## ANALISIS PERSEPSI GURU MADRASAH TENTANG KONSEP SEKOLAH INKLUSI DI MI MUHAMMADIYAH JAGALAN KABUPATEN MAGELANG

## Oleh : Ahwy Oktradiksa
Dosen Universitas Muhammadiyah Magelang email: ahwy@ummgl.ac.id
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah  mengetahui konsep pendidikan inklusi, mengetahui persepsi guru tentang sekolah inklusi, mengetahui hubungan persepsi dengan sekolah inklusi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan pembuatan kebijakan madrasah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kuesioner, dokumentasi dan observasi. Adapun subyek penelitian adalah kepala MI dan Guru MI Muhammadiyah Jagalan Kabupaten Magelang. Hasil Penelitian  : 1) pendidikan inklusi adalah pelayanan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang secara filosofis, religius, yuridis, pedagogis, empiris tentang pendidikan inklusi  bahwa  seluruh masyarakat dan anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan serta nmendapatkan pelayanan yang sama. 2) Madrasah adalah lembaga pendidikan dasar yang mempunyai guru inklusi, guru berperan dalam menganalisis kebutuhan siswa dan mengevaluasi perkembangan ABK. 3) ada kebijakan pemerintah untuk mengadakan pendidikan inklusi maka akan melakukan perekrutan guru inklusi, MI Muhammadiyah Jagalan sudah memiliki strategi ketika memang ada sosialisasi di tingkat pendidikan dasar dan dengan menyiapkan secara sarana prasarana dan SDM yang ahli dalam bidang tersebut, sekolah siap untuk ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan inklusi  untuk memberian pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sekitar.

## Kata kunci: persepsi guru, konsep sekolah inklusi
Abstract : This study, entitled Analysis of Perception Teacher Madrasah On the Concept of Educational Inclusion in MI Muhammadiyah Jagalan Magelang regency. The formulation of the problem: how the concept of education Inclusion, how perceptions of teachers on school inclusion, is there a relationship with the perception of the school Inclusion. Objective: to know the concept of education Inclusion, knowing teachers' perceptions about school inclusion, knowing the relationship with the perception of the school Inclusion Keungngulan this research will be taken into consideration research policy making madrasah. This study is a qualitative study using data collection through a questionnaire depth interview, documentation and observation. The subject of the study is the head of MI and MI Teacher Jagalan Muhammadiyah Magelang regency. Conclusions:
1) education Inclusion is a service to children with special needs (ABK) which are philosophical, religious, judicial, pedagogical, empirical about inclusive education that the whole of society and the nation has the right to education and get the  same service. 2) Madrasah is the basic educational institutions that have Inclusion teachers, teachers play a role in analyzing the needs of students and evaluate child development Inclusion. 3) there is a government policy to hold inclusive education will be recruiting teachers inclusion, MI Muhammadiyah Jagalan own strategy when there is a socialization of the primary education level and to prepare for, infrastructure and HR experts in these fields, the school is ready to participate in the implementation of Inclusion of education.

## Key word: teachers perception, inclusive school concept

## PENDAHULUAN
Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan anak kareana keterbatasan fisik dan mental. Smith mengatakan bahwa sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan melalui Permendiknas No.70 tahun 2009. Hal inilah yang mendasari bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan layanan khusus sesuai dengan kebutuhannya Pendidikan berorientasi kebutuhan anak menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat menguntungkan semua anak. Bahwa perbedaan manusia itu normal adanya, oleh karenanya kurikulum dan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak bukan anak yang menyesuaikan dengan kecepatan dan hakekat pembelajaran.
Guru merupakan salah satu tokoh penting dalam praktek inklusi di sekolah, karena guru berinteraksi secara langsung dengan para siswa, baik siswa yang non berkebutuhuan khusus. Seorang guru diharapkan dapat memberikan kehidupan
kelas agar menjadi lebih hangat dan pada waktu yang bersamaan dapat memberikan pemahaman kepada murid yang lain untuk dapat saling berinteraksi. Praktek inklusi merupakan tantangan baru bagi pengelola sekolah. Taylor dan Ringlaben (2012) menyatakan bahwa dengan adanya pendidikan inklusi menyebabkan tantangan baru bagi guru, yaitu dalam hal melakukan perubahan yang sigifikan terhadap program pendidikan mempersiapkan guru-guru untuk menghadapai semua kebutuhan siswa baik siswa berkebutuhan khusus maupun non berkebutuhan khusus.taylor dan Ringlaben juga menjelaskan mengenai pentingnya sikap guru terhadapinklusi, yaitu guru dengan sikap yang lebih positif terhadap inklusi akan lebih mampu untuk mengatur instruksi dan kurikulum yang digunaka unutk siswa berkebutuhan khusus, serat guru dengan sikap positif ini dapat memiliki pendekatan yang lebih positif untuk inklusi.
Kendala utama penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu belum adanya kesamaan persepsi guru tentang keberadaan anak bekebutuhan khusus dan konsep sekolah inklusi. Ketidaksamaan inilah yang kemudian mempengaruhi pola dan kemampuan mengajar guru yang tidak sesuai dengan konsep sekolah inklusi, jadi masih banyak guru yang hanya diciptakan unutk mendidik siswa
normal saja dan tidak siap untuk siswa yang berkebutuhan khusus.
Pada praktiknya dalam memberikan pelayanan sekolah pada konteks sistem penerimaan siswa yang mana semua calon siswa mempunyai kesempatan yang sama yaitu tidak hanya siswa pada umumnya yang dapat mengikuti pendidikan disekolah formal tetapi anak yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan kesmepatan untuk mengikuti pendidikan. Kebijakan yang muncul tentunya akan membawa dampak perbedaan karakteristik, kemampuan mental, dan kondisi siswa yang diterima dilembaga pendidikan formal. Aspek kebebasan menjadi tolak ukur bagi lembaga pendidikan untuk memfasilitasi perbedaan, guru diberikan wewenang dalam merancang kegiatan pembelajaran dan pendampingan yang dapat membantu anak, termasuk apabla terdapat anak berkebuthan khusus.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui konsep sekolah inklusi.
2. Mengetahui persepsi guru madrasah tentang konsep sekolah inklusi di MI Muhammadiayh Jagalan Kabupaten Magelang.
3. Mengetahui keterkaitan konsep dan persepsi tentang sekolah inklusi di MI
Muhammdiyah Jagalan Kabuoaten Magelang

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang prosesnya mempelajari, memahami dan menganalisis berdasarkan persepsi guru mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus .

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melengkapi pernyataan yang disempeurnakan dengan beragam teori sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Adapun Waktu Penelitian 08 September-21Oktober 2016 bertempat di MI Muhammadiyah Jagalan Kabupaten Magelang.

## Subjek Penelitian
Penelitian ini adalah sebagai dasar untuk memahami persepsi guru madrasah tentang konsep sekolah inklusi. Oleh karena itu, subjek penelitian adalah Kepala Sekolah dan Guru MI Muhammadiyah Jagalan Kabupaten Magelang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan metode
wawancara mendalam, kuesioner, observasi dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini mengunakan flowchart sebagai kerangka awal perumusan, mengidentifikasi, mengelola dan analisis untuk pengambilan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut deskripsi data penelitian mengenai Persepsi Guru Madrasah Tentang Konsep Sekolah Inklusi di MI Muhammdiyah Jagalan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

## Pandangan Sekolah mengenai Pendidikan Inklusi
Kepala  Madrasah dan Guru yang memberikan pernyataan mengetahui pengertian pendidikan inklusi yang berhubungan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dimana anak membutuhkan bantuan dan diperlakukan khusus dalam proses pembelajaran. Pendidikan Inklusi menurut mereka merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara.
Pernyataan tersebut sesuai dengan Seorang anak yang berkebutuhan khusus” atau    sering disebut “anak berkelainan” didefinisikan sebagai “seseorang yang memiliki performansi fisik, mental dan perilaku yang secara substansial berdeviasi atau menyimpang dari yang normal, baik  lebih tinggi atau lebih rendah.” (Hardman, Drew, & Egan, 1996: 5).  Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009 memberikan pengertian pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya.

## Landasan Pendidikan Inklusi
Kepala Madrasah memberikan pernyataan secara yuridis seluruh masyarakat dan anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dari yang normal atau pun tidak (berkebutuhan khusus), pendidikan inklusi dilakukan untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang memiliki kekurangan secara fisik atau mental atau pikiran (berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan hak pendidikanya. Sedangkan Guru Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan belum pernah membaca landasan secara tertulis mengenai pendidikan inklusi.
Secara konseptual, landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, religius,  yuridis, pedagogis dan empiris  (Budiyanto, dkk., 2009).  Penjabaran terhadap berbagai landasan tersebut adalah sebagai berikut: a. Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal slogan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan  dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.
b. Landasan Religius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milik-Nya.  Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh  karenanya juga mempunya hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.
c. Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:
1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.
2) UU No. 20 tahu 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.
4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127
sampai dengan 142,
tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
6) Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif.
7) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No.
380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
8) Deklarasi Bandung: “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 11-14 Agustus 2004.
d. Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
Melalui pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.
e. Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (disponsori oleh The National
Academy Of Science ), hasilnya menunjukan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

## Tujuan Pendidikan Inklusi
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah untuk memberikan hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus juga harus mendapat hak seperti anak pada umumnya dengan pelayanan secara kebutuhan secara abk dan pendidikan inklusi. Sedangkan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan menyatakan tujuan pendidikan inklusi adalah  penyetaraan antra anak normal dengan ABK, karena ada anak berkebutuhan khusus yang malu ketika sekolah di SLB.

## Prinsip Pendidikan Inklusi
Kepala  Madrasah  memberikan pernyataan bahwa prinsip pendidikan inklusi adalah menjadi kewajiban madrasah untuk memenuhi prinsip tersebut, prinsip kebutuhan individual untuk memberikan fasilitas atau pelayanan sesuai kebutuhannya dan prinsip kebermaknaan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik. Sedangkan  Guru  menyatakan  prinsip kebermaknaan yaitu dapat bermain dan belajar dengan sejajar terhadap anak pada umumnya. Prinsip kebutuhan individual yaitu kepuasan karena dapat bermain bersama dan menjadi lebih percaya diri.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusi dapat menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan. Berikut adalah beberapa prinsip
pendidikan inklusif menurut Abdul Salim Choiri dkk., (2009: 89).
a. Prinsip kebutuhan individual Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk disesuaikan dengan kondisi anak.
b. Prinsip kebermaknaan Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
c. Prinsip berkelanjutan Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
d. Prinsip keterlibatan Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

## Layanan Kegiatan Belajar Inklusi
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa apabila memang ada siswa Inklusi maka menjadi kewajiban madrasah untuk memberikan pelayanan dengan menyesuaikan kebutuhannya, namun untuk melaksanakan tersebut di madrasah belum memiliki guru khusus pendidikan Inklusi. Sedangkan Guru menyatakan  memberikan fasilitas secara khusus seperti adanya tempat duduk yang khusus sesuai kebutuhan dan fisik
sekolah adanya membuat jalan untuk ABK yang seperti jalur kursi roda.
Pada proses belajar mengajar di kelas inklusi yang terdapat siswa berkebutuhan khusus, diperlukan strategi untuk keberhasilan proses belajar mangajar. Salah satu strategi adalah Positive Behavioral Support (PBS) untuk anak gangguan emosi dan perilaku (Hallahan & Kauffman, dalam Aini Mahabbati, 2010). Adapun tahapan memberikan pelayanan kelas inklusi :
a. Menentukan dan mendeskripsikan tingkah laku siswa di ruang kelas. Guru inklusi dan guru pendamping khusus dapat berbagi perspektif menganai tingkah laku yang teramati.
b. Melakukan assement atas gangguan emosi dan perilaku siswa. Kegiatannya meliputi observasi, analisis dan membuat hipotesis dan perilaku siswa.
c. Mengembangkan hipotesis, kenapa siswa mempertahankan perilaku tersebut.
d. Menetapkan target berupa perilaku pengganti. Para guru yang mengenal siswa dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi perilaku pengganti, menganalasis, dan menjabarkan tahap demi tahap keterampilan yang harus dikuasi ataupun yang harus dihilangkan siswa dalam meraih perilaku pengganti.
e. Guru dengan bekerjasama mengajar siswa mengenai tingkah laku target, memberi penguatan di kelas, dan memverifikasi pencapaian yang di raih siswa maupun guru.
f. Memodifikasi lingkungan yang mendukung pencapaian tingkah laku target dan memungkinkan perkembangan perilaku ke arah lebih baik. Upaya memodifikasi lingkungan ini merupakan kegiatan besar yang melibatkan  warga kelas (guru kelas, guru  guru pendamping khusus, dan siswa lainnya), tim guru lain, kepala sekolah, bagian adminsitrasi sekolah, dan juga orang tua siswa serta seluruh pihak yang terlibat diharapkan menunjukan dukungan mewujudkan layanan sekolah khusus yang lebih baik.
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dikelas secara fasilitas sudah cukup siap untuk melaksanakannya, namun masih kekurangan Tim Ahli untuk melaksanakan pendidikan Inklusi. Sedangkan  Guru  Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan menyatakan kurikulum reguler dan kurikulum kelas belum siap untuk penyelenggaraan pendidikan Inklusi.
Pengembangan kurikulum adaptif untuk siswa berkebutuhan pendidikaan
khusus model sekolah adaptif. Menurut Sari Rudiyati  (2016)  Ada empat model kemungkinan pengembangan kurikulum adaptif bagi siswa yang berkebutuhan pendidikan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusif, yakni:
a. Model Duplikasi
Duplikasi artinya salinan yang serupa benar dengan aslinya. Menyalin berarti membuat sesuatu menjadi sama atau serupa. Dalam kaitannya dengan model kuriukulum, duplikasi berarti mengembangkan dan atau memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa pada umumnya (reguler). Jadi model duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum, dimana siswa-siswa berkebutuhan pendidikan khusus menggunakan kurikulum yang sama seperti yang dipakai oleh anak- anak pada umumnya.  Model duplikasi dapat diterapkan pada empat kmponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses dan evaluasi.
b. Duplikasi Tujuan
Duplikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada  anak-anak pada umumnya/reguler juga diberlakukan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan demikian
standar komptensi lulusan (SKL) yang diberlakukan untuk siswa reguler juga diberlakukan untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus, Demikian juga Kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD) dan juga indikator keberhasilannya
c. Duplikasi Isi atau materi Duplikasi isi/materi berarti materi- materi pembelajaran yang diberlakukan kepada siswa pada umumnya/reguler juga diberlakukan sama kepada siswa-siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Siswa berkebutuhan pendidikan khusus memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada siswa-siswa pada umumnya/ reguler.
d. Duplikasi proses
Duplikasi proses berarti siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman belajar mengajar yang sama seperti yang diberlakukan kepada siswa-siswa pada umumnya/reguler. Duplikasi proses bisa berarti kesamaan dalam metode mengajar, lingkung -an/setting belajar, waktu belajar penggunaan media belajar dan atau sumber belajar.
e. Duplikasi Evaluasi
Duplikasi evaluasi berarti siswa berkebutuhan pendidikan khusus
menjalani evaluasi atau penilaian yang sama seperti yang diberlakukan kepada siswa-siswa pada umumnya/reguler. Duplikasi evaluasi bisa berarti kesamaan dalam soal-soal ujian, kesamaan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau kesamaan dalam tempat atau lingkungan dimana evaluasi dilaksanakan.
f. Model Modifikasi
Modsifikasi berarti merubah atau menyesuaikan. Dalam kaitan dengan model kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus, maka model modifikasi bararti cara pengembangan kurikulum, dimana kurikulum umum yang diberlakukan bagi siswa-siswa reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus.
Dengan demikian, siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan mereka. Modifikasi dapat diberlakukan pada empat komponen utama, yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi (Sari Rudiyati, 2016).
a. Modifikasi Tujuan
Modifikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi siswa
berkebutuhan pendidikan khusus. Sebagai konsekuensi dari modifikasi tujuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus, maka akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan siswa-siswa reguler, baik berkaitan dengan standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (SI, kompetensi dasar (KD) maupun indikator -nya.
b. Modifikasi Materi
Modifikasi  ini berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk siswa reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan pendidikan khusus mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi materi bisa berkaitan dengan keleluasan, kedalaman dan kesulitannya berbeda (lebih rendah) daripada materi yang diberikan kepada siswa reguler.
c. Modifikasi Proses Modifikasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus dengan yang dialami oleh siswa pada umumnya. Metode atau strategi pembelajaran umum yang
diberlakukan untuk siswa-siswa reguler tidak diterapkan untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Jadi, mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi proses atau kegiatan pembelajaran bisa berkaitan dengan penggunaan metode mengajar, lingkungan/setting belajar, waktu belajar, media belajar serta sumber belajar.
d. Modifikasi Evaluasi
Modifikasi evaluasi, berarti ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan kata lain siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani sistem evaluasi yang berbeda dengan siswa-siswa lainnya. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau tempat evaluasi. Termasuk juga bagian dari modifikasi evaluasi adalah perubahan dalam kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapor, ijazah.
e. Model Subtitusi
Subtitusi berarti mengganti. Dalam kaitannya dengan model kurikulum,
maka substansi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang sebobot dengan yang digantikan. Model substansi bisa terjadi dalam hal tujuan pembelajaran, materi, proses maupun evaluasi.
f. Model Omisi
Omisi berarti menghapus/ menghilangkan. Dalam kaitan dengan model kurikulum, omisi berarti upaya untuk menghapus/ menghilangkan sesuatu, baik sebagian atau keseluruhan dari kurikulum umum, karena hal tersebut tidak mungkin diberikaan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus.
Dengan kata lain, omisi berarti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tetapi tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus, karena sifatnya terlalu sulit atau mampu dilakukan oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Bedanya dengan substitusi adalah jika dalam substitusi ada materi pengganti yang sebobot, sedangkan dalam model omisi tidak ada materi pengganti.
Bahan Ajar untuk Pendidikan Inklusi Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa secara prinsip madrasah harus memberikan pelayanan pendidikan terhadap ABK, walaupun belum melaksanakan pendidikan inklusi. Sedangkan  Guru menyatakan  sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
Pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan pengembangan aspek akademik, yang berorientasi pada kebutuhan pasca sekolah, berorientasi pada kebutuhan anak untuk pengembangan keterampilan fungsional/ vokasional, dan pengembangan kemampuan perilaku adaptif. Strategi pembelajaran bersifat individual (Program Pembelajaran Terindividualisasikan) dengan prinsip kemudahan, bertahap, kekonkretan, dan pengualangan penyajian isi materi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar serta dalam proses pembelajaran bekerja sama dengan pihak terkait (orang tua/wali. Masyarakat, narasumber, guru, panelis, terapis dan dunia usaha).

## Sarana Prasarana Pendidikan Inklusi
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa (a) sarana dan
prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa secara  umum sudah memenuhi kebutuhan dengan dari alam non alam sesuai kebutuhan pembelajaran, adapun kebutuhan secara khusus dapat disiapkan. (b) Sarana dan prasarana Sudah sesuai dengan aksesbilias fungsionalnya. (c) Penggunaan sarana prasarana sudah digunakan  dengan bak, namun masih berkisar 70% pemafaatannya karena kondisi SDM guru masih lemah. Sedangkan  Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan (a) melakukan permohonan bantuan terhadap donatur/sponsor seperti Yayasan Penyelenggara Pendidikan loka, daerah, provinsi. (b) Sarana dan prasarana sudah sesuai dengan aksesbilitas fungsionalnya. (c) Setiap pembelajaran membutuhkan alat peraga  dapat digunakan.
Sarana prasarana adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Sebagai salah satu komponen keberhasilan, tersedianya sarana prasarana tidak serta merta mudah diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan kerja keras dari pemerhati pendidikan untuk mengupayakan fasilitas pendukung yang mendorong peningkatan kualitas anak berkebutuhan khusus. Sarana prasarananya hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan.
Mensiasati Keterbatasan Sarana Prasarana Pendidikan Inklusi
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa apabila sarana dan prasarana tidak ada disekolah dengan melakukan kerjasama dengan sekolah lain dan dengan pihak ketiga (donatur/sponsor). Dan memanajemen kebutuhan yang ada. Sedangkan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan  dengan media yang dicetak (materi print), barang konkrit (berupa uang) dan kegiatan luar.
Ditinjau dari proses pembelajaran, untuk mensiasati keterbatasan sarana prasarana sebagai berikut, (1). Merencanakan pembelajaran hendaknya dibuat berdasar hasil assesment dan di buat bersama antara guru kelas dan guru khusus dalam bentuk Program Pembelajaran Individual (EIP). (2). Pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberikan kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antar guru khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media, sumber daya, dan lingkungan yang beragam dengan keadaan.
Menurut Suyanto & Mudjito A.K. (2012: 5), ada tiga model pendidikan untuk menggabungkan anak
berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu lingkungan belajar, yakni: a. Mainstream , adalah system pendidikan yang menempatkan anak- anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru  juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Diikuti oleh anak-anak yang sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognisinya.
b. Integrasi , adalah menempatkan anak- anak berkebutuhan khusus dalam kelas anak-anak normal, dimana mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran akademis lainnya anak-anak berkebutuhan khusus itu memperoleh pengganti di kelas yang berbeda dan terpisah. Penempatan integrasi itu tidak sama dengan integrasi pengajaran dan integrasi sosial, karena tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah.
c. Inklusi, adalah sistem
penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama
dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009).

## Guru Pendidikan Inklusi
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa menjadi kewajiban sekolah untuk memberikan pelatihan kepada guru untuk menambah keterampilan dan pendidikan khusus, jika memang sudah dibutuhkan (ada) maka akan dilakukan. Sedangkan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan  tidak ada pelatihan untuk dapat mengajar kelas inklusif.
Ada dua kompetensi yang harus dikuasai oleh guru bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu (1) kompetensi teknis (technical competencies) mencangkup : memahami berbagai teori tentang kesulitan belajar, memahami berbagai tes yang terkait dengan kesulitan belajar, terampil dalam melaksanakan assesment dan evaluasi, terampil dalam mengajarkan bahasa lisan, bahasa tulis, membaca, matematika, mengelola perilaku, dan terampil dalam memberikan pelajaran prevokasional dan vokasional. (2) kompetensi konsultasi kolaboratif (collaborative consultation competencies) mencangkup kemampuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan semua orang yang terkait dengan upaya memberikan bantuan kepada anak berkesulitan belajar. Orang-orang yang
terkait dengan upaya mmeberikan bantuan kepada anak tersebut terutama adalah guru reguler atau guru kelas, administrator sekolah, tim ahli (dokter, psikolog, konselor), dan orang tua.
Pelayanaan guru kelas, dan Guru Pendamping Khusus (GPK) pada
Siswa Inklusi
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa melakukan analisis siswa (observasi), komunikasi dengan oranga tua dan pendekatan terhadap siswa untuk semangat dan giat belajar. Sedangkan Guru bentuk pelayanan dengan pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus terutama yang mengalami kesulitan belajar di sekolah.
Ada sembilan peranan guru khusus bagi anak berkesulitan belajar di sekolah (Lerner, 1988: 147), kesembilan peranan tersebut adalah :
a. Menyusun rancangan program identifikasi, assesment , dan pembelajaran anak berkesulitan belajar.
b. Berpartisifasi dalam penjaringan, assesment, dan evaluasi anak berkesulitan belajar.
c. Berkonsultasi dengan para ahli yang terkait dan meninterpretasikan laporan mereka.
d. Melaksanakan tes, baik dengan tes formal maupun informal.
e. Berpartisipasi dalam penyusunan program pendidikan yang diindividualkan (individualized education programs).
f. Menimplementasikan program pendidikan yang diindivualkan.
g. Menyelenggarakan pertemuan dan wawancara dengan orang tua.
h. Bekerjasama dengan guru reguler atau guru kelas untuk memahami anak dan menyediakan pembelajaran yang efektif.
i. Membantu anak dalam mengembangkan pemahaman diri dan memperoleh harapan unutk berhasil serta keyakinan kesanggupan mengatasi kesulitan belajar.

## Peran Kerjasama Guru dan Orang Tua
Kepala  Madrasah  memberikan pernyataan bahwa orang tua harus iklas menrima anak dengan kondisi tidak normal lanyaknya anak pada umumnya dan selalu bertanggung jawab atas semua titipan yang diberikan kepadanya sebagi orang  tua. Sedangkan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan, menjalin kerjasama yang baik dan selalu mengawasi perkembangan anak untuk dapat memperispakan masa depan yang lebih cemerlang.
Dalam menjalin hubungan dengan orang tua, guru perlu memahami bahwa ada berbagai reaksi para orang tua
terhadap anak mereka yang berkesulitan belajar. Orang tua mempunyai banyak waktu untuk bergaul dengan anak sehingga mereka dapat lebih leluasa unutk melakukan observasi perilaku anak bila dibandingkan dengan guru, dokter, atau konselor. Oleh karena itu, melatih orang tua untuk mengembangkan keterampilan melakukan observasi perilaku anak merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi upaya membantu anak berkebutuhan khusus. Hasil observasi orang tua dilaporkan ke guru, dokter atau konselor sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategis pemecahan masalah kesulitan belajar anak. Adapuan perilaku anak yang perlu di observasi oleh orang tua antara lain adalah yang berkaitan dengan kemampuan anak bermain bersama kakak atau adiknya, jenis permainan yang disukai, kebiasaan makan, kebiasaan tidur, dan benda atau peristiwa yang ditakuti anak. Anak berksulitan belajar sering memperlihatkan banyak masalah perilaku. Pada umumnya adalah perilaku hiperaktivitas, kecanggungan, dan emosi labil. Untuk memperbaiki perilku tersebut orang tua dapat mengikuti petunjuk- petunjuk yang diberikan oleh guru bagi anak berkesulitan belajar, dokter, dan konselor. Dengan demikian berbagai upaya untuk memperbaiki perilaku anak
tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga di rumah.

## Standar Evaluasi Penilaian
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa melakukan penilaian dengan indikator hasil, yang kemudian dilakukan pengamatan dari hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil dan melakukan komunikasi terhadap pihak sekolah (guru/kepala sekolah), orang tua dan anak tersebut serta adanya tugas khusus untuk siswa agar memenuhi nilai standar. Sedangkan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagalan melakukan pemantauan perkembangan siswa dan adanya  monitoring kepala sekolah serta nilai tetap standar KKM, untuk penyetaraannya dengan adanya penugasan khusus ( remidial ).
Evaluasi pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, terkutip dalam pasal 7 sampai 9 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 bahwa, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengkondisikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Begitu juga pembelajaran yang digunakan untuk individu berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusi
mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik dengan cara melakukan evaluasi secara simultan dan berkelanjutan.
Peran Kepala Sekolah, dan Guru dalam Memonitoring dan Mengevaluasi
Kepala  Madrasah  memberikan pernyataan bahwa peran guru melakukan evaluasi terhadap indikator hasil dan mencari temuan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil. Kepala sekolah menyiapkan langkah strategis untuk pencapaian hasil, melakukan pelatihan terhadap guru, pengadaan fasilitas yang dibutuhkan dan melakukan komunikasi terhadap wali murid maupun siswa. Sedangkan Guru Madrasah selalu memonitor dalam pelaksanaan KBM  dan perkembangan sekolah, dan kepala sekolah bersama guru melaksanakan rapat untuk evaluasi dan koordinasi.
Peran kepala sekolah dan guru adalah (1) melakukan pendampingan sebagaimana seringkali pengumuman ranking dalam kelas secara terbuka menimbulkan dampak psikologis negatif. Secara teoritis, yang mendapatkan ranking kecil hendaknya bisa menjadi motivator kelas. Namun teori ini justru terjadi sebaliknya, yaitu mereka merasa minder atau rendah diri. Dalam pendidikan inklusi yang melayani pada
peserta didik yang mana perbedaaan individu berada pada rentang yang cukup besar, maka penilaian disesuaikan dengan kemampuan bakat, minat dan karakter siswa, sehingga penilaian bersifat objektive. (2) mengukur derajat pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran khususnya  yang sudah diselesaikan, metode evaluasi meliputi tes tertulis, lisan, catatan observasi guru, membandingkan suatu produk dengan kriteria yang telah ditetapkansebelmnya, review yang dilakukan oleh sesama anak berdasarkan standar yang telah ditentukan, penilaian sendiri, dan evaluasi bersama oleh anak dan guru.

## Wacana Stakeholder, Alumni, dan Pengguna
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara maka sekolah harus siap terhadap wacana tersebut, namun sekolah menunggu keputusan resmi dari pemerintah untuk akan diadakannya pendidikan Inklusi. Sedangkan Guru menyatakan belum ada wacana untuk adanya pendidikan inklusi.
Kepala Madrasah memberikan pernyataan bahwa sekolah memiliki strategi ketika memang ada sosialisasi ditingkat pendidikan dasar dan dengan menyiapkan secara sarana prasarana dan SDM yang ahli dalam bidang tersebut. Sedangkan Guru kemungkian ada strategi
untuk adanya sosialisasi pendidikan Inklusi di tingkat pendidikan dasar.
Kepala Madrasah juga memberikan pernyataan bahwa sekolah siap untuk ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi. Untuk memberian pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan  Guru  menyebutkan  apabila ada kebijakan pemerintah untuk mengadakan pendidikan inklusi maka akan melakukan perekrutan guru inklusi.

## Analisa Kebutuhan Sekolah
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif mendapatkan urutan dalam pembentukan sekolah inklusi sesuai dengan persepsi urutan kepentingan sebagai berikut : 1) Menyediakan guru inklusi kompeten, 2) Instalasi listrik lancar, 3) Safety building dengan penangkal petir dan tabung pemadam kebakaran, 40 Jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri, 5) Kelengkapan buku referensi di perpustakaan, 6) Ketersediaan bahan dan peralatan percobaan ketika praktik mata pelajaran, 7) Jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri, 8) Ruang UKS memiliki luas yang memadai, 9) Ruang Inklusi dilengkapi jamban khusus untuk terapi ABK, 10) Ketersediaan kotak P3K, 11) Kran air wudhu tersedia dalam jumlah memadai, 12) Sistem sanitasi penyalur air hujan lancar, 13)
Ketersediaan wastafel, 14) Ketersediaan air bersih dalam jumlah memadai dijamban, 15) Ketersediaan gayung, gantungan pakaian dan tempat sampah di jamban, 16) Musholla memiliki luas yang memadai, 17) Tersedia perlengkapan tes kecerdasan bagi tunagrahita, 18) Tersedia instrumen konseling untuk siswa ABK, 19) Ketersediaan ramp (tangga miring) untuk pengguna kursi roda.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan data hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Konsep sekolah inklusi dalam persepsi (a) Pendidikan inklusi yang berhubungan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dimana anak membutuhkan bantuan dan diperlakukan khusus dalam proses pembelajaran. (b). Secara filosofis, religius, yuridis, pedagogis, empiris tentang pendidikan inklusibahwa seluruh masyarakat dan anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dari yang normal atau pun tidak (bekebutuhan khusus), pendidikan inklusi dilakukan untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang memiliki kekurangan secara fisik atau mental atau fikiran (berkebutuhan khusus) untuk
mendapatkan hak pendidikanya. (c) Memberikan hak pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus juga harus mendapat hak seperti anak pada umumnya dengan pelayanan secara kebutuhan secara pendidikan inklusi. (d) Menjadi kewajiban madrasah untuk memenuhi prinsip tersebut, prinsip kebutuhan individual untuk memberikan fasilitas atau pelayanan sesuai kebutuhannya dan prinsip kebermaknaan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik.
2. Persepsi guru madrasah tentang konsep sekolah inklusi di MI Muhammadiyah Jagalan Kabupaten Magelang yaitu: (a) Menjadi kewajiban sekolah untuk memberikan pelatihan kepada guru untuk menambah keterampilan dan pendidikan khusus, jika memang sudah dibutuhkan (ada) maka akan dilakukan. (b) Melakukan Analisis siswa (observasi), komunikasi dengan oranga tua dan pendekatan terhadap siswa untuk semangat dan giat belajar. (c) Peran guru melakukan evaluasi terhadap indikator hasil dan mencari temuan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil.
3. Keterkaitan konsep dan persepsi tentang sekolah inklusi di MI Muhammdiyah Jagalan Kabuoaten
Magelang yaitu (1) Apabila ada kebijakan pemerintah untuk mengadakan pendidikan inklusi maka akan melakukan perekrutan guru inklusi. (b) Pendidikan adalah hak seluruh warga negara maka sekolah harus siap terhadap wacana tersebut, namun sekolah menunggu keputusan resmi dari pemerintah untuk akan diadakannya pendidikan Inklusi. (c) Sekolah memiliki strategi ketika memang ada sosialisasi ditingkat pendidikan dasar dan dengan menyiapkan secara sarana prasarana dan SDM yang ahli dalam bidang tersebut. (d) Sekolah siap untuk ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan Inklusi. Untuk memberian pelayanan pendidikan terhadap masyarakat sekitar.

## Saran
Adapun saran yang bisa peneliti berikan, sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar harus siap untuk merespon persepsi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa setiap siswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengikuti pendidikan dasar.
2. Tidak semua madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar mempunyai guru khusus dalam kebijakan internal
untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusi tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang kepala Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah dasar menambah keprofesionalan dalam menanggani anak berkebutuhan khusus pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Aini Mahabbati. 2010. Pendidikan
Inklusif untuk Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku.
Jurnal Pendidikan Khusus. Vol 7 No 2.
Abdul Salim Choiri, Munawir Yusuf, Sunardi. 2009. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus secara Inklusif. Surakarta: FKIP UNS.
Budiyanto, dkk., 2009. Modul Training of Trainer Pendidikan Inklusif. Jakarta : Depdiknas bekerjasama dengan MCMP-AIBEP.
Hardman, M.L., Drew, CJ., & Egan,
M.W. (1996). Human
exceptionality:  Society, school and family. (5th ed.), Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Lerner.J.W, 2002 Leaning disabilities and realted mild disabilities. (9th. Ed). Boston : Houghton Mifflin Company and Kirk, S. A Galagher dkk, 2008, Educating exceptional children. (Edisi 10th ed). Belmont, CA: Wadsworth.
Sari Rudiyati, Pengembangan Kurikukulum Adaptif di Sekolah Inklusi, Materi Kuliah : http://staff.uny.ac.id/sites/default/fil es/pengabdian/dr-sari-rudiyati- mpd/kurikulum-adaptif-di-sekolah inklusif.pdf . akses 11 Oktober 2016
Suyanto & Mudjito. AK. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusif .
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
Taylor, R. and  Ringlaben, R. P. (2012). Impacting Pre-service Teachers' Attitudes toward Inclution. Higher Education.