Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia
Pasca Orde Baru
Mahpudin 1
mahpudinapud3@gmail.com 1 Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta DOI: 10.22219/sospol.v7i2.10781

## Abstract
This  paper  attempts  to  explain  how  the  rise  of  identity  politics  in  Indonesia after  the  New  Order.  In  order  to  answer  this  question,  this  paper  uses  the theory  of  identity  politics  that  was  initiated  by  several  experts.  The  research method  uses  qualitative-descriptive,  while  data  collection  is  done  through literature  review.  The  results  of  the  study  conclude  that  the  rise  of  identity politics  in  Indonesia  after  Suharto  caused  the  journey  of  democracy  in Indonesia for  two decades to not progress towards substantial democracy. In the end, Indonesian democracy is still trapped in procedural democracy, which is  only  intertwined  with  election  matters  and  the  process  of  elite  turnover. However, in practice the life of citizens still does not show a democratic life. Various  cases  of  violence  and  intolerance  as  well  as  the  strengthening  of identity  sentiments  on  the  basis  of  ethnicity  and  religion  have  led  to  the practice of discrimination and exclusion of other different identity groups. This condition  is  often  exploited  by  political  elites  who  play  an  important  role  in sharpening identity and religious sentiments to gain power, especially entering the election period.

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  menjelaskan  bagaimana  kebangkitan  politik  identitas  di Indonesia  pasca  Orde  Baru.  Guna  menjawab  pertanyaan  tersebut,  tulisan  ini menggunakan  teori  tentang  politik  identitas  dan  metode  penelitian  kualitatif – deskriptif,  dengan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kajian  literatur.  Hasil kajian  menyimpulkan  bahwa  kebangkitan  politik  identitas  di  Indonesia  pasca Soeharto  menyebabkan  pejalanan  demokrasi  di  Indonesia  selama  dua  dekade tidak berjalan maju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya  masih  terjebak  pada  demokrasi  prosedural  yang  hanya  berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit. Namun dalam praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya sentimen identitas atas dasar etinisitas  dan  agama  telah  menimbulkan  praktik  diskriminasi  dan pengeksklusian  terhadap  kelompok  identitas  lain  yang  berbeda.  Kondisi  ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik yang memainkan peran penting dalam mempertajam  sentimen  identitas  dan  agama  untuk  mendapatkan  kekuasaan, terutama memasuki masa pemilu.

## Keywords
Demokrasi, Indonesia, Pemilihan Umum, Politik Identitas

## Article History
Received January 3, 2020 Revised August 5, 2021 Accepted November 11, 2021 Published November 16, 2021

## Corresponding Author
Mahpudin. Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta. 55281.

## Pendahuluan
Pasca tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, Indonesia memasuki masa transisi ke arah sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini ditandai dengan dibukanya keran kebebasan  politik  yang  diikuti  dengan  fenomena menjamurnya  partai  politik  baru,  kebangkitan asosiasi  masyarakat  sipil  dan  kebebasan  media.  Selain  itu,  format  institusi  dan  kelembagaan politik yang baru mulai deperkenalkan lewat sejumlah aturan pemilu yang lebih demokratis dan
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
perimbangan  kekuasaan  antar  lembaga  negara yang  dikenal  sebagai  trias  politica.  Satu  hal  yang tidak  kalah  penting  adalah  format  perimbangan  kekuasaan  dari  sentralisasi  bergeser  ke desentralisasi melalui pintu otonomi daerah.
Jika  melihat  berbagai  perubahan  format  dan  setting  politik  ini,  nampaknya  ada optimisme  terkait  masa  depan  Indonesia  yang  lebih  demokratis,  sejahtera  dan  berkeadilan. Namun  banyak  pengamat  menilai  bahwa  demokrasi  yang  diperkenalkan  pasca  Orde  Baru terjebak  pada  aspek  prosedural  sehingga  tidak  banyak  mengubah  kehidupan  sosial  politik yang lebih substantif. Hal ini ditandai dengan meskipun terjadi perubahan infrastruktur kelembagaan politik  dan  perimbangan kekuasaan yang lebih  demokratis,  tetapi ide  representasi  masih  lemah karena  dimonopoli  oleh  aktor  dominan  semantara  kekuatan  sipil  society  tidak  menunjukkan kekuatan yang berarti sebagai penyeimbang dominasi kekuasaan negara dan elit politik. Bahkan banyak  aktivis  dari  kalangan  masyarakat  sipil  berhasil  masuk  ke  lembaga  politik  karena mempolitisasi masyarakat sipil (Tornquist, 2013). Selain itu, demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru hanya dikuasi oleh segelintir elit oligarkis yang berusaha mengakumulasi kekayaan dengan berhubungan atau terjun langsung dalam dunia politik baik melalui jalur pendirian partai politik maupun lewat pintu pemilu (Hadiz dan Robinson, 2004; Winters, 2014). Semantara partai politik yang  tumbuh  dan  berkembang  pasca  Soeharto  menjadi  lebih  pragmatis  dengan  membangun sistem kepartaian yang terkartelisasi untuk menghisap sumber daya politik ekonomi (Slater, 2004; Mietzner,  2008;  Ambardi,  2009).  Patologi  dan  paradoks  yang  ditemukan  dalam  perjalanan demokrasi pasca Orde Baru oleh banyak ahli politik ini mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemandegan jika tidak dikatakan kemunduruan.
Namun,  assesment  demokrasi  oleh  para  ahli  cenderung  melihat  hanya  dari  perspektif elit  dengan  pendekatan  struktural.  Penilaian  demokrasi  dari  perspektif  society  belum  banyak muncul.  Padahal  society  sebagai  bagian  dari  entitas  demokrasi  menjadi  penting  untuk  diamati. Maju  dan  mundurnya  demokrasi  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  society  dan  relasi  politik  yang bekerja  didalamnya  dapat  mendukung  atau  justru  menghambat  bekerjanya  demokrasi.  Saya berargumen bahwa gelombang demokratisasi yang diperkenalkan pasca Orde Baru menjadi pintu bagi  kebangkitan  politik  identitas  yang  pada  akhirnya  menciderai  makna  demokrasi  itu  sendiri. Rakyat  menjadi  kian  mudah  terfragmentasi  oleh  sekat-sekat  identitas.  Keadaan  ini  semakin diperparah  oleh  elit  politik  yang  mencoba  mencari  kekuasaan  dengan  mengeksploitasi  politik identitas, utamanya menjelang kontestasi elektoral.
Politik identitas sebagai konsekuensi dari dibukannya keran demokrasi sejak tahun 1998 menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam mengingat isu-isu identitas sampai hari ini masih menghiasi wajah perpolitikan indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Proses kandidasi dalam  politik  elektoral,  perilaku  pemilih  dalam  menentukan  calon  pemimpin,  tuntutan  akan pemekaran  daerah,  dan  meletusnya  berbagai  konflik  komunal  tidak  lepas  dari  politik  identitas (Nordholt & Klinken, 2007). Di tingkat nasional, proses politik pemilihan calon presiden periode 2019-2024  yang  mengkontestasikan  dua  pasangan  Jokowi- Ma’ruf  Amin  dan  Prabowo -Sandiaga Uno. Sementara, di tingkat lokal, politik elektoral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta  tahun  2017  adalah  dua  fenomena  kontemporer  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  analisa tentang politik identitas. Berangkat dari paparan diatas, tulisan ini hendak menjelaskan bagaimana politik identitas digunakan dalam perpolitikan di Indonesia pasca Orde Baru.
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
Berbagai  riset  terdahulu  banyak  yang  telah  membahas  mengenai  politik  Identitas. Sebagaimana  riset  dari  Agnes  Heller  (dalam  Abdillah,  2002:16)  yang  menyimpulkan  politik identitas  sebagai  gerakan  politik  yang  menempatkan  perbedaan  sebagai  kategori  politk  utama (politics  of  difference).  Proses  pencarian  perbedaan  ini  berimplikasi  pada  praktik  meniadakan orang  lain  (lian)  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  identitas  yang  sama.    Konsekuensinya, politik  identitas  membentuk  demarkasi  yang  sangat  tegas  antara  siapa  kelompok  yang  terlibat dalam identitas yang sama dan kelompok lain yang berbeda dengan membentuk kateg ori “kami” (we) dan “mereka (they)”, dalam (in) dan luar (out) (Morowitz, 1998). Berangkat d ari definisi ini, politik  identitas  dilihat  dari  sudut  pandang  politik  perbedaan.  Individu  atau  komunitas  dalam suatu  masyarakat  akan  mencari  kesamaan-kesamaan  identitas sebagai  pengikat  indivu  ke  dalam kelompok.  Sementara,  ketika  terdapat  perbedaan  identitas,  maka  secara  langung  orang  atau kelompok yang berbeda ini tidak masuk kategori kelompok identitas yang lain. Kendati demikian, garis  pisah  antar  kelompok  yang  berbeda  ini  tidak  selalu  tegas.  Pada  konteks  tertentu,  dalam sebuah  kelompok  masyarakat  terdapat  tumpah  tindih  dan  garis  pemisah  yang  kabur  dalam membedakan kelompok identitas lainnya. Khususnya bagi invidu atau kelompok yang memiliki lebih  dari  satu  identitas.  Karena  itu,  identitas  adalah  hasil  konstruksi  terus-menerus  dan  tidak pernah final (fixed). Makna identitas terus dikontestasikan untuk mencapai posisi subjek tertentu yang membedakan dengan kelompok yang lain.
Sementara  itu,  Fukuyama  (2018)  dalam  buk unya  “Identity:  The  Demand  for  Dignity and  the  Politics  of  Resentment”  dengan  detail  memotre t  bagaimana  politik  identitas  terjadi bahkan  di  negara  maju  sekalipun  seperti  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  di  eropa  lain. Demokrasi  liberal  yang  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang  menyebabkan  identitas menjadi    diskursus  yang  terus  diperjuangkan  karena  setiap  orang  merasa  bahwa  keberadaan identitasnya  harus  diakui  dan  dihormati  di  tengah  masyarakat.  Implikasinya,  identitas  yang muncul  sering  kali  saling  bertentangan  satu  sama  lain  dengan  identitas  lainnya  menyebabkan konflik  di  masyarakat.  Menurut  Fukuyama,  disamping  perjuangan  mendapat  pengakuan  sosial, tuntutan  tersebut  kerap  kali  berubah  ingin  menjadikan  kelompok  yang  bersangkutan  lebih superior  dibandingkan  dengan  kelompok  lain.  Setiap  kelompok  merasa  memiliki  hak  untuk diperlakukan  lebih  tinggi  sehingga  mengeksklusi  dan  memarginalkan  kelompok  lain.  Tuntutan akan  superioritas  identitas  kelompok  ini  membuat  mereka  menjadi  anti  kritik  dan  memandang bahwa identitas yang lain rebih rendah. Akibatnya, ujaran kebencan menjadi lahan yang subur. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendapatkan dukungan massa. Maka tidak heran jika politik di Amerika Serikat penuh dengan adu domba dan ujaran kebencian setiap kali menjelang tahun-tahun politik. Donald Trump adalah contoh terbaik yang mengkonfirmasi tesis Fukuyama  bahwa  kemenangannya  sebagai  presiden  tidak  lepas  dari  strategi  politik  yang memainkan  sentimen  identitas.  Hal  tersebut  mempertegas  bahwa  demokrasi  liberal  tengah menghadapi ancaman (Levistky & Ziblatt: 2018).
Berdasarkan  paparan  diatas,  secara  umum  dapat  dipahami  bahwa    politik  identitas merupakan sebuah fenomena politk yang terjadi pada masyakat dibelahan dunia mana pun baik di negara maju maupun berkembang dengan ragam pola dan karakteristik sesuai dengan konteks yang terjadi di negara tersebut. Politik identitas perlu dibedakan dengan identitas politik. Istilah identitas  politik  mengacu  pada  konstruksi  yang  menentukan  kepentingan  posisi  subjek  dalam suatu masyarakat yang membedakan dengan identitas masyarakat lain. Sementara politik identitas
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
dapat  dipahami  sebagai  bentuk  pemanfaatan  identitas  sebagai  sarana  dan  sumber  politik (Haboddin, 2012:119). Identitas yang dimaksud berupa kesamaan tehadap etnis, agama, ras, jenis kelamin,  kepercayaan,  adat,  kelompok  dan  golongan.  Dalam  kajian  ilmu  politik,  istilah  politik identitas mulai muncul ke permukaan dari hasil pertemuan Internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional  pada  tahun  1994  yang  menghasilkan  kesepakatan  bahwa  politik  identitas  masuk dalam  kajian  ilmu  politik  (Abdillah,  2002:16).  Kendati  demikian,  pemaknaan  politik  identitas bersifat cair sebab para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah politik identitas.
Politik identitas tidak hanya soal pencarian perbedaan identitas. Politik identitas dapat muncul  sebagai  bentuk  perjuangan  politik  dalam  merebut  kekuasaan  berdasarkan  identitas tertentu.  Perjuangan  merebut  kekuasaan  politik  ini  dilakukan  oleh  kelompok  yang  selama  ini mengalami  marginalisasi,  penindasan,  dan  keterpinggiran  secara  sosial,  politik,  ekonomi  dan budaya dalam kurun waktu yang realtif cukup lama (Kristanus dalam Buchari, 2014:27). Sehingga politik  identitas  utamanya  bukan  karena  dipicu  oleh  pengorganisiran  kelompok  lewat  afiliasi organisasi  atau  partai  tentutu,  melainkan  terlebih  dahulu  dipicu  karena  perasaan  terisolasi  dan ketidakadilan  (Buchari,  2014:28).  Pratik  marginalisasi  dan  diskriminasi  ini  dapat  dilakukan  oleh kelompok lain dalam praktik relasi sosial atau oleh rezim yang berkuasa. Oleh sebab itu, politik identitas  pada  umumnya  sebagai  perjuangan  politik  dalam  menuntut  pengakuan  (politics  of recognition) dan kesetaraan (politics of equal respect).
Pandangan lain berargumen bahwa politik identitas sebagai bentuk strategi dan retorika yang  biasa  digunakan  oleh  para  elit  politik  untuk  melanggengkan  jalan  merebut  kekuasaan (Chandrakirana,  1989).  Elit  politik  atau  para  pemimpin  kelompok  dengan  sengaja mengkonstruksi identitas untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi masyarakat dari kelompok identitas  tetentu  untuk  memenangkan  persaingan.  Akibatnya,  dalam  sebuah  fenomena  politik yang  memperebutkan  akses  terhadap  jabatan  dan  sumber  daya,  terdapat  kontestasi  identitas dalam  sebuah  masyarakat.  Sistem  demokrasi  yang  membuka  peluang  kepada  siapa  pun  secara bebas  untuk  bersaing  dalam  berebut  kekuasaan,  membuat  proses  persaingan  penuh  dengan ketidakpastian. Implikasinya, elit politik dan pemimpin kelompok mengeksploitasi simbol-simbol identitas  untuk  memobilisasi  masyarakat  sehingga  politisiasi  sipil  tidak  dapat  dihindari  karena mobilisasi  sipil  menggunakan  sentimen  identitas  sangat  efektif  karana  melibatkan  ikatan emosional kelompok (Jumadi, 2003).
Politik  identitas  sebagai  strategi  dan  gerakan  politik  untuk  merebut  kekuasaan  dalam perjalanannya  mengalami  pergeseran.  Beyme  (dalam  Abdillah,  200:17)  menganalisis  karakter gerakan politik identitas melalui tiga tahap. Petama, tahap pramodern. Konflik dan perpecahan kelompok  kesukuan  dan  kebangsaan  menghasilkan  gerakan  politik  identitas  yang  dimobilisasi oleh  pemimpin  kelompok  dengan  tujuan  merebut  kekuasaan  dari  satu  penguasa  ke  penguasa yang  baru.  Kedua,  tahap  modern.  Gerakan  politik  identitas  muncul  secara  kondisinoal  dimana perpecahan  kelompok  dan  kebangsaan  memerlukan  sumber-sumber  untuk  dimobilisasi. Implikasinya,  terjadi  pola  interaksi  dua  arah,  yaitu  mobilisasi  dari  atas  oleh  pemimpin  dan partisipasi  dari  bawah  oleh  anggota  kelompok  identitas.  Peran  pemimpin  tidak  lagi  dominan sehingga  mengharuskan  adanya  pembagian  kekuasaan.  Ketiga,  tahap  post  modern.  Gerakan politik  identitas  muncul  secara  acak  mengikuti  dinamikanya  sendiri.  Bentuk  protes  atas  nama identitas tertentu base on kesadaran diri yang menuntut otomoni sebagai tujuan akhir.
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
Dari  pemaparan  ini,  maka  dapat  dilihat  bahwa  para  ahli  memaknai  fenomena  politik identitas  secara  berbeda.  Setidaknya,  jika  merujuk  pada  pemaparan  diatas  terdapat  tiga  narasi yang  dapat  menjelaskan  politik  identitas.  Pertama,  politik  identitas  memfokuskan  perbedaan sebagai ketegori politik. Kedua, politik idenitas sebagai ekspresi hadirnya perasaan marginalisasi dan ketidakadilan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya dalam waktu yang cukup lama.  Ketiga,  politik  identitas  sebagai  strategi  politik  para  elit  untuk  memperoleh  kekuasaan. Apabila melihat varian pemaknaan politik identitas ini, implikasinya politik identitas dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, praktik politik identitas dapat berdampak positif karena dapat  memperkuat  ikatan  komunitas  dan  mampu  merubah  karakter  politik  yang  eksklusif  dan menindas menjadi inklusif melalui sejumlah agenda perjuangan politik. Namun di sisi lain, politik identitas dapat berdampak negatif. Proses pencarian identitas dengan mengkonstruksi perbedaan berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan komunal baik secara horizontal maupun vertikal. Suatu  kelompok  yang  eksis  dalam  sebuah  masyarakat  akan  saling  meniadakan  satu  sama  lain untuk mendapatkan tujuan tertentu.
Dua implikasi tersebut menempatkan politik identitas sebagai sebuah kajian yang akan terus mendapat perhatian terutama yang berkaitan dengan identitas keetnisan, gender, masyarakat pribumi  dan  masyarakat  lokal  (Geertz,  1963).  Realitas  masyarakat  yang  beragam  identitas  ini menyebabkan konflik sulit dihindari terlebih bagi negara-negara dengan karakteristik yang plural termasuk  Indonesia.  Sebab  merujuk  pada  tesis  Furnival  (dalam  Lee,  2009)  menyebut  bahwa masyarakat plural sebagai masyarakat yang teridiri dari lebih dari satu identitas kelompok dimana mereka hidup berdampingan tetapi tidak berbaur sehingga sangat berpotensi terjadinya gesekan antar kelompok karena diantara kelompok-kelompok dengan identitas yang berbeda ini tidak ada kehendak hidup bersama (common will) untuk menyatu dalam satu identitas yang lebih besar..

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif-deskriptif  terkait  perjalanan demokrasi  di  Indonesia  pasca  Orde  Baru  dengan  menggunakan  perspektif  society.  Creswell (2014) dalam menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif adalah proses riset dan pemahaman metodologi  yang  meneliti  fenomena  sosial  dalam  segala  permasalahan  manusia.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  melalui  studi  literatur  dari  buku,  jurnal,  dan  media  online,  serta bahan rujukan lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Potret Politik Identitas Pada Masa Kolonial Hingga Rezim Orde Baru
Politik  identitas  pada  masa  kolonial  hingga  rezim  Orde  Baru  mengalami  pasang  surut. Hal ini tidak lepas sebagai akibat dari pergantian rezim dan setting politik yang terjadi pada saat itu.  Rezim  kolonial  yang  sangat  sentralistik  dan  otoriter  sangat  mengubur  terjadinya  sentimen identitas yang dapat berujung pada konflik dan kekerasaan komunal sehingga dapat merugikan kepentingan  penjajah.  Pada  masa  pendudukan  Belanda,  terdapat  klasterisasi  masyarakat berdasarkan  ekonomi  dan  sosial.  Klaster  pertama  ditempati  oleh  bangsa  eropa  yang  tidak  lain adalah  bangsa  penjajah.  Mereka  berperan  sebaga  penguasa  utama  yang  mengendalikan  pusat pemerintahan.  Klaster  kedua  ditempati  oleh  etnis  China  (Tionghoa)  yang  menjalankan  fungsi perdagangan. Sementara klaster terbawah ditempati oleh masyarakat pribumi. Ketiga klaster ini
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
hidup berdampingan menempati suatu wilayah tetapi tidak salah berbaur. Mereka hidup masing- masing tanpa mengasilkan satu kesatuan bersama.
Sejarah kerusuhan etnis pertama terjadi di Batavia (saat ini Jakarta). Terjadi pembantaian etnis China oleh Belanda pada tahun 1740. Peristiwa berdarah terjadi karena pemerintah Belanda merasa  tidak  nyaman  dengan  keberadaan  komunitas  China  yang  masuk  ke  Batavia  untuk berdagang.  Selain  itu,  Belanda  curiga  bahwa  pengusaha-pengusaha  China  berada  di  pihak masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Kecurigaan tersebut menguat dengan melihat  banyaknya  etnis  China  yang  mulai  berani  melawan  penjajah.  Sementara,  etnis  China sudah  menaruh  kebencian  kepada  Belanda  yang  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang menghambat  aktivitas  perekonomian  etnis  China.  Implikasinya,  terjadi  kerusuhan  berdarah selama 13 hari dimulai pada 9 Oktober 1740 yang menyebabkan tidak kurang dari 10.000 ribu warga China meninggal. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Geger Pecinan (Tirto.id, 2017).
Pada  umumnya  pemerintah  kolonial  sangat  menghindari  terjadinya  konflik  identitas. Fakta  bahwa  masyarakat  yang  majemuk  ini  rawan  terjadi  bentrokan  yang  berujung  tindakan anarki. Karena itu, rezim kolonial berusaha untuk mengintegrasikan kelompok yang berbeda ini dengan  mendoktrin  isu  nasionalisme.  Akibatnya,  masyarakat  Indoensia  saat  itu  mengalami pergeseran  dari  populasi  rasial  berdasarkan  identitas  tertentu  ke  populasi  nasional.  Selain  itu, masyarakat  yang  majemuk  ini  membuat  rezim  kolonial  menggunakan  cara-cara  otoriter  dan sentralistik. Tindakan tersebut menyebabkan nilai-nilai lokalitas mengalami pengikisan. Tindakan represivitas  rezim  kolonial  pada  akhirnya  mampu  meredam  munculnya  konflik  berdasarkan politik identitas (Furnival, dalam Lee, 2009).
Isu  tentang  politik  identitas  terus  mengalami  keterpinggiran  hingga  masa  awal kemerdekaan sampai rezim orde lama, Soekarno. Walaupun  isu  identitas  pada  dasarnya menjadi  kajian  para  pengamat  tahun  1950-an,  tetapi  isu  yang  paling  dominan  lebih  banyak memfokuskan pada kajian tentang partai politik, politik aliran dan nation-building (Nordholt & Klinken,  2009).  Politik  aliran  menjadi  penting  untuk  dilihat  karena  munculnya  politik  aliran sebenarnya ditopang oleh politik identitas. Politik aliran dipopulerkan oleh Clifort Geertz (1983) yang  melihat  masyarakat  Jawa  terbagi  kedalam  tiga  varian  yaitu  abangan,  santri  dan  priyayi. Perbedaan  identitas  masyarakat  Jawa  ini  menyebabkan  konflik  komunal  berdasarkan  sentimen kepercayaan atau agama. Konflik terjadi karena adanya benturan ideologis dan ketidaksenangan dengan kelompok lain, pengaruh sistem stratifikasi sosial dan perjuangan kekuasaan politik yang cenderung mempertajam perbedaan agama dan kepentingan politik (Geertz, 1983).
Politik aliran yang dibangun atas perbedaan identitas ini berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat dalam memilih partai politik era 1950-an. Kelompok islam cenderung memilih partai-partai  dengan  platform  islam  seperti  NU  dan  Masyumi.  Sementara  kelompok  abangan dengan tradisi kebudayaan Jawa yang sangat kental cenderung dekat dengan PNI atau PKI (Feith dalam  Mietzner,  2008).  Partai-partai  pada  masa  ini  berhasil  membangun  kedekatan  dengan konstituen mereka tidak lepas karena strategi mereka menggunakan sentimen identitas yang terus dikontruksi  sehingga  menjadi  sebuah  ideologi  politik  bagi  masyarakat  dalam  menentukan preferensi politik. Era orde lama ditandai dengan munculnya ketegangan yang bersifat horizontal (Geertz, 1983).
Namun  memasuki  Orde Baru  yang  ditandai  oleh kehadiran  rezim  otoritarian  Soeharto, ketegangan  komunal  berdasarkan  identitas  tidak  banyak  muncul  ke  permukaan.  Orde  Baru
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
berhasil  mengubur  sentimen  berbau  identitas  melalui  represivitas  rezim  menggunakan  militer (Nordholt  &  Klinken,  2009).    Transisi  dari  rezim  orde  lama  ke  Orde  Baru  ditandai  dengan pergeseran  ketegangan  (konflik)  dari  bersifat  horizontal  ke  vertikal.  Ketegangan  politik  aliran berdasarkan sentimen agama luntur, meski tidak sepenuhnya pada masa rezim Soeharto. Hal ini di latar belakangi oleh beberapa faktor: pemberangusan PKI, diperkenalkannya kebijakan masa mengambang  (depolitisasi  massa),  kebijakan  asas  tunggal  (pancasila)  dan  hadirnya  dominasi Golkar (Geertz, 1983).

## Penggunaan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi Pasca Orde Baru
Runtuhnya  Orde  Baru  Soeharto  pada  tahun  1998  telah  membawa  politik  Indonesia menuju  angin  segar  perubahan  ke  arah  yang  lebih  terbuka  dan  liberal.  Rezim  otoritarianisme digantikan  dengan  rezim  demokratis  yang  ditandai  dengan  dibukanya  keran  kebebasan  sipil dalam  politik,  reformasi  kelembagaan,  dan  diperkenalnya  konsep  desentralisasi  melalui  pintu otonomi  daerah.  Kekuasaan  yang semula  tersentralisasi  di  pemerintah  pusat,  pasca  Orde  Baru, kekuasaan  tersebar  ke  berbagai  daerah  dengan  beragam aktor  politik.  Baik aktor  lama  maupun aktor  baru  saling  berkontestasi  memperebutkan  kekuasaan  dan  sumber  daya  ekonomi  politik melalui peluang yang ditawarkan dalam setting demokrasi liberal (Haryanto, 2009).
Tumbangnya rezim Orde Baru juga diikuti oleh lemahnya kontrol negara, dimana hal itu berimplikasi pada perebutan kekuasaan antara elit politik dan masyarakat sipil.  Pada gilirannya, politik  perebutan  kekuasaan  antar  para  aktor  yang  terlibat  didalamnya  menjadi  sangat  kental dengan unsur politik Identitas. Pergulatan dalam mencari identitas etnis dan keagamaan sebagai instrumen  dalam  perebutan  kekuasaan  menjadi  ciri  khas  lanskap  politik  Indonesia  pasca  Orde Baru. Hal ini  tampak dari banyaknya peristiwa kerusuhan dan konflik atas dasar identitas etnis dan  agama  yang  terjadi  di  Indonesia  sejak  runtuhnya  Orde  Baru.  Tercatat,  pada  kisaran  tahun 1997 hingga 2002 terjadi konflik antar masyarakat di Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, pada periode yang juga sering disebut sebagai periode transisi pasca Orde  Baru,  terdapat  berbagai  tuntutan  untuk  pemerkaran  daerah  yang  dilandasi  oleh sentimen sentimen  etnis  dan  agama.  Sebagai  contoh,  pada  tahun  1999,  terdapat  300  kabupaten  di Indonesia, dimana jumlah tersebut meningkat pesat menjadi 440 pada tahun 2004 (Nordholt & Klinken,  2009).  Konflik  dan  kekerasan  komunal  serta  tuntutan  pemekaran  daerah  pada  masa transisi menggambarkan bagaimana repetoar etnis dan agama digunakan untuk mengekspresikan ambisi politik dan memobilisasi dukungan rakyat.
Sekalipun masa transisi pasca Orde Baru telah berakhir, politik identitas terus digunakan sebagai  perjuangan  politik  meraih  kekuasaan.  Sejak  tahun  2005,  diperkenalnya  desain  pemilu secara  langsung  yang  memberikan  hak  politik  kepada  waga  negara  untuk  memilih  calon pemimpin politik, semakin mempertajam eksploitasi politik identitas. Pemimpin politik di daerah selama masa Orde Baru telah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga menutup kesempatan masyarakat  lokal  memiliki  calon  pemimpin  yang  lahir  dari  putra  asli  daerah.  Namun  setelah reformasi dan pemilu langsung, tuntutan untuk memiliki calon pemimpin pribumi menjadi sangat kuat.  Implikasinya,  politik  elektoral  sangat  kental  dengan  nuansa  politik  pribumi  dan  non primbumi  yang  dibalut  dengan  sentimen  identitas.  Pada  satu  sisi,  kondisi  ini  memberi  peluang politik  kepada  masyarakat  lokal  yang  selama  rezim  Orde  Baru  mengalami  marginalisasi  dan peminggiran dalam arena politik untuk tampil ke ruang publik merebuat kekuasaan dan sumber
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
daya  ekonomi  politik.  Akan  tetapi  di  sisi  yang  lain,  penggunaan  politik  identitas  dalam  politik elektoral menyebabkan praktik pengeksklusian dan diskriminasi terhadap warga negara lain yang memiliki identitas berbeda di suatu wilayah.
Setidaknya terdapat beberapa contoh kasus mengenai penggunaan politik identitas dalam proses electoral. Salah satunya terdapat pada pemilihan Gubernur dalam Pilkada tahun 2007 di Kalimantan  Barat  yang  sukses  memenangkan  Conelis  sebagai  gubernur  yang  berasal  dari  etnis terbesar di Kalimantan Barat, etnis Dayak. Selama ini, sebelum diperkenalkannya desentralisasi dan  pemilihan  kepala  daerah  langsung,  tidak  ada  jabatan  guburnur  dan  wakil  gubernur  di Kalimantan  Barat  yang  berasal  dari  etnis  Dayak.  Selain  itu,  pos-pos  pemerintahan  lainnya didomominasi  oleh  birokrat  non  Dayak.  Marjinalisasi  dan  diskriminasi  yang  dialami  oleh  etnis Dayak  dalam  kurun  waktu  yang  lama  hingga  masa  Orde  Baru  Soeharto  telah  membuat  ikatan emosional  yang  sangat  kuat  yang  berakhir  pada  munculnya  politik  identitas.  Hal  ini  ditandai dengan kuatnya konsolidasi etnis dayak dalam memilih calon pemimpin yang berasal dari etnis Dayak sebagai gubernur pada Pilkada tahun 2007 dengan memanfaatkan peluang demokrasi dan desentralisasi melaui pintu politik elektoral. Keberhasilan Cornelis menjadi gubernur yang berasal dari  etnis  Dayak  menjadi  simbol  berhasilnya  penggunaan  politik  identitas  dalam  merebut kekuasaan.  Segera  setelah  Cornelis  terpilih,  pos-pos  jabatan  birokrasi  pemerintahan  di Kalimantan  Barat  mulai ditempati  oleh  birokrat  yang  berasal  dari  etnis  Dayak  (Buchari,  2014). Contoh ini menjelaskan bahwa politik identitas yang memanfaatan peluang demokrasi memberi kesempatan  kepada  warga  negara  untuk  lepas  dan  bangkit  dari  pengalaman  marjinalisasi  dan diskriminasi dalam kurun waktu yang cukup lama.
Sementara  pada  kasus  pemilihan  gubernur  DKI  Jakarta  pada  tahun  2017  memberi penjalasan  yang  berbeda,  dimana  politik  identitas  berakhir  pada  praktik  pengeksklusian, diskriminasi  terhadap  kelompok  lain,  intoleransi  dan  konflik  berdasarkan  identitas  agama (Hamid,  2019;  Ubaid  &  Habibisuband,  2017).  Pilkada  DKI  Jakarta  tahun  2017  pada  putaran kedua  diikuti  oleh  dua  pasangan  calon  yaitu:  Pasangan  Ahok-Djarot  dan  Anis  Baswedan- Sandiaga Uno. Pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno menggunakan isu identitas berdasarkan etnis dan agama untuk mengalahkan Ahok sebagai calon petahana. Sebagaimana diketahui, Ahok merupakan  calon  yang  berasal  dari  etnis  Tionghoa  dan  beragama  non-muslim.  Di  tengah perhelatan pesta demokrasi, terjadi mobilisasi massa yang dikenal dengan Aksi Bela Islam untuk mengajak kepada pemilih Jakarta khususnya pemilih muslim untuk tidak memilih Ahok karena bukan  seorang  muslim.  Sebaliknya,  aksi  ini  mengarahkan  pemilih  untuk  memilih  Anis-Sandi. Berbagai kampanye negatif berbau politik identitas terus dijalankan oleh tim pemenangan Anis- Sandi, misalnya mengeluarkan seruan untuk melarang menshalatkan jenazah umat muslim yang memulih Ahok.
Kampanye  politik  Anis-Sandi  menggunakan  sentimen  agama  mendapatkan  jalan  yang mulus karena pasangan tersebut diusung oleh partai berbasis islam, PKS dan berhasil mendapat dukungan  dari  organisasi  islam,  FPI  dan  para  ulama.  Begitu  massifnya  penggunakan  politik identitas  berbasis  agama  menyebabkan  kekalahan  Ahok  dalam  panggung  kontestasi  elektoral. Padahal, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh banyak lembaga survei menyebut bahwa tingkat kepuasan  masyarakat  Jakarta  terhadap  kepemimpinan  Ahok  selama  menjabat  sebagai  gubernur Jakarta sampai pada hari menjelang pemilihan selalu berada pada kisaran angka 70 persen. Jika pemilih  Jakarta  masuk  pada  kategori  pemilih  rasional,  seharusnya  Ahok  dipastikan  menang.
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
Namun kekalahan Ahok justru memperlihatkan pembacaan lain bahwa pemilih di Jakarta masih mudah  terjebak  pada  pertimbangan  emosional  yang  berlandaskan  pada  kesamaan  faktor sosiologis, dalam hal ini agama. Politik identitas menjadi senjata yang sangat ampuh bagi Anis- Sandi untuk mengalahkan Ahok. Kebangkitan politik identitas islam pada Pilkada DKI Jakarta dibangun melalui pembentukan image sebagai muslim yang mayoritas namun terpinggirkan dan merasa  terhina  sehingga  sesama  muslim  harus  memilih  calon  pemimpin  yang  seagama  (Sari, 2016).
Pada  Pilkada  serentak  tahun  2018,  isu  politik  identitas  terus  digunakan  oleh  calon kandidat  untuk  mendulang  perolehan  suara.  Untuk  menyebut  beberapa  contoh,  Pilkada  Jawa Barat  memperlihatkan  kandidat  yang  kurang  populer  diusung  oleh  Partai  Gerindra  dan  PKS nyaris  memenangkan  kontestasi  elektoral  karena  kampanye  politik  yang  sangat  kental  dengan sentimen  agama.  Sementara  pada  Pilkada  Sumatera  Utara,  politik  identitas  juga  mendominasi masa-masa kampanye yang berakhir pada kemengan calon kandidat yang didukung oleh PKS dan Gerindra (Simandjuntak, 2018).
Bangkitnya  politik  identitas  dapat  dilihat  dari  dua  hal  (Romli,  2019):  pertama,  dalam pemilihan kepala daerah, calon kandidat dan pendukungnya cenderung menggunakan sentimen etinisitas dan agama. Dalam konteks ini, kampanye politik yang sering digemborkan oleh calon kandidat  adalah  menggiring  pemilih  untuk  memilih  calon  yang  berasal  dari  wilayah,  etnis  atau agama yang  sama.  Kedua,  munculnya  tuntutan  di beberapa  daerah  unuk  menerapkan  peratuan daerah berdasarkan agama (perda syariah). Hal ini tidak lepas dari peluang otonomi daerah yang memberikan  wewenang  kepada  kepala  daerah  untuk  membuat  peraturan  daerah,  termasuk regulasi  syariah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  lokal.  Sejak  tahun  1998, terhitung tidak kurang dari 443 perda syariah telah diterapkan di Indonesia.
Tidak  hanya  pada  arena  politik  di  tingkat  lokal,  dalam  politik  nasional,  praktik  politik identitas  terus  mewarnai  perjalanan  demokasi  di  Indonesia  pasca  Orde  Baru.  Pada  masa pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 yang mengkontestasikan calon presiden antara Jokowi dan Prabowo sangat kental dengan nuansa politik identitas. Misalnya hal ini dapat terlihat dalam skema  pemilihan  calon  wakil  presiden.  Komposisi  antara  calon  presiden  dan  wakil  presiden senantiasa  mempertimbangkan  dua  representasi  kekuatan  politik  yaitu  nasionalis  dan  agama. Terpilihnya  Ma’ruf  A min  sebagai  calon  wakil  presiden  mendampingi  Jokowi  pada  kontestasi pemilihan  presiden  periode  2019-2024  tidak  lepas  dari  pilihan  rasional  untuk  mendapatkan simpati  pemilih  muslim  khususnya  kalangan  Nahdliyin  (NU),  salah  satu  organisasi  muslim terbesar  di  Indonesia.  Terlebih  selama  ini,  figur  Jokowi  selalu  diserang  oleh  rival  politiknya sebagai anti islam dan berpihak pada asing (Perdana & Wildianti, 2019). Sebagai sebuah negara dengan  mayoritas  penduduk  muslim,  pertarungan  berebut  suara  dari  pemilih  muslim  menjadi sebuah pilihan logis dan selalu terjadi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Kendati dikotomi antara  santri-abangan  semakin  kabur,  tetapi  strategi  politik  yang  menekankan  pada  pentingnya pasangan  calon yang  merepresentasikan  santri-abangan  atau  nasionalis-sekuler  dan  islam  masih sangat kuat (Zuhro, 2019).
Salah satu hal untuk memperkuat bekerjanya politik identitas dalam politik elektoral pada pemilihan  presiden  dapat  dilihat  dari  masa  kampanye.  Hasil  survei  Kompas  yang  dilakukan menjelang pemilu 2019 menunjukan bahwa sebanyak 24,5 % menyebut bahwa masa kampanye dipenuhi  dengan  isu  politik  identitas  berbasis  agama,  suku,  ras  dan  golongan.  Sedangkan
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
sebanyak  27,1  %  mengungkap  bahwa  masa  kampanye  dihiasi  dengan  isu  yang  mengasut  atau mengadu  domba.  Data  ini  mengkonfirmasi  bahwa  isu-isu  identitas  dipilih  sebagai  strategi kampanye  oleh  kedua  pasangan  calon.  Implikasinya,  ruang  publik  terkait  pemilihan  presiden disesaki oleh perdebatan soal identitas etnis dan agama yang kerap kali berujung pada tindakan saling  serang  antar  kedua  kubu.  Implikasinya,  pemilu  tidak  banyak  mengahadirkan  perdebatan programatik  dan  agenda  pembangunan  yang  akan  dilakukan  oleh  calon  pemimpin.  Pemilih menjadi  semakin  tidak  rasional  dalam  menentukan  hak  pilihnya  karena  logika  memilih  selalu dikontruksi  oleh  elit  dengan  membantugun  ikatan  emosional  berdasarkan  sentimen  identitas. Akibatnya,  pertimbangan  kualitas  dan  rekam  jejak  calon  tidak  menjadi  prioritas  utama.  Sebab yang  lebih  utama  bagi  pemilih  adalah  pertimbangan  soal  siapa  calon  kandidat  yang  memiliki identitas yang sama dengan karateristik pemilih.
Kampanye  politik  menggunakan  poltik  identitas  dan  sering  dikemas  dengan  berita bohong  membuat  masyarakat  Indonesia  terjebak  pada  pusaran  konflik  yang  bekepanjangan. Kenyataan bahwa masyakat Indonesia memiliki identitas yang beragam dan berpotensi konflik, justru  konflik  tersebut  semakin  dipertajam  oleh  elit  politik  setiap  kali  memasuki  momentum pemilu  dengan  membangun  sentimen  identitas.  Implikasinya,  disintegrasi  di  tengah  masyarakat semakin  sulit  dibendung.  Dikotomi  antara  “cebong”  dan  “kampret”  sebagai  label  yang merepresentasikan  dukungan  pemilih  terhadap  dua  kubu  calon  kandidat  Jokowi  dan  Prabowo adalah bukti nyata hadirnya konflik di tengah masyakat.
Politik identitas tidak hanya dapat dipakai untuk menjelaskan dinamika politik elektoral, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisa berbagai kasus kekerasan dan konflik di tengah masarakat di luar isu politik elektoral. Pergeseran sistem otoriter menuju demokrasi ternyata tidak banyak memberi harapan terhadap terwujudnya kehidupan sosial politik yang damai dan tentram di bawah payung nasionalisme. Kasus Papua yang terjadi akhir-akhir ini sukses mencuri perhatian publik.  Aksi  demonstrasi  yang  diikuti  oleh  kekerasan  dan  pergolakan  massa  muncul  ke permukaan sebagai bentuk ketegangan vertikal dan horizontal. Ketegangan vertikal terjadi antara etnis Papua terhadap pemerintah pusat yang dianggap gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi di tanah Papua. Desain otonomi khusus untuk Papua yang diikuti dengan sejumlah transfer anggaran ternyata tidak bekerja efektif dalam meredam ketidakpuasaan rakyat Papua terhadap pemerintah.
Sementara ketegangan horizontal terjadi antar kelompok identitas yang berbeda di suatu wilayah. Ketegangan antara warga pribumi dan non-pribumi di Papua masih menjadi narasi yang sangat kuat dalam kehidupan sosial politik. Kerusuhan yang terjadi di Wamena yang menyerang warga  pendatang  dari  etnis  non-Papua  adalah  fakta  empiris  akan  munculnya  konflik  identitas. Sedikitnya tidak kurang dari 32 orang pendatang di Papua meninggal akibat kerusuhan di Papua. Ketegangan di Papua awalnya dipicu oleh masalah rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di asrama  Malang  dan  Surabaya.  Hal  ini  menyebabkan  kemarahan  masyarakat  Papua  dengan melakukan berbagai demonstrasi dan aksi kekerasan hingga melibatkan warga pendatang di tanah Papua (cnnindonesia.com, 2019).
Tidak  hanya  konflik  etnis,  masyarakat  Indonesia  masih  sangat  berpotensi  terhadap munculnya konflik atas nama agama atau kepercayaan. Tentu kita masih ingat dengan peristiwa pembantaian yang dialami warga Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten pada tahun 2011 silam. Ribuan  warga  Cikeusik  menunutut  untuk  membubarkan  Jamaah  Ahmadiyah  karena  dianggap
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
memiliki  aliran  kepercayaan  yang  menyimpang.  Sedikitnya  3  korban  meninggal  atas  peristiwa berdarah ini (nasional.tempo.co, 2019). Kasus-kasus kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan juga  banyak  terjadi  di  daerah  lain  di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  laporan  dari  The  Wahid Institute  tahun  2014  mengenai  kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan  dan  intolerensi mengungkap  sepanjang  tahun  2014  terdapat  158  peristiwa  dengan  187  tindakan  pelanggaran kebebasan  beragam/berkeyakinan  yang  melibatkan  aktor  negara  maupun  aktor  non-negara. Sedangkan jumlah korban pelanggaran dan intoleransi yang dilakukan oleh aktor negara sebanyak 347 jiwa dan sebanyak 89 korban dilakukan oleh aktor non-negara. Bentuk-bentuk pelanggaran dan intoleransi beragama ini meliputi tindakan serangan fisik dan perusakan properti, penyebaran kebencian,  penyesatan  terhadap  kelompok  lain,  diskriminasi  atas  dasar  agama,  pemaksaan keyakinan, pembatasan dan pemaksaan berekspresi (The Wahid Institutue, 2014).
Pemaparan  ini  mempertegas  bahwa  gelombang  demokratisasi  yang  diperkanalkan  sejak keruntuhan  Orde  Baru  justru  diikuti  oleh  kebangkitan  politik  identitas  yang  berujung  pada konflik atas dasar identitas baik vertikal maupun horizontal. Fakta masyarakat yang beragam dan tidak menyatu dan cenderung berkonflik sebagaimana tesis Furnival, justru semakin dipertajam oleh elit politik setiap kali menjelang momentum pemilu baik di tingkat lokal maupun nasional. Perbedaan  identitas  di  tengah  masyarakat  diaktivasi  oleh  calon  kandidat,  partai  politik  dan pendukung untuk memobilisasi pemilih demi suksesi kontestasi elektoral. Akibatnya masyarakat terus berada dalam bayang-bayang disintegrasi bangsa.

## Kesimpulan
Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca pemerintahan Soeharto menyebabkan perjalanan  demokrasi  di  Indonesia  selama  dua  dekade  tidak  berjalan  maju  ke  arah  demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya  berkelindan  soal  urusan  pemilu  dan  proses  pergantian  elit.  Namun  dalam  praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan  dan  intoleransi  serta  menguatnya  sentimen  identitas  atas  dasar  etinisitas  dan  agama telah  menimbulkan  praktik  diskriminasi  dan  pengeksklusian  terhadap  kelompok  identitas  lain yang  berbeda.  Kondisi  ini  sering  kali  dimanfaatkan  oleh  elit  politik  yang  memainkan  peran penting  dalam  mempertajam  sentimen  identitas  dan  agama  untuk  mendapatkan  kekuasaan, terutama memasuki masa pemilu. Hal ini membuat demokrasi Indonesia mengalami regresi.

## Referensi
Abdillah,  U.  (2002).  Politik  Identitas  Etnis  :  Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas.  Magelang:
Indonesia Tera.
Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Gramedia & LSI.
Buchari, S., R. (2014). Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Chandakirana, K. (1989). Geertz dan Masalah Kesukuan. Jakarta. Prisma No. 2/1989.
Cnnindonesia.com.  (2019).  Polisi  Sebut  33  Korban  Tewas  Di  Wamena  Akibat  Kerusuhan.
Online.  Diakses  dari  https://www.cnnindonesia.com/  nasional/20191028204602- 20443648/polisi-sebut-33-korban-tewas-di-wamena-akibat-kerusuhan
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
Fukuyama, F. (2018). Identity: The  Demand for  Dignity and the Politics of Resentment. New York: Farrar, Straus, and Giroux
Geertz, Clifford. (1963). The Integrative Rovolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in The New States. New York: Free Press.
Geertz, Clifford. (1983). Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Hamid, A. (2019) Populism In The 2017 Jakarta Gubernatorial Election. Journal of Governance , Vol 4, No 1
Jumadi. (2003). Fenomena Etnis Dalam Proses Rekruitmen Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalbar 2000-2005. Yogyakarta. Tesis UGM.
Morowitz.  D.,  L.  (1998).  Demokrasi  Pada  Masyarakat  Majemuk.  Dalam  Larry  Diamond  dan Mars F Plattner. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi Bandung. ITB Pres Habbodin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan , Vol 3, No 1.
Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Sosial Politik, Vol 13, No 2.
Huntington,  S.,P.  (2007).  Benturan  Antarperadaban  dan  Masa  Depan  Politik  Dunia  (terj.).
Yogyakarta: Qalam
Lee,  H.  (2009).  Furnivall's  Plural  Society  and  Leach's  Political  Systems  of  Highland Burma. Sojourn:  Journal  of  Social  Issues  in  Southeast  Asia, 24 (1),  32-46.  Retrieved  from www.jstor.org/stable/41308110
Levistky, S & Ziblat, D. (2018). Bagaimana Demokasi Mati. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mietzner,  M.  (2008).  Comparing  Indon esia’s  party  systems  of  the  1950s  and  the  post -Suharto era: From centrifugal to centripetal inter-party competition. Journal of Southeast Asian Studies , 39(3), pp 431 – 453 October 2008.
Perdana, A & Wildianti, D. (2019). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Jakarta: Bawaslu RI.
Nasional.tempo.co.  (2019).  Kronologi  Penyerangan  Jamaah  Ahmadiyah  Di  Cikeusik.  Online.
Diakses  dari  https://nasional.tempo.co/read/311441/kronologi-penyerangan-jamaah- ahmadiyah-di-cikeusik
Nordholt,  H,  S.,  &  Klinken,  G.  (2007).  Politik  Lokal  Di  Indonesia.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia dan KITLV Jakarta
Robinson, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets. London: Routletge.
Romli,  L.  (2019).  Political  Identity  and Challenges  for  Democracy Consolidation  in  Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , Vol 4, No 1.
Santoso,  Purwo.  (2011).  Proliferation  of  Local  Governments  in  Indonesia:  Indentity  Politics within a Troubled Nation State. Journal of Power Conflict Democracy , Vol 3, No 1.
Sari,  Endang  (2016).  Kebangkitan  Politik  Identitas  Islam  Pada  Arena  Pemilihan  Gubernur Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vol 2, No 2. Simandjuntak, D. (2018). Identity politics looms over I ndonesia’s presidential election. Retrieved November 13, 2018, from http://www.eastasiaforum.org/ 2018/1 1/10/identity-politics- looms-overindonesias-presidential-election/
Copyright © 2021, Mahpudin This is an open access article under the CC – BY-SA license
Slater,  D.  (2004).  Indonesian  Accuntability  Traps:  Party  Cartels  and  Presidential  Power  After Democracy Transition. Indonesia , No. 78 (Oktober).
The  Wahid  Institute.  (2014).  Laporan  Tahunan  Kebebasan  Beragama/Berkeya-kinan  dan Intoleransi. Jakarta: The Wahid Institue.
Tirto.id.  (2017).  13  Hari  Pembantaian  Orang  Cina  di  Jakarta.  Online.  Diakses  dari https://tirto.id/13-hari-pembantaian-orang-cina-di-jakarta-cx2Y
Tornquist,  O.  (2013).  Assessing  dynamics  of  democratisation:  Transformative  politics,  new institutions, and the case of Indonesia. China: Palgrave Macmillan.
Tornquist,  O  &  Savirani,  A.  (2016).  Reclaiming  The  State:  Mengatasi  Problem  Demokrasi  di Indonesia Pasca-Soeharto. Yogyakarta: PolGov.
Ubaid, A.,H & Habibusabandi, H.,B. (2017). Political Polarization based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. Jurnal Studi Pemerintahan , Vol 8, No 4.
Winters, J. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. In M. Ford, & T. Pepinsky, Beyond Oligarchy:  Wealth,  Power,  and  Contemporary  Indonesian  Politics .  New  York:  Cornell  University Press.
Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik, Vol 16, No 1.