JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN
Santoso Suando Toto Warsoko Pikir * Lodovicus Lasdi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *toto@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received April 17 2013 Revised May 13, 2013 Accepted June 8, 2013
Key words: Discretionary Accrual, Manajemen Laba, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, Non Insentif Pajak

## ABSTRACT
In 2008, the Indonesian Directorate General of Tax Law changes the Income Tax Law. They have been issued the Law Divi- sion 36 of 2008 on Income Tax. Corporate income tax rates changes from progressive rates to single rate, which 28% were effect- ed in 2009 and 25% were effected in 2010. The purpose of this research is to examine and analyze whether changes in corporate income tax rates in Indonesia responded to earnings management by comparing the level of discretionary accruals in the period before and after the enactment of Law Division 36 of 2008. Another purpose of this research is to test whether tax incentives (tax planning and net deferred tax liabilities) and non-tax incentives (earnings pressure, level of debt, firm size, and managerial own- ership)  affect  earnings  management.  This  research  is  quantitative  research  with  the  object  of  research  is  manufacturing  firms listed on the Indonesia Stock Exchange from 2006 to 2011. Data obtained from the publication of the audited financial report  or annual report and ICMD. Sampling in this research is purposive sampling. Data analysis techniques used in this research are different test and multiple linear regression analysis. The results showed that there is no management responded by conducting earnings management when corporate income tax rates in Indonesia has changed. Regression results indicate that tax incentives (tax planning and net deferred tax liabilities) and non-tax incentives (earnings pressure, the level of debt and managerial owner- ship) have a significant effect on earnings management. For firm size had no significant effect on earnings management.

## ABSTRAK
Pada  tahun  2008,  Direktorat  Jendral  Pajak  Indonesia  melakukan  perubahan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak penghasilan badan mengalami peru- bahan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, dimana 28% yang diefektifkan pada tahun 2009 dan 25% yang diefektifkan pada tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan tingkat discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk men- guji apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh  terhadap manajemen laba. Penelitian ini merupa- kan  penelitian  kuantitatif  dengan  objek  penelitian  yaitu  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dari tahun  2006  hingga  tahun  2011.  Data  diperoleh  dari  publikasi  laporan  keuangan  auditan  atau  laporan  tahunan  dan  ICMD. Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara  purposive  sampling.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah uji beda dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tidak direspon oleh manajemen dengan melakukan manajemen laba. Hasil regresi menunjukkan bahwa insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, ting- kat utang, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Untuk ukuran perusahaan tidak ber- pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

## PENDAHULUAN
Kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya akan digambarkan melalui adanya laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang  dibuat  akan  memberikan  informasi  kepada  pihakpihak yang  berkepentingan,  baik  pihak  internal  maupun  pihak  eksternal.  Salah  satu  contoh  pengguna laporan keuangan adalah investor. Sebagai penanam modal, para investor dapat memprediksi laba di

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
masa  yang  akan  datang  ataupun  menaksir  risiko  investasi  melalui  laporan  keuangan,  sehingga  para investor  dapat  menentukan  apakah  investor  harus  membeli,  menahan,  ataupun  menjual  investasi tersebut.  Agar  laporan  keuangan  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  bermanfaat  bagi  setiap penggunanya,  laporan  keuangan  tersebut  harus  memenuhi  tujuan,  aturan  serta  prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum (Rahmawati, 2010).
Salah  satu  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  adalah  laba.  Pertanyaan  mendasar yang timbul adalah apakah manajemen telah menyajikan laba dengan benar dengan tidak melakukan manajemen  laba.  Manajemen  laba  dapat  terjadi  karena  adanya  kebebasan  penggunaan  metode  dan estimasi  akuntansi.  Setiap  tahunnya  perusahaan  diwajibkan  membayar  pajak  dari  penghasilan  yang mereka  dapat.  Pajak  penghasilan  yang  disetorkan  perusahaan  kepada  negara  merupakan  proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan  diduga  akan  cenderung  meminta  manajemen  perusahaan  melakukan  manajemen  laba ataupun  tindakan  pajak  agresif  (Chen  et  al,  2010;  dalam  Sari  dan  Martani,  2010).  Tindakan  pajak agresif  adalah  suatu  tindakan  yang  ditujukan  untuk  menurunkan  laba  kena  pajak  melalui perencanaan  pajak  baik  menggunakan  cara  yang  tergolong tax avoidance  atau tergolong  tax  evasion (Frank  et  al,  2009;  dalam  Sari  dan  Martani,  2010).  Tax  avoidance  atau  penghindaran  pajak  adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah-celah atau kelemahan  peraturan  perpajakan  tetapi  masih  dalam  batas  ketentuan  perundang-undangan perpajakan,  sehingga  hal  ini  masih  dapat  dibenarkan.  Tax  evasion  atau  penggelapan  pajak  adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.
Pada  tahun  2008,  Direktorat  Jendral  Pajak  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  36 Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  yang  mulai  berlaku  efektif  pada  tahun  2009.  Perubahan dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengamankan  penerimaan  negara  yang  semakin  meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat  menciptakan  kepastian  hukum  serta  transparasi.  Sebelum  tahun  2009  tarif  pajak  Penghasilan Badan  di  Indonesia  adalah  tarif  progresif,  yaitu  tarif  pajak  yang  persentasenya  menjadi  lebih  besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. UndangUndang No. 36 Tahun 2008 tentang  Pajak  Penghasilan  memberi  banyak  keuntungan  bagi  banyak  pengusaha  karena  dengan berlakunya  peraturan  ini  maka  tarif  pajak  penghasilan  badan  mengalami  perubahan  dari  tarif progresif menjadi tarif tunggal. Tarif pajak penghasilan badan berubah menjadi 28% yang diefektifkan pada  tahun  2009  dan  25%  yang  diefektifkan  pada tahun 2010.  Bagi  perusahaan  yang  telah  go  public memiliki  tarif  lebih  rendah  5%  yaitu  sebesar  23%  dengan  syarat  minimal  40%  saham  disetornya diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan  atau  lebih  dari  keseluruhan  saham  yang perdagangkan dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.
Perubahan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh)  telah  dilakukan  sebanyak  empat  kali, yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku pada tahun 1984, UU PPh tahun 1994 yang berlaku pada tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang berlaku pada  tahun  2009  dan  2010.  Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  pada UndangUndang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  tentunya  sangat  menguntungkan perusahaan khususnya yang telah go public karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Bagi perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya penurunan tarif ini dapat dijadikan momen yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan beban pajak penghasilannya. Tindakan manajemen laba dapat terjadi karena didasari oleh  perilaku  opportunistic  dari  manajer.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  manajemen  untuk melakukan  manajemen  laba  atas  penurunan  tarif  pajak  ini  adalah  tax  shifting  yaitu  dengan memindahkan  laba  tahun  sebelum  penurunan  ke  laba  sesudah  penurunan  tarif  pajak.  Menurut akuntansi  penundaan  pengakuan  pendapatan  atau  mempercepat  pengakuan  biaya  merupakan  hal yang  dapat  diterima  karena  akuntansi  menganut  prinsip  accrual  basis,  sehingga  pengakuan pendapatan  dan  beban  dapat terjadi  tanpa  memperhatikan  waktu  penerimaan  maupun  pengeluaran kas dari pendapatan/biaya yang bersangkutan (Wijaya dan Martani, 2011).
Hidayati  dan  Zulaikha  (2003)  meneliti  apakah  perubahan  UU  PPh  tahun  1994  menjadi  UU  PPh
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
tahun  2000  direspon  oleh  manajemen  untuk  melakukan  manajemen  laba  guna  meminimalkan  beban pajak penghasilan melalui rekayasa discretionary accrual. Dalam mendeteksi adanya manajemen laba, Hidayati  dan  Zulaikha  (2003)  menggunakan  pendekatan  discretionary  accrual.  Penelitian  Hidayati dan  Zulaikha  (2003)  memberikan  bukti  bahwa  perubahan  Undang-Undang  perpajakan  khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 yang  mengubah tarif dan lapisan penghasilan kena  pajak untuk Wajib Pajak  Badan  tidak  direspon  oleh  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  untuk  melakukan  manajemen  laba melalui  rekayasa  discretionary  accrual  guna  meminimalkan  beban  pajak  perusahaan.  Menurut Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  kelemahan  dari  penelitian  Hidayati  dan  Zulaikha  (2003)  terletak  pada metodologi  penelitiannya,  karena  peneliti  hanya  menggunakan  uji  beda  dalam  mendeteksi manajemen  laba.  Keterbatasan  penelitian  Hidayati  dan  Zulaikha  (2003)  adalah  jumlah  sampel  yang digunakan  sangat  kurang  yaitu  hanya  25  perusahaan  dari  total  157  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta.  Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  melakukan  penyempurnaan  atas penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2001) serta Hidayati dan Zulaikha (2003).
Subagyo dan Oktavia (2010) memberikan bukti bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen  laba  dalam  rangka  merespon  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan  di  Indonesia adalah  perusahaan  yang  memperoleh  laba.  Perusahaan  manufaktur  yang  mengalami  kerugian  tidak melakukan  manajemen  laba  dalam  rangka  merespon  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan  di Indonesia, karena sesuai peraturan pajak yang ditetapkan bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak  dikenakan  pajak  dan  perusahaan  tersebut  memperoleh  fasilitas  kompensasi  kerugian  dari Pemerintah.
Menurut  Yin  dan  Cheng  (2004,  dalam  Subagyo  dan  Oktavia,  2010)  manajemen  laba  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  rangka  merespon  perubahan  tarif  pajak  turut  dipengaruhi  oleh insentif  pajak  dan  non  insentif  pajak.  Variabel  insentif  pajak  dalam  penelitian  Subagyo  dan  Oktavia (2010)  yaitu  perencanaan  pajak.  Perusahaan  yang  memiliki  perencanaan  pajak  yang  baik  maka  akan mendapatkan  keuntungan  dari  tax  shields  dan  dapat  meminimalisasi  beban  pajak  perusahaan. Variabel  non  insentif  pajak  dalam  penelitian  Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  adalah  earnings  pressure, tingkat utang, earnings bath, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Bagi perusahaan yang labanya telah  mencapai target,  penurunan  laba  dapat  dilakukan  dengan  earnings  pressure.  Earnings pressure dilakukan dengan menurunkan akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan  dibayarkan  menjadi  kecil.  Penurunan  laba  juga  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  utang karena  dengan  meningkatkan  utang  maka  beban  bunga  akan  semakin  besar.  Earnings  bath  yang dimaksud dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah taking a bath yang merupakan salah satu pola dari manajemen laba. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai, oleh karena itu  perusahaan  dapat  mengatur  kegiatan  mereka  untuk  mencapai  target  yang  mereka  inginkan misalnya  untuk  penghematan  pajak.  Kepemilikan  manajerial  adalah  situasi  dimana  manajer perusahaan  memiliki  saham  di  perusahaan  tersebut,  ketika  terdapat  kepemilikan  manajerial  dalam sebuah  perusahaan  maka  manajer  akan  melakukan  manajemen  laba  karena  pemilik  cenderung menginginkan perusahaan memiliki beban pajak yang kecil.
Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  menguji  pengaruh  insentif  pajak  dan  non  insentif  pajak  terhadap manajemen  laba.  Penelitian  Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  memberikan  bukti  bahwa  manajemen  laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu perencanaan pajak,  dan  non  insentif  pajak  yaitu  earnings  pressure.  Bagi  perusahaan  yang  mengalami  kerugian, manajemen  laba  dipengaruhi  oleh  non  insentif  pajak  yaitu  earnings  pressure.  Subagyo  dan  Oktavia (2010)  memberikan  pula  bukti  bahwa  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sampel ternyata tidak dipengaruhi oleh persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI.  Penelitian  Subagyo  dan  Oktavia (2010)  memiliki  beberapa  keterbatasan  penelitian.  Keterbatasan pertama  yaitu  hanya  meneliti  sampel  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  manufaktur.  Keterbatasan yang  kedua  adalah  penelitian  Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  menggunakan  periode  pengamatan manajemen  laba  yang  relatif  pendek,  yaitu  2008  dan  2009  saja.  Keterbatasan  ketiga  adalah  hanya menggunakan satu variabel pengukuran insentif pajak saja yaitu perencanaan pajak.
Wijaya  dan  Martani  (2011)  melakukan  pengembangan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Subagyo  dan  Oktavia  (2010).  Wijaya  dan  Martani  (2011)  menambahkan  variabel  insentif  pajak  lain, yaitu  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  (net  deffered  tax  liability).  Menurut  Yulianti  (2005,  dalam Wijaya dan Martani, 2011) faktor ini dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
manajemen  laba  guna  menghindari  kerugian  karena  ketika  kewajiban  pajak  tangguhan  meningkat berarti  perusahaan  diharuskan  membayar  beban  pajak  yang  lebih  tinggi.  Penelitian  Wijaya  dan Martani  (2011)  memberikan  bukti  bahwa  perusahaan  melakukan  manajemen  laba  dalam  merespon perubahan  tarif  pajak  penghasilan  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti  bukan  hanya  perusahaan  yang memperoleh  laba  yang  memanipulasi  labanya,  tetapi  juga  perusahaan  yang  mengalami  kerugian. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) juga memberikan bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan  yang  memperoleh  laba  dipengaruhi  oleh  insentif  pajak  yaitu  perencanaan  pajak  dan kewajiban  pajak  tangguhan  bersih,  dan  non  insentif  pajak  yaitu  earnings  pressure.  Bagi  perusahaan yang  mengalami  kerugian,  manajemen  laba  dipengaruhi  oleh  insentif  pajak  yaitu  kewajiban  pajak tangguhan  bersih  dan  non  insentif  pajak  yaitu  earnings  pressure.  Selain  itu,  ditemukan  pula  bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan sampel (baik perusahaan yang memperoleh laba atau  mengalami  kerugian)  ternyata  tidak  dipengaruhi  oleh  persentase  jumlah  saham  disetor perusahaan  yang  diperdagangkan  di  BEI.  Penelitian  Wijaya  dan  Martani  (2011)  memiliki  beberapa keterbatasan  penelitian.  Keterbatasan  pertama  yaitu  penelitian  Wijaya  dan  Martani  (2011) menggunakan  periode  pengamatan  manajemen  laba  yang  relatif  pendek,  yaitu  satu  tahun  sebelum dan  sesudah  berlakukanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (tahun 2008 dan  2009). Keterbatasan kedua yaitu faktor yang diteliti tidak memasukkan industri keuangan khususnya bank.
Fitriyani,  Maiyarni,  dan  Gowon  (2012)  kemudian  melakukan  replikasi  dan  pengembangan penelitian  Setiawati  (2001)  dan  Wulandari,  dkk.  (2004)  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  mengenai praktik  manajemen  laba  melalui  manipulasi  aktivitas  akrual  sebelum  dan  sesudah  Undang-Undang No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Penelitian  Fitriyani,  dkk.  (2012)  memberikan  bukti bahwa ada perbedaan manajemen laba ditunjukkan dengan nilai discretionary accrual, pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Discretionary  accrual  pada  periode  sesudah  pemberlakuan  lebih  tinggi  daripada  periode  sebelum, artinya perusahaan merespon perubahan tarif pajak penghasilan dengan cara melakukan manajemen laba. Fitriyani, dkk. (2012) menyarankan untuk memperluas jenis perusahaan yang akan diteliti, tidak hanya terfokus pada perusahaan manufaktur saja.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dilihat  perbedaan  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian sebelumnya.  Beberapa  keterbatasan  penelitian  terdahulu  membuat  peneliti  semakin  tertarik  untuk meneliti  kembali.  Penelitian  ini  mereplikasi  dan  mengembangkan  penelitian  Subagyo  dan  Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011) untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan laba dengan membandingkan tingkat  discretionary  accrual  pada  periode  sebelum  dan  sesudah  berlakunya  UndangUndang  No.  36 Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Penelitian  ini  juga  akan  menguji  apakah  insentif  pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, tingkat  utang,  ukuran  perusahaan,  dan  kepemilikan  manajerial)  berpengaruh  terhadap  manajemen laba.  Penelitian  ini  menggunakan  periode  pengamatan  manajemen  laba  yang  relatif  lebih  panjang yaitu  tahun  2007  hingga  2011.  Tahun  2007  dipilih  karena  untuk  menguji  apakah  sebelum  adanya perubahan  UU  PPh  2008  perusahaan  sempel  telah  melakukan  manajemen  laba.  Tahun  2010  dipilih karena  pada  tahun  tersebut  diefektifkan  pula  tarif  pajak  yang  lebih  rendah,  dan  untuk  tahun  2011 dipilih  karena  untuk  menguji  apakah  perusahaan  sampel  tetap  melakukan  manajemen  laba  setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  masalah penelitian  ini  dapat  dirumuskan  dalam  bentuk  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut:  (1)  Apakah perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan  di  Indonesia  direspon  manajemen  untuk  melakukan manajemen  laba  dengan  membandingkan  tingkat  discretionary  accrual  pada  periode  sebelum  dan sesudah  berlakunya  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan?;  (2)  Apakah insentif  pajak  (perencanaan  pajak  dan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih)  berpengaruh  terhadap manajemen  laba?;  dan  (3)  Apakah  non  insentif  pajak  (earnings  pressure,  tingkat  utang,  ukuran perusahaan,  dan  kepemilikan  manajerial)  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba?  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Untuk  menguji  dan  menganalisis  apakah  perubahan  tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan  tingkat  discretionary  accrual  pada  periode  sebelum  dan  sesudah  berlakunya
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan;  (2)  Untuk  menguji  apakah  insentif pajak (perencanaan  pajak dan  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih)  berpengaruh terhadap  manajemen laba  dan  (3)  Untuk  menguji  apakah  non  insentif  pajak  (earnings  pressure,  tingkat  utang,  ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur Teori Keagenan (Agency Theory)
Timbulnya  praktek  manajemen  laba  dapat  dijelaskan  dengan  teori  keagenan  (agency  theory). Sunarto  (2009)  menggambarkan  teori  keagenan  merupakan  perbedaan  kepentingan  yang  terjadi antara  manajer  (agent)  dengan  pemilik  (principal).  Teori  keagenan  ini  timbul  ketika  pemilik perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan sendiri, sehingga pemilik harus melakukan kontrak dengan  para  manajer  untuk  menjalankan  perusahaan,  manajer  bertanggung  jawab  untuk mengoptimalkan  keuntungan  para  pemilik  dan  sebagai  imbalannya  akan  menerima  kompensasi sesuai dengan kontrak.
Eisenhardt  (1989,  dalam  Isnanta,  2008)  menggunakan  tiga  asumsi  sifat  dasar  manusia  untuk menjelaskan  teori  keagenan,  yaitu:  (1)  manusia  pada  umumnya  mementingkan  diri  sendiri  (self interest),  (2)  manusia  memiliki  daya  pikir  terbatas  mengenai  persepsi  masa  mendatang  (bounded rationality),  dan (3)  manusia  selalu  menghindari risiko (risk averse).  Berdasarkan  asumsi  sifat  dasar manusia  tersebut,  pemilik  dan  manajemen  kemungkinan  besar  akan  mengutamakan  kepentingan dirinya  sendiri.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan  konflik  kepentingan  antara  pemilik  dan  manajer. Pihak pemilik termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan  psikologisnya,  antara  lain  dalam  hal  memperoleh  investasi,  pinjaman,  maupun  kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masingmasing  pihak  berusaha  untuk  mencapai  atau  mempertahankan  tingkat  kemakmuran  yang dikehendaki (Ali, 2004; dalam Isnanta, 2008).
Perbedaan  kepentingan  pemilik  dengan  manajer  menyebabkan  perlunya  kontrak  kerja  antara pemilik dengan manajer untuk mencapai manfaat bersama (Sunarto, 2009). Kontrak yang baik antara pemilik  dan  manajer  adalah  kontrak  yang  mampu  menjelaskan  apa  saja  yang  harus  dilakukan manajer  dalam  melakukan  pengelolaan  dana  yang  diinvestasikan  dan  pembagian  return  antara pemilik  dan  manajer.  Kinerja  suatu  perusahaan  dalam  mengelola  sumber  daya  akan  digambarkan melalui  adanya  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  tersebut  merupakan  tanggungjawab  manajer kepada pemilik. Masalah yang kemudian timbul dalam teori keagenan adalah pemilik tidak memiliki informasi yang cukup terhadap kinerja manajer, sedangkan manajer memiliki lebih banyak informasi mengenai  kapasitas  diri,  lingkungan  kerja,  dan  perusahaan  secara  keseluruhan.  Hal  inilah  yang mengakibatkan  ketidakseimbangan  informasi  yang  dimiliki  oleh  kedua  belah  pihak. Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan asimetri informasi (asymetry information). Menurut Scott (2012) terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu:
a. Adverse  selection    adalah  tipe  asimetri  informasi  dimana  para  manajer  serta  pihak  internal perusahaan  lainnya  mempunyai  informasi  lebih  atas  yang  lain.  Adverse  selection  dapat terjadi karena para manajer dan pihak internal perusahaan lainnya lebih mengetahui kondisi saat  ini  dan  prospek  ke  depan  suatu  perusahaan  daripada  para  investor.  Informasi  yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan kepada pemegang saham.
b. Moral hazard adalah suatu tipe asimetri informasi dimana para manajer serta pihak internal perusahaan lainnya  dapat  mengamati  kegiatan-kegiatan  mereka  secara  penuh  dibandingkan dengan  pihak  lain.  Moral  hazard  dapat  terjadi  karena  adanya  pemisahan  kepemilikan  dan pengendalian, sehingga pemilik tidak dapat mengamati seluruh aksi manajer yang  mungkin melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.
Berdasarkan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
sendiri,  maka  dengan  asimetri  informasi  dan  konflik  kepentingan  yang  terjadi  antara  pemilik  dan manajer  akan  mendorong  manajer  menyajikan  informasi  yang  tidak  sebenarnya  kepada  pemilik, terutama  jika  informasi  tersebut  berkaitan  dengan  pengukuran  kinerja  manajer.  Tindakan  yang dilakukan  manajer  yaitu  dengan  mempengaruhi  angka-angka  akuntansi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  dengan  cara  melakukan  manajemen  laba  (Richardson,  1998;  dalam  Wardani  dan Masodah, 2011).

## Laporan keuangan
Laporan  keuangan  adalah  sebuah  sarana  pengkomunikasian  informasi  yang  dibuat  oleh manajemen  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  kepada  pemilik  atas  tugas  yang  diberikan  oleh  pemilik untuk  menjalankan  perusahaan,  serta  sebagai  sarana  pengkomunikasian  informasi  kepada  pihak- pihak di luar perusahaan.
Menurut  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI)  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) paragraf 10 (2012), “tujuan laporan keuangan adalah memberi informasi mengenai  posisi  keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekono mi.”. Menurut IAI dalam  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  (KDPPLK)  paragraf  ke  9 (2012), laporan keuangan akan memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang berbeda-beda, yaitu:
a. Investor. Sebagai penanam modal, para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat serta  hasil  pengembangan  dari  investasi  yang  mereka  lakukan.  Mereka  membutuhkan informasi  untuk  menentukan  apakah  harus  membeli,  menahan,  atau  menjual  investasi tersebut. Selain itu para pemegang saham juga tertarik pada informasi yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
b. Karyawan.  Karyawan  tertarik  pada  informasi  mengenai  stabilitas  dan  profitabilitas perusahaan  yang  memungkinkan  mereka  untuk  melihat  kemampuan  perusahaan  dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja.
c. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo.
d. Pemasok  dan  kreditor  usaha  lainnya.  Pemasok  dan  kreditor  usaha  lainnya  tertarik  dengan informasi  yang  memungkinkan  mereka  untuk  memutuskan  apakah  jumlah  yang  terutang akan  dibayar  pada  saat  jatuh  tempo.  Kreditor  usaha  ini  berkepentingan  pada  perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman.
e. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan,  terutama  apabila  mereka  terlibat  dalam  perjanjian  jangka  panjang  atau bergantung pada perusahaan.
f. Pemerintah.  Pemerintah  dan  berbagai  lembaga  yang  berada  di  bawah  kekuasaannya berkepentingan  dengan  alokasi  sumber  daya  dan  aktivitas  perusahaan.  Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional, dan statistik lainnya.
g. Masyarakat. Perusahaan dapat memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara seperti memberikan  kontribusi  berarti  pada  perekonomian  nasional,  jumlah  orang  yang dipekerjakan, dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Oleh karena itu, laporan keuangan  dapat  membantu  masyarakat  dengan  menyediakan  informasi  dan  perkembangan kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
Setiap  perusahaan  berusaha  untuk  memaksimalkan  laba.  Harahap  (2005:263,  dalam  Melinda, 2010)  berpendapat  laba  merupakan  angka  yang  penting  dalam  laporan  keuangan  karena  berbagai alasan,  antara  lain:  laba  merupakan  dasar  dalam  perhitungan  pajak,  pedoman  dalam  menentukan kebijakan  investasi  dan  pengambilan  keputusan,  dasar  dalam  peramalan  laba  maupun  kejadian ekonomi  perusahaan  lainnya  di  masa  yang  akan  datang,  dasar  dalam  perhitungan  dan  penilaian efisiensi  dalam  menjalankan  perusahaan,  serta  sebagai  dasar  dalam  penilaian  prestasi  atau  kinerja perusahaan.
Laba  diperoleh  dengan  menyelisihkan  pendapatan  yang  direalisasi  yang  timbul  dari  transaksi
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
selama  satu  periode  dengan  biaya  yang  berkaitan  dengan  pendapat  tersebut.  Dengan  melihat  laba ataupun  rugi  kinerja  perusahaan  dapat  dinilai.  Perusahaan  dengan  laba  yang  rendah  biasanya dianggap kinerjanya kurang berhasil dibandingkan perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, laba juga sering dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak,  antara  lain  investor,  kreditor,  manajemen,  dan  pemerintah.  Pemerintah,  dalam  hal  ini berkepentingan terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Dhaliwa et al, 1994; Guenther, 1994; Maydew, 1997; dalam Hidayati dan Zulaikha, 2003).

## Manajemen Laba
Sari  dan  Bandi  (2010)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  yang  disusun  berbasis  akrual memberikan  keunggulan,  karena  informasi  laba  perusahaan  dan  pengukuran  komponennya mempunyai indikasi yang lebih baik daripada laporan keuangan yang disusun dengan berbasis kas. Dalam  pelaksanaannya,  PSAK  memberikan  flesibilitas  dan  kebebasan  manajer  untuk  memilih kebijakan akuntansi dalam pelaporan laba. Fleksibilitas ini menimbulkan peluang bagi manajer untuk melakukan  manajemen  laba.  Gumanti  (2000,  dalam  Sari  dan  Bandi,  2010)  menyatakan  bahwa manajemen  laba  muncul  sebagai  konsekuensi  langsung  dari  upaya-upaya  manajer  atau  pembuat laporan  keuangan  untuk  melakukan  manajemen  informasi  akuntansi,  khususnya  laba,  demi kepentingan  dirinya  atau  pihak  lain.  Scott  (2012)  mendefinisikan  bahwa  manajemen  laba  adalah tindakan  yang  dilakukan  melalui  pilihan  kebijakan  akuntansi  atau  tindakan  nyata  untuk mempengaruhi  laba  perusahaan  dengan  maksud  tertentu,  misalnya  untuk  memenuhi  kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka.
Scott (2012) mengemukakan beberapa pola manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, antara lain:
a. Taking  a  Bath. Manajer  akan  mengalihkan  biaya-biaya  pada  periode  yang  akan  datang  ke periode sekarang. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di periode yang akan datang. Biasanya dilakukan jika perusahaan akan mengadakan pergantian CEO.
b. Income  Minimization .  Manajer  mecoba  memperkecil  laba  karena  motif  politik  atau  motif penghematan  pajak.  Cara  ini  dilakukan  pada  saat  perusahaan  memiliki  laba  yang  tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis.
c. Income  Maximization .  Manajer  mencoba  meningkatkan  laba  periode  sekarang  dengan  cara memindahkan  beban  ke  masa  mendatang.  Biasanya  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memperoleh  bonus  yang  besar  atau  untuk  menghindari  pelanggaran  atas  kontrak  utang jangka panjang.
d. Income  Smoothing .  Manajer  memindahkan  laba  dari  periode  yang  memiliki  laba  tinggi  ke periode yang memiliki laba rendah. Tujuannya agar laba terlihat mengalami pertumbuhan dengan stabil.
Teknik  dan  pola  manajemen  laba  menurut  Asyik  (2000:23,  dalam  Ariani,  2010)  dapat  dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: (1) manajer mengubah metode akuntansi dengan tujuan memperbesar atau memperkecil laba, (2) manajer mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan  akuntansi,  dan  (3)  menggeser  periode  biaya  atau  pendapatan.  Menurut  Roychowdhury (2006,  dalam  Wulandari  dan  Ayu,  2010)  manajemen  laba  dapat  dilakukan  dengan  cara  manipulasi akrual  atau  dengan  memanipulasi  aktivitas  riil.  Manipulasi  akrual  merupakan  manipulasi  laba dengan  discretionary  accrual  yang  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  aliran  kas  secara  langsung. Manipulasi akrual dilakukan manajer pada akhir periode ketika telah diketahui laba yang diperoleh. Setelah mengetahui jumlah laba yang diperoleh, manajer dapat menentukan berapa besar manipulasi yang  diperlukan  agar target laba tercapai.  Manipulasi akrual  dapat  terdeteksi  oleh  auditor, investor ataupun  pemerintah.  Hal  ini  akan  dapat  berdampak  pada  harga  saham  perusahaan  bahkan menyebabkan kebangkrutan ataupun kasus hukum.
Manipulasi  aktivitas  riil  merupakan  manipulasi  yang  dilakukan  oleh  manajer  melalui  aktivitas perusahaan  sehari-hari.  Tujuannya  yaitu  untuk  memenuhi  target  laba  tertentu  atau  untuk menghindari  kerugian.  Manajer  dapat  melakukan  manipulasi  aktivitas  riil  kapan  saja  sepanjang periode  akuntansi  berjalan.  Beberapa  teknik  yang  dapat  dilakukan  dalam  manipulasi  aktivitas  riil antara  lain  manajemen  penjualan,  produksi  yang  berlebihan,  dan  pengurangan  biaya  diskresi (Roychowdhury, 2006; dalam Wulandari dan Ayu, 2010).

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI

## Akrual
Terdapat  dua  jenis  basis  pencatatan  akuntansi  yaitu  basis  kas  (cash  basis)  dan  basis  akrual (accrual  basis).  Dengan  berbasis  kas,  pendapatan  akan  dicatat  ketika  perusahaan  menerima  kas  dan beban  akan  dicatat  ketika  perusahaan  mengeluarkan  kas.  Dengan  berbasis  akrual,  setiap  transaksi yang  mempengaruhi  laporan  keuangan  perusahaan  akan  dicatat  pada  periode  di  mana  transaksi tersebut terjadi, bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran kas. Akuntansi yang dicatat dengan berbasis  akrual  memberikan  banyak  keunggulan,  seperti:  adanya  informasi  yang  tepat  untuk menggambarkan  pendapatan  dan  beban  perusahaan,  dapat  menghasilkan  informasi  yang  dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban, dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif seperti penghapusan piutang.
Dengan basis akrual akan menyediakan banyak keleluasaan bagi manajer dalam hal pengakuan pendapatan dan beban, hal ini dapat menyebabkan terjadinya  manajemen laba. Untuk menganalisis ada atau tidaknya manajemen laba, maka dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan non discretionary accrual dan discretionary accrual. Laba akrual merupakan laba bersih operasi yang didasarkan pada perhitungan akrual. Non discretionary accrual merupakan pengakuan akrual laba yang wajar dan tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Discretionary  accrual  merupakan  pengakuan  akrual  laba  yang  bebas,  tidak  diatur,  dan  merupakan pilihan kebijakan manajemen.

## Pajak Secara Umum
Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang  KUP  Pasal  1  ayat  (1)  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan UndangUndang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Pajak  adalah  kontribusi  wajib yang dipungut dari Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (2) Wajib Pajak adalah orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Yang  dimaksud  dengan  badan  pada  Undang-Undang  KUP  Pasal  1  ayat  (3)  adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan lainnya,  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha  milik  daerah  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak memiliki fungsi sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi pajak antara lain sebagai berikut (Waluyo, 2010):
a. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,  fungsi  ini  biasa  disebut  dengan  fungsi  penerimaan  ( budgetair ). Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara pajak  merupakan  sumber penerimaan dalam negeri.
b. Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  di  bidang sosial  dan  ekonomi,  fungsi  ini  biasa  disebut  dengan  fungsi  mengatur (regulator). Salah satu contoh fungsi mengatur adalah dengan adanya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)  untuk  minuman  keras  sehingga  minuman  keras  dapat  ditekan.  Demikian  pula dengan barang-barang mewah lainnya.
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Waluyo, 2010):
a. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Official assessment system memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, (2) Wajib Pajak bersifat pasif, (3)  utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
b. Self  assessment  system merupakan  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
c. Withholding  system merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi    wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Pada tahun 2008, Direktorat Jendral Pajak Indonesia merevisi Undang-Undang Perpajakan yang meliputi  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP),  UU  PPh,  serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU  PPN  dan  PPnBM).  Revisi  Undang-Undang  ini  menyebabkan  adanya  perubahan  tarif  pajak. Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan  memberi  banyak  keuntungan  bagi  banyak  perusahaan karena dengan berlakunya peraturan ini  maka tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Jika pada tarif progresif, semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Pada tarif tunggal, berapapun besar laba yang dihasilkan tarif pajak yang dikenakan tetap sama. Perusahaan yang telah go public juga diuntungkan karena memiliki tarif lebih rendah 5% dengan syarat minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di  BEI  dan  atau  lebih  dari  keseluruhan  saham  yang  perdagangkan  dimiliki  paling  sedikit  300  (tiga ratus) pihak. Perubahan UU PPh telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai  berlaku  pada  tahun  1984,  UU  PPh  tahun  1994  yang  berlaku  pada  tahun  1995,  UU  PPh  tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

## Insentif Pajak
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  insentif  diartikan  sebagai  tambahan  penghasilan  (uang, barang,  dsb.)  yang  diberikan  untuk  meningkatkan gairah  kerja.  Dengan  adanya insentif  diharapkan para  karyawan  dapat  bekerja  sesuai  atau  bahkan  lebih  tinggi  dari  standar-standar  yang  telah ditetapkan.  Insentif  pajak  sendiri  berarti  bahwa  suatu  perangsang  yang  ditawarkan  kepada  Wajib Pajak,  dengan  harapan  Wajib  Pajak  termotivasi  untuk  patuh  terhadap  ketentuan  pajak.  Pada umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak menurut Spitz (1983, dalam Suandy 2008:16), yaitu:
a. Pengecualian  dari  pengenaan  pajak (tax  exemption) biasa  disebut  juga  dengan  pembebasan pajak (tax holiday) merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan.
b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (deduction from the taxablebase) biasanya diberikan dalam bentuk  berbagai  macam  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari  pendapatan  kena  pajak (taxable income).
c. Pengurangan  tarif  pajak  ( reduction  in  the  rate  of  taxes )  biasanya  diberikan  untuk  jenis perusahaan tertentu atau kegiatan bisnis tertentu.
d. Penangguhan  pajak (tax  deferment )  biasanya  diberikan  untuk  kasus-kasus  tertentu  saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak.
Variabel insentif pajak dalam penelitian Wijaya dan Martani (2011) terdiri dari:
a. Perencanaan Pajak Dalam  penelitian  Yin  dan  Cheng  (2004,  dalam  Subagyo  dan  Oktavia,  2010)  proksi  yang digunakan  untuk  mengukur  insentif  pajak  adalah  perencanaan  pajak.  Perusahaan  yang memiliki  perencanaan  pajak  yang  baik  maka  perusahaan  tersebut  akan  mendapatkan keuntungan  dari  tax  shields  dan  dapat  meminimalisasi  beban  pajak  perusahaan  (Yin  dan Cheng, 2004; dalam Wijaya dan Martani, 2011).
b. Kewajiban  Pajak  Tangguhan  Bersih  Wijaya  dan  Martani  (2011)  menambahkan  variabel insentif  pajak  berupa  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih.  Menurut  Yulianti  (2005,  dalam Wijaya  dan  Martani,  2011)  faktor  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih  dapat  mendeteksi kemungkinan  perusahaan  melakukan  manajemen  laba.  Ketika  kewajiban  pajak  tangguhan meningkat  berarti  semakin  besar  beban  pajak  yang  harus  dibayar  perusahaan.  Kewajiban pajak  tangguhan  bersih  meningkat  ketika  terdapat  beda  waktu  yang  akan  mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa mendatang. Beda waktu terjadi karena terdapat

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
perbedaan  antara  laba  akuntansi  dan  laba  kena  pajak  yang  disebabkan  oleh  ketentuan perpajakan  dan  memberikan  pengaruh  di  masa  mendatang  dalam  jangka  waktu  tertentu sehingga berpengaruh pada laba akuntansi dan laba kena pajak akhirnya menjadi sama.

## Non Insentif Pajak
Manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  insentif  pajak namun juga  dipengaruhi  oleh  non  insentif  pajak.  Non insentif  pajak  adalah insentif  yang  dilakukan oleh  perusahaan  itu  sendiri  guna  meningkatkan  produktifitas  karyawan.  Non  insentif  pajak  yang diterapkan  dalam  tiap  perusahaan  akan  berbeda.  Insentif  akan  menjamin  bahwa  karyawan  akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Yin dan Cheng (2004, dalam Subagyo  dan Oktavia, 2010) menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa non insentif pajak terdiri dari:
a. Earnings Pressure
Yin  dan  Cheng  (2004,  dalam  Wijaya  dan  Martani,  2011)    menyatakan  bahwa  jika perusahaan-perusahaan yang labanya telah mencapai target atau minimal sama dengan laba tahun lalu, maka penurunan laba perusahaan dapat dikurangi dengan earnings pressure guna melakukan perataan laba (income smoothing) . Earnings pressure didefinisikan sebagai tindakan untuk  melakukan  penurunan  akrual  yang  bersifat  menurunkan  laba  sehingga  pajak  yang akan dibayarkan menjadi kecil (Yin dan Cheng, 2004; dalam Tiearya, 2012).
b. Tingkat Utang
Tingkat  utang  adalah  besar  kecilnya  kewajiban  suatu  perusahaan  yang  timbul  dari transaksi  atau  peristiwa  masa  lalu.  Penyelesaiaan  kewajiban  dapat  dilakukan  dengan pembayaran  kas,  penyerahan  aset  lain,  pemberian  jasa,  penggantian  kewajiban  dengan kewajiban lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Utang berbanding terbalik dengan laba, jika  utang  suatu  perusahaan  semakin  besar  maka  laba  akan  semakin  kecil  karena  semakin besarnya  beban  bunga.  Terkait  dengan  pajak,  semakin  besar  laba  yang  dihasilkan  maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar perusahaan. Untuk   mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan harus mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan dapat  meningkatkan  utang  perusahaan  untuk  mengurangi  jumlah  laba  yang  dihasilkan. Dengan meningkatkan utang, maka beban bunga yang harus dibayar semakin besar, sehingga laba dapat berkurang akibat semakin besarnya beban perusahaan.
c. Earnings Bath Earnings  bath yang  dimaksud  oleh  Yin  dan  Cheng  (2004,  dalam  Subagyo  dan  Oktavia, 2010)  adalah taking  a  bath, yang  merupakan  salah  satu  bentuk  manajemen  laba  yang  dapat dilakukan  menurut  Scott  (2012:425). Taking  a  bath biasa  dilakukan  manajer  pada  saat perusahaan  mengalami  kondisi  yang  menurun  atau  sedang  mengalami  kerugian.  Dalam melakukan manajemen laba, manajer akan mengalihkan biaya-biaya pada periode yang akan datang  ke  masa  kini  dan  kerugian  pada  periode  berjalan  ketika  terjadi  kondisi  buruk  yang tidak  menguntungkan  dan  tidak  dapat  dihindari  pada  periode  berjalan.  Tindakan  ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa mendatang.
d. Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  merupakan  suatu  pengklasifikasian  besar  kecilnya  sebuah perusahaan. Besar kecilnya sebuah perusahaan ditunjukkan oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya, semakin besar ukuran perusahaan maka laba yang dihasilkan juga akan  semakin  besar.  Hal  ini  akan  menyebabkan  pajak  yang  harus  dibayarkan  juga  akan semakin besar. Menurut Wijaya dan Martani (2011) perusahaan besar memiliki sumber daya yang  memadai  untuk  memanipulasi  proses  politik seperti  yang  mereka  kehendaki  misalnya dengan perencanaan pajak ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Adanya pendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan  maka akan lebih  mungkin  perusahaan  tersebut  mengurangi  laba  dengan  menggeser  atau  menunda labanya  ke  tahun  setelah  diefektifkannya  UU  PPh  tahun  2008,  hal  ini  dilakukan  agar  pajak yang harus dibayar semakin kecil. Penelitian Scholes et al. (1992, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010)  memberikan  bukti  bahwa  perusahaan  besar  cenderung  menggeser  laba  kotornya.  Hal
ini diperkuat penelitian Guenther (1994, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) yang memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi discretionary accrual.
e. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan  manajerial  adalah  situasi  dimana  manajer  perusahaan  memiliki  saham  di perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial akan dapat mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Ardilla (2012) menyatakan bahwa adanya kepemilikan manajerial tentu  akan  mendorong  pihak  manajer  untuk  bertindak  sejalan  dengan  keinginan  pemegang saham yang juga dirinya sendiri. Dengan adanya penurunan tarif pajak, pemilik diduga akan cenderung meminta manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, adanya kepemilikan manajerial akan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

## Pengembangan Hipotesis

## Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 dengan Manajemen Laba
Pada  tahun  2008,  Direktorat  Jendral  Pajak  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009 dan 2010. Undang- Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  memberi  banyak  keuntungan  bagi  banyak perusahaan karena dengan berlakunya peraturan ini maka tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan  dari  tarif  progresif  menjadi  tarif  tunggal.  Tarif  pajak  penghasilan  berubah  menjadi  28% yang  diefektifkan  pada  tahun  2009  dan  25%  yang  diefektifkan  pada  tahun  2010  untuk  perusahaan. Adanya tambahan insentif sebesar 5% bagi perusahaan yang telah go public . Tindakan manajemen laba dapat terjadi karena didasari oleh perilaku opportunistic dari manajer. Bagi  perusahaan  yang  ingin  meminimalkan  beban  pajaknya,  perubahan  tarif  ini  dapat  dijadikan momen  bagi  manajemen  perusahaan.  Perusahaan  yang  ingin  meminimalkan  beban  pajaknya  akan merespon  perubahan  tarif  pajak  di  Indonesia  dengan  melakukan  manajemen  laba  (Subagyo  dan Oktavia, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: H1:  Tingkat discretionary  accrual pada  periode  sesudah  penurunan  tarif      pajak  lebih  tinggi dibandingkan dengan periode sebelum penurunan tarif pajak.

## Insentif Pajak (Perencanaan Pajak dan Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih) dan Manajemen Laba
Perencanaan  Pajak  dengan  Manajemen  Laba  Insentif  pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah  akan dimanfaatkan  oleh  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  umumnya  Wajib  Pajak  menginginkan beban  pajak  yang  seminimal  mungkin.  Yin  dan  Cheng  (2004,  dalam  Wijaya  dan  Martani,  2011) menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  memiliki  perencanaan  pajak  yang  baik  akan  mendapatkan keuntungan  dari tax  shields dan  dapat  meminimalisasi  beban  pajak  perusahaan.  Perusahaan  yang memiliki  perencanaan  pajak  yang  baik  cenderung  akan  mengurangi  laba  bersih  perusahaan  agar pajak  terutang  perusahaan  semakin  kecil.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dapat  disusun hipotesis sebagai berikut:
H2: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Kewajiban  pajak  tangguhan  timbul  ketika  terdapat  beda  waktu  yang  akan  mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa mendatang. Beda waktu timbul akibat perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Yulianti (2005, dalam Wijaya dan  Martani,  2011)  menyatakan  bahwa  kewajiban  pajak  tangguhan  meningkat  ketika  perusahaan mempercepat  pengakuan  pendapatan  atau  menangguhkan  pengakuan  beban  (mempercepat  beban atau  menangguhkan  pendapatan)  untuk  kepentingan  akuntansi  dibandingkan  dengan  kepentingan perpajakan  perusahaan  tersebut.  Ketika  kewajiban  pajak  tangguhan  meningkat,  hal  ini  akan menyebabkan  perusahaan  harus  membayar  beban pajak  yang  lebih  besar.  Oleh  karena itu, semakin kecilnya  kenaikkan  kewajiban  pajak  tangguhan  berarti  semakin  besar  manajemen  laba  yang  telah dilakukan  perusahaan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dapat  disusun  hipotesis  sebagai berikut:
H3: Kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
Non Insentif Pajak (Earnings Pressure, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial) dan Manajemen Laba Earnings Pressure dengan Manajemen Laba Yin  dan  Cheng  (2004,  dalam  Wijaya  dan  Martani,  2011)  menyatakan  bahwa  perusahaan- perusahaan  yang  labanya  telah  mencapai  target  atau  minimal  sama  dengan  laba  tahun  lalu,  maka penurunan  laba  perusahaan  dapat  dikurangi  dengan earnings  pressure.  Earnings  pressure dilakukan dengan  menurunkan  akrual  yang  bersifat  menurunkan  laba  sehingga  pajak  yang  akan  dibayarkan menjadi  kecil  (Yin  dan  Cheng,  2004;  dalam  Tiearya,  2012).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H4: Earnings pressure berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

## Tingkat Utang dengan Manajemen Laba
Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar  perusahaan.  Untuk  mengurangi  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar,  perusahaan  harus mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan dapat meningkatkan utang perusahaan untuk mengurangi  jumlah  laba  yang  dihasilkan.  Perusahaan  mendapatkan  keuntungan  dalam  bentuk pengurangan  pajak  yang  berhubungan  dengan  pembayaran  bunga  atas  utang  tersebut  (Guenther, 1994; Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Wijaya dan Martani, 2011). Dengan meningkatkan utang, maka  beban  bunga  yang  harus  dibayar  semakin  besar  dan  menyebabkan  semakin  menurunnya tingkat discretionary  accrual. Dalam  hal  ini  utang  bertindak  sebagai tax  shields karena  laba  dapat berkurang  akibat  semakin  besarnya  beban  bunga  perusahaan  sehingga  pajak  yang  harus  dibayar perusahaan  semakin  kecil.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dapat  disusun  hipotesis  sebagai berikut:
H5: Tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

## Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba
Ukuran  perusahaan  merupakan  nilai  yang  menunjukkan  besar  kecilnya  sebuah  perusahaan, biasanya ditunjukkan oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Wijaya dan Martani (2011)  perusahaan  besar  memiliki  sumber  daya  yang  memadai  untuk  memanipulasi  proses  politik seperti  yang  mereka  kehendaki  misalnya  dengan  perencanaan  pajak  ataupun  mengatur  kegiatan mereka  untuk  mencapai  penghematan  pajak  yang  optimal.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  pendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan lebih mungkin perusahaan tersebut mengurangi laba  dengan  menggeser  atau  menunda  labanya  ke  tahun  setelah  diefektifkannya  penurunan  tarif pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

## Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba
Kepemilikan  manajerial  adalah  situasi  dimana  manajer  perusahaan  memiliki  saham  di perusahaan  tersebut.  Ardilla  (2012)  menyatakan  bahwa  adanya  kepemilikan  manajerial  tentu  akan mendorong  pihak  manajer  untuk  bertindak  sejalan  dengan  keinginan  pemegang  saham  yang  juga dirinya sendiri. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan semakin merasa memiliki perusahaan.  Manajer  akan  merasakan  langsung  manfaat  dari  setiap  keputusan  yang  diambil,  oleh karena  itu  manajer  akan  cenderung  menginginkan  perusahaan  memiliki  beban  pajak  yang  kecil. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya  kepemilikan  manajerial  dalam  sebuah perusahaan  maka  perusahaan  tersebut  akan  memiliki discretionary  accrual yang  negatif  untuk memperoleh keuntungan pajak (Subagyo dan  Oktavia, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H7: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187

## Rerangka Berpikir dan Model Analisis
Gambar 1. Rerangka Berpikir  Hipotesis 1
Gambar 2. Rerangka Berpikir Hipotesis 2

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pengujian  hipotesis.  Jenis  penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian komparatif, tujuannya untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan  di  Indonesia  direspon  manajemen  untuk  melakukan manajemen  laba  dengan  membandingkan  tingkat discretionary  accrual pada  periode  sebelum  dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jenis penelitian lain  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kausal,  tujuannya  untuk  menguji  apakah  insentif  pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak ( earnings pressure , tingkat  utang,  ukuran  perusahaan,  dan  kepemilikan  manajerial)  berpengaruh  terhadap  manajemen laba.

## Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  variabel  yang  diuji,  yaitu  variabel  terikat  atau  variabel  de- penden  dan  variabel  bebas  atau  variabel  independen.  Variabel  dependen  adalah  variabel  yang  di- pengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu manajemen laba. Variabel independen  adalah  variabel  yang  mempengaruhi  variabel  dependen  secara  positif  ataupun  negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan ber- sih, earnings  pressure ,  tingkat  utang,  ukuran  perusahaan,  dan  kepemilikan  manajerial.  Berikut  ini merupakan definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
a. Manajemen Laba
Manajemen  laba  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  melalui  pilihan  kebijakan akuntansi  atau  tindakan  nyata  untuk  mempengaruhi  laba  perusahaan  dengan  maksud tertentu (Scott, 2012:423). Penelitian ini menggunakan pendekatan discretionary accrual dalam mendeteksi  manajemen  laba.  Perhitungan discretionary  accrual menggunakan  model  Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al . (1995). Model Jones yang telah dimodifikasi ini  dipilih  karena  pada  model  ini  memperhitungkan  kas  pada  operasi.  Variabel  arus  kas operasi  digunakan  untuk  mengontrol  tingkat  kinerja  yang  ekstrim,  karena  arus  kas  operasi sangat  menentukan  besarnya  laba  yang  akan  diperoleh.  Semakin  besar  kas  operasi  akan menunjukkan  kesempatan  perusahaan  untuk  memperoleh  laba  yang  besar  sehingga  sangat dimungkinkan manajemen laba akan dilakukan (Tiearya, 2012). Perhitungan  diawali dengan perhitungan  total  akrual,  kemudian  total  akrual  sebuah  perusahaan  dipisah  menjadi non discretionary accrual dan discretionary accrual . Discretionary accrual tersebut  merupakan tingkat akrual  yang  tidak  normal  yang  menunjukkan  tingkat  akrual  hasil  manajemen  laba  yang dilakukan  manajer.  Perhitungan discretionary  accrual penelitian  ini  mengikuti  perhitungan pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) dengan menggunakan  model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al . (1995) yaitu sebagai berikut:
1. Menghitung total akrual TACC it = N it - CFO it
Keterangan: TACC it =  Total akrual perusahaan i pada tahun t N it =  Laba bersih ( net income ) perusahaan i pada tahun t CFO it =  Kas dari operasi ( cash from operation) perusahaan perusahaan i pada tahun t
2. Menentukan koefisien dari regresi akrual Tingkat  akrual  yang  normal  dapat  dihitung  dengan  memisahkan discretionary accrual dengan non  discretionary  accrual. Langkah  awal  untuk  menentukan non discretionary accrual yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut: TACC it /TA it-1 = α 1 (1/TA it-1 ) + β 1 ((∆REV it - ∆REC it )/TA it-1 ) + β 2 (PPE it /TA it-1 ) + ↋ it Keterangan: TA it-1
=  Total aset perusahaan i pada tahun t-1
∆REV it =  Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t- 1
∆REC it =  Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan     ta- hun t-1
PPE it
=  Aset tetap perusahaan i pada tahun t
↋ it =  Error term perusahaan i pada tahun t
3. Menghitung non discretionary accrual Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai non discretionary accrual dapat dihitung dengan rumus:
NDA it = α 1 (1/TA it-1 ) + β 1 ((∆REV it - ∆REC it )/TA it-1 ) + β 2 (PPE it / TA it-1 ) + ↋ it Keterangan: Nda it = Non discretionary accrual perusahaan i pada tahun t
4. Menghitung discretionary accrual
DA it = TACC it /TA it- - NDA it
Keterangan: DA it = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
b. Perencanaan Pajak
Perencanaan  pajak  merupakan  tindakan  yang  ditempuh  oleh  Wajib  Pajak  untuk meminimalkan  beban  pajaknya,  hal  ini  dilakukan  agar  beban  pajak  dapat  ditekan  seefisien mungkin  namun  tetap  memenuhi  ketentuan  umum  perpajakan.  Perencanaan  pajak  pada penelitian ini  mengikuti  penelitian  yang  dilakukan  Yin  dan  Cheng (2004,  dalam  Wijaya  dan Martani,  2011).  Variabel  perencanaan  pajak  diberi  simbol  TAXPLAN,  yang  dihitung  dengan rumus:
1. Untuk tahun 2007
2. Untuk tahun 2008
3. Untuk tahun 2009
4. Untuk tahun 2010

## 5. Untuk tahun 2011
Keterangan: PTI  = Pre-tax income (laba sebelum pajak) CTE   = Current portion of total tax expense (beban pajak kini) TA    =  Total Aset
c. Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih
Variabel kewajiban pajak tangguhan bersih dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan  praktik  manajemen  laba  untuk  menghindari  kerugian  (Yulianti,  2005;  dalam Wijaya  dan  Martani,  2011).  Kewajiban  (aset)  pajak  tangguhan  meningkat  ketika  perusahaan mempercepat  pengakuan  pendapatan  dan  menangguhkan  pengakuan  beban  (mempercepat pengakuan  beban  dan  menangguhkan  pengakuan  pendapatan).  Ketika  kewajiban  pajak tangguhan  meningkat  berarti  beban  pajak  perusahaan  semakin  besar  akibat  adanya  beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tahun tersebut.  Variabel  kewajiban  pajak tangguhan  bersih  diberi  simbol  NDTL  dengan  mengikuti perhitungan pada penelitian Wijaya dan Martani (2011), yang dihitung dengan rumus:

## 𝑁𝐷𝑇𝐿 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
d. Earnings Pressure
Earnings  pressure didefinisikan  sebagai  tindakan  untuk  melakukan  penurunan  akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil (Yin dan Cheng, 2004; dalam Tiearya, 2012). Jika laba perusahaan telah mencapai target atau minimal

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
sama  dengan  laba  tahun  lalu,  penurunan  laba  dapat  dilakukan  dengan earnings  pressure . Variabel earnings  pressure diberi  simbol  EPRESS  dengan  mengikuti  perhitungan  pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010), yang dihitung dengan rumus:
𝐸𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 = (𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 − 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢)

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
e. Tingkat Utang
Utang berbanding terbalik dengan laba, jika utang suatu perusahaan semakin besar maka laba  akan  semakin  kecil  karena  semakin  besarnya  beban  bunga.  Perusahaan  dapat meningkatkan  utang  perusahaan  untuk  mengurangi  jumlah  laba  yang  dihasilkan.  Dengan meningkatkan  utang,  maka  beban  bunga  yang  harus  dibayar  semakin  besar,  sehingga  laba dapat  berkurang  akibat  semakin  besarnya  beban  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  perusahaan mendapatkan  keuntungan  dalam  bentuk  pengurangan  pajak  yang  berhubungan  dengan pembayaran bunga atas utang tersebut (Guenther, 1994; Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Wijaya  dan  Martani,  2011).  Variabel  tingkat  utang  diberi  simbol  DEBT  dengan  mengikuti perhitungan pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010), yang dihitung dengan rumus:
𝐷𝐸𝐵𝑇 = 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
f. Ukuran Perusahaan Ukuran  perusahaan  merupakan  suatu  pengklasifikasian  besar  kecilnya  sebuah perusahaan.  Menurut  Watts  dan  Zimmerman  (2003,  dalam  Wijaya  dan  Martani,  2011) perusahaan  yang  lebih  besar  akan  cenderung  menggunakan  metode  akuntansi  yang mengurangi  laba  bersih  laporan  keuangan,  hal  ini  dikarenakan  perusahaan  besar  memiliki sumber  daya  yang  memadai  untuk  memanipulasi  proses  politik  seperti  yang  mereka kehendaki  misalnya  dengan  perencanaan  pajak  ataupun  mengatur  kegiatan  mereka  untuk mencapai  penghematan  pajak  yang  optimal  (Wijaya  dan  Martani,  2011).  Variabel  ukuran perusahaan  diberi  simbol  SIZE  dengan  mengikuti  perhitungan  pada  penelitian  Wijaya  dan Martani (2011), yang dihitung dengan rumus:
SIZE = log (nilai buku total aset)
g. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial  adalah  situasi  dimana  manajer  perusahaan  memiliki  saham  di perusahaan tersebut. Ardilla (2012) menyatakan bahwa adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham yang  juga  dirinya  sendiri.  Variabel  kepemilikan  manajerial  diberi  simbol  MGTOWN,  yang diukur  dengan  menggunakan  variabel  dummy.  Jika  tidak  terdapat  kepemilikan  manajerial maka diberi angka 0, dan jika terdapat kepemilikan manajerial maka diberi angka 1.

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Analisis data baru dapat dilakukan  ketika  seluruh  data  telah  dikumpulkan  dan  harus  sudah  berupa  data  kuantitatif (angka). Data  kuantitatif  menekankan  pada  pengujian  teori-teori  melalui  pengukuran  variabel-variabel penelitian dengan menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan statistik. Data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  laporan  keuangan  auditan  atau  laporan  tahunan yang dipublikasi oleh BEI dan buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  meru- pakan  data  yang  sudah  tersedia  sehingga  peneliti  tinggal  mencari  dan  mengumpulkan.  Data  di- peroleh  dari  publikasi  laporan  keuangan  auditan  atau  laporan  tahunan  oleh  BEI  dan  buku  ICMD. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan auditan atau laporan ta- hunan perusahaan manufaktur dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi. Dokumentasi dilakukan atas datadata yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan memperhatikan jenis  data,  ketersediaan  data,  cara  memperoleh  data,  dan  cara  pengelolaan  data  terlebih  dahulu. Dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  laporan  keuangan  auditan  atau  laporan  tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

## Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2011. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara pur- posive sampling yang merupakan bagian dari metode non probability sampling , yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di BEI selama periode 2006 hingga 2011.
2. Perusahaan  yang  laporan  keuangan  auditan  atau  laporan  tahunannya  dapat  diakses  selama periode 2007 hingga 2011.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan atau laporan tahunan yang disajikan da- lam mata uang rupiah selama periode 2007 hingga 2011.

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Beda (T-Test)
Hipotesis H1 akan diuji setelah uji normalitas dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah  data  telah  terdistribusi  dengan  normal.  Apabila  data  terdistribusi  dengan  normal, peneliti akan menggunakan paired sample t-test (uji beda dua sampel berpasangan) sebagai uji beda. Paired  sample  t-test digunakan  untuk  menguji  apakah  ada  perbedaan  rata-rata  dua sampel  pada  saat  sebelum  dan  sesudah  dilakukan  perlakuan  tertentu  (Ghozali,  2011:66). Apabila data tidak terdistribusi dengan normal, maka akan menggunakan uji Wilcoxon. Dalam penelitian ini manajemen laba dapat dilihat pada nilai discretionary accrual . Ketika perusahaan merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba maka akan terdapat perbedaaan discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan Badan 2008. Tingkat discretionary accrual pada periode sesudah perubahan tarif  pajak  akan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  periode  sebelum  penurunan  tarif  pajak. Pada  penelitian  ini  tingkat  signifikan  yang  ditetapkan  adalah  5%  (lima  persen)  (α  =  0,05). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1. Jika  Sig.  (2-tailed)  pada  uji  beda  tahun  2008-2009  <  0,05,  maka  H1  diterima  berarti tingkat discretionary  accrual pada  periode  sesudah  penurunan  tarif  pajak  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  periode  sebelum  penurunan  tarif  pajak  yang  artinya  perus- ahaan merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba.
2. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2008-2009 > 0,05, maka H1 ditolak berarti ting- kat discretionary accrual pada periode sesudah penurunan tarif pajak tidak ada perbe- daan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode sebelum penurunan tarif pa- jak yang artinya perusahaan tidak merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba.
Peneliti  kemudian  melakukan  pengujian  lebih  dalam.  Dimana  pada  penelitian  ini  yang menjadi periode pengamatan selain 2008 dan 2009 adalah tahun 2007, 2010, dan 2011. Tahun 2007  dipilih  karena  untuk  menguji  apakah  sebelum  adanya  perubahan  UU  PPh  perusahaan sampel  telah  melakukan  manajemen  laba.  Tahun  2010  dipilih  karena  pada  tahun  tersebut diefektifkan  pula  tarif  pajak  yang  lebih  rendah,  dan  untuk  tahun  2011  dipilih  karena  untuk menguji  apakah  perusahaan  sampel  tetap  melakukan  manajemen  laba  setelah  adanya  peru- bahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010. Pada penelitian ini tingkat sig- nifikan  yang  ditetapkan  adalah  5%  (lima  persen)  (α  =  0,05).  Dasar  pengambilan  keputusan adalah sebagai berikut:

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
1. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2007-2008 < 0,05, maka dapat disimpulkan sebe- lum adanya perubahan UU PPh perusahaan telah melakukan manajemen laba.
2. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2007-2008 > 0,05, maka dapat disimpulkan sebe- lum adanya perubahan UU PPh perusahaan tidak melakukan manajemen laba.
3. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2009-2010 < 0,05, maka dapat disimpulkan  pe- rusahaan merespon penurunan tarif yang lebih rendah dengan melakukan manajemen laba.
4. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2009-2010 > 0,05, maka dapat disimpulkan pe- rusahaan tidak merespon penurunan tarif yang lebih rendah dengan melakukan  ma- najemen laba.
5. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2010-2011 < 0,05, maka dapat disimpulkan pe- rusahaan  melakukan  manajemen  laba  setelah  adanya  perubahan  UU  PPh  2008  yang berlaku efektif 2009 dan 2010 dengan melakukan manajemen laba.
6. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2010-2011 > 0,05, maka dapat disimpulkan pe- rusahaan  tidak  melakukan  manajemen  laba  setelah  adanya  perubahan  UU  PPh  2008 yang berlaku efektif 2009 dan 2010 dengan melakukan manajemen laba.
b. Regresi Linear Berganda Hipotesis  H2  sampai  dengan  H7  akan  diuji  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari  satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Analisis  regresi  linear  berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen  apabila  dua  atau  lebih  variabel  independen  sebagai  prediktor  dimanipulasi  atau dinaik  turunkan  nilainya  (Sugiyono,  2007;  dalam  Tiearya,  2012).  Dalam  penelitian  ini  model regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:
DA it = a + b 1 TAXPLAN it + b 2 NDTL it + b 3 EPRESS it + b 4 DEBT it + b 5 SIZE it + b 6 MGTOWN it + e Keterangan:
DA = Discretionary accrual
TAXPLAN  =  Perencanaan pajak
NDTL =  Kewajiban pajak tangguhan bersih EPRESS = Earnings preassure DEBT =  Tingkat utang SIZE =  Ukuran perusahaan
MGTOWN  =  Kepemilikan manajerial
a =  Konstanta b =  Koefisien regresi e = error
Setelah uji asumsi klasik telah dilakukan, analisis regresi linear berganda dilakukan me- lalui uji koefisien determinasi (R 2 ), uji statistik F (uji kelayakan model), dan uji statistik t  (uji signifikan parameter individual).
1. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  menggambarkan  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  (Ghozali,  2011:97). Nilai  koefisien  korelasi  (R 2 )  ini  berkisar  antara  0  <  R 2 <  1.  Nilai  R 2 yang  kecil  berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen san- gat terbatas. Nilai R 2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen mem- berikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen  (Ghozali,  2011:97).  Kelemahan  mendasar  penggunaan  R 2 adalah  bias  ter- hadap jumlah variabel  independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tamba- han satu variabel independen, maka R 2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
independen  tersebut  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Dikare- nakan  variabel  independen  dalam  penelitian  ini  lebih  dari  dua,  maka  akan menggunakan Adjusted R 2 sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Uji Statistik F
Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang  digunakan  dan  mengetahui  kesesuaian  variabel-variabel  yang  dimasukkan  da- lam  model  dengan  data  (Moe,  2011).  Dengan  menggunakan  tingkat  signifikansi  (α) sebesar 0,05, maka dasar analisis uji statistik F adalah apabila p-value lebih tinggi da- ripada tingkat signifikansi maka variabel independen tidak tepat mempengaruhi vari- abel dependen artinya model regresi tidak layak atau tidak sesuai. Sebaliknya, jika p- value lebih rendah  dari tingkat  signifikansi  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel independen sudah tepat mempengaruhi variabel dependen artinya model regresi telah layak atau sesuai.
3. Uji Statistik t
Uji  statistik  t  ini  digunakan  untuk  uji  hipotesis.  Uji  statistik  t  pada  dasarnya digunakan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen  (Ghozali,  2011:98). Tingkat  signifikansi  (α)  yang  digunakan  adalah  0,05.  Apabila p-value lebih  tinggi  da- ripada tingkat signifikansi maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh sig- nifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value lebih rendah dari tingkat signifikansi maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap vari- abel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  pada  BEI  selama periode  2006  hingga  2011.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  buku  ICMD  pada  tahun  2011  ter- dapat  149  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  pada  BEI.  Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan metode purposive sampling , dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel untuk Pengujian H1
Keterangan Jumlah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 149
Tidak memenuhi kriteria: a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut- turut selama periode 2006 hingga 2011 b. Perusahaan yang laporan keuangan auditan dapat diakses selama periode 2007 hingga 2011. c. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah selama periode 2007 hingga 2011 Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian (14)
(56)
(3) 76

## Sumber: Data diolah
Dari keseluruhan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006 hingga 2011, terdapat 76  perusahaan  manufaktur  yang  setiap  tahunnya  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan dalam  penelitian  ini.  Jumlah  observasi  (n)  dalam  penelitian  ini  adalah  76  perusahaan  manufaktur

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
yang terdaftar pada BEI untuk pengujian hipotesis H1.
Pengujian hipotesis H2 sampai H7 akan dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Untuk melakukan  analisis  regresi  linear  berganda  terlebih  dahulu  akan  dilakukan  uji  asumsi  klasik,  salah satunya  uji  normalitas.  Pada  Lampiran  6  dapat  di  lihat  bahwa  hasil  uji  normalitas  menunjukkan Asymp.  Sig.  (2-tailed)  memiliki  nilai  0,004  yang  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  0,05  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  data  tidak  terdistribusi  dengan  normal.  Karena  data  tidak  terdistribusi dengan normal maka untuk menormalkan distribusi data dapat dilakukan dengan mendeteksi adan- ya data outlier. Outlier merupakan kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat san- gat berbeda jauh dari sampel-sampel lainnya (Ghozali, 2011:41). Deteksi adanya data outlier dilakukan dengan  menentukan  nilai  batas  yang  akan  dikategorikan  sebagai  data  outlier  yaitu  dengan  cara mengkonversi nilai data kedalam skor standardized atau biasa disebut z-score. Zscore merupakan suatu bilangan yang  menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data. Apabila nilai z-score di atas 1,97 atau di bawah -1,97 maka sampel tersebut dinyatakan sebagai data outlier.
Tabel 2. Kriteria Pemelihan Sampel untuk Pengujian H2-H7 No. Keterangan Jumlah 1 Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 76 2 Sampel outlier (18)
Sampel yang digunakan untuk pengujian H2-H7   58 Sumber: Data sekunder yang telah diolah
Dari keseluruhan jumlah  observasi (n) yang digunakan dalam pengujian hipotesis H1, terdapat 18  perusahaan  yang  dinyatakan  sebagai  data outlier .  Oleh  karena  itu,  jumlah  observasi  (n)  yang digunakan untuk pengujian hipotesis H2 sampai H7 adalah 5 x 58 = 290 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI.

## Deskripsi Data
Penelitian dilakukan pada periode 2007  hingga 2011 dengan sampel 76 perusahaan manufaktur. Setelah  diketahui  nilai  dari discretionary  accrual pada  tahun  2007,  2008,  2009,  2010,  dan  2011,  maka dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, serta standar deviasi setiap tahun dari 76 perusahaan  tersebut  pada  analisis  statistik  deskriptif  untuk  pengujian  hipotesis  H1.  Tabel  3 menyajikan statistik deskriptif untuk discretionary accrual tiap tahunnya.
Tabel 3. Statistik Deskriptif
DA
N  Minimum  Maksimum  Rata-rata Std. tahun Deviasi 2007 76  -0,66737 0,18753 -0,20622 0,15148 2008 76  -0,69459 0,69618 -0,03166 0,18347 2009 76  -0,18871 0,27850 -0,03023 0,08645 2010 76  -0,48823 0,75904 0,00617 0,15254 2011 76  -0,77569 0,86811 0,10372 0,17837
Sumber: Data diolah
Dari tabel statistik deskriptif pada Tabel  3 dapat diketahui bahwa variabel DA tahun 2007 mem- iliki  nilai  minimum  sebesar  -0,66737  yang  merupakan  nilai  dari  PT  Betonjaya  Manunggal  Tbk. (BTON) dan nilai maksimum sebesar 0,18753 yang merupakan nilai dari PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI). DA tahun 2007 memiliki rata-rata sebesar -0,20622 dengan standar deviasi sebesar 0,15148. DA tahun  2008  memiliki  nilai  minimum  sebesar  -0,69459  yang  merupakan  nilai  dari  PT  Polysindo  Eka Perkasa Tbk. (POLY) dan nilai maksimum sebesar 0,69618 yang merupakan nilai dari PT Ekadharma
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
International Tbk. (EKAD). DA tahun 2008 memiliki rata-rata sebesar -0,03166 dengan standar deviasi sebesar 0,18347. DA tahun 2009 memiliki nilai minimum sebesar  -0,18871 yang merupakan nilai dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) dan nilai maksimum sebesar 0,27850 yang merupakan nilai dari  PT  Prasidha  Aneka  Niaga  Tbk.  (PSDN).  DA  tahun  2009  memiliki  ratarata  sebesar  -0,03023 dengan  standar  deviasi  sebesar  0,08645.  DA  tahun  2010  memiliki  nilai  minimum  sebesar  -0,48823 yang  merupakan  nilai  dari  PT  Polysindo  Eka  Perkasa  Tbk.  (POLY)  dan  nilai  maksimum  sebesar 0,75904 yang merupakan nilai dari PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA). DA tahun 2010 memiliki rata- rata sebesar 0,00617 dengan standar deviasi sebesar 0,15254. DA tahun 2011 memiliki nilai minimum sebesar -0,77569 yang merupakan nilai dari PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. (POLY) dan nilai maksi- mum sebesar 0,86811 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW). DA tahun 2011 memiliki  rata-rata  sebesar  0,10372  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,17837.  Rata-rata  DA  setiap  ta- hunnya  mengalami peningkatan, hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan pola mana- jemen  laba  yang  dilakukan  perusahaan.  Pada  tahun  2007  rata-rata  DA  memiliki  nilai  negatif  yang berarti pada tahun 2007 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba. Tahun 2008  dan  2009  juga  memiliki  nilai rata-rata  yang  negatif tetapi tidak  sebesar  pada  tahun  2007.  Pada tahun  2010  rata-rata  DA  memiliki  nilai  positif  yang  berarti  pada tahun  2010 perusahaan  melakukan manajemen laba dengan pola penaikkan laba. Tahun 2011 memiliki nilai rata-rata DA yang lebih be- sar dari tahun 2010, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menaikkan labanya lebih besar daripada tahun 2010.
Untuk pengujian hipotesis H2 sampai H7 akan dilakukan analisis statistik deskriptif dalam 5 ta- hun  secara  bersama-sama dengan  sampel  58  perusahaan  manufaktur  setiap  tahunnya.  Tabel  4  akan menyajikan  statistik  deskriptif  untuk discretionary  accrual (DA),  perencanaan  pajak  (TAXPLAN), kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL), earnings pressure (EPRESS), tingkat hutang (DEBT), uku- ran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGTOWN) selama 5 tahun.
Tabel 4. Statistik Deskriptif
N Minimum  Maksimum Rata-rata Std. Deviasi DA 290  -0,37814 0,86811 -0,02446  0,13573 TAXPLAN  290  -0,09671 0,33050 -0,00287  0,02402 NDTL 290  -0,14946 0,12883 -0,00113  0,01743 EPRESS 290  -0,23989 0,75867 0,02082  0,08219 DEBT 290  0,00009 2,43955 0,19939  0,33507 SIZE 290  7,07068 11,18617 9,07518  0,71088
Sumber: Data diolah
Dari tabel statistik deskriptif pada tabel 4dapat diketahui bahwa variabel DA memiliki nilai min- imum sebesar -0,37814 yang merupakan nilai dari PT Surabaya Agung Industry Pulp Tbk. (SAIP) pa- da tahun 2007 dan nilai maksimum sebesar 0,86811 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW) pada tahun 2011. Rata-rata DA sebesar -0,02446 dengan standar deviasi sebesar 0,13573. Hal ini  mengindikasi  bahwa  adanya  kemungkinan terjadinya  manajemen laba, rata-rata  pola  mana- jemen laba yang dilakukan adalah penurunan laba. Pada variabel TAXPLAN memiliki nilai minimum -0,09671 yang merupakan nilai dari PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk. (AKKU) dan nilai maksimum 0,3305 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW). Rata-rata TAXPLAN sebesar - 0,00287  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,02402.  Variabel  NDTL  memiliki  nilai  minimum  -0,14946 yang  merupakan  nilai  dari  PT  Kedaung  Indah  Can  Tbk.  (KICI)  dan  nilai  maksimum  0,12883  yang merupakan nilai dari PT Argo Pantes Tbk. (ARGO). Rata-rata NDTL sebesar -0,00113 dengan standar deviasi 0,01743.
Pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  variabel  EPRESS  memiliki  nilai  minimum  sebesar  -0,23989 yang merupakan nilai dari PT Surabaya Agung Industry Pulp Tbk. (SAIP) dan nilai maksimum sebe-

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
sar 0,75867 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW). Rata-rata EPRESS sebesar 0,02082 dengan standar deviasi 0,08219. Variabel DEBT memiliki nilai minimum sebesar 0,00009 yang merupakan nilai dari PT Aneka Kemasindo Utama Tbk. (AKKU) dan nilai maksimum sebesar 2,43955 yang merupakan nilai dari PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. (JPRS). Rata-rata DEBT sebesar 0,19939 dengan standar deviasi 0,33507. Variabel SIZE memiliki nilai minimum sebesar 7,07068 yang merupa- kan nilai dari PT Aneka Kemasindo Utama Tbk. (AKKU) dan nilai maksimum sebesar 11,18617 yang merupakan  nilai  dari  PT  Astra  International  Tbk.  (ASII).  Rata-rata  SIZE  sebesar  9,07518  dengan standar deviasi 0,71088.
Tabel 5. Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial
MGTOWN Frekuensi Tidak terdapat kepemilikan manajerial  209 (72,1%) Terdapat kepemilikan manajerial 81 (27,9%) Total 290 (100%) Sumber: Data diolah
Variabel  MGTOWN  menggunakan  variabel  dummy,  apabila  tidak  terdapat  kepemilikan  mana- jerial  maka  diberi  angka  0  dan  apabila  terdapat  kepemilikan  manajerial  maka  diberi  angka  1.  Pada Tabel 4.5. di atas dapat dilihat terdapat 209 perusahaan yang manajer perusahaannya tidak memiliki saham di perusahaan tersebut, sedangkan 81 perusahaan lainnya terdapat saham yang dimiliki oleh manajer perusahaannya.

## Analisis Data Hasil Uji Beda (T-Test) dan Uji Wilcoxon
Ketika  manajemen  laba  dilakukan  perusahaan,  maka  akan  terdapat  perbedaaan  yang  signifikan antara discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan ba- dan  2008.  Pengujian  hipotesis  H1  diperuntukkan  untuk  uji  beda  2008-2009  yang  akan  dilakukan dengan uji Wilcoxon, hal ini dikarenakan DA tahun 2009 tidak terdistribusi dengan normal. Tabel 8 di bawah menunjukkan uji Wilcoxon untuk periode 2008-2009.

## Tabel 6. Hasil Uji Wilcoxon 2008-2009
Negative Positive Asymp. Sig. Keterangan Ranks Ranks (2-tailed) DA 2008-    39 a 37 b 0,733 Tidak ada DA 2009 perbedaan
Sumber: Data diolah
Pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  secara statistik  terlihat tidak  ada  perbedaaan  yang  signifikan antara  periode  sebelum  dengan  sesudah  penurunan  tarif  pajak,  hal ini  dikarenakan  Asymp.  Sig. (2- tailed)  memiliki  nilai  0,733  yang  lebih  besar  dari  0,05.  Secara  statistik  H1  ditolak  sehingga  dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tidak direspon manajemen dengan melakukan manajemen laba. Selain melakukan uji beda pada periode 2008 dan 2009, peneliti melakukan  pengujian  lebih  dalam  yaitu  akan  menguji  periode  2007-2008,  2009-2010,  dan  2010-2011. Dikarenakan  DA  tahun  2007  dan  2008  terdistribusi  dengan  normal,  maka  pengujian  akan menggunakan  uji  beda paired  sample  t-test. Untuk  periode  2009-2010  dan  2010-2011  akan menggunakan uji Wilcoxon karena pada tahun 2009 dan 2011 data tidak terdistribusi dengan normal.
Pada  Tabel  7  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  terdapat  perbedaaan  yang  signifikan,  hal  ini dikarenakan Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disim- pulkan bahwa sebelum adanya perubahan UU PPh perusahaan sampel telah melakukan manajemen laba.
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
Tabel 7. Hasil Uji Beda (T-Test) 2007-2008
Rata-rata N
Sig. (2-
Keterangan tailed) Pair 1 DA 2007-  -0,2062 76 0,000 Ada perbedaan DA 2008 -0,0317

## Sumber: Data diolah
Tabel 8. Hasil Uji Wilcoxon 2009-2010 dan 2010-2011
Negative Positive Asymp. Sig. Keterangan Ranks Ranks (2-tailed) DA 2009-    31 a 45 b 0,089 Tidak ada DA 2010 perbedaan DA 2010-    14 c 62 d 0,000 Ada perbe- daan
DA 2011 Sumber: Data diolah
Pada  Tabel    8  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  karena tingkat Asymp. Sig. (2tailed) memiliki nilai 0,089 yang lebih besar dari 0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa  perusahaan  tidak  merespon  penurunan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah  daripada  2009  dengan melakukan manajemen laba. Pada Tabel 9. di atas juga menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaaan yang signifikan, hal ini dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed) yang memiliki nilai 0,00 yang lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  sampel  melakukan  manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis H2 sampai H7 akan dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Ana- lisis Regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel in- dependen  terhadap  variabel  dependen.  Berikut ini  merupakan  hasil analisis regresi linear  berganda yang meliputi:
a. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  menggambarkan  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Pada  Tabel  11  di  bawah dapat dilihat nilai Adjusted R2 sebesar 0,215, hal ini berarti kemampuan variabel TAXPLAN, NDTL, EPRESS, DEBT, SIZE, dan MGTOWN dalam menjelaskan variabel DA terbatas hanya mampu  menjelaskan  variasi  sebesar  21,5%,  sedangkan  sisanya  sebesar  78,5%  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar ke enam variabel independen yang diteliti oleh peneliti.

## Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R Square Adjusted R Std. Error of Square the Estimate 1 0,231 0,215 0,12024
Sumber: Data diolah

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
b. Uji Statistik F
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menguji  kelayakan  model  regresi  yang digunakan  dan  mengetahui  kesesuaian  variabel-variabel  yang  dimasukkan  dalam  model dengan data. Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 14,207 dengan Sig. 0,00 yang  lebih  kecil  dari  0,05,  hal  ini  berarti  bahwa  variabel  TAXPLAN,  NDTL,  EPRESS,  DEBT, SIZE,  dan  MGTOWN  sudah  tepat  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel  DA, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah layak dan sesuai.

## Tabel 10. Hasil Uji Statistik F
Model df F Sig. Regression 6 14,207  0,000 Residual 283 Total 289 Sumber: Data diolah
c. Uji Statistik t
Uji  statistik  t  dilakukan  untuk  menguji  apakah  variabel  independen  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat di Tabel 11.

## Tabel 11. Hasil Uji Statistik t
Model  Koefisien t Sig. Keterangan Konstanta  0,025 TAXPLAN  1,783 5,354 0,000 Signifikan NDTL -0,894 -2,148 0,033 Signifikan EPRESS 0,301 3,074 0,002 Signifikan DEBT -0,070 -3,275 0,001 Signifikan SIZE -0,005 -0,543 0,587 Tidak Signifikan MGTOWN  0,042 2,604 0,010 Signifikan
Sumber: Data diolah
Tabel 11 akan menunjukkan signifikan atau tidaknya pengaruh dari  variabel TAXPLAN, NDTL, EPRESS, DEBT, SIZE, dan MGTOWN terhadap DA secara individual dengan tingkat signifikansi sebesar 0, 05 atau 5%. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut:
1. TAXPLAN  berpengaruh  signifikan  terhadap  DA  karena  nilai  signifikansi  lebih  kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan berpengaruh secara positif karena nilai koefisiennya positif.
2. NDTL berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,033 dan berpengaruh secara negatif karena nilai koefisiennya negatif.
3. EPRESS  berpengaruh  signifikan  terhadap  DA  karena  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari 0,05 yaitu 0,002 dan berpengaruh secara positif karena nilai koefisiennya positif.
4. DEBT berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan berpengaruh secara negatif karena nilai koefisiennya negatif.
5. SIZE  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  DA  karena  nilai  signifikansi  lebih  besar dari 0,05 yaitu 0,587 dan berpengaruh secara negatif karena nilai koefisiennya negatif.
6. MGTOWN  berpengaruh  signifikan  terhadap  DA  karena  nilai  signifikansi  lebih  kecil dari 0,05 yaitu 0,010 dan berpengaruh secara positif karena nilai koefisiennya positif.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
Setelah  melakukan  analisis  regresi  linear  berganda,  akan menghasilkan persamaan matematis sebagai berikut:
DA = 0,025 + 1,783 TAXPLAN - 0,894 NDTL + 0,301 EPRESS - 0,070 DEBT - 0,005 SIZE + 0,042 MGTOWN + e

## Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis H1
H1  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah    “Tingkat discretionary  accrual pada  periode sesudah  penurunan  tarif  pajak  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  periode  sebelum  penurunan  tarif pajak”.  Berdasarkan  Tabel  7  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  terlihat  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan  antara  periode  sebelum  dengan  sesudah  penurunan  tarif  pajak,  hal  ini  dapat  dilihat  dari Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,733 yang lebih besar dari 0,05. Secara statistik H1 ditolak, na- mun  jika  dilihat  dari rata-rata  DA tahun  2008  dan  2009  pada  Tabel 4  perusahaan  melakukan  mana- jemen laba dengan pola penurunan laba pada 2008, hal ini dapat dilihat pada rata-rata DA tahun 2008 sebesar  -0,03166  yang  lebih  rendah  daripada  2009  sebesar  -0,03023  dengan  kata  lain  terjadi  usaha penurunan  laba  yang  dilakukan  perusahaan  pada  tahun  2008  karena  adanya  penurunan  tarif  pajak yang  berlaku  efektif  tahun  2009.  Pada  Tabel  8  juga  dapat  dilihat  bahwa  negative  ranks  (39  perus- ahaan) lebih banyak jumlahnya daripada positive ranks (37 perusahaan), hal ini menunjukkan lebih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba. Hal-hal tersebut menunjukkan  secara  absolut  rata-rata  DA  tahun  2008  lebih  rendah  daripada  2009  dan  lebih  banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba, tetapi secara statistik H1 tolak karena tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak  penghasilan  badan  di  Indonesia  tidak  direspon  manajemen  dengan  melakukan  manajemen laba.
Hasil  penelitian  ini  mengkonfirmasi  penelitian  Hidayati  dan  Zulaikha  (2003) bahwa  perubahan Undang-Undang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 tidak direspon oleh Wajib Pa- jak yang bersangkutan untuk melakukan manajemen laba melalui rekayasa discretionary accrual guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian Subagyo dan  Oktavia  (2010)  bahwa  terdapat  perusahaan  yang  tidak  melakukan  manajemen  laba  dalam merespon  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan.  Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  membagi  menjadi dua kelompok yakni perusahaan yang memperoleh laba dan mengalami kerugian. Perusahaan yang mengalami  kerugian  tidak  melakukan  manajemen  laba  dalam  merespon  perubahan  tarif  pajak penghasilan badan, sedangkan pada perusahaan yang memperoleh laba perusahaan merespon  peru- bahan tarif pajak penghasilan badan dengan melakukan manajemen laba.
Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian Wijaya dan Martani (2011), penelitian Wija- ya  dan  Martani (2011)  memberikan  bukti  bahwa  baik  perusahaan  yang  memperoleh laba atau  yang mengalami kerugian sama-sama melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  juga  tidak  mengkonfirmasi  penelitian  Fitriyani,  dkk. (2012) karena penelitian mereka memberikan bukti bahwa perusahaan merespon perubahan tarif pa- jak penghasilan dengan cara melakukan manajemen laba.
Peneliti kemudian melakukan pengujian lebih dalam, selain melakukan pengujian pada periode 2008 dan 2009 penelitian ini juga akan menguji periode 2007-2008, 2009-2010, dan 2010-2011. Hasil uji beda (t-test) pada Tabel 8 menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaaan DA yang signif- ikan, hal ini dikarenakan Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Rata-rata DA tahun 2007 sebesar -0,2062 lebih kecil daripada DA tahun 2008 sebesar -0,0317 artinya pada tahun 2007  perusahaan  melakukan  manajemen  laba  dengan  pola  penurunan laba.  Hal ini  dapat  disimpul- kan  bahwa  sebelum  adanya  perubahan  UU  PPh  perusahaan  sampel  telah  melakukan  manajemen laba.
Hasil uji Wilcoxon pada Tabel 10 menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan DA 2009 dengan 2010 yang signifikan karena tingkat Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,089 yang lebih besar  dari  0,05.  Jika  dilihat  dari  rata-rata  DA  tahun  2009  dan  2010  pada  Tabel  4  perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba pada 2009 dan penaikkan laba pada 2010, hal ini dapat dilihat pada rata-rata DA tahun 2009 sebesar -0,03023 yang lebih rendah daripada 2010

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
sebesar  0,00617.  Pada  Tabel  9  juga  dapat  dilihat  bahwa negative  ranks (31  perusahaan)  lebih  sedikit jumlahnya  daripada positive  ranks (45  perusahaan),  hal  ini  menunjukkan  lebih  banyak  perusahaan yang  melakukan  manajemen  laba  dengan  pola  penaikkan  laba.  Secara  statistik  dapat  disimpulkan bahwa  perusahaan  tidak  merespon  penurunan  tarif  pajak  yang  lebih  rendah  pada  2010  dengan melakukan manajemen laba.
Pada Tabel 9 juga menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaaan yang signifikan, hal ini  dilihat  dari  Asymp.  Sig. (2-tailed)  yang  memiliki  nilai 0,00  yang lebih  kecil  dari  0,05. Jika  dilihat dari rata-rata DA tahun 2010 dan 2011 pada Tabel 4 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola  penaikkan  laba  pada  2011,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  rata-rata  DA  tahun  2010  sebesar  0,00617 yang  lebih  rendah  daripada  2011  sebesar  0,10372.  Pada  Tabel  8.  juga  dapat  dilihat  bahwa negative ranks (14 perusahaan) lebih sedikit jumlahnya daripada positive ranks (62 perusahaan), hal ini menun- jukkan lebih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola penaikkan laba. Hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  sampel  melakukan  manajemen  laba  setelah  adanya  peru- bahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

## Hasil Pengujian Hipotesis H2 Sampai H7

## a. Perencanaan Pajak dengan Manajemen Laba
H2  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  “Perencanaan  pajak    berpengaruh  positif  terhadap manajemen  laba”.  H2  diterima  dan  terbukti  karena  berdasarkan  pengujian  statistik  terhadap persamaan  regresi  linier  berganda  bahwa  perencanaan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen laba. Hasil ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan Subagyo dan Oktavia (2010) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap manajemen  laba  ketika  perusahaan  yang  memperoleh  laba,  sedangkan  ketika  perusahaan mengalami  rugi  perencanaan  pajak  berpengaruh  tidak  signifikan  dan  bersifat  positif.  Pengaruh positif  ini  berarti  semakin  besar  perencanaan  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  maka  akan semakin  besar  pula  manajemen  laba  yang  dilakukan  perusahaan.  Perusahaan  yang  memiliki perencanaan  pajak  yang  baik  maka  perusahaan tersebut  akan  mendapatkan  keuntungan  dari tax shields dan  dapat  meminimalisasi  beban  pajak  perusahaan  (Yin  dan  Cheng,  2004;  dalam  Wijaya dan Martani, 2011).
b. Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih dengan Manajemen Laba
H3 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “ e aji an pajak tangguhan bersih berpengaruh negatif ter  adap  manajemen  la  a”.  H3    diterima  dan  terbukti  karena  berdasarkan  pengujian  statistik terhadap  persamaan  regresi  linier  berganda  bahwa  kewajiban  pajak  tangguhan  bersih berpengaruh  signifikan  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  ini  mengkonfirmasi  penelitian  yang dilakukan Wijaya dan Martani (2011) yang menyatakan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh  signifikan  dan  bersifat  positif  terhadap  manajemen  laba  ketika  perusahaan  yang memperoleh  laba,  sedangkan  ketika  perusahaan  mengalami  rugi  kewajiban  pajak  tangguhan bersih  berpengaruh  signifikan  dan  bersifat  negatif.  Pengaruh  negatif  ini  berarti  semakin  kecil kenaikan kewajiban pajak tangguhan  maka semakin besar manajemen laba yang telah dilakukan perusahaan.  Disini  perusahaan  akan  cenderung  meminimalkan  kenaikkan  kewajiban  pajak tangguhan dengan cara melakukan manajemen laba.
c. Earnings Pressure dengan Manajemen Laba
H4  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  “ Earnings  pressure berpengaruh  positif  terhadap manajemen  laba”.  H4  diterima  dan  terbukti  karena  berdasarkan  pengujian  statistik  terhadap persamaan  regresi  linier  berganda  bahwa earnings  pressure berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen  laba.  Hasil  penelitian  ini  mengkonfirmasi  penelitian  Subagyo  dan  Oktavia  (2010) bahwa earnings  pressure berpengaruh  signifikan  dan  bersifat  positif  terhadap  manajemen  laba. Pengaruh  positif  ini  berarti  jika  semakin  perusahaan  melakukan earnings  pressure maka  semakin besar  pula  manajemen  laba  yang  dilakukan  perusahaan.  Ketika  laba  perusahaan  telah  mencapai target  atau  minimal  sama  dengan  laba  tahun  lalu,  penurunan  laba  perusahaan  dapat  dikurangi dengan  earnings  pressure,  oleh  karena  itu  semakin  perusahaan  melakukan  earnings  pressure maka perusahaan semakin melakukan manajemen laba.

## d. Tingkat Utang dengan Manajemen Laba
H5  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  “tingkat  utang  berpengaruh  negatif  terhadap manajemen  laba”.  H5  diterima  dan  terbukti  karena  berdasarkan  pengujian  statistik  terhad ap persamaan  regresi  linier  berganda  bahwa  tingkat  utang  berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian Subagyo dan Oktavia (2010). Perbedaan  terdapat  pada  besarnya  pengaruh,  pada  penelitian  ini  tingkat  utang  berpengaruh secara  signifikan  pada  manajemen  laba  sedangkan  pada  penelitian  Subagyo  dan  Oktavia  (2010) tingkat  utang  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  tetapi  sama-sama  bersifat  negatif  terhadap manajemen laba. Pengaruh negatif ini berarti semakin besar tingkat utang maka semakin menurun tingkat discretionary accrual . Dengan meningkatkan utang, maka beban bunga yang harus dibayar semakin  besar,  dalam  hal  ini  utang  bertindak  sebagai tax  shields karena  beban  pajak  perusahaan akan semakin kecil akibat dari menurunnya laba perusahaan.
e. Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba
H6  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  “Ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap manajemen  laba”.  H6  ditolak  dan tidak terbukti  karena  berdasarkan  pengujian  statistik  te rhadap persamaan  regresi  linier  berganda  bahwa  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  manajemen  laba.  Hasil  penelitian  ini  mengkonfirmasi  penelitian  Subagyo  dan  Oktavia (2010)  bahwa  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan  dan  bersifat  positif  terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan hasil penelitian ini, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba namun memiliki sifat negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berbeda dengan sifat yang diajukan pada hipotesis atau pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010).  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  semakin  besar  perusahaan  maka  semakin  besar  pula perhatian  masyarakat  terhadap  perusahaan.  Perusahaan  besar  akan  lebih  berhati-hati  dalam melakukan  pelaporan  keuangan  sehingga  berdampak  perusahaan  tersebut  harus  melaporkan kondisi  perusahaan  lebih  akurat.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  besar  cenderung  tidak  akan merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba.
f. Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba
H7 yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  “Kepemilikan  manajerial  berpengaruh  positif terhadap  manajemen  laba”.  H7  diterima  dan  terbukti  karena  berdasarkan  pengujian  statistik terhadap persamaan regresi linier berganda bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap  manajemen  laba.  Hasil  penelitian  ini  tidak  mengkonfirmasi  penelitian  Subagyo  dan Oktavia  (2010).  Perbedaan  terdapat  pada  besarnya  pengaruh,  pada  penelitian  ini  kepemilikan manajerial  berpengaruh  secara  signifikan  pada  manajemen  laba  sedangkan  pada  penelitian Subagyo  dan  Oktavia  (2010)  kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  tetapi sama-sama  bersifat  positif terhadap  manajemen  laba.  Pengaruh  positif ini  berarti  dengan  adanya kepemilikan  manajerial  dalam  suatu  perusahaan  maka  perusahaan  tersebut  akan  melakukan manajemen  laba,  hal  ini  dikarenakan  pemilik  cenderung  menginginkan  perusahaan  memiliki beban pajak yang kecil.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa  perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan  di  Indonesia  tidak  direspon  manajemen  dengan melakukan manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan yang signifikan discretion- ary  accrual pada  periode  sebelum  dan  sesudah  berlakunya  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan yaitu pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2007 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan yang signifikan discretionary accrual pada tahun 2007 dan 2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya perubahan UU PPh perus- ahaan sampel telah melakukan manajemen laba pada tahun 2007. Pemberlakukan tarif yang lebih rendah pada tahun 2010 tidak direspon oleh perusahaan sampel untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan yang signifikan discretionary accrual pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun  2011  perusahaan  sampel  melakukan  manajemen  laba  dengan  pola  penaikkan  laba.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  adanya  perbedaan  yang  signifikan discretionary  accrual pada  tahun  2010  dan  2011  sehingga

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH: SUANDO, PIKIR dan LASDI
dapat disimpulkan bahwa setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010 perusahaan sampel melakukan manajemen laba.
Dapat  disimpulkan  pula  bahwa  insentif  pajak  (perencanaan  pajak  dan  kewajiban  pajak  tangguhan bersih)  berpengaruh  signifikan  terhadap  manajemen  laba.  Perencanaan  pajak  berpengaruh  secara  positif terhadap manajemen laba, sedangkan kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh secara negatif pada manajemen  laba.  Non  insentif  pajak  ( earnings  pressure ,  tingkat  utang,  dan  kepemilikan  manajerial)  juga berpengaruh  signifikan  terhadap  manajemen  laba. Earnings  pressure dan  kepemilikan  manajerial  ber- pengaruh secara positif, sedangkan tingkat utang berpengaruh secara negatif. Untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh secara negatif.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama yaitu generalisasi hasil penelitian ini hanya pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Keterbatasan kedua adalah berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diartikan kemampuan perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan bersih, earnings pressure , tingkat utang, dan kepemilikan manajerial dalam menjelaskan discretionary accrual terbatas,  hanya  mampu  menjelaskan  variasi  sebesar  21,5%,  sehingga  variabel  independen  yang  dipakai kurang tepat karena sebesar 78,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar ke enam variabel independen yang  diteliti  peneliti.  Dari  keterbatasan  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  maka  dapat  disampaikan  saran untuk  penelitian  selanjutnya.  Saran  petama  yaitu  agar  penelitian  selanjutnya  dapat  lebih  memperluas sampel perusahaan tidak hanya perusahaan manufaktur saja. Saran kedua yaitu untuk menambahkan var- iabel  independen  lain  yang  mampu  menjelaskan discretionary  accrual secara  tepat  atau  mengganti  proksi lain untuk mendapatkan variabel independen yang tepat.

## REFERENCES
Ardilla, T.L., 2012, Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 dan Pengaruh Insentif Pajak-Non Pajak terhadap Manajemen Laba, Semarang: Universitas Diponegoro
Ariani, D., 2010, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan yang Ber- gerak di Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
Fitriyani, D.,  R. Maiyarni,  dan M. Gowon, 2012, Analisis Perbedaan Earnings Management Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jurnal Penelitian Universi- tas Jambi , Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2012: 55-60, ISSN 0852-8349. Ghozali, I., 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 , Edisi Kelima, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hidayati, S.M., dan Zulaikha, 2003, Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax, Simposium Nasional Akuntansi VI , Surabaya.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2012,  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  1  (Revisi  2009),  Jakarta:
Salemba Empat.
_____, 2012, Kerangka Dasar Penyusunan dan Pernyajian Laporan Keuangan, Jakarta: Salemba Empat. Isnanta,  R.,  2008,  Pengaruh  Corporate  Governance  dan  Stuktur  Kepemilkan  terhadap  Manajemen  Laba dan Kinerja Keuangan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Melinda, E., 2010, Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi ang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Medan: Universitas Sumatera Utara. Moe, 2011, Uji F, Uji T, R2, (http://moe-nier.blogspot.com, diunduh 7 Desember 2011). Rahmawati, A.R. Suprapti, dan S. Seventi, 2010, Model Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di  Bursa  Efek  Indonesia;  Suatu  Pemeriksaan  Pergeseran  Klasifikasi  serta  Dampaknya  terhadap Kinerja  Saham,  Pemelihan  Metode  Akuntansi,  dan  Pengaturan  Waktu  Transaksi, Jurnal  Akuntansi , Vol. 14, No. 1, 2010.
Rahmawati, F., 2010, Pengaruh Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro.
Sari, D.K., dan D. Martani, 2010, Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tin- dakan Pajak Agresif, Simposium Nasional Akuntansi XIII , Purwokerto.
Sari,  S.R.K.,  dan  Bandi,  2010,  Praktik  Manajemen  Laba  Terkait  Peringkat  Obligasi, Simposium  Nasional Akuntansi XIII , Purwokerto.
JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 5 NO 2 – JULI 2013 – Halaman 159-187
Scott, W.R., 2012, Financial Accounting Theory , 6th ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall. Santoso, S., 2010, Statistik Parametrik , Jakarta: Elex Media Komputindo. Suandy, E., 2008, Perencanaan Pajak , Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
Subagyo,  dan  Oktavia,  2010,  Manajemen  Laba  Sebagai  Respon  Atas  Perubahan  Tarif  Pajak  Penghasilan Badan di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi XIII , Purwokerto.
Sunarto, 2009, Teori Keagenan dan Manajemen Laba, Kajian Akuntansi , Vol. 1, No. 1, Februari 2009: 13-28, ISSN 1979-4886.
Tiearya, I.R., 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro.
Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia , Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
Wardani,  D.T.,  dan  Masodah,  2011,  Pengaruh  Asimetri  Informasi,  Struktur  Kepemilikan,  Manajerial  dan Leverage terhadap Praktik Manajemen Laba dalam Industri Perbankan di Indonesia, Depok: Univer- sitas Gunadarma.
Wijaya,  M.,  dan  D.  Martani,  2011,  Praktik  Manajemen  Laba  Perusahaan  dalam  Menanggapi  Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008, Simposium Nasional Akuntansi XIV , Aceh.
Wulandari,  dan  R.  Ayu,  2010,  Pengaruh  Sistem  Hukum  terhadap  Manajemen  Laba  dengan  Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi: Studi Perbandingan Inggris dan Perancis, Simposium Na- sional Akuntansi XIII , Purwokerto.