Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA PADANG 

## Eka Susanti
Ikatan Notaris Indonesia, Padang
Jl. M. Hatta No. 51 Ketaping RT.003/RW.004, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Padang e-mail: ekasusanti085@gmail.com

## Abstract
One type of tax is the Cost of Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). In Padang City, based on Regional Regulation Number 1 of 2011 and Regulation of Mayor Number 27 of 2016, the BPHTB tax collection system is different where the BPHTB collection system is not  cohorence with the implementation of basic tasks and is determined by the parties as regulated by the function of increasing development activities in all fields. The research problems in this article are: 1) How is  the  collection  of  BPHTB  in  Padang  City  2)  How  the  verification  process  the  land  and  building and constraints was receipts from land and building rights to the certificate of together in Padang City?  3)  Are  efforts  of  the  government  of  padang  in  obstacles  as  receipts  from  land  and  building rights to the certificate of together in Padang City ? The research uses empirical juridical research methods.  Primary  data  and  secondary  data  obtained  through  literature  study  and  interviews  with research  subjects.  The  results  shows  that  the  implementation  of  BPHTB  collection  in  Padang  city was  carried  out  based  on  the  Mayor  Regulation  No.  27  of  2016  and  there  are  differences  in  tax collection  regulated by  Regional  Regulation  Number  1  of  2011,  namely  in the Cost  of  Acquisition (NPOP) assessment and collection system based on market prices, not transaction prices regulated in  Bylaw  No.  1  of  2011.  The  differences  create  legal  uncertainty  for  the  community.  The  obstacle that arises in the collection of Padang city BPHTB is the lack of taxpayer knowledge about BPHTB.
Keywords : The Determination of Land And Building, APHB, BPHTB .

## Abstrak
Salah  satu  jenis  pajak  adalah  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB). Khususnya  di  Kota  Padang  berdasarkan  Perda  Nomor  1  Tahun  2011  dan    Perwako  Nomor  27 Tahun  2016,  sistem  pemungutan  pajak  BPHTB  berbeda  dimana  sistem  pemungutan  BPHTB  tidak koheren dalam pelaksanaan tugas pokok dan ditentukan oleh para pihak sebagaimana diatur fungsi meningkatnya  kegiatan  pembangunan  di  segala  bidang.  Permasalahan  dalam  tesis  ini  yaitu  1) Bagaimana pemungutan BPHTB di Kota Padang, 2) Bagaimana proses verifikasi harga Tanah dan Bangunan  serta  kendala  dalam  Pemungutan  BPHTB  terhadap  Pembuatan    Akta  Pembagian  Hak Bersama  (APHB)  di  Kota  Padang  ?  3)  Apakah  upaya  Pemerintah  Kota  Padang  dalam  kendala Pemungutan  BPHTB  terhadap  Pembuatan    Akta  Pembagian  Hak  Bersama  (APHB)  di  Kota Padang? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Data Primer dan data sekunder  diperoleh  melalui  Studi  pustaka  dan  wawancara  dengan  subyek    penelitian.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pemungutan  BPHTB  di  kota  Padang  dilaksanakan berdasarkan Perwako Padang Nomor 27 tahun 2016, terdapat perbedaan pemungutan Pajak yang diatur oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011, yaitu pada sistem pemungutan dam penilaian NPOP yang didasarkan  pada  harga  pasar,  bukan  harga  transaksi  yang  diatur  dalam  Perda  Nomor  1  Tahun 2011.  Perbedaan  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  bagi  masyarakat.  Hambatan  yang timbul dalam pemungutan BPHTB kota Padang yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB.
Kata Kunci: Penentuan Nilai Tanah dan Bangunan; APHB; BPHTB.
 Naskah diterima: 28 Februari 2020, direvisi: 19 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.240

## PENDAHULUAN
Sistem perpajakan Indonesia, ada dua kelompok  pajak  terkait  dengan lembaga yang  berwenang  memungut pajak,  yaitu
Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pembagian pajak ini terkait dengan hirarki
pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan/
penerimaan negara, khususnya pada masa
otonomi  daerah dewasa  ini. (Marlon Gustia, 2016)
Pajak merupakan salah satu
komponen  penting  dalam  pembangunan di  Indonesia karena  sektor  pajak  di Indonesia  merupakan  sumber  pendapatan terbesar  bagi  negara. Karena  itulah  pajak
berperan penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa ada masyarakat,  tidak  mungkin  ada  suatu pajak. (Rochmat Soemitro, 2004)
Pajak  dan  pemasukan  negara  yang bersifat  memaksa  sebagaimana  yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan modal dan sumber pembiayaan  bagi  pembangunan  negara. Oleh  sebab  itu  mengenai  hal  ini  harus mendapatkan  pengaturan  yang  jelas  dan dilaksanakan  secara  konsekuen  serta diikuti  dengan  sanksi  hukum  yang mengikat dan memaksa untuk terjaminnya kelanjutan  pembangunan  nasional.  (Eko Puji Hartono, 2018)
Meningkatnya kegiatan
pembangunan di segala bidang, menyebabkan  meningkatnya  keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan.  Sedangkan  tanah  dan  atau
bangunan  persediaannya  sangat  terbatas. Mengingat  pentingnya  tanah  dan  atau bangunan  tersebut  dalam  kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau  badan  hukum  yang  mendapatkan nilai  ekonomis  serta  manfaat  dari  tanah dan  atau  bangunan  karena  adanya perolehan  hak  atas  tanah  dan  atau bangunan  dikenakan  pajak  oleh  negara. Salah  satu  jenis  pajak  yang  sumber potensi  pajak  yang  patut  digali  sesuai situasi  dan  kondisi  perekonomian  serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang  ini    adalah  jenis  Pajak  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  (Marihot  Pahala  Siahaan, 2003).
Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  merupakan  pajak yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas tanah  dan  atau  bangunan.  Perolehan  Hak atas  Tanah  dan  atau  Bangunan  adalah perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang mengakibatkan  diperolehnya  hak  atas tanah  dan  atau  bangunan  oleh  orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di  atasnya sebagaimana dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. (Suryanto,2018)
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengatakan,  bahwa  objek  Dari  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan  atau  bangunan  yang  dapat  berupa tanah (termasuk  tanaman  di  atasnya),
tanah  dan  bangunan,  atau  bangunan. (Wirawan B. Ilyas, 2004)
Seiring  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah, BPHTB yang sebelumnya
dikelola oleh Pemerintah Pusat,
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (PDRD)  dilimpahkan menjadi  kewenangan  Daerah  (Pasal  180 angka  6  UU  PDRD).  Khusus  mengenai BPHTB  diatur  dalam  Pasal  85  sampai dengan  Pasal  93.  BPHTB  telah  resmi menjadi  pajak  daerah.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  menggantikan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000. Perbedaan  mendasar  kedua  undang- undang  tersebut  adalah  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  sifatnya  limitatif sedangkan  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2000  sifatnya  enumeratif.  (Budi Ispriyarso, 2018)
Pajak  daerah  adalah  pungutan  wajib atas  orang  pribadi  atau  Badan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  tanpa kontraprestasi  secara  langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah.  Pajak  daerah  dibagi  menjadi  dua jenis,  yaitu  pajak  Provinsi  yang  dikelola oleh  pemerintah  daerah  tingkat  Provinsi dan  Pajak  Kabupaten/Kota  yang  dikelola oleh pemerintah daerah tingkat
Kabupaten/Kota. BPHTB merupakan satu dari  sebelas  jenis  pajak  daerah  di  tingkat Kabupaten/Kota. (Ilyas dan Burton, 2013)
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  merupakan  salah satu  sumber  penerimaan  yang  sangat potensial,  Dinas  Pendapatan  Daerah berupaya  mengelola  secara  maksimal guna  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  untuk  menunjang  pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan Penerimaan Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  realisasi  harus  melebihi  target yang  ditentukan  sebelumnya.  (Wa  Ode Nurfitria, 2017)
Diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditentukan bahwa pengalihan kewenangan pemungutan
BPHTB  sebagai  Pajak  Kabupaten/Kota,
dilaksanakan sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota  mulai  01  Januari  2010, maka  pemungutan  Pajak  Daerah    harus ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  dan tidak  berlaku  surut.  Penetapan  Peraturan Daerah  ini  dimaksudkan  agar  Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut BPHTB sesuai    ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan. (Mahdi Syahbandir, 2016)
Pelaksanaan  pemungutan  BPHTB diindikasikan  bahwa  masih  ada  wajib pajak  yang  belum  mengetahui  pengenaan BPHTB  atas  perolehan  atau  peralihan tanah dan bangunan. Masyarakat cenderung  mengetahui  adanya  pengenaan BPHTB atas perolehan atau peralihan hak atas  tanah  dan  bangunan    ini  dari  pihak Notaris/PPAT. Padahal
dalam pemungutan  BPHTB  ini  menganut self assesment  system ,  dimana  suatu  system pemungutan  pajak  yang  memberikan kepercayaan  dan  tanggung  jawab  kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor,
dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutang. Jika  wajib  pajak  tidak  mengetahui  dasar dan  ketentuan  pengenaan  BPHTB,  wajib pajak  tidak  dapat  menghitung  sendiri BPHTB terutangnya. Kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  BPHTB ini  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam pemungutan BPHTB. (Windy, 2015)
Kewajiban pajak merupakan kewajiban  publik  yang  pribadi  dan  hal tersebut  tidak  dapat  dialihkan  kepada orang  lain.  Namun  dalam  hal  sistem pemungutan  pajak  yang  menggunakan sistem self assessment maka  pajak  dapat dikuasakan,  oleh  karena  itu  wajib  pajak dapat  meminta  bantuan  atau  memberi kuasa  kepada  orang  lain  akan  tetapi kewajiban tetap melekat pada dirinya dan wajib  pajak  berhak  bertanggungjawab walaupun  orang  lain  yang  ditunjuk olehnya dapat ikut mempertanggungjawabkan.  (Intifada  Atin Nisya, 2019)
Pemerintah  Daerah  khususnya  Kota Padang terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan    (BPHTB) diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Padang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan.  Dalam  Peraturan  Daerah  kota Padang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang BPHTB  yang  dimaksud  dengan  Pajak Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  hukum  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagai  aturan  pelaksana  Perda  Kota Padang  Nomor  1  tahun  2011,  telah diundangkan Peraturan (Perwako) Padang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas  Tanah  dan  Bangunan.  Perwako ditujukan  kepada  Bapenda  kota  Padang sebagai  ketentuan  operasional  dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Dassollen atau  kondisi  seharusnya adalah Badan Pendapatan Daerah seharusnya  dalam  melakukan  verifikasi penelitian  SSPD  berdasarkan  nilai  NJOP oleh  karena  dalam  Pelaksanaan  peralihan hak  yang  akan  dilakukan  oleh  PPAT terhadap  proses  Pembagian  Hak  Bersama para pihak tidak menerima uang/tidak ada transaksi uang.  Sedangkan Das Sein atau kenyataannya adalah dimana dalam penerapannya  terjadi  kesenjangan  antara peraturan  dan  dengan  prakteknya  terkait verifikasi  penelitian  SSPD  yang  tidak mengatur dasar penilaian nilai harga tanah yang  dijadikan  objek  transaksi  peralihan hak  atas  tanah  sehingga  mengakibatkan adanya  ketidakpastian  hukum  mengenai dasar pengenaan berdasarkan NJOP tanah oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah.  Bahwa harga  pasar  tanah  tetap  menjadi  dasar dalam  penentuan  harga  oleh  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  tentang verifikasi  dan  hal  ini  menyebabkan kerancuan  terhadap  verifikasi  dalam proses    Peralihan  hak  akibat  pembagian hak  bersama  dan  tentunya  hal  tersebut menjadi  permasalahan  bagi  para  Notaris
dan  PPAT  serta  bagi  wajib  dalam bertransaksi.
Berdasarkan  latar  pemikiran  di  atas, maka  permasalahan  yang  akan  diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana  Pemungutan  Bea  Perolehan Hak  Atas  dan  Bangunan  (BPHTB)  di Kota Padang?, Bagaimana proses verifikasi  harga  Tanah  dan  Bangunan serta kendala dalam  Pemungutan  BPHTB terhadap  Pembuatan    Akta  Pembagian Hak  Bersama  (APHB)  di  Kota  Padang?, Apakah  upaya  Pemerintah  Kota  Padang dalam  kendala  Pemungutan  BPHTB terhadap  Pembuatan    Akta  Pembagian Hak Bersama (APHB) di Kota Padang?.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  penelitian  yang digunakan oleh peneliti adalah
pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian  yang  mengkaji  norma  hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan  (Laurensius  Arliman  S,  2018). Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis yaitu  menggambarkan  atau  memaparkan dan  menjelaskan  objek  penelitian.  Dalam penelitian ini teknik/metode yang digunakan  penulis  dalam  pengumpulan data  adalah  studi  kepustakaan  dan wawancara.  Jenis  data  yang  digunakan yaitu  data  primer,  data  sekunder  dengan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  bahan  hukum  tersier.    Lokasi Penelitian  di  Kantor  Badan  Pendapatan Daerah  (Bapenda)  Kota  Padang,  Kantor Notaris/PPAT Kota Padang. Bahan
hukum  yang  diperoleh  dianalisis  secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB) di Kota Padang
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  20 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa kepemilikan  hak  atas  tanah  disebabkan adanya peralihan hak dapat terjadi karena adanya  perbuatan  hukum  dan  peristiwa hukum.  Peralihan  hak  atas  tanah  karena perbuatan hukum merupakan suatu tindakan  yang  dikehendaki  oleh  para pihak  sehingga  menimbulkan  hak  dan kewajiban  misalnya  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  hibah  wasiat  (Beatrix Benni, 2019).
Terkait  tanah  yang  dibangun  oleh Pengembang  yang  berbadan  hukum, kepadanya  diberikan  dengan  status  Hak Guna  Bangunan  dengan  jangka  waktu  30 tahun  sertifikat  induk,  berlaku  sama terhadap  sertifikat  pecahannya  untuk kepentingan  pengkaplingan.  Status  Hak Guna  Bangunan  tetap  melekat  pada sertifikat pecahan meskipun sudah beralih haknya  ke  atas  nama  Pembeli.  (Aflinda Dewi, 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Arif  Saputra  selaku  Aparatur  Pelaksana dan  Pemeriksa  Pajak  Daerah  Kantor Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda) Kota Padang menyatakan bahwa Penerapan  pemungutan  BPHTB  atas perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan/bangunan oleh Bapenda Kota Padang sebagai  fiskus  dilaksanakan  berdasarkan Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun  2016
tentang Sistem  dan Prosedur Pemungutan Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan. Tata cara pemungutan BPHTB yang  dilaksanakan  Bapenda  Kota  Padang dilakukan  oleh  setiap  wajib  pajak  dengan menghitung sendiri BPHTB yang terhutang  dengan  cara  mengalikan  tarif dengan NPOP setelah dikurangi
NPOPTKP,  sebagaimana  tertera  dalam blanko  isian  SSPD  BPHTB.  Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  BPHTB  ditetapkan  bahwa  tarif pajak  yang  dikenakan  untuk  BPHTB adalah  sebesar  5% (lima  per  seratus)  dan NPOP  setelah  dikurangi  NPOPTKP  Kota Padang  sebesar  Rp.60.000.000,-  (enam puluh juta rupiah).
Hasil  perhitungan  sendiri  SPPD BPHTB  berikut  dokumen  wajib  pajak
sebagaimana dimaksud dilakukan penelitian/verifikasi oleh BAPENDA Kota Padang dalam hal ini Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Penelitian/verifikasi SSPD BPHTB
tersebut meliputi:
a. Penelitian/verifikasi  atas  kebenaran informasi  yang  tercantum  dalam SSPD;
b. Penetitian/verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung SSPD;
c. Penelitian/verifikasi lapangan.
Penelitian/verifikasi SSPD yang dilakukan  oleh  BAPENDA  sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tujuan:
1) Mencocokkan  Nomor  Objek  Pajak (NOP)  yang  dicantumkan  dalam SSPD  dengan  NOP  yang  tercantum
dalam  fotokopi  SSPT  atau  bukti pembayaran lainnya;
2) Mencocokkan  NJOP  bumi  permeter persegi  yang  dicantumkan  dalam SSPD  dengan  NJOP  bumi  per  meter persegi dengan basis data pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
3) Mencocokkan  NJOP  bangunan  per meter  persegi  yang  dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP
bangunan  per  meter  persegi  dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
4) Meneliti  kebenaran  penghitungan
Pajak  terhutang  yang  meliputi  dasar pengenaan
(NPOP/NJOP), NPOPTKP,  tarif,  pengenaan  atas objek tertentu, BPHTB
terhutang/yang harus dibayar;
5) Meneliti  kebenaran  penghitungan BPHTB yang  disetor,  termasuk besarnya  pengurangan  yang  dihitung sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Irawati  selaku Aparatur  Pelaksana  dan Pemeriksa  Pajak  Daerah  Kantor  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Padang menyatakan bahwa Dokumen yang diserahkan  kepada  Bapenda Kota  Padang berikut dengan formulir SPPD  yang telah dihitung, terdiri atas:
a. Fotokopi  sertifikat  tanah  atau  bukti kepemilikan  lainnya yang  telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang  (Pejabat  Pembuat  Akta Tanah/Kepala Badan Pertanahan);
b. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  bagi  wajib  Pajak  orang
pribadi,  akta  pendirian  Badan  dan atau Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Badan;
c. Fotokopi  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun berjalan;
d. Fotokopi  tanda  bukti  lunas  PBB tahun  berjalan  dan  atau  melunasi tunggakan;
e. Foto dan denah lokasi objek pajak;
f. Dalam  hal  terdapat  perbedaan  nama yang  tercantum  dalam  SPPT  PBB dengan sertifikat tanah, agar melampirkan Surat Keterangan Lurah yang  menerangkan  bahwa  tanah  dan atau bangunan yang tercantum dalam SPPT  PBB  sama  dengan  tanah  yang tercantum dalam sertifikat;
g. Daftar harga rumah yang dikeluarkan oleh developer/ pengembangan perumahan bagi perumahan baru.
2. Proses Verifikasi Harga Tanah dan Bangunan  Serta  Kendala  Dalam Pemungutan  BPHTB  Terhadap
Pembuatan  Akta  Pembagian  Hak Bersama (APHB) Di Kota Padang
A. Proses Verifikasi Harga Tanah
dan Bangunan Dispenda selaku pelaksanaan pemungutan BPHTB berwenang melakukan  pemeriksaan  berupa  verifikasi terhadap SSPD BPHTB. Dalam
pelaksanaannya,  faktor  yang  mendukung pemungutan  BPHTB  adalah  tersedianya sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan, adanya  hubungan  kerja  sama  dengan pihak  Notaris/PPAT,  Badan  Pertanahan dan Bank dan jumlah SDM. (Witri, 2016)
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan Jonirson  selaku Aparatur  Pelaksana  dan Pemeriksa  Pajak  Daerah  Kantor  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Padang menyatakan bahwa Bapenda dalam melakukan  peneliitan  verifikasi  SSPD menggunakan formulir kertas kerja penelitian/veritikasi,  dengan  unsur-unsur yang diteliti/diverifikasi sebagai berikut:
a. NOP  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
2018.  Petugas  peneliti  mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan  NOP  yang  tercantum  dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan lainnya;
b. Besarnya  NJOP  tanah  (bumi)  dan atau  bangunan  per  meter  persegi; Petugas  peneliti  mencocokkan  NJOP tanah  (bumi)  dari  atau  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
c. Penghitungan NJOP;
d. Penghitungan BPHTB, terutama untuk meneliti kebenaran:
1) NPOP;
NPOP diisi dengan harga transaksi/Nilai Pasar, apabila harga  transaksi/nilai  pasar  tidak diketahui  atau  lebih  kecil  dan pada  NJOP  maka  NPOP  diisi dengan NJOP; Kecuali perolehan hak  karena  lelang  apabila  harga transaksi  yang  tercantum  dalam risalah  lelang  lebih  kecil  dan pada  NJOP  maka  NPOP  diisi dengan NJOP;
2) NPOPTKP;
3) BPHTB yang terutang;
4) BPHTB yang harus dibayar.
Dalam hal diperlukan penelitian/verifikasi  lapangan,  Bapenda menunjuk  pejabat  dengan  menerbitkan surat tugas untuk melakukan penelitian/verifikasi  lapangan,  dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran harga transaksi/nilai  pasar  yang  dicantumkan oleh wajib pajak.
SSPD yang sudah dilakukan penelitian/verifikasi  dikembalikan  kepada wajib  pajak  dilengkapi  dengan  salinan Kertas  Kerja  Penelitian.  Dalam  hal  hasil penelitian/verifikasi  tidak  ada  koreksi, Kepala  bidang  Pendataan  dan  Penetapan menerbitkan  lembaran  persetujuan  SSPD sebagai syarat pembayaran BPHTB kepada  Bank  persepsi  yang  ditunjuk. Dalam  hal  hasil  penelitian/verifikasi  ada koreksi  dan  disetujui  oleh  wajib  pajak, maka  SSPD  diperbaiki  oleh  wajib  pajak sesuai  dengan  kertas  kerja  penelitian/ verifikasi.  Setelah  SSPD  diperbaiki  oleh wajib pajak, wajib pajak wajib
mengembalikannya kepada Kepala
Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  untuk diterbitkan  lembar  persetujuan  sebagai syarat  pembayaran  BPHTB  kepada  Bank Persepsi yang ditunjuk.
Wajib  pajak  yang  tidak  menyetujui hasil  kertas  kerja  penelitian/  verifikasi sebagaimana  dimaksud  dapat  memohon secara  tertulis  hanya  1  (satu)  kali  kepada Kepala  Badan  melalui  Bidang  Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan penelitian ulang dengan disertai:
a. Data  pendukung  dan  keterangan harga  transaksi/nilai  dan  pejabat  di
wilayah objek pajak sebagai pertimbangan  dalam  kertas  kerja Penelitian;
b. Surat  pemyataan  wajib  pajak  yang menyatakan kejujuran harga transaksi sesuai kondisi sebenarnya.
Setelah  wajib  pajak  mengajukan penelitian  ulang,  Kepala  Dinas  wajib mengabulkan seluruh SSPD dan kelengkapan  administrasi  permohonan wajib  pajak  berdasarkan  hasil  penelitian ulang,  wajib  pajak  membayar  BPHTB yang  terhutang  kepada  Bank  Persepsi yang  ditunjuk.  Pembayaran  BPHTB melalui  pembayaran  Modul  Penerimaan Negara  (MPN).  Sistem  ini  dilaksanakan untuk  pembayaran  semua  jenis  pajak, termasuk  diantaranya yaitu BPHTB secara  online.  Dengan  sistem  ini,  maka semua  Bank  atau  tempat  pembayaran yang  mempunyai  fasilitas online bisa ditunjuk sebagai persepsi untuk menerima pembayaran BPHTB.
Apabila  pembayaran  telah  dilakukan, wajib pajak menyerahkan bukti pembayarannya  kepada  Kepala  Sub Bagian  Pelayanan  Informasi  Pendapatan. Kepala  Sub  Bagian  Pelayanan  Informasi Pendapatan  meneruskan  kepada  Kepala Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  untuk ditandatangani  dan  di  legalisasi.  Kepada Bidang Pendataan dan Penetapan meneruskan  kepada  Kepala  Sub  Bagian Pelayanan  Informasi  Pendapatan  untuk selanjutnya  diserahkan  kepada  wajib pajak.
Setelah  SSPD-BPHTB  divalidasikan oleh  Bapenda  dan  dilegalisasi  atau ditandatangani, barulah wajib pajak dapat
melakukan  peralihan  hak  atas  tanah melalui  pembagian  Hak  Bersama  di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT).
Apabila SSPDB PHTB
belum ditandatangani  oleh  Bidang  Pendataan dan  Penetapan  Bapenda Kota  Padang, maka penandatanganan akta peralihan hak di  hadapan  PPAT/Notaris  juga  belum dapat  dilakukan,  PPAT/Notaris  dilarang untuk  menandatangani  akta peralihan hak sebelum  wajib  pajak  melunasi  BPHTB sebagaimana  mestinya  dan  hanya  dapat menandatangani akta peralihan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada PPAT/Notaris yang bersangkutan.
Mekanisme pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Bapenda berdasarkan Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun  2016 tersebut  berbeda  dengan  mekanisme pemungutan  BPHTB  sebagaimana  diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011  Tentang  BPHTB.  Pada  Perda  Kota Padang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang BPHTB, wajib pajak atau kuasa menghitung sendiri pajak terhutang dengan menggunakan SSPD dan langsung membayar  kepada  bank  persepsi.  Hasil perhitungan  pajak  terhutang  yang  telah dibayar  wajib  pajak  dilaporkan  tanpa mendasarkan  kepada Bapenda Kota Padang untuk dilakukan penelitian.
Penelitian  sebagaimana  dimaksud  hanya dimaksudkan untuk antara lain:
1. Memastikan bahwa pajak telah dibayar/disetor ke kas daerah;
2. Dasar  pengenaan  yang  digunakan sudah benar;
3. PBB  atas  objek  pajak  sudah  lunas atau tidak ada tunggakan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Jonirson  selaku  Aparatur  Pelaksana  dan Pemeriksa  Pajak  Daerah  Kantor  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota Padang  menyatakan  sistem  pemungutan pajak yang diterapkan oleh Bapenda Kota Padang  sebagaimana  juga  diatur  dalam Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun  2016 berbeda dengan sistem pemungutan pajak yang  diatur  Perda  Kota  Padang  Nomor  1 Tahun  2011,  yaitu Semiself  Assessment System.  Bapenda  Kota  Padang  diberikan kewenangan untuk menilai memverifikasi SPPD BPHTB pajak terhutang yang telah dihitung  sendiri  oleh  wajib  pajak.  Hasil penilaian/verifikasi oleh Bapenda tersebut menentukan  nilai  pajak  terhutang  wajib pajak.  Dapat  diketahui  bahwa  dengan adanya  perhitungan  sendiri  oleh  wajib pajak  dan  ketetapan  pajak  berdasarkan hasil penelitian/verifikasi Bapenda, sistem pemungutan  tersebut  telah  dikonftrniasi dan  dibenarkan  oleh  Bapenda  Kota Padang  berdasarkan  hasil  penelitian penulis  di  Bapenda  Kota  Padang.  Dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak BPHTB  yang  dianut  dalam  Perda  Kota Padang    Nomor  1  Tahun  2011  dengan Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun  2016 tidak koheren.
Dalam  hal  peralihan  hak  atas  tanah dan atau bangunan akibat hukum Pembagian  Hak  Bersama,  besarnya  nilai pajak terhutang yang dihitung sendiri oleh wajib pajak  diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf    a  Perda  Kota  Padang  yaitu dikenakan berdasarkan dan Nilai Pasar.
Tingginya harga pasar yang ditetapkan Bapenda Kota Padang, dianggap  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan pemeriksaan atau verifikasi yaitu mencocokkan  NOP  yang  tertera  dalam formulir  SSPD-BPHTB  dengan  NJOP yang  ada  dalam  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  Penelitian  kebenaran data  peralihan  hak  atas  tanah  dan bangunan  yang  tercantum  dan  tertera dalam  SSPD-BPHTB  merupakan  syarat yang  harus  dilakukan  sebelum  Bidang Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD-BPHTB.  Apabila  SSPD-BPHTB belum ditanda-tangani oleh Bidang Pendataan  dan  Penetapan  Bapenda  Kota
Padang,  maka  penandatanganan  akta peralihan  hak  di  hadapan  PPAT/Notaris juga belum dapat dilakukan, PPAT/Notaris dilarang untuk menandatangani akta peralihan hak
sebelum  wajib  pajak  melunasi  BPHTB sebagaimana  mestinya  dan  hanya  dapat menandatangani akta peralihan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada PPAT/Notaris yang bersangkutan.
Dalam  pemungutan  BPHTB  di  Kota Padang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Ketentuan  mengenai  dasar pengenaan  pajak  adalah  NPOP.  NPOP sebagaimana disebutkan  di  dalam Pasal  5 ayat  (2)  huruf  a  Perda  Kota  Padang Nomor 1 Tahun 2011 ditentukan
berdasarkan  harga  transaksi.  Oleh  karena itu  di  Kota  Padang  penilaian  dengan menentukan  NPOP  atas  peralihan  hak berdasarkan  harga  pasar  sebagai  dasar
perhitungan BPHTB belum bisa diterapkan.
Dikaitkan dengan pelaksanaan pemungutan  BPHTB  di  Kota  Padang, seharusnya  dasar  pemungutan  pajak BPHTB atas peralihan hak atas pembagian  Hak  bersama    sebagaimana ditetapkan  dalam  Perwako  Nomor  27 Tahun  2016  substansinya  harus  sama dengan  Perda  Kota  Padang  Nomor  1 Tahun  2011  yaitu  ditetapkan  berdasarkan harga  transaksi.  Seharusnya  institusi terkait  (Bapenda)  memahami  hal  tersebut dengan memperhatikan dampak hukumnya  bagi  masyarakat,  bukan  hanya untuk  mencapai  tujuan  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  semata,  sehingga efektifitas  dan  peraturan  perundang- undangan belum dapat tercapai.
B. Kendala  Dalam  Pemungutan  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang
Berdasarkan hasil wawancara dengan Arif  Saputra  selaku  Aparatur  Pelaksana dan  Pemeriksa  Pajak  Daerah  Kantor Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda) Kota Padang menyatakan bahwa hambatan  dalam  pemungutan  BPHTB  di kota Padang terbagi atas 2 yaitu:
a. Kendala Yuridis
1) Perda  Kota  Padang  Nomor  1  Tahun
2011 Tentang BPHTB dengan
Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun 2016  tentang  Sistem  dan  Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Salah satu kendala yang menghambat  jalannya  pemungutan pajak BPHTB di Kota Padang adalah adanya  beberapa  perbedaan  aturan dalam  Perda  Kota  Padang  Nornor  I Tahun  2011  dengan  Perwako  Nomor 27  Tahun  2016,  yang  menjadi landasan  operasional  Bapenda  dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah perbedaan  sistem  pemungutan  pajak. Pada  Pasal  13  Perda  Kota  Padang Nomor  1  Tahun  2011  disebutkan bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan  adalah Self  Assessment System, dimana  wajib  pajak  diberi kepercayaan  untuk  menghitung  dan membayar sendiri pajak yang terutang  dengan  menggunakan  SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada Bapenda.
Dalam ketentuan ini Bapenda bersifat pasif  hanya  menerima  laporan  pajak terhutang  dan  SSPD  yang  telah dihitung dan telah dibayar oleh wajib pajak  dan  memastikan  bahwa  pajak telah  dibayar/disetor  ke  kas  daerah, dasar  pengenaan  yang  digunakan sudah  benar,  dan  PBB  atas  objek pajak  sudah  lunas  atau  tidak  ada tunggakan.  Pada  Pasal  2  angka  (2) dan  (3)  Perwako  Nomor  27  Tahun 2016  sistem  pemungutan  BPHTB yang  digunakan  adalah Semiself
Assessment  System , dimana  wajib pajak mengisi sendiri blangko SSPD- BPHTB dan menyerahkannya kepada Bapenda untuk diteliti/verifikasi.
Wajib  pajak  tidak  bisa  secara langsung  membayar  kecuali  setelah
dikeluarkannya ketetapan hasil persetujuan  verifikasi  pajak  oleh Bapenda.
Bapenda Kota Padang menentukan  NPOP-BPHTB yang akan  dikenakan  tarif  pajak  dengan dasar  pengenaan  harga  transaksi/ harga  pasar,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  6  angka  3  huruf  d Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun 2016.  Pada  Perda  Kota  Padang Nomor 1 Tahun 2011 dasar pengenaan  BPHTB  juga  ditentukan atas dua bentuk, yaitu harga transaksi/harga  pasar,  namun  pada Perda  Kota  Padang  Nomor  1  Tahun 2011, bentuk peralihan yang dikenakan  atas  harga  transaksi  dan bentuk  peralihan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan  yang  dikenakan berdasarkan  harga  pasar  diatur  jelas. Pengaturan  bentuk  peralihan  hak tersebut  tidak  ditemukan  di  dalam Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun 2016. Tanpa adanya pengaturan rinci, berakibat  Bapenda  menjadi  penentu kapan NPOP ditetapkan dengan harga transaksi dan kapan ditetapkan dengan harga pasar.
2) Perda  Kota  Padang  Nomor  1  Tahun 2011 tentang BPHTB dengan Perwako  Padang  Nomor  27  Tahun 2016  tentang  Sistem  dan  Prosedur Pemungutan  BPHTB  dan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  34
Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari
Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau Bangunan
Hambatan  yang  sering  terjadi dalam  pemungutan  BPHTB  di  Kota
Padang adalah pada saat penilaian/verifikasi untuk
menentukan  dasar  pengenaan  NPOP peralihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  akibat  hukum  jual  beli. Dasar  pengenaan  NPOP  dilandasi oleh  Pasal  5 angka  (2)  Perda  Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB ditentukan berdasarkan harga transaksi. Dalam Pasal 6 angka (3)  huruf  d  Perwako  Padang  Nomor 27  Tahun  2016  tentang  Sistem  dan
Prosedur  Pemungutan  BPHTB  tidak disebutkan  dasar  pengenaan  NPOP akibat  perbuatan  hukum  Pembagian Hak  bersama,  hanya  disebutkan NPOP  ditentukan  berdasarkan  harga transaksi/  harga  pasar,  akibatnya dalam melakukan penilaian/verifikasi Bapenda lebih menekankan penilaian NPOP  dan  harga  pasar,  yang    lebih tinggi  dan  harga  transaksi  yang disepakati para pihak yang melakukan perbuatan hukum peralihan Hak berdasarkan Pembagian Hak Bersama. Setelah  wajib  pajak  menyetujui NPOP yang telah ditetapkan Bapenda
dan telah selesai membayar
kewajiban  pajak  setelah  dikalikan tarif dan  telah  di  validasi,  ternyata wajib  pajak  mesti  harus  membayar kekurangan  pajak  karena  pada  saat wajib  pajak  melakukan  pembayaran pajak  penghasilan  (PPh)  bagi  pihak yang  melepaskan    kepada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  (KPP
Pratama)  Kota  Padang,  NPOP  yang akan  ditetapkan  oleh  KPP  PrataMa didasarkan kepada harga pasar, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2 ayat (2) huruf e PP Nomor 34 Tahun 2016  yang  mana  penetapan  harga pasar  oleh  fiskus  yang  bersangkutan lebih  tinggi  dari  penetapan  harga pasar  Bapenda.  Hambatan  yang muncul adalah nilai penetapan NPOP antara  BPHTB  dengan  PPh  harus sama  agar  PPAT  sebagai  pejabat yang  berwenang  dan  Instansi  yang terkait  dengan  Pertanahan  (Badan Pertanahan Nasional) dapat menentukan  harga  transaksi  yang akan  dipakai.  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) yang mengadministrasikan  masalah  hak atas tanah dan pemerintah Kabupaten/Kota  mempunyai  tugas pokok  dan  fungsi  yang  berbeda namun  pada  dasarnya  mempunyai sasaran  yang  sama  terutama  dalam pemberian pelayanan dalam masyarakat  di  bidang  pertanahan, namun  BPN  tidak  dapat  memproses peralihan  hak  atas  tanah  dengan kondisi urusan perpajakan yang tidak sama antara BPHTB dengan PPh.
Lebih  kecilnya  penetapan  NPOP dan  Bapenda,  wajib  pajak  harus menyesuaikan  nilai  penetapan  NPOP dengan  nilai  NPOP  yang  ditetapkan oleh  KPP  Pratama  Kota  Padang, dengan  akibat  hukum  terjadinya kekurangan  bayar  pajak  terhadap BPHTB.  Tidak  adanya  koordinasi antar  instansi  dan  perbedaan  aturan
dalam  penetapan  NPOP  yang  akan dikenakan pajak tersebut menimbulkan keresahan dan membebankan masyarakat. Dan kasus  tersebut,  dapat  dinilai  bahwa penilaian  NPOP  BPHTB  yang  akan dikenakan  pajak  jadi  bergantung kepada  penetapan  NPOP  PPh  yang ditetapkan  oleh  KPP  Pratama  Kota Padang.
3) KUHP  Perdata  Pasal  1338  dan  Pasal 1320 dengan Perwako Padang Nomor 27  Tahun  2016  Tentang  Sistem  dan Prosedur  Pemungutan  Bea  Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Berdasarkan  Pasal  5 ayat  (2) huruf  a  Perda  Kota  Padang  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  BPHTB  dasar pengenaan  NPOP  atas  peralihan  hak atas tanah dan bangunan karena Akta Pembagian  Hak  Bersama    yaitu dikenakan  berdasarkan  dan  harga transaksi.  Ketentuan  Pasal  tersebut sesuai  dengan  asas  konsensualime yang  menjiwai  hukum  perjanjian yang  diatur  dalam  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  maka  perjanjian  itu lahir sejak adanya kata sepakat,  yaitu saat  nilai  transaksi  disepakati  para pihak.  Dalam  suatu  perjanjian  jual beli, sepakatnya para pihak mengenai barang  dan  harga  adalah  merupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu apabila para  pihak  (penjual  dan  pembeli) menghadap  kepada  PPAT/Notaris dan memberikan keterangan
mengenai  barang  dan  harga  yang mereka sepakati sebagai obyek Pembagian  Hak  Bersama,  maka keterangan  itulah  yang  dianggap sebagai  NPOP  yang  sebenarnya,  dan untuk  lebih  menguatkan  keterangan para  pihak  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  adanya  kuitansi  yang  dibuat oleh  Para  Pihak.  Metode  seperti  itu tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang dan Perda Kota Padang yang mengatur  tentang  BPHTB  dengan syarat  nilainya  tidak  dibawah  nilai NJOP  yang  telah  ditetapkan  oleh Bapenda.
Adanya  ketentuan  Pasal  6  ayat (3)  huruf  d  Perwako  Padang  tentang Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan,  perhitungan  penetapan NPOP  yang  akan  dikenakan  tarif pajak  dilakukan  dengan  dua  pilihan yaitu  berdasarkan  Nilai  Transaksi atau  Nilai  Pasar,  sehingga  dalam pelaksanaan pemungutan pajak sering terjadi  perbedaan  penilaian  pajak terhutang  antara  wajib  pajak  dengan Bapenda Kota Padang. Bapenda Kota
Padang dalam melakukan penilaian/verifikasi lebih
menekankan perhitungan pajak
terhutang  BPHTB  dan  harga  pasar, berdasarkan penelitian pejabat instansi  tersebut  di  lapangan.  Akibat hukum  berdampak  pada  besarnya NPOP  yang  akan  dikenakan  pajak apabila  nilai  harga  transaksi  yang telah  disepakati  para  pihak  di  bawah harga  pasar.  Hal  ini  tidak  sesuai
dengan  asas  kebebasan  berkontrak dan  syarat  sahnya  perjanjian  apabila pihak  ketigalah  yang  menentukan harga  transaksi  yang  telah  disepakati para pihak sebagaimana  diatur dalam
Pasal 1338 dan Pasal 1320
KUHPerdata.
b. Kendala Non Yuridis
Berdasarkan  data  yang  penulis peroleh  dari  Arif  Saputa  selaku Pelaksana  dan  Pemeriksa  Pajak Daerah  Kantor  Badan  Pendapatan Daerah    (Bapenda)  Kota  Padang, penerimaan  daerah  yang  berasal  dan penerimaan BPHTB selama 6 (enam) tahun  terakhir  berada  di  atas  rencana anggaran.  Namun  demikian  masih ada beberapa hambatan yang dihadapi,  yaitu  adanya  upaya  untuk menghindari  pajak  dengan  tidak menyampaikan  Nilai  Perolehan  Hak atas Tanah  dan  Bangunan  yang sebenarnya, sehingga dasar pengenaan  pajak  bukan  lagi  NPOP melainkan NJOP.
Hambatan  yang  ditemukan  di lapangan adalah sebagai berikut:
1) Ketidak  tahuan  wajib  pajak tentang  BPHTB.  Mereka  baru mengetahuinya setelah akan melakukan  .peralihan  hak  dan mendapatkan penjelasan dari
PPAT/Notaris.
2) Upaya  menghindari  pajak  juga merupakan  kendala  yang  sangat umum  terjadi,  yaitu  apabila harga  pasar  atau  nilai  transaksi lebih  tinggi  dan  NJOP,  mereka akan menyampaikan bahwa
harga  transaksi  sesuai  dengan NJOP.  Demikian  juga  apabila NPOP  lebih  rendah  dan  NJOP, masyarakat akan berusaha menghindarinya.  Sehingga  dasar pengenaan  BPHTB  tidak  lagi NPOP, melainkan NJOP.
3) Adanya  wajib  pajak  yang  tidak melaporkan  perbuatan  hukum yang  mengakibatkan  peralihan hak,  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  dengan menyampaikan SSB lembar ketiga.
3. Upaya  Pemerintah  Kota  Padang Dalam Kendala Pemungutan BPHTB Terhadap Pembuatan
Akta  Pembagian  Hak  Bersama (APHB) Di Kota Padang
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  temukan  di  lapangan  dalam Prakteknya  di  lapangan  pemungutan BPHTB  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota Padang  berdasarkan  Perwako  Nomor  27 Tahun  2016  yaitu  Bapenda  Kota  Padang menentukan  pajak  BPHTB  yang  harus disetorkan, Bapenda Kota Padang menentukan  berdasarkan  letak  tanah  atau zona tanah, bentuk bangunan, hal tersebut dilakukan  oleh  Bapenda  Kota  Padang guna  meningkatkan  pendapatan  daerah Kota Padang.
Penulis  berpendapat  bahwa  harus adan  koordinasi  antara  instansi  dan pejabat  yang  terkait  dalam  melakukan tugasnya  terkait  peralihan  hak  atas  tanah dan  bangunan,  seperti  Bapenda  Kota Padang,  KPP  Pratama  kota  Padang, Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota Padang  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah
(PPAT), agar terciptanya kepastian
hukum  dalam  urusan  administratif  dan memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat dalam melakukan kegiatan hukum peralihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan. Bidang  Pendataan  dan  penetapan  Dinas Pendapatan  Kota  Padang  selaku  pihak yang  terkait  dalam  pelaksanaan  agar memberikan  sosialisasi  bagi  masyarakat agar  masyarakat  memiliki  pemahaman hukum  terkait  peralihan  hak  atas  tanah dan  bangunan  khususnya  BPHTB  dan mempermudah  proses  pemeriksaan  atau verifikasi BPHTB,
agar dapat meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi masyarakat dalam membayar pajak.
Acuan  yang  jelas  sangat  diperlukan dalam  menentukan  NJOP  atas  tanah  dan bangunan  yang  akan  dikenakan  tarif pajak.  Apabila  penetapan  dilakukan berdasarkan  harga  pasar,  maka  harga pasar  segera  ditetapkan  dengan  Surat Penetapan oleh Dinas  Pendapatan  Daerah kota  Padang  atau  Perda  oleh  pemerintah Kota  Padang,  agar  wajib  pajak  dan  pihak terkait  lainnya  mendapatkan  kepastian tentang  penentuan  harga  pasar  yang ditetapkan  oleh  Badan  Pendapatan  kota Padang  dalam  melakukan  pemeriksaan atau verifikasi BPHTB. Apabila
Penetapan  NPOP  ditentukan  berdasarkan NJOP,  pemerintah  (BAPENDA),  harus segera merevisi NJOP  yang tertera dalam SPPT  BPP  yang  sesuai  dengan  nilai standar  bagi  masyarakat  dan  juga  tidak mengurangi  nilai  pendapatan  asli  bagi daerah kota Padang.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  di Kota  Padang  yaitu  dilaksanakan berdasarkan  Perwako  Padang  Nomor 27  Tahun  2016  Tentang  Sistem  dan Prosedur  Pemungutan  Bea  Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan. Tata cara  pemungutan  BPHTB yang dilaksanakan  Bapenda  Kota  Padang dilakukan  oleh  setiap  wajib  pajak dengan  menghitung  sendiri  BPHTB yang terhutang dengan cara mengalikan  tarif  dengan  NPOP setelah dikurangi NPOPTKP,
sebagaimana  tertera  dalam  blanko isian SSPD BPHTB.
2. Proses  Verifikasi  Harga  Tanah  dan Bangunan Dalam Pemungutan BPHTB  Terhadap  Pembuatan  Akta
Pembagian Hak Bersama (APHB) Di
Kota  Padang  yaitu  menggunakan formulir kertas kerja penelitian/veritikasi,  dengan  unsur- unsur yang diteliti/diverifikasi seperti NOP  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan  dan  Perkotaan,  Besarnya NJOP tanah (bumi) dan atau bangunan permeter persegi,
Penghitungan  NJOP,  Penghitungan
BPHTB,  terutama  untuk  meneliti kebenaran, NPOP, NPOPTKP, BPHTB  yang terutang,  BPHTB  yang harus  dibayar.  Kemudian  kendala yang  timbul  dalam  Pemungutan  Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan
Bangunan  (BPHTB)  di  Kota  Padang yaitu berupa hambatan yutridis diantaranya  Perda  Kota  Padang Nomor  1  Tahun  2011  Tentang BPHTB  dengan  Perwako  Padang
Nomor  27  Tahun  2016  tentang Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan
Bangunan, Perda Kota Padang Nomor  1  Tahun  2011  tentang BPHTB  dengan  Perwako  Padang Nomor  27  Tahun  2016  tentang Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan BPHTB dan dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2016 Tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  dari  Pengalihan  Hak Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan, KUHP  Perdata  Pasal  1338  dan  Pasal 1320 dengan Perwako Padang Nomor
27  Tahun  2016  Tentang  Sistem  dan Prosedur  Pemungutan  Bea  Perolehan Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  serta hambatan non yuridis berupa ketidaktahuan  wajib  pajak  tentang BPHTB,  Upaya  menghindari  pajak dan  Adanya  wajib  pajak  yang  tidak melaporkan  perbuatan  hukum  yang mengakibatkan  peralihan  hak,  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  dengan  menyampaikan SSB lembar ketiga.
3. Upaya  Pemerintah  Kota  Padang
Dalam  Kendala  Pemungutan  Bphtb Terhadap Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Di Kota  Padang yaitu  pemungutan
BPHTB  dilakukan  oleh  Bapenda Kota  Padang  berdasarkan  Perwako Nomor 27 Tahun 2016 yaitu Bapenda
Kota  Padang  menentukan  pajak BPHTB yang harus disetorkan, Bapenda  Kota  Padang    menentukan berdasarkan  letak  tanah  atau  zona tanah,  bentuk  bangunan,  hal  tersebut dilakukan oleh Bapenda Kota Padang guna meningkatkan pendapatan daerah Kota Padang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflinda  Dewi,  (2019).  Peningkatan  Hak Guna  Bangunan  Rumah  Tinggal Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik Di Atas Hak Pengelolaan. Jurnal Cendikia Hukum, 5 (1) , 18-31.
Beatrix  Benni,  (2019).  Pembuatan  Akta Pembagian  Hak  Bersama  Dalam Peralihan  Tanah  Karena  Pewarisan
Di Kota Bukittinggi. Jurnal
Cendikia Hukum , 5 (1) , 65-76.
Budi  Ispriyarso,  (2018).  Penggunaan Peraturan  Bupati  Untuk  Mengatur Harga Tanah Dalam Pengenaan Bea Perolehan  Hak  Katas  Tanah  dan Bangunan. Administrative  Law  & Governance  Journal , 1  (4) ,  363- 370.
Eko Puji Hartono, (2018).  Peranan PPAT Dalam  Pembuatan  Akta  Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau
Bangunan  Bekas  Hak  Milik  Adat Berkaitan  Dengan  Pembayaran  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal  Akta,  5  (1) ,  159- 166.
Ilyas, Wirawan. B, Richard. 2013, Hukum
Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya,  Salemba  Empat,
Jakarta.
Intifada Atin Nisya, (2019). Pertanggungjawaban  Pidana  Atas Penyalahgunaan  Pembayaran  Bea
Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  oleh  pejabat pembuat  AKTA  tanah  (PPAT), Jurnal Hukum Bisnis, 3 (1) , 88-106)
Laurensius  Arliman  S,  (2018).  Peranan Metodologi  Penelitian  Hukum  Di Dalam  Perkembangan  Ilmu  Hukum Di Indonesia, Soumatera  Law Review , 1 (1).
Mahdi Syahbandir, (2016). Peranan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Pidie . Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,
18 (2), 299-318.
Marihot  Pahala  Siahaan,  2003,  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan Teori Dan Praktek,Edisi I Cet. I,   PT. Raja Grafindo, Jakarta.

## Marlon Gustia, (2016). Penerapan Hukum
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).
Jurnal Ius, 4 (1) ,96-108.
Rochmat Soemitro, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan  I,  Edisi  revisi,  Refika
Aditama, Bandung.
Suryanto,  (2018). Analisis  Potensi  Bea
Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan
Bangunan Sebagai  Salah  Satu  Pajak
Daerah. Jurnal Pemikiran dan Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan
Kewirausahaan, 3 (3), 273-281.
Wa  Ode  Nurfitria,  (2017). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak
Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Jayapura .
Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 5 (1) , 99-105.
Windi,  (2015). Analisis  Dasar  Pengenaan dan  Kontribusi  Bea  Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Ternate. Jurnal  Emba,  3  (4 ),  334- 344.
Wirawan  B.  Ilyas,  2004,  Richard  Burton,
Hukum Pajak , Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
Witri,  (2016). Analisis  Pelimpahan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan).
Jurnal Perpajakan, 9 (1) , 1-9.