## URGENSI PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT DALAM PENYIDIKAN
PERKARA PIDANA
(Studi terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Ibu dan Anak di Kota Kupang)
Rian Van Frits Kapitan 1
1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana email: riankapitan87@gmail.com
Abstrak: Randy Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 02 Desember 2021 dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di  Kota  Kupang.  Randy  Badjideh  langsung  menunjuk  beberapa  Advokat  untuk mendampinginya sewaktu diperiksa sebagai tersangka. Namun banyak cercaan terhadap Tim  Advokat  yang  mendampingi  Randy  Badjideh.  Oleh  karena  itu,  rumusan  masalah dalam tulisan ini adalah apakah urgensinya Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam  proses  penyidikan?.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  urgensi Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada  beberapa  metode  pendekatan  yaitu  metode  pendekatan  kasus  (case  aprroach), metode  pendekatan  konseptual  (conseptual  aprroach)  dan  metode  pendekatan perundang-undangan  (statute  aprroach).  Kesimpulan  yang  diperoleh  tentang  urgensi Randy  Badjideh  didampingi  oleh  Advokat  dalam  proses  penyidikan  adalah: pertama, Randy Badjideh harus selalu didampingi oleh Advokat saat diperiksa sebagai tersangka. Kedua, tanpa didampingi oleh
Advokat saat diperiksa,
pemeriksaan tersebut menjadi tidak sah dan berakibat batal demi hukum. Ketiga, dengan  batal  demi  hukumnya  pemeriksaan terhadap Randy  Badjideh,  maka segala  pengakuan  Randy  Badjideh tentang pembunuhan  Astrit  dan  Lael Maccabee akan dianggap tidak  pernah  ada,  sehingga  akan  meredupkan   pengungkapan  kasus pembunuhan  yang  sejak  semula  sudah  bersusah  payah  diungkap. Keempat,  penyidik yang melakukan pemeriksan  terhadap Randy Badjideh tanpa  didampingi oleh Advokat dapat dikenai sanksi kode etik yang berakibat ia dicopot dari jabatanya sebagai seorang penyidik.
Kata kunci: advokat, penyidikan, perkara pidana
Abstract:  Randy  Badjideh  was  officially  named  a  suspect  by  East  Nusa  Tenggara Regional Police investigators on December 2 2021 in the case of the murder of a mother and child in Kupang City. Randy Badjideh immediately appointed several advocates to accompany him when he was questioned as a suspect. However, there were many insults towards the Advocate Team accompanying Randy Badjideh. Therefore, the formulation of the problem in this paper is whether it is urgent for Randy Badjideh to be accompanied by an advocate in the investigation process? The purpose of this article is to determine the urgency for Randy Badjideh to be accompanied by an advocate in the investigation process. The research method used in this paper is normative juridical research which focuses  on  several  approach  methods,  namely  the  case  approach  method,  conceptual approach method and statutory approach method. The conclusions obtained regarding the urgency for Randy Badjideh to be accompanied by an Advocate in the investigation process are: first, Randy Badjideh must always be accompanied by an Advocate when being questioned as a suspect. Second, without being accompanied by an Advocate when
being examined, the examination will be invalid and result in being null and void. Third, if the examination of Randy Badjideh is null and void, all of Randy Badjideh's confessions regarding the murder of Astrit and Lael Maccabee will be deemed to have never existed, so that it will dim the disclosure of the murder case which he has been working hard to uncover since the beginning. Fourth, investigators who carry out examinations of Randy Badjideh  without  being  accompanied  by  an  advocate  may  be  subject  to  code  of  ethics sanctions which will result in him being removed from his position as an investigator. Keywords: advocate, investigation, criminal case

## PENDAHULUAN
Randy  Badjideh  pada  tanggal  02  Desember  2021 secara  resmi  ditetapkan oleh Penyidik  Polda  Nusa  Tenggara  Timur  sebagai  tersangka  atas  dugaaan  tindak  pidana pembunuhan  terhadap  Astrit  Manafe  dan  Lael  Maccabee.  Penetapan  tersangka  itu tertuang dalam Surat Perintah Penetapan
Tersangka Nomor. SP-Tap
tsk/58/XII/2021/Ditreskrimum,  tanggal  02  Desember  2021.  Penyidik  juga  langsung melakukan penahanan terhadap Randy Badjideh pasca  ditetapkan sebagai tersangka.
Tindak  pidana  yang disangkakan  kepada Randy  Badjideh  adalah  tindak  pidana pembunuhan dalam  Pasal  338  KUHP dan  Pasal 340 KUHP. Kedua  tindak  pidana tersebut  merupakan  kejahatan  terhadap  nyawa  orang  dengan  bentuk  kesalahan  pelaku berupa  adanya kesengajaan.  (Muhamad Adib  Fanani, 2017). Pasal 338
KUHP menetapkan : “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”,  sedangkan Pasal 340 KUHP menetapkan  : “barang  siapa  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh  tahun ” . Kedua pasal  ini  dalam hukum pidana disebut  sebagai  delik materil, artinya  jenis  perbuatan  pidana  yang  menitikberatkan  kepada  akibat  yang  timbul  dari perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  (Indah  Sari,  2019). Akibat  dari perbuatan pelaku yang  dititikberatkan  dalam  kedua  pasal  tersebut adalah korban  kehilangan nyawanya/mati.  Tanpa  adanya  kematian  korban,  seseorang  tidak  dapat  dijadikan tersangka dan sampai dihukum dengan  Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP.
Terdapat perbedaan antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 KUHP pada unsur “ dengan  rencana  terlebih  dahulu ” .  Unsur  ini melekat/ inherent dalam Pasal  340 KUHP sebaliknya  tidak  dalam  Pasal  338  KUHP.  Inilah alasannya  mengapa Pasal  340 disebut sebagai tindak  pidana pembunuhan  berencana,  sedangkan  Pasal  338  KUHP hanya disebut sebagai tindak pidana  pembunuhan biasa. Dengan adanya unsur “dengan rencana  terlebih  dahulu”  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana,  maka  pelaku membutuhkan  waktu  untuk  bepikir  secara  tenang  sebelum  melaksanakan pembunuhan dan  ini  menjadi  beban berat yang  harus  dibuktikan  oleh  Penyidik pada tahap  penyidikan  maupun Penuntut  Umum  dalam  persidangan  nantinya.  Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa pelaku tidak  membutuhkan waktu untuk bepikir secara  tenang  sebelum  melaksanakan  pembunuhan  atau antara  niat  untuk  membunuh dengan  pelaksanaan  pembunuhan   merupakan  suatu  kesatuan.  Lebih  jelasnya pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP tidak seketika langsung dilakukan seperti pada pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP melainkan harus dilaksanakan dengan rencana  terlebih dahulu yang mana ketika timbul niat untuk membunuh  terdapat rentan waktu  yang diperlukan oleh pelaku dan adanya suasana  yang tenang dalam melakukan pembunuhan (I Made Yasa Wahyuda et al., 2022).
Setelah  Randy  Badjideh  ditetapkan  sebagai  tersangka  ia  didampingi oleh Tim Advokat,  yaitu  : Yance  Thobias  Mesakh,  S.H,  dkk. Namun  ironisnya Tim Advokat Randy Badjideh malahan mendapat bullyan dari masyarakat melalui media sosial seperti di kolom-kolom komentar facebook ada warganet/netizen yang memberikan  komentar “ pengacara  kenapa  mau  membela  pembunuh …..”, pengacara- pengacara  ini asal  dibayar, maka  rela  membebaskan  pembunuh  keji”….,“pengacara- pengacara ini menyulitkan kasus yang sebenarnya gampang”…., dan masih banyak lagi bullyan di media  sosial yang  ditujukan  untuk  Tim Advokat  Randy
Badjideh. Bahkan sependek pengetahuan penulis
banyak bullyan yang kemudian menyerang/melecehkan  Tim Advokat  Randy  Badjideh secara  personal  dan    berpotensi  menimbulkan   tindak  pidana  pencemaran  nama  baik maupun penghinaan.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka setidaknya timbul pertanyaan yang harus dijawab  dalam  tulisan ini,  yaitu  :   apakah urgensinya  Randy  Badjideh  didampingi  oleh Advokat  dalam  proses  penyidikan  ?  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui urgensi Randy Badjideh didampingi oleh Advokat dalam proses penyidikan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  memfokuskan  kepada beberapa  metode  pendekatan  yaitu  metode  pendekatan  kasus  ( case  aprroach ),  metode pendekatan  konseptual  ( conseptual  aprroach )  dan  metode  pendekatan  perundang- undangan ( statute aprroach ) (Amiruddin & Zainal Asikin, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Advokat dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Istilah  advokat  jauh  lebih  dahulu  dikenal  dari  pada  istilah  bantuan  hukum  atau penasehat hukum. Istilah penasehat hukum atau bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai  dengan  fungsinya  sebagai  pendamping  tersangka  atau  terdakwa  dalam pemeriksaan perkara pidana dari pada istilah pembela (Mumuh M Rozy, 2015).
Profesi Advokat merupakan salah satu profesi paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Profesi ini didasarkan atas kepercayaan dari masyarakat dan orientasinya adalah membela  hak-hak masyarakat yang  “  berhadap-hadapan  ”  dengan  Negara.  Oleh karenanya  sejak  dulu  selalu  dikatakan   bahwa  Advokat  adalah   profesi  yang  mulia  / terhormat atau officium nobile (Setyo Langgeng, 2018).
Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat disebutkan  :  Pengacara, Penasihat  Hukum  maupun  Konsultan  Hukum  yang  telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi disebut sebagai Advokat. Advokat adalah orang yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Advokat.  Sebelum seseorang  diangkat menjadi advokat, ia harus  mengucapkan  sumpah  di  sidang  terbuka Pengadilan Tinggi. Sumpah ini tidak jauh berbeda dengan sumpah jabatan seorang Polisi, Jaksa dan Hakim yang diucapkan sebelum menjalankan tugasnya masing-masing.
Hal  ini  tidak  lain  karena  seorang Advokat juga  berstatus  sebagai  penegak hukum yang  bebas  dan  mandiri meskipun  dengan  tugas  yang  berbeda dari penegak- penegak hukum  lainnya.   Sehingga  antara Advokat,  Polisi, Jaksa dan Hakim tidak ada yang kedudukannya sebagai atasan dan bawahan, melainkan 4 (empat) profesi penegak hukum ini kedudukannya setara menurut Undang-Undang. Konsekuensi dari kesetaraan ini, maka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, Polisi, Jaksa dan Hakim tidak dapat
menentukan cara seorang Advokat melakukan pembelaan bagi kliennya, sebaliknya seorang Advokat juga tidak dapat menentukan cara Polisi, Jaksa dan Hakim menjalankan  kewenangannya,  kecuali  penggunaan  kewenangan  itu  dilakukan  secara sewenang-wenang sehingga merugikan klien si Advokat dan Advokat itu sendiri. Untuk dalil  yang  terakhir  ini,   Advokat  dapat  melakukan “perlawanan” secara  hukum, sebab seorang Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara perdata  maupun  pidana  dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klienya di dalam maupun di luar sidang pengadilan.
Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh Profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh  adanya  tanggungjawab  masing-masing  Advokat  dan  organisasi  profesi  yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat juga telah memberikan rambu-rambu agar  Profesi  Advokat  dijalankan  sesuai  dengan  tujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Hal  yang  paling  mudah  dilihat  adalah  dari  sumpah  atau  janji  Advokat  yang dilakukan  sebelum  menjalankan  profesinya.  Sumpah  tersebut  pada  hakikatnya  adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat.  Setiap  Advokat  tidak hanya mengucapkannya untuk  formalitas, tetapi meresapi,  meneguhi,  dan  menjalankannya,  tentu  kondisi  penegakan  hukum  akan senantiasa meningkat lebih baik (Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono, 2014).
Secara  normatif  masalah  Advokat  sebagai  penegak  hukum  telah  selesai  dengan adanya Undang-undang Advokat yang menegaskan bahwa Advokat merupakan penegak hukum,  akan  tetapi  yang  menjadi  persoalan  selanjutnya  adalah  bagaimana  bentuk  dan tempat  nyata  Advokat  sebagai  penegak  hukum.    Khususnya  dalam  perannya  sebagai komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia ( Bagir Manan, 2009)
Seorang  Advokat  dalam  melakukan  pembelaan  tidak  dapat  diidentikan  dengan kliennya oleh penegak hukum lain maupun oleh masyarakat. Misalkan seorang Advokat yang sedang mendampingi tersangka/terdakwa kasus korupsi tidak dapat disebut sebagai seorang  koruptor,  atau  seorang  Advokat  yang  kebetulan  sedang   mendampingi tersangka/terdakwa kasus pembunuhan tidak dapat disebut sebagai seorang pembunuh. Hal  yang  sama  juga  berlaku  bagi penegak  hukum lainnya  yang  sementara  menangani kasus.    Misalkan Polisi,  Jaksa  dan Hakim yang sedang  melakukan  penyidikan, penuntutan  dan memeriksa serta memutus kasus pencurian tidak dapat disebut sebagai seorang pencuri.
Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  juga  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan  untuk  memberikan  perlakuan yang berbeda/diskriminafif terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.  Contohnya  seorang  Advokat  yang  beragama  Kristen    tidak  boleh    menolak melakukan pembelaan  terhadap klien yang tidak beragama Kristen maupun sebaliknya dengan alasan berbeda agamadengan klien atau Advokat yang bersuku Jawa tidak boleh menolak memberikan pembelaan  bagi klien yang bersuku Bugis serta sebaliknya dengan alasan berbeda suku dengan klien.
Hadirnya  Advokat  dalam  pemeriksaan suatu   perkara pidana  merupakan  tuntutan dari  konsep  perlindungan  hak  asasi  manusia,  teristimewa perlindungan  hak asasi bagi mereka   yang  disangka/didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Tanpa  ada seorang  Advokat  dalam  tahapan-tahapan  tersebut  dikuatirkan  akan  terjadi perlakuan yang diskriminatif  dan sewenang-wenang  dari aparat   penegak hukum  lainnya.  Bentuk- bentuk diskriminasi  dan kewesenang-wenangan  yang dapat  terjadi dan merugikan seorang  tersangka/terdakwa antara  lain dapat berupa  penetapan  tersangka  yang  tidak
prosedural,  penangkapan  yang melanggar  hukum  acara,  pengambilan/perolehan  bukti yang tidak sah dan penggunaan bukti itu, rekayasa bukti, pola pemeriksaan yang disertai dengan ancamaan, tekanan maupun kekerasan fisik/psikis terhadap seorang tersangka/terdakwa dan lain sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dicegah maupun diatasi manakala seorang tersangka/terdakwa didampingi oleh Advokat tatkala ia menghadapi proses hukum.
Dalam berbagai fenomena di tanah air kita dapat  menyaksikan urgensi kehadiran seorang Advokat untuk menjamin hak-hak anggota masyarakat yang terlibat dalam suatu persoalan  hukum. Dalam  konteks  nasional  ada  banyak  kasus  yang  dapat  menjadi cerminan urgensi seorang  Advokat. Contoh kasus yang pernah menggema adalah kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni International Hospital dan sejumlah dokter di rumah sakit itu. Ada dua perkara dari kasus ini yang berjalan secara bersamaan, yakni perkara pidana dan perdata (Shidarta, 2011). Dalam perkara pidana, Prita divonis bebas oleh pengadilan  tingkat  pertama atas  dakwaan  tindak  pidana  pencemaran  nama baik dalam Undang-Undang ITE terhadap Rumah Sakit Omni  International Hospital. Vonis ini  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  dengan  menyatakan  Prita bersalah dan dihukum. Namun, dalam tingkat peninjauan kembali Prita kembali divonis bebas oleh Mahkamah Agung.
Vonis bebas terhadap Prita disambut riuh dan gembira oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang berempati kepada Prita. Tentu tidak banyak yang tahu bahwa Prita bisa bebas dari jeratan hukum dalam Undang-Undang ITE itu karena adanya peran besar dari Tim  Advokat  Prita  yang  “pasang badan”  sejak awal  agar proses hukum  terhadap Prita dapat berjalan secara fair dan adil.
Kemudian  ada  juga  kasus  seorang  guru  di  Nusa  Tenggara  Barat  bernama  Baiq Nuril.  Berawal  dari  Baiq  Nuril  yang  merekam  percakapan  dengan  atasannya,  sebab merasa tidak terima karena dilecehkan dalam percakapan tersebut. Baiq Nuril kemudian mentransmisikan  atau  menyebarkan  rekaman  percakapan  tersebut  kepada  orang  lain dengan motif dan tujuan agar isi rekaman tersebut dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Mataram.  Faktanya,  Baiq  Nuril  dijerat  oleh    Penegak Hukum  dengan  Pasal  27  ayat  (1) juncto Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE  karena mendistribusikan  dan  mentransmisikan  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan melanggar kesusilaan secara sengaja, sehingga ia dituntut dengan hukuman enam bulan penjara  dan  denda  sebesar  lima  ratus  juta  rupiah  subsidair  tiga  bulan  kurungan  (Ayon Diniyanto & Ikmal Kamalludin, 2021). Kasus ini berakhir dengan pemberian amnesti dari Presiden  Joko  Widodo Baiq  Nuril.  Sesungguhnya  kasus  Baiq  Nuril  tidak  terlepas  dari peran besar Tim Advokat yang mendampinginya  sejak awal diperiksa sebagai tersangka hingga divonis bersalah  oleh pengadilan  bahkan sampai pada pemberian   amnesti dari Presiden.
Kasus-kasus  di  atas adalah cerminan   dari urgensi  Advokat  dalam mendampingi, membela dan juga memperjuangkan hak-hak dari kliennya yang terbelit persoalan hukum .  Bahkan sering  kali seorang   Advokat dijadikan  “target” dan  dikriminalisasi  dengan berbagai  alasan oleh pihak-pihak  tertentu  karena Advokat all  out dalam melakukan pembelaan  terhadap  kliennya. Sikap all out dari seorang  Advokat  untuk   membela kliennya  tidak  dapat  diartikan  sebagai  Advokat  menghalalkan  segala  cara  untuk membebaskan orang  yang  bersalah,  sebab  selain  ada  asas  praduga  tak  bersalah  yang melekat  pada  tiap  orang  yang  disangka/didakwa  melakukan  suatu  tindak pidana, dalam   banyak  kasus orang-orang  yang  dituduh  bersalah  itu  faktanya  divonis bebas oleh Pengadilan karena kesalahannya tidak terbukti.
Urgensi Randy Badjideh didampingi oleh Advokat pada tahap  Penyidikan
Setiap  orang  yang  dituduh    melakukan  suatu  tindak  pidana berhak  mendapat bantuan  hukum  dari  seorang  atau  lebih Advokat selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap tingkat pemeriksaan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang- undang dan tersangka/terdakwa berhak  untuk  memilih  sendiri  siapa  Advokat yang mendampinginya. Dua hak ini diatur dalam  Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (dalam tulisan  ini disebut KUHAP).
Ditetapkannya  Randy  Badjideh   sebagai  sebagai  tersangka  oleh  Penyidik  karena diduga  melanggar   Pasal  338  KUHP  dan  340  KUHP sangat  erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak  tersangka,  khususnya  hak-hak  dalam  Pasal  54  dan  55 KUHAP di atas. Bahkan karena karakteristik ancaman pidana  dari Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yang diterapkan, maka pendampingan dari Advokat kepada Randy Badjideh bukan lagi sekedar hak, namun lebih dari itu telah memberikan kewajiban bagi penyidik untuk  tidak  boleh  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Randy  Badjideh  tanpa  didampingi oleh Advokat. Kewajiban ini ditetapkan dalam Pasal  56  ayat  (1) KUHAP : “ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang  tidak  mampu  yang  diancam  dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak mempunyai  penasihat  hukum  sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib  menunjuk  penasihat  hukum  bagi mereka”. Adanya kata “wajib” dalam rumusan
Pasal 56
ayat (1) KUHAP  menjadikan pasal ini sebagai norma/kaidah hukum yang sifatnya imperatif, artinya  tidak  ada  pilihan  untuk  tidak  dilaksanakan/dipenuhi.  Oleh  karena  itu, kehadiran Tim Advokat dalam melakukan pendampingan terhadap Randy Badjideh yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara  15  tahun  maupun  20  tahun  bahkan  pidana  mati bukanlah  pilihan  melainkan suatu kewajiban/keharusan oleh Undang-Undang.
Dengan diterapkannya Pasal 338 dan 340 KUHP terhadap Randy Badjideh dan sifat imperatif   dari Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP maka  setidaknya  dapat  disimpulkan  bahwa pendampingan oleh Advokat terhadap Randy Badjideh dalam tahap penyidikan menjadi sangat urgen berdasarkan beberapa alasan. Pertama , Randy Badjideh harus selalu didampingi oleh  Advokat  saat  diperiksa  sebagai  tersangka. Kedua , tanpa didampingi  oleh  Advokat  saat diperiksa, maka  pemeriksaan tersebut menjadi  tidak  sah dan berakibat batal demi  hukum.  Batal  demi  hukum  artinya  sejak  semula ( ex tunc ) pemeriksaan terhadap Randy Badjideh dianggap tidak pernah ada ( never existed ) serta  pemeriksaan  tersebut  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  Randy Badjideh. Ketiga , dengan batal demi hukumnya pemeriksaan terhadap Randy Badjideh, akan mengakibatkan semua pengakuan Randy Badjideh tentang pembunuhan Astrit dan Lael Maccabee dianggap tidak pernah ada. Hal ini otomatis meredupkan  pengungkapan kasus  pembunuhan  yang  sejak  semula  sudah  bersusah  payah  diungkap. Keempat , penyidik  yang  melakukan  pemeriksan  terhadap  Randy  Badjideh  tanpa  didampingi oleh Advokat  dapat dikenai  sanksi  kode  etik yang  berakibat ia  dicopot  dari  jabatanya sebagai seorang penyidik .

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin., & Asikin  Zainal, (2003), Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram:
PT.Raja Grafindo.
Manan  Bagir,  (2009),  Menegakkan  Hukum  Suatu  Pencarian,  Asosiasi  Advokat Indonesia.  Jakarta : Djambatan.
Diniyanto  Ayon.,  & Kamalludin  Ikmal, (2021), Menyelamatkan Korban  dari Jerat  UU ITE:  Studi  Kasus  Baiq  Nuril  Maknun  dan  Relevansinya  Bagi  Penguatan Peran  Pemerintah  Melindungi  Pelapor  Tindak  Asusila,  Jurnal  Supremasi Hukum, 10 (1),  1-18.
Fanani Muhamad Adib, (2017), Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari  Hukum  Pidana  Islam  Dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 3 (1), 5-13.
Langgeng  Setyo,  (2018),  Peran  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Mendukung Terwujudnya  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana Di Indonesia,Jurnal Daulat Hukum, 1 (1), 1381-136.
M Rozy Mumuh, (2015), Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, VII (1), 629-647.
Sari Indah, (2019), Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan,  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Digantara  Fakultas  Hukum  Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10 (1), 67-80.
Shidarta, Membidik Penalaran Hakim di balik Skor “Kosong-Kosong” Dalam Kasus Prita Mulyasari, Kajian Putusan Nomor 300 K/Pdt /2010, (2011), Jurnal Yudisial, IV (3), 251-261
Wahyuda  I  Made  Yasa,  Dewi  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  &  Sudibya  Diah  Gayatri, (2022), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum, 3 (1), 55-59.
Wicaksono Franciscus Xaverius Raditya, (2014), Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Admajaya Yogyakarta, 1-14.