## Wajah Hukum

## Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Asuransi yang Dirugikan
Ahmad Nazori 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: anz.anward42@gmail.com
Abstrak . Asuransi merupakan suatu lembaga untuk menanamkan dana dengan tujuan tertentu sehingga apabila di kemudian hari dibutuhkan oleh nasabah asuransi tersebut maka dana itu dapat ditarik oleh nasabah asuransi. Namun pada kenyataannya banyak nasabah  asuransi  mengalami kerugian  makan dana  yang telah  mereka tanamkan di  perusahaan asuransi tersebut tidak dicairkan oleh perusahaan asuransi. Hal yang demikian menjadi pokok pembahasan di dalam penelitian ini sehingga  metode penelitiannya dilakukan  dengan  pendekatan  analisis  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Bahan  penelitiannya  yaitu  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier  sehingga teknik pengumpulan datanya  menggunakan studi pustaka dan teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini  membahas  terkait  dengan  pengaturan  tugas  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  mengatasi  terjadinya  nasabah  asuransi  yang dirugikan adalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Aturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Surat  Edaran  OJK  Nomor 2/SEOJK.07/2014  Tentang  Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  dan  perlindungan  konsumen  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan terhadap nasabah asuransi yang dirugikan adalah belum ada perlindungan konsumen yang dilakukan oleh koperasi Jasa Keuangan terhadap nasabah asuransi yang dirugikan oleh perusahaan asuransi.
Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Otoritas, Jasa, Keuangan
Abstract. Insurance is an institution to invest funds with a specific purpose so that if in the future it is needed by the insurance customer,  the  funds  can  be  withdrawn  by  the  insurance  customer.  However,  in  reality,  many  insurance  customers  suffer  losses because the funds they have invested in the insurance company are not disbursed by the insurance company. This is the subject of discussion  in  this  study  so  that  the  research  method  is  carried  out  with  an  analytical  approach  and  a  statutory  approach.  The research materials are primary, secondary and tertiary legal materials so that the data collection techniques use literature studies and  qualitative  analysis  techniques.  In  this  case,  discussing  the  regulation  of  the  duties  of  the  Financial  Services  Authority  in overcoming  the  occurrence  of  a  loss  insurance  customers  is  regulated  in  Law  Number  21  of  2011  concerning  the  Financial Services  Authority,  Regulation  of  the  Financial  Services  Authority  Number  1/POJK.07/2013  concerning  Consumer  Protection Sector  Financial  Services  and  OJK  Circular  Letter  Number  2/SEOJK.07/2014  Regarding  Consumer  Complaint  Service  and Settlement and consumer protection by the Financial Services Authority for insurance customers who are harmed is that there is no consumer protection carried out by Financial Services cooperatives for insurance customers who are harmed by the company insurance
Keywords: Keywords: Protection, Consumer, Authority, Service, Finance

## PENDAHULUAN
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  tentu  akan  menimbulkan  suatu  resiko  karena  terkadang   setiap manusia  tersebut  di  dalam  melakukan  kegiatan  atau  aktivitas  terdapat  kesalahan  atau  kelalaian  sehingga  atas perbuatannya  itu  yang  telah  menimbulkan  resiko  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  manusia  yang  melakukan kesalahan  atau  kelalaian.  Untuk  mengantisipasi  terkait  hal  tersebut  maka  manusia  membuat  suatu  asuransi  untuk melindungi  dirinya  dari  berbagai  macam  resiko.  Dengan  adanya  asuransi  tersebut,  manusia  dapat  melakukan pengajuan  terkait  dengan  biaya  kerugian  kepada  pihak  asuransi  sesuai  dengan  besar  kecilnya  resiko  yang dipertanggungjawabkan atau yang dialami oleh kelahirannya.
Tidak  hanya  itu  saja,  asuransi  juga  menimbulkan  rasa  keamanan  baik  terhadap  pihak  perusahaan  maupun masyarakat  sebagai  kliennya  sehingga  apabila  timbul  kerugian  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  maka  masyarakat sebagai  klien  dapat  menuntut  atas  kerugian  itu  kepada  pihak  perusahaan.  Hal  ini  dikatakan  demikian,  seringkali perusahaan maupun masyarakat melakukan pembayaran asuransi dengan tujuan jika di kemudian hari terdapat resiko maka  mereka  dapat  mengambil  dari  hasil  pembayaran  asuransi  yang  telah  mereka  lakukan.  Asuransi  yang  dibahas dalam penelitian ini adalah jasa yang membantu untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dan segala resiko atau kerugian yang ditimbulkan.
Asuransi  selain  pengalihan  risiko  pertanggungjawaban,  asuransi  juga  merupakan  jasa  untuk  menabung  uang. Hal ini dilakukan oleh setiap orang yang pada prinsipnya mereka melakukan pembayaran asuransi tersebut kemudian digunakan  pembayaran  yang  telah  dikumpulkan  di  kemudian  hari.  Ini  merupakan  salah  satu  manfaat  yang  ada  pada
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

## Ahmad Nazori, Perlindungan Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Asuransi yang Dirugikan
perusahaan  asuransi  sehingga  tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  asuransi  tersebut  yaitu memberikan  uang  yang  mereka  tabungan  di  asuransi  sesuai  dengan  nominal  yang  mereka  tabungkan  di  perusahaan asuransi. Ini  telah  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan  pemegang  polis  (nasabah)  asuransi,  dimana  pemegang  polis  (nasabah)  asuransi  tersebut  akan  menerima pembayaran yang sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam hasil pengelolaan dana di perusahaan asuransi.
Namun  pada  kenyataannya  seringkali  nasabah  asuransi  menderita  atas  kerugian  tersebut  dikarenakan  uang (dana)  yang  telah  mereka  tabungkan  di  perusahaan  asuransi  tersebut,  dimana  uang  (dana)  itu  telah  disepakati  antara perusahaan  asuransi  dengan  nasabah  asuransi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian  ketika  mereka  akan  mengambil  uang  (dana)  tersebut, seharusnya perusahaan tersebut mencairkan dana nasabah asuransi, akan tetapi sebalinya, tidak dicairkan sebab  uang (dana)  yang  telah  ditabungkan  oleh  nasabah  asuransi  belum  mencukupi  jumlah  yang  akan  nasabah  asuransi  ambil. Dengan  adanya  kejadian  seperti  ini  maka  nasabah  asuransi  tersebut  merasa  dirugikan  karena  hak  mereka  sebagai nasabah asuransi atau uang mereka tidak dapat kembali sepenuhnya.
Kasus terkait dengan uang nasabah asuransi yang tidak dibayar oleh perusahaan asuransi sudah banyak menelan korban. Dalam hal ini seperti contoh kasus yang dialami oleh  nasabah asuransi Prudential yang mengalami kerugian. Nasabah  asuransi  Prudential  menjelaskan  bahwa  uang  yang  telah  diterimanya  sebesar  Rp.  9,2  juta  dari  uang  yang sudah  maria  masukkan  ke  asuransi  Prudential  sebesar  Rp  27  juta. 2 Jika  dilihat  dari  nominal  yang  dirugikan  cukup besar  sehingga  nasabah  asuransi  Prudential  yang  seharusnya  menggunakan  uangnya  yang  ada  di  perusahaan Prudential akhirnya hanya mendapatkan sedikit dari uang yang ditabungnya pada perusahaan Prudential tersebut.
Selain nasabah asuransi Prudential yang merasa dirugikan atas pengembalian uangnya yang tidak sesuai dengan jumlah tabungannya di  perusahaan Prudential itu, ada  juga  nasabah asuransi  yang dikecewakan  karena  uang mereka tidak kembali. Kasus ini dialami oleh nasabah Asuransi Jiwasraya, dimana jumlah nasabah yang mengalami kerugian dalam  hal  ini  mencapai  1.000  nasabah.  Selain  jumlah  nasabah  yang  besar,  juga  total  kerugian  yang  dialami  oleh nasabah  tersebut  cukup  besar  yaitu  sebesar  Rp.  16  triliun  dan  Rp.  13  triliun  sudah  masuk  jatuh  tempo  dalam pembayaran. 3
Dengan  demikian,  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  nasabah  sebagai  konsumen  yang  tidak dipenuhi oleh perusahaan asuransi sebagaimana contoh di atas maka pemerintah telah melakukan suatu aturan hukum yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Aturan  hukum  ini  sebagai  salah  satu sumber hukum dalam melindungi konsumen  di Indonesia. 4 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  suatu  upaya  untuk melindungi konsumen dari berbagai macam kerugian demi mewujudkan adanya kepastian hukum.
Mengingat kerugian yang dijelaskan pada contoh di atas maka sudah seharusnya pihak Otoritas Jasa Keuangan mengambil  suatu  tindakan  guna  untuk  melindungi  hak  nasabah  sebagai  konsumen  perusahaan  asuransi.  Hal  ini dikatakan demikian karena Otoritas Jasa Keuangan dibentuk guna untuk mengawasi jasa keuangan secara transparan. Tidak  hanya  itu  saja,  Otoritas  Jasa  Keuangan  seharusnya  memberikan  perlindungan  hak-hak  nasabah  sebagai konsumen apabila dikemudian hari terjadi berbagai macam kecurangan yang dilakukan perusahaan asuransi termasuk tidak mengembalikan uang milik nasabah perusahaan.
Batasan tugas yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya yaitu kegiatan jasa keuangan yang dapat diawasi oleh OJK seperti  sektor  perasuransian.  Jadi,  sudah  jelas  bahwa  tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh  OJK  salah  satunya  adalah melaksanakan  perlindungan  kepada  konsumen  di  sektor  perasuransian  dan  mengambil  tindakan  secara  tegas  kepada pihak asuransi dalam memenuhi hak konsumen (nasabah) asuransi tersebut.
Pengaturan  terkait  dengan  OJK  tidak  hanya  tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan saja, melainkan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 ini dibuat  bertujuan  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  melakukan  tindakan  guna untuk mencegah  terjadinya  kerugian pada konsumen di bidang sektor perasuransian terkait dengan  keuangan.  Selain itu  juga,  dengan  adanya  aturan  hukum  tersebut  maka  sudah  jelas  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  mengambil suatu  tindakan  seperti  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  sektor  perasuransian  yang  dapat merugikan  masyarakat  dan  meminta  kepada  lembaga  perasuransian  itu  untuk  memberhentikan  kegiatannya  jika memang  kegiatan  di  asuransi  tersebut  mengandung  unsur  merugikan  konsumen  atau  nasabahnya  serta  Otoritas  Jasa
2 https://www.cnbcindonesia.com/market/20210417090010-17-238628/nasabah-asuransi-prudential-murka-serius-bawa- ke-ranah-hukum, Diunduh tanggal 6 Agustus 2021.
3 https://economy.okezone.com/read/2020/01/16/320/2153604/kasus-jiwasraya-rugikan-1-000-nasabah-rp16-trilun-ada- mantan-bos-samsung, Diunduh tanggal 6 Agustus 2021.
4 Az. Nasution, Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen , (Jakarta : Diadit Media, 2002), hal 1.
Keuangan juga dapat mengambil tindakan lain, dimana tindakan tersebut juga telah diatur dalam aturah hukum  yang berlaku pada sektor jasa keuangan.
Melihat  luasnya  tugas  yang  sudah  seharusnya  diemban  oleh  OJK  untuk  memberikan  perlindungan  kepada nasabah  asuransi  maka  penulis  memberikan  batasan  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  dipaparkan  dalam pembahasan.  Adapun masalah yang  dituangkan dalam penelitian ini  yaitu bagaimana pengaturan  tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi terjadinya  nasabah asuransi  yang dirugikan dan bagaimana perlindungan konsumen oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  nasabah  asuransi  yang  dirugikan. Selain  adanya  batasan  dalam  penelitian  ini,  ada juga tujuan diadakan penelitian ini yaitu untuk memahami pengaturan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi terjadinya  nasabah  asuransi  yang  dirugikan  dan  perlindungan  konsumen  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap nasabah asuransi yang dirugikan.

## METODE
Setiap  melakukan  penelitian  tentu  ada  metode  penelitian  yang  akan  digunakan  oleh  penulis  guna  untuk mempermudah  penulis  dalam  melakukan  penelitian  dan  menjelaskan  hasil  dari  penelitian  tersebut.  Metode  pada penelitian jurnal ini yaitu :
1. Pendekatan
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  analisis  dan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  merupakan  suatu  pendekatan  untuk  menelaah berbagai macam produk hukum yang berlaku. 5 Dengan menggunakan pendekatan ini maka peneliti dapat melihat terkait  dengan  aturan  hukum  dan  konsekuensinya.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) guna untuk mengkaji terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sudah  berlaku  seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Kemudian  pendekatan  analisis  merupakan  pendekatan  yang  harus  dilakukan  oleh  peneliti  secara  langsung melihat  realita  di  lapangan  dengan  maksud  tujuan  tertentu  seperti  menjelaskan  atau  menggambarkan  tentang keadaan dari suatu hal yang sedang ditinjau. Untuk itu, dengan menggunakan pendekatan analisis ini maka peneliti memberikan  suatu  contoh  terkait  dengan  permasalahan  yang  sedang  ditelitinya  sehingga  mempermudah  dalam memahami permasalahan tentang  perlindungan hukum kepada nasabah  oleh OJK terhadap nasabah asuransi yang dirugikan.
2. Rancangan Kegiatan
Rencana kegiatan dalam penelitian ini jika dihitung untuk melakukan penelitian  adalah  peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengkaji  terkait  dengan  pengaturan  OJK  dan  perlindungan  yang diberikan kepada nasabah asuransi yang dirugikan. Kemudian dalam setiap penelitian tentu ada objek yang dikaji yaitu tugas Otoritas Jasa Keuangan  dan hak-hak konsumen atau nasabah asuransi.
4. Bahan Dan Alat Utama
Bahan hukum primer yaitu bahan yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian, dimana bahan tersebut dikeluarkan  oleh  lembaga  legislatif  maupun  yudikatif. 6 Adapun  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang menjelaskan tentang hukum primer, dimana bahan hukum ini  berisikan  pendapat  ahli  yang  digunakan  untuk  landasan  penulis  dalam  menyatakan  suatu  hal. 7 Bahan  hukum sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  buku  dan  jurnal  yang  membahas  terkait  dengan  perlindungan  nasabah  dan Otoritas Jasa Keuangan.
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  digunakan  dan  sebagai  pendukung  dan  memberikan  informasi tambahan  yang  tidak  ada  dalam  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder. 8 Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  tersier menggunakan informasi yang ada di internet.
5. Teknik  Pengumpulan  Data
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal 92.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana, 2011),  hal 141.
7 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004),  hal 82.
8 Ibid .
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  pustaka.  Studi  pustaka  ini digunakan mengumpulkan bahan-bahan dan yang terdapat pada tiga bahan hukum di atas, di mana bahan tersebut ada hubungannya dengan perlindungan nasabah asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  tentang  perlindungan  konsumen  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan terhadap nasabah asuransi yang dirugikan sebagai berikut :
a. Perlindungan konsumen
Konsumen  merupakan  orang  yang  menggunakan  barang  atau  jasa  dengan  tujuan  untuk  kepentingannya sendiri. Dari adanya tujuan tersebut maka sudah seharusnya dilakukan perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga  konsumen  dapat  dilindungi  dan  konsumen  mendapatkan  kenyamanan  atas  perlindungan  tersebut. Untuk  melindungi  konsumen  dari  berbagai  macam  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  produsen  maka  dibuatlah suatu aturan hukum atau yang disebut dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999.  Adanya  aturan  hukum  ini  memberikan  kepastian  hukum  dan  menjadi  dasar  untuk  melindungi kepentingan konsumen. Di dalam undang-undang perlindungan konsumen ini mengatur terkait dengan berbagai macam  hak-hak  konsumen  sehingga  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  atau  tuntutan  jika  hak  mereka dirugikan  atau  dilanggar  oleh  pelaku  usaha.  Jadi,  dalam  hal  terjadinya  peristiwa  kecurangan  yang  dilakukan oleh  pihak  asuransi  sehingga  menimbulkan  kerugian  kepada  nasabah  maka  nasabah  dapat  melakukan pengaduan dan memproses perkara tersebut secara hukum melalui badan penyelesaian sengketa konsumen.
b. Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga yang dibentuk dan tidak terikat oleh pemerintah sehingga di  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya,  OJK  dapat  bergerak  sendiri  tanpa  ada  campur  tangan  dari pihak  manapun  termasuk  juga  pemerintahan.  Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  menjelaskan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap :
1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3) Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa Keuangan Lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan apabila dilihat di dalam aturan tersebut mengatur dan mengawasi terkait dengan kegiatan  Jasa  Keuangan  di  sektor  perasuransian.  Dengan  adanya  aturan  hukum  dan  pengawasan  dalam  sektor perasuransian  maka  sudah  jelas  tugas  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  untuk  mencegah  dan  meminimalisir tingkat  kerugian  konsumen  atau  nasabah  asuransi.  Dalam  melakukan  pengawasan,  Otoritas  Jasa  Keuangan melaksanakan  pengawasan  pada  kegiatan  jasa  keuangan,  pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan  konsumen yang merasa dirugikan dan menetapkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau merugikan konsumen.
c. Nasabah asuransi
Asuransi merupakan perjanjian yang terjadi antara tertanggung atau yang disebut dengan nasabah dengan pihak  penanggung  atau  yang  disebut  dengan  perusahaan  asuransi.  Dalam  hal  ini  yang  merupakan  pihak  yang menggunakan  jasa  dari  perusahaan  asuransi  sehingga  apabila  terjadi  hak-hak  yang  tidak  dipenuhi  oleh perusahaan asuransi maka nasabah itu dapat melakukan penuntutan secara hukum terhadap kerugian yang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut.
Pihak  nasabah  asuransi  dapat  melakukan  penuntutan  terkait  dengan  kerugian  yang  dialaminya sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi disebut karena di dalam asuransi telah dijelaskan terkait dengan perjanjian mengikat antara  nasabah dan pihak perusahaan sehingga semua  hak dan kewajiban tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab para pihak pihak.  Apabila telah ada perjanjian yang mengikat kedua belah  pihak  maka  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  perjanjian  tersebut  dapat  dilakukan  penuntutan  terkait dengan hak yang dilanggarnya.
7. Teknik Analisis
Berdasarkan  judul  penelitian  yaitu  perlindungan  konsumen  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  nasabah asuransi  yang  dirugikan  maka  teknik  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  kualitatif.  Analisis kualitatif  merupakan  suatu  analisis  yang  mengungkapkan  terkait  dengan  gejala  di  dalam  kehidupan  masyarakat. 9 Untuk  itu,  dalam  penelitian  tentang  perlindungan  konsumen  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  nasabah asuransi yang dirugikan menggunakan analisis kualitatif dengan melihat kerugian yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan tidak dibayarnya uang asuransi yang telah ditabungkan oleh pihak nasabah asuransi kita sendiri.
9 Burhan Ashshofa, Metodologi penelitian Kualitatif , (Jakarta : Gramedia, 2001),  hal 54.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Terjadinya Nasabah Asuransi Yang Dirugikan
Setiap  badan  hukum  mempunyai  aturan  sehingga  badan  hukum  tersebut  dapat  melakukan  aktivitasnya  sesuai dengan  kewenangan  yang  telah  diatur  dalam  aturan  hukum  yang  berlaku,  termasuk  juga  dalam  hal  Otoritas  Jasa Keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.  Di  dalam  aturan  hukum  itu  telah  menjelaskan  secara  umum  terkait  Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan suatu  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  berbagai  campur  tangan  pihak  lain  sehingga  Lembaga  ini  memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan. Pernyataan yang demikian sesuai dengan isi yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  juga  Otoritas  Jasa Keuangan diberikan  amanat guna untuk melakukan pengawasan dan tindakan lain dengan  maksud agar menegakkan keadilan dan transparan  kepada konsumen di bagian  sektor keuangan. Tidak  hanya itu  saja, dengan adanya Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  harus  melindungi kepentingan  nasabah  termasuk  juga  kepada  nasabah  asuransi  selaku  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  sehingga memberikan rasa keamanan dan kenyamanan terhadap nasabah asuransi tersebut.
Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini juga mengatur terkait dengan tugas yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tugas yang tercantum dalam aturan hukum ini  adalah  terkait  dengan  kegiatan  Jasa  Keuangan  di  sektor  perasuransian.  Dengan  adanya  aturan  hukum  terkait dengan  tugas  yang  harus  dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sehingga  sudah  seharusnya  Otoritas  Jasa  Keuangan melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  terkait  dengan  Asuransi  termasuk  juga  melakukan  tindakan  terhadap  pelaku usaha yang melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap nasabah asuransi itu sendiri.
Dalam  menjalankan  aturan  hukum  dan  pengawasan  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  diberikan  kewenangan  di dalam undang-undang ini terkait untuk menetapkan suatu aturan hukum di dalam sektor jasa keuangan. Adapun aturan hukum dalam sektor jasa keuangan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa  Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur terkait dengan hak dan kewajiban konsumen dalam sektor jasa keuangan.
Tidak  hanya  itu  saja,  di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  :  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  ini  juga  mengatur  terkait  dengan  kewajiban  dan  hak  yang  harus dipenuhi oleh pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya. Adapun yang harus dijalankan oleh perusahaan asuransi di  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  terkait  dengan  perusahaan  asuransi  sudah  seharusnya menginformasikan  kepada  nasabahnya  dengan  sejelas-jelasnya  tentang  produk  maupun  layanan  yang  diberikan  oleh pelaku usaha.
Dengan menginformasikan  secara detail dan  jelas terkait dengan produk maupun layanan  yang diberikan oleh pelaku usaha itu maka apabila terjadi kecurangan baik pada produk maupun layanan jasa maka konsumen atau dalam hal  ini  nasabah  asuransi  dapat  melakukan  pengajuan  gugatan  terkait  haknya  yang  telah  dilanggar  oleh  pelaku  usaha seperti  contoh  Perusahaan  asuransi  tidak  melakukan  pemenuhan  hak  nasabahnya  dengan  alasan  uang  milik  nasabah tersebut belum dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi sehingga dengan kejadian ini pihak nasabah asuransi merasa dirugikan  karena  uang  yang  selama  ini  telah  ditabungkannya  pada  perusahaan  asuransi  tidak  dapat  diambil  oleh nasabah asuransi tersebut.
Apabila dilihat dari permasalahan tersebut maka sudah jelas bahwa pelaku usaha itu telah melakukan perbuatan yang tidak memberi rasa keamanan dan kenyamanan terhadap nasabahnya. Hal yang demikian tentu telah melanggar pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  membahas  tentang  hak  nasabah  asuransi  Secara  umum  yang  pada intinya  adalah  hak  di  dalam  memperoleh  kenyamanan  dan  keamanan  untuk  menikmati  suatu  barang  atau  jasa  dari perusahaan  asuransi  tersebut.  Selain  itu  juga,  telah  melanggar  hak  nasabah  sebagai  konsumen  untuk  memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang jasa yang seharusnya didapatkan oleh konsumen (nasabah) asuransi.
Namun, pada kenyataannya nasabah asuransi tersebut tidak mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan  barang  atau  jasa  yang  ada  di  dalam  perusahaan  asuransi  tersebut  sehingga  ketika  nasabah  asuransi  itu  akan mengambil  atau  menikmati  barang  atau  jasa  dari  perusahaan  asuransi  disebut,  perusahaan  asuransi  tidak  dapat memenuhinya  dikarenakan  barang  atau  jasa  tersebut  telah  digunakan  sebagiannya  untuk  operasional  Perusahaan asuransi,  bahkan  diperparah  lagi  terkadang  barang  atau  jasa  yang  merupakan  hak  nasabah  asuransi  disebut dikorupsikan  oleh  perusahaan  asuransi  itu  sendiri.  Dengan  kejadian  seperti  ini  maka  pihak  nasabah  asuransi  tidak mendapatkan apapun dari haknya sebagai konsumen di perusahaan asuransi.
Dengan  kejadian  seperti  ini  maka  pihak  nasabah  asuransi  tidak  mendapatkan  apapun  dari  haknya  sebagai konsumen di perusahaan asuransi. Padahal sudah diatur di dalam pasal 4 ayat (8) 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  terkait  dengan  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau
penggantian  jika  barang  atau  jasa  tersebut  tidak  diterima  oleh  nasabah  asuransi  sebagai  konsumen  yang  mana  telah disepakati oleh perusahaan asuransi dengan nasabah asuransi dalam perjanjian.
Dengan  adanya  pengaturan  terkait  dengan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian  maka  sudah  seharusnya Otoritas  Jasa  Keuangan  memberikan  perlindungan  terhadap  nasabah  asuransi  sebagai  konsumen  pada  perusahaan asuransi.  Adapun  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  hal  ini  memberikan  informasi terhadap nasabah  asuransi terkait dengan  karakteristik  sektor jasa  keuangan  yang akan mengalami  kerugian maupun tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha. Selain itu juga, Otoritas Jasa Keuangan telah diberikan kewenangan dalam  melaksanakan  tindakan  seperti  meminta  pihak  perusahaan  untuk  memberhentikan  kegiatan  perusahaannya, yang mana kegiatan itu telah menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya.
Apabila  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  melakukan  tindakan  tersebut  maka  secara  tidak  langsung  Otoritas  Jasa Keuangan telah melakukan pencegahan dan meminimalisir terkait dengan tingkat kerugian yang akan dialami nasabah asuransi lainnya sehingga nasabah asuransi lainnya akan lebih waspada di dalam menabung uangnya pada perusahaan asuransi tersebut dan sasabah asuransi lainnya agar lebih cermat dan teliti di dalam memilih perusahaan asuransi untuk melindungi hak-haknya sebagai nasabah asuransi.
Selain  itu  juga,  dalam  melakukan  perlindungan  konsumen  dalam  hal  ini  melakukan  perlindungan  terhadap nasabah  asuransi,  Otoritas  Jasa  Keuangan  diemban  dalam  memberikan  pembelaan  terhadap  nasabah  seperti memberikan perintah kepada pihak perusahaan asuransi dalam menyelesaikan pengaduan yang diadukan oleh nasabah sebagai konsumen yang dirugikan. Akan tetapi, pada kenyataannya perlindungan hukum ini sebagaimana telah diatur di  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  belum terlaksana sepenuhnya sehingga pengaduan yang dilakukan oleh nasabah asuransi tidak diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan seperti perusahaan asuransi itu sendiri.
Dengan demikian, pihak nasabah asuransi tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen di perusahaan asuransi tersebut,  sedangkan  di  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  b  angka  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan telah diatur terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembelaan hukum  terkait  dengan  mengembalikan  hak  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan  dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian. Namun, aturan hukum ini belum diterapkan oleh OJK sehubungan dengan kewenangannya untuk melakukan pengembalian uang milik nasabah asuransi tersebut.
Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  belum  sepenuhnya  melakukan  tugas  dalam  mengawasi pelaku  usaha  atau  dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi  terkait  dengan  kepatuhan  perusahaan  asuransi  di  dalam memenuhi  hak  dan  kewajibannya  terhadap  nasabahnya.  Padahal  apabila  dilihat  di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dijelaskan secara umum bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  melaksanakan  pengawasan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  terkait dengan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini perusahaan asuransi.

## Perlindungan Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Asuransi Yang Dirugikan
Asuransi saat ini telah dibutuhkan oleh manusia karena dengan adanya asuransi ini apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan  kerugian  besar  maupun  kecil  atau  kerusakan  maka  dapat  menggunakan  asuransi  sebagai  pengganti kerugian  atau  kerusakan  tersebut.  Untuk  itu,  setiap  nasabah  yang  melakukan  penyimpanan  uang  atau  dana  di perusahaan  asuransi  biasanya  memiliki  tujuan  tertentu  seperti  apabila  terjadi  kecelakaan  maka  uang  yang  ada  di perusahaan asuransi itu dapat dipergunakan oleh nasabah asuransi itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  nasabah  sangat  berharap  agar  dana  yang  telah  dia  tabungkan  di  perusahaan  asuransi  tersebut terjamin  keberadaannya  dari  berbagai  hal  yang  dapat  merugikan.  Untuk  itu,  harus  adanya  perlindungan  terhadap nasabah  asuransi  supaya  nasabah  tersebut  tidak  merasa  dirugikan  oleh  pihak  asuransi  itu  sendiri.  Dengan  adanya perlindungan  konsumen  (nasabah)  asuransi  ini  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  nasabah  sebagai konsumen  asuransi.  Selain  itu,  perlindungan  konsumen  terhadap  nasabah  asuransi  juga  mewujudkan  rasa pertanggungjawaban yang semestinya dijalankan oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya.
Namun  sekarang  ini  masih  juga  ada  perusahaan  asuransi  yang  tidak  bertanggung  jawab  sehingga  biaya  atau dana dari nasabah asuransi tersebut tidak terpenuhi bahkan yang parahnya lagi dana tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan  tabung  yang  telah  dibayarkan  oleh  nasabah  asuransi.  Dengan  adanya  Kejadian  ini  maka  pihak  nasabah asuransi  tersebut  menjadi  rugi  sehingga  diperlukan  suatu  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  asuransi  sebagai konsumen yang menggunakan jasa asuransi.
Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dalam menggunakan jasa perusahaan asuransi sebenarnya telah diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dengan  adanya  aturan hukum ini memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan terhadap nasabah asuransi sehingga  jika terjadi peristiwa hukum seperti pihak perusahaan asuransi tidak melakukan pembayaran atau mengakibatkan kerugian kepada nasabah asuransi maka pihak nasabah asuransi diberikan perlindungan hukum atas hak-hak yang telah dilanggar oleh perusahaan asuransi tersebut.
Perlu ditekankan bahwa yang menjadi faktor utama yaitu kelemahan nasabah asuransi adalah tingkat kesadaran nasabah  asuransi  akan  haknya  untuk  mendapatkan  dana  kembali  masih  sangat  rendah  karena  terlalu  percaya  kepada pihak asuransi terkait dengan dana yang ditabungkan nya di perusahaan asuransi tersebut. Selain kurangnya kesadaran nasabah asuransi akan haknya sebagai konsumen, faktor yang menyebabkan terjadinya hal yang demikian juga karena tingkat pendidikan nasabah asuransi masih rendah terkait dalam hal perasuransian sehingga mereka masih dapat ditipu oleh pihak perusahaan asuransi dalam menabung uang atau dana di perusahaan asuransi tersebut.
Jika  dilihat  dari  peristiwa  yang  telah  terjadi  terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah  asuransi  tersebut maka  sudah  seharusnya  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal ini dikatakan demikian karena mengingat posisi nasabah yang selaku pengguna jasa asuransi menduduki posisi lemah dimana  posisi  tersebut  tidak  seimbang  dengan  posisi  perusahaan  asuransi.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  aturan hukum  ini  secara  langsung  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  nasabah  asuransi  sehingga  nasabah  asuransi kedepannya  akan  lebih  teliti  dalam  memahami  perusahaan  asuransi  yang  akan  ia  gunakan  sedangkan  secara  tidak langsung dengan  adanya aturan  hukum ini mendorong perusahaan asuransi untuk melakukan dan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya sendiri. 10 Dalam  hal  perlindungan  nasabah  dari  perusahaan  asuransi,  Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki  tugas  untuk mengambil  tindakan  berupa  pencegahan  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah  asuransi.  Adapun  tindakan pencegahan  yang  diterapkan  oleh  pihak  OJK  seperti  menginformasikan  dan  memberikan  wawasan  terhadap masyarakat  terkait  dengan  karakteristik  dalam  sektor  jasa  keuangan,  memerintahkan  kepada  perusahaan  asuransi untuk  memberhentikan  kegiatan  perusahaannya  jika  kegiatan  tersebut  akan  menimbulkan  berbagai  macam  kerugian yang nantinya akan ditanggung oleh nasabah asuransi itu sendiri.
Di  dalam  pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Telah diatur  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  sebagai  konsumen.  Untuk  itu,  OJK  diberikan kewenangan  untuk  menginformasikan  dan  memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  maupun  nasabah  asuransi. Adapun  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada masyarakat  maupun  nasabah  asuransi  tersebut  seperti  memberikan  sosialisasi  tentang  program  pencegahan  terkait dengan kerugian yang akan ditimbulkan di dalam perusahaan asuransi tersebut.
Dengan  adanya  sosialisasi  seperti  ini  akan  memberikan  informasi  sekaligus  mengingatkan  kepada  masyarakat maupun  nasabah  asuransi  untuk  lebih  cerdas  dan  waspada  terkait  dengan  tawaran  berbagai  macam  asuransi  dari perusahaan  asuransi  sehingga  dana  yang  telah  mereka  tanamkan  di  asuransi  tersebut  dapat  mereka  nikmati  sebagai konsumen  asuransi. Selain  Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  maupun  nasabah asuransi,  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  melaksanakan  seminar  di  berbagai  Perguruan  Tinggi  yang  ada  di  daerah masing-masing.  Dengan  adanya  seminar  ini  dan  dan  dijelaskan  pula  oleh  para  ahli  dalam  diskusi  seminar  tersebut maka  akan  mempermudah  untuk  masyarakat  maupun  nasabah  memahami  terkait  dengan  kerugian  yang  akan ditimbulkan apabila menanamkan dana di asuransi  yang mana hasil dari jurnal  akan dijelaskan oleh para mahasiswa maupun dosen yang telah mengikuti seminar tersebut.
Jika informasi dan  edukasi  benar-benar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka masyarakat dan nasabah asuransi  tidak  begitu  mudah  terjebak  oleh  perusahaan  asuransi  di  dalam  menginvestasikan  dana  atau  uangnya sehingga  masyarakat  maupun  nasabah  asuransi  lebih  teliti  dan  cermat  untuk  menyalurkan  dananya  ke  pihak perusahaan asuransi dan tidak mengalami kerugian atau tidak dikembalikan uangnya sama sekali.
Dengan  menginformasikan  dan  memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  maupun  nasabah  asuransi  maka Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan upaya preventif di dalam mengatasi resiko yang biasa dialami oleh nasabah asuransi  ketika  perusahaan  asuransi  tersebut  mengalami  kebangkrutan.  Selain  upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagaimana  yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  dapat melakukan  upaya  represif  seperti  meminta  lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  memberhentikan  kegiatannya  jika menimbulkan  kerugian  terhadap  nasabahnya  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  dapat  melaksanakan  tindakan  lain, dimana tindakan tersebut dibutuhkan dan juga sesuai dengan aturan hukumnya.
Adanya  upaya  represif  yang  dijalankan  oleh  OJK  ini  sebagai  langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  nasabah asuransi  untuk  melaksanakan  pengaduan  oleh  nasabah  asuransi  maupun  masyarakat  sebagai  konsumen  dari perusahaan  asuransi  karena  mereka  mengalami  kerugian  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut. Tidak  hanya  itu  saja,  upaya  represif  oleh  OJK  juga  seperti  mencabut  terkait  dengan  izin  usaha  yang  dilakukan  oleh perusahaan asuransi serta memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi tersebut apabila melakukan perbuatan yang merugikan baik masyarakat maupun nasabahnya sendiri.
Sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan telah diberikan kewenangan juga dalam hal memberi pelayanan pengaduan konsumen.  Hal  ini  tercantum  di  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, di mana dalam pasal itu secara umum menjelaskan terkait dengan pelayanan pengaduan konsumen apabila
10 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008),  hal 9.
konsumen dalam hal ini nasabah asuransi mengalami kerugian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Tidak hanya itu saja, di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga Menjelaskan terkait mekanisme untuk melakukan pengaduan konsumen oleh nasabah perusahaan serta memberikan fasilitas dalam menyelesaikan pengaduan konsumen yang diadukan oleh nasabah asuransi.
Di dalam hal pengaduan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain terdapat di dalam Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Juga  telah  diatur  dalam  Peraturan  OJK  No.1/D.07/2013 tentang  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  pada  Surat  Edaran  OJK  No  2/SEOJK.07/2014  Tentang Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  Pada  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan.  Dalam  pengaturan  itu  telah ditentukan terkait dengan dasar pengaduan yang dapat dilakukan oleh nasabah asuransi seperti ketidakpuasan nasabah terhadap  pihak  perusahaan  karena  telah  terjadi  kerugian  yang  begitu  besar  oleh  nasabah  asuransi  seperti  tidak mengembalikan dana yang selama ini telah diinvestasikan di perusahaan asuransi tersebut.
Jika  memang  nasabah  asuransi  yang  telah  mengalami  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perusahaan  asuransi tersebut  maka  tahap  selanjutnya  adalah  Otoritas  Jasa  Keuangan  melaksanakan  penyelesaian  terkait  pengaduan  yang telah  dilakukan  oleh  nasabah  asuransi  tersebut  berupa  permohonan  maaf  dari  pihak  perusahaan  asuransi  atau memberikan  ganti  rugi  kepada  nasabah  asuransi  yang  telah  dirugikan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Surat  Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
Dalam  menerapkan  pembelaan  hukum,  Otoritas  Jasa  Keuangan  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjalani  tindakan  tertentu  kepada  perusahaan asuransi  dalam  melakukan  penyelesaian  pengaduan  nasabah  asuransi  yang  telah  dirugikan  oleh  perusahaan  asuransi tersebut dengan cara melakukan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini dilakukan guna untuk memperoleh harta kekayaan  milik  nasabah  asuransi  yang  telah  dirugikan  oleh  perusahaan  asuransi.  Selain  mengajukan  gugatan  ke pengadilan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  dapat  memperoleh  ganti  kerugian  dari  perusahaan  asuransi  karena  tanah mengakibatkan kerugian terhadap nasabahnya.
Apabila  dilihat  dari  perlindungan  hukum  yang  dapat  dijalankan  oleh  OJK  terkait  dengan  melindungi  nasabah asuransi  sebagai  konsumen  dalam  hal  perasuransian   maka  sudah  seharusnya  Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan perlindungan hukum tersebut. Namun pada kenyataannya walaupun telah ada pengaturan terkait dengan kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  dalam  memberi  perlindungan  kepada  nasabah  asuransi  sebagai  konsumen  dalam menggunakan jasa perusahaan asuransi, sampai sekarang Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan dan terkait dengan perlindungan hukum tersebut.
Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan karena mengingat besarnya kerugian yang dialami oleh nasabah asuransi sampai dengan nasabah asuransi tidak menerima dari hasil penanaman dana di perusahaan asuransi. Padahal di  dalam  konsep  hukum  apabila  sudah  ada  pengaturan  terkait  dengan  tugas  dan  kewenangan  yang  telah  ditentukan oleh  hukum  terhadap  OJK  sehingga  sudah  menjadi  kewajiban  OJK  dalam  melaksanakan  atau  menjalankan  aturan hukum sebagaimana mestinya, bukan malah sebaliknya tidak menerapkan kewajibannya yang telah ditentukan dalam aturan  hukum  yang  telah  berlaku.  Apabila  hal  ini  terjadi  maka  keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  oleh  masyarakat maupun nasabah asuransi akan dilakukan bahkan yang lebih parahnya lagi masyarakat maupun nasabah asuransi tidak percaya dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.

## SIMPULAN
1. Pengaturan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi terjadinya nasabah asuransi yang dirugikan adalah telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
2. Perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah asuransi yang dirugikan adalah Belum ada perlindungan  konsumen  yang  dilakukan  oleh  koperasi  Jasa  Keuangan  terhadap  nasabah  asuransi  yang  dirugikan oleh  perusahaan  asuransi  sedangkan  Tugas  dan  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  diatur  di  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan  nasabah  asuransi  apabila  terdapat kerugian dari perusahaan asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004 Ashshofa, Burhan, Metodologi penelitian Kualitatif , Jakarta : Gramedia, 2001 Nasution, Az., Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta : Diadit Media, 2002 Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2008 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana, 2011 Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen , Bogor : Ghalia Indonesia, 2008

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Republik  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  OJK  Nomor  2/SEOJK.07/2014  Tentang  Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan Konsumen

## Website
https://economy.okezone.com/read/2020/01/16/320/2153604/kasus-jiwasraya-rugikan-1-000-nasabah-rp16-trilun-ada- mantan-bos-samsung https://www.cnbcindonesia.com/market/20210417090010-17-238628/nasabah-asuransi-prudential-murka-serius- bawa-ke-ranah-hukum