## JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK MKP

## KETERLAMBATAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA
PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS
Iskandar Politeknik Keuangan Negara STAN kandar@kemenkeu.go.id

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK
Diterima Pertama [17 05 2017] Dinyatakan Diterima [17 05 2017]
Pelimpahan Penerimaan Negara dari Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi ke Subrekening Kas Umum Negara pada Bank  Indonesia ( Sub  RKUN  BI)    merupakan  salah  satu aktivitas  dalam  penerapan Treasury  Single  Account (TSA) dalam  bidang  penerimaan  negara.    Keterlambatan pelimpahan, termasuk transaksi outstanding yang berakibat pada denda keterlambatan menjadi issue yang dipermasalahkan  Bank/Pos  Persepsi  kepada  otoritas pengelola    penerimaan  negara  dan  kas  negara.  Paper  ini menganalisis faktor keterlambatan pelimpahan penerimaan negara  ke  Sub  RKUN  BI  melalui  BI-RTGS  tersebut,  ditinjau dari  aspek  teknis  maupun  yuridis.  Hasil  penelitian menunjukkan  dari  sisi  teknis,  proses  pelimpahan  melalui Bank  Indonesia  – Real  Time  Gross  Settlement (BI-RTGS) memiliki  beberapa  permasalahan  teknis  yang  terkait.  Dari aspek  yuridis,  perlakuan  hukum  terhadap  keterlambatan pelimpahan  negara  menjadi  faktor  penting  dalam  rangka TSA bidang penerimaan negara.
KATA KUNCI: keterlambatan, kiriman uang, penerimaan negara, treasury single account

## KLASIFIKASI JEL:
H680, H290
KETERLAMBATAN  PELIMPAHAN  PENERIMAAN  NEGARA  PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS I skandar
Halaman 2

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tujuan  pengelolaan  kas  negara  adalah  untuk memastikan  adanya  jumlah  uang  yang  tepat  pada tempat dan waktu yang tepat pula, sehingga mampu memenuhi kewajiban dengan cara yang paling efektif. Tujuan  tersebut  antara  lain  dicapai  dengan mempercepat  penguasaan    kas.  Pengelolaan  kas meliputi  berbagai  prosedur  dan  sistem  pemungutan, pengumpulan, serta pencairan kas. Fitur utama dalam pengelolaan  kas  yang  efisien  adalah Treasury  Single Account  (TSA) yang  mengkonsolidasi  saldo-saldo  kas pemerintah.  TSA  terkait  dengan  arus  kas  masuk  dan arus  kas  keluar  yang  diperoleh  dari  pemungutan pendapatan,  belanja,  utang,  dan  transaksi  keuangan lainnya.
Dalam bidang penerimaan negara, prinsip TSA adalah  rekening  penerimaan  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  bersaldo  nihil  dan seluruh  penerimaan  negara  wajib  dilimpahkan  ke Rekening Sub Rekening Kas Umum Negara (SubRKUN) pada Bank Indonesia (BI) paling lambat pada akhir hari kerja.  Setoran/pembayaran  penerimaan  negara  dari para penyetor yang diterima melalui berbagai channel pembayaran pada Bank Umun/Pos (sebagai collecting agent )  masuk  pada  Rekening  Penerimaan.  Bank Umum/Pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk  melayani  setoran  pembayaran  penerimaan negara dikenal dengan istilah Bank/Pos Persepsi. Uang yang  terkumpul  pada  Rekening  Penerimaan    pada masing-masing Bank/Pos Persepsi dilimpahkan ke Sub Rekening Kas Umum Negara (Sub RKUN) pada BI pada sore hari.
Pelimpahan Penerimaan Negara dari Rekening Penerimaan  pada  Bank  Persepsi  ke  Sub  RKUN  BI melalui BI RTGS merupakan salah satu prosedur dalam penerapan Treasury  Single  Account (TSA)  dalam bidang  penerimaan  negara.    Sebelum  adanya  TSA, terdapat inefisiensi pada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran. Pada sisi penerimaan, awalnya bank/pos persepsi masih diperbolehkan untuk memegang dana mengambang (floats) dalam  saldo-saldo  pemerintah yang  disimpan  pada  bank  tersebut,  karena  prosedur pemindahbukuan dana (pelimpahan) ke Rekening TSA di BI memungkinkan dilakukan dua atau tiga kali dalam seminggu.  Penerapan  TSA  Penerimaan  secara  penuh telah dimulai awal tahun 2010. Saat itu sampai dengan pertengahan  tahun  2016,  rekening  masih  tersebar pada Kantor Cabang Bank yang bermitra dengan KPPN setempat.  Pelimpahan  ditujukan  ke  Rekening  Sub RKUN  pada  Kantor  BI  setempat.    Dengan  berlakunya Sistem  Penerimaan  Secara  Elektronik  atau  lebih dikenal dengan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), untuk setiap Bank/Pos Persepsi hanya ada satu  Rekening  Penerimaan  (rupiah)  yang  berada kantor pusat atau di salah satu kantor cabang/kantor
operasional  yang  ditunjuk.  Pengelolaan  penerimaan negara dilakukan secara sentralisasi oleh KPPN Khusus Penerimaan sebagai unit yang secara khusus bertugas menatausahakan penerimaan negara.
Salah satu titik kritis yang perlu dicermati dalam pelaksanaan  kiriman  uang/pelimpahan  penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi ke Rekening Sub RKUN BI  melalui  BI  RTGS  adalah  pelimpahan  dinyatakan terlambat  masuk  Rekening  Sub  RKUN  BI.  Sesuai dengan  Nota  Debet  Bank/Pos  Persepsi  bahwa penerimaan  negara  telah  dilimpahkan  dan  telah terkirim  sesuai  dengan  batas  waktu  pelimpahan, tetapi  belum  diterima/tercatat  pada  Rekening  Sub RKUN BI. Transaksi kiriman uang/pelimpahan tersebut seolah-olah  masih  di  ‘perjalanan’ (outstanding) karena  uang  tersebut  sudah  tidak  ada  di  Rekening Bank Persepsi, tetapi belum masuk ke Sub RKUN di BI. Keterlambatan kiriman/pelimpahan penerimaan negara  ini  menjadi  semakin  sensitif  ketika  nilainya sangat  besar  karena  dendanya  juga  akan  besar. Berdasarkan  data  pada  MPN  G2,  dalam    tahun  2016 jumlah penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi sebesar  Rp. 1.346 T,  yang  berasal  dari 81 Bank/Pos Persepsi. Bila di rata-rata, per hari kerja sebesar Rp.5,6 trilyun,  atau  Rp.69  milyar  per  hari  per  bank.  Untuk bank  besar,  nilai  pelimpahan  penerimaan  negara dapat mencapai 1,36 trilyun per hari kerja.
Penelitian  yang  terkait  dengan  TSA  bidang penerimaan  masih  jarang  ditemui.  Hasil  penelitian Purnaningrum  (2010),  menyimpulkan  bahwa  secara umum  ketentuan  yang  berhubungan  dengan penerapan  TSA  telah  mencerminkan  terwujudnya prinsip  efektif  dan  efisien  dalam  pengelolaan  kas negara.  Prinsip  efektif  memastikan  pemerintah membayar  kewajiban  tepat  waktu,  prinsip  efisien tercipta  dengan  pemanfaatan  semaksimal  mungkin sumber  dana  pada  kas  negara.  Penerapan  TSA  juga telah  mencerminkan  asas  keterbukaan  sebagai  asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik. Anam,  Saiful (2012) meneliti penerapan TSA Rekening Penerimaan, yaitu menguji tambahan biaya dan tambahan manfaat penerapan  TSA  Rekening  Penerimaan  di  Wilayah Jakarta  dibandingkan  dengan  Kebijakan  Non  TSA. Penelitian  ini  menggunakan  data  penerimaan  kas negara  yang  diadministrasikan  oleh  KPPN-KPPN  di Wilayah Jakarta. Hasil pengujian statistik perbandingan  antara  tambahan  biaya  dan  tambahan manfaat  penerapan  TSA  Rekening  Penerimaan menunjukkan bahwa kedua pengujian baik parametrik maupun  nonparametrik  memberikan  kesimpulan bahwa  tambahan  manfaat  penerapan  TSA  Rekening Penerimaan  adalah  lebih  besar  daripada  tambahan biayanya.  Indra  dan  Adam  melakukan  evaluasi implementasi  manajemen  kas  pemerintah  pusat dengan  studi  kasus  pada  Direktorat  Pengelolaan  Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Hasil evaluasi atas TSA bidang  Penerimaan  Negara  tersebut,  ditemukan
Halaman 3 adanya  kendala yaitu Bank Persepsi terlambat dalam melimpahkan  penerimaan  ke  rekening  kas  negara  di BI.  Penelitian-penelitian  tersebut  dilakukan  ketika penatausahaan  penerimaan  masih  tersebar  di  KPPN daerah  yang  bermitra  dengan  Cabang  Bank  Persepsi dengan  menggunakan  sistem  MPN  G1.  Penelitian terhadap  TSA  penerimaan  setelah  sentralisasi Rekening  Penerimaan  dengan  berlakunya  MPN  G2 belum  ditemui.  Selain  itu,  belum ada  yang  mengkaji lebih detail mengenai proses pelimpahan penerimaan negara dan perlakuan atas keterlambatan pelimpahan penerimaan negara.
Mencermati  permasalahan  tersebut,  penulis bermaksud    menganalisis  keterlambatan  pelimpahan penerimaan negara ke Sub RKUN BI melalui BI-RTGS, termasuk  yang  masih  berstatus oustanding tersebut, baik dari segi yuridis maupun teknis. Tulisan ini dapat bermanfaat, baik secara  keilmuan dalam manajemen keuangan publik maupun dalam praktik penatausahaan  penerimaan  dan  pengelolaan  kas negara.

## 2. KERANGKA TEORI
2.1. TSA Penerimaan dan Kiriman Uang Pelimpahan
TSA merupakan salah satu komponen awal dan terpenting dalam pengelolaan kas negara. TSA sebagai suatu  struktur  terpadu  dari  berbagai  jenis  rekening pemerintah  yang  memberikan  suatu  pandangan terkonsolidasi atas sumber kas pemerintah. (Pattanayak  &  Fainboim,  2010).  Berdasarkan  prinsip kesatuan kas dan perbendaharaan,  TSA adalah sebuah atau  sejumlah  rekening  yang  saling  terhubung  yang diperlukan  pemerintah  untuk  melakukan  seluruh transaksi  penerimaan  dan  pengeluarannya.  Tujuan utama TSA adalah untuk memastikan kendali agregat yang  efektif  atas  saldo-saldo  kas  pemerintah.  Upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  pengelolaan  kas negara berfokus pada TSA yang sesuai dengan praktik internasional  yang  baik.  Keterkaitan  pengelolaan  kas dengan TSA digambarkan berikut.

## Gambar 2 Keterkaitan Pengelolaan Kas dengan TSA
Sumber: “Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif”
Pada sisi penerimaan, manfaat TSA dapat dicapai melalui kecepatan pengumpulan dan penguasaan kas untuk  dikonsolidasikan  pada  TSA.  Menteri  Keuangan memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengoperasikan  suatu  rekening  tunggal  (disebut Rekening  Kas  Umum  Negara,  RKUN)  di  bank  sentral. Seluruh penerimaan dan pengeluaran wajib menggunakan  RKUN.  RKUN  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  kas  pemerintah.  Selain  itu, terkait  TSA  bidang  penerimaan  terdapat  Rekening SubRKUN  pada  BI  dan  Rekening  Penerimaan  pada setiap  Bank/Pos  Persepsi.  Menurut  Peraturan Pemerintah  nomor  39  tahun  2007  tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, guna memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Subrekening Kas Umum Negara (RKUN) dan rekening  lainnya  di  Bank  Sentral.  RKUN  merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara.
Gambar 3 :  Rekening pada TSA
Sumber: “Diolah dari Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif”
Rekening  Penerimaan  pada  Bank/Pos  Persepsi  untuk menampung  transaksi  setoran  penerimaan  negara (pajak  dan  bukan  pajak).  Rekening  Sub  RKUN digunakan  untuk  penampungan  sesaat  ( temporary deposit )  setoran  penerimaan  negara  dari  Rekening Penerimaan  sebelum  dikonsolidasikan  ke  dalam RKUN.  Pemindahan  dana  dari  Rekening  Penerimaan pada  setiap  Bank  Persepsi  ke  Rekening  SubRKUN dilakukan  dengan  mekanisme  transfer,  dan  dikenal dengan istilah Kiriman Uang/Pelimpahan Penerimaan Negara. Pelimpahan Penerimaan Negara ke Sub RKUN BI  dilakukan  melalui  Sistem  BI  RTGS.  Selanjutnya, saldo  pada  Sub  RKUN  dipindahbukukan  ke  RKUN secara otomatis (by system) .
Pelimpahan  Penerimaan  Negara  merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian proses penerapan Treasury  Single  Account (TSA)  dalam  bidang penerimaan  negara.    Mengacu  PMK  Nomor
KETERLAMBATAN  PELIMPAHAN  PENERIMAAN  NEGARA  PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS I skandar
Halaman 4
32/PMK.05/2010 dan  PER-32/PB/2010, prinsip dalam TSA  Penerimaan  adalah  rekening  penerimaan  KPPN bersaldo  nihil  dan  seluruh  penerimaan  negara  wajib dilimpahkan  ke  Rekening  SUBRKUN  KPPN  pada  BI paling  lambat  pada  akhir  hari  kerja.  Penerapan  TSA Penerimaan  secara  penuh  telah  dimulai  awal  tahun 2010.  Saat  itu  sampai  dengan  tahun  pertengahan tahun  2016,  rekening  masih  tersebar  pada  Kantor Cabang  Bank  yang  bermitra  dengan  KPPN  setempat. Pelaksanaan pelimpahaan ditujukan ke Rekening Sub RKUN  pada  Kantor  BI  setempat.    Dengan  berlakunya Sistem  Penerimaan  Secara  Elektronik  atau  lebih dikenal dengan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), untuk setiap Bank/Pos Persepsi hanya ada satu  Rekening  Penerimaan  (rupiah)  yang  berada kantor pusat atau di salah satu kantor cabang/kantor operasional  yang  ditunjuk.  Rekening  tersebut  dibuka dan  ditatausahakan  oleh  KPPN  Khusus  Penerimaan sebagai unit yang secara khusus bertugas menatausahakan penerimaan negara.

## 2.2. Sistem BI RTGS
Pelimpahan Penerimaan Negara ke Sub RKUN BI dilakukan melalui Sistem BI RTGS. Menurut Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  17/18/PBI/2015  Sistem  Bank Indonesia- Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur  yang  digunakan  sebagai  sarana  transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Transfer dana melalui Sistem  BI-RTGS  adalah  rangkaian  kegiatan  yang dimulai  dengan  perintah  dari  Peserta  pengirim  yang bertujuan  memindahkan  sejumlah  dana  kepada Peserta  penerima  yang  disebutkan  dalam  perintah transfer  sampai  dengan  diterimanya  dana  oleh penerima.  Peserta  Sistem  BI-RTGS  adalah  bank  dan pihak  selain  bank  yang  telah  memenuhi  persyaratan yang ditetapkan oleh BI. Settlement atau penyelesaian akhir  adalah  kegiatan  pendebetan  dan  pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia.
Salah  satu  persyaratan  untuk  menjadi  peserta dalam  Sistem  BI-RTGS  adalah  memiliki  Rekening Setelmen  Dana  di  Bank  Indonesia  sebagai  sarana untuk  penyelesaian  akhir  transaksi  Sistem  BI-RTGS. Rekening  Setelmen  Dana  adalah  rekening  Peserta Sistem  BI-RTGS  dalam  mata  uang  Rupiah  dan/atau valuta  asing  yang  ditatausahakan  di  Bank  Indonesia untuk  pelaksanaan  setelmen  dana.  Setelmen  dana hanya  dilakukan  apabila  dana  yang  terdapat  pada Rekening Setelmen Dana mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen dana.
Sejak  16  November  2015,  Bank  Indonesia mengimplementasikan  Sistem  BI  RTGS  Generasi  II (Bank  Indonesia  Resmikan  Sistem  Penyelesaian Transaksi Generasi Baru , 2016). Dalam sistem BI RTGS
terdapat dua subsistem, yaitu pada sisi penyelenggara (BI) disebut RTGS Central Node (RCN), dan sisi peserta (bank) yang disebut RTGS Participant Platform (RPP).
RCN yaitu Sistem BI-RTGS pada BI yang menyediakan fungsi  penatausahaan  Rekening  Setelmen  Dana, Setelmen  Dana,  dan  fungsi-fungsi  lain  dalam  rangka penyelenggaraan  Sistem  BI-RTGS.  RPP  adalah  Sistem BI-RTGS pada Peserta yang terhubung dengan RCN dan digunakan  oleh  Peserta  untuk  melakukan  kegiatan pengiriman instruksi Setelmen Dana, akses informasi, dan/atau pengelolaan data Peserta. Dalam penggunaannya, Sistem BI RTGS terdapat 2 (dua) jenis user,  yaitu Connected  User dan Unconnected  User . Connected User adalah user yang ditatausahakan dan diberikan  oleh  Penyelenggara  kepada  Peserta  untuk melakukan  akses  ke  RCN  melalui  RPP  serta  memiliki Digital  Certificate untuk  mekanisme  pengamanan pengiriman instruksi Setelmen Dana dari RPP ke RCN serta  penerimaan  dan  pengiriman administrative message dari dan  ke RCN. Unconnected User adalah user  yang  didaftarkan  oleh  Peserta  pada  RPP  yang memiliki  fungsi  membuat  instruksi  dan  melakukan kegiatn  yang  bersifat  lokal,  namun  tidak  dapat mengirimkan instruksi ke RCN.
Dalam  Sistem BI-RTGS terdapat  ketentuan tentang  antrian  ( queue  mechanism). Sistem  antrian tersebut  menetapkan  level  transaksi  yang  masuk berdasarkan  tingkat  kepentingan  transaksi.  Tingkat kepentingan  transaksi  yang  masuk  dalam  sistem antrian dibedakan menjadi level high priority, priority dan normal .  Transaksi  yang  dikirimkan  pada  kondisi saldo giro tidak mencukupi akan masuk dalam sistem antrian. Waktu layanan ( window time ) BI-RTGS adalah antara pukul 06.30 s.d. 16.30, sehingga transaksi yang masuk  setelah  pukul  16.30  akan  diproses  pada  hari berikutnya.

## 2.3. Pelimpahan Penerimaan Negara
Setoran/pembayaran penerimaan negara masuk dan  terkumpul  dalam  Rekening  Peneriman  pada masing-masing  Bank/Pos  Persepsi.  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang  Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, penerimaan  Negara  yang  diterima  oleh  Bank/Pos Persepsi  setelah  Pukul  15.00  waktu  setempat  pada hari  kerja  sebelumnya  sampai  dengan  Pukul  15.00 waktu  setempat  hari  kerja  berkenaan  wajib dilimpahkan  dari  rekening  penerimaan  dan  harus diterima di rekening sub Rekening KUN paling lambat pukul  16.30  WIB.  Pelimpahan  penerimaan  negara tersebut  dilakukan  oleh  Kantor  Pusat  Bank  Persepsi atau kantor cabang yang ditunjuk sebagai koordinator penatausahaan penerimaan negara secara elektronik. Pelimpahan  penerimaan  negara  dalam  mata  uang rupiah dilakukan menggunakan sistem BI-RTGS.
Bank/Pos  Persepsi  yang  terlambat/kurang melakukan  pelimpahan  penerimaan  negara  dikenai
KETERLAMBATAN  PELIMPAHAN  PENERIMAAN  NEGARA  PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS I skandar
Halaman 5
sanksi  administratif  berupa  denda.  Besaran  denda ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja  sama  antara Direktur Jenderal Perbendaharaan KementerianKeuangan  selaku  Kuasa  BUN  Pusat dengan Bank/Pos Persepsi. Sesuai dokumen Perjanjian
Jasa  Layanan  Perbankan  dalam  rangka  TSA Penerimaan, keterlambatan pelimpahan akan dikenakan  denda  keterlambatan  oleh  KPPN  Khusus Penerimaan.  Besarnya  denda  keterlambatan  adalah satu  per  mil  (1/1000)  dikalikan  jumlah  hari keterlambatan  dan  nilai  pelimpahan.  Bila  terdapat gangguan jaringan sistem BI-RTGS, Bank/Pos Persepsi dapat mengajukan pembebasan denda keterlambatan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  dan kemanusiaan.    Salah  satu  karekteristik  penelitian kualitatif  adalah  berusaha  membuat  gambaran kompleks  dari  suatu  masalah  atau  isu  yang  diteliti, Creswell  (2009).  Hal  ini  melibatkan  usaha  pelaporan perspektif-perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha pensketsaan atas gambaran besar yang muncul. Dari  sisi  tujuan,  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menemukan jawaban  atas  pertanyaan  siapa,  apa,  kapan,  dimana, dan kadang-kadang bagaimana (Cooper dan Schindler, 2001).  Strategi  penelitian  yang  dipilih  adalah pendekatan studi kasus, yaitu mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa, Creswell (2009, 264). Strategi tersebut  dinilai  sesuai  dengan  obyek  dan  tujuan penelitian,  yaitu  kasus  keterlambatan  pelimpahan penerimaan  negara  dalam  rangka  TSA  bidang penerimaan.
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis-normatif  dan  teknis.  Pendekatan  yuridis- normatif  adalah  penelitian  dengan  melihat  dari  segi ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu apakah  dan  bagaimana  ketentuan  hukum  mengatur suatu hal, dan penerapannya, dalam hal ini perlakuan hukum  terhadap  keterlambatan  pelimpahan  negara termasuk  kiriman  yang  berstatus  oustanding.  Untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta  hukum,  data  yang  ada  dihubungkan  satu sama lain melalui studi kepustakaan (library research), dikaji, diinterpretasi, dan dianalisis untuk selanjuntnya ditarik  kesimpulannya  (Soerjono  Soekanto  &  Sri Mamuji,  1990).  Menurut  Sunaryati  Hartono  (1994) pendekatan  yuridis-normatif  adalah  penelitian  yang mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat pada peraturan perundangan-undangan, dan perjanjian.  Metode  pendekatan  teknis,  meneliti
proses  dan  kondisi  yang  terkait  dengan  teknis permasalahan yang dikaji yaitu transfer kiriman uang pelimpahan  penerimaan  melalui  BI  RTGS.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis, sehingga  diharapkan  dapat  memperoleh  gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis.
Teknis  pengumpulan  yang  digunakan  adalah studi pustaka, pengamatan langsung,  dan wawancara. Studi pustaka peraturan perundangan, regulasi, buku, jurnal,  dan  sumber  lainnya.  Pengumpulan  data pengamatan  secara  langsung    di  KPPN  Khusus Penerimaan, wawancara dengan pegawai pada KPPN Khusus Penerimaan dan beberapa Bank Persepsi, serta penggalian informasi secara elektronik dengan BI.

## 4. HASIL PENELITIAN
Untuk  menganalisis  permasalahan  tersebut, perlu  dicermati  hal-hal  yang  terkait  dengan pelaksanaan  kiriman  uang/pelimpahan  penerimaan negara  oleh  Bank  Persepsi  ke  Sub  RKUN  BI  melalui sistem  BI  RTGS,  baik  dari  aspek  teknis  kiriman  uang melalui BI-RTGS maupun aspek yuridis.
4.1. Tinjauan Aspek Teknis
Dari aspek teknis, maka perlu dicermati alur dan hal- hal  yang  terkait  dengan  pelimpahan  melalui  BI  RTGS berikut.
a. Alur Transaksi Pelimpahan dari Bank  ke Sistem BI- RTGS
Kepesertaan  perbankan  dalam  BI-RTGS  adalah pada level Bank (pusat).  Setiap bank terdaftar sebagai peserta  dengan  1  (satu) member  code .  Transaksi dengan  BI  untuk  kepentingan  terkait  Pemerintah (pelimpahan penerimaan) menggunakan satu kepesertaan yaitu INDOIDJA. Secara teknis, hubungan antara Kantor Pusat Bank dengan Kantor Pusat BI (KBI) adalah  secara host  to  host dengan  menggunakan jaringan komunikasi leased line .
Dengan  sentralisasi  penerimaan,  setiap  Bank
Persepsi  memiliki  1  (satu)  Rekening  Penerimaan (rupiah)  yang  tercatat  pada  salah  satu  Cabang  yang ditunjuk. Proses pelimpahan pada internal Bank pada Kantor Pusat atau salah satu Cabang Koordinator yang ditunjuk.  Bagian  Operation  atau  Back  Office, melakukan  konsolidasi  data  transaksi  penerimaan negara, cut off transaksi pada tanggal buku berkenaan, yaitu  transaksi  penerimaan  setelah  pukul  15.00  hari kerja  sebelumnya  sampai  dengan  pukul  15.00  hari kerja berkenaan.
Prosedur  membuat  transaksi  pada  BI  RTGS Generasi II adalah sebagai berikut:
1. Petugas  bank  membuat  dokumen/warkat/data elektronik  sebagai  dasar  perekaman  data transaksi.  Pilihan  cara  ini  tergantung  kebijakan dan  teknologi  dari  masing-masing  bank.  Secara
KETERLAMBATAN  PELIMPAHAN  PENERIMAAN  NEGARA  PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS I skandar
Halaman 6
umum, sistem ini telah diintegrasikan dengan core banking.
2. Operator  ( non  connected  user )  melakukan perekaman  data  transaksi  (transaksi  disimpan  di database lokal)
3. Supervisor  ( non  connected  user )  melakukan persetujuan, penolakan atau pembatalan transaksi
4. Sender  ( connected  user )  melakukan  pengiriman transaksi ke CN BI-RTGS.
Jika  proses settlement berhasil,  transaksi pembayaran  akan  diteruskan  secara  otomatis  dan elektronis kepada  peserta  penerima. Karena hubungan/model  komunikasi  data  antara  Bank dengan  BI  RTGS  melalui  pusat  Bank,  maka  transaksi kiriman  pelimpahan  penerimaan  negara  yang dieksekusi  dari  Bank  cabang  ke  Sistem    RTGS  harus melalui release/approval oleh bagian treasury kantor pusat bank.
b. Perlakuan  transaksi  pelimpahan  penerimaan negara dan mekanisme antrian  dalam BI RTGS
Dalam  sistem  BI  RTGS,  transaksi  pelimpahan penerimaan negara dikelompokkan berdasarkan zona waktu  berikut window  time-nya. Format  transaksi
( Transaction  Reference  Number/ TRN)    pelimpahan penerimaan  negara  dibagi  berdasarkan  zona  waktu, yaitu transaksi dari Bank dengan  zona WIB : BIRSA501, WITA = BIRSB501 dan WIT = BIRSC501. Secara sistem, dengan  penyederhanaan  jumlah  (dikelompokkan berdasarkan  jenis/karakteristik  transaksi),  TRN  akan dikonversi  menjadi  TTC.  Tiap  TTC  didaftarkan  ke priority group tertentu yang menentukan mekanisme settlement  yang  akan  digunakan.  Konversi  dan window time untuk transaksi pelimpahan penerimaan negara adalah sebagai berikut:
- BIRSA501 (WIB) menjadi TTC 200, dengan window time 06.30 sd. 16.30 WIB,
- BIRSB501  (WITA)  menjadi  TTC  201,  dengan window time 06.30 sd. 15.30 WIB,
- BIRSC501 (WIT) menjadi TTC 202, dengan window time 06.30 sd. 14.30 WIB.
Instruksi  settlemen  dana  (Message  Type  /MT 202), termasuk kiriman uang pelimpahan penerimaan negara  yang  melewati window  time tidak  akan diproses. Apabila window  time telah  berakhir,  maka transaksi  yang  masih  dalam  antrian  akan  dibatalkan secara  otomatis  oleh  sistem.  Transaksi  pelimpahan yang dilakukan pada last minute mendekati batas akhir window time , ditambah kemungkinan adanya antrian maka berpotensi tertundanya proses settlement . Selain window  time ,  proses  settlement  BI  RTGS antara lain juga tergantung level prioritas pembayaran,  order  yang  disampaikan, opposing payments, limit  pengiriman,  dan  setting  waktu
eksekusi. Dalam sistem BI RTGS, transaksi pelimpahan penerimaan  negara  dari  bank  ke  Sub  RKUN  BI merupakan  jenis  transaksi  antara  peserta/bank dengan pemerintah dan merupakan transaksi dengan tingkat kepentingan high priority .
Semua  transaksi  RTGS  pada  dasarnya  akan diproses  apabila  saldo  rekening  giro  Bank  tersebut pada  BI  mencukupi.  Apabila  pengecekan  kecukupan saldo  rekening  giro  tidak  terpenuhi,  maka  transaksi masuk dalam antrian ( queueing) . Transaksi
pelimpahan penerimaan negara diperlakukan sebagai antrian high  priority ,  artinya  transaksi  tersebut mendapat  prioritas  utama  untuk  diproses  terlebih dulu. Dengan mekanisme penyelesaian transaksi yang bersifat real  time  gross ,  saldo  Rekening  Giro  Peserta akan ter- update secara real time .
Berdasarkan  informasi  BI,  rata-rata  kecepatan penyelesaian  transaksi  terhitung  cepat,  yaitu  dalam hitungan  detik  per  transaksi.    Antrian  pada  jaringan komunikasi  data leased  line kemungkinannya    kecil, kecuali  apabila  bank  sedang  menggunakan  fasilitas dial  up. Terhadap  hal  tersebut,  BI  juga  tidak  akan mengkategorikan sebagai gangguan jaringan sistem BI RTGS.  Sehingga,  tidak  ada  dasar  bagi  Bank  Persepsi untuk  menyatakan  adanya  gangguan  jaringan  sistem BI RTGS.

## c. Status Pelimpahan Penerimaan Negara
Proses  settlement  berhasil  bila  telah  dilakukan pendebetan  Rekening  Giro  Peserta  pengirim  dan secara  simultan  mengkredit  rekening  Peserta penerima.  Pada  Sistem  BI  RTGS  I,  bukti settlement terdiri dari completion advice yang dapat dicetak oleh Bank  Peserta  atau re - print  confirmation  advice yang tercetak  di  Bank  Indonesia.  Dalam  Sistem  Bi  RTGS  II, dengan  basis  SWIFT  bukti  tersebut  digantikan oleh Debit/Credit confirmation (MT900/MT910). Bank akan menerima konfirmasi Setelmen Dana yang terdiri atas debit  confirmation  (MT900)  untuk  Peserta  yang rekeningnya didebit dan credit confirmation (MT910) untuk Peserta yang rekeningnya dikredit.
Dalam  pelimpahan/kiriman  penerimaan  negara, transaksi yang masuk ke BI-RTGS selanjutnya diproses ke dalam sistem BI SOSA (Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting). Debit/Credit confirmation (MT900/MT910) di- generate oleh  Sistem  BI  RTGS,  sedangkan  Advis Debet  Kredit  dan  RK  dihasilkan  dari  sistem  BI  SOSA.
Debit/Credit confirmation berisi uraian bank pengirim, nilai uang, uraian, nomor sakti, dan waktu settlement. Waktu  settlement    pada  BI  RTGS  di- capture secara detail dalam tanggal, jam, menit, dan detik. Sedangkan Advis  Debet  Kredit  dan  RK  hanya  sampai  tanggal. Mengikuti  alur  TSA,  setiap  akhir  hari,  saldo  pada SubRKUN dipindahkan ke Rek KUN secara otomatis ( by system ). Berdasarkan proses ini, maka tanggung jawab Bank  Persepsi  seharusnya  terbatas  sejak  dari dikirimkan  sampai  dengan  settlement  pada  BI  RTGS.
Secara  teknis,  kasus  tersebut  dimungkinkan  terjadi
KETERLAMBATAN  PELIMPAHAN  PENERIMAAN  NEGARA  PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS I skandar
Halaman 7 akibat  poses  sinkronisasi  data  ke  BI  SOSA terlambat/gagal,  sehingga  tertunda  dan  masuk  hari kerja berikutnya. Proses dari BI RTGS ke dalam sistem BI SOSA sepenuhnya tanggung jawab BI. Oleh karena itu,  dengan mempertimbangkan aspek fairness, maka acuan  dalam  pelimpahan  penerimaan  negara  oleh Bank  Persepsi  ke  Sub  RKUN  melalui  BI  RTGS  adalah respon real  time atas  transaksi  tersebut,  yaitu Debit/Credit  confirmation  (MT900/MT901) . Pada kasus  tersebut,  kesalahan  terjadi  bukan  pada  Bank Persepsi, tetapi pada sistem internal BI.

## 4.2. Tinjauan Yuridis
Pembentukan  TSA  memerlukan  dasar  hukum untuk  memastikan  kehandalan  dan  stabilitasnya. Dengan  demikian,  pengaturan  secara  hukum merupakan  prasyarat  yang  sangat  penting  bagi institusi  dalam  implementasi  TSA  (Pattanayak  & Fainboim,  2010).  TSA  termasuk  dalam  fungsi pengelolaan  kas  yang  telah  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. TSA bidang Penerimaan, termasuk pelimpahan  secara  prinsip  diatur  dalam  Undang- undang tersebut, dan secara lebih detail pelaksanaannya  diatur  dalam  ketentuan  peraturan lebih lanjut.
Pasal  7  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur kewenangan  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara Umum Negara (BUN), antara lain menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan  dan  mengatur  dana  yang  diperlukan dalam  pelaksanaan  anggaran  negara,  menyimpan uang negara, dan menunjuk Kuasa BUN. Pada pasal 8, Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara tersebut. Lebih lanjut, dalam pengelolaan  kas  umum  negara,  pasal  22  dinyatakan bahwa  uang  negara  disimpan  dalam  Rekening  Kas Umum Negara pada bank sentral. Dalam operasional penerimaan negara dibuka Rekening Penerimaan pada bank  umum.  Rekening  Penerimaan  digunakan  untuk menampung penerimaan negara setiap hari. Pada poin 6 pasal 22 tersebut, dinyatakan bahwa saldo Rekening Penerimaan  setiap  akhir  hari  kerja  wajib  disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral
Menurut  pasal  16  Peraturan  Pemerintah  nomor
39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,  Rekening  Penerimaan  dioperasikan sebagai  rekening  bersaldo  nihil  yang  seluruh penerimaannya  dilimpahkan  ke  Rekening  Kas  Umum Negara  sekurang-kurangnya  sekali  sehari  pada  akhir hari  kerja  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  dengan  Bank  Umum  bersangkutan.  Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan  setiap  hari,  Bendahara  Umum  Negara
mengatur  pelimpahan  secara  berkala.  Pemindah- bukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Negara  pada  Bank  Sentral  dilakukan  atas  perintah Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara atau  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  pusat.  Dalam pasal  24  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 32/PMK.05/2014  tentang    Sistem  Penerimaan  Ngera secara  Elektronik,  Penerimaan  Negara  yang  diterima oleh  Bank/Pos  Persepsi  setelah  pukul  15.00  waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul  15.00  waktu  setempat  hari  kerja  berkenaan wajib  dilimpahkan  dari  rekening  penerimaan  dan harus  diterima  di  rekening  sub  Rekening  KUN  paling lambat  Pukul  16.30  WIB.  Dalam  Perjanjian  Jasa Layanan  Perbankan  dalam  rangka  TSA  Penerimaan dinyatakan  bahwa  kewajiban  Bank/Pos  Persepsi melakukan pelimpahan  penerimaan  dan harus sudah diterima  pada  ke  rekening  SubRKUN  KPPN  pada  BI selambat-lambatnya  pukul  16.30  waktu  setempat. Pelimpahan dilakukan melalui Sistem BI RTGS, sistem transfer  dana  elektonik  antar  peserta  dalam  mata uang  rupiah  yang  penyelesaiannya  dilakukan  secara seketika per transaksi secara individu.
Berdasarkan uraian tersebut, dari sisi redaksional, ketentuan peraturan tersebut telah dinyatakan secara tegas,  yaitu  dengan  bahwa  ‘pelimpahan  dilakukan paling lambat dan harus telah diterima di rekening Sub RKUN  KPPN  pukul  16.30  waktu  setempat’.    Dari cakupan prosesnya,  pelimpahan meliputi pengiriman uangnya  sampai  masuk/diterima  di  Sub  RKUN  KPPN. Berangkat  dari  maksud  TSA,  bahwa  uang  seharusnya bermuara  pada  satu  rekening,  maka  yang  dimaksud adalah  pada  tujuan  akhir  pengiriman.  Sistem  yang memfasilitasi pelimpahan dengan pemrosesan ’seketika’  menunjukkan  bahwa  antara  dikirim  dan diterima  terjadi  dalam  waktu  yang  sangat  cepat. Sehingga,  tidak  ada  celah  adanya  keterlambatan, termasuk  transaksi  kirman  uang  yang  masih  di ‘perjalanan’ karena uang tersebut sudah tidak ada di Rekening  Bank  Persepsi  tetapi  belum  masuk  ke  Sub RKUN di BI.
Sesuai  pasal  24  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang  Sistem Penerimaan Negara  secara  Elektronik,  kepada  Bank/Pos  Persepsi yang  terlambat/kurang  melakukan  pelimpahan penerimaan  negara  dikenai  sanksi  administratif berupa denda. Pengenaan denda juga sejalan dengan salah  satu  azas  umum  dalam  UU  Perbendaharaan Negara, yaitu keterlambatan pembayaran atas tagihan yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  APBN  dapat mengakibatkan  pengenaan  denda . Ketentuan  dan besaran denda dimaksud ditetapkan dalam perjanjian kerja sama  antara  Direktur Jenderal  Perbendaharaan selaku  Kuasa  BUN  Pusat  dengan  Bank/Pos  Persepsi.
Sesuai  Perjanjian  Jasa  Layanan  Perbankan  dalam rangka  TSA  Penerimaan,  keterlambatan  pelimpahan akan  dikenakan  denda  keterlambatan  oleh  KPPN
KETERLAMBATAN  PELIMPAHAN  PENERIMAAN  NEGARA  PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS I skandar
Halaman 8
Khusus  Penerimaan.  Besarnya  denda  keterlambatan adalah  satu  per  mil  (1/1000)  dikalikan  jumlah  hari keterlambatan dan nilai pelimpahan.
Terkait  adanya  gangguan  dalam  pelimpahan, pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 32/PMK.05/2014  mengatur  bahwa  dalam  hal  terjadi gangguan  yang  mengakibatkan  terganggunya  proses pelimpahan  Penerimaan  Negara,  Bank/Pos  Persepsi memberitahukan  terjadinya  gangguan  dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan secara tertulis pada hari  berkenaan.  Dalam  hal  gangguan  tersebut disebabkan  oleh  gangguan  komunikasi  data  dengan Bank  Indonesia,  Bank/Pos  Persepsi  memberitahukan terjadinya  gangguan  dimaksud  kepada  KPPN  Khusus Penerimaan  dengan  disertai  surat  keterangan  dari Bank  Indonesia  yang  menyatakan  telah  terjadi gangguan  komunikasi  data  dalam  pelaksanaan pelimpahan  berkenaan.  Pada  pasal  40,  dalam  hal terjadi  Keadaan  Kahar (Force  Majeure) ,  Bank/Pos Persepsi  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  atas keterlambatan  atau  kegagalan  dalam  melaksanakan ketentuan.  Dari  uraian  tersebut,  keterlambatan pelimpahan yang dibebaskan dari sanksi denda adalah karena  adanya  gangguan  jaringan  sistem  BI  RTGS dan/atau  adanya Force  Majeure .  Dalam  kondisi tersebut,  pelimpahan  dapat  dilakukan  dengan  bilyet giro.  Untuk  menghindari  keterlambatan  pelimpahan karena antrian pada sistem BI RTGS, Bank Persepsi/Pos juga diminta melakukan pelimpahan secara bertahap.
Dari sisi BI, keterlambatan pelimpahan melalui BI RTGS  bukan  menjadi  tanggung  jawab  BI.  Sesuai Peraturan BI, BI dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian  Peserta  atau  pihak  ketiga  yang  timbul dan/atau yang akan timbul akibat keterlambatan atau tidak  terlaksananya  Setelmen  Dana  yang  diakibatkan karena  kelalaian,  keadaan  tidak  normal,  dan/atau keadaan  darurat  yang  disebabkan  antara  lain  oleh penggunaan  Fasilitas Guest Bank  oleh  Peserta;  atau penggunaan  Cek  BI  dan/atau  Biro  Gilyet  BI  oleh peserta/bank.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Mencermati  prinsip  TSA  dan  proses  pelimpahan dilakukan  secara  langsung  dan  seketika  serta  secara teknis  didukung  oleh  sistem  yang  memadai, menunjukkan  bahwa  yang  dimaksud  pelimpahan adalah  meliputi  proses  dikirim  dan  diterimanya.  Hal tersebut juga dipertegas dengan  klausul “harus telah diterima  pada  Rekening  SubRKUN”.  Ketentuan peraturan yang ada dan materi Perjanjian Kerja sama juga telah dinyatakan secara tegas dan jelas.  Sehingga keterlambatan  pelimpahan,  termasuk  transaksi  yang masih dalam proses, maka tetap dinyatakan terlambat dan dikenakan denda keterlambatan.
Settlement  transaksi  pelimpahan  penerimaan negara  pada  BI  RTGS  diperlakukan  khusus  sebagai antrian  prioritas  dan  akan  diproses  lebih  dahulu  bila
saldo  rekening  giro  mencukupi.    Pada  kasus pelimpahan  yang  menurut Nota  Debet  telah terkirim tetapi  berdasarkan  Rekening  SubRKUN dinyatakan terlambat,  maka  keterlambatan/kesalahan  tersebut tidak  hanya  andil  Bank  Persepsi  (cabang),  tetapi disebabkan  oleh  Bank  pusatnya  dalam  melakukan se ttlement atau penyediaan saldo pada rekening giro.
Secara  teknis,  dengan  kehandalan  sistem  BI  RTGS dalam  merespon  transaksi  secara  seketika,  maka alasan Bank Persepsi bahwa keterlambatan disebabkan oleh antrian pada jaringan sistem BI RTGS adalah  argumentasi  yang  lemah.  Sehingga,  alasan keterlambatan pelimpahan karena antrian kecukupan saldo  dan/  atau  antrian  proses  BI-RTGS    tidak  dapat diterima.
Tujuan  akhir  pelimpahan  adalah  pada  SubRKUN, yang tercermin dalam Rekening Koran. Dalam kondisi tertentu  dengan  mempertimbangkan  aspek fairness, maka  acuan  untuk  status  pelimpahan  penerimaan negara oleh Bank Persepsi ke Sub RKUN adalah respon real  time atas  transaksi  tersebut,  yaitu Debit/Credit confirmation  (MT900/MT901) bukti/status  BI  RTGS yang mencantumkan  informasi  waktu  detail  sampai detik.
Terhadap  permasalahan  dan  hasil  kajian dimaksud,  dapat  diberikan  beberapa  saran  sebagai berikut:
1. Untuk  menjunjung  aspek fairness  dalam  bermitra antara  Bank  Persepsi  dengan  Kementerian Keuangan,  keterlambatan  akibat  anomali  sistem agar diakomodir dengan kriteria teknis yang jelas. Hal tersebut, dapat digunakan dalam pertimbangan  untuk  pembebasan  denda  karena permasalahan jaringan dan sistem pada BI.
2. Untuk  menghindari/mengurangi  keterlambatan pelimpahan  yang  berakibat  denda,  Bank  Persepsi disarankan untuk melakukan pelimpahan bertahap,  dan  tidak  melakukan  pelimpahan mendekati  akhir (last minute) window time.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian  ini  hanya  membahas  pelimpahan penerimaan  negara  dalam  mata  uang  rupiah,  belum termasuk pelimpahan dalam  mata uang asing (dolar) karena  proses  pelimpahannya  secara  teknis  agak berbeda. Hal tersebut dapat menjadi materi penelitian selanjutnya.
____________________________________________

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Anam,  S.  (2012). Analisis  Biaya  dan  Manfaat Penerapan  Treasury  Single  Account  Untuk Penerimaan  Kas  Negara  Studi  Kasus  di Wilayah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
KETERLAMBATAN  PELIMPAHAN  PENERIMAAN  NEGARA  PADA SISTEM TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) : ANALISIS TEKNIS DAN YURIDIS I skandar
Halaman 9
Bank  Indonesia.  (2015). Peraturan  Bank  Indonesia Nomor: 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan  Transaksi,  Penatausahaan
Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.
Jakarta: Bank Indonesia. Bank  Indonesia.  (2015). Surat  Edaran  Nomor 17/30/DPSP Perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real  Time  Gross  Settlement. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia. (2016.). Surat Edaran Nomor18/8/DPSP  Perihal  Perubahan  atas
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 17/30/DPSP  tanggal  13  November  2015 perihal  Penyelenggaraan  Setelmen  Dana Seketika melalui  Sistem  Bank  Indonesia-Real Time  Gross  Settlement. Jakarta:  Bank Indonesia. Creswell, J. W. (2009). RESEARCH DESIGN: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga ed.). California: Sage Publications. Indra,  Rolly  dan  Adam,  Helmi.  (n.d.).  Evaluasi Implementasi  Manajemen  Kas  Pemerintah Pusat (Studi Kasus pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan
Kementerian  Keuangan.  (2010). Peraturan  Menteri
Keuangan  Nomor  32/PMK.05/2010  tentang Pelaksanaan  Rekening  Penerimaan  KPPN Bersaldo  Nihil  Dalam  Rangka  Penerapan Treasury  Single  Account  (TSA). Jakarta: Kementerian Keuangan. Kementerian  Keuangan.  (2014). Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  32/PMK.05/2014  tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. Jakarta.
Kementerian Keuangan. (2016.). Kementerian Keuangan. Perjanjian Jasa Layanan Perbankan  sebagai  Bank  Persepsi  dalam rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan, antara Kementerian  Keuangan  dengan  Bank/Pos
Persepsi. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan  dan  World  Bank  Group. (2014). Pengelolaan  Kas  di  Indonesia:  Dari Administrasi  Kas  Menuju  Pengelolaan  Kas Secara Aktif. Jakarta. Pattanayak,  Sailendra  &  Fainboim,  Israel.  (2010). Treasury Single Account: Concept, Design and Implementation  Issues. IMF  Working  Paper Fiscal Affairs Department . Purnaningrum.  (2010). Kajian  Yuridis  tentang  Sistem Treasury  Single  Account  dalam  rangka Mewujudkan  Pengelolaan  Kas  Negara  yang Baik. Magister  Ilmu  Hukum.  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004  Tentang Perbendaharaan
Negara. Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  tahun  2004  nomor  5  tanggal  14 Januari 2004.
Republik  Indonesia.  (2007). Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan.