Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1104-1117
Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah
Kisanda Midsen 1*) ,  Ali Nur Ahmad 2) 1,2 Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa *Email korespondensi: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id

## Abstract
This article aims to analyze the perspective of Muamalah's fiqh regarding the combination of several contracts in insurance and the investment system applied to insurance companies. Theoretically, there are different views of the Ulama in terms of the permissibility of combining several contracts in one transaction, there are scholars who  think  it  is  permissible,  and  there  are  scholars  who  prohibit  combining  contracts,  including  combining contracts in insurance. And how should the investment system run in insurance products that are in accordance with sharia principles. This research is a qualitative research of literature with descriptive analysis method. The results of the study show that combining several contracts in insurance is permitted by Islamic scholars, and the investment system implemented by insurance companies is different between sharia insurance and conventional insurance.
Keywords: Insurance, contract, investment.
Saran sitasi : Midsen, K., & Ahmad, A. N. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 1104-1117. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7988
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7988

## 1. PENDAHULUAN
Asuransi  adalah  sistem  untuk  meminimalkan risiko kerugian finansial dan kehilangan nyawa. Pada dasarnya  perusahaan  asuransi  bertujuan  melindungi masa  depan  terhadap  aset,  properti,  individu  dan kelompok dalam masyarakat, dan organisasi lainnya terhadap  kemungkinan  kerugian.  Istilah  asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa  asuransi  kebakaran,  kemudian  berkembang menjadi asuransi laut pada abad ke-13 dan ke-14, dan asuransi  jiwa  pada  abad  ke-19.  Esensi  asuransi dikenal  pada  masyarakat  arab  berkaitan  dengan adanya peristiwa atau kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga  kwajiban  menanggung  beban  denda  ganti rugi  pada  ahli  waris  korban  ditanggung  oleh  aqilah (keluarga  pelaku)  (Dwi  Tatak  Subagiyo  dan  Fries Melia Salviana, 2016) .
Tujuan  diselenggarakannya  asuransi  adalah untuk  memperoleh  jaminan  atas  jiwa  dan  harta benda, dan asuransi tersebut membentuk suatu akad yang dikenal dengan wakalah bil ujroh (perwakilan/penguasaan  dengan  adanya  upah). Seiring dengan perkembangannya muncul dorongan
dan  hajat  akan  pengembangan  model  kontrak asuransi  dan  model  investasi  (tijarah)  yang  dapat diterapkan  pada  hampir  semua  produk  asuransi, termasuk asuransi syariah. Dengan demikian, model akad yang semula sebatas wakalah bil ujroh menjadi gabungan  antara  wakalah  bil  ujroh  dengan  tijarah, hal  itu  karena  masuknya  unsur  investasi  dalam produk  asuransi.  Berinvestasi  berarti  melakukan usaha dan upaya yang berorientasi keuntungan dalam pengembangan  aset.  Islam  membolehkan  investasi dalam  bermacam  bentuk  dan  jenis  investasi  yang diperlukan selama tidak ada unsur maysir (perjudian), riba dan gharar (penipuan, ketidakjelasan) (Rahmarisa, 2019)
Masuknya unsur investasi dalam produk asuransi menghadirkan  sebuah  pemahaman  baru  dalam asuransi,  bahwa  asuransi  bukan  hanya  sebatas  usaha dan upaya untuk saling tolong menolong (tabarru’ dan ta’awun) diantara nasabah, melainkan juga mengarah pada  adanya  keuntungan  lain  dalam  bentuk  materi scara  profit  antar  nasabah  dan  dengan  perusahaan asuransi sebagai pengelola. Karenanya akad perjanjian  dalam  asuransi  yang  semula  tunggal
(mufrod)  mengalami  perubahan  menjadi  multi  akad (murakkab).
Penilitian  ini  mencoba  untuk  mengurai  ragam pendapat  dan  konsekuensi  hukum  transformasi  akad perjanjian  pada  produk  asuransi  dalam  pandangan para  ulama  klasik  dan  kontemporer,  dan  hukum investasi  yang  diterapkan  pada  produk  asuransi. Melalui Studi ini peneliti berharap uraian atas telaah, kajian,  dan  pendalaman  akan  kasus  hukum  dalam masalah  akad  perjanjian  dan  investasi  pada  produk asuransi  dapat  dijadikan  bahan  referensi  bagi  para kaum  terpelajar,  pegiat  hukum  Islam,  dan  pelaku perasuransian,  sehingga  dapat  menjalankan  kegiatan perasuransian  dengan  benar  sesuai  dengan  prinsip prinsip dasar dalam fikih muamalah.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Jeis  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yaitu penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa uraian  dan  penjabaran  kata-kata  secara  tertulis  atas suatu objek yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  survey  baik  terhadap literatur  maupun  fenomena,  yaitu  pengumpulan informasi  secara  sistematik  dari  berbagai  sumber untuk  memahami  aspek-aspek  penerapan  hukum dalam  asuransi,  khususnya  asuransi  syariah  di Indonesia. Penulis menganalisis data-data dokumentasi  mengenai  perjanjianperjanjian  asuransi syariah  yang  berlaku  umum  di  Indonesia.  Dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum  melalui  data-data  sekunder.  Secara  teknis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis  interaktif,  yaitu  dengan  cara  berangkat  dari rumusan masalah penelitian, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan  data,  reduksi  dan  analisis  data, penyajian  data,  dan  diakhiri  dengan  penarikan kesimpulan.

## 3. PENELITIAN TERDAHULU
Abdullah (2018), penelitian tersebut fokus pada analisis  akad  yang  terdapat  dalam  asuransi.  Junaidi menyatakan  bahwa  kehidupan  manusia  itu  penuh resiko.  Ada  resiko  berupa  kehilangan,  kecelakaan bahkan  resiko  kematian.  Untuk  mempersiapkan resiko-resiko  tersebut,  maka  diperlukan  rasa  aman melalui pertanggungan-pertanggungan.
Pertanggungan-pertanggungan tersebut melalui asuransi  syariah.  Asuransi  Syariah (Ta’min,  Takaful
atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru ’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad-akad yang melekat pada  asuransi  syariah  adalah  akad tijarah dan  akad tabarru’, sedangkan akad yang mengikuti akad tijarah maupun  akad tabarru’ adalah  akad Mudharabah Musytarakah ,  akad Mudharabah dan  akad Wakalah bil Ujrah .
Arjun  (2020),  dalam  penelitiannya  tentang Analisisi Akad pada Asuransi Syariah menurut Syakir Syula,  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa perasuransian  syariah  mengadopsi  beberapa  akad yaitu; pertama ,  akad tabarru’ dipakai  dan  melekat pada semua  produk ,  setiap  produk asuransi syariah, baik  yang  murni  hanya  menggunakan  akad tabarru’ (seperti produk term insurance : asuransi kematian/kecelakaan,  asuransi  kesehatan,  asurani kendaraan bermotor, dan sebagainya) maupun produk yang  ada  unsur  tabungan  ( saving ). Kedua ,  akad wakalah  bil  ujrah adalah  akad  dimana  peserta mewakilkan  kepada  perusahaan  asuransi  sebagai pihak  risiko  dengan  imbalan  ujrah  (manajemen fee ). Ketiga, akad mudharabah  musytarakah adalah  akad yang  khusus  digunakan  dalam  investasi.  Dana investasi  peserta  yang  untuk  produk-produk  yang mengandung  unsur  tabungan  ( saving ),  misalnya produk  dana  investasi,  atau  produk  unit  link.  Akad mudharabah  musytarakah termasuk  kedalam  hybrid akad dan boleh hukumnya. Keempat, akad wakaf yang dimaksud adalah akad wakaf uang yakni akad khusus yang digunakan pada asuransi wakaf yang diperuntukkan  baik  untuk  wakaf  “manfaat  asuransi” maupun wakaf “manfaat investasi dana peserta”.
Irkhami  (2018),  dalam  penelitiannya  tentang Dilema  Aplikasi  Akad  Berbasis  Sosial  dan  Bisnis dalam Industri Asuransi Syariah di Indonesia: antara Fatwa  dan  Fakta,  berkesimpulan  bahwa  Sistem tabarru’ menjadi  ikon  penting  bagi  perasuransian syariah  di  Indonesia.  Tanpa  mekanisme  akad  ini, maka  bisa  dipastikan  semua  jenis  produk  perikatan asuransi syariah tidak akan berbeda dengan perikatan asuransi konvensional, sehingga tidak dapat diterima secara  syar’i.  Sementara  itu,  implementasi  prinsip tijaroh pada asuransi memunculkan dualisme terhadap posisi  perusahaan  asuransi  yang  menjadi  mudharib (pengelola)  sekaligus  sebagai  shahibul  mal  (pemilik dana).  Implikasi  selanjutnya  mengenai  implementasi
akad tijarah pada  sistem  perasuransian  syariah  di Indonesia  adalah mengenai  penerapan akad wakalah bil ujrah. Persoalan hukum mengenai wakalah hanya relevan  dengan  pembahasan  tentang  akad tabarru’ . Dalam  hal  ini,  asuransi  syariah  berperan  sebagai wakil, yakni pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk  mengelola  kegiatan sharing  risk. Sebagai pengelola,  PT  berhak  memperoleh  ujrah.  Persoalan lain  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  terkait dengan wakalah  bil  ujrah adalah  terjadinya percampuran  ( ih}tilath )  antara  posisi  PT  sebagai wakalah dalam akad tijarah dan wakalah dalam akad tabarru’ .

## 4. TINJAUAN TEORITIS

## 4.1. Asuransi
Dalam  bahasa  arab,  asal  kata  untuk  asuransi merujuk  pada  kata  ُ نْي ِمْأَّتلا (saling melindungi),  ُ ل فاَكَّتلا (saling  menjamin)  atau  ُ ن ماَضَّتلا  (tanggung  jawab bersama). Penanggung disebut mu'ammin, kafil atau dhomin  dan  tertanggung  disebut  mu'amman  lahu, makful lahu atau madhmun lahu. Secara etimologis, At-ta'min  berasal  dari  kata  ُ َنَمَأ,  yang  berarti keamanan,  perlindungan,  dan  bebas  dari  rasa  takut. Dengan kata lain, asuransi adalah mutual assurance atau mutual liability (Sula, 2004).
Secara terminologis, dalam Ensiklopedia Hukum  Islam,  asuransi  (at-ta'min)  adalah  transaksi yang disepakati antara dua pihak, yaitu penjamin dan yang  dijamin,  penjamin  membayar  premi  tertentu kepada penjamin, dan penjamin membayar penjamin atas  kejadian  yang  akan  datang,  dan  kerugian  yang diderita  akibat  kejadian  tersebut  sepenuhnya terjamin. (Al, 2006)
Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014  tentang  Perasuransian,  pengertian  asuransi adalah  “perjanjian  antara  dua  pihak,  perusahaan asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar bagi  perusahaan  asuransi  untuk  memungut  premi sebagai  ganti  atas  kerugian  yang  diderita  oleh tertanggung  atau  kerugian  yang  mungkin  diderita pemegang  polis  sebagai  akibat  terjadinya  suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan manfaat berdasarkan  kematian  tertanggung  atau  manfaat berdasarkan hidup tertanggung dengan jumlah yang telah  ditentukan  dan/atau  berdasarkan  tentang  hasil pengelolaan dana”. (Undang Undang Perasuransian, 2014)
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan dalam fatwanya bahwa  asuransi  syariah  (ta'min,  takaful,  tadhamun) adalah  upaya  melindungi  dan  menolong  orang banyak melalui penanaman modal dan/atau tabarru', yang memberikan cara pengembalian untuk menghadapi  risiko  bahaya  tertentu  melalui  kontrak (perjanjian) yang sesuai dengan Syariah.(Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014)
Menurut  Hendi  Suhendi,  tujuan  asuransi  dalam Islam  yang  menjadi  kebutuhan  mendasar  adalah adanya  kecukupan  (al-Kifayah)  dan  terciptanya keamanan  (al-Amnu),  dengan  prinsip  tersebut  Islam memerintahkan  kepada  umatnya  untuk  mencari  rasa aman baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dalam masa mendatang. (Abd Muhaimin, 2019)
4.1.1. Dasar Hukum Asuransi
4.1.1.1. Alquran
a. Firman  Allah  tentang  perintah  mempersiapkan hari depan
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َني ِذ َّ ل اوُن َماَء ٱ او ُ قَّت ٱ َ َّ للّ ْر ُظن َ ت ْ ل َو س ْ فَن ا َّم ْت َم َّد َ ق د َغِل َو ٱ او ُ قَّت ٱ َ َّ للّ َّ نِإ ٱ َ َّ للّ ٌۢ  ريِب َخ اَمِب َ نو ُ ل َم ْعَت
Artinya: “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada  Allah  dan  hendaklah  setiap  diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari  esok  (masa  depan).  Dan  bertaqwalah kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui  apa  yang  kamukerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
b. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah,  baik  yang  harus  ilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َني ِذ َّ ل آوُن َماَء او ُ ف ْو َ أ ِب ٱ ِدو ُ ق ُع ْ ل
ۚ
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman tunaikanlah  akad-akad  perjanjian  itu. (QS. al-Maidah [5]: 1).
c. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:
َُُُۖ َّللَّٱُ۟او قَّتٱ َوُُِۚن َٰوْد عْلٱ َوُ ِمْثِ ْلْٱُىَلَعُ۟او ن َواَعَتُ َلَ َوُُۖ ٰى َوْقَّتلٱ َوُ ِ رِبْلٱُىَلَعُ۟او ن َواَعَت َو ُ ديِدَشَُ َّللَّٱَُّنِإ ُِباَقِعْلٱ Artinya: “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat berat siksa-Nya” (QS. al- Maidah [5]:2).
4.1.1.2. Hadis
a. Hadits riwayat Muslim
للّا ىلص للّا لوسر لاق ,لاق هنع للّا يضر َة َرْيَر ُه  ْيِب َ أ  ْن َع
اَين ُّدلا  ِب َر ُ ك  ْن ِم ًةَب ْرُك ن ِم ْؤُم  ْن َع  َسَّفَن  ْنَم : َلاَق ملسو هيلع ى َ لَع  َر َّسَي  ْن َم َو ،ِة َماَي ِقل ْ ا ِم ْوَي  ِب َر ُ ك  ْن ِم ًةَب ْرُك ُهْن َع ُللّا  َسَّفَن َّسَي   ر ِ س َعُم ً اَمِل ْس ُم َر َت َس  ْنَمَو ،ِة َر ِخَآلاَو اَيْنُّدلا  ْيِف ِهْي َ لَع ُللّا  َر
َ نا َ ك ا َم  ِدْب َع ْ لا  ِن ْو َع  ْيِف ُللّاَو ،ِةَر ِخآلاَو اَيْنُّدلا ْيِف ُللّا ُهَرَت َس ِهْي ِخ َ أ  ِن ْو َع يِف  ُدْبَع ْ لا
Artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan  kesulitan  darinya  pada  hari kiamat;  dan  Allah  senantiasa  menolong hamba-Nya  selama  ia  (suka)  menolong saudaranya” (HR.  Muslim  dari  Abu Hurairah).
b. Hadits riwayat Muslim
ُس َر َ لا َ ق : َ لا َ ق   ري ِش َب ِن ْب  ِناَم ْعُّنلا ن َع ِهْي َ لَع ُ َّ للّا ى َّ ل َص ِ َّ للّا ُ لو َم َّ ل َس َو : ( ُ لَث َم  ْم ِه ِف ُطا َعَتَو ْم ِه ِمُحا َرَتَو ْم ِهِ داَوَت يِف  َنيِنِم ْؤُم ْ لا ُ لَث َم
ِر َه َّسلاِب   ِد َس َجْلا  ُرِئا َس ُه َ ل ى َعا َدَت    و ْض ُع  ُهْن ِم  ى َ كَت ْشا  ا َذِإ  ؛ ِد َس َجْلا ى َّمُح ْ لا َو
Artinya: “Perumpamaan  orang  beriman  dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai  bagaikan  tubuh  (yang  satu); jikalau  satu  bagian  menderita  sakit  maka bagian  lain  akan  turut  menderita” (HR.
Muslim dari Nu’man bin Basyir)
c. 3. Hukum positif di Indonesia
1) Undang  Undang  Nomor  40  tahun  2014 tentang Perasuransian
2) Fatwa DSN no 21 tahun 2001

## 4.1.2. Manfaat Asuransi
Abd  Muhaimin,  (2019)  mengutip  apa  yang dikemukakan  oleh  Warkum  Sumitro  bahwa  diantara manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  peserta  dalam asuransi yaitu:
a. Untuk  menyediakan  tempat  menyimpan  atau menabung sekaligus investasi bagi peserta secara teratur  dan  aman  baik  untuk  jangka  pendek maupun  jangka  panjang  baik  masa  sekarang maupun mendatang.
b. Untuk  persiapan  masa  depan  ahli  waris  peserta, jika peserta meningga dunia.
c. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan  musibah  baik  terhadap  diri  sendiri maupun hartanya. Tersedia dana untuk
menanggulanginya.
d. Jika dalam masa berakhirnya perjanjian tertanggung  peserta  masih  hidup  maka  dia  akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungannya.
e. Bank-bank  Islam  di  Indonesia  menyediakan asuransi  sebagai  mitra  unuk  perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan- pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

## 4.1.3. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah
Ali  (2004)  menjelaskan  bahwa  suransi  harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta  kokoh.  Prinsip-prinsip  dasar  asuransi  syariah yaitu sebagai berikut:
a. Tauhid (Unity). Dalam berasuransi manusia harus berkeyakinan  bahwa  dalam  setiap  aktivitasnya Allah SWT. selalu mengawasi gerak langkah kita dan  selalu  bersama  kita.  Sebagaimana  firman Allah SWT yang artinya : “dan dia bersama kamu di  mana  saja  kamu  berada.  dan  Allah  Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid (57):
b. Keadilan.  Dalam  berasuransi  mesti  dapat terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan  antara  pihak- pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan  hakdan  kewajiban  antara  nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.
c. Kerja sama dan tolong-menolong. Dalam praktek asuransi harus didasari semangat tolong- menolong antara anggota (peserta) dalam bentuk kerja  sama  yang  diwujudkan  dalam  saling menanggung  atas  kesulitan  dan  permasalahan yang diderita anggota asuransi.
d. Amanah. Prinsip amanah dalam praktek asuransi dapat  terwujud  dalam  nilai-nilai  akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan asuransi melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan  keuangan  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.
e. Kerelaan.  Dalam  asuransi,  kerelaan  dapat diaplikasikan  pada  setiap  anggota  asuransi  agar dari  awal  memiliki  kerelaan  sejumlah  dana
(premi)  yang  disetorkan  ke  perusahaan  asuransi, yang  difungsikan  sebagai  dana  sosial  (tabarru) yang  digunakan  untuk  membantu  anggota (peserta)  asuransi  yang  lain  jika  mengalami kerugian.

## 4.2. Akad
Dalam  bahasa arab,  kata akad  berarti  mengikat, menyambung  atau  menghubungkan  (al-rabt).  Kata akad berakar dari َُُدَقَع – ُُ َُُدِقْعَي ُ-ُ ُ اًدْقَع , yg mempunyai makna menjadikan  ikatan,  memperkuat,  dan  menetapkan. Makna  akad  pula  berarti  perikatan,  perjanjian,  dan pemufakatan. (A.W.  Munawwir,  1997).  Makna  akad secara  bahasa  juga  berarti  ikatan  (ُ طْب َّرلا)  antara  dua ujung baik secara konkret maupun maknawi. (Zuhaily, 1992)
Dalam  terminologi  fiqih  kata  akad  diartikan sebagai  pertalian  ijab  qobul  (serah  terima)  yang memiliki  dampak  pengaruh  secara  hukum.  Maksud Pertalian ijab dan qobul yaitu pernyataan melakukan ikatan yang sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan  yang  dilakukan  pihak-pihak  yg  terkait disebut sah apabila sejalan dengan syariah. Sedangkan maksud  dari  berpengaruh  di  suatu  perikatan  berarti terjadinya  perpindahan  kepemilikan  dari  satu  pihak pada pihak lain.(Zuhaily, 1992)
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily,  akad  artinya  konvensi  dua  kehendak  yang menimbulkan  akibat  hukum,  baik  mengakibatkan kewajiban,  memindahkan  kewajiban,  mengalihkan kewajiban, bahkan juga menghentikannya.
Ibn  Abidin  juga  mendefinisikan  akad  dengan pertalian antara ijab serta kabul, yang sejalan dengan kehendak  syariah,  dan  berpengaruh  pada  objek perjanjian.  Maksud  dari  “sejalan  dengan  kehendak syariah” artinya akad yang dilakukan dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan syara’. Dan maksud  dari  “akad  berpengaruh  pada  objek perikatan/perjanjian”  artinya  terjadinya  perubahan status  hukum  sebagai  dampak  akad,  seperti perpindahan  kepemilikan,  adanya  hak  pemanfaatan, dan sebagainya. (Abidin, 2003)
Dengan demikian, akad dalam pandangan Islam ialah korelasi hukum yg meliputi seluruh objek akad dan  tidak  membedakan  sumber  akad  selama  akad tersebut  dibenarkan  dalam  hukum  Islam.  Karena  itu istilah akad dapat mencakup pengertian perikatan dan pula  perjanjian.  Namun  apabila  dipandang  lebih mendalam,  sejatinya  akad  ialah  perikatan  yang  lahir dari perjanjian, akad menyebabkan adanya hubungan hukum  dalam  menyampaikan  hak  serta  meletakkan
kewajiban  pada  para  pihak  yg  menghasilkan perjanjian,  serta  mengikat  bagi  para  pihak  yang bersangkutan.
Dari penjelasan yg dikutip dari beberapa sumber maka dapat diambil konklusi oleh penulis bahwa akad ialah  suatu  ketetapan  yang  dibuat  oleh  dua pihak  yg saling  membutuhkan  serta  mengikat  diantara  satu dengan  yang  lainnya,  dimana  satu  pihak  menjadi pelaku ijab dan  pihak yang lain sebagai pelaku qabul, dan  kedua  pihak  wajib    melaksanakannya  dengan berlandaskan ketentuan aturan syariah.

## Macam-macam Akad
Diantara macam-macam aqad adalah: a. Berdasarkan ada tidaknya unsur lain di dalamnya (Siregar & Khoerudin, 2019):
1) Akad munjiz, yaitu  akad  yang  dilaksanakan langsung  pada  waktu  selesainya  akad. Pernyataan  akad  yang  diikuti  dengan pelaksaan  akad  adalah  pernyataan  yang disertai  dengan  syarat-syarat  dan  tidak  pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.
2) Akad mu’alaq, adalah  akad  yang  di  dalam pelaksaannya  terdapat  syarat-syarat  yang telah  ditentukan  dalam  akad,  misalnya penentuan  penyerahan  barang-barang  yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Akad mu’alaq ialah akad yang di dalam pelaksaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan  pelaksaan  akad,  pernyataan yang  pelaksaannya  ditangguhkan  hingga waktu yang ditentukan.
b. Dilihat  dari  segi  sah  atau  tidaknya  akad  (Hasan, 2018):
1) Akad sahih, adalah akad yang cukup syarat- syaratnya. Misalnya, menjual sesuatu dengan harga  sekian  jika  kontan  dan  sekian  jika hutang.
2) Akad fâsid, adalah akad yang cacat. Misalnya menjual  sesuatu  barang  yang  palsu,  tetapi dikemas dalam bentuk asli.
c. Berdasarkan lazim dan gairu  lazim (Nawawi, 2012) :
1) Akad lazim, adalah  akad  yang  mengikat semua pihak pelaku akad
2) Akad gairu  lazim, adalah  akad  yang  tidak mengikat  atau  hanya  mengikat  satu  pihak saja.
d. Dilihat dari tukar menukar hak (Nawawi, 2012):
1) Akad mu’awadhah ,  akad  yang  berlaku  atas dasar timbal balik, atau terjadi pertukaran hak
seperti  jual  beli,  sewa-menyewa,  dan upahmengupah.
2) Akad tabarru’at ,  adalah  akad  yang  berlaku atas  dasar  pemberian  dan  pertolongan  dari satu pihak kepada pihak lain, hanya satu pihak yang  mendapatkan  hak  (pihak  yang  diberi), sementara  pihak  lain  tidak  mendapatkan imbalan  (pihak  pemberi)  seperti  hibah, sedekah,  infaq,  dan  semacamnya  (Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, 2011).
e. Berdasarkan  niat  (motif)  pelakunya  (Anwar, 2010):
1) Akad tijari yaitu  akad  yang  bermotif  bisnis atau  mencari  keuntungan  duniawi  secara langsung  dan  disepakati  dalam  akad,  seperti jual  beli,  sewa,  pengupahan,  mudharabah, musytarakah, dll.
2) Akad tabarru’, adalah  akad  yang  motifnya adalah  untuk  mencari  pahala  (ukhrawi)  atau semata-mata untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan duniawi, seperti akad hibah  dan  pinjam  pakai.  Akad  ini  motifnya semata-mata  untuk  menolong,  bukan  untuk bisnis.
3) Akad  gabungan tijari dan tabarru’ ,  menurut sebagian ahli ekonomi adalah akad yang pada mulanya  merupakan  akad  yang  diniatkan menolong,  namun  pada  akhirnya  menjadi akad atas beban/untuk mendapatkan imbalan, seperti dalam asuransi, pembiayaan multijasa, pegadaian, dll.

## 4.3. Investasi
Istilah  investasi  berasal  dari  bahasa  Latin,  yaitu invistire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment. Secara definitif, investasi diartikan sebagai penanaman modal dan penempatan aset,  baik  berupa  harta  maupun  dana,  pada  sesuatu yang  diharapkan  akan  memberikan  hasil  pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan  investasi  keuangan  adalah  menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang (Sula, 2004).
Investasi adalah penanaman modal dalam jumlah tertentu  pada  saat  ini  untuk  mendapatkan  hasil  yang lebih besar di masa mendatang (Parinduri & S, 2010). Sistem dan tujuan yang berlaku pada investasi berbeda dengan tabungan, dimana investasi memiliki kelebihan  dalam  tingkat  profitabilitas  yang  lebih tinggi dan pilihan instrumennya yang lebih beraneka ragam dibandingkan dengan tabungan.
Investasi  terbagi  ke  dalam  dua  bagian;  yaitu investasi  riil  dan  investasi  finansial.  Investasi  riil paling  umum  terjadi  pada  perekonomian  tradisional, dimana  investasi  ini  mencakup  aset  nyata  seperti tanah,  bangunan,  mesin,  pembelian  aset  produktif, atau  hal  fisik  lainnya.  Sementara  investasi  finansial dilakukan  di  pasar  uang,  misalnya  berupa  sertifikat deposito, commercial  paper ,  Surat  Berharga  Pasar Uang  (SBPU)  dan  lainnya.  Investasi  juga  dapat dilakukan di Pasar Modal berupa saham, obligasi dan lainnya (Rahmarisa, 2019).
Dalam  pandangan  agama  khususnya  Islam, investasi dikenal dengan sebutan tijarah (niaga) yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta  dan  cara  memperolehnya  tidak  mengandung unsur  riba,  maisyir,  dan  spekulasi  serta  hal-hal  yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Quran dan al-Hadits.
4.3.1. Dasar Hukum Investasi
4.3.1.1. Al Qur’an
a. Firman Allah SWT pada surat al-Hasyr (59): 7
َنْيَب ٌۢ ً ة َ لو ُد َ نو ُ كَي ا َ ل ْى َ ك ٱ ِءٓاَيِن ْ غ َ أ ْ ل ْم ُ كن ِم ٓا َم َو ُم ُ كٰىَتاَء ٱ ُ لو ُس َّرل ُهو ُ ذ ُ خ َ ف ا َم َو ْم ُ كٰى َهَن ُهْن َع َ ف ُٱ او ُهَتن َو ٱ او ُ قَّت ٱ َ َّ للّ َّ نِإ ٱ َ َّ للّ ُدي ِد َش ٱ ِبا َ ق ِع ْ ل Artinya: “...supaya  harta  itu  jangan  beredar  di antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara kamu.  apayang  diberikan  Rasul  kepadamu, maka  terimalah,  dan  apa  yang  dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”
b. Firman Allah SWT pada surat at-Taubah (09): 34
َو ٱ َني ِذ َّ ل َ نو ُزِن ْ كَي ٱ َب َه َّ ذل َو ٱ َة َّض ِف ْ ل ا َ ل َو ا َهَنو ُ ق ِفنُي ىِف ِليِب َس ُٱ ِ َّ للّ م ُه ْر ِ شَب َ ف با َ ذ َعِب ميِل َ أ
Artinya: “Dan  orang-orang  yang  menyimpan emas  dan  perak  dan  tidak  menafkahkannya pada  jalan  Allah,  Maka  beritahukanlah kepada  mereka,  (bahwa  mereka  akan mendapat) siksa yang pedih.”
4.3.1.2. Hadits  nabi  saw  yang  diriwayatkan  oleh
Baihaqi dan Daru Qutni
َم ُة َ ق َد َّ صلا ُه ُ ل ُ ك ْ أَت ىَّت َح  ه ُ كُرْتَي ا َ ل َو ُه َ ل  ْر ِج َّتَيْلَف   لاَم ُه َ ل اًمْيِتَي  َي ِل َو  ْن Artinya: “Dari Umar ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya  berkata:  Rasulullah  berkhutbah:
Barang  siapa  yang  mengasuh  anak  yatim  yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat.

## 4.3.2. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam
Ali  (2004)  menyebutkan  bahwa  prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah:
a. Tidak mencari rezeki yang haram, baik dari  segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dalam hal ini pelaku  investasi  melakukan  investasi  dengan amanah, jujur dan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan  antar  satu  dengan  yang  lainnya  dan tidak merasa didzalimi maupun mendzalimi.
c. Keadilan  pendistribusian  kemakmuran.  Dalam melakukan  kegiatan  ekonomi  apapun,  dalam pandangan  Islam  harus ada  nilai  keadilan, sebab nilai  keadilan  yang  dalam  pendistribusian  ini berkaitan  dengan  pembagian  manfaat  kepada semua  komponen  dan  pihak  yang  terlibat  dalam usaha investasi tertentu.
d. Transaksai dilakukan atas dasar ridha sama ridha. Kerelaan antar kedua belah pihak ini merupakan hal  yang  harus  dipertimbangkan  juga,  karna  hal ini  menyangkut  keberkahan  dalam  hasil  yang diperoleh dari sebuah investasi.
e. Tidak  ada  unsur  riba,  maysir  dan  gharar (ketidakjelasan).  Ketika  melakukan  investasi harus  melalui  proses  yang  sesuai  syariah  dan menghindari  hal-hal  yang  bersifat  riba,  maysir (penjudian),  gharar  (ketidakjelasan).  Karena ketiga sifat tersebut di atas yang membuat sebuah benda menjadi haram.

## 5.   PEMBAHASAN
5.1. Analisis Akad Pada Asuransi
Sudah  diketahui  secara  umum,  bahwa  dalam asuransi menerapkan skema akad yang lebih dari satu, atau  dikenal  dengan  istilah  multi  akad.  Sebelum penulis  membahas  tentang  bagaimana  hukum  multi akad  dalam  asuransi  dan  akad  apa  saja  yang diterapkan  di  dalam  asuransi,  ada  baiknya  penulis paparkan pemahaman terkait dengan multi akad. 5.1.1. Pemahaman Multi Akad
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  multi akad  berarti  akad  berganda  atau  akad  yang  lebih banyak,  lebih  dari  satu.  Multi  akad  dikenal  juga
dengan  istilah hybrid  contract .  Dalam  istilah  fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah ةبكرملاُدوقعلا. Al- ‘uqud adalah bentuk jama’ dari al-‘aqdu yang artinya perjanjian. Dan Al-murakkabah secara bahasa berarti mengumpulkan  atau  menghimpun.  Kata murakkab berakar  dari  kata
ُُ َبَّك َر – ُُ ُُ  بِ ك َر ي ُ- ُُ اًبْيِك ْرَت yang  berarti menyusun atau meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga bertumpuk (A.W. Munawwir, 1997) Harun  (2018)  mengutip  ungkapan  Nazih Hammad  dalam  bukunya  yang  menyebutkan  bahwa yang dimaksud dengan akad murakkabah adalah:
ة َ ل َما َع ُم ِما َرْبِإ ى َ لَع  ْي َ ف َر َط  ُقا َ فتِإ ) ة َ ق ْ ف َص ( , َر َ ث ْ ك َ أ َ ف  ِنْي َدْق َع ىَلَع  ُل ِمَت ْشَت
ِتا َما َزِت ْ ل ِالا َو  ِقْو ُ قح ُ لا  ِعْيم
َجَو ,ِدْوُق ُعلا  َكْلِت  ِتاَب ِجْوُم ُرَبَتُعت  ُثْيح ِب ً ة َ ل ِما َ كَت ُم ًة َد ْح َو ِهْي َ لَع ِةَبتَرَت ُملا , ِد ِحا َولا  ِد ْ ق َعلا  ِرا َ ث ِا ِةَبا َثمِب Artinya: “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad  atau  lebih  –seperti  jual  beli  dengan  sewa menyewa,  hibah,  wakalah,  qard,  muzara‘ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah  …  dst.–  sehingga  semua  akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak dapat  dipisah-pisahkan,  sebagaimana  akibat hukum dari satu akad.
Arfan  (2017)  mengutip  pernyataan  al-Imrani tentang, kata murakkab diartikan sebagai:
ا َهْي َ لَع ُ ل ِمَت ْش َي ى ِت َّ لا  ة َدد َعت ُملا  ِةَّيلاَملا   ِدو ُ قعلا  عْو ُمج َ م ى َ لَع   ُد ْ ق َعلا
ِتا َما َزِت ْ ل ِالاو  ِقو ُ قحلا  ُعيم َج  ُربَتعُت ُ ثي َح ِب  ِلُبا َ قتلا  ْو َ أ  ِعمجلا  ِليِب َس ِد ِحا َولا  ِد ْ قعلا  ِرا َ ث ِا ِةَبا َثمِب اَهْي َ لَع ِةَبت َرت ُملا . Artinya: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung  oleh  sebuah  akad  –baik  secara gabungan maupun secara timbal balik– sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang  sebagai  akibat  hukum  dari  satu akad.”
Dalam hal ini terdapat beberapa istilah lain yang memiliki keserupaan makna dengan kata murakkabah diantaranya yaitu; Al-ijtima ’(Terhimpun), At- ta’addud (Berbilang), Al-tikrar (Berulang), Al- tadakhul (Berkumpul),  dan Al-ihktilat (Bercampur). Namun  demikian,  dalam  istilah  fikih  kata murakkab merupakan  kata  yang  umum  digunakan  untuk menjelaskan  multi  akad  (Harun,  2018).  Jadi  pada intinya,  multi  akad  merupakan  gabungan  dari
beberapa  akad  yang  terhimpun  menjadi  satu  akad, yang  mana  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

## 5.1.2. Macam-Macam Multi Akad
Menurut Abdullah al-’Imrani, multi akad terbagi ke dalam empat macam (Arfan, 2017):
Pertama, multi akad yang mukhtalitah (bercampur)  yang  memunculkan  nama  baru,  seperti bai’ istiglal, bai’ tawarruq, musyarakah mutanaqisah dan bai’ wafa’ . • Jual beli istiglal merupakan percampuran 3 akad,
yaitu  2  akad  jual  beli  dan  ijarah,  sehingga bercampur 3 akad. Akad ini disebut juga three in one
• Jual  beli tawarruq  adalah percampuran  2  akad jual  beli.  Jual  beli  1  dengan  pihak  pertama,  jual beli kedua dengan pihak ketiga.
• Musyarakah  mutanaqisah (MMQ).  Akad  ini campuran akad syirkah milik dengan Ijarah yang mutanaqisah atau  jual  beli  yang  disifati  dengan mutanaqisah  (decreasing). Percampuran  akad- akad ini melahirkan nama baru, yaitu musyarakah mutanaqisah (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi  milik  nasabah,  namun  bentuk  ijarahnya berbeda, karena transfer of title ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of tittle yang mutanaqisah ,  karena  itu  sebutannya  ijarah saja, bukan IMBT.
• Bai‘al-wafa’ adalah  percampuran  (gabungan)  2 akad jual  beli  yang melahirkan  nama baru.  Pada awal  kelahirannya  di  abad  5  Hijriyah,  akad  ini merupakan  multiakad  ( hybrid ),  tetapi  dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu bai‘ al-wafa’ .
Kedua, hybrid contract yang mujtami‘ah/mukhtalitah dengan  nama  akad  baru, tetapi  menyebut  nama  akad  yang  lama,  seperti  sewa beli ( bai‘ at-ta’jiry ), lease and purchase . Contoh lain ialah muda ̄ rabah musytarakah pada life insurance dan deposito  bank  syariah.  Contoh  lainnya  yang  cukup menarik ialah menggabungkan wadiah dan muda ̄ rabah pada GIRO, yang biasa disebut Tabungan Giro  Aotomatic  Transfer  Muda ̄ rabah dan Wadiah . Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro  sekaligus  (2  rekening  dlm  1  produk).  Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.
Ketiga, hybrid contract yang akad-akadnya tidak bercampur  dan  tidak  melahirkan  nama  akad  baru, tetapi  nama  akad  dasarnya  tetap  ada  dan  eksis  serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya :
• kontrak akad pembiayaan take over,
• Kafalah wa al-ijarah pada kartu kredit,
• Wa’ad untuk waka ̄ lah murabahah, ija ̄ rah, musya ̄ rakah , dan lain-lain pada pembiayaan rekening koran on line facility,
• Mura ̄ bahah wa al-waka ̄ lah pada pembiayaan murabahah basitah ,
• Waka ̄ lah bi al-ujrah pada L/C, RTGS, General Insurance, Factoring,
• Kafa ̄ lah wa al-ija ̄ rah pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit,
• Muda ̄ rabah wa al-mura ̄ bahah/ija ̄ rah/istisna’ pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi,
• Hiwa ̄ lah bi al-ujrah pada factoring.
Keempat,  Hybrid  Contract yang mutana ̄ qidah (akad-akadnya  berlawanan).  Bentuk  ini  dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli  dan  pinjaman  ( bay’  wa  salaf ),  menggabungkan qard wa al-ija ̄ rah dalam satu akad, dan menggabungkan qard dengan janji hadiah ( wa‘ad ).

## 5.1.3. Hukum Multi Akad
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai  boleh  tidaknya  multi  akad  (Astuti  et  al., 2015):
Pertama ,  pendapat  yang  membolehkan  multi  akad diantaranya  adalah  pendapat  dari  kalangan  ulama mazhab  Maliki,  dan  Imam  Ibnu  Taymiyah  dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan multi akad yaitu: a. Q.S. al-Maidah ayat 1
ْو ُ ق ُع ْ لاِب ا ْو ُ ف ْو َ أ ا ْوُن َم َ أ  َنْي ِذ َّ لا ا َهي َ أَي ِد ....
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman penuhilah olehmu akad-akad”.
Dari  ayat  tersebut,  dijelaskan  bahwa  Allah memerintahkan  agar  orang  yang  beriman memenuhi  akad  perjanjian/kesepakatan  antar mereka.  Artinya,  secara  prinsip  semua  akad diperbolehkan  oleh  Allah  dan  orang  mukmin wajib memenuhi akad itu.
b. Q.S. an-Nisa ayat 29 ْ ن َ أ َّ الِإ  ِل ِط َ اب ْ لاِب ْم ُ كَنَيب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ أ ا ْو ُ ل ُ ك ْ أَت َ ال ا ْوُن َم َ أ  َنْي ِذ َّ لا ا َهي َ أَي ضا َرَت  ْن َع  ة َراج ِت َ ن ْو ُ كَت ْم ُ كْن ِم
Artinya:  “ Wahai  orang  orang  yang  beriman janganlah  kalian  memakan  harta  diantara kalian dengan cara batil, melainkan dengan jalur  perniagaan  yang  didasari  saling suka/ridho.”
Dari  ayat  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa dalam  perdagangan  disyaratkan  suka  sama  suka. Hal  ini  menjadi  dasar  kehalalan  memperoleh sesuatu.  Atas  dasar  inilah  hukum  asal  dari  akad adalah boleh.
c. Q.S al-Baqarah ayat 275
... اَبرلا  َم َّر َح َو  َع ْيَب ْ لا للّا َّ ل َح َ أ َو ....
Artinya: “ dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”
Dari ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya.
d. Kaidah fiqh:
َد َّ ل ُدَي ْ ن َ أ ا َّ لِإ ة َحاَبإْلا ِةَلَما َعُمْلا يِف ُ ل ْصألا
ا َهمْيرح َ ت ى َ لَع ليل
Artinya: “Hukum  asal  dalam  muamalah  adalah mubah  sampai ada dalil  yang  menunjukkan atas keharamannya.”
Berdasarkan  kaidah  tersebut,  diketahui bahwa  penggabungan  dua  akad  atau  lebih dibolehkan  karena  tidak  ada  dalil  yang melarangnya.  Adapun dalil  yang melarang  multi akad,  tidak  dipahami  sebagai  larangan  mutlak, melainkan  karena  larangan  yang  disertai  unsur keharaman seperti gharar , riba, maysir .
As-Syatibi menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah  adalah  melaksanakan  ( ta‟abbud )  apa  yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan  hukum  asal  dari  muamalat  adalah mendasarkan  substansinya  bukan  terletak  pada praktiknya ( iltifat ila ma’ani ). Dalam hal ibadah tidak bisa  dilakukan  penemuan  atau  perubahan  atas  apa yang  telah  ditentukan,  sementara  dalam  bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru .
Kalangan  Malikiyah  dan  Ibnu  Taymiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama  mengandung  manfaat  dan  tidak  dilarang agama.  Karena  hukum  asalnya  adalah  sahnya  syarat
untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
Menurut Nazih Hammad, hukum asal dari syara‟ adalah  bolehnya  melakukan  transaksi  multi  akad, selama  setiap  akad  yang  membangunnya  ketika dilakukan  sendiri-sendiri  hukumnya  boleh  dan  tidak ada dalil yang melarangnya. Ibnu Qayim sebagaimana menyatakan  bahwa  hukum  asal  dari  akad  dan  syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.  Karena  hukum  asalnya  adalah  boleh,  maka setiap  akad  dan  syarat  yang  belum  dijelaskan keharamannya  oleh  Allah  tidak  bisa  dinyatakan sebagai haram (Harun, 2018).
Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Mu‘a ̄ malah al- Ma ̄ liyah  al-Muqa ̄ ran mengatakan  “Tidak  ada larangan  dalam  syariah  tentang  penggabungan  dua akad  dalam  satu  transaksi,  baik  akad mu‘awadah (pertukaran/bisnis)  maupun  akad tabarru’ .  Hal  ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan  untuk  memenuhi  syarat-syarat  dan akad-akad”.
Al-Imrani  menyebutkan  bahwa  penghimpunan dua  akad  diperbolehkan  apabila  tidak  ada  syarat  di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh .  Seperti  seseorang  yang  memberikan pinjaman  kepada  orang  lain,  lalu  beberapa  waktu kemudian  ia  menjual  sesuatu  kepadanya  padahal  ia masih  dalam  rentang  waktu qardh tersebut.  Yang demikian hukumnya boleh (Hidayati et al., 2021).
Dari  paparan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa hukum kebolehan multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya:
a. Multi  akad  dibolehkan  selama  akad-akad  yang membangunnya  merupakan  akad-akad  yang dihalalkan.
b. Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
c. Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

## 5.1.4. Pendapat yang mengharamkan multi akad
Sebagaimana yang dikutip dari Shiddiq Al-Jawi, diantara ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat  kalangan  ulama  mazhab  Hanafi,  sebagian pendapat ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syaf’i, dan  ulama  mazhab  Hambali  (Astuti  et  al.,  2015). Dasar  landasan  mereka  dalam  mengharamkan  multi akad yaitu:
5.1.4.1. Hadist
,ِهْيِب َ أ  ْن َع ,  ب ْي َع ُش ِن ْب و ُرْم َع  ْن َعَو
للّا ُ ل ْو ُس َر َ لا َ ق : َ لا َ ق ِهد َج  ْن َع َ ال َو ,   عيب يِف  ِناط ْر َش ال َو ,   عيبو ف َ ل َس لح َ ي َ ال:َم َّ ل َس َو هْي َ لَع للّا ى َّ ل َص
ُو َح َّ ح َص َو ,ُة َس ْمَخلا ُها َو َر(  َك َدن ِع  َسي َ ل ا َم  َعيب َ ال َو ,  ْن َم ْضُي م َ ل ا َم  َحْبر
)ُم ِكاح َ لا َو َةمْي َز ُخ  ُنْبا َو ي ِذ ِم ْرتلا
Artinya: “nabi  saw  bersabda:  tidak  halal menggabungkan  akad  salaf  (hutang)  dan  jual beli,  dan  tidak  halal  adanya  dua  syarat  dalam satu  transaksi  jual  beli,  dan  tidak  halal mengambil  keuntungan  dari  barang  yang  tidak dijamin,  dan  tidak  halal  menjual  sesuatu  yang bukan  milik  kamu.” (HR.  Ahmad,  Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah)
Hadis ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang:
a. Menghutangkan  sekaligus  menjual,  konkritnya adalah  seperti  orang  yang  ingin  membeli  suatu barang dengan harga lebih mahal dari harga yang semestinya.  Hal  ini  karena  pembayarannya ditangguhkan  sampai  waktu  yang  disepakati. Sementara  dia  memahami  bahwa  transaksi  itu tidak boleh dilakukan, maka dia pun mensiasatinya  dengan  cara  meminjam  uang sejumlah harga barang tersebut, lalu uang tersebut digunakan  untuk  membeli  barang  tadi  secara kontan.
b. Adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Adapun sabda beliau saw, “tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli” ditafsirkan dalam kitab An-Nihayahُُbahwa transaksi tersebut seperti  kamu  mengatakan  “saya  jual  baju  ini kepada kamu dengan harga satu dinar jika kontan, dan jika hutang harganya dua dinar.” Hal itu sama dengan dua transaksi dalam satu transaksi.
c. Sabda  beliau  saw,  “tidak  halal  mengambil keuntungan  dari  barang  yang  tidak  dapat dijamin.”  Ada  yang  mengatakan  bahwa maksudnya  adalah  selama  barang  yang  mau dijualnya  itu  belum  ada  ditangannya.  Hal  ini karena  barang  sebelum  diterima  adalah  di  luar tanggung  jawab  pembeli,  sehingga  bila  barang tersebut  rusak  atau  hilang,  maka  resiko ditanggung si penjual.
d. Sabda  beliau  saw,  “tidak  halal  menjual  sesuatu yang  bukan  milik  kamu”,  ditafsirkan  oleh  hadis
Hakim bin Hizam yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai bahwa Hakim bin Hizam berkata “
saya  berkata,  “wahai  Rasulullah  ada  seseorang mendatangi  saya  untuk  membeli  sesuatu  yang tidak  saya  miliki,  lalu  saya  pun  membelinya  di pasar,  beliau  bersabda,  “jangan  kamu  menjual sesuatu  yang  tidakُ ُkamu  miliki.”  Hadis  ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu sebelum memilikinya secara utuh.
Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi melarang  tiga  bentuk  multi  akad,  yaitu  multi  akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu  akad,  dan  dua  transaksi  dalam  satu  transaksi. Sebab  pelarangan  pada  bentuk  multi  akad  tersebut, dikarenakan dapat terjadi adanya unsur spekulasi dan riba.
(  ة َعْيَب يِف نْيَت َعَيب  ْن َع :َمَّل َسَو هْيَلَع للّا ىَّل َص للّا  ُلْو ُس َر ى َهن ُها َو َر
) َ ناَّب ِح  ُنْبا َو ي ِذ ِم ْرتلا  ُو َح َّح َص َو ,ى ِئا َس َّ نلا َو  ُدم ْح َ أ
Artinya: Nabi Saw. telah melarang adanya dua jual- beli dalam satu jual beli. (HR Ahmad, Nasai, at- Tirmidzi, Ibnu Hiban).
Alasan dilarangnya transaksi pada kasus pertama adalah tidak adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba.  Ini  menurut  pendapat  yang  melarang,  menjual sesuatu  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dari  harga yang  berlaku  pada  hari  transaksi  dilakukan  hanya karena pembayaran dilakukan kemudian hari (kredit).
5.1.4.2. Multi akad sebagai hilah riba Multi akad yang menjadi hilah riba dapat terjadi melalui  kesepakatan  jual  beli ‘inah atau  sebaliknya dan hilah riba fad h l .  Contoh hilah riba  pada kesepakatan  jual  beli ‘inah adalah  menjual  suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli  harus  menjualnya  kembali  kepada  penjual dengan  harga  delapan  puluh  secara  tunai.  Pada transaksi  ini  terlihat  seolah  ada  dua  akad  jual  beli, padahal  merupakan hilah riba  dalam  pinjaman. Contoh hilah riba dalam riba fadhl adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras  yang  lebih  banyak  atau  lebih  sedikit  dari pembeli.
5.1.4.3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad- akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan  beberapa  akad  yang  hukumnya asalnya  boleh  namun  membawanya  kepada  yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.
5.1.4.4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya  saling  bertolak  belakang  atau berlawanan
Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad  antara  akad-akad  yang  berbeda  ketentuan hukumnya  dan  atau  akibat  hukumnya  saling berlawanan  atau  bertolak  belakang.  Larangan  ini didasari  atas  larangan  Nabi  menggabungkan  akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan  untung  dan  rugi,  sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi  akad  dari  akad-akad  yang  berbeda  hukumnya, seperti  antara  jual  beli  dengan ju’alah,  s h arf, musaqah, syirkah, qirad h, atau nikah.
Dari  paparan  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa multi akad diharamkan karena sebab-sebab berikut:
a. Adanya  hadis  yang  menyatakan  larangan  multi akad.
b. Adanya  kekhawatiran  multi  akad  dijadikan sebagai hilah  riba yang  menyebabkan  jatuh  ke riba.
c. Adanya  penolakan  terhadap  kaidah  fikih  yang dijadikan  dasar  oleh  kalangan  Ulama  yang membolehkan multi akad.
d. Adanya  penolakan  terhadap  pendapat  yang menyatakan  bahwa  multi  akad  dikatakan  haram jika disertai unsur keharaman.
e. Akad-akad  yang  terhimpun  dalam  multi  akad mempunyai akibat hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.
Dari dua aliran yang membolehkan dan melarang multi  akad,  penulis  cenderung  pada  aliran  yang membolehkan  multi  akad.  Alasannya,  saat  ini, berdasarkan kebutuhan pada dunia lembaga keuangan, maka perlu adanya inovasi akad-akad yang ada pada kitab-kitab  fikih  dalam  penerapannya,  agar  dapat menjawab  permasalahan  yang  muncul  dalam  bidang muamalah  yang  diterapkan  pada  lembaga  keuangan syariah. Akad tunggal yang ada pada kitab-kitab fikih tidak  bisa  diterapkan  secara  murni  pada  lembaga keuangan  syariah.  Alasannya,  akad-akad  tersebut lebih cocok bila diterapkan pada sistem perdagangan, bukan pada lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya inovasi  akad,  lembaga  keuangan  syariah  akan mengalami  kesulitan  untuk  menerapkan  akad-akad tersebut secara syar’i.
Oleh karenanya, multi akad yang diterapkan pada produk  asuransi  meskipun  dinggap  sebagai  akad berganda  dan  terkesan  menimbulkan  ambiguitas dalam penerapannya, namun dapat dinyatakan sebagai akad  yang  dibolehkan  dalam  perspektif  fikih muamalah,  hal  itu  berdasarkan  hajat  dan  kebutuhan dalam lembaga keuangan syariah (lembaga asuransi), terlebih lagi bahwa multi akad yang diterapkan dalam asuransi  tidak  saling  bertentangan  satu  sama  lain. Tentu  saja,  kebolehan  ini  pun  tetap  memperhatikan agar terhindar dari adanya unsur maysir, gharar, dan riba.

## 5.1.5. Akad-Akad  yang  Terdapat  Di  Dalam Asuransi Syari’ah
Asuransi  syariah  merupakan  praktek  tanggung menanggung  diantara  sesama  peserta.  Ketika  salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan,  maka  akan  mendapat  klaim  yang berasal  dari  para  peserta  itu  sendiri.  Secara  umum, ketika  peserta  asuransi  ikut  dalam  program perusahaan  asuransi  syariah  akan  di  berikan  akad, Akad  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  syariah yang  tidak  mengandung  gharar  (penipuan),  maysir (perjudian),  riba,  zhulm  (penganiayaan),  risywah (suap),  barang  haram  dan  maksiat.  Akad  tersebut adalah :
a. Akad Tabarru’
Akad  tabarru’  adalah  semua  bentuk  akad yang  dilakukan  dengan  tujuan  kebajikan  dan tolong-menolong,  bukan  semata  untuk  tujuan komersial.  Kemudian  akad  dalam  akad  tabarru adalah  akad  hibah,  dan  akad  tabarru’  tidak  bisa berubah  menjadi  akad  tijaroh.  Dalam  akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak  sebagai  pengelola  dana  hibah  (Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014).
Akad  Tabarru'  adalah  Akad  hibah  dalam bentuk  pemberian  dana  dari  satu  Peserta  kepada Dana  Tabarru'  untuk  tujuan  tolong  menolong  di antara para Peserta, bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010  Tentaang  Penerapan  Prinsip Dasar  Penyelenggaraan  Usaha  Asuransi  Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).
b. Akad Tijarah
Akad  tijarah  adalah  akad  yang  dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya
menggunakan  mudhorobah.  Jenis  akad  tijarah dapat  diubah  menjadi  jenis  akad  tabarru'  bila pihak  yang  tertahan  haknya,  dengan  rela melepaskan  haknya  sehingga  menggugurkan kewajiban  pihak  yang  belum  menunaikan kewajibannya.  Akad  tijarah  ini  adalah  untuk mengelola  uang  premi  yang  telah  diberikan kepada  perusahaan  asuransi  syariah  yang berkedudukan  sebagai  pengelola  (Mudorib), sedangkan  nasabahnya  berkedudukan  sebagai pemilik  uang  (shohibul  mal).  Ketika  masa perjanjian  habis,  maka  uang  premi  yang diakadkan dengan akad tijaroh akan dikembalikan beserta  bagi  hasilnya  (Fatwa  DSN  MUI  No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014).
Untuk  akad  tijaroh  dalam  asuransi,  ada beberapa akad yang mengkuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi  :
1) Akad Wakalah bil Ujrah Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang  memberikan  kuasa  kepada  Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru'  dan/atau  Dana  Investasi  Peserta, sesuai  kuasa  atau  wewenang  yang  diberikan dengan imbalan berupa ujrah (fee) (Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar
Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah). Akad Wakalah bil Ujrah diperbolehkan dalam praktek  asuransi  syariah  yang  dilakukan antara  perusahaan  asuransi  syariah  dan peserta  dimana  posisi  perusahaan  asuransi syariah  sebagai  pengelola  dan  mendapatkan fee  karena  telah  mendapatkan  kuasa  dari peserta.
2) Akad Mudharabah Akad  Mudharabah  adalah Akad  tijarah  yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai  mudharib  untuk  mengelola  investasi dana  tabarru'  atau  dana  investasi  peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan  imbalan  berupa  bagi  hasil  (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
3) Akad Mudharabah Musytarakah Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad Tijarah  yang  memberikan  kuasa  kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi  Dana Tabarru'  dan/  atau dana  Investasi  peserta,  yang  digabungkan
dengan  kekayaan  perusahaan,  sesuai  kuasa atau  wewenang  yang  diberikan  dengan imbalan  berupa  bagi  hasil  (nisbah)  yang besarnya  ditentukan  berdasarkan  komposisi kekayaan  yang  digabungkan  dan  telah disepakati  sebelumnya.  (Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan  Prinsip  Dasar  Penyelenggaraan Usaha  Asuransi  Dan  Usaha  Reasuransi dengan Prinsip Syariah).
Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/ III/2006 Tentang Akad Mudharabah  Musytarakah  Pada  Asuransi Syariah  menyebutkan  bahwa  akad  ini  bisa dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi  syariah karena  merupakan  bagian  dari  mudharabah dan merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan Musytarakah.
Akad  Mudharabah  Musytarakah  merupakan akad  dimana  modal  perusahaan  asuransi syariah  dan  nasabah  digabungkan  untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola (Syakur, 2021).

## 5.2. Investasi pada Asuransi Syariah
Dalam  asuransi,  diperbolehkan  bagi  pihak asuransi  (pengelola)  untuk  mengelola  dana  premi dengan  cara  menginventasikan  dana  pada  instrumen investasi  demi  mendapatkan  keuntungan.  Namun dalam  perspektif  hukum  islam  (fikih  muamalah), kebolehan pengelolaan dana premi oleh pihak asuransi hanya  apabila  instrumen  investasi  tersebut  dapat terbebas dari unsur maysir, riba, dan gharar. Dengan demikian terdapat perbedaan secara mendasar antara model investasi asuransi konvensional dengan model investasi syariah, dimana pada asuransi konvensional menerapkan  model  investasi  bebas  tak  terbatas, sementara  pada  asuransi  syariah  menerapkan  model investasi bebas namun terbatas hanya pada instrumen investasi  yang  sejalan  dengan  prinsip  syariah  (Sula, 2004).
Fatwa No. 21 DSN-MUI memposisikan nasabah sebagai  pihak  penyandang  dana  ( shahib  al-mal )  dan perusahaan  sebagai mudharib ,  di  mana  kedua  pihak nantinya akan berbagi profit and loss . Maka asuransi syariah  akan  mendudukkan  dirinya  sebagai  pihak yang  menerima  dana  dari  masyarakat.  Sebagai pengelola  dana  nasabah,  pihak  asuransi  syariah mestinya  menjaga  kepercayaan  tersebut  dengan  cara menyalurkannya ke sektor riil.
Karenanya  dana  asuransi  syariah  yang  berhasil dihimpun  hanya  boleh  diinvestasikan  ke  dalam proyek-proyek  ataupun  pembiayaan  lainnya  yang sesuai syariah.berdasarkan keputusan direktur
jenderal lembaga keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan  investasi  perusahaan  asuransi  dan perusahaan  reasuransi  dengan  sistem  syariah,  jenis investasi  bagi  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan reasuransi  dengan  prinsip  syariah  yang  terdiri  dari (Rahmarisa, 2019):
a. Deposito dan sertfikat deposito syariah;
b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;
d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
e. Surat  berharga  syariah  yang  diterbitkan  atau dijamin oleh pemerintah;
f. Unit penyertaan reksadana syariah;
g. Penyertaan langsung syariah;
h. Bangunan  atau  tanah  dengan  bagunan  untuk investasi;
i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan  skema  murabahah  (jual  beli)  dengan pembayaran ditangguhkan;
j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil);
k. Pinjaman polis.
Pengelolaan  dana  premi  dalam  bentuk  investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi konvensional dengan  perusahaan  asuransi  syariah  juga  terdapat perbedaan dalam hal mekanisme yang diterapkan pada dana premi. Pada asuransi konvensional seluruh dana premi  ditetapkan  sebagai  kas  atau  kekayaan perusahaan,  sehingga  ketika  dana  premi  tersebut diinvestasikan  dan  mendapakan  keuntungan  maka secara  mutlak  menjadi  milik  perusahaan  asuransi sepenuhnya.  Lain  hanya  dengan  asuransi  syariah, bahwa  dana  premi  terbagi  dalam  dua  bagian  yaitu dana tabarru’ dan tijaroh, sehingga dana dana tersebut hakikatnya  tetap  milik  nasabah  (anggota  asuransi). Adapun perusahaan asuransi hanya akan mendapatkan bagian  dalam  bentuk  fee  atau  bagi  hasil  dari keuntunggan investasi tersebut (Suparji, 2017).
Hal  ini  sebagaimana  yang  ditegaaskan  dalam fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum  asuransi  syariah.  Dalam  fatwa  tersebut  DSN MUI    membolehkan  asuransi  yang  diselenggarakan dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  membagi  akad
dalam  asuransi  syariah  menjadi  dua,  yaitu  akad tabarru’ yang berdasarkan tolong menolong dan akad tijarah yang  berdasarkan mudharabah (Fatwa  DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014).
Ali  Mustafa  Ya’qub  mengatakan  bahwa  salah satu  bentuk  pengeloaan  dana  asuransi  yang  paling dominan  adalah  menginvestasikan  dana  yang terkumpul dari premi. Jika investasi tersebut dilakuan dalam  bentuk  pernyertaan  modal  dalam  sebuah perusahaan  maka  pihak  asuransi  harus  mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjual belikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito maka pihak asuransi harus  mengetahui  bahwa  bank  tempat  dana  asuransi tersebut  didepositokan  adalah  bank-bank  yang beroperasi  tidak  dengan  sistem  bunga  tetapi  dengan sistem bagi hasil (mudharabah).

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  dapat diketahui  bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah menerapkan  model  perjanjian  akad  berganda  (multi akad)  dalam  operasionalnya.  Begitupun  dalam asuransi  diterapkan  model  akad  berganda  dalam bentuk tabarru’ dan tijaroh ,  dan  akad  akad  yang berkaitan  dengan  keduanya  yaitu wakalah  bil  ujroh , mudharabah , dan musytarakah .
Penerapan  akad  berganda  dalam  asuransi, meskipun terdapat pro dan kontra, namun berdasarkan perspektif  fikih  muamalah  dapat  dibenarkan  dan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, diantaranya  yaitu;  bahwa  akad  berganda  yang diterapkan merupakah hajat kebutuhan demi kemaslahatan  dan  demi  berjalannya  lembaga keuangan  syariah  (asuransi)  secara  baik,  akad  akad tersebut  saling  mendukung  satu  sama  lain  dan  tidak saling bertentangan (tanaqud), dan akad akad tersebut harus  dapat  dipastikan  terbebas  dari  unsur maysir, gharar, dan riba.
Pengelolaan  dana  investasi  yang  dijalankan dalam  asuransi  mesti  merujuk  pada  prinsip  prinsip syariah  dan  pada  instrumen  investasi  yang  sejalan dengan prinsip syariah.

## 6. REFERENSI
A.W.  Munawwir.  (1997). Kamus  Al-Munawwir (A.
Ma’shum  &  Z.  A.  Munawwir  (eds.);  Kedua). Pustaka Progressif.
Abd Muhaimin, A. W. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang  Asuransi. Mizan:  Journal  of  Islamic
Law , 3 (1), 71. https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434
Abdullah,  J.  (2018).  Akad-Akad  di  dalam  Asuransi
Syariah. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia Economic Law , 1 (1), 11.
https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700 Abidin,  I.  (2003). Rod  al  Mukhtar,  Hasiyah  Ibnu Abidin . Dar al Kutub al Ilmiyyah.
Al,  E.  by  A.  azis  D.  et.  (2006). Ensiklopedi  Hukum Islam (E. by A. azis D. et. Al (ed.); Cetakan ke). Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve. Ali,  A.  H.  (2004). Asuransi  dalam  perspektif  hukum Islam :  Suatu  Tinjauan  Analisis  Historis, Teoritis,  dan  Praktis  /  Am.  Hasan  Ali (ke.  1). Jakarta : Kencana.
Anwar,  S.  (2010). Hukum perjanjian syariah : Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat (Edisi 1 Ce). Rajawali Pers.
Arfan, A. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad  Al  ‘Imrani. ULUL  ALBAB  Jurnal Studi Islam , 18 (2), 269. https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787 Arjun,  D.  (2020). Analisis  Akad  Pada  Asuransi Syariah Menurut Syakir Sula . http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10833%0A http://repository.uinsu.ac.id/10833/1/devi arjun - skripsi.pdf
Astuti,  S.  I.,  Arso,  S.  P.,  &  Wigati,  P.  A.  (2015).
Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad. Analisis Standar  Pelayanan  Minimal  Pada  Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang , 3 , 103– 111.
Fatwa  DSN  MUI  No:  21/DSN-MUI/X/2001, Ojk.Go.Id 3 (2014).
Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana. (2016).
Buku Hukum Asuransi . https://erepository.uwks.ac.id/5191/1/Buku
Hukum Asuransi.pdf
Harun,  H.  (2018).  Multi  Akad  Dalam  Tataran  Fiqh.
Suhuf , 30 (2), 178–193.
Hasan,  A.  F.  (2018). Fikih  Muamalah  dari  Klasik hingga  Kontemporer (Pertama).  UIN  Maliki Press.
Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Mulyani, M. (2021).
Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 7 (03), 1384–1399. http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29 040/jiei.v7i3.3293
Irkhami,  N.  (2018).  Dilema  aplikasi  akad  berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di  Indonesia:  antara  fatwa  dan  fakta. Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 17 (2),
261.
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.261-283 Nawawi,  I.  (2012). Fikih  Muamalah  Klasik  dan Kontemporer (Z.  A.  Naufal  (ed.);  cetakan  ke). Ghalia Indoneia.
Parinduri, & S, W. (2010). Analisis Pengaruh Inflasi, Return  On  Investment,  dan  Kurs  Rupiah terhadap  Harga  Saham  Bca [Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67 232 Undang Undang Perasuransian, 139 (2014).
https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014 Perasuransian_1433758676.pdf Rahmarisa, F. (2019). Investasi Pasar Modal Syariah.
JEKKP  (Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  Dan Kebijakan Publik) , 1 (2), 79–84.
Siregar,  H.  S.,  &  Khoerudin,  K.  (2019). Fikih Muamalah,  Teori  dan  Implementasi (P.  Latifah (ed.); Cet. Perta).
Sula, S. (2004). Asuransi Syariah (Life and General) Konsep  dan  Sistem  Operasional (cet.  ke.  1).
Gema Insani. https://books.google.co.id/books?id=sb87OZHk - qUC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=fals e
Suparji. (2017). Hukum  Perasuransian  dan  Jaminan Sosial .
Syakur, M. (2021). Sekema Multi Akad Mudharabah Musytarakah  Dan  Implikasinya. Jurnal  Hukum
Respublica , 21 (2), 1–11. https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8336
Zuhaily,  W.  (1992). Fiqhul  Islami  Wa  Adillatuhu . Daar al Fikr.