## PERANAN FILSAFAT HUKUM

## DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

## Oleh :
Bambang Hermoyo, SH.MH. *)
Abstract  :  The  writer  in  this  paper  tried  to  investigated  and  describe  the philosophical thoughts of the role of Law Philosophy in to to realize justice.  The  formulated  hypothesis  are  :  (1)  The enforcement  of  the law  materialized  the  justice  and  the  certainty  and  insurance  in justice,  (2)  The  description  of  the  sense  of  justice  should  be  in  the existing  positive  law,  (3)  The  philosophy  of  law  represented  the search  for  the  deepest  meaning  of  the  ultimate  result  in  the  law wisdom.
Kata  Kunci  :  Filsafat  Hukum,  rasa  keadilan,  hukum  positif, kebijaksanaan.

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  decade  terakhir,  fenomena  pelecehan  terhadap  hukum semakin marak. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak memberi kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan putusan adil pada setiap pengadilan  yang  berjalan  karena  tidak  melalui  prosedur  yang  benar.  Perkara diputuskan  dengan  undang-undang  yang  telah  dipesan  dengan  kerjasama  antara pembuat  Undang-undang  dengan  pelaku  kejahatan  yang  kecerdasannya  mampu membelokkan  makna  peraturan  hukum  dengan  pendapat  hakim  sehingga berkembanglah  “mafia  peradilan”  (Bismar  Siregar,  1989:  78).  Produk  hukum telah  dikelabui  oleh  pelanggarnya  sehingga  kewibawaan  hukum  jatuh.  Manusia lepas  dari  jeratan  hukum  karena  hukum  yang  dipakai  telah  dikemas  secara sistematik  sehingga  perkara  tidak  dapat  diadili  secara  tuntas  bahkan  justru berkepanjangan dan akhirnya lenyap tertimbun masalah baru yang lebih actual.
Keadaan dan  kenyataan  hukum dewasa ini  sangat memprihatinkan  karena peraturan  perundang-undangan  hanya  menjadi  lalu  lintas  peraturan,  tidak menyetuh persoalan  pokoknya, tetapi berkembang, menjabar dengan aspirasi dan interpretasi  yang  tidak  sampai  pada  kebenaran,  keadilan  dan  kejujuran.  Fungsi hukum  tidak  bermakna  lagi,  karena  adanya  kebebasan  tafsiran  tanpa  batas  yang dimotori  oleh  kekuatan  politik  yang  dikemas  dengan  tujuan  tertentu.  Hukum
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
hanya  menjadi  sandaran  politik  untuk  mencapai  tujuan,  padahal  politik  sulit ditemukan arahnya. Politik berdimensi multi  tujuan, bergeser sesuai dengan  garis partai  yang  mampu  menerobos  hukum  dari  sudut  manapun  asal  sampai  pada tujuan dai target yang dikehendaki.
Filsafat  hukum  relevan  untuk  membangun  kondisi  hukum  yang sebenarnya,  sebab  tugas  filsafat  hukum  adalah  menjelaskan  nilai  dasar  hukum secara  filosofis  yang  mampu  memformulasikan  cita-cita  keadilan,  ketertiban  di dalam  kehidupan  yang  relevan  dengan  pernyataan-kenyataan  hukum  yang berlaku,  bahkan  merubah  secara  radikal  dengan  tekanan  hasrat  manusia  melalui paradigma  hukum  baru  guna  memenuhi  perkembangan  hukum  pada  suatu  masa dan tempat tertentu.
Mengenai  fungsi  Filsafat  Hukum,  Roscoe  Pound  (1972:  3)  menyatakan, bahwa ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan  suatu  hukum  yang  sempurna  yang  harus  berdiri  teguh  selama- lamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai  ditetapkan,  kekuasaannya  tidak  dipersoalkan  lagi.  Suatu  usaha  untuk melakukan pemecahan menggunakan  sistem  hukum  yang berlaku pada masa dan tempat  tertentu,  dengan  menggunakan  abstraksi  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  lebih  tinggi.  Filsafat  hukum  memberikan  uraian  yang  rasional  mengenai hukum  sebagai  upaya  untuk  memenuhi  perkembangan  hukum  secara  universal untuk menjamin kelangsungan di masa depan. Filsafat hukum memegang peranan penting  dalam  kegiatan  penalaran  dan  penelaahan  asas  dan  dasar  etik  dan pengawasan  sosial,  yang  berkaitan  dengan  (a).  tujuan-tujuan  masyarakat,  (b) masalah-masalah hak asasi, (c) kodrat alam (Leon Duguit, 1919: 47).
Filsafat  hukum berasal dari pemikiran Yunani  yakni  kaum Hemer sampai kaum  Stoa  sebagai  peletak  dasarnya.  Adapun  dasar-dasar  utama  filosofi  hukum timbul  dan  berkembang  dalam  negara  kota  (Polis)  di  Yunani.  Keadaan  ini merupakan hasil perpaduan antara kondisi Polis dan perenungan ( comtemplation ) bangsa Yunani. Renungan dan penjabaran kembali nilai-nilai dasar tujuan hukum, sistem  pemerintahan,  peraturan-peraturan,  kekuasaan  absolut  mendorong  mereka untuk  memikirkan  masalah  hukum.  Kecerdasan  dan  bakat  alami  orang  Yunani memunculkan masalah pokok dalam filsafat hukum pada masa itu, antara lain (a).
masalah  keadilan  dan  hubungannya  dengan  hukum  positif,  (b)  pembahasan mengenai masalah  keadilan  yang tertuang dalam  karya-karya  filosof, (c) masalah konsep undang-undang Athena yang tertuang dalam Antigene karya Shopheles.
Filsafat  Hukum  bertolak  dari  renungan  manusia  yang  cerdas,  sebagai “subjek  Hukum”,  dunia  hukum  hanya  ada  dalam  dunia  manusia.  Filsafat  hukum tak  lepas  dari  manusia  selaku  subjek  hukum  maupun  subjek  filsafat,  sebab manusia  membutuhkan  hukum,  dan  hanya  manusia  yang  mampu  berfilsafat. Kepeloporan  manusia  ini  menjadi  jalan  untuk  mencari  keadilan  dan  kebenaran sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dan  mengukur  apakah  sesuatu  itu  adil, benar, dan sah.
Kondisi  geografi  yang  tenang,  keadaan  sosial-ekonomi  dan  politik  yang damai memungkinkan orang berpikir bijak, memunculkan filsuf yang memikirkan bagaimana  keadilan  itu  sebenarnya,  akan  kemana  hukum  diberlakukan  bagi seluruh  anggota  masyarakat,  bagaimana  ukuran  objektif  hukum  berlaku  secara universal  yang  berlaku  untuk  mendapatkan  penilaian  yang  tepat  dan  pasti. Perkembangan  filsafat  hukum di Romawi tidak  sepesat di Yunani, karena  filosof tidak  hanya  memikirkan  bagaimana  ketertiban  harus  berlaku  tetapi  juga  karena wilayah  Romawi  sangat  luas  serta  persoalan  yang  dihadapi  cukup  rumit  (Theo Huijbers,  1982:  31).  Untuk  membangun  kondisi  ini  diperlukan  pemikiran  yang mendalam “apakah  keadilan, dimana  letak  keadilan serta bagaimana membangun keadilan itu? Keadilan dibentuk oleh pemikiran  yang benar, dilakukan secara adil dan  jujur  serta  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan.  Rasa  keadilan dan  hukum  harus  ditegakkan  berdasarkan  Hukum  Positif  untuk  menegakkan keadilan  dalam  hukum  sesuai  dengan  realitas  masyarakat  yang  menghendaki tercapainya  masyarakat  yang  aman  dan  damai.  Keadilan  harus  dibangun  sesuai dengan  cita  hukum  ( rechtidee )  dalam  negara  hukum  ( rechtsstaat ),  bukan  negara kekuasaan  ( machtsstaat ).  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:
1. Kepastian hukum ( rechtssicherkeit )
2. Kemanfaat hukum ( zeweckmassigkeit )
3. Keadilan hukum ( gerechtigkeit )
4. Jaminan hukum ( doelmatigkeit ) (Dardji Darmodihardjo, 2002: 36)
Penegakan hukum dan keadilan  harus menggunakan  jalur pemikiran  yang tepat  dengan  alat  bukti  dan  barang  bukti  untuk  merealisasikan  keadilan  hukum dan  isi  hukum  harus  ditentukan  oleh  keyakinan etis,  adil  tidaknya  suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum  yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.
Permasalahan  Filsafat  hukum  yang  muncul  dalam  kehidupan  tata  negara yang  berkaitan  dengan  hukum  dan  kekuasaan  bahwa  hukum  bersifat  imperatif, agar  hukum ditaati, tapi kenyataannya  hukum dalam kehidupan masyarakat tidak ditaati  maka  hukum  perlu  dukungan  kekuasaan,  seberapa  dukungan  kekuasaan tergantung  pada  tingkat  “kesadaran  masyarakat”,  makin  tinggi  kesadaran  hukum masyarakat  makin  kurang  dukungan  kekuasaan  yang  diperlukan.  Hukum merupakan  sumber  kekuasaan  berupa  kekuatan  dan  kewibawaan  dalam  praktek kekuasaan  bersifat  negatif  karena  kekuasaan  merangsang  berbuat  melampaui batas,  melebihi  kewenangan  yang  dimiliki.  Hukum  tanpa  kekuasaan  adalah angan-angan,  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  dholim.  Hukum  mempunyai hubungan erat  dengan  nilai sosial budaya.  Hukum  yang baik adalah  hukum  yang mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat,  masyarakat  berubah  tak dapat  dielakkan  dan  perubahan  itu  sendiri  dipertanyakan  nilai-nilai  mana  yang dipakai  (Budiono  K,  1999:  37).  Di  dalam  perubahan  pasti  ada  hambatan  antara lain:  (a)  nilai  yang  akan  dirubah  ternyata  masih  relevan  dengan  kepribadian Nasional,  (b)  adanya  sifat  heterogenitas  dalam  agama  dan  kepercayaan  yang berbeda,  (c)  adanya  sikap  masyarakat  yang  tidak  menerima  perubahan  dan  tidak mempraktekkan perubahan yang ada.

## KONSEP TENTANG FILSAFAT BUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PEMIKIRAN FILOSOFIS
Pada  dasarnya  manusia  menghendaki  keadilan,  manusia  memiliki tanggung  jawab  besar  terhadap  hidupnya,  karena  hati  nurani  manusia  berfungsi sebagai index , ludex ,  dan vindex (Poedjawijatna,  1978:  12).  Proses  reformasi
menunjukkan  bahwa  hukum  harus  ditegakkan  demi  terwujudnya  supremasi hukum  dalam  rangka  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan  sesuai  dengan  tujuan hukum: Ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan  keadilan.  Pemikiran  filosofis  keadilan  yang  berkaitan  dengan  filsafat  hukum berkaitan  erat  dengan  pemikiran  John  Rawis  mengungkapkan  3  faktor  utama yaitu:
1. Perimbangan tentang keadilan ( Gerechtigkeit )
2. Kepastian hukum ( Rechtessisherkeit )
3. Kemanfaatan hukum ( Zweckinassigkeit ) (Soetandyo, 2002: 18).
Keadilan  berkaitan  erat  dengan  pendistribusian  hak  dan  kewajiban,  hak  yang bersifat  mendasar  sebagai  anugerah  Ilahi  sesuai  dengan  hak  asasinya  yaitu  hak yang  dimiliki  seseorang  sejak  lahir  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Keadilan merupakan  salah  satu  tujuan  sepanjang  peijalanan  sejarah  filsafat  hukum. Keadilan  adalah  kehendak  yang  ajeg,  tetap  untuk  memberikan  kepasa  siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.
Para  ilmuwan  dan  filosof  memberikan  pengertian  keadilan  berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya:
1. Aristoteles,  keadilan adalah  kebajikan  yang berkaitan dengan  hubungan  antar manusia: keadilan legalis, distributif dan komutatif.
2. Thomas  Aquinas,  keadilan  terbagi  2  yaitu  keadilan  umum  (justitia  generalis) dan keadilan khusus (justitia specialis)
3. W.  Friedmann,  keadilan  yang  diformulasikan  Aristoteles  merupakan kontribusi  pengembangan  filsafat  hukum,  beliau  membedakan  keadilan menjadi  tiga:  keadikan  hukum,  keadilan  alam  dan  keadilan  abstrak  dan kepatutan.
4. Notohamidjojo,  membagi  keadilan  menjadi  3  yaitu  keadilan  kreatif  ( iustitia creativa ),  keadilan  protektif  ( iustitia protetiva )  dan  keadilan  sosial  ( iustitia socia )
5. Rouscoe  Pound,  keadilan  2  bagian  :  keadilan  bersifat  yudicial  dan  keadilan administratif
6. John Rawl, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama
7. Paul  Scholten,  keadilan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hati  nurani,  hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa (Tasrif, 1987: 39).
Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  bumi  pertiwi  yang  berupa  kesadaran  dan  cita hukum ( rechtidee ), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan,  perdamaian,  cita  politik  dan  tujuan  negara.  Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku  secara  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis.  Hukum  yang  hidup  pada masyarakat bersumber pada Hukum Positif, yaitu:
1. Undang-undang ( Constitutional )
2. Hukum kebiasaan ( Costumary of law )
3. Perjanjian Internasional ( International treaty )
4. Keputusan hakim ( Jurisprudence )
5. Doktrin ( Doctrine )
6. Perjanjian ( Treaty )
7. Kesadaran hukum ( Consciousness of law ) (Sudikno M, 1988: 28).
Tata  rakit  antara  filsafat,  hukum  dan  keadilan,  dengan  filsafat  sebagai induk  ilmu  ( mother of science ),  adalah  untuk  mencari  jalan  keluar  dari  belenggu kehidupan  secara  rational  dengan  menggunakan  hukum  yang  berlaku  untuk mencapai  keadilan  dalam  hidupnya.  Peranan  filsafat  tak  pernah  selesai,  tidak pernah  berakhir  karena  filsafat  tidak  menyelidiki  satu  segi  tetapi  tidak  terbatas objeknya,  namun  filsafat  tetap  setia  kepada  metodenya  sendiri  dengan menyatakan semua di dunia ini tidak ada yang abadi yang tetap hanya perubahan, jadi  benar  filsafat  ilmu  tanpa  batas.  Filsafat  memiliki  objek,  metode,  dan sistematika yang bersifat universal.
Filsafat  memiliki  cabang  umum  dan  khusus  serta  beberapa  aliran  di dalamnya,  terkait  deagan  persoalan  hukum  yang  selalu  mencari  keadilan,  hukum dan  keadilan  tidak  semata-mata  ditentukan  oleh  manusia  tetapi  alam  dan  Tuhan ikut menentukan. Alam akan memberikan hukum dan keadilan lebih karena alam mempunyai sifat keselarasan, keseimbangan, keajegan dan keharmonisan terhadap
segalanya,  alam  lebih  bijaksana  dari  segalanya.  Manusia  terlibat  dalam  alam semesta  sehingga  manusia  tunduk  dan  taat  pada  alam  semesta  walaupun  hukum alam  dapat  disimpangi  oleh  akal  manusia  tetapi  tidak  semuanya,  hanya  hal-hal yang  khusus  terjadi.  Kebenaran  hukum  sangat  diharapkan  untuk  mendukung tegaknya  keadilan.  Kebenaran  pragmatis,  koresponden,  konsistensi  maupun kebenaran  hermeneutik  yang  dapat  menjaga  terbentuknya  keadilan  dalam  hidup manusia. Manusia dan hukum terlibat dalam pikiran dan tindakannya, karena hati nurani  manusia  berfungsi  sebagal  index,  ludex  dan  vindex  pada  setiap  persoalan yang dihadapi manusia.
Filsafat  hukum  memfokuskan  pada  segi  filosofisnya  hukum  yang berorientasi  pada  masalah-masalah  fungsi  dan  filsafat  hukum  itu  sendiri  yaitu melakukan  penertiban  hukum,  penyelesaian  pertikaian,  pertahankan  dan memelihara  tata  tertib,  mengadakan  perubahan,  pengaturan  tata  tertib  demi terwujudnya  rasa  keadilan  berdasarkan  kaidah  hukum  abstrak  dan  konkrit. Pemikiran  filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis  yang  tidak dangkal  tetapi  mendalam  dari  setiap  persoalan  hukum  yang  timbul  dalam masyarakat  atau  perkembangan  ilmu  hukum  itu  sendiri  secara  teoritis, cakrawalanya  berkembang  luas  dan  komprehensive.  Pemanfaatan  penggabungan ilmu  hukum  dengan  filsafat  hukum  adalah  politik  hukum,  sebab  politik  hukum lebih  praktis,  fungsional  dengan  cara  menguraikan  pemikiran  teleologis konstruktif  yang  dilakukan  di  dalam  hubungannya  dengan  pembentukan  hukum dan  penemuan  hukum  yang  merupakan  kaidah  abstrak  yang  berlaku  umum, sedangkan  penemuan  hukum  merupakan  penentuan  kaidah  konkrit  yang  berlaku secara khusus.
Di  dalam  memahami  adanya  hubungan  ilmu  hukum  dengan  Hukum Positif,  menyangkut  hukum  normatif  diperlukan  telaah  terhadap  unsur-unsur hukum.  Unsur  hukum  mencakup unsur  ideal  dan  rational.  Unsur  ideal  mencakup hasrat  susila  dan  ratio  manusia  yang  menghasilkan  asas-asas  hukum,  unsur  riil mencakup  kebudayaan,  lingkungan  alam  yang  menghasilkan  tata  hukum.  Unsur ideal  menghasilkan  kaidah-kaidah  hukum  melalui  filsafat  hukum.  Unsur  riel menghasilkan  tata  hukum  yang  dalam  hal  ini  dipengaruhi  asas-asas  hukum  yang bertitik  tolak  dari  bidang-bidang  tata  hukum  tertentu  dengan  cara  mengadakan
identifikasi  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  dirumuskan  di  dalam  perundang- undangan tertentu (Soerjono Soekanto, 1986: 16).
Kaedah  hukum  merupakan  ketentuan,  pedoman,  perumusan  pendapat, berisi  kenyataan  normatif  bersifat  memerintah,  mengharuskan  untuk  ditaati  agar tidak  terjadi  pelanggaran  sehingga  manusia  terbebaskan  dan  sanksi.  Hal  ini  yang mendasari munculnya aliran-aliran dan pandangan filsafat hukum misalnya:
1. Aliran Filsafat Hukum Kodrat
2. Aliran Historisme
3. Aliran Hukum Umum
4. Aliran Teori George Wilhelm Friederich Hegel
5. Aliran Teori Marx-Engels
6. Aliran Teori Jhering
7. Aliran Teori Relativisme
8. Aliran Teori Stammler (W. Friedmann, 1959: 23)

## IMPLIKASI  FILSAFAT  HUKUM  DALAM  KENYATAAN  HIDUP BERMASYARAKAT, BERNEGARA, DAN BERBANGSA
Penerapan Filsafat Hukum dalam kehidupan bernegara mempunyai variasi yang  beraneka  ragam  tergantung  pada  filsafat  hidup  bangsa  ( Wealtanchauung ) masing-masing.  Di  dalam  kenyataan  suatu  negara  jika  tanpa  ideologi  tidak mungkin  mampu  mencapai  sasaran  tujuan  nasionalnya  sebab  negara  tanpa ideologi  adalah  gagal,  negara  akan  kandas  di  tengah  perjalanan.  Filsafat  Hidup Bangsa  ( Wealtanchauung )  yang  lazim  menjadi  filsafat  atau  ideologi  negara, berfungsi  sebagai  norma  dasar  ( groundnorm )  (Hans  Kelsen,  1998:  118).  Nilai fundamental  ini  menjadi  sumber  cita  dan  asas  moral  bangsa  karena  nilai  ini menjadi  cita  hukum  ( rechtidee )  dan  paradigma  keadilan,  makna  keadilan merupakan  substansi  kebermaknaan  keadilan  yang  ditentukan  oleh  nilai  filsafat hidup ( wealtanchauung ) bangsa itu sendiri (Soeryono S., 1978: 19).
Indonesia  sebagai  negara  hukum  ( Rechtsstaat )  pada  prinsipnya  bertujuan untuk  menegakkan  perlindungan  hukum  ( iustitia protectiva ).  Hukum  dan  cita hukum  ( Rechtidee )  sebagai  perwujudan  budaya.  Perwujudan  budaya  dan peradaban  manusia  tegak  berkat  sistem  hukum,  tujuan  hukum  dan  cita  hukum
( Rechtidee )  ditegakkan  dalam  keadilan  yang  menampilkan  citra  moral  dan kebajikan  adalah  fenomena  budaya  dan  peradaban.  Manusia  senantiasa  berjuang menuntut  dan  membela  kebenaran,  kebaikan,  kebajikan  menjadi  cita  dan  citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi manusia. Keadilan senantiasa  terpadu dengan  asas  kepastian  hukum  ( Rechtssicherkeit )  dan  kedayagunaan  hukun ( Zeweclcmassigkeit ). Tiap makna dan jenis  keadilan merujuk nilai dan tujuan apa dan  bagaimana  keadilan  komutatif,  distributif  maupun  keadilan  protektif  demi terwujudnya  kesejahteraan  lahir  dan  batin  warga  negara,  yaug  pada  hakikatnya demi  harkat  dan  martabat  manusia.  Hukum  dan  keadilan  sungguh-sungguh merupakan dunia dan trans empirical setiap pribadi manusia.
Hukum  dan  citra  hukum  (keadilan)  sekaligus  merupakan  dunia  nilai  dan keseluruhannya  sebagai  fenomena  budaya.  Peranan  filsafat  hukum  memberikan wawasan  dan  makna  tujuan  hukum  sebagai  cita  hukum  ( rechtidee ).  Cita  hukum adalah  suatu  apriori  yang  bersifat  normatif  sekaligus  suatu  apriori  yang  bersifat normatif  sekaligus  konstitutif,  yang  merupakan  prasyarat  transendental  yang mendasari tiap Hukum Positif  yang bermartabat, tanpa cita hukum ( rechtidee ) tak akan ada hukum yang memiliki watak normatif (Rouscoe Pound, 1972: 23).
Cita  hukum  ( rechtidee )  mempunyai  fungsi  konstitutif  memberi  makna pada  hukum  dalam  arti  padatan  makna  yang  bersifat  konkrit  umum  dan mendahului  semua  hukum  serta  berfungsi  membatasi  apa  yang  tidak  dapat dipersatukan.  Pengertian,  fungsi  dan  perwujudan  cita  hukum  ( rechtidee ) menunjukkan betapa fundamental kedudukan dan peranan cita-cita hukum adalah sumber  genetik  dan  tata  hukum  ( rechtsorder ).  Oleh  karena  itu  cita  hukum ( rechtidee )  hendaknya  diwujudkan  sebagai  suatu  realitas.  Maknanya  bahwa filsafat  hukum  menjadi  dasar  dan  acuan  pembangunan  kehidupan  suatu  bangsa serta  acuan  bagi  pembanguan  hukum  dalam  bidang-bidang  lainnya.  Kewajiban negara  untuk  menegakkan  cita  keadilan  sebagai  cita  hukum  itu  tersirat  didalam asas  Hukum  Kodrat  yang  dimaksud  untuk  mengukar  kebaikan  Hukum  Positif, apakah  betul-betul  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berasal  dari  Hukum  Tuhan, dengan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan  dengan  kebaikan  Hukum  Etis  dan dengan  asas  dasar  hukum  umum  abstrak  Hukum  Filosofis  (Notonagoro,  1948: 81).
Hukum  berfungsi  sebagai  pelindungan  kepentingan  manusia,  agar keperitingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan  secara  profesional. Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  normal,  damai,  tertib.  Hukum  yang  telah dilanggar  harus  ditegakkan  melalui  penegakkan  hukum.  Penegakkan  hukum menghendaki  kepastian  hukum,  kepastian  hukum  merupakan  perlindungan yustisiable  terhadap  tindakan  sewenang-wenang.  Masyarakat  mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib,  aman  dan  damai.  Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan penegakkan  hukum.  Hukum  adalah  untuk  manusia  maka  pelaksanaan  hukum harus  memberi  manfaat,  kegunaan  bagi  masyarakat  jangan  sampai  hukum dilaksanakan  menimbulkan  keresahan  di  dalam  masyarakat.  Masyarakat  yang mendapatkan  perlakuan  yang  baik,  benar  akan  mewujudkan  keadaan  yang  tata tentrem  raharja.  Hukum  dapat  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang  kokoh akan terwujud  tujuan  hukum  secara  umum:  ketertiban,  keamanan,  ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan (Soejadi, 2003: 5).

## KESIMPULAN
1. Suatu  penjabaran  kembali  fungsi  filsafat  hukum  di  dalam  masyarakat  adalah perlu  yakni  berupa  pengertian,  penyelesaian,  pemeliharaan  dan  pertahanan aturan-aturan  yang  berlaku,  sesuai  dengan  kebutuhan  sosial  yang  relevan dengan  perubaban-perubahan  yang  ada  di  dalam  masyarakat,  sesuai  dengan berlakunya Hukum Positif.
Filsafat  hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan  hukum yang  lebih sempurna, serta membuktikan bahwa  hukum mampu menciptakan penyelesaian  persoalan-persoalan  yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam masyarakat  dengan  menggunakan  sistim  hukum  yang  berlaku  suatu  masa, disuatu tempat sebagai Hukum Positif.
2. Tugas  filsafat  hukum  masih  relevan  untuk  menciptakan  kondisi  hukum  yang sebenarnya,  sebab  tugas  filsafat  hukum  adalah  menjelaskan  nilai-nilai,  dasar- dasar  hukum  secara  filosofis  serta  mampu  memformulasikan  cita-cita keadilan,  ketertiban  di  dalam  kehidupan  yang  relevan  dengan  kenyataan-
kenyataan  hukum  yang  berlaku,  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  hukum menyesuaikan,  merubah  secara  radikal  dibawah  tekanan hasrat  manusia  yang berubah  tiada  batas,  untuk  membangun  paradigma  hukum  baru,  guna memenuhi  kebutuhan  perkembangan  hukum  pada  suatu  masa  tertentu,  suatu waktu dan pada suatu tempat.
3. Rasa  keadilan  harus  diberlakukan  dalam  setiap  lini  kehidupan  manusia  yang terkait  dengan  masalah  hukum,  sebab  hukum  terutama  filsafat  hukum menghendaki tujuan hukum tercapai yaitu:
a. Mengatur pergaulan hidup secara damai
b. Mewujudkan suatu keadilan
c. Tercapainya  keadilan  berasaskan  kepentingan,  tujuan  dan  kegunaan, kemanfaatan dalam hidup bersama.
d. Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang tertib, aman dan damai.
e. Hukum  melindungi  setiap  kepentingan  manusia  di  dalam  masyarakat sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  terwujud  kepastian  hukum ( rechmatigkeit ) dan jaminan hukum ( Doelmatigkeit )
f. Meningkatkan  kesejahteraan  umum  ( populi )  dan  mampu  memelihara kepentingan  umum  dalam  arti  kepentingan  seluruh  anggota  masyarakat serta  memberikan  kebahagiaan  secara  optimal  kepada  sebanyak  mungkin orang, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ( utilitarianisme ).
g. Mempertahankan  kedamaian  dalam  masyarakat  atas  dasar  kebersamaan sehingga  terwujud  perkembangan  pribadi  atas  kemauan  dan  kekuasaan, sehingga  terwujud  “pemenuhan  kebutuhan  manusia  secara  maksimal” dengan memadukan tata hubungan filsafat, hukum, dan keadilan.
4. Pemikiran  filsafat  hukum  tidak  hanya  sekedar  bersifat  “dasariah”  tentang segala sesuatu pada umumnya atau hukum khususnya, tetapi berkaitan dengan ontologi  hukum,  epistimologi  hukum,  axiologi  hukum  yang  tidak  lain  terkait dengan:
a. Pentingnya hukum bagi manusia
b. Aliran-aliran yang mendasari pandangan filsafat
c. Hukum dan perkembangan masyarakat
d. Masalah-masalah kemasyarakatan dan teori hukum
e. Perkembangan hukum dalam masyarakat
f. Relevansi  pemikiran  hukum  dengan  rasa  keadilan  yang  berkaitan  dengan Hukum Positif
5. Rasa  keadilan  yang  dirumuskan  hakim  mengacu  pada  pengertian-pengertian aturan  baku  yang  dapat  di  pahami  masyarakat  dan  berpeluang  untuk  dapat dihayati,  karena  rasa  keadilan  merupakan  “soko  guru”  dari  konsep-konsep “ the rule of law ”.  Hakim  merupakan  lambang  dan  benteng  dari  hukum  jika terjadi  kesenjangan rasa  keadilan. Jika rasa  keadilan  hakim dan rasa  keadilan masyarakat  tidak  terjadi  maka  semakin  besar  ketidakpeduliannya  terhadap hukum, karena pelaksanaan hukum menghindari anarki.
6. Penegakan  hukum  tetap  dikaitkan  dengan  fungsi  hukum,  filsafat  negara,  dan ideologi negara, karena ketiganya berperan dalam pembangunan suatu bangsa. Filsafat hidup bangsa ( weltanschauung ) lazininya menjadi filsafat negara atau Ideologi Negara, sebagai norma dasar ( groundnorm ). Norma dasar ini menjadi sumber  cita  dan  moral  bangsa  karena  nilai  ini  menjadi  Cita  Hukum  dan paradigma keadilan suatu bangsa sesuai dengan hukum yang berlaku (Hukum Positif).
Penjabaran  fungsi  filsafat  hukum  terhadap  permasalahan  keadilan merupakan hal yang sangat fundamental karena keadilan merupakan salah satu tujuan  dan  hukum  yang  diterapkan  pada  Hukum  Positif.  Hukum  merupakan alat  untuk  mengelola  masyarakat  ( Law as a tool of social engineering , menurut Roscoe Pound ),  pembangunan,  penyempurna  kehidupan  bangsa, negara  dan  masyarakat  demi  terwujudnya  rasa  keadilan  bagi  setiap  individu, yang berdampak positif bagi terwujudnya “kesadaran hukum”. Ini merupakan cara untuk menjabarkan  fungsi  hukum  yang masih relevan dengan  kehidupan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (Hukum Positif).

## DAFTAR PUSTAKA
Bismar Siregar, 1996, Rasa Keadilan , P.T. Bina Ilmu, Surabaya Budiono  Kusumohamidjojo,  1999, Ketertiban  Yang  Adil,  Suatu  Tinjauan Problematik  Filsafat  Hukum  Indonesia ,  PT,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta.
Arry Sukowathy, Peran dan Relevansi Filsafat Hukum
Dardji  Darmodihardjo, 2002, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum, Apa dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Lean Duguit, 1919, Law in the Modern State , Limited Amsterdam University. Hans Kelsen, 1998, General Theory of Law and State , London University, USA. Muchsan, 1985, Hukum Tata Pemerintahan , Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Notonagoro,  1948, Pembukaan  Oendang-oendang  Dasar  1945,  Pokok  Kaidah Negara  yang  Fundamental  Negara  Indonesia ,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Roscoe Pound, 1972, Interpretations of Legal History , Havu, L.R, Holland.
Bismar Siregar, 1989, Rasa Keadilan , PT. Bina Ilmu, Tunjungan S3E, Surabaya.
Soerjono Soekanto, 1986, Renungan tentang Hukum , CV. Rajawali, Jakarta.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya , Lembaga Studi dun Advokasi Masyarakat Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  1988, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta.
Soejadi,  2003, Refleksi  mengenai  Hukum  dan  Keadilan,  Aktualisasinya  di Indonesia , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tasrif, 1987, Bunga Rampai Filsafat Hukum, ABARDIN, cc, Jakarta.
W.  Friedman, 1959, Law  in  Change Society ,  Chapter  IX,  CV.  Rajawali  No.  CV,
Jakarta.