## PERKEMBANGAN INSTITUSI SOSIAL- POLITIK ISLAM INDONESIA SAMPAI AWAL ABAD XX
Noor Huda UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia alinorhuda@gmail.com

## Abstrak
Berdirinya  beberapa  negara  Islam  di  kepulauan  Indonesia-Melayu merupakan salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam. Selain itu, Islam sebagai faktor eksternal telah berhasil dalam mempersatukan kelompok- kelompok etnis yang terdiri atas ratusan suku yang ada di kepulauan ini. Walaupun Islam belum menciptakan kesatuan politis, tetapi Islam telah memberikan kelangsungan dasar-dasar untuk terwujudnya integrasi kultural,  paling  tidak  sejak  abad  ke-15.  artikel  ini  akan  mencoba menguraikan tentang pembentukan institusi sosial politik umat Islam sejak  masa  yang  paling  awal.  Analisis  dimulai  dengan  masa  awal pembentukan kerajaan Islam. Pembahasan dilanjutkan dengan respons kerajaan-kerajaan  Islam  terhadap  kolonialisme  sampai  abad  ke-19. Dikuasainya negeri-negeri Islam oleh Belanda, maka dimulailah tahap depolitisasi terhadap umat Islam di Indonesia.

## Kata kunci: Institusi,Sosial,Politik, Islam, Indonesia

## Abstract
THE  DEVELOPMENT  OF  ISLAMIC  SOCIAL  AND POLITICAL  INSTITUTIONS  IN  INDONESIA    TO  THE BEGINNING OF XX CENTURY. The establishment of  several Islamic state in Indonesia-Malay archipelago is one of  the strong evidence of
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
the influence of  Islam. Moreover, Islam as external factors have succeeded in uniting ethnic groups made up of  hundreds of  tribes in these islands. Although Islam has not created a political unity, Islam has provided the continuity of  the basics for the realization of  cultural integration, at least since the 15th century. This paper will describe the formation of  political and social institutions of  Muslims since the earliest. The analysis begins with the early formation of  the Islamic empire. The discussion explores the response Islamic kingdoms against colonialism until the 19th century. Mastered the lands of  Islam by Dutch, then the stage of  depoliticization against Muslims in Indonesia began.

## Keywords: Political and Social Institutions, Islam, Indonesia

## Pendahuluan A.
Islam Indonesia telah membentuk institusi politik paling awal pada abad XIII. Namun, institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Di Sumatera ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan dalam abad XIV ataupun XV. Abad XVI telah disaksikan munculnya kerajaan-kerajaan baru di medan sejarah terutama di Jawa. Sebagian besar kerajaan-kerajaan itu  lazim  disebut  sebagai  kerajaan  Islam,  sedangkan  beberapa daerah  di  pedalaman  masih  bersifat  Hindu.  Perkembangan kerajaan  Islam  di  daerah  Maluku,  Sulawesi  Selatan,  dan  lain- lain daerah mulai tampak dalam abad XVI juga. Sementara itu masih terdapat kerajaan-kerajaan yang bereksistensi terus dengan memakai sitem tradisional-pra-Islam, 1 seperti kerajaan Mataram di Jawa.
Pada  periode  tersebut,  waktu  proses  proleferasi  telah berjalan selama satu abad lebih di wilayah sekitar Malaka dan kira- kira setengah abad di Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam, umumnya, berdiri setelah kerajaan lama yang bercorak Budha atau Hindu mengalami  kemunduran.  Wilayah  kerajaan  itu  pada  umumnya terbatas: Samudera Pasai, Aceh, Malaka, Demak dan beberapa kerajaan yang bersifat tribal lainnya. Namun, dalam abad XVI
1 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 , Jilid I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 45.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
berlangsunglah proses konsentrasi kekuasaan dengan perjuangan kekuasaan, seperti perebutan hegemoni kekuasaan yang semakin kompleks dengan terlibatnya Portugis. 2
Kota Samudera, tak lama kemudian dikenal sebagai Pasai, segera tumbuh menjadi sebuah negara Muslim yang kuat setelah Islam dapat diterima oleh penduduk setempat dan menemukan pijakannya yang kokoh di kota itu. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Malik al-Shalih ini sangat berpengaruh dalam Islamisasi di wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Malaka, Pidie dan Aceh. Pada abad ke-13 Samudera Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Lada adalah salah satu komoditi ekspor dari daerah ini. Para pedagang dari anak benua India: Gujarat, Bengali, dan Keling;  serta  pedagang  dari  Pegu,  Siam  dan  Kedah  banyak menjalankan aktivitas perdagangannya di Selat Malaka, termasuk sebagiannya di Samudera Pasai. 3
Samudera Pasai selanjutnya merupakan bagian dari wilayah kerajaan Aceh. Aceh sendiri menerima pengislaman dari Pasai pada  pertengahan  abad  XIV. 4 Kerajaan  Aceh  bermula  dari penggabungan  dua  negeri  kecil,  Lamuri  dan  Aceh  Daar  al- Kamal, pada abad ke-10H/XVI. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh merupakan bagian dari kerajaan Pidi. 5 Kemajuan Aceh dilanjutkan oleh menantu Iskandar Muda, Iskandar Tsani (Iskandar II). Menantunya yang liberal ini dapat mengembangkan Aceh dalam beberapa tahun ke depan. Dengan lembut dan adil, Iskandar Tsani mendorong perkembangan agama dan melarang pengadilan dengan penyiksaan fisik. Pada masa ini, pengetahuan keagamaan  juga  maju  pesat.  Namun,  kematian  Iskandar  Tsani
2 Ibid . 3 Teuku Ibrahim Alfian, Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara (Yogyakarta: CENINNETS Press, 2005), hlm. 50.
4 H.J. de Graaf, ”South-East Asian Islam to the Eighteenth Century”, in The Cambridge History of  Islam , Volume 2A, edited by P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Pess, 1987), hlm. 127.
5 William Marsden, Sejarah Sumatra , terj. A.S. Nasution dan Mahyuddin Mendim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 245.
yang dini, diikuti oleh masa-masa bencana tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgasana pada 1641-1699 menjadikan Aceh  lemah.  Banyak  wilayah  taklukannya  yang  lemah  dan kesultanan menjadi terpecah-pecah. 6
Sedangkan di Jawa, Kerajaan Demak (1518-1550) di pandang sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada 1527. Menurut tradisi Jawa Barat (sejarah Banten), konfrontasi antara Demak dan Majapahit berlangsung beberapa tahun. Dua kekuatan yang berhadap-hadapan antara barisan Islam Demak, yaitu  para  ulama  dari  Kudus,  imam  Masjid  Demak,  di  bawah pimpinan Pangeran Ngudung melawan Majapahit dibantu vasal- vasalnya  dari  Klungkung,  Pengging,  dan  Terung.  Walaupun demikian, banyak pendapat yang mengatakan bahwa kejatuhan Majapahit  bukan  karena  serangan  dari  Demak  semata-mata. Sebelumnya,  Majapahit  sudah  direbut  oleh  Girindawardhana dari Daha (Kediri) pada 1478 pada masa Kertabhumi. 7 Kerajaan Kediri ini yang pada 1526 ditaklukkan oleh Sultan Demak. 8 Ini berdasarkan berita dari Tome Pires (1512-1515) yang sama sekali tidak  menyebut-nyebut  nama  Majapahit  ketika  dia  datang  ke wilayah  ini.  Kerajaan  tidak  lagi  disebut  dengan  Majapahit  dan pusatnya tidak lagi di Trowulan, tetapi sangat besar kemungkinan sudah berada di Daha, atau Kediri. Bila berita ini benar, maka keruntuhan  Majapahit  disebabkan  oleh  hanya  kerajaan  Islam Demak,  sebagaimana  dipahami  selama  ini,  tidaklah  tepat  dan perlu dipertimbangkan kembali.
Pembahasan B. Pembentukan Institusi Sosial-Politik Islam
1. Kerajaan  Demak  mengalami  kemunduran  dan  akhirnya
6 Tentang kondisi Aceh setelah jatuh ke tangan Belanda dapat dibaca dalam Anthony Reid, Perjuangan Rakyat: Revolusi dan dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), terutama halaman 31-54.
7 R.  Soekmono,  Pengantar  Sejarah  Kebudayaan  Indonesia,  Jilid  2 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 79.
8 D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia , Jilid I, hlm. 39.
keruntuhan  setelah  terjadi  suksesi  berdarah  sepeninggal Raja  Trenggana,  Raja  Demak  ketiga.  Raja  Prawata  pengganti Trenggana  tewas  terbunuh  dalam  kekisruhan  politik  di  dalam kraton. Tampillah Jaka Tingkir, dari Pajang –menantu Prawata- untuk menuntut balas atas kematian sang mertua. Jaka Tingkir dengan bantun Ki Ageng Pemanahan- berhasil membunuh Arya Penangsang,  penguasa  Demak,  yang  juga  pembunuh  Prawata. Kemenangan  Jaka  Tingkir  ini  menjadikan  dirinya  ditabalkan sebagai raja penerus kerajaan Demak yang bergelar Hadiwijaya. Akhirnya, simbol atau lambang Kerajaan Demak dibawa ke Pajang. Kini, berdirilah kerajaan Pajang, yang terletak antara Salatiga dan Kartasura. Semenjak kejatuhan kerajan Islam Demak, demikian menurut Kuntowijoyo, umat Islam Jawa tidak lagi berada pada golongan atas, melainkan berada pada posisi bawah. 9
Berdirinya kerajaan Pajang pada akhir abad XVI tersebut sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa dan bergeser masuk ke daerah pedalaman yang bercorak agraris. Dengan demikian, berakhirlah dominasi negara-negara pantai dalam politik Islam Jawa. Tentu saja ini akan membawa dampak penting dalam bidang-bidang ekonomi dan keagamaan. Daerah pedalaman Jawa kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar. 10
Dalam tradisi Jawa, kerajaan Pajang juga dianggap sebagai pengganti yang berikutnya dalam garis legitimasi yang mengalir dari kerajaan Majapahit melalui Demak ke Pajang. Garis legitimasi Majapahit tersebut mencapai puncaknya pada wangsa Mataram. 11
Karenanya, kerajaan ini lebih bercorak sinkretis antara Hinduisme dan Islamisme. Menurut Soemarsaid Moertono, Kerajaan Mataram tidak  pernah  seluruhnya  diislamkan  seperti  Kesultanan  Aceh atau Malaka. Unsur-unsur Jawa Kuno tetap paling berpengaruh
9 Kuntowijoyo, Dinamika  Sejarah  Umat  Islam  Indonesia (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994), hlm. 20.
10 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern , hlm. 60.
11 Ibid, hlm. 60.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
dalam kehidupan negara. 12 Kerajaan Mataram itu sendiri berdiri setelah Panembahan Senapati Ingalaga (sekitar 1584-1601), putra dari Ki Ageng Pemanahan, berhasil mengalahkan Pajang yang telah berdiri hampir selama 20 tahun (dari 1568 sampai kira-kira 1586). 13 Fakta  ini  didasarkan  pada  tidak  digunakannya  gelar- gelar kerajaan yang berasal dari bahasa Arab. Sebaliknya, mereka menggunakan gelar-gelar dari bahasa Jawa atau Sanskerta yang dimulai  sejak  Sultan  Tranggana  sampai  raja-raja  Mataram.  Ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Samudra Pasai, Aceh, Banten, Makassar yang secara umum menggunakan gelar-gelar berbahasa Arab.
Ekspansi Demak ke Jawa Barat dimulai dengan ekspedisi Syeh  Nurullah  atau  yang  kemudian  dikenal  sebagai  Sunan Gunung  Jati  (wafat  kurang  lebih  pada  1570).  Dia  seorang ulama dari Pasai. Dalam mengikuti tradisi Jawa Barat, Nurullah melakukan  ibadah  haji  ke  Makkah  pada  1522-1523,  suatu pengalaman yang masih langka di kalangan Muslim Nusantara. Sekembalinya  dari  Makkah  pada  1924,  dia  tinggal  di  Demak. Di  kota  ini  dia  mengawini  seorang  saudara  perempuan  Sultan Trenggana. Tidak lama kemudian Nurullah bertolak ke Banten dimana dia mendirikan pemukiman bagi para pengikutnya kaum Muslimin.  Nurullah  telah  menggairahkan  masyarakat  Muslim dan  berkuasa  di  Banten  sampai  1552.  Sepeninggal  putranya, Pangeran Pasarean, Nurullah pindah ke Cirebon setelah 1552. Pemerintahan di Banten selanjutnya diserahkan kepada seorang putranya yang lain, Hasanuddin. Cirebon, yang dulu diislamkan dan  kemudian  ditinggalkannya,  kini  mulai  digairahkan  lagi.  Di kota inilah Nurullah (Sunan Gunung Jati) meninggal pada kira- kira pada 1570.
Sunan  Gunung  Jati  diganti  oleh  Pangeran  Ratu  atau
12 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau:  Studi  tentang  Masa  Mataram  II  Abad  XVI  sampai  XIX (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 9.
13 Denys  Lombard, Nusa  Jawa:  Silang  Budaya,  Kajian  Sejarah  Terpadu (Bagian 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris), terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.
Panembahan  Ratu  pada  1570.  Selama  pemerintahannya, dipeliharanya  hubungan  damai  dengan  Mataram  dan  para penguasa  lokal  di  sebelah  barat  Mataram.  Mereka  adalah  para elit yang berkuasa dan umumnya mempunyai daerah pengaruh yang melampaui desanya. Rupanya para penguasa ini mengakui kekuasaan baik Cirebon maupun Mataram, tanpa mengadakan banyak perlawanan. Kekecualian dalam hal ini adalah perlawanan Kyai Bocor dan Ki Ageng Mangir terhadap hegemoni Mataram. 14
Hasanuddin,  menurut  historiografi  tradisional,  dianggap merupakan  pendiri  Kerajaan  Banten.  Dia  mengawini  seorang putri Sultan Trenggana dari Demak pada 1552. Dari perkawinan ini kemudian lahir dua orang putra, yang tertua adalah Maulana Yusuf dan yang kedua Pangeran Jepara. Yang terakhir ini disebut demikian, karena sebagai menantu Ratu Kalinyamat kemudian menggantikannya sebagai penguasa Jepara. 15
Maulana  Yusuf  menggantikan  ayahnya  ketika  pada  1570 Hasanuddin meninggal. Tahta kerajaan Banten menjadi perebutan waktu Maulana Yusuf meninggal pada 1580, sedangkan putranya, Maulana  Muhammad  belum  dewasa.  Hal  ini  menyebabkan Pangeran Jepara merasa berhak menduduki tahta Banten. Pangeran Jepara  kemudian  menyerang  Banten  dengan  armada  lautnya. Namun, ternyata, Maulana Muhammad mendapat dukungan kuat dari para pemimpin agama sehingga serangan Jepara mengalami kegagalan  yang  menyebabkan  Pangeran  Jepara  menghentikan intervensinya. Akibat kegagalan intervensi Jepara adalah bahwa Cirebon  dan  Banten  dapat  menegakkan  kedudukannya,  bebas pengaruh dari kerajaan-kerajaan Jawa Tengah. Selain itu, hal ini disebabkan oleh ditundukkannya Demak oleh Pajang, pada 1581, dan kemudian Pajang oleh Mataram.
Pada  permulaan  abad  XIV,  kerajaan  Ternate  mulai  maju karena berkembangnya perdagangan rempah-rempah. Aktivitas perdagangan ini dijalankan oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang  datang  ke  Maluku,  khususnya  ke  Ternate  dan  Tidore.
14 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru , hlm. 33. 15 Ibid. , hlm. 34.
Perdagangan  ini  bertambah  ramai  setelah  kedatangan  para pedagang  dari  Arab.  Kemajuan  perdagangan  di  Ternate  ini menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah Tidore dan Obi. Kedua daerah ini ingin mendapatkan kemajuan seperti Ternate. Karenanya, pimpinan daerah-daerah Tidore dan Obi memakai gelar  raja.  Kecemburuan  ini  sering  menimbulkan  peperangan antara Tidore, Obi, Jailolo di satu pihak melawan Ternate.
Peperangan  tersebut  untuk  sementara  dapat  dihentikan dengan  sebuah  perundingan  yang  dilakukan  di  Pulau  Motir. Karenanya,  persetujuan  tersebut  dinamakan  Perjanjian  Motir. Dalam perjanjian itu diputuskan bahwa Raja Jailolo akan menjadi raja kedua, karena pentingnya. Raja Tidore menjadi raja ketiga dan  Raja  Bacan  sebagai  raja  keempat.  Namun,  perjanjian  itu tidak berlangsung lama karena pada akhir abad XV karena urutan tersebut berubah. Sultan Ternate kemudian menempatkan diri lagi sebagai raja utama di Maluku. 16
Situasi  politik  di  daerah  Kalimantan  Selatan  menjelang masa kedatangan Islam dapat diketahui dari Hikayat Banjar , yaitu akibat  adanya  ikatan  perjanjian  antara  Raden  Samudera  –raja Banjar- dengan Raja Demak pada pertengahan abad XVI. Ketika itu Raden Samudera minta bantuan untuk memerangi Pangeran Tumenggung yang menjadi raja Negara Daha, di daerah Amuntai. Berkat bantuan Demak ini raja Negara Daha dapat dikalahkan oleh  Raden  Samudera.  Sejak  itu  Kerajaan  Banjar  mengalami perkembangan.  Para  elit  kerajaan  ini  kemudian  belajar  agama Islam  dari  penghulu  kerajaan  Demak.  Setelah  masuk  Islam, Raden  Samudera  mendapat  gelar  Sultan  Suryanullah,  sebuah gelar yang diberikan oleh orang Arab. Menurut A.A. Cense, ini berlangsung sekitar 1550. 17
Di  Sulawesi,  terutama  bagian  selatan,  Islamisasi  terjadi pada abad XV. Pada masa ini di Sulawesi sudah ada sekitar 50 kerajaan, seperti Gowa-Tallo, Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu.
16 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, hlm. 36. 17 Ibid. hlm. 24.
Raja  ‘Alauddin  (1591-1638)  adalah  raja  Gowa-Tallo  pertama yang memeluk agama Islam. Raja ini menerima ajaran Islam dari Dato’ ri Bandang, seorang Melayu dan Dato Sulaiman. Namun, Kerajaan  Gowa-Tallo  secara  resmi  menerima  Islam  pada  22 September  1605. 18 Langkah  ini  diikuti  Kerajaan  Bone  pada 1606.
Yang  dimaksudkan  dengan  Gowa-Tallo  adalah  kerajaan yang  biasanya  disebut  dengan  kerajaan  Makassar.  Sebetulnya, Makassar  adalah  kotanya,  sedangkan  Goa-Tallo  adalah  nama kerajaannya. Tallo merupakan kerajaan yang berbatasan langsung dengan dengan Gowa, tetapi karena selalu bersatu dengan Gowa sehingga merupakan kerajaan kembar. Istana dari Raja Gowa yang tertua, di antara keduanya terletak di Sombaupu. Orang-orang asing menamakan raja ini Raja Makassar atau Sultan Makassar. 19
Kerajaan  ini  selalu  terjadi  persaingan  hegemoni  dengan  Wajo, Bone, dan Soppeng yang tergabung dalam persekutuan Tellum Pocco (tiga kerajaan).

## Perluasan dan Konfrontasi Politik Islam
2.
Demak  telah  melakukan  ekspansi  ke  Jawa  Barat  demi kepentingan-kepentingan  politik  dan  ekonomi.  Alasan  politis adalah  Demak  berusaha  memutuskan  Pajajaran  yang  masih berkuasa di pedalaman Jawa Barat dengan Portugis di Malaka. Dari sudut ekonomi, Demak memandang pelabuhan-pelabuhan Sunda: Cirebon, Kalapa (Jakarta), dan Banten mempunyai potensi besar dalam mnegekspor hasil buminya, terutama lada yang juga diambil dari daerah Lampung. Usaha Pajajaran untuk bekerja sama dengan Portugis dengan perjanjian tertanggal 21 Agustus 1522, dapat dipatahkan oleh pasukan Demak. Ekspedisi ini dipimpin oleh Faletehan atau Fatahillah atau Fadhillah Khan seorang dari Pasai atas perintah Raja Demak dan Sunan Gunung Jati. Pada 1527 pasukan Demak berhasil merebut pelabuhan Sunda Kalapa yang kemudian berubah namanya menjadi Jayakarta.
18 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, hlm, 25.
19 Ibid ., hlm. 39-40.
Daerah pesisir utara Jawa Barat, terutama Cirebon, telah berada di bawah pengaruh Demak. Kemudian Adipati Yunus dari Jepara menguatkan kedudukan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat. 20 Politik  ekspansinya  membuat  dia  berhadapan  dengan bangsa Portugis. Dia telah mengadakan perlawanan yang berupa serangan  besar-besaran  terhadap  Malaka  yang  sudah  dikuasai Portugis- pada pergantian tahun 1512 dan 1513.
Kerajaan  Mataram,  di  bawah  Sultan  Agung  (1613-46) melakukan ekspansi ke Surabaya bagian selatan, Ujung Timur, Malang,  dan  juga  Pasuruan.  Sultan  Agung  juga  mendapatkan kemenangan  dari  Lasem  pada  1616  dan  Pasuruan  pada  tahun yang sama atau 1917. Pada 1619, Sultan Agung juga menaklukkan Tuban, salah satu unsur penting dari persekutuan Surabaya. Pada 1620 hanya tinggal Surabaya saja yang menjadi perintang Sultan Agung  dalam  usaha  mencapai  kekuasaannya  di  Jawa  Timur. 21
Namun, akhirnya, Surabaya dapat ditaklukkan pada 1625 karena wabah kelaparan bukan karena serangan Sultan Agung. 22
Di wilayah Indonesia bagian Timur, Kerajaan Gowa-Tallo pada  1611  mengadakan  ekspansi  ke  daerah  Bone.  Ekspansi kekuasaan ini menimbulkan tantangan dan permusuhan antara Gowa-Tallo dan Bone. Untuk beberapa waktu Kerajaan Gowa mendapat  upeti  dari  Solor  yang  sebenarnya  adalah  daerah kekuasaan Kerajaan Ternate. Konfrontasi dengan Ternate tidak dapat  dielakkan  karena  keinginan  Makassar  untuk  menguasai perdagangan  rempah-rempah.  Vitalnya  perdagangan  rempah- rempah bagi Makassar juga mengancam kepentingan VOC yang sedang berusaha keras memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam  ekspansi  ini,  orang-orang  Makassar  mendapat  bantuan orang-orang  Portugis  yang    datang  berdagang  di  pelabuhan Kerajaan Gowa-Tallo, 23 yang oleh orang-orang Makassar disebut
20 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, hlm. 20.
21 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern , hlm. 66.
22 Ibid ., hlm. 67.
23 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III,  hlm. 41.
dengan  Ujung  Pandang.  Hasrat  untuk  melakukan  ekspansi  ini dimungkinkan oleh dua hal: faktor agama dan motif ekonomi.
Persaingan antara Ternate, Tidore dan Bacan juga terjadi dalam perebutan pengaruh di Irian Jaya, seperti mengenai Misool, Onin  dan  lain-lain.  Pada  1645,  Lisabatta  dan  Hatuwe  tunduk kepada  Ternate.  Selanjutnya,  pada  1660,  semua  bangsa  Papua (Irian) ada di bawah kekuasaan Tidore. Berdasarkan Persekutuan Abadi  (1660)  antara  Ternate,  Tidore,  dan  Bacan,  maka  Bacan memasukkan  Misool  ke  dalam  lingkungan  kekuasaannya. Berdasarkan kontrak tahun 1667 pulau-pulau di Irian yang ada dalam lingkungan Tidore menjadi daerah monopoli VOC. Sejak itu VOC mendukung usaha untuk memasukkan semua pulau di Irian di dalam wilayah Tidore. 24
Beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa pada masa ini umat  Islam  mempunyai  peran  politik  yang  sangat  luas.  Peran politik ini dapat dimanfaatkannya untuk Islamisasi ke wilayah- wilayah yang lebih luas. Namun, sentimen politik dan ekonomi yang  begitu  kuat,  tidak  jarang  mengakibatkan  pergesekan  di antara kerajaan Islam itu sendiri. Bahkan, di antara kerajaan Islam itu  terjadi  peperangan  untuk  memperebutkan  pengaruh  dan hegemoni politik. Tidak jarang kepentingan politik dan ekonomi mengalahkan kepentingan agama.

## Perpecahan Politik Islam dan Intervensi Kumpeni
3.
Kehadiran  orang-orang  Portugis  ke  Indonesia  dengan motif agama, ekonomi, dan petualangan mulai mengusik kerajaan Islam di Indonesia. 25 Walaupun demikian, kebanyakan kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia dapat mengatasi orang-orang Portugis. Karenanya, bangsa Portugis hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap  kebudayaan  orang-orang  Indonesia  yang  tinggal  di Nusantara bagian barat. Namun, dalam analisis Ricklefs, bangsa Portugis telah melakukan sesuatu yang mempunyai dampak kekal di Nusantara: terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan Asia
24 Ibid ., hlm.  263.
25 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, hlm. 45.

## Noor Huda
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
sebagai  akibat  ditaklukkannya  Malaka,  dan  penanaman  agama Katolik di beberapa daerah di Maluku. 26
Kehadiran  orang-orang  Belanda  di  Indonesia  juga  telah mengancam institusi perpolitikan umat Islam. Bahaya ini belum mengancam  ketika  motif  petualangan  dan  ekonomi  masih dijalankan  secara  wajar.  Banyak  penguasa  lokal  Muslim  yang menyambutnya  dengan  ramah.  Ketika  keinginan  memonopoli perdagangan  timbul,  maka  orang-orang  Belanda  mulai mengintervensi institusi perpolitikan Islam di Indonesia yang pada umumnya tidak stabil. Pada Maret 1602, orang-orang Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut dengan VOC ( Vereenig- de  Oost-Indische  Compagnie )  atau  Perserikatan  Maskapai  Hindia- Timur untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan orang-orang Barat  lainnya.  Tujuan  VOC  adalah  memperoleh  keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan. Untuk tujuan ini dirasa perlu  memonopoli  ekspor  dan  impor  perdagangan. 27 Kuatnya monopoli VOC dalam dunia perdagangan, secara bertahap, telah mengikis  kegemaran  berdagang  dan  berlayar  bangsa  pribumi yang telah berlangsung sekian abad sebelumnya. 28
Intervensi  VOC  terhadap  kerajaan-kerajaan  Islam  di Indonesia semakin mengacaukan perpolitikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang rapuh karena intrik-intrik politik di dalam kerajaan dan persaingan antar kerajaan Islam mempercepat runtuhnya kerajaan-kerajaan itu. VOC yang dianggap sebagai dewa penolong memanfaatkan situasi tersebut dengan  memihak  salah  satu  kelompok  dan  mengahancurkan kelompok yang lain. Kelompok yang keluar sebagai pemenang harus  tunduk  dengan  sebuah  perjanjian  yang  telah  ditentukan VOC. Dengan politik “belah bambu” ini, satu demi satu kerajaan Islam hancur Apabila kerajaan itu masih berdiri, maka hegemoni
26 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern , hlm. 37.
27 George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia , terj. Nin Bakdi Soemanto (Surakarta: UNS Press dan Sinar Harapan, 1995), hlm.
3. 28 ”Saudagar Boemi Poetera”, dalam Tjaja Hindia , No. 11 Tahun V, 1 Maret 1916, hlm. 167.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
dan pengaruh VOC cukup kuat di sana. 29 Karenanya, kerajaan itu hanya sebagai bayangan dari VOC.
Direbutnya pelabuhan Jayakarta oleh Belanda dari tangan Pangeran Wijayakrama, dalam peperangan 1618-1619, menjadikan Kerajaan Banten merasa terancam posisinya secara politik dan ekonomi.  Banten  menganggap  bahwa  Jayakarta  merupakan bagian  dari  wilayahnya.  Reaksi  Banten  terus  meningkat  dan semakin  memuncak  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Ageng Tirtayasa  (1651-1682).  Namun,  putra  Sultan  Ageng,  Sultan Haji yang berpihak kepada kumpeni, melakukan kudeta. Sulatn Ageng sendiri dapat diusir dari istana Surosowan, Banten. Sultan Haji mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng dengan penandatangan perjanjian dengan VOC pada 1682.
Penguasaan  VOC  atas  Jakarta  tahun  1619  tersebut  juga memunculkan  sikap  tidak  senang  dari  kerajaan  Mataram. Sultan Agung yang ingin meluaskan pengaruhnya di Jawa Barat merasa terhambat dengan penguasaan VOC atas kota Jayakarta. Reaksi Mataram semakin meningkat ketika VOC memaksakan monopolinya di pesisir utara Jawa. Serangan besar-besaran oleh Mataram pada 1628 dan 1629 terhadap Jayakarta (diubah oleh VOC  menjadi  Batavia)  merupakan  bukti  perlawan  kerajaan- kerajaan Islam terhadap penetrasi politik VOC, 30 sekalipun kedua serangan itu gagal. Ambisi Sultan Agung tidak seimbang dengan kemampuan  militer  dan  logistiknya  sehingga  telah  membawa dirinya ke dalam kehancuran di depan Batavia. Kekalahan Sultan Agung di Batavia telah menghancurkan mitos bahwa dirinya tidak dapat  dikalahkan.  Kerajaannya  yang  rapuh  harus  dipersatukan
29 Andi  Faisal  Bakti  membagi  perjuangan  umat  Islam  Indonesia terhadap  kolonialisme  Belanda  menjadi  empat  fase:  [1]  perlawanan  dan pertentangan  yang  dilakukan  oleh  para  sultan.  Pada  masa  ini  para  sultan telah  berusaha  keras  mempertahankan  kepentingan  ekonomi  dan  politik dari pengaruh Belanda. [2] perlawanan kaum bangsawan yang memandang kekuasaan sultan semakin lemah akibat hegemoni Belanda. [3] perjuangan para ulama menentang kekuatan asing. [4] gerakan protes rakyat. Lihat Andi Faisal Bakti, Islam and Nation Formation in Indonesia , hlm. 63-4.
30 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, hlm. 47.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## kembali dengan kekuatan militer.
31 Hubungan antara Mataram hingga meninggalnya Sultan Agung pada 1645 dan VOC tidak mengalami perbaikan. Sesudah Sultan Agung wafat, wilayah pesisir mulai  bernai  bangkit  kembali  dan  memulihkan  ekonominya. Namun, wilayah pesisir akhirnya terpecah-pecah, dan hubungan antara bagian-bagian itu menjadi makin sulit. 32
Intervensi politik VOC terhadap Mataram terus berlanjut. Banyak pihak yang tidak suka atas keterlibatan VOC dalam istana. Namun, hal ini terus memperuncing ketegangan-ketegangan di dalam istana. Akhirnya, intervensi VOC ini Kerajaan Mataram terpecah-pecah. Pada 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti  yang  membagi  Mataram  menjadi  dua:  Surakarta  dan Yogyakarta.  Selanjutnya,  pada  Maret  1757  terjadi  Perjanjian Salatiga  yang  membagi  daerah  Surakarta  menjadi  dua,  yaitu Kasunanan  dan  Mangkunegaran.  Yogyakarta  pun  terpecah menjadi  dua  ketika  terjadi  kekacauan  di  Kesultanan  antara Hamengkubuwana  II  dengan  pemerintahan  Inggirs  di  Jawa. Natakusama, saudara Hamengkubawana II dan sekutu Inggris, dihadiahi suatu daerah yang merdeka dan dapat diwariskan atas bantuannya  kepada  Inggris.  Natakusama  ini  dianugerahi  gelar Pangeran Pakualam I (1813-29), dan mempunyai wilayah kerajaan sendiri di samping Kesultanan Yogyakarta.
Pembagian  Kerajaan  Mataram  tersebut  merupakan  bukti gagalnya cita-cita akan pembentukan kesatuan Jawa yang telah diusahakan oleh raja-raja Mataram pertama. Kini, seluruh Jawa Barat dan, pesisir utara, dan ujung timur pulau Jawa telah dikuasai oleh Kumpeni. Sisanya telah tercabik-cabik dalam tiga kerajaan yang secara laten selalu bersaing. Walaupun demikian, kegagalan politik  raja-raja  itu  diimbangi  oleh  keberhasilan  dalam  bidang ekonomi di pedesaan. Dalam rentang tahun 1755 sampai 1825 Jawa mengalami suatu masa perdamaian. Produk pertanian bertambah
31 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern , hlm. 71.
32 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu Bagian II: Jaringan Asia), hlm. 59.
banyak,  dan  kesejahteraan  umum  membaik. 33 Kesejahteraan umum ini, ditambah dengan persaingan halus antar istana, telah merangsang  kreativitas  budaya  di  masing-masing  keraton.  Hal ini juga terjadi di beberapa ibukota propinsi. Pada masa inilah kesusasteraan Jawa mengalami pembaruan besar-besaran. Dalam kata lain, pembangunan ekonomi kerajaan-kerajaan Jawa waktu itu telah diikuti oleh renaisans kebudayaan.
Ternyata peningkatan ekonomi yang pesat tidak menjamin kekalnya  sebuah  ketentraman  di  sebuah  negara.  Dari  1812 sampai 1825 perasaan tidak senang terhadap orang-orang Eropa semakin  meningkat  karena  belum  terselesaikannya  beberapa persoalan di kerajaan-kerajaan Jawa. Orang-orang Eropa masih tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana, termasuk  dalam  pergantian  raja  di  Yogyakarta.  Korupsi  dan persengkongkolan semakin merajalela di kedua istana, Kasultanan dan  Pakualaman.  Sementara  itu  kondisi  masyarakat  semakin menderita  karena  pajak  yang  tinggi,  penguasaan  tanah  untuk perkebunan  oleh  orang-orang  Eropa  dan  China,  dan  banyak terjadinya tindak kriminal. 34
Kekalahan Dipanegara dalam Perang Jawa tersebut dapat dikatakan  bahwa  peran  politik  umat  Islam  telah  berakhir. Dominasi  dan  hegemoni  politik  Belanda  akhirnya  tercapai di seluruh Jawa pada 1830 ini. Pada masa inilah dimulai masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. 35 Kini Muslim Jawa  telah  terpinggirkan  dalam  percaturan  politik.  Namun, menurut Kuntowijoyo, gejala ini sudah lama berlangsung. Sampai abad ke-19, umat Islam hanya sebagai kawula. 36 Pemberontakan yang  dipimpin  oleh  keluarga  kraton  benar-benar  sudah ditinggalkan.  Elite  Kerajaan  Jawa  bergeser  orientasinya  dari urusan-urusan politik ke bidang budaya. Kekalahan politik kaum bangsawan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menarik mereka
33 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu Bagian III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris), hlm. 46.
34 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern , hlm. 177.
35 Ibid ., h. 182.
36 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, hlm. 22.

## Noor Huda
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
ke  “pangkuannya”.  Para priyayi ini  merupakan  sasaran  utama dari  proses  pembaratan  yang  aktif  dilancarkan  oleh  Belanda. Tingkat kebudayan aristokrasi, dekatnya dengan pengaruh Barat dan berkat kontaknya dengan pemerintah Eropa pada akhirnya mejauhkan  golongan  ini  dengan  ajaran  Islam.  Posisi  umat Islam  secara  sosiologis  mengalami  perkembangan  yang  agak memprihatinkan.
Status  para  bupati  dan  elit  priyayi  yang  belum  lama  ini tergusur  segera  pulih  dengan  adanya  kebijakan  Tanam  Paksa dari pemerintah kolonial, yang digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes  van  den  Bosch  (1830-3).  Kebijakan  ini  mewajibkan –sebagai ganti pembayaran pajak- para petani untuk menanam seperlima dari tanahnya dengan tanaman ekspor yang ditentukan untuk  diserahkan  kepada  pemerintah.  Namun,  ketentuan Tanam  Paksa  ini  dapat  diganti  dengan  menyediakan  sejumlah tenaga kerja yang memadai untuk dipekerjakan di perkebunan- perkebunan milik pemerintah. 37 Politik Tanam Paksa itu sendiri dilakan  untuk  mengatasi  krisis  keuangan  di  Negeri  Belanda sebagai akibat dari peperangan dengan Belgia. Perang Jawa juga membawa dampak terhadap keuangan negara. Untuk menjamin sistem  ini,  pemerintah  kolonial  perlu  membangun  kembali kedudukan dan kekuasaan aristokrasi tradisional yang patuh dan setia  kepada  Belanda.  Pada  dua  dasawarsa  selanjutnya,  secara bertahap,  mereka  menjadi  kelas  pejabat  turun  temurun  yang berfungsi  sebagai  tangan  eksekutif  kekuasaan  kolonial.  Satu sisi, hal ini menguntungkan antara pihak kolonial dengan para penguasa tradisional. Namun, hal ini juga memperlebar antara pihak penguasa –birokrat tradisional dan pemerintah kolonial- dengan mereka yang dikusai, 38 yaitu rakyat kebanyakan. Sementara itu, kemerosotan kekusaan raja di Minangkabau pada  abad  XVIII,  terutama  di  pesisir,  menyebabkan  gejala-
37 William  R.  Roff,  ”South-East  Asian  Islam  in  the  Nineteenth Century”, in The Cambridge History of  Islam , Volume 2A, edited by P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Pess, 1987), hlm. 161.
38 Ibid ., hlm. 162.
gejala  perpecahan  sosial  dan  demoralisasi  yang  menyertainya di  dalam  masyarakat  daerah  pedalaman.  Perpecahan  sosial  ini, antara lain, dipicu oleh terjadi kebangkitan pusat-pusat agama di bawah kepemimpinan tuanku , gelar yang diberikan kepada ulama terkemuka, yang bebas dari kekuasaan struktur tradisional. Kondisi ini  memunculkan  oposisi  antara  adat  dan  agama.  Karenanya, secara  tradisional,  konflik  sosial  ini  dipandang  sebagai  akibat persengketaan antara kepala-kepala suku (adat) dalam masyarakat desa Minangkabau dengan guru-guru Islam yang memamasuki dunia Minangkabau dengan gagasan baru dari dunia luar. 39
Di tengah krisis moral dan pertikaian antara Ulakan dan Cangking, Tuanku Nan Tuo tampil ke muka untuk menyelesaikan persoalan  tersebut  dan  melakukan  beberapa  perubahan.  Di antara  perubahan-perubahan  yang  dilakukan  adalah  merubah orientasi surau dari tarekat ke orientasi fiqh . Ia menetapkan bahwa fiqh merupakan kajian utama di suraunya. Tuanku Nan Tuo juga melakukan perbaikan moral masyarakat dan meluruskan ajaran yang  telah  diselewengkan  dengan  menganjurkan  agar  semua perintah Alqur’an diamalkan. Usaha-usaha Nan Tuo ini dilakukan dengan cara-cara persuasif, lemah lembut, tanpa kekerasan, agar tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat dengan ulama. 40
Pertentangan  antara  agama  dan  adat  semakin  meningkat dan serius sehingga mengancam tatanan sosial setelah datangnya tiga haji: Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang baru datang dari Makkah pada 1803. Ketiga haji itu telah melancarkan serangkaian gerakan pembaharuan puritanis yang dikenal Belanda sebagai  Gerakan  Padri,  sebuah  istilah  yang  berasal  kata padre –istilah lingua franca bahasa Portugis untuk “pendeta”. 41 Tujuan utama  gerakan  ini  adalah  membersihkan  unsur-unsur khurafat
39 Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah:  Sumatera  Tengah,  1784-1847 ,  terj.  Lilian  D.  Tedjasudhana  (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 12.
40 Badri Yatim, ”Pengantar” untuk  Murodi, Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 14-15. 41 William  R.  Roff,  ”South-East  Asian  Islam  in  the  Nineteenth Century”, hlm. 165.

## Noor Huda
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
(penyelewengan)  dan bid’ah yang  terdapat  di  dalam  kehidupan beragama masyarakat Minangkabau.
Kampanye-kampanye  dilakukan  oleh  ketiga  haji  tersebut untuk mencari dukungan dari tetua adat dan tokoh agama, yang kemudian ditanggapi oleh delapan ulama terkemuka dari Luhak Agam  yang  dipelopori  oleh  Tuanku  Nan  Renceh.  Kedelapan ulama  ini  disebut  dengan Harimau  Nan  Salapan .  Ajakan  ini disambut oleh ulama-ulama lainnya di seluruh Minangkabau. 42
Walaupun  Tuanku  Nan  Tuo  pada  prinsipnya  mendukung gerakan ini, tetapi dia menolak cara-cara kekerasan dan radikal, sehingga dia menolak untuk memimpin gerakan ini. Selanjutnya, Tuanku  Nan  Renceh  meminta  Tuanku  Mensiangan  menerima jabatan  pemimpin  kelompok  Paderi.  Dengan  demikian, gerakan  reformasi  di  masyarakat  Minangkabau  terdapat  dua kubu. Kelompok pertama diwakili oleh Tuanku Nan Tuo yang menghendaki reformasi dengan cara-cara damai dan pendekatan persuasif.  Kelompok  kedua  diwakili  Tuanku  Mensiangan  dan Tuanku Nan Renceh yang lebih radikal. 43
Di  bawah  pimpinan  Tuanku  Mensiangan  dan  Tuanku Nan  Renceh,  kelompok  ini  melakukan  sumpah  setia  untuk memberantas  segala  bentuk  penyimpangan  di  masyarakat Minangkabau.  Akhirnya,  mulailah  mereka  melakukan gerakan  dengan  berpakaian  putih-putih,  sehingga  masyarakat menyebutnya “orang putih” atau “orang saleh”. Selama 15 tahun, kaum  Padri  melakukan  kampanye  mereka  untuk  mengadakan perubahan. Gerakan ini berpusat di Alahan Panjang di sebelah utara yang kemudian terkanal sebagai kubu Tuanku Imam Bonjol. Sayangnya,  kampanye  ini  sering  dilakukan  dengan  cara-cara kekerasan dan intimidasi 44 sehingga membuat cemas masyarakat yang tidak menyetujuinya. Walaupun perlawanan kaum adat kerap
42 Azyumardi Azra, ”Surau di Tengah Krisis”, dalam Dawam Raharjo (editor), Pergulatan Dunia Pesantren (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 153.
43 Badri Yatim, ”Pengantar” untuk  Murodi, Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat , hlm. 18-19.
44 William  R.  Roff,  ”South-East  Asian  Islam  in  the  Nineteenth Century”, hlm. 166.
dilakukan,  tetapi  dengan  cepat  kaum  Padri  banyak  menguasai wilayah pedalaman.
Bagi  kaum  adat  kondisi  tersebut  tentu  saja  mengusik kemapanan status sosial mereka. Kehadiran kaum Padri merupakan ancaman atas eksistensi kaum adat karena akan menghapus status quo yang selama ini mereka pertahankan. Pada saat posisi kaum adat terjepit, mereka meminta penguasa Eropa untuk intervensi dalam mengatasi persoalan sosial keagamaan yang telah menjadi persoalan sosial politik. Konflik antara kaum agama dan kaum adat ini mulai melibatkan orang-orang Eropa ketika 1818 sekelompok penghulu (di Sumatera Barat, pemimpin adat) yang dipimpin oleh dua  orang  anggota  kerajaan  meminta  bantuan  militer  kepada Inggris di Padang. Namun, setahun kemudian, karena pergantian kekuasaan, Belanda-lah yang memikul tanggung jawab yang lebih besar dan terlibat sepenuhnya dengan Perang Padri.
Intervensi Belanda atas Minangkabau dianggap kelompok Padri  sebagai  ancaman,  baik  terhadap  ajaran  Islam  maupun sendi-sendi adat yang selama ini mereka pertahankan. Campur tangan  militer  Belanda  ke  Minangkabau  pada  1821,  menandai era bagi penjajahan di wilayah ini. Perang Paderi dengan gerilya ini  berlangsung  sekitar  16  tahun,  sebelum  penaklukkan  kubu pemimpin terakhir kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol dilakukan pada 1837. Intervensi Belanda ini memuncak dengan dibuangnya penguasa  Kerajaan  Minangkabau  pada  1833  ke  Jawa.  Dengan demikian,  sisa-sisa  kerajaan  ini  dihancurkan  dan  tidak  pernah dipulihkan  oleh  Belanda. 45 Akhirnya,  kemenangan  diperoleh Belanda karena keunggulan senjata, pengasingan berkelanjutan dan  pelucutan  kantong-kantong  terakhir  perlawanan.  Sesudah perkembangan suatu “sub-imperialisme kolonial” yang berpusat di  Batavia,  pemerintah  di  Belanda  sendiri  turun  tangan  untuk menjamin bahwa Nederland mendapat keuntungan yang terbaik dalam transisinya menjadi penjajah resmi Minangkabau. 46
45 Ibid ., hlm. 167. 46 Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah , h.lm 267.
Pada  tahun-tahun  terakhir,  pada  dasarnya,  pertarungan tersebut telah mengalami perubahan sifat. Bahkan, pada 1820-an pertarungan kedua kelompok ini telah padam. Hal ini disebabkan oleh: pertama , menurunnnya semangat keagamaan yang ekstrem –pada batas-batas tertentu- merupakan konsekwensi dari kontak berkelanjutan dengan Wahhabiyah di Hijaz, dimana kaum Wahhabi sendiri sudah memudar setelah kekalahan politik dengan orang- orang  Su’udi  pada  1818. Kedua, dalam  banyak  hal  kaum  Padri sudah  merebut  dan  munguasai  keadaan. Ketiga, keterlibatan Belanda  yang  makin  meningkat  justru  menyadarkan  orang- orang  Minangkabau  akan  ancaman  kemerdekaannya,  sehingga mereka yang bertikai membentuk satu front Muslim di bawah kepemimpinan Padri melawan kaum kafir Belanda. 47
Perjalanan  panjang  Gerakan  Padri  telah  membawa perubahan-perubahan  yang  mencolok  dalam  masyarakat.  (1) Perembesan Islam ke dalam masyarakat Minangkau yang dalam jangka  panjang  membawa  implikasi-implikasi  penting  dan konsekwen bagi masyarakat dimanapun. di pulau Sumatera dan di  Semenanjung  Malaya.  (2)  Di  Minangkabau  sendiri,  doktrin Islam yang telah didefinisikan kembali diterima dan lebih besar di dalam adat. (3) Islam kini telah menjadi kerangka dasar pola-pola yang diidealkan bagi kehidupan, meskipun pertikaian sosial antara pembela adat dan para pemabaharu segera muncul kembali. (4) Meningkatnya  gengsi  para tuanku –pemimpin  agama-  yakni para guru agama dan ulama, meskipun Belanda telah berusaha membatasi pengaruh mereka dan mendukung pengaruh kepala- kepala adat ( penghulu ) untuk kepentingan hukum, ketertiban, dan eksploitasi politik 48 dan ekonomi. 49
Secara  politik,  Perang  Padri  telah  membawa  keuntungan
47 Ibid ., hlm. 167. 48 Ibid .
49 Pada  masa  ini  para penghulu mendapat  perlakuan  khusus  dan mendapat gaji dari pendapatan pemerintah Hindia Belanda. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kelas ”aristokrat” Minangkabau yang nasibnya terkait erat dengan kepentingan Belanda. Lihat Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah , hlm. 275.
tersendiri bagi Belanda. Berakhirnya perang yang diikuti dengan pendudukan dataran tinggi pusat, membuka  jalan bagi perluasan lebih lanjut kekuasaan Belanda di daerah yang menjadi potensial paling berharga di kawasan “pulau-pulau di luar Jawa”.  Meskipun gerak  maju  Belanda  dilakukan  sedikit  terburu-buru  karena menghadapi  permusuhan  dengan  Inggris,  tetapi  hasilnya  ialah kekuasaan Belanda yang besar atas sebagian besar atas seluruh bagian  Sumatera  di  selatan  Aceh  segera  sesudah  pertengahan abad  XIX. 50 Namun,  kekuatan  Islam  tetap  menjadi  ancaman serius  bagi  Belanda.  Ini  didasarkan  pada  pengalaman  Perang Padri dan pemberontakan-pemberontakan kecil yang kemudian juga  bermunculan  secara  terpencar-pencar.  Juga,  pemerintah merasa  gelisah  dengan  pengaruh  ulama,  khususnya  para  guru agama, di wilayah ini yang melampau batas-batas nagari . 51 Untuk menetralisisir pengaruh Islam ini, maka pendidikan Belanda perlu disebarkan di Sumatera Barat. Salah satunya adalah didirikannya Sekolah Raja pada akhir 1850-an di Bukittinggi alias Fort de Kock, yang bermaksud untuk mendidik calon guru dan pegawai. 52
Selain  itu,  Kerajaan  Aceh,  yang  mempunyai  perbatasan langsung  dengan  daerah  Minangkabau  di  sebelah  utara menjadi  ancaman  bagi  Belanda.  Kesultanan  Aceh,  secara tradisional  merupakan  merupakan  kekuatan  Islam  yang  paling tangguh. Pada abad ke-19 kesultanan ini berada dalam kondisi kemerosotan  politik  yang  berlarut-larut.  Terjepit  diantara pertikaian-pertikaian periodik di dalam istana dan terperangkap dalam  pertarungan  yang  dilancarkan  oleh  kekuatan-kekuatan
50 Ibid. , hlm. 167. 51 Nagari merupakan  suatu  perserikatan  (federasi),  setingkat  di  atas kampung, dari  kelompok-kelompok  kekerabatan  atau  suku,  yang  masing- masing  mempunyai  kepala  yang  disebut  dengan penghulu  kepala .  Menurut Taufik  Abdullah,  suatu nagari mempunyai  ciri-ciri  yang  ditandai  dengan adanya: masjid, balai (pasar), labuah (jalan raya), gelanggang (tempat bermain), dan  ” tepian ”  tempat  mandi.  Lihat  Mestika  Zed, Pemebrontakan  Komunis Silungkang, 1927 (Yogyakarta: Syarikat, 2004), hlm. 20 dalam catatan nomor
3.
52 Taufik  Abdullah, Islam  dan  Masyarakat:  Pantulan  Sejarah  Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 217.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Barat untuk penguasaan perdagangan merica Sumatera Utara. 53
Berpusat  di  kota  pelabuhan  Kutaraja  di  muara  sungai  Aceh, memperoleh sistem politik dan administrasinya sejak abad XVII. Kesultanan  ini  tergantung  kekuaannya  pada  tiga  konfederasi, yang disebut dengan “Tiga Sagi ” atau “pendukung kesultanan”. Dalam  “Tiga Sagi ”  ini  terdapat  struktur-struktur  sosial  politik seperti yang terdapat dalam kerajaan lain di Nusantara. Terdapat kekuasaan  sekuler  yang  berada  di  tangan hulubalang dengan mendapat gelar teuku . Kekuasaan agama berada dalam kekuasaan pejabat-pejabat  keagamaan.  Selain  itu,  ada  kekuatan  tandingan yang  secara  potensial  mempunyai  kekuatan  besar  yang  ada di  kalangan  ulama  independen,  yang  kebanyakan  di  wilayah Aceh  sangat  dihormati  dengan  gelar teungku .  Pada  umumnya para ulama sangat terbuka dengan arus zaman dan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, baik oleh Belanda maupun pemimpin-pemimpin tradisional. 54 Pada 1824 dibuat Perjanjian London  -dimana  Inggris  dan  Belanda  menentukan  wilayah pengaruhnya masing-masing di Selat Malaka- yang menentukan Belanda bertugas mengamankan perdagangan dengan Aceh. Di samping itu, Belanda juga menjamin kemerdekaan Kesultanan Aceh untuk masa selanjutnya. Perjanjian ini menyeret Belanda ke dalam konflik dengan Aceh karena usaha perluasan kekuasaan Belanda  ke  wilayah  barat,  khususnya  wilayah  pantai  timur karena memburuknya sikap kepemimpinan internasional akibat perebutan keuntungan yang terjadi di sekitar kerajaan-kerajaan tepi sungai di wilayah bagian utara Pulau Sumatera. Sementara itu, Kesultanan Aceh sendiri memperbaharui hubungan lamanya dengan Dinasti Usmaniyah pada 1850 untuk meminta bantuan. Aceh juga minta bantuan-bantuan lain pada 1860-an, meskipun usaha-usaha ini gagal, untuk melawan campur tangan Belanda dalam masala-msalah Aceh. Pada April 1873 Belanda melancarkan invasinya dengan 3.000 tentaranya atas Kutaraja (Banda Aceh).
53 William  R.  Roff,  ”South-East  Asian  Islam  in  the  Nineteenth Century”, hlm. 178.
54 Ibid .
Serangan  ini  merupakan  puncak  konflik  yang  berlarut-larut antara Belanda dan Inggris pada abad XIX, sesudah perjanjian baru ditandatangani pada 1871. Kini, Perang Aceh dimulai dan pertempuran pertama ini dimenangkan oleh pihak Aceh.
Pada tahun-tahun pertama peperangan, menurut Ibrahim Alfian,  perlawanan  Aceh  terhadap  agresi  Belanda  tidak mengandung  sifat  jihad.  Peran  pemimpin  agama  atau  ulama belum  begitu  menonjol.  Hal  ini  dapat  dipahami,  sebab  segala sesuatu mengenai urusan pemerintahan (politik) dibebankan pada pundak  para  pemimpin  adat  ( uleebalang ). 55 Dalam  menghadapi perang  ini,  pihak  kerajaan  berusaha  meminta  bantuan  ke kerajaan-kerajaan di luar negeri. Selain ke Turki, Sultan Mahmud Syah  (1870-1874)  juga  minta  bantuan  ke  Singapura  (Inggris), Amerika, dan Perancis. Mereka juga mengirim utusan ke Jawa dan  tempat-tempat  lain  untuk  mengorganisasi  dukungan  bagi Perang  Suci.  Mereka  juga  menghembuskan  desas-desus  yang menyebar  dimana-mana  bahwa  pemberontakan  umum  akan muncul.  Harapan  semacam  ini  memainkan  peranan  penting dalam  dalam  menopang  perlawanan  Aceh.  Harapan-harapan millenarisme (semacam  kedatangan  “ ratu  adil ”)  segera  muncul bahwa persatuan umat Islam segera muncul dan mengalahkan Barat. Harapan millenarisme ini muncul setelah peristiwa perang Turki-Rusia  1877-1878,  pemebrontakan  Mahdi  di  Sudan,  dan lewatnya sebuah kapal perang Turki melalui Singapura pada 1890 dalam kunjungan kehormatan di ke Jepang. 56
Ekspedisi  Belanda  yang  kedua  dikirim  pada  akhir  1873. Ekspedisi  terbesar  ini  terdiri  8.500  orang  serdadu,  4.300 pelayan dan kuli, dengan pasukan cadangan 1.500 yang segera ditambahkan.  Penyakit  kolera  yang  melanda  telah  membawa kerugian pada kedua belah pihak. Antara November1873 sampai April 1874 pihak Belanda kehilangan 1.400 pasukan. Pihak Aceh
55 Lihat T. Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 21.
56 William R. Roff, ”South-East Asian Islam in the Nineteenth Century”, hlm. 179.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
memutuskan untuk meninggalkan ibukota, Kutaraja. Kemudian pada Januari 1874 Belanda memutuskan masuk ibukota dengan anggapan telah memenangkan peperangan, dan diumumkanlah bahwa Aceh telah berhasil direbut dan kesultanan dihapuskan. Sultan Mahmud Syah yang mengundurkan diri ke pegunungan tersebut  meninggal  terserang  kolera.  Seorang  cucu  Tuanku Ibrahim –saudara Sultan Muhammad Syah (1823-1838) dan yang sangat berpengaruh sesudah sultan itu meninggal- yang bernama Tuanku Muhammad Daud Syah diangkat oleh para pengikutnya sebagai Sultan Ibrahim Mansur Syah (1875-1907). 57
Kesultanan Aceh tetap berdiri dan perlawanan rakyatnya terus  berjalan  selama  beberapa  dasawarsa  setelah  aneksasi Belanda tersebut. Beberapa upaya Belanda untuk memadamkan peperangan ini mengalami kegagalan. Pada 1881 pihak Belanda mengumumkan  bahwa  peperangan  telah  selesai,  salah  satu  di antara pernyataan kolonialisme yang paling utopis. 58 Perlawanan gerilya  mulai  diambil  alih  oleh  para  pemimpin  agama,  kaum ulama. Di antara mereka yang terkenal adalah Teungku Cik di Tiro (1836-91). Sejak itu, perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda  ini  berubah  menjadi  perang  sabil,  peperangan  antara orang Islam dengan orang kafir.
Perang  Aceh  yang  sangat  menguras  perbendaharaan keuangan  Belanda  ini  menjadi  dilematis.  Biaya  perang  yang cukup banyak telah dikeluarkan memaksa pemerintah melakukan penghematan  pada  tahun-tahun  1884-1885.  Namun,  ternyata, kebijakan  ini  menjadikan  wilayah-wilayah  pedalaman  kembali dalam  kekuasaan  pihak  gerlyawan  Aceh.  Belanda  akhirnya menemukan  suatu  cara  pemecahan  dilema  mereka  di  dalam kebijakannya.  Pemecahan  ini  diajukan  oleh  Dr.  Christiaan Snouck  Hurgronje  (1857-1936)  dan  Joannes  Benedictus  van Heutsz (1851-1924). Snouck Hurgronje adalah seorang Belanda yang  ahli  mengenai  Islam  dan  masalah-maslah  penduduk  asli Indonesia. Pada 1891 sampai 1906 dia menjadi penasehat utama
57 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern , hlm. 220. 58 Ibid ., hlm. 22.
pemerintah kolonial. Nasehat Snouck kepada pemerintah adalah perlawawanan yang fanatik dari kaum ulama harus di tumpas habis. Sebaliknya, pemerintah Belanda harus mendekati kaum uleebalang yang dilihat sebagai para pemimpin adat atau “sekuler”- untuk diajak bekerja sama. 59 Pada dasarnya nasehat Snouck Hurgronje untuk mendukung unsur-unsur di dalam masyarakat Indonesia yang  kurang  memiliki  semangat  Islam,  para  pemimpin  adat tradisional dan elit priyayi yang bersedia mengimbangi pengaruh politik  Islam,  sudah  dilaksanakan  Belanda  secara  selang-seling sejak masa VOC, 60 yang dibubarkan pada 1 Januari 1800. Kekalahan  politis  Aceh  atas  Belanda  menjadikan  para pemimpin agama mempunyai peran yang berbeda. Sebagian ada yang duduk sebagai kali atau hakim agama dalam pemerintahan uleebalang yang mengakui kedaulatan Belanda. Mereka termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial. Termasuk dalam golongan  ini  adalah  para  pemimpin  agama  tingkatan  rendah yang betrtugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di kampung-kampung sebagai teungku meunasah yang termasuk dalam struktur pemerintahan adat tadi. Selain itu, ada pemimpin  agama  yang  menarik  diri  dari  gerakan  perlawanan terhadap  Belanda,  tetapi  mereka  tidak  terlibat  dalam  struktur pemerintahan  adat  yang  tunduk  kepada  Belanda.  Di  antara mereka ada yang semata-mata memberi pelajaran agama di dayah- dayah . Sebagian lagi, ada pemimpin agama atau para ulama yang meneruskan perlawanan mereka terhadap Belanda, walaupun ini akhirnya dapat dikalahkan oleh Belanda. 61
59 Snouck Hurgronje, ”Aksi Militer di Pantai Utara dan Timur Aceh dan Akibat-akibatnya, 1899”, dalam Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje , Jilid VIII, terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 135-57. 60 William  R.  Roff,  ”South-East  Asian  Islam  in  the  Nineteenth Century”, hlm. 181.
61 T.  Ibrahim  Alfian, Perang  di  Jalan  Allah ,  h.  236.  Paul  van’t  Veer membagi Perang Aceh ke dalam empat periode: [1] Perang Aceh Pertama, 1873; [2] Perang Aceh Kedua, 1874-1880; [2] Perang Aceh Ketiga, 1884- 1896; dan [4] Perang Aceh Keempat, 1896-1942. Lihat Paul van’t Veer, Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgroje , terj. Grafitipers (Jakarta: Grafitipers,
Beberapa  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kekacauan politik  dalam  istana  dapat  dimanfaatkan  Belanda  dengan  baik untuk  memperkuat  hegemoninya.  Untuk  tujuan  ini  Belanda perlu  menunggu  waktu  yang  cukup  lama  untuk  melemahkan kekuatan-kekuatan  politik  Islam  lokal  satu  persatu.  Dengan jatuhnya  kerajaan-kerajaan  Islam  bukan  berarti  kejatuhan kekuatan-kekuatan politik Islam lokal. Kecuali di beberapa tempat tertentu,  sebenarnya  Belanda  belum  pernah  bercokol  lama  di pedalaman pulau-pulau Nusantara. 62 Politik Pax Neerlandica baru tercapai sungguh-sungguh menjelang Perang Dunia I. Konsep negara  “Hindia-Belanda”  dalam  arti  utuh  hanya  selama  tiga puluh tahun, yaitu sampai awal Perang Pasifik (1942). 63 Dalam pengamatan Denys Lombard, sebelum abad ke XIX pengaruh Barat terhadap penduduk lokal sangat terbatas, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Kehadiran Belanda hanya berpengaruh kuat di beberapa tempat seperti Maluku, Makasar, Batavia,  Semarang,  atau  beberapa  kota  besar  lainnya.  Namun, segala sesuatu berubah cukup cepat pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad XIX yang berkaitan erat dengan perubahan peta politik negara-negara Eropa. 64

## Kolonialisme dan Peminggiran Politik Islam
4.
Sebelum  kedatangan  bangsa  Eropa,  di  Nusantara  telah terbentuk  institusi  poitik  Islam  yang  cukup  tangguh.  Pada masa ini umat Islam mempunyai kemerdekaan yang luas dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Kemerdekaan politik ini mulai terganggu ketika intervensi bangsa Eropa terhadap institusi-institusi Islam setempat. Jatuhnya institusi politik Islam ke tangan pemerintahan Belanda sangat mempengaruhi kondisi sosial  umat  Islam.  Mereka  kini,  hidup  dalam  bayang-bayang kebijakan pemerintahan kolonial.
1985). 62 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu Bagian I: Batas-batas Pembaratan), terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 74.
63 Ibid., hlm. 76. 64 Ibid. , hlm. 74.
Dapat  dijelaskan  di  sini  bahwa  silih  bergantinya  bangsa Eropa memerintah Indonesia mempunyai kebijakan yang hampir sama  terhadap  Islam.  Pada  umumnya  mereka  selalu  berusaha menghambat  lajunya  perkembangan  Islam  di  Indonesia. Mereka selalu mempersempit ruang gerak Islam dalam berbagai dimensi.  Raffles  pun  mempunyai  pandangan  bahwa  para  kyai di  Jawa  mempunyai  kekuatan  dalam  menggalang  massa  untuk pemerintah  kolonial.  Hal  ini  mengingat  tingginya  kedudukan para kyai itu di mata rakyat. Oleh karena itu, Raffles mempunyai kesimpulan bahwa, ternyata, para kyai ini aktif dalam berbagai pemberontakan. Kaum ulama di Minangkabauu pun mempunyai peran  politis  yang  strategis  sehingga  keberadaannya  sangat mengkhawatirkan pemerintahan kolonial.
Kebijakan  yang  hampir  sama  juga  diterapkan  oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan  bahwa  mayoritas  penduduk  yang  dijajahnya  adalah beragama Islam. Sebelum kedatangan Snouck Hurgronje, politik pemerintahan Belanda terhadap Islam didasarkan pada perasaan takut dan sikap tidak mau mencampuri. 65 Hal ini disebabkan oleh kurangnya  pengetahuan  mereka  secara  tepat  mengenai  agama Islam. Pada umumnya mereka takut pada ungkapan-ungkapan apa  yang  disebut  dengan  fanatisme  Islam,  sehingga  mereka berusaha menekan dan mencegah dengan cara menjauhkan diri dari urusan-urusan mengenai Islam.
Kedatangan  Snouck  Hurgronje  seorang  yang  sangat  ahli tentang Islam- pada 1889 membuat pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas terhadap Islam. Snouck sendiri membuat  sebuah  teori  yang  disebut  dengan  “Islam  Politiek”. Dengan  dalih  “asosiasi”, Islam  Politiek bermaksud  untuk melahirkan suatu Negeri Belanda yang terdiri dua wilayah yang berbeda  secara  geografis,  tetapi  secara  spiritual  berhubungan. satu berada di barat laut Eropa dan satunya lagi berada di Asia
65 Pijper. G.F., ”Politik Islam Pemerintah Belanda”, dalam Politk Etis dan Revolusi Kemerdekaan, ed. H. Baudet dan I.J. Brugmans (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 239.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Tenggara.
66 Namun,  dalam  pandangan  Snouk,  Islam  yang dipeluk secara mayoritas masyarakat Hindia Belanda begitu rigid (kaku) sehingga kurang mampu mengadaptasi sebuah era baru. Karenanya, hanya dengan melalui organisasi pendidikan universal berskala besar dan basis keberagamaan yang netral pemerintah akan dapat “mengemansipasi” atau membebaskan Muslim dari agama mereka. 67 Walaupun demikian, Snouck Hurgronje tidak menutup  mata  terhadap  kemampuan  politik  fanatisme  Islam. Dia  juga  menyadari  bahwa  Islam  sering  kali  menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. 68 Snouck Hurgronje bukan saja  bertindak  sebagai  seorang  ilmuwan,  tetapi  juga  selaku ilmuwan yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan politik kolonialisme  Belanda  di  Indonesia.  Salah  satu  pengabdiannya yang  terpenting  adalah  membebaskan  orang  Indonesia  dari Islam. 69
Menghadapi    persoalan-persoalan  Islam  di  Indonesia tersebut,  Snouck  menjelaskan  teori  Islam  Politknya  sebagai berikut.  Dia  membedakan  ajaran  Islam  dalam  tiga  kategori, yaitu:  (1)  bidang  agama  murni  atau  ibadah,  (2)  bidang  sosial kemasyarakatan, dan (3) bidang politik, dimana masing-masing bidang tersebut menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. 70
Alternatif  pemecahan  yang  dimaksud  adalah  sebagai  berikut. Untuk  kategori  yang  pertama,  pemerintah  kolonial  harus memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran  agamanya  sepanjang  tidak  mengganggu  kekuasan pemerintah  Belanda.  Dalam  bidang  sosial  kemasyarakatan, pemerintah  perlu  memanfaatkan  adat  kebiasaan  yang  berlaku dengan  cara  menggerakkan  rakyat  agar  mereka  mendekati
66 Karel  Steenbrink, Dutch  Colonialism  and  Indonesian  Islam:  Contacts and  Conflicts,  1596-1950 ,  translated  by  Jan  Steenbrink  and  Henry  Jansen (Amsterdam-Atlanta,GA: Rodopi, 1993), hlm. 88.
67 Ibid ., hlm. 88-9.
68 H.  Aqib  Suminto, Politik  Islam  Hindia  Belanda : Het  Kantoor  voor Inlandsche Zaken (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 12.
69 Hamid  Algadri, Islam  dan  Keturunan  Arab  dalam  Pemberontakan Melawan Belanda (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 95.
70 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , hlm. 12 .
Belanda, bahkan pemerintah harus membantu rakyat yang akan menempuh  jalan  tersebut.  Sebaliknya,  dalam  bidang  politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan pan-Islamisme. 71 Bagi Hurgronje, musuh  kolonialisme  bukanlah  Islam  sebagai  agama  melainkan Islam  sebagai  doktrin  politik,  baik  dalam  bentuk  agitasi  kaum fanatik  maupun  dalam  bentuk  pan-Islamisme. 72 Oleh  karena itu, dia bersikeras bahwa apabila fanatisme Muslim muncul atau telah  merajalela,  tindakan  drastis  –kalau  perlu  secara  militer- dibutuhkan  untuk  mengembalikan  kekuasaan  pemerintah Belanda.  Pemangkasan  gagasan  seperti  ini  akan  menjauhkan pengaruh aspek-aspek Islam yang bersifat politis, yang menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintahan kolonial Belanda. 73
Islam  Politiek ,  bagi  Hurgronje,  dapat  berhasil  dengan menekankan pentingnya kebijakan asosiasi secara kultural antara kaum Muslim pribumi dengan peradaban Barat. Dengan cara ini Hurgronje berkeyakinan bahwa jurang antara masyarakat pribumi yang  “terbelakang”  dan  masyarakat  Belanda  yang  “modern”. Agar  kebijakan  asosiasi  ini mencapai  target,  maka  pendidikan model Barat harus dibuat terbuka bagi rakyat pribumi. Hanya melalui penetrasi pendidikan model Baratlah pengaruh Islam di Indonesia bisa direduksi, untuk tidak mengatakan disingkirkan. Salah  satu  sasaran  bidik  kebijakan  asosiasi  kultural  ini  adalah para bangsawan dan aristokrat Indonesia. Tingkat budaya yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kebanyakan  kaum  pribumi, kedekatan  mereka  kepada  pengaruh  Barat,  dan  posisi  mereka yang  relatif  “bersih”  dari  pengaruh  Islam  merupakan  alasan- alasan pokok yang digunakan oleh  Hurgronje untuk mendekati mereka. Selain itu, dalam pengamatan Hurgronje, bahwa sebagian besar  penduduk  pribumi  lebih  dipengaruhi  oleh  tradisi-tradisi lokal daripada Islam; dan bahwa kelompok bangsawan tampaknya
71 Ibid. 72 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, terj. Daniel Dakhidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 44
73 Alwi  Shihab, Membendung  Arus:  Respons  Gerakan  Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 86.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
memiliki  wewenang  dan  pengaruh  yang  kuat  dibandingkan pemimpin santri. Para bangsawan Indonesia yang terdidik –yang umumnya “sedang-sedang saja”- akan menjauh dari Islam dan akan  memainkan  peran  besar  dalam  mengantarkan  Indonesia menuju dunia model Barat. 74
Aparat untuk melaksanakan kebijakan dasar politik Islam Snouck Hurgronje tersebut adalah Kantoor voor Inlandsche zaken , yang merupakan perluasan dari adviseur (badan penasehat), berdiri 1899. Kantoor  voor  Inlandsche  zaken ini  mempunyai  wewenang memberikan nasehat kepada pemerintah dalam masalah pribumi dan Islam. Dalam instruksi 1931, adviseur mempunyai bidang tugas, antara lain: (1) harus mengadakan penelitian tentang pergerakan agama,  poltik,  dan  kebudayaan  dalam  masyarakat  pribumi.  (2) berkewajiban mencari informasi tentang pergerakan di kalangan Arab  dan  aliran  kerohanian  dalam  Islam,  selama  dipandang penting bagi Hindia Belanda, meskipun berada di luar negeri.(3) memperhatikan masalah naik haji ke Makkah, yang justru harus memperoleh prioritas utama. (4) mempelajari ilmu bahasa dan etnografi, bila dipandang perlu bagi keberhasilan tugasnya. 75
Dampak  dari  kebijakan  Islam  Politik  yang  diterapkan oleh  Belanda  terhadap  agama  Islam  adalah  umat  Islam  tidak banyak mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk berpolitik. Terlebih lagi setelah kegagalan Perang Diponegoro (1825-1830). Kegagalan  perang  ini  berakibat  bergesernya  orientasi  para elite kerajaan  Jawa,  dari  orientasi  politik  ke  bidang  sosial  budaya, 76 yang mana orientasi yang disebut terakhir ini sudah terpengaruh oleh  proses westernisasi yang  digerakkan  oleh  Belanda  sebagai salah  satu  visi  Snouck  Hurgronje.  Pada  masa  ini,  golongan priyayi sudah  dirangkul  dalam  pengaruh  budaya  Barat  dengan keistimewaan-keistimewaan  yang  diberikan.  Golongan priyayi termasuk di dalamnya para pangreh praja - akan dicurigai bila mereka tekun  menjalankan  ajaran  agama  Islam,  karena  dikhawatirkan
74 Ibid. , hlm. 87. 75 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , hlm. 105.
76 Ricklefs. M.C., Sejarah Indonesia Modern, hlm. 191.
akan  populer  di  kalangan  masyarakat.  Untuk  mengantisipasi kekhawatiran  ini,  pemerintah  Belanda  melancarkan  semacam gerakan “abangisasi” (asosiasi  kultural)  di  kalangan  para priyayi sejak abad XIX. 77 Gerakan “abangisasi” terhadap kaum priyayi berakibat pada keengganan  golongan priyayi menaruh  perhatian  pada  agama Islam  dalam  usaha  peningkatan  pengetahuan  dan  ketaatan penduduk. Di samping itu, keengganan ini akan mempengaruhi struktur  dan  kesempatan  dalam  administrasi  kepegawaian pribumi.  Sebagai  gambaran  adalah  ketika  seseorang patih yang melaporkan menghina Islam oleh pemerintah Belanda dinaikkan pangkatnya  menjadi  bupati. 78 Bagi  umat  Islam,  keengganan para elite Jawa ini terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Islam, mengakibatkan berkurangnya dukungan politik dari atas. Sikap Belanda yang negatif ini terhadap Islam Indonesia banyak peranannya dalam meningkatkan ketegangan antara pemimpin Islam  dan  elite priyayi dan  para  penguasa  kolonial  dalam  dua dekade terakhir pemerintahan Belanda. 79
Pada  umumnya,  kebijakan  politik  tersebut  mengalami keberhasilan.    Salah  satu  kebijakan  Snouck    tidak    memihak di  dalam  masalah-masalah  agama  yang  dirangkaikan  dengan kesiagaan  untuk menindas agitasi politik Islam berhasil mengakhiri permusuhan  terbuka,  dan  bahkan  sebagian  mengurangi antagonisme berabad-abad antara pemerintahan kolonial dan para pemimpin Islam. 80 Namun, dikesampingkannya akan kemampuan Islam sebagai kekuatan yang dinamis dalam melakukan reformasi dan modernisasi diri oleh Hurgronje merupakan suatu kesalahan fatal. Menurut Alwi Shihab, pandangan Hurgronje bahwa Islam dapat direduksi menjadi hanya sebuah agama ritual, yang terpisah
77 Sartono  Kartodirdjo,  dkk., Perkembangan  Peradaban  Priyayi
.(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, hlm. 60.
78 D.K.  Emerson  (1976),  sebagaimana  dikutip  oleh  Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi atas Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1990) , hlm. 79 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit , hlm 236.
80 Ibid. , hlm. 235.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
dari  aspek-aspek  sosial  politiknya,  sepenuhnya  keliru.  Justru, keberhasilan modernisme Islam sebagian disebabkan oleh satu aspek ritualnya, yaitu pelaksanaan ibadah haji ke Makkah, yang disarankan  oleh  Hurgronje  agar  dibiarkan.  Padahal,  ibadah haji  ke  Makkah,  tempat  kaum  Muslim  di  seluruh  dunia  saling berinteraksi dan bertukar gagasan serta pengalaman, merupakan sumber pokok gagasan Islam yang modern dan revolusioner di Indonesia pada abad ke-duapuluh. 81

## Simpulan
C. kebijakan pendidikan untuk penduduk pribumi yang semula dirancang  untuk  membaratkan  mempunyai  akibat  sampingan ( side effect ) yang tidak diduga sebelumnya. Akibat tidak langsung itu adalah munculnya sekelompok kecil elite terdidik yang mampu menyuarakan  frustasi  massa.  Belakangan,  kelompok  elite  ini yang  dididik  secara  Barat  -sehingga  telah  terpengaruh  dengan budaya  Barat-  tampil  sebagai  pemimpin  gerakan  nasionalis yang sadar diri. Seperti koloni-koloni Islam lainnya, Indonesia melahirkan gerakan-gerakan nasionalis, yang terutama dipimpin oleh kaum intelektual yang berpendidikan Barat, dan mengambil inspirasinya dari ideologi libertarian dan sosialis Barat, maupun dari  pergolakan-pergolakan  politik  yang  merupakan  tonggak “Bangkitnya Dunia Timur” di kawasan Asia lainnya. 82 Dengan demikian, tumbuhnya kesadaran politis umat Islam pada dekade awal abad ke-20, sebagian, disebabkan oleh ketidakpuasan umat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial mengenai Islam; sebagian  lagi  merupakan  konsekwensi  logis  dari  kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda.
81 Alwi Shihab, Membendung Arus , hlm. 88.
82 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit , hlm. 236.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Taufik,  Islam  dan  Masyarakat:  Pantulan  Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1996.
Alfian,    Lihat  T.  Ibrahim  Perang  di  Jalan  Allah:  Perang  Aceh, 1873-1912, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
Alfian, Teuku Ibrahim, Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi
Islam Awal di Asia Tenggara, Yogyakarta: CENINNETS Press, 2005.
Algadri, Hamid Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda, Bandung: Mizan, 1996.
Badri  Yatim,  Melacak  Asal-usul  Gerakan  Paderi  di  Sumatera Barat, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
D.K. Emerson, Tradisi Pesantren: Studi atas Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1990.
H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken, Jakarta: LP3ES, 1985.
H.J.  de  Graaf,  ”South-East  Asian  Islam  to  the  Eighteenth Century”,  in  The  Cambridge  History  of  Islam,  Volume 2A, edited by P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis, Cambridge: Cambridge University Pess, 1987.
Harry  J.  Benda,  Bulan  Sabit  dan  Matahari  Terbit,  terj.  Daniel Dakhidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
Kahin,  George  McTurnan,  Nasionalisme  dan  Revolusi  di Indonesia, terj. Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS Press dan Sinar Harapan, 1995.
Kartodirdjo, Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-
1900, Jilid, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Kuntowijoyo,  Dinamika  Sejarah  Umat  Islam  Indonesia,
Yogyakarta:  Shalahuddin Press, 1994.
Lombard,  Denys,    Nusa  Jawa:  Silang  Budaya,  Kajian  Sejarah Terpadu (Bagian 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris), terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Marsden,  William  Sejarah  Sumatra,  terj.  A.S.  Nasution  dan Mahyuddin Mendim Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999. Moertono, Soemarsaid, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
Pijper. G.F., ”Politik Islam Pemerintah Belanda”, dalam Politk Etis  dan  Revolusi  Kemerdekaan,  ed.  H.  Baudet  dan  I.J. Brugmans, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Reid, Anthony Perjuangan Rakyat: Revolusi dan dan Hancurnya Kerajaan  di  Sumatra,  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1987.
Sartono  Kartodirdjo,  dkk.,  Perkembangan  Peradaban  Priyayi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987. Shihab,  Alwi  Membendung  Arus:  Respons  Gerakan Muhammadiyah  terhadap  Penetrasi  Misi  Kristen  di Indonesia. Jakarta: Mizan, 1998.
Snouck Hurgronje, ”Aksi Militer di Pantai Utara dan Timur Aceh dan Akibat-akibatnya, 1899”, dalam Kumpulan Karangan Snouck  Hurgronje,  Jilid  VIII,  terj.  Sutan  Maimun  dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1993.