Al Falah: Journal of Islamic Economics STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343

## Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi’ah dan Qard di Perbankan Syariah

## Ilda Hayati
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Bengkulu E-mail: ildasatu@yahoo.co.id

## Abstract
The  economic  transaction  in  Islam  is  not  always  to  orientate  on  commercial,  and  profit-oriented  activity.  It  is namely with tabbaru‟—all of agreement intentionally related to non-profit. The „aqd can be an activity of which gives  or  borrows  something.  In  fact,  especially  in  Islamic  Bank,  that  „aqd  is  consistently  maintained  in  the tabbaru‟ principles. The existed-cost in conserving, is  obviously as an avoindance-compentation. The paper will examine the wadi‟ah concept and qard in Islamic Bank.
Keywords : Application, Tabbaru‟ „Aqd, Wadiah, Qard and Islamic Bank.

## Abstrak
Transaksi ekonomi dalam Islam tidak selalu berorientasi pada komersil semata (profit oriented). Hal  ini  disebut  dengan  akad tabarru‟ ,  yakni  segala  macam  perjanjian  yang  menyangkut  not-for profit  (transaksi nirlaba). Akad tersebut bisa berupa “memberikan sesuatu” ( giving something ) dan “meminjamkan  sesuatu”  ( lending  something ).  Dalam  aplikasinya  di  perbankan  Islam,  akad-akad tersebut tetap dipertahankan dengan prinsip tabarru‟ ini. Adanya biaya dalam pemeliharaan, jelas bagian dari kompensasi yang tak bisa dihindari. Tulisan berikut menjabarkan konsep Wad‟ah dan Qard berikut aplikasinya di perbankan Islam di Indonesia.
Kata Kunci : Aplikasi, Akad Tabarru‟, Wadi‟ah, Qard, dan Perbankan Islam

## Pendahuluan
Sekalipun  Islam  menganjurkan  manusia  untuk  melakukan  aktivitas  ekonomi yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha, namun tidak semua  persoalan  ekonomi  Islam  yang  berorientasi  pada  keuntungan  semata ( profit oriented ). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan mengenyampingkan  aspek  keuntungan.  Kegiatan  seperti  ini  dikenal  dengan transaksi yang menggunakan akad tabarru‟.
Dalam  akad-akad  bank  syariah  jika  ditinjau  dari  segi  untuk  mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu  akad  tabarru‟    dan  akad  tijarah/mu‟awadah.  Akad  tabarru‟  adalah  segala macam perjanjian   yang    menyangkut      not-for  profit  (transaksi nirlaba). Transaksi  ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru‟ dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat  kebaikan.  Pada  hakikatnya,  akad  tabarru‟  adalah  akad  melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah swt semata, itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersil.
Secara etimologi, tabarru‟ berasal dari kata tabarra‟a-yatabarra‟u-tabarru‟an , yang  artinya  sedekah  atau  derma.  Orang  yang  memberikan  sumbangan  atau derma disebut dengan mutabarri‟. 1 Akad tabarru‟ adalah akad pemilikan sesuatu tanpa  “„ iwadh ”  (ganti),  atau  melakukan  sesuatu  tanpa  mengharapkan  imbalan, seperti  :  hibah,  wasiat  dan  wakaf.  Tabarru‟merupakan  sikap  atau  perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. 2
Menurut Adiwarman Karim, akad tabarru‟ ( gratuitous contract ) merupakan segala  bentuk  perjanjian  yang  menyangkut not-for  profit  transaction (transaksi nirlaba).  Transaksi  ini  pada  hakekatnya  bukan  transaksi  bisnis  untuk  mencari keuntungan komersial. Akad tabarru‟ dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam  rangka  berbuat  kebaikan  (tabarru‟berasal  dari  kata  birr  dalam  bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru‟, pihak yang berbuat kebaikan tersebut  tidak  berhak  mensyaratkan  imbalan  apapun  kepada  pihak  lainnya. Imbalan  dari  akad  tabarru‟  adalah  dari  Allah  Swt,  bukan  dari  manusia 3 .  Akad tabarru‟    ini    merupakan  perwujudan  dari ta‟awun dan tadhamun .  Dalam  akad
1 Ahmad Warshon Al-Munawwir, Al Munawwir , (Yogyakarta : PP Al Munawwir, t.t h),
82
2 Nazheh Himad, Mu‟jam al-Musth.ahat al-Iqthishodiah fi lughoh  al-fuqaha ‟,  (Riyad:dar al- „alamiah lilkitab al-islami, 1995)cet.ke-3, 107.  lihat juga,M. Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah fiqh , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, 14
3 Adiwarman  Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan  Keuangan ,  (Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-2,  58
189 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
tabarru‟ ,  orang  yang  menolong  dan  berderma  ( mutabarri‟ )  tidak  berniat  mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya. 4
Pada  dasarnya  dalam  akad  tabarru‟ini  adalah  “memberikan  sesuatu” (giving  something)  dan    “meminjamkan  sesuatu”  (lending  something).  Maka Akad  tabarru‟ memiliki tiga bentuk (3 jenis akad ) yaitu : (a) Meminjamkan uang (lending), (b) Meminjamkan jasa (lending yourself), dan (c) Memberikan sesuatu (giving something). 5
1. Meminjamkan Uang ( Lending )
Dalam  meminjamkan  uang,  ada  beberapa  macam  akad  lagi,  setidaknya ada 3 (tiga) jenis akad yaitu:
a) Bila  pinjaman  ini  diberikan  tanpa  mengharapkan  apapun,  selain mengembalikan  pinjaman  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan qard
b) Jika  dalam  peminjaman  uang  ini  ada  syarat  suatu  jaminan  dalam bentuk  atau  jumlah  tertentu,  maka  bentuk  pemberian  pinjaman seperti ini disebut dengan rahn .
c) Apabila  bentuk  pemberian  pinjaman  uang  tersebut  dengan  tujuan mengambil  alih  piutang  dari  pihak  lain,  maka  bentuk  pinjaman dengan maksud seperti ini disebut hiwalah . 6

## 2. Meminjamkan Jasa ( Lending Yourself )
Seperti  pada  akad  peminjaman  uang,  akad  meminjamkan  jasa  juga terbagi menjadi 3 jenis:
a) bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ketrampilan) untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah ,  karena  kita  melakukan  sesuatu  atas  nama  orang  yang  kita bantu tersebut, maka kita menjadi wakil orang itu:
b) bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa  custody  (penitipan,  pemeliharaan),  maka  bentuk  peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadi‟ah ;
c) Kemudian  apabila  kita  menjadi  jaminan  atau  menjamin  atas pembayaran  suatu  hutang  seseorang  terhadap  lainnya,  yang  tidak dibayar  oleh  orang  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  untuk
4 Abdullah  Amrim, Asuransi  Syari'ah:  Keberadaan  dan  Kelebihannya  di  Tengah  Asuransi Konvensional , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), 4-5
5 Muhammad      Syakir  Sula, Asuransi  Syari‟ah  (Life  and  General):  Konsep  dan  system Operasional , ( Jakarta:Gema Insani Press, 2004), 66-67.
6 Adiwarman aswar Karim, Bank Islam , 69
Ilda Hayati— Aplikasi Akad Tabbaru’ | 190
membayar  hutang  tersebut,  maka  kegiatan  dengan  menggunakan akad ini yang berupa turunan dari akad wakalah ini disebut kafalah. 7

## 3. Memberikan Sesuatu ( Giving Something )
Yang  termasuk  dalam  bentuk  ini  adalah  akad  hibah,  wakaf,  shadaqah, hadiah,  dan  lain-lain,    dalam  semua  akad-akad  tersebut  pelaku  memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini juga terdapat 3 bentuk akad:
a) bila  penggunaannya  untuk  kepentingan  umum  dan  agama,  maka akadnya  dinamakan wakaf ,    objek  wakaf  ini  tidak  boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf:
b) hadiah  &  shadaqah yaitu  pemberian  sesuatu  secara  sukarela  kepada orang lain. 8
Apabila  akad  tabarru‟sudah  disepakati,  maka  akad  tersebut  tidak  boleh diubah  menjadi  akad  tijarah  kecuali  ada  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak untuk mengingatkan diri dalam akad tijarah tersebut. 9 Diantara jenis dan macam- macam  akad  tabarru‟  di  atas,  maka  yang  dibahas  dalam  makalah  ini  hanyalah wadi‟ah dan qardh.

## Wadi’ah
Secara  etimologi, wadi‟ah berasal  dari  bahasa  arab  yakni  akar  kata wad‟u yang berarti  meninggalkan  dan wadi‟ah adalah  sesuatu  yang  ditinggalkan  pada  orang yang  bukan  pemiliknya  untuk  dijaga. 10 Menurut  Sayyid  Sabiq,  kata  w adi‟ah berasal dari kata wada‟a al asya-i yang berarti meninggalkannya. Dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan w adi‟ah lantaran  ia  meninggalkannya  pada  orang  yang  menerima  titipan. 11 Barang  yang dititipkan  disebut ida‟, orang  yang  menitipkan  barang  disebut mudi‟ dan  orang yang  menerima  titipan  barang  disebut wadi‟ .  Dengan  demikian  maka wadi‟ah menurut  istilah  adalah  akad  antara  pemilik  barang  ( mudi‟ )  dengan  penerima
7 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syari‟ah  (Life  and  General): h. 66-67, lihat juga Mardani, Fikih Ekonomi Syariah ,(jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013) cet.ke-2, 282, 300
& 307
8 Mardani, Fikih Ekonomi Syariah , 342, 344 & 345
9 Adiwarman aswar Karim, Bank Islam , 70
10 Nazheh Himad, Mu‟jam al-Musth.ahat al-Iqthishodiah fi lughoh al-fuqaha ‟, (Riyad:dar al-
„alamiah lilkitab al-islami, 1995)cet.ke-3, 349, Lihat juga Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari‟ah , Jakarta, PT Grasindo, 2005, 196.
11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , (Beirut: Darr al-Kutb, tt)
191 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
barang titipan ( wadi‟ ) untuk menjaga harta atau modal ( ida‟ ) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. 12
Ulama  berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan  wadiah,  karena  mereka juga  berbeda  dalam  beberapa  syarat  wadiah  tersebut,  dimana  ulama  Hanafiah dan  Malikiah  yang  mensyaratkan  wadiah  itu  harus  berupa  harta,  mereka  tidak mensyaratkan dalam pemeliharaan akadnya harus berupa akad tabarru‟, mereka mendefinisikan  wadiah  adalah:  Pemilik  harta  menyerahkan  kepada  orang  lain untuk  memelihara  hartanya.  Sedangkan  ulama  Syafi‟iyah  mensyaratkan  pada wadiah  tersebut  harus  berupa  harta  atau  sesuatu  yang  khusus  dari  yang  haram (seperti  berupa  najis  yang  mengandung  manfaat),  mereka  juga  tidak mensyaratkan dalam akad wadiah harus memakai akad tabarru‟, menurut mereka wadiah  adalah  mewakilkan  untuk  pemeliharaan  terhadap  sesuatu  yang  dimiliki atau  sesuatu  yang  khusus.  Sementara  ulama  Hanabilah  mensyaratkan  bahwa wadiah  haruslah  memakai  akad  tabarru‟,  menurut  mereka  wadiah  adalah mewakilkan dalam pemeliharaan sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang khusus dari barang yang diharamkan dengan akad tabarru‟. 13
Dalam penjelasan undang-undang perbankan syari‟ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “Akad wadi‟ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi  kepercayaan  dengan  tujuan untuk menjaga  keselamatan,  keamanan,  serta  keutuhan barang atau uang.”
Definisi ini selaras dengan definisi wadi‟ah dalam ilmu fiqih. Dalam kitab I‟anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadhi‟ah adalah: “Suatu akad yang betujuan menjaga suatu harta. ” 14
Selain  itu,  menurut  Bank  Indonesia,  wadi‟ah  adalah  akad  penitipan barang/uang  antara  pihak  yang  mempunyai  barang/uang  dengan  pihak  yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. 15 Dalam tradisi fiqh Islam wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum
12 Zainul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syari‟ah,  ( Jakarta:  Alvabet,  Cet.  Ke-2, 2003,) 27.
13 Nazheh Himad, Mu‟jam al-Musth.ahat al-Iqthishodiah fi lughoh al-fuqaha ‟ , 349 lihat juga alta‟rifat fiqhiah, 542, Kasyaf al-Qana‟,  jil-ke-4, 185, Raudhatu al-Th.ibin, Jil. Ke-6, 324.
14 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,Ctk. Pertama, 2003), 67
15 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga ”, 67
Ilda Hayati— Aplikasi Akad Tabbaru’ | 192
yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan  kapan  saja  orang  yang  menitipkan menghendakinya. 16
Menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (2009), Wadi‟ah  ialah  penitipan  dana  antara  pihak  pemilik  dengan  pihak  penerima titipan  yang  dipercaya  untuk  menjaga  dana  tersebut.  Aplikasi  wadi‟ah  terdapat dalam  fatwa  DSN-MUI  No.36/DSN-MUI/X/2002  tentang  sertifikat  wadi‟ah Bank Indonesia. 17
Secara prinsip, akad wadi‟ah dibolehkan dalam Islam. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:
1. Firman Allah dalamsurat an-Nisa: 58 َّ نِإ َّ َّ ه للا َّ َّْمُكُرُمْأ ي َّ ن أ َّ اوُّد ؤُ ت َّ َِّتا نا م ْلْا َّ َّى لِإ َّ ا هِلْه أ “ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  untuk  menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima… (QS. 4 : 58) ”
Ayat  ini,  menurut  para  mufasir  berkaitan  dengan  penitipan  kunci ka‟bah sebagai amanah Allah pada Usman Ibnu Thalhah, seorang sahabat nabi SAW.
2. Hadis  dari  Abu  Hurairah,  diriwayatkan  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda : َّ ة نا م لاا َّ َّ لِا َّ َّْن م َّ َّ ك ن م تْ ئِا َّ َُّن  تَ  لا و َّ َّْن م َّ ك نا خ َّ د ا
“Tunaikanlah  amanah  (titipan)  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan janganlah  membalas  khianat  kepada  orang  yang  menghianatimu.”  (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).
3. Ijma‟.  Para  ulama  Islam  sepanjang  zaman  telah  melakukan  Ijma`
(konsensus)  terhadap  legitimasi  Al  Wadi`ah  karena  kebutuhan manusia terhadap hal ini, seperti dikutip oleh Wahbah az-Zuhaily,
Hasan Abdullah Amin dan juga Syafii Antonio 18
4. Kaedah  Fiqh: “asal  sesuatu  adalah  boleh,  sampai  ada  dalil  yang menunjukkan keharamannya .” 19
16 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum , Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999, h.. 121
17 Madani, Hadis Ekonomi Syari‟ah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011., h..85 18 Tim Counterpart, Fiqh Muamalah Perbankan Syari‟ah : Kapita Selekta Al Fiqh al Islam wa Adilatuhu DR Wahbah Zuhaili, h.2/17.Lihat juga Hasan Abdullah Amin, al Wada`i  al Masharifah an Maqdiyah wa Istitsmariha fi al Islam h..  23 – 31, Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: GIP 2001) h. 35.
19 As  Suyuthi, al  Asybah    wa  al  Nadhoir ,  h.  44  ,    Ibnu  Qoyyim  al  Jauziyah ,  I‟lamul
Muwaqi‟ien (Dar al Fikr, Beirut,tth) Juz 1 h.. 344
193 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
Adapun rukun-rukun wadi‟ah adalah :
1. Barang yang dititipkan ( al wadi‟ah )
2. Pemilik  barang/orang  yang  bertindak  sebagai  pihak  yang menitipkan ( muwaddi‟ )
3. Pihak yang menyimpan/memberikan jasa custodian ( mustawda‟ ).
4. Ijab qabul ( sighot ). 20
Sementara syarat-syaratnya adalah :
1. Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang  dan  dikuasai.  Maksudnya  barang  titipan  itu  bisa diketahui  jenisnya,  identitasnya  dan  bisa  dikuasai  untuk dipelihara. 21 Kalau  ia  menitipkan  budak  yang  kabur  dan  tidak diketahui  keberadaannya  atau  burung  di  udara  yang  tidak diketahui  ke  mana  arahnya  atau  harta  yang  jatuh  ke  laut  yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin. 22
2. Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh,  hal  itu  disebabkan  karena  dalam  akad wadi‟ah banyak mengandung  resiko  penipuan,  selain  itu  orang  yang  melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum. 23
3. Pihak  yang  menyimpan,  syaratnya  adalah  bagi  penerima  titipan harus  menjaga  barang  titipan  tersebut  dengan  baik  dan memelihara  barang  titipan  tersebut  di  tempat  yang  aman sebagaimana  kebiasaan  yang  lazim  berlaku  pada  orang  banyak berupa pemeliharaan. 24
4. Ijab  qabul.  Akad  ijab  qabul  di  dalam wadi‟ah yaitu  ijabnya diucapkan  dengan  perkataan  dan  qabulnya  dilakukan  dengan perbuatan.  Akad  ijab  qobul  antara  penitip  dengan  penerima titipan  dapat  dilakukan  secara  jelas  atau  tersirat  asalkan  bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab
20 Sunarto Zulkifli, Panduang Praktis Perbankan Syari‟ah , (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. Ke-
1, 2003),  34.
21 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) , Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003), 248
22 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari‟ah , (Jakarta, PT. Grasindo,
2005), 196
23 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) , Edisi 1, ( Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003), 248
24 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, Jilid
IV, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995), 467.
qabul.  Seperti  contoh  “perkataan  penitip  kepada  seseorang (penerima  titipan)  “saya  titipkan”,  dan  penerima  tiitpan menerima maka sempurnalah ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang  datang  dengan  membawa  sebuah  pakaian  kepada seseorang,  penitip  berkata  “ini  dititipkan  kepadamu”,  dan penerima  titipan  diam  maka  sahlah  ijab  qobul  titipan  tersebut secara tersirat”. 25

## Bentuk dan Aplikasi Wadi’ah di Perbankan
Di  zaman  modern  ini  konsep  dari  akad wadi‟ah telah  banyak  diaplikasikan  di segala  sendi  kehidupan  manusia,  dan  yang  paling  jelas  dapat  kita  lihat  adalah praktek  penyimpanan  uang  di  bank.  Adapun  bentuk  akad wadi‟ah yang dipraktekkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu:
a. Untuk jangka waktu tertentu
b. Dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu
c. Dalam peti besi. 26
Al-Wadi‟ah adalah  perjanjian  antara  pemilik  barang  dengan  penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. 27
Terdapat dua jenis Wadi‟ah:
a. Wadi‟ah  Yad  Amanah ( trustee  safe  custody ).  Dalam  hal  ini  penerima titipan  (custodian)  termasuk  di  dalamnya  lembaga  perbankan  adalah penerima kepercayaan (trustee), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala  resiko  kehilangan,  kerusakan  yang  terjadi  pada  titipan, kebanjiran,  musibah  alam  lainnya,  kecuali  bila  hal  itu  terjadi  karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan  telah  berubah  menjadi wadi‟ah  yad  dhamanah . 28 Kustodian (bank)  wajib    melindungi  barang  titipan  dengan  cara  ;  1)  tidak mencampur atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain  yang  berada  di  bawah  titipan  tempat  atau  bank  ;  2)  tidak
25 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari‟ah , (Jakarta, PT. Grasindo,
2005), 197
26 Fuad  Mohd  Facruddin, Riba dalam  Bank,  Koperasi,  Perseroan  dan  Asuransi ,  (Bandung: PT. Al-Ma‟arif), 121.
27 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga  terkait ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996), 31
28 Zainul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syari‟ah,  ( Jakarta:  Alvabet,  Cet.  Ke-2, 2003), 28
195 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
menggunakannya  ;  3)  tidak  membebankan  fee  apapun  untuk penyimpanannya.  Barang  tersebut  harus  dijaga  sedemikin  rupa sehingga  tidak  akan  rusak  atau  hilang.  Antara  barang  titipan dipisahkan penyimpanannya, misalnya barang berupa uang hendaknya terpisah  dengan  barang  berupa  emas  atau  perak. 29 Status  penerima titipan berdasarkan wadi‟ah yad amanah akan berubah menjadi wadi‟ah yad dhamanah apabila terjadi salah satu dari dua hal ini: 1) harta dalam titipan  telah  dicampur,  dan,  2)  penerima  titipan  menggunakan  harta titipan. 30
b. Wadi‟ah Yad Dhamanah ( guarantee safe custody ) dimana penerima titipan (bank)  adalah  penerima  kepercayaan,  yang  sekaligus  penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggungjawab penuh  atas  segala  kehilangan  atau  kerusakan  yang  terjadi  pada  aset titipan  tersebut. 31 Mengacu  pada  pengertian wadi‟ah  yad  dhamanah , lembaga  keuangan  sebagai  penerima  titipan  dapat  memanfaatkan al - wadi‟ah sebagai  tujuan  untuk  giro,  dan  tabungan  berjangka.  Sebagai konsekuensinya  semua  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  dana  titipan tersebut  menjadi  milik  lembaga  keuangan  (termasuk  penanggung semua  kemungkinan  kerugian).  Sebagai  imbalan,  penitip  mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro  lainnya.    Lembaga  keuangan  sebagai  penerima  titipan  sekaligus juga  pihak  yang  telah  memanfaatkan  dana  tersebut,  tidak  dilarang untuk  memberikan  semacam  insentif  berupa  bonus  dengan  catatan tidak  disyaratkan  sebelumnya  dan  jumlahnya  tidak  ditetapkan  dalam nominal atau persentase secara advance , tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan  dari  manajemen  lembaga  keuangan  tersebut. 32 Jika dalam bank konvensional dikenal dengan adanya giro, tabungan dan deposito,  dan  dengan  prinsip  operasionalnya  menggunakan  sistem bunga,  maka  dalam  bank  syari‟ah  penghimpunan  dananya  juga disebut  dengan  giro,  tabungan,  dan  deposito  tapi  prinsip operasionalnya yang digunakan secara syari‟ah. Dalam hal ini Dewan Syari‟ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa
29 Sutan Remy Syjahdeini, Perbankan Syari‟ah : Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. I, 2014), 352
30 Zainul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syari‟ah, ( Jakarta:  Alvabet,  Cet.  Ke-2,
2003), 28
31 Zainul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syari‟ah, (Jakarta:  Alvabet,  Cet.  Ke-2,
2003), 28
32 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum , (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1999), 124
Ilda Hayati— Aplikasi Akad Tabbaru’ | 196
giro  yang  dibenarkan  secara  syari‟ah  adalah  giro  yang  dijalankan berdasarkan prinsip wadi‟ah dan mudharabah . Prinsip wadi‟ah yang biasa diterapkan  dalam  lembaga  keuangan  syari‟ah  adalah  menggunakan wadi‟ah  yad  dhamanah ,  yang  mana  pihak  yang  dititipi  bertanggung jawab  atas  keutuhan  harta  titipan  sehingga  ia  boleh  memanfaatkan harta  titipan  tersebut.  Dalam  mengaplikasikan  prinsip mudharabah , penyimpanan  atau  deposan  bertindak  sebagai shahibul  maal (pemilik modal) dan lembaga keuangan sebagai mudharib (pengelola). 33

## Al-Qardh
Secara  etimologi,  Qard  berasal  dari  kata qaradha-yaqridhu yang  berarti  al-qath‟ (memutuskan). 34 Dikatakan qaradha syai‟a bi al miqradh (memutus sesuatu dengan gunting. Al Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. 35
Harta  yang  diberikan  kepada  orang  yang  meminjam  (debitur)  disebut  qard, karena  merupakan  “potongan”  dari  harta  orang  yang  memberikan  pinjaman (kreditur). 36 Sedangkan menurut istilah dalam kitab Tanwir al-Qulub dijelaskan bahwa  Qard  adalah  memberikan  (menghutangkan)  harta  kepada  orang  lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  kapan  saja  penghutang  menghendaki. Akad  Qard  ini  diperbolehkan  dengan  tujuan  meringankan  (menolong)  beban orang lain. 37
Menurut Hanafiyah, Qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan  untuk  ditagih  kembali.  Atau  dengan  kata  lain,  suatu  transaksi  yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan dengan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab lain mendefinisikan Qard sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada  orang  lain  (debitur)  dengan  ganti  harta  yang  sepadan  yang  menjadi
33 Sutan Remy Syjahdeini, Perbankan Syari‟ah : Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. I), 2014, h. 352 dan lih juga Adiwarman Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan , Edisi 2, Jakrta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004, 97-98.
34 Munawir,  Kamus  AL  Munawwir,  h.1191,  lihat  juga  Nazheh  Himad, Mu‟jam  al- Musth.ahat al-Iqthishodiah fi lughoh al-fuqaha ‟ , 276
35 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syari‟ah  :  Fiqh  Muamalah, (Jakarta  :  Kencana  Prenadamedia Group, 2013), 333 36 Abdul  Hayyie  al  Kaffani  dkk, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu,( penerjemah  Arab  oleh Wahbah az ‐ Zuhaili, Al ‐ Fiqh al ‐ Islami wa Adillatuhu ), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373
37 Muhammad Amin al ‐ Kurdi, Tanwir al ‐ Qulub fi Mu‟amalati „Allam al-Ghuyub , (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 274.
197 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
tanggungannya  (debitur),  yang  sama  dengan  harta  yang  diambil,  dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. 38
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari‟ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melakukan  pembayaran  secara  tunai  atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 39
Dari beberapa pengertian Qard di atas, dapat disimpulkan bahwa Qard adalah  memberikan  harta  kepada  orang  lain  (dalam  hal  ini  yang  dimaksud memberikan harta ialah menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang  membutuhkan)  tanpa  mengharapkan  imbalan  dan  dikembalikan  sesuai jumlah yang dipinjam dengan waktu yang disepakati.

## Dasar Hukum Qard
Adapun dasar hukum qard adalah sebagai berikut :
1. Al Qur‟an
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak.  Dan  Allah menyempitkan  dan  melapangkan  (rizki)  dan  kepada-Nyalah  kamu dikembalikan (Q. S. Al-Baqarah: 245)
2. Hadis Nabi juga menjelaskan:
“Dari  Ibnu  Mas‟ud  Ra,  bahwa  Nabi  Saw  bersabda: tidaklah  seorang muslim  memberikan  pinjaman  kepada  orang  muslim  lainnya  sebanyak  dua kali  pinjaman,  melainkan  layaknya  ia  telah  menyedekahkannya  dua  kali .” (HR. Ibnu Majah). 40
Hadis yang lain :
“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabdah: ‟aku melihat pada  waktu  malam  di  isra‟kan,  pada  pintu  surga  tertulis:  sedekah  dibalas sepuluhkali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, „Wahai Jibril, mengapa  qardh  lebih  utama  dari  sedekah?‟  ia  menjawab,  ”karena  peminta
38 Muhammad  Amin  al ‐ Kurdi,  Tanwir al ‐ Qulub  fi  Mu‟amalati  „Allam  al-Ghuyub  , (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 374 39 Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah 40 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majjah, penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.
Ilda Hayati— Aplikasi Akad Tabbaru’ | 198
meminta  sesuatu  dan  ia  punya,  sedangkan  yang  meminjam  tidak  akan meminjam kecuali karena keperluan .” (HR Ibnu Majah). 41
3. Dasar  hukum  selanjutnya  dari  akad  al-qardh  ini  adalah  ijma‟,  para ulama  juga  telah  menyepakati  bahwa  akad  al-qardh  boleh dilakukan.Kesepakatan  ulama  ini  didasari  tabiat  manusia  yang  tidak bisa  hidup  tanpa  pertolongan  dan  bantuan  saudaranya.  Tidak  ada seorangpun yang   memiliki   segala   barang   yang   ia   butuhkaan. Oleh   karena   itu,   pinjam-meminjam   sudah menjadi satu bagian dari  kehidupan  di  dunia  ini.  Islam  adalah  agama  yang  sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya”. 42
4. Selain dasar hukum dari al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah serta ijma‟ para ulama diatas, al Qard juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI  No.  19/DSN-MUI/IV/2001  yang  menyebutkan  bahwa: Pertama : Ketentuan Umum al-Qard ; 1). Al Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan; 2). Nasabah al-Qard wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada waktu  yang  telah  disepakati  bersama;  3).  Biaya  administrasi dibebankan kepada nasabah; 4). LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah  bilamana  dipandang  perlu;  5).  Nasabah al  Qard dapat memberikan  tambahan  (sumbangan)  dengan  sukarela  kepada  LKS selama  tidak  diperjanjikan  dalam  akad;  6.  Jika  nasabah  tidak  dapat mengembalikan  sebagian atau  seluruh  kewajibannya  pada  saat  yang telah  disepakati  dan  LKS  telah  memastikan  ketidakmampuannya, LKS dapat: 1). Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2). Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 43
Kedua :  Sanksi;  1).  Dalam  hal  nasabah  tidak  menunjukkan keinginan  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  dan bukan  karena  ketidakmampuannya,  LKS  dapat  menjatuhkan  sanksi kepada  nasabah;  2).  Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  nasabah sebagaimana  dimaksud  butir  1  dapat  berupa  penjualan  barang jaminan;  3).  Jika  barang  jaminan  tidak  mencukupi,  nasabah  tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. 44
41 Sunan Ibnu Majah, Kitab Shadaqah, no: 2431.
42 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum , 132
43 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  19/DSN- MUI/IV/2001, tentang al-Qardh.
44 Ketentuan  umum  dalam  fatwa  tentang  al  qardh  juga  diatur  sama  dalam  Pasal  612 sampai  Pasal  617  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Peraturan  MahkamahAgung  Nomor  2 Tahun 2008
199 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
Ketiga : Sumber Dana al Qard dapat bersumber dari: 1). Bagian modal LKS; 2). Keuntungan LKS yang disisihkan, dan 3). Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS; 45 Keempat :  1).  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah;  2). Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika dikemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Adapun  rukun al-Qardh ada  empat,  yaitu:  1) shigat (ijab  qabul/serah terima); 2) objek akad/ muqtarad (barang yang dipinjamkan); 3) pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman ( muqrid ); 4) penerima pinjaman ( muqtarid ). 46
Sementara  syarat al-Qardh adalah;  1) shighat (kesepakatan  antara peminjam dengan pemberi pinjaman); 2) syarat muqrid (pemberi hutang) dengan kriteria  ahliyat  al-tabarru‟  (layak  bersosial).  Menurut  syari‟at,  anak  kecil,  orang gila,  dan  hamba  sahaya  (budak)  tidak  termasuk ahliyat  al-tabarru‟ )  dan;  ikhtiyar (tanpa  ada  paksaan). Muqrid (pihak  pemberi  hutang)  di  dalam  memberikan hutang,  harus  berdasarkan  kehendaknya    sendiri,  tidak  ada  tekanan  dari  pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga. 47 3) syarat muqtarid (pihak yang berhutang) haruslah orang yang ahliyah mu‟amalah, maksudnya ia sudah baligh, berakal, dan tidak  mahjur  (bukan  orang  yang  oleh  syariat  tidak  diperkenankan  untuk mengatur  sendiri  hartanya  karena  faktor-faktor  tertentu).  Oleh  karena  itu,  jika anak  kecil  atau  orang  gila  berhutang,  maka  akad  hutang  tersebut  tidak  sah, karena  tidak  memenuhi  syarat.  4)  syarat  objek  akad  Qard  (barang  yang dipinjam).  Ulama  Malikiyah,  Syafi‟iyah,  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa diperbolehkan  melakukan  qardh  atas  semua  benda  yang  bisa  dijadikan  objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan,  maupun  dari  harta  qimmiyat,  seperti  barang  dagangan,  binatang  dan juga barang yang dijual satuan. Alasan dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan  sifatnya,  sehingga  ia  boleh  dijadikan  objek  akad  Qardh  seperti  halnya barang yang ditakar dan ditimbang. 48
45 Rachmadi Usman, 249.
46 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu‟amalati „Allam al-Ghuyub , 274.
47 Dumairi  Nor  dkk,  Ekonomi  Syariah  Versi  Salaf,  (penerjemah  arab:  Abu  Bakr  bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyat I‟anat at-Talibin), 50
48 Abdul Hayyie al Kaffani dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu , 377.

## Aplikasi Qard dalam Perbankan Islam
Dalam perbankan syariah, akad al-Qard biasanya diterapkan sebagai berikut:
1. Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya  disaat  membutuhkan  dana  talangan  segera,  untuk  masa yang  relatif  pendek,  nasabah  tersebut  akan  mengembalikan  secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
2. Sebagai  fasilitas  nasabah  yang  memerlukan  dana  cepat,  sedangkan  ia tidak  bisa  menarik  dananya  karena,  misalnya,  tersimpan  dalam  bentuk deposito. 49 Atau pinjaman Qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya  sebagai  fasilitas  pinjaman  talangan  pada  saat  nasabah mengalami overdraft. Fasilitas  ini  merupakan  bagian  dari  satu  paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. 50
3. Sebagai  produk  untuk  menyumbang  usaha  yang  sangat  kecil  atau membantu  sektor  sosial.  Guna  pemenuhan  skema  khusus  ini  telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qard al-hasan. 51
Karena  sifat al-Qard yang  tidak  memberi  keuntungan  finansial,  maka pendanaan Qard dapat diambil menurut kategori berikut :
1. Al-Qardh yang  diperlukan  untuk  membantu  keuangan  nasabah  secara cepat dan berjangka pendek, talangan dana dapat diambilkan dari modal.
2. Al-Qardh yang diperlukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat  bersumber  dari  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Di  samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari‟ah, demikian juga ulama melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk al-Qardh al  Hasan ,  yaitu  pendapatan-pendapatan  yang  diragukan  seperti  jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di  bank  asing,  dan  sebagainya.  Salah  satu  pertimbangan  pemanfaatan dana-dana ini adalah akhzu akhaf al-dharurain (mengambil mudarat yang lebih  kecil).  Hal  ini  mengingat  jika  dana  umat  Islam  dibiarkan  di lembaga-lembaga  non  muslim  mungkin  dapat  digunakan  untuk  sesuatu yang merugikan Islam (sebagaimana dana-dana keum muslimin Arab di bank Yahudi di Swis). Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih
49 Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik ,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), 133.
50 Ascariya, Akad dan Produk Perbankan Syari‟ah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 48 51 Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik ,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), 133.
201 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhua‟fa. 52
Dari  aplikasi al-Qardh di  perbankan  syari‟ah  ini,  maka  banyak  manfaat yang dapat diambil,  antara lain ;
1. Memungkinkan  nasabah  yang  sedang  dalam  kesulitan  mendesak  untuk mendapat talangan jangka pendek
2. Al-Qardh al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah  dan  bank  konvensional,  dimana  terkandung  di  dalamnya  misi sosial disamping misi komersial tentunya.
3. Adanya misi sosial ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari‟ah. 53

## Penutup
Akad  yang  terdapat  pada  bank  syariah  jika  ditinjau  dari  segi  mendapat kompensasi atau tidak mendapatkan kompensasi, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad tabarru‟ dan akad tijarah / mu‟awadah . Akad tabarru‟ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit  (transaksi nirlaba). Transaksi ini  pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
Akad tabarru‟ ini  berupa  “memberikan  sesuatu”  ( giving  something )  dan “meminjamkan sesuatu” ( lending something ). Akad  tabarru‟ memiliki tiga bentuk (3 jenis  akad  )  yaitu:  (a)  Meminjamkan  uang  ( lending ),  disini  terdapat  tiga  bentuk akad yaitu Qarhd, Rahn dan Hiwalah . (b) Meminjamkan jasa kita ( lending yourself ), disini  terdapat  tiga  bentuk  akad  yaitu wakalah dan wadi‟ah serta kafalah (c) Memberikan  sesuatu  ( giving  something )  disinipun  juga  terdapat  tiga  bentuk  akad yaitu hibah , wakaf, dan shadaqah .
Adapun  mengenai  dua  akad  ( wadiah,  qardh )  yang  dirincikan  dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Akad Wadi‟ah adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”
2. Aplikasi wadi‟ah pada  perbankan  syariah    terdapat  dua  jenis  yaitu:  a) Wadi‟ah  Yad  Amanah ( trustee  safe  custody ).  Dalam  hal  ini  penerima  titipan
52 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syari‟ah  :  Fiqh  Muamalah, (Jakarta  :  Kencana  Prenadamedia Group, 2013), Cet. II, 337
53 Muhammad  Syafi‟i  Antonio,  Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), 134
Ilda Hayati— Aplikasi Akad Tabbaru’ | 202
(custodian)  termasuk  di  dalamnya  lembaga  perbankan  adalah  penerima kepercayaan  (trustee);  b) Wadi‟ah  Yad  Dhamanah ( guarantee  safe  custody ) dimana  penerima  titipan  (bank)  adalah  penerima  kepercayaan,  yang sekaligus  penjamin  keamanan  barang  yang  dititipkan.  Penerima  titipan bertanggungjawab  penuh  atas  segala  kehilangan  atau  kerusakan  yang terjadi pada aset titipan tersebut.
3. Al-Qardh menurut  istilah  para  ahli  fikih,  adalah  memberikan  suatu  harta kepada  orang  lain  untuk  dikembalikan  tanpa  ada  tambahan. Al-Qardh (pinjam meminjam) juga wadiah hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.
4. Akad al-Qardh merupakan  salah  satu  dari  akad tabarru‟, dimana karakteristik  akad  al- Qardh tersebut  adalah  akad  pinjam  meminjam  yang menitikberatkan  pada  sikap  tolong  menolong  atau  ta‟awun,  jenis  akad qardh tidak mengambil keuntungan atau transaksi   non  profit, karena itu apabila dalam  akad qardh yang merupakan akad tabarru‟ ditetapkan diawal dengan  mensyaratkan  keuntungan,  meskipun  sedikit,  tidak  dibolehkan dalam  syariah,  bukan  hanya  karena  ditetapkan  di  awal,  tetapi  kapan  saja bila diminta oleh kreditor (bukan inisiatif debitor) maka itu termasuk riba (tambahan)  dan  tidak  diperbolehkan.  Dalam  praktiknya  pada  perbankan syariah ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, ini diperbolehkan.■
Daftar Pustaka:
Amrim,  Abdullah, Asuransi  Syari'ah:  Keberadaan  dan  Kelebihannya  di  Tengah Asuransi Konvensional , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006)
Antonio, Muhammad Syafi‟i, Bank Syari‟ah Suatu Pengenalan Umum , (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1999)  Cet. Ke-1.
-----------, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: GIP 2001)
Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari‟ah, Jakarta: Alvabet, 2003), Cet. Ke-2.
Ascariya, Akad dan Produk Perbankan Syari‟ah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007)
Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majjah , penerjemah: Ahmad Taufiq
Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.
Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf , (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, Hasyiyat I‟anat at-Talibin)
203 |Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 1,  No. 2: 2016
Facruddin,  Fuad  Mohd, Riba  dalam  Bank,  Koperasi,  Perseroan  dan  Asuransi , (Bandung: PT. Al-Ma‟arif,)
Hasan,  M.  Ali, Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam  (Fiqh  Muamalah) ,  (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada,2003) Cet. Ke-1
Himad,  Nazheh, Mu‟jam  al-Musthalahat  al-Iqthishodiah  fi  lughoh  al-fuqaha ‟,  (Riyad: dar al-„alamiah lilkitab al-Islami, 1995) cet.ke-3,
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin,
(Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Jil. Ke-4 Cet. Ke-1.
Al-Jauzyi, Ibnu Qoyyim , I‟lamul Muwaqi‟ien, (Dar al Fikr, Beirut,tth) Juz 1
Karim,  Adiwarman, Bank  Isla  :  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-2.
Al ‐ Kurdi,  Muhammad  Amin, Tanwir  al ‐ Qulub  fi  Mu‟amalati  „Allam  al-Ghuyub ,
(Beirut: Dar al-Fikr, tt)
Mardani, Hadis Ekonomi Syari‟ah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
----------, Fikih  Ekonomi  Syariah ,(jakarta:  kencana  Prenadamedia  Group,  2013) cet.ke-2
Mujieb, M. Abdul, et.al., Kamus Istilah fiqh , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet.
Ke-1
Al-Munawwir, Ahmad Warshon, Al Munawwir , (Yogyakarta : PP Al Munawwir, t.t h)
Saeed,  Abdullah, Bank  Islam  dan  Bunga,  Studi  Kritis  dan  Interprestasi  Kontemporer tentang Riba dan Bunga , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), cet. Ke-I
Sula,  Muhammad  Syakir, Asuransi    Syari‟ah    (Life    and    General):    Konsep    dan system  Operasional , (Jakarta:Gema Insani Press, 2004)
Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
Syjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syari‟ah : Produk-Produk dan Aspek-aspek
Hukumnya, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) Cet. I
Tim  Counterpart ,  Fiqh  Muamalah  Perbankan  Syari‟ah  :  Kapita  Selekta  Al  Fiqh  al Islam  wa  Adilatuhu  DR  Wahbah  Zuhaili, (Jakarta  :  Tim  Counterpart  PT Bank MUamalat Indonesia, Tbk, 1999)
Wiroso, Penghimpunan  Dana  dan  Distribusi  Hasil  Bank  Syari‟ah ,  (Jakarta,  PT Grasindo, 2005).
Ilda Hayati— Aplikasi Akad Tabbaru’ | 204
Zulkifli,  Sunarto, Panduang  Praktis  Perbankan  Syari‟ah ,  (Jakarta:  Zikrul  Hakim, 2003) Cet. Ke-I.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  19/DSN-
MUI/IV/2001, tentang al-Qardh.