## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS HUKUM SABOTASE DAN TINDAK PIDANA PADA WAKTU PERANG  DALAM  UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  2023 TENTANG  KITAB  UNDANG-UNDANG  HUKUM:  AREA,  CAKUPAN, ORIENTASI DAN FORMULASI KEJAHATAN PERANG

## Heribertus Jaka Triyana
Universitas Gadjah Mada E-mail : jaka.triyana@mail.ugm.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2022 Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023
Keywords: war crimes, the Criminal
Code, elements of crime and criminal liability War  crimes  in  Law  Number  1  of  2023  concerning  the Criminal Code (UU KUHP) undergo a process of dynamical regulation through a process of discourse, pros and cons as well as a continuous and continuous process of public participation. recognize, regulate and punish war crimes as  crimes  in  the  national  legal  system.  Regulatory material,  namely  the  area,  scope,  orientation  and formulation of war crimes as a type of international crime that  is  extraordinary  in  nature,  becomes  a  negative discourse  in  the  Criminal  Code  Law,  especially  in  the formulation  of  elements  of  crime,  types  of  crimes, situations,  criminal  responsibility  and  law  enforcement. The  analytical  framework  in  this  paper  uses  a  legal positivism approach by comparing the substance and legal procedures for regulating war crimes in international law as  best  practice  for  war  crimes  content  material  in  the Criminal Code Law. The purpose of regulation is to achieve the rule of law in the form of increasing fairness, certainty and expediency as an indicator of analysis by reducing the possibility of discrepancies between what is written (das sollen)  and  what  is  happening  (das  sein),  ambiguity  or regulatory  ambiguity,  the  possibility  of  overlapping authority. enforcement of war crimes laws, the possibility of  the  absence  of  law  and  the  possibility  of  conflicting norms  between  international  war  crime  arrangements (standards)  in  the  Criminal  Code  Law.  This  paper concludes  that  the  regulation  of  war  crimes  in  the Criminal  Code  reduces  the  basic  principles  of  enforcing existing war crimes law and narrows the definition of war crimes.  The  consequence  is  that  the  bill  actually strengthens the gaps, ambiguity, overlap and conflicts of
war crime norms in the future in the Indonesian national criminal law system.
Abstrak
Kata kunci: kejahatan  perang,  UU KUHP,  elemen  kejahatan dan pertanggungjawaban pidana
Corresponding Author : Heribertus Jaka Triyana, e-mail : jaka.triyana@mail.ugm.ac.id Kejahatan  perang  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (UU  KUHP)  mengalami  proses  dinamisasi pengaturan  melalui  proses  diskursus,  pro  dan  kontra serta  proses  partisipasi  publik  secara  kontinu  dan berkesinambungan.    mengakui,  mengatur  dan memidana  kejahatan  perang  menjadi  tindak  pidana dalam sistem hukum nasional. Materi pengaturan yaitu area, cakupan, orientasi dan formulasi kejahatan perang sebagai  salah  satu  jenis  kejahatan  internasional  yang bersifat luar biasa atau extraordinary menjadi diskursus negatif  dalam  UU  KUHP  tersebut  khususnya  dalam formulasi  elemen  kejahatan,  jenis  kejahatan,  situasi, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukumnya. Kerangka  analisis  dalam  paper  ini  mengunakan pendekatan positivisme hukum dengan membandingkan  substansi  dan  prosedur  hukum pengaturan kejahatan perang dalam hukum internasional  sebagai best  practice terhadap  materi muatan  kejahata  perang  dalam  UU  KUHP.  Tujuan pengaturan yaitu tercapainya kedaulatan hukum dalam bentuk  meningkatnya  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan  menjadi  inidkator  analisis  dengan mereduksi kemungkinan terjadinya ketimpangan antara yang tertulis ( das sollen ) dengan yang terjadi ( das sein ), ketidakjelasan atau ambiguitas pengaturan, kemungkinan  terjadi  tumpang  tindih  ( overlapping ) atoritas  penengakan  hukum  kejahatan  perang, kemungkinan  terjadinya  ketiadaan  hukum  dan kemungkinan  konflik  norma  antara  pengaturan kejahatan perang yang berlaku  (standar) internasional dalam  UU  KUHP.  Paper  ini  menyimpulkan  bahwa pengaturan  kejahatan  perang  dalam  UU  KUHP mereduksi  prinsip-prinsip  dasar  penegakan  hukum kejahatan perang yang telah berlaku  dan penyempitan pada definisi kejahatan perang. Konsekwensinya adalah RUU  tersebut  justru  menguatkan  kesenjangan, ambiguitas, tumpang tindih dan konflik norma kejahatan
perang  kedepannya  dalam  sistem  hukum  pidana nasional Indonesia.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Kejahatan perang adalah salah satu jenis kejahatan internasional. 1 Definisi perang, elemen kejahatan, jenis kejahatan perang, pertanggungjawaban pidana dan prinsip-prinsip  dasar  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  perang  diatur  pada Pasal  161,  162,  163,  dan  Pasal  210  sampai  dengan  216  pada  Buku  II  UU  KUHP. Dianalisis  secara  kuantitatif,  materi  muatan  dalam  UU  KUHP  tentang  kejahatan perang sangat limitatif dan bersifat tertentu saja. 2 Ketentuan tersebut diatur pada ketentuan  Buku  I.  Buku  I  mengatur  asas  dan  prinsip  dalam  substansi  dan penegakkan hukum kejahatan perang dan jenis kejahatan lainnya. Disamping itu, area,  cakupan,  orientasi  dan  formulasi  kejahatan  perang  telah  dipisahkan  dari formulasi  tindak  pidana  khusus  dalam  Bab  XXXV  khususnya  tindak  pidana  berat terhadap  hak  asasi  manusia.  Pada  Bab  ini,  Pasal  602  dan  Pasal  603  mengatur tentang  tindak  pidana  genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  tanpa merujuk kejahatan perang sebagai bagian tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan dalam situasi perang. Spirit dan motivasi pembuatan UU KUHP  dan  perubahan  konstruksi  kejahatan  perang  tersebut  didasarkapan  pada
1 Jaques Hartman and Urfan Khalig, 2021, The Achievement of International law , Hart, London, hlm. 319- 320; 1 Lihat secara umum Daniel Chirot, Modern Tyrants: The Power and Prevalence of Evil in Our Age (1994); Pierre Hasner, Violance and Peace: From the Atomic Bomb to Ethnic Cleansing (1995); Rudolph J. Rummel, Death by Government (1994); Erik Hasbawn, The Age of Extreme: A History of the World, 1914-1991 (1995)  dan  Bassiouni,  “The  Need  for  International  Accountability”  dalam  MC  Bassiouni, International Criminal Law Enforcement (1999), hal. 3-30. Korban dari pertikaian bersenjata dan rejim tiran  terhadap  kejahatan  internasional  yaitu  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan genosida  adalah:  (a)  konflik  bersenjata  internasional:  Afganistan  (1979-1989)  korban  1,5  juta  orang, Vietnam  (1945-1994)  korban  3,7  juta  orang;  (b)  konflik  bersenjata  yang  bersifat  non  internasional: Anggola (1975-1994) korban 1,5 juta orang, Bangladesh (1971-1973) korban 500.000  orang, Burundi (1972)  korban  250.000  orang,  Komboja  (1975-1985)  korban  1,5  orang,  Ethiopia  (1961-1991)  korban 300.000  orang, Mozambique (1978-1992) korban 1 juta orang, Rwanda (1994) 500.000 orang, Somalia (1991-1993) korban 400.000 orang, Yemen (1962-1965) korban 100.000 orang; (c) konflik bersenjata yang  murni  bersifat  internal,  Argentina  (1976-1983)  korban  250.000 orang,  Chili  (1973-1990)  korban 350.000 orang, El Salvador (1979-1992) korban 700.000 orang, Guatemala (1965-1996) korban 600.000 orang, Indonesia (1965) 450.000 orang, (1975-1980) korban 150.000 orang, Lebanon (1975-1992) korban 150.000  orang,  Liberia  (1989-1996)  korban  150.000  orang,  Peru  (1980-1996)  korban  500.000  orang, Philipina (1968-1986) 500.000 orang; (d) korban rezim otoriter atau tiran: China (1945-1975) korban 35 juta  orang,  Irak  (1980-1996)  korban  300.000  orang,  Korea  Utara  (1948-1987)  korban  1,6  juta  orang, Uganda  (1971-1985)  600.000  orang,  Uni  Sovyet  (1917-1989)  30  juta  orang,  Yugoslavia  (1943-1945) korban  500.000,  (1991-1995)  korban  250.000;  Di  Sierra  Leone  korban  perang  sipil  yang  terjadi  pada tahun 1991-1999 menelan korban meninggal sekitar 50.000, lihat the Economist, 3 Juli 1999 dan Human Rights Watch, Forgotten Chlidren of War Sierra Leonean Refugee Children in Guinea , Vol. 11, No. 5 (A) Juli 1999; orang Kejahatan-kejahatan tersebut tidak dituntut oleh pengadilan nasional suatu negara sehingga tidak ada mekanisme akuntabilitas dari pelaku. Sumber dari SIPRI Yearbook 1975-1996, lihat juga  PIOOM  World  Conflict http://www.fsw.leidenuniv.nl/w3_liswo/pioom.htm ,  diakses  tanggal  12 April 2022.
2 Kompas.com, 2022, “RUU KUHP Dikemas Dua buku, Kejahatan dan Pelanngaran Digabung Dibuku II, diakses di https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/14114221/rkuhp-dikemas-jadi-2-buku- kejahatan-dan-pelanggaran-digabung-di-buku-ii , pada tanggal 11 September 2022.
kedaulatan  hukum  Nasional  Indonesia. 3 Kedaulatan  hukum  ini  didasarkan  pada realisasi  kepentingan  nasional,  peningkatan  ketahanan  nasional  dan  penentuan posisi  ideologi,  politik,  pertahanan,  keamanan,  sosial  dan  budaya  saat  ini  dan  di masa  yang  akan  datang. 4 Dalam  fase  awal  penyusunan  Draft  tersebut  di  atas, akomodasi,  harmonisasi  dan  adaptasi  hukum  internasional  kedalam  hukum nasional dalam UU KUHP menjadi pilar penyusunan dan menjadi kehendak bersama dalam merumuskan  kejahatan perang dan  kejahatan  internasional  lainnya  dalam sistem hukum nasional Indonesia. 5
Kehendak bersama tersebut menjadi kerangka pembentukan area, cakupan, orientasi dan formulasi prinsip dasar, jenis kejahatan dan penegakan hukum dalam UU  KUHP  kedepan  seturut  dengan  ketentuan  hukum  internasional,  khususnya hukum  humaniter  internasional. 6 Agenda  tersebut  secara  tidak  langsung menguatkan komunikasi kolektif antara Pemerintah dan masyarakat untuk peduli dan  memberikan  atensi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penysusunan  UU KUHP  baik  dari  sisi  substansi  hukum  maupun  prosedur  penegakannya. 7 Dalam proses tersebut, akuntabilitas dan legitimasi pemerintah terlihat dari mencuatnya motivasi,  otoritas  dan  pengalokasisan  sumberdaya  dalam  penyusunan  dan perumusan  UU  KUHP. 8 Dilain  sisi,  lamanya  waktu  penyusunan  menguatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengetahuan akan substansi (elemen dimengerti), dan  penguatan  pada  aspek  elaborasi  atas  sumberdaya  orang  perorang  atau kelompok  orang  terkait  dengan  rumusan  kejahatan  dan  faktor  risiko-risiko penerapan  KUHP  kedepan  bagi  mereka  sebagai  warga  negara  Indonesia. 9 Pergeseran  pada  penguatan  penerimaan  konsensus  dan  komitmen  bersama menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan proses pembuatan KUHP yang dibuat atas  dasar  kekuasaan  nir  partisipasi  warga  negara  yang  masih  berlaku  sampai sekarang dari warisan kolonial Belanda. 10
Adaptasi hukum internasional menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam paper  ini,  apakah  penyusunan  kejahatan  perang  dalam  UU  KUHP  yang
3 Jurnal  Redaksi,  2022,  “RKUHP  Harapan  Baru  Hukum  Pidana  Nasional”,  diakses  di https://jurnalredaksi.com/index.php/2022/09/04/rkuhp-harapan-baru-hukum-pidana-nasional/ , pada tanggal 11 September 2022.
4 BPHN,  2022,  “RUU  KUHP:  Upaya  Pembangunan  Hukum  Melalui  Rekodifikasi  Hukum  Pidana Nasional”,  diakses  pada https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021050504491389/ruu-kuhp-upaya- pembangunan-hukum-melalui-rekodifikasi-hukum-pidana-nasional# , pada tanggal 10 September 2022.
5 Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP menyatakan bahwa “Hukum yang hidup yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang  ini  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab”.
6 Louise Doswald-Beck and Slyian Vite, “International Humanitarian Law and Human Rights Law”, 293 International  Review  of  the  Red  Cross  (1  March  1993), hlm.  11  dan  Alexander  Orakhelashvili,  2022, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 9 th Edition, Routledge,  London and New York, hlm. 60-63.
7 BPHN, loc.cit .
8 Ibid .
9 Ibid .
10 BPHN,  2022,  “Wamenkumham:  Rekodifikasi  RUU  KUHP  Berisikan  Ratusan  UU  Sektoral”,  diakses pada https://bphn.go.id/publikasi/berita/2021032204134155/blog-post.html , pada tanggal 10 September 2022.
dikualifikasikan sebagai sabotase dan tindak pidana pada waktu perang telah sesuai dengan hukum internasional yang mengatur kejahatan perang sehingga pemenuhan elemen-elemen kejahatan, jenis kejahatan dan penegakan hukumnya sesuai dengan standar  internasional  yang  berlaku. 11 Aspek  ini  penting  di  kaji  secara  utuh  dan mendalam karena kejahatan perang adalah kejahatan internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. 12 Dengan demikian,  UU  KUHP  mengadopsi  kejahatan  perang  yang  memiliki  status  sebagai kejahatan internasional kedalam sistem hukum nasional sehingga minimal elemen kejahatan, jenis kejahatan dan penegakan hukumnya harus sesuai dengan standar internasional yang berlaku. 13 Jika formulasi tersebut tidak sesuai maka UU KUHP berada  di  bawah  standar  sehingga  kepatuhan,  pembuktian  dan  penegakkan hukumnya tidak atau kurang berjalan secara efektif dan maksimal.
Adaptasi  terhadap  perkembangan  hukum  internasional  tersebut  di  atas, khususnya hukum pidana internasional pada formulasi jenis dan bentuk kejahatan internasional dalam UU KUHP terlihat dalam proses pengaturan kejahatan perang, genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  di  dalamnya.  Kemauan  dan kemampuan UU KUHP dalam merumuskan elemen-elemen kejahatan tersebut telah menjadi diskursus publik sampai saat ini. Diskursus tersebut dapat dikelompokkan menjadi  dua,  yaitu  kelompok  pendukung  dan  kelompak  penolak.  Kelompok pendukung  diwakili  oleh  Pemerintah  berargumentasi  bahwa  UU  KUHP  adalah jawaban atas tantangan dan kebutuhan nasional Indonesia dengan menselaraskan materi  pengaturannya  berdasarkan  kepentingan  nasional  Indonesia  dan  standar penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia. 14 Selanjutnya,  Pemerintah  juga menyatakan  bahwa  materi  pengaturan  dalam  UU  KUHP  bersifat  inti  dan  dasar sehingga keluwesan dan keluasan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang khusus berlaku. Dilain sisi, masyarakat madani seperti yang diwakili oleh Imparsial, Elsam, LBH dan Setara Institute menilai bahwa materi pengaturan UU KUHP jauh dari  harapan  terkait  dengan  pengunaan  kekuasaan  negara,  pasal-pasal  tertentu terkait  dengan  penghinaan  jabatan  Presiden,  kekerasan  seksual  dan  adaptasi kejahatan  internasional  kedalam  UU  KUHP  yang  lebih  rendah  dari  standar internasional yang berlaku. 15
Akibat hukum dari diskursus di atas adalah dapat meningkatkan atau bahkan sebaliknya melemahkan daya paksa hukum dalam KUHP walaupun telah disusun berdasarkan  justifikasi  dan  legitimasi  yuridis,  sosial  dan  politik  yang  terus
11 Kompas.com,  2018,  “Empat  Kejahatan  Internasional  Masuk  RUU  KUHP”,  pada https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/14502081/empat-kejahatan-internasional-masuk-dalam- draf-rkuhp , diakses pada tanggal 10 September 2022.
12 Malcolm N. Shaw, 2008, International Law , 6th Edition, Cambridge University Press, hlm. 129-133 and Julian Hermida, 2003, “A Proposal Toward Redefining The Model of Application of International Law in the Domestic Arena”, Singapore Journal of International and Comparative Law, Vol. 7 , hlm. 489-510.
13 Wahyu Haryadi, 2020, “Rancangan  Rencana Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum”, Veritas, Vol. 6, No. 1, hlm. 66-67.
14 Francis G. Jacobs, 2007, The Sovereingty of Law , Cambridge University Press, hlm. 4-5.
15 Kompas.com,  2021,  “Draft  RUU  KUHP  yang  Sarat  Kritik  dari  Publik  dan  Mendadak  Diajukan Pemerintah  ke  DPR,  diakses https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/08082361/draf-rkuhp-yang- sarat-kritik-dari-publik-dan-mendadak-diajukan-pemerintah-ke?page=all , pada tanggal 19 Agustus 2022 dan Gerry J. Simpson, 2000, “The Situation on the International Legal Theory Front: The Power of Rules and the Rules of Power”, The European Journal of International Law , Vol. 11, No. 2, hlm. 456,
berlangsung  sampai  saat  ini.  Selanjutnya,  akuntabilitas  dan  legitimasi  UU  KUHP tersebut dapat diterima sebagai proses adaptasi dan harmonisasi paling baik (best practices )  bagi  upaya  pembangunan  hukum  nasional  Indonesia  walaupun argumentasi  pihak  kontra  menguatkan  stigma  negatif  bedasarkan  kerangka positivisme hukum. Pola negatif ini mereduksi secara sistemik paham Positivist yang mengedepankan tercapainya trisula cita hukum UU KUHP yaitu adanya kepastian hukum  ( legal  certainty ),  kemanfaatan  hukum  ( legal  usage )  dan  keadilan  hukum ( legal justice ). 16
Pola  negatif  tersebut  di  atas  muncul  dari  redefinisi  materi  pengaturan kejahatan internasional, khususnya kejahatan perang sebagai sebuah pendekatan substansi dari pada sebuah pendekatan wadah. Pendekatan isi mencoba menjelajahi dan menemukan titik taut berlakunya dan bekerjanya sub sistem-sub sistem hukum dalam sebuah bangunan sistem hukum yang kompleks dan saling menentukan satu dengan  yang  lainnya.  Munculnya  pola  negatif  dalam  UU  KUHP  ini  menjadi pesimisme-pesimisme  baru  dalam  pembangunan  hukum  nasional  Indonesia. Pesimisme  tersebut  muncul  karena  beberapa  alasan-alasan  logis  dan  empiris terhadap  aktualisasi  dan  operasionalisasi  materi  pengaturan  kejahatan  perang dalam UU KUHP. Pesimisme pertama terlihat pada kurangnya sarana (mekanisme) penegakkan  kejahatan  perang  yang  disamakan  sebagai  jenis  kejahatan  biasa. Kurang adanya indikator pelaksanaan ketentuan normatif dalam Pasal-Pasal yang mengatur  kejahatan  perang  karena  perbedaan  standar  pembentukan  elemen- elemen  dan  jenis  kejahatan  perang  adalah  pesimisme  kedua.  Pesimisme  ketiga terletak  pada  munculnya  gap  yang  kurang  jelas  antara  jenis  kejahatan  diwaktu damai dan diwaktu perang atau konflik bersenjata. 17
Pesimisme-pesimisme tersebut di atas wajar terjadi dalam sebuah kerangka pembentukan sebuah sistem hukum yang sedang terbentuk dan belum sempurna pada saat ini. Ketiga pesimisme hukum tersebut memperoleh justifikasi pembenar dalam pemikiran Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan untuk mengambarkan pengaturan  kejahatan  perang  dalam  konteks  pengunaan  kekuasan  negara  untuk mencapai  tertib  dan  keamanan  masyarakat.  Kekacauan  interaksi  individu  dalam negara  membutuhkan  peran  kekuasaan  yang  besar  dari  negara  sehingga  negara dapat  mengontrol  tindakan-tindakan  anarkis  individu  tersebut. 18 Hukum  alam
16 Martin  Krygier,  1987,  “Critical  Legal  Studies  and  Social  Theory”, Oxford  Journal  of  Legal  Studies, Volume 7, No.3; Margolis and S. Lawrence, 1996, “Concepts”, the Stamford Ensyclopedia of Philosophy ; Korner, 1964, “Deductive Unification and Idealisation”, The British Society for Philosophy of Science, Volume  63,  No.  20; dan  Satjipto.  Raharjo,  2000, Biarkan  Hukum  Mengalir,  Catatan  Kritis  Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbitan Buku Kompas.
17 Edward M. Wise, 1997, “General Rules of Criminal Law”, 25 Denver Journal of International Law and Policy 313 , hlm.  315; C. Greenwood, 1995, “Historical Development and Legal Basis” dalam D. Fleck (Editor), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict , hlm. 106 dan Geofrey Best, 1991, “The Restraint of War in Historical and Philosopical Perspective” dalam AJM Delissen and GJ Tanja (editor), 1991, Humanitarian  Law  of  Armed  Conflict:  Challenges  Ahead ,  hlm  3;  Hilaire  McCoubrey,  1990, “Humanitarianism in the Laws of Armed Conflict”, dalam International Humanitarian Law , hlm. 1-21, Gerald  I.A.D.  Draper,  1999,  “The  Development  of  Intrernational  Humanitarian  Law”,  dalam International  Dimensions  of  Humanitarian  Law (UNESCO,  1988)  dan  MC.  Bassiouni,  1999, Crimes Against Humanity in International Criminal Law (2 nd ed, 1999), hlm. 45.
18 Ignas Kleiden, 2015, Individu dan Negara: Riwayat Hidup Berdemokrasi , Harian Kompas, Minggu 28 Juni 2015, hlm. 42.
dalam keadaan alamiahnya tersusun dari masyarakat yang terikat pada kehendak bersama  untuk  mewujudkannya.  Namun  demikian,  dalam  realitas  sebenar- benarnya,  justru  mereka  kurang  sungguh-sungguh  untuk  melaksanakannya  dan mewujudkan hukum tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, keteraturan dan kejelasan  hak  dan  kewajiban  menjadi  hasil  yang  hendak  dicapai  dari ketidakteraturan tersebut. 19
Kejahatan perang merupakan salah satu jenis kejatahan internasional yang bersifat  luar  biasa  atau extra  ordinary bersama  dengan  kejatahan  terhadap kemanusiaan dan genosida. Kejahatan perang memiliki area, cakupan dan orientasi khusus pada pemenuhan elemen kejahatan, jenis perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan tiadanya daluwarsa dalam penuntutannya menurut ketentuan hukum pidana internasional. Dalam hali ini, kewajiban untuk melakukan pemidanan yang efektif  dalam  sistem  hukum  nasional  adalah  bukti  kepatuhan  hukum  terhadap pemenuhan  kewajiban  internasional  yang  harus  dilakukan  oleh  Indonesia  ketika meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang  Ikut  Serta  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Seluruh  Konvensi  Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. 20
Dengan  dibentuknya  UU  KUHP  yang  juga  mengatur  kejahatan  perang, pertanyaanya adalah, pertama, mengapa kejahatan perang belum cukup diatur di dalamnya?  Jika  belum  cukup  diatur  adakah  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  nasional  lainnya  yang  berlaku?  Kedua,  mengapa  materi  pengaturan kejahatan perang dalam UU KUHP belum disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ketiga, bagaimana prosedur penuntutannya kelak dikemudian hari? Paper ini menganalisa ketiga  permasalahan  tersebut  di  atas  dan  memberikan  rekomendasi  perbaikan dan/atau  rujukan  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  untuk  memperjelas  area, cakupan, orientasi dan implementasi pengaturan dan penegakkan hukum kejahatan perang di dalam sistem hukum nasional Indonesia.
19 Ibid . 20 Konvensi Jenewa dan Hukum Den Haag antara lain the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition  of  the  Wounded  in  Armies  in  the  Field  1864,  Declaration  St.  Petersburg  1868, Konvensi mengenai  Penghormatan  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat ,  29  Juli  1899, Konvensi  mengenai Penghormatan Hukum dan Kebiasaan di Darat 18 Oktober 1907, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yaitu the Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed  Forces in the Field , Konvensi II tentang the Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, Konvensi III tentang the Convention Relative to the Protection to the Prisoner of War dan Konvensi Jenewa IV tentang the Convention Relative to the Protection    of  Civilian  Persons  in  Time  of  War ,  Protokol  Tambahan  tahun  1977  tentang Protocol Additional  to  Geneva  Convention  of  12  August  1949,  and  relating  to  the  Protections  of  victims  of International  Armed  Conflict,  dan Protokol  Tambahan  II  tentang Protocol  Additional  to  Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of Non International Armed Conflic , Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons  and  on  Their  Destruction  1993;  the  San  Remo  Manual  on  International  Law  Applicable  to Armed  Conflict  at  Sea  (1995 ),  lihat  Louis  Doswald  Beck  (editor), 1995, “San  Remo  Manual  on International  Law  Applicable  to  Armed  Conflict  at  Sea” ,  International  Review  of  the  Red  Cross (November-Desember,  1995 ),  hal.545-637; Protocol  relating  to  Binding  Laser  Weapons  1995;  dan Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction 1997 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## I. Pro Kontra UU KUHP Dalam Pengaturan Kejahatan Perang
Kejahatan  perang  adalah  pelangaran-pelanggaran  serius  terhadap  hukum perang,  baik  yang  berasal  dari  konvensi-konvensi  internasional  ataupun  dari kebiasaan,  yang  dilakukan  dalam  situasi  pertikaian  bersenjata  dimana pertanggungjawaban pidana berlaku sesuai dengan yang ditentukan dalam aturan- aturan tersebut. 21 Pendefinisian kejahatan perang merupakan suatu kenyataan legal historis dan kenyataan legal philosopis yang berkaitan erat dengan banyak aspek, seperti  aspek  agama, 22 sosial,  politik 23 dan  geografis.  Dengan  demikian,  karena banyaknya  aspek  yang  mempengaruhi  definisi  tersebut,  arti  kriminalisasi  suatu kejahatan perang menjadi kabur, tumpang tindih pengertian dan pemahaman baik dalam kerangka normatif maupun aplikatif karena adanya perkembangan makna kejahatan perang yang cenderung meluas dari perspektif waktu. 24 Ketentuan Pasal 161  UU  KUHP  adalah  gambaran  jelas  mengenai  kekaburan  ini  dimana  kejahatan perang didefinisikan sebagai “Perang adalah termasuk juga perang saudara dengan mengangkat senjata”. Defi nisi tersebut mengaburkan jenis kejahatan perang yang berlaku  secara  internasional  dan  non  internasional.  Dari  definisi  tersebut  area, cakupan dan orientasi kejahatan perang dalam UU KUHP menjadi akar perdebatan substansi dan procedural yang sangat dalam khususnya terkait dengan penerapan standar internasional di dalamnya.
Kejahatan  perang  ( war  crime )  merupakan  suatu  tindakan  pelanggaran, dalam  cakupan  hukum  internasional  terhadap  hukum  perang  oleh  satu  atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. 25 Di dalam hukum internasional terdapat beberapa aturan yang mengatur kejahatan perang yaitu terdiri dari Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I tahun 1977 dan ditegaskan pula dalam Article 8 Statute of Rome 1998. Dalam mekanismenya Mahkamah Pidana
21 C. af Jochnick dan R. Normand, 1994, “The Legitimation of Violance: A Critical History of the Law of War, 35 Harvard International Law Journal 49 , hlm. 60; dan Remiguisz Bierzanek, 1999, “War Crimes: History and Definition”s, dalam M. C. Bassiouni, 1999, International Criminal Law: Enforcement (2 nd ed, 1999), hlm. 89.
22 James AR Nafziger, 1991, “The Function of Religion in the International Legal System”, dalam Mark W. Janis, The Influence of Religion on the Development of International Law , hlm.147.
23 M. Howard, “Temperementa Belli: Can War be Controlled?” dalam M. Howard (editor), 1979, Restraints on War: Studies in the Limitation of Armed Conflict ; hlm.  1. Glueck  mendefinisikan kejahatan perang dalam konteks politik dari pendekatan perang total (total war) yang dimaklumatkan dalam tujuan politik NAZI yaitu seorang atau orang-orang tanpa memandang tingkatan mereka entah sipil atau militer, yang memiliki hubungan dengan militer, politik, ekonomi dengan terlibat langsung dalam permulaan perang sehingga melanggar ketentuan terhadap hukum dan kebiasaan perang, melanggar prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam masyarakat internasional atau mereka yang telah memerintahkan, memulai, ikut serta atau berkonspirasi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut, dengan dipenuhinya pengetahuan akan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut  dan  atau  bagi  mereka  yang  telah  gagal  dalam  mencegah  terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lihat Sheldon Glueck,  1944, War Criminals Their Prosecution and Punishment , hlm. 37.
24 Majalah Tempo, 2012, “Gempuran Setelah Hari Kurban’, 18 November 2012, hlm. 160-162; Majalah Tempo, 2012, “Kisah Dari Wilayah Tiga Bintang Merah”, 25 November 2012, hlm. 126-128; Majalah Tempo, 2012, “Para Yudas Tentara Assad”, 2 Desember 2012, hlm. 148-149; George Lenczowski, 1992, Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia , Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 199; and Riza Sihbudi, 1993, Bara Timur Tengah , Penerbit Mizan, Bandung, hlm. 66.
25 Anis Widyawati, 2014, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.
Internasional  atau ICC memberikan kesempatan kepada peradilan nasional untuk mengadili pelaku kejahatan perang walaupun dalam perkembangan politik dapat menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  ICC  dapat  melakukan  intervensi  terhadap kedaulatan  negara. 26 Indonesia  dalam  hal  menanggapi  hukum  nasional  terhadap Konvensi  Jenewa  1949  belum  konsisten  dalam  menerapkan  hukum  nasional menunjukkan adanya kesinambungan penerapan pada prinsip-prinsip penuntutan kejahatan perang yang telah dilakukan di Mahkamah Ad Hoc Yugoslavia, Rwanda dan di ICC. 27
Dari  praktek-praktekk  Mahkamah  tersebut  di  atas,  terdapat  beberapa yurisprudensi  yang  berkaitan  erat  dengan  kejahatan  perang.  Yurisprudensi- yurisprudensi  tersebut  mengalami  perubahan  yang  mendasar  bagi  pembentukan elemen  kejahatan  perang  dan  penuntutannya. 28 Perubahan-perubahan  tersebut adalah  sebagai  berikut. Pertama, pengakuan  terhadap  perubahan  dasar  situasi konflik bersenjata. Meskipun terdapat perubahan mendasar dalam siituasi konflik bersenjata dari yang bersifat internasional ke internal, akan tetapi syarat adanya situasi  konflik  bersenjata  masih  merupakan  syarat  utama  untuk  penuntutan pelanggaran berat Konvensi Jenewa terhadap pelanggaran Konvensi pada konflik internal. Syarat dasar tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut; pertama, penuntutan pelanggaran berat Konvensi ( grave breaches ) dilakuakan berdasarkan alasan  bahwa  ketentuan  dalam  Konvensi  Jenewa,  khususnya  Pasal  Kembar Konvensi  sudah  menjadi  hukum  kebiasaan  internasional  sehingga  berlaku mengikat. 29
Kedua,  hubungan  hukum  antara  pelanggaran  dengan  dengan  situasi pertikaian  bersenjata  harus  benar-benar  ada  ( factually  established ).  Argumen- argumen  hukum  tersebut  berasal  dari  yurisprudensi  dari Tadic  case, 30 Celebici case, 31 Rutuganda case 32 dan Kayishama case. 33 Dibawah alasan pembenar bahwa berdasarkan hukum kebiasaan internasional, pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 diperluas pada konflik bersenjata internasional yang terjadi di dalam wilayah suatu  negara.  Akibat  lebih  jauh  adalah  situasi  tersebut  secara  tidak  langsung
26 Mohamed M. El Zeidy, 2008, The Principle of Complementarity in International Criminal Law: Origin, Development and Practice , Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 3-5;
27 Geoffrey Watson, 1997, “The Humanitarian Law of the Yugoslavia War Crimes Tribunal: Jurisdiction in Prosecutor v Tadic”, 36 Virginia Journal of International Law , hlm. 714; UN GAOR, 23 rd Sess, Supp. No. 18, UN Doc. A/7218 (1968); and UN GAOR, 25 th Sess, Supp No. 28, UN Doc. A/8028 (1970).
28 John Tobin, 2007, “Seeking Clarity in Relation to the Principle of Complementarity: Reflection on The Recent Contributions of Some International Bodies” Melbourne Journal of International Law, Volume 8; Jann  K.  Kleffner,  2003,  “The  Impact  of  Complementarity  on  National  Implementation  of  Substantive International  Criminal  Law ,  Journal  of  International  Criminal  Justice,  Vol.  1, hlm.  88-89;  dan  K.L. Doherty  and  Timothy  L.H.  McCormack,  1999,  “Complementarity  as  a  Catalyst  for  Comprehensive Domestic Penal Legislation’, 5 U.C Davis Journal of International Law and Policy , hlm. 147-180
29 Cristopher  L.  Blakesley,  1986,  “Extraterritorial  Jurisdiction”,  dalam  MC.  Bassiouni,  “International Criminal  Law  Procedure”,  1986,  hlm.  1;  L.  Henkin,  R.  Pugh,  O.  Schachter  and  H.  Smith,  1987, International Law in Theory and Practice , 2 nd ed, hlm. 820-825.
30 ICTY Case No. IT-94-1-AR72, 2 October 1995, pp 454 para 80.
31 Prosecutor  v.  Zejnil  Delalic,  Zdravko  Mucic,  Hazim  Delic  and  Ezad  Landso ,  case  No.  IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998, para 317.
32 The Prosecutor v. Goerges Anderson Nderubumwe Rutuganda , case No. ICTR-96-3-T, Judgment and sentence, 6 December 1999, para 444.
33 The Prosecutor v. Kayishama and Obed Ruzindama , Case No. ICTR-95-1-17, Judgment, 21 May 1991, para 623.
meningkatkan perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan korban perang disamping meningkatkan norma-norma hukum yang mengatur tentang hal tersebut  serta  meluaskan  kriminalisasi  dari  kejahatan  perang  yang  terjadi  pada situasi  konflik  bersenjata  internal. 34 Dengan  demikian,  sebagai  alasan  pembenar, hukum kebiasaan internasional memberlakukan asas yurisdiksi universal terhadap penuntutan  kejahatan  perang  yang  terjadi  pada  situasi  perang  internal. 35 Akibat lebih  jauh  lagi  adalah  timbulnya  pertanyaan  tentang  kedaulatan  suatu  negara dikaitkan  asas  yurisdiksi  teritorial  dengan  pelaksanaan  asas  yurisdiksi  universal pada penuntutan kejahatan perang yang terjadi di wilayah suatu negara. Pertanyaan tersebut sangat signifikan karena jika ditinjau dari segi pelakunya dan tempat ( locus delicti )  dari  kejahatan  perang  tersebut,  terjadi  di  dalam  wilayah  suatu  negara tertentu,  pelaku  dan  korban  adalah  sama-sama  satu  kebangsaan. 36 Didalam  UU KUHP, kenyataan tersebut tidak ditemukan pengaturannya.
Ketiga, perluasan obyek dan target dari kejahatan perang pada pelanggaran berat  Konevensi.  Dengan  semakin  meningkatnya  perlindungan  kepada  individu, maka  obyek  dan  target  dari  pelanggaran  berat  Konvensi  Jenewa  diperluas  dari ketentuan  dalam  Konvensi  dan  dalam  Protokol  Tambahan  I.  Konvensi mensyaratkan  bahwa  yang  menjadi  orang  yang  dilindungi  atau protected  person haruslah  berbeda  kewarganegaraan  sekarang  tidak  berlaku  lagi.  Ketentuan  ini berasal  dari  yurisprudensi  dari Celebici  case 37 dan Tadic  case. 38 Perbedaan kewarganegaraan  dengan  demikian  sudah  tidak  lagi  menjadi  faktor  yang determinan  dalam  menetapkan  status  terhadap  orang  yang  dilindungi  menurut Konvensi. Faktor berbeda kewarganegaraan sekarang telah berganti menjadi faktor perlindungan yang efektif terhadap orang yang dilindungi. Atau dengan kata lain, jika sesorang dalam sengketa bersenjata tidak memberikan perlindungan kepada orang  yang  dilindungi  maka  dia  bisa  dikualifikasikan  telah  melakukan  salah  satu unsur pelanggaran berat Konvensi Jenewa. Di dalam RUU KUHP, kewajiban tersebut tidak diatur.
Keempat,  dipenuhinya  mental  elemen  (kehendak  jahat/ mens  rea )  pada konsep  tanggung  jawab  komando.  Telah  menjadi  suatu  yurisprudensi  yang mengikat bahwa tanggung jawab komando merupakan salah satu aspek timbulnya pertanggungjawaban individu sejak putusan dari Mahkamah Nuremberg. Dengan demikian,  mental  elemen  yaitu  kehendak  jahat  dari  pelaku  haruslah  dibuktikan sampai pada kesimpulan yang tidak meragukan lagi untuk menuntut pelanggaran berat  konvensi  Jenewa.  Pemenuhan  syarat  tersebut  berdasarkan  alasan-alasan
34 Darryl Robinson and Herman Von Hebel, 1999, “War Crimes in Internal Armed Conflict: Article 8 of the  International  Criminal  Court  Statute,  dalam Yearbook  of  International  Humanitarian  Law  1999 (Vol.II), hlm. 193.
35 ICTY Case, Op.Cit ., No. 27.
36 Cristopher  L  Blakesley,  1997,  “Jurisdiction,  Definition  of  Crimes  and  Triggering  Mechanism”, 25 Denver  Journal  International  Law  and  Policy ,  hlm.  254  dan  Diane  F.  Orentlicher,  1991,  “Settling Account: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, 100 Yale Law Journal , hlm. 2537, 2589.
37 Prosecutor v. Zejnil Delalij , Op.Cit ., No. 28, para 259.
38 Prosecutor v. Dusko Tadic , Case No. IT-94-1-A, ICTY Appeals Chambers, (15 July 1999), para 166, Marco Sassoli dan Laura M. Olson, 2000, “The Judgment of the ICTY Appeals Chamber on the Merits in the Tadic Case”, 83 International Review of the Red Cross 733 , hlm. 743-744.
hukum yang berasal dari putusan dalam Celebici case, 39 and Kayishama case. 40 Pada intinya,  seorang  atasan  yang  gagal  mencegah  dan  menindak  kejahatan  yang dilakukan oleh anak buahnya yang dilakukan dengan kesadaran akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut telah membentuk hukum kebiasaan internasional, sehingga  seorang  atasan  harus  bertanggung  jawab  secara  individu  akan  hal tersebut. 41 Namun  demikian,  disamping  adanya  kehendak  jahat  dari  seorang komandan,  tanggung  jawab  komando  haruslah disertai  dengan  kenyataan  bahwa seorang komandan haruslah memiliki kontrol efektif terhadap anak buahnya dan secara nyata dia memiliki informasi tentang kejadian tersebut. Tambahan kriteria tersebut  menambah  bobot  dalam  acara  pembuktian  yang  harus  dilakukan  oleh penuntut di muka pengadilan. 42 Didalam kasus-kasus tersebut di atas, ditentukan pula perbedaan antara komando dalam angkatan bersenjata dan doktrin komando oleh  warga  sipil  yang  dapat  dipertanggung-jawabkan  secara  pidana. 43 Dari yurisprudensi ICTY dan ICTR, aplikasi dari perubahan elemen-elemen tersebut di atas  sangat  berpengaruh  dalam  penentuan  elemen-elemen  kejahatan  perang, terutama  dalam  penuntutan  terhadap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  berat Konvensi Jenewa. Satu hal yang lebih penting adalah hukum kebiasaan internasional telah  digunakan  sebagai  alasan  hukum  pemberlakuan  perluasan  dan  perubahan elemen-elemen  kejahatan  perang  terutama  pada  penuntutan  pelanggaran  berat Konvensi Jenewa 1949. 44
Pemerintah  menilai  bahwa  pengaturan  mengenai  kejahatan  perang dalam instrumen-instumen  hukum  internasional  dan  hukum  nasional,  yaitu  UU  KUHP sudah  mencerminkan  kedaulatan  negara.  Definisi  mengenai  kedaulatan  diartikan oleh para sarjana sebagai  sebuah hak yang tak ternilai untuk pemerintahan sendiri yang  otonom,  bebas  dari  campur  tangan  dan  intervensi  eksternal.  Pembukaan Statuta  Roma  menyebutkan  bahwa  negara-negara  yang  menjadi  pihak  terhadap Statuta  Roma  memiliki  tekad  untuk  mengakhiri  impunitas  bagi  para  pelaku kejahatan  ini  dan  dengan  demikian  memberikan  kontribusi  untuk  pencegahan kejahatan tersebut. Statuta Roma di dalam pembukaannya juga menekankan bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam statuta roma tidak boleh untuk campur tangan dalam konflik bersenjata atau dalam urusan internal negara mana pun.  Perlu dipahami bahwa hak juga melahirkan kewajiban, dan hak kedaulatan yang dimiliki oleh negara juga bersyarat dengan berbagai tanggung jawab. Konvensi Jenewa juga mensyaratkan  bagi  negara-negara  pihak  yang  menjadi  bagian  dalam  Konvensi Jenewa  untuk  dapat  menghormati  dan  memastikan  penghormatan  terhadap Konvensi  Jenewa  dalam  segala  keadaan.  Statuta  Roma,  Konvensi  Jenewa  dan  UU KUHP  sudah  mencerminkan  kedaulatan  negara  dimana  negara  bebas  memilih
39 Prosecutor v. Zejnil Delalij , Op.Cit ., No. 28 para 343.
40 The Prosecutor v. Kayishama and Obed Ruzindama, Op.Cit ., No. 30.
41 J.T. Holmes, 2002, “Complementarity: National Court versus the ICC”, dalam Antonio Cassesse, Paula Gaeta and J. Jones (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary , Oxford University Press, hlm. 667-686 dan Ruth B. Phillips,  1999, “The International Criminal Court Statute: Jurisdiction and Admissibility”, 10 Criminal Law Forum , hlm. 79.
42 M.  Newton,  2000,  “Comparative  Complementarity:  Domestic  Jurisdiction  Consistent  with  the  Rome Statute of the International Criminal Court”, 167 Military Law Review , hlm. 20-70.
43 Ibid ., para 227.
44 Bradley  F.  Smith,  1982, The  American  Road  to  Nuremberg:  The  Documentary  Record  1944-1945 , Longman, hlm.162
dengan  mengikuti  prinsip consent yang  menurut  Lauterpach  sebagai  fondasi daripada hukum internasional dimana negara dapat menentukan hukum apa yang dapat  mengatur  hubungan  mereka.  Lewat  UU  KUHP  yang  di  dalamnya  terdapat pengaturan mengenai kejahatan perang juga sudah mencerminkan tanggung jawab negara daripada kewajiban kedaulatan yang dimiliki negara. 45
Dalam konteks hukum internasional, salah satu sumber hukum ialah adanya asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab ( general principles of law recognized by civilized nation ). Negara yang dikatakan berdaulat berarti bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi, namun ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Perlindungan hukum merupakan suatu pengayoman kepada  HAM  yang  telah  dirugikan  oleh  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diserahkan  kepada  masyarakat  supaya  bisa  merasakan  seluruh  hak-haknya  yang sudah  diberikan  oleh  hukum.  Sebagai  implementasi  dari  dimilikinya  kedaulatan, negara  berwenang  untuk  menetapkan  ketentuan-ketentuan  hukum  dan  untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu  peristiwa,  kekayaan  dan  perbuatan.  Adapun  dalam  prinsip  yurisdiksi teritorial, pengadilan negara dimana suatu kejahatan dilakukan memiliki yurisdiksi terkuat  dengan  pertimbangan  negara  tersebut  adalah  negara  yang  dirugikan. ketentuan  dalam  perjanjian  hukum  internasional  menjadi  pedoman  dan  acuan, namun  dalam  saat  bersamaan  diterapkan  melaui  Undang-undang  tanpa mengesampingkan ketertiban dan kedaulatan negara. Setiap individu memiliki hak yang  sama  yaitu  perlindungan  dan  kebebasan  dalam  menjalankan  kehidupan sehari-hari.    Namun  terhadap  kejahatan  luar  biasa  ini,  setiap  umat  manusia mempunyai  tanggung  jawab  ( obligatio  erga  omnes )  untuk  melakukan penghukuman  secara  adil.  Kejahatan  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan dalam UU KUHP sesuai dengan Statuta Roma 1998. Hal ini mempunyai konsekuensi  bahwa  hakim  masih  mempunyai  peluang  untuk  menafsirkan perumusan  tentang  kejahatan  genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan sesuai dengan maksud aslinya dalam Statuta Roma 1998. 46
45 Jo Stingen, 2008, The Relationship Between the International Criminal Court and National Jurisdictions, The Principle of Complementarity , Martinus Nijhoff Pubslishers, Leiden, hlm. 6-8; John T. Holmes, “The Principle  of  Complementarity”,  dalam  R.S.  Lee  (Ed),  1999, The  International  Criminal  Court:  The Making of the Rome Statute, Issues Negotiations Results , The Hague, Boston: Kluwer Law International, hlm. 41 dan John T. Holmes, 2002, “Complementarity: National  Court vs .  the  ICC”,  dalam    Antonio Cassesse  et  all.  (eds),  2002, The  Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court ,  Vol.  I,  Oxford University Press, hlm. 667-668.
46 Statuta Roma, Rome Statute of the International Criminal Court , opened for signature 17 July 1998, 37 ILM 999, berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2002 dan lihat ulasan mendalam dalam Phillip Kirsch, 1999, “Keynote Address”, 32 Cornell International Law 1999; Mukadimah menentukan bahwa “Menekankan bahwa  Mahkamah  Pidana  Internasional  yang  dibentuk  dibawah  Statuta  ini  merupakan  pelengkap  dari yurisdiksi pidana nasional”, lihat dalam ELSAM, 2002, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional , hlm.2; Pasal 1 menentukan bahwa  “Dengan ini Mahkamah dibentuk. Mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius  yang  menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini,  dan  merupakan  pelengkap  terhadap  yurisdiksi  nasional  suatu  negara.  Kewenangan  dan  fungsi Mahkamah  diatur  dalam  ketentuan-ketentuan  Statuta  ini;  lihat  dalam  Elsam, ibid .,  hlm.3  dan Pasal  17 ayat  (1)    menentukan  adanya  4  skenario  dasar  Mahkamah  tidak  bisa  menerima  penyelidikan  dan
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Naskah  Akademik  UU  KUHP  yang diterbitkan  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (‘BPHN’),  perancangan  dan pemberlakuan UU KUHP kelak pada dasarnya adalah “ rekodifikasi dan reunifikasi nasional  yang  menyeluruh”  terhadap  berbagai  tindak  pidana  yang  telah dikriminalisasi di luar “sistem bangunan induk”, yakni KUHP yang masih sementara berlaku.  Naskah  Akademik UU  KUHP  bahkan secara  eksplisit  menyatakan  bahwa rekodifikasi dan reunifikasi hukum pidana nasional akan bersifat adaptif terhadap perkembangan ‘kejahatan internasional’ yang bersumber pada pelbagai perjanjian internasional  yang  telah  atau  belum  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Salah  satu  di antaranya adalah Kejahatan Perang (Pasal 8 Statuta Roma) itu sendiri. 47 Nahasnya, tak  ada  satu  pun  pasal  dalam  UU  KUHP  mengadopsi  ketentuan  Pasal  8  Statuta Roma. 48 Memang,  masih terdapat  sebagian  pasal-pasal  tindak pidana  yang  masih bertalian  dengan  permasalahan  konflik  bersenjata,  tetapi  pasal-pasal  yang dimaksud sama sekali tidak mencerminkan kriminalisasi Kejahatan Perang. Pasal- pasal tersebut di antaranya yakni: Pasal 161, dan 210 sampai dengan 216 UU KUHP. Pasal 161 a quo mendefinisikan arti dari istilah “Perang”, sedangkan Pasal 210- 216 merupakan deretan tindak pidana yang termasuk ke dalam “Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara” (Paragraf 3: Sabotase dan T indak Pidana pada Waktu Perang). Kendati Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998, Pasal 602- 603 RUU-KUHP sedikit banyak berkiblat pada pengaturan Genosida dan Kejahatan terhadap  Kemanusiaan  yang  diatur  oleh  Statuta  Roma.  Terlebih  lagi  pengaturan tentang  dua  kejahatan  tersebut  diatur  juga  oleh  UU  No.  26  tahun  2000  tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (‘UU 26/2000’), yang memang berkiblat pada Statuta Roma. 49 Penjelasan  Pasal  7  UU  26/2000  bahkan  secara  eksplisit  menyatakan bahwa:  “ Kejahatan  genosida  dan  Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan ” dalam ketentuan  ini  sesuai  dengan “ Rome  Statute  of  The  International  Criminal  Court ”
penuntutan berdasarkan Asas Pelengkap bahwa “Mengingat ayat 10 Mukadimah dan Pasal 1 Statuta ini, Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima jika: (a). Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali jika Negara tersebut tidak mau dan tidak mampu melakukan penyelidikan dan penuntutan; (b). Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara  yang  mempunyai  yurisdiksi  atas  kasus  tersebut  dan  negara  itu  telah  memutuskan  untuk  tidak menuntut  orang  yang  bersangkutan,  kecuali  kalau  keputusan  itu  timbul  dari  ketidaksediaan  dan ketidakmampuan Negara untuk benar-benar malukan penuntutannya; (c). Orang yang bersangkutan telah diadili  atas  perbuatan  yang  merupakan  pokok  pengaduan  itu,  dan  suatu  sidang  oleh  Mahkamah  tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 20 ayat 3; dan (d). Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah; lihat dalam Elsam, ibid. , hlm. 4-5.
47 Rujukan: BPHN, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP ) (Jakarta: BPHN–Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), hlm. 120-
121, 210. Tersedia: https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, diakses tanggal 10 September 2022.
48 Ilias Bantekas and Susan Nash, 2003, International Criminal Law , Third Edition, Routladge-Cavendish, hlm. 3-5; Steven R. Ratner and Jason S. Abrams,  2001, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law beyond the Nuremberg Legacy, 2 nd Ed, Oxford University Press, hlm. 10 dan Timothy LH  MacCormack  and  Gerry  J  Simpson  (editor),  1997, The  Law  of  War  Crimes:  National  and International Approaches , Kluwer International Law, hlm. 187
49 Muladi, 1998, Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Penerbit The Habibie Center, 1998), hlm. 113-114 sebagaimana dikutip: Nyoman Mas Aryani & Bagus Hermanto, “Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 4, Vol. 15 (Desember 2018): hlm. 376.
( Pasal  6  dan  Pasal  7 )”. Dewi  Yustina,  sebagaimana  dikutip  Rahadian  Diffaul, mengungkapkan bahwa tindak pidana yang bertalian dengan perang sejatinya telah dikenal  sejak  masa  kekuasaan  kolonial  Hindia-Belanda,  seperti  pada  pengaturan KUHP. Berikutnya, tahun 1946, pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang berupaya menduduki  kembali  Indonesia  menerbitkan Staatsblad No.  44  dan  No.  45  Tahun 1946  yang  mengkriminalisasi  Kejahatan  Perang.  Akan  tetapi, Staatsblad tersebut tak terserap ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dikarenakan rujukan utama, seperti diatur oleh UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946, hanya mengacu pada Wetboek van Strafrecht (KUHP) tertanggal 08 Maret 1942. 50
Ada  pertimbangan  bahwa  substansi  kejahatan  perang  telah  mengambil bagian  dalam  KUHP.  Namun,  konsepsi  kejahatan  perang  yang  dimaksud  tidaklah persis  dengan  standar  pengaturan  HHI  dan  Hukum  Pidana  Internasional  yang tujuannya diarahkan guna menyediakan perlindungan korban perang, memitigasi dampak-dampak konflik bersenjata, serta mengkriminalisasi pertanggungjawaban pidana individual atas pelanggaran norma HHI. 51 Alih-alih, ketentuan KUHP yang bertalian dengan perang atau k onflik bersenjata lebih merupakan ‘kejahatan politik’ yang  dikriminalisasi  karena  merugikan  kepentingan  militer  negara. 52 Dengan meninjau Pasal 210-216 RUU-KUHP, tidak terdapat dasar untuk mengklaim bahwa kriminalisasi deretan tindak pidana tersebut sudah kompatibel atau sesuai dengan Kejahatan Perang menurut hukum internasional kontemporer. Sebab, kriminalisasi yang  termaktub  pada  Pasal  210-216  RUU-KUHP  bertujuan  untuk melindungi kepentingan  negara  semata ,  dan  tidak  menjangkau  kriminalisasi  atas  berbagai bentuk pelanggaran serius atas norma HHI.
II. Kejahatan  Perang  sebagai  Kejahatan  Luar  Biasa  atau Extra  Ordinary Crimes
Kejahatan internasional yang terbentuk dari intrumen internasional, seperti kejahatan perang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yaitu dari aspek pemidanaan  dan  dari  aspek  perlindungan  dalam  instrumen  internasional. 53 Dari segi pemidanaan, menurut Poust, Bassiouni, Williams, Scharf, Gurule dan Zagaris, kejahatan  internasional  dapat  dikelompokkan  dalam  beberapa  kelompok,  yaitu: (1)).  Pengakuan  eksplisit  dari  perbuatan-perbuatan  tertentu  sebagai  suatu kejahatan, kejahatan internasional atau kejahatan; (2). Pengakuan secara implisit dari  aspek  pemidanaan  dari  suatu  perbuatan  sehingga  memunculkan  suatu
50 Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, 2021, “Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”, Lex Renaissance No. 4, Vol. 6 (Oktober 2021): hlm. 658.
51 D. Broomhall, 1999, “The International Criminal Court: A Checklist for National Implementation” dalam M.C. Bassiouni and Broomhall, “ICC Ratification and National Implementing Legislation”, 13 Nauvelles Etudes Penales , 1999, hlm. 67-68 dan lihat semua ketentuan norma dan mekanisme HAM terkait dengan standar-standar internasonal beracara di pengadilan dalam Human Rights Committee, General Comment 3, Pasal 2, para 1, Implementation at the national level (Thirteenth session, 1981), Compilation of General Comments  and  General  Recommendations  Adopted  by  Human  Rights  Treaty  Bodies ,  UN  Doc. HR1/GEN/1/Rev.1 at 4 (1994);
52 Ibid .
53 MC Bassiouni, 1985, International Crimes: Digest/Index of International Instruments 1815-1985, (Vol. 2, 1985); dan M. C. Bassiouni, 1986, International Criminal Law, Crimes (Vol. I, 1986), hlm. 147-148.
kewajiban  untuk  melarang,  mencegah,  menuntut,  menghukum  atapun  bentuk kegiatan  yang  lain; (3).  Adanya  kriminalisasi  dari  dari  perbuatan  itu sendiri;  (3). Kewajiban atau hak untuk menuntut; (4). Kewajiban atau hak untuk menghukum dari suatu perbuatan; (5). Kewajiban untuk menghukum atapun menektradisi; (6). Kewajiban  ataupun  hak  untuk  bekerjasama  dalam  hal  penuntutan  dan penghukuman; (6). Pembentukan dasar yurisdiksi kriminal; (6). Saran-saran atau proposal-proposal  pembentukan  suatu  mahkamah  pidana  internasional  yang memiliki kekuasaan pemidanaan; dan (7). Penghilangan alasan perintah atasan.
Dari pengelompokan dari segi pemidanaan tersebut di atas, pengelompokan tersebut masih relevan dengan perkembangan pada sepuluh tahun terakhir yaitu dengan  dibentuknya  dua  Mahkamah  Ad  Hoc,  ICTY  dan  ICTR  sampai  dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional permanen tahun 1998 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2002. Dari aspek karakter atau jenis perlindungan, kejahatan internasional  dapat  dikelompokkan  dalam, 54 yaitu:  (1).  Perlindungan  terhadap keamanan dan perdamaian: Agresi; (2). Perlindungan kemanusiaan pada sengketa bersenjata,  pengaturan  sengketa  bersenjata,  dan  pengaturan  senjata  dalam sengketa  bersenjata:  Kejahatan  perang,  pengunaan  senjata  yang  tidak  sah, penempatan senjata yang tidak sah; tentara bayaran; (3). Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,  apartheid,  perbudakan,  penyiksaan,  percobaan  terhadap  manusia yang tidak sah; (4). Perlindungan terhadap terror ataupun kekerasan: perompakan, pembajakan  pesawat  dan  sabotase,  pengunaan  kekerasan  terhadap  orang-orang yang dilindungi secara internasional; penyanderaan penduduk sipil; penyerangan pada  kapal  dagang  atau  komersial;  (5).  Perlindungan  pada  kepentingan  sosial: kejahatan terhadap obat-obat terlarang, perdagangan karya-karya cipta illegal; (6). Perlindungan terhadap aspek-aspek kebudayaan: Pengerusakan dan atau pencurian kekayaan  nasional  suatu  negara;  (7).  Perlindungan  terhadap  lingkungan: perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup;  pencurian  materi  nuklir;  (8). Perlindungan  terhadap  sarana-sarana  komunikasi:  pengunaan  surat-menyurat yang  tidak  sah,  intervensi  terhadap  instalasi  kabel  di  bawah  laut;  dan  (9). Perlindungan  terhadap  aspek  ekonomi  atapun  kepentingan  ekonomi:  pemalsuan dan pencucian uang, penyuapan pejabat-pejabat asing.
Hukum  pidana  nasional  suatu  negara  harus  memiliki  kemapuan  adaptasi terhadap  inkorporasi  hukum  pidana  insternasional  dan  komptibel  dalam penuntutan  kejahatan  internasional  sesuai  dengan  standar  internasional  yang berlaku pada kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. 55 Prinsip  tersebut  mencakup  substansi  (area,  jenis,  prinsip  dan  cakupan)  serta mencakup  pada  prosedur  (acara,  pembuktian,  kelembagaan  hukum  dan  Hukum pidana nasional suatu negara mengikutu prinsip-prinsip dasar yang berlaku, yaitu:
54 Ibid ., hlm. 11.
55 Phillip  Kirsch,  1999,  “Keynote  Address”, 32  Cornell  International  Law  1999 ,  pada  edisi  ini  CILJ mendedikasikan tulisannya mengenai segala aspek mengenai ICC; The Nuremberg Charter: Charter of International Military Tribunal , 82 UNTS 279, Vol 82, (entered into force 8 August 1945) (London 8 August 1945); The International Military Tribunal for the Far East, Proclaimed at Tokyo , 19 January 1946,  TIAS  1589  (entered  into  force  with  respect  to  United  States  26  April  1946; SC  Res  827  (May 25,1993), UN Doc S/25704 (May 3, 1993), 3 ILM 1159 dan SC Res 955 (November 8, 1994), UN Doc S/1994/140.
56 (1).  Hukum  pidana  nasional  menlaksanakan  langkah-langkah  hukum  efektif terhadap kejahatan internasional dengan menerima hal-hal fundamental ( elements of  crimes )  dari  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  genosida dengan orientasi ke depan dan menekankan aspek kontemporer dari ketiga jenis kejahatan  tersebut;  (2).  Asas  yurisdiksi  pelengkap (complementarity )  terhadap yurisdiksi  pengadilan  nasional  suatu  negara  (komplemen)  berdasarkan  aplikasi ketentuan unable dan unwilling dari  suatu  negara  untuk  melakukan  upaya penuntutan  dan  penghukuman  pelaku  kejahatan  internasional;  (3).  Yurisdiksi otomatis  dari  Mahkamah  Pidana  Internasional  yaitu  prinsip  yang  menyatakan bahwa Negara Peserta Statuta Roma secara otomatis menerima yurisdiksi terhadap penuntutan dan penghukuman kejahatan yang tunduk pada Mahkamah walaupun kejahatan tersebut secara de facto dan de jure tidak merupakan kejahatan di Negara Peserta yang bersangkutan ketika diajukan oleh Dewan Keamanan PBB; (4). Asas legalitas  bahwa  hukum  nasional  suatu  negara  merupakan  forum  pertama penuntutan  kejahatan  perang,  maka  kejelasan  dan  kemampuan  istrumen  hukum dan  kelembagaan  pidana  suatu  negara  menjadi  syarat  mutlak  keberhasilan penuntutan kejahatan perang berdasarkan prinsip efektif ( ratio tempus delicti ), dan efisien  ( ratio  locus  and  personae  delicti );  dan  (5).  Teknis  pemicu  penuntutan kejahatan  perang yaitu  adanya  keterkaitan  dengan  situasi  perang yang  terjadi  di wilayah suatu negara.
Ketentuan-ketentuan  normatif  internasional  yang  mengatur  tentang pertanggungjawaban  individu  terhadap  kualifikasi  tindak pidana  tergantung dari beberapa  faktor  seperti  faktor  moral,  sosial,  politik  dan  hukum.  Faktor-faktor tersebut  mempengaruhi  pembentukan  ketentuan  normatif  internsional berdasarkan pertanyaan tentang apakah tujuan dari pertanggungjawaban individu dari segi moral, politik dan hukum pada penuntutan kejahatan perang. 57 Jawaban dari pertanyaan tentang tujuan pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional  adalah  untuk  mencapai  suatu  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan  bersama.  Ketiga  tujuan  utama  tersebut  merupakan  suatu  kerangka untuk  menciptakan  akuntabilitas  pertanggungjawaban  kepada  korban  kejahatan internasional,  kepada  masyarakat  secara  keseluruhan  dalam  pergantian  suatu rejim, kepada pencegahan terjadinya kejahatan tersebut dikemudian hari, kepada rehabilitasi  dari  terpidana  kejahatan  internasional  dalam  kapasitasnya  sebagai manusia  yang  beradap,  dan  untuk  menyatakan  alasan  pembenar  dari  moralitas penghukuman terhadap kejahatan internasional itu sendiri. 58
56 Ibid ., hlm. 438
57 Lihat karya-karya hukum dari para pakar hukum internasional berikut ini: Carlos Santiago Nino, 1996, Radical Evil on Trial ; Jaime Malamud-Goti, 1996, Game Without End: State Terror and The Politics of Justice ; Marta Minov, 1998 Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence ; Otto Kirchheimer, 1961, Political Justice: The Use Legal Procedure for Political Ends ; Judith  Shklar, Legalism:  Law,  Morals  and  Political  Trials (1986); John  D.  Lewis  Oszkar  Jaszi, 1957, Against the Tyrant: The Tradition and Theory of Tyrannicide .
58 Lihat Neil Kritz, “Coming to Terms with Atrocities: A Review of Accountability Mechanism for Mass Violations of Human Rights”, 59 Law and Contemporary Problems (1996), hlm. 127; UNDP, “Public Accountability  of  Democratic  Institution”,  dalam Human  Development  Report  2002 (2002),  hlm.  65; Koffi Annan, “The Sanctity of Human Life, dalam ibid , hlm. 14; Koenraad Van Brabant, Accountable Humanitarian Action: An Overview of Recent Trends , dalam ICRC, FORUM (War and Accountability) (April 2002), hlm. 16-17 dan Pierre  Perin, Accountability: A Framework, ibid , hlm. 22-23; Lihat juga
Komisi  Hukum  Internasional  ditugaskan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa  Bangsa  berdasarkan  Resolusi  Nomor  177  (II)  tahun  1950  untuk memformulasikan  dan  mengkodifikasikan  prinsip-prinsip  dari  Mahkamah Nuremberg  bagi  perkembangan  hukum  Internasional,  terutama  hukum  pidana internasional. 59 Hasil  kodifikasi  tersebut  adalah: 60 (1).  Adanya  tanggung  jawab individu bagi kejahatan perang; (2). Tanggung jawab individu tersebut berlaku juga pada hukum internasional; (3). Kepala Negara tidak lagi kebal terhadap penuntutan terhadap  kejahatan  perang;  (4).  Perintah  atasan  atau  jabatan  tidak  bisa  lagi digunakan  sebagai  alasan  pembenar  untuk  melakukan  kejahatan  perang;  (5). Terdakwa  pelaku  kejahatan  perang  memiliki  hak  untuk  memperoleh  pengadilan yang tidak memihak dan fair; (6). Fakta bahwa hukum nasional tidak menetapkan hukuman bagi kejahatan internasional termaksud, tidak melepaskan tersangka dari tanggung jawab pidana berdasarkan hukum internasional; dan (7). Keikutsertaan dalam kejahatan perang termasuk juga dalam kategori kejahatan berdasar hukum internasional.
Ketentuan-ketentuan  normatif  yang  mengatur  tentang  hak-hak  dan kewajiban  individu  terhadap  kejahatan  internasional,  yaitu  kejahatan  perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida berasal dari instrumen-instrumen internasional  yang  mengatur  tentang  kejahatan  internasional  itu  sendiri. Ketentuan-ketentuan  tersebut  adalah  konvensi  internasional,  deklarasi,  resolusi statuta  dan  karya-karya  hukum  dari  Komisi  Hukum  Internasional.  Pengaturan kejahatan perang sebagai salah satu jenis kejahatan internasional yang bersifat luar biasa  berasal  dari  sumber  hukum  internasional,  yaitu  konvensi  internasional, kebiasaan  internasional  dan  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  dikenal  dan dipraktekkan  oleh  negara-negara.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat dikelompokkan  dalam  hukum  Jenewa  dan  hukum  Den  Haag.  Hukum  Den  Haag mengatur ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Hukum Jenewa mengatur tentang perlindungan korban perang baik  dalam  sengketa  yang  bersifat  internasional  atapun  yang  bersifat  bukan internasional. Dengan demikian ketentuan Hukum Humaniter Internasional hanya bisa  ditemukan  dalam  instrumen  hukum  internasional  walaupun  terdapat  pula ketentuan hukum nasional yang mengatur pelaksanaan dari Konvensi Jenewa. 61
pertimbangan  dikeluarkannya  Resolusi  Dewan  Keamanan  No.  1315  tentang  pembentukan  pengadilan khusus di Sierra Leone yaitu untuk memberikan akuntabilitas pertanggungjawaban yang diberikan kepada korban,  penciptaan  keamanan  dan  perdamaian  serta  mengakhiri  kekebalan  hukum  terhadap  pelaku kejahatan yang telah terjadi di Sierra Leone.
59 Ratner  dan  Abrams  berargumentasi  bahwa  yurisprudensi  dari  Mahkamah  Nuremberg  menghasilkan, menegaskan dan mempertajam pengertian dari Hukum Hak Asasi Manusia (International Human Rights Law),  Hukum  Humaniter  Internasional  (Internastional  Humanitarian  Law),  Hukum  Internasional (International Law) dan Hukum Pidana Internasional (International Criminal Law), Steven R. Ratner and Jason  S.  Abrams,  2002, Accountability  for  Human  Rights  Atrocities  in  International  Law  beyond  the Nuremberg Legacy (2 nd ed, 2001), hlm. 10.
60 Howard Ball, 1999, Prosecuting War Crimes and Genocide, the Twentieth Century Experience , hlm. 15- 25.
61 Ketentuan nasional yang mengatur Hukum Humaniter Internasional terbatas pada pelaksanaan ketentuan penghukuman efektif bagi pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 (grave breaches) menurut ketentuan Pasal 49 KJ I, 50 KJ II, 129 KJ III dan Pasal 149 Konvensi Jenewa IV 1949. Contoh Negara-negara yang memiliki adalah Kanada memiliki An Act Respecting the Geneva Conventions 1949 (Geneva Convention Act (R.S. 1985. C.G.3), http://laws.justice.gc.ca/en/g-3/ , dikunjungi pada tanggal  2 Agustus 2002; dan
Kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada saat sekarang  telah  menjadi  jenis-jenis  atau  prototipe  dari  kejahatan  internasional karena  sifat  dan  penegakan  hukumnya  membutuhkan  label  luar  biasa.  Dengan memperhatikan  status  demikian,  UU  KUHP  kurang  mengadopsi  elemen-lemen tersebut  dan  mempersempit  area,  cakupan  dan  orientasi  pengaturan  kejahatan perang itu sendiri. Perkembangan elemen-elemen kejahatan dan kriminalisasi dari ketiga jenis kejahatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh yurisprudensi Mahkamah Nuremberg. Awalnya ketiga jenis kejahatan tersebut berlabel kejahatan yang  tunduk  pada  yurisdiksi  Mahkamah  Nuremberg  berdasarkan  perjanjian London. Selanjutnya, istilah tersebut berkembang menjadi kejahatan internasional yang  terakhir  dilabeli  dengan  istilah  kejahatan  yang  paling  serius  di  muka  bumi pada Statuta Roma. Konsekwensi hukum yang timbul baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah  menyangkut penegakan hukum dari ketiga jenis kejahatan tersebut, khususnya terhadap kejahatan perang dalam hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Semangat tersebut kiranya kurang dijadikan alasan formulasi kejahatan perang dalam Pasal 161,162, dan Pasal 210-216 UU KUHP.
Fenomena  hukum  di  atas  mengacu  kepada  pemenuhan  terhadap  aspek akuntabilitas kriminalisasi dan penuntutan terhadap ketiga jenis kejahatan tersebut dalam  masyarakat  internasional.  Akuntabilitas  memiliki  cakupan  makna  dan penerapan  yang  luas  dalam  bidang  politik,  sosial,  ekonomi  dan  bidang  lainnya. 62 Akuntabilitas juga memiliki pengertian dari segi dan aplikasi hukum. Akuntabilitas dari  segi  hukum  terhadap  ketiga  kejahatan  tersebut  adalah  tersedianya  suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu pihak atas perbuatan yang mereka lakukan (pelaku) kepada pihak lain (korban). Dengan demikian, akuntabilitas hukum harus memenuhi  tiga  komponen  yaitu;  adanya  suatu  perbuatan  yang  mengikat  dari beberapa pihak, tersedianya sarana normatif yang mengatur perbuatan-perbuatan tersebut, dan tersedianya suatu mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan untuk  memonitor  pelaksanaan  suatu  perbuatan  yang  ditentukan  dalam  aturan normatif  tersebut. 63 Area,  cakupan,  dan  cakupan  sifat  luar  biasa  dari  kejahatan perang termanifestasi dari terpenuhinya elemen-elemen kumulatif tersebut.
Secara umum, kejahatan perang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa didasari oleh beberapa alasan hukum, yaitu: Pertama, Status kejatan perang adalah salah satu jenis kejahatan internasional yang dibentuk berdasarkan sumber sumber hukum  internasional,  yaitu  perjanjian  internasional,  seperti  Konvensi  Den  Haag 1907  dan  Konvensi  Jenewa  1949  serta  hukum  kebiasaan  internasional.  Jenis kejahatan  perang  ini  memiliki  kesamaan  dengan  jenis  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  genosida  dan  kejahatan  agresi  yang  ditetapkan  sebagai  kejahatan internasional;  Kedua,  Keyakinan  hukum  ( opinio  jurist )  dan  praktek  negara  ( state practice ) telah membentuk dan menerima  elemen-elemen  kejahatan perang, yaitu mens rea dan actus reus serta sanksi dalam kualifikasi luar biasa dan diperlukan
Irlandia memiliki the Geneva Conventions Acts 1962, Irish Statute Database, http://193.120.124.98/22A1191962.htm , dikunjugi pada tanggal  2 Agustus 2002.
62 Koenraad Van Brabant, 2002, Accountable Humanitarian Action: An Overview of Recent Trends , dalam ICRC, FORUM (War and Accountability) (April 2002), hlm. 16-17.
63 Pierre Perin, Accountability: A Framework, ibid ., hlm. 22-23.
tindakan  pencegahan  dan  penghukuman  yang  luar  biasa;  Ketiga,  Yurisprudensi internasional  menentukan  praktek  paling  baik    terhadap  kriminalisai  dan penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan perang yang menjadi binding force of  precendent  terutama  dalam  sistem  anglo  saxon  dan  rasio  penuntutan  dan penghukuman pelaku dalam sistem Eropa Kontinental; Keempat, Akuntabilitas dan penuntutan kejahatan perang melegitimasi penerimaan kejahatan perang sebagai salah satu jenis kejahatan internasional yang bersifat luar biasa. 64
Akuntabilitas  dari  segi  hukum  terhadap  ketiga  kejahatan  tersebut  adalah tersedianya  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  dari  suatu  pihak  atas  perbuatan yang  mereka  lakukan  (pelaku)  kepada  pihak  lain  (korban).  Dengan  demikian, akuntabilitas  hukum  harus  memenuhi  tiga  komponen  yaitu; 65 adanya  suatu perbuatan yang mengikat dari beberapa pihak, tersedianya sarana normatif yang mengatur  perbuatan-perbuatan  tersebut,  dan  tersedianya  suatu  mekanisme pertanggungjawaban  yang  digunakan  untuk  memonitor  pelaksanaan  suatu perbuatan  yang  ditentukan  dalam  aturan  normatif  tersebut.  Sifat  ekstraordinary kejahatan  perang  mendasari  diterimanya  mekanisme  penghilangan  kekebalan hukum  terhadap  pelaku  bagi  pelaku  kejahatan  perang,  diterimanya pertanggungjawaban  individu  di  level  internasional,  perlunya  pengkajian  ulang tentang  doktrin  kedaulatan  negara.  Sifat  extraordinary  kejahatan  perang menempatkan  kejahatan  perang  sebagai  sebuah  kejahatan  internasional  yang memiliki sifat ius cogens atau norma hukum internasional yang memaksa dimana keberadaannya harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional. Rujukan  hukum  kebiasaan  internasional  terhadap  eksistensi  kejahatan perang  sebagai  kejahatan  internasional  dalam  kodifikasi  hukum  pidana  nasional, yaitu: Pertama, Pengakuan internasional terhadap arti dan makna kejahatan perang dalam  konteks  ini  diberikan  oleh  Komisi  Hukum  Internasional  pada  tahun  1950. Komisi  tersebut  ditugaskan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa  Bangsa berdasarkan  Resolusi  Nomor  177  (II)  tahun  1950  untuk  memformulasikan  dan mengkodifikasikan prinsip-prinsip dari Mahkamah Nuremberg bagi perkembangan hukum  Internasional,  terutama  hukum  pidana  internasional.  Kodifikasi  Prinsip-
64 Timothy LH MacCormack and Sue Robertson, 1999, “Jurisdictional Aspects of the Rome Statute for the New International Criminal Court”, 23 Melbourne University Law Review , hlm. 652-660 dan Geoffrey Watson,  1997,  “The  Humanitarian  Law  of  the  Yugoslavia  War  Crimes  Tribunal:  Jurisdiction  in Prosecutor v Tadic”, 36 Virginia Journal of International Law , hlm. 717.
65 Rogers S. Clark, 1990, “The Influence of the Nuremberg Trial on the Development of International Law”, dalam G. Ginsburgs and VN Kudriavtsev (eds), The Nuremberg Trial and International Law , hlm. 260; MC Bassiouni,  1990,  “A Functual  Approach to General Principle of International  Law”, 11 Michigan Journal of International Law , hlm. 768; MC Bassiouni, 1992, Crimes against Humanity in International Criminal Law , hlm. 87-146; Richard R. Baxter, 1968, “Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law”, 41 British Yearbook of International Law , hlm. 275; C. Greenwood, “Customary Law Status of the 1977 Additional Protocols”, dalam Delisen and Tanja (eds), 19991, Humanitarian  Law of Armed  Conflict,  Challenge  Ahead ,  1991,  hlm.  119-126;  Theodore  Meron,  1989, Human  Rights  and Humanitarian  Norms  as  Customary  Law ,  hlm.  263; Theodore  Meron,  1996,  “The  Continuing  Role  of Custom in the formation of Humanitarian Law”, 90 American Journal of International Law , hlm. 238- 249; Theodore  Meron,  1987,  “The  Geneva  Conventions  as  Customary  Law”, 81  American  Journal of International  Law ,  hlm.  349;  E.  Bello,  1980, African  Customary  Humanitarian  Law, hlm.  158;  dan Antonio  Cassese,  1975,  “The  Spanish  Civil  War  and  the  Development  of  Customary  International Concerning Internal Armed Conflict”, dalam Antonio Cassese (ed), Current Problems of International Law , hlm. 287-318
Prinsip  Mahkamah  Nuremberg  yangdikuatkan  oleh  Resolusi  Majelis  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu: Adanya tanggung jawab individu bagi kejahatan perang; Tanggung jawab individu tersebut berlaku juga pada hukum internasional; Kepala  Negara  tidak  lagi  kebal  terhadap  penuntutan  terhadap  kejahatan  perang; Perintah  atasan  atau  jabatan  tidak  bisa  lagi  digunakan  sebagai  alasan  pembenar untuk mealukan kejahatan perang; Terdakwa pelaku kejahatan perang memiliki hak untuk  memperoleh  pengadilan  yang  tidak  memihak  dan  fair;  dan  Keikutsertaan dalam kejahatan perang termasuk juga dalam kategori kejahatan berdasar hukum internasional.
Kedua,  Diterimanya the  Convention  on  the  Non-applicability  of  Statutory Limitations  to  War  Crimes  and  Carimes  against  Humanity tahun  1968.  Konvensi tersebut  mengakui  adanya  tiada  batasan  interpretasi  bagi  penegakan  hukum terhadap  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Negera-negara peserta  wajib  membuat  dan  melaksanakan  semua  langkah-langkah  berdasarkan hukum  nasionalnya,  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang termaktub dalam Piagam Nuremberg.  Ketiga,  rujukan  hukum  kebiasaan  internasional  terlihat  dalam normatisasi kejahatan perang dalam kualifikasi elemen-elemen kejahatannya, sifat dan penegakkan hukumnya dalam sumber-sumber hukum humaniter internasional dan  dalam  praktek  penuntutan  kejahatan  perang  dilevel  internasional  dengan mekanisme  peradilan  ad  hoc  ataupun  peradilan  pidana  dilevel  nasional.  Contoh rujukan  adalah  jurisprudensi  dari International  Military  Tribunal  Nuremberg , Mahkamah Tokyo, ICTY dan ICTR. Pada tingkat nasional diwakili oleh kasus-kasus yang diputuskan oleh pengadilan nasional suatu Negara yaitu Attorney General of Israel  v  Eichman di  Israel, Filartiga  v  Pena  Irala ,  di  Amerika, Ivan  Polyukovich    v Commonwealth of Australia and Other , di Australia dan kasus Regina v. Raucau di Kanada, Stanislaus Krofan & Anor v. Public Prosecutor , Public Prosecutor v. Oie Hee Koi di Malaysia.
Keempat, penerapan asas legalitas ( nulla poena sine, nullum crimen sine lege ) dan  asas  retroaktif  ( ex  post  facto) 66 pada  penuntutan  kejahatan  perang.  Masalah yang  dihadapi  adalah  bagaimana  asas  tersebut  digunakan,  tujuannya  apa,  dan kenapa  kadang-kadang  asas  tersebut  ditolak  pemakaiannya  dalam  penuntutan kejahatan perang. Akan tetapi, pada saat yang sama masyarakat internasional juga mengakui penerapan asas legalitas dalam beberapa instrumen internasional yang relevan bagi penuntutan kejahatan perang. Dengan demikian, peranan pengadilan dalam hal ini adalah harus memutuskan dengan tanpa keraguan hubungan antara kehendak jahat untuk melakukan kejahatan (mens rea) dengan ketentuan normatif yang  mengatur  kejahatan  itu sendiri (actus reus) .  Disamping  itu,  pengadilan  juga
66 Prinsip  retrokatif  diakui  dalam  Pasal  1  Piagam  Nuremberg  dan  Tokyo,  preambule  Statuta  ICTY  dan ICTR. Kanada juga  mengakui adanya asas retroaktif dalam War Crimes  Act 1946, Israel dalam Israel (Nazis and Nazi Collaborators (Punishment) Law Nomor 5710 tahun 1950, Australia dalam War Crimes Act  1945  yang  diamandemen  dengan  War  Crimes  Amendment  Act  1988  dan  Belgia  punya  Undang- Undang Nomor 16 Juni 1993 tentang the Punishment of Grave Breaches of the Geneva Convention of 12 August 1949 and their Additional Protocols I and II of 18 June 1977 seperti yang telah  diamandemen dengan Loi  relative  a  la  Repression  des  violations  graves  de  Droit  International  Humanitaire ,  10 February 1999, Moniteur Belge, 23 Maret 1999.
harus melindungi hak-hak tersangka dari penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) dalam penerapan asas tersebut bagi penuntutan pelaku kejahatan perang.
Pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional ditegaskan kemudian oleh Mahkamah Nuremberg (Nuremberg legacy) yang dengan lugas dan tegas  mengakui,  memberikan  dan  membebankan  hak  dan  kewajiban  individu terhadap  hukum  internasional,  khususnya  tentang  kejahatan  internasional. Mahkamah menyatakan bahwa: “hukum internasional memberikan kewajiban dan tanggung  jawab  kepada  individu-individu  seperti  halnya  pada  negara.  ...individu- individu dapat dikenai hukuman karena melanggar hukum internasional. [h]al ini terjadi karena kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum internasional dilakukan oleh  manusia,  bukan  oleh  entitas  abstrak,  dan  dengan  menghukum  individu- individu  yang  melakukan  kejahatan-kejahatan  internasional  tersebut,  ketentuan- ketentuan hukum internasional dapat dilaksanakan penegakan hukumnya. 67
Pertanggungjawaban  individu  terhadap  kejahatan  perang,  kejahatan terhadap  kemanusiaan  dan  genosida  telah  menjadi  hukum  positif  yang dilaksanakan  pada  tingkat  nasional  dan  internasional.  Akan  tetapi,  makna pertanggungjawaban  kadang  menimbulkan  salah  pengertian  antara  pengertian pertanggungjawaban individu (individual responsibility) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) , waluapun keduanya dipakai silih berganti. Dalam konteks pelanggaran ketentuan hukum normatif yang mengatur kejahatan perang, kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  genosida,  pertanggungjawaban  individu mengacu pada sasaran atau target pertanggungjawaban dari pelanggaran terhadap ketiga  jenis  kejahatan  internasional  tersebut.  Sasaran  atau  target  dari pertanggungjawaban  terhadap  pelanggaran  ketiga  jenis  kejahatan  internasional tersebut  adalah  individu,  organisasi  atau  negara,  sehingga  dikenal pertanggungjawaban  individu,  organisasi 68 dan  pertanggungjawaban  negara. 69
67 International Military Tribunal 38, dalam Richard R. Baxter, “The Effect of Ill-Concieved Codification and Development of International  Law”, Recuil D’Etudes de Droit International en Hommage a Paul Guggenheim (1952), hlm. 146-149; 41 American Journal of International Law (1947 ), hlm. 220; lihat selengkapnya dalam The Trial of German Major War Criminals: Proceeding of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg Germany , Part 22, HMSO, London (1952), hlm. 412-413 dan 467; Annual Digest and Report of Public International Law Cases 1946 (1951), hlm. 204-212; Burns H. Watson, 1997, Supplement of Basic Documents to International Law and World Order , (3 rd ed), hlm. 1222.
68 Pertama kali ditentukan dalam Pasal 9 Statuta Nuremberg, Nuremberg Charter: Charter of International Military  Tribunal ,  82  UNTS  279,  Vol  82  (berlaku  mulai  tanggal  8  Agustus  1945)  (London  8  August 1945); dalam hal pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pertanggungjawaban organisisasi, kelompok sosial masyarakat, firma atapun badan hukum privat merupakan pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat KOnvensi terutama dalam hal penipuan pemakaian tanda Palang Merah. Pasal 53 Konvensi I menentukan bahwa “the use by individuals, societies, firms or companies either public or private, other than those entitled thereto under the present Convention, of the emblem or the designation “Red Cross” or “Geneva Cross”, or any sign or designation constituting an imitation thereof, whatever the object of such use, and irrespective of the date of its adoption, shall be prohibited at all times; dan Pasal  85  ayat  3  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977  menyatakan  bahwa  “…[s]hall  be  regarded  as  grave breaches  when  committed  willfully  the  perfidious  use  of  distinctive  emblem  of  the  Red  Cross,  Red Crescent or red lion and sun or of other protective signs recognized by the Conventions or this Protocol. ICRC, Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 , hlm. 64.
69 Karya  hukum  yang  terakhir  tentang  pertangungjawaban  Negara  adalah  karya  dari  Komisi  Hukum Internasional yaitu Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, UN, International Law Commission, Report on the Work of Its Fifty-Third Session (23 April-1 Juni dan 2 Juli- 10 Agustus 2001) General Assembly, Official Record, Fifty Fifth Session Supplement No. 10 (A/56/10)
Pertanggung-jawaban pidana berarti mengacu pada bentuk-bentuk atau jenis dari pertanggungjawaban  itu  sendiri  yaitu  bisa  pertanggungjawaban  perdata  atau pertanggungjawaban  pidana  dari  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap kemanusiaan dan genosida.
Dalam konteks hukum pidana internasional, pertanggungjawaban individu mengalami  evolusi  perkembangan  karena  hukum  pidana  internasional  dalam pelaksanaannya tidak konsisten dan sangat tergantumg dari sumber hukum yang berlaku,  bentuk  aturan  hukum  dan  status  hukum  yang  mempengaruhinya. Pengaruh-pengaruh tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti dimana seharusnya  pertanggungjawaban  individu  tersebut  dilaksanakan;  ditingkat internasional ataukah nasional, sifat peradilannya; permanen ataukah ad hoc, dan sistem  prosedural  dalam  pertanggungjawaban  individu;  komisi  penyidik, kompensasi,  ganti  rugi,  dan  rehabilitasi. 70 Walaupun  mengalami  evolusi  dan memperoleh  pengaruh  dari  berbagai  aspek,  pertanggungjawaban  pidana  dari individu  terhadap  kejahatan  internasional  telah  menjadi  suatu prinsip  hukum umum  dalam  sistem  hukum  pidana ,  baik  dalam sistem  hukum  pidana  nasional ataupun dalam sistem hukum pidana internasional terhadap penuntutan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Dari  konsep  tersebut,  pertanggungjawaban  pidana  bagi  individu  yang melakukan  kejahatan  internasional  menimbulkan  pola-pola  penegakan  hukum dalam  konteks  pemberlakuan  hukum  nasional  atau  pemberlakuan  hukum internasional  bagi  individu  yang  telah  melakukan  kejahatan  internasional. Bassiouni berargumentasi bahwa pola pemberlakuan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang melakukan kejahatan internasional adalah dengan memakai dua  sitem  penegakan  hukum,  yaitu  sistem  tidak  langsung  dan  sistem  langsung. Pemakaian sistem tidak langsung berdasarkan asumsi bahwa pelaksanaan norma- norma  pertanggungjawaban  individu  terhadap  pelanggaran  kejahatan internasional dilakukan oleh negara terhadap sesorang atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan internasional. Dilain sisi, sistem langsung berdasarkan asumsi bahwa  pertanggungjawaban  individu  terhadap  kejahatan  internasional dilaksanakan  oleh  organ-organ  internasional  yang  memiliki  yurisdiksi  atas kejahatan yang dilakukan oleh individu tanpa memandang kewarganegaraan dan tempat dilakukannya kejahatan internasional. Dalam praktek, terdapat sistem yang merupakan  gabungan  dari  sistem  langsung  dan  sistem  tidak  langsung  dari pertanggungjawaban  individu  yaitu  praktek  pembentukan  pengadilan  khusus, seperti yang terjadi di Sierra Leone yaitu pembentukan pengadilan khusus untuk Sierra Leone (special court for Sierra Leone).
Resolution  A/RES/56/83,  12  Desember  2001;  Karya-karya  ahli  hukum  tentang  pertanggungjawaban negara  adalah  seperti  C.  Eagleton,  1928, The  Responsibility  of  States  in  International  Law (1928); Charlottesville, International Law of States Responsibility  for Injuries to Aliens (1983); Ian Brownlie, Systems of the Law of Nations: State Responsibility, Part I , (1983); M Spinendi and B. Simma (ed), 1991, United Nations Codification of State Responsibility (1987); Shabtai Rossene, The ILC’s Draft Articles on the State Responsibility (1991).
70 Ruti G. Teitel, 2000, Transnational Justice , Oxford University Press, hlm. 69-70; Edoardo Greppi,1999, “The Evolution of Individual Criminal Responsibility under International Law”, 81 International Review of the Red Cross, No. 835, September 1999 , hlm. 531.
Pengadilan  khsusus  Sierra  Leone  dibentuk  berdasarkan  permintaan  khusus dari presiden Kabbah kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, pada tanggal 12 Juni 2000. 71 Akhirnya pengadilan khusus untuk Sierra Leone dibentuk berdasarkan perjanjian internasional antara Pemerintah Sierra Leone dengan PBB berdasarkan Resolusi  Dewan  Keamanan  Nomor  1315  tahun  2000 72 .  Pengadilan  khusus  untuk Sierra  Leone  memiliki  kompetensi  untuk  memeriksa,  menuntut  dan  mengadili orang-orang  yang  paling  bertanggungjawab  atas  kejahatan  yang  paling  serius terhadap  hukum  humaniter  internasional  di  wilayah  negara  Sierra  Leone  sejak tanggal  30  November  1996. 73 Pengadilan  memiliki  yurisdiksi  campuran  atau kombinasi  terhadap  kejahatan internasional  dan  kejahatan  nasional yang  tunduk pada  hukum  nasional  Sierra  Leone.  Yurisdiksi  campuran  tersebut  terlihat  dalam komposisi  ketentuan  normatif  dalam  Statuta  pengadilan  khusus  Sierra  Leone. Kejahatan  internasional  yang  termasuk  dalam  yurisdiksi  pengadilan  khusus tersebut  adalah  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, 74 pelanggaran  serius  terhadap Pasal  3  kembar  Konvensi  Jenewa  1949, 75 pelanggaran  serius  lainnya  terhadap hukum humaniter internasional, 76 sedangkan yurisdiksi pengdilan khusus terhadap kejahatan berdasarkan hukum nasional Sierra Leone diatur dalam Pasal 5 Statuta. Pasal 5 khusus mengatur tentang pelanggaran terhadap harkat dan martabat wanita seperti yang ditentukan dalam Undang-undang nasional Sierra Leone yaitu Konvensi  mengenai  Pencegahan  Perlakuan  tidak  manusiawi  terhadap  Anak-anak tahun  1926  dan  Undang-Undang  tentang  Pencegahan  Pengerusakan  sewenang- wenang terhadap Harta Benda tahun 1861.  Pasal 6 Statuta menentukan tanggung jawab  individu  terhadap  kejahatan  yang  telah  dilakukan  terhadap  kejahatan- kejahatan internasional dan kejahatan nasional terhadap pelaku kejahatan. Lebih lanjut, pengadilan khusus memiliki sifat yang lebih utama dari pengadilan nasional terhadap kejahatan-kejahatan dan proses pemeriksaan, penuntutan dan peradilan pelaku  kejahatan  yang  tunduk  dalam  Statuta. 77 Dengan  demikian,  pola-pola pertanggungjawaban  individu  terhadap  kejahatan  internasional  dewasa  ini terdapat  tiga  bentuk  yaitu  sistem  langsung,  sistem tidak langsung  dan  campuran diantara keduanya. Sistem campuran tersebut mungkin akan berkembang dengan memperhatikan aspek-aspek yang terkait dalam sistem penegakan hukum  dalam pertanggungjawaban individu dikemudian hari.
71 Simon  Bureh  Kamara, Sierra  Leone:  Who  is  Afraid  of  War  Crimes  Tribunal ,  New  African,  London, Oktober 2000; Avril McDonald, “Sierra Leone’s Shoestring Special Court”, 845 International Review of the Red Cross (Vol. 84, Maret 2002), hlm. 121-142.
72 United nations Security Council Resolution S/Res/ 1315 (2000) adopted by the Security Council at its 4186 meeting on 14 Agustus 2000, lihat http://www.un.org/docs/scres/2000/sc2000.htm , dikunjugi pada tanggal 19 September 2002.
73 Pasal  1  Statuta  Pengadilan  Khusus  Siera  Leone;  http://www.sierra-leone.org/specialcourtstatute.html, dikunjungi pada tanggal 19 September 2002.
74 Pasal 2, ibid.
75 Pasal 3, ibid .
76 Pasal 4, ibid .
77 Pasal 8, ibid .

## PENUTUP
Kesimpulan
Kodifikasi dari
ketentuan-ketentuan atau
prinsip-prinsip pertanggungjawaban  individu  terhadap  kejahatan  perang,  ketentuan  normatif internasional  seperti  dalam  Stauta  Roma  menegaskan  kembali  bahwa pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional merupakan suatu prinsip  hukum  umum  yang  berlaku  sebagai  hukum  positif  baik  ditingkat internasional  ataupun  ditingkat  nasional.  Pertanggungjawaban  individu  sebagai suatu  prinsip  hukum  umum dapat  juga  dilihat  dari  pembebanan  tanggung  jawab terhadap hak dan kewajiban dari individu. Instrumen-instrumen internasional yang mengatur  tentang  Hukum  Humaniter  Internasional,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia Internasional  dan  Hukum  Pidana  Internasional  di  tingkat  negara  dan  ditingkat internasional  selalu  diawali  dengan  phrase  “setiap  orang”.  Akib at  hukum  dari formulsai  tersebut  adalah  instrumen-instrumen  internasional  membentuk  suatu obyektifitas  normatif  dari  adanya  pertanggungjawaban  individu  terhadap kejahatan  perang  sebagai  salah  satu  jenis  kejahatan  internasional  dimana  jika individu-individu tersebut melanggar ketentuan-ketentuan tersebut mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 78
78 Instrumen-instrumen internasional tersebut dapat dilihat dari ketentuan hokum hak asasi manusia yaitu seperti Pasal 1,2,3,4, dan 5 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1954 , 4 November 1950, berlaku mulai tanggal 3 September 1953; 213 UNTS 221; ETS 5, 1 EYB 316; Pasal 1 Convention Relating to the Status of Refugees 1951, 28 Juli 1951, berlaku mulai tanggal 22 April 1954, 189 UNTS 150; 1954 ATS 5; 1961 NZTS 2; Prinsip ke-2 dari Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960 , UNGA, 14 Desember 1960, GA  Res 1514, UNGAOR, 15 th Sess, Supp No. 16, UN. Docs. A/4684 (1961); Bagian I European Social Charter 1961 , 18 Oktober 1961, berlaku 26 February 1965, 529 UNTS 89, ETS 35, 9 EYB 247; Jaminan terhadap setiap orang  atas  perbedaan  ras, International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination  1966 ,  berlaku  pada  tanggal  4  Januari  1969,  660  UNTS  195;  1969  UKTS  77;  Jaminan setaip orang terhadap hak ekonomi, social dan budaya, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 , berlaku pada tanggal 3 Januari 1976; 993 UNTS 3; 1966 UNJYB 170; Jaminan hak sipil dan politik, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, berlaku 23 Maret 1976, 993 UNTS 171, 1966 UNJYB 193; 1977 UKTS 6; Lihat seluruh ketentuan dalam American Convention on Human Rights 1969 , berlaku pada tanggal 18 juli 1978, 1114 UNTS 123; OASTS No. 36, 9 ILM 673; Jaminan diskriminasi terhadap perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979 , berlaku pada tanggal 3 September 1981, 1249 UNTS 13, 1989 UKTS 2, 19 ILM 33; lihat juga African Charter on Human and Peoples’ Rights 1981 (Banjul Charter), berlaku 21 Oktober 1986,  21  ILM  59  (1982);  Jaminan  setiap  orang  terhadap  kebebasan  beragama, Declaration  of  the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion and Belief 1981 , UNGA, GA Res 36/55, UNGAOR 36 th Sess, Supp. No. 51, UN Doc. A/36/51 (1981), 21 ILM 205 (1982); lihat juga the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on  Civil  and  Political  Rights  1984 ,  UN  Doc.  E/CN.4/1984/4  (28  September  1984)  7  HRQ  3  (1985); Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural  Rights  1988 ,  OASTS  No.  69,  28  ILM  (1989),  Jaminan  setiap  manusia  terhadap  larangan penyiksaan,  Convention Against  Torture  and  Other  Cruel  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or Punishment 1984 , berlaku tanggal 26 Juni 1987, GA Res 39/46, UNGAOR, 39 th Sess, Supp. No. 51, UN Doc. A/39/51 (1985), 23 ILM 1027; Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture 1985 , berlaku  28  Februari  1987,  OASTS  No.  67,  OAS  Doc.  OEA/SER.  P,  AG/DOC  2023/85,  25  ILM  519 (1986); International  Convention  on  the  Suppression  and  Punishment  of  the  Crime  of  Apartheid, 30 November 1973 , GA Res. 3068 (XXVII) (1973), 1015 UNTS 246, 28 UNGAOR Supp(No. 30), UN. Doc. A/Res/3068 (1973), 13 ILM 50 (1974);  dan lain sebagainya.
Sifat luar biasa penyusunan UU KUHP terhadap kejahatan perang tidak dapat lepas dari pekembangan normatif dan praktek komtemporer di dunia internasional. Sifat luar biasa sebaiknya mencakup elemen pembentuk kejahatan dan penegakkan hukumnya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  internasional,  yaitu  konvensi, kebiasaan dan praktek internasional dalam rumusan UU KUHP secara umum. Untuk itu,  definisi  kejahatan  perang,  jenis  kejahatan  perang  dan  prinsip-prinsip  yang mengakomodir pembentukan elemen kejahatan perang dan mekanisme hukumya perlu  diperjelas  area,  orientasi  dan  mekanisme  penuntutannya  dalam  UU  KUHP supaya  dapat  sesuai  dengan  standar  internasional  yang  berlaku.  Revisi  dan pengayaan  substansi  masih  dapat  dilakukan  sebagai  sebuah  bentuk  partisipasi publik  dalam  implementasi  UU  KUHP  melalui  uji  materi  dan  diskursus  ilmiah melalui  kajian  dan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  nasional  dengan ketentuan internasional yang telah di terima Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Alexander  Orakhelashvili,  2022, Akehurst’s  Modern  Introduction  to  International Law, 9 th Edition, Routledge, London and New York; Anis Widyawati, 2014, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika; Antonio Cassese, 1975, “The Spanish Civil War and the Development of Customary International Concerning Internal Armed Conflict”, dalam Antonio Cassese (ed), Current Problems of International Law ;
BPHN, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP ) (Jakarta: BPHN – Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015);
Bradley F. Smith, 1982, The American Road to Nuremberg: The Documentary Record 1944-1945 , Longman;
Burns  H.  Watson,  1997, Supplement  of  Basic  Documents to  International  Law  and World Order , (3 rd ed); C. Eagleton, 1928, The Responsibility of States in International Law ;
C.  Greenwood,  “Customary  Law  Status  of  the  1977  Additional  Protocols”,  dalam Delisen  and  Tanja  (eds),  19991, Humanitarian  Law  of  Armed  Conflict, Challenge Ahead , 1991;
C.  Greenwood,  1995,  “Historical  Development  and  Legal  Basis”  dalam  D.  Fleck (Editor), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict ;
Carlos Santiago Nino, 1996, Radical Evil on Trial ; Charlottesville, 1983, International Law of States Responsibility  for Injuries to Aliens ; Cristopher L. Blakesley, 1986, “Extraterritorial Jurisdiction”, dalam MC. Bassiouni, “International Criminal Law Procedure”;
Daniel Chirot, 1994, Modern Tyrants: The Power and Prevalence of Evil in Our Age (1994);
E. Bello, 1980, African Customary Humanitarian Law;
Geofrey Best, 1991, “The Restraint of War in Historical and Philosopical Perspective” dalam  AJM  Delissen  and  GJ  Tanja  (editor), Humanitarian  Law  of  Armed Conflict: Challenges Ahead (1991);
George  Lenczowski,  1992, Timur  Tengah  di  Tengah  Kancah  Dunia ,  Sinar  Baru Algensindo, Bandung;
Gerald I.A.D. Draper, 1999, “The Development of Intrernational Humanitarian Law”, dalam International Dimensions of Humanitarian Law (UNESCO, 1988) dan MC.  Bassiouni,  1999, Crimes  Against  Humanity  in  International  Criminal Law (2 nd ed, 1999; Hilaire McCoub rey, 1990, “Humanitarianism in the Laws of Armed Conflict”, dalam International Humanitarian Law ;
Howard  Ball,  1999, Prosecuting  War  Crimes  and  Genocide,  the  Twentieth  Century Experience ,
Ian Brownlie, 1983, Systems of the Law of Nations: State Responsibility, Part I ;
J.T. Holmes, 2002, “Complementarity: National Court versus the ICC”, dalam Antonio Cassesse,  Paula  Gaeta  and  J.  Jones  (eds), The  Rome  Statute  of  the International Criminal Court: A Commentary , Oxford University Press;
Jaime  Malamud-Goti,  1996, Game  Without  End:  State  Terror  and  The  Politics  of Justice ;
James  AR  Nafziger,  1991,  “The  Function  of  Religion  in  the  International  Legal System”, dalam Mark W. Janis, The Influence of Religion on the Development of International Law ;
Jaques Hartman and Urfan Khalig, 2021, The Achievement of International law , Hart, London;
Jo  Stingen,  2008, The  Relationship  Between  the  International  Criminal  Court  and National Jurisdictions, The Principle of Complementarity , Martinus Nijhoff Pubslishers, Leiden;
John D. Lewis Oszkar Jaszi, 1957, Against the Tyrant: The Tradition and Theory of Tyrannicide .;
John T. Holmes, “The Principle of Complementarity”, dalam R.S. Lee (Ed), 1999, The International  Criminal  Court:  The  Making  of  the  Rome  Statute,  Issues Negotiations Results , The Hague, Boston: Kluwer Law International;
J ohn T. Holmes, 2002, “Complementarit y: National Court vs . the ICC”, dalam Antonio Cassesse et all. (eds), 2002, The Rome Statute of the International Criminal Court , Vol. I, Oxford University Press;
Judith Shklar, Legalism: Law, Morals and Political Trials (1986); Koenraad  Van  Brabant,  2002, Accountable  Humanitarian  Action:  An  Overview  of Recent Trends , dalam ICRC, FORUM (War and Accountability) (April 2002) Koenraad  Van  Brabant, Accountable  Humanitarian  Action:  An  Overview  of  Recent Trends , dalam ICRC, FORUM (War and Accountability) (April 2002); L. Henkin, R. Pugh, O. Schachter and H. Smith, 1987, International Law in Theory and Practice , 2 nd ed; lias  Bantekas  and  Susan  Nash,  2003, International  Criminal  Law ,  Third  Edition, Routledge-Cavendish;
M  Spinendi  and  B.  Simma  (ed),  1991, United  Nations  Codification  of  State Responsibility (1987);
M. C. Bassiouni, 1986, International Criminal Law, Crimes , Vol. I, 1986;
M.  Howard,  “Temperementa  Belli:  Can  War  be  Controlled?”  dalam  M.  Howard (editor),  1979, Restraints  on  War:  Studies  in  the  Limitation  of  Armed Conflict ;
Malcolm N. Shaw, 2008, International Law , 6th Edition, Cambridge University Press; Marta  Minov,  1998 Between  Vengeance  and  Forgiveness:  Facing  History  after Genocide and Mass Violence ; MC Bassiouni, 1985, International Crimes: Digest/Index of International Instruments 1815-1985, (Vol. 2, 1985);
MC Bassiouni, 1992, Crimes against Humanity in International Criminal Law ;
Mohamed  M.  El  Zeidy,  2008, The  Principle  of  Complementarity  in  International Criminal  Law:  Origin,  Development  and  Practice ,  Martinus  Nijhoff Publishers;
Muladi,  1998, Demokratisasi,  HAM,  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia (Jakarta: Penerbit The Habibie Center, 1998); Otto Kirchheimer, 1961, Political Justice: The Use Legal Procedure for Political Ends ; Remiguisz  Bierzanek,  1999,  “War  Crimes:  History  and  Definition”s,  dalam  M.  C. Bassiouni, International Criminal Law: Enforcement (2 nd ed, 1999); Riza Sihbudi, 1993, Bara Timur Tengah , Penerbit Mizan, Bandung; Rogers S. Clark, 1990, “The Influence of the Nuremberg Trial on the Development of International  Law”,  dalam  G.  Ginsburgs  and  VN  Kudriavtsev  (eds), The Nuremberg Trial and International Law ;
Rudolph J. Rummel, 1994, Death by Government ; Satjipto. Raharjo, 2000, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbitan Buku Kompas;
Shabtai Rossene, 1991, The ILC’s Draft Articles on the State Responsibility ; Simon  Bureh  Kamara, Sierra  Leone:  Who  is  Afraid  of  War  Crimes  Tribunal ,  New African, London, Oktober 2000;
Steven  R.  Ratner  and  Jason  S.  Abrams,  2001, Accountability  for  Human  Rights Atrocities  in  International  Law  beyond  the  Nuremberg  Legacy, 2 nd Ed,
Oxford University Press;
UNDP,  2002, “Public  Accountability  of  Democratic Institution”,  dalam Human Development Report 2002 (2002);
Dokumen Human Rights Committee, General Comment 3, Pasal 2, para 1, Implementation at the  national  level (Thirteenth  session,  1981), Compilation  of  General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies , UN Doc. HR1/GEN/1/Rev.1 at 4 (1994);
ICTY Case No. IT-94-1-AR72, 2 October 1995, pp 454 para 80; Pierre Hasner, Violance and Peace: From the Atomic Bomb to Ethnic Cleansing (1995); Prosecutor  v.  Dusko  Tadic ,  Case  No.  IT-94-1-A,  ICTY  Appeals  Chambers,  (15  July 1999), para 166;
Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Ezad Landso , case No. IT- 96-21-T, Judgment, 16 November 1998, para 317;
Statuta Roma, Rome Statute of the International Criminal Court , opened for signature 17 July 1998, 37 ILM 999;
The Prosecutor v. Goerges Anderson Nderubumwe Rutuganda , case No. ICTR-96-3-T, Judgment and sentence, 6 December 1999, para 444;
The  Prosecutor  v.  Kayishama  and  Obed  Ruzindama ,  Case  No.  ICTR-95-1-17, Judgment, 21 May 1991, para 623;
UN GAOR, 23 rd Sess, Supp. No. 18, UN Doc. A/7218 (1968); and UN GAOR, 25 th Sess, Supp No. 28, UN Doc. A/8028 (1970);
Internet BPHN, 2022, “RUU KUHP: Upaya Pembangunan Hukum Melalui Rekodifikasi Hukum Pidana Nasional”, diakses pada https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021050504491389/ruu-kuhp- upaya-pembangunan-hukum-melalui-rekodifikasi-hukum-pidana- nasional# , pada tanggal 10 September 2022;
BPHN,  2022,  “Wamenkumham:  Rekodifikasi  RUU  KUHP  Berisikan  Ratusan  UU
Sektoral”, diakses pada https://bphn.go.id/publikasi/berita/2021032204134155/blog-
post.html , pada tanggal 10 September 2022; Erik Hasbawn, The Age of Extreme: A History of the World, 1914-1991 (1995) dan Ba ssiouni,  “The  Need  for  International  Accountability”  dalam  MC Bassiouni, International  Criminal  Law  Enforcement (1999),  SIPRI Yearbook 1975-1996, lihat juga PIOOM World Conflict http://www.fsw.leidenuniv.nl/w3_liswo/pioom.htm ,  diakses  tanggal  12 April 2022;
Jurnal Redaksi, 2022, “RKUHP Harapan Baru Hukum Pidana Nasional”, diakses di https://jurnalredaksi.com/index.php/2022/09/04/rkuhp-harapan- baru-hukum-pidana-nasional/ , pada tanggal 11 September 2022;
Kompas.com,  2018,  “Empat  Kejahatan  Internasional  Masuk  RUU  KUHP”,  pada https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/14502081/empat- kejahatan-internasional-masuk-dalam-draf-rkuhp ,  diakses  pada  tanggal 10 September 2022;
Kompas.com, 2021, “Draft RUU KUHP yang Sarat Kriti k dari Publik dan Mendadak Diajukan Pemerintah ke DPR, diakses https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/08082361/draf- rkuhp-yang-sarat-kritik-dari-publik-dan-mendadak-diajukan- pemerintah-ke?page=all , pada tanggal 19 Agustus 2022; Kompas.com,  2022,  “RUU  KUHP  Dikemas  Dua  buku,  Kejahatan  dan  Pelanngaran Digabung Dibuku II, diakses di https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/14114221/rkuhp- dikemas-jadi-2-buku-kejahatan-dan-pelanggaran-digabung-di-buku-ii , pada tanggal 11 September 2022;

## Jurnal
Avril McDonald, “Sierra Leone’s Shoestring Special Court”, 845 International Review of the Red Cross, Vol. 84, Maret 2002 ; Broomhall,  1999, “The  International  Criminal  Court:  A  Checklist  for  National Implementation”  dalam  M.C.  Bassiouni  and  Broomhall,  “ICC  Ratification and  National  Implementing  Legislation”, 13  Nauvelles  Etudes  Penales , 1999;
C.  af  Jochnick  dan  R.  Normand,  1994,  “The  Legitimation  of  Violance:  A  Critical History of the Law of War, 35 Harvard International Law Journal 49 ;
Cristopher  L  Blakesley,  1997,  “Jurisdiction,  Definition  of  Crimes  and  Triggering Mechanism”, 25 Denver Journal International Law and Policy , hlm. 254 dan Diane  F.  Orentlicher,  1991,  “Settling  Account:  The  Duty  to  Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, 100 Yale Law Journal ; Darryl  Robinson  and  Herman  Von  Hebel,  1999,  “War  Crimes  in  Internal  Armed Conflict:  Article  8  of  the  International  Criminal  Court  Statute,  dalam Yearbook of International Humanitarian Law 1999 (Vol.II);
Edward  M.  Wise,  1997,  “General  Rules  of  Criminal  Law”, 25  Denver  Journal  of International Law and Policy 313 ;
Francis G. Jacobs, 2007, The Sovereingty of Law , Cambridge University Press;
Geoffrey  Watson,  1997,  “The  Humanitarian  Law  of  the  Yugoslavia  War  Crimes Tribunal:  Jurisdiction  in  Prosecutor  v  Tadic”, 36  Virginia  Journal  of International Law ;
Geoffrey  Watson,  1997, “The  Humanit arian  Law  of  the  Yugoslavia  War  Crimes Tribunal:  Jurisdiction  in  Prosecutor  v  Tadic”, 36  Virginia  Journal  of International Law ;
Gerry J. Simpson, 2000, “The Situation on the International Legal Theory Front: The Power  of  Rules  and  the  Rules  of  Power”, The  European  Journal  of International Law , Vol. 11, No. 2;
Jann K. Kleffner, 2003, “The Impact of Complementarity on National Implementation of  Substantive  International  Criminal  Law ,  Journal  of  International Criminal Justice, Vol. 1;
John Tobin, 2007, “Seekin g Clarity in Relation to the Principle of Complementarity: Reflection  on  The  Recent  Contributions  of  Some  International  Bodies” Melbourne Journal of International Law, Volume 8 ; Julian Hermida, 2003, “A Proposal Toward Redefining The Model of Application of International  Law  in  the  Domestic  Arena”, Singapore  Journal  of International and Comparative Law, Vol. 7;
K.L. Doherty and Timothy L.H. McCormack, 1999, “Complementarity as a Catalyst for Comprehensive  Domestic  Penal  Legislation’, 5  U.C  Davis  Journal  of International Law and Policy ; Louise Doswald- Beck and Slyian Vite, “International Humanitarian Law and Human Rights Law”, 293 International Review of the Red Cross (1 March 1993);
M. Newton, 2000, “Comparative Complementarity: Domestic Jurisdict ion Consistent with the Rome Statute of the International Criminal Court”, 167 Military Law Review ;
Marco  Sassoli  dan  Laura  M.  Olson,  2000,  “The  Judgment  of  the  ICTY  Appeals Chamber on the Merits in the Tadic Case”, 83 International Review of the Red Cross 733 ;
Margolis  and  S.  Lawrence,  1996,  “Concepts”, the  Stamford  Ensyclopedia  of Philosophy ;  Korner,  1964,  “Deductive  Unification  and  Idealisation”, The British Society for Philosophy of Science, Volume 63, No. 20;
Martin Krygier, 1987, “Critical Legal Studies and Social Theory”, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 7, No.3;
MC  Bassiouni,  1990, “A  Functual  Approach  to  General  Principle  of  International Law”, 11 Michigan Journal of International Law ;
Neil Kritz, “Coming to Terms with Atrocities: A Review o f Accountability Mechanism for Mass Violations of Human Rights”, 59 Law and Contemporary Problems (1996);
Nyoman  Mas  Aryani  &  Bagus  Hermanto,  “Gagasan  Pengaturan  yang  Ideal Penyelesaian  Yudisial  Maupun  Ekstrayudisial  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia di Indone sia”, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 4, Vol. 15 (Desember 2018);
Phillip Kirsch, 1999, “Keynote Address”, 32 Cornell International Law 1999;
Rahadian  Diffaul  Barraq  Suwartono,  2021, “Pengaturan  Tindak Pidana  Kejahatan Perang  di  Indonesia:  Politik  Hukum  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”, Lex Renaissance No. 4, Vol. 6 (Oktober 2021);
Richard  R.  Baxter,  1968, “Multilateral  Treaties  as  Evidence  of  Cus tomary International Law”, 41 British Yearbook of International Law ;
Ruth B. Phillips, 1999, “The International Criminal Court Statute: Jurisdiction and Admissibility”, 10 Criminal Law Forum ;
Ruti  G.  Teitel,  2000, Transnational  Justice ,  Oxford  University  Press,  hlm.  69-70; Edoardo  Greppi,  “The  Evolution  of  Individual  Criminal  Responsibility under International Law”, 81 International Review of the Red Cross, No. 835 , September 1999; Theodore Meron, 1987, “The Geneva Conventions as Customary Law”, 81 American Journal of International Law ; Theodore  Meron,  1996, “The  Continuing  Role  of  Custom  in  the  formation  of Humanitarian Law”, 90 American Journal of International Law ;
Timothy  LH  MacCormack  and  Gerry  J  Simpson  (editor),  1997, The  Law  of  War Crimes: National and International Approaches , Kluwer International Law; Timothy LH MacCormack and Sue Robertson, 1999, “Jurisdictional Aspects of the Rome  Statute  for  the  New  International  Criminal  Court ”, 23  Melbourne University Law Review ;
Wahyu Haryadi, 2020, “Rancangan Rencana Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum”, Veritas, Vol. 6, No. 1;
Majalah/Koran Ignas  Kleiden,  2015, Individu  dan  Negara:  Riwayat  Hidup  Berdemokrasi ,  Harian Kompas, Minggu 28 Juni 2015;
Majalah Tempo, 2012, “Gempuran Setelah Hari Kurban’, 18 November 2012 ; Majalah  Tempo,  2012,  “Kisah  Dari  Wilayah  Tiga  Bintang  Merah”,  25  November 2012;
Majalah Tempo, 2012, “Para Yudas Tentara Assad”, 2 Desember 2012 ;