## KEWENANGAN PENGUJIAN TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

## Hartati
Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Kota Jambi, 36122 Email: tatiek_dr@yahoo.com
Abstract: The purpose of this research is to investigate and analyse the judicial institusion which has compe- tence for judicial review of administrative decisions on state of emergency, and benchmarksin judicial reviewof administrative decisions on state of emergency. To realizethis objectives, This study use methods that make use ofthe research literature juridical-normative. The legal material obtained will be analyzed and processed in aqualitatively. The resultsof this thesis research is to look at the elements making in taking decisions on state of emergency can be categorized into the free decisions (vrij beschikking). Because in an emergency are not al- lowed into the existing provisions. When an Administrative Officer take some decision on state of emergency as afree decision adverse Individuals or private legal entities, must be filed lawsuit. Institutions authorized to conduct testing of the decision is the State Administrative Court In accordance with the applicable provisions. To test the Administrative Decisions that born of free authority, the testoolis the general principles of good gov- ernance by considering the terms of expediency. Based on these studies suggested, that the provisions of Article 49 Clause(a) should be revised. And Agency/Administrative Officer in issuing decisions in emergencies should considerin terms of expediencyors hould refer to the General Principles of Good Governance.
Keywords : state of emergency, judicial review of administrative decisions
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis akademik lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk judicial review keputusan administratif pada keadaan darurat, dan bench- marksin peradilan reviewof keputusan administratif pada keadaan darurat. Untuk realizethis tujuan, studi ini menggunakan metode yang menggunakan ofthe literatur penelitian yuridis-normatif. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dan diproses di aqualitatively. The resultsof penelitian skripsi ini adalah dengan melihat unsur-unsur yang dalam mengambil keputusan pada keadaan darurat dapat dikategorikan ke dalam keputusan bebas (vrij beschikking). Karena dalam keadaan darurat tidak diizinkan masuk ke ketentuan yang ada. Ketika Officer Administrasi mengambil beberapa keputusan tentang keadaan darurat sebagai Afree keputusan Individu yang merugikan atau badan hukum swasta, harus mengajukan gugatan. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengujian keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Sesuai dengan ke- tentuan yang berlaku. Untuk menguji Keputusan Tata Usaha yang lahir dari otoritas bebas, testoolis prinsip- prinsip umum pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan. Berdasarkan studi ini menyarankan, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (a) harus direvisi. Dan Badan / Pejabat Administrasi dalam mengeluarkan keputusan dalam keadaan darurat harus considerin hal expediencyors hould mengacu pada Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik.

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 15, No. 2, Desember 2015 (hlm. 257-266)
Kata kunci: keadaan darurat, judicial review keputusan administratif

## Pendahuluan
Pemerintah dibatasi kekuasaannya agar tidak bertindak sewenang-wenang, yang mana pembatasan tersebut tercantum di dalam kon- stitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.” 1 Keberlakuan suatu kon- stitusi dan perangkat peraturan perundang- undangan dapat dilaksanakan secara normal apabila negara berada dalam keadaan biasa dan normal yang secara resmi diadakan un- tuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan  kegiatan bernegara pada umumnya. 2 Menurut Jimly Asshiddiqie dalam praktiknya kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal dan me- merlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak nor- mal itu .3 Sering disebut juga sebagai suatu keadaan darurat.
Dalam keadaan yang tidak normal dan sangat mendesak, dikatakan bahwa “tugas- tugas pemerintahan tertentu di daerah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, terpaksa harus melanggar aturan hukum yang berlaku.” 4
Sehingga dalam keadaan yang tidak normal dapat diterapkan hukum yang tidak normal pula (abnormale echt in abnormale situatie). 5
Penetapan berlakunya suatu keadaan darurat ini dapat berupa keputusan (beschikking) yang mengandung norma konkret dan individual
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yog- yakarta: UII Press, 2011), hlm. 17.
2 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat,
(Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 1.
3 Ibid., hlm. 1-2
4 Ibid., hlm. 3.
dan tidak mutlak harus dalam bentuk peng- turan (regeling ) yang bersifat umum dan ab- strak. 6 Selain itu kewenangan yang diberikan pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat harus dapat dikontrol melalui lembaga pengadilan.
Indonesia dalam melakukan tindakan- tindakan dan keputusan-keputusan yang di- lakukan dalam keadaan darurat tidak dapat di- lakukan pengujian. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Sebagai Perubahan Pertama jo Undang-Un- dang No. 51 Tahun 2009 Sebagai Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) secara leng- kap menyebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menye- lesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bahwa setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur dan/atau Kepala Daerah tentang keadaan darurat tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.Sehing- ga  setiap keputusan dan tindakan penguasa keadaan darurat akan sulit untuk dikontrol oleh lembaga peradilan. 7 Berkenaan den- gan hal ini yang menjadi objek penelitian ini merupakan isu hukum yang berkaitan dengan
6 Ibid., hlm. 283 dan 297.
7 Binsar Gultom, Pelanggaran HAM Dalam Hu- kum Keadaan Darurat Di Indonesia: Mengapa
Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang
Efektif, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 66.
kekosongan hukum mengenai pengaturan ter- hadap kewenangan pengujian KTUN dalam keadaan darurat.
Berdasarkan permasalahan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara ber- wenang melakukan pengujian terhadap kepu- tusan tata usaha negara dalam keadaan darurat ? Dan apakah yang menjadi tolok ukur terh- adap pengujian keputusan tata usaha negara dalam keadaan darurat ?

## Kewenangan Pemerintah
Kewenangan itu adalah suatu bagian (on- derdeel) dari wewenang. 8 Wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenan- gan. Dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-kepu- tusan (bechikkingen) menurut sifatnya, we- wenang pemerintahan dibagi menjadi we- wenang terikat dan wewenang bebas. Dengan adanya kewenangan terikat tersebut merupa- kan dasar pembentukan KTUN terikat (ge- bonden beschikking), hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang kebebasan bagi pejabat yang bersang- kutan menginterpretasikannya. 9
Sedangkan untuk kewenangan bebas, se- cara umum pembuat undang-undang member- ikan kewenangan kepada badan/pejabat TUN suatu ruang kebijaksanaan bebas. Sedangkan Philiphus M. Hadjon mengartikan kewenan- gan bebas yaitu “wewenang menetapkan tanpa pengaturan perundangan, sehingga wewenang demikian memberikan petunjuk bahwa badan
8  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penera- pan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Dis- ertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 184.
9 Philipus M.Hadjon, e.t., a.l., Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia (Introduction to the Indo- nesian Administrative Law) , (Yogyakarta: Gad- jah Mada University Press, 2011), hlm. 144.
pemerintahan boleh mengambil KTUN.” 10
Kewenangan terikat tersebut menghasil- kan Keputusan Terikat (gebonden beschik- king), yaitu menurut Philiphus M. Hadjon “hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.” 11 Sedangkan Ke- wenangan bebas menghasilkan Keputusan Be- bas (vrij beschikking) yaitu menurut Philiphus M. Hadjon “didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang lazimnya dikenal dengan asas freies ermessen (kewenangan diskresi), dalam arti kebebasan kebijaksanaan (kebebasan un- tuk memutus secara mandiri)” 12
Keputusan bebas muncul akibat admin- istrasi negara diberi kebebasan bertindak berdasarkan wewenang bebas, akan tetapi wewenang bebas yang dimiliki tidak boleh disalahgunakan. Menurut Utrecht penggu- naan wewenang bebas tersebut harus dengan alasan tertentu yaitu:
1.  Ada alasan yang dapat dibenarkan dan yang menjadi motif perbuatan adminis- trasi negara;
2.  Perbuatan tersebut masih berada dalam ruang lingkup administrasi negara;
3. Perbuatan administrasi negara dapat dipertanggungjawabkan. 13
Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bah- wa keputusan dalam keadaan darurat dapat dikategorikan sebagai keputusan diskresi atau keputusan bebas (vrij beschikking) . Karena jika di kategorikan kedalam keputusan ter- ikat, semua langkah dan tindakan yang diam- bil tidak boleh melanggar hukum yang secara
10 Ibid. , hlm. 266.
11 Ibid., hlm. 144.
12 Ibd., hlm. 145.
13 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Neg- ara Indonesia, (Bandung: Universitas Padjajdja- ran, 1960), hlm. 113.
umum berlaku. Namun, dalam keadaan daru- rat tidak memungkinkan untuk terikat keda- lam ketentuan yang sudah ada, berdasarkan perundang-undangan yang normal (ordinary law), sebaliknya dalam keadaan darurat di- lakukan dengan cara-cara tidak biasa.

## Ketentuan Konstitusional Keadaan Daru- rat Di Indonesia
Ketentuan mengenai keadaan darurat diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 menyatakan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan  undang- undang.” Pasal 22 ayat (1) menyatakan, “Da- lam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pe- merintah sebagai pengganti undang-undang.
Konstitusi telah mengatur status keadaan darurat hanya dapat ditetapkan oleh Pemer- intah, dalam hal ini adalah Presiden. Oleh karena itu, penetapan status keadaan kon fl ik sosial dan satutus darurat bencana seharusnya ditetapkan secara resmi oleh Presiden. Jimlly Asshiddiqie juga mengatakan bahwa:
...bagaimanapun adalah keadaan darurat sesuai dengan prinsip ‘ staatnood rect’ atau ‘ the state of emergency law’. Dalam keadaan demikian, wewenang untuk menetapkan apakah kondisi negara, baik untuk seluruh atau tidak, haruslah tetap berada di tangan Presiden sebagai ‘ the sovereign executive’ berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUD 1945. 14
Hal ini juga sudah ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (1) UU Prp No. 23 Tahun 1959 yeng menentukan “Presiden/ Panglima Tert- inggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Repub- lik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan
14 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata…, Op.,Cit ., hlm. 316.
darurat militer atau keadaan perang...”. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Prp No. 23 Ta- hun 1959 jelas sekali bahwa yang berwenang menyatakan, mendeklarasikan nya, mem- proklamasikannya adalah Presiden Republik Indonesia sebagai “ the sovereign executive ”.
Jika melihat aturan pada negara serikat atau federal seperti Amerika, dalam menetap- kan keadaan darurat disamping ada di tangan kepala negara tingkat federal untuk menya- takan suatu keadaan darurat, tetapi kepala negara pada tingkat bagian juga memiliki kewenangan yang sama tergantung kepada tingkatan atau sekala kedaruratan yang dih- adapi. Oleh karena itu, jika Indonesia meniru Amerika dalam pentapan ini menurut Jimly Asshidiqqie tidakah tepat, karena:
Indonesia berdasarkan UUD 1945 menganut Prinsip Negara Kesatuan, setelah UUD 1945 kembali berlaku sejak Dektrit 5 Juli 1959, da- pat dikatakan bahwa UU Prp No. 23 Tahun 1959 disusun dalam prespektif negara kesatuan ( unitary state ) yang demikian sehingga tegas ditentukan bahwa kewenangan untuk menya- takan keadaan bahaya, sesuai denga ketentuan Pasal 12 UUD 1945, ada pada Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 15
Selanjutnya, Kepala Pemerintah Daerah sebagai Kepala Darurat Daerah tentu saja mempunyai kewenangan dalam rangka pelak- sanaan operasional di lapangan, 16 tetapi tidak untuk menentukan atau menetapkan, mende- klarasikan, memproklamasikan, atau menya- takan berlakunya keadaan darurat. Penguasa Darurat Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keadaan darurat tersebut set- elah mendapatkan penetapan oleh Presiden. 17
15 Ibid., hlm. 239. 16 Ibid., hlm. 317.
17 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1959 Tentang PRP, Pasal 4 ayat (1), “Di daerah-daerah pengua- saan keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah serendah-rendahnya dari Daerah tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang
Pasal 12 UUD 1945 adalah kewenan- gan presiden sebagai kepala negara untuk mendekarasikan atau proklamasi resmi dalam rangka pemberlakuan keadaan darurat, den- gan adanya pemberlakuan keadaan darurat tersebut Presiden dapat  mengeluarkan suatu keputusan untuk menyelesaikan tindakan yang mengancam. Pengaturan lebih lanjut se- bagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 ditentukan dalam beberapa undang-undang, yaitu UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Pen- cabutan UU No. 74 Tahun 1957.
Kewenangan Pengujian Terhadap Kepu- tusan dalam Keadaan Darurat di Inggris,

## Amerika dan Prancis
Berdasrkan perspektif sistem hukum Inggris, suatu keputusan itu dapat di uji apabila kepu- tuan administratif (beschikking) ditetapkan atas dasar data dan fakta yang salah, maka keputusan itu dapat dinilai cacad karena er- ror of fact . Jika argumen ini digabung den- gan argumen irrelevantconsiderations yaitu “kekuasaan dianggap telah dilaksanakan se- cara tidak sah apabila pertimbangan yang relevan dalam hukum tidak diperhitungkan, sedangkan pertimbangan yang dipakai justru tidak relevan” 18 maka dalil pengujian yang diajukan menjadi kuat untuk dikabulkan oleh hakim. Uraian tentang alasan substantif dan prosedural tersebut dimaksudkan tidak hanya berlaku untuk pengertian keputusan adminis- trasi negara atau tata usaha negara (beschik- king) saja, tetapi juga pengujian peraturan (regeling) . 19 Dalam sistem hukum Inggris tanggung jawab terhadap warga negara atau pihak ketiga benar-benar diatur, yang mana
daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Pan- glima Tertinggi Angkatan Perang.”
18 Jimly Asshiddiqie, Prihal Undang…, Op.,Cit.,
hlm. 151 19 Ridwan HR, Op.,Cit., hlm. 339
untuk tanggung jawab pemerintah ditentukan oleh House of Lord Inggris bahwa Raja atau pemerintah bertanggung jawab atas konsekue- nsi-konsekuensi yang timbul akibat kelalaian dan kecerobohan pejabat pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan tugas mereka. 20
Dalam sistem hukum di Amerika Serikat tindakan pemerintah selama keadaan darurat dapat diuji atau di- review oleh Pengadilan, karena penguasa keadaan darurat tidak diberi- kan privelege tersendri yang terbebas dari pengadilan. 21 Untuk melihat siapa yang ber- wenang menguji terhadap keputusan tersebut, Amerika sebagai negara Common Law mem- punyai kesamaan dalam hal pengujian. Seba- gaimana yang dilakukan dalam sistem hukum Inggris, dalam sistem hukum Amerika Serikat, kewenangan melakukan judicial review atas suatu peraturan dan keputusan akibat kesala- han yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menajalankan tugasnya diberikan pada organ pengadilan yaitu Mahkamah Agung. 22 Pertimbangan untuk memberikan kewenan- gan ini pada pengadilan adalah sangat seder- hana, karena pengadilan memang berfungsi untuk menafsirkan hukum dan untuk mener- apkannya dalam kasus-kasus.
Sehingga dapat dikataan bahwa, dalam sistem ‘common law’ seperti Amerika dan Inggris, mencakup objek peraturan, baik ‘ leg- islative acts’ maupun ‘executive acts’ , dan juga objek tindakan-tindakan atau kebijakan administrasi negara yang merugikan kepent- ingan individu atau warga negara. Dengan perkataan lain, ‘ judicial review’ dalam sistem ‘ common law’ mencakup pula mekanisme tuntutan yang biasa dikenal dalam sistem
20 Ibid., hlm. 341-340.
21 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata...Op.,Cit., hlm 126.
22 Judicial Review , http://www.answers.com/topic/ judicial-review, diakses 20 Mei 2014, (19:00)
Peradilan Tata Usaha Negara yang berkenaan dengan norma-norma hukum yang bersifat konkrit dan individual. Tindakan atau ke- bijakan pemerintahan yang merugikan atau menimbulkan ketidakadilan dengan sendirin- ya dapat diuji oleh hakim, dan proses penguji- an itu juga disebut sebagai ‘ judicial review’ . 23
Dalam sistem hukum Prancis ada dua lembaga yang berwenang melakukan Pengu- jian, yaitu peradilan administrasi yang mener- apkan hukum administrasi negara berpuncak pada Consil d’Etat 24 dan Conseil Constitution- nel yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yaitu Conseil d’Etat . 25
Pengujian yang dilakukan oleh Conseil d’Etat yang merupakan lembaga pengadilan tertinggi  dibidang hukum administrasi neg- ara berwenang memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa-sengketa administrasi yang dimintakan banding, terhadap putusan- putusan Pengadilan Administrasi (Tribunal Administratif) yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara-perkara ad- ministratif dan berbagai tindakan administrasi atau keputusan pejabat tata usaha negara (ad- ministrative action) . 26 Conseil d’Etat berwenang menghukum pemeritah untuk membayar sejumlah uang ganti rugi kepada seorang rakyat/warga neg- ara yang menjadi korban pelaksanaan tugas
23 Jimly  Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, http:// www. jimly.com/ pemikiran/ buku, hlm. 158
24 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Ba- dan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Band- ung: Alumni, 2010), hlm. 118.
25 Jimly  Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, (Jakarta: MK, 2007) , hlm. 129. 26 Sjachran Basah, Op.,Cit., hlm. 123.
administratif. 27 Dengan adanya pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan ini, menurut Jimly Asshiddiqie jika dilihat dalam sejarah keadaan darurat di Prancis banyaknya warga sipil menerima kompensasi atas tinda- kan yang dilakukan oleh penguasa keadaan darurat yang dinilai telah melakukan pelang- garan hukum.
Oleh karena itu, melihat ketentuan pen- gujian terhadap keputusan yang diberlakukan di Amerika, Inggris maupun Prancis, untuk itu di Indonesia perlu dibuat suatu aturan tentang pengujian terhadap keputusan yang dikeluar- kan oleh Penguasa keadaan darurat, walaupun penguasa keadaan darurat diberikan kewenan- gan untuk bertinak, teteapi haruslah dapat dikontrol oleh lembaga peradilan.

## Kewenangan Pengujian Terhadap Kepu- tusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian dis- kresi kepada pemerintah merupakan sebuah kemestian, terutama dalam keadaan darurat. Meskipun pemberian diskresi dala keadaan darurat kepada pemerintah itu merupakan ke- mestian dalam suatu Negara hukum, namun penggunaan diskresi itu bukan tanpa batas. Rambu-rambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah ber- dasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas larangan peny- alahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan asas larangan sewenang-wenang (willekeur). Dengan kata lain, kebijakan pe- merintah akan dikategorikan sebagai kebi- jakan yang menyimpang jika didalamnya ada unsur sewenang-wenang. Selain itu kebijakan dianggap menyimpang jika bertentangan den-
27 Ridwan HR, Op.,Cit., hlm. 339
gan kepentingan umum. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini diang- gap sebagai penyalahgunaan wewenang.
Kondisi seperti ini dapat membuka ke- mungkinan terjadi kesewenang-wenangan oleh para pemegang kekuasaan. Bagaimana bila pihak yang terkena keputusan yang ber- sifat penetapan tidak puas dan terjadinya per- buatan kesewenang-wenangan. Kemanakah masyarakat akan menyalurkan keberatannya apabila keputusan tersebut dirasakan berten- tangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan bertentangan dengan hak asasi manusia.
Pemerintah sebagai salah satu organ neg- ara pemegang kekuasaan. Pemerintah sebagai salah satu organ negara pemegang kekuasaan juga harus berada dalam keadaan diawasi atau dikontrol. Kontrol terhadap segenap peme- gang kekuasaan negara termasuk pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme penguji- an terhadap segenap tindakan yang dilakukan badan/pejabat TUN. Oleh karena itu, Atmo- sudirjo dalam Hotma P.Sibuea mengemuka- kan pendapat bahwa dalam hal ini berlaku prinsip bahwa segenap tindakan pemerintah harus dapat dipersoalkan ataupun di uji baik dari berbagai segi (aspek) huku (yuridis), ke- tentuan (moral), atau kepantasan (akal sehat), kemanfaatan (doelmatig), dan sebagainya. 28
Termasuk dalam hal pengujian terhadap kepu- tusan tata usaha negara dalam keadaan daru- rat.
Kebutuhan untuk melakukan pengujian terhadap Keputusan bebas menurut Abdul La- tief pada dasarnya didasarkan pada dua ala- san, yaitu alasan praktis dan alasan teoritis. 29
28 Hotma P.Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 128 29 Abdul Latief , Hukum dan Peraturan Kebijaksa- naan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah,
(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 239.
Lebih lengkapnya pendapat Abdul Latief se- bagai berikut:
Alasan praktis didorong oleh kebutuhan, baik untuk kebutuhan pemerintah maupun untuk masyarakat. Bagi masyarakat mengharapkan akan adanya suatu jaminan perlindungan hu- kum dari sikap tindak atau badan atau pejabat pemerintah. Sebaliknya, bagi badan atau pe- jabat pemerintah merupakan pembatasan atau dasar untuk bertindak secara bebas membentuk peraturan kebijaksanaan yang dapat berten- tangan dengan dengan peraturan perundang- undangan dan hukum tidak tertulis. Alasan teoritis, didorong oleh perkembangan hukum administrasi, yaitu khususnya konsep besluit (keputusan) mendapat pengertian baru yang cukup luas dan merupakan instrument utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum.
Menurut Abdul Latief dapat dikatakan bahwa keputusan bebas yang disebut sebagai peraturan kebijaksanaan merupakan kepu- tusan yang bersifat mengatur dan mengikat umum secara tidak langsung dan tingkatannya lebih rendah dari undang-undang dapat diuji secara materiil oleh lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung. 30
30 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Jo Un- dang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, Pasal 31 ayat (2) sebagai perubaha pertama menyatakan Mah- kamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangandi bawah undang-undang atas alasan bertentangan denganperaturan perun- dang-undangan yang lebih tinggi ataupembentu- kannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh Abdul latief dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) tersebut disusun pengertian-pengertian sebagai berikut: a. pernyataan tidak sah peraturan perun- dang-undangan dilakukan atas dasar: bertentan- gan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini berarti pengujian secara ma- teriil hanya terhadap peraturan dan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersi- fat umum. b. pengertian, “peraturan perundang- undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang”. Hal ini menunjukkan termasuk juga keputusan pemerintahan yang bersifat men-

## Berbeda dengan Abdul Latief, Bagir Manan berpendapat bahwa:
Penegasan bahwa peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan sangat pent- ing. Asas-asas pembatasan dan pengujian ter- hadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. Suatu peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak akan ada dasar peraturan perundang-undan- gan untuk keputusan membuat peraturan ke- bijakan. Telah disebutkan bahwa pembuatan peraturan kebijakan dibuat berdasarkan Freies ermessen dan ketiadaan wewenang adminis- trasi negara bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan (baik secara umum tidak berwenang maupun untuk objek bersangkutan tidak berwenang mengatur). Pengujian terh- adap peraturan kebijakan lebih diarahkan pada doelmatigheid dan karena itu batu uji nya ada- lah asas-asas umum penyelenggaraan pemerin- tahan yang layak. 31
Penulis sendiri lebih sepakat dengan pendapat Bagir Manan bahwa keputusan be- bas tidak dapat diajukan pengujian ke lemba- ga peradilan, selain PTUN karena keputusan dibuat tanpa adanya peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar pembuatannya juga dikarenakan keputusan bukanlah pera- turan perundang-undangan sehingga tidak dapat diujikan ke Mahkamah Agung yang menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 4 tahun 2004 hanya berwenang menguji peraturan perundang- undangan. Karena kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review merupakan ke- wenangan atributif yang dinyatakan secara te- gas dalam Pasal 24 A ayat (1) “...untuk men- guji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberi-
gatur dan mengikat secara umum. Ibid ., hlm.235 31 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Band- ung: Alumni, 1997), hlm.170.
kan oleh undang-undang.” Peraturan perun- dang-undangan di bawah undang-undang, yang dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, telah diatur jenis dan hierarkinya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Berdasarkan hierarki dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, peraturan perundang-undangan di bawah undang-un- dang meliputi peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota.
Pada dasarnya setiap keputusan badan/ pejabat TUN harus dapat diuji, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlu diketa- hui dahulu kewenangan Pengadilan Tata Usa- ha Negara, berdasarkan Pasal 50 Undang-Un- dang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan me- nyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.” Selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 me- nyebutkan bahwa:
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata den- gan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah sebagai pelayan (public ser- vice) mempunyai kekuasaan ( power ) untuk melaksanakan tugas untuk menyelesaikan keadaan darurat, yang apabila disalahguna- kan akan menjadi fatal akibatnya dari segi hu- kum. Untuk itu perlu adanya kontrol sehigga hal tersebut dapat dihindari atau diperkecil kemungkinan. Sehingga diperukannya suatu kontrol yuridis sebagaimana kewenangan PTUN yang diatur didalam UU PTUN dapat
membatalkan atau menyatakan tidak sah serta menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara, sedangkan kontrol yang lain tidak da- pat membatalkan atau menyatakan tidak sah serta menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara, karena didalam hukum  admin- istrasi dikenal asas praesumptio justae causa yang berarti setiap keputusan pemerintah se- lalu dianggap rechtmatig (sesuai hukum) sam- pai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah. 32
Apabila badan/pejabat TUN yaitu Presi- den dan/atau Penguasa Keadaan Darurat Daerah untuk keadaan darurat mengeluarkan suatu keputusan bebas serata menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hu- kum perdata maka lembaga yang berwenang menguji legalitas tindakan/keputusan yang dikeluarkan adalah PTUN yang menjadi obyek gugatan adalah keputusan penguasa dalam keadaan darurat, maka apabila gugatan dikabulkan dan Tergugat maka yang dicabut adalah keputusan penguasa dalam keadaan darurat apabila keputusan tersebut merugikan orang atau badan hukum perdata.
Keberadaan lembaga peradilan yang da- pat dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya men- imbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting bagi negara hukum. Dengan demikian diharapkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan negara tidak akan mem- buat keputusan-keputusan yang sewenang- wenang degan merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilayani dengan se-
32 SF.  Marbun, Eksistensi Asas-Asas Umum Pe- nyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Da- lam Menjelmakan  Pemerintahan Yang  Baik dan Bersih Di Indonesia , Hasil penelitian kompetitif Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univer- sitas Padjajaran Bandung, (2001) , hlm.  317.
baik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan untuk pengujian suatu keputusan TUN dalam suatu keadaan darurat harus dapat diujikan ke PTUN.

## Penutup
Berdasarkan uraian sebagaimana telah dis- ebutkan di atas, maka dapat disimpulkan se- bagai berikut:
1. Keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan darurat merupakan suatu keputu- san bebas dan tidak dapat diajukan pengu- jian ke lembaga peradilan, selain PTUN, dengan melihat unsur-unsurnya Pengadi- lan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan pengujian terhadap keputusan dalam keadaan darurat.
2.  Menguji keputusan dalam keadaan daru- rat tidak terpaku kepada doktrin hukum dan aturan perundang-undangan semata.
PTUN dalam menguji keputusan dalam keadaan darurat harus lebih dipertimbang- kan kekhususan dari keputusan tersebut dan kemudian mengujinya dengan meng- gunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dari hasil tulisan ini dpat dikemukakan saran-saran seagai berikut:
1.  Perlunya dibuat suatu aturan tentang pengujian terhadap keputusan yang dike- luarkan oleh Penguasa keadaan daru- rat, walaupun penguasa keadaan darurat diberikan kewenangan untuk bertinak, teteapi haruslah dapat dikontrol oleh lem- baga peradilan.
2.  Kewenangan untuk pengujian suatu kepu- tusan TUN dalam suatu keadaan darurat harus dapat diujikan ke PTUN. Maka, ketentuan Pasal 49  Huruf (a) harus dire- visi.

## Bibliography

## Literatur
Abdul Latief , Hukum dan Peraturan Kebijak- sanaan (Beleidsregel) pada Pemerintah- an Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2005. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1997. Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asas Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2011. Binsar Gultom, Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc In- donesia Kurang Efektif, Jakarta: Grame- dia, 2010.
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Universitas Padjajdjaran, 1960. Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Pera- turan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Er- langga, 2010.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Daru- rat, Jakarta: Rajawali Press, 2007 ______, Model-Model Pengujian Konstitu- sional di Berbagai Negara , Jakarta: Sek- retariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2007.
Philipus M. Hadjon e.t.,a.l., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) , Yo- gyakarta: Gadjah Mada University Press,
2011.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,
Yogyakarta: UII Press, 2011. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Pen- erapan Teori Hukum Pada Penelitian Te- sis Dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur
Badan Peradilan Administrasi di Indo- nesia , Bandung: Alumni, 2010.

## Dokumen
SF. Marbun, Eksistensi Asas-Asas Umum Pe- nyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintah- an Yang  Baik dan  Bersih Di Indonesia , Disertasi, tidak diterbitkan, Program Pas- ca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2001.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 joo Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Sebagai Perubaha Pertama jo Undang- Undang RI No. 51 Tahun 2009 Sebagai Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang RI  No. 24 Tahun  2007 ten- tang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang RI Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang RI No. 74 Tahun 1957.
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 Sebagai Perubaha Pertama Jo Undang- Undang RI No. 3 Tahun 2009 Sebagai Perubahan Kedua tentang Mahkamah Agung.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang RI No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

## Website
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, http:// www. jimly.com/ pemikiran/ buku. Judicial Review, http://www.answers. com/topic/judicial-review, akses 20 Mei 2014, (19:00).