sebagai pelaku pembangunan yang begitu penting atau pembangunan mengutamakan dari pinggiran,  daerah  justru  mengalami  proses  pengentasan  kemiskinan  yang  luar biasa, dengan kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis bakal
bisa  mengubah    keadaan  yang  menguntungkan,  akan  tetapi  apakah  di  tengah- tengah optimisme itu tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan  beberapa  persoalan  yang  jika  tidak  segera  di  cari  pemecahanya, akan  menyulitkan  upaya  daerah  untuk  memajukan  rakyatnya.  Jika  jawabanya tidak, tentu akan sangat na’if, karena tanpa disadari beberapa dampak yang tidak menguntukngkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi.
Ada  beberapa  permasalahan  yang  dikhawatirkan  bila  dibiarkan berkepanjangan  akan  berdampak  sangat  buruk  pada  susunan  ketatanegaraan Indonesia.
a. Pemahaman  terhadap  konsep  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang belum mantap
b. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai
c. Kondisi  SDM  aparatur  pemerintahan  yang  belum  menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah
d. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah.
Permasalahan  tersebut  merupakan  tantangan  bagi  penyelenggara pemerintahan  daerah  untuk  membuktikan  bahwa  otonomi  daerah  dapat  berjalan dengan baik dengan prinsip pemerintahan yang baik ( good governance ). Adapun yang  dimaksud  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan    pemerintahan daerah  (pasal  1  angka  2  UU  nomor  23  tahun  2014)  “Penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prisnip  otonomi  seluas-luasnya    dalam  sistim  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Adapun definisi Pemerintah Daerah (pasal 1 angka 3 UU nomor 23 tahun 2014)  “Kepala  Daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan    daerah  yang memimpin    pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah otonom”.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  bagian  dari penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  turut  menentukan  bentuk  dan  hasil pemerintahan  daerah  yang  berlangsung.  Hanya  saja  seberapa  jauh  peran  tersebut dijalankan,  akan  tetapi  sangat  bergantung  pada  kedudukanya  ketika diperbandingkan  dengan  unsur  penyalenggara  pemerintahan  daerah  lainya,  yaitu kepala  daerah  ini  menunjukan    semenjak    reformasi    kedudukan    DPRD    telah diperkuat, bahkan pada  mulanya (berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999) menjadi dominan  terhadap  eksekutif.    Namun  demikian  dalam  perkembangan  mutakhir (UU  nomor  32  tahun  2004)  kedudukan  di  antara  keduanya  diarahkan  untuk seimbang atau sederajat.
Dengan demikian karena Undang-undang nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan  Daerah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dicabut dengan  undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, untuk  itu  guna  mewujudkan  pengelolaan  jaringan  dokumentasi  informasi  hokum yang baik, maka penelitian ini dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hokum normative, yang meneliti dan yang menguji  norma hukum  yang terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan yang  terkait  dengan  pengelolaan  jaringan  dokumentasi  informasi  hokum  di
kementrian  dalam  negeri  dan  pemerintah  daerah,  pengelolaan  jaringan dokumentasi  informasi  hokum  merupakan  pelaksanaan  dari  Peraturan  Presiden Nomor  33  Tahun  2012    tentang  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  hukum  di pemerintah  daerah,  dan  di  tindaklanjuti  oleh  Peraturan  menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia.

## PEMBAHASAN
Di dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012  tentang  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Nasional berbuyi :
‘(1)  Organisasi JDIHN terdiri atas :
‘a. Pusat JDIHN ; ‘b. Anggota JDIHN.
‘(2)  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  merupakan  Pusat  JDIHN  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  huruf a.
‘(3)  Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
‘a.  Biro  hukum  dan/atau  unit  kerja  yang  tugas  dan  fungsinya menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan dokumen hokum pada :
‘1.  Kementrian Negara ; ‘2.  Sekretariat Lembaga Negara ;
‘3.  Lembaga Pemerintahan non Kementrian ; ‘4.  Pemerintah Propinsi ; ‘5.  Pemerintah Kabupaten/Kota ; dan
‘6.  Sekretariat  Desan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
‘b. Perpustakaan hokum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi   swasta ;
‘c.  Lembaga  lain  yang  bergerak  di  bidang  pengembangan dokumentasi  dan  informasi  hokum  yang  ditetapkan  oleh menteri.
Dan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33  Tahun  2012  tentang  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum Nasional berbuyi :
‘(2)  anggota JDIHN sebagaimana  di maksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2, bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkunganya.
Dan  dalam  pasal  7  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2012  tentang  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum Nasional berbuyi :
Pusat  JDIHN  dan  Anggota  JDIHN  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  wajib  melakukan  pengelolaan  dokumentasi  dan informasi hokum dengan menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan anggaran.
Sedangkan dalam pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33  Tahun  2012  tentang  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum Nasional di dalam :
‘(1)   Anggota  JDIHN  bertugas  untuk  melakukan  pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya ;
‘(2)   Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi :
‘a.   Pengumpulan,  pengolahan,  penyimpanan,  pelestarian  dan pendayagunaan  informasi  dokumen  hokum  yang  diterbitkan instansinya;
‘b.   Pembangunan  sistim  informasi  hokum  berbasis  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  dapat  diintegrasikan  dengan website pusat JDIHN ;
‘c.   Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dan informasi hokum di lingkunganya ;
‘d.   Penyediaan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  jaringan
dokumentasi dan informasi hokum di lingkunganya ; ‘e.  Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi  dan  informasi  hukum  di  lingkunganya  sekurang- kurangknya 1 (satu) kali dalam setahun ; dan
‘f.   penyampaian  laporan  setiap  tahun  di  bulan  desember  kepada
pusat JDIHN.
Sedangkan  dalam  pasal  11  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berbunyi : Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud  dalam  pasa  10  wajib  berpedoman  pada  standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hokum.
Dan  dalam  pasal  12  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berbunyi:
Anggaran kegiatan JDIHN dibebankan pada instansi masing-masing melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  atau  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  dan/atau  anggaran  lainya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  pasal  7  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di tindaklanjuti dengan adanya  regulasi  baru  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam Negeri  dan  Pemerintah  Daerah,  aturan  tersebut  dalam  rangka meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  atas  kebutuhan dokumentasi  dan    informasi    hokum    secara      lengkap,    akurat, mudah    dan      cepat    guna  pengelolaan  jaringan  dokumentasi  dan informasi hokum yang tertata dan terselenggara dengan baik.
Bahwa  JDIH  Pemerintah  Kabupaten/Kota  berkedudukan  di  Bagian Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten/kota,  sedangkan  pengelola JDIH dalam melakukan pengelolaan JDIH, meliputi : ‘a.   pengumpulan  pengolahan,  penyimpanan,  penyebarluasan produk hokum ; dan
‘b.   penataan sistim informasi hokum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di  dalam  pasal  5  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam  Negeri  dan Pemerintah Daerah berbunyi : impanan, penyebarluasan produkhukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, ‘(1)  Pengumpulan,  pengelolaan,  penyimpanan,  penyebarluasan produkhukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  huruf  a, sekurang-kurangnya memuat :
‘a. Tap MPR ; ‘b. Undang-undang Republik Indonesia ;
‘c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ;
‘d. Peraturan Presiden ;
‘e. Peraturan Menteri Dalam Negeri ; ‘f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri ; ‘g. Keputusan Menteri Dalam Negeri ; ‘h. Peraturan Daerah Propinsi ;
‘i. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ; ‘j. Peraturan Kepala Daerah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota ; ‘k.Peraturan  bersama  Kepala  Daerah  Propinsi  dan/atau Kabupaten/Kota;
‘m. Informasi Hukum lainya.
‘(2) Informasi Hukum lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m, sekurang-kurangnya meliputi :
‘a.  Putusan  badan  peradilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hokum tetap ;
‘b. Putusan mahkaman konstitusi ; ‘c. Surat edaran menteri dalam neger ; ‘d. MoU/Nota kesepakatan kementrian dalam negeri ; ‘e. Klarifikasi peraturan Daerah ; ‘f. Rancangan Produk Hukum ; ‘g. Artikel Hukum ;
‘h.  Surat  edaran  kepala  daerah  propinsi  dan/atau kabupaten/kota;
‘i.  MoU/kerjasama antar  daerah  propinsi  dan/atau
kabupaten/kota ; dan/atau ‘j. Rancangan peraturan daerah.
Sedangkan  Di  dalam  pasal  6  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berbunyi :
‘(1)    Penataan  system  informasi  hokum  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 4 huruf b, antara lain melalui :
‘a. Sistem catalog ; ‘b. Sitim madiri/stand alone ; dan ‘c. sistim internet/website.
‘(2)  Penataan  system  informasi  hukum  melalui  sistim  catalog sebagaiamana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  dikelola dengan  cara  merekam  nformasi  dokumen  peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber  dan  status  peraturan  perundang-undangan  ke  dalam suatu unit computer ; ‘(3) Penataan sistim informasi hokum melalui sistim mandiri/stand alone  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dikelola melalui  sistim  aplikasi  database  peraturan  perundang- undangan  yang  berdiri  sendiri  dalam  suati  unit  computer tanpa menggunakan jaringan ; ‘(4)  Penataan  sistim  informasi  hokum  melalui  sistim internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di kelola melalui website : ‘a.  jdih.setjen.kemendagri.go.id  dan  kemendagri.go.id  di lingkungan kementrian dalam neger ; ‘b.   jdih propinsi di lingkungan pemerintah propinsi , dan ‘c.   jdih  kabupaten/kota  di  leingkungan  pemerintah kabupaten/kota.
Adapun  Di  dalam  pasal  7  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berbunyi: ‘(1)   Pemerintah  propinsi  melakukan  penataan  sistim  informasi hokum  website  JDIH  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6 ayat (4) huruf b di lingkungan pemerintah propinsi ;
‘(2)  Pemerintah  kabupaten/kota  melakukan  penataan  sistim informasi  hokum  website  JDIH  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  6  ayat  (4)  huruf  c  di  lingkungan  pemerintah kabupaten/kota ; ‘(3)  Pemerintah  propinsi  dan  kabupaten/kota  yang  telah melakukan  penataan  sistim  informasi  hokum  website  JDIH sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) melaporkan  kepada  sekretaris  jendral  kementrian  dalam negeri  paling  lambat  7  hari  kerja  setelah  website  JDIH beroperasi/online ; ‘(4) Pemerintah  kabupaten/kota  yang  telah  melakukan  penataan sistim  informasi  hokum  website    JDIH  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  melaporkan kepada sekretaris daerah propinsi  paling  lambat  7  hari  kerja  setelah  website  JDIH beroperasi/online.
Sedangkan  Di  dalam  pasal  8  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berbunyi :
‘(1)  Pemerintah propinsi melakukan integrasi/link website JDIH kabupaten/kota  di  lingkunganmasing-masing  kedalam website JDIH propinsi ; ‘(2)   Webesite jdih.setjen.kemendagri.go.id secara terintegrasi/link  dengan  website  JDIH  propinsi  seluruh Indonesia. Di  dalam  pasal  9  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam  Negeri dan Pemerintah Daerah telah menyebutkan : ‘(1)  pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 paling sedikit  1  (satu)  minggu  sekali  melakukan  updating  data produk  hokum  dan  informasi  hokum  lainya  sebagaimana dimaksud dalam pasal  5 untuk  disebarluaskan dan di  upload melalui website JDIH masing-masing. ‘(2)  Penyebarluasan  informasi  dan  upload  melalui  website sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),setelah  dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi. Di  dalam  pasal  10  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam  Negeri dan Pemerintah Daerah telah menyebutkan : ‘(1)   Pengelola  JDIH  kabupaten/kota  paling  sedikit  setiap  3 (t9ga)  bulan  sekali  menyampaikan  soft  copy  peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan kepala daerah kabupaten/kota dan peraturan DPRD kabupaten/kota kepada pengelola  JDIH  propinsi  masing-masing  dan  pengelola JDIH kementrian dalam negeri ; ‘(2)  Pengelola  JDIH  propinsi  paling  sedikit  setiap  3  (tiga)  bulan sekali  menyampaikan  soft  copy  peraturan  daerah  propinsi,
peraturan  kepala  daerah  provinsi  dan  peraturan  DPRD propinsi kepada pengelola JDIH kementrian dalam negeri.
Sedangkan  di  dalam  pasal  11  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah menyebutkan : ‘(1)  pemohon  informasi  dapat  mengunduh/download  produk hokum  daninformasi  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam pasa  5  melalui  website  jdih.setjen.kemendagri.go.id  dan website kemendagri.go.id ; ‘(2)  pemohon  informasi  dapat  mengunduh/download  produk hokum dan informasi hokum sebagaimana dimaksud dalam pasal  5  melalui  website  JDIH  di  masing-masing  propinsi dan kabupaten/kota.

## PENUTUP
Dalam  rangka  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  efektifitas  pengelolaan jaringan  dokumentasi  dan  informasi  hukum,  tentunya  sangat  diperlukan pembinaan dan pengawasan, untuk  itu maka telah dituangkan ke dalam pasal  12 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementrian Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah.  Adapun  tujuan  pembinaan  dan pengawasan, maka telah dituangkan ke dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang   Pengelolaan  Jaringan Dokumentasi  dan    Informasi  Hukum  Kementrian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah Daerah  yang  berbunyi  :  “pembinaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  12 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH”.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Makalah
Chatib Rasyd, Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Siri . Jepara,  6 Juni 2009
Grahamedia  Press,  2014, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Grahamedia Press. Hilman  Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan II, Bandung: Andar Maju.
Karam Hilmi Farhat, 2007, Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi , Jakarta: Darul Haj.
Lawrence M.Friedman,  2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung: Nusa Media.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-UndangNomor 1 Tahun1974  tentang Perkawinan Undang-UndangNomor 23 Tahun2004  tentang Penanggulanga Kekerasan Dalam RumahTangga