## PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA

## Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: zelda.farah@undiksha.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
The purpose of this paper is to provide an understanding of International Law that is reviewed in general through research and study by experts and characteristics related to  International  Law  with  a  view  on  the  behavior  and relations between countries regarding the application of International  Law  In  the  past  and  in  times  like  the present  that  have  undergone  several  processes  of globalization  that  cause  changes  in  the  times  and changes in the behavior of every society in the country related to aspects of International Law.
Based  on  the  results  of  the  discussion  that  can  be concluded  that  all  kinds  of  actions  and  behaviors  of objects and subjects in International Law is a discussion that becomes a real point in International Law ranging from Relations between States, International Organizations, Individuals, or even Companies struggling in  the  multinational  field  are  things  discussed  and reviewed in International Law.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1) Pandangan  Hukum  Humaniter  Internasional  Pada Konflik Perseteruan Bersenjata Israel dengan Palestina (2)  Implementasi  Hukum  Humaniter  Internasional Dalam  Penyelesaian  Konflik  Perseteruan  Bersenjata Antara  Palestina  dengan  Israel.  Jenis  metode  yang digunakan  adalah  riset  perpustakaan  atau  library research  dengan  bersumber  dari  berbagai  material,

## GANESHA LAW REVIEW Volume 4 Issue 2, November 2022
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 September 2022 Diterima: 1 Oktober 2022 Terbit: 1 November 2022
Keywords: Armed Conflict Conflict, Humanitarian Law
Kata kunci: Konflik Perseteruan Bersenjata, Hukum Humaniter
Zelda Farah Ardiata
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
antara  lain  referensi  dari  peneliatian  sebelumnya, artikel,  jurnal,  serta  situs  internet  yang  berkaitan dengan  objek  yang  ditulis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tindakan  membela  diri  Israel dalam  bentuk  pembalasan  merupakan  implementasi dari  hukum  humaniter.  Untuk  pelanggaran  hukum humaniter  internasional  dalam  konflik  tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua belah pihak saling melanggar. Pelanggaran hukum humaniter oleh pihak  Israel  termasuk  dalam  asas  kebutuhan  militer, asas  pembedaan,  asas  proporsionalitas,  dan  asas kemanusiaan  terkait  pelanggaran  HAM.  Di  pihak Palestina,  di  sisi  lain,  Hamas  melanggar  Protokol Tambahan  I  Konvensi  Jenewa,  yaitu  menggunakan bangunan  sipil  di  Jalur  Gaza  sebagai  tempat persembunyian dan operasi militer.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  internasional,  banyak  negara  yang  mengadakan  kerja  sama dengan negara lain guna mengadakan jalinan yang lebih baik. Tujuan utama negara- negara di dunia mengadakan jalinan internasional, yaitu agar memenuhi kepentingan nasional  dari  negara  yang  bersangkutan.  Kerap  kali  dalam  memenuhi  kepentingan nasional  dari  tiap  negara,  berlangsung  suatu  sengketa  maupun  konflik,  dimana berlangsung  pertentangan  kepentingan  serta  lebih  eksklusifnya  menyangkut kedaulatan negara. Baik itu konflik ataupun sengketa yang dapat diselesaikan secara diplomasi  sampai  sengketa  yang  berujung  pada  konflik  bersenjata  selaku  jalur penyelesaian  permasalahan.  Konflik  perseteruan  bersenjata  internasional  sering terjalin  apabila  upaya  diplomasi  antara  dua  negara  ataupun  lebih  mengalami  jalur buntu. Konflik perseteruan bersenjata yang tadinya ialah perang, sudah diatur dalam hukum  perang  yang  kini  dinamakan  hukum  humaniter.  Dahulu,  sengketa  ataupun konflik  bersenjata  yang  dinamakan  perang  sudah  diatur  tata  caranya  serasi  dengan hukum perang (Laws of War).
Dalam  ikatan  internasional,  kekerasan  menggambarkan  topik  yang  menarik yang terus dipelajari selaku wujud interaksi antar aktor internasional. Adapun perang ialah tingkatan paling tinggi dari konflik antara dua pihak ataupun lebih di mana sudah berlangsung  semenjak  timbulnya  peradaban  manusia.  Dalam  bab  4  dari  kitab  Injil mengatakan tentang pembunuhan manusia awal, terlebih lagi dalam epik Hindu klasik, the  Bhagavad  Gita  dengan  luas  menggambarkan  tentang  kepahlawanan,  penguasa- penguasa tangguh serta hebohnya perang antara pasukan yang bermusuhan. Perihal ini secara  tidak  langsung  memverifikasi,  semenjak  zaman  kuno  sudah  dijumpai  fakta mengenai interaksi tersebut.
Perseteruan  bersenjata  merupakan  insiden  penuh  dengan  kekerasan  dan permusuhan  antara  pihak  pihak  yang  berkaitan.  Dalam  sejarah,  konflik  perseteruan bersenjata  tidak  semata-semata  dilakukan  secara  tidak  adil  akan  tetapi  serta memunculkan  kekejaman.  Dalam  konflik  serta  perang  ini  menggambarkan  isu kontemporer dalam riset hukum internasional, terlebih banyak memunculkan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Perihal ini secara tidak langsung mengungkapkan bahwa konflik  bersenjata  yang  berlangsung  pastinya  melanggar  hak  asasi  manusia  sebab
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
berlangsung kekerasan serta penderitaan manusia yang berlawanan dengan nilai nilai kemanusiaan.
Konflik  perseteruan  bersenjata  tentu  tidaklah  tentang  yang  diimpikan  oleh setiap  pihak,  tetapi  tidak  bisa  dipungkiri  jika  eksistensi  konflik  bersenjata  di  dunia internasional  masih  terdapat  hingga  dikala  ini  walaupun  telah  banyak  negara  yang menandatangani  bermacam  kesepakatan  serta  perjanjian  internasional  guna melindungi  perdamaian  serta  keamanan  dunia  dari  munculnya  konflik-konflik bersenjata.  Keamanan  negara  serta  suasana  yang  mendesak  pastinya  sebagai  sebab yang sangat dasar dalam munculnya konflik bersenjata. konflik bersenjata ini memang wajib  dihindari  sebagai  suatu  bentuk  penyelesaian  persoalan.  tetapi  upaya  untuk menghindari terjadinya perang pada muka bumi ini adalah sesuatu yg mustahil. Dengan demikian agar bisa mengurangi penderitaan akibat perang ini, maka dibuatlah konvensi berupa  kesepakatan  kendati  perjanjian  internasional  yang  mengatur  perihal  perang. Hukum ini dulu dikenal menggunakan istilah hukum perang hingga kini lebih dikenal menggunakan istilah hukum humaniter internasional.
Hukum humaniter, merupakan cabang dari hukum internasional publik 1 , yang belum  banyak  dikenal  oleh  masyarakat.  Demikian  juga  namanya  yang  banyak mengakibatkan kebingungan sebab memang relatif menyesatkan. Selain itu, tak banyak yang  menduga  bahwa  hukum  humaniter  ialah  nama  baru  dari  dahulu  yang  dikenal sebagai  hukum  perang  (Laws  of  War).  Di  samping  itu,  perlu  kita  ketahui  hukum humaniter  tidak  mempersoalkan  alasan  suatu  negara  mengangkat  senjata  atau terjadinya perang. Hal ini berarti, motif untuk berperang tidak krusial atau relevan bagi hukum humaniter.
Hukum humaniter bisa diartikan menjadi hukum internasional, yang dibentuk oleh suatu perjanjian internasional atau norma, yang secara khusus diperlukan untuk mengatasi  masalah  masalah  humanisme  yang  timbul  secara  eksklusif  dari  sengketa sengketa  bersenjata  internasional  juga  non  internasional,  serta  untuk  alasan  alasan humanisme,  membatasi  hak  yang  berasal  dari  pihak  pihak  yang  berkonflik  untuk menggunakan  metode  dan    alat  perang  pilihan  mereka  atau  guna  melindungi  orang orang  serta  harta  milik  mereka  yang mungkin  terkena  dampak  perseteruan.  Hukum humaniter  internasional  terdiri  atas  hukum  Jenewa  serta  hukum  Den  Haag.  Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan hukum Den Haag mengatur  tentang  norma  serta  alat  dalam  berperang.  Berikut  adalah  uraian  tentang hukum Jenewa serta hukum Den Haag yang adalah sumber hukum yang primer (utama).
a) Hukum Den Haag, atau hukum perang yang utama, “menetapkan hak dan kewajiban pihak yang bertempur menyangkut pelaksanaan operasi serta membatasi  pilihan  sarana  mencelakai  yang  boleh  dipakai.”  Pada khususnya,  hukum  Den  Haag  berkenaan  dengan  karakteristik  primer kombatan, memutuskan persangkaan tentang sarana serta aktivitas yang dipekerjakan  bertempur,  serta  mengkaji  tentang  target  militer.  Upaya sistematis guna membatasi kebiadaban perang baru mulai berkembang pada masa saat seratus tahun ke-19. Keprihatinan atas keganasan perang sukses  mengembangkan  perubahan  pandangan  tentang  perang  di kalangan  negara-negara  yang  dipengaruhi  oleh  Masa  waktu  seratus tahun Pencerahan. Tujuan perang adalah guna mengatasi musuh, serta tujuan tadi hanya bisa dicapai dengan melumpuhkan kombatan musuh. Atas demikian, “pembedaan antara kombatan serta orang sipil, kepastian
1 Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliartini “Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, e -journal Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm.284
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
bahwa  kombatan  musuh  yang  terluka  serta  tertangkap  wajib diperlakukan  secara  manusiawi,  dan  pengampunan  wajib  diberikan kepada  yang  merupakan  sebagian  dari  pilar-pilar  hukum  humaniter moderen mengikuti prinsip tersebut”.
b) Hukum  Jenewa,  Berhubungan  langsung  dengan  prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum ini mengatur tentang penempatan personil militer dan  non  konflik  yang  tidak  kompeten  serta  memberikan  dasar  hukum bagi upaya perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi  kemanusiaan  yang  berkeadilan.  Hukum  Jenewa  dan  hukum Den  Haag  Keduanya  dinamakan  menurut  tempat  konferensi internasional untuk merancang perjanjian tentang perang dan konflik.
Hukum  Jenewa  dan  hukum  Den  Haag  Keduanya  dinamakan  menurut  tempat konferensi  internasional  untuk  merancang  perjanjian  tentang  perang  dan  konflik Pantas saja hukum Den Haag maupun hukum Jenewa adalah cabang dari jus in bello, yaitu  hukum  internasional  mengenai  praktik-praktik  yang  dapat  diterima  dalam pelaksanaan perang dan konflik bersenjata..

## PEMBAHASAN

## Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Perseteruan Bersenjata
Perseteruan  atau  konflik  bersenjata  merupakan  suatu  sengketa  bersenjata antara dua negara atau lebih, konkurensi atau sengketa antara pemerintahan negara dan  pemberontak,  serta  segala  bentuk  konkurensi  lainnya  baik  yang  bersifat internasional juga non internasional yang diatur pada hukum humaniter internasional. Pada  konflik  bersenjata  penuh  menggunakan  kekerasan  serta  permusuhan  antara pihak-pihak yang bertikai. Dimana pada konflik bersenjata tak jarang terjadi kekejaman serta  kekerasan  yang  tak  manusiawi.  Dikemukakan  oleh  Pietro  Verri,  bahwa  kata konflik  bersenjata  (armed  conflict)  adalah  segala  bentuk  konkurensi/sengketa bersenjata antara beberapa pihak yang meliputi dua negara atau lebih, suatu negara menggunakan  suatu  entitas  bukan  negara,  suatu  negara  menggunakan  suatu  faksi pemberontak, ataupun antara dua golongan etnis yang berada pada suatu negara.
Terjadinya  konflik  bersenjata  tentu  tak  hanya  berdampak  bagi  keamanan negara, akan tetapi juga secara langsung memberikan akibat yang sangat terasa bagi masyarakat disekitar daerah dimana terjadi perseteruan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui secara bersama bahwa istilah perseteruan/konflik serta perang tidaklah asing lagi  di  bagi  kita,  hal  tersebut  merupakan  suatu  istilah  yang  identik  menggunakan kekerasan,  kekejaman  dan  pertumpahan  darah.  Seluruh  masyarakat  dimanapun  dan sampai  kapanpun,  tentu  tidak  pernah  menginginkan  perang  atau  konflik  terjadi disekitar  kita,  tetapi  besar  faktor  yang  mengakibatkan  hal  ini  akan  tetap  terjadi meskipun  umat  manusia  pada  global  sudah  melakukan  berbagai  macam  usaha  guna memperkecil  pecahnya  suatu  peperangan  atau  perseteruan  bersenjata,  yang diantaranya diwujudkan melalui cara membentuk suatu deretan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara/norma berperang, perlindungan terhadap masyarakat sipil dan    etika-etika  pada  berperang  itu  sendiri  yang  akhirnya  diwujudkan  pada  suatu hukum yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional.
Bila ditinjau melalui sejarah dunia maka telah  terjadi banyak sekali peristiwa peristiwa penting yang bernuansa peperangan baik perang dunia I ataupun II, hingga perseteruan bersenjata di Suriah yang sampai sekarang belum menemukan titik jelas pada penyelesaian perseteruan yang dialami oleh organisasi bersenjata (ISIS). Secara dominan,  perseteruan/konflik  bersenjata  bisa  terjadi  melalui  beberapa  faktor  yaitu
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
budaya, ekonomi, SARA, perebutan wilayah, politik, dan persaingan kekuatan militer. Oleh  karena  itu,  kita  tidak  perlu  heran  jika  sampai  saat  ini  tak  jarang  terjadi perseteruan-konflik bersenjata. Untuk mengetahui lebih rinci, berikut adalah jenis dan bentuk dari konflik perseteruan.
a) Konflik  bersenjata  internasional:  konflik  atau  perseteruan  yang melibatkan dua negara ataupun lebih serta juga bisa melibatkan pihak yang bukan negara, demikian apabila terjadinya perang akan tetapi tidak  diumumkan  maka  ketentuan  ketentuan  hukum  humaniter tetaplah mengikat kepada pihak-pihak terkait.
b) Konflik  bersenjata  non  internasional:  Konflik  ini  juga  biasa  disebut dengan perang pemberontakan yang dapat terjadi pada suatu negara bahkan  bisa  saja  berbentuk  perang  saudara.  Biasanya  perang  ini terjadi karena adanya faktor keinginan untuk memisahkan diri dari negara induk.

## Implementasi  Hukum  Humaniter  Internasional  dalam  Perseteruan  Bersenjata antara Palestina dengan Israel
Berikut merupakan pemaparan implementasi hukum humaniter internasional dalam  konflik  bersenjata  antara  Palestina  dengan  Israel  yang  juga  sekaligus memaparkan mengenai pelanggaran yang terjadi dalam perseteruan tersebut.
• Implementasi  Hukum  Humaniter  Internasional  dalam  Perseteruan Bersenjata antara Palestina dengan Israel
Berdasarkan  pemaparan  sebelumnya  perihal  jenis-jenis  konflik  bersenjata, maka dapat disimpulkan bahwa perseteruan yang terjadi antara Palestina dengan Israel ini  adalah  salah  satu  contoh  perseteruan/konflik  bersenjata  non-internasional. Dikatakan demikian, sebab pasukan Hamas beserta tantara Israel merupakan bagian yang  terlibat  dalam  konflik  tersebut  akan  tetapi  keduanya  tidak  termasuk  angkatan bersenjata  resmi  yang  dimiliki  oleh  Palestina.  Namun  jika  dilihat  melalui  berbagai indikasi  peran  negara  asing,  maka  konflik  antara  Palestina  dengan  Israel  ini  dapat digolongkan menjadi konflik bersenjata internasional. Selain itu, di Palestina khususnya pada  jalur  Gaza  hanya  didiami  oleh  para  pengungsi  di  wilayah  itu  sendiri  yang disebabkan oleh perseteruan yang terjadi hingga saat ini. Hal yang perlu kita ketahui selanjutnya, yaitu pada dasarnya negara Palestina telah diakui keberadaannya secara internasional dan resmi oleh PBB.
• Konsep  Pembalasan  dan  Pembelaan  Diri  dalam  Konflik  Bersenjata  antara Palestina dengan Israel
Tidak  diketahui  secara  luas  bahwa  Israel  sering  memandang  Hamas  sebagai organisasi  yang  mengganggu  keamanannya.  Itulah  sebabnya  Israel  melancarkan serangan  ke  Jalur  Gaza.  Namun,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif.  Pertama keabsahan  penggunaan  kekerasan (jus  in  bellum) dan  kedua  cara  penyerangan dilakukan (jus in bello).
Dalam  konteks  keabsahan  penggunaan  kekerasan (jus  in  bellum) ,  apakah serangan Israel dihitung sebagai serangan pembelaan diri. Sementara itu, seperti yang telah  kita  pelajari,  hanya  ada  dua  kategori  pembenaran:  "pembelaan  diri"  dan "keharusan". Namun, dalam konteks ini, penting untuk dicatat pelanggarannya bahwa "keharusan"  tidak  dapat  digunakan  untuk  membenarkan  pelanggaran  kewajiban internasional suatu negara kecuali jika termasuk dalam kategori berikut:
a) Hanya dengan cara ini untuk menyelamatkan kepentingan nasional yang esensial dapat dilindungi dari risiko besar yang akan segera terjadi
b) Tindakan tersebut tidak secara serius mengganggu kepentingan intrinsik
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
dari suatu negara yang di dalamnya merekat sebuah kewajiban Pembelaan  diri,  di  sisi  lain,  dapat  digunakan  sebagai  pembenaran  untuk tindakan  ketika  pembelaan  diri  dilakukan  sebagai  pembelaan  diri  yang  berlaku  di bawah  ketetapan  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Penting  untuk  dicatat bahwa ini tidak berarti semua tindakan membela diri adalah sah, tetapi hanya tindakan membela diri sesuai dengan piagam PBB yang dianggap sah. Ketentuan ini juga berarti bahwa jika perbuatan yang sama tidak dilakukan, tetapi dalam rangka membela diri, perbuatan  tersebut  melanggar  hukum  (sehingga  tidak  dapat  dijadikan  sebagai pembenaran).
Negara-negara  yang  telah  menderita  kerugian  dari  tangan  negara  lain diperbolehkan  untuk  membalas  dendam  (melakukan  tindakan  pembalasan).  Dalam bentuk  tuntutan  bahwa  ia  tidak  memenuhi  kewajiban  internasional  tertentu  kepada negara yang melanggar. Tetapi hal ini dilakukan hanya untuk kepentingan negara yang melakukan pelanggaran agar menghentikan pelanggaran dan memberikan ganti rugi secara penuh (melakukan perbaikan).
Namun, kita perlu menyadari bahwa ada risiko dari pembalasan ini. Tindakan pembalasan adalah ilegal jika tindakan suatu negara yang semula dianggap melanggar ternyata  merupakan  tindakan  hukum  menurut  hukum  internasional.  Maka  tindakan tersebut tidak sah. Mengenai pengertian tindakan pembalasan ini, perlu digaris bawahi bahwa terdapat perbedaan dalam tanggung jawab negara dan pembalasan yang berada dalam  lingkup  hukum  humaniter  dan  juga  berbeda  dari  tindakan  menjatuhkan  dan mengutuk atau mengakhiri sanksi dari suatu perjanjian.
• Penyimpangan Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Israel dan Palestina Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel selama perseteruan bersenjata  dan  diklasifikasikan  menurut  prinsip-prinsip  hukum  humaniter internasional yang telah dilanggar adalah sebagai berikut:
a) Asas kebutuhan militer
Pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan bahwa objek yang dapat diserang dalam konflik bersenjata adalah objek militer dan kombatan. Serangan yang ditargetkan pada korban sipil dan aset pribadi, termasuk infrastruktur dan aset penting lainnya, perlu dihindari. Namun pada  kenyataannya,  Israel  juga  menyerang  objek  sipil  seperti  sekolah, rumah sakit, rumah, dan kabel listrik. Berhentinya arus listrik Palestina dan kerusakan rumah sakit mengancam kelangsungan hidup warga sipil Palestina, terutama anak-anak dan korban luka-luka dalam serangan itu.
b) Asas kemanusiaan Beberapa  insiden  yang  dilakukan  oleh  tentara  Israel  yang  melanggar ketentuan prinsip-prinsip kemanusiaan, termasuk pemblokiran bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai organisasi internasional yang ingin  menyampaikan  simpati  kepada  warga  Palestina  di  Gaza  yang menderita akibat konflik yang sedang berlangsung.
c) Asas proposionalitas
Prinsip ini berarti keseimbangan antara apa yang diterima dan apa yang diberikan dalam konflik bersenjata. Di sini, dalam kasus konflik antara Palestina  dan  Israel,  ada  kesenjangan  atau  ketidakseimbangan  dalam serangan balasan Israel di Jalur Gaza dalam menanggapi serangan roket Hamas di wilayah  Israel. Selama berhari-hari, pasukan Israel membom area  pribadi  yang  digunakan  Hamas  sebagai  tempat  persembunyian dengan  menjatuhkan  bom  udara.  Tentu  saja  dampak  dan  korban  jiwa yang  ditimbulkan  berbeda  dengan  akibat  serangan  roket  Hamas  di wilayah Israel. Serangan terhadap fasilitas umum oleh tentara Israel tidak
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
serta  merta  merupakan  hasil  dari  kelalaian,  tetapi  merupakan  bentuk upaya tentara Israel untuk mengabaikan hak asasi manusia dan hukum humaniter  internasional.  Hamas  sering  menggunakan  gedung-gedung publik dan infrastruktur untuk memprovokasi Israel untuk menyerang sekolah-sekolah PBB di mana Hamas meluncurkan roket. Tindakan yang dilakukan  oleh  paramiliter  Hamas  menunjukkan  bahwa  mereka melanggar  aturan  hukum  humaniter  internasional,  dan  dari  perspektif Pasal  28  Konvensi  Jenewa,  paramiliter  Hamas  tidak  menargetkan serangan  sipil.  Selain  itu,  Hamas  dan  organisasi  lain  di  Gaza memanfaatkan warga Palestina secara ekstensif sebagai tameng manusia dalam melakukan penyerangan.
d) Isu  HAM  dalam  konflik  perseteruan  Palestina  dengan  Israel  dari perspektif hukum humaniter internasional Hak  asasi  manusia  merupakan  hubungan  antara  warga  negara  dan negaranya  menyangkut  kewajiban  negara  untuk  mempromosikan  dan mengamankan  hak-hak  dasar  khusus  dari  warga  negara  sebagaimana ditentukan dalam instrumen hukum 2 , namun pada konflik perseteruan antara Palestina dengan Israel terdapat contoh kasus pelanggaran HAM 3 . Dimana  terjadi  peristiwa  serangan  22  hari  Israel  di  Palestina mengakibatkan kematian sekitar 1.434 warga sipil dan luka-luka sekitar 5.000.  Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  kemanusiaan  baik pada hukum humaniter maupun pada hak asasi manusia itu sendiri. Tidak sedikit  terjadi  pelanggaran  prinsip  kemanusian  yang  dilakukan  oleh tantara Israel. Salah satunya adalah pemblokiran bantuan kemanusiaan yang  dikirim  oleh  berbagai  organisasi  internasional  yang  ingin menunjukkan  simpati  kepada  warga  Palestina  yang  menderita  konflik. Pemblokiran bantuan kemanusiaan telah membuat warga Palestina tidak dapat  mengakses  makanan,  air,  dan  kebutuhan  dasar  lainnya  baik pengungsi  maupun  warga  sipil  yang  tinggal  di  daerah  yang  terkena konflik  perseteruan.  Aksi  militer  Israel  ini  telah  melanggar  hak  paling dasar  yang  merupakan  bagian  dari  kedua  sistem  hukum:  hak  asasi manusia dan hukum humaniter internasional, terutama hak untuk hidup, larangan  penyiksaan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi,  larangan perbudakan dan keadilan. Israel layak diadili karena "kejahatan terhadap kemanusiaan", dan pengadilan Kriminal Internasional seharusnya tidak menunda apakah para pimpinan Israel yang akan mempertanggungjawabkan  blockade  layak  mendapatkan  tuntutan pelanggaran.  Masalah  penentuan  siapa  yang  terlibat  dalam  kejahatan perang dalam konflik Palestina-Israel merupakan hambatan serius bagi hukum  humaniter  internasional  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  di dunia internasional.
Sejauh  ini,  Mahkamah  Internasional  belum  mengambil  langkah  konkrit  untuk membawa para penjahat perang ini ke pengadilan. Harapan dan tanggung jawab besar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah yang efektif dan  penting  dalam  mempengaruhi  kebijakan  internasional  AS  serta  memberikan
2 Dewa Gede Sudika Mangku, “Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: dalan Perspektif ASEAN”, e -journal Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm.63
3 Ketut Arianti, De wa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional”, e -journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm.163
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
pelajaran berharga untuk masa depan tentang nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang mutlak dimiliki semua manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza belum terselesaikan dan tetap menjadi wilayah yang labil (tidak kondusif). Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan antara para pihak baik  oleh  PBB  maupun  negara-negara  perantara.  Tindakan  melanggar  hukum humaniter  internasional  dan  hak  asasi  manusia  terus  dilakukan  oleh  dua  negara, Palestina dengan Israel, terutama Israel yang lebih dominan.

## KESIMPULAN
Hukum  Humaniter  Internasional  senantiasa  bermanfaat  serta  diterapkan.  Walaupun kita  kerap  mendengar  tentang  pelanggaran  Hukum  Humaniter  yang  berlangsung terhitung pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata daripada suasana dimana Hukum Humaniter ini dihormati serta diterapkan. Dalam pelaksanaan Hukum Humaniter  dalam  konflik  Palestina  serta  Israel  berbentuk  aksi  pembelaan  diri  dari Israel  dalam wujud pembalasan yang melaksanakan metode Cast Lead selaku reaksi atas gempuran rudal serta roket dari paramiliter Hamas kepada Israel yang mengusik serta  membahayakan  keselamatan  masyarakat  Israel.  Dimana  berbagai  cara  telah ditempuh  guna  menjauhi  terbentuknya  pemakaian  kekuatan  militer  namun  tidak menciptakan  titik  cerah  diantara  pihak  yang  bersengketa.  Sehingga  Israel melangsungkan  invansi  ke  jalur  Gaza.  Berdasarkan  pelanggaran  Hukum  Humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina serta Israel, bisa disimpulkan bahwa kedua belah  pihak yang bersengketa baik pihak Israel ataupun Palestina. Dalam  perihal ini Hamas  (dicap  selaku  organisasi  teroris  oleh  Israel  serta  Amerika  Serikat)  serta melaksanakan tindakan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional paling utama pelanggaran  HAM.  Metode  Cast  Lead  bukanlah  sebuah  wujud  pelanggaran  Hukum Humaniter melainkan ialah aksi Self-Defence dalam wujud Reprisal terhadap serbuan roket  Hamas  yang  mengusik  stabilitas  serta  keselamatan  masyarakat  Israel. Pelanggaran  Hukum  Humaniter  oleh  pihak  Israel  disini  ialah  pada  asas  kebutuhan militer, asas pembeda, asas proporsionalitas dan asas kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## SARAN
Mengingat  banyaknya  pelanggaran  hukum  humaniter  internasional  dalam konflik  perseteruan  Palestina  dengan  Israel,  maka  perlu  dibentuk  suatu  pihak  atau pengadilan  internasional  yang  dapat  menegakkan  hukum  humaniter  internasional secara  adil  dan  tegas  guna  menangkal  akibat  hal  yang  tidak  diinginkan  dari  konflik perseteruan tersebut serta selanjutnya dapat memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya nilai dan hakikat hak asasi manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia, sehingga  konflik  perseteruan  dapat  dihindari  dan  tidak  akan  terjadi  lagi  di  masa mendatang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan atau penerapan  hukum  humaniter  internasional  harus  diperkuat  untuk  mencegah pelanggaran  hukum  humaniter  internasional  semaksimal  mungkin.  Perlunya pengetahuan  tentang  hukum  humaniter  itu  sendiri,  dan  bagaimana  penerapannya dalam konflik perseteruan bersenjata internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Gulfino. (2018). Analisis Hukum Konflik Bersenjata Palestina dan Israel.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Haryomataram. (2012). Pengantar Hukum Humaniter. hal. 1-3.
Hukum  kemanusiaan  internasional.  (t.thn.).  Dipetik  Mei  26,  2022,  dari https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Hukum-Humaniter- Internasional_125401_p2k-unkris.html
Mahfud.  (2013).  PENGATURAN  HUMANITER  TENTANG  PERSENJATAAN  PERANG YANG. hal. 82-83.
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER PERANG ISRAEL PALESTINA. (2015). hal. 3-2.
Ramdhany,  D.  (2015).  Konteks  dan  Perspektif  Politik  Terkait  Hukum  Humaniter Internasional Kontemporer. hal. 255.