INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14934-14945 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika
Alfiandi Wisudawansyah Nasution Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Email: fandinasution13@gmail.com

## Abstrak
Pembahasan tesis ini tentang suatu analisis perihal keterlibatan anak dalam peredaran narkotika dengan menganalisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  No.  1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.  LBP.  Adapun permasalahan  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  keterlibatan  anak  sebagai  pengedar  narkotika menurut  undang-undang  di  Indonesia,  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP dan bagaimana penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak.Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif  maupun  empiris  tetapi  juga  ingin  memberikan    pengaturan  yang  seharusnya  ( das  Sollen)  dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menjelaskan  pengaturan  hukum  terhadap  keterlibatan  anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak  atas  perbuatannya  mengedarkan narkotika. Kemudian  Undang-Undang  No. 11 Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  dasar  pemidanaan  anak  apabila  anak  tersebut  melakukan  tindak pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti  mengedarkan  narkotika.  Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  anak  yang terlibat  dalam  peredaran  narkotika  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP adalah berupa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa  dan  status  pelaku  adalah  anak.  Penanganan  terhadap  anak  yang  terlibat  peredaran  narkotika menurut sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dengan mempertimbangkan hal- hal yang berkaitan status pelaku pengedar narkotika adalah anak serta memperhatikan Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Keterlibatan, Anak, Peredaran, Narkotika

## Abstract
This  thesis  discusses  an  analysis  of  the  involvement  of  children  in  narcotics  circulation  by  analyzing  the Decision of the Lubuk Pakam District Court. 1303 / Pid.Sus / PA / 2014 / PN. LBP. The issue of how the legal arrangement of the involvement of children as narcotics dealer according to the law in Indonesia, how the judges judge in deciding the children involved in the circulation of narcotics in the decision of the District Court of Lubuk Pakam No. 1303 / Pid.Sus / PA / 2014 / PN. LBP and how the handling of children involved in narcotics circulation according to the juvenile justice system. This research is directed to normative juridical legal research, meaning that the study of this thesis is oriented towards positive law about the involvement of children in narcotics circulation. This study not only describes a situation or phenomenon, either on the level of positive law or empirical but also wants to provide the appropriate arrangement (das Sollen) and solve legal problems related to the handling of children's involvement in narcotics circulation.The results of the study  and discussion  explaining  the legal  arrangement of  the involvement  of children  as  narcotics dealer according to the law in Indonesia is regulated in the provisions of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics as the background of the law threatened to the child for his act of distributing narcotics. Then Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children as the basis for the crime of children if the child is committing a narcotic crime and Law Number 23 Year 2002 As Changed By Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 as the basis for the implementation of child protection that has been proven to circulate narcotics . Judge's consideration in deciding the children involved in narcotics circulation in the decision of Lubuk Pakam District Court Number 1303 / Pid.Sus / PA / 2014 / PN.LBP is in the form of evidence presented by the public prosecutor as well as the fulfillment of the elements that are indicted and Incriminating matters as well as matters that lighten the defendant and the status of the perpetrator is the child. The handling of children involved in drug trafficking according to the juvenile justice system is based on criminal procedure law taking into account issues relating to the status of narcotics narcotics actors to children as well as taking into account the Criminal Justice System Law as well as the Child Protection Act.
Keywords: Criminal Law, Involvement, Children, Circulation, Narcotics

## PENDAHULUAN
Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf c bagian menimbang berbunyi: "Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama".
Narkotika  apabila  dipergunakan  secara  tidak  teratur  menurut  takaran/dosis  akan  dapat menimbulkan  bahaya  fisik  dan  mental  bagi  yang  menggunakannya  serta  dapat  menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  telah  menjadi  masalah  nasional  maupun  masalah internasional  yang  tidak  pernah  henti-hentinya  dibicarakan.  Penyalahgunaan  narkotika  dapat menimbulkan  kerusakan  fisik,  mental,  emosi  maupun  sikap  dalam  masyarakat.  Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak.
Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang semakin meluas dan berdimensi  internasional,  sehingga  diperlukan  adanya  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  dan  upaya  pemberantasan  peredaran  gelap.  Upaya  pemberantasan peredaran  gelap  narkotika  secara  illegal  dalam  era  globalisasi  komunikasi,  informasi,  dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.
Maraknya  kasus  peredaran  narkotika  di  Indonesia  secara  umum  dan  Sumatera  Utara khususnya telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan   mata   pencaharian   untuk   memperoleh uang atau materi dengan cara yang   mudah   dan  mengesampingkan upaya-upaya  produktif  yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  adanya  dampak  negatif  dari  perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  gaya  dan  cara  hidup  sebagian  orang  tua,  telah membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh
1
kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku penyesuaian diri,  serta  pengawasan  dari  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh  dan  pergaulan  lingkungan masyarakat  yang  kurang  sehat  juga  menyebabkan  seseorang  anak  dapat  terjerumus  dalam kejahatan  termasuk  menjadi  pecandu  narkotika,  atau  bahkan  berperan  ganda  baik  itu  sebagai pecandu maupun pengedar atau kurir narkotika.
Pemanfaatan anak dalam lingkup peredaran narkotika adalah merupakan suatu hal yang tidak  mustahil  dewasa  ini.  Suatu  hal  yang  dapat  dilihat  dilihat  dalam  perkembangan  kejahatan narkotika adalah para pengedar narkotika mencari celah agar bisnis narkotika dapat berjalan dan sebagai  salah  satu  caranya  adalah  melibatkan  anak-anak  dalam  peredaran  narkotika  khususnya sebagai kurir. Bandar narkoba sangat lihai dalam mencari celah yang memungkinkan mereka masuk dalam regulasi yang bisa meringankan bila pelaku kurir anak.
Bandar  mengambil  kurir  dari  usia  anak-anak  karena  anak-anak  tidak  bisa  mendapatkan pemberatan  hukuman.  Maksimum  separuh  dari  maksimal  hukuman  orang  dewasa.  Anak-anak hanya  bisa  dikenakan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  maksimum  hukuman  10  tahun. Kemudian  bebas  bersyarat  setelah  menjalani  setengah  hukuman  penjara  ditambah  bila  dia mendapat remisi bisa hanya 3,5 tahun.
Satu  informasi  di  media  online  diberitakan  bahwa  hasil  kunjungan  Kementerian  Sosial Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang, diketahui ada sebanyak 186 orang anak pidana yang ada di Lapas. Dari jumlah tersebut, 60 persen merupakan kurir. Melindungi anak-anak dari berbagai macam eksploitasi, termasuk kemungkinan eksploitasi dari kurir narkoba karena itu sangat  penting.  Anak-anak  mungkin  tidak  tahu  barang  yang  dititipkan  adalah  narkoba  karena mereka hanya disuruh.
Keadaan  dan  gejala-gejala  ini  merupakan  masalah  yang  tidak  hanya  perlu  diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah inilah yang menarik untuk dibahas dalam suatu bentuk karya tulis tesis.
Selain  itu  penelitian  ini  juga  didorong  oleh  ingin  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang membuat anak menjadi terlibat peredaran narkotika, dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di media massa dan elektronik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang keterlibatan anak dalam peredaran narkotika.
Penelitian  ini  bukan  saja  menggambarkan  suatu  keadaan  atau  gejala,  baik  pada  tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan  pengaturan   yang seharusnya ( das Sollen) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika.  Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder   yang   meliputi bahan  hukum primer, bahan hukum  sekunder  dan bahan hukum tertier.
Pengumpulan  data  pada  penelitan  ini  menggunakan  studi  dokumen,  artinya  data  yang diperoleh  melalui  penelurusan  kepustakaan  berupa  data  skunder  ditabulasi  yang  kemudian disistematisasikan  dengan  memilih  perangkat-perangkat  hukum  yang  relevan  dengan  objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.
Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:
1. Studi  Kepustakaan  ( library  research)  yaitu  suatu  prosedur  penelitian  dan  pengumpulan  data melalui studi kepustakaan.
2. Studi  Lapangan  ( field  research)    yaitu  suatu  prosedur  pengambilan  dan  pengumpulan  data melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, anak yang bermasalah dengan peredaran narkotika dan orang tua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti yang kita ketahui bahwa Hakim adalah seorang penegak hukum yang memiliki tugas atau fungsi untuk mengadili suatu perkara yang terjadi di persidangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menganalisis putusan pemidanaan yang berkenaan dengan perkara tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan anak. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengatakan bahwa yang mendasari  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, adalah hakim harus memperhatikan hal-hal apa saja yang memberatkan dan meringankan bagi anak dan juga melihat motif yang ada, apakah anak ini benar melakukan pengedaran narkotika, luas pengedaran yang anak tersebut lakukan dan sudah
berapa lama anak ini mengedarkan narkotika tersebut. Meringankan bagi anak apabila, apakah anak ini diperalat oleh jaringan narkotika dan menjalankan perintah dari gembong atau mafia narkotika tersebut, dan juga anak dalam kesaksiannya di persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan juga anak ini bersikap sopan di dalam ruang persidangan maka  Hakim  dapat  melihat  putusan  pidana  apa  yang  bagus  untuk  dijatuhkan  terhadap  anak tersebut.
Hakim  juga  harus  memperhatikan  perkembangan  dan  pertumbuhan  si  anak  sehingga putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dapat  berimplikasi  anak  tersebut  tidak  akan  mengulangi perbuatannya  lagi.  Terkadang  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  ditentang  oleh  orang  tua mereka sendiri, karena orang tua mereka tidak terima kalau anak mereka dijatuhkan pidana penjara karena  orang  tua  mereka  merasa  bahwa  anak  ini  hanya  diperalat  atau  diperintah  oleh  jaringan narkotika  yang  belakangan  ini  banyak  merekrut  anakanak  dibawah  umur  untuk  mengedarkan narkotika tersebut dan nantinya anak tersebut akan diberi upah atas hasil kerja mereka, dan pastinya anak-anak tersebut juga tidak akan menolak perintah yang diberikan bagi mereka.
Selain faktor di atas maka hakim juga melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut  apabila  peredaran  anrkotika  yang  dilakukan  anak  tersebut  tidak  diketahui  oleh  pihak berwenang.  Tentunya  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  lingkungan  si  anak  tinggal.  Anak tersebut  dapat  saja  bercerita  kepada  temannya  tentang  mudahnya  mencari  uang  dengan  cara menjadi mengedar dan hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Hakim  juga melihat dari faktor sosial si  anak  yaitu tempat  dimana anak tersebut tinggal, tempat dimana anak itu bergaul, siapa saja yang bergaul dengan anak itu, apabila hakim melihat tersebut sudah hidup di lingkungan yang kumuh dan atau anak tersebut tinggal atau hidup sebagai anak jalanan, bukan tidak mungkin anak tersebut melakukan hal yang menyimpang, tidak hanya sebagai pengedar narkotika tetapi bisa saja menjadi pengguna narkotika, dan apabila anak tersebut benar melakukan hal tersebut maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan pidana apa yang cocok buat anak tersebut. hakim juga tidak akan semena-mena menjatuhkan hukuman tersebut, hakim akan menanyakan hal-hal yang terkait kepada anak tersebut sampai bisa melakukan pengedaran narkotika, dan apa yang melatarbelakangi anak tt melakukan hal tersebut.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp,  dimana  majelis  hakim  telah  menjatuhkan  putusan  dengan menghukum terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja  selama  30  (tiga  puluh)  hari,  maka  dapat  diberikan  analisis  bahwa  majelis  hakim  telah menjatuhkan  putusan  yang  yang  mengkondisikan  tentang  bahayanya  narkotika.  Dikatakan
demikian karena hukuman yang diberikan sudah dapat membentuk akibat hukum bagi terdakwa untuk tahu bahayanya narkotika baik itu bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga tidak berupa mendekatinya lagi setelah hukuman selesai dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui  bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair  yaitu  melanggar  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dalam menjatuhkan putusannya terhadap terhadap terdakwa. Apabila ditelaah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Maka dapat dilihat bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana minimal atau pidana paling singkat terhadap tersangka seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I.  Hukuman  yang diberikan adalah sudah tepat karena pelaku adalah seorang anak yang masih memiliki perjalanan hidup  yang  panjang.  Selain  itu  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  adalah  untuk  mendapatkan imbalan semata.
Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi  terdakwa  sehingga  apabila  terdakwa  selesai  menjalani  hukumannya,  maka  terdakwa  dapat memperbaiki tingkah lakunya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana terhadap pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian,  hakim  harus  mempertimbangkan  ketergantungan  jenis/kategori  apa  yang  dialami seorang anak. Apakah ketergantungan primer, ketergantungan simtomatis, atau ketergantungan reaktif  sehingga  hakim  yang  memeriksa  perkara  terdakwa  sebagai  pengguna  yang  mengalami ketergantungan narkotika tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (victim) atau sebagai kriminal. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta   historis,   dan  fakta  sosiologis) yang terungkap selama proses persidangan  berlangsung,  seperti  hal-hal  yang  dapat  mempengaruhi  motivasi  atau  tujuan  si
terdakwa mengedarkan narkotika.
Beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  anak  menjadi  pengedar  dalam  perdagangan Narkoba, di antaranya sebagai berikut:

## 1.   Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua
Orang  tua  merupakan  wadah  pertama  dan  merupakan  unsur  yang  fundamental  bagi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak.  Kebiasaan  yang  orang  tua  memberikan  warna  dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Dan hal ini dapat menjurus kearah positif (baik) maupun kearah  negatif  (buruk).  Lingkungan  keluarga  ini  bermacam-macam  keadaannya  yang  secara potensial dapat menghasilkan anak nakal
1. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak
Lingkungan tempat anak berpijak sebagai mahluk sosial adalah masyarakat. Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk masyarakat dan ia juga  anggota  masyarakat.  Kalau  pembentukan  masyarakat  itu  baik  maka  akan  membawa  anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula, namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik maka akan membawa tingkah laku anak kearah yang tidak baik.
Selain peran pemerintah di atas maka upaya yang dapat dilakukan agar anak tidak menjadi pengedar narkotika dapat dilakukan melalui:
1.  Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak
Meningkatkan  pengawasan  terhadap  anak  diperlukan  dalam  lingkungan  keluarga.  Peran orang tua dalam meningkatkan pengawasan sangat erat kaitannya terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Untuk itu peranan orang tua sangat penting sekali dalam mendidik dan membimbing serta melindungi anak, memberi contoh perilaku hidup yang baik terhadap anak, khususnya perhatian yang lebih besar terhadap anak yang nakal. Ini dapat dilihat dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  kesejahteraan  a nak  pasal  2  ayat  1  yaitu:  “Hak  anak  atas kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan  berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. 2.   Meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak
Peran masyarakat juga tidak kalah penting, masyarakat merupakan tempat pendidikan selain keluarga dan sekolah. Proses sosialisasi anak biasanya berkembang dimulai dimana anak tersebut menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-teman sebayanya. Penggunaan waktu senggang oleh anak-anak tersebut yang tanpa ada pengarahan dari orang tua maupun dari sekolah sering berlalu begitu saja tanpa membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak tersebut, justru perbuatan mereka itu sering menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan di dalam penelitian ini adalah:
1.  Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang- undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  sebagai  latar  belakang  undang-undang  yang  diancamkan  kepada  anak  atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak  pidana  narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkotika. 2.  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP adalah berupa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta terpenuhinya unsur- unsur  yang  didakwakan  dan  hal-hal  yang  memberatkan  serta  hal-hal  yang  meringankan terdakwa dan status pelaku adalah anak.
3.  Penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan status pelaku pengedar narkotika adalah anak serta memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Kusno, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,
UMM Press, Malang, 2009.
Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
Daris, Azwar, Tujuan Dan ruang Lingkup Pengawasan. Erlangga, Jakarta. 2007.
Darmodoharjo, Darji & Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Gunarsa, Singgih D. Psikologi Remaja, Gunung Mulia, Jakarta, 2001.
Hadisuprapto,  Paulus, Delinkuensi  Anak  Pemahaman  dan  Penanggulangannya,  Selaras,  Malang, 2010
Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Harahap, M. Yahya, Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini, Jakarta, 2007.
Kalo,  Syafruddin, Masyarakat  dan  Perkebunan:  Studi  Mengenai  Sengketa  Pertanahan  Antara Masyaraakat  Versus  PTPN – II  dan  PTPN – III  di  Sumatera  Utara,  Disertasi,  Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
Kusno, Adi. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. UMM
Press. Malang, 2009.
Lubis , M. Solly, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
Manan,  Bagir, Retorative  Justice  (Suatu  Perkenalan),dalam  Refleksi  Dinamika  Hukum  Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan,
2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,  Rajawali Perss, Jakarta, 2013. Nasution, Zulkarnain, dkk, Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), Medan,
2004 .
Panggabean, H.P. Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisrpudensi Indonesia, Alumni, Bandung,
2012.
Prodjodikkoro, Wirdjono, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
Sambas, Nandang, “ Pembaharuan Sistem Peradilan PIdana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ”,Volume 4 Nomor 1 2014.
Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju. Bandung, 2003.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta, 1986.
Soemitro,  Setyowati, Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan Keadilan Restoratif, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Soesilo, R. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor,
1991.
Sumardjono, Maria S.W. Pe doman, Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Yogyakarta, 1989. Suyamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2006 Wahyudi,  Setya, Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
Wuisman, JJ. M. Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, UI Press, Jakarta, 1996.
[1]