Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019
[66]

## TEORI PERENCANAAN BAHASA LAUDER & LAUDER DAN APLIKASINYA DALAM KONTEKS BAHASA INDONESIA
Sudaryanto 1 , Zultiyanti 2 , Agnes Yumartati 3 , Farah Muthia Saputri 4 , Nungky Nurmalitasari 5 1, 2, 3, 4, 5 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
1 sudaryanto@pbsi.uad.ac.id 2 zultiyanti@pbsi.uad.ac.id
3 yumartati@pbsi.uad.ac.id
4 muthiaf42@yahoo.co.id
5 nungkynurmalita26@gmail.com

## Abstrak
Lauder  &  Lauder  memiliki  pandangan  bahwa  perencanaan  bahasa  adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh  pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan  Bahasa.  Visi  Badan  Bahasa  adalah terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia.  Guna  mewujudkan  visi  tersebut,  Badan  Bahasa  memiliki  tugas utama,  yaitu  melaksanakan  pengembangan,  pembinaan,  dan  pelindungan bahasa  dan  sastra  Indonesia.  Tulisan  ini  berfokus  pada  pengembangan, pembinaan,  dan  pelindungan  bahasa  Indonesia  semata.  Dimulai  dari pembahasan  UU  Nomor  24  Tahun  2009,  kemudian  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2014,  diikuti  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2016, sampai  kegiatan-kegiatan,  seperti  Gerakan  Literasi  Nasional  (GLN),  Uji Kemahiran  Berbahasa  Indonesia  (UKBI),  Aksi  Pengendalian  Bahasa  Negara, dan  Diplomasi  Kebahasaan  melalui  Bahasa  Indonesia  bagi  Penutur  Asing (BIPA).
Kata Kunci: perencanaan bahasa, pengembangan bahasa, pembinaan bahasa, bahasa Indonesia
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## Abstract
Lauder  &  Lauder  has  a  view  of  language  planning  carried  out  by  the government or a body appointed by the government, in this case the Language Board. The Vision of the Language Agency for the realization of the people of character and national identity through Indonesian language and literature. In order  to  realize  this  vision,  the  Language  Board  has  the  main  task  of developing,  guiding  and  protecting  Indonesian  language  and  literature.  This paper challenges the development, formation and protection of the Indonesian language  only.  Law  Number  24  of  2009,  then  Government  Regulation  of  the Republic  of  Indonesia  Number  57  of  2014,  followed  by  Regulation  of  the Minister of Education and Culture of the Republic of  Indonesia Number 70 of 2016, to activities, such as the National Literacy Movement (GLN), Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) , Action on Control of State Languages, and Language Diplomacy through Indonesian for Foreign Speakers (BIPA).
Keywords : language planning, language development, language development, Indonesian
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## A. PENDAHULUAN
Dalam tulisan berjudul “Berbagai K ajian  Linguistik”,  Lauder  &  Lauder (2007)  mengupas  salah  satu  kajian linguistik  yang  bersifat  kajian terapan,  yaitu  perencanaan  bahasa.
Lauder  &  Lauder  mendefinisikan perencanaan  bahasa  adalah  sebuah kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini  Pusat  Bahasa  (kini  Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan).  Definisi  Lauder  & Lauder  itu  bisa  disebut  semacam “teori”  yang,  barangkali, patut diaplikasikan  ke  dalam  konteks bahasa  Indonesia.  Terkait  itu,  teori perencanaan  bahasa  Lauder  & Lauder  akan  memiliki  perbedaan dibandingkan dengan teori lainnya. Sementara itu, Kridalaksana (2011)  mendefinisikan  perencanaan bahasa adalah usaha untuk memperbaiki  komunikasi  bahasa dengan  menciptakan  subsistem- subsistem baru atau menyempurnakannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memakainya. Standardisasi peristilahan  dalam  bidang-bidang kehidupan adalah contoh perencanaan  bahasa.  Di  dalam “teori”  itu,  Kridalaksana tidak menyebutkan  siapa  pihak  yang melaksanakan  perencanaan  bahasa sehingga agak kurang jelas dipahami oleh  pembaca,  padahal  di  dalam perencanaan  bahasa  itu  harus  jelas siapa pihak yang harus melakukannya  dan  siapa  pula  pihak yang  ditujunya.  Dengan  demikian, kajian  ini  akan  berfokus  terhadap penerapan  atau  aplikasi  teori perencanaan  bahasa  Lauder  &
Lauder  dalam  konteks  bahasa Indonesia Sejumlah pakar bahasa Indonesia telah  menghasilkan  kajian-kajian terkait pengutamaan bahasa Indonesia  dan/atau  tegangan  antara bahasa  Indonesia,  bahasa  daerah, dan  bahasa  asing,  seperti  Pastika (2012),  Rambu  (2016),  Paryono (2017),  Masreng  (2017),  Arifin (2018), Harahap (2018), Sudaryanto, dkk.  (2018),  Anto,  dkk.  (2019),  dan Ridlo, dkk. (2019). Kesembilan kajian itu  memiliki  fokus  yang  berbeda dengan  kajian  ini  yang  berfokus terhadap  aplikasi  teori  perencanaan bahasa  Lauder  &  Lauder  dalam konteks  bahasa  Indonesia.  Sejalan dengan tugas Badan Bahasa, perencanaan bahasa meliputi pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia.  Secara  tidak  langsung, hasil dari kajian ini dapat melengkapi kajian-kajian tadi.

## B. PEMBAHASAN
Uraian  ini  secara  berurutan membahas  tentang  visi  dan  misi Badan Bahasa, serta tugas dan fungsi Badan Bahasa. Selanjutnya, pembahasan Undang-Undang Republik  Indonesia  (UU)  Nomor  24 Tahun  2009  tentang  Bendera, Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta Lagu Kebangsaan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  57  Tahun  2014 tentang  Pengembangan,  Pembinaan, dan  Pelindungan  Bahasa  dan  Sastra, serta  Peningkatan  Fungsi  Bahasa Indonesia,  diikuti  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016  tentang  Standar  Kemahiran
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019
Berbahasa Indonesia, sampai kegiatan-kegiatan,  seperti  Gerakan Literasi Nasional (GLN), Uji Kemahiran  Berbahasa  Indonesia (UKBI),  Aksi  Pengendalian  Bahasa Negara,  dan  Diplomasi  Kebahasaan melalui  Bahasa  Indonesia  bagi Penutur Asing (BIPA). Berdasarkan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2014 — 2019 ditetapkan  visi  dan  misinya.  Visi Badan  Bahasa  adalah  terwujudnya insan  berkarakter  dan  jati  diri bangsa  melalui  bahasa  dan  sastra Indonesia. Misi Badan Bahasa terdiri atas empat butir, yaitu
1. meningkatkan  mutu  kebahasaan dan pemakainya;
2. meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan; 3. meningkatkan  keterlibatan  para pemangku  kepentingan  dalam pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan  bahasa  dan  sastra; dan 4. meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan. Selanjutnya,  dari  visi  dan  misi  di atas  itu  diturunkan  menjadi  tugas dan  fungsi  Badan  Bahasa.  Tugas Badan Bahasa adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan  sastra  Indonesia.  Fungsi  Badan Bahasa terdiri atas lima butir, yaitu 1. penyusunan  kebijakan  teknis, rencana,  program  dan  anggaran
pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan bahasa dan sastra; 2. pelaksanaan pengembangan, pembinaan,  dan  pelindungan bahasa dan sastra; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan bahasa dan sastra; 4. pelaksanaan  administrasi  Badan Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa; dan
5. pelaksanaan  fungsi  lain  yang diberikan oleh Menteri.
Gambar  1. Prof.  Dr.  Dadang  Sunendar,
M.Hum. - Kepala  Badan  Bahasa (2015 — 2019). Sumber: Dokumentasi Pribadi
Sesuai  dengan  teori  perencanaan bahasa  Lauder  &  Lauder  di  atas, Badan  Bahasa  pun  melakukan kegiatan  perencanaan  bahasa  yang meliputi pengembangan, pembinaan, dan  pelindungan  bahasa  dan  sastra Indonesia. Dalam konteks tulisan ini, penulis  ingin  berfokus  ke  arah pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan  bahasa  Indonesia  saja. Kegiatan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia telah tercantum dalam UU Nomor  24  Tahun  2009,  khususnya Bagian Ketiga dan Pasal 41  ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut.
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## [70]
Pasal 41 (1) Pemerintah wajib mengembangkan,  membina,  dan melindungi  bahasa  dan  sastra Indonesia  agar  tetap  memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. (2) Pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis,  dan  berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sesuai  dengan  bunyi  ayat  (3) Pasal  44  di  atas,  terbitlah  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  57  Tahun  2014.  Di  dalam produk  hukum  itu,  tercantum definisi  dari istilah  “pengembangan bahasa”,  “pembinaan  bahasa”,  dan “pelindungan  bahasa” ,  tepatnya  di Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1. Definisi  “pengembangan  bahasa” ialah  upaya  memodernkan  bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan  dan  pembakuan  sistem bahasa, pengembangan laras bahasa,
serta  mengupayakan  peningkatan fungsi  Bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  internasional.  Sementara  itu, definisi “pembinaan  bahasa”  ialah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran  bahasa  di  semua  jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan  bahasa  ke  berbagai lapisan  masyarakat.  Selanjutnya,
definisi  “pelindungan  bahasa”  ialah upaya  menjaga  dan  memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Salah  satu  usaha  pembinaan bahasa Indonesia, khususnya pemasyarakatan  bahasa  Indonesia ke  berbagai  lapisan  masyarakat menggunakan  media  sosial,  Badan Bahasa menerbitkan unggahan rubrik Kata  Kita  Pekan  Ini (Gambar 2), Tahukah  Anda? (Gambar  3),  dan
Ejaan  Hari  Ini (Gambar  4)  melalui sejumlah  media  sosialnya,  seperti laman ( website ) badanbahasa.kemdikbud.go.id , Instagram “ badanbahasakemendikbud ” , Twitter “ badanbahasa ” , Facebook “ badanbahasa ” ,  dan  surel  ( e-mail ) badan.bahasa@kemdikbud.go.id.
Gambar 2. Rubrik Kata Kita Pekan Ini Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## [71]
Gambar 3. Rubrik Tahukah Anda? Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id
Gambar 4. Rubrik Ejaan Hari Ini Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id
Di  dalam  PP  Nomor  57  Tahun 2014,  khususnya  Pasal  11  ayat  (1) disebutkan, “ Pengembangan  Bahasa Indonesia  dilakukan  untuk  (a) memantapkan  kedudukan  dan  fungsi Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa nasional  dan  bahasa  resmi  negara; dan  (b)  meningkatkan  fungsi  Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional .” Selanjutnya,  Pasal  11 ayat (2) disebutkan, “ Pengembangan Bahasa  Indonesia  dilakukan  melalui:
a. penelitian kebahasaan; b.
pengayaan  kosakata;  c.  pembakuan dan  kodifikasi  kaidah  bahasa;  d.
penyusunan bahan ajar; e. penyusunan  alat  uji  kemahiran berbahasa;  f.  penerjemahan;  dan  g. publikasi hasil pengembangan Bahasa  Indonesia. ” Kemudian  Pasal 11  ayat  (3)  disebutkan,  “ Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  c  berupa  tata  bahasa,  tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium,  rekaman  tuturan,  atau bentuk lain yang sejenis .”
Berikutnya,  Pasal  16  ayat  (1)
disebutkan,  “ Pembinaan  terhadap masyarakat pengguna Bahasa Indonesia dilakukan untuk: a. meningkatkan  sikap  positif  agar masyarakat  memiliki  kesadaran, kebanggaan,  dan  kesetiaan  terhadap norma  berbahasa  Indonesia;  b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa  Indonesia;  c.  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan  Bahasa  Indonesia;  d. menciptakan  suasana  yang  kondusif untuk  pembinaan  Bahasa  Indonesia; dan e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia .” Kemudian  Pasal  16  ayat  (2) disebutkan, “ Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  paling  sedikit  melalui:  a. pendidikan;
b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia; d. penetapan  dan  penerapan  standar kemahiran  berbahasa  Indonesia;  dan e.  penciptaan  suasana  yang  kondusif untuk berbahasa Indonesia .” Selanjutnya,  Pasal  27  ayat  (1) disebutkan,  “ Pelindungan  Bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan  kedudukan  dan fungsi  Bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  nasional  dan  bahasa  resmi
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## [72]
negara .” Kemudian Pasal 27 ayat (2) disebutkan,  “ Pelindungan  Bahasa Indonesia  dilakukan  paling  sedikit melalui: a. pendidikan; b. pengembangan;  c.  pembinaan;  d. penelitian kebahasaan; e. pendokumentasian; dan f. publikasi .” Terkait Pasal 16 ayat (2) butir d PP  Nomor  57  Tahun  2014,  terbitlah Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016.  Melalui  peraturan  tersebut, dikenal standar kemahiran berbahasa  Indonesia  yang  disebut
Uji  Kemahiran  Berbahasa  Indonesia (disingkat  UKBI).  Merujuk  Pasal  1
ayat  (2)  disebutkan,  “ Uji  Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya  disingkat  UKBI,  adalah tes  penguasaan  kebahasaan  dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu  pada  Standar  Kemahiran Berbahasa  Indonesia . ” Terkait  itu, Pasal  1  ayat  (1)  dijelaskan,  “ Standar Kemahiran  Berbahasa  Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa  Indonesia,  baik  secara lisan maupun tulis .”
Di dalam tes UKBI, sebagaimana tercantum  pada  Pasal  4  ayat  (2), terdapat  pemeringkatan  Standar Kemahiran  Berbahasa  Indonesia yang terdiri atas:
1. Peringkat I (Istimewa);
2. Peringkat II (Sangat Unggul);
3. Peringkat III (Unggul);
4. Peringkat IV (Madya);
5. Peringkat V (Semenjana);
6. Peringkat VI (Marginal); dan
7. Peringkat VII (Terbatas).
Berikut  ini  infografis  tentang UKBI  (Gambar  5)  yang  dapat  dibaca
oleh  masyarakat  umum,  termasuk orang  asing.  Melalui  infografis  itu, dapat  dibaca  perihal  apa  itu  UKBI, apa  yang  diuji  dalam  UKBI,  materi apa  yang  diujikan  dalam  UKBI, bagaimana susunan soal UKBI, siapa yang dapat menjadi peserta UKBI, di mana  tempat  pendaftaran  dan pelaksanaan  UKBI,  dan  apa  yang diperoleh peserta setelah menempuh UKBI.
Gambar 5. Infografis UKBI
Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id
Selain  UKBI,  Badan  Bahasa  juga menggagas kegiatan-kegiatan lainnya,  seperti  Gerakan  Literasi Nasional  (GLN),  Aksi  Pengendalian Bahasa  Negara,  dan  Diplomasi Kebahasaan melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). GLN  diwujudkan  melalui  acara Festival  Literasi  Sekolah  (FLS)  yang pada tahun 2019 ini memasuki tahun ketiga.  Dalam  program  prioritas tahun  2018,  Badan  Bahasa  telah menargetkan  terbitnya  305  buku,
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## [73]
hadirnya  68  komunitas  binaan,  dan munculnya  kajian  literasi.  Pada tahun  2017,  Pusat  Pembinaan melalui Bidang Pembelajaran melaksanakan  kegiatan  penulisan bahan  bacaan  berupa  ceita  rakyat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai pendukung GLN. Berikutnya,  Aksi  Pengendalian Bahasa Negara terbagi ke dakan tiga kegiatan besar, yakni (1) pengendalian bahasa di ruang publik, (2)  pengendalian  bahasa  di  lembaga pemerintah dan lembaga swasta, dan (3)  pengendalian  bahasa  di  lembaga pendidikan. Secara rinci, tiga kegiatan  besar  itu  akan  dijabarkan sebagai berikut. 1. Pengendalian  bahasa  di  ruang publik meliputi 54 kabupaten/kota (tahun 2012), 50 kabupaten/kota (tahun 2013), 13 kabupaten/kota (tahun 2014), 11
provinsi  (tahun  2015),  DKI Jakarta  (tahun  2016),  dan  109 kabupaten/kota (tahun 2017);
2. Pengendalian  bahasa  di  lembaga pemerintah  dan  lembaga  swasta meliputi  17  lembaga  (tahun 2014), 15 lembaga (tahun 2015), 6  lembaga  (tahun  2016),  dan  7 lembaga (tahun 2017); dan 3. Pengedalian  bahasa  di  lembaga pendidikan  meliputi  18  lembaga (tahun 2014), 15 lembaga (tahun 2015),  5  lembaga  (tahun  2016), dan 15 lembaga (tahun 2017).
Berikutnya,  kegiatan  Diplomasi Kebahasaan  melalui  BIPA  telah dilakukan  di  sejumlah  negara  dan lembaga sebagai berikut.
1. Benua  Amerika  meliputi  tiga negara, yaitu Amerika Serikat (23 lembaga),  Cile  (1  lembaga),  dan Suriname (1 lembaga); 2. Benua  Eropa  meliputi  delapan negara, yaitu Belanda (5 lembaga),  Italia  (10  lembaga), Prancis  (6  lembaga),  Bulgaria  (2 lembaga),  Jerman  (14  lembaga), Rusia  (11  lembaga),  Inggris  (4 lembaga),  dan  Polandia  (3 lembaga);
3. Benua  Asia  meliputi  15  negara, yaitu  Jepang  (40  lembaga),  Irak (1  lembaga),  Arab  Saudi  (2 lembaga), Hongkong (1 lembaga),
Tiongkok  (2  lembaga),  India  (1 lembaga),  Korea  Selatan  (1 lembaga), Myanmar (1  lembaga), Laos  (1  lembaga),  Vietnam  (2 lembaga),  Kamboja  (5  lembaga), Singapura  (3  lembaga),  Filipina (10  lembaga),  Timor  Leste  (5 lembaga),  dan  Thailand  (31 lembaga); dan
4. Benua  Afrika  meliputi  satu negara, yaitu Mesir (3 lembaga);
5. Benua  Australia  meliputi  56 lembaga.
Selain  negara  dan  lembaga,  hal lain  yang  juga  perlu  diketahui  ialah jumlah  pemelajar  BIPA  pada  tahun 2017.  Ada  22  negara  asal  pemelajar BIPA,  yaitu  Amerika  Serikat  (114 orang),  Rusia  (127  orang),  Prancis (163  orang),  Italia  (88  orang), Inggris  (175  orang),  Jerman  (56 orang), Finlandia (15 orang), Uzbekistan  (150  orang),  Thailand (9.620 orang), Kamboja (276 orang), Laos  (40  orang),  Malaysia  (40 orang), Singapura (84 orang), Timor
Leste  (4.032  orang),  Filipina  (338 orang),  Vietnam  (182  orang), Australia  (1.580  orang),  India  (86 orang),  Jepang  (24  orang),  Mesir
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## [74]
(1.206  orang),  Papua  Nugini  (3.093 orang), dan Tunisia (452 orang).
Gambar 7. Acara International Gathering
Darmasiswa Tahun 2017
Sumber: dokumentasi pribadi
Gambar 8. Mahasiswa Darmasiswa UAD Sumber: dokumentasi pribadi

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan di atas, diperoleh sejumlah simpulan.
Pertama,  teori  perencanaan  bahasa
Lauder & Lauder yang menyebutkan bahwa  perencanaan  bahasa  adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan Bahasa,  telah  terbukti.  Kedua, perencanaan  bahasa  dalam  konteks bahasa Indonesia meliputi pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan  bahasa  Indonesia.  Hal itu  sudah  sesuai  dengan  UU  Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2014, dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  70  Tahun 2016.  Ketiga,  Badan  Bahasa  telah melaksanakan  perencanaan  bahasa secara  baik,  sesuai  dengan  teori perencanaan  bahasa  Lauder  & Lauder, berupa kegiatan Uji Kemahiran  Berbahasa  Indonesia (UKBI),  Gerakan  Literasi  Nasional (GLN),  Aksi  Pengendalian  Bahasa
Negara,  dan  Diplomasi  Kebahasaan melalui  Bahasa  Indonesia  bagi Penutur Asing (BIPA).

## DAFTAR PUSTAKA
Anto,  P.,  Hilaliyah,  H.,  &  Akbar,  T. (2019).  Pengutamaan  bahasa Indonesia: Suatu langkah aplikatif. El  Banar:  Jurnal Pendidikan  dan  Pengajaran, 2 (1), 17 — 24.
Arifin, E. Z. (2018). “Undang -undang bahasa”:  Sebuah  instru men bagi  pembinaan  bahasa  dalam era  globalisasi. Pujangga,  3 (2), 1 — 24. Harahap,  S.  H.  (2018).  Kebijakan bahasa  nasional  versus  sikap bahasa asing di Medan, Sumatera Utara. Dalam Prosiding Seminar Internasional Riksa Bahasa XII , 297-304. URL: http://proceedings.upi.edu/ind ex.php/riksabahasa/article/vie w/208. Lauder,  A.  F.  &  Lauder,  M.  R.  M.  T. (2007). Berbagai kajian linguistik.  Dalam  Kushartanti dkk.  (peny.), Pesona  bahasa: Langkah awal memahami linguistik (220-248).  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Majalengka Vol. 3, No. 2, Agustus 2019

## [75]
Masreng,  R.  (2017).  Diplomasi
bahasa menjembatani keragaman  bahasa  daerah  dan pengutamaan bahasa Indonesia. Retorika: Jurnal Ilmu
Bahasa, 1 (1), 155 — 167. Paryono,  Y.  (2017).  Peran  strategis media massa dalam pembinaan dan  pengembangan  bahasa Indonesia. Madah: Jurnal
Bahasa dan Sastra,  4 (2), 163 —
173. Pastika,  I.  W.  (2012).  Pengaruh bahasa  asing  terhadap  bahasa Indonesia  dan  bahasa  daerah: Peluang  atau  ancaman? Jurnal Kajian  Bali  (Journal  of  Bali Studies), 2 (2), 141 — 162.
Rambu,  C.  G.  (2016).  Penggunaan bahasa Indonesia dalam diplomasi pertahanan Indonesia  terhadap  negara ASEAN. Jurnal  Pertahanan  dan
Bela Negara, 6 (1), 245 — 260. Ridlo,  M.,  Amalia,  R.  M.,  &
Rahmatunnisa, M. (2019).
Situasi  bahasa  sebagai  alat untuk  perencanaan  bahasa nasional. Responsive, 1 (3), 86 — 89. Sudaryanto,  Hermanto,  &  Wijayanti, D.  (2018).  Wacana  padanan istilah  asing-Indonesia  dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi  penutur  asing. Jurnal
Pesona, 4 (2), 1 — 9.