## PENGARUH  FILSAFAT  POSITIVISME  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM DI  INDONESIA

## MARYANTO Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
Abstract:  The  principles  of  legal  certainty  very  dominating  in  the  law  enforcement  in Indonesia. The principle of legal certainty that comes from century XVII/XVIII in  Europe  is  a  great  idea  from  tangible  in  writing,  made  by  competent authorities. The term of analytical jurisprudence  indicates that the law shoul be removed from the study of metaphysics. Doctrine analytical jurisprudence annnot  be  implemented  just  after    about  two  centuries  introduction  by  the originators.  It  is  doe  to  changes  and  development  of  society  so  rapidly.  For those in  law enforcement must look spirit and the time made law. Don’t just look at the text but the context of the law with the purpose of the law.
Key word: law enforcement, Analytical Jurisprudence,religion models of reinforcement.

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  di  Indonesia  semakin  hari  dirasakan  semakin  menjauh  dari  rasa keadilan  masyarakat,  terdapat  banyak  contoh  yang  dapat  diajukan  untuk  mempertegas pendapat tersebut, dari kasus Sengkon-Karta yang terjadi sekitar tigapuluh tahunan yang lalu hingga kasus kakao yang dilakukan Mbok Minah yang terjadi beberapa waktu yang lalu,  serta  masih  banyak  lagi  kasus  yang  dapat  dijadikan  sebagai  petunjuk  semakin mahalnya  rasa  keadilan  di  negeri  ini  bagi  masyarakat  yang  secara  sosial  ekonomi  tidak diuntungkan. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kejadian tersebut sebagai akibat penerapan  kepastian  hukum  yang  tidak  nyambung  dengan  jamannya.    Penerapan kepastian  hukum  yang  tidak    memperhatikan  perkembangan  jaman  sehingga mengabaikan esensi keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Untuk  itu  penegak  hukum  harus  melihat  ruh  dan  waktu  dibuatnya  sebuah  undang- undang,  jangan  sekedar  melihat  teksnya  tetapi  konteks  undang-undang  tersebut  dengan masyarakat  yang  menjadi  adresat  hukum  itu.  Karena  tujuan  utama  keberadaan  hukum adalah  untuk kesejahteraan semua masyarakat,  bukan untuk menimbulkan kesengsaraan masyarakat  atau  membatasi  atau  mengekang  masyarakat,  dengan  fungsi  utama  hukum
menurut  Talqot  Parsons  adalah  untuk  mengintegrasikan  masyarakat  guna  mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial terjadi dalam masyarakat tanpa pandang bulu.
Penegakan  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  suatu  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  serta  konsep-konsep  yang  notabene  abstrak  menjadi  sebuah kenyataan.  Dalam  sebuah  sistem  hukum  kekuasaan  kehakiman  (yudikatif)  menduduki posisi  sentral  dalam  penegakan  hukum,  dalam  merealisasikan  ide-ide  yang  tertuang dalam  undang-undang  sebagai  sebuah  produk  sistem  politik.  Badan  yudikatif memberikan  isi dan wujud kongkrit kepada  kaidah hukum. Ditangan badan  yudikatiflah hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran  menjadi  sesuatu  yang  nyata,  menjadi realitas  kehidupan.  Tugas  yang  diemban  oleh  badan  peradilan  berada  dalam  bentangan antara  kompleks  nilai  yang  mendasari  suatu  undang-undang  (aturan  hukum)  dan kesadaran  nilai-nilai  kongkrit  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat ditentukan  sebuah  permasalahan  sebagai  berikut  yakni  mengapa  penegakan  hukum  di Indonesia lebih condong pada asas kepastian hukum sehingga menafikkan asas keadilan masyarakat serta bagaimana solusinya dalam jangka pendek walau tanpa harus merubah undang-undang ?

## PEMBAHASAN

## Kepastian Hukum dalam Kerangka legal formalism
Perjalanan sejarah penegakan hukum di negara kita tidak bisa dari perjalanan sejarah ilmu hukum di Eropa  yang diawali dengan perjalanan  filsafat positivisme dan  pengaruhnya terhadap ilmu  hukum  pada  abad  XVII  ketika  mulai  berkembangnya  filsafat  rasionalisme.  Filsafat  ini memandang bahwa akal budi manusia merupakan satu-satunya sumber peradaban  dan kemajuan umat manusia. Filsafat rasionalisme menganut pandangan bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam kejadian-kejadian  di  dunia  ini.  Menurut  pandangan  filsafat  rasionalisme,  hanya  ilmu pengetahuanlah  yang  penting  untuk  kemajuan  umat  manusia.  Pada  awal  abad  XVII  yang dipandang  sebagai  ilmu  adalah  ilmu  ;pengetahuan  alam.  Berkembangnya  filsafat  rasionalisme merupakan  bagian  usaha  manusia  untuk  memahami  alam  secara  lebih  rasional  dan    obyektif
terlepas  dari  nilai-nilai  mistik  dan  teologi.  Ia  menolak  sesuatu  yang  dianalisa  secara  metafisik, menolak suatu ajaran yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Pandangan  bahwa  ilmu  harus  rasional  dan  obyektif    kemudian  melahirkan  pemikiran bahwa  ilmu  pengetahuan  dan  berpikir  ilmiah  harus  bebas  nilai.  .  Inilah  yang  kemudian  dikenal sebagai landasan filsafat modernism yang sangat mendominasi pemikiran yang berkembang pada abad XVII hingga awal abad XX.
Filsafat  modernism  inilah  yang  kemudian  melandasi  kelahiran  filsafat  positivisme  yang berkembang sangat pesat pada abad XVII – XIX. Filsafat positivism berbasis pada sesuatu yang riil, nyata, kongkrit, kasat mata bukan mendasarkan pada sistem metafisik. Dominasi paradigma positivism  dalam  ilmu  pengetahuan  alam  yang  kemudian  diadopsi  dalam  ilmu  sosial menimbulkan  cara  berpikir  seolah-olah  fenomena  sosial  harus  dipahami  dengan  metode impersonal, netral dan obyektif, dan rumusnya dimana-mana selalu sama tidak tergantung ruang dan waktu.
Paradigma  positivisme  mempengaruhi  tidak  hanya  bidang  ilmu  kemasyarakatan  seperti sosiologi tetapi juga bidang hukum. Hukum modern mulai membebaskan diri dari tatanan kuno, terutama  pengaruh  teologi    sehingga  hukum  menjadi  sangat  mengedepankan  pemikiran  yang rasional.. Positivisme mempengaruhi sosiologi dengan pandangan bahwa hanya yang merupakan kenyataan  (empirik)  adalah  yang  benar.  Hal  mana  juga  berlaku  ketika  positivism  masuk  dalam bidang hukum, sehingga satu-satunya yang diterima sebagai hukum adalah tatanan hukum yang kongkret  yang  mewujud  dalam  aturan  tertulis  dan  diterbitkan  oleh  lembaga  yang  berwenang. Dengan  demikian  hukum  dapat  dipastikan  kenyataannya.  Positivisme  di  dalam  hukum mengajarkan  bahwa  pertimbanghan  metafisik  tidak  diperbolehkan,  pengamatan  bersifat  netral dan obyektif.
Pengaruh besar positivism tampak dalam ajaran  John Austin (1790-1859) tentang hukum. Menurut  pendapatnya  hukum  harus  kongkret  dan  berwujud  dalam  bentuk  tertulis,  dibuat  oleh lembaga  yang berwenang  yang memang mempunyai kewenangan  yang sah untuk itu. Lembaga yang  berwenang  yang  dimaksud  adalah  negara  dengan  kedaulatannya.  Berdasarkan kedaulatannya  kemudian  negara  dapat  membuat  aturan  hukum.  Dalam  hubungan  antar  negara, sebagaimana Austin menyebutnya sebagai aspek eksternal,  negara-negara berwenang menyusun hukum  internasional,  sedangkan  didalam  negara  itu  sendiri,  john  Austin  menyebutnya  sebagai aspek  internal,    berwenang  menyusun  hukum  nasional.  John  Austin  memperkenalkan  istilah
analytical  jurisprudence  untuk  menyebut  ajaran  hukum  yang  dikembangkan  dari  mazhab positivism.  Istilah  analytical  jurisprudence  mengindikasikan  bahwa  dalam  ilmu  hukum  harus dilepaskan  dari  kajian  metafisik.  Dalam  analytical  jurisprudence  semua  aktivitas  intelektual memiliki satu ciri  yakni  tidak boleh keluar dari ranah hukum positip. Selanjutnya dikatakannya bahwa  periode  akhir  abad  ke  XIX  ditandai  dengan  adanya  saintifikasi  hukum  modern,  dimana ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat/kriteria ilmu pengetahuan yakni :
1. Bebas  nilai;  dalam  arti  bebas  dari  kepentingan,  nilai  dan  emosi  agar  diperoleh pengetahuan yang obyektif.
2. Ilmu pengetahuan harus menggunakan metode verifikasi empiric.
3. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati.    .
Pemikiran positivistik dalam hukum telah memunculkan school jurisprudence yang disebut formalism  atau  conceptualism.  Maksud  utama    legal  formalism  menurut  Herman  J.  Pitersen adalah  membangun  prinsip-prinsip  hukum,  preposisi    justificatory  structure  yang  komprehensif dan  ketat  pada  praktek-praktek  hukum  dengan  metode  ilmu  alam  yang  deduktif  logis,  tanpa bantuan  disiplin  ilmu-ilmu  lain  seperti  filsafat  ataupun  ilmu  social  (FX.  Aji  Samekto,2010:13- 15).
Berdasarkan pemikiran seperti  yang digambarkan di atas, maka ilmu hukum disamakan dengan ilmu pasti/alam, berhubungan dengan kepastian hukum sebagai ciri khas hukum modern dengan  maksud  agar  hukum  itu  memberikan  prediktabilitas.  Ada  empat  hal  yang  berhubungan dengan makna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo), antara lain :
1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemkanaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
Hukum  menurut  Fuller,  harus  memenuhi  delapan  kriteria  yang  apabila  tidak  dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan kriteria tersebut adalah :
1. Suatu  sistem  hukum  terdiri  dari  peraturan-peraturan,  tidak  berdasarkan  putusan- putusan sesaat  untuk hal-hal tertentu (ad hoc)
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut. Karena akan merusak integritas system.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Hukum  harus  tertulis,  merupakan  ciri  hukum  modern  sekaligus  demi  menjamin  kepastian hukum,  sebetulnya  merupakan  kelemahan  tersendiri  karena  tidak  akan  mampu  mengikuti perkembangan  jaman  yang  selalu  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  sehingga  hukum  yang  tertulis akan selalu berada dibelakang apa yang seharusnya dijaga oleh hukum, dengan demikian makna keadilan  yang  terkandung  dalam  hukum  tertulispun  tidak  akan  mampu  mengikuti  perubahan makna keadilan yang juga terus berkembang.
Gustav Radbruch menggambarkan hal yang demikian dengan sangat tepat melalui tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum yang tidak selalu berada dalam hubungan  yang  serasi  satu  sama  lain,  melainkan  berhadapan,  bertentangan,  bersitegang  satu sama  lain.  Keadilan  bisa  bertabrakan  dengan  kemamfaatan  dan  kepastian  hukum,  tuntutan kemanfaatan bisa bertabarakan  dengan keadilan dan kepastian dan seterusnya.
Jika  kepastian  hukum  dibicarakan  sebagai  kepastian  perundang-undangan,  maka  berarti kita  sudah  memasuki  ranah  perilaku  manusia    dan  faktor-faktor  lain    yang  bisa  mempengaruhi bagaimana  hukum  positif  dijalankan.  Seperti  yang  diuraikan  di  atas  bahwa  masalah  kepastian hukum    dalam  perundang-undangan  kita  bercirikan  Eropa  sentris  yang  diselimuti  oleh  dimensi liberal  individualistik.  Dalam  kultur  liberal  dan  sistem  hukum  liberal  tugas  hukum  menjadi selesai  dengan  selesainya  hukum  dibuat.    Kepastian  hukum  liberal  sama  sekali  tidak  melihat kenyataan,  bahwa  masyarakat  penuh  dengan  perbedaan  dan  kesenjangan  kehidupan.  Seseorang dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung akan menjadi target “tanpa perlawanan “ dalam penegakan hukum.
Penegakan hukum di Indonesia dirasakan semakin jauh dari perasaan keadilan masyarakat karena  ajaran-ajaran  hukum  yang  dikembangkan  dari  paradigma  positivism  yang  bercorak
liberalistik-individual  dengan  tujuan  untuk  menjaga  dan  menjamin  keselamatan  individu  ini menjadi  begitu  dominan  dalam  praktek  maupun  pendidikan  hukum  di  Indonesia.  Pendidikan hukum  di  negara  kita  saat  ini  bertujuan  untuk  membentuk  professional  lawyer,  bagaimana menerapkan hukum posistif, mencetak tukang-tukang hukum, belum mengarah pada pendidikan pemikir hukum. Padahal kita tahu bahwa hukum kita adalah hukum produk abad ke 18, sehingga yang  dapat  ditangkap    adalah  bahwa  praktek  dan  pendidikan  hukum  di  Indonesia  tidak  link dengan  perkembangan  masyarakat,  hukum  kita  seolah-olah  lebih  mementingkan  prosedur  dari pada  esensi  hukum  itu  sendiri  yang  berupa  keadilan  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh masyarakat.

## Solusi 1: Penguatan Peran Agama Dalam Penegakan Hukum
Indonesia    yang  sejak  merdeka  telah  mendeklarasikan  diri  sebagai  negara  yang    tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai agama resmi negara (teokrasi) dan bukan negara sekuler yang  mengabaikan  sepenuhnya  agama-agama  yang  dianut  rakyatnya.  Indonesia  adalah  sebuah religious nation state (negara kebangsaan yang religius) yang menghormati dan membina semua agama  yang  dianut  oleh  rakyatnya  (Mahfudz  MD,  2000:30).  Indonesia  adalah  negara  yang mengakui  adanya  Tuhan  walaupun  tidak  menjadikan  dirinya  sebuah  negara  teokrasi.  Sebagai konsekuensi  dari  negara  yang  demikian  adalah  seharusnya  setiap  produk  hukum  yang  ada  dan yang  akan  dibuat  adalah  didasarkan  pada  pengutamaan  nilai-nilai  ketuhanan,  tidak  pada  nilai- nilai  yang  lainnya  seperti  sekularisme.  Hal  yang  demikian  menjadi  jelas  ketika  kita  membaca dengan sepenuh hati apa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.
Prakteknya  setelah  sekian  lama  Indonesia  merdeka  (65  tahun)  nilai-nilai  ketuhanan semakin  terpinggirkan  berbanding  terbalik  dengan  irama  sekularisme  yang  semakin  menguat. Disinilah sebetulnya  awal malapetaka tidak beresnya penegakkan hukum di  Indonesia sehingga semakin hari semakin besar puncak kegelisahan anak bangsa dalam mengikuti irama penegakkan hukum  yang  semakin  jauh  dari  rasa  keadilan  masyarakat  sebagai  akibat  jauh  dari  nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
Ada  sebuah  contoh  menarik  dari  dunia  barat  tentang  kegelisahan  tersebut  yang  semakin hari  semakin  memuncak  karena  adanya  ancaman  bahaya  yang  senantiasa  mengancam  dalam kehidupannya,  satu  diantaranya  ialah  kejahatan  yang  semakin  meningkat.  Amerika  serikat umpamanya  menduduki  tempat  teratas  dalam  masalah  ini.  Sehingga  tidak  heran  kalau  dalam
buku-buku kriminologi disebut  The most Criminal country in the world. Jumlah kerugian yang diderita  oleh  penduduk  Amerika  akibat  kejahatan  tersebut  puluhan  juta  dollar  setiap  bulan. Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  bertugas  mengatur  tertib  masyarakat  tidak  berdaya memecahkan problem tersebut.
Berkenaan  dengan  hal  yang  demikian  Prof.  Paul  Tiilich,  guru  besar  pada  Harvard University telah berhasil mengidentifikasi sumber masalah utama melalui bukunya yang berjudul The Lost Dimension in religion. Dia menyatakan bahwa faktor yang paling menetukan yang telah membuat  orang-orang  di  dunia  barat  dalam  keadaan  bahaya  ialah  karena  mereka  telah kehilangan  sesuatu  yang  berharga  dalam  hidupnya.  Dalam  kehidupan  yang  rutin  dan  mekanis, dalam  hidupnya  yang  dikelilingi  oleh  materi  dan  peradaban  yang  dihasilkan  perkembangan science  dan  teknologi  manusia  telah  kehilangan  dimensi  religi  dalam  hidupnya,  suatu  dimensi yang  vertikal  dan  sakral  sekaligus.  Untuk  kesejahteraan  hidupnya  manusia  harus  menemukan kembali dimensi yang hilang tersebut  (Abdurrahman, 1979:44).
Hubungan antara agama dan hukum adalah satu hubungan timbal balik yang menjadi bahan pembahasan  para  ahli  dari  jaman  ke  jaman.  Karena  manusia  selain  sebagai  mahluk  sosial  yang berhukum sekaligus juga mahluk yang beragama. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat tentang  agama  dan  hukum.  Konsepsi  manusia  yang  tertua  tentang  hukum  adalah  memandang hukum itu bersumberkan pada suatu sumber gaib dari Tuhan. Tuhan adalah pencipta dan sumber dari pada timbulnya hukum, berasal dari Tuhanlah segala hukum yang berlaku. Di sini tidak ada pemisahan antara agama dan hukum. Hukum ialah segala perintah dan larangan dari Tuhan.
Tentang  bagaimana  eratnya  hubungan  hukum  dengan  agama,  Maine  menyatakan  bahwa tiada  satu  sistim  hukumpun  yang  dikenal  oleh  umat  manusia  yang  tidak  dipengaruhi  oleh ketentuan-ketentuan dan upacara keagamaan. Senada dengan hal tersebut adalah GW Paton yang mengakui  agama  sebagai  salah  satu  dari  kekuatan–kekuatan  yang  turut  menciptkan  tertib masyarakat dan juga hukum.
Werner  Schilling,  dalam  bukunya  Religion  und  recht  /  Agama  dan  Hukum,  menjelaskan tentang  bagaimana  eratnya  hubungan  antara  agama  dan  hukum  di  zaman  dahulu.  Di  atas  batu Susa,  kira-kira  tahun  1700  sebelum  masehi  undang-undang  Hammurabi  dikatakan  bahwa Tuhanlah  sumber  dari  segala  hukum.  Demikian  pula  dalam  Kitab  Bagawad  Gita  dijelaskan tentang  Krisna,  bahwa  Krisna  terus  menerus  akan  bangkit  untuk  menegakkan  kembali  hukum yang  adil.  Di  Mesir  kunopun  Ahura  Mazda  mengatakan  “Ptah  adalah  adil,  Tuhan  dari
kebenaran”. Zeus dari Yunani akan sangat murka jika manusia menetapkan keputusan yang tidak adil dan memperkosa hukum. Budha mengajarkan  bahwa jalan menuju ke Nirwana melalui jalan yang adil, dan orang harus berbuat baik. Apakah yang baik itu ? “ yang baik ialah hukum yang adil, jangan mengurangi hak orang lain”. Demikian pula dalam Alqur’an dan Alkitab (perjanjian lama)  faktor  ketuhanan  itu  besar  sekali,  bahwa  semua  itu  berasal  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa (Tambunan. Hal. 46).
Dalam  perjalanannya  kemudian  timbul  konsepsi-konsepsi  yang  ingin  melepaskan  agama dari  hukum  dengan  menggunakan  berbagai  argumentasi  yang  bersifat  filsafati  seperti  misalnya apa  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  dengan  aliran  Reine  Recht  Lehre,  yang  ingin memurnikan hukum dari hal-hal lainnya termasuk agama.
Dalam  kehidupan  sekarang  teori  yang  menyajikan  pemisahan  antara  hukum  dan  agama semakin  diperkuat  dengan  berbagai  argumentasi.  Mereka  menganggap  bahwa  agama  perlu dipisahkan dengan hukum dan diturunkan statusnya menjadi norma sosial  yang perlu diperkuat kedudukannya  oleh  hukum  sebagaimana  seperti  yang  dikatakan  oleh  Utrecht  yang  menyatakan bahwa agama adalah suatu gejala sosial (kemasyarakatan).
Pendapat  Hans Kelsen dan Utrecht seperti tersebut di atas yakni pengingkaran terhadap nilai-nilai  ilahiah  dalam  hukum  telah  mengakibatkan  bangsa  Eropa  kehilangan  peradaban  yang penuh  dengan  nilai-nilai  kebenaran,  kekeluargaan,  kasih  sayang  dan  mereka  menjadi  semakin individualis dan sekuler, hal mana telah mengakibatkan bangsa Eropa dilanda kegelisahan yang terus menerus sebagaimana diungkapkan di atas. Hal ini terjadi karena sesungguhnya hubungan ilmu (termasuk hukum di dalamnya) dan agama  bersifat integrative-kualifikatif, artinya seluruh nilai  (kebenaran,  kebaikan,  keindahan  dan  keilahian)  saling  mengkualifikasi  satu  dengan  yang lain. Nilai kebenaran yang seringkali menjadi tolok ukur utama ilmu, merupakan kebenaran yang baik, yang indah dan ilahiah sekaligus. Justifikasi ilmu tidak hanya benar-salah (nilai kebenaran) saja, namun juga termasuk didalamnya baik-buruk(nilai kebaikan), indah-jelek (nilai keindahan) dan sakral-profan/halal-haram (nilai keilahian).
Ilmu tidak bebas nilai, ilmu tidak hanya untuk ilmu tetapi ilmu harus disinari oleh nilai- nilai  keilahian.  Implikasi  atas  saling  mengkualifikasinya  keseluruhan  nilai  dalam  ilmu  akan mengerahkan perkembangan ilmu menjadi ilmu yang bermoral.
Ketidakbebasnilaian  ilmu  dapat  juga  dipahami  dari  uraian  Prof.  Liek  Wilardjo  dalam bukunya “Realita dan Desiderata”  yang menyatakan bahwa “makin sulit lagi untuk membebas-
nilaikan  ilmu  pengetahuan,  jika  kita  telusur  kembali  suatu  proses  berolah-ilmu  sampai keandaian-andaian  dasar  yang  entah  secara  sadar  atau  secara  tidak  sadar  sebenarnya  dijadikan titik  tolak  pemikiran  oleh  sang  ilmuwan.  Dapatkah  andaian-andaian  ini  dibebaskan  sama  sekali dari tata nilai  yang diyakini oleh, atau mempengaruhi ilmuwan? Dan pengembangan hasil-hasil berolah  ilmu  itu  serta  penerapannya  tentunya  menuntut  putusan.  Dan  putusan  yang  dicapai setelah  sang  ilmuwan  melakukan  pergulatan  jiwa  yang  cukup  berat  yang  tentu  tak  bisa  lain kecuali tidak bebas nilai. Hati nurani yang peka terhadap tanggungjawab masyarakat ini pulalah yang  dianjurkan  bagi  ilmuwan  masa  kini,  seperti  Robert  March,  Jacques  Monod  dan  lain-lain (Like Wilardjo, 1999:220).

## Solusi 2: Penegakan Hukum  Butuh Teladan
Sebagai  negara  bekas  jajahan,  dimana  banyak  hukum  tinggalan  kolonial  yang  masih diberlakukan  walaupun  keadaan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  sudah  tidak  ada  lagi,  maka konsekuensinya  adalah  adanya  banyak  aturan  yang  sudah  tidak  dapat  diterapkan  lagi.  Keadaan yang  demikian  sebetulnya  ilmu  hukum  telah  memberi  tempat  bagi  “analogi”    terhadap  suatu pasal  perundangan    agar  tercipta  keadilan.    Namun  yang  terjadi  adalah  “kekosongan”  hukum tersebut  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masing-masing  individu,  kelompok  atau  orang  yang menjadi  kliennya  tanpa  menghiraukan  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  maupun  ajaran agama.  Suatu  perbuatan  dianggap  benar  apabila  tidak  secara  tertulis  dinyatakan  salah  oleh undang-undang.
Ajaran  legisme  telah  merasuk  kedalam  semua  bidang,  tak  terkecuali    penegak  hukumnya maupun  ruh  hukum  itu  sendiri.  Keyakinan  terhadap  ajaran  legisme  yang  sempit  inilah  yang semakin  memperkeruh  terhadap  penegakan  hukum  di  negeri  ini.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut dibutuhkan  “keberanian”  dan  “keteladanan”  dari  aparat  penegak  hukum  utamanya  dan  kita semua rakyat Indonesia pada umumnya.
Dalam Islam terdapat ajaran  yang menyatakan bahwa orang yang mulia adalah orang yang bermanfaat  bagi  sekelilingnya.  Ajaran  ini  menunjukkan  bahwa  agama  bukanlah  teori  semata tetapi harus dipraktekkan. Apabila dihubungkan dengan hukum kita yang nota bene ketinggalan jaman,  hal  ini  berarti  dalam  praktek  hukum  sehari-hari  kita  butuh  teladan  uswatun  khasanah. Sekiranya hal yang demikian  dapat digunakan sebagai landasan dalam penegakan hukum.
Berbicara  keteladanan  aparat  penegak  hukum  adalah  berbicara  integritas    dan  moralitas aparat penegak hukum. Adagium  bahasa latin yang berbunyi quid lege sine moribus/apa artinya hukum  kalau  tidak  disertai  moralitas  aparat  penegak  hukum?  Dalam  kaitan  antara  moralitas, budaya  malu  dan  keteladanan  aparat  penegak  hukum,  Baharudin  lopa  membuat  diskripsi  yang menarik sebagai berikut : ” Dalam membicarakan persoalan integritas moral tak dapat dipisahkan dengan budaya malu  yang dimiliki oleh seseorang. Mengapa ? karena tidak mungkin seseorang tidak merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia bermoral sebagaimana diajarkan oleh  agama,  karena  malu  adalah  sebagian  dari  iman  (moral).  Hanya  orang  yang  bermoral  yang malu  melakukan  perbuatan  tidak  terpuji  tersebut.  Mereka  tidak  melakukan  perbuatan  tidak terpuji , bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena malu kepada sesama, terutama malu  dan  takut  kepada  Allah.  Orang  yang  berkepribadian  seperti  inilah  yang  mampu  menjadi teladan.  Sedangkan  unsur  keteladanan  ini  sangat  mutlak  dimiliki  oleh  kalangan  atas  agar  dapat dicontoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya  (Wahyudi Husein dan Hufron, 2008:214).
Soerjono  Soekanto  dalam  penelitiannya  menemukan  lima  faktor  yang  menentukan efektifitas penegakkan hukum antara lain :
1. pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat penegak hukum ,
2. sikap lugas dan tegas (zakelijk) dari aparat penegak hukum,
3. penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi yang mutakhir,
4. penyuluhan mengenai keberadaan peraturan yang berlaku terhadap masyarakat,
5. memberi  waktu  yang  cukup  bagi  masyarakat  untuk  memahami  peraturan  yang  baru dibuat.
Hikmahanto  Juwana  dalam  Pidato  Dies  Natalis  UI  ke  56  menyatakan  bahwa  sekurang- kurangnya  ada  lima  alasan  mengapa  hukum  di  Indonesia  sulit  di  tegakkan.  Pertama,  aparat penegak  hukum  terkena  sangkaan  dan  dakwaan  korupsi  atau  suap;   Kedua,    mafia  peradilan marak dituduhkan; ketiga, hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada  mereka  yang  memiliki  status  sosial  yang  tinggi;  Keeempat,  penegakkan  hukum  lemah dan telah kehilangan kepercayaan  masyarakat; dan Kelima, masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan.
Sejalan dengan pendapat Hikamahanto di atas, Munir Fuady mengutarakan enam penyebab tidak terlaksananya penegakan hukum oleh catur wangsa  adalah sebagai berikut : (1) rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; (2) tidak diindahkannya  prinsip the right man in the
right  place;  (3)  rendahnya  komitmen  aparat  penegak  hukum  terhadap  penegakkan  hukum;  (4) tidak ada mekanisme penegakkan hukum yang baik dan modern; (5) kuatnya pengaruh intervensi politik  dan  kekuasaan  kedalam  catur  wangsa,  terutama  ke institusi  kepolisian,  kejaksaan  dan kehakiman; dan (6) adanya organized crime antar anggota catur wangsa berupa mafia peradilan.
Seharusnya  kita  bangsa  Indonesia  dapat  memetik  hikmah  dari  kejadian  yang  terjadi  di dunia barat seperti tersebut di atas, yang terlalu mengagungkan ratio dan materi serta melupakan agama  dalam  membuat  dan  menegakkan  hukum  yang  berakibat  pada  kegelisahan  yang  terus menerus  tanpa  henti.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  semangat  untuk  memberi teladan  dalam  penegakkan  hukum  karena  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  moral  dan  integritas seseorang yang dapat mencerminkan pribadi seseorang dalam memahami agamanya.
Penegakan  hukum  yang  dilandasi  oleh  semangat  keberagamaan  tidaklah  bertentangan dengan hukum itu sendiri apalagi bangsa kita mengaku sebagai bangsa yang Pancasilais dimana sila  pertamanya  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Irah-irah  dalam  setiap  putusan  hakim  yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” menunjukkan bahwa bangsa kita  adalah  bangsa  yang  religius  sekaligus  menunjukkan  bahwa  ilmu  hukum  Indonesia  dan penegakan hukumnya  tidak boleh dijauhkan dari  nilai-nilai ketuhanan.

## KESIMPULAN
Penegakan  dan  pengajaran  hukum  di  Indonesia  yang  berkiblat  pada  ilmu  hukum  Eropa sentris  di  abad  XVII  telah  gagal  memberikan  rasa  keadilan  bagi  semua  elemen  masyarakat sehingga yang terjadi adalah rasa keadilan masyarakat  semakin terpinggirkan  dalam penegakan hukum.  Hal  mana  dikarenakan  aparat  penegak  hukum  tidak  mampu  menangkap  makna perubahan  masyarakat  untuk  diadaptasikan  kedalam  hukum  dan  kepastian  hukum  yang berbentuk legal formalistic.
Sebagai  negara  yang  merdeka  selama  65  tahun  seharusnya  mampu  mewujudkan  cita hukum  bangsa  yang  bersumberkan  pada  Pancasila,  bukan  pada  asas  lain  yang  bercirikan sekulerisme. Ciri hukum yang Pancasilais adalah agama menjadi roh dalam penegakan maupun pengajaran  hukum  di  Indonesia  disamping  keteladanan  segenap  elemen  bangsa  terutama  para aparat penegak hukumnya.

## DAFTAR   PUSTAKA
Abdurrahman,  1979,  Aneka  Masalah  Hukum  Dalam  Pembangunan  Di  Indonesia,  Alumni Bandung.
Adji Samekto, 2010, Perkembangan Sejarah Pemikiran Hukum Dari Modernisme Menuju Post- Modernisme, Bahan Matrikulasi PDIH Undip 2010.
Arif Sidharta, 2010, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, Teori dan Ilmu Hukum pada PDIH Undip
Barda  Nawawi  Arif,  2010,  Bahan  Kuliah  Pembaharuan  Hukum  pada  Program  Doktor  Ilmu Hukum Undip.
Liek Wilardja, 1999, Realita dan Desiderata, Duta Wacana Press, Yogyakarta
Mahfudz MD,  2000, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi” LP3ES, Yogjakarta,
Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum,. Alumni bandung.
----------, Tanpa Tahun, Bahan Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP, Program Doktor  Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
Wahyudin Husein, Hufron, 2008, Hukum Politik dan kepentingan, Laksbangpresindo Surabaya.