## WRA
Wahana Riset Akuntansi
Vol. 7, No 1, April 2019, Hal 1425-1436
ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017
Mutiara Sari 1 , Fefri Indra Arza 2
1 Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: mutiara.s1296@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: fefriarza@gmail.com
Absctract: This  study aims  to obtain  empirical  evidence  about  the  influence of  the  characteristics  of  local  governments on local  government  financial  distress  in  districts  and  cities  throughout  Indonesia  for  the  period  2015-2017  whose  data  was obtained  from  the  BPK  and  BPS.  The  dependent  variable  in  this  study  is  financial  distress  and  its  independent  variables, namely the characteristics of local governments which consist of financial independence, the degree of decentralization, the complexity of local governments that are proxied by population, expansion of regions proxied by the administrative age of regional governments and area. The value of financial independence, population and regional expansion has a positive and significant effect on financial distress, while the value of the decentralization degree and area has a negative and significant effect on the financial distress of the regency and city governmen in Indonesia.
Keywords : Local Government Finance, Characteristics of Local Government; Financial Distress
How to cite (APA 6 th style)
Sari,  M;  Arza,  F.I.  (2019).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kondisi Financial  Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. Wahana Riset Akuntansi , 7(1), 1425-1436.

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  utama  organisasi  sektor  publik yaitu  untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi masyarakat,  bukan profit  oriented (UU  No  32 Tahun 2004). Suatu capaian kinerja pemerintah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan  atau  pelayanan  yang  diberikan oleh  pemerintah  untuk  masyarakat,  artinya kebijakan  dan  pembangunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  yang  pro  rakyat  dengan mengoptimalkan  alokasi  belanja  modal  untuk memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Mempermudah pencapaian tersebut, dilakukan  dengan  adanya  reformasi  setelah tahun  1998  di  Indonesia  yaitu  perubahan bentuk tata kelola pemerintahan yang sentralisasi  menjadi  struktur  desentralisasi. Pelaksanaan  otonomi  daerah  memberikan kewenangan  yang  semakin  besar  kepada daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah  daerah  berbasis  pelayanan  kepada masyarakat.
Pencapaian  yang  hendak  dilakukan  oleh pemerintah melalui otonomi daerah menghadapi berbagai
kendala dan permasalahan, adanya temuan lembaga independen  yang  ikut  mengawasi  pelaksanaan otonomi  daerah  menyebutkan  bahwa  kondisi
keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan oleh pemeritah pusat kepada daerah ditandai dengan banyaknya  alokasi  belanja  rutin  yang  sifatnya kurang  produktif  dan  berkurangnya  alokasi untuk belanja modal (Syurmita, 2014).
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan  oleh  Dirjen  dana  perimbangan mengenai potret APBD tahun 2017 (Republika.co.id)  komposisi  belanja  modal kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  masih  di bawah  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh Permendagri dan hasil penelitian seknas Forum Indonesia untuk Transparan (FITRA),
(Seknasfitra.org.id)  didapatkan  bahwa  tren belanja  modal  terhadap  belanja  daerah kabupaten/kota  masih  di  bawah  ketentuan ketentuan  regulasi  belanja  modal.  Belanja daerah  lebih  banyak  digunakan  untuk  belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemerintah pusat mensyaratkan belanja modal daerah yang optimal  adalah  30%  dari  total  belanja  daerah melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri).
Jika fenomena-fenomena tersebut berlanjut maka akan mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kondisi financial  distress sehingga  tidak  akan  mampu
memberikan  pelayanan  yang  memadai  untuk masyarakat  yang  berdampak  terhadap  tujuan Pemerintah yang tidak akan tercapai.
Financial  distress dalam  konteks  sektor publik adalah suatu kegagalan dari pemerintah dalam  penyediaan  layanan  ataupun  fasilitas publik  yang  sesuai  standar,  dimana  hal  ini diakibatkan  oleh  ketidakcukupan  dana  yang dimiliki  pemerintah  dalam  pembiayaan  untuk diinvestasikan pada infrastruktur publik disebabkan  oleh  minimnya  alokasi  belanja modal  karena  lebih  banyak  digunakan  untuk belanja  rutin  yang  relatif  kurang  produktif. Kleine et  al. (2005)  menjelaskan financial distress pada  pemerintahan  sebagai  kegagalan pemerintah  untuk  mencapai  standar  pada kegiatan  operasi,  utang,  dan  kebutuhan masyarakat  dalam  beberapa  tahun  berturut- turut.  Pengertian financial  distress pada penelitian ini yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam  memberikan layanan publik yang  memadai  karena  minimnya  alokasi belanja modal.
Belanja  modal  yang  besar  merupakan cerminan  dari  banyaknya  infrastruktur  dan sarana yang dibangun (Sudarsana, 2013). Salah satu  cara  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  dengan  melakukan  belanja  untuk kepentingan  investasi  yang  direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). Belanja modal  memiliki  peranan  penting  dalam pelayanan  publik,  semakin  kecil  persentase dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  modal akan  berdampak  terhadap  pembangunan  yang dilakukan  untuk  memberikan  pelayanan  yang memadai untuk masyarakat.
Kleine et  al .  (2005)  menekankan  hal yang  menyebabkan  kondisi financial  distress yaitu  ketidakmampuan  pemerintah  untuk beradaptasi dengan penurunan ekonomi khususnya  ketika  beberapa  tanggung  jawab dialihkan  dari  pusat  ke  kabupaten  atau  kota. Jones dan Walker (2007) menyatakan penyebab kegagalan pemerintah dalam mencapai standar pemenuhan kebutuhan masyarakat  disebabkan  oleh  banyak  faktor yaitu faktor politik, sosial ataupun ekonomi
Beberapa peneliti terdahulu telah mengembangkan  indikator  atau  faktor  yang mempengaruhi
kondisi
financial
distress pemerintah  daerah  diantaranya  yaitu Clark  (1997)  menggunakan  empat  indikator yang mempengaruhi kondisi financial distress pemerintah daerah yaitu beban keuangan pemerintah, indikator rasio
keuangan, karakteristik sosial ekonomi (seperti; jumlah penduduk, pendapatan perkapita),  dan  pengukuran  arus  pendanaan. Jones  and  Walker  (2007)  menggunakan karakteristik  dewan  (luaswilayah,  populasi penduduk, ukuran dewan) dalam membuktikan faktor  yang  mempengaruhi  kondisi financial disrtress di Negara bagian Australia. Syurmita (2014)  menggunakan  karakteristik  pemerintah daerah  (kompleksitas  pemerintah  daerah, kemandirian  keuangan,  derajat  desentralisasi, rasio  solvabilitas  dan  pemekaran  wilayah). Clark (1997), Carmeli (2008), Adhi Wicaksono  (2015),  Agus  Tubels  (2015)  dan Sri Husniati dkk (2016) menggunakan indkator keuangan dan indikator non keuangan terhadap kondisi financial  distress pemerintah  daerah, sementara  itu  (Sutaryo et  al ,  2010;  Atmaja, 2012; Wibowo dan Sumekto, 2013)
menggunakan rasio keuangan dalam memprediksi financial distress pemerintahan.
Penelitian  terkait financial  distress pada sektor  publik  masih  terbatas  dilakukan  dan lebih  banyak  dilakukan  di  sektor  swasta  hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan penelitian terkait topik financial  distress lebih  dominan  pada  sektor swasta  dibandingkan  sektor  publik.  Penelitian ini  penting  untuk  dilakukan  karena  kalau pemerintah mengalami kondisi financial distress akan  berdampak  nyata  terhadap pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk  masyarakat  sehingga  terjadi  stagnasi dalam  taraf  kesejahteraan  masyarakat,  selain hal  tersebut  juga  akan  berdampak  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  karena  tidak didukung oleh pelayanan publik yang memadai.
Penelitian  ini  mengacu  ke  penelitian Syurmita (2014), penelitian ini berbeda dengan penelitian  terdahulu,  letaknya  perbedaannya yaitu  adanya  tambahan  variabel  independen yaitu  luas  wilayah,  proksi  variabel  pemekaran wilayah dengan menggunakan umur administratif pemerintah daerah dengan menggunakan satuan tahun berdasarkan undang-undang  pembentukan  daerah,  dan meggunakan  pengamatan  tahun  yang  lebih lama  karena  pada  umumnya  penelitian terdahulu  hanya  menggunakan  amatan  satu tahun.
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik  pemerintah  daerah  yang  teridiri dari kemandirian keuangan, derajat
desentralisasi,  jumlah  penduduk,  pemekaran wilayah  dan  luas  wilayah  terhadap financial distress pada  pemerintahan  daerah  kabupaten dan  kota  di  Indonesia.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian dengan judul  “Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap kondisi Financial Distress”.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN
HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Teori ketergantungan Sumber Daya Teori  ketergantungan  sumber  daya dikemukakan
oleh Emerson (1961)
menjelaskan  tentang  hubungan  antara  konsep kekuasaan  dengan  konsep  ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan  bagian  utama  dari  kekuasaan, dimana  organisasi  yang  memiliki  kekuasaan yang  berkaitan  dengan  lingkungan  sekitar terkait  tugas  dan  wewenang  organisasi tersebut.
Untuk mengatur hubungan saling ketergantungan  organisasi  dapat  memakai strategi  kerjasama  dari  Prespektif  yang dibangun  oleh  Pfeffer  dan  Salancik  (1978) dalam  (Syurmita,  2014),  menjelaskan  bahwa organisasi  menurut  mereka  bergantung  secara eksternal  terhadap resources dan  sumber  daya dapat memberikan pengaruh kekuasaan kepada organisasi.  Teori  ketergantungan  sumber  daya menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat dalam  mengelola  dan  mengurus  daerahnya masing-masing.
Pada  sektor  publik  menggambarkan kekuasaan  pemerintah  daerah  untuk  mengatur dan  mengelola  daerahnya  masing-masing  dan tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah tersebut  terhadap  pemerintah  pusat  dalam mencapai tujuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat.

## 2.2 Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia  dilaksanakan  dengan  berlandaskan pada  dasar  hukum  UU  No.12  tahun  1999  dan direvisi  menjadi  UU  No.32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah.  Otonomi  daerah adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan  perundangan.  Albasiah,  (2013) dalam (Sartika, 2016).
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32 tahun  2004  otonomi  daerah  yaitu  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Menurut Widjaja (2002) otonomi daerah adalah  kewenangan  daerah  otonomi  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan otonomi daerah yaitu perpindahan hak  dan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan mengelola  pemerintahannya  secara  mandiri berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dan bisa memaksimalkan pengelolaan daerahnya dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.3  Hubungan Keuangan antara Pemerintah  Daerah  dengan  Pemerintah

## Pusat
Hubungan  keuangan  antara  pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam   bentuk:
a. Pengalokasian  transfer  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  dalam  bentuk dana  perimbangan  yang  terdiri  atas  dana bagi hasil pajak,  dana  bagi  hasil  sumber daya alam, dan Dana Alokasi Umum.
b. Pemberian  pinjaman  atau  hibah  oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau  sebaliknya  yaitu  dari  pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
c. Pemberian pinjaman atau penyertaan modal oleh  pemerintah  pusat  kepada  perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman atau  penyertaan  modal  oleh  perusahaan daerah kepada pemerintah daerah
d. Pemberian pinjaman oleh perusahaan Negara kepada pemerintah   daerah
2.4 Financial distress
Pada  sektor  publik financial  distress merupakan  suatu  kondisi  dimana  pemerintah tidak  bisa  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  (Jones and  Walker,  2007).  Kesulitan  keuangan  ini ditandai  dengan  sedikitnya  alokasi  untuk belanja modal dalam membangun infrastruktur
sebagai  upaya  untuk  memberikan  pelayanan publik  yang  lebih  baik  dan  memadai  kepada masyarakat.
Jadi, financial  distress dapat  diartikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah tidak mengoptimalkan  alokasi  belanja  modal  dalam membangun infrastruktur publik sehingga akan berdampak  terhadap  tingkat  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat maka hal tersebut yang menyebabkan pemerintah mengalami kondisi financial distress .  Clark  (1997)  menyatakan  kesulitan keuangan  pada  pemerintah  sebagian  besar disebabkan  oleh  kurangnya  kesesuaian  antara sumber  daya  yang  dimiliki  terhadap  masalah sosial  ekonomi  ,  pengeluaran,  dan  tingkat utang  pemerintah  daerah,  indikator  yang digunakan  yaitu  indikator  rasio,  karakteristik sosial ekonomi, dan pengukuran arus pendanaan.  Kekurangan  dana  Pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik, pelayanan yang  berkualitas,  percepatan  pembangunan, serta  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat yang  sesuai  dengan  tujuan  otonomi  Daerah (Syurmita, 2014).

## 2.5 Karakteristik Pemerintah daerah
Berdasarkan  kamus  umum  bahassa Indonesia  (2006)  karakteristik  adalah  ciri-ciri khusus,  mempunyai  sifat  khas  (kekhususan) sesuai  dengan  perwatakan  tertentu  yang membedakan  sesuatu  (orang)  dengan  sesuatu yang  lain.  Jadi  dapat  disimpulkan  jika dianalogikan ke pemeintah daerah karakteristik pemerintah  daerah  merupakan  ciri-ciri  khusus yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah.  Karakteristik daerah  dijelaskan  melalui  struktur  organisasi yang  dijelaskan  melalui  ukuran  pemerintah daerah,  ukuran  legislatif,  umur  administratif pemda,  differensiasi  fungsional,  spesialisasi pekerjaan  dan  rasio  kemandirian  keuangan daerah.
Sementara  untuk  lingkungan  eksternal menggunakan pembiayaan utang dan intergovermnetal revenue . Penelitian ini menggunakan  model  karakteristik  pemerintah daerah dari komponen struktur organisasi yang digambarkan dengan umur administratif Pemerintah  daerah  yang  merupakan  proksi pemekaran  wilayah,  tingkat  kemandirian keuangan,  derajat  desentralisasi,  luas  wilayah, dan kompleksitas pemerintah daerah diproksikan dengan jumlah penduduk.

## 2.6 Kemandirian Keuangan
Kemandirian keuangan adalah kemampuan  atau  kontribusi  pendapatan  asli daerah  dalam  memenuhi  kebutuhannya  dalam upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan,  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dan  melaksanakan  pembangunan daerahnya  (Rukmana,  2013).  Semakin  tinggi kemandirian  keuangan  pemerintah  daerah berarti  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan yang  memadai  dalam  memenuhi  kebutuhan daerahnya  dengan  mengalokasikan  belanja modal  lebih  banyak  untuk  memberikan pelayanan  yang  yang  lebih  baik  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga  probabilitas  mengalami financial distress akan kecil kemungkinannya
dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah.
H1: kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh  negatif  terhadap financial distress

## 2.7 Derajat Desentralisasi
Derajat  desentralisasi  menggambarkan kontribusi  pendapaan  asli  daerah  dalam penyelenggaraan  desentralisasi.  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tingkat kekuatan pemerintah dalam melakukan kebijakan  untuk  mengurus  dan  mengatur daerahnya, sehingga pemerintah yang memiliki PAD  yang  tinggi  menunjukkan  tingkat  derajat desentralisasi  yang  tinggi  dalam  mengurus pemeritahannya dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak disamping dana transfer (perimbangan) dalam  melakukan kebijakan  desentralisasi,  sehingga  pemerintah dapat melakukan kebijakan yang lebih banyak dalam megoptimalkan belanja modal.
Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah  dengan  derajat  desentralisasi  yang tinggi  probabilitas  untuk  mengalami financial distress akan  kecil  kemungkinannya  karena memiliki  kewenangan  yang  lebih  banyak dalam  mengalokasikan  PAD  nya  untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dibandingkan dengan daerah yang pendapatan asli daerahnya lebih rendah karena daerah yang PAD nya rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat.
H2: kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi
berpengaruh  negatif  terhadap  kondisi financial distress

## 2.8 Kompleksitas Pemerintah Daerah
Kompleksitas pada pemerintah pada riset akuntansi diproksikan dengan jumlah penduduk  suatu  wilayah  tertentu  (Ingram, 1984;  Robbins  dan  Austin,  1986;  Evans  dan Patton,  1987;  Cheng,  1992;  Christiaens,  1999; Christiaens  dan  Pateghem,  2007).  Jumlah penduduk  merupakan  jumlah  manusia  yang betempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah  atau  daerah  yang  dimiliki  oleh pemerintahan  yang  membutuhkan  pelayanan yang  dari  pemerintah,  yang  tentunya  memiliki banyak  tuntutan  untuk  pelayanan  yang  lebih memadai.
Selain  itu  jumlah  penduduk  juga merupakan  pengawas  kinerja  pemerintah. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang betempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah  atau  daerah.  jumlah  penduduk merupakan  sebuah  pengukuran  kompleksitas suatu  daerah,  artinya  semakin  tinggi  jumlah penduduk  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat tuntutan  layanan  publik  yang  memadai diharapkan oleh masyarakat setempat.
Penelitian  ini  juga  menduga  bahwa semakin  banyak  populasi  penduduk  yang dimiliki  sebuah  kabupatendan  kota,  maka probabilitas  mengalami  financial  distress  akan semakin  besar  karena  banyak  tuntutan  dari masyarakat  untuk  pelayanan  yeng  lebih  baik. Penelitian  Syurmita  (2014),  Jones  and  walker (2007)  menemukan  bahwa  jumlah  penduduk berpengaruh  signifikan  terhadap  prediksi financial  distress. Berdasarkan  hal  tersebut maka  peneliti  merumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H3: jumlah  penduduk  berpengaruh  positif terhadap kondisi financial distress
2.9 Pemekaran Wilayah Proksi pemekaran wilayah pada penelitian ini yaitu umur administratif pemerintah  daerah.  Daerah  yang  sudah  lama berdiri  dengan  umur  pemerintahan  yang  lebih lama  tentu  memiliki  pengalaman  yang  lebih banyak dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dalam mengotimalkan
pemberian  pelayanan  publik  yang  memadai kepada masyarakat melalui optimalisasi belanja  modal,  dibandingkan  daerah  yang merupakan  hasil  pemekaran  serta  baru  berdiri tentu belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.
Sehingga diduga daerah hasil pemekaran dengan  umur  yang  lebih  muda  maka
probabilitas untuk mengalami financial distress akan  lebih  besar  dibandingkan  daerah yang sudah lama berdiri atau bukan pemekaran.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H4: umur administratif Pemerintahan
berpengaruh  positif  terhadap financial distress 2.10 Luas Wilayah Luas wilayah suatu daerah menggambarkan  cakupan  besarnya  pelayanan yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah. Semakin luas wilayah daerah maka kebutuhan akan  infrastruktur  di  daerah  tersebut  lebih banyak  sehingga  diharapkan  pengalokasian belanja  modal  yang  lebih  besar.  Luas  wilayah dapat  dijadikan  ukuran  untuk  memprediksi probabilitas financial disress suatu daerah.
Pemerintah  daerah  yang  wilayahnya lebih  luas  maka  probabilitas  untuk  mengalami financial distress juga akan lebih besar karena pelayanan  ataupun  pembangunan  yang  harus dilakukan  juga  akan  lebih  besar  dibandingkan daerahnya  yang  wilayahnya  lebih  kecil. Wicaksono (2015), dalam penelitiannya menemukan  bahwa  luas  wilayah  berpengaruh terhadap financial  distress yang  dialami pemerintah  daerah.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  peneliti  merumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H5: luas wilayah berpengaruh positif terhadap financial distress

## 2.11 Penelitian Terdahulu
Jones  and  Walker  (2007)  meneliti tentang Explanators  of  Local  Goverment Distress
di Australia Peelitian ini menggunakan  indikator  keuangan  dan  non keuangan.  Hasil  penelitianini  menunjukkan council  characteristic,  infrastructure dan financial  variable berpengaruh local  service delivery .
Syurmita (2014) meneliti tentang
Pengaruh  karakteristik  Pemerintah  Daerah terhadap  prediksi financial  distress. Penelitian ini  menggunakan  kemandirian  keuangan, derajat desenralisasi, rasio solvabilitas, jumlah penuduk  dan  pemekaran  wilayah.  Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah berpengaruh signifikan terhadap financial distress sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh
Sri Husniati dkk (2016) meneliti tentang Faktor-faktor  yang  mempengaruhi financial distress. Penelitian ini menggunakan kemandirian  keuangan,  derajat  desentralisasi, rasio keuangan, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah.
Hasil penelitian menunjukkan  hanya  derajat  dessentralisasi berpengaruh signifkan terhadap prediksi financial disstres .
Mutiara  Galuh  Pratiwi  (2014)  meneliti tentang  Prediksi  status financial  distress pemerintah daerah. penelitian ini menggunakan  kemandirian  keuangan,  derajat desentralisasi,  solvabilitas,  jumlah  penduduk dan  pemekaran  wilayah  dalam  memprediksi financial distress.
Hasil
penelitian menunjukkan  semua  variabel  berpengaruh secara signifikan.
Adhi Wicaksono (2015) meneliti tentang Financial  Distress  pada  Pemerintah  daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia Penelitian ini menggunakan  variabel  kemandirian  keuangan, letak  geografis  opini  audit,  jumlah  penduduk, luas  wilayah  dan  total  aset.  Hasil  penelitian menunjukkan  seluruh  variabel  berpengaruh secara signifikan.

## 2.12 Kerangka Konseptual
3. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian Penelitian  ini  dilakukan  dalam  bentuk riset  asosiatif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan untuk  menganalisis  hubungan  antara  suatu variabel  dengan  variabel  yang  lainnya  (Umar, 2003:30). Pendekatan penelitian yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode kuantitatif.
Metode  penelitian  kuantitatif  adalah metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  positivisme  digunakan  untuk  meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen penelitian,  analisis  data  bersifat  statistik,
dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah ditetapkan, (Sugiyono, 2012).
Variabel yang digunakan dalam penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  dependen yaitu financial distress dan variabel independen  yaitu  karakteristik  pemerintah daerah (kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, kompelksitas pemerintah daerah yang  diproksikan  dengan  jumlah  penduduk, pemekaran  wilayah  yang  diproksikan  dengan umur  administratif  Pemerintah  daerah,  dan luas  wilayah).  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  sebagai variabel independen terhadap financial distress sebagai variabel dependen.

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia terdiri dari 34 Provinsi. Terdapat  508  kabupaten  dan  kota.  Tekhnik sampling yang digunakan probability sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel  yang memberikan  peluang  yang  sama  bagi  setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012).
Tekhnik  penyampelan  yang  digunakan yaitu  penyampelan  acak  sederhana  ( simple random  sampling )  dan  ukuran  pengambilan jumlah  sampel  dengan  menggunakan  rumus slovin. Terdapat jumlah sampel 224 pemerintah yang terpilih. Pengambilan anggota sampel  dari  populasi  dilakukan  secara  acak tanpa  memperhatikan  strata  yang  ada  pada populasi. Penyampelan acak dilakukan dengan tujuan  agar  dapat  menetralisir  kondisi  seluruh pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota  di Indonesia.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  telah diolah  lebih  lanjut  dan  disajikan  oleh  pihak lain.  Penelitian  ini  menggunakan pooled  data yaitu kombinasi antara data time series dengan data cross  section berupa  data  laporan keuangan  dan  data  dari  BPS  meliputi  jumlah penduduk  dan  luas  wilayah  selama  periode 2015-2017.
Financial distress Derajat Desentralisasi Pemekaran wilayah Kompleksitas pemerintah daerah Kemandirian keuangan Luas wilayah
3.4  Definisi  Operasional  dan  Pengukuran Variabel Penelitian

## Variabel Dependen (Y)
Variabel terikat dalam penelitian ini  adalah financial  distres pemerintahan .  Financial distress yaitu suatu kondisi dimana pemerintah  tidak  mampu  memberikan pelayanan  yang  maksimal  atau  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan disebabkan  oleh  minimnya  alokasi  belanja modal (Jones and Walker, 2007).

## Financial distress = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

## Variabel Independen
1. Kemandirian keuangan Kemandirian keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan Pemerintahan
yang mencerminkan sejauhmana  pedapatan  asli  daerah  mampu membiayai  kebutuhan  daerah.  Rumusan kemandirian  keuangan  adalah  sebagai berikut (Syurmita, 2014).
Kemandirian keuangan =

## 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 2. Derajat desentralisasi Derajat
desentralisasi menunjukkan kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap total  penerimaan  daerah.  Menurut  Halim (2004)  Pendapatan  asli  daerah  merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber  ekonomi  asli  daerah.  Rumusan derajat desentralisasi adalah sebagai berikut (Syurmita, 2014).
Derajat desentralisasi =

## 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
3. Jumlah penduduk
Jumlah  penduduk  adalah  jumlah  manusia yang  bertempat  tinggal/berdomisili  pada suatu wilayah atau daerah. Jumlah penduduk  yang  dilambangkan  dengan Size diukur  menggunakan  rumus  Ln  dari populasi penduduk (Syurmita, 2014).
Size = Ln Populasi Penduduk
4. Pemekaran wilayah Pemekaran  wilayah  pada  penelitian  ini diproksikan  dengan  umur  administratif pemerintah  daerah.  Umur  administratif
pemerintah  daerah  pada  penelitian  ini diukur dengan berdasarkan umur pemerintah  daerah  sejak  terbitnya  undang- undang  pembentukan  pemerintah  daerah yang  bersangkutan  dan  variabel  umur pemerintah  daerah  ini  dinyatakan  dalam satuan tahun (Syafitri,2012).
Umur  Pemerintah  Daerah  =  umur  pemerintah daerah berdasarkan
undang-undang pembentukan masing-masing pemerintah
daerah.
5. Luas wilayah
Luas  wilayah  suatu  daerah  menggambarkan cakupan  besarnya  pelayanan  yang  akan diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Luas wilayah  daerah  diukur  dengan  melihat  berapa luas  wilayah  daerah  tersebut.  Luas  wilayah yang  dilambangkan  dengan Size diukur menggunakan  rumus  Ln  luas  wilayah  (Adhi Wicaksono, 2015)
Luas wilayah = Ln Luas wilayah

## 3.5 Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  model  regresi  logistik  biner Regresi  logistik  biner  digunakan  apabila variabel  dependennya  berupa  variabel  biner. Dalam  penelitian  ini  variabel  biner  yang memiliki dua tingkatan berbeda yaitu Pemerintah  daerah  yang  mengalami financial distress (1)  dan  pemerintah  daerah  yang  tidak mengalami financial  distress (0).kategori tersebut didasarkan pada rasio belanja modalnya,  jika  kurang  dari  30%  maka termasuk  dalam  kategori financial  distress diberi  bobot  (1)  namun  jika  tercapai  30% dikategorikan  non financial  distress diberi bobot  (0).  Peraturan  presiden  No.5/2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah  nasional  tahun  2010-2015  dan peraturan  presiden  No.2/2015  tentang  rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019).
Model persamaan yang digunakan untuk menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Ln ( 𝑃 1−𝑃 ) = β0  +  β1X1  +  β2X2  +  β3X3  + β4X4 + β5X5 + e
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Deskripsi data
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan mmengolah  data  laporan  keuangan  dan  data dari  BPS  dari  tahun  2015-2017.  Populasi  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota d  Indonesia.  Terdapat  508  kabupaten/kota  di Indonesia.  Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu probability  sampling yaitu  tekhnik  untuk memberikan  peluang  yang  sama  pada  setiap anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012).
Tekhnik  penyampelan  yang  digunakan adalah  penyampelan  acak  sederhna  ( simple random  sampling )  dan  ukuran  pengambilan sampel  dengan  menggunakan  rumus  slovin. Terdapat  jumlah  sampel  224  pemerintah daerah yang terpilih menjadi objek penelitian.

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan pengujian statistik  yang  digunakan  untuk  mendapatkan gambaran  umum  data  penelitian.  Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi  data  yang  diteliti  dengan  melihat nilai  maksimum,  minimum,  rata-rata,  dan deviasi standar data yang diteliti dengan tujuan agar data lebih jelas dan mudah dipahami.

## 4.3 Pembahasan
Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai
Nagelkerke  R²  sebesar  0,352  atau  35,2%  hal tersebut  menunjukkan  bahwa,  kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, jumlah penduduk,  pemekaran  wilayah  dan  luas wilayah mampu menjelaskan pengaruh terhadap financial  distress dalam  model  yang digunakan  yaitu  sebesar  34,2%  sedangkan sisanya  64,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang  tidak  diteliti  dan  di  luar  variabel  pada penelitian ini.
4.4  Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Financial Distress Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi 0,016 dan koefisien 17,337.  Nilai  signifikansi  kecil  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  kemandirian  keuangan berpengaruh  signifikan  terhadap financial distress .  Nilai  koefisien  regresinya  adalah positif  13,661,  ini  berarti  hipotesis  pertama (H1)  ditolak  karena  penelitian  ini  tidak
berhasil  membuktkan  bahwa  kemandirian keangan  berpengaruh  negative  dan  signifikan terhadap financial  distress .  Secara  parsial kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress .
Hasil penelitian  ini tidak  sejalan  dengan penelitian Syurmita (2014), Wicaksono (2015), dan Jones and Walker (2007) yang menyatakan  bahwa  kemandirian  keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial  distress dan  tidak  sejalan dengan pandangan teori ketergantungan sumberdaya (Peffer dan Salancik,1978) bahwa pemerintah  daerah  yang  mampu  menguasai sumber  daya  akan  memiliki  kekuatan  untuk survive  dan  terhindar  dari financial  distress.
Tidak  selamanya  semakin  tinggi  PAD  maka semakin  tinggi  total  belanja  yang  akan dialokasikan  untuk  memberikan  pelayanan untuk  menghindari  kondisi financial  distress (Agus Tubels, 2015).
4.5  Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Financial Distress Hasil pengujian hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi 0,014 dan koefisien -17,682.  Nilai  signifikansi  kecil  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  derajat  desentralisasi berpengaruh  signifikan  terhadap financial distress .  Nilai  koefisien  regresinya  adalah negatif  17,682,  hal  ini  berarti  hipotesis  kedua (H2)  diterima,  artinya  secara  parsial  derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress . Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Yanti  (2018),  Syurmita  (2014), Wicaksono (2015),Sri Husniati dkk (2016) dan Jones  and  Walker  (2007)  yang  menyatakan bahwa  derajat  desentralisasi  berpengaruh signifkan terhadap financial distress,
pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat akan  cederung  mengalami financial  distress . Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  terhadap  total pendapatan  probabilitas  pemerintah  daerah untuk  mengalami  kondisi financial  distress juga akan semakin kecil. Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan juga menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh  daerah  daerah  dalam  mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4.6  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  terhadap
Financial Distress Hasil pengujian hipotesis ketiga
memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien 0,738.  Nilai  signifikansi  kecil  dari  0,05 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh  signifikan  terhadap financial distress .  Nilai  koefisien  regresinya  adalah positif  0,738,  artinya  secara  parsial  jumlah penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap financial distress . Ini berarti hipotesis ketiga  (H3)  diterima  dan  konsisten  dengan penelitian  Syurmita  (2014),  Jones  and  Walker (2007), dan Wicaksono (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk
berpengaruh  signifikan  terhadap financial distress .
Pada penelitian ini secara parsial jumlah penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap financial distress . Artinya pemerintah daerah  dengan  penduduk  yang  lebih  besar memiliki  probabilitas  yang  lebih  besar  untuk mengalami kondisi financial distress .
Berdasarkan  Pasal  28  UU  No  32  tahun 2004 jumlah penduduk mencerminkan besarnya  kebutuhan  akan  penyediaan  layanan pulik  di  setiap  daerah.  Penduduk  yang  banyak akan  memiliki  banyak  tuntutan  terhadap transparansi  serta  pelayanan  yang  diberikan oleh  pemerintah  karena  penduduk  dalam kegiatan  pemerintahan  memiliki  peranan penting  sebagai  pengawas  kinerja  pemerintah (Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani dan Gayatri, 2017).
Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah  maka  semakin  banyak  pengawas kinerja  pemerintah  dan  akan  semakin  banyak tuntutan-tuntutan  dan  kebutuhan  penduduk akan  faslitas  publik  yang  memadai  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  memadai  dari pemerintah, sehingga kemungkinan pemerintah  daerah  dengan  jumlah  penduduk yang  banyak  untuk  mengalami  kondisi financial  distress akan  lebih  besar  dibanding dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit.
4.7  Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Financial Distress Hasil  pengujian  hipotesis  keempat  (H4) memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien 0,031.  Nilai  signifikansi  kecil  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  kemandirian  keuangan berpengaruh  signifikan  terhadap financial distress .  Nilai  koefisien  regresinya  adalah
positif  0,031,  ini  berarti  H4  diterima,  artinya pemekaran  wilayah  berpengaruh  positif  dan signifkan terhadap financial distress . Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah  daerah  yang  merupakan  hasil pemekaran  dan  tentunya  memiliki  umur  yang lebih muda dan probabilitasnya untuk mengalami  kondisi financial  distress lebih besar  dibanding  daerah  yang  bukan  hasil pemekaran  dan  memiliki  umur  yang  lebih lama.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Syurmita (2014) dan Pratiwi (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa pemekaran  wilayah  yang  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap financial distress .
Hal  ini  menunjukkan  pemerintah  daerah yang  bukan  merupakan  hasil  pemekaran mempunyai  umur  lebih  lama  dan  memiliki kemampuan  mengelola  pemerintahan  yang lebih  baik  dibanding  daerah  yang  merupakan hasil pemekaran karena umur yang lebih muda dan belum  memiliki cukup pengalaman dalam pemerintahan  sehingga  memiliki  kinerja  yang lebih  buruk  sehingga  probabilitas  mengalami financial  distress lebih  besar.  Amitabh  (2006) mengatakan bahwa pertumbuhan umur organisasi  akan  meningkatkan  pengalaman organisasi  tersebut  dalam  menjalankan  suatu pemerintahan.

## 4.8  Pengaruh  Luas  Wilayah  terhadap Financial Distress
Hasil pengujian hipotesis kelima memiliki nilai signifikansi 0,037 dan koefisien -0,157.  Nilai  signifikansi  kecil  dari  0,05 menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh signifikan  terhadap financial  distress .  Nilai koefisien  regresinya  adalah  negatif  0,157.  Ini berarti  hipotesis  kelima  (H5)  ditolak  karena penelitian  ini  tidak  berhasil  mendukung hipotesis luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan  terhadap financial  distress .  Secara parsial  luas  wilayah  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap financial  distress .  Luas wilayah  menggambarkan  kebutuhan  sarana dan prasarana suatu daerah.
Hasil penelitian  ini tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wicaksono (2015)  dan  Jones  and  Walker  (2007)  yang menyatakan  bahwa  luas  wilayah  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap financial distress .  Penelitian  ini  gagal  mendukung hipotesis kelima yang  menyatakan bahwa luas wilayah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap financial distress. Hal ini disebabkan
oleh Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan  prasarana, baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas pemerintahan  maupun  untuk  memberikan pelayanan  yang  memadai  dan  sesuai  standar untuk masyarakat.

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:
a. Hasil  statistik  deskriptif  diketahui  bahwa dari  224  sampel  pemerintah  daerah  dengan periode  pengamatan  3  tahun  sehingga totalnya 672. Hanya 231 pemerintah daerah yang  tidak  mengalami financial  distress sedangkan sisanya 441 mengalami financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa 65,6% pemerintah  daerah  mengalami financial distress yang  artinya  pemerintah  tidak memiliki kecukupan dana dalam
mengoptimalkan  alokasi  belanja  modal sebagai  upaya memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat.
b. Kemandirian  keuangan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap financial  distress . hal  ini  menunjukkan  pemerintah  daerah yang  memiliki  kemandirian  keuangan  yang tinggi cenderung akan  mengalami financial distress
karena tidak selalu
mengoptimalkan pendapatannya untuk mengoptimalkan  belanja  modal  melainkan lebih  banyak  untuk  belanja  rutin  yang sifatnya kurang produktif.
c. Derajat  desentralisasi  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap financial  distress.
hal  ini  menunjukkan  pemerintah  daerah yang  memiliki  derajat  desentralisasi  yang tinggi  cenderung  tidak  akan  mengalami kondisi financial  distress dikarenakan pemerintah daerah memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan  belanja  modal  dalam memberikan pelayanan publik yang memadai  dan  sesuai  standar  kepada masyarakat.
d. Jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap financial  distress .  hal ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah dengan jumlah penduduk yang banyak akan cenderung  mengalami  kondisi financial distress karena banyak nya pelayanan yang harus  disediakan  untuk  penduduk  disertai
dengan  banyaknya  tuntutan  pelayanan  dari penduduk  di  suatu  daerah  tersebut  untuk mendapatan  pelayanan  publik  yang  lebih baik.Pemekaran  wilayah  yang  diproksikan dengan umur administratif pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial  distress .  Hal  ini  menunjukkan daerah  pemekaran  dengan  umur  yang  lebih muda  cenderung  akan  mengalami  kondisi financial  distress hal  tersebut  disebabkan oleh pemerintah tersebut belum mempunyai pengalaman  yang  begitu  banyak  dalam menjalankan pemerintahan dan belu memiliki  kemampuan  mengelola  yang begitu  baik  dibandingkan  daerah  yang bukan pemekaran.
e. Luas  wilayah  berpengarhuh  positif  dan signifikan  terhadap financial  distress .  hal ini menunjukkan pemerintah daerah dengan wilayah  yang  lebih  luas  cenderung  tidak akan  mengalami  kondisi financial  distress . hal ini disebabkan belanja modal dialokasikan  berdasarkan  kebutuhan  sarana dan prasarana daerah tersebut.

## 5.2 Implikasi
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa menjadi  acuan  bagi  pemerintah  pusat  untuk melakukan  upaya  pengoptimalan  belanja modal  bagi  pemerintah  kabupaten  dan  daerah di  Indonesia  dalam  memberikan  pelayanan yang  memadai  dan  sesuai  standar  untuk masyarakat  dalam  upaya  menghindari  kondisi financial  distress pada  sektor  publik  dan pencapaian tujuan organisasi.

## 5.3 Keterbatasan penelitian
Penelitian  ini  dirancang  dengan  sebaik- baiknya,  namun  penulis  menyadari  bahwa penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan yaitu
1. Penelitian  ini  hanya  mengamati  tiga  tahun kondisi  pemerintahan  daerah  sehingga peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang  periode  penelitian  agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi
2. Nilai  Nagelkerke  R²  adalah  0,352  atau 35,2%  yang  berarti  kontribusi  variabel independenterhadap variabel dependen hanya  35,2%.  Sehingga  masih  banyak variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi financial distress pemerintah daerah.

## 5.4 Saran
Untuk  pemerintah  daerah,  melakukan upaya  untuk  lebih  mengoptimalkan  belanja modal dalam mendorong pembangunan infrastruktur  untuk  memberikan  pelayanan yang  sesuai  standar  dan  lebih  baik  kepada masyarakat  sehingga  terhindar  dari  kondisi financial distress
Untuk peneliti selanjutnya
Menggunakan indikator atau variabel lain yang diduga  sebagaifaktor  yang  mempengaruhi kondisi financial  distress pemerintah  daerah karena  nilai  Nagelkerke  R²  yang  dihasilkan baru 35,2%.

## DAFTAR PUSTAKA
Amitabh, Joshi (2006). Disclosure in Corporate  Reporting  of  Public  Sector Financial   Institutions (PSFs). www.ssrn.com. Carmeli,  A.  Cohen,  A.  (2001) The  Financial Crisis of the Local Authorities in Israel :A Resource-Based  Analysis.  In:  Public Administration, 79(4), 893– 913. Christiaens,  Johan  and  Vincent  V.  Pateghem (2007). Governmental Accounting Reform :   Evolution of The Implementation in Flemish Municipalities.  Financial  Accountability & Management, 23(4), 0267-4424. Evans,J&Patton,J(1987). Signalling and Monitoring in Public Sector
Accounting .Journal Accounting Research, 25 (supplement), 130-158.
Jones,  Steward  and  R.,  G  Walker  (2007).
Explanators of Local Government
Distress .   ABACUS 43 (3): 396-418. Kleine, et al (2005). Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. Ni  Luh  Made  Dwi  Indri  Mutia  Mahayani  dan Gayatri.  2017.  Jumlah  penduduk  sebagai pemoderasi pengaruh kemandirian keuangan dan level of capital
outlay
terhadap   financial distress. E-jurnal Akuntansi Universitas
Udayana.
Pratiwi,  Mutiara  Galuh.  2014. Prediksi  status financial  distress  pemerintah  daerah . e-
journal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rukmana,  wan  Vidi.2013.”pengaruh  pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan   terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Kepualuan Riau ”. Jurnal akuntansi.  Universitas  Maritim  Raja  Ai haji.
Sri  Husniati  dkk.  2016.  Faktor -faktor  yang mempengruhi  financial  distress. Jurnal dan prosiding SNA- Simposium Nasional Akuntansi. Sudarsana, Hafidh Susila. Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan temuan Audit BPK  terhadap  kinerja Pemda . Universitas Diponegoro. Semarang. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Pendekatan  Kuantitatif,  dan  R  &  D. Bandung.   Alfabeta.
Solikin, Ikin. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
Syurmita. 2014. Pengaruh karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  prediksi financial   distress. SNA. XVII. Mataram. Tubels, Agus.2015 . Evaluasi financial distress pada Pemerintah Kota Bandar Lampung . Jurnal Akuntansi Undang-undang  No  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah
Wibowo  dan  Samekto  (2013). The  Relevance Of Accounting Information And Financial Distress  Of  Local  Government  In  East Java . The Indonesian Accounting Review Volume  3,  No.  1,  January 2013, pages 43 – 52. Wicaksono,  adhi.  2015. Financial  Distress pada  Pemerintah  daerah  Kabupaten  dan Kota di  Indonesia .  e-journal  digilib UNS. Tesis.
.

## LAMPIRAN
Lampiran 1
Iteration History a,b,c Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant Step 0 1 864,924 ,625 2 864,853 ,647 3 864,853 ,647
a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 864,853
c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

## Lampiran 2
Iteration History a,b,c,d Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant X1 X2 X3 X4 X5 Step 1 1 685,494 -5,452 7,861 -8,498 ,487 ,024 -,123 2 667,875 -7,797 13,729 -14,221 ,686 ,030 -,151 3 666,982 -8,398 16,821 -17,182 ,735 ,031 -,157 4 666,975 -8,431 17,328 -17,673 ,738 ,031 -,157 5 666,975 -8,431 17,337 -17,682 ,738 ,031 -,157 6 666,975 -8,431 17,337 -17,682 ,738 ,031 -,157
a. Method: Enter b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 864,853

## Lampiran 3
Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 666,975 a ,255 ,352
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

## Lampiran 4

## Hosmer and Lemeshow Test
Chi-square df Sig. 6,917 8 ,546

## Lampiran 5
Variables in the Equation B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) Lower Upper Step 1 a X1 17,337 7,217 5,772 1 ,016  33844132,270 24,364  47013650326 718,730 X2 -17,682 7,219 5,999 1 ,014 ,000 ,000 ,029 X3 ,738 ,148 24,932 1 ,000 2,092 1,566 2,795 X4 ,031 ,005 46,960 1 ,000 1,031 1,022 1,041 X5 -,157 ,071 4,959 1 ,026 ,855 ,744 ,981 Constan t -8,431 1,635 26,577 1 ,000 ,000
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5.