## Wajah Hukum, 3(1), 20-29
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.53 Nourma Dewi, Femmy Silaswaty

## Perbedaan Pemahaman Konsep  Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam
Nourma Dewi 1 , Femmy Silaswaty 2
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Email: Nourma_hukum92@yahoo.co.id, femmysilaswaty@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  pemahaman  konsep  ikrar  talak  menurut  putusan pengadilan  agama  dengan  syariat  islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkroran konsep antara pengadilan agama yang  berpegang  pada  Kompilasi  hukum  Islam  dengan  syariat  islam  meliputi  jatuhnya  talak,  upaya  hukum,  dan berlakunya masa iddah.
Kata kunci : ikrar, talak, pengadilan agama
Abstract. This study aims to determine the differences in understanding the concept of talaq pledges according to the decisions of religious courts with Islamic Shari'a. This research is normative legal research. The research approach used in this study is the legislative approach and the conceptual approach. Based on the results of the research and discussion  it  can  be  concluded  that  there  is  a  concept  inconsistency  between  the  religious  courts  that  adhere  to  the Compilation of Islamic law with Islamic Shari'a which includes the fall of divorce, legal remedies, and the enactment of the Islamic period.
Keywords: pledge, divorce, religious court

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) , Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI),  perkawinan adalah akad yang sangat kuat ( mistaqan ghalidan ) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian  perkawinan  di  atas  menunjukkan  bahwa  perkawinan  dilaksanakan  dengan  niatan  bahwa akan  kekal  seumur  hidup.  Jika  pernikahan  dilaksanakan  dengan  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  sesuai  syariat  agama,  diharapkan  pasangan  suami  tersebut  mampu  membentuk  keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
Terkait dengan istilah sakinah , mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah  Al-Isfahan  (ahli  fiqh  dan  tafsir)  mengartikan sakînah dengan  tidak  adanya  rasa  gentar  dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan  ketentraman  pada  yang  menyaksikannya,  dan  merupakan  keyakinan  berdasarkan  penglihatan  ( ain  al  - yaqîn ). Ada pula yang menyamakan sakînah itu dengan kata rahmah dan thuma’nî nah , artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah. 3
Pada  pelaksanaannya,  perkawinan  tidak  berlangsung  dengan  baik  sehingga  terjadilan  putusnya perkawinan  yang  biasa  disebut  dengan  perceraian.  Putusnya  ikatan  perkawinan  dapat  disebabkan  karena berbagai  hal  seperti    perceraian  (Pasal  114  KHI),  talak  atau  karena  gugatan  perceraian.  Talak  adalah melepaskan  (memutuskan)  ikatan  pernikahan  dengan  lafadz  yang  jelas,  seperti  :kamu  saya  cerai”,  atau dengan lafadz kiasan dengan disertai niat, seperti “pulanglah kamu kepada keluargamu” sedangkan menurut Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Talak tersebut menurut Pasal
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
2 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
3 Ismatulloh,  A.M.  2015.  Konsep  Sakinah,  Mawaddah  dan  Rahmah  dalam  Al-Qur’an  (Prespektif  Penafsiran  Kitab  Al Qur’an dan Tafsirnya) ,Jurnal Mazahib. Vol. XIV. No. 1, Hal. 53-63, hal. 54.
129  KHI  dilakukan  oleh  si  suami  dengan  mengajukan  permohonan  baik  lisan  maupun  tertulis  kepada Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  isteri  disertai  dengan  alasan  serta  meminta  agar diadakan  sidang  untuk  keperluan  penjatuhan  ikrar  talak  tersebut  .  Di  dalam  praktik,  permohonan  yang diajukan  oleh  suami  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  permohonan  talak,  yang  mana  suami  berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon.
Berdasarkan  Pasal  115  KHI,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak  (suami- istri). Disamping itu, perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan berikut:
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak lain  selama  2  (dua) tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak lain  dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  suami  atau  isteri  disembuhkan  (Pasal  116  KHI  dan  Pasal  19  PP  No.  9  Tahun 1975);
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
7. Suami melanggar taklik talak (Pasal 116 KHI)
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 KHI).
Berdasarkan ketentuan di atas, maka perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama  (setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  suami-istri)  dan disertai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI.  Lebih lanjut, perceraian terhitung  sejak  jatuhnya  putusan  Pengadilan  Agama  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap/ inkracht  van  gewijsde (Pasal  146  ayat  )2)  KHI)  beserta  akibat-akibatnya.  Khusus  bagi  perceraian karena talak, perceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.
Secara hukum, ikrar talak memang harus dilakukan di depan pengadilan. Akan tetapi, sebelum adanya proses di pengadilan, terkadang suami telah melakukan ikrar talak di luar pengadilan. Bahkan tidak jarang terdapat kasus suami mengucapkan ikrar talak tiga. Pemahaman tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di proses peradilan, dimana walaupun di luar pengadilan suami mengucapkan ikrar talak tiga, secara hukum tetap dianggap talak satu. Hal tersebut tentunya menimbulkan  penafsiran dan  akibat hukum yang berbeda dari putusan pengadilan dengan aturan syariat islam.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perbedaan pemahaman konsep ikrar talaq menurut putusan Pengadilan Agama dengan syariat Islam?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  Dalam  penelitian  ini  dipergunakan pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan  pendekatan  kasus (case  approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan dan peraturan sesuai syariat islam yaitu Al-Qur’an, Hadist, dan Fiqih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Ikrar  Talak  Menurut  Pengadilan  Agama  (Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan)
Perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  yang  boleh  ditempuh  manakala  bahtera  kehidupan  rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam  menunjukkan  agar  sebelum  terjadinya  perceraian,  ditempuh  usaha-usaha  perdamaian  antara  kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian hukumnya bisa menjadi  wajib  jika  mudharat  yang  menimpa  salah  satu  pasangan  suami  istri  itu  tidak  dapat  dihilangkan kecuali  dengan  perceraian.  Perceraian juga  hukumnya  bisa  menjadi  haram  apabila menimbulkan  mudharat bagi  salah  satu  pasangan  suami  istri  dan  tidak  dapat  menghilangkan  mudharat  tersebut  atau menyamainya. 4 Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:
a. Bab VIII Tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya Pasal 38-Pasal 41  Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang;
b. Bab V Tentang Tata Cara Perceraian Pasal 14-Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
c. Pasal 65-Pasal 91 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan;
d. Pasal  114-Pasal  148  Bab    XVI    tentang    Putusnya    Perkawinan    dan  Pasal  149-Pasal  162  Bab    XVII tentang  Akibat      Putusnya      Perkawinan  Instruksi  Presiden    No.    I    tahun    1991    tentang    Kompilasi Hukum  Islam.
Perkawinan  menurut  Pasal  2  ayat  (1)  UUP,  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun  dan  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadibeserta akibat-akibatnya.
Pasal 38 UUP, Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas Keputusan pengadilan.
Pasal 39 UUP :
Ayat  (1)  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Ayat  (2)  Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada cukup alasan,  bahwa  antara  suami  isteri itu tidak  akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
Ayat (3) Tata cara perceraian di depan pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.
Pasal  113  KHI  sama  dengan  Pasal  38  UUP.  Pasal  114  KHI  berbunyi  “  putusnya  perkawinan  yang disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan  perceraian”.  Pasal  115 KHI menegaskan “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Mengenai  alasan-alasan  terjadinya  perceraian  dijelaskan  dalam  Pasal  19  PP  No.  9  Tahun  1975  jo. Pasal 116 KHI.
Di  dalam  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  perkawinan,    tidak    diatur    dan tidak  dikenal  pengertian  talak  di  bawah tangan.  Pengertian  talak  menurut  Pasal 117 KHI  adalah  ikrar suami  di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan Pasal  117 KHI  menyatakan : “talak adalah  ikrar  suami  di  hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

## Talak menurut Syariat Islam
Talak  ialah  terurainya  ikatan  nikah  dengan  perkataan  yang  jelas,  misalnya  suami  berkata  kepada isterinya,  “engkau  aku  ceraikan”,atau  dengan  bahasa  sindiran  dan  suami  meniatkan  perceraian,  misalnya suami berkata kepada isterinya, “pergilah kepada keluargamu”.5
4 Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2003 Ensiklopedi Muslim . PT. Darul Fallah. Jakarta
5 Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2003 Ensiklopedi Muslim . PT. Darul Fallah. Jakarta
Dari Ibnu Umar R.A., beliau berkata; bersabda Rasulullah SAW; perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq (H.R.  Abu Daud dan  Ibn Majah, dinilai shahih oleh al-Hakim, Abu  Hatim menguatkan mursalnya). Hadits di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam perbuatan yang halal itu terdapat beberapa perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT dan sesungguhnya perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah  SWT  itu  adalah  talak.  Kata  “dibenci”  adalah  perkataan  berbentuk  majaz  yang  maksudnya:  tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah SWT dalam perbuatan itu. Hadits ini mengandung makna sebaiknya menghindari perbuatan talak selama masih ada jalan keluarnya.
Talak  diperbolehkan  untuk  menghilangkan  madzarat  dari  salah  satu  dari  suami-istri,  karena  Allah Ta’ala berfirman, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Al-Baqarah:229). Allah Ta’ala juga berfirman “Hai nabi, apabila kamu  menceraikan  isteri-isterimu  maka  hendaklah  kamu  ceraikan  mereka  pada  waktu  mereka  dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.(Ath-Thalaq:1). 6
Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak bisa dihilangkan  kecuali  dengan  talak,  karena  Rasullulah  SAW  bersabda  kepada  orang  yang  mengeluh  kepada beliau tentang kebejatan isterinya, “ ceraikan dia”. (Diriwayatkan Abu Daud. Hadits shahih).7
Masalah  kehidupan  berrumah-tangga  termasuk  sesuatu  yang  mendapatkan  perhatian  serius  dari  Al- Qur-an.  Dari  hal  siapa-siapa  yang  boleh  dinikahi  dan  siapa  yang  tidak  boleh  dibicarakan  sangat  rinci  oleh Al-Qur-an. Demikian jika jika harus terjadi perceraian, Al-Qur-an secara detail mengatur tentang langkah- langkah yang harus dilakukan oleh suami dan istri sewaktu terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. 8 1. Sewaktu istri nuzuz , diatur oleh Allah pada Surat al-Nisä’ (4): 34;
....
ْبَت لاَف ْمُكَنْعَطَأ  ْنِإَف َّنُهوُب ِرْضا َو ِع ِجاَضَمْلا يِف َّنُهوُرُجْها َو َّنُهوُظِعَف َّنُه َزوُشُن َنوُفاَخَت يِتلالا َو َع َناَك َ َّاللَّ َّنِإ لايِبَس َّنِهْيَلَع اوُغ ا اريِبَك اايِل ( ٣٤ )
Artinya: “ Dan terhadap wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidurmu, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.
2. Ketika keadaan suami istri nampak adanya perselisihan yang tajam, Allah mengaturnya dalam surat An- Nisa 35;
ِف َوُي ااحلاْصِإ اَدي ِرُي  ْنِإ اَهِلْهَأ ْنِم اامَكَح َو ِهِلْهَأ  ْنِم اامَكَح اوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب َقاَقِش ْمُتْف ِخ  ْنِإ َو ( ا اريِبَخ ااميِلَع َناَك َ َّاللَّ َّنِإ اَمُهَنْيَب ُ َّاللَّ ِق ٣٥ )
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  jika  kedua orang  hakam  itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal .
3. Jika seorang istri menghadapi saminya telah menyimpang dari kewajiban-kewajibannya ( nuzuz ) sebagai seorang suami, Allah mengajarkannya dalam surat An-Nisa’ ayat 128:
ااحْلُص اَمُهَنْيَب اَحِلْصُي ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف ااضا َرْعِإ  ْوَأ ا ازوُشُن اَهِلْعَب  ْنِم  ْتَفاَخ ٌةَأ َرْما ِنِإ َو ْنِإ َو َّحُّشلا  ُسُفْنلأا ِت َر ِضْحُأ َو  ٌرْيَخ ُحْلُّصلا َو
اوُنِِْحُت
( ا اريِبَخ َنوُلَمْعَت اَمِب َناَك َ َّاللَّ َّنِإَف اوُقَّتَت َو ١٢٨ ) Artinya  :  “ Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap  acuh  dari  suaminya,  maka  tidak mengapa bagi  keduanya  mengadakan  perdamaian  yang  sebenar-benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih baik  (bagi  mereka)  walaupun  manusia  itu  menurut  tabiatnya  kikir.  dan  jika  kamu  bergaul  dengan
6 Ibid
7 Ibid
8 Abd. Salam. Ikrar Talak Harus di Depan Sidang Pengadilan (Kajian Atas Pasal 39 UU Nomor 1/1974 Perspektif  Ushul Fiqh).
http://www.pamataram.go.id/index.php?option=
m_content&view=article&id=431:ikrar-talak-harus-di-depan-
sidangpengadilan&catid=37:artikel&Itemid=87 , diakses 1 November 2017 pukul 15.59
isterimu  secara  baik  dan  memelihara  dirimu  (dari  nusyuz  dan  sikap  acuh),  maka  sesungguhnya  Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
suami-istri benar telah merasakan bahwa rumah-tangga sudah tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dan merasakan perceraian harus terjadi,
Allah mengaturNya dalam surat Ath-Thalaq ayat (1 dan 2);
َ َّاللَّ اوُقَّتا َو َةَّدِعْلا اوُصْحَأ َو َّنِهِتَّدِعِل َّنُهوُق ِلَطَف َءاَِ ِنلا ُمُتْقَّلَط اَذِإ ُّيِبَّنلا اَهُّيَأ اَي َي  ْنَأ لاِإ َنْج ُرْخَي لا َو َّنِهِتوُيُب  ْنِم َّنُهوُج ِرْخُت لا ْمُكَّب َر ٍ َش ِحاَفِب َنيِتْأْ
ِ َّاللَّ ُدوُدُح  َكْلِت َو  ٍ َن ِيَبُم
( ا ارْمَأ  َكِلَذ َدْعَب  ُثِدْحُي َ َّاللَّ َّلَعَل ي ِرْدَت لا ُهَِْفَن َمَلَظ ْدَقَف ِ َّاللَّ َدوُدُح َّدَعَتَي ْنَم َو ١ ) ْوَأ   فو ُرْعَمِب َّنُهوُكِِْمَأَْف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَب اَذِإَف ا اوُميِقَأ َو ْمُكْنِم  لْدَع ْي َوَذ اوُدِهْشَأ َو   فو ُرْعَمِب َّنُهوُق ِراَف َعْجَي َ َّاللَّ ِقَّتَي  ْنَم َو  ِر ِخلآا  ِم ْوَيْلا َو ِ َّلِلّاِب ُنِم ْؤُي َناَك ْنَم ِهِب ُظَعوُي ْمُكِلَذ ِ َّ ِلِلّ َةَداَهَّشل
ُهَل  ْل
( ااج َرْخَم ٢ )
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu,  janganlah  kamu  keluarkan  mereka  dari  rumah  mereka  dan  janganlah  mereka  kau  izinkan mereka  ke  luar  kecuali  mereka  mengerjakan  perbuatan  keji  yang  terang.  Itulah  hukum-hukum  Allah, barang siapa  melanggar ketentuan Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka  dengan  baik  dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  yang  adil  di  antara  kamu  dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat.  barangsiapa  bertakwa  kepada  Allah  niscaya  Dia  akan mengadakan baginya jalan keluar.
Kiranya  masih  banyak  lagi  ketentuan-ketentuan  Allah  yang  berkaitan dengan  pembinaan keluarga.Dalam hal harus terjadi perceraian, Al-Qur-an menerangkan hal-hal yang berkaitan sebagai akibat hukum perceraian, antara lain: 9
a. Suami berkewajiban memberi nafkah iddah;
b. Suami berkewajiban memberi muth’ah;
c. Suami dilarang  mengambil kembali harta benda yang telah diberikan kepada istrinya yang ditalak.
Dari penjelasan di atas terlihat bagaimana agama islam dimana tertuang di dalam kitab suci Al-Qur’an mengatur secara jelas mengenai masalah keluarga.
Selain   itu,  terdapat  hadits  yang  mengatur  mengenai  talak  yang  masih  menjadi  perdebatan  ,  yaitu:  Dari Abi  Hurairah,sesungguhnya  Rasulullah  saw.  bersabda:“Ada  tiga  perkara  yang  hukumnya  samaantara sengaja  dan  tidak  sengaja,  yaitunikah,  talak  dan  rujuk  (HR.  Abu  Dawud).    Hadis  tersebut  menurut  Ibn ‘Adī  adalah  ḍa‘īf  (lemah).Demikian  juga  menurut  Ḥāriṡ  ibn  Abī  Usāmah  melalui  hadis  ‘Ubādah  ibn alṢāmityang telah menjadikan hadis itupada tingkat marfū‘ adalah ḍa‘īf dalamsanadnya, karena terdapat nama Ibn Luhai'ah dan hadis itu juga terjadi inqiṭā‘(terputus sanadnya). (al-Ṣan‘ānī, t.th.: Juz II, 175-176) Akibatnya,  jika  mendasarkanpada  hadis  ini,  putusnya  perkawinanmelalui  talak  ini  mudah  sekali. Bahkan,kebanyakan mereka tidak memperhatikanhal-hal yang terjadi setelah talak, sepertinafkah, ‘iddah, mut‘ah,  dan  pemeliharaananak.  Begitu  juga,  ayat  al-Qur'an  yangmengatur  tahapan-tahapan  jika suamiingin menceraikan istrinya,  yaitu istrinusyūz (ketidakharmonisan), termaktubdalam QS al-Nisā'/4: 34, 35 dan suami nusyūz, termaktub dalam QS al-Nisā'/4:128. Suami tidak boleh langsungmenceraikan istrinya, tanpa melalui tahapan-tahapan, harus mempunyai alasan-alasan, apalagi yang nusyuz berasal dari suami. 10
4. Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam Penulis memberikan perbandingan konsep ikrar talak menurut putusan pengadilan  Agama dengan syariat islam adalah sebagai berikut:
a. Jatuhnya Talak
9 Ibid
10 Abustam.2016.Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama  (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam). Jurnal Hukum Keluarga Islam . Vol. II. No.2.159-178.Hal. 160
Abdul  Aziz  Dahlan  et.al  dalam  buku  Ensiklopedi  Hukum  Islam  menjelaskan  bahwa  talak dalambahasa  arab  artinya  melepaskan  dan  meninggalkan  suatu  ikatan.    Dalam  istilah  hukum  talak adalah perceraian ……antara suami isteri atas kehendak suami . Sayyid Sabiq dalam Fiqh as Sunnah memberi  definisi  bahwa  talak  dalamterminology  bahasaadalah  “  al-irsalu  wa  al-taraku”  artinya melepaskan  dan  meninggalkan.  Sedangkan  menurutistilah  hukum  talak  adalah  “  hillu  rabithatin  al zuwaj “ artinya melepaskan ( ikatan ) taliperkawinan. Ulama fikih ( fukaha) berpendapat bahwa talak dibagi kepada dua macam yaitu :
1) Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang disyariatkan Islam, yaitu :
a) Menalak  isteri  harus  secara  bertahap  (  dimulai  dengan  talak  satu,  dua  dan  tiga  )  dan diselingirujuk.
b) Isteri yang ditalak itu dalam keadaan suci dan belum digauli dan
c) Isteri tersebut telah nyata-nyata dalam keadaan hamil.
2) Talak  bid’i  adalah  talak  yang  dijatuhkan  suami  melalui  cara-cara  yang  tidak  diakui  syariat  islam yaitu:
a) Menalak isteri dengan tiga kali talak sekaligus,
b) Menalak isteri dalam keadaan haidh,
c) Menalak isteri dalam keadaan nifas, dan
d) Menjatuhkan  talak  isteri  dalam  keadaan  suci  tetapi  telah  digauli  sebelumnya, padahalkehamilannya belum jelas.
Ulama  fikih  juga  sepakat  menyatakan  bahwa  menjatuhkan  talak  bid’i  hukumnya  haram danpelakunya  mendapat  dosa.  Akan  tetapi  apabila  terjadi  juga  seperti  tersebut  di  atas,  maka  jumhur mengatakan talaknya tetap jatuh. Alasan mereka adalah talak bid’I itupun termasuk dalam keumuman ayat-ayat  yang berbicara tentang talak, seperti surah al- Baqarah ayat 229-230, atTalak ayat 1-2, dan hadits  Nabi  SAW  dalam  kasus  Abdullah  bin  Umar  yang  menjatuhkan  talak  terhadap  isterinya  yang sedang  haid.  Rasulullah  bersabda  “Suruh  dia  kembali  pada  isterinya  sampai  ia  suci,  kemudian  suci, lalu  suci  lagi  setelah  itu  jika  ia  ingin  menceraikan  isterinya  itu,  jika  ingin  menalak  juga  lakukanlah ketika itu (ketika suci belum digauli ( H.R. Muslim, AbuDawud , Ibnu Majash dan an Nasa’i ). 11 Di  dalam  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  perkawinan,    tidak    diatur dan  tidak  dikenal  pengertian  talak  di  bawah tangan.  Pengertian  talak  menurut  Pasal 117 KHI adalah   ikrar    suami    di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya perkawinan Pasal  117 KHI  menyatakan : “talak adalah  ikrar  suami  di  hadapan sidang Pengadilan Agama  yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan,  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.
Melihat  arti  talak  menurut  syariat  islam  atau  fiqih  dan  peraturan  perundang-undangan  terlihat perbedaan bahwa dalam syariat islam talak jatuh seketika suami mengucapkan talak ke pada istri pada waktu  dan  tempat  yang  tidak  tertentu  sementara  menurut  peraturan  perundang-undangan,  jatuhnya talak dimulai dengan adanya ikrar talak suami di hadapan sidang Pengadilan Agama tentunya setelah melalui proses-proses sesuai ketentuan beracara di Pengadilan Agama.
b. Upaya hukum
Di  dalam  syariat  islam  setelah  adanya  talak  tidak  ada  upaya  hukum  lainnya.  Tetapi,  dalam syariat  islam  dikenal  dengan  rujuk.  Rujuk    dalam    bahasa    Arab    berarti    kembali    artinya    hidup sebagai  suami  isteri  antara  laki-laki  dan  wanita  yang  melakukan  perceraian  dengan  jalan  talak raj’iselama dalam masa iddahtanpa pernikahan baru. Akan tetapi jika masa iddahnya telah habis (talak raj’i), suami berniat untuk kembali, maka ia harus mulai dengan akad yang baru serta dengan mahar yang  baru.  Sedangkan  pada  kasus  talak  ba’in  kubra,  maka  syarat  untuk  kembalinya  suami  kepada isterinya  adalah,  mantan  isterinya  menikah  dahulu  dengan  lelaki  lain,  dan  mereka  melakukan
11 Mahruddin  Andry.2010.Persinggungan  Fikih  Dengan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam  Masalah Talak di  Bawah Tangan. http://www.pta- medan.go.id/attachments/076_PERSINGGUNGAN%20FIKIH.pdf , diakses1 November 2017 pukul 17.11
hubungan  suami-isteri  dan  setelah  itu  suaminya  menceraikannya.  Setelah  berakhirnya  masa  iddah, barulah suaminya yang pertama boleh menikahinya dengan akad baru.
Dalam perkembangan selanjutnya, tata cara rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh ulama  fikih.  Pengertian  rujuk  ini  juga  diisyaratkan  dalam  pasal  163KHI  yaitu:  seorang  suami  dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.Tata cara rujuk berikut tata caranya diatur dalam KHI.
Berbeda  dengan  syariat  islam,  penerapan  acara  hukum  perdata  menyebabkan  adanya  upaya hukum  banding  dan  kasasi  kepada  suami  yang  mengajukan  gugat  talak.  Hal  tersebut  tidak  sesuai dengan  syariat  islam  karena  hak  talak  ada  di  suami  seharusnya    tidak  mungkin  ada  suami  yang mengajukan permohonan talak kemudian ditolak permohonannya.
Di dalam syariat islam, Talak yang ada di tangan suami itu merupakan keadilan, karena suamilah yang memegang ikatan akad nikah, maka dialah yang wajib menguraikan ikatan itu, dan karena suami pula  lah  yang  memimpin  dan  mengurusi  istri,  sebagaimana  firman  Allah  Subhannahu  wa  Ta’ala ,“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (An-Nisa: 34). 12 c. Berlakunya masa iddah
Iddah  ialah  hari-hari  dimana  wanita  yang  ditalak  menjalani  masa  penantian.  Pada  masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi. 13
Menurut Sayitu Thalib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang: 14
1) Dilihat  dari  segi  kemungkinan  keutuhan  perkawinan  yang  telah  ada,  suami  dapat  rujuk  kepada isterinya.  Dengan  demikian  maka  kata  iddah  dimaksudkan  sebagai  suatu  istilah  hukum  yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat merujuk kepada istrinya.
2) Dengan demikian dilihat dari segi isteri, maka masa ‘iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana isteri belum dapat melakukan perkawinan dengan pihak laki-laki lain. Adapun hikmah disyari’atkannya ‘iddah adalah sebagai berikut:
1) Mengetahui  terbebasnya  rahim,  dan  sehingga  tidak  bersatu  air  mani  dari  dua  laki-laki  atau  lebih yang  telah  menggauli  wanita  tersebut  pada  rahimnya.  Sehingga  nasab  anak  yang  mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau.
2) Menunjukkan keagungan, kemulian masalah pernikahan dan hubungan badan.
3) Memberi  kesempatan  bagi  sang  suami  yang  telah  mentalak  istrinya  untuk  rujuk  kembali.  Karena bisa jadi ada suami yang menyesal setelah mentalak istrinya.
4) Memuliakan kedudukan sang suami di mata sang istri. Sehingga dengan adanya  masa iddah akan semakin menampakkan pengaruh perpisahan antara pasangan suami-istri. Karena itu, di masa iddah karena  ditinggal  mati,  wanita  dilarang  untuk  berhias  dan  mempercantik  diri,  sebagai  bentuk berkabung atas meninggalkan sang kekasih.
5) Berhati-hati dalam menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak, serta melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya. [Lihat I’laamul Muwaqqi’iin (II/85)] Masa  ‘iddah  setiap  wanita  dapat  berbeda-beda,  berdasarkan  keadaannya  dan  sebab perpisahannya. Berikut beberapa rinciannya: 15
1) Wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya,  baik  dia  sudah  dicampuri  ataupun  belum,  maka  masa ‘iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta’ala,
َ الَّذِي ْن   لُتَّوِ  ِوِنِ  َِّ  ُْمتموُيَّذِرم  َُِّاْ  ِلِجْا يات  ِن ََّّ  َِ َّن ُِِنِا ِن َََُِّّّامْ َِ َّةَْا ِةِجُا َُِّامنْر   ِن…
12 Al  sofwa.  2004.  Hikmah  Kenapa  Hak  Talak  Itu  Ada  Pada  Suami.  Hukum  Talak  Tanpa  Sebab  (alas  an). http://www.alsofwa.com/4553/681-fatwa-hikmah-kenapa-hak-talak-itu-ada-pada-suami-hukum-talak-tanpa-sebab-alas-an.html , diakses 1 November 2017 pukul 21.02
13 Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, Op.Cit., hal.612
14 Nuruddin, Amir, Azhari  Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI) , Prenada Media. Jakarta 15 Ummu  Sa’id.  2011.  Talak  Bagian  8  (‘iddah) https://muslimah.or.id/1809-talak-bagian-8-iddah.html ,  diakses  pada  1 November 2017 Pukul 22.40
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri  itu)  menangguhkan  dirinya  (ber’iddah  selama)  empat  bulan  sepuluh  hari.”  (Qs.  Al-Baqarah: 234)
2) Wanita yang ditalak dan sudah dicampuri suami, serta masih dalam usia haid maka masa ‘iddahnya adalah  selama  tiga  kali  haid.  Setelah  masuk  masa  suci  yang  ketiga  maka  masa  ‘iddahnya  telah habis. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala,
ا ْ َّن ُلُل ِوََََُِِِر ُْمتموُيَّذِرم  َُِّاْ  ِلِجِا  ََََََُُُِِّْْر ن … “Wanita-wanita  yang  ditalak  hendaklah  menahan  diri  (menunggu)  tiga  kali  quru’.”  (Qs.  Al- Baqarah: 228). Dan lafazh quru’ (قِنْ ) pada ayat di atas maknanya adalah haidh. [Lihat penjelasan mengenai hal ini dalam Terj. Subulus Salam (III/126-132) dan kitab lainnya]
3) Wanita  yang  ditalak  dan  tidak  mengalami  haid,  misalnya  karena  masih  kecil  atau  sudah  tua (menopause), maka masa ‘iddah nya adalah 3 bulan. Allah berfirman :
َُِّومِِا ََّمِِر  ِن  اَُِّا مِْا َِِّر ََّمِْر  ْن   لَُتَّوِ  ُوََُِِِر ُُْتُفْعَمنِا َُِّجَّثِف َِّ  مَما ََُِّّ رٍِومذ َُّمْ  ملَّم مَِّْْر  ُِمْ … “ Wanita-wanita  yang  tidak  haidh  lagi  (menopause)  di  antara  istri-istrimu  jika  kamu  ragu-ragu (tentang  masa  ‘iddahnya),  maka  ‘iddahnya  adalah  tiga  bulan.  Dan  begitu  (pula)  perempuan- perempuan yang tidak haidh.” (Qs. Ath-Thalaaq: 4)
4) Wanita  yang  ditalak  oleh  suaminya  dan  belum  dicampuri,  maka  tidak  ada ‘iddah baginya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta’ala ,
ِ   َُِّامنْر يِتَْاِيَِا َُّمْ ُْمتَّمَِِي ََُِِّّريِِْا ُُْم  َّةْوِِْف  ََِّ  مقَّثِل  َُّمْ ُُْم َّةُُْجََََِّْ َُِْر مَِامْ َّنَُّْر  ُُِجََُِّّْذ  ِْم  َّ َّةُاِْ َيِتِذ  َّنْعَِجَّنِف  هْعمي  … “ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  wanita-wanita  mukmin,  kemudian kamu  ceraikan  mereka  sebelum  kamu  mencampurinya  maka  tidak  ada  masa  ‘iddah  atas  mereka yang perlu kamu perhitungkan..” (Qs. Al-Ahzaab: 49)
5) Wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddah nya adalah sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala ,
اُُْتََِِّْا َُِّنِاْا  ََِّ  ُُْتَُِتِ  مضيَِّْاِ ََّ   َُ َُِ  ِن …
“ Dan  wanita-wanita  yang  hamil,  (waktu  ‘iddah  mereka  itu)  adalah  sampai  mereka  melahirkan kandungannya.” (Qs. Ath-Thalaq: 4)
6) Wanita al-Murtaabah .  Wanita murtabah adalah  wanita  yang  siklus  haidnya  tidak  teratur.  Wanita dalam kondisi ini ada dua keadaan:
a) Sebelumnya  memiliki  siklus  haid  yang  teratur  kemudian  siklus  haidnya  berubah  karena  sebab yang diketahui, seperti menyusui, cacat atau sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Dalam kondisi ini, wanita diwajibkan untuk bersabar sampai siklus haidnya kembali normal, meskipun waktunya  panjang.  Setelah  siklus  haid  kembali  normal  maka  dia  menjalani  masa iddah nya dengan  hitungan quru’ (menjalani  3  kali haid).  Ini  adalah  pendapat  Utsman  bin  Affan,  Ali  bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhum .
b) Sebelumnya  memiliki  siklus  haid  yang  teratur  kemudian  siklus  haidnya  berubah  namun sebabnya tidak diketahui. Dalam kondisi ini, wanita wajib menunggu selama 9 bulan, sehingga diketahui dengan pasti bahwa rahimnya bersih, kemudian melakukan ‘iddah nya selama 3 bulan. Dengan demikian, ‘iddah nya menjadi 1 tahun. [Lihat Ad-Dasuqi (II/470), Al-Mughni (VII/466), dan Ensiklopedi Fiqh Wanita (II/420-421), Mausu’ah Fiqhiyah Kuwaitiyah (XXIX/329)]Hal ini berdasarkan  perkataan  ‘Umar  bin  Al-Khaththab radhiyallahu  ‘anhu ,  tentang  wanita murtabah namun  sebabnya  tidak  diketahui,  “ Hendaklah  ia  menunggu  selama  sembilan  bulan,  kemudian jika tidak nampak pada dirinya (tanda-tanda) kehamilan, maka hendaklah ia melakukan ‘iddah
selama  tiga  bulan,  maka  semuanya  menjadi  satu  tahun  penuh. ”  [Riwayat  Imam  Asy-Syafi’i dalam Musnad nya (II/107 Syifaa-ul ‘Ayy )]
c) Wanita al-mustahadhah. Dalam kondisi istihadhah, wanita ada dua keadaan:
(1) Dia  dapat  membedakan  antara  darah  haidh  dan  darah  istihadhah,  maka  ‘iddahnya  adalah tiga kali siklus haid.
(2) Dia  tidak  dapat  membedakan  antara  darah  haidh  dan  darah  istihadhah.  Wanita  yang mengalami  kondisi  semacam  ini  disebut  al-mutahayyirah  (wanita  yang  ragu),  dan  masa ‘iddahnya  adalah  selama  3  bulan.  [Lihat  Fat-hul  Baari  (IV/312),  Ad-Dasuqi  (II/470), Mughni Muhtaaj (III/385), Al-Mughni (III/468), dan Ensiklopedi Fiqh Wanita (II/ 421)] Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala,
… لَُتَّوِ  ُوََُِِِر  ُُْتُفْعَمنِا َُِّجَّثِف َِّ   مَما … “…jika  kamu  ragu-ragu  (tentang  masa  ‘iddahnya),  maka  ‘iddahnya  adalah  tiga  bulan…” (Qs. Ath-Thalaaq: 4)
Mengenai  masa  iddah  atau  masa  tunggu  dalam  hal  terjadi  perceraian,diatur  juga  dalam  peraturan hukum di Indonesia.  Dapat dilihat jangka waktunya dalam Pasal 153 ayat (2) KHI yang berbunyi “Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
a. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  walaupun  qabla  al  dukhul,  waktu  tunggu  ditetapkan  130 (seratus tiga puluh) hari.
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci  dengan  sekurang-kurangnya  90  (sembilan  puluh)  hari,  dan  bagi  yang  tidak  haid  ditetapkan  90 (sembilan puluh) hari.
c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
d. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang  janda  tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu  tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Kaitannya  dengan  masa  iddah,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  penentuan  mulainya  masa  iddah. Dalam    fiqh/syariat  islam    penentuan    awal    masa  iddahtergantung    pada    kondisi    wanita  saat  perceraian terjadi dalam  keadaan  suci   sedang  haid, sudah dikumpuli dalam  masa  suci  atau  tidak  berhaid.  Pada wanita  berhaid  yang  bercerai dalam  keadaan  suci  dan  belum  berkumpul  pada  masa  suci iddahnya dimulai  sejak  masa  suci  saat  terjadinya  perceraian.  Pada  wanitaberhaid yang  bercerai  dalam  keadaan haid  atau  telah  berkumpul  pada  masa  suci saat  bercerai iddahnya  mulai  dihitung  pada  masa  suci setelahnya.  Dan pada wanita yang tidak berhaid, iddahnya dihitung sejak hari jatuhnya talak.
Dalam  KHI  iddahdihitung  sejak  penetapanperceraian  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Penetapan  berkekuatan  hukum  tetap  apabila  tidak  ada  upaya  hukum  dari  tergugat  selama  batas  waktu pengajuan upaya hukum. Apabila ada upaya hukum, maka iddahdihitung sejak penetapan upaya hukumtelah berkekuatan hukum tetap.

## SIMPULAN
Perbandingan  konsep  ikrar  talak  menurut  putusan  pengadilan  Agama  dengan  syariat  islam  adalah sebagai berikut:
a. Jatuhnya talak
Talak  dalam  syariat  islam  talak  jatuh  seketika  suami  mengucapkan  talak  ke  pada  istri  pada  waktu  dan tempat  yang  tidak  tertentu  sementara  menurut  peraturan  perundang-undangan,  jatuhnya  talak  dimulai dengan adanya ikrar talak suami di hadapan sidang Pengadilan Agama tentunya setelah melalui proses- proses sesuai ketentuan beracara di Pengadilan Agama.
b. Upaya hukum
Dalam  syariat  islam  setelah  adanya  talak  tidak  ada  upaya  hukum  tetapi  dikenal  adanya  rujuk  saja. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan terdapat upaya hukum banding dan kasasi.
c. Berlakunya masa iddah
Dalam  KHI    iddah  dihitung  sejak  penetapan  perceraian  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Sementara menurut syariat islam tergantung pada kondisi wanita pada saat jatuhnya talak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2003 Ensiklopedi Muslim . PT. Darul Fallah. Jakarta Nuruddin,  Amir,  Azhari  Akmal  Tarigan.  2004. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  (Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI) , Prenada Media. Jakarta Abustam. Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama  (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam). Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. II, No.2,Hal. 159-178 Azzam, A.A.M.,  Hawwas,A.W.S. 2009. Fiqh Munakahat , AMZAH, Jakarta
Ismatulloh, A.M. 2015.  Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al Qur’an dan Tafsirnya) ,Jurnal Mazahib. Vol. XIV. No. 1, Hal. 53-63
Abd.  Salam.  Ikrar  Talak  Harus  di  Depan  Sidang  Pengadilan  (Kajian  Atas  Pasal  39  UU  Nomor  1/1974 Perspektif  Ushul Fiqh).
http://www.pamataram.go.id/index.php?option=m_content&view=article&id=431:ikrar-talak-harus-di- depan sidangpengadilan&catid=37:artikel&Itemid=87
Al  sofwa.  2004.  Hikmah  Kenapa  Hak  Talak  Itu  Ada  Pada  Suami.  Hukum  Talak  Tanpa  Sebab  (alasan). http://www.alsofwa.com/4553/681-fatwa-hikmah-kenapa-hak-talak-itu-ada-pada-suami-hukum-talak- tanpa-sebab-alas-an.html
Ummu Sa’id. 2011. Talak Bagian 8 (‘iddah) https://muslimah.or.id/1809-talak-bagian-8-iddah.html Mahruddin  Andry.2010.Persinggungan  Fikih  Dengan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Masalah Talak di Bawah Tangan. http://www.pta-medan.go.id/attachments/076_PERSINGGUNGAN%20FIKIH.pdf