Salmah,  H,  H.,  (2022)  Evaluasi  Efektifitas  Laporan  Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan  Obat  (LP- LPO) Puskesmas Kota Jambi, Syntax Idea, 4(1), https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i1.1713 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 4, No. 1, Januari 2022

## EVALUASI  EFEKTIFITAS  LAPORAN  PEMAKAIAN  DAN  LEMBAR PERMINTAAN OBAT (LP-LPO) PUSKESMAS KOTA JAMBI

## Hisran Hamad Salmah
Politeknik kesehatan Kementrian Kesehatan Jambi, Indonesia Email: hisran1962@poltekkesjambi.ac.id

## Abstrak
Pentingnya  data  yang  valid  berarti  tercapainya  tujuan  LP-LPO  sebagai  laporan pemakaian  dan  permintaan  obat  ke  instalasi.  Tujuan  penilitian  ini  adalah  untuk melihat  bagaimana  efektivitas  laporan  bulanan  obat  (LP-LPO)  di  puskesmas dengan  mengukur  indicator  ketepatan  permintaan,  kesesuaian  permintaan  dan pemberian,  ketepatan  pemberian  ke  sub  unit  dan  mengukur  tingkat  ketersediaan obat.  Efektif  disini  berarti  laporan  yang  baik  berarti  tersedianya  sistem  pelaporan obat yang efektif di puskesmas dan jaringannya. Metode:  Desain penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observatif dan evaluative. Data permintaan dan  pendistribusian  obat  dikumpulkan  dari  LPLPO  Triwulan  I,2,3  dan  4.  Jumlah obat  yang  diobservasi  20  item  obat.  Pengamatan  dilakukan  terhadap  kesesuaian pengisian  data  pada  kolom  permintaan  dan  pendistribusian  LPLPO  antara perhitungan  seharusnya  menurut  teori  dengan  yang  yang  tertera  dalam  LP-LPO. Hasil: LP-LPO sudah dapat mengambarkan ketersediaan obat puskesmas. Rata-rata ktersediaan  obat  puskesmas  2,11  bulan  yang  termasuk  kategori  aman.  Kesesuaian permintaan  dan  perhitungan,  yang  ajukan  oleh  puskesmas  melalui  LP-LPO  sudah cukup  baik,  sesuai  61.5%  sudah  sesuai  dengan  perhitungan  sesuai  standar. Kesesuaian  permintaan  puskesmas  yang  diajukan  melalui  LP-LPO,  80.3%  sudah sesuai dengan pemberian yang diberikan oleh instalasi Farmasi.
Kata  Kunci : LP-LPO;  efektifitas;  Kesesuaian  permintaan,  pemberian  dan  tingkat ketersediaan

## Abstract
The  importance  of  valid  data  means  the  achievement  of  lp-LPO  objectives  as  a report on the use and demand of drugs to the installation. The purpose of this study is  tosee  how  effective  the  monthly  report  of  drugs  (LP-LPO)  in  health  centers  by measuringindicators  of  demand  accuracy,  demand  suitability  and  delivery, accuracy  of  administration  to  sub  units  and  measuring  the  level  of  drug availability.  Effective  here  means  a  good  report  means  the  availability  of  an effective  drug  reporting  system  in  the  health  center  and  its  network.  Method: Research  design  is  descriptively  quantitative  with  an  observative  and  evaluative approach.  Data  on  drug  demand  and  distribution  were  collected  from  LPLPO Quarters  I,  2,3  and  4.  The  amount  of  drugs  observed  was  20  items  of  the  drug. Observations are made on the  suitability of filling data in the demand column and the  distribution  of  LPLPO  between  calculations  should  be  in  theory  with  those stated  in  lp-LPO.  Results:    LP-LPO  has  been  able  to  describe  the  availability  of puskesmas  drugs.  The  average  availability  of  puskesmas  drugs  is  2.11  months
which  belongs  to  the  safe  category.  The  suitability  of  requests  and  calculations, submitted by puskesmas through LP-LPO is good enough, according to 61.5% is in accordance  with  the  calculation  according  to  standards.  The  suitability  of puskesmas  request  submitted  through  LP-LPO,  80.3%  is  in  accordance  with  the grant given by the Pharmaceutical installation.
Keywords: LP-LPO; effectiveness; suitability of demand; granting and availability level
Received: 2021-12-22; Accepted: 2022-01-05; Published: 2022-01-20

## Pendahuluan
Laporan  Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan  Obat  (LPLPO)  merupakan  satu- satunya laporan Obat bulanan yang wajib di buat puskesmas (Ditjen Yanfar DR, 2004). Laporan  ini  memiliki  fungsi  mencatat  mutasi  obat,  sarana  untuk  permintaan  obat  ke Instalasi Farmasi dan pengeluaran obat ke sub unit. Selain itu LPLPO merupakan bukti pertanggung  jawaban  dari  kepala  puskesmas (Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  43 tahun  2019,  2019) atas  penggunaan  obat  yang  diberikan  pemerintah  yang  jenis  dan jumlahnya  cukup  besar (Jambi,2019). Berdasarkan  survei  awal  yang  dilakukan  oleh peneliti,  hingga  saat  ini  puskesmas  masih  menggunakaan  LPLPO  di  dalam  laporan bulanan.    Pada  sampling  beberapa  obat  indikator,  permintaan  yang  tertulis  di  LP-LPO belum  sesuai  dengan  perhitungan  yang  seharusnya,  Hal  yang  sama  pada  jumlah  obat yang  disdistribusikan,  ada  perbedaan  jumlah  obat  yang  diminta  sub  unit  dengan  yang diberikan  puskesmas.  Dari  56  item  obat  yang  di  observasi,  hanya  2  item  atau  3.7% terdapat kesesuaian antara permintaan dan yang didistribusikan. Tidak ditemukan buku rekapitulasi  pemakaian  puskesmas  dan  subunit.  Demikian  juga  waktu  pelaporan  tidak lagi sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
Penelitian  ini  juga  telah  dilakukan  oleh  penelitian  terdahulu  mengenai Pengelolaan  obat  di  puskesmas  merupakan  hal  yang  sangat  penting  yang  perlu  di perhatikan,  mengingat  dengan  pengelolaan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang tepat  akan  terjadi  masalah  tumpang  tindih  anggaran  dan  pemakaian  yang  tidak  tepat guna (Gracia Dethan, 2018).
Data  LP-LPO  merupakan  kompilasi  dari  dari  puskesmas  dan  sub  unit.  Bagi Instalasi  Farmasi  kabupaten/Kota  LP-LPO  dimanfaatkan  sebagai  dokumen  dan  bukti pemberian  obat  ke  puskesmas.  Instalasi  Farmasi  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  bahkan nasional    menggunakan  data  pemakaian  di  LP-LPO  untuk  menghitung  tingkat ketersediaan  Obat  Tingkat  Kabupaten,  Provinsi  dan  Nasional (RI,  29265BC). Permintaan  yang  diajukan  puskesmas  melalui  LP-LPO  berasal  dari  perhitungan  stok optimum  yang  memuat  data  pemakaian, sisa  stok,  stok  waktu  kosong  dan  buffer stok. Idealnya  jika  data  tersebut  baik,  maka  permintaan  puskesmas  akan  disetujui  oleh instalasi  farmasi,  karena  sudah  dihitung  sesuai  dengan  perhitungan  menggunakan metode  konsumsi  atau  morbiditas.  Kenyataannya  tidak  semua  permintaan  tersebut disetujui.
Hal  yang  sama  terjadi  pada  distribusi  obat  dari  puskesmas  ke  sub  unit  seperti pustu. Data LP-LPO yang digunakan adalah data kunjungan resep, data persediaan dan pemakaian. Pustu tidak akan kekurangan obat jika data LP-LPO yang menjadi sumber perhitungan tepat dan benar.   Data yang dimanfaatkan puskesmas  dari LP-LPO adalah persediaan,  pemakaian,  permintaan  ke  instalasi  farmasi  dan  pemberian  ke  sub  unit. Permintaan  obat  sub  unit  seperti  pustu  ke  puskesmas  sering  tidak  cocok  karena keterbatasan tenaga yang pada umumnya dihitung bukan oleh tenaga kefarmasian. Oleh karena  itu  koreksi  permintaan  sub  unit  oleh  tenaga  pengelola  obat  puskesmas  sangat penting  agar  menghindari  terjadinya  kekurangan  obat.  Puskesmas  memiliki  sumber daya  yang  lebih  lengkap  seperti  sarana  pengolah  data  computer.  Efektifitas  LP-LPO dapat  diukur  dari  kesesuaian  permintaan,  pemberian  yang  dibuat  puskesmas berdasarkan  data  yang  ada  di  LP-LPO  dengan  perhitungan  sesuai  dengan  teori.  Jika permintaan yang diajukan mendekati perhitungan berarti data di LP-LPO sudah efektif. Demikian  juga  dengan  distribusi  ke  pustu. Tujuan  Penelitian untuk  mempubikasikan naskah ke dalam Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Jambi.
Permintaan  obat  puskesmas  dilakukan  dengan  metode  konsumsi,  morbiditas  dan gabungan keduanya (Depkes RI, 2016). Metode konsumsi didasarkan atas perhitungan stok optimum, menggunakan persamaan berikut : .
SO = SK+SWK+SWT+SP
Sedangkan untuk menghitung permintaan obat dapat dilakukan dengan rumus :
Permintaan = SO – SS
Keterangan : SO = Stok optimum SK = Stok Kerja (Stok pada periode berjalan) SWK = Jumlah yang dibutuhkan pada waktu kekosongan obat SWT = Jumlah yang dibutuhkan pada waktu tunggu ( Lead Time ) SP = Stok penyangga SS = Sisa Stok
Periode  permintaan  biasanya  disepakati  antara  puskesmas,  instalasi  farmasi  dan dinas  Kesehatan,  umumnya  di  Provinsi  Jambi,  periode  tersebut  adalah  setiap triwulan. SWK,  SWT  dan  SP  tergantung  kondisi  seperti  jarak  puskesmas  dengan  instalasi farmasi,  Kesiapan  Instalasi  farmasi  dan  jadwal  pengiriman  laporan  LP-LPO  dari puskesmas  ke  Instalasi.  Dalam  perhitungan  SO,  variable  SK  (  stok  kerja  )  sangat penting.  Rekapitulasi  pemakaian  baik  dari  puskesmas  induk  dan  sub  unit  harus  benar. Untuk itu register obat seperti buku harian pemakaian di apotek puskesmas dan sub unit tersedia  dan  diisi  dengan  benar  sesuai  kondisi  yang  sebenarnya.  Disiplin  petugas pengelola  obat  dalam  mengisi  register  ini  sangat  penting.  Oleh  karena  itu  bantuan system pengolah data seperti computer sangat membantu. Saat ini di Dinas Kota Jambi telah  tersedia  aplikasi  untuk  mendukung  pelaporan  LP-LPO  yaitu  SILOLA (Antara Jambi), namun  aplikasi  itu  lebih  banyak diginakan  untuk  laporan  pertanggungjawaban penggunaan dana obat di puskesmas dan instalasi farmasi. Di Sub unit pustu, poskesdes belum dapat digunakan.
Permintaan  yang  diajukan  puskemas  ke  Instalasi  Farmasi  akan  diverifikasi  oleh petugas  Instalasi.  Dengan  kesiapan  sumber  daya  dan  teknologi,  Instalasi  akan menghitung  ulang  berdasarkan  data  yang  dimiliki,  kesesuaian  permintaan  puskesmas dengan  pemberian  instalasi  menjadi  indicator  apakah  data  LP-LPO  itu  baik  dan  dapat digunakan dalam mengajukan permintaan obat sesuai dengan standar.
Permintaan  obat  yang  diajukan  oleh  sub  unit  akan  divalidasi  dan  dikoreksi  oleh puskesmas.  Metode  pendistribusian  obat  ke  sub  unit  dilakukan  dengan  metode  floor stok atau stok alokasi (Ditjen Yanfar, 2004). Sumber data dari LP-LPO yang dibutuhkan adalah persediaan, kunjungan resep dan pemakaian. Data persediaan untuk menghitung persentasi obat yang didistribusikan, biasanya 85 % dari persediaan obat di puskesmas, 15%  sebagai  buffer  stok  di  Gudang  penyimpanan  puskesmas.  Data  kunjungan  resep untuk  menghitung  alokasi  maksimal/flavon  setiap  sub  unit.  Data  pemakaian  untuk menghitung  rata-rata  pemakaian/stok  optimum.  Dengan  demikian  sub  unit  tidak  akan kekurangan atau kelebihan obat jika data tersebut di atas akurat.
Menurut  Mardiasmo (Mardiasmo,  2018), Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil tidaknya  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila suatu  organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan  jangkauan  akibat  dan  dampak (outcome) dari  keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang  ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses  kerja  suatu unit  organisasi. efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran  dengan  tujuan  atau sasaran  yang  harus  dicapai.  Efektivitas  LP-LPO  dimaksudkan  apakah  data  yang  ada dalam  LP-LPO  dapat  digunakan  oleh  puskesmas  dalam  mengajukan  permintaan  dan pendistribusian  obat  ke  sub  unit.  Sebagai  output  LP-LPO  adalah  data  permintaan obat ke  instalasi  farmasi  dan  data  pemberian  ke  sub  unit.  Data  permintaan  dan pendistribusian  dibandingkan  dengan  data  seharusnya  sesuai  dengan  standar perhitungan. Semakin tinggi kesesuaiannya maka semakin efektif LP-LPO.
Efektivitas = x 100%
Penilitian  yang  terkait  adalah  hasil  penelitian (Chaira,  Zaini,  &  Augia,  2016) tentang  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  pada  Puskesmas  di  Kota  Pariaman,  menyatakan bahwa,  ketepatan  permintaan  obat  2.28%-24.47%,  ketepatan  distribusi  obat,  4.66%- 35.59%,  Kedua  hasil  penilitian  ini  sangat  jauh  dari  seharusnya  jika  dihitung  dengan perhitungan menggunakan data di LP-LPO. Hasil ini belum sesuai dengan perhitungan yang sesungguhnya.
Penilitian  ini  diharapkan  menjadi  sumber  informasi  bagi  Dinas  Kesehatan  Kota Jambi,  Instalasi  Farmasi  dan  yang  utama  adalah  petugas  pengelola  obat  di  puskesmas untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kinerja  dalam  membuat  laporan  LP-LPO  yang berkualitas  sehingga  data  yang  ada  di  LP-LPO  tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara optimal  untuk  membantu  dalam  mengajukan  permintaan  dan  pendistribusian  obat.
Sehingga diharapkan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan baik jenis dan jumlah obat di puskesmas dan sub unit.

## Metode Penelitian
Desain  penelitian  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  pendekatan  observatif  dan evaluative.  Data  permintaan  dan  pendistribusian  obat  dikumpulkan  dari  LPLPO Triwulan I,2,3 dan 4. Jumlah obat yang diobservasi 20 item obat. Pengamatan dilakukan terhadap kesesuaian pengisian data pada kolom permintaan dan pendistribusian LPLPO antara perhitungan seharusnya menurut teori dengan yang yang tertera dalam LP-LPO. Data  wawancara  dikumpulkan  secara  terstruktur  dengan  Kepala  Puskesmas  dan Apoteker/TTK  (Tenaga  Teknis  Kefarmasian).  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  20 Puskesmas Kota Jambi tahun 2019.

## Hasil dan Pembahasan
Data  pemakaian  dalam  LP-LPO,  merupakan  rekapitulasi  pemakaian  dari puskesmas  induk  dan  seluruh  sub  unit  seperti  pustu,  polindes,  poskesdes,  posyandu termasuk  puskesmas  keliling.  Data  pemakaian  tersebut  direkap  dalam  buku  register rekap  pemakaian.  Dari  20  puskesmas,  semua  100%  telah  memiliki  buku  rekapitulasi pemakaian.  Namun  hanya  13  puskesmas  atau  65%  yang  menggunakan  data  tersebut untuk  menghitung  kebutuhan  obat.  Selebihnya  mengunakan  Sebagian  atau  tidak  sama sekali. Hal yang sama ditemukan pada distribusi obat. Baru 3 puskesmas yang memiliki register distribusi obat dan dokumen perhitungan distribusi ke sub unit.
Tabel 1
% Tingkat Kesesuaian dokumen Permintaan dan distribusi Obat Puskesmas
No Ketersediaan register Jumlah Puskesmas % 1 Buku rekap pemakaian 20 100 2 Dokumen  perhitungan kebutuhan obat 13 65 3 Register Rencana distribusi 3 15 4 Dokumen  Perhitungan distribusi ke sub unit 3 15 5 Register kunjungan resep 20 100 % Kesesuaian 59 %
Namun yang sudah bagus adalah data kunjungan resep. Semua puskesmas telah memiliki  register  kunjungan  resep  dan  rekapitulasi  kunjungan  resep.  Data  ini  penting untuk menghitung nilai obat per resep dan per penduduk wilayah puskesmas.
Tingkat  ketersediaan  obat  dihitung  berdasarkan  rumusan  stok  akhir  dibagi pemakaian rata-rata. Hasil yang didapat rata-rata obat di puskesmas masih cukup lebih dari  2  bulan  terhitung  dari  stok  akhir.  Angka  ini  termasuk  aman  untuk  tingkat ketersediaan,  karena  periode  distribusi  adalah  3  bulan/pertriwulan.  Data  di  LP-LPO untuk  menghitung  tingkat  ketersediaan  adalah  di  Kolom  stok  akhir.  Sementara pemakaian rata-rata adalah jumlah pemakaian 3 bulan di kolom pemakaian. Kriteria < 6 bln:  kurang,  6-18  bln:  aman,  >  18  bln:  berlebih,  jika  dikonversikan  dengan  triwulan adalan : 1.5 bulan kurang, 1.5- 4.5 bulan aman, lebih 4.5 bulan berlebih
Tabel 2 % Tingkat Kesesuaian Ketersediaan Obat Puskesmas No Rata-rata Tingkat Ketersediaan ( bln) Kondisi Jumlah Puskesmas 1 1,1 bulan kurang 5 2 2,5 bulan aman 15 3 Lebih 4,5 bln berlebih 0 Rata rata puskesmas % Kesesuaian 75 %
Telah  baiknya  pencatatan  pemakaian  obat  memberi  dampak  positif  pada ketersediaan obat, karena perhitungan menggunakan data pemakaian rata-rata. Tingkat ketersediaan  tergolong  aman,  tercermin  dari  tidak  ada  keluhan  masyarakat  dalam berobat  kepuskesmas  seperti  kekurangan  obat  dll.  Namun  masih  ada  beberapa puskesmas  dalam  posisi  kurang,  diantaranya  Pakuan  Baru  1.3  bulan,  Simpang  4 Sipin yang hanya tidak sampai 2 bulan. Penilitian (Nursyandi, Mustofa, & Hasanbasri, 2012), “ ketersediaan Obat Essensial Pada sarana Kesehatan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2012” menghasilkan tingkat ketersediaan 9.6 bulan, yang tergolong aman. Kemudian (I Carolien,  A  Fudholi,  2016) ,  dengan  judul  penilitian  “  Evaluasi  ketersediaan  obat sebelum  dan  sesudah  implementasi  JKN  pada  Puskesmas  di  Kabupaten  Keerom Provinsi Papua tahun 2017”, menghasilkan tingkat ketersediaan obat 90% pada kondisi aman.
Kesesuaian  permintaan  puskesmas  dengan  perhitungan  yang  dilakukan  sesuai metode, yaitu dengan menghitung stok optimum, kemudian dikurangi dengan sisa stok. Hasil  yang  didapat  adalah  rata-rata  puskesmas  sebesar  61.5%.  Persentase ketidaksesuaian  cukup  besar.  Data  LP-LPO  yang  digunakan  adalah  stok  kerja  yang merupakan  pemakaian  perperiode,  stok  waktu  tunggu,  yatu  sejak  LP-LPO  di  kirim hingga tanggal LP-LPO pemberian obat.
Tabel 3 % Kesesuaian Permintaan dengan Perhitungan Obat Puskesmas No Kriteria Kesesuaian permintaan (%) Jumlah Puskesmas 1 Sesuai 64-74 11 2 Kurang sesuai 54-63 6 3 Tidak sesuai 44-54 3 Rata rata puskesmas 61,6 20 % kesesuaian 61.5%
Kesesuaian dengan perhitungan memberi hasil yang cukup dibandingkan dengan permintaan. Rata-rata baru tercapai 61.5%. Stok optimum pada LP-LPO yang diisi oleh puskesmas, setelah di hitung sesuai aturan memberi hasil yang berbeda.  Hasil penilitian (Chaira  et  al.,  2016) dengan  judul  penilitian  “Evaluasi  Pengelolaan  Obat  pada puskesmas  di  Kota  Pariaman”  menghasilkan    rata  -rata  ketepatan  permintaan  obat puskesmas tertinggi sebesar 24.47% ketepatan permintaan obat seluruh Puskesmas jauh dibawah  standar  yang  ditetapkan  yaitu  100  %  .  Permasalahan  ini terjadi  karena  dalam melakukan  permintaan  dalam  setiap  periode  distribusi  pengelola  obat  puskesmas tidak memperhitungkan stok optimum ,artinya pengelola obat tidak memperhitungkan waktu tunggu  dan  waktu  kekosongan  obat,  hal  ini  mengakibatkan  ketersediaan  obat  di puskesmas ada yang berlebih dan ada yang kurang
Kesesuaian Permintaan dan pemberian Instalasi Farmasi, Permintaan puskesmas yang diajukan ke instalasi dengan LP-LPO, akan di analisis lagi oleh Instalasi. Instalasi Farmasi  akan  menetapkan  alokasi  per  puskesmas  sesuai  dengan  persediaan  yang  ada. Aturan pemberian Instalasi Farmasi adalah: Jika permintaan melebihi alokasi maka akan diberikan  sesuai  alokasi.  Jika  permintaan  kurang  dari  alokasi  maka  diberikan  sesuai permintaan puskesmas. Dengan aturan ini, permintaan puskesmas sangat penting. Dari data  yang  ada  kesesuaian  antara  permintaan  puskesmas  dengan  pemberian  instalasi sudah baik, yaitu rata-rata 81.3 %. Ini menunjukkan bahwa data permintaan yang ada di LP-LPO puskesmas sudah menunjukkan data yang sebenarnya.

## Tabel 4
% Kesesuaian Permintaan Puskesmas Dengan Dan Pemberian Oleh Instalasi
Farmasi No Kriteria Kesesuaian permintaan (%) Jumlah Puskesmas 1 Sesuai 80-93 11 2 Kurang sesuai 67-79 7 3 Tidak sesuai 54-66 2 Rata rata puskesmas 81,3 20 %  Kesesuaian 81.3%
Dibandingkan  dengan  perhitungan,  kesesuaian  dengan  perberian  instalasi  lebih baik  nilainya.  Instalasi  menghitung  dengan  data  yang  sama  dari  puskesmas,  namum
karena  petugas  yang  mengerjakannya  lebih  baik  didukung  oleh  ketersediaan  computer pengolah data sehingga beberapa permintaan puskesmas di koreksi oleh instalasi. Rata pencapaian sebesar 81.3%.
Menurut. (Nurniati,  2016) dalam  penilitian  tentang  Studi  Tentang  Pengelolaan obat  di  Puskesmas  Burangga  Kabupaten  Wakatobi  tahun  2016,  memberi    hasil  yang berbeda.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini,  terkait  pendistribusian  serta  pencatatan  dan pelaporan  sudah  sesuai  standar  pengelolaan  obat  di  Puskesmas.  Tetapi  perencanaan, pengadaan,  dan  penyimpanan  obat  belum  sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan  obat yang ada.
Sudibyo  Supardi (Herman,  Susyanti,  Raharni,  &  Supardi,  2012) ,  meneliti  “ Evaluasi Peran Apoteker berdasarkan Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas “ diantaranya  menyimpulkan  bahwa  Permasalahan  yang  terkait  dengan  apoteker  di puskesmas  adalah  ketersediaan  dan  jumlah  tidak  sesuai  dengan  beban  kerjanya, sehingga  pelayanan  kefarmasian  belum  berjalan  baik  akibat  keterbatasan  waktu  dan tenaga.  Juga  ada  apoteker  merasa  kurang  mampu  dalam  memberikan  informasi  obat kepada  tenaga  kesehatan  lain,  khususnya  dokter  spesialis  di  beberapa  puskesmas perawatan, sehingga masih diperlukan pembinaan dan pelatihan.
Kesesuaian  Pendistribusian  dengan  Perhitungan,  adalah  kegiatan  distribusi  obat oleh puskesmas ke sub unit seperti puskesmas pembantu, pos kesehatan desa,  Polindes dan  pusling  dan  dalam  porsi  yang  besar  kepada  apotek  puskesmas.  Sistem pendistribusian  umumnya  mengguinakan  system  floor  stock  atau  stok  alokasi (Kemenkes, 1384) , yaitu puskesmas memberikan sejumlah paket obat untuk kebutuhan satu  bulan  atau  triwulan.  Perhitungan jumlah obat  yang  didistribusikan mempertimbangkan,  jumlah  kunjungan,  pemakaian  dan  sisa  stok  dari  sub  unit.  Hasil untuk 20 puskesmas sebagai berikut:
Tabel 5 % Kesesuaian Pendistribusian dengan Perhitungan No Kriteria Kesesuaian Pendistribusian (%) Jumlah Puskesmas 1. Sesuai 63-76 9 2. Kurang sesuai 49-62 9 3. Tidak sesuai 35-48 2 Rata rata puskesmas 60.5 20 % kesesuaian 35%
Dari  rata-rata  kesesuaian  60.5%  di  kategorikan  kurang  sesuai.  Kurang  sesuai disini bisa berlebih atau kurang dari perhitungan yang mempertimbangkan data LP-LPO sub  unit  puskesmas.  Hanya  9  puskesmas  dengan  kategori  sesuai,  9  puskesmas  kurang sesuai  dan  2  puskesmas  tidak  sesuai.  Ketidaksesuaian  ini  menyebabkan  bisa mengganggu pelayanan Kesehatan di sub unit.

## Kesimpulan
Dari hasil penilitian dapat di simpulkan sebagai berikut mutu LP-LPO puskesmas di  Kota  Jambi  sudah  baik  yang  ditandai  pencapaian  indicator  pengelolaan  obat  yang baik,  namun  belum  didukung  oleh  tenaga  sesuai  standar.  Ketersediaan  tenaga kefarmasian  belum  mencukupi  kebutuhan  untuk  melaksanakan  penccatatan  dan pelaporan  LP-LPO.  Rasio  apoteker  0.4,  TTK  2.75.  Namun  kebijakan  Kepala  Dinas Kesehatan  tentang  Apoteker  supervise  dapat  mengatasi  kekurangan  tenaga  tersebut. Metode  pengelolaan  obat  belum  dilaksanakan  sepenuhnya  pencapaian  baru  56.2%, demikian juga dengan sarana pencatatan sudah mencapai 70.6%, Tingkat ketersediaan, LP-LPO  sudah  dapat  mengambarkan  ketersediaan  obat  puskesmas.  Rata  ketersediaan obat  puskesmas  2.11  bulan  yang  termasuk  kategori  aman,  Kesesuaian  permintaan  dan perhitungan,  Permintaan  yang  diajukan  oleh  puskesmas  melalui  LP-LPO  sudah  cukup baik,  sesuai  61.5%  sudah  sesuai  dengan  perhitungan  sesuai  standar,  Kesesuaian permintaan dengan Pemberian, Permintaan puskesmas yang diajukan melalui LP-LPO, 80.3% sudah sesuai dengan pemberian yang diberikan oleh instalasi Farmasi.

## BIBLIOGRAFI
Antara  Jambi.  (2019). Kota  Jambi  optimalkan  aplikasi  “E-Silola”  tentang  data persediaan obat .
Chaira,  Syukriati,  Zaini,  Erizal,  &  Augia,  Trisfa.  (2016).  Evaluasi  Pengelolaan  Obat pada  Puskesmas  di  Kota  Pariaman. Jurnal  Sains  Farmasi  &  Klinis , 3 (1),  35. Google Scholar
Depkes  RI.  (2016). Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  74  tahun  2016  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas .
Ditjen Yanfar, Depkes RI. (2004). Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas .
Ditjen  Yanfar  DR.  (2004). Pedoman  Pengelolaan  Obat  Publik  dan  Perbekalan Kesehatan di Puskesmas .
Gracia  Dethan,  Ayu.  (2018). Kualitas  Sistem  Pengelolaan  Obat  Di  Puskesmas Bakunase Tahun 2017 . Poltekkes Kemenkes Kupang. Google Scholar
Herman,  Max,  Susyanti,  Andi  Leny,  Raharni,  Raharni,  &  Supardi,  Sudibyo.  (2012). Evaluasi  Peran  Apoteker  Berdasarkan  Pedoman  Pelayanan  Kefarmasian  Di Puskesmas. Media  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kesehatan , 22 (4),  190–198. Google Scholar
I  Carolien,  A  Fudholi,  D.  Endarti.  (2016). Evaluasi  Ketersediaan  Obat  Sebelum  dan Sesudah  Implementasi  JKN  pada  Puskesmas  Di  Kabupaten  Keerom  Provinsi

## Papua . Google Scholar
Jambi, Dinas Kesehatan Kota. (2019). Profil Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2019 .
Kemenkes, Ditjen Yanfa. (1384). Petunjuk Teknis Permenkes 74 tahun 2016 .
Mardiasmo. (2018). Akuntasi Sektor Publik . Jakarta.
Nurniati. (2016). Studi tentang . 1–9.
Nursyandi,  Achmad,  Mustofa,  Mustofa,  &  Hasanbasri,  Mubasysyir.  (2012). Ketersediaan  obat  esensial  pada  sarana  kesehatan  di  Kabupaten  Bangka  Barat. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI , 1 (3), 125–133. Google Scholar
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  43  tahun  2019.  (2019).  Peraturan  Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas , Nomor 65 (879), 2004–2006.
RI,  Direktorat  Bina  Obat  Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan  Direktorat  Bina Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  Kemnterian  Kesehatan.  (29265BC). Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan .
Copyright holder: Hisran Hamad Salmah (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: