## MIZAN: Journal of Islamic Law

## Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam *
Olivia Anggie Johar 1
Universitas Lancang Kuning, Indonesia https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.802

## Abstract
This research aims to explain the crime of forest burning in Riau Province from the perspective of Islamic law. The method used in this research is socio-legal research. Forests are both a gift and a  mandate  from  God  which  is  bestowed  on  the  Indonesian  people  as  one  of  the  most valuable natural resources. Based on Article 50 paragraph (3) letter d Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, it is stated that everyone is prohibited from burning forests. In 2019 there were forest fires in Riau Province covering an area of 75,871 hectares. The implementation of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in Riau Province hasn’t progressed as expected. Riau  Provincial  Government  can  take  preventive  measures  to  minimize  the  occurrence  of forest fires by providing legal education to the community by cooperating with the police and religious figures who are popular in the community. Based on the Fatwa of the Council of Indonesian Ulama Number 30 of 2016 concerning the Law of Forest and Land Burning and Its  Control,  it  is  emphasized  that  carrying  out  forest  burning  which  can  cause  damage, environmental pollution, loss of others, health problems, and other bad impacts is forbidden. Keywords: Forest; Criminal Act; Islamic Law

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau menurut  perspektif  hukum  Islam.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum sosiologis. Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah yang dianugerahkan  kepada  bangsa  Indonesia  sebagai  salah  satu  kekayaan  alam  yang  sangat berharga.  Berdasarkan  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  membakar  hutan.  Pada  tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha. Implementasi Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  di  Provinsi  Riau  belum  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Pemerintah  Provinsi  Riau  dapat  melakukan  upaya pencegahan  untuk  meminimalisir  terjadinya  kebakaran  hutan  dengan  memberikan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  dengan  menggandeng  pihak  kepolisian  maupun tokoh-tokoh agama yang populer di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya  ditegaskan  bahwa  melakukan  pembakaran  hutan  yang  dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram.
Kata kunci: Hutan; Tindak Pidana; Hukum Islam
* Naskah diterima tanggal: 17 September 2020, direvisi: 27 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 Olivia  Anggie  Johar adalah  dosen  tetap  bidang  hukum  pidana  Fakultas  Hukum,  Universitas Lancang Kuning, Riau. e-Mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  karunia  sekaligus  amanah  dari  Allah  yang  dianugerahkan kepada  bangsa  Indonesia  sebagai  salah  satu  kekayaan  alam  yang  sangat  berharga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa definisi hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara oleh orang. Sejalan  dengan  itu,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan mendefinisikan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.
Hutan  merupakan  unsur  utama  sistem  penyangga  kehidupan  manusia  dan merupakan  modal  dasar  bagi  pembangunan  nasional  serta  memiliki  manfaat  yang nyata,  baik  manfaat  ekologi,  manfaat  sosial  dan  budaya,  maupun  manfaat  ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  memperhatikan  kelestarian  hutan  dan keseimbangan  lingkungan  hidup  dalam  rangka  mendukung  program  pembangunan kehutanan  yang  berkelanjutan  bagi  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam  rangka  optimalisasi  manfaat  hutan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  maka  pada  prinsipnya  semua  hutan  dapat  dimanfaatkan,  dengan pengecualian  bahwa  tidak  diizinkan  mengubah  fungsi  pokok  hutan,  yaitu  fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. 3 Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  disebutkan  bahwa  hutan  mempunyai  tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Oleh karena itu, pemerintah  kemudian  menetapkan  tiga  jenis  hutan  berdasarkan  fungsinya  tersebut, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Penguasaan  hutan  dan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  dalamnya  oleh  negara memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan  hasil  hutan.  Pemerintah  juga  berwenang  menetapkan  kawasan  hutan  dan/atau mengubah status kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga berwenang mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan.  Terakhir,  pemerintah  juga  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  perbuatan hukum mengenai kehutanan. 4
Penguasaan  hutan  oleh  negara  bukan  merupakan  pemilikan,  tetapi  negara memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengurus  segala
2 Salim HS., Dasar-dasar Hukum Kehutanan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7.
3 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 28.
4 Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 12.
sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutan,  kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan.  Pemerintah berwenang  untuk  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk  mengelola  hutan. Pengelolaan  hutan  dilakukan  dengan  pemberian  izin  pemanfaatan  kawasan,  izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Hutan  merupakan  kekayaan  alam  bangsa  Indonesia  yang  harus  dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang membakar  hutan.  Larangan  membakar  hutan  tersebut  secara  filosofis  merujuk  dari firman  Allah  dalam  Al-Qur’an  surat  Al-Baqarah  ayat  60  yang  berbunyi: “Makan  dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan membuat kerusakan”.
Kebakaran  hutan  bukanlah  fenomena  yang  langka  yang  terjadi  di  Indonesia, khususnya  di  Provinsi  Riau.  Kebakaran  hutan  di  Provinsi  Riau  rutin  terjadi  setiap tahunnya. Hutan yang terbakar kemudian mengakibatkan polusi udara berupa kabut asap yang dapat merusak kesehatan, bahkan kabut asap tersebut menyebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Peneliti memperoleh data dari website Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha.
Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Riau menurut perspektif hukum Islam.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 5 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisa  pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 6 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara  di  lokasi  penelitian;  sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2007), h. 43.
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 25.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Kehutanan
Dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  hutan  di  Indonesia  adalah  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan  di  Indonesia  yaitu  sebagai  berikut; Pertama ,  Asas  Manfaat  dan  Lestari. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan  penyelenggaraan  kehutanan  memperhatikan  keseimbangan  dan kelestarian unsur lingkungan, unsur sosial, unsur budaya, dan unsur ekonomi.
Kedua, Asas  Kerakyatan  dan  Keadilan.  Penyelenggaraan  kehutanan  berasaskan kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.
Ketiga, Asas  Kebersamaan.  Penyelenggaraan  kehutanan  berasaskan  kebersamaan dimaksudkan  agar  dalam  penyelenggaraan  kehutanan  menerapkan  pola  usaha bersama, sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara  masyarakat  setempat  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  atau  Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dan  perusahaan  swasta  di  Indonesia  dalam  rangka pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Keempat. Asas Keterbukaan. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan  agar  setiap  kegiatan  penyelenggaraan  kehutanan  mengikutsertakan masyarakat  dan  memperhatikan  aspirasi  masyarakat. Kelima, Asas  Keterpaduan. Penyelenggaraan  kehutanan  berasaskan  keterpaduan  dimaksudkan  agar  setiap penyelenggaraan  kehutanan  dilakukan  secara  terpadu  dengan  memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan sektor lain, dan kepentingan masyarakat setempat.
Sebagai  karunia  sekaligus  amanah  dari  Allah  yang  sangat  berharga  yang dianugerahkan  kepada  bangsa  Indonesia,  hutan  dapat  dimanfaatkan  oleh  rakyat Indonesia  untuk  menopang  kehidupannya  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  hutan  harus dijaga  kelestariannya  agar  dapat  diwariskan  secara  turun-temurun  dari  generasi  ke generasi. Sejalan dengan itu, pada Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  membakar hutan. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun hutan dapat dimanfaatkan dalam  kehidupan  sehari-hari,  namun  setiap  orang  dilarang  membakar  hutan  untuk memperoleh manfaatnya agar kelestarian hutan tetap terjaga. 7
Faktanya, kebakaran hutan rutin terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan bukanlah fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Kebakaran hutan di Provinsi Riau rutin terjadi setiap tahun. Hutan yang terbakar kemudian mengakibatkan polusi  udara  berupa  kabut  asap  yang  dapat  merusak  kesehatan,  bahkan  kabut  asap tersebut menyebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Peneliti  memperoleh  data  dari  website  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana
7 Andrew Shandy Utama dan Rizana, “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, dalam Jurnal The Juris , Vol. IV, No. 1 (2020), h. 35.
(BNPB)  Republik  Indonesia  bahwa  pada  tahun  2019  telah  terjadi  kebakaran  hutan  di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha.

## 2. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Hambatannya
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  di Provinsi Riau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masih terjadi kebakaran hutan seluas 75.871 Ha. Bahkan kebakaran hutan rutin  terjadi  setiap  tahun.  Perbuatan  membakar  hutan  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Meskipun  setiap  orang  secara  tegas  dilarang  membakar  hutan,  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  sebenarnya  ada  mengecualikan  bahwa  perbuatan membakar  lahan  dibolehkan  dengan  mempertimbangkan kearifan  lokal.  Berdasarkan Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa ketentuan yang menegaskan setiap orang dilarang  melakukan  pembukaan  lahan  dengan cara  membakar  wajib  memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. 8 Ketentuan ini hadir karena di beberapa daerah masih ada tradisi masyarakat lokal dalam membuka lahan pertanian dan perkebunan dilakukan dengan cara membakar lahan.
Kapabilitas  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  mengendalikan  kebakaran  hutan belum  berjalan  dengan  efektif  karena  hanya  diarahkan  pada  proses  pemadaman terhadap hutan yang terbakar dalam rangka mencegah kabut asap. Pemerintah sampai saat ini belum menemukan solusi yang ideal untuk mencegah kebakaran hutan yang rutin  terjadi  setiap  tahun  di  Provinsi  Riau.  Selain  itu,  alokasi  anggaran  dana  yang disediakan  untuk  penanganan  kebakaran  hutan  masih  terbatas  jumlahnya  sehingga Pemerintah  Provinsi  Riau  harus  menunggu  bantuan  dana  dan  peralatan  teknis  dari pemerintah  pusat.  Dengan  hamparan  hutan  gambut  yang  luas,  Pemerintah  Provinsi Riau  seharusnya  mengalokasikan  anggaran  dana  yang  besar  dalam  rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan yang biasa terjadi pada musim kemarau. 9
Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Riau adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan untuk jangka panjang. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai mata pencariannya, tanpa mempertimbangkan bahwa hutan merupakan paru- paru  dunia  sebagai  penghasil  udara  segar  yang  baik  untuk  kesehatan  manusia  dan berguna  untuk  menyeimbangkan  keadaan  iklim  global,  sehingga  hutan  harus  dijaga kelestariannya dan diwariskan untuk generasi yang akan datang.
8 Hendra  Eriant  Dikser,  “Analisis  Yuridis  terhadap  Pengecualian  Pembakaran  Lahan  dan  Hutan Berdasarkan  Pasal  69  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. IV, No. 2 (2017), h. 15.
9 Geovani  Meiwanda,  “Kapabilitas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau;  Hambatan  dan  Tantangan Pengendalian Kebakaran  Hutan dan Lahan”, dalam Jurnal Sosial Politik , Vol. 19, No. 3 (2016), h. 10.
Hambatan lainnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan  di  Provinsi  Riau  adalah  masih  lemahnya  penegakan  hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Hal ini dikarenakan meskipun telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lahir sebagai dasar hukum yang melarang setiap orang untuk membakar hutan, tetapi kebakaran hutan masih rutin terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau.
Membakar  hutan  merupakan  tindak  pidana,  sehingga  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur mengenai sanksi pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan. Berdasarkan  pada  Pasal  78  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  ditegaskan  bahwa  siapapun  yang  dengan  sengaja  membakar  hutan  dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan  pidana denda paling  banyak  Rp5.000.000.000,-  (lima  miliar  rupiah).  Berdasarkan  Pasal  78  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  juga  ditegaskan  bahwa siapapun  yang  karena  kelalaiannya  menyebabkan  hutan  terbakar  dapat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selain itu, apabila tindak pidana pembakaran hutan dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka tuntutan pidananya akan dijatuhkan kepada pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), lalu ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari sanksi pidana tersebut. 10

## 4. Penegakan Hukum Pidana Pembakaran  Hutan di Propinsi Riau
Tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan dan/atau atas nama  perusahaan  di  Provinsi  Riau  pada  tahun  2019  dapat  diusut  oleh  pihak  yang berwajib dengan menerapkan prinsip strict liability , yaitu pertanggungjawaban mutlak dari pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya. Prinsip strict liability pernah diterapkan dalam kasus tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT Adei Plantation pada tahun 2014. 11
Dalam rangka mewujudkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Riau, dibutuhkan adanya penegakan hukum yang tegas dari pihak kepolisian  terhadap siapa saja yang  terbukti melakukan tindak pidana  pembakaran  hutan.  Namun,  penegakan  hukum  tidak  selalu  berjalan sebagaimana  yang  dicita-citakan  dalam  undang-undang.  Dalam  pelaksanaannya, terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum.  Faktor-faktor
10 Wartiningsih, Pidana  Kehutanan;  Keterlibatan  dan  Pertanggungjawaban  Penyelenggara  Kebijakan Kehutanan , (Malang: Setara Press, 2014), h. 63.
11 Eko  Ardiansyah  Pandiangan,  “Penerapan  Prinsip Strict  Liability dalam  Pertanggungjawaban Korporasi yang Dianggap Bertanggung Jawab atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau”, dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. III, No. 2 (2016), h. 15.
yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  yaitu  faktor  hukum  itu  sendiri  (undang- undang),  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  yang  mendukung  penegakan  hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum  dan  tolak  ukur  dari  efektivitas penegakan hukum. 12
Adapun  kebijakan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  dalam  menjaga  kelestarian hutan di Provinsi Riau yaitu; a) memantapkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya, b)  meningkatkan  rehabilitasi  hutan  serta  perhutanan  sosial,  c)  mengoptimalkan perlindungan  dan  konservasi  hutan,  d)  mengoptimalkan  pemanfaatan  hutan  yang berwawasan lingkungan, e) menguatkan kelembagaan dan kewirausahaan masyarakat sekitar hutan, f) meningkatkan peran swasta kehutanan dalam pembangunan.
Pemerintah  Provinsi  Riau  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan. Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk  meminimalisir  terjadinya kebakaran hutan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai larangan membakar hutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana pembakaran hutan, serta bahaya kebakaran hutan bagi kehidupan manusia.
Agar penyuluhan hukum tersebut lebih efektif, Pemerintah Provinsi Riau dapat menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian. Penguatan peran pihak kepolisian secara psikologis dapat meyakinkan masyarakat bahwa membakar hutan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 13 Pemerintah Provinsi Riau juga dapat menjalin kerja sama dengan tokoh- tokoh agama yang populer di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya.
Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  serta  Pengendaliannya  ditegaskan  bahwa melakukan  pembakaran  hutan  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan,  pencemaran lingkungan,  kerugian  orang  lain,  gangguan  kesehatan,  dan  dampak  buruk  lainnya hukumnya adalah haram.
Pemanfaatan  hutan  menurut  perspektif  hukum  Islam  pada  prinsipnya  boleh dilakukan  dengan  beberapa  ketentuan  yaitu;  a)  memperoleh  hak  yang  sah  dalam pemanfaatan hutan, b) Mendapatkan izin untuk memanfaatkan hutan dari pihak yang berwenang, c) Pemanfaatan hutan ditujukan untuk kemaslahatan umat, d) pemanfaatan hutan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup.
Upaya pencegahan lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan adalah dengan meningkatkan peran
12 Soerjono  Seokanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2013), h. 8-9.
13 Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam Jurnal Ensiklopedia Social Review , Vol. 1, No. 3 (2019), h. 313.
masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  yang  ada  di  sekitarnya.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  disebutkan  bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut memelihara dan menjaga hutan dari gangguan dan perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan adalah dengan adanya  penghargaan  dari  Pemerintah  Provinsi  Riau  kepada  masyarakat,  baik perorangan  maupun  kelompok  masyarakat,  apabila  mengetahui  dan  melaporkan pelaku pembakaran hutan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  membakar  hutan.  Pada tahun  2019  telah  terjadi  kebakaran  hutan  di  Provinsi  Riau  seluas  75.871  Ha. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  di Provinsi Riau  belum  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Pemerintah  Provinsi  Riau  dapat melakukan  upaya  pencegahan  untuk  meminimalisir  terjadinya  kebakaran  hutan dengan  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  dengan  menggandeng pihak  kepolisian  maupun  tokoh-tokoh  agama  yang  populer  di  tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2016  tentang Hukum  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  serta  Pengendaliannya  ditegaskan  bahwa melakukan  pembakaran  hutan  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan,  pencemaran lingkungan,  kerugian  orang  lain,  gangguan  kesehatan,  dan  dampak  buruk  lainnya hukumnya adalah haram.

## REFERENSI
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Dikser, Hendra Eriant, “Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Pembakaran Lahan dan Hutan  Berdasarkan  Pasal  69  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. IV, No. 2 (2017).
HS., Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Meiwanda,  Geovani,  “Kapabilitas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau;  Hambatan  dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”, dalam Jurnal Sosial Politik , Vol. 19, No. 3 (2016).
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
Mukri,  S.G.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R.  (2017).  Relation  of  Religion,  Economy,  and Constitution  In  The  Structure  of  State  Life,  STAATSRECHT:  Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
Pandiangan, Eko Ardiansyah, “Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban  Korporasi  yang  Dianggap  Bertanggung  Jawab  atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau”, dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. III, No. 2 (2016).
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2007.
Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Utama,  Andrew  Shandy,  “Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia”, dalam Jurnal Ensiklopedia Social Review , Vol. 1, No. 3 (2019).
Utama, Andrew Shandy, dan Rizana, “Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, dalam Jurnal The Juris , Vol. IV, No. 1 (2020).
Wartiningsih, Pidana  Kehutanan;  Keterlibatan  dan  Pertanggungjawaban  Penyelenggara Kebijakan Kehutanan , Malang: Setara Press, 2014.
Yunus,  N.R.;  Anggraeni,  RR  Dewi.;  Rezki, Annissa.  (2019).  "The  Application  of  Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
Yusuf,  Abdul  Muis,  dan  Mohammad  Taufik  Makarao, Hukum  Kehutanan  di  Indonesia ,
Jakarta: Rineka Cipta, 2011.