Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
Diskursus  Agama  dan  Budaya  dalam  Konteks  Minahasa  sebagai  Wujud  Kritik Ideologi-Imajinasi Kolonialisme
Thiosani Frinsly Kaat 1*
*Corresponding Author: 752022023@student.uksw.edu 1 Program Pascasarjana Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.29658

## Abstract
The  essence  of  this  article  analyze  the  ideology-imagination  of  colonialism, namely, Christianity as a super-power religion which until now has the power to legitimize  people’s  wrong  and  right  actions.  The  research  instrument  uses qualitative methods with an analytical-descriptive approach to see how context cerates  meaning.  Through  literature  studies  to  find  data  that  supports  the imagination  of  the  ideology  of  colonialism  in  the  structural  body  of  Minahasa society which has become in-itself. Ideology has become the truth of doctrine, imagination, religion which leads society to adhere to ideological fantasies or a single  truth  and  reject  narratives  in  the  name  of  culture.  Religion.  Especially Christianity,  has  dominated  Minahasan  society  and  taken  over  traditional discourses  to  bring  order  to  the  public.  Meanwhile,  cultural  narratives experience  marginalization  as  a  result  of  systemic  violence  in  the  name  of religion  which  has  become  a  frightening  monster.  Through  Zlavoj  Zizek’s concept of ideological criticsm, this research openly contributes to criticizing the ideology-imagination of colonialism that is still persistent in the structural body of  Minahasa.  Based  on  the  explanation  above,  this  article  concludes  that colonialist ideologies, namely religion and imperial politics, are still practiced in the Minahasan context so they tend to ignore cultural narratives.

## Abstrak
Esensi  artikel  ini  menganalisis  mengenai  ideologi-imajinasi  kolonialisme  yaitu, kekristenan sebagai agama super- power (kekuatan) yang sampai saat ini memiliki kuasa  melegitimasi  salah-benar  tindakan  masyarakat.  Instrumen  penelitian menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  analitis-deskriptif  untuk melihat bagaimana konteks melahirkan makna. Melalui studi kepustakaan untuk menemukan  data-data  yang  mendukung.  Imajinasi  ideologi  kolonialisme  pada tubuh  struktural  masyarakat  Minahasa  telah  menjadi  ada  dalam  dirinya  sendiri ( in-itself ).  Ideologi  telah  menjadi  kebenaran  doktrin,  imajinasi,  agama  yang menuntun masyarakat berada dalam fantasi ideologis atau kebenaran tunggal dan menolak  narasi  atas  nama  kebudayaan.  Agama,  khususnya  kekristenan  telah mendominasi  masyarakat  Minahasa  dan  mengambil  alih  wacana-wacana  adat untuk  menertibkan  publik.  Sedangkan  narasi-narasi  kultural  mengalami keterpinggiran  akibat  dari  kekerasan  sistemik  atas  nama  agama  yang  menjadi monster menakutkan. Lewat konsep kritik ideologi dari Zlavoj Zizek, penelitian ini secara terbuka berkontribusi mengkritik ideologi-imajinasi kolonialisme yang masih  langgeng  dalam  tubuh  struktural  Minahasa.  Berdasarkan  uraian  di  atas, artikel  ini  berkesimpulan  bahwa,  ideologi-imajinasi  kolonialisme  yaitu,  agama, politik imperial masih dipraktikkan dalam konteks Minahasa sehingga cenderung mengabaikan narasi-narasi kultural.

## Keywords
Agama, Budaya, Ideologi-Imajinasi, Kolonialisme, Minahasa

## Article History
Received October, 14 Revised December, 25 Accepeted December, 28 Published December, 31

## Corresponding Author
Thiosani Frinsly Kaat Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Jl Diponegoro. Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pendahuluan
Penelitian  ini  bertujuan  mengkritik  secara  teoritis  dan  metodologis  mengenai  imajinasi- ideologi  kolonialisme  dalam  diskursus  agama  dan  budaya  konteks  Minahasa.  Kritik  Imajinasi- ideologi  kolonialisme  dalam  konteks  Minahasa  sebab  ditandai  dengan  langgengnya  praktik- praktik  politik  imperialisme  pada  struktural  penguasa  sehingga  cenderung  mengesampingkan narasi-narasi  dari  pinggir.  Peminggiran  terjadi  karena  kontrol.  Kekristenan  sebagai  agama bio- power (kekuatan  mengontrol)  kehidupan  religiusitas  masyarakat  Minahasa  telah  mengambil  alih ruang-ruang  publik  dan  menjadikan  teologi  representasi  ideologis  sekaligus  instrumen  elit melegitimasi benar-salah tindakan masyarakat. Pada sisi lain, relasi antara agama dan budaya di Minahasa  selama  ini  belum  menemukan  titik  temu  sebab  kebenaran atas  nama  agama  berbasis pada  kitab  suci  sedangkan  masyarakat  yang  masih  memegang  tradisi  kebudayaan  Minahasa bermuara  pada  budaya  lisan.  Karena  itu,  terjadi  perbenturan  perspektif  dalam  hal  kebenaran. Walau demikian, kekristenan telah menjadi agama super- power (kekuatan) yang mendominasi serta menghegemoni kehidupan sosio-religi masyarakat.
Minahasa  merupakan  satu  wilayah  bekas  kolonisasi  bangsa  Eropa  khususnya  Belanda yang datang untuk berdagang dan memperkenalkan kepercayaan baru yaitu Kristen. Pada masa kedudukan  Belanda  di  Minahasa,  masyarakat  mengalami  banyak  perubahan  sosial  termasuk kepercayaan.  Belanda  melalui  lembaga Nederlandsch  Zendeling  Genootschaap (serikat  misionaris negeri  Belanda)  singkatan  NZG  (Pinontoan,  2019)  menyebarkan  Protestan  secara  intensif dengan mendirikan sekolah untuk guru, pembantu pendeta dan sekolah penginjilan di Minahasa (Marzuki,  2020).  Pada  dasarnya  sekolah-sekolah  yang  didirikan  tersebut  merupakan  buah  dari abad renaissance (pencerahan)  dibawa  oleh  Kristen  Pietis  sehingga  cenderung  mengajarkan produksi  pengetahuan  berdasarkan  gaya  rasionalitas  dan  menolak  diskurus  budaya  lisan  atau mitos. Gaya produksi pengetahuan dalam konteks Minahasa telah didominasi oleh kebudayaan baru  yaitu  kekristenan  sehingga  narasi-narasi  yang  mengatasnamakan  budaya  Minahasa terpinggirkan.
Sejak  kolonial  dan  kekristenan  mendominasi  sosio-kultural  masyarakat  Minahasa  nilai- nilai  kearifan  lokal  seperti Tumalinga  si  ko’ko (mendengar  suara  burung)  mengalami  degradasi makna karena direkonstruksi oleh para teolog-teolog kristiani (Lasut, 2022). Sebelumnya kolonial dan kekristenan pernah mengalami penolakan serta perlawanan dari para pemimpin tradisional masyarakat Minahasa karena dianggap akan meminggirkan budaya (Thufail dan Ramstedt, 2011). Walau  demikian,  para  elit  lokal  berhasil  disiasati  oleh  kolonial  melalui  mediasi  dan  pendidikan kristiani  sehingga  terjadi  kontrol  dan  pengekangan  gerakan  atau constraining (limitasi)  terhadap gerak  politis  elit-elit  lokal  Minahasa  lampau  dalam  memproduksi  pengetahuan  kultural  dengan bebas (Kimbal, 2015). Perubahan yang terjadi pada struktur elit Minahasa tidak bisa dipisahkan dengan  wacana-wacana  kolonial  yang  mengubahnya.  Karena  itu,  entitas  antara  pola  kekuasaan dalam konteks kolonialisme berkuasa di Minahasa telah ditransmisikan kepada generasi atau para penguasa  Minahasa  zaman  kontemporer.  Maka,  dapat  dikatakan  imajinasi  kolonialisme  masih langgeng dan telah menjadi ideologi yang mengontrol hasrat para penguasa.
Penelitian  terdahulu  telah  melihat  relasi  antara  agama  khususnya  kekristen  dan  budaya berdasarkan  kontekstualisasi  teologi  seperti  ekplorasi  dari  Heydemans  yang  melihat  narasi kearifan lokal serta teologi kontekstualisasi (Heydemans, Nainggolan, Manullang, 2021). Senada dengan Heydemans, Denni Pinontoan juga mengeksplorasi bagaimana kekristenan dan diskursus
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
budaya  Minahasa  dapat  bertemu  lewat  simbol  walau  sering  distigmatisasi  sinkretis  (Pinontoan, 2020).  Sedangkan  perubahan  sosial  telah  dianalisis  oleh  Hun  Pinatik  melalui  jurnalnya  tetang dasar-dasar  perubahan  sosial  pada  ritual  di  situs-situs  suci  dalam  konteks  Minahasa  (Pinatik, 2021).  Namun,  penelitian  sebelumnya  belum  melihat  secara  dialektis  bagaimana  relasi  antara agama  dan  budaya  dalam  konteks  Minahasa  masih  belum  menemukan  titik  temu  sebab  terus- menerus memperebutkan panggung atau perhatian publik. Kemudian, wacana imajinasi-ideologi kolonialisme yang masih langgeng pada tubuh struktural penguasa di Minahasa ditandai dengan kehadiran para tokoh agamawan ( white collar ), politikus dan birokrat berorientasi mengabsolutkan kekuasaan mereka.
Secara  historis,  struktur  kepemimpinan  para  elit  kekinian  di  Minahasa  tidak  dapat dipisahkan  dari  jejak  kolonialisme  yang  mendidiknya  melalui  pendidikan  kristiani.  Pertalian tradisional white  collar, politikus  dan  birokrat  secara  simbolis  mengambil  alih  kebijakan  publik lewat  wacana-wacana  normalisasi  atau  pembiasaan.  Pada  dasarnya,  kerja  elitis  kekinian  dalam konteks  Minahasa  bersifat  simbiosis  mutualisme  dan  berhasil  menciptakan  kultur  baru  yaitu nepotisme, demokrasi pipa serta budaya kepatuhan melalui kontrol yang dikeluarkan berdasarkan wacana  teologis.  Karenanya,  wacana  imajinasi  kolonialisme  dalam  konteks  Minahasa  masih mengakar  sampai  sekarang  dan  berhasil  mengkonstruksi  struktur  kepemimpinan  para  elitis Minahasa.  Konstruksi  kolonial  terhadap  struktur  elit  di  Minahasa  berhasil  menghegemoni struktur-struktur kehidupan sosio-religi masyarakat.
Sebelumnya  para  elit  lokal  dalam  konteks  Minahasa  yaitu, wali’an (pemimpin  agama) tona’as/ukung/walak (pemimpin  negeri)  berfungsi  sebagai  pengawas stabilitas sosial  (Malensang, 2016)  termasuk  menjamin  kebebasan  masyarakat  untuk  memproduksi  ruang  pengetahuan berbasis  kultural  tanpa  intimidasi  dan  intervensi  kekuasaan.  Para tona’as,  ukung dan walian dikonstruksi  oleh  kolonialisme  menjadi white  collar politikus,  birokrat,  sebagai  representasi  elit kekinian Minahasa. Pada dasarnya tiga bentuk supremasi hasil konstruksi kolonialisme terhadap elitis  lokal  Minahasa  memiliki  kuasa  untuk  mengontrol  masyarakat  adat  dalam  memproduksi dengan bebas narasi kearifan lokal di Minahasa.  Berdasarkan eksposisi di atas, dapat dikatakan masyarakat Minahasa mengalami hegemoni oleh penguasa dan dalam kesadaran melanggengkan imajinasi-ideologi kolonialisme sehingga perlu untuk dikritik secara teoritis dan metodologis.

## Metode penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  analitis-deskriptif untuk  menguraikan  makna  yang  lahir  berdasarkan  situasi  problematik.  Kualitatif  merupakan metode yang dipakai oleh bidang ilmu sosial dalam mengeksplorasi secara holistik dan mendasar tentang makna (Creswell, 2009). Karena itu, peneltian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  analitis-deskriptif.  Pengumpulan  data  berupa  studi  kepustakan.  Maksud  dari pendekatan  analitis-deskriptif  adalah  mengeksplorasi  secara  dialektis  dengan  teoritis  serta metodologis  data-data  yang  ditemukan  melalui  studi  literatur  dan  perbandingannya  dengan sebuah  fenomena  beragama  dalam  konteks  Minahasa  dikarenakan  agama  menjadi  kekuatan mengontrol  kehidupan  spiritual  masyarakat.  Selain  itu,  pendekatan  analitis-deskriptif  lebih menekankan  analisis  mendalam  mengenai  narasi-narasi  yang  lahir  berdasarkan  observasi lapangan.  Fokus  utama  penelitian  ini adalah  melihat  secara  teoritis  bagaimana  proses  transmisi kekuasaan lewat lembaga agama telah mengkristal dan menjadi ideologi. Kemudian studi literatur
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
dan  observasi  lapangan  serta  gejala-gejala  kristalisasi  kekuasaan  yang  lahir  berdasarkan  wacana imajinasi-ideologi kolonialisme sebab dilanggengkan oleh narasi atas nama agama.

## Kerangka Teoritis

## Narasi Kritik
Penelitian  ini  menggunakan  konsep  teoritis  dari  Slavoj  Zizek  untuk  melihat  ideologi dalam  bingkai  agama,  ide,  doktrin  yang  melahirkan  kebenaran  tunggal.  Zizek  menggambarkan kritik  ideologi  sebagai  metode  untuk  keterlepasan  substantif  manusia  bebas.  Melalui  kritik ideologi  dari  Zizek,  penelitian  ini  melihat  bagaimana  agama  khususnya  kekristenan merepresentasikan  ideologi  dan  sebagai  kepercayaan  yang  diperkenalkan  oleh  kolonial  masih langgeng  mempraktikkan  budaya  politik  imperialisme  serta  demokrasi  terstruktur.  Selain  itu, agama  dan  struktur  dalam  konteks  Minahasa  cenderung  mengesampingkan  kesadaran  kultural masyarakat  seperti  kebebasan  memproduksi  pengetahuan  kultural  berbasis  pada  tradisi-tradisi lisan  atau  mitos.  Kemudian,  dikombinasikan  dengan  kritik  agama  dari  Karl  Marx,  untuk menggugat  corak  agamis  yang  cenderung  menjadi  super- power dalam  mengontrol  salah-benar tindakan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat teralienasi begitu saja. Dalam bingkai ini, menjadikan langkah awal untuk membatalkan narasi superioritas agama sebagai fantasi ideologis dan  instrumen  elit  menertibkan  publik  yang  menjadikan  masyarakat  berada  dalam  pengawasan penguasa.  Walau budaya kritis sebagai instrumen dalam menertibkan penguasa kembali kepada jalan kebijakan benar telah mengalami pembatalan oleh para elit yang jahat secara struktural.
Kejahatan struktural berpusat pada bagaimana cara kerja elit secara birokratis mengambil alih kehidupan masyarakat lewat konstrol sosial. Meniadakan narasi-narasi kritis secara terstruktur telah  menciptakan  wacana  ideoogis  seperi  ide,  doktrin,  pengekangan  imajinasi,  kepercayaan sehingga  bermuara  pada  diskursus  kebenaran  tunggal.  Bagi  Zizek,  proses  konstruktif terbentuknya  daya  ide,  doktrin  merupakan  instrumen  terciptanya  ideologi  dan  menjadi  fantasi dalam mengubah kesadaran masyarakat. Analisis terhadap ideologi dapat menyingkap mekanisme misteri  mengenai  kehidupan  sosial  yang  menunjukkan  terjadinya  perubahan  seperti  daya kekritisan masyarakat atau sifat apatis terhadap isu-isu publik. Menurut Zizek ada beberapa gaya yang mengkonstruksi gagasan mengenai ideologi, pertama ( in-itself ). Ideologi ada di dalam dirinya sendiri  diartikulasikan  sebagai  sebuah  gagasan  yang  lahir  melalui  diri  seperti,  ide,  kepercayaan, kebenaran (Zizek, 1994).
Ideologi in-iself menjadikan manusia sebagai subjek pencipta kebenaran tunggal yang telah mengalami distorsi secara sistematis atas dasar pengaruh dominasi dan kepentingan sosial serta terlepas dari makna dalam ruang publik. Kedua, ideologi ( in-itself to for-itself ) ideologi dari dalam diri  menuju  dirinya  sendiri.  Secara  esensial  ideologi in-itself  to  for-itself merupakan  gagasan  yang melahirkan  agama,  pendidikan,  keluarga,  budaya,  pasar,  politik  (Ferretter,  2006).  Ideologi tersebut dapat diartikan sebagai representasi dari diri kembali kepada diri berdasarkan mekanisme normatif,  fungsional  ataupun  institusi.  Ketiga,  merupakan  ideologi  terandaikan  merupakan cerminan  yang  masuk  ke  dalam  diri  namun  mengalami  disintegrasi,  limitasi  atau  kontrol  yang lahir  dari  gagasan  idelogi  tersebut.  Berdasarkan  landasan  serta  gagasan  konstruktif  dari  Zizek mengenai  kritik  ideologi  menjadi  kerangka  untuk  melihat  bagaimana  agama  sebagai  fantasi ideologi  dalam  menertibkan  kehidupan  publik  dan  menjadi  instrumen  elit  mengontrol  salah- benar  tindakan  masyarakat.  Pemikiran  dari  Zizek  lahir  atas  pembacaanya  terhadap  Hegel,  Karl
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
Marx  dan  Jaques  Lacan.  Ia  mengambil  konsep  dialektika  dari  Hegel  dan  mengembangkan kekritisan  dari  Marx  untuk  melihat  strata  sosial  kemudian  dikombinasikannya  dengan  gagasan Lacan mengenai metode psikoanalisis.
Bagi  Marx,  agama  adalah  media  masyarakat  mngekspresikan  mimpinya  tentang  sebuah dunia yang berbeda dan lebih baik (Goldstein, 2006). Lebih lanjut, bagi Marx agama merupakan hasrat dan desahan makhluk yang tertindas ekspresi pekat dari hati terdalam dan kondisi apatis jiwa atas kehampaan jiwa (Marx, 1977). Objek dari kritikan Marx bukanlah desahan (walaupun ini adalah  produk  dari  situasi),  hati  atau  roh,  melalui  konsep  kiri  Hegelian,  Marx  mengkritisi pengertian  abstraksi  mengenai  agama an  sich (pada  dirinya  sendiri)  juga  mengkritik  negara  dan masyarakat  sebab  bergantung  pada  agama  (Mckinnon,  2006).  Bagi  Marx  agama  harus  menjadi aufheben (membatalkan) jika dalam bahasa inggris towards a critique (menuju kritik) (Schmidt, 2020). Kritik  Marx  mengenai  agama  sederhananya  mengkritisi  kaum  kapital  yang  memakai  lembaga agama  untuk  menertibkan  kehidupan  publik  melalui  wacananya.  Mendasari  secara  teoritis gagasan  Marx  mengenai agama  dapat  dilihat  melalui  catatan  historisnya  tentang  perkembangan revolusi industri yang terjadi pada konteks Eropa abad 1760-1850 (Marx & Engels, 1988). Agama dalam  hal  ini  dijadikan  instrumen  untuk  melanggengkan  kekuasaan  para  pemegang  modal sehingga melahirkan diskursus kapitalisme.
Kerangka teoritis ini dijadikan media dalam meneropong secara dialektis bagaimana relasi antara agama dan budaya dalam konteks Minahasa. Kepastian fundamental bahwa agama telah menjadi media yang mengontrol kehidupan masyarakat Minahasa dan mengambil alih kesadaran kolektif sehingga perlu untuk dikritik. Agama pada konteks Minahasa dijadikan ideologi sekaligus instrumen  elit  mengontrol  kehidupan  publik  dan  menjadi  media  para  penguasa  mewacanakan episteme (pengetahuan)  dalam  melanggengkan  kekuasaanya.  Kuat  ditransmisikan  melalui pengajaran  dalam  pendidikan  kristiani,  agama  telah  menjadi  narasi  dalam  fantasi  ideologis sehingga membentuk kebenaran tunggal. Selain itu, agama dan struktur dalam konteks Minahasa telah menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya, instrumen yang dipakai adalah kritik ideologi dari Zizek dan kritik agama berdasarkan gagasan Marx dalam melihat bagaimana imajinasi-ideologi  kolonialisme  yaitu  agama  masih  langgeng  di  Minahasa  sehingga  cenderung meminggirkan  narasi-narasi  kearifan  lokal.  Peminggiran  ditandai  dengan  kuasa  dari  para  tokoh agamawan yang mengambil alih secara dogmatis tindakan masyarakat lewat limitasi gerak sosio- religi.
Relevansi penggunaan konsep teoritis dari Zizek dalam mengkritik ideologi pada tubuh struktural  kekuasaan  Minahasa  menjadi  landasan  penggunaan  teori  tersebut.  Dalam  konteks Minahasa  langgeng  ideologi  kolonialisme  yang  menjadi  imajinasi  atau  hasrat  sehingga  terus- menerus diproduksi menjadi pengetahuan bagi pihak penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Melihat  model  kekuasaan  yang  dipraktikkan  oleh  para  penguasa  dalam  konteks  Minahasa menjadikan  agama  sebagai  ideologi  sekaligus  instrumen  elit  mengontrol  kehidupan  publik merepresentasikan kekuasaan banal sebab mengesampingkan nilai-nilai narasi lokal. Karena itu, perlu  untuk  mengkritiknya  secara  metodologis  dan  teoritis  melalui  konsep  kritik  ideologi  dari Zizek sehingga penelitian ini dianggap absah dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan bagi perkembangan  dunia  akademik.  Sedangkan  narasi  kritik  agama  menurut  Marx  menjembatani kritik  ideologi  dari  Zizek  terhadap  praktik-praktik  imajinasi  kolonialisme  yang  masih ditransmisikan sampai sekarang di Minahasa.
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pembahasan Kritik Agama dalam Konteks Minahasa
Selama  ini,  agama  dalam  konteks  Minahasa  telah  menjadi  entitas  yang  berkuasa  dalam menentukan  kebijakan  serta  tindakan  salah-benar  kehidupan  masyarakat  termasuk  mengontrol ruang-ruang publik. Perjumpaan antara kekristenan dan kepercayaan lokal di Minahasa memiliki perbedaan mendasar. Kekristenan berpusat pada kitab suci sedangkan kepercayaan lokal berbasis pada tradisi lisan atau nuwu’ i tua (pesan orang tua). Walau demikian, didominasi oleh kekristenan lewat  pendidikan  para zending (misionaris).  Dominasi  kekristenan  telah  menciptakan  kultur nepotisme dan politik imperialisme dengan pendasaran legitimasi serta hegemoni terhadap pola gerak  sosial  masyarakat.  Prolegomena  historis  relasi  antara  kekristenan  serta  budaya  Minahasa sampai  kontemporer  belum  menemukan  titik  temu  dan  sering  bertikai  satu  dengan  yang  lain. Pertikaian  yang  terjadi  dalam  ruang-ruang  publik  seperti,  mengunjungi  situs-situs  sakral  yaitu, watu  pinawetengan (batu  tempat  pembagian) waruga (makam  kuno  orang  Minahasa)  dianggap menyimpang dari ajaran kekristenan. Stigmatisasi ini yang membuat masyarakat berbasis tradisi sering mengalami kecaman negatif dan berperilaku alifuru.
Meminjam pendapat dari Pinontoan yang menjelaskan proses rekonstruksi kearifan lokal Minahasa  telah  mengalami  perubahan  oleh  kepercayaan  Kristen  ditandai  dengan  hak  atau kebijakan  memilah  dan  memilih  narasi  kultural  positif  serta  negatif  dalam  mendukung pertumbuhan  injil  di  Minahasa  (Pinontoan,  2015).  Pemilihan  ini  menandakan  super- power dari agama  Kristen  telah  mengambil  alih  kebijakan  publik  termasuk  mengontrol  diskursus  melalui relasi  kuasa.  Semenjak  kekristenan  masuk  dan  berkembang  di  tanah  Minahasa  banyak  terjadi perubahan sosial, kebudayaan maupun religi, yang memengaruhi pola pikir masyarakat dari mitos ke logos (sabda/pengetahuan). Menurut Bertha Pantow, melalui penelitiannya tentang perubahan- perubahan yang terjadi dalam konteks Minahasa merupakan pengaruh dari para zendeling yang datang memperkenalkan corak Kristen Pietis (Pantow, 1994). Pada dasarnya pengajaran Kristen Pietis  merupakan  gejala  atau  diskursus  yang  berkembang  dalam  konteks  Eropa  semenjak  abad pencerahan ditandai dengan reformasi oleh Marthin Luther. Pietisme lahir dari corak rasionalitas abad pencerahan yang menekankan kehidupan bermoral, beretika patuh terhadap norma-norma serta mengikuti jalan-jalan kebenaran tunggal kitab suci agam Kristen. Selain itu, kemunculan dari Kristen  Protestan  bermula  dari  kritik  Martin  Luther  terhadap  penyalahgunaan  ajaran  yang dilakukan oleh elit agawaman. Sedangkan Kristen Pietis merupakan gerakan komunitas yang taat terhadap nilai-nilai agamis berdasarkan ajaran kekristenan.
Kemunculan  Pietisme  merupakan  cara  manusia  patuh  terhadap  nilai-nilai  kebenaran agama  melalui  kitab  sucinya  yaitu  kekristenan.  Awal  mula  gerakan  ini  muncul  dari  buah pemikiran  Lutheranisme  yang  berlangsung  pada  abad  17-18,  dengan  penekanan  kesalehan formalitas  sehingga  tidak  terjadi  penyimpangan  (Collins,  2006).  Paham  Pietisme  tersebut dikemudian  hari  dibawa  oleh  para  zendeling  lewat  lembaga  NZG  ke-Indonesia  khususnya Minahasa  berkembang  pesat  melalui  lembaga  agama  Kristen  yaitu,  Gereja  Masehi  Injili  di Minahasa  (GMIM).  Menjadi  gereja  mandiri  GMIM  berdiri  pada  tahun  1934  dan  memilih mengembangkan  sendiri  struktural  serta  fungsional  lembaga  terlepas  dari  bantuan  Belanda. Keunikannya GMIM merupakan gereja yang lahir dari rahim zendeling Belanda ditandai dengan corak  Calvinisme  lewat  buah-buah  Kristen  Pietis  berbasis  pada  gaya  rasionalitas.  Jadi,  agama
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
dalam  konteks  Minahasa  merupakan  khas  gaya  berpikir  Barat  yang  masih  menjadikan  wilayah bekas jajahan sebagai objek.
Pola  Kristen  Pietisme  yang  berkembang  di  Minahasa  menolak  pendekatan-pendekatan interdisiplinaritas ilmu dalam menggambungkan diskursus sosial dengan teologi karena dianggap terlalu  liberal.  Pendekatan  teologi  dalam  perspektif  agama  pada  konteks  intelektual  Minahasa menolak  diskursus  plural  dan  lebih  memilih  pengetahuan  tunggal  yang  menjadikannya fundamental serta eksklusif. Penolakan terhadap diskursus logos diluar teologi Kristen menjadikan para teolog-teolog muda Minahasa mengalami stigmatisasi negatif atau sinkretis. Padahal diskusi mengenai logos  spermaticos (benih  pengetahuan/sabda)  tidak  hanya  terbatas  bekerja  pada  teks formal saja melainkan dapat lahir melalui pergumulan masyarakat atas nama adat (Lattu, 2020). Stigmatisasi  sinkretis  terhadap  masyarakat  yang  masih  mempraktikkan  tradisi-tradisi Keminahasaan  telah  mengalami  kekerasan  identitas  oleh  suprastruktur  yaitu  kekristenan. Menolak logos yang  berbasis  pada  pengetahuan  masyarakat  dalam  diskursus  kearifan  lokal Minahasa  mengingkari  nilai-nilai  agama  Kristen  sebagai  representasi  agama  humanis,  penuh kasih. Agama Kristen bukanlah narasi kekerasan namun telah digaungkan oleh para pemangku kebijakan  yang  terganggu  oleh  narasi-narasi  dari  pinggir  sebab  menolak  gaya  kepemimpinan imperial.
Gaya  kepemimpinana  politik  imperial  dalam  konteks  Minahasa  ditandai  dengan kehadiran  para white  collar yang  berkuasa  melalui  suara  kenabiannya  untuk  mengontrol  gerak spiritual  masyarakat.  Kepatuhan  masyarakat  terhadap  narasi  teologis  telah  menjadikan  teologi sebagai  instrumen  para  elit  menertibkan  tubuh  sosial  masyarakat  dan  mengambil  alih  produksi pengetahuan.  Politik  imperial  merupakan  diskursus  atau  transmisi  yang  dilakukan  oleh  pihak kolonial melalui pendidikannya sehingga masih dipraktikkan lewat lembaga agama yaitu GMIM. Politik imperial ditandai dengan kepatuhan terhadap satu suara menolak diskursus diluar dari teks formal  serta  menjanjikan  wacana  adat  untuk  melanggengkan  kekuasaanya.  Karena  itu,  agama telah  menjadi  candu  bagi  para  elit  Minahasa  karena  efektif  dalam  mengontrol  kehidupan masyarakat  untuk  patuh.  Kekerasan  atas  nama  agama  menjadi  wacana  menakutkan  bagi  narasi pinggir  seperti  pengetahuan  masyarakat  yang  berbasis  kearifan  lokal  (Mawuntu,  2020). Mengatasnamakan  agama  sebagai  narasi  super- power dalam  menormalisasikan  kehidupan masyarakat  merupakan  kekerasan  struktural  yang  bertujuan  untuk  mendominasi  produksi- produksi  pengetahuan.  Pada  dasarnya  agama  bukanlah  media  untuk  melakukan  peminggiran narasi atau kekerasan melainkan instrumen perdamaian yang merangkul perbedaan.
Kekerasan yang dilakukan atas nama agama dalam konteks Minahasa merupakan gagasan yang lahir dari hasrat superior dari para penguasa. Kelompok elit merasa berkuasa menertibkan publik  melalui  kebijakannya  tanpa  memikirkan  hak-hak  kebebasan  berekspresi  dari  kelompok lain. Narasi atas nama elit melakukan peminggiran terhadap nilai-nilai kultural karena dianggap rendah atau masih berbauh mitos, tidak masuk akal sehingga perlu untuk ditinggalkan. Karena itu, kekerasan yang dilakukan atas nama agama wajar dilakukan sebab telah mendaging menjadi kebenaran tunggal dalam menolak diskursus diluar kepercayaan Kristen. Mereka yang berusaha mengkristenkan teks-teks kultural adalah bagian dari kekerasan bermotif agama. Muttaqin dalam Marx  menjelaskan  bahwa  agama  tidak  menjadi  solusi  dalam  membantu  masyarakat  keluar  dari penindasan  tetapi  justru  meneguhkannya  (Muttaqin,  1970).  Kesadaran  palsu  yang  lahir  dari agama  dijadikan  oleh  elit  sebagai  instrumen  untuk  melanggengkan  kekuasaanya  dan  terus-
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
menerus  menawarkan  kecanduan-kecanduan  palsu.  Dalam  hal  ini,  agama  justru  meneguhkan status quo (proses keberlangsungan) dari penguasa untuk mengkristalkan kekuasaanya.
Kritik  agama  dari  perspektif  Marx  lahir  dari  gagasan  Feurbach  tentang  agama  sebagai proyeksi manusia yang berbasis pada kritik Hegel mengenai roh absolut. Menurut Feurbach, roh absolut  dari  Hegel  adalah  representasi  dari  Tuhan  orang  Kristen  atau  diskursus  teologi.  Ia berfokus  pada  nilai  kemanusiaan  manusia  yang  telah  tergantikan  dengan  Tuhan  sebagai  narasi utama  dalam  agama  (Feurbach,  1967).  Karena  itu,  ia  mengkritik  Hegel  yang  mengabsolutkan diskursus keilahian dalam filsafat idealisnya. Senada dengan Marx yang mengkritik agama, jalur kritik Feurbach kemudian dianyam kembali oleh Marx dengan gagasan bahwa Feurbach belum melihat  mengapa  manusia  membutuhkan  agama  dalam  kehidupannya.  Pendasaran  inilah  yang menjadi kritik radikal Marx mengenai agama dalam relasinya dengan masyarakat (Valerian, 2021). Dalam perdebatan tersebut, Marx melihat bahwa perlu untuk melihat hal-hal realitas bagaimana agama  memengaruhi  pola  kehidupan  sosial  masyarakat  lewat  struktur-struktur  yang  menindas (Hadirman, 2009). Hal ini yang membuat Marx beranggapan bahwa masyarakat memiliki pelarian primer  yaitu,  agama  untuk  melegahkan  batin  dan  menghindari  penderitaannya.  Pendasaran tersebut,  menjadikan  agama  sebagai  diskursus  yang  perlu  untuk  dikritik  sebab  telah  menjadi instrumen para pemangku kebijakan mengontrol kehdiupan sosio-religi masyarakat.
Kritik agama dalam konteks Minahasa bermuara dari kekerasan struktural yang dilakukan oleh  para  elit  dalam  mengatasnamakan  agama  sebagai  kebenaran  tunggal.  Agama  telah mengambil  alih  wacana-wacana  kebebasan  berekspresi  dari  masyarakat  untuk  memproduksi pengetahuan kultural. Contoh kasus mengenai wacana adat tentang pengucapan syukur atau ritus rumages (persembahan)  orang  Minahasa  yang  diselenggarakan  oleh  berbagai  etnis  dan  telah ditetapkan oleh para leluhur tidak boleh diseragamkan sebab setiap etnis memiliki ciri khasnya. Oleh  tokoh  agamawan  bersepakat  dengan  para  politikus  untuk  menertibkan  wacana  adat  ini menjadi  seragam  dirayakan  bersama-sama.  Hal  ini  kemudian  menjadikan  agama  dan  negara dalam konteks Minahasa tidak mengalami sekularisasi sebab sering tampil menentukan kebijaka- kebijakan publik. Proses desekularisasi merupakan penyatuan antara agama dan negara di ruang- ruang  publik  untuk  mewacanakan  kuasa  sehingga  terjadi  dinamika  yang  melanggengkan kekuasaan  (Weigel  &  Grace,  1999).  Penyatuan  antara  agama-negara  dalam  konteks  Minahasa telah menjadikan kekristenan khususnya lembaga GMIM sebagai gereja negara yang sering tampil bersama dengan para politikus di ruang-ruang publik.
Secara historis, agama khususnya kekristenan dalam konteks Minahasa merupakan benih- benih  yang  dibawa  oleh  kolonial  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Kekristenan  dalam konteks  Minahasa  adalah  agama  negara  yang  dibawa  oleh  bangsa  Eropa  khususnya  Belanda melalui  lembaga Indische  Kerk (Gereja  Hindia)  dibentuk  oleh Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie (VOC) pada tahun 1602-1800 (Pinontoan, 2019b). Menjadi gereja negara, GMIM memang pada dasarnya telah diasuh oleh pihak kolonial Belanda yang meniru gaya kepemimpinan para kolonial, tradisi politik dan gaya berkuasa. Jadi, secara historis GMIM telah berdiri bersama-sama dengan corak  politik-birokratis  yang  menjadikannya  bertahan  sebagai  gereja  super- power di  Minahasa. Karena  itu,  kecanduan  beragama  dalam  konteks  Minahasa  terjadi  secara  kontinu  semenjak masuknya  agama  Kristen  di  tanah  Minahasa  yang  dibawa  oleh  kolonialisme  Belanda.  Pihak kolonial telah membawa suatu struktur sosial utama atau kelakuan psikologis yang membentuk perilaku beragama berdasarkan dogmatis atau narasi dengan fokus utama kebenaran tunggal.
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
Corak agamis dalam konteks Minahasa telah menjadikan masyarakat mencari value (nilai) dari sebuah kebenaran dan tujuan hidup yang mengubahnya mematuhi peraturan-peraturan atas nama agama. Kehidupan religius masyarakat Minahasa menjadikan agama sebagai lembaga yang memiliki dimensi kuasa untuk mengatur ketertiban masyarakat. Karena itu, para kaum agamawan menjadikan  agama  sebagai  alat  yang  melegitimasi  salah-benar  tindakan  kehidupan  sosio-religi masyarakat Minahasa. Maka, dapat dikatakan masyarakat Minahasa pada umumnya berada dalam cengkraman kuasa para kaum agamawan sehingga tindakan formal-informal masyarakat dikontrol oleh lembaga yang bernama agama. Pada dasarnya, lembaga seperti gereja yang terdiri dari kuasa sinodal, wilayah berada dalam kontrol oleh kaum agamawan melalui sosialisasi, intersubjektivitas, normalisasi  dan  legitimasi.  Tujuan  dari  penertiban  tersebut  menjadi  dasar  bahwa  agama  sangat efektif dalam mengontrol kehidupan masyarakat lewat normalisasi.
Pembiasaan dari kaum agamawan menjadikan masyarakat Minahasa tunduk pada struktur kekuasaan  dan  enggan  untuk  berbicara  karena  telah  dihegemoni.  Sifat  tunduk  dari  masyarakat Minahasa terhadap struktur kekuasaan menjadikan masyarakat apatis terhadap keadaan dan lebih memilih  untuk  mengikuti  arus  serta  menaruh  kepercayaan  sepenuhnya  pada  pihak  penguasa. Menurut Fritz Solmitz sifat apatisme lahir dari sikap ketidakpedulian individu terhadap fenomena sosial  yang  terjadi,  karena  merasa  tidak  berhak  dan  kurang  peminatan  khusus  untuk  terlibat langsung pada aspek-aspek emosional (Rothfels, 1970). Bagi masyarakat Minahasa pada penguasa memiliki kewenangan terhadap aspek-aspek kehidupan sosial sehingga masyarakat lebih memilih membiarkan pihak penguasa mengambil alih setiap dimensi kehidupan masyarakat. Berdasarkan sifat apatis dari masyarakat Minahasa, pihak penguasa diberi ruang oleh masyarakat sehingga para elit agamawan mengontrol dan melegitimasi salah-benar tindakan masyarakat. Karenanya tercipta ruang atau panggung yang dikuasai oleh elit seperti, pertunjukan satu orang ( one man show ). Maka, dapat  dikatakan  kekuasaan  elitis  menjadikan  masyarakat  Minahasa  tunduk  terhadap  suara kekuasaan.
Relasi  antara  negara  struktur  kekuasaan  dan  agama  dalam  konteks  Minahasa  memiliki kedekatan  emosional-politis.  Semenjak  kolonialisme  menguasai  sektor  sosio-politis,  agama  dan negara  mulai  bertemu  untuk  menentukan  kebijakan  bersama.  Karenanya,  konteks  Minahasa agama  dan  negara  menjadi bio-power yang  menentukan  sistem  kehidupan  masyarakat  sekaligus memegang terjadinya keadilan. Berkelindannya agama dan negara dalam menentukan kebijakan mengakibatkan desekularisasi sebab agama bersama negara kompak tampil di ruang-ruang publik. Walau  demikian,  kritik  terhadap  agama  adalah  kontribusi  untuk  mengungkap  persembunyian para  elit  yang  beraktifitas  melanggengkan  kekuasaanya  lewat  lembaga  agama.  Eksposisi  di  atas menegaskan bahwa agama bukanlah narasi kekerasan namun dipakai oleh para penguasa untuk melegalkan  kekerasan  sehingga  dianggap  absah  dalam  meminggirkan  narasi-narasi  kultrual konteks Minahasa, maka perlu dikritik secara teoritis dan metodologis.

## Upaya Pelanggengan Kekuasaan dan Kritik Ideologi-Imajinasi Kolonialisme
Pola  pikir  masyarakat  Minahasa  merupakan  benih-benih  yang  lahir  dari  corak  berpikir pendidikan  kristiani  oleh  kolonialisme.  Melalui  sistem  pendidikan  seperti  melatih  masyarakat menjadi guru jemaat, Belanda berhasil mengubah struktur episteme Minahasa dari mitos ke logos . Wacana  atas  nama  kolonialisme  seringkali  dikumandangkan  lewat  cara  kepemimpinan  yang menekankan  kepatuhan  atau  politik  imperialisme.  Kekuasaan  dalam  konteks  Minahasa
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
mengambil  alih  hampir  setiap  aspek  sosial  masyarakat  mulai  dari  intelektual,  ide,  imajinasi, kebebasan,  kepercayaan,  pengetahuan.  Kontrol  ini  merupakan  gaya  politik  kolonial  yang melimitasi  gerak  intelektual-spiritual  masyarakat  berada  dalam  wilayah  kekuasaan  penguasa. Selain itu, pada masa Orde Baru (Orba) masyarakat Minahasa pernah mengalami pengekangan dalam  memproduksi  pengetahuan  kultural,  ditandai  dengan  narasi  Jawanisasi  oleh  rezim  Orba. Hal  ini  yang  menjadi  dasar  bahwa  imajinasi  kolonialisme  masih  langgeng  dengan  bukti  realitas gaya  kepemimpinan  lembaga  agama  dan  para  politikus  di  Minahasa.  Wacana  imajinasi kolonialisme  yang  langgeng  di  Minahasa  menolak  kekritisan  masyarakat  dalam  menilai  gaya kepemimpinan  para  penguasa  dan  melakukan  aktivitas  kekerasan  struktural  lewat  peminggiran narasi.
Ideologi  elit  dalam  konteks  Minahasa  bermuara  pada  narasi  dari  dalam  diri  yaitu, kepercayaan, ide, hasrat dan tujuan atau nilai yang ditanamkan melalui pendidikan. Kepercayaan merupakan konsepsi yang lahir dari dalam diri oleh Zizek menyebutnya sebega in-itself sehingga perlu  untuk  dikritik  karena  mengganggu  kebebasan  dialektis  manusia sebagai  subjek  pemegang freedom (kebebasan).  Bagi  Zizek,  perlu  untuk  melihat  ideologi  secara  dialektis  dan  tidak  serta merta membiarkannya menjadi diskursus yang sulit untuk ditelusuri (Zizek, 1989). Lebih lanjut, Zizek  mengklasifikasikan  ideologi  yang  lahir  dari  dalam  diri  sebagai  pembentuk  kepatuhan normatif. Selain itu, ideologi adalah pembentuk realitas yang ditawarkan secara konstruktif untuk menutupi the  real (yang  nyata)  lewat  realitas  itu  sendiri  (Wattimena,  2011).  Menerima  ideologi yang lahir dari dalam diri sebagai realitas merupakan kenyataan atau jalan alternatif pelarian dari the real traumatik. Karena itu, kritik terhadap ideologi selalu bersifat terbuka.
Fokus Zizek pada ideologi kapitalisme global yang telah menjadi kultur menakutkan bagi masyarakat sehingga  tunduk  begitu saja  tanpa  bersifat  kritis.  Dominasi  kapitalisme  global  telah merajalela dan berusaha menciptakan tatanan-tatanan struktur baru dalam mengontrol kehidupan masyarakat.  Pada  sisi  lain,  subjek  diberi  sensasi  untuk  menikmati  kultur  baru  yang  telah diciptakan  oleh  para  kapitalisme  global  dengan  bebas,  nyatanya  semua  struktur-struktur  baru terdapat suprastruktur dalam mengontrol kebebasan subjek. Situasi ini oleh Zizek menyebutnya sebagai  kepatuhan  subjek  terhadap  kenikmatan  dipaksa  serta  diwajibkan  menikmatinya  dengan sadar,  demikian  terjadinya  kebangkitan  superego  (Zizek,  1997).  Jika  ditelusuri  dalam  konteks Minahasa  agama  sebagai  kepercayaan  oleh  para  elit  telah  menjadikannya  alat  yang  mengontrol kesadaran  subjek  dengan  tujuan  melanggengkan  kekuasaanya.  Agama  khususnya  kekristenan yang  dibawa  oleh  kolonial  telah  menjadi  narasi  ideologis  dan  merepresentasikan  fantasi kenikmatan  sehingga  membentuk  ideologi  kebenaran  bagi  masyarakat  Minahasa.  Kemudian ternikmati oleh subjek dalam inkonsistensi tatanan simbolis.
Sebagai  ideologi  elit  dalam  melanggengkan  kekuasaannya,  agama  berkali-kali  dijadikan instrumen praktik politik imperialisme yang bermuara pada narasi oligarki. Melalui gagasan Zizek tentang  kritik  ideologi  dalam  menetralkan  elit  yang  cenderung  mengkristal,  perlu  untuk menelusuri imajinasi-ideologi kolonialisme seperti agama, praktik politik imperialisme dan narasi suprastruktur. Langgengnya imajinasi kolonialisme menjadikan tubuh sosial masyarakat Minahasa patuh  secara  hegemonik.  Kebenaran  tunggal  yang  dilahirkan  atas  nama  imajinasi-ideologi kolonialisme  secara  terang-terangan  memutuskan  bahwa  diskursus-diskursus  di  ruang  publik bersifat tunggal. Masyarakat Minahasa berada dalam ketidaksadaran akan hegemoni kultural yang dilakukan  oleh  penguasa.  Imajinasi  kolonialisme  telah  melahirkan  kultur  hegemonik  yang
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
dilanggengkan lewat wacana-wacana pemegang kekuasaan. Kenyataan ini ditandai dengan narasi hegemoni kultural seperti pembiasaan atau normalisasi kehidupan sosial masyarakat.
Hegemoni  kultural  menjadikan  tindakan  dan  keseharian  masyarakat  Minahasa  berada dalam  normalisasi  sebagai  representasi  dari  bentuk  strategi  intersubjektivitas  penguasa melanggengkan  kuasa.  Antonio  Gramsci  mengemukakan  gagasan  revolutif  bagaimana membongkar  hegemoni  kekuasaan  yang  telah  mengkristal  dan  menghegemoni  kehidupan masyarakat  melalui  revolusi  radikal  terhadap  struktur  hegemoni.  (Morton,  2007).  Membongkar hegemoni  artinya  melakukan  pembatalan  terhadap  metanarasi  kapital  yang  terbangun  dalam konteks  masyarakat  tertentu.  Karena  itu,  hegemoni  dalam  konteks  Minahasa  perlu  untuk dibatalkan  karena  terkesan  mengesampingkan  nilai-nilai  kultural  Keminahasaan.  Penegasan mengenai budaya hegemonik yang dilakukan oleh para elit lewat media agama telah menjadikan narasi agama sebagai ideologi sekaligus fantasi kenikmatan bagi pencari ketenangan semu. Agama sebagai ideologi dipakai oleh para elit menjadi pengawas atau panoptikon ilahi yang mengontrol gerak agamis masyarakat Minahasa.
Sebelumnya  sistem  penjagaan  panoptik  telah  digagas  oleh  Jeremy  Bentham,  bagi Bentham sistem panoptikon bukan hanya seperti yang dipikirkan Michel Foucault, ‘sangkar yang kejam dan licik’, di mana subjek berkolaborasi dalam penaklu kkan mereka sendiri tetapi lebih dari itu.  Menurut  Bentham,  sistem  panoptik  sebagai  modus  baru  dalam  memperoleh  kekuatan  dari pikiran  untuk  pikiran,  konsep  desain  dari  Bentham  menjelaskan  pengamat  untuk  mengamati ( opticon ) semua penghuni lembaga tanpa mereka sadari apakah mereka sedang diawasi atau tidak (Bentham,  1995).  Sistem  panoptikon  dipasang  dalam  konsep  arsitektur  seperti,  rumah  sakit, sekolah atau asrama sehingga subjek yang diawasi patuh terhadap pemegang kuasa.
Tindakan pengontrol ini kemudian menimbulkan kepatuhan dan ketakutan kepada sistem dalam  diskursus  mengontrol  dan  yang  dikontrol  (Eldija,  2016).  Dari  panoptik  arsitektur  ke panoptikon  ilahi,  kaum white  collar menjadi  pengawas  psikologi  arsitektur  manusia  yaitu,  tubuh dan  jiwa.  Secara  filosofis,  perkembangan white  collar sebagai  pengawas  tindakan  keseharian masyarakat  menjadikan  relasi  sehari-hari  terkerangkeng  ketakutan  berpikir  dengan  bebas  dan bertindak  bebas.  Lembaga  agama  oleh white  collar dijadikan  panoptikon  ilahi  yang  mengontrol masyarakat  Minahasa  berada  dalam  kepatuhan  pada  pemangku  kebijakan.  Karena  agama  telah menjadi  ideologi  dan  alat  yang  mengontrol  kehidupan  masyarakat  kebebasan  masyarakatpun dipertanyakan  di  ruang-ruang  publik.  Meminjam  pendapat  dari  Gustavo  Gutierrez,  kebebasan tidak  memihak  pada  kaum  kaya  atau  miskin  begitu  juga  sebaliknya  tidak  memihak  pada kelompok  berintelektual  dan  non-intelektual  justru  pembebebasan  adalah  hak  lahiriah  sebab sudah  menjadi  martabat sejak  lahir  (Gutierrez,  1973).  Berbeda  dengan  Gutierrez,  penelitian  ini menggagas  emansipasi  berdimensi  intelektual-spiritual  dan  ideologi  imajinasi  kolonialisme  yang masih langgeng di Minahasa.
Sebab  dari  langgengnya  imajinasi  serta  ideologi  kolonialisme  dalam  tubuh  masyarakat Minahasa  dimensi  pembebasan  menjanjikan  kebebasan  berekspresi  dalam  ruang-ruang  publik termasuk memproduksi pengetahuan berbasis kultural. Melalui kebebasan substantif, setara atau adil  masyarakat  Minahasa  menuju  pembebasan  ruang-ruang  produksi  pengetahuan  tanpa intimidasi  serta  hegemoni  dari  pihak  penguasa.  Hal  ini  kemudian  menjadi  narasi  yang  terus- menerus diperjuangkan oleh masyarakat adat lewat narasi-narasi kultural. Gerakan kritik ideologi kolonialisme  dalam  konteks  Minahasa  selama  ini  masih  berada  dalam  ranah  praksis  belum
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
dikumandangkan  lewat  narasi-narasi  teoritis  serta  metodologis  berupa  tulisan,  artikel  atau penelitian  secara  terbuka.  Karena  itu,  perlu  untuk  mengkritik  imajinasi-ideologi  kolonialisme ditandai  dengan  agama  khususnya  kekristenan  serta  praktik-praktik  politik  imperialisme  dan demokrasi  terstruktur  yang  mengkerangkeng  kebebasan  masyarakt  Minahasa  berekspresi  di ruang-ruang publik.
Meminjam pendapat dari Jurgen Hubermas yang ahli dalam bidang kritisisme teori sosial, menjelaskan  ruang  publik  atau public  sphere adalah  ranah  kehidupan  sosial  dalam  bentuk  ruang, arena  dan  tempat  untuk  mencapai  kepentingan  publik  sebagai  jalan  primer  sehingga  mencapai sistem demokratis yang humanis (Hubermas, 1991). Lebih lanjut, ruang publik disediakan dalam demokrasi  deliberatif  di  luar  kekuasaan  dan  dominasi  elit,  Hubermas  mengharapkan  struktur perlu menyediakan ruang-ruang sekaligus menjadi mediator jaringan-jaringan komunikasi publik kepada  masyarakat  sipil,  bebas  mengedepankan  argumen-argumen  termasuk  kebebasan memproduksi  pengetahuan  (Hubermas,  1994).  Kebebasan  berekspresi  dan  memproduksi pengetahuan dalam ruang publik menjadikan masyarakat Minahasa mendapatkan kesetaraan yang adil atau fair (adil). Menurut John Rawls yang ahli dalam teori keadilan, mengemukakan konsep justice as fairness (keadilan sebagai keadilan) menjelaskan liberty (kebebasan) dan equality (kesetaraan) dapat dipadukan sebagai entitas dengan basis keadilan seperti, setiap orang memiliki kebebasan asasi dan hak yang sama (Rawls, 2001).
Walau demikian, melalui kontrol psikologi arsitektur dari pihak elit Minahasa menjadikan pengawasan terhadap kognitif maupun gerakan masyarakat adat terkerangkeng. Hal ini kemudian mendorong penelitian ini untuk memikirkan kembali struktural dalam konsep teoritis rethinking- post-structure (kembali  memikirkan  mazhab  struktur)  dengan  gagasan rethinking-structure (kembali memikirkan  struktur). Post-structure (sesudah  struktural)  merupakan  gagasan  yang  lahir  dari ketidaksetujuan  terhadap  dalil  struktural  sebab  melahirkan  narasi  tunggal  dan  pembenaran absolut  (Bruce,  2006).  Berbeda  dengan rethingking-structure penelitian  ini  bertujuan  bukan meninggalkan  gagasan post-structure melainkan  mengembangkan  gagasan  tersebut  pada  ranah konteks  Minahasa  sebab  masyarakat  Minahasa  telah  terjebak  dalam  dinamika  struktur  yang diskriminatif  terhadap  narasi  pinggir.  Karenanya  perlu  untuk  memikirkan  kembali  struktur dengan  cara-cara  memberi  penghargaan  terhadap  narasi-narasi  yang  terpinggirkan  karena dominasi elit sehingga mencapai equilibrium sosial. Ada tiga bentuk untuk mencapai equilibrium sosial dalam konteks Minahasa pertama, keadilan, kesetaraan dan penghargaan.
Selama ini, dialektika elit dan masyarakat pinggir belum menemukan titik temu, pertikaian tersebut  lahir  karena  memperebutkan  ruang  sosio-politik.  Karenanya  dalam  konteks  Minahasa jauh dari konsep equilibrium sosial sehingga sering terjadi konflik eksistensial antar kelompok elit dan masyarakat adat. Berdasarkan dialektika antara elit dan masyarakat adat perlu adanya metode pendekatan  humanistik  dengan  tahapan  keadilan,  kesetaraan  serta  penghargaan.  Tahapan keadilan  memberi  kebebasan  substantif  kepada  masyarakat  adat  ketika  melakukan  produksi pengetahuan  dan  berekspresi  berdasarkan  identitas  kultural  Keminahasaan  serta  menjunjung tinggi  nilai-nilai  kebebasan  asasi.  Kemudian  kesetaraan,  pihak  elit  perlu  untuk  menanamkan prinsip-prinsip  kultural  berbasis  Keminahasaan  seperti  prinsip  para  petuah masuat  mapute  waya (sama-sama memiliki hak setara dalam berekspresi). Selanjutnya penghargaan, seperti eksposisi di atas  ketika  terjadi  perjumpaan  antara  budaya  kolonial  dan  Minahasa  terjadi  peminggiran  narasi sebab  kolonial  mendominasi  budaya  Minahasa  melalui  pendidikan.  Karenanya  penghargaan
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
terhadap  narasi-narasi  kearifan  lokal  di  Minahasa  adalah  bagian  elit  kekinian  menerima  narasi lokal dalam konteks Minahasa sehingga tidak terjadi bias diskursus.

## Kesimpulan
Minahasa  memang  merupakan  bekas  wilayah  kolonisasi  dari  Belanda.  Walau  demikian, pertahanan  yang  dilakukan  oleh  para  subjek  sebagai  representasi  dari  figur-figur  pembentuk ruang  publik  dalam  konteks  Minahasa  telah  mengalami  proses  dialektis  dan  kritis  terhadap kebijakan elit. Pada dasarnya, agama dalam konteks Minahasa dilanggengkan oleh para elit untuk menertibkan  masyarakat  lewat  wacana-wacana  teologis.  Karena  itu,  agama  dalam  konteks Minahasa  dijadikan  ideologi  sekaligus  instrumen  elit  mengambil  alih  kehidupan  publik  dan mengontrol  salah-benar  tindakan  masyarakat.  Argumentasi  yang  lahir  dalam  mengkritik  narasi imajinasi-ideologi kolonialisme ditandai dengan perdebatan antara agama khususnya kekristenan dan budaya Minahasa belum menemukan titik temu. Seringkali agama menjadi tesis sedangkan budaya sebagai antitesis begitu juga sebaliknya budaya menjadi tesis dan agama menjadi antitesis. Pertikaian ini ditandai dengan ideologi kebenaran tunggal yang lahir melalui narasi agama sebab konstruktif  mengubah  diskursus  kebudayaan  Minahasa  jika  bertentangan  dengan  proses penginjilan.
Kritik terhadap imajinasi-ideologi kolonialisme seperti agama yang melahirkan imajinasi kepercayaan tunggal berbasis pada narasi kitab suci telah menolak kepercayaan diluar kebenaran Kristen.  Karenanya  masyarakat  Minahasa  telah  mengalami  disubordinasi  oleh  para  elit berdasarkan praktik politik imperialisme dan nepotisme yang kemudian bertendensi mengabaikan narasi-narasi  dari  pinggir  seperti  kearifan  lokal.  Gagasan  kritis  dari  Zizek  menjadi  instrumen penelitian  ini  untuk  meliat  bagaimana  ideologi  kolonialisme  yang  masih  langgeng  pada  tubuh struktural  Minahasa  cenderung  menjadi  meta-narasi.  Disamping  itu,  kritik  agama  berdasarkan perspektif Marx menjadi pisau analisis yang membongkar narasi-narasi penyimpangan oleh para elit dalam menertibkan sosio-kultural masyarakat. Marx menekankan gagasan konstruktif bahwa agama  perlu  untuk  dikritik  sebab  menjadi  instrumen  elit  melanggengakan  kekuasaannya.  Hal tersebut,  terjadi  dalam  konteks  Minahasa  sebagaimana  para  elit  menggunakan  agama  sebagai instrumennya  untuk  mewacanakan  terus  menerus  kekuasaanya  sehingga  terjadi  kristalisasi kekuasaan.
Secara  konstruktif,  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  bagi  pemikiran  kritis  dalam ruang-ruang akademis dan masyarakat awam untuk lebih terbuka terhadap kenyataan palsu yang diciptakan oleh para penguasa sebagai jalan alternatif menertibkan kehidupan masyarakat. Lewat ideologi,  para  elit  mengambil  alih  kesadaran  masyarakat  untuk  patuh  kepada  struktur-struktur yang pada dasarnya adalah kepalsuan buatan elit. Menjadi narasi yang mendasari kritik terhadap pola  imajinasi  kolonialisme  sebab  lenggeng  di  Minahasa,  secara  teoritis  Zizek  memberikan gagasan  kritis  dalam  menjungkirbalikkan  kekerasan  struktural.  Melalui  tatanan  simbolis  narasi- narasi  atas  nama  kearifan  lokal  Minahasa  terus-menerus  menjadi  diskursus  yang  melawan kejahatan  struktural  sehingga  dengan  bebas  mengesampingkan  diskursus  Keminahasaan. Tindakan ini menjadi perspektif kebebasan yang dilandasi berdasarkan situasi problematik untuk terus-menerus  kritis  terhadap  kekuasaan.  Karena  itu,  penelitian  ini  merupakan  langkah independen dalam menarasikan kebebasan berpendapat tanpa intervensi penguasa.
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
Saran  dalam  penelitian  selanjutnya  dapat  mengemukakan  perspektif  gerakan-gerakan sosial-kultural dalam konteks Minahasa yang secara masif memperjuangkan hak-hak kesetaraan untuk memproduksi pengetahuan kultural tanpa intervensi kekuasaan. Menjadi titik tolak dalam artikel  ini  untuk  membuka  kembali  narasi-narasi  kultural  Minahasa sehingga  boleh  dieksplorasi secara  metodologis  serta  mendasar  bagi  kepentingan  penelitian  selanjutnya.  Walaupun  kuat menjadi masalah yang diperdebatkan dalam ruang-ruang publik, penelitian ini mengembangkan narasi  dialektis  antara  relasi  agama  dan  budaya  dalam  konteks  Minahasa  sebab  sering  bertikai memperebutkan ruang. Karena itu, penelitian ini berfokus pada diskursus kritik terhadap praktik imajinasi kolonialisme dalam konteks Minahasa sebab masih langgeng.

## Referensi
Bentham, J. (1995). The Panopticon Writings (M. Bozovic (ed.)). Verso. Berger, P & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. Social Theory Re-Wired: New Connections  to  Classical  and  Contemporary  Perspectives:  Second  Edition ,  110 – 122. https://doi.org/10.4324/9781315775357
Bruce, S. and S. Y. (2006). The Sage Dictionary of Sociology . Sage Publications Ltd.
Collins,  M.  &  M.  A.  P.  (2006). Milenium  The  Story  of  Christianity:  Menelusuri  Jejak  Kristianitas . Kanasius. Creswell, W. J. (2009). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Sage Publication, Inc.
Eldija, F. D. and F. M. (2016). "Panoptic Architecture. Media Matrasain , 13 (1).
Fadjar  Ibnu  Thufail  dan  Martin  Ramstedt.  (2011). Kegalauan  Identitas:  Agama,  Entitas,  dan Kewarganegaraan Pada Masa Pasca-Orde Baru . Gramedia Widiasarana Indonesia. Ferretter, L. (2006). Routledge Critical Thinkers: Louis Althusser . Routledge. Feurbach, L. (1967). Lectures on the Essence of Religion . Harper and Row.
Goldstein,  W.  S.  (2006). Marx,  Critical  Theory,  And  Religion:  A  Critique  of  Rational  Choice .  Brill Academic Publishers.
Gutierrez, G. (1973). A Theology of Liberation . Marykonoll, Orbits Books.
Hadirman,  B.  F.  (2009). Kritik  Ideology:  Menyingkap  Pertautan  dan  Kepentingan  Bersama  Jurgen Hubermas . Kanasius. Habermas,  J.  (1991). The  Structural  Transformation  of  the  Public  Sphere:  An  Inqury  into  a  Catogory  of Bourgeois Society (T. Burger (ed.)). Cambridge: The MIT Press. ___, J. (1994). Justification and Application: Remarks in Discourse Ethics (C. Cronin (ed.)). Camridge: The MIT Press.
Kimbal,  A.  (2015).  Politik  Ke-Minahasaan  dari  Waktu  ke  Waktu:  Perspektif  Strukturasi,  Jurnal Administrasi Publik. Jurnal Administrasi Publik , 4 (35). Lasut,  F.  Y.  (2022).  “Komunikasi  Transendental  Kampetan  Dalam  Ritus  Minahasa.” Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 24 (1). Lattu, I. Y. M. (2020). Teologi Tanpa Tinta: Mencari Logos Melalui Etnografi dan Folklore. In P. F. dan Agustinus (Ed.), Membangun Gereja Sebagai Gerakan Yang Cerdas Dan Solider . Sanata Dharma University Press. Malensang,  R.  (2016).  Dari  Gereja  Ke  Panggung  Politik:  Studi  Tentang  Kekuasaan  Penatua Dalam Politik Lokal Di Minahasa. Journal of Gouvermance , 1 (2).
Marx, K., & Engels, F. (1988). The Economics and Philosophic Manuscripts of 1844 and The Communist Manifesto (M. Miligen (ed.)). Prometheus Books. Marzuki,  I.  W.  (2020).  Perkembangan  Manado  Masa  Kolonial  (1789-1949). Jurnal  Tumotowa, Kemendikbud, Go. Id , 3 (1), 57.
Mawuntu, M. L. (2020). Penetrasi Kekristenan Terhadap Agama Lokal Minahasa. In I. Y. . dan
Copyright © 2023, Thiosani Frinsly Kaat This is an open access article under the CC – BY-SA license
T. K. Lattu (Ed.), Agama dan Budaya Nusantara Pasca Kristenisasi . Lembaga Studi Sosial dan Agama Press.
Mckinnon, A. M. (2006). Opium as Dialectis of Religion: Metaphor, Expression and Protest. In Marx, Critical Theory, and Religion . Brill. Morton,  A.  D.  (2007). Unravelling  Gramsci:  Hegemoni  and  Passive  Revolution  in  the  Global  Political Economy . Pluto Press. Muttaqin, A. (1970). Karl Marx Dan Friederich Nietzsche Tentang Agama. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 7 (1). https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.365 Nainggolan, Manullang, H. (2021). Sakralitas Burung Manguni Dalam Teologi Kontekstual (tou) Minahasa. PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen , 1 (2).
Pantow, B. (1994). Beberapa Perubahan Kebudayaan Di Minahasa Tengah Tahun 1829-1858. In Universitas Indonesia (Disertasi). Universitas Indonesia.
Pinatik, H. J. A. I. Y. M. L. dan R. T. P. (2021). Perubahan Agama Minahasa dan Kekristenan dalam  Konstruksi  Perjumpaan  Simbol  Sakral  Pada  Ritual  di  Watu  Pinawetengan. KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi , 7 (2).
Pinontoan, D. H. R. (2015). MENUJU TEOLOGI IDENTITAS: Kajian atas Rekonstruksi dan Representasi  Moral  Kristen  Barat  terhadap  Makna  Mu’kur  di  Minahasa. Indonesian Journal of Theology , 3 (1), 6.
________, D. H. R. (2019a). “ Walian dan Tuang Pandita”: Perjumpaan Agama Minahasa dan Agama Kristen pada Abad XIX . Pustaka Pranala.
________, D. H. R. (2019b). Walian dan Tuang Pandita: Perjumpaan Agama Minahasa Dan Agama Kristen Pada Abad XIX . Pustaka Pranala.
________,  D.  H.  R.  (2020).  Manguni  and  Christian  Nationalism  (in)  Minahasa. Kawanua International Journal of Multicultural Studies , 1 (2), 48 – 58. https://doi.org/10.30984/kijms.v2i1.9 Rawls, J. (2001). Justice As Fairness: A Restatement (E. Kelly (ed.)). Harvard University Press. Rothfels, H. and T. E. (1970). “Schriftenreihe Der Vierteijahrsette Fur Zeitgeschichte Nummer 21”  “Studien  zur  Geschichte  der  Konzentrationslager.”  In Das  KL  Fuhlsbuttel Aufzeichnungen  von  Dr.  Friz  Solmitz  im  Konzentrationslager  Fuhlsubuttel  vom  15.  Bis  18.  9. 1933 . Deutsche Verlags-Anstalt. Schmidt,  I.  (2020). Towards  a  Critique  of  Marxist  Political  Economy :  Views  from  the  Imperialist TOWARDS A CRITIQUE OF MARXIST Views from the Imperialist Centre . October 2018 . https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.9.3.0364 Valerian, H. F. (2021). Melihat Kembali Dinamika Kritik Agama Menurut Karl Marx. Marturia , III (1).
Wattimena,  R.  A.  A.  (2011).  Slavoj  Zizek  Tentang  Manusia  Sebagai  Subjek  Dialektis. Orientasi Baru , 20 (1).
Weigel, G., & Grace, D. (1999). The Desecularization of the World: Resugent Religion and World Politics (P. L. Berger (ed.)). Ethics and Public Policy Center Washington, D.C.
Zizek, S. (1989). The Sublime Object of Ideology . Verso. ____, S. (1994). Mapping Ideology (S. Zizek (ed.)). Verso. ____, S. (1997). The Plague of Fantasies . Verso.