## Framing Kegagalan Pemerintah Pada Media Sosial Partai Keadilan Sejahtera Jelang Pemilu 2024
Diani Febrianti 1* , Eddi Kurnianto Saptawan 2
Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia
* diani.febrianti@students.paramadina.ac.id

## Abstract
The 2024 Indonesian election campaign time has not officially started, but the fight for public sympathy and votes has already begun long before it. Candidates and Parties, already busy  performing, either positive publicity for themselves, or negative campaign for the opposing party. This research aims to observe framing strategies that already appear on social media, ahead of the 2024 elections. The topic chosen was the framing of government failure, with the social media studied is the Instagram account of the Keadilan Sejahtera Party (PKS), which can be considered the government's opposition party. The data that will be discussed is content in June to July 2023 which is considered relevant enough to show PKS's political communication ahead of the 2024 elections. This article uses a descriptive qualitative research  methodology  with  Entman  model  framing  analysis.  The  focus  of  the  research  is  problem identification, causal interpretation, moral evaluation, treatment recommendation, which appear in the Instagram content. The research conclusion states that there is indeed a framing of state failure in the content studied. PKS carried out framing which essentially explained that the government did not side with  its  citizens,  and  the  government  betrayed  the  community's  mandate.  This  framing  was  also accompanied by strengthening the PKS political brand; “PKS is always with the People”.

## Keywords: Publicity, Framing, PKS, 2024 Election, Health Bill

## Abstrak
Waktu  resmi  kampanye  Pemilu  2024  belum  lagi  dimulai,  namun  perebutan  simpati  dan  suara masyarakat  sudah  dimulai  jauh  sebelum  waktu  kampanye  resmi,  Kandidat  dan  Partai,  telah  mulai melakukan publisitas positif bagi diri mereka sendiri, maupun kampanye negatif kepada pihak lawan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengamati  strategi  framing  yang  muncul  di  sosial  media,  menjelang Pemilu 2024. Topik yang dipilih adalah framing kegagalan pemerintah, dengan sosial media yang diteliti adalah Instagram dari Partai Keadian Sejahtera (PKS), yang bisa dianggap partai oposisi pemerintah. Data yang akan dibahas adalah konten di bulan Juni dan Juli 2023 yang dianggap cukup relevan untuk menunjukkan komunikasi politik PKS menjelang Pemilu 2024.  Artikel ini menggunakan metodologi penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  analisis  framing  model  Entman,  Fokus  dari  penelitian  adalah problem  identification,  causal  intepretation,  moral  evaluation,  treatment  recommendation ,  yang muncul dalam konten Instagram tersebut. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa memang terdapat framing kegagalan negara dalam konten yang diteliti, dengan menggunakan isu RUU Kesehatan. PKS melakukan  framing  yang  intinya  memaparkan  bahwa  pemerintah  tak  berpihak  pada  warganya, pemerintah  mengkhianati  mandat  masyarakat  dan  melarikan  diri  dari  kewajibannya.  Framing  itu sekaligus dibarengi dengan penguatan terhadap brand politik PKS yang intinya adalah PKS bersama Rakyat.
Kata kunci: RUU Kesehatan, Framing, PKS, Pemilu 2024, Pemilu Indonesia

## PENDAHULUAN
Setiap menjelang pemilu, setiap partai politik  pasti  melakukan  publisitas  atau
kampanye  yang  bertujuan  akhir  untuk mendulang  suara  sebesar-besarnya.  Untuk Pemilu 2024, ada perbedaan yang membuat
pemilu  ini  terasa  berbeda  dengan  pemilu- pemilu sebelumnya, yaitu mayoritas pemilih adalah  generasi  Milenial  dan  generasi  Z. Kedua  generasi  ini  adalah  pengguna  sosial media  yang  aktif,  maka  tak  heran  dalam pemilu  kali  ini  media  sosial  akan  menjadi alat  kampanye  dan  publisitas  utama.    Bagi partai politik, media sosial seperti Instagram dapat  membantu  sebagai  sarana  publisitas untuk meningkatkan dukungan dan popularitas.
Media  sosial  atau social  media merupakan platform digital yang memfasilitasi  penggunanya  untuk  saling berkomunikasi  dan  membagikan  konten baik  berupa  pesan  teks,  foto  maupun  video hingga siaran langsung atau live streaming . Seiring  perkembangan  teknologi,  platform media sosial terus mengembangkan fasilitas atau fiturnya untuk mendukung kenyamanan penggunanya agar tidak kalah saing dengan platform  media  sosial  lain.  Salah  satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Instagram . Menurut laporan We Are Social , jumlah pengguna Instagram global mencapai  1,32  miliar  per  Januari  2023. Jumlah  tersebut  menurun  10,8%  dibanding Januari 2022 ( year-on-year /yoy) . Pada awal tahun  2023,  Indonesia  menjadi  negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak  ke-4  di  dunia,  yakni  89,15  juta pengguna (Annur, 2023)
Saat  ini  banyak  partai  politik  dan politisi  yang  menggunakan  Instagram sebagai  salah  satu  media  sosial  utama mereka  selain  Facebook  sebagai  sarana komunikasi politik (Muhammad & Aminuddin, 2019). Publisitas partai di media menjadi krusial dalam membentuk persepsi publik  (Yuda  &  Poltracking,  2014)  Karena itu  tak  heran,  meskipun  waktu  kampanye resmi untuk Pemilu 2024 belum tiba, namun penggunaan  Instagram    sebagai  sarana komunikasi politik sudah dimulai. Beberapa partai politik telah menggunakan Instagram sebagai  alat  pencitraan  maupun  publisitas dari narasi politik mereka, diantaranya Partai
Keadilan Sejahtera atau PKS.
PKS  cukup  aktif  di  media  sosial  dan memiliki  banyak  pengikut  ( followers) di akun  mereka.  Berdasarkan  hasil  survei Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023,  Konstituen  PKS  dinilai  yang  paling aktif  di  media  sosial  yaitu  sebanyak  57,1 persen  dari  responden  yang  ingin  memilih PKS sebagian besar pun cukup intens dalam mengakses  media  sosial  dalam  sehari. Berdasarkan  hasil  survei,  lebih  dari  63 persen dari konstituen PKS mengaku selalu atau  sering  menggunakan  media  sosial  tiap harinya (Prayoga,
2023).
PKS memanfaatkan  media  sosial termasuk Instagram  sebagai  sarana  publisitas  dan kampanye dengan alasan efektivitas, efisiensi, dan biaya murah.
Sebenarnya  PKS  sejak  pemilu  2014 telah  menggunakan  Media  Sosial  sebagai alat  kampanye,  namun  saat  itu  fokusnya hanya  Facebook,  dan  Twitter.  Di  tahun tersebut memang media sosial yang populer adalah  Facebook  dan  Twitter.  Namun  bagi Milenial  dan  Gen  Z  yang  menjadi  target kampanye  di  pemilu  2024,  facebook  sudah kurang  populer,  sementara  twitter  yang masih berbasis teks (walau sudah bisa embed gambar dan video) kurang atraktif dan juga terus  menurun  popularitasnya.  Strategi kampanye PKS di pemilu 2019 juga dibahas dalam berbagai artikel, misalnya manajemen citra  PKS  di  pemilu  2019  (Siregar,  2020), atau  Pemanfaatan  Twitter  oleh  PKS  jelang pemilu  2019  (Hijriawan,  2019).  Namun, Siregar dalam tulisannya hanya memfokuskan  pada  citra  PKS  secara keseluruhan  sehingga  tidak  membahas spesifik  alat  yang  digunakan  memperbaiki citra  tersebut,  sementara  Hijriawan  justru hanya  membahas  penggunaan  Twitter,  dari semua jenis media sosial yang ada.
Kegiatan  kampanye  partai  ini  relatif sering  dibahas,  karena  PKS  merupakan partai  oposisi  pemerintah  atau  pihak  yang nyaris selalu berseberangan dengan pemerintah.  PKS  adalah  partai  pertama, terdepan,  dan  konsisten  dalam  bersikap

## oposisi sepanjang dua periode masa jabatan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Kamarudin, 2021). Berdasarkan keterangan Ketua  DPP  PKS  Bidang  Polhukam  Al Muzammil  Yusuf  mengatakan  PKS  akan tetap  konsisten  menjadi  partai  oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024. menyatakan PKS berperan aktif dengan  memberikan  kritik  konstruktif kepada pemerintah (CNN Indonesia, 2022). Sesuai  arah  yang  dipilih,  PKS  banyak menggunakan  strategi  kampanye  negatif terhadap  pemerintah  untuk  memperkuat elektabilitas  kandidatnya  dan  mendorong citra  partainya  sebagai  partai  pembaharu. Salah  satu  strategi  yang  umum  digunakan dalam  kampanye  negatif  adalah  adalah Framing.
Framing merupakan metode penyajian realitas  dimana  kebenaran  tentang  suatu kejadian  tidak  diingkari  secara  total, melainkan di belokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan  aspek-aspek  tertentu  dari  isu berkaitan  dengan  penulisan  fakta.  Ketika aspek  tertentu  dari  suatu  peristiwa  dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis (Kartini et al., 2022). Dalam artikel ini akan digunakan teori Framing sesuai dengan model Entman. Dikutip  dari  Oxford  Handbook  of  Political Communication,  definisi  framing  menurut Entman (1993)  “ .. is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient  in  a  communicating  text  in  such  a way  to  promote  a  particular  problem definition,  causal  interpretation,  moral evaluation, and/or treatment recommendation  for  the  item  described ” (Kenski & Jamieson, 2017).
Proses  pembentukan  frame  atau framing  merupakan  proses  seleksi  dari berbagai  realitas  sehingga  bagian  tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding yang  lain.  Entman  juga  menyertakan penempatan-penempatan informasi- informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Pinontoan & Wahid,
2020)
Framing  menyertakan  penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi  tertentu  mendapat  alokasi  lebih  besar daripada  sisi  yang  lain.  Maalej  (2019) mengutip Entman yang menyatakan framing memilih  beberapa  aspek  dari  realitas  yang dirasakan  dan  membuatnya  lebih  menonjol dalam mengkomunikasikan teks sedemikian rupa, untuk mengembangkan definisi masalah tertentu, interpretasi kasual, evaluasi moral dan/atau rekomendasi perawatan  (penekanan  pada  aslinya)  untuk item yang dijelaskan.
Eriyanto  dalam  tulisan  Yudi  Sudiana (Sudiana & Lestari, 2021) menjelaskan lebih detil  mengenai  4  elemen  dalam  model Robert  N.  Entman  yaitu:  (1) Define problems (mendefinisikan  masalah),  yaitu cara melihat suatu isu/peristiwa dan sebagai masalah  apa  isu/perisiwa  itu  dilihat;  (2) Diagnose  cause (memperkirakan  masalah atau  sumber  masalah),  yaitu  tentang peristiwa  itu  dilihat  sebagai  apa  serta  siapa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah;  (3) Make  moral  judgement (membuat  keputusan  moral),  yaitu  nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah  dan  nilai  moral  apa  yang  dipakai untuk  menyatakan  suatu  tindakan;  (4) Treatment  Recommendation (rekomendasi penyelesaian),  yaitu  tentang  penyelesaian apa  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi masalah/isu  dan  jalan  apa  yang  ditawarkan dan  harus  ditempuh  untuk  mengatasi masalah. Keempat elemen itu akan menjadi alat  untuk  menentukan  bagaimana  framing yang  ada  di  dalam  posting  Instagram  PKS dalam penelitian ini.
PKS  mengusung  konsep  kampanye dengan  narasi  "Bersama  Melayani  Rakyat" sehingga dalam setiap konten yang dipublikasikan memiliki makna dan menyiratkan keberpihakan PKS pada rakyat dan melakukan semuanya demi kesejahteraan  rakyat.  Menjelang  Pemilu 2024,  PKS  juga  terus  melakukan  publisitas sebagai  partai  oposisi  pemerintah.  Apalagi
calon  yang  didukung  PKS  yaitu  Anies Baswedan,  terus  mendorong  narasi  untuk melakukan  perubahan,  yang  berarti  akan mengambil jalan berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Ide-idenya  semua  terkait  dengan perubahan  arah  dan  perbaikan  kinerja pemerintahan saat ini, seperti: Memberantas ketimpangan  antara  pusat  dan  daerah, antisipasi  urbanisasi  dan  Jakartanisasi, menciptakan  lingkungan  hidup  layak, pengentasan kesenjangan sosial, dan pemerintahan  kota  mandiri  dan Transit Oriented  Development .  Semua  ide  tersebut pada dasarnya menganggap arah pembangunan yang dilakukan saat ini tidak tepat,  dan  perlu  ada  perubahan  untuk mewujudkan ide-ide tersebut  (Rizky, 2023). Dengan  kata  lain,  visi  dan  misi  Anies Baswedan menarasikan bahwa untuk mencapai  perubahan  itu  juga  harus  ada perubahan  elit  yang  berkuasa.  Jika  rakyat ingin  perubahan  itu  terjadi  mereka  harus mendukung Anies Baswedan dan elit politik serta partai yang ada di belakangnya. Tidak heran konten yang dipublikasikan di  media sosial  PKS  seperti  dalam  Instagram @pk_sejahtera  cenderung  adalah  kritik kepada  kebijakan  pemerintah  yang  dinilai tidak pro pada rakyat.
Artikel  ini  akan  berusaha  melihat bagaimana  Instagram  digunakan  sebagai sarana    publisitas  oleh  PKS,  menjelang pemilu  2024.    Bagaimana  cara  PKS  dan anggotanya  mengangkat  sebuah  isu  di Instagram,  yang  diharapkan  mendukung narasi  politik  yang  mendukung  kampanye kandidatnya  dan  memperkuat  pencitraan partai  tersebut.    Sesuai  posisi  PKS  sebagai oposisi,  maka  narasi  yang  diriset  adalah mengenai kegagalan pemerintah.  Artikel ini diharapkan  dapat  memperkaya  kajian  ilmu komunikasi  politik,  khususnya  mengenai bagaimana framing di media sosial dilakukan. Dengan penekanan pada publisitas   melalui media sosial, artikel ini diharapkan  memberikan  perspektif  yang lebih  baru  dibanding  artikel  sebelumnya.
Khusus mengenai PKS, artikel ini diharapkan  memberi  kelanjutan  informasi mengenai proses pencitraan yang dilakukan partai ini dari pemilu ke pemilu, dan menjadi landasan penelitian lain yang lebih komprehensif.

## METODOLOGI PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian kualitatif  deskriptif  merupakan  metode metode  yang  digunakan  untuk  meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai  instrumen  kunci.  Ali  dan  Yusof mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “ Any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative”  nowadays,  as  if  this  were  a quality label in itself ” (Sudirjo et al., 2023). Definisi  dari  Ali  dan  Yusof  tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi  makna  dari  fenomena  tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat  terpengaruh  pada  kekuatan  kata  dan kalimat  yang  digunakan.  Oleh  karena  itu, Basri  menyimpulkan  fokus  dari  penelitian kualitatif  adalah  pada  prosesnya  dan pemaknaan  hasilnya.  Perhatian  penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek,  dan  institusi,  serta  hubungan  atau interaksi  di  antara  elemen-elemen  tersebut, dalam  upaya  memahami  suatu  peristiwa, perilaku, atau fenomena (Ulfah et al., 2022)
Penelitian  deskriptif  kualitatif  dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, dalam hal ini unggahan atau postingan PKS dalam instagram dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (postingan instagram  PKS).  Dalam  penelitian  ini mengambil  data  dari  instagram  PKS,  yaitu @pk_sejahtera, dengan postingan mengenai penolakan  PKS  terhadap  RUU  Kesehatan
yang dinilai merugikan masyarakat.
Pada  Juni  dan  Juli    terdapat  115 postingan  di  Instagram  PKS,  total  81 postingan  tentang  partai,  pencitraan  dan kegiatannya. Serta 34 postingan berisi kritik pada program-program pemerintah. Dari 34 postingan  kritis  tersebut,  7  diantaranya tentang kesehatan keluarga. Hal itu menunjukkan  perhatian  PKS  cukup  besar pada isu-isu  tersebut.  Peneliti mengambil  4 postingan  PKS  mengenai  penolakan  RUU Kesehatan  dalam  rentan  waktu  15  Juni-15 Juli 2023, karena pada saat tersebut DPR RI menggelar RDP membahas RUU Kesehatan di  Komisi  IX.  Postingan  Instagram  PKS tersebut  diambil  dengan  cara  di  screenshot (tangkap layar) kemudian dianalisis.
Pada  penelitian  kualitatif  ini,  peneliti menganalisa  konten  di  media  sosial Instagram PKS @pk_sejahtera berupa foto, dan caption untuk  dianalisis,  sehingga didapatkan hasil berupa penggambaran atau deskripsi maupun  dalam bentuk tema. Data berupa  konten  yang  dipublikasikan  dalam media sosial Instagram PKS yang dianalisis perlu peneliti interpretasi untuk menangkap arti yang mendalam.
Sementara, paradigma penelitian yang digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini adalah konstruktivisme/interpretif.
Paradigma  konstruktivisme  diperkenalkan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckmann. Perspektif  atau  paradigma  ini  penting sebagai  salah  satu  sudut  pandang  atau perspektif  dalam  melihat  pembentukan gejala  sosial  atau  realitas  sosial.  Mereka menuangkannya  dalam  bukunya  yang berjudul “ the social construction of  reality, the  treatise  in  the  sociology  of  reality ”. Dalam  merumuskan  teorinya,  Peter  L. Berger  mendapatkan  donasi  pemikiran  dari Emile  Durkheim  (dalam  hal  fakta  sosial), Max  Weber,  George  Herbert  Mead  (teori interaksionisme simbolik yang juga tergolong  alam  tradisi  sosiokultural),  dan Alfred  Schutz  (Karman,  2015).  Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas  sosial  yakni  pembahasan  RUU
Kesehatan di DPR RI merupakan konstruksi sosial  yang  diciptakan  oleh  sekelompok individu.  Peneliti menganalisa dan meneliti kebijakan  redaksi  (humas  PKS)  yang diaplikasikan  dalam  Instagram  PKS,  perlu melihat  realitas  yang  ada  di  dalam lingkungannya. Selain itu, perlu juga untuk menafsirkan  apa  yang  sebenarnya  terjadi, dengan ikut berpartisipasi dalam lingkungan tersebut.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Pengumpulan  data  yang  digunakan  disini menggunakan  studi  dokumen  dan  studi pustaka.  Studi  dokumen  adalah  jenis pengumpulan  data  yang  meneliti  berbagai macam  dokumen  yang  dianggap  sebagai sumber data untuk bahan analisis.
Dokumen  yang  digunakan  adalah konten  yang  dipublikasikan  dalam  media sosial  Instagram  PKS  @pk_sejahtera  yang menjadi sumber data primer yang digunakan peneliti. Untuk mempertegas hasil penelitian, data yang akan dibahas adalah 4 konten  di  bulan  Juni  2023  dengan  topik berita  yang  sama,  yaitu  undang-undang kesehatan.    Perkembangannya,  data  Juni adalah data yang cukup baru untuk diambil sebagai  sampel  komunikasi  politik  PKS menjelang  Pemilu  2024.  Selain  itu,  Juni 2023, juga setelah PKS resmi mengumumkan  akan  mengusung  Anies Baswedan sebagai calon presiden partainya. Topik yang diambil adalah Undang-undang kesehatan,  dimana  PKS  mengambil  posisi berseberangan  dengan  pemerintah,  dan cukup  kuat didukung  oleh  berbagai pernyataan  anggota  partai  ini  di  media massa.  Studi  pustaka  dilakukan  untuk melengkapi  data  dan  bahan  pertimbangan untuk  menganalisa  tulisan  ini,  baik  dari buku-buku  maupun  tulisan  dalam  media massa  yang  bisa  dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada
postingan
Instagram
@pk_sejahtera  di  bulan  Juni,  ditemukan
bahwa  ada  semacam  tema  yang  diangkat secara  berulang-ulang,  yang  terbanyak adalah tema RUU Kesehatan.  Pola tersebut mirip  dengan  kebijakan  redaksional  dalam media tradisional,  seperti  TV atau majalah, yang  dalam  waktu  tertentu  akan  memiliki fokus  pada  suatu  tema  tertentu.  Dalam menentukan  suatu  postingan  di  instagram PKS  seolah-olah  memang  ada  semacam kebijakan  redaksional,  yang  dalam  hal  ini dibuat oleh tim Humas PKS, yang mengelola instagram  @pk_sejahtera.  hal  tersebut sejalan  dengan  kesimpulan  Bayquni  dan Saputra  (Bayquni & Saputra, 2019) Mereka menyatakan  dalam  penulisan  editorial,  ada aturan atau prinsip dasar yang harus dipatuhi sebagai  pedoman  yang  tertuang  dalam kebijakan  redaksi.  Bahkan  jika  medianya adalah media sosial.
Kebijakan redaksional merupakan sikap dasar menghadapi persoalan yang berkaitan dengan  penulisan  hingga  penyajian  berita. Opini  dari  media  bersumber  kepada kebijakan  redaksi  yang  dapat  dianalogikan sebagai sebuah ideologi suatu partai politik yang  harus  menjadi  dasar  seluruh  kegiatan jurnalistik.  Kebijakan  redaksi  ditentukan oleh  visi  dan  misi  media  massa,  termasuk menyesuaikan  dengan  perekayasaan  untuk mempertahankan dan mengembangkan berita  selaras  dengan  kebutuhan  pemirsa. Umumnya,  pemimpin  redaksi  bertanggung jawab  atas  operasional  keredaksian  secara keseluruhan,  tempat  dimana  kegiatan  ini berlangsung (dapur redaksi).
Kebijakan  redaksional  itu  terlihat  dari isu  yang  beberapa  kali  muncul  dalam postingan di  kurun waktu  yang berdekatan. Dalam  kasus  postingan  mengenai  RUU Kesehatan,  bahkan  terlihat  seolah-olah postingan itu saling terkait, dan membentuk framing tertentu pada isu tersebut.
Untuk melihat framing dalam postingan Instagram PKS tersebut, perlu dilihat empat elemen  framing  menurut  model  Entman pada  setiap  publisitas  dalam  Instagram @pk_sejahtera, yaitu; Mendefinisikan masalah ( problem identification ), penyebab
masalah  ( causal  interpretation ),  evaluasi moral ( moral evaluation ), dan rekomendasi penyelesaian ( treatment recommendation ).

## Problem Identification
Peristiwa yang diangkat dalam postingan  Instagram  PKS  itu  adalah pembuatan  rancangan  UU  Kesehatan. Pemerintah menganggap RUU itu diperlukan  untuk  memperbaiki  perangkat pelayanan kesehatan Indonesia, Namun PKS justru mengangkat proses pembuatan peraturan  perundangan  itu  sebagai  sebuah masalah yang potensial merugikan masyarakat.
PKS  sebagai  partai  oposisi  yang bertugas  menyeimbangkan  pemerintahan dan mengkritisi jika ada kebijakan pemerintah  yang  dinilai  merugikan  atau tidak  menyejahterakan  rakyat.  PKS  dengan vokal  mengkritisi  dan  memiliki concern terhadap RUU Kesehatan ini. Salah satu cara kritisi yang dilakuakn PKS adalah mempublikasikannya  di  media  sosial, Instagram.
Gambar 1. Postingan 20 Juni (a) Instagram @pk_sejahtera
Gambar 2. Postingan 20 Juni (b) Instagram @pk_sejahtera
Gambar 1 dan Gambar 2 adalah hasil tangkapan  layar  Instagram  @pk_sejahtera tanggal  20  Juni  2023.  Keduanya  diposting berurutan,  dengan    gambar  1  lebih  dulu beberapa jam dari gambar 2.
Keduanya  juga  pada  dasarnya  berisi beberapa poin  yang sama, yaitu pernyataan tentang  isu  yang  diangkat;  ‘Pemerintah hapus  anggaran  minimal  kesehatan’, pernyataan  tentang  narasi  yang  disuguhkan PKS  tentang  pemerintah;  ‘tidak  berpihak pada rakyat’ dan identitas anggota DPR RI yang mengangkat isu tersebut, yaitu Dr. Hj. Netty  Prasetyani,  Msi.    Pembeda  kedua postingan  itu  hanya  gambar background - nya.  Gambar  1  menggunakan  gambar background rapat  DPR,  dengan  tulisan  di latar  depan  Netty  Prasetyani.  Di  bawahnya nama  dan  gelar  lengkap  Netty  Prasetyani. Gambar 2 menggunakan background wajah profil  samping  sang  anggota  DPR,  Netty Prasetyani, dengan teks yang serupa.
Netty Prasetyani adalah anggota DPR RI    komisi  IX  yang  cukup  aktif mengomentari masalah kesehatan. Ia merupakan  kader  PKS  dan  istri  Ahmad Heryawan,  mantan  Gubernur  Jawa  Barat periode  2008–2018.    Netty  cukup  vokal mengkritik  berbagai  kebijakan  kesehatan pemerintah, seperti 22 November 2022 saat ia  mengomentari  kelambanan  pemerintah menangani  kasus  kematian  beruntun  anak- anak  akibat  kerusakan  ginjal.  Ia  juga beberapa kali menggelar pertemuan dengan insan  pelayanan  kesehatan  terkait  RUU kesehatan  yang  saat  itu  sedang  digodok pemerintah. Penempatan Netty sebagai ‘juru bicara’  PKS  dalam  isu  UU  kesehatan,  di Instagram  mereka,  mungkin  dikaitkan dengan pencitraan Netty selanjutnya sebagai kader PKS yang ptensial untuk terus naik.
Dengan menuliskan
narasi
“Pemerintah  hapus  anggaran  minimal Kesehatan”,  pernyataan;  ‘tidak  berpihak pada rakyat’, instagram PKS ini memperkuat  kritik  yang  dilakukan  kader- kader  PKS  dalam  rapat  DPR  RI  mengenai (saat itu) RUU Kesehatan. Di dua postingan
tersebut,  jelas  PKS  berusaha  menjelaskan bahwa  RUU  Kesehatan  yang  dibuat pemerintah  adalah  hal  yang  bermasalah, dengan masalah terbesar adalah kemungkinan penghapusan batasan anggaran minimal kesehatan dalam Rancangan  Undang-Undang  itu.  Menurut PKS,  tindakan  itu  potensial  menyebabkan meningkatnya  biaya  kesehatan  yang  harus ditanggung masyarakat.  Tindakan itupun di cap  sebagai  dianggap  tidak  berpihak  pada masyarakat.  Pada Gambar 3. dan Gambar 4. Tidak  dicantumkan  lagi  nama  Netty Prasetyani,  walaupun  masih  menggunakan fotonya  sebagai  latar  belakang.  Isi  dari postingan  itu  juga  sedikit  lebih  detil membahas isu rencana revisi UU Kesehatan itu, sekaligus menunjukkan bahwa itu adalah pendirian  dari  PKS  sebagai  sebuah  partai dan bukan sekedar pendapat Netty Prasetyani. Meski begitu, tetap ada penekanan pada dua hal yang menjadi narasi penolakan,  yaitu  penghapusan mandatory spending dan pemerintah tak berpihak pada rakyat.  Dua  hal  itu  adalah  masalah  utama yang diidentifikasi dalam publisitas instagram PKS.
Penjelasan  lebih  detail  mengenai masalah  tersebut,  diperkuat  dalam  konten selanjutnya.  Konten  tanggal  11  Juli  2023, dalam  instagram  @pk_sejahtera  berbentuk gambar  yang  berisi  alasan  PKS  menolak RUU Kesehatan, seperti  terlihat  di  Gambar 3.  Ada  4  alasan  yang  dicantumkan  dalam gambar dan kolom komentar, yaitu; (1) RUU Kesehatan  menghapus  Anggaran  Wajib Minimal  Kesehatan  (mandatory  spending). (2)  Pembahasan  RUU  Kesehatan  tergesa- gesa,  membuat  tidak  tercapai  faktor partisipasi  yang  bermakna.  (3)  RUU Kesehatan akan menyebabkan over regulasi.(4)  Negara  lepas  tanggungjawab kepada warga negaranya sendiri saat kondisi wabah, dan malah menghapus pasal 52 ayat (1),  pasal  55  ayat  (1)  dan  pasal  58  tentang karantina kesehatan.

## Gambar 3. Postingan 11 Juli 2023 Instagram
@pk_sejahtera
Tiga  alasan  pertama  terkait  dengan resiko dan kelemahan RUU Kesehatan yang baru, namun poin keempat lebih merupakan narasi yang diusung PKS untuk menunjukan kegagalan pemerintah.

## Gambar 4. Postingan 12 Juli 2023 Instagram @pk_sejahtera
Isu  yang  sama  diangkat  kembali  di akun  @pk_sejahtera    tanggal  12  Juli  2023. Seperti  terlihat  di  Gambar  4.  Kali  ini  yang dimunculkan adalah pernyataan resmi PKS. Video  Instagram  @pk_sejahtera    pada  12 Juli 2023 itu menunjukkan salah satu kader yang juga menjadi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mewakili Fraksi PKS dalam  rapat  DPR  RI  menyampaikan keberatan atas RUU kesehatan. Ia menyampaikan  pendapat  bahwa  RUU Kesehatan  jika  disahkan  menjadi  tanda kemunduran kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.  Lebih  jelasnya,  dalam caption postingan  video  tersebut menjelaskan pernyataannya:
“PKS  TOLAK  PENGESAHAN  RUU KESEHATAN‼️
Fraksi  PKS  berpendapat  ditiadakannya pengaturan  alokasi  wajib  anggaran (mandatory  spending)  kesehatan  dalam
RUU  Kesehatan  merupakan  sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 sebelumnya,  mengatur  alokasi  dana kesehatan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  sebesar  masing- masing sebesar 5% dan 10%, di luar gaji. Kebutuhan  dana  kesehatan  Indonesia sebagai  negara  berkembang,  justru meningkat  dari  waktu  ke  waktu  karena makin  kompleksnya  masalah  kesehatan dimasa mendatang.
Fraksi PKS berpendapat bahwa
Mandatory  Spending  penting  untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan  ketersediaan  jumlah  anggaran yang  cukup.  Dengan  adanya  Mandatory spending, maka adanya jaminan anggaran kesehatan  dapat  teralokasi  secara  adil dalam  rangka  menjamin  peningkatan derajat  kesehatan  masyarakat.  Sehingga, Mandatory  Spending  merupakan  bagian penting dalam RUU ini.”
Lebih lanjut, caption postingan tersebut menjelaskan dihapuskannya Mandatory  Spending (Anggaran  yang Diamanatkan)  dari  APBN  untuk  sektor kesehatan  sebagai  inti  masalah  yang dianggap  PKS  sebagai    sebuah  langkah mundur.    Langkah  mundur,  juga  sebuah narasi yang muncul beberapa kali postingan instagram  itu,  baik  dalam  video  pidato, visual postingan maupun di kolom komentar.

## Causal Interpretation
Masalah  pada  RUU  kesehatan  bukan hanya  pembatasan monetary  spending . Kembali  ke  gambar  3.  dimana  postingan tersebut menjelaskan lebih terinci lagi 4 poin alasan PKS menolak RUU Kesehatan, yang sudah disampaikan di atas. Jika diperhatikan,  poin  pertama  sampai  ketiga berisi alasan yang terkait fakta, kenapa RUU Kesehatan  itu  dianggap  sebuah  produk kebijakan yang tidak bijak dari pemerintah.
Namun poin keempat justru dimulai dengan sebuah  narasi,  yang  sepertinya  merupakan kesimpulan  dari  keseluruhan  postingan  di instagram tersebut; Negara lepas tanggungjawab  kepada  warga  negaranya sendiri.  Ini  menunjukkan  bahwa  PKS mencoba  mengarahkan  alasan  terjadinya masalah ini (RUU Kesehatan) adalah karena
Negara
mencoba melepaskan tanggungjawabnya  pada  warga  negaranya sendiri.
Secara  tidak  langsung,  ada  dua  hal yang dianggap sebagai penyebab kehadiran RUU Kesehatan yang bermasalah ini, versi PKS,  yaitu;  karena  Negara  mencoba melepaskan  tanggungjawabnya  pada  warga negaranya  sendiri  dan  -seperti  disampaikan dalam  postingan  di  Gambar  1,  2  dan  3- negara tidak berpihak pada rakyat.
Di  postingan  berikutnya,  seperti muncul  di  Gambar  4,  PKS  menarasikan bahwa  jika  RUU  itu  disahkan  maka  itu adalah  sebuah  langkah  mundur.  Kebijakan RUU kesehatan ini dilukiskan tidak berpihak pada  pembangunan  sektor  kesehatan  yang dapat diakses seluruh rakyat. Pernyataan itu tentudisampaikan secara sengaja dan sistematis, sesuai redaksional untuk memperkuat narasi kegagalan pemerintah di postingan sebelumnya.

## Moral Evaluations
PKS  menyampaikan  pendapatnya kebutuhan dana kesehatan Indonesia sebagai negara  berkembang,  justru  meningkat  dari waktu ke waktu karena makin kompleksnya masalah  kesehatan  di  masa  mendatang, sehingga Mandatory  Spending penting untuk  menyediakan  pembiayaan  pelayanan kesehatan  yang  berkesinambungan  dengan ketersediaan  jumlah  anggaran  yang  cukup. Selain  itu,  dalam  poin  kedua  alasan penolakan PKS (gambar 4.) dikatakan RUU ini  akan  menimbulkan  over  regulasi. Penambahan  dan  pengurangan  beberapa item  dalam  RUU  itu,  mengharuskan dibuatnya  puluhan  atau  bahkan  ratusan peraturan  penjelasan  untuk  membuat  RUU
itu bisa dijalankan. Versi PKS, over regulasi kemungkinan besar akan menimbulkan over birokrasi juga, dan ujungnya hanya memberatkan  masyarakat.  Jika  pemerintah mencoba  mengabaikan  hal  itu  dalam membuat  RUU  Kesehatan,  maka  negara layak dikatakan sebagai tidak berpihak pada rakyat.
Pemerintah  juga  dianggap  tidak berpihak  pada  rakyat  dan  melepaskan  diri dari tanggungjawab melindungi rakyat, saat menghapus  beberapa  pasal  dalam  RUU kesehatan,  yang  sangat  diperlukan  saat pandemi.  Tambahan  ini  cukup  menguatkan karena  Indonesia  baru  saja  mengalami  dua tahun pandemi saat RUU ini dibuat.
Penilaian  moral  juga  diarahkan  PKS pada proses pembuatan RUU yang terburu- buru.  Padahal  sebagai  pembuat  keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan semua  pihak  yang  terkait.Semua  pihak  itu berhak  memberikan  pertimbangan  dan pendapat.  Dengan  proses  terburu-buru,  hak itu  dilanggar,  dan  karenanya  pemerintah (atau  dianalogikan  sebagai  negara  dalam postingan) bisa dianggap mencoba melepaskan  tanggungjawabnya  pada  hak warga  negaranya  sendiri.  Secara  sederhana isi  dari  penilaian  moral  dalam  publisitas Instagram  PKS  adalah;  pemerintah  dan negara  ada  dalam  posisi  yang  salah  karena tak peduli rakyat  dan mencoba melepaskan diri dari tanggungjawabnya, sedangkan PKS yang peduli pada rakyat, ada di posisi yang benar.

## Treatment Recommendation
PKS  mendorong  RUU  Kesehatan tidak  disahkan,  karena  negara  tidak  boleh lepas tanggungjawab atas amanat konstitusi untuk  menjamin  kesehatan  rakyat  apalagi dengan alasan tidak tersedia dana atau alasan lain.  Di  sisi  lain,  setelah  menunjukkan bagaimana negara tidak memihak warga dan telah  melakukan  pengingkaran  terhadap tanggungjawabnya  melindungi  warga,  PKS sekaligus menunjukkan bahwa adalah partai yang  konsisten  dalam  berpihak  pada
masyarakat dan berani bersuara melindungi warga.
Jika masalahnya adalah negara, maka untuk  mencegah  terjadi  lagi  ketidakadilan itu,  maka  pilihlah  PKS  dalam  pemilu mendatang. Pesan yang disampaikan secara samar dalam hashtag #pksnomor8 yang ada dalam  postingan  Instagramnya  (Gambar  1. Dan Gambar 2.). Nomer 8 adalah nomer urut PKS  dalam  pemilu  selanjutnya  yaitu  tahun 2024.  Pesan  halus  itu  menunjukkan  niat politis  dari  postingan  tersebut,  yaitu menaikan  elektabilitas  PKS  dalam  pemilu selanjutnya.

## Framing dalam Konten Instagram PKS
Menurut Eriyanto yang dikutip Sudiana;  analisis  framing  model  Entman melihat Framing dalam  dua  dimensi  besar yaitu;  seleksi  isu  dan  penekanan  atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau  isu  itu.  ada  dua  aspek  yang  harus dilakukan dalam framing, pertama, memilih fakta/realitas (Sudiana & Lestari, 2021:18). Dalam proses seleksi isu atau memilih fakta ini  didasarkan  pada  asumsi,  siapapun  yang mengetahui sebuah fakta dan akan menyampaikannya,  tak  mungkin  melihat fakta  atau  peristiwa  itu  tanpa  perspektif. Selalu ada pilihan, mana fakta yang diambil dan  mana  fakta  yang  dibuang.  Setelah  itu saat menyampaikan fakta itupun ada pilihan, mana yang diperkuat, diberi penekanan, dan mana dikaburkan.
Dalam  kasus  Instagram  PKS  yang dibahas,  isu  yang  dipilih  adalah  isu  nyata, yaitu pembentukan RUU Kesehatan. Namun,  PKS  memilih  mengambil  bagian- bagian yang dianggapnya sebagai kelemahan  RUU  tersebut  dan  memilih menghilangkan isu perbaikan yang dilakukan  dalam  RUU  itu.    Dalam pemaparan  fakta  pada  masyarakatpun  PKS membuat posisioning yang bertolak belakang dengan pemerintah. Tentunya yang menguntungkan citra partai tersebut. Hal itu menunjukkan  PKS  melakukan  framing dalam  publisitas  media  sosialnya,  yaitu
Instagram.
Dalam publisitas di Instagram, dalam isu  RUU  Kesehatan,  PKS  melakukan beberapa framing pada pemerintah. Framing tersebut  adalah  bahwa  dengan  pembuatan RUU Kesehatan, pemerintah telah berusaha melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap  warganya.  Framing  dilakukan dengan memilih beberapa bagian dari RUU Kesehatan yang kontroversial, yaitu pembuatannya  yang  terburu-buru  sehingga tak memberikan kesempatan seimbang pada seluruh pihak yang harusnya terlibat  dalam pembentukan undang-undang tentang kesehatan.  Selain  itu  juga mandatory  fund yang  dikurangi,  kemungkinan  munculnya over  regulasi yang  digambarkan  PKS  akan merepotkan warga yang ingin mendapatkan fasilitas  kesehatan.  Dengan  fokus  pada beberapa  isu  dalam  pembuatan  RUU tersebut, PKS ingin memberikan penekanan ketidakberesan  proses  pembuatannya,  dan bahwa  semuanya  merugikan  rakyat  yang artinya ‘negara tidak memihak rakyat’.
Selain melakukan framing ‘pemerintah  tidak  memihak  rakyat,’  PKS juga berusaha menunjukkan bahwa partai itu menentang  pemerintah  demi  warga  negara. Hal  ini  konsisten  dengan  posisioning  PKS selama ini yang memang cenderung oposisi dengan pemerintahan.  Saat menyampaikan isu RUU Kesehatan dengan framing seperti di  atas,    ditambah  dengan  menggunakan hastag  #pkspembelarakyat  dan  mengambil sudut pandang bahwa yang dilakukan fraksi PKS di DPR RI itu adalah demi rakyat, maka PKS  telah  membuat  narasi  hitam  putih tentang pemerintah dan PKS; pemerintah/negara  tidak  memihak  rakyat sementara PKS adalah pembela rakyat.

## Pencitraan  (branding)  dalam  Publisitas Kritis PKS
Dalam  publisitas  di  Instagram,  PKS ternyata  tidak  sekedar  melakukan  framing, tapi  juga  membentuk  citra  diri  (branding) sebagai  partai  oposisi  yang  sekaligus memihak  rakyat.      Peranan  media  sosial
seperti  instagram  menjadi  penting,  karena dianggap mampu mendongkrak suara secara signifikan bahkan membentuk opini bahkan political  branding . Apalagi  di  Pemilu  2024 yang  sebagian  besar  pemilihnya  adalah generasi z dan millenial.
Heryanto (2018) mengatakan Branding dalam konteks pemasaran politik, lebih merupakan
upaya strategis mengembangkan  identitas  untuk  menarik perhatian  dan  minat  masyarakat  agar  lebih mengenal produk politik (Heriyanto, 2018:94). Branding politik dapat membantu partai  politik  untuk  mendulang  dukungan, mengubah dukungan, dan mempertahankan dukungan, image atau  citra  atau  reputasi yang dimilikinya.
Publikasi PKS di media sosial seperti Instagram semakin masif menjelang  pemilu 2024,  untuk  melakukan  mengontrol  dan mengimbangi ( check and balances) terhadap jalannya  sistem  pemerintahan  Indonesia,. Dalam melakukan publisitas di media sosial Instagram,  PKS  tetap  melekatkan  citra sebagai partai oposisi yang bertugas sebagai check  and  balances terhadap  pemerintah. PKS  konsisten  memberikan  kritik  ketika kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah dianggapnya  tidak  menguntungkan  rakyat. Hal  ini  sesuai  jargon  PKS  yaitu  "Bersama Melayani Rakyat".
Dalam  publisitas  di  Instagram,  PKS jugacukup  menonjolkan  kritik  terhadap pemerintah.    Pada  dua  bulan  penelitian  ini dilakukan  (Juni  dan  Juli  2023)  dari  115 postingan  di  instagram  @pk_sejahtera,  34 diantaranya  berisi  kritik  pada  pemerintah. Salah satunya terkait RUU Kesehatan yang dikatakan jika disahkan tidak berpihak pada rakyat, bahkan disebut mengkhianati rakyat yang mempercayakan kesejahteraannya pada  pemerintah  melalui  pemilihan  umum (pemilu)  yang  demokratis.  PKS  dengan publisitasnya, mencoba memperkuat branding bahwa  PKS  adalah  partai  yang memihak rakyat dan konsisten sebagai partai oposisi  yang  terus  mengawasi  pemerintah, untuk membela kepentingan rakyat.
Branding tersebut  ditampilkan  melalui publisitas PKS dalam media sosialnya, yang juga  kerap  menggunakan  hashtag  “PKS Pembela Rakyat” (Gambar 1 dan Gambar 2). Hal  itu  seolah  mempertegas positioning yang  berusaha  diambil    PKS  yaitu  sebagai partau  yang  aktif  membela  dan  berjuang bersama rakyat.

## SIMPULAN
PKS melakukan  framing  pada pemerintah dalam konten Instagram di bulan Juni  sampai  Juli  2023.  Isu  yang  digunakan adalah  RUU  Kesehatan.  Dengan  memilih kekurangan dan kelemahan yang ada dalam RUU Kesehatan itu, dalam akun instagramnya,  PKS  melakukan  framing yang intinya adalah pemerintah tak berpihak pada warganya. Dengan framing seperti itu, dan  sekaligus  konsisten  pada  sikap  oposan pada  pemerintah,  PKS  bisa  menempatkan posisinya  sebagai  lawan  dari  pemerintah yang  tidak  berpihak  pada  masyarakat, dengan kata lain, PKS bisa menyebut dirinya partai  yang  berpihak  pada  rakyat.  Hal  ini sesuai jargon PKS yaitu "Bersama Melayani Rakyat".
Dalam  melakukan  publisitas  di media sosial Instagram, PKS tetap melekatkan citra sebagai partai oposisi yang bertugas  sebagai check  and  balances terhadap pemerintah. PKS konsisten memberikan  kritik  ketika  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  dianggapnya  tidak menguntungkan  rakyat.    Selain  Framing, PKS  juga  membentuk  citra  diri  (branding) sebagai  partai  oposisi  yang  sekaligus memihak rakyat. Berbagai jargon diselipkan baik  dalam  orasi  anggotanya  ataupun hashtag dalam postingan Instagram, diantaranya hashtag  #pkspembelarakyat.
Tujuan  tersirat  dalam  pemanfaatan Instagram  sebagai  alat  komunikasi  politik ternyata  tetap  pada  elektabilitas.  Hashtag #pksnomor8 misalnya, adalah upaya komunikasi  PKS  agar  simpatisannya  yang mengikuti Instagram tetap ingat dan memilih PKS di nomor urut 8 pemilu 2024.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur,  C.  M.  (2023,  May  4). Jumlah Pengguna Instagram Indonesia Terbanyak ke-4 di Dunia . Katadata.Co.Id. Bayquni,  &  Saputra,  A.  A.  (2019). Kebijakan Redaksi Media Sosial   Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  Jakarta  Timur   Dalam Menentukan  Pemberitaan. Jurnal
Pustaka Komunikasi, 2 (2), 131–142.
CNN  Indonesia.  (2022,  October  28). PKS
Tegaskan  Bakal  Terus  Jadi  Oposisi Pemerintahan Jokowi . Cnnindonesia.Com. Heriyanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik,  Relasi  Kuasa  Media  di Panggung  Politik (1st  ed.,  Vol.  1).
IRCiSoD.
Hijriawan,  H.  T.  (2019).  Pemanfaatan
Twitter Oleh Partai Keadilan Sejahtera  (Pks)  Jelang  Pemilihan Umum 2019. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .
Kamarudin.  (2021,  November  28). Oposisi Politik. . Pks.Id.
Karman. (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas  Peter  L.  Berger). Jurnal Penelitian Dan Pengembangan
Komunikasi  Dan  Informatika , 5 (3), 11–23.
Kartini, K., Br Hasibuan, R. M., Rahmadina, A., & Sinaga, N. S. (2022). Metode Analisis  Framing  dalam  Media Sosial. Jurnal  Edukasi  Nonformal ,
3 (2).
Kenski,  K.,  &  Jamieson,  K.  H.  (Eds.). (2017). The  Oxford  Handbook  of Political  Communication .  Oxford University Press.
Maalej,  D.  (2019). Media  Agenda-Setting and  Framing  in  the  Second  Gulf War . Cambridge Scholar publishing. Muhammad,  N.,  &  Aminuddin,  A.  (2019).
Peran  Media  Sosial  Instagram
Sebagai  Sarana  Komunikasi  Politik (Studi  Deskriptif  Anggota  DPR  RI
Pada Akun @Sartonohutomo). Pantarei , 3 (4).
Pinontoan,  N.  A.,  &  Wahid,  U.  (2020).
Analisis Framing Pemberitaan Banjir  Jakarta  Januari  2020  Di Harian Kompas.Com Dan Jawapos.Com. Komuniti , 12 (1), 11– 24.
Prayoga,  F.  (2023,  February  21). Survei Litbang Kompas: PKS Partai Politik yang  Paling  Aktif  di  Media  Sosial,
Mencapai 57,1 Persen . Kompas.Com. Rizky, M. (2023, July 14). Anies Beberkan 6 Ide  Capres  2024,  Ini  Bocoran- Bocorannya . Cnbcindonesia.Com.
Siregar, F. A. (2020). Manajemen Citra PKS Di Pemilu 2019. Institutional
Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Sudiana,  Y.,  &  Lestari,  A.  T.  (2021). Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Pernyataan Kontroversi Megawati di
Kompas.com.  In  H.  Zaid,  Y. Sudiana,  &  R.  S.  Wibawa  (Eds.), Teori Komunikasi dalam Praktik (pp.
15–24). Zahira Media Publisher.
Sudirjo, F., Harto, B., Fauzan, R., Hapsara,
O.,  Aprizal,  Wasil,  M.,  Sanjayyana, A. R., Putra, T. A. E., & Nuryadi, A. M.  (2023). Riset  Pemasaran .  PT. Global Eksekutif Teknologi.
Ulfah,  A.  K.,  Muqoddam,  F.,  Razali,  R.,
Ghofur,
A., Bukhory, U.,
Wahyuningrum,  S.  R.,  Yusup,  M., Rahman,  H.,  &  Inderawati,  R. (2022). Ragam Analisis Data
Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan) . IAIN Madura Press.
Yuda, H., & Poltracking. (2014). Jejak para pemimpin . Gramedia Pustaka Utama.