## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
Yuli Purwati Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRACT
Corruption  is  an evil deed is  foul or  a very cruel  and inhuman, because the corruption is prohibited because the impact can damage the joints of the order of society, nation and state that led to the decline of the country into the abyss of poverty. The government's efforts in combating corruption should be supported by the community and community participation form can be the role of both personal and  organizational.  The  problem  is  why  the  implementation  of  community participation  in  the  eradication  of  corruption  is  not  maximized  and  how  to exercise public participation in the eradication of corruption.
Implementation  of  community  participation  in  the  eradication  of corruption  have  not  been  up  this  case  because  of  a  lack  of  understanding  by  the public  of  the  role  of  society  and  fear  to  report  on  alleged  corruption  they  know. Implementation  of  community  participation  in  the  eradication  of  corruption  is implicitly provided for in Article 41 of Law Number. 20 of 2001 where everyone can contribute and assist in the prevention and eradication of corruption either as witnesses or complainants.
Against this paper can be concluded that the public can participate in the fight  against  corruption  in  accordance  with  the  laws  of  the  eradication  of corruption either as witnesses or complainants their community participation as a private person in the eradication of corruption is a new breakthrough in the world of law Indonesia so perluadanya legal protection for society which plays an active role in the eradication of corruption.
Keywords: Participation, Crime, Corruption

## ABSTRAK
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang busuk atau jahat yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, karena itu tindak pidana korupsi sangat dilarang  karena  dampaknya  dapat  merusak  sendi-sendi    tatanan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada terpuruknya Negara kedalam jurang kemiskinan. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi harus didukung dengan peran serta masyarakat dan bentuk peran serta masyarakat dapat berupa peran serta baik secara pribadi maupun organisasi. Permasalahan mengapa pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi belum  maksimal  dan  bagaimanakah  pelaksanaan  peranserta  masyarakat  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  belum  maksimal  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  oleh masyarakat  mengenai  peran  serta  masyarakat  dan  rasa  takut  untuk  melaporkan mengenai  dugaan  korupsi  yang  mereka  ketahui.  Pelaksanaan  peran  serta masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara  implisit  diatur dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2001  dimana  setiap  orang
dapat berperan dan membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik sebagai saksi ataupun pelapor.
Terhadap  penulisan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  publik  dapat  berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak  pidana  korupsi  baik  sebagai  saksi  atau  pun  pelapor  adanya  peranserta masyarakat  sebagai  orang  pribadi  didalam  pemberantasan  korupsi  merupakan terobosan  baru  didalam  dunia  hokum  Indonesia  sehingga  perluadanya perlindungan  hukum  bagi  masyrakat  yang  berperan  aktif  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Peran Serta, Tindak Pidana, Korupsi

## PENDAHULUAN
Sudah  menjadi  kenyataan hidup  didalam  setiap  negara  segala bentuk  korupsi  sangat  merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan  moral  yang  sangat  serius.
Korupsi senantiasa berkembang pesat dalam kegelapan penyelenggara negara yang
berbentuk  totailerisme,  otoriterisme dan  kediktatoran  serta  segala  bentuk rezim  yang  membagi  kekuasaan kepada  segelintir  orang  yag  tidak bertanggung jawab.
Abdil Rahman Ibnu
Khaldun  menyatakan  bahwa  sebab utama  korupsi  adalah  nafsu  untuk hidup  mewah  dalam  kelompok  yang memerintah. Korupsi pada kelompok penguasa  menyebabkan  kesulitan- kesulitan  ekonomi  dan  kesulitan  ini pada gilirannya menjangkitkan korupsi lebih lanjut (Khaldun, 1993). Justru  karena  itu  kelompok  yang
memerintah  dan  penanggulangannya harus pula dengan melibakan seluruh kelmpok tersebut.
Bahkan  korupsi  sekarang diberbagai  kalangan  bergandengan dengan  kolusi  yang  melibatkan pejabat  negara  dan  penguasa  kaya untuk mendapatkan keuntungan bersama,  ditambah  lagi  dengan segala  suap  atau  pungli  (pungutan liar)  yang  disetorkan  kepada  pejabat pemerintah yang memegang kekuasaan  dalam  urusan buisiness atau hukum bagi orang yang berkepentingan. Menurut Barda
Nawawi Arif sebagi upaya
penanggulangan tindak pidana korupsi mengenai peran serta masyarakat  dalam  pemeberanasan tindak pidana korupsi meliputi bidang  yang  sangat  luas  diseluruh sektor kebujakan sosial( Arif, 1992).
Pembinaan kesadaran
hukum dan budaya hukum
masyarakat  itu  perlu  dikembangkan, baik  melalui  saluran  pendidikan masyarakat  dalam  arti  yang  seluas- luasnya  maupun  melalui  saluran media  komunilasi  massa  dan  sistem informasi  yang  menjuunjung  upaya pemasyarakatan  dan  pembudayaan kesadaran hukum yang luas ( Asshiddiqie, 2007) .
Tindak pidana korupsi merupakan  perbuatan  yang  busuk atau jahat  yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, karena itu tindak pidana korupsi sangat dilarang karena  dampaknya  dapat  merusak sendi-sendi tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada
terpuruknya kedalam jurang
kemiskinan dan kehancuran. Pelaku praktek korupsi,
kolusi  dan  nepotisme  tidak  hanya dilakukan oleh oknum antara penyelenggara negara melainkan
juga  antar  penyelenggara  negara dengan pihak lain yang membutuhkan pelayanan atau fasilitas  dari  penyelenggara  negara, seperti:  oknum  pejabat  negara  pada lembaga tinggi negara, termasuk juga pejabat  atau  penyelenggara  negara dengan  pengusaha,  famili,  teman,
atau  dengan  kroninya  sehingga praktek  keji  ini  sangat  sulit  untuk diberantas. Korupsi pada
perkembangannya  dewasa  ini  sudah menjadi realitas sosial dimana korupsi  terjadi  diberbagai  lapisan masyarakat  mulai  dari  masyarkat lapisan  atas  hingga  masyarakat lapisan  bawah,  dengan  cara-cara sesuai kemampuan dan posisi masing-masing.
Walaupun  tindak  pidana korupsi sulit untuk diberantas bukanlah  berarti  bahwa  kemudian tidak  ada  upaya  untuk  mencegahnya atau  memberantasnya,  terlebih  lagi saat  ini  pemerintah  sedang  giat- giatnya  untuk  melakukan  berbagai upaya  dalam  rangka  pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi  harus  didukung  dengan peranserta  masyarakat  dan  bentuk peran  serta  masyarakat  dapat  berupa peran  serta  baik  secara  pribadi mupun organisasi.
Mengenai
peranserta masyarakat baik sebagai orang pribadi (perorangan) oragnisasi masyarakat  atau  lembaga  swadaya masyarakat  dalam  membantu  upaya pencegahan dan pemeberantasan
tindak  pidana  koups  maka  hal  itu telah  diatur  secara  tegas  dan  terang
dalam ketentuan peraturan pemerintah dan undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi    yang  telah  dibubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001.
Salah satu contoh peranserta masyarakat  sebagai  orang  pribadi dalam pemeberantasan tindak pidana korupsi adalah laporan yang dilakukan  oleh  Muhammad  Zaiman kepada kepolisian Kota Metro Provinsi  Lmpung,  mengenai  kasus korupsi  pada  proyek  Pokmas  senilai
Rp.  508  juta  dikelurahan  Yosorejo Metro Timur Lampung (Radar Lampung, 14 April 2007). Pelaporan yang  dilakukan  oleh  Muhammad Zaiman  ini  merupaka  langkah  baru dalam  upaya  pemberantasan  korupsi yang  ditempuh  oleh  masyarakat, mengingat  selama  ini  pelaporan mengenai  terjadinya  korupsi  diluar instansi  yang  bersagkutan  dengan perkara  korupsi  tersebut,  biasanya dilakukan  oleh  lembaga  swadaya masyarakat atau organisasi-
organisasi  kemasyarakatan  lainnya misalnya oleh ICW atau LSM.
Peran serta masyarakat sebagai orang pribadi (orang perorang)  atau  kelompk  orang  atas dugaan adanya tindak pidana korupsi yang  dilakukan  oleh  pribadi  (orang perorang),  kelompok    orang  atau korporasi  adalah  bentuk  peran  serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  karena  merupakan  hak  dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan  dengan  murni  dan konsekuen  oleh  seluruh  lapisan masyarakat,  bangsa  dan  negara sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR  RI  Nomor:  XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi, kolusi  dan  nepotisme  jo  Undang- Undang  Nomor.  31  tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2001  jo  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) jo Peraturan
Pemerintah  Nomor  68  tahun  1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta  masyarakat  dan  pemberian penghargaan dalam pencegahan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari penelitian  ini  adalah:    Menjelaskan dan  menguraikan  pelaksanaan  peran serta masyarakat pemberantasan tindak pidana korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Setiap  orang  yang  secara
melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
1. Setiap orang yang
dengan  tujuan  menguntungkan  diri
sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan  kesempatan  atau  sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  (Pasal  2  dan  3 Undang-Undang  Nomor  31  tahun 1999).
Suatu  perbuatan  dikatakan korupsi  menurut  hukum  positif Indonesia,  jika  telah  memenuhi empat  unsur  seperti  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  31
Tahun  1999  tentang  tindak  pidana korupsi. Unsur tersebut adalah :
a. Melawan hukum,
pengertian  yang  dimaksud  adalah mencakup perbuatan melawan hukum  baik  secara  formal  maupun materiil.  Melawan  hukum  secara formal berarti suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan  atau  perundang-undangan, namun tetap dapat dikatakan melawan  hukum  apabila  perbuatan tersebut  dianggap  tercela  karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan masyarakat  maupun  norma-norma kehidupan  sosial  yang  tumbuh  dan berkembang dimasyarakat.
b. Memperkaya diri
sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi.
Suatu  perbuatan  dikatakan  korupsi jika perbuatan tersebut menyebabakan bertambahnya kekayaan  bagi  pelaku  perbuatan tersebut, orang lain (yang diuntungkan bukan pelaku langsung) atau suatu lembaga (korporasi). c. Dapat merugikan
keuangan  negara  atau  perekonomian negara. Keuangan negara yang dimaksud  adalah  seluruh  kekayaan negara  dalam  bentuk  apapun,  yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan.  Termasuk  didalamnya segala  bagian  kekayaan  negara  dan segala  hak  dan  kewajiban  yang timbul karena :
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Berada dalam
penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban  Badan  Usaha
Milik  Negara  (BUMN)  atau  Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak  ketiga  berdasarkan  perjanjian dengan  negara.  (Penjelasan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)
Sedangkan  yang  dimaksud dengan  perekonomian  negara  adalah perekonomian  yang  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat  secara  mandiri  yang didasarkan pada kebijakan
pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat maupun  didaerah  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,
kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
d. Menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana karena  jabatan  atau  kedudukan  yang melekat pada jabatan tersebut, artinya  suatu  perbuatan  dikatakan korupsi jika  perbuatan  tersebut dilakukan  dengan  menyalahgunakan kedudukan atau jabatan yang dipercayakan negara pada seseorang.
Kewenangan  yang  dimaksud  bukan hanya terdapat pada diri penyelenggara  negara,  tetapi  juga kewenangan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  pribadi,  pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat,  atau  lembaga  lainnya yang  berkaitan  dengan  masalah keuangan atau perekonomian negara.
Undang-Undang  Nomor  31 tahun  1999  tentang  tindak  pidana korupsi yang berlaku terhitung mulai tanggal  16  Agustus  1999.  Tujuan diundangkannya  undang-undang  ini diharapkan  dapat  memenuhi  dan mengantisipasi  perkembangan  dan kebutuhan  hukum  bagi  masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas  secara  lebih  efektif setiap  tindak  pidana  korupsi  yang sangat  merugikan  keuangan  negara
dan  perekonomian  negara  pada khususnya  serta  masyarakat  pada umumnya.  Undang-Undang  ini  juga mengatur penerapan pembuktian
terbalik  yang  bersifat  terbatas  atau berimbang, yakni terdakwa
mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang  seluruh  harta  bendanya  dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta setiap oragn arau korporasi yang  diduga    mempunyai  hubungan dengan  perkara  yang  bersangkutan
dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.  (Pasal  28  dan  Pasal  37 UU  No.31  Tahun  1999  tentang Tindak Pidana Korupsi) Korupsi menurut John Waterbury,  Professor  pada  Princeton
University,  terbagi  dalam  3  bentuk,
antara lain : 1. Korupsi epidemis. Ruang  lingkup  hubungan  langsung dengan beberapa kegiatan pemerintah yang menyangkut kepentingan  masyarakat.  Wujudnya berupa kesejahteraan masyarakat (pendidikan, perumahan rakyat, pertanian,  listrik,  dll.),  perangkat
perundang-undangan, serta jasa (pembuatan  surat  izin  mengemudi, kartu  tanda  penduduk,  sertifikat tanah dan lain-lain).
2. Korupsi terencana ruang lingkupnya berhubungan langsung dengan tujuan-tujuan politis.  Bentuk  ini  sengaja  dirancang bagi keperluan operasional pemerintah yang memang
seharusnya tidak dibiayai oleh anggaran.
3. Korupsi
pembangunan, ruang lingkupnya berhubungan  dengan  peningkatan usaha  rumah  tangga,  dimana  fungsi pemerintah sebagai pengatur perekonomian memiliki peran penting dalam hubungan dengan para pengusaha, usahawan importir/eksportir produsen, penyalur dan lain-lain. Korupsi sebagai tindak pidana,  berbeda  dengan  kejahatan- kejahatan konvensional lainnya seperti: perampokan, pencurian, pemerkosaan  dan  kejahatan  dengan kekerasan  lainnya,  oleh  karena  itu Sutherland  dalam  orasi  ilmiahnya (1939)  menggunakan  istilah white collor  crime untuk  membedakannya dengan tindak pidana yang lain.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Belum maksimal
Meskipun  undang-undang
mengenai pemberantasan tindak pidana  korupsi  sudah  diundangkan sejak  tahun  1999  naum  dalam pelaksanaannya belum berjalan
evektif  dan  idak  maksimal  terutama mengenai peranserta masyarakat sebagai orang pribadi dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan
kurangnya pemahaman oleh
masyarakat mengenai peranserta masyarakat  dan  rasa  takut  untuk melaporkan mengenai dugaan korupsi  yang  mereka  ketahui,  selain sosialisasi yang semestinya dilakukan tersus menerus oleh pemerintah agar publik dapat mngetahui mengenai peranserta masysrakat  sebagai  orang  pribadi dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  diperlukan  juga  peran  aktif dari publik agar dapat terwujud peran serta  sebagaimana  yang  dimanatkan oleh  undang-undang  oleh  sebeb  itu diperlukan tindakan komunikatif oleh  masyarakat  dalam  pelaksanaan peranserta masyarakat tersebut. Teori
yang  digunakan  dalam  kaitannya dengan perlunya tindakan
komunikatif  oleh  publik  adalah the theory  of  comunicative  action dari Jurgen Habermas (lahir 18 juni 1929) kebangsaan  Jerman.  Inti  dari  teori tindakan komunikasi Habermas adalah sebagai berikut: a. Masyarakat akan berkembang bukan kearah kekuasaan tapi  kearah  komunikasi  rasionalitas bukan  lagi  teknis  dan  instrumental tapi kearah komunikasi.
b. Berkomunikasi  bukan dengan teror dan kekerasan, gangguan terhadap komunikasi, gangguan terhadap komunikasi menyebabkan  kekerasan,  sehingga perlu  akal  dan  tindakan  untuk mencapai saling pengertian.
c. Tindakan  komunikasi mengarah  pada  suatu  pencapaian yang  lebih  tinggi,  lebih  luhur,  lebih bebas dan lebih bernilai.
Komunikasi  yang  diciptaan oleh  masyarakat  dalam  mewujudkan peransereta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini  dapat  mewujudkan  tujuan  yang diharapkan  oleh  negara  yaitu  agar masyrakat dapat berperan aktif dalam membantu memberantas korupsi
yang merupaka kejahatan exta
ordinary crime yang dalam pemberantasannya  pun  diperlukan langkah-langkah ekstra. 2. Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Menurut  Soerjono  Soekanto
(1993),  suatu  peran  tertentu  dapat
dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:
1. Peranan yang ideal ( ideal role )
2. Peranan yang seharusnya ( expected role )
3. Peranan  yang  dianggap  oleh sendiri ( perceived role )
4. Peranan yang sebenarnya
dilakukan ( actual role )
Teori  peran  yang digunakan terkair dengan peran serta masyarakat  sebagai  orang  pribadi dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  adalah  teori  peran  yang sebenarnya  dilakukan  ( actual  role ),
karena keikutsertaan masyarakat dalam  pemberantasan  tindak  piana korupsi sudah sesuai menurut hukum,  bentuk  peranserta  tersebut adalah berupa laporan tentang dugaan atau tentang terjadinya tindak pidana  korupsi  yang  diketahuinya. Masyarakat telah menjalankan
fungsinya  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Robert  K  Merton mengenai  analisis  fungsi  sosial masyarakat, secara epistimologis teori  postmoderenisme dikategorikan sebagai relativisi karena yang berperan  adalah  narasi-narasi  kecil atau subjek (individu). Dalam pengertian  ini  bahwa  yang  berpera atau  berfungsi  didalam  masyarakat adalah  subjek  (individu)  sehingga subjek  atau  indifidu  trsebut  mulai diberdayakan dalam usaha-usaha pemberantasan  tindak  pidana  korpsi yang  memang  tindak  pidana  korupsi sebagai  kejahatan Extra  ordinary
Crime sehingga
dalam pemberantasannya  atau  dalam  usaha meminimalisirnya tidak cukup hnaya oleh  aparat  penegak  hukum  seperti kejahatan pada umumnya tapi diperlukan juga peranserta masyarakat. Hukum  merupakan  narsi
besar yang bertujuan untuk menegakkan  hukum  pidana  yaitu terhadap  tindak  pidana  korupsi, sementara  masyarakat  sebagai  narsi- narasi  kecil  yang  diharapkan  dapat turut serta dan berperan aktif didalam mewujudkan  tujuan  hukum  pidana
tersebut.  Selama  ini  hukum  dalam mewujudkan penegakan hukum selalu  menggunakan  narasi-narasi besar  juga  seperti  lembaga-lembaga hukum antara lain kepolisian, kejaksaan  dan  kehakiman  serta lembaga-lembaga  hukum  lainnya, namun dengan perkembangan zaman dan  moderenisasi  saat  ini  narasi- narasi  besar  tersebut  tidak  lagi
mampu untuk melaksanakan sistiemnya sendiri melainkan memerlukan publik sebagai
pendukung pelaksanaan tugasnya
Merton  berpendapat  bahwa masyarakat  memiliki  peran  yang sangat  penting  masyarakat  dapa membentuk  hukum  dan  hukum tersebut  hidup  didalam  masyarakat. Narasi-narasi  kecil  itulah  yang  pada akhirnya  bisa  mengasilkan  sesuatu yang  besar.  Demikian  halnya  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dari terbentuknya kesadaran  hukum  msyarakat  dan dimulai  dari  individu-individu  dapat menghasilkan  sesuatu  yang  besar yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.  71  Tahun  2000  peran  serta
masyarakat dalam memberikan
informasi,  saran  dan  pendapat  dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi  masyarakat  atau  lembaga swadaya  masyarakat.  Peran  serta masyarakat  seara  indifidual  (orang pribadi)  ini  merupakan  hak  dari setiap  orang  yang  ingin  memberikan informasi  terhadap  adanya  dugaan telah  terjadi  tindak  pidana  korupsi, misalnya dengan memberikan informasi  mengenai  telah  terjadinya korupsi dengan memanfaatkan media massa atau kotaksurat pembaca yang ada  dikoran-koran  atau  langsung kepada pihak kepolisian.
Peran  serta  asyarakat  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara implisit diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001,  dimana  setiap  orang  dapat berperan  dan  membatu  dalam  upaya pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana  korupsi  dalam  kaitan ini  masyarakat  atau  pelapor  perlu mendapatkan  hak  perlindunganatas keamanan  dan  keselamatan  yang bersangkutan  beserta  keluarganya, mengenai hal ini telah diatur didalam Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2006  tentang  perlindungan  saksi  dan korban,  dimana  dalam  undang- undang  tersebut  elah  diatur  dalam
Pasal  5  Ayat  (1)  bahwa  setiap  saksi atau  korban  berhak  memperoleh perlindungan  atas  keamanan  pribadi, keluarga  dan  harta  bendanya  serta bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan dengan  pelaporan  kesaksian  yang akan, sedang atau telah diberikan.
Guna  memlaporkan  adanya indikasi tindak pidana korupsi seorang  pelapor  atau  invertigator harus membawa beberapa perlengkapan ke kepolisian, perlengakapan-perlengakapn ang dimaksud antara lain:
1. Surat pengaduan (pengantar) yang ditujukan  pada  polisi  setempat yang berisi adanya indikasi terjadinya  tindak  pidana  korupsi dan  daftar  tembusannya.  Surat trsebut  dilengkapi  dengan  foto kopi identitas diri sipelapor. 2. Kronologis  kasus  berisi  tentang uraian  singkat  tentang  suatu bantuan proyek atau suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh suatu instansi, penyimpangan yang  terjadi,  modus  operandi, serta  sebagaimana  penyimpangan itu dilakukan.
3. Pernyataan sikap masyarakat yang mendukung  agar  kasus  tersebut
segera  diselesaikan  oleh  aparat penegak hukum.
4. Bukti lain yang mendukung berdasarkan hasil investigasi. Jika  dihubungkan  denga  sisi  baik dari post Moderenisme  yaitu membangun  daya  kritis  terhadap proses perkembangan hukum dalam  masyarakat  maka  peran serta masyarakat sangat diperlukan sekali dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan maka
masyarakat  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk  berperan  serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Terhadap  penanganan  kasus korupsi  belum  maksimal  karena banyak  kasus  korupsi  yang  tidak sampai kepengadilan dengan berbagai  sebeb  antara  lain  karena kurangnya  bukti-bukti  yang  dapat menjerat  si  pelaku  sehingga  berkas perkara  korupsi  yang  dilimpahkan oleh  pihak  kepolisian  kepada  pihak kejaksaan  ditolak.  Meskipun  sampai kepengadilan  banyak  yang  dijatuuhi putusan  bebas,  hal  tersebut  banyak terkait dengan mafia peradilan sehingga pemberantasan tindak piana
korupsi  di  negara  ini  sangat  belum maksimal.  Walaupun  kasus  korupsi yang  terjadi  merupakan  kasus  besar sehingga menjadi perhatian masyarakat,  belum  tentu  pelaku korupsi  tersebut  dijatuhi  hukuman yang  sesuai  dengan  perbuatannya, karena  tentunya  makin  besar  uang yang  dikorupsi  oleh  seseorang  maka biasanya makin besar juga uang yang sanganggup dikeluarkan untuk menyuap  aparat  penegak  hukum yang mau diajak kolusi.
Jika  dilihat  dari  hal-hal
tersebut maka keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi
sangat dipengaruhi oleh faktor internal  dari  sipenegak  hukum  itu sendiri,  salah  satunya  adalah  kultur kesadaran  hukum  yang  tinggi  dari  si penegak  hukum  itu  sendiri.  Apabia didalam  diri  aparat  penegak  hukum telah  tertanam  hukum  maka  ia  akan menegakkan  hukum  sesuai  dengan jabatannya  dan  tugas  sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang- undang.
Jika  hal  demikian  tidak  kita kritisi  bersama  maka  akan  semakin parah  korupsi  menggerogoti  bangsa dan  negara  ini.  Sistem  peradilan pidana  indonesia  adalah  sistem
peradilan  pidana  yang  terintegrasi ( integrated  criminal  justice  system ).
Sistem  peradilan  pidana  terintegrasi merupaka serangkain proses penegakan  hukum  yang  terdiri  dari elemen-elemen sub sistem terdiri dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengasilan secara berkesinambungan sesuai dengan hukum acara pidana indonesia  yang  kemudian  berahir pada putusan pengadilan.
Aliran  studi  hukum  kritis ( critical legal studies ) sebagai penerus aliran post modernisme tidak melihat  sistem  peradilan  pidana terintegrasi  sebagai  wadah  yang bebas  dari  kepentingan  politik  dan kekuasaan, sehingga aliran ini menuntut adanya pemebentukan suatu  lembaga  baru  diluar  sistem yang  diakui  dan  berlaku  universal, seperti  pembentukan  lembaga  diluar kekuasan  peradilan  di  indonesia  saat ini (komisi yudisial, komisi kepolisian  atau  komisi  kejaksaan) selain Lembaga Swadaya Msayarakat juga diperlukan peranserta masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan  hukum  nasional  saat ini.
Post modernisme  adalah sebuah  aliran  pemikiran  dan  teori alternatif  yang  berkembang  sebagai reaksi ketidak puasan terhadap rasionalisme  dan  moderenitas  yang dianggap  sudah  tidak  memadai.  Post moderenisme secara mendasar
menolak  kecendrungan  rasionalitas absolut  modernisme  yang  menjadi akal manusia yang sebetulnya sangat terbatas itu sebagai penentu eksistensi di dalam segala aspeknya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  publik
dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.  Pelaporan  mengenai  tindak
pidana korupsi yang biasanya dilakukan  oleh  lembaga  swadaya masyarakat  dan  alau  organisasi kemasyarakatan  saat  ini  hal  terbut juga dilakukan oleh masyarakt sebagai  orang  pibadi  hal  ini  wujud
prilaku  yang  meggambarkan  post modernisme  dari  prilaku  publik. Masyarakat sebagi narasi-narasi kecil dapat berperan aktif didalam penegakan  hukum  pidana  untuk mendukung narasi besar yang disebut hukum  pidana.  Korupsi  sebagai  isu nasional  didalam  pemberantasannya diperlukan  suatu  upaya  yang  lain yang  pelaksanaannya  tidak  hanya oleh lembaga-lembaga peradilan tetapi  juga  oleh  masyarakat  yang berperan aktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Barda  Nawawi.  1992. Bunga Rampai  Kebijakan  Korupsi .
Rineka Cipta: Jakarta Asshidiqie  Jimly.  2007. Perempuan Dan  Konstitusi.  Makalah ,  27 juni 2007: Jakarta
Ibnu  Khaldub  Abdirahman.  2008.
Tindak  Pidana  Korupsi .  Bina Kasara: Jakarta
Soekanto  Soerjono.  1993. Sosiologi
Suatu Pengantar . Raja Grafindo Raya: Jakarta