WILAYAH DAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH KOTA
Ardiyan Adhi Wibowo* 1
1 Program Studi Arsitektur UNSIQ
Info artikel : diterima tanggal : 09 November 2011, diterbitkan tanggal 03 Desember 2010

## Abstrak
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang,  memiliki  masalah  perkotaan  yang  sangat kompleks.  Sebagai  salah  satu  ciri  negara  berkembang  adalah  sangat  pesatnya  perkembangan  penduduk perkotaan terutama kota-kota besar dari negara tersebut, sebagai akibat dari tingginya angka pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Sementara pemerintah kota belum siap dengan antisipasi suprastruktur (peraturan ruang kota yang pasti) dan kelengkapan infrastruktur ruang kota (fasilitas jalan, air bersih, riol, fasilitas sosial, dan  fasilitas  umum)  untuk  wilayah  tersebut.  Sehingga  masih  banyak  kelompok  sosial  dengan  permukiman kumuh  pada  sejumlah  derah  perkotaan.  Ada  beberapa  faktor  sosial-budaya  penyebab  tetap  terjadinya kesemrawutan  arsitektur  dan  buruknya  kualitas  bangunan  rumah  serta  lingkungan  pada  permukiman terpinggirkan, salah satunya karena tidak adanya kepedulian masyarakat sekitar terhadap kondisi rumah atau lahan yang mereka tempati sebagai akibat dari tidak adanya rasa memiliki, karena kebanyakan rumah yang ditempati  adalah  rumah  kontrakan  milik  penduduk  asli  setempat.  Oleh  karena  itu  sanagt  penting  adanya penataan wilayah dan lokasi permukiman kumuh kota.

## Kata Kunci : Penataan wilayah kumuh kota

## Abstract
Indonesia  as  a  developing  country  has  very  complex  urban  problems.  One  of  the  characteristics  of  a developing country is the very rapid development of the urban population, especially the country's large cities, as a result of high levels of population growth and urbanization. Meanwhile, the DKI Provincial Government is not ready to anticipate the superstructure (definite city spatial planning regulations) and the completeness of urban spatial infrastructure (roads, clean water, sewers, social facilities, and public facilities) for the area. So that there are still many social groups with slum settlements in a number of urban areas. There are several socio-cultural  factors  that  cause  architectural  chaos  and  the  poor  quality  of  houses  and  environments  in marginalized settlements, one of which is the lack of concern of the surrounding community with the condition of the house or land they occupy as a result of a lack of sense of belonging, because most of them are rented houses belong to local natives. Therefore, it is very important to arrange the area and location of urban slum settlements.

## Key words: Urban slum area arrangement

## PENDAHULUAN
Kondisi sosial ekonomi penduduk yang rendah, kesulitan mendapatkan perumahan atau lahan yang layak  untuk  tempat  tinggal  di  kota-kota  besar  telah mendorong orang untuk tinggal di daerah permukiman  yang  kumuh.  Makin  besar  jumlah penduduk,  makin  rendah  tingkat  sosial  ekonomi penduduk, dan makin sulit mendapatkan lahan atau rumah  layak  untuk  dihuni,  semakin  besar  tekanan penduduk  untuk  tinggal  di  daerah  lingkungan  yang minim  ini.  Pada  mulanya  mereka  menimbulkan pencemaran kecil pada  lingkungan, lama kelamaan lingkungan  semakin  padat  dan  pada  akhirnya menjadi daerah pemukiman kumuh.
Gambar 1 : Lingkungan permukiman kumuh kota

## Sumber : Dokumen pribadi
Arsitektur dan permukiman adalah dua hal yang selalu  berkaitan  atau  tak  terpisahkan.  Setiap berbicara  permukiman  sesederhana  apapun  selalu melibatkan  masalah  arsitektur.  Arsitektur  dapat menjadi  cermin  dari  keberadaan  suatupermukiman dari  kelompok  sosial  tertentu.  Dengan  demikian, arsitektur suatu wilayah permukiman dapat menunjukkan  baik  buruknya  keadaan  sosial,
ekonomi  dan  budaya  dari  warga/masyarakat  yang bermukim di situ.
1. Latar Belakang Masalah
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang sedang  berkembang,  memiliki  masalah  perkotaan yang  sangat  kompleks.  Sebagai  salah  satu  ciri negara  berkembang  adalah  sangat  pesatnya perkembangan  penduduk  perkotaan  terutama  kota- kota besar dari negara tersebut, sebagai akibat dari tingginya  angka  pertumbuhan  penduduk  dan urbanisasi.  Kaum  urban  dari  kalangan  miskin, biasanya  menyasar  pinggiran  kota  yang  belum memiliki fasilitas ruang kota, agar lebih murah. Salah satu  akibatnya  adalah  munculnya  permukiman kelompok  sosial  kota  terpinggirkan,  yang  tidak terencana, tidak memiliki fasilitas infrastruktur, yang semakin  lama  semakin  berkembang  secara  alami dan  akhirnya  tumbuh  tidak  terkendali  menjadi wilayah  permukiman  yang  serba  semrawut  dan kumuh.
Sementara  itu  pemerintah  kota  belum  siap dengan  antisipasi  suprastruktur  (peraturan  ruang kota yang pasti) dan kelengkapan infrastruktur ruang kota  (fasilitas  jalan,  air  bersih,  riol,  fasos,  fasum) untuk  wilayah  tersebut.  Salah  satu  ciri  arsitektur permukiman  dari  kelompok  sosial  terpinggirkan adalah  rumah  dibangun  tidak  permanen,  sangat sederhana  dan  sempit  serta  berdempetan  sebagai akibat  dari  padatnya  penduduk  kampung.  Sanitasi lingkungannya sangat buruk bahkan ada yang dapat disebut  sebagai  rumah  tidak  layak  huni.  Misalnya, ada  rumah  yang  luasnya  hanya  beberapa  meter persegi  saja,  tinggi  satu  meter,  terbuat  dari  plastik atau kardus dan menempel pada tembok orang lain.
Apabila  kemudian  kita  berpaling  kepada pendapat Eko Budihardjo (1983: 5) bahwa arsitektur adalah  pengejawantahan  yang  jujur  dari  tata  cara kehidupan  masyarakat,  maka  ciri-ciri  arsitektur masyarakat  kampung  kota  seperti  tersebut  di  atas, adalah  salah  satu  cermin  kemiskinan  sudut  kota. Penduduk  miskin  kota  ini  sudah  biasa  hidup  dalam sistem sosial, ekonomi dan budayanya sendiri yang disebut budaya kemiskinan. 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya, yaitu: Apa yang menjadi penyebab kesemrawutan permukiman yang  kumuh,  Bagaimana  dampak  negatif  yang ditimbulkan oleh kesemrawutan permukiman kumuh, Bagaimana  solusi  penataan  arsitektur  permukiman kumuh, Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelakasanaan program penataan.

## Tinjauan Pustaka
Studi-studi  tentang  kota  di  Dunia  Ketiga menunjukkan  adanya  interkoneksi  sistem  yang  erat antara  orang  kaya  di  kota  dan  orang  miskin  kota, adanya ketergantungan ekonomi kolonial dari kelas menengah  yang  naik  bintangnya  di  antara  puluhan ribu orang miskin. Kelompok sosial miskin kota hidup dari berburu dan meramu di hutan belukar kota, yang setiap  hari  pergi  berburu  pekerjaan.  Kehidupan
mereka  didasarkan  atas  sisa-sisa:  sisa  pekerjaan, sisaperdagangan,  sisa  ruang  hidup,  rumah  terbuat dari sisa-sisa. Mereka mendiami celah-celah sistem industri kota dan makan dari buangannya.
Akan tetapi,
meskipun sifatnya marginal/terpinggirkan,  pasukan  compangcamping kaum miskin perkotaan itu menjalankan fungsi sosial yang  penting  meskipun  masih  belum  diakui, khususnya  bagi  lahirnya  kelas  menengah  di  kota, yang sangat berhutang budi kepada adanya tenaga dan  jasa  murah.  Kaum  miskin  bekerja  sebagai pembantu  rumah  tangga,  tukang  kebun,  pesuruh, sopir,  dan  sejumlah  besar  tenaga  kasar  berbagai bentuk.  Kalau  ada  hubungan  simbiosis  antara masyarakat  kota  dan  marginalitas,  yang  menarik keuntungan besar sudah pasti ialah kelas menengah (Lomnitz, 1977).

## Kelompok Sosial dan Permukiman Kumuh
Kelompok sosial adalah kumpulan dari sejumlah orang  (berdasarkan  persamaan  ciri-ciri  tertentu) yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi (Horton & Hunt, 1993).  Kelompok  sosial  terpinggirkan  atau  lebih tepatnya  kelompok  sosial  marjinal  yaitu  kelompok sosial yang menjadi bagian dari dua budaya atau dua masyarakat,  tetapi  tidak  termasuk  secara  penuh (utuh)  pada  salah  satu  budaya  atau  masyarakat tersebut  (bandingkan,  Horton  &  Hunt,  1993). Mungkin definisi ini lebih mengena dari sudut sosial- budaya, untuk menggolongkan masyarakat urban di permukiman  kumuh  di  kota-kota  besar.  Karena mereka tidak menjadi bagian penuh dari masyarakat kota  tujuan,  maka  mereka  luput  dari  perencanaan dan sentuhan pembangunan fasilitas kota.
Gambar  2 : Lingkungan permukiman kumuh pinggiran kota Sumber : Dokumen pribadi
Tidak tersentuhnya kelompok sosial terpinggirkan  dari  program  pembangunan  fasilitas kota, juga disebabkan oleh karena mereka tinggal di wilayah  kota  yang  terpinggirkan,  yang  tidak  mesti harus terletak di pinggiran kota, tetapi bisa jadi dekat dengan  pusat  kota.  Hal  ini  didasarkan  pada  teori struktur kota yaitu Trade of Model direlasikan dengan Bid-rent  Theory.  Menurut  teori  analisis  sewa  yang ditawarkan  (bid-rent  analysis),  meskipun  pola-pola tata guna lahan di perkotaan itu merupakan hasil dari aneka faktor alami dan manusiawi, dapat dikatakan pada asasnya semua itu merupakan produk belaka dari  motivasi  ekonomis.  Terhadap  semua  situs  di dalam  kota  terdapat  persaingan.  Berhasilnya  orang menempati  suatu  situs  di  kota,  pada  akhirnya
hanyalah  karena  tanah  tersebut  dapat  diperas manfaatnya  sebanyak-banyaknya,  dan  mampunya orang yang bersangkutan membayar harga sewanya.  Persaingan  tersebut  paling  kuat  terjadi  di bagian  pusat  kota,  karena  di  kawasan  itu  tersaji lokasi-lokasi  yang  paling    menguntungkan,  di samping  tanah  di  situ  memang  langka.  Karena alasan itu pula, maka harga tanah di kawasan pusat kota  itu  amat  mahal  (Daldjoeni,  2003).  Trade  off model, bertalian erat dengan kondisikondisi perilaku yang diidealkan dari segi kemampuan ekonomi.
Sehubungan  itu,  diasumsikan  adanya  kota dengan pusat tunggal yang terletak di dataran tanpa topografi  yang  menonjol,  sedang  segala  kegiatan penduduknya  bertumpuk  di  pusat  kota.  Di  dalam kota,  biaya  transportasi  meningkat  langsung mengikuti  jarak  yang  ditempuh  dari  pusat  kota, namun  sewa  yang  tergantung  dari  keterjangkauan (accessibility) saja, berbanding terbalik dengan jarak. Artinya  semakin  menjauhi  pusat  kota,  semakin menurunkan  sewa.  Para  pemakai  tanah  di  dalam kota  menggunakan  keputusan  menurut  tempatnya masing-masing dengan memperhitungkan kekuatan kantong  mereka.  Jika  hal  ini  dihubungkan  dengan kegiatan  perdagangan  eceran  atau  pertokoan, keterjangkauan  tempat  kegiatan  mereka  oleh penduduk  amatlah  penting,  sehingga  derajat menurunnya economic rent yang ingin mereka pakai untuk berbelanja, amat curam. Karena itulah maka, golongan  ekonomi  lemah  demi  penghematan  biaya transportasi mencari tempat tinggal mendekati pusat kota  yang  kebetulan  juga  merupakan  zone perumahan yang sewanya murah.
Dengan  demikian,  demi  murahnya  hidup, mereka  bertumpuk-tumpuk  di  kawasan  yang berpenduduk  padat  sekali.  Karena  dengan  cara demikianlah,  maka  bid-rent gradient  mereka lerengnya  sedang,  tak  begitu  curam  (Daldjoeni, 2003).  Dengan  demikian  maka,  dari  segi  ekonomi kelompok sosial marjinal/terpingirkan adalah masyarakat  berpenghasilan  rendah,  yang  memilih tinggal di bagian wilayah kota terpinggirkan pula dari pertimbangan  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian, pengertian permukiman kelompok sosial terpinggirkan  yang  dimakud  di  sini,  adalah permukiman  dari  kelompok  sosial  miskin  kota  yang merupakan zone perumahan yang sewanya murah, karena kondisi tanah yang paling tidak menguntungkan  dari  motivasi  ekonomi,  misalnya  di pinggiran  bantaran  sungai  Tukad  Badung;  atau secara  geografis,  wilayah-wilayah  kota  yang  sering tergenang  banjir  di  musim  hujan  dan  yang  tidak ditunjang fasilitas kota.

## Sosial Ekonomi dan Kemiskinan
Berita tentang kemiskinan yang melanda negeri ini  tidak  pernah  luput  dari  sorotan  berbagai  media massa di tanah air atau dari luar negeri. Penanganan program  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia  dari waktu  ke  waktu,  dari  rezim  satu  ke  rezim  terakhir tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah tuntas. Hal  ini  menurut  Soedjatmoko  (1986)  membuktikan
bahwa,  ternyata  tingkat  pengetahuan  masyarakat dewasa  ini  mengenai  keanekaragaman  wajah kemiskinan  di  tanah  air  masih  sangat  terbatas. Masyarakat  tidak  tahu  struktur-struktur  sosial  dan kebudayaan  kemiskinan  di  negeri  ini.  Masyarakat tidak tahu dengan pasti siapa golongan yang paling miskin, di mana mereka berada dan sebab-musabab dari kemiskinan yang sangat mendalam itu.
Masyarakat pun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara mencapainya dan masyarakat tidak akan  dapat  mengetahuinya  selama  pengetahuan tentang  masalah  kemiskinan  tidak  dikembangkan secara  sistematis.  Di  dalam  keadaan  seperti sekarang  ini,  menurut  Soedjatmoko  susunan masyarakat  serta  sistem  politik  yang  akan  dapat bertahan, hanyalah suatu susunan masyarakat serta sistem politik yang sanggup mengatasi permasalahan  kemelaratan  negeri  ini.  Dalam  ilmu sosial  dibedakan  antara  kemiskinan  mutlak  dan relatif.  Kemiskinan  mutlak  tidak  memungkinkan seseorang  menyelenggarakan  hidup  manusiawi. Kemiskinan  mutlak  berarti  kemelaratan  fisik  dan material yang nyata sekali.
Bentuk yang keras adalah kematian dini, entah karena  kelaparan,  entah  karena  penyakit  yang sebenarnya  bisa  disembuhkan.  Tidak  terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan  pokok  (basic  needs)  dan minimum (bagi kelangsungan hidup) adalah konsep di  belakang  kemiskinan  mutlak.  Pemenuhan kebutuhan pokok dan minimum menurut International  Labour  Organizations  (ILO,  1976) meliputi kebutuhan minimum sebuah keluarga akan pangan, papan, dan sandang.
Arsitektur Permukiman Kelompok Sosial Terpinggirkan Di dalam upaya pembangunan untuk meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik bagi kelompok sosial masyarakat di permukiman terpinggirkan  ini,  pihak  perencana  dan  pelaksana pembangunan tidak hanya dituntut untuk mengetahui  masalah-masalah  atau  kendalakendala yang  bersifat  fisik  saja,  tetapi  juga  yang  terkait dengan  situasi  sosial  dan  budaya  masyarakat sasaran  program.  Terlebih-lebih  terkait  dengan lingkungan  buatan  yang  disebut  arsitektur,  yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan/keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tersebut.
Gambar  3 : Lingkungan permukiman kumuh pinggiran sungai
Sumber : dokumen pribadi
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan oleh  Mangunwijaya  (1981)  serta  Budihardjo  (1983) bahwa,  masalah  arsitektur  meliputi  kurang  lebih  80 %  masalah  sosial  kemasyarakatan,  dan  baru kemudian sisanya  yang 20 % menyangkut masalah teknis  teknologis.  Kesemrawutan  tata  ruang  dan lingkungan kita disebabkan karena arsitektur terlalu banyak  bicara  tentang  “engineering”  daripada masalah sosial.
Semua  jenis  usaha  yang  dilakukan  warga kampung miskin kota tidak lain adalah bentuk-bentuk strategi untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan  yang  paling  dasar.  Keterbatasan  modal, keterbatasan lahan dan atas berbagai pertimbangan lain,  maka  usaha  atau  industri  dan  pembuangan limbah  mereka  lakukan  di  lingkup  rumah  atau pekarangan mereka masing-masing. Bentuk arsitektur perumahan yang dibangun akan disesuaikan dengan guna yang semaksimal mungkin mendukung  usaha  tersebut,  yang  berarti  otomatis arsitekurnya  akan  mencitrakan  bentuk  usaha  dan keberadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat miskin  yang  hidup  di  dalamnnya.  Gambaran  umum wajah kampung kumuh di permukiman terpinggirkan di  kota-kota  besar  adalah  wajah  arsitektur  rumah seadanya  saja,  tata  ruang  bangunan  semrawut dengan penampilan jorok, populasi bangunan padat dengan  hunian  yang  tinggi,  penggunaan  bahan bangunan  bekas  dan  murahan  dengan  sistem konstruksi  yang  jauh  di  bawah  standar  baku keselamatan untuk penghuninya, lingkungan sekitar selalu  kotor,  becek,  sanitasi  buruk,  sumur  sebagai sumber air bersih tercemar.
Penelitian  di  sebuah  wilayah  permukiman terpinggirkan  oleh  Setiawan  (2003)  menemukan bahwa lingkungan fisik kampung-kampung sepanjang  Kali  Code  Yogyakarta  dari  segi  sosial- budaya  memiliki  keterkaitan  dengan  perilaku masyarakat  di  kampung  tersebut  secara  dialektik, dalam arti saling mempengaruhi. Katerbatasan fisik, terutama dari segi luasan area serta fasilitas umum yang  ada  (MCK,  air  bersih,  dan  lain-lain)  menuntut mereka  untuk  menggunakan  fasilitas  umum  secara bersamasama.  Hal  ini  menyebabkan  intensitas interaksi sosial antar penduduk kampung tinggi, yang secara tidak langsung  menyebabkan tingkat solidaritas  sosial  di  antara  penduduk  kampung tersebut  juga  menjadi  kuat.  Sebaliknya,  tingginya tingkat  hubungan  sosial  dan  kuatnya  solidaritas sosial  di  antara  mereka,  secara  incremental (motivasi  semangat  berswadaya)  mengharuskan mereka  membuat  susunan  lingkungan  fisik  agar dapat mewadahi berbagai jenis kegiatan dan bentuk perilaku  sosial  mereka.  Dengan  kata  lain,  perilaku dan lingkungan fisik pada kampung tersebut secara dialektik  saling  mempengaruhi,  dan  akhirnya mewujudkan suatu pola kehidupan yang spesifik. Budaya Kemiskinan dan Modal Sosial Budaya kemiskinan (culture of poverty) merupakan  teori  yang  mula-mula  dikemukan  oleh Oscar  Lewis,  bahwa  ada  cara  hidup  yang  pada umumnya sama di antara orang-orang miskin di kota-
kota  di  banyak  daerah  di  dunia  (Keesing,  1992). Budaya kemiskinan merupakan suatu cara hidup dan cara pandang, yang lemah dan gampang puas, dan dialami  serta  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh orangorang  miskin.  Penyebab  utama  kemiskinan terletak  pada  mentalitas,  budaya  miskin,  dan ketiadaan Modal Sosial.
Masyarakat sulit melepaskan diri dari kungkungan  mentalitas  yang  berorientasi  pada  apa yang  dapat  dinikmati  pada  hari  ini.  Rendahnya aspirasi,  lemahnya  pengendalian  diri  untuk  merajut masa  depan  yang  lebih  baik,  tidak  menghargai waktu,  ketidaksabaran  dalam  menunda  keinginan sesaat,  dan  yang  lebih  menjerumuskan  sikap fatalistik  yang  sangat  kuat,  merupakan  determinan penting  yang  menipiskan  Modal  Sosial  (Hasbullah, 2006).  Lebih  lanjut  Hasbullah  menyebutkan  bahwa dalam  terminologi  Modal  Sosial,  faktor  yang demikian  dipahami  sebagai  bertahannya  nilai-nilai dan  budaya  kemiskinan  sebagai  konsekuensi  dari kuatnya kultur dan orientasi inward looking di suatu kelompok masyarakat.

## METODE
Artikel ini merupakan kajian  yang menekankan pada  penyelesaian  permasalahan  di  lapangan dengan menggunakan kajian literatur. Permasalahan yang  diangkat  didapat  dari  lapangan  kemudian pembahasan dilakukan berdasarkan dari referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyebab  Kesemrawutan  Permukiman  Yang Kumuh
Ada  beberapa  faktor  sosial-budaya  penyebab tetap  terjadinya  kesemrawutan  arsitektur  dan buruknya kualitas bangunan rumah serta lingkungan pada  permukiman  terpinggirkan  yaitu:  tidak  adanya kepedulian  masyarakat  sekitar  terhadap  kondisi rumah  atau  lahan  yang  mereka  tempati  sebagai akibat  dari  tidak  adanya  rasa  memiliki,  karena kebanyakan  rumah  yang  ditempati  adalah  rumah kontrakan  milik  penduduk  asli  setempat.  Demikian pula  bagi  mereka  yang  hanya  menyewa  tanah kosong,  selalu  ada  anggapan  bahwa  mereka  akan tinggal untuk sementara saja, sehingga rumah yang dibangun  hanya  berwujud  sekedar  saja,  apalagi kebanyakan profesi atau mata pencaharian mereka sebagai  pedagang  kecil  denga  penghasilan  yang tidak terlalu besar.
Gambar  4 : Kesemrawutan lingkungan kumuh Sumber : Dokumen pribadi
Biasanya sisa pendapatan dari hasil penyisihan untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak dialokasikan bagi perbaikan fisik rumah yang ditempati, melainkan untuk memperbesar modal usaha dan untuk dikirim ke  daerah  asalnya.  Kurangnya  rasa  kepemilikan terhadap  rumah  juga  diketahui  menjadi  penyebab utama  terjadinya  kesemrawutan.  Kaum  urban melihat rumah  yang mereka tempati hanya sebagai tempat  tinggal  sementara.  Sebagian  terbesar  dari mereka  menyatakan  bahwa  ia  tidak  ingin  tinggal menetap karena tujuan mereka hanya untuk mencari uang (pekerjaan), sebagai modal untuk buka usaha di kampungnya bila sudah mencukupi. Faktor sosial- budaya seperti inilah menjadi kendala bagi penataan dan  perbaikan  arsitektur  dan  kawasan  kumuh  atau terpinggirkan. Karena penduduk pendatang biasanya tidak
memanfaatkan
kelebihan pendapatannya  untuk  berinvestasi  rumah  tinggal, sebab  mereka  selalu  berpikir  akan  kembali  ke kampung  halamannya  setelah  cukup  berhasil (“kaya”). Ini  menandakan adanya nilai-nilai budaya yang  tidak  cocok  untuk  pembangunan  yaitu  cepat puas  dengan  keberhasilan  yang  dicapai.  Tidak  ada semangat  yang  lebih  kuat  untuk mandiri,  semangat berusaha  dan  semangat  terus  maju,  terbukti  selalu ingin  kembali  ke  kampung,  selalu  merindukan keindahan  pengalaman  masa  lalu,  mengangankan selalu berkumpul bersama keluarga ataupun famili di kampung asal seperti masa lalunya.
Lebih  mementingkan  primordialisme  suku  dan daerah.  Tidak  memiliki  visi  dan  semangat  untuk membangun dalam kebersamaan di daerah permukiman  tempatnya  mencari  kerja,  karena menganggap  etnis  lokal  bukan  bagian  dari  dirinya atau  saudaranya.  Inilah  yang  oleh  Putnam  (2000) dan  Abdullah  (2006)  disebutnya  sebagai  Modal Sosial  yang  rendah.  Tepat  seperti  dikatakan Kuntowijoyo  (1987)  bahwa,  tumbuhnya  kota  telah mengubah  lingkungan  komunal  desa  menjadi lingkungan individualis.
Di sini kelangsungan hidup perorangan merupakan  tanda  tanya  besar,  sehingga  pekerjaan menjadi  motif  utama  orang  untuk  tinggal.  Di  kota, lingkungan  tidak  lagi  dipandang  sebagai  tempat untuk bermasyarakat, tetapi sebagai tempat bekerja semata-mata.  Manusia  kota  telah  kehilangan keinginan  untuk  hidup  bermasyarakat,  keinginan untuk  bertanggung  jawab,  dan  keinginan  untuk saling bergantung (berhubungan sosial).
Individualisme  di  kota-kota  besar  telah  juga menghilangkan  kohesi  sosial,  sekalipun  solidaritas baru  dalam  asosiasi-asosiasi  dapat  menggantikan kohesi itu.
Seperti  halnya  keinginan  kaum  urban  di permukiman  kumuh  di  kota-kota  besar,  selalu  ingin kembali ke asalnya setelah berhasil, berarti mereka menganggap  kota  sebagai  tempat  urbannya  hanya sebagai tempat untuk berkerja semata-mata, bukan untuk  membangun  kampung  halaman  baru  yang lebih  baik  dari  asalnya,  tidak  memiliki  visi  untuk menjadi  penduduk  tetap,  tidak  ada  upaya  untuk mengakulturasi  budaya  asalnya  dengan  budaya
setempat,  sehingga  tidak  ada  semangat  dan kepedulian  terhadap  solidaritas  penduduk  asli setempat  walau  untuk  solidaritas  seumat,  sesuku dan  seasalnya  tetap  tinggi;  tidak  ada  minat membangun kemasyarakatan di komunitas kerjanya tidak  ada  keinginan  bertanggung  jawab  terhadap keindahan permukiman di tempat kerjanya; tidak ada semangat kohesi sosial di luar etnik dan agamanya. Akibat dari semua itu, kecintaan terhadap kelestarian dan  keindahan  lingkungannya  sangat  lemah, kebutuhan  dan  niat  untuk  membangun  arsitektur rumah tinggal yang baik dan asri di rantau tidak ada. Pemahaman,  kesadaran  dan  semangat  akan  arti kesehatan  dan  keindahan  lingkungan  sebagai sumber kesehatan tubuh dan keindahan jiwa sangat kurang. Ini cermin dari Modal Sosial yang rendah.

## Dampak Negatif Permukiman Kumuh
Dampak  negatip  kesemrawutan  arsitektur permukiman  kumuh  dalam  lingkup  luas  atau  kota adalah  dapat  menjadi  penyakit  dari  keindahan pemandangan  kota  dan  pemborosan  sumber  daya Negara/kota.  Dari  segi  kesehatan,  kesemrawutan arsitektur dan kekumuhan permukiman terpinggirkan di kota dapat menjadi sumber berbagai jenis penyakit epidemi  seperti  muntaber,  kolera,  malaria,  deman berdarah dan lain-lain.
Kesemrawutan  arsitektur  juga  berpengaruh pada  psikis  atau  kejiwaan  seperti  perasaan  tidak senang  tinggal  di  rumah  atau  di  lingkungan permukimannya,  yang  dapat  mendorong  sebagian warga untuk selalu ingin keluar rumah. Yang berarti arsitektur  telah  gagal  memberi  rasa  nyaman  dan aman  baik  secara  fisik  dan  kejiwaan,  tidak  mampu mendidik/menata perilaku penghuninya untuk hidup teratur atau berkepribadian. Sempitnya ruang dalam dari  rumah  tidak  memenuhi  standar  kenyamanan dan privacy. Demikian juga dengan sistem konstruksi rumah  yang  tidak  memenuhi  standar  mutu keamanan  untuk  permukiman.  Keamanan  yang dimaksud adalah dari segi kekuatan dalam menahan beban  dan  goyangan  gempa  bumi,  aman  dari bencana banjir, kebakaran, dan lain-lain.

## Gambar  5 : Salah satu dampak permukiman kumuh

## Sumber : Dokumen pribadi
Semua itu tercermin dari hasil penelitian Suwitri (2006)  bahwa  adanya  perasaan  tidak  senang kepada  rumah  dan  lingkungan  permukiman  dari masyarakat  yang  bermukim  di  sana.  Timbulnya perasaan  tidak  menyenangkan  dalam  menempati rumah,  disebabkan  oleh  berbagai  alasan,  sebagai berikut:  kebanyakan  32  %  karena  alasan  rumah sumpek/pengap,  26  %  rumah  sempit,  24  %  atap bocor dan rumah becek bila musim hujan, 7 % alasan
sudah  biasa,  6  %  karena  penghuni  rumah  banyak dan  5  %  karena  tidak  ada  ruang  pribadi  (privacy),
Ketidaksenangan
terhadap lingkungan permukimanannya juga didasari berbagai alasan: 23 % karena prasarana lingungan kurang memadai, 22 %  lingkungan  kurang  bersih,  22  %  jarak  antar tetangga  terlalu  berdekatan,  21  %  banjir  di  musim hujan,  7  %  sudah  biasa,  dan  5  %  tidak  senang kerena  di  lingkungannya  sering  terjadi  tindakan kriminal.
Suwitri  juga  mengungkapkan  bahwa  dalam kehidupan masyarakat di permukiman kumuh sangat sulit  mendapat  privacy,  akibat  keterbatasan  ruang yang  mereka  miliki,  sehingga  mereka  merasa  sulit menempatkan  sesuatu  agar  bebas  dari  gangguan yang tidak dikehendaki, termasuk sulit mendapatkan ruang untuk menyendiri bila saat dibutuhkan. Karena tidak  adanya  kenyamanan  tinggal  di  rumah menyebabkan  mereka  cenderung  pergi  ke  luar rumah.  Mereka  juga  sulit  membangun  personal space  (batas  tak  tampak  yang  orang  lain  merasa enggan atau merasa tidak etis memasukinya).
Mereka  juga  merasa  tidak  memiliki  territoriality atau batas teritorial antar penghuni satu dengan yang lain  karena  kebanyakan  mereka  yang  bermukim  di permukiman kumuh adalah dengan menyewa rumah atau  kamar.  Batas  antar  kamar  hanya  dipisahkan oleh  dinding  batako,  gedeg  atau  papan,  maka  sulit bagi  mereka  menghindari  dari  gangguan,  misalnya akibat  konflik  keluarga  di  tetangga  sebelah. Penemuan  lain  yang  menarik  adalah  dari  segi keamanan lingkungan, masih cukup rawan. Penelitiannya  dari  sudut  kriminalitas  di  lingkungan kumuh  masih  cukup  tinggi,  ada  24  %  responden menyatakan  lingkungannya  pernah  mengalami gangguan  tindakan  kriminal,  umumnya  berupa pencurian.  Sedangkan  berkaitan  dengan  tindakan amoral  di  lingkungannya  ada  46  %  berupa mabukmabukan (mabuk sendiri adalah salah bentuk pelarian  dari  masalah,  pen.).  Yang  menarik,  di beberapa  permukiman  kumuh  di  yang  ada, ditemukan  beberapa  responden  menyatakan  ada prostitusi  di  lingkungannya.  Salah  satu  narasumber yang  diperoleh  Suwitri  juga  memberi  keterangan bahwa,  kriminal  kerap  terjadi  di  lingkungannya, umumnya  pelaku  kriminal  tinggal  di  lingkungan seperti ini, tetapi pelaku juga melakukan kejahatan di tempat/lingkungan  lain.  Ini  membuktikan  bahwa berbagai steriotip yang muncul tentang perkampungan  kumuh  atau  miskin  kota,  sebagai sumber  kejahatan,  patologi  kebudayaan  dan disorganisasi  sosial  bisa  jadi  benar,  terlebih-lebih apabila memang benar masyarakat urban kurang/lemah  dalam  melakukan  kohesi  sosial  dan membangun  solidaritas  sosial  bersama  masyarakat asli  setempat,  yang  salah  satu  dampaknya  ialah rawannya keamanan lingkungan.
Sebaliknya,  bila  kohesi  sosial  mereka  kuat hanya di antara sesama suku, agama, dan asal maka dampak  yang  timbul  justru  lebih  parah,  yaitu timbulnya  benih  ketidakpercayaan,  kecemburan sosial  antar  etnik,  agama,  sebagai  akibat  dari
nasionalisme  sempit/kedaerahan.  Terlihat  dari  hasil penelitian Dedi Prasetyo, dkk. (2003) dalam tinjauan aspek  sosial  budayanya  menemukan  bahwa kegiatan tolong menolong sesama tetangga permukiman kumuh ditandai dengan saling kunjung mengunjungi  dan  membantu  warga  lain  yang mempunyai  hayatan  ataupun  kesusahan  sebagai manifestasi  kuatnya  hubungan  sosial  di  antara mereka.

## Solusi Penataan Arsitektur Lingkungan Kumuh
Pemecahan masalah terhadap adanya permukiman  kumuh  bukanlah  hal  yang  mudah sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siapa pun dan dinas mana pun yang dilibatkan oleh  pemerintah  kota  dalam  perencanaan  dan penataan  permukiman  baru  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah  menurut  Budihardjo  (1998), adalah:
1.  Masalah  kepribadian  atau  personality. Masyarakat  berpenghasilan  rendah  sebagai  orang yang  biasa  tinggal  di  dalam  rumahrumah  yang sempit di kota mempunyai outdoor personality, yaitu tidak  suka  diam  di  dalam  rumah,  melainkan  lebih suka beraktivitas di luar rumah. Misalnya mengobrol dengan tetangga  di jalanan, mandi dan mencuci ke sungai,  mengobrol  dengan  orang  lain  di  pasar  dan sebagainya.
2. Masalah “Sense of belongingness”. Merupakan permasalahan dalam rasa kepemilikan di mana  masyarakat  berpenghasilan  rendah  ini biasanya  mau  memelihara  fasilitas-fasilitas  pribadi dengan sebaik-baiknya.
3.  Masalah  merubah  kebiasaan  sehari-hari. Berkaitan dengan kehidupan keseharian yang sering kali/berulang-ulang  dilakukan  sehingga  menjadi kebiasaan,  maka  perlu  dipilah  mana  yang  bisa dipertahankan  dan  yang  tidak,  untuk  memudahkan cara hidup mereka di lingkungan yang baru ataupun meningkatkan kualitas kehidupan mereka.
Dalam penataan arsitektur permukiman kumuh bagi  masyarakat  yang  modal  sosial  rendah,  tidak mungkin  mengharapkan  datangnya  inisiatif  dari pihak mereka  sendiri.  Karena  itu,  dibutuhkan  peran pihak  ketiga  dalam  hal  ini  dinas  pemerintah  terkait, dengan  melibatkan  lembagalembaga  swadaya masyarakat yang memahami kompleksitas masalah permukiman  kumuh,  bukan  saja  dari  segi  teknis- teknologis  tetapi  terutama  dari  segi  sosial- budayanya.  Sebaliknya,  perencanaan  penataan arsitektur  di  permukiman  kumuh  kota,  tidak  bisa hanya  dari  satu  arah  oleh  pihak/penguasa  saja, tatapi harus bersifat timbal balik, dengan melibatkan semua  pihak,  termasuk  masyarakat  di  permukiman kumuh  sebagai  subjek  utama.  Minimal  penguasa memperhatikan  aspirasi  dan  masukan  dari  mereka, karena mereka yang akan hidup di sana dan mereka lebih  tahu kebutuhan mereka sendiri tentang fungsi guna ruang, serta lebih faham kondisi lingkungannya.

## Gambar  6 : Penataan Kota dan Permukiman Sumber : Dokumen pribadi
Penentu  kebijaksanaan  hanya  wajib  memberi pengarahan teknik penataan ke arah yang lebih baik dan  manusiawi,  membantu  pengerjaan  menuju standar  baku  mutu  keamanan,  kenyamanan,  dan keindahan arsitektur permukiman kota yang beradab.  Masyarakat  miskin  yang  menjadi  sasaran projek harus diberi kebebasan dalam mengatur dan membentuk  kawasan  permukiman  mereka  sendiri. Peran  aktif  penduduk  miskin  bukan  lagi  dianggap sekedar  unsur  pelengkap  perbaikan  permukiman kumuh  kota,  tetapi  sudah  menjadi  suatu  unsur fundamental  atau  mutlak,  sebab  hanya  dengan begitulah  mereka  dapat  menemukan  jati  dirinya masing-masing dalam berarsitektur, sehingga dapat lebih  membangkitkan  modal  sosial  mereka  untuk pembangunan kota tujuan.
Tidak diharapkan pola penataan yang militeristik dengan  penyeragaman  bentuk  arsitektur,  karena masing-masing  masyarakat  miskin  pun  memiliki keunikan  perilaku  dan  keanekaragaman  kondisi sosial, ekonomi, budaya sebagai jati dirinya masing- masing. Biarkan mereka menunjukkan jati dirinya di dalam  perencanaan  dan  penataan  arsitektur/ lingkungan pribadi mereka, karena pada hakekatnya jati  diri  itulah  menjadi  nafas  dan  jiwa,  pemberi karakter  spesifik  suatu  bangunan  atau  lingkungan binaan manusia. Hanya dibutuhkan sedikit adaptasi pada  wajah  depan  arsitektur,  disesuaikan  dengan visi  dan  misi  Perda  tentang  Arsitektur  Daerah masingmasing  kota.  Oleh  karena  itu  untuk  bisa menggali  keinginan,  harapan  dan  dambaan  yang sebenarnya  dari  penduduk  miskin  kota,  para pimpinan daerah dan perencana kotalah yang harus lebih banyak meninggalkan ‘singgasana’- nya untuk turun ke daerah permukiman terpinggirkan, merasakan denyut nadi yang berdetak di masyarakat.

## Kendala Pelaksanaan Program Penataan
Misi penataan arsitekur permukiman kumuh ke arah  lebih  manusiawi,  yang  mampu  menjamin berbagai bentuk kontak sosial, saling hubungan yang intim  dan  personal,  penciptaan  kedamaian  dan kesejahteraan sering menghadapi berbagai kendala.
Kendala  kadang  datangnya  dari  pihak  penentu kebijaksanaan  atau  instansi  berwenang  karena dibabat  habis  oleh  dorongan  ego  pejabat  yang narkistis  (menganggap  diri  paling  benar),  demi ambisi kekuasaan dan kepentingan pribadi.

## KESIMPULAN
Hati  dan  perasaan dikalahkan oleh pikiran dan penalaran. Pertimbangan sosio-budaya ditindas oleh pemikiran ekonomis yang profit-motivated. Kurangnya  kesadaran  bahwa,  yang  diinginkan  oleh masyarakat  miskin  di  perkampungan  kumuh  kota adalah: hunian dengan ruangan luar ataupun dalam yang  tidak  sumpek,  mendapat  penerangan  alami yang cukup, dan terkait dengan kegiatan usaha yang mereka  lakukan.  Alternatif  pemecahannya  dengan perbaikan  mental  dan  peningkatan  pemahaman terhadap kebutuhan dari masyarakat miskin kota ini. Sumber  kendala  lain,  bisa  juga  datang  dari  warga masyarakat  yang  menjadi  subjek  pada  sasaran program  (pemilik  rumah  atau  lahan  dan  calon penghuni/penyewa).

## DAFTAR PUSTAKA
Budihardjo, Eko. 1983 & 1997. Arsitektur dan Kota di Indonesia.  (1997  dengan  tambahan  materi). Bandung. Penerbit Alumni.
Budihardjo, Eko. 1998. Sejumlah Masalah Permukiman Kota Bandung. Penerbit Alumni.
Daldjoeni,  N.  2003.  Geografi  Kota  dan  Desa. Bandung. Penerbit PT. ALUMNI.
Hasbullah,  Jousairi.  2006.  Social  Capital  (Menuju Keunggulan  Budaya  Manusia  Indonesia). Jakarta. Penerbit MR-United Press.
Kuntowijoyo.  1987.  Budaya  dan  Masyarakat. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya.
Mangunwijaya,  Y.B.  1995.  Wastu  Citra:  Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur, Sendi-sendi Filsafatnya  beserta  Contoh  Praktis.  Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
Prasetyo, Dedi. 2003. “Permukiman Kumuh Ditinjau dari  Aspek  Sosial  Budaya”  (Materi  Seminar Arsitektur Fakultas Teknik). Denpasar, Jurusan  Teknik  Arsitektur  FT  UNUD.  Tidak diterbitkan.
Suwitri,  Dewa  Ayu  Alit.  “Karakteristik  Permukiman Kumuh  di  Kota  Denpasar”  (Skripsi  Tugas Akhir).  Jurusan  Teknik  Arsitektur  FT  UNUD. Tidak diterbitkan.