Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821

## Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban penataan dana desa di desa Kecamatan Namorambe
Sahala Purba 1* , Duma Megaria Elisabeth 2 , Sumardi Adiman 3 , Yosephine Natalitha Sembiring 4 , Nadiya Meilani Tarigan 5
Universitas Methodist Indonesia 1,2,4, 5 , Universitas  Pembangunan Pancabudi Medan 3
Sahala824@gmail.com
*Penulis Korespondensi
Diajukan
: 30 Maret 2022 Disetujui : 10 April 2022 Dipublikasi  : 13 April 2022

## ABSTRACT
Accountability for managing village funds is very important considering that there are many cases  currently  involving  the  theft  of  money  by  village  officials  to  the  point  that  it  results  in foaming,  which  is  why  this  research  was  appointed  to  review  and  examine  the  capacity  of  the village  government,  the  Internal  Control  System  and  Financial  Information  Disclosure  towards accountability for fund management. villages in the villages located in Namorambe District have a  significant  effect  or  not.  This  research  is  an  explanatory  research  with  a  total  of  92  samples from  36  observation  villages  with  the  sample  criteria  being  the  village  head,  village  secretary, head of finance and BPD. The funds used are primary data and the data are analyzed using the SPSS  type  23  statistical  test.  This  type  of  research  is  quantitative.  The  results  of  this  research show  that  Village  Government  Capacity  has  a  positive  and  significant  impact  on  Village  Fund Management  Accountability,  on  the  other  hand,  the  Internal  Control  System  and  Financial Information  Disclosure  have  a  negative  and  significant  impact  on  Village  Fund  Management Accountability.  On  the  other  hand,  the  Village  Government  Capacity,  Internal  Control  System, and  Financial  Information  Disclosure  have  a  significant  impact  on  Village  Fund  Management Accountability. So it can be concluded that only the capacity of the village government affects the accountability  of  village  fund  funding  while  the  others  are  contradictory,  which  means  that  the internal  control  system  and  financial  information  disclosure  in  villages  in  the  village  of Namorambe District have not been carried out properly.
Keywords :  Village  Government  Capacity,  Internal  Control  System,  Financial  Information Disclosure, Village Fund Management Accountability

## PENDAHULUAN
Informasi  dari  Indonesia  Corruption  Watch  (www.antikorupsi.org),  terdapat  110  masalah terpaut  penggelapan  dana  desa  antara  tahun  2016  hingga  10  Agustus  2017.  Dari  kasus-kasus tersebut,  pelaksana  lazimnya  dieksekusi  oleh  kepala  desa.  Terlebih  pelaksana  korupsi  yang dilakukan petinggi desa yang berjumlah 30 orang dan juga keluarga kepala desa sebanyak 2 orang. Dari perkara  tersebut, total kerugian negera  mencapai Rp  30  miliar. Ada berbagai  model bentuk korupsi  dalam  penyalahgunaan  dana  desa  antara  lain  kecurangan,  penyalahgunaan  anggaran, penyimpangan kekuasaan, pungli, menaikkan anggaran, pelaporan palsu, penggurangan anggaran dan uang sogok.
Pemerintah  pusat  mulai  mendistribusikan  dana  desa  untuk  tahun  2015  dengan  persetujuan taksiran dana desa sebesar Rp20, 67 triliun oleh pemerintah dan DPR. dalam APBN 2015 secara nasional.  Setiap  tahunnya  dana  desa  selalu  dinaikkan  didasarkan  pada  pernyataan  Menteri  Desa PDTT,  dalam  di  Kompas.com:“  Pemerintah  berupaya  dalam  meningkatkan    kesejahteraan masyarakat  melalui  penyediaan  dana  desa,  mengurangi  kesenjangan  antar  daerah  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
membetulkan  Terlaksananya  pemerataan  pembangunan  yang  adil.”  Sejak  penyaluran  dana  desa tahun  2015  setelah  itu,  banyak  anggota  dewan  desa  maupun  kepala  desa  yang  ketahuan menggelapkan  desa.  Mengenai  ini  dibuktikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo,  yang  berkata  di republika.co.d jika“ Efektif 900 kepala desa yang terkena (kasus hukum) dan kami mengakui jika memanglah  ada  hal-  perihal  yang  perlu  kita  selesaikan  dan  kita  tidak  menutup  mata.”  Presiden memutuskan  jika  dana  desa  bukanlah  inovasi  dalam  pemerataan  pembangunan  masyarakat pedesaan, namun lemahnya pengawasan menciptakan celah penyalahgunaan dana desa.
Sumber : ( https://kompas.com ), 2021 Gambar 1 Grafik Jumlah Dana Desa
Riset ini mengkaji tentang tanggung jawab penataan dana desa serta variabel- variabel yang mempengaruhinya.Variabel-variabel  tersebut  merupakan  kewenangan  pemerintah  desa,  sistem pengendalian intern serta keterbukaan informasi keuangan.
Banyak  penelitian-penelitian  pertanggungjawaban  penataan  dana  desa  yang  dilihat  dari kapasitas  pemerintahan  desa,  sistem  pengendalian  internal  dan  keterbukaan  informasi  keuangan dan  lain  sebagainya,  tetapi  masih  ada  gap  penelitian  ini  ada  yang  menyatakan  bahwa  kapasitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa yang dilakukan oleh (Puspa & Prasetyo, 2020); (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021);  (Mualifu,  Guspul,  &  Hermawan,  2019);  (Umaira  &  Adnan,  2019);  dan  (Atiningsih  & Ningtyas, 2019), tetapi  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Sweetenia,  Caesari, Aprillia,  &  Purwantini,  2019);  (Widyatama,  Lola,  &  Diarespati,  2017);  (Sahrul,  Atichasari,  & Ristiyana, 2021) dan (Suharti & Rumsari, 2021) yang menyatakan bahwa kapasitas pemerintahan desa tidak ada hubungannya dengan pertanggungjawaban penataan dana desa.
Sistem pengendalian internal yang baik dapat sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban penataaan  dana  desa,  dimana  jika  sistem  pengendalian  internalnya  bagus  pasti  diikuti  oleh penataan dana desa yang efektif, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  (Puspa & Prasetyo,  2020);  (Arfiansyah,  2018);  (Pahlawan  et  al.,  2020)  ;  (Periansya  &  Sopiyan,  2021); (Mualifu et al., 2019); (Martini, Lianto, Hartati, Zulkiflli, & Widyastuti, 2019); (Sweetenia et al., 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); dan (Widyatama et al., 2017), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafsiah & Diana, 2020) dan (Mutmainah & Pramuka, 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak ada hubungannya dengan pertanggungjawaban penantaan dana desa.
Pertanggungjawaban  penataan  dana  desa  akan  lebih  baik  jika  dilakukan  keterbukaan informasi keuangan ke publik agar masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana desa tersebut digunakan,  sehingga  dengan  adanya  keterbukaan  informasi  keuangan  dapat  jadi  evaluasi  bagi pemerintah  dalam  mencairkan  dana  desa  lebih  besar  lagi  demi  kemakmuran  rakyat  yang  ada didesa,  hal  ini  didukung    penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Puspa  &  Prasetyo,  2020);  (Superdi, 2017);  (Nurlaili,  2016);  (Wahyuni  &  Sulindawati,  Ni  Luh  Gede  Erni  Trisna,  Herawati,  2014); (Mustofa, 2012), tetapi bertolak belakang dengan (Making & Handayani, 2021); dan (Sukmawati &  Nurfitriani,  2019)  yang  menghasilkan  penelitian  keterbukaan  tidak  berpengnaruh  terhadap
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
pertanggungjawaban  penataan  dana  desa  sedangkan  oleh  (Purba  &  Silalahi,  2021)  menyatakan bahwa  keterbukaan  itu  berpengaruh  secara  negatif  terhadap  pertanggungjawaban  penataan  dana desa.
Dari  permasalah  diatas  maka  kami  ingin  mengkaji  dan  menganalisis  apakah pertanggungjawaban  penataan  dana  desa  yang  terdapat  di  desa  kecamatan  Namorambe  dapat dipengaruhi  oleh  kapasitas  pemerintahan  desa,  sistem  pengendalian  internal  dan  keterbukaan informasi keuangan.

## STUDI LITERATUR
Bersumber  pada  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  Pemerintahan  Desa  merupakan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  serta  kepentingan  masyarakat  lokal  dalam  sistem pemerintahan  Negera  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  desa  dipimpin  oleh  seorang kepala desa ataupun nama lain dan dibantu oleh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya sehari- hari untuk melayani masyarakat setempat.
Pemerintahan  desa  dilaksanakan  oleh  kepala  desa.  Adapun  yang  menjadi  wewenangnya meliputi  pengedalian  pemerintahan  desa,  penerapan  pembangunan  desa,  pembinaan  warga  desa, serta  penguatan  warga  desa  bersumber  pada  prakarsa  warga,  hak  asal  usul  serta  adat  desa  (UU Nomor.  6  Tahun  2014  Pasal  18).  Dewan  desa  terdiri  dari  dewan  desa  serta  dewan  desa  (BPD). Pemerintah desa yang diartikan terdiri dari kepala desa serta fitur desa. sesuai dengan PP Nomor. 72  Tahun  2005  tentang  desa,  Pasal  30  menarangkan  kalau  dewan  desa  merupakan“  perwakilan penduduk yang bersangkutan atas bawah keterwakilan yang didetetapkan lewat musyawarah serta mufakat  yang  terdiri  dari  kepala  warga  sipil,  pemangku  adat,  handal  kelompok,  pramuka  agama serta  tokoh  lain  ataupun  tokoh  warga  yang  lain  Sehubungan  dengan  undang-  undang  desa  yang disahkan,  pemerintah  desa  dibangun  selaku  lembaga  yang  mengendalikan  warga  desa  serta sekalian menyelenggarakan pemerintahan desa.

## 1. Pertanggungjawaban/ kewajiban
Menurut  Mardiasmo  dalam  (Widyanti,  2018),  pertanggungjawaban  publik  merupakan kewajiban  wali  (agen)  buat  mempertanggungjawabkan,  menyajikan,  memberi  tahu,  serta mengatakan kepada wali (prinsipal) seluruh aktivitas serta aktivitas yang jadi tanggung jawabnya. buat tanggung jawab. Pertanggungjawaban Publik terdiri dari 2 tipe, ialah:
a. Tanggung jawab vertikal
b. Tanggung jawab horizontal
Pertanggungjawaban  publik  oleh  organisasi  zona  publik  terdiri  dari  4  ukuran pertanggungjawaban yang wajib dipadati oleh organisasi zona publik:
a.  Tanggung Jawab atas Kewajaran serta Legalitas.
b. Tanggung Jawab Proses.
c. Tanggung jawab program,
d. Tanggung Jawab Kebijakan,

## 2. Penataan Dana Desa
Bersumber  pada  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penataan  Pendanaan  desa. Penataan  pendanaan  desa  ialah  aktivitas  universal  yang  meliputi  persiapan,  pelaksanaan, adminstratif, informasi, serta kewajiban pendanaan desa. Dana desa dikelola cocok dengan prinsip penataan  dana desa. Prinsip  merupakan nilai-nilai yang menginspirasi Penataan Pendanaan desa. Prinsip-  prinsip  tersebut  melahirkan  prinsip-  prinsip  yang  mendasar  serta  wajib  tercermin  dalam tiap  aksi  penataan  pendanaan  desa.  Prinsip  serta  Prinsip  tidak  terdapat  manfaatnya  bila  tidak diungkapkan dalam aksi.

## 3. Tanggung Jawab Penataan Dana Desa
Penafsiran tata pemerintahan yang baik kerap pula dimaksud selaku tata pemerintahan yang baik.  Bagi  Mardiasmo  (2016)  dalam  jurnal  (Gosal,  Pengemanan,  &  Monintja,  2021),
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
pertanggungjawaban  ialah  salah  satu  karakteristik  pemerintahan  yang  baik.  Tanggung  jawab merupakan  kewajiban  tiap  orang,  kelompok  ataupun  tubuh  buat  memenuhi  kewajiban  yang dikerjakannya. Sebaliknya bagi Mardiasmo (2016), pertanggungjawaban  publik dimaksud selaku kewajiban (agen) yang ditugaskan buat menghitung, mencatat, memberi tahu, serta memberi tahu kepada  wali  amanat  seluruh  aktivitas  serta  aktivitas  yang  jadi  tanggung  jawabnya  (pada prinsipnya). Juga mempunyai hak serta wewenang buat mempertanyakan tanggung jawab.
Bersumber pada Permendagri No. 20 Thn 2018 tentang Penataan Pendanaan desa, Penataan Pendanaan desa dibuat dalam sebagian tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan Pemerintah Desa
b. Implementasi
c. Administrasi
d. Informasi
e. Tanggung jawab

## 4. Kapasilitas Pemerintah Desa
Bagi  UU  No.  13  Thn  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Pasal  1  (10)  melaporkan  kalau kapasilitas  merupakan  kemahiran  kerja  tiap  individu,  yang  meliputi  aspek  ilmu  pengetahuan, kepandaian, serta sifat kerja yang cocok dengan standar yang ditentukan.
Kapasilitas  dalam  Pemerintah  Desa  yang  mempengaruhi  kinerja  manajemen  puncak. Sebaliknya  untuk  pengelola  dana  desa,  aparat  desa  wajib  mempunyai  keahlian  yang  baik  dalam penataan serta pertanggungjawaban dana desa, sebab aparat desa yang kompeten dalam penataan pendanaan  desa  dapat  meningkatkan  tanggung  jawab  dalam  hal  penataan  dana  desa,  begitu  pula sebaliknya. (Umaira & Adnan, 2019).
Bagi  Hupatea  serta  Thoha  dalam  (Amar  &  Fikri,  2020)  melaporkan  kalau  kapasilitas mempunyai 5 ciri, tetapi cuma 3 ciri utama yang bisa dilihat serta dinilai dengan gampang, ialah: Pengetahuan,  Keahlian  serta  Perilaku,  sebaliknya  yang  tidak  nampak  serta  susah  dimengerti. dalam kepribadian serta motif. Buat lebih jelasnya hendak dijabarkan selaku berikut:
a. Pengetahuan b. Keterampilan c. Sikap d. Sifat e. Motif
Kapasilitas menjadi variable penting untuk dibahas secara mendalam dalam riset ini, karena desa  mempunyai  keharusan  untuk  menata  keuangannya  serta  menyajikan  informasi  mengenai keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  penataan  dana  desa  yang  nilainya  cukup besar dikucurkan oleh pemerintah. Kapasitas ini terkait dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan keahlian  yang  harus  dimiliki  seseorang  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Pemerintah  desa  haru memiliki penjabat penata keuangan yang mampu menyusun informasi keuangan yang dapat akurat dan  dapat  dipercaya  sehingga  pertanggungjawaban  penataan  dana  desa  dapat  diterima  kalayak banyak.  Hasil  penelitian  sebelumnya  juga  menunjukkan  bahwa  variabel  kapasilitas  berpengaruh signifikan  terhadap  pertanggungjawaban  penataan  dana  desa,  dengan  Menyusun  informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penataan dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020); (Pahlawan,  Wijayanti,  &  Suhendro,  2020);  (Periansya  &  Sopiyan,  2021);  (Mualifu,  Guspul,  & Hermawan,  2019);  (Umaira  &  Adnan,  2019);  (Atiningsih  &  Ningtyas,  2019).  Sedangkan penelitian  menurut  (Sweetenia  et  al.,  2019);  dan  (Widyatama  et  al.,  2017)  mengatakan  bahwa variabel  kapasilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pertanggungjawaban  penataan  dana  desa. Mempertimbangkan penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:
H1:  Kapasilitas Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa.

## 5. Sistem Pengendalian Internal
Bagi  PP  Nomor.  60/2008,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  merupakan  buat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
membenarkan kalau tujuan organisasi bisa dicapai dengan baik lewat aktivitas yang efisien, efektif serta terfokus, dengan manajemen serta segala pegawai, yang ialah sesuatu proses. integrasi aksi serta aktivitas yang terus dicoba oleh. Suatu informasi yang bisa diandalkan. Keuangan, proteksi benda  kepunyaan  negeri  serta  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-  undangan.  Sistem Pengendalian  Intern  Negeri  (SPIP)  merupakan  sistem  pengendalian  intern  yang  harus dilaksanakan oleh seluruhnya di pemerintah negera bagian serta pemerintah wilayah.
Manfaat  pengendalian  internal  di  atas  bisa  dicapai  oleh  manajemen  yang  mempraktikkan komponen  pengendalian  internal  buat  tiap  kegiatan  bisnis.  Standar  Audit  mematuhi  PP  Nomor. 60/2008 dengan menetapkan 5 elemen pengendalian internal yang terpaut dengan Statment COSO (1992). 5 elemen pengendalian internal merupakan:
a. Area pengendalian
b. Evaluasi risiko
c. Kegiatan pengendalian
d. Data serta komunikasi
e. Pemantauan
Sistem Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu prosedur yang harus dimiliki dalam menjalankan  roda  pemerintahan  untuk  menjaga  proses  kegiatan  operasi  sesuai  dengan  kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya yang tujuannya untuk mencapai target organisasi itu sendiri. Pengendalian intern adalah suatu rancangan organisasi yang digunakan untuk menjaga atau melindungi kekayaan yang dimiliki pemerintah dan juga dapat menghasilkan informasi yang akurat  dan  dapat  dipercaya.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sistem  pengendalian  intern pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertanggungjawaban  penataan  keuangan (Puspa  &  Prasetyo,  2020);  (Arfiansyah,  2018);  (Pahlawan  et  al.,  2020)  ;  (Periansya  &  Sopiyan, 2021); (Mualifu et al., 2019); (Martini, Lianto, Hartati, Zulkiflli, & Widyastuti, 2019); (Sweetenia et  al.,  2019);  (Atiningsih  &  Ningtyas,  2019);  (Widyatama  et  al.,  2017).  Dari  penjelasan  diatas maka peneliti menarik hipotesis:
H2:  Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan Dana Desa.

## 6. Keterbukaan Pendanaan desa
Keterbukaan  bisa  dimaksud  selaku  wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  daearah  kepada publik  secara  terbuka  serta  jujur,  dengan  membagikan  data  keuangan yang  dapat  mudah  diakses oleh  berbagai  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  dipakai  sebagai  pengambilan  keputsan (Mustofa,  2012).  Mardiasmo  (2005)  memberitahukan:“  wewenang  publik  atas  data  keuangan berasal  dari  konsep  pertanggungjawaban  publik,  yang  memakai  catatan  keuangan  organisasi publik buat menciptakan informasi pertanggungjawaban serta manajemen.
Bersumber  pada  uraian  di  atas  serta  bermacam  argumentasi,  buat  membenarkan  dana  desa dikelola  selaku  dana  warga  oleh  pemerintah  desa,  butuh  menginformasikan  kepada  warga  lewat akses  media  yang  diterima.  Tanggung  jawab  penataan  dana  desa  bisa  dikendalikan  oleh  warga serta  pemangku  kepentingan  bila  data  yang  bisa  diakses  menggambarkan  gimana  dana  desa dikelola bisa disebarluaskan lewat bermacam media.
Terdapat  3  penanda  yang  pengaruhi  keterbukaan  informasi  keuangan  menurut  Sande  dalam jurnal  (Satria & Bobby, 2018), ialah:
a. Terbuka di sosial media
b. diakses gampang
c. Data tersedia
Keterbukaan informasi keuangan adalah kemudahan dalam mengakses semua informasi yang dibutuhkan  untuk  mengambil  sesuatu  keputusan  untuk  masa  yang  akan  datang.  Berdasarkan Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  pasal  72  pemerintah  desa  diharuskan  mengungkapkan informasi yang lengkap atas informasi penataan keuangan yang telah dibuat dan harus dilakukan pertanggungjawaban pendanaan desa tersebut kepada masyarakat secara tertulis serta harus mudah diakses  melalui  papan pengumuman  dan  media  elektronik.  Penelitian  (Puspa  &  Prasetyo,  2020);
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
(Superdi, 2017); (Nurlaili, 2016); (Wahyuni & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, 2014);  (Mustofa,  2012).  Adapun  hasil  penelitian  mereka  menyatakan  bahwa  Keterbukaan Informasi  Keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  kepada  pertanggungjawaban  penataan keuangan. Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis:
H3:  Keterbukaan  Informasi  Keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa.

## Gambar 2. Kerangka Konseptual

## METODE
Studi ini dilaksanakan pada Desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang. Waktu studi dimulai bulan Maret 2021 sampai penelitian ini berakhir.
Populasi  dalam  studi  ini  merupakan  Aparat  dan  fitur  desa  di  desa  Kecamatan  Namorambe Kabupaten  Deli  Serdang  ialah  sebanyak  36  Desa,  populasi  hendak  diteliti  dengan  pemilihan responden  bersumber  pada  kriteria  tertentu  ( purposive  sampling ).  Kriteria  yang  digunakan  buat memilah  kriteria  responden  ialah  aparatur  dan  tim  pejabat  pengelola  Dana  Desa  yang melaksanakan guna dalam penataan Dana Desa yang terdiri dari: Pemegang Kekuasaan Penataan Pendanaan  desa,  Kordinator  Pelaksana  Teknis  Penataan  Pendanaan  desa,  Staf  Pada  Urusan Keuangan dan Mitra Kerja Pemerintah Desa sehingga didapat sampel dalam riset ini berjumlah 92 orang.
Dalam  Riset  ini  peneliti  menyebarkan  kuesioner  kepada  perangkat  pemerintah  desa  yang telah  ditetapkan  terlebih  dahulu,  pengolahan  data  dilakukan  dengan  SPSS  versi  23  untuk melakukan  uji  instrumen  data  jika  sudah  memenuhi  dilanjutkan  dengan  uji  asumsi  klasik  serta tahap terakhir dilakukan uji hipotesis.

## HASIL
Bersumber pada kuisioner yang dibagikan kepada responden sampai diperoleh hasil jawaban dari  responden  yang  dapat  menggambarkan  deskriptif  studi.  Berikut  yakni  jawaban  responden buat pernyatan dari masing- masing variabel.

## Hasil Statistik Uji Validitas
Pernyataan  dapat  dikatakan  valid  apabila  r hitung >r tabel .  Pada  signifikan  5%  dengan  derajat bebas df= 92– 3= 89.
Dapat diketahui jika rtabel pada studi ini sebesar 0, 2061 apabila dilihat dari masing- masing butir pertayaan dari kuesioner corrected item- total corelation diatas 0,2061 sampai seluruh butir perkara variabel valid seluruhnya.
Kapasilitas Pemerintah Desa (X1) Sistem Pengendalian Internal (X2) Keterbukaan Informasi Keuangan (X3) Akuntabilitas
Penataan
Dana Desa (Y)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821

## Uji Reabilitas
Pengujian  reliabilitas  variabel  Sistem  Pengendalian  Intern,  Kualitas  SDM,  Transparansi, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pendanaan desa dengan memakai nilai Cronbach’ s Alpha. Hasil pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1.  Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Alpha Reliabilitas Pertanggungjawaban Penataan DD (Y) 0,850 0,60 Reliabilitas Kapasilitas  Pemerintah Desa (X 1 ) 0,723 0,60 Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) 0,897 0,60 Reliabilitas Keterbukaan  Informasi Keuangan (X 3 ) 0,726 0,60 Reliabilitas Sumber : Hasil olahan penulis

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  buat  mengenali  distribusi  data  dalam  variabel  yang  hendak digunakan dalam riset. Pada gambar 3 di dasar ini hendak menjelaskan hasil histogram pada riset ini.
Sumber : Hasil olahan penulis

## Gambar 2. Hasil Histogram

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bermanfaat  guna  menguji  apakah  dalam  model  regresi  dijumpai terdapatnya  korelasi  antara  variabel–variabel  leluasa.  Berikut  ini  merupakan  syarat  pengambilan keputusan uji multikolineritas ialah:
a. Jika nilai tolerance > 0,10 serta nilai VIF < 10 bisa dikatakan tidak terjalin multikolinieritas.
b. Jika nilai tolerance < 0,10 serta nilai VIF > 10 bisa dikatakan terjalin multikolinieritas.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Mode VIF Kapasilitas Pemerintah Desa (X 1 ) 1.326 Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) 1.730 Keterbukaan Informasi Keuangan (X 3 ) 1.450
Sumber : Hasil olahan penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas  nilai tolerance >  0,10  dan  VIF    <  10,00.  Hal  ini  menunjukkan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
bahwa seluruh variabel bebas tidak terjadi Multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastistas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  guna  menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi berlangsung  ketidaksamaan  varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain(  Ghozali, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dalam riset ini memakai Pengujian heteroskedastisitas dalam riset ini memakai Uji Park. Uji Park dilakukan dengan pemangkatan terhadap residual kemudian di logaritma alami (Ln). Hasil pengujian heterokedastisitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

## Tabel 3. Tabel Uji Heterokedastistas
Model Sig. 1  (Constant) .014 Kapasilitas Pemerintah Desa (X 1 ) .141 Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) .690 Keterbukaan  Informasi  Keuangan (X 3 )
.423
Sumber : Hasil olahan penulis
Bersumber  pada  hasil  uji  heteroskedastisitas  yang  ditunjukkan  pada  tabel  ini  jika  nilai  dari ketiga  variabel  independen  lebih  besar  dari  taraf  signifikan  0,05  hingga  bisa  disimpulkan  kalau tidak terjalin heteroskedastisitas dalam type regresi.

## Uji Regresi Linier Berganda
Regresi  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  regresi  berganda  yang  bertujuan  untuk mengetahui  persamaan  matematika  yang  dimaksudkan  buat  menguji  pengaruh  variabel–variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda Model B Std. error 1 (Constant) 149.869 13.839 Kapasilitas Pemerintah Desa (X 1 ) .730 .328 Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) -.405 .150 Keterbukaan  Informasi  Keuangan (X 3 ) -1.930 .902
Sumber : Hasil olahan penulis
Persamaan matematika dari hasil regresi di atas adalah sebagai berikut : Y = 149,869 + 0,730 X 1 – 0,405X 2 – 1,930X 3 + e

## Uji t
Uji-t bertujuan buat menampilkan apakah setiap variabel bebas yang diuji memiliki hubungan terhadap variabel terikat. Uji–t bisa dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji-t
Model T Sig. 1  (Constant) 10.830  .000 Kapasilitas Pemerintah Desa (X 1 ) 2.223  .029 Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) -2.703  .008
Keterbukaan Informasi Keuangan (X 3 ) -2.141  .035 Sumber : Hasil olahan penulis
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
Pada riset ini menggunak uji- t dengan df= n– 3; df= 89 serta tingkatan signifikasi(α)= 5% hingga diperoleh  t tabel sebesar  1,987.  hasil  hipotesis  diterima  bila  t hitung >t tabel ataupun  mempunyai  sig t<0,05. Bersumber pada tabel di atas diperoleh hasil uji- t (Parsial) selaku berikut: 1.  Pada  uji-  t,  nilai  t hitung >t tabel (2,223>1,  987).  Nilai  signifikan  t  buat  variabel  Kapasilitas Pemerintah  Desa  sebesar  0,029  serta  nilai  tersebut  lebih  kecil  daripada  probabilitas  0,05  ( 0,029<0,05). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan kalau H0 serta Ha diterima. Perihal ini berarti kalau variabel Kapasilitas Pemerintah Desa mempengaruhi positif serta signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada Desa Di Kecamatan Namorambe.
2. Pada uji- t, nilai t hitung >t tabel (-2,703<1,987). Nilai signifikan t buat variabel Sistem Pengendalian Internal  sebesar  0,008,  serta  nilai  tersebut  lebih  kecil  daripada  probabilitas  0,05  (0,008<0,05). Sehingga dalam pengujian ini menampilkan bahwa H0 ditolak serta Ha diterima sebagian.
3. Pada uji- t, Pada uji- t, nilai t hitung >t tabel (-2,141<1,987). Nilai signifikan t buat variabel Sistem Pengendalian  Internal  sebesar  0,035,  serta  nilai  tersebut  lebih  kecil  daripada  probabilitas  0,05 (0,035<0,05).  Sehingga  dalam  pengujian  ini  menampilkan  kalau  H0  ditolak  serta  Ha  diterima sebagian.
Koefisien Determinan (R 2 ) Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  dipergunakan  buat  mengukur  besarnya  pengaruh  variabel leluasa. Pada Tabel 6 berikut ini merupakan hasil uji determinasi.
Tabel 6. Hasil Determinasi (R 2 ) Model R Square Adjusted R Square 1 .207 .180 Sumber: Hasil olahan penulis
Bersumber pada tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,180. Mengenai ini menunjukkan jika kemampuan variabel Kapasilitas Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Keterbukaan  Informasi  Keuangan  terhadap  Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa pada Desa Di Kecamatan Namorambe sebesar 18,0%. Kebalikannya sisanya sebesar 82,0% yakni pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam studi ini.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa  variabel  Kapasilitas Pemerintah  Desa  berpengaruh  positif  siginifikan  terhadap  Pertanggungjawaban  Penataan  Dana Desa  pada  desa  di  Kecamatan  Namorambe.  Hal  ini  menyimpulkan  bahwa  apabila  penerapan Kapasilitas  pemerintah  Desa  berjalan  dengan  baik  maka  Pertanggungjawaban  Penataan  Dana Desa  juga  akan  semakin  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  (Puspa  &  Prasetyo,  2020);  (Pahlawan, Wijayanti,  &  Suhendro,  2020);  (Periansya  &  Sopiyan,  2021);  (Mualifu,  Guspul,  &  Hermawan, 2019); (Umaira & Adnan, 2019); dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019), yang menyatakan kapasistas pemerintahan  desa  berpengaruh  terhadap  pertanggungjawaban  penataan  dana  desa,  tetapi  tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia, Caesari, Aprillia, & Purwantini, 2019); (Widyatama,  Lola,  &  Diarespati,  2017);  (Sahrul,  Atichasari,  &  Ristiyana,  2021)  dan  (Suharti  & Rumsari, 2021).
Hasil  penelitian  tidak  mendukung  hipotesis  2  sebab  Sistem  Pengendalian  Internal berpengaruh negatif terhadap Pertanggungjawaban penataan Dana Desa pada desa di Kecamatan Namorambe. Hal ini menyimpulkan bahwa apabila temuan Sistem Pengendalian Internal Semakin tinggi  maka  mengakibatkan  tingkat  Pertanggungjawaban  Penataan  Dana  Desa  Semakin  rendah. Hal  ini  dukung  oleh  (Nafsiah  &  Diana,  2020)  dan  (Mutmainah  &  Pramuka,  2017),  tetapi  tidak sejalan dengan (Puspa & Prasetyo, 2020); (Arfiansyah, 2018); (Pahlawan et al., 2020) ; (Periansya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
& Sopiyan, 2021); (Mualifu et al., 2019); (Martini, Lianto, Hartati, Zulkiflli, & Widyastuti, 2019); (Sweetenia  et  al.,  2019);  (Atiningsih  &  Ningtyas,  2019);  dan  (Widyatama  et  al.,  2017)  yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap pertanggungjawaban penataan dan desa.
Hasil  penelitian  menolak  hipotesis  3  yang  melaporkan  Keterbukaan  Informasi  Keuangan mempengaruhi  secara  negatif  terhadap  Pertanggungjawaban  Penataan  Dana  Desa  pada  desa  di Kecamatan  Namorambe.  Perihal  ini  merumuskan  kalau  penemuan  Keterbukaan  Informasi Keuangan terus menjadi transparan akibatnya dapat mengakibatkan tingkatan Pertanggungjawaban  Penataan  Dana  Desa  hendak  terus  menjadi  rendah.  Penelitian  ini  sejalan dengan (Purba & Silalahi, 2021) yang menyatakan keterbukaan informasi keuangan berpengaruh negatif  terhadap  pertanggungjawban  serta  didukung  oleh  dengan  (Making  &  Handayani,  2021); dan  (Sukmawati  &  Nurfitriani,  2019),  tetapi  tidak  sejalan  dengan  (Puspa  &  Prasetyo,  2020); (Superdi, 2017); (Nurlaili, 2016); (Wahyuni & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, 2014); dan  (Mustofa, 2012).

## KESIMPULAN
Ada  pula  kesimpulan  dari  riset  ini  merupakan:  Pelaksanaan  Kapasilitas  Pemerintah  Desa mempengaruhi positif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan dana desa,  Pelaksanaan Sistem  Pengendalian  Internal  mempengaruhi  negatif  signifikan  terhadap  Pertanggungjawaban Penataan  Dana  Desa  dan  Pelaksanaan  Keterbukaan  Informasi  Keuangan  mempengaruhi  negatif signifikan terhadap Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa
Ada  pula  anjuran  dari  riset  ini  adalah  untuk  pihak  desa  di  Kecamatan  Namorambe,  Ialah sebaiknya  lebih  tingkatkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  mempraktikkan  prinsip Kapasilitas Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Intern, serta Keterbukaan Informasi Keuangan guna  menekan  Pertanggungjawaban  Penataan  Dana  Desa  yang  akuntabel,  transparan  serta  bisa dipertanggungjawabkan. Serta untuk periset berikutnya untuk memperbanyak rujukan yang lebih banyak  lagi  serta  lebih  memperluas  objek  studi  serupa  mengamati  kecamatan  yang  lain  maupun meriset desa sekabupaten dan Perbanyak responden dalam riset berikutnya buat memperoleh data yang lebih jelas serta akurat serta memperbanyak variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti semacam  Partisipasi  Warga,  Mutu  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Data  serta lainnya

## REFERENSI
Amar, H., & Fikri, Z. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bangka. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 275–291. https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1932
Arfiansyah, A. M. (2018). Journal of Islamic Finance and Accounting. Journal of Islamic Finance and Accounting , 1 (2), 35–50. Retrieved from http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa,
Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 10 (1), 2015–2019.
Gosal, V., Pengemanan, S., & Monintja, D. (2021). Jurnal Governance. Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala , 1 (1), 1–8.
Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (10), 1–15.
Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkiflli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1), 106–123. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364 Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
Kabupaten Purbalingga). Journal of Economic, Business and Engineering , 1 (1), 49–59. Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal , 1 (2), 3. Retrieved from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA) , 319 (14).
Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. Jurnal Ilmiah Bina Manajemen , 3 (2), 104–112. Nurlaili. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Bengkalis).
JOM Fekon , 3 (1).
Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 162. https://doi.org/10.32400/iaj.29261
Periansya, & Sopiyan, A. (2021). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi , (October), 12–19.
Purba, S., & Silalahi, M. (2021). Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Mutiara Akuntansi , 6 (1), 26–33. https://doi.org/10.51544/jma.v6i1.1494
Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 20 (2), 281. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894
Sahrul, V. S., Atichasari, A. S., & Ristiyana, R. (2021). Peningkatan Accountability For Village Fund Management Melalui Penerapan Internal Control System, Village Government Competence Dan Society Participation (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang).
Ekonomi Bisnis , 27 (1), 560–573.
Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Darah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 6 (2), 73. https://doi.org/10.29103/jak.v6i2.1826
Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Competitive , 16 , 95–104.
Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM , 2 (1), 52–66. Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung) Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. JOM Fekon , 4 (1). Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 17 (1), 44–56. https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752
Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (3), 471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580
Wahyuni, P. S., & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, N. T. (2014). Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap ( Studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (1), 1–11.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.821
Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. Lppm Umsb , XII (11), 118–126.
Widyatama, A., Lola, N., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 1–20. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140