## Adaptasi Peningkatan Resiliensi Aspek Sosial Berdasarkan Konsep Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI) di Wilayah Perkotaan Benjeng dan Cerme, Gresik
Mega Utami Ciptaningrum 1
Adjie Pamungkas 2
1 Alumni Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP-ITS Surabaya Email: meganingr@gmail.com
2 Staf pengajar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP-ITS Surabaya Email: adjie@urplan.its.ac.id atau adjie.difi@gmail.com

## ABSTRAK
Banjir  luapan  Kali  Lamong  Kabupaten  Gresik  berdampak  pada  dua  wilayah  perkotaan Benjeng  dan  Cerme.  Dalam  menghadapi  bencana,  saat  ini  konsep  resiliensi  menjadi  tren untuk  mengurangi  dampak  kerugian  yang  ditimbulkan  karena  lebih  menghemat  biaya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah perkotaan Benjeng dan Cerme memiliki resiliensi yang tinggi terhadap banjir, namun masih perlu adanya penguatan dan peningkatan pada  beberapa  aspek  sosial.  Sehingga  dibutuhkan  arahan  adaptasi  peningkatan  resiliensi sosial di wilayah perkotaan Benjeng dan Cerme.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Content Analysis . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  43  arahan  adaptasi  peningkatan  resiliensi  untuk wilayah perkotaan Benjeng dan 19 arahan untuk wilayah perkotaan Cerme. Fase mitigasi dan learning  adaptation  menjadi  titik  berat  dalam  meningkatkan  risiliensi  kedua  wilayah perkotaan.
Kata Kunci : Adaptasi, Dimensi sosial, Perkotaan, Resiliensi.

## PENDAHULUAN
Sebanyak  dua  per  tiga  bencana yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  bencana banjir
(Indawati,
2015). Banjir
menimbulkan  kerugian  terhadap  wilayah yang  terdampak.  Perlu  adanya  resiliensi dari  suatu  wilayah  dalam  menghadapi bencana  untuk  mengurangi  kerugian  yang dialami. Resiliensi merupakan kemampuan sistem  atau  masyarakat  yang  terdampak bencana  untuk  memulihkan  diri  secara cepat  dan  efisien  (UNISDR,  2009). Resiliensi  merupakan  kombinasi  dari  3 karakter  utama  yaitu  kemampuan  untuk menahan  perubahan  dan  tekanan  ( absorb shock ),  kemampuan  system  kembali  ke keadaan  sebelum  bencana  ( bounce  back ), dan kemampuan  system untuk  belajar dan beradaptasi  ( learning  and  adaptation ) (Barrett  dan  Constas,  2013).  Resiliensi sosial menjadi  kunci  utama  karena berkaitan  langsung  dengan  masyarakat, bukan  berasal  dari  infrastruktur  fisik  atau perlengkapan peralatan dalam menghadapi bencana (Aldrich, 2017).
Kabupaten Gresik merupakan salah satu  wilayah  yang  sering  dilanda  banjir yang  salah  satu  penyebabnya  adalah luapan  Kali  Lamong.  Wilayah  perkotaan yang  terdampak  luapan  Kali  Lamong adalah  Wilayah  perkotaan  Benjeng  dan Wilayah perkotaan Cerme.
Penilaian  resiliensi  sosial  terhadap banjir  berdasarkan  konsep Climate  and Disaster  Resilience  Initiative (CDRI) menunjukkan  bahwa  wilayah  perkotaan Wilayah  perkotaan  Benjeng  dan  Cerme berada  pada  kategori  tinggi.  Wilayah perkotaan Benjeng memiliki nilai resiliensi sosial  3,87,  sedangkan  Wilayah  perkotaan Cerme 4,29 (Ciptaningrum  & Pamungkas, 2017). Namun meskipun demikian terdapat  beberapa  variabel  yang  masih perlu  ditingkatkan  untuk  mengoptimalkan resiliensi  sosial  yang  telah  ada,  yaitu  di Wilayah  perkotaan  Benjeng  meliputi  6 variabel; populasi penduduk yang mengalami  sakit  akibat  pencemaran  air banjir  ( waterborne  disease ),  tersedianya program atau pelatihan kesadaran terhadap
bencana,  akses  internet,  jumlah  penduduk yang  tergabung  dalam  komunitas,  jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan  sosial  serta  jumlah  penduduk yang  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial. Sedangkan  variabel  resiliensi  sosial  yang masih  perlu  ditingkatkan  di  Wilayah perkotaan  Cerme  meliputi  3  variabel; partisipasi  dalam  kelompok  sosial  serta kemampuan penduduk dalam proses pengambilan keputusan (level  demokrasi). Untuk  mengoptimalkan  resiliensi  sosial masyarakat  dalam  menghadapi  banjir, diperlukannya arahan adaptasi yang sesuai dengan  karakteristik  sosial  di  masing- masing  wilayah  penelitian.  Menurut Asian Disaster Reduction Center , proses adaptasi pada  konsep Disaster  Risk  Management (DRM)  terbagi  dalam 4  fase penting  yaitu pencegahan/ mitigasi ( prevention/ mitigation ),  kesiapsiagaan  ( preparedness ), respon ( response ) dan rehabilitasi/ rekonstruksi ( rehabilitation/ reconstruction ).  Dalam  penelitian  ini arahan  adaptasi  yang  dihasilkan  akan dikategorikan ke dalam 3 karakter resiliensi dan 4 fase adaptasi.

## METODE

## A. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode survei sekunder dan survei primer. survei sekunder dilakukan untuk memperoleh  referensi  upaya  adaptasi peningkatan  resiliensi  sosial  dari  tinjauan literatur. Sedangkan survei primer dilakukan dengan In-depth Interview kepada stakeholder terpilih. In-depth Interview dilakukan  untuk  mengumpulkan informasi  tanggapan stakeholder terhadap arahan  adaptasi  peningkatan  resiliensi. Stakeholder internal terpilih yang berkaitan dengan  penelitian  di  Wilayah  perkotaan Benjeng  dari  pihak  pemerintah adalah dari kantor kecamatan (Ga1), kantor desa (Ga2), dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Ga3). Dari pihak masyarakat adalah dari pengurus  RW  (Ca1)  dan  pengurus  RT
(Ca2). Sedangkan dari pihak swasta adalah Gabungan  Kelompok  Tani  (Pa1).  Begitu pula  dengan  Wilayah  perkotaan  Cerme, stakeholder dari  pihak  pemerintah  adalah dari  kantor  kecamatan  (Gb1),  kantor  desa (Gb2),  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (Gb3).  Dari  pihak  masyarakat  adalah  dari pengurus  RW  (Cb1)  dan  pengurus  RT (Cb2). Sedangkan dari pihak swasta adalah
Gabungan Kelompok Tani (Pb1).
Stakeholder eksternal terpilih adalah Kepala  BPBD  Kabupaten  Gresik  (G1), akademisi  (C1),  tenaga  medis  Puskesmas Benjeng (H1). Wilayah penelitian meliputi 2 wilayah perkotaan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.
Gambar 1. Peta wilayah penelitian

## B. Metode Analisis Data
Data  hasil In-depth  interview dianalisis  menggunakan  metode content analysis dengan tahapan sebagai berikut.
Gambar 2. Tahap Content Analysis
1. Unitizing (pengunitan)
Menentukan  unit  observasi  dan unit analisis untuk mendapatkan data yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Unit observasi  pada  penelitian  ini  adalah transkrip  wawancara  dan  unit  analisis adalah kalimat dalam transkrip wawancara.
2. Sampling (penyamplingan)
Pembatasan observasi  data  melalui pembatasan  jumlah  yang menjadi  sumber data  utama. Stakeholder terpilih  hanyalah stakeholder yang  memiliki  kepentingan dan  pengaruh  yang  cenderung  tinggi  di wilayah penelitian.
3. Coding (pengodean)
Menandai informasi-informasi penting  terkait  dengan  tujuan  penelitian dalam  data  teks.  Pengodean  akan  dipilah berdasarkan
karakteristik unit, menyesuaikan,  kemudian  meng- highlight pada  tiap  transkrip  wawancara  kemudian dimasukkan  dalam  tabel/matriks  analisis. Pengodean dilakukan berdasarkan
prosedur semantical  content  analysis ,
yaitu  dengan  mengklasifikasikan  tanda- tanda berdasarkan makna yang dimiliki.
4. Reducing (penyederhanaan) Penyederhanaan  dilakukan  dengan teknik assertion analysis , dengan memperlihatkan  frekuensi  dari  beberapa objek  tertentu  yang  dicirikan  dengan  cara tertentu.  Sehingga  dapat  diketahui  arahan yang  sesuai  untuk  peningkatan  resiliensi masyarakat.
5. Inferring (pemahaman) Pemahaman terhadap data diperlukan  untuk  menarasikan  arahan untuk selanjutnya
disimpulkan.
Pemahaman  tersebut  dilakukan  dengan melihat  frekuensi  unit  analisis  yang mengindikasikan hal yang sama.
6. Narrating (menarasikan)
Merupakan  hasil  penarasian  dari tahap sebelumnya yang mampu menjawab pertanyaan  penelitian  mengenai  adaptasi resiliensi masyarakat, baik yang
merupakan  kondisi  eksisting  maupun arahan peningkatan resiliensi. Hasil Content  Analysis yang  telah  diperoleh dipadukan  juga  dengan  kebijakan  lain yang  mendukung,  sehingga  diharapkan dapat  memperoleh  hasil  arahan  yang sesuai  dengan  kondisi  wilayah  studi. Setelah  diperoleh  beberapa  arahan  yang sesuai.  Selanjutnya arahan-arahan  tersebut diklasifikasikan berdasarkan 4 fase adaptasi,  yaitu  mitigasi,  kesiapsiagaan,
respon  dan  rehabilitasi.  Selain  itu  arahan- arahan  tersebut  juga diklasifikasikan berdasarkan  3  karakter  utama  resiliensi, yaitu  besarnya kejutan  yang dapat diserap oleh  sistem  ( absorb  shock ),  kemampuan sistem  untuk  mengorganisasikan  diri ( bounce  back )  serta  kemampuan  sistem untuk  belajar  dan  beradaptasi  ( learning and adaptation ).
Gambar 3. Proses Analisis Arahan Adaptasi

## HASIL

## A. Referensi Upaya Adaptasi
Berdasarkan hasil tinjauan literatur, diperoleh  beberapa  arahan  upaya  adaptasi sosial  yang  dapat  dilakukan.  Karena memiliki  beberapa  persamaan  karakter resiliensi  sosial,  maka  terdapat  pula beberapa referensi arahan adaptasi resiliensi  yang  sama  pada  kedua  wilayah penelitian  sebagaimana  ditunjukkan  pada tabel berikut.
Tabel 1.
Referensi upaya adaptasi sosial dalam menghadapi banjir di kedua wilayah penelitian Upaya adaptasi dari literatur Sumber Jumlah penduduk yang tergabung dalam komunitas serta jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial Dilibatkannya masyarakat mendirikan tenda pengungsian Aminudin, 2013 dalam Nurhaimi dan Rahayu, 2014 Dilibatkannya masyarakat mendirikan dapur umum Aminudi (2013) dalam Nurhaimi dan Rahayu (2014) Dilibatkannya masyarakat dalam pendistribusian bantuan Aminudi (2013) dalam Nurhaimi dan Rahayu (2014)
Upaya adaptasi dari literatur Sumber Tolong-menolong Huda, 2014 Mengupayakan  norma  tetap berjalan dengan baik Huda, 2014 Kerja bakti Nurhaimi dan Rahayu, 2014 Pembentukan kelompok berdasarkan kesamaan/kedekatan wilayah Sander dan Lowney, 2006 Pembentukan kelompok berdasarkan  kesamaan  hobi/ kebutuhan Sander dan Lowney, 2006 Perayaan tertentu Sander dan Lowney, 2006 Referensi  arahan  adaptasi  di  atas diperuntukkan bagi kedua wilayah penelitian  karena  kesamaan  karakternya. Referensi  upaya-upaya  adaptasi  tersebut memiliki  persamaan  tujuan  yaitu  untuk meningkatkan  jumlah  penduduk  yang tergabungdalamkomunitassertajumlahpend uduk  yang  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial.
Tabel 2. Referensi upaya adaptasi sosial dalam menghadapi banjir khusus untuk wilayah
perkotaan Benjeng Upaya adaptasi dari literatur Sumber Populasi penduduk yang mengalami sakit akibat pencemaran air banjir (waterborne disease) Menggunakan air bersih dengan efisien Aminudi (2013) dalam Nurhaimi dan Rahayu (2014) Tidak  membiarkan  anak- anak bermain di air banjir Ariantoni,  Paresti & Hidayati, 2009 Menjaga agar sistem pembuangan  limbah  dan  air kotor tetap bekerja Ariantoni,  Paresti & Hidayati, 2009 Sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan Peraturan  Menteri tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan  terhadap Dampak  Perubahan Iklim, 2009 Peningkatan pelayanan kesehatan yang telah ada Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat, 2007 Mendirikan  pos  kesehatan dan bantuan kesehatan Aminudi, 2013 dalam Nurhaimi
Upaya adaptasi dari literatur Sumber darurat dan Rahayu, 2014 Tersedianya  program  atau pelatihan  kesadaran terhadap bencana Edukasi terhadap masyarakat  Nurhaimi
dan
Rahayu, 2014 Peningkatan  kesadaran  pada kemungkinan perubahan pola bercocok tanam Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat, 2007 Pelajaran  berenang  untuk anak-anak Divisi Penanggulangan Bencana, PMI Pusat, 2007 Penyusunan dan penyampaian rencana kesiapsiagaan Khan, 2008 Pembuatan rute evakuasi UNISDR, 2009 Membentuk kelompok masyarakat  tanggap  bencana banjir Ariantoni,  Paresti dan Hidayati, 2009 Akses internet Pelaksanaan sistem informasi  banjir  langsung kepada masyarakat Ariantoni,  Paresti dan Hidayati, 2009
Referensi  arahan  adaptasi  di  atas khusus  untuk  wilayah  perkotaan  Benjeng berdasarkan  karakter  resiliensi  sosialnya. Referensi  upaya-upaya  adaptasi  tersebut bertujuan  untuk  mengurangi  populasi penduduk  yang  mengalami  sakit  akibat pencemaran air banjir ( waterborne disease ) dan untuk mendukug
lancarnya ketersediaan program atau pelatihan kesadaran terhadap bencana.
Tabel 3. Referensi upaya adaptasi sosial dalam menghadapi banjir khusus untuk wilayah
perkotaan Cerme Upaya adaptasi dari literatur Sumber Kemampuan penduduk dalam proses pengambilan keputusan (level demokrasi) Pembuatan website desa kuripan- penengahan.desa.i d, 2016 Membangun ruang publik untuk demokrasi Evans & Boyte, 1992 dalam Imagawa, Porter, Sulis, Wozniak, & Minerbi, 2016 Memberikan dukungan Huda, 2014
Upaya adaptasi dari literatur Sumber material maupun non- material terhadap komunitas Mengintegrasikan keterlibatan institusi dan masyarakat dalam perencanaan Huda, 2014
Referensi  arahan  adaptasi  di  atas khusus  untuk  wilayah  perkotaan  Cerme berdasarkan  karakter  resiliensi  sosialnya. Referensi  upaya-upaya  adaptasi  tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan penduduk dalam proses pengambilan keputusan (level demokrasi) Arahan-arahan  adaptasi  tersebut selanjutnya ditanyakan kepada stakeholder terpilih  apakah  sesuai  untuk  diterapkan  di wilayah  penelitian  atau  tidak.  Kemudian disesuaikan juga dengan kebijakan- kebijakan lain yang berkaitan.

## B.  Perumusan  Arahan  Adaptasi  Wilayah perkotaan Benjeng
Berdasarkan hasil Content Analysis terhadap  pendapat  stakeholder  terpilih, terdapat beberapa informasi penting utamadi Wilayah perkotaan Benjeng untuk merumuskan  arahan  adaptasi  peningkatan resiliensi.
Tabel 4. Contoh proses penentuan arahan adaptasi pada variabel menggunakan air bersih
dengan efisien Upaya adaptasi dari literatur Indikasi Kondisi Eksisting Menggunakan air bersih dengan efisien Relevan (7 responden setuju) Ga1 : A.1.3 Ga2 : A.1.14 Ga3 :A.1.22, A.1.23, A.1.25 Pa1 :A.1.36, A.1.37 Ca1 : A.1.46 Ca2 : A.1.59 H1 : A.1.82 Telah ada tetapi belum maksimal (7 responden setuju) Ga1 : A.1.4 Ga2 : A.1.15
Ga3 :A.1.22, A.1.23, A.1.25
Pa1 :A.1.36, A.1.37
Ca1 : A.1.47, A.1.48
Ca2 : A.1.60,
Upaya adaptasi dari literatur Indikasi Kondisi Eksisting A.1.61 H1 : A.1.82
Kebijakan pendukung
1. UU  No.24  Th  2007  tentang  Penanggulangan
Bencana  Pasal  53  mengisyaratkan  perlunya pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih
2. Kepmenkes
No.1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang  pedoman  penanganan  bencana  bidang kesehatan mengisyaratkan perlunya
pemeriksaan kualitas air bersih dan
pengawasan sanitasi lingkungan
3. Buku Saku Petugas Lapangan Penanggulangan Krisis  Kesehatan  yang  mengatur  pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih
4. Perka  BNPB  No.7  tahun  2008  tentang  Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan
Kebutuhan  Dasar  yang  memuat  standar minimal bantuan air bersih
Hasil In-depth Interview terhadap 7 stakeholder    yang  berkaitan  dengan penyakit  yang  ditimbulkan  akibat  banjir menunjukkan  bahwa  seluruh  stakeholder berpendapat  upaya  penggunaan  air  bersih dengan efisien sangat relevan dan dibutuhkan  untuk  diterapkan  di  wilayah perkotaan  Benjeng.  Selain  itu  upaya tersebut juga sudah berusaha diterapkan di wilayah  penelitian.  Kesesuaian  penerapan arahan  adaptasi  tersebut  juga  didukung dengan  beberapa  kebijakan  yang  salah satunya adalah UU No.24 Th 2007 tentang Penanggulangan  Bencana  Pasal  53  yang menyebutkan
perlunya
bantuan pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi  korban bencana  berupa  kebutuhan  air  bersih  dan sanitasi.
Saat  ini  mayoritas  masyarakat  di wilayah  perkotaan Benjeng  mengandalkan sumur  sebagai  sumber  pemenuhan  air bersih.  Dalam  kondisi  banjir,  sebagian masyarakat masih menggunakan air sumur secara  langsung,  air  sumur  yang  telah diletakkan dalam tendon sebagai persiapan sebelum  banjir,  membeli  air  galon, membeli  air  PDAM  yang  dijual  dalam jeriken  maupun  telah  terhubung  oleh jaringan PDAM. Lamanya proses pemasangan pipa PDAM  menjadi kendala di  beberapa  desa  di  Kecamatan  Benjeng,
termasuk  Wilayah  perkotaan  Benjeng. Sehingga  berdasarkan  pertimbangan  dari stakeholder  terpilih  dan  didukung  dengan kebijakan  yang  berkaitan  maka  arahan adaptasi  yang  sesuai  adalah  sebagai berikut :
- Koordinasi antara masyarakat, pemerintah  daerah,  BPBD  dan  dinas kesehatan dalam penanganan banjir
- Pendataan  terhadap  kasus  penyakit yang timbul akibat banjir oleh Puskesmas Benjeng
- Melakukan  pemeriksaan  kualitas  air bersih khususnya air sumur
- Perlu  dilakukannya  sosialisasi  terkait bahaya  penggunaan  air  sumur  yang tercemar air banjir
- Memberikan  solusi  perbaikan  kualitas air  berupa  pemberian  bubuk  penjernih dan desinfektan yang aman digunakan
- Bantuan air bersih menggunakan mobil tangki air
- Koordinasi  percepatan  pemasangan jaringan  pipa  PDAM  dengan  pihak- pihak terkait
Sementara itu arahan untuk variabel  penting  lainnya  adalah  sebagai berikut.
Tabel 5.

## Contoh penentuan arahan adaptasi pada variabel edukasi terhadap masyarakat
Upaya adaptasi dari literatur Indikasi Kondisi Eksisting Edukasi terhadap masyarakat Relevan (7 responden setuju) Ga1 :  A.2.8 Ga2 : A.2.9, A.2.10 Ga3 : A.2.21 Pa1 : A.2.26, A.2.27 Ca2 : A.2.51 G1 : A.2.86, A.2.87, A.2.88, A.2.89, A.2.90 A.2.92, A.2.93, A.2.94 C1 : A.2.97, Telah ada tetapi belum maksimal (7 responden setuju) Ga1 :  A.2.8 Ga2 : A.2.9, A.2.10, A.2.11, A.2.17 Ga3 : A.2.20 Pa1 : A.2.26, A.2.27 Ca2 : A.2.51 G1 : A.2.86, A.2.87, A.2.88, A.2.89, A.2.90 A.2.92, A.2.93,
Upaya adaptasi dari literatur Indikasi Kondisi Eksisting A.2.98 A.2.94 C1 : A.2.97, A.2.98

## Kebijakan pendukung
1. UU  No.24  Th  2007  tentang  Penanggulangan Bencana  Pasal  26  dan  Pasal  47  yang mengisyaratkan  bahwa  perlunya  pendidikan bencana ketika dalam kondisi tidak bencana dan setiap  orang  berhak  mendapat  pendidikan bencana.
2. Dongeng,  Media  Edukasi  Bencana  Anak-Anak Sejak Dini (dalam www.bnpb.go.id tanggal 31 Juli 2016)  yang  memberikan  contoh  studi  kasus pendidikan  bencana  memalui  media  dongeng kepada  anak  SD  dan  pagelaran  kesenian wayang.
Sosialisasi  dan  pengobatan  sudah sering dilakukan bersamaan dengan kegiatan posyandu rutin yang diadakan per dusun oleh bidan dan perawat desa. Dalam kaitannya dengan banjir, sosialisasi mengenai  penyakit  yang  ditimbulkan  oleh banjir  dan  cara  penanganannya  masih sangat  kurang,  sehingga  masih  perlu ditingkatkan  lagi.  Hal  ini  dikarenakan banjir  di  Wilayah  perkotaan  Benjeng dianggap  tidak  terlalu  berdampak  besar jika  dibandingkan  dengan  banjir  di  desa lain  di  Kecamatan  Benjeng,  seperti  Desa Sedapurklagen, Deliksumber dan Kedungrukem.  Serta  diperlukan  pula sosialisasi  yang  menjangkau  pelajar untuk meminimalisir  jumlah  penyakit  akibat banjir  yang  mayoritas  adalah  anak-anak. Sehingga  berdasarkan  pertimbangan  dari stakeholder  terpilih  dan  didukung  dengan kebijakan  yang  berkaitan  maka  arahan adaptasi  yang  sesuai  adalah  sebagai berikut :
- Peningkatan sosialisasi mengenai penyakit  yang  ditimbulkan  oleh  banjir yang  meliputi  penyebab  dan  cara penanganannya kepada masyarakat
C. Perumusan  Arahan  Adaptasi  Wilayah perkotaan Cerme
Berdasarkan hasil Content Analysis
terhadap  pendapat  stakeholder  terpilih, terdapat beberapa informasi penting utama di  Wilayah  perkotaan  Cerme  untuk merumuskan  arahan  adaptasi  peningkatan resiliensi.
Tabel 6.
Arahan adaptasi variabel pembentukan kelompok berdasarkan kedekatan wilayah Upaya adaptasi dari literatur Indikasi Kondisi Eksisting Pembentukan kelompok berdasarkan kesamaan/kedekatan wilayah Relevan (5 responden setuju) Gb2 : A.4.95 Gb3 : A.4.111, A.4.112 Pb1 : A.4.121 Cb1 : A.4.137 Cb2 : A.4.154, A.4.155, A.4.157 Telah ada tetapi belum maksimal (5 responden setuju) Gb2 : A.4.95 Gb3 : A.4.111, A.4.112 Pb1 : A.4.121 Cb1 : A.4.137, A.4.138, A.4.143 Cb2 : A.4.154, A.4.155, A.4.157

## Kebijakan pendukung
1. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  5  Tahun 2007  tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 yang membahas tentang pentingnya lembaga kemasyarakatan beserta dengan jenis-jenisnya
Kelompok  masyarakat berdasarkan kedekatan  wilayah  yang  telah  terbentuk adalah  PKK,  RT/RW  dan  Karang  Taruna. Kegiatan  RT  yang  telah  secara  rutin dilaksanakan adalah kegiatan arisan, selain itu  ada  pula  arisan  desa  yang  merupakan kumpulan  pengurus  RT.  Namun  untuk kegiatan  PKK  dan  Karang  Taruna  belum begitu aktif berjalan. Karang Taruna hanya melakukan  kegiatan-kegiatan  rutin  dalam perayaan  tertentu.  Karang  Taruna  perlu membuat  usaha  ekonomi  produktif  yang sekaligus mengembangkan kreatifitas remaja  dan  penanggulangan  masalah- masalah  sosial,  baik  secara  preventif maupun  rehabilitatif.  Begitu  pula  dengan
PKK  yang  masih  perlu  pengoptimalan yang dapat berupa gotong-royong pengupayaan  pangan,  pendidikan  dan keterampilan,  kesehatan,  pengembangan kehidupan  berkoperasi  dan  kelestarian lingkungan hidup. Keberfungsian kelompok tersebut masih perlu dioptimalkan  agar  dapat  menarik  minat anggota  untuk  terlibat  aktif  di  dalamnya. Sehingga  berdasarkan  pertimbangan  dari stakeholder  terpilih  dan  didukung  dengan kebijakan  yang  berkaitan  maka  arahan adaptasi  yang  sesuai  adalah  sebagai berikut :
- Pengoptimalan  peran  PKK  dalam  hal pengupayaan  pangan,  pendidikan  dan keterampilan, kesehatan, pengembangan  kehidupan  berkoperasi dan kelestarian lingkungan hidup - Pengoptimalan  peran  Karang  Taruna perlu membuat usaha ekonomi produktif yang sekaligus mengembangkan kreatifitas remaja dan penanggulangan masalah-masalah
sosial,  baik  secara  preventif  maupun rehabilitatif.
Sementara itu arahan untuk variabel  penting  lainnya  adalah  sebagai berikut.
Tabel 7.
Arahan adaptasi variabel mengintegrasikan keterlibatan institusi dan masyarakat dalam perencanaan Upaya adaptasi dari literatur Indikasi Kondisi Eksisting Mengintegrasikan keterlibatan institusi dan masyarakat dalam perencanaan Relevan (5 responden setuju) Gb2 : A.5.12 Gb3 : A.5.16, A.5.17, A.5.18 Pb1 : A.5.27 Cb1 : A.5.33 Cb2 : A.5.34, A.5.39, A.5.40 C1 :A.5.41, A.5.42 Telah ada tetapi belum maksimal (5 responden setuju) Gb2 : A.5.12 Gb3 : A.5.16, A.5.17, A.5.18 Pb1 : A.5.27 Cb1 : A.5.33
Cb2 : A.5.34, A.5.39, A.5.40 C1 :A.5.41, A.5.42
Upaya adaptasi dari literatur Indikasi Kondisi Eksisting Kebijakan pendukung 1. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  5  Tahun 2007  tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 yang memuat  tentang  pentingnya  musyawarah  dan setiap  orang  berhak  berpartisipasi  dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penanggulangan bencana
Telah  terdapat  forum  musyawarah yang  melibatkan  berbagai  stakeholder  di tingkat desa untuk membahas permasalahan  yang  menjadi  prioritas. Contohnya  dalam  penyusunan  APBD terlebih  dahulu  diadakan  Musrenbang Desa yang melibatkan berbagai stakeholder  terkait.  Di  bidang  pertanian terdapat  temu  tani  untuk  mendiskusikan ide-ide  peningkatan  mutu  pertanian  antar petani maupun petambak. Sehingga berdasarkan pertimbangan dari stakeholder terpilih  dan  didukung  dengan  kebijakan yang berkaitan maka arahan adaptasi yang sesuai adalah sebagai berikut :
-  Memaksimalkan peran Musrenbang
Desa untuk menggali opini masyarakat
-  Menentukan skala prioritas pada rencana-rencana  yang  telah  disusun melalui musyawarah Berdasarkan hasil analisis,
diperoleh total 43 arahan adaptasi resiliensi  sosial  untuk  wilayah  perkotaan Benjeng  dan  19  arahan  untuk  wilayah perkotaan Cerme.

## PEMBAHASAN
Dari  62  arahan  yang  terumuskan, terdapat beberapa arahan yang sama antara kedua wilayah peelitian. Hal ini dikarenakan adanya persamaan karakteristik  resiliensi  sosial.  Namun  ada pula  perbedaan  yang  menjadikan  arahan hanya  sesuai  untuk  diterapkan  di  wilayah dengan  karakteristik  tertetu  saja.  Berikut adalah  arahan  utama  dalam  pelitian  ini yang  dikelompokkan  ke  dalam  4  fase utama adaptasi dan 3 karakteristik resiliensi.

## A. Persamaan arahan adaptasi
Persamaan  karakter  sosial  kedua wilayah penelitian adalah sebagai berikut :
- Perkotaan yang erat kegotong-
royongannya
- Partisipasi kegiatan sosial sedang
- Area  permukiman  dan  persawahan terendam banjir
Sehingga  arahan  utama  adaptasi peningkatan resiliensi sosialnya adalah :

## B. Arahan  adaptasi  wilayah  perkotaan Benjeng
Karakter  sosial  Wilayah  perkotaan Benjeng adalah sebagai berikut :
- Keanggotaankomunitas sedang
- Kegotong-royongan masiherat
- Partisipasi kegiatan sosialsedang
- WaterborneDisease tinggi - Pelatihan kesadaran bencana sangatrendah - Informasi media internet sedang
Sehingga  arahan  utama  adaptasi peningkatan resiliensi sosialnya adalah :

## C. Arahan  adaptasi  wilayah  perkotaan Cerme
Karakter  sosial  wilayah  perkotaan
Benjeng adalah sebagai berikut :
- Kegotong-royongan masiherat
- Partisipasi kegiatan sosialrendah
- Level demokrasirendah
- Informasi media    internet tinggi
Sehingga  arahan  utama  adaptasi peningkatan resiliensi sosialnya adalah :
Mitigasi Kesiapsiagaan Respon Rehabilitasi a. Memberikan bantuan materi & non materi b. Menyediakan makanan secara bergilir oleh masyarakat RT yang tidak terdampak banjirmasyarakat melalui pengeras suara mushola dan masjid A bs or b S hoc ks - Mempertahankan dan mengoptimalkan kegiatan kelompok berdasarkan kesamaan hobi/ kebutuhan yang telah ada Menyediakan tempat pegungsian (meminjamkan gedung milik pemerintah) B ounc e ba c k Kesiapsiagaan - Respon
c. Memberi bantuan materi, non-materi kepada masyarakat terdampak
d. Memfasilitasi bangunan tempat pengungsian
a. Mempertahankan budaya gotong-royong
b. Mempertahankan &
mengoptimalkan kegiatan kelompok atau komunitas A bs or b S hoc ks B ounc e ba c k Rehabilitasi - Mitigasi Mitigasi Kesiapsiagaan Respon Rehabilitasi Penyampaian informasi siaga banjir secara langsung kepada seluruh masyarakat melalui pengeras suara mushola dan masjid Meminimalkan kontak langsung anak dengan air banjir
A bs or b S hoc ks B ounc e ba c k a. Koordinasi percepatan pemasangan pipa PDAM b. Peningkatan SDM
tenaga medis
Bantuan modal bagi pedagang yang produknya terendam banjir Memberikan solusi perbaikan kualitas air sumur
A bs or b S hoc ks B ounc e ba c k
Pengecekan kesiapan bidang kesehatan mendekati bulan banjir Pagelaran kesenian rakyat wayang untuk menghibur, sosialisai dan edukasi
A bs or b S hoc ks L e a rni ng/ A da pt a ti on L e a rni ng/ A da pt a ti on A da p ta ti on L e a rni ng/ A da pt a ti on

## KESIMPULAN
1. Rata-rata  adaptasi  yang  berada  pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan  upaya  untuk  meningkatkan kemampuan  system  untuk  belajar  dan beradaptasi ( learning and adaptation ). 2. Rata-rata  adaptasi  yang  berada  pada tahap respon dan rehabilitasi merupakan  upaya  untuk menahan perubahan  dan  tekanan  ( absorb  shock ) dan  upaya  system  untuk  kembali  ke keadaan  sebelum  bencana  ( bounce back ). 3. Mempertahankan budaya
gotong
royong  dan  memberi  bantuan  materi dan  non  materi  pada  masyarakat terdampak  adalah  adaptasi  yang  sangat relevan pada kedua perkotaan.
4. Karakteristik  khusus dari wilayah
perkotaan  Benjeng  adalah  keanggotaan komunitas  dan  akses  informasi  melalui jaringan  internet  dan  jumlah  penyakit akibat  tercemar  air  banjir  masih  dalam kategori  sedang.  Selain  itu  pelatihan kesadaran  bencana  tidak  menjangkau masyarakat  hingga  ke  tingkat  bawah. Oleh  karenanya,  focus  arahan  adaptasi adalah :
a. Mitigasi ( mitigation )
Koordinasi  percepatan  pemasangan pipa PDAM serta meningkatan SDM tenaga medis.
b. Kesiapsiagaan ( preparedness ) Pengecekan kesiapan bidang kesehatan  mendekati  bulan  banjir serta  Pagelaran  kesenian  rakyat wayang  untuk  menghibur,  sosialisai dan edukasi
c. Respon ( response )
Penyampaian  informasi  siaga  banjir secara langsung kepada seluruh serta Meminimalkan kontak langsung anak dengan air banjir
d. Rehabilitasi ( rehabilitation ) Bantuan  modal  bagi  pedagang  yang produknya  terendam  banjir  serta
Memberikan solusi
perbaikan
kualitas air sumur
5. Karakteristik  sosial  khusus  wilayah perkotaan  Cerme  adalah  keikutsertaan
masyarakat dalam pengambilan
keputusan masih dalam kategori sedang.  Dengan  demikian,    focus arahan adaptasi adalah : a. Mitigasi ( mitigation ) Mempertahankan dan mengoptimalkan  kegiatan  kelompok berdasarkan kesamaan hobi/ kebutuhan yang telah ada
b. Respon ( response )
Memberikan  bantuan  materi  &  non materi  serta  menyediakan  makanan secara  bergilir  oleh  masyarakat  RT
yang tidak terdampak
c. Rehabilitasi ( rehabilitation )
Menyediakan tempat pegungsian (meminjamkan gedung milik
pemerintah)

## DAFTAR RUJUKAN
Aldrich,  D.  P.  (2017).  In  Disaster Recovery,  Social  Networks  Matter More  Than  Bottled  Water  and Batteries. Diakses tanggal April 24,
2017, dari www.citylab.com: http://www.citylab.com/cityfixer/2
017/02/recovering-from-disasters- social-networks-matter-more-than- bottled-water-and- batteries/516726/ Aminudin. (2013). Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam. Bandung: Angkasa Bandung. Ariantoni,  Paresti,  S.,  &  Hidayati,  S. (2009). Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Risiko  Bencana  (PRB)  ke  Dalam Sistem  Pendidikan.  Jakarta:  Pusat Kurikulum  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. Barrett,  C.B.,  &  Constas,  M.A.  (2013). Resilience  to  avoid  and  escape chronic poverty: Theoretical Foundations and Measurement Principles. Washington DC : Cornell University
BNPB.  (2016).  Dongeng,  Media  Edukasi
Bencana  Anak-Anak  Sejak  Dini. Diakses  tanggal  31  Juli  2016    dari
https://www.bnpb.go.id/home/detai l/3030/home/form_ppid Ciptaningrum,  M.U.,  &  Pamungkas,  A. (2017).Adaptasi Peningkatan Resiliensi Aspek Sosial Berdasarkan  Konsep Climate  and Disaster Resilience Initiative (CDRI).  Surabaya:  Departemen Perencanaan  Wilayah  dan  Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Departemen  Kesehatan  RI.  (2007).  Buku Saku Petugas Lapangan Penanggulangan  Krisis  Kesehatan. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
Evans,  S.M.,  &  Boyte,  H.C.  (1992).  The
Sources  of  Democratic  Change  in America.  Chicago  :  University  of Chicago Press.
Huda, I.A.S. (2016). Bentuk-Bentuk Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Lamongan). Universitas Gadjah Mada. Imagawa  S.,  Porter  K.,  Sulis  S.,  Wozniak B. (2016). Social Capital, Indigenous  Community  Capacity, And Disaster Management. Department of Urban and Regional Planning University Of Hawai’i. Indawati,  L.  (2015).  Analisis  Tingkat Kerawanan  Banjir  dan  Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan  Dampak  Banjir  di Kecamatan  Baureno  Kabupaten Bojonegoro.  Surakarta:  Program Pasca sarjana Kependidikan Universitas Sebelas Maret. Kepmenkes No.1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang pedoman penanganan bencana bidang kesehatan. Khan,  H.  (2008).  Disaster  Management Cycle  –  A  Theoretical  Approach. Institute Of Information Technology,  Abbottabad,  Pakistan, Associate  Professor  Phd  Laura
Giurca  VASILESCU,  University Of Craiova, Romania.
Nurhaimi  R.,  &  Rahayu S. (2014).  Kajian Pemahaman  Masyarakat  Terhadap
Banjir  Di  Kelurahan  Ulujami, Jakarta. Jurnal Teknik PWK Volume  3  Nomor  2  2014.  Jurusan Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  5 Tahun  2007  tentang  Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1018/MENKES/PER/V/2011/ MENKS/SK/V/2009 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim Perka BNPB No.7 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMI Pusat. (2007). Panduan Kesiapsiagaan  Bencana  Berbasis Masyarakat Strategi dan Pendekatan. Divisi Penanggulangan BencanaPalang Merah Indonesia Pusat. Jakarta.
Sander  T.H.,  Lowney  K.  (2006).  Social Capital  Building  Toolkit  (Version 1.2).
UNISDR.  (2009).  Terminology.  Diakses tanggal  15  Februari  2017,  dari UNISDR  (Uniter  Nations  Office for  Disaster  Risk  Reduction):
http://www.unisdr.org/we/inform/t erminology UU No.24 Th 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Website desa Kahuripan. (2016).
Pentingnya  Pembuatan  Website Desa  sebagai  Sarana  pengawasan dan  Promosi.  Diakses  tanggal  Mei 28,  2017,  dari  Desa  Kuripan Kecamatan  Penengahan  Lampung Selatan: http://kuripan- penengahan.desa.id/pentingnya- pembuatan-website-desa-sebagai- sarana-pengawasan-dan-promosi/