Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.2 ) : Hal.89-101 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Hasil Penelitian

## AKUNTANSI POLITIK: FAKTOR POLITIK DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
Muhammad Aras Prabowo 1) , Lusiana Putri Ahmadi 2) , Muhammad Asdar Prabowo 3)
1,2) Program Studi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
3) Program Studi Ilmu Politik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik/Universtias Nasional
Email: ma.prabowo@unusia.ac.id
Diterima 9 Agustus 2021 / Disetujui 28 Juni 2022
ABSTRACT:  The  budget  for Papua's  special  autonomy  will  end  in  2021,  so  it  is  important  to  do  an  in-depth study to increase budget productivity in an academic framework through scientific research. The purpose of this research is to analyze the budget management of Papua's special autonomy from the political and accounting perspective. The method used is a qualitative approach by using supporting data regarding the  management of state finances, the budget cycle and the special autonomy budget of the Papua’s Province. This study attempts to explain political accounting in Papua’s Special Autonomy budget management. The research method used is a literacy  study  by  utilizing  various  sources  that  are  related  to  the  research  topic,  both  from  scientific  articles, books,  journal  publications  and  sources  from  official  government  websites  and  other  relevant  sources.  The research process is carried out by collecting data, grouping data, analyzing data to describing it in the form of results and research discussions. The results showed that between politics, budget accounting and government accounting have a relationship in the management of the Papua’s special autonomy budget, then referred to by researchers as political accounting. Political accounting is a series of comprehensive processes both from the political side, the budget to the reporting system and evaluation of the realization of the use of the budget. The theoretical  implication  is  that  there  is  a  wedge  between  political  science  through  the  fields  of  politics  and budget accounting and government from the perspective of Papua's special autonomy budget. This finding adds a new treasure in multi-paradigm accounting research, namely political accounting.
Keywords: Accounting, Politics, Budget Management, Papua Special Autonomy
ABSTRAK: Anggaran  otonomi  khusus  Papua  akan  berakhir  tahun  2021,  sehingga  pendalaman  untuk meningkatkan  produktifitas  anggaran  menjadi  penting  dilakukan  dalam  kerangka  akademis  melalui  penelitian ilmiah. Tujuan penelitian adalah menganalisa pengelolaan anggaran otonomi khusus Papua dari sisi politik dan akuntansi.  Metode  yang  dipakai  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  data-data  pendukung mengenai  pengelolaan  keuangan  negara,  siklus  anggaran  dan  anggaran  otonomi  khusus  Provinsi  Papua. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang akuntansi politik dalam pengelolaan anggaran Otsus Papua. Merode penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  literasi  dengan  memanfaatkan  berbagai  sember  yang  memiliki  kaitan dengan  topik  penelitian,  baik  dari  artikel  ilmiah,  buku,  publikasi  jurnal  dan  sumber  dari  website  resmi  milik pemerintah  serta  sumber  lainnya  yang  relevan.  Proses  penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data, mengelompokkan data, menganalisas data sampai dengan mendeskriftifkan dalam bentuk hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan memiliki  keterkaitan  dalam  pengelolaan  anggaran  otonomi  khusus  Papua,  kemudian  disebut  oleh  peneliti sebagai akuntansi politik. Akuntansi politik adalah serangkaian proses yang komprehensif baik dari sisi politik, anggaran  hingga  sistem  pelaporan  dan  evaluasi  realisasi  penggunaan  anggaran.  Implikasi  secara  teoritis, ditemukan irisan antara ilmu politik melaui bidang-bidang politik dengan akuntansi anggaran dan pemerintahan dari  perspektif  anggaran  otonomi  khusus  Papua.  Temuan  ini  menambah  khasanah  baru  dalam  penelitian akuntansi multiparadigma yaitu akuntansi politik.
Kata Kunci : Akuntansi, Politik, Pengelolaan Anggaran, Otonomi Khusus Papua
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.2 ) : Hal.89-101 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Hasil Penelitian

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  merupakan  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Indonesia, 2004). Melalui otonomi daerah,  pemerintah  pusat  secara  langsung memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah daerah  untuk  mengembangkan  potensi  yang dimilikinya  demi  kesejateraan  masyarakat daerah  tersebut  (Tabuni  et  al.,  2016). Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun  2002  Pemerintah  Papua  diberikan anggaran  Otonomi  Khusus  (Otsus)  sebagai langkah  dalam  percepatan pembangunan  dari segi  pendidikan  dan  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  Kesehatan,  Infrastruktur  dan  lain- lain. Dalam UU tersebut diatur soal sejumlah dana  dari  APBN  yang  digelontorkan  untuk pembangunan  Papua  yang  disebut  dengan anggaran  Otsus  (Indonesia,  2001).  Besaran anggaran  Otsus  untuk  Papua  adalah  2%  dari seluruh dana alokasi umum nasional (Indonesia, 2001).
Berdasarkan  UU  No.  21  Tahun  2001, output  dari  alokasi  Otsus  adalah  membiayai sejumlah  pengeluaran  strategis  dan  prioritas untuk percepatan pembangunan daerah Papua. Prioritasnya yaitu pembiayaan pendidikan  dan  kesehatan  (Indonesia,  2001). Selain  itu,  juga  tertuang  dalam  UU  No.  35 Tahun  2008  sebagai  perubahan  dari  UU sebelumnya  bahwa  anggaran  Otsus  juga diperuntukkan untuk memaksimalkan pelayanan  Negara/Pemerintah,  percepatan, pembangunan, peningkatan SDM demi penyetaraan masyarakat Papua dengan masyarakat  lainnya  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2001).
Berdasarkan  hasil  audit  BPK  atas anggaran  Otsus  yang  dikelola  Pemerintah Papua pada Tahun 2011 dan 2012 serta audit kinerja  pada  Tahun  2015  dan  2016  dengan tujuan  Pemeriksaan  Dengan  Tujuan  Tertentu (PDTT)  ditemukan  sejumlah  permasalahan dalam  penggunaan  anggaran  Otsus.  Diantara temuannya  adalah  dari  sisi  pengendalian  dan kepatutan. Pemerintah Papua dalam mengelola  dana  Otsus  belum  merumuskan
target-target capaian atas penggunaan anggaran  sehingga  sulit  untuk  mengukur output  dan  outcome  penggunaan  anggaran. Sedangkan  dari  sisi  pengendalian,  belum dibuat  sebuah  regulasi  khusus  dalam  bentuk Peraturan Daerah mengenai prosedur pengawasan dan pengendalian. Sehingga sulit dilakukan  pengawasan  dalam  penggunaan anggaran  yang  akuntabel,  transparan  dan efisien.
Padahal, dalam pengelolaan keuangan Negara dalam akuntansi pemerintahan disebutkan  bahwa  pencatatan  akuntansi  yang memiliki  kaitan  dengan  keuangan  Negara, dari  anggaran  hingga  pelaksanaan  dan pelaporannya,  hingga  hal-hal  yang  terkait dengannya  merupakan  definisi  akuntansi pemerintahan  menurut  (Sujarweni,  2015). Sedangkan (Rudianto, 2012) tatakelola keuangan Negara merupakan bidang akuntansi  terpusat  pada  pencatatan  dan pelaporan transaksi instansi publik dan entitas nirlaba lainnya.  Entitas nirlaba adalah intansi dengan  tujuan  pendiriannya  tidak  berfokus pada  pendapat  atau  laba  seperti  koporasi konvensional. Menurut (Rose-Ackerman, 1978)  tujuan  dasar  akuntansi  sektor  publik adalah untuk melindungi masyarakat perbendaharaan dengan mencegah dan mendeteksi korupsi dan gratifikasi.
Membahas tentang akuntansi
pemerintahan, tidak akan lepas dari penganggaran.  Menurut  (Nafarin,  2017) anggaran adalah proses penyusunan pembiayaan  dan  pendapatan  Negara  yang merupakan  bagian  dari  penganggaran.  Jika dilihat dari organisasi laba dan nirlaba, maka penganggaran  dibagi  dua  jenis.  Yaitu penganggaran perusahaan dan nonperusahaan.  Untuk  perusahaan  adalah penganggaran  organisasi  yang  bertujuan mencari  laba,  sedangkan  nonperusahaan  atau pemerintahan yaitu tidak untuk mencari laba.
Anggaran  sektor  publik  menurut (Sujarweni, 2015) adalah pertanggungjawaban  dari  pengelola  entitas publik  untuk  menyediakan  laporan  mengenai aktifitas  atau  kegiatan  organisasi  kepada pihak  pemiliki  entitas  atas  penggunaan anggaran  dan  pelaksanaan  kegiatan/program yang didanai dengan uang publik. UU No. 17 Tahun  2003,  anggaran  merupakan  bentuk
akuntabilitas,  manajemen,  dan  kebijakan ekonomi  (Indonesia,  2003).  Selain  itu, (Indonesia,  2003)  merupakan  alat  kebijakan ekonomi  dan  sebagai  alat  kontrol  dalam mendorong peningkatan dan kestabilan ekonomi Negara serta penyetaraan pendapatan  untuk  mewujudkan  cita-cita Negara. Sedangkan, Governmental Accounting Standarts Board (GASB)
menjelaskan bahwa anggaran intrumen tatalaksana  keuangan,  terdiri  dari  rincian pembiayaan berdasarkan estimasi pendapatan Negara dari berbagai sumber untuk
merealisasikan  perencanaan  dan  program pada waktu yang telah ditentukan.
Akuntansi pemerintahan dan penganggaran  adalah  dua  hal  yang  saling berkaitan  dan  pengelolaan  keuangan  Negara.
Menurut (Prabowo, 2018) anggaran pemerintah  adalah  hasil  kesepakatan  antara eksekutif  dan  legislatif  terkait  pembiayaan program  Pemerintah  untuk  merealisasikan visi-misinya  serta  perkiraan  sumber-sumber penghasilan untuk pembiayaan Negara. (Zarei et  al.,  2022)  juga  menjelaskan  bahwa penganggaran  di  suatu  negara  terkait  dengan lembaga  pendukung  negara  yang  pada gilirannya  dipengaruhi  oleh  budaya  nasional dari  mereka  yang  memeliharanya.  Bahkan, jika dikaji lebih dalam, politik adalah elemen yang tidak terpisakan dari keduanya. Misalnya,  di  dalam  8  fungsi  anggaran  yang disebutkan  oleh  (Halim  &  Kusufi,  2016) salah  satunya  berfungsi  sebagai  instrumen politik. Yaitu anggaran merupakan instrumen politik sebagai implementasi program eksekutif  yang  telah  dijanjikan  kepada masyarakat  dan  disepakati  oleh  DPR  atas penggunaan  anggaran  dari  rakyat  untuk kemaslahatan  seluruh  bangsa  (Halim  & Kusufi, 2016). Artinya bahwa politik memiliki  peran  penting  dalam  akuntansi pemerintah.  Oleh  kerena  itu,  kajian  dengan topik  akuntansi  politik  menjadi  strategis dilaksanakan  guna  mengungkap  secara  detail keterkaitan antara keduanya.
Akuntansi  dan  politik  merupakan  dua ilmu  pengetahuan  yang  berbeda  dan  dalam perkembangan
penelitian
akuntansi belakangan  ini  mengalami  pergeseran,  yaitu mengkaji akuntansi berdasarkan lintas disiplin keilmuan atau multiparadigma. Kajian  akuntansi  dan  politik  pernah  diteliti
oleh  (Al  Mahameed  et  al.,  2020;  Frey,  1997; Hopper,  2017;  Khumawala,  2005;  Kleinman et al., 2019; Mohammed et al., 2017; Spence, 2009;  Sujoko  &  Hopper,  2007;  Wang  et  al., 2020;  Wickramasinghe  &  Hopper,  2005;  Xu et al., 2018). Menurut (Xu et al., 2018) bahwa sistem  akuntansi  yang  muncul  selama gerakan  sosial-politik  di  China  pada  masa lampau bertujuan memperkuat ideologi politik Mao dan kepemimpinan hegemoniknya. Sehingga akuntansi pada saat itu  (Xu  et  al.,  2018)  berfungsi  dalam  bidang politik dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi kehendak kolektif nasional, dan untuk  membangun  perilaku  yang  memenuhi persyaratan politik Komune Rakyat. Kemudian  didukung  oleh  (Alawattage  & Wickramasinghe,  2008)  bahwa  dialektika antara  negara  politik,  negara  sipil  dan ekonomi  mempengaruhi  perubahan  rezim pemerintahan  dan  akuntansi  melalui  struktur yang berkembang, proses dan isi pemerintahan  dianalisa  dari  empat  rezim pemerintahan:  (a)  pra-kolonial,  (b)  kolonial, (c)  pasca-kolonial  dan  (d)  neo-liberal.  Ini menunjukkan bagaimana. Setelah itu dipertegas  oleh  (Andon  et  al.,  2022)  dalam penelitiannya  tentang  keterlibatan  politik dalam  upaya  memperluas  dan  melemahkan pengawasan audit negara atas urusan pemerintahan.  Temuan  (Andon  et  al.,  2022) mengonfirmasi  cara-cara  substantif,  formal dan  praktis  di  mana  para  pemain  politik berusaha merasionalisasikan/mengkontra- rasionalisasi memperluas otoritas dan bagaimana klaim pembenaran seperti itu surut dan  mengalir  sesuai  dengan  kepentingan politik yang berubah, serta bagaimana auditor negara bereaksi terhadap sifat penuh pekerjaan perbatasan yang bermotivasi politik.    Sedangkan,  (Alsaid,  2022)  politik memiliki dampak positif terhadap pembangunan  smart  city  di  Mesir.  Menurut (Triyuwono,  2006)  bahwa  perspektif  dalam kenyataannya  tidak  tunggal.  (Burrell  & Morgan, 2017), interpretive paradigm merupakan antitesa atas keterbatasan paradigma functionalist  paradigm. Demikian juga critical  paradigm menjadi  alternative disebabkan atas keterbatasan dari interpretive paradigm. Kemudian lahir gagasan postmodernism paradigm atas kelemahan dari functionalist  paradigm yang  mengedepankan
modernisme. Namun kelemahan dan
kelebihan  masing-masing  paradigma  tidak membuat satu dengan yang lain lebih unggul, akan  tetapi  saling  melengkapi.  Kelahiran sebuah pendekatan baru selalu saling menyempurnakan kelemahan dari pendekatan yang sudah ada, dan masing-masing pendekatan  berkembang  sesuai  situasi  dan konteks penelitian yang dihadapi.
Sama dengan ilmu akuntansi, menurut (Budiardjo, 2017) bidang-bidang ilmu politik adalah  (1)  teori  politik, (2)  lembaga-lembaga politik,  (3)  partai-partai,  golongan-golongan dan pendapat umum, (4) hubungan internasional. Dari empat bidang ilmu politik, yang kedua dan ketiga adalah jembatan dalam penelitian  akuntansi  politik.  Keduanya  saling beririsan  dalam  proses  penyusunan  anggaran melalui  pemerintah  sebagai  eksekutif  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  selaku legislatif.  Ilmu  politik  adalah  ilmu  yang mempelajari politik atau kepolitikan (Budiardjo,  2017).  Sedangkan  politik  adalah instrumen  untuk  mewujudkan  kesejahteraan kehidupan  bangsa,  yaitu  pedoman  berbangsa dan  bernegara  secara  kolektif  yang  mapan untuk  mengatasi  keterbatasan  pengelolaan sumber  daya  alam,  sehingga  penting  untuk merumuskan alternatif distribusi sumber daya demi kesejahtarean semua masyarakat (Budiardjo, 2017). Irisan antara ilmu akuntansi  dan  ilmu  politik  memungkinkan dilakukan kajian dengan menggunakan metode lintas disiplin keilmuan atau multiparadigma  dalam  kajian  akuntansi. Irisan  akuntansi  politik  tersebut  dilihat  oleh peneliti  melalui  analisa  faktor  politik  dalam penggunaan dan Otsus Papua.
Secara  umum,  dana  otsus  telah berperan  dalam  percepatan  penurunan  angka kemiskinan  di  Papua  yaitu  dari  41,80  %  di tahun  2002  turun  27,74  %  di  tahun  2018 (Maret).  Sedang  di  Papua  Barat  angka kemiskinan  menurun  dari  35,71  persen menjadi  23,01  persen  di  tahun  2018  (Maret). Walaupun  dana  Otsus  telah  menunjukkan peran menurunkan angka kemiskinan, berdasarkan data Susenas mengenai persentase  penduduk  miskin  per  provinsi  di seluruh  Indonesia  yang  diterbitkan  Maret 2018, kedua provinsi tersebut masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Kontribusi  dana  Otsus  terhadap peningkatan  ekonomi  dan  kesejahteraan Orang  Asli  Papua  (OAP)  sejauh  ini  belum terlihat.  Data  makro  memang  menunjukkan adanya  peningkatan  ekonomi  Papua  pada triwulan I dan II tahun 2018, yang jauh lebih tinggi  dibandingkan  peningkatan  ekonomi nasional  (5,07  %).  Laju  pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan I dan II sebesar 26,08  %  dan  24,68  %.  Sementara  laju pertumbuhan  ekonomi  Papua  Barat  pada triwulan  I  dan  II  masingmasing  sebesar  5,87 persen dan 12,83 persen.
Masyarakat Papua, khususnya OAP, dihadapkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan  dasar  ( basic  needs )  seperti  air bersih,  infrastruktur  dasar,  permukiman (hunian  layak),  sanitasi  dan  keterbatasan pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan pemerintah, seperti pendidikan dan kesehatan. Fenomena tersebut mengindikasikan  bahwa  kepemilikan  sumber daya  alam  di  Papua  belum  mampu  dikelola dengan  strategis  sehingga  berdampak  positif terhadap kesejahteraan penduduk Papua.
Penelitian  ini  meneliti  soal  tatakelola anggaran  Otsus  daerah  Papua.  Diketahui bahwa  jumlah  dana  otonomi  khusus  tersebut sangat signifikan untuk membantu percepatan pembangunan  di  daerah  Papua.  Salah  satu yang  menjadi  sektor  prioritas  dana  otonomi khusus  Papua  adalah  pendidikan,  kesehatan, dan  infrastruktur.  Selain  itu,  penelitian  ini juga  berusaha  memotret  faktor-faktor  politik dalam  tatakelola  anggaran  Otsus  daerah Papua.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan mengungkap  bagaimana  faktor-faktor  politik dalam penggunaan dana Otsus Papua?.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literasi mengenai  pengelolaan  keuangan  negara, siklus anggaran dan anggaran otonomi khusus Provinsi  Papua.  Penelitian  ini  berusaha menjelaskan  tentang  bagaimana  faktor-faktor politik  dalam  pengelolaan  anggaran  Otsus Papua  yang  kemudian  disebut  oleh  peneliti sebagai  akuntansi  politik.  Sumber  data  yang digunakan adalah data sekunder. Analisa data menggunakan  studi  literasi  seperti  artikel ilmiah,  buku  referensi,  publikasi  jurnal,
website  pemerinta  dan  sumber  lainnya  yang relevan  dengan  topik  kajian.  Analisis  data dilakukan  dengan  menelusuri  artikel  ilmiah, buku  referensi,  publikasi  jurnal,  website pemerinta  dan  sumber  lainnya  yang  relevan. Selanjutnya data dik umpulkan,  dikelompokkan, dianalisa  sampai  dengan  mendeskriftifkan  dalam bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

## Hasil Dan Pembahasan
Tahap  Pengalokasian  Anggaran  Otsus Papua
Tahap  persiapan  anggaran  menurut (Mahsun, 2013) yaitu tahap dimana perhitungan anggaran harus disesuikan dengan  asumsi  pendapatan  yang  tersedia, harus dipertimbangkan bahwa sebelum menyepakati  asumsi  pengeluaran  hendaknya menganalisa terlebih dahulu asumsi pendapatan  secara  cermat.  Namun,  jika dianalisa  berdasarkan  (Indonesia,  2001)  UU No.  21  Tahun  2001  proses  persiapan anggaran adalah satu kesatuan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang RUU Otsus  Papua  (Indonesia).  Artinya  bahwa, siklus  angaran  Otsus  sedikit  berbeda  dengan siklus anggaran yang berlaku umum, khususnya yang sifatnya tahunan, baik dalam APBN maupun dalam APBD.
Pada  saat  penetapan  UU  Otsus  Papua pada  tanggal  21  November  2001,  saat  yang sama  ditetapkan  persentase  anggaran  Otsus dalam  UU  tersebut.  Anggaran  Otsus  Papua berdasarkan  UU  Otsus  Bab  IX  (Indonesia, 2001)  mengenai  Keuangan,  pasal  34  ayat  3 bahwa  Dana  Perimbangan  bagian  Provinsi Papua,  Kabupaten/Kota  dalam  Otsus  yang terdiri dari bagi hasil pajak (Indonesia, 2001)
PBB  90%,  BPHTB  80%,  PPh  21  20%. Kemudian, bagi hasil SDA (Indonesia, 2001) kehutanan 80%, Perikanan 80%,
pertambangan  umum  80%,  pertambangan minyak  bumi  70%,  dan  pertambangan  gas alam 70%.
DAU  ditetapkan  sesuai  peraturan  UU (Indonesia,  2001)  yaitu  2%  dari plafon  DAU Nasional,  50%  dari  pertambangan  minyak bumi  dan  sebesar  50%  untuk  pertambangan gas  alam.  Penerimaan  Otsus  berlaku  selama 20  yang  dibagi  mulai  dari  tingkat  Provinsi, Kabupaten  dan    Kota  yang  diatur  secara  adil
dan  berimbang  melalui  Perdasus,  dengan mempertimbangkan daerah-daerah yang tertinggal.
Tabel  1.  Anggaran  Otsus  Papua  mulai tahun  2002  hingga  2020  selama  19 Tahun. Thn Anggaran Otsus (Dalam Ribuan) Dana Tambahan Infrastruktur (Dalam Ribuan) Jumlah (Dalam Ribuan) 2002 Rp. 1.382.300.000 Rp. 1.382.300.000 2003 Rp. 1.539.560.000 Rp. 1.539.560.000 2004 Rp. 1.642.617.943 Rp. 1.642.617.943 2005 Rp. 1.775.312.000 Rp. 1.775.312.000 2006 Rp. 2.913.284.000 Rp. 536.374.689 Rp. 3.449.658.689 2007 Rp. 3.295.748.000 Rp. 750.000.000 Rp. 4.045.748.000 2008 Rp. 3.590.142.897 Rp. 330.000.000 Rp. 3.920.142.897 2009 Rp. 2.609.796.098 Rp. 1.470.000.000 Rp. 4.079.796.098 2010 Rp. 2.694.864.788 Rp. 800.000.000 Rp. 3.494.864.788 2011 Rp. 3.157.459.547 Rp. 800.000.000 Rp. 3.957.459.547 2012 Rp. 3.833.402.135 Rp. 571.428.571 Rp. 4.404.830.706 2013 Rp. 4.355.950.048 Rp. 571.428.572 Rp. 4.927.378.620 2014 Rp. 4.777.070.975 Rp. 2.000.000.000 Rp. 6.777.070.975 2015 Rp. 4.940.429.880 Rp. 2.250.000.000 Rp. 7.190.429.880 2016 Rp. 5.395.051.859 Rp. 1.200.000.000 Rp. 6.595.051.859 2017 Rp. 5.616.816.931 Rp. 2.625.000.000 Rp. 8.241.816.931 2018 Rp. 5.580.152.407 Rp. 2.400.000.000 Rp. 7.980.152.407 2019 Rp. 5.808.230.158 Rp. 2.824.446.537 Rp. 8.632.676.695 2020 Rp. 5.861.910.600 Rp. 2. 853.973.800 Rp. 8.715.884.400 Total Rp. 70.770.100.266 Rp. 21.982.652.169 Rp. 92.752.752.435
Sumber:  Hasil  olahan  dari  berbagai  sumber  oleh peneliti .
Sehingga  besaran  anggaran  Otsus Papua  cukup  fleksibel  dari  tahun  ke  tahun. Tabel  1  adalah  data  anggaran  Otsus  Papua selama  19  Tahun.  Jika  dicermati  bahwa hampir  setiap  tahun,  anggaran  Otsus  Papua meningkat,  hal  tersebut  sebabkan  oleh peningkatan  DAU  nasional  yang  dijadikan pembagi  sebesar  2%  untuk  anggaran  Otsus Papua  selama  20  Tahun.  Hal  ini  juga  yang pembeda  antara  Anggaran  Otsus  dengan anggaran  lainnya,  jadi  ada  masa  berakhirnya kecuali dilakukan revisi UU.
Hasil Penelitian
Dalam  tahap  persiapan  anggaran, pengguna  anggaran  menunggu  penetapan DAU  nasional  baru  kemudian  menyusun pengalokasian anggaran, baik tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Jadi kewenangan Gubernur dalam anggaran Otsus Papua  hanya    pengalokasian,  tidak  bisa menentukan  besaran  anggaran  karena  sudah diatur  dalam  UU  Otsus.  Pengalokasian melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  atau  eksekutif  dan  Badan  Anggaran atau  legislatif.  Yaitu  pegajuan  perencanaan angaran oleh Gubernur berupa nota kesepakatan  dalam  bentuk  Kebijakan  Umum
Anggaran (KUA) kemudian dilakukan pembahasan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah (DPRD) Papua atau lembaga legislatif. Pengalokasian anggaran adalah penjabaran  visi-misi  Gubernur  dalam  bentuk penganggaran dengan tetap
mempertimbangkan  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  (RPJP)  Nasional,  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) Daerah dan UU Otsus.  Dana Otsus  berfungsi untuk  membiayai  program  pendidikan  dan kesehatan. Sesuai dengan Pasal 34 (3) huruf c UU  No.  21  Tahun  2001  (Indonesia,  2001) sumber anggaran Otsus merupakan pendapatan  khusus  dalam  mewujudkan  visi- misi  melalui  program  yang  jumlahnya  sama dengan  2  %  dari  pagu  DAU  Nasional khususnya program prioritas dibidang pendidikan  dan  kesehatan  pada  wilayah tersebut.
Selanjutnya  (Peraturan  daerah  khusus provinsi Papua, 2016) Perdasus No. 13 Tahun 2016 dijabarkan bahwa anggaran Otsus untuk Kabupaten/Kota  meliputi  dana  pelayanan bidang  pendidikan  minimal  30%  untuk pengentasan  buta  aksara,  pendidikan  anak usia  dini,  pendidikan  dasar  sembilan  tahun, pendidikan  menengah,  pendidikan  nonformal dan  pendidikan  tinggi  (Peraturan  daerah khusus provinsi Papua, 2016). Dana pelayanan  kesehatan  minimal  15%  melalui peningkatan  kesehatan  dasar,  peningkatan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan  penyakit,  perbaikan  gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, serta peningkatan kesehatan dalam situasi bencana. Dana untuk mendorong kebangkitan perekonomian rakyat
minimal  25%  terdiri  dari  pembentukan  dan pembinaan  peran  dan  fungsi  lembaga  profesi untuk  pengembangan  usaha  kecil/mikro, perkreditan  usaha  ekonomi  rakyat,  subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan  komoditas  unggul  (Peraturan daerah khusus provinsi Papua, 2016).
Dana pembangunan infrastruktur minimal  20%  diperuntukkan  pembangunan prasarana  perumahan  rakyat,  penerangan,  air bersih  dan  telekomunikasi  dan  bantuan  dana afirmasi  lembaga  keagamaan,  masyarakat adat  asli,  dan  kelompok  perempuan  sebesar 6%. Kemudian, anggaran perencanaan, monitoring  dan  evaluasi,  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan, serta
pelaporan  program  dan  kegiatan  maksimal 2%, serta anggaran program prioritas  sebesar 2% (Peraturan daerah khusus provinsi Papua, 2016).

## Tahap  Ratifikasi  Pengalokasian  Anggaran Otsus Papua
Setelah
Gubernur dan timnya merumuskan  pengalokasian  anggaran  Otsus dan dijabarkan dalam KUA, maka didoronglah  ke  meja  DPRD  untuk  melalui proses  ratifikasi  pengalokasian  anggaran. Tahap  ratifikasi  pengalokasian  anggaran adalah  pengesahan  pengalokasian  anggaran yang  harus  melewati  proses  politik  yang panjang,  berliku-liku,  dan keras  karena  harus mempertemukan berbagai kepentingan. Gubernur dituntut untuk memiliki keterampilan  manajerial  dan  keterampilan pilitik,  keahlian  berdagang  dan  koalisi  partai yang mendominasi legislatif. Kredibilitas dan kemapanan emosional seorang Gubernur akan berperan  sangat  signifikan  selama  proses pengesahan  anggaran,  karena  Gubernur dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif  terhadap  rencana  anggaran biaya  sehingga  mampu  menjelaskan  dan memahamkan kepada legislatif serta menyampaikan  pandangan  yang  realistis  atas tanggapan  dan  argumentasi  yang  dipaparkan oleh  anggota  DPRD.  Kenapa  disebut  proses ratifikasi  pengalokasian  anggaran,  bukan ratifikasi  anggaran?.  Karena  proses  ratifikasi anggaran  Otsus  Papua  telah  dilakukan bersamaan  dengan  penetapan  UU  No.  21 Tahun  2001  yaitu  ditentukan  berdasarkan persentase  2%  (dua  perseratus)  dari  DAU.
Hasil Penelitian
Sehingga  yang dilakukan setiap tahun  adalah tahap  ratifikasi  pengalokasian  anggaran  dari eksekutif bersama DPRD dan MRP berdasarkan UU Otsus Papua.
Jika terjadi perbedaan
dan pertentangan  anggaran  yang  diajukan  kepada DPRD,  maka  pihak  Gubernur  berkewajiban untuk  melakukan  peninjauan  kembali  atau mengevaluasinya. Dalam KUA harus dijabarkan  bentuk  Plafon  Prioritas  Anggaran Sementara  (PPAS)  dengan  mencantumkan nama program kegiatan, lokasi dan perkiraan besaran anggaran biaya (rupiah).
KUA-PPAS  yang  sudah  didetailkan, selanjutnya  didorong  kembali  pada  rapat DPRD  untuk  mendapatkan  pandangan  dan disepakati  secara  mufakat.  KUA-PPAS  yang telah  diratifikasi  kemudian  disahkan  menjadi peraturan  daerah  (Perda  APBD)  dalam menyusun RKA SKPD (Bastian, 2006).
Perbedaan  tahap  ratifikasi  anggaran Otsus  Papua  pada  umumnya  adalah,  selain harus  melalui  persetujuan  oleh  DPRD  juga harus melewati pertimbangan dan persetujuan kepada lembaga adat MRP. Jika
pertimbangan dan persetujuan telah diberikan oleh  MRP,  maka  nota  kesepakatan  anggaran ditandatangani  oleh  Gubernur  dan  Pimpinan DPRP dalam Perdasus.

## Tahap Pelaksanaan Anggaran
Tahap  pelaksanaan  anggaran  adalah bentuk  implementasi  atas  visi-misi  Gubernur yang  sangat  urgen  dan  harus  dijadikan perhatian  khusus  bagi  pengelola  keuangan publik  adalah  sistem  akuntansi,  sistem informasi  akuntansi  dan  sistem  pengawasan manajemen  (Sujarweni,  2015).  Pengelola keuangan  publik  memilik  tanggung  jawab dalam  memformulasikan  suatu  manajemen dan  sistem  akuntansi  keuangan  yang  andal dan inovatif dalam melaksanakan perencanaan  dan  pengawan  anggaran  yang telah diratifikasi oleh legislatif, bahkan dapat diandalkan untuk perencanaan dan penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Tahap pelaksanaan
anggaran merupakan proses lanjutan dari ratifikasi oleh DPRD  dan  MRP  Papua.  KUA-PPAS  dan RKA  SKPD  yang  telah  disepakati  dijadikan sebagai  pedoman  penyusunan  RKA  disetiap SKPD.  Berdasarkan  amanah  (Indonesia,
2001)  dalam  UU  Otsus  besarannya  2%  dari DAU  Nasional,  dengan  prioritas  utamanya adalah  program  pendidikan  dan  kesehatan; Jadi  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  Provinsi Papua  berkewajiban  untuk  mengalokasikan anggaran  otsus  dibidang  pendidikan  dan bidang kesehatan.
Pelaksanaan  anggaran  dalam  periode berjalan diawasi oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota  masing-masing  dan  harus dilaporakan  kepada  DPRP  provinsi  dan DPRD kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan  pelaksanaan  anggaran  yang tertuang  dalam  (Indonesia,  2001)  UU  Otsus pasal  7  ayat  (1)  huruf  j  bagian  ketiga  yaitu melakukan  pengendalian  penggunaan  APBD termasuk  dana  Otsus.  Dalam  (Indonesia, 2001)  pelaksanaan  anggaran  oleh  eksekutif, MRP  bertanggungjawab  pengawasan  dan menyampaikan kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat adat, umat beragama, emansipasi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan berkaitan dengan pemenuhan hak orang  asli  Papua,  serta  membantu  tindak lanjut  penyelesaiannya,  sesuai  dengan  UU Otsus pasal 20 ayat 1 huruf e.

## Tahap Pelaporan dan Evaluasi
Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan  proses  yang  terakhir  pada  siklus anggaran. Pada proses ini yaitu mempertanggungjawabkan anggaran kedalam bentuk  laporan  keuangan  dan  kinerja  serta mengevaluasi  pelaksanaan  dan  programnya. Secara  internal  eksekutif,  laporan  diserahkan kepada inspektorat provinsi dan kabupaten/kota secara  berjenjang.  Sedangkan eksternal  adalah  oleh  DPRP  dan  MRP provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Namun,  dalam  (Indonesia,  2001)  UU
Otsus  belum  mengatur  secara  spesifik  pihak yang  melakukan  evaluasi  atas  pelaksanaan anggaran  Otsus.  Hal  tersebut  dikarenakan Perdasus dan Perdasi belum dirumuskan. Berdasarkan  (Indonesia,  2001)  UU
Otsus,  MRP  merupakan  lembaga  yang berperan  strategis  dan  sangat  sentral  dalam pelaksanaan dan evaluasi penggunaan anggaran  Otsus  Papua.  Oleh  karena  itu, optimalisasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi kelembagaan  MRP  dapat  dilakukan  dengan melengkapi  instrumen  kelembagaan  sesuai dengan kebutuhan antara  lain dengan
Hasil Penelitian
membentuk Komite Pengawas untuk membantu  tugas  pengawasan  yang  bisa dimasukkan  dalam  (Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia, 2004)Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  54  Tahun  2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

## Dominasi Lembaga Politik dalam Anggaran Otsus
Tahap  pengalokasian  anggaran  Otsus Papua  tidak  bisa  dipisahkan  dari  penetapan UU  No.  21  Tahun  2001  (Indonesia,  2001). Karena pada saat yang sama, anggaran Otsus ditetapkan dalam bentuk persentasi yang akan diambil  dari  DAU  yaitu  sebesar  2%  dari DAU  yang  dialokasikan  selama  20  Tahun. Sehingga  setiap  tahunnya  dalam  jangka  20 Tahun hanya dilakukan pengalokasian anggaran oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di  Provinsi  Papua  berdasarkan  UU  Otsus. Yaitu  diperuntukkan  untuk  pendidikan  dan kesehatan.  Pengalokasian  anggaran  adalah penjabaran  visi-misi  Gubernur  dalam  bentuk penganggaran dengan
tetap mempertimbangkan  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  (RPJP)  Nasional,  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) Daerah  dan  UU  Otsus.  Artinya  bahwa  dalam tahap  pengalokasian  anggaran  Otsus  Papua lembaga  politik  yang memiliki  peran  penting adalah eksekutif (oleh Gubernur dan Bupati/Walikota). Meskipun dalam prosesnya banyak  melibatkan  berbagai  pihak  dalam masyarakat  yaitu  golongan-golongan  dan pendapat umum (bagian bidang politik), akan tetapi  dalam  eksekusi  anggaran,  dominasi eksekutif sangat kuat.
Tahap ratifikasi pengalokasian anggaran  Otsus  Papua  adalah  proses  yang melibatkan  lembaga  eksekutif  dan  legislatif ditambah  dengan  MRP.  Karena  melibatkan masing-masing  lembaga,  sehingga  tidak  ada yang  paling mendominasi antara  satu  dengan yang lainnya. Gubernur atau Bupati/Walikota dan  DPRP  atau  DPRD  masing-masing bersikap  kooperatif  dan  akomodatif,  yang penting  masing-masing  kepentingan  kedua pihak  terakomodasi. Checks  and balances antara  eksekutif  dan  legislatif  masih  jalan. Tapi berbeda halnya jika legislatif didominasi dengan  partai  yang  sama  dengan  pengusung eksekutif.  Maka  yang  mendominasi  dalam tahap ratifikasi anggaran adalah partai politik
tertentu  melalui  orang-orangnya  yang  berada di  posisi  eksekutif  dan  legislatif.  Sedangkan MRP berdasarkan UU Otsus sebagai pemberi pertimbangan dan persetujuan. MRP memiliki peran yang strategis dalam pengalokasian  anggaran  yang  berpihak  pada OAP. MRP bisa menjadi Checks and balances antara  keputusan  yang  diambil oleh eksekutif dan legislatif. Tahap pelaksanaan anggaran
dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  eksekutif (Gubernur dan Bupati/Walikota) sesuai dengan  KUA-PPAS  dan  RKA  SKPD  yang telah  disepakati  dijadikan  sebagai  pedoman penyusunan  RKA  disetiap  SKPD.  Namun, dalam  priode  berjalan  DPRP  dan  DPRD memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pengawasan secara berkala mengenai pelaksanaan  anggaran.  MRP  juga  memiliki kewenangan  untuk  menyampaikan  aspirasi dari  masyarakat  Papua  jika  pelaksanaan anggaran  Otsus  tidak  sesuai  dengan  amanat UU Otsus.
Tahap  pelaporan  dan  evaluasi,  tentu eksekutif  selaku  pengguna  anggaran  yang memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan.  Evaluasinya  dilakukan  secara internal dan eksternal. Secara internal laporan diperiksa  oleh  inspektorat  provinsi  dan kabupaten/kota secara  berjenjang.  Sedangkan eksternal  dievaluasi  oleh  DPRP  dan  MRP provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan  UU  Otsus  MRP  merupakan lembaga  yang  berperan  strategis  dan  sangat sentral  dalam  pelaksanaan  dan  evaluasi penggunaan  anggaran  Otsus  Papua.  Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peran MRP dapat  dilakukan  dengan  melengkapi  struktur organisasi sesuai dengan funsi dan tugas yang diembannya,  antara  lain  dengan  melahirkan komisi  pengawas  dalam  membantu  tugas pengawasan  yang  bisa  dimasukkan  dalam (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia, 2004).
Peran Bidang-Bidang Politik dalam Pengelolaan Anggaran Otsus mulai Penetapan  UU  No.  21  Tahun  dan  siklus anggaran Otsus.
Jika  dianalisa  peran  bidang-bidang politik  dalam  pengelolaan  anggaran  Otsus mulai penetapan UU No. 21 Tahun dan siklus anggaran  Otsus  di  atas  (Indonesia,  2001).
Hasil Penelitian
Dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  Otsus diatur sepenuhnya oleh bidang-bidang politik. Bidang-bidang  politik  tersebut  bisa  dibagi menjadi  dua  yaitu  partai  politik  dan  non partai politik.
Presiden,
Gubernur, Bupati/Walikota, DPR RI, DPRP dan DPRD, selain  lembaga  eksekutif  dan  legislatif mereka  adalah  bagian  dari  anggota  partai politik  tertentu.  Sedangkan  non  partai  politik hanya  diperankan  oleh  lembaga  adat  dan golongan-golongan  melalui  MRP,  LSM  dan Akademisi.
Artinya bahwa partai politik memiliki peran  yang  sangat  sentral  untuk  pengelolaan anggaran  Otsus,  baik  melalui  eksekutif maupun  legislatif.  Kuasa  partai  politik  akan semakin besar jika eksekutif bisa direbut, dan dilegislatif  mendominasi.  Namun,  lembaga legislatif  bisa  berperan  sebagai  promotor perubahan  menurut  (Lüder,  1992)  dalam pengelolaan dana Otsus yang lebih tansparan, akuntabel  dan  efisien.  Ruang  perdebatan dalam proses ratifikasi anggaran, pengawasan penggunaan  anggaran  dan  tahap  evaluasi menjadi muda dikondisikan.
Tinggal mempertemukan  kepentingan  partai, individu
(Gubernur,  Bupati/Walikota,  DPRP  dan DPRD) atau saling mengakomodasi kepentingan masing-masing.
Dalam  kondisi  tersebut,  peran  MRP sangat  besar  untuk  menjadi check  and balance terhadap  eksekutif  dan  legislatif. Meski  begitu,  dalam  (Indonesia,  2001)  UU Otsus  MRP  dibekali  amanat  dan  kekuasaan yang
sangat strategis dalam memperjuangakan hak-hak OAP dan kemajuan Provinsi Papua. Sebetulnya,
dominasi  partai  politik  yang  besar  dalam pengelolaan  anggaran  Otsus  tidak  menjadi masalah, yang penting dikolah untuk kepentingan  hak-hak  OAP  dan  kemajuan Provinsi  Papua.  Bukan  hanya  kepentingan segelintir  orang  dan  kelompok.  Misalnya, kepentingan partai politik, kepentingan individu dan lain-lain yang dapat mengakibatkan  pengelolaan  anggaran  Otsus tidak  produktif  dan  tidak  berdampak  positif terhadap OAP dan kemajuan Provinsi Papua.

## Akuntansi  Politik  Pengelolaan  Anggaran
Otsus Papua Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan bahwa
pemerintahan  pusat  dan  pemerintah  daerah. Dan  akuntansi  pemerintah  menunjukkan  aset dan  sumber  daya  pemerintah,  dinamika  yang melingkupinya, untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk
mengevaluasi  efektivitas  pemerintah  dalam manajemen pendapatan dan pengeluaran, dan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan  oleh  manajemen  ekonomi  (Yanik et  al.,  2021).  (Arif  et  al.,  2009;  Nofry  et  al., 2019) menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan  pemerintah  berdasarkan  proses pencatatan,  pengklaifikasian,  pengikhtisaran suatu  transaksi  keuangan  pemerintah  serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.
Akuntansi  pemerintahan  tidak  bisa lepas dari akuntansi anggaran atau penganggaran. Sebab, anggaran adalah elemen penting dalam menggerakkan operasional pemerintahan. Menurut (Tanjung, 2009)  bahwa  anggaran  adalah  instrument pelaksanaan keuangan perusahaan atau organisasi mengikuti perencanaan penghasilan, pembiayaan, mutasi, dan belanja yang  perpedoman  berdasarkan  nominal  uang yang  disusun  menurut  klasifikasi  tertentu secara sistematis untuk suatu priode. Sedangkan, (Nordiawan et al., 2012) memandang  anggaran  sebagai  instrumen instansi  pemerintahan  dalam  merencanakan dan  mengelola  SDA  yang  dimiliki  untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.
Berdasarkan peran bidang-bidang politik  dalam  pengelolaan  anggaran  Otsus Papua,  peneliti  menemukan  ruang  lingkup yang lebih luas dalam akuntansi pemerintahan. Antara akuntansi pemerintahan dan  akuntansi  anggaran  berdasarkan  siklus anggaran  adalah  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan.  Jika  dianalisa  bahwa  pengertian akuntansi pemerintahan mencakup pada tahap pelaksanaan  anggaran  dan  tahap  pelaporan dan  evaluasi  anggaran.  Sedangkan,  akuntansi anggaran  dilihat  berdasarkan  siklus  anggaran mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  tahap pelaporan  dan  eveluasi  anggaran.  Artinya, antara  akuntansi  pemerintahan  dan  akuntansi anggaran memiliki ruang lingkup yang saling beririsan. Perhatikan gambar dibawah.
Hasil Penelitian
Gambar  1.  Irisan  ruang  lingkup  antara akuntansi  pemerintahan  dan  akuntansi anggaran .
Sumber:  Hasil  analisa  peneliti  berdasarkan  siklus anggaran.
Berdasarkan gambar 1 bahwa akuntansi  anggaran  pada  tahap  pelaksanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi berfungsi  sebagai  alat  kontrol  eksekutif secara  internal.  Sedangkan  bagi  legislatif, lembaga  adat,  partai  politik  dan  golongan- golongan lain sebagai sebagai alat pengawasan  eksternal  dalam  realisasi  atau pengunaan anggaran. Namun,  jika  dianalisa  berdasarkan peran
bidang-bidang politik dalam pengelolaan anggaran  Otsus  mulai  penetapan
UU No. 21 Tahun 2001 (Indonesia, 2001) dan siklus  anggaran  Otsus.  Maka  didapatkan hubungan  yang  sangat  erat  antara  politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan.  Hubungan  politik,  akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan disebut oleh peneliti sebagai akuntansi politik.
Pertama,  UU  Otsus  Papua  lahir  atas kompromi  politik  yang  disebabkan  oleh konflik  bersenjata  di  Provinsi  Papua  oleh OPM.  Pada  saat  yang  sama,  UU  N0.  21
Tahun 2001 melahirkan konsekuensi anggaran untuk Papua yang disebut anggaran Otsus  (Indonesia,  2001).  Anggaran  Otsus Papua  bersumber  dari  DAU  yang  ditetapkan sesuai dengan UU Otsus dalam jangka waktu 20 Tahun dari 2001 hingga Tahun 2021.
Kedua,  peran  bidang-bidang  politik dalam  pengelolaan  anggaran  Otsus  mulai penetapan  (Indonesia,  2001)  UU  No.  21 Tahun  dan  siklus  anggaran  Otsus  sangat signifikan. Bahkan, dapat disimpulkan bahwa anggaran  Otsus  diatur  sepenuhnya  oleh bidang-bidang politik, mulai dari RUU Otsus hingga  disahkan  menjadi  UU  No.  21  Tahun 2001. Selain itu, sejak pada tahap
perencanaan  alokasi  anggaran  hingga  tahap ratifikasi  pengalokasian  anggaran  harus melalui proses politik. Tidak terkecuali tahap pelaksanaan anggaran hingga tahap pelaporan dan  evaluasi,  keduanya  melibatkan  proses politik.
Dari dua analisa di atas, maka peneliti menarik  sebuah kesimpulan  bahwa akuntansi politik perspektif pengelolaan anggaran Otsus adalah  serangkain  proses  yang  komprehensif baik dari  sisi  politik,  anggaran hingga  sistem pelaporan  dan  evaluasi  realisasi  penggunaan anggaran. Akuntansi politik mampu memberikan  gambaran  pemetaan  aktor, lembaga  dan  bidang-bidang  politik  dalam siklus  anggaran. Sehingga mempu membantu dalam  merumuskan  strategi, khususnya eksekutif maupun legislatif dan lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  sesuai  UU  Otsus  (Indonesia, 2003).
Gambar  2.  Akuntansi  politik  perspektif pengelolaan anggaran Otsus.
Sumber: Hasil analisa oleh peneliti.
Berdasarkan  gambar  2  bahwa  partai politik  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis terhadap  pengelolaan  anggaran  Otsus,  baik melalui  eksekutif  maupun  legislatif.  Kuasa partai  politik  akan  semakin  besar  jika eksekutif  bisa  direbut,  dan  dilegislatif mendominasi.  Ruang  perdebatan  dalam proses ratifikasi anggaran, pengawasan penggunaan  anggaran  dan  tahap  evaluasi menjadi muda dikondisikan. Tinggal mempertemukan  kepentingan  partai, individu (Gubernur,  Bupati/Walikota,  DPRP  dan DPRD) atau saling mengakomodasi kepentingan masing-masing.
Dominasi  partai  politik  yang  besar dalam  pengelolaan  anggaran  Otsus  tidak menjadi masalah, yang penting dikolah untuk kepentingan  hak-hak  OAP  dan  kemajuan Provinsi  Papua.  Bukan  hanya  kepentingan
Hasil Penelitian
segelintir  orang  dan  kelompok.  Misalnya, kepentingan partai politik, kepentingan individu dan lain-lain yang dapat mengakibatkan  pengelolaan  anggaran  Otsus tidak  produktif  dan  tidak  berdampak  positif terhadap OAP dan kemajuan Provinsi Papua. Faktor  politik  ini  berpotensi  melemahkan upaya  untuk  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  di  sektor  publik (Harun & Robinson, 2010)

## Simpulan
Kesimpulan dari penelitan ini berdasarkan  analisa  hasil  dan  pembahasan bahwa peran  faktor  politik  melalui  bidang- bidang  politik  (eksekutif,  legislatif,  lembaga adat,  partai  politik  dan  golongan-golongan) sangat signifikan dalam pengelolaan anggaran Otsus  mulai  penetapan  UU  No.  21  Tahun 2001  dan  siklus  anggaran  Otsus.  Kemudian ditemukan  hubungan  antara  faktor  politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan  disebut  oleh  peneliti  sebagai akuntansi  politik.  Akuntansi  politik  adalah serangkain  proses  yang  komprehensif  baik dari  sisi  politik,  anggaran  hingga  sistem pelaporan  dan  evaluasi  realisasi  penggunaan anggaran.  Partai  politik  memiliki  peran  yang sangat signifikan dalam pengelolaan anggaran Otsus,  baik  melalui  eksekutif  maupun legislatif.  Oleh  karena  itu,  perlu  keterlibatan lembaga  non  partai  politik  dalam  melakukan pengawasan  atas  dana  Otsus.  Keterlibatan institusi  seperti,  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sangat penting, karena  selama  ini  belum  berperan  secara signifikan dalam pengelolaan dan penggunaan dan Otsus. BPK RI hanya selalu memberikan  rekomendasi  atas  penggunaan dana  Otsus,  belum  sampai  kepada  tahap pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  dampak dan  Otsus  terhadap  program  prioritas  seperti pendidikan  dan  kesehatan.  Selain  itu,  perlu dibuat  Peraturan  Daerah  mengenai  sistem pengawasan  dan  penggunaan  dana  Otsus, yang  selama  ini  belum  dibuat.  Hal  tersebut, akan  membuat  penggunaan  dana  Otsus  yang tepat  sasaran,  efisien  dan  transparan  yang mampu  mengurangi  dominasi  kepentingan individu,  kelompok  dan  partai  politik  dan mengedepankan  kepentingan  kesejahteraan masyarakat Papua.

## Daftar Pustaka
Al Mahameed, M., Belal, A., Gebreiter, F., & Lowe,  A.  (2020).  Social  accounting  in the  context  of  profound  political,  social and  economic  crisis:  the  case  of  the Arab  Spring. Accounting,  Auditing  and Accountability  Journal , 34 (5),  1080–
1108.  https://doi.org/10.1108/AAAJ-08- 2019-4129
Alawattage,  C.,  &  Wickramasinghe,  D. (2008). Changing regimes of governance in a less developed country. In Research in Accounting in Emerging Economies (Vol.  8,  pp.  273–310). Elsevier.  https://doi.org/10.1016/S1479- 3563(08)08010-9
Alsaid,  L.  A.  Z.  A.  (2022).  Smart  city dynamics  and  multi-level  management accounting: unfolding a case of sustainable enterprise resource planning. Sustainability  Accounting,  Management and  Policy  Journal , 13 (1),  30–54. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08- 2020-0283
Andon,  P.,  Free,  C.,  Radcliffe,  V.,  &  Stein,
M.  (2022).  Boundary  work  at  the margins  of  politics  and  auditing: rationalising  advertising  probity  in Ontario. Accounting, Auditing & Accountability Journal . https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2020-
4641
Arif,  B.,  Muchlis,  &  Iskandar.  (2009).
Akuntansi  pemerintahan .  Akademia. http://digilib.stiewidyagamalumajang.ac .id//index.php?p=show_detail&id=1448 0 Bastian,  I.  (2006). Akuntansi  sektor  publik: suatu pengantar . Erlangga. Budiardjo,  M.  (2017). Dasar-dasar  ilmu politik . PT. Ikrar Mandiriabadi. https://himia.umj.ac.id/wp- content/uploads/2019/12/Miriam_Budia rdjo_Dasar-Dasar_Ilmu_Politikz-
lib.org_.pdf Burrell, G., & Morgan, G. (2017). Sociological paradigms and
organisational analysis: elements of the sociology  of  corporate  life (1st  Editio).
Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315242804
Frey, B. S. (1997). Not just for the money: an economic theory of personal motivation. Choice  Reviews  Online , 35 (02),  84.
https://doi.org/10.5860/CHOICE.35- 1009
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2016). Teori, konsep  dan  aplikasi  akuntansi  sektor publik  dari  anggaran  hingga  laporan keuangan  dari  pemerintah  hingga tempat ibadah . Salemba Empat.
Harun,  H.,  &  Robinson,  P.  (2010). The adoption  of  accrual  accounting  in  the Indonesian public sector (pp. 233–250). https://doi.org/10.1108/S1479- 3563(2010)0000010014 Hopper,  T.  (2017).  Neopatrimonialism,  good governance,  corruption  and  accounting in  Africa. Journal  of  Accounting  in Emerging  Economies , 7 (2),  225–248.
https://doi.org/10.1108/JAEE-12-2015- 0086 Indonesia. (2001). Undang-undang nomor 21 tahun  2001  tentang  otonomi  khusus bagi provinsi Papua.
Indonesia. (2003). Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara .
Indonesia.  (2004).  Undang-undang  nomor  32 tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah. In Kaos  GL  Dergisi (Issue  32,  pp.  1– 177).
Khumawala,  S.  (2005).  Corruption  on  the global  front:  symposium  introduction.
Journal of Public
Budgeting,
Accounting  &  Financial  Management , 17 (3),311312.https://doi.org/10.1108/JP BAFM-17-03-2005-B003
Kleinman, G., Lin, B. B., & Bloch, R. (2019). Accounting  enforcement  in  a  national context: an international study. International Journal of Disclosure and Governance , 16 (1), 47–67. https://doi.org/10.1057/s41310-019- 00056-y Lüder,  K.  G.  (1992).  A  Contingency  Model of Governmental Accounting Innovations in the Political- Administrative  Environment. Research in Governmental and Nonprofit
Accounting , 7 , 99–127.
Mahsun,  M.  (2013). Pengukuran  kinerja
sektor publik . BPFE.
Mohammed,  N.  F.,  Ahmed,  K.,  &  Ji,  X.-D. (2017). Accounting conservatism, corporate  governance  and  political connections. Asian Review of Accounting , 25 (2), 288–318. https://doi.org/10.1108/ARA-04-2016- 0041 Nafarin, M. (2017). Penganggaran perusahaan (3rd ed.). Salemba Empat.
Nofry,  S.  J.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Pontoh,  W.
(2019). Analisis efektifitas sistem penerbitan  surat  penyediaan  dana  pada badan  pengelola  keuangan  dan  aset daerah  Kabupaten  Minahasa. GOING CONCERN :
JURNAL RISET AKUNTANSI , 14 (4), 440–445. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26366. 2019 Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2012). Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat. Peraturan  daerah  khusus  provinsi  Papua.
(2016). Peraturan daerah khusus provinsi  Papua  nomor  13  tahun  2016 tentang  perubahan  atas  peraturan daerah  khusus  provinsi  Papua  nomor 25  tahun  2013  tentang  pembagian penerimaan  dan  pengelolaan  keuangan dana otonomi khusus .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.
(2004). Peraturan  pemerintah  (PP) nomor  54  tahun  2004  tentang  majelis rakyat Papua . Prabowo,  M.  A.  (2018). Akutansi  prespektif kebudayaan  bugis :  esai-esai  tentang kita  dan  akuntansi (I.  Thoriq  (ed.)). Kota Tua. Rose-Ackerman,  S.  (1978). Corruption:  A Study  in  Political  Economy .  Academic Press.
Rudianto. (2012). Pengantar akuntansi konsep  &  teknik  penyusunan  laporan keuangan . Erlangga.
Spence,  C.  (2009).  Social  accounting’s emancipatory  potential:  A  Gramscian critique. Critical Perspectives on
Accounting , 20 (2), 205–227. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.06.00 3
Sujarweni,  V.  W.  (2015). Akuntansi  sektor publik  (teori,  konsep,  aplikasi) .  Pustaka Baru Press.
Sujoko, E., & Hopper, T. (2007).
Hasil Penelitian
Management control, culture and ethnicity  in  a  Chinese  Indonesian company. Accounting  Organizations and Society , 32 (3), 223–262. Tabuni,  D.,  Rumapea,  P.,  &  Areros,  W.  A.
(2016). Implementasi
kebijakan
otonomi  khusus  (studi  kasus  tentang pelayanan  publik  bidang  pendidikan)  di Kabupaten  Lanny  Jaya  provinsi  Papua. Jurnal  Administrasi  Publik  UNSRAT , 1 (043). Tanjung, A. H. (2009). Akuntansi pemerintahan daerah . Alfabeta. Triyuwono, I. (2006). Perspektif, metodologi, dan  teori  akuntansi  syariah .  PT  Raja Grafindo Persada. Wang,  X.,  Yuen,  K.  F.,  Wong,  Y.  D.,  &  Li, K.  X.  (2020).  How  can  the  maritime industry  meet  sustainable  development goals?  an  analysis  of  sustainability reports from the social entrepreneurship perspective. Transportation  Research Part D , 78 , 102173. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.11.02
Wickramasinghe, D., & Hopper, T. (2005). A
cultural
political economy of
management  accounting  controls:  A case  study  of  a  textile  Mill  in  a traditional  Sinhalese  village. Critical Perspectives on Accounting , 16 (4), 473– 503.https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.0 7.001 Xu,  L.,  Zhang,  E.,  &  Cortese,  C.  (2018). Exploring  the  role  of  accounting  in  the
People’s  Commune  of  China  between
1958 and 1966. Accounting, Auditing &
Accountability Journal , 32 (1), 194–223. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2016- 2463
Yanik, S. S., Selimoglu, S. K., & Yesilcelebi, G.  (2021). Public  sector  accounting  in Turkey:  past–present–future (pp.  173–
192). https://doi.org/10.1108/S1569-
375920200000105012
Zarei,  H.,  Yazdifar,  H.,  Dahmarde  Ghaleno,
M.,  &  Namazi,  N.  (2022).  National culture and public-sector budgeting: the mediating role of country-level institutions  using  a  structural  equation modeling  approach. Journal  of  Applied
Accounting  Research , 23 (3),  686–714.
https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2020- 0102