## Tantangan Pengembangan Kapasitas e-Government di Provinsi Aceh
1
Development challenges The capacity of e-Government in Aceh Province

## ELI JUMAELI
Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10  Jakarta. email : eli_jumaeli@yahoo.com

## ABSTRAK
Pengembangan E-Government di  Aceh  bertujuan  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  administrasi  Pemerintahan  Aceh  yang  berbasis  teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel melalui web . Dalam pengelolaan informasi dan  dokumentasi  (PID)  masih  mengalami  kendala  dalam  hal  ketidakjelasan pembagian  ruang  lingkup  tugas  pengelolaan  antara  Dishubkomintel  dengan  Biro Hubungan Masyarakat Setdaprov, lemahnya pemahaman tentang PID di kalangan pejabat,  terbatasnya  pegawai  yang  memiliki  kemampuan  dalam  mengelola  PID. Tulisan ini merekomendasi pentingnya pengembangan kapasitas e-Government Aceh dari tiga dimensi yaitu pada dimensi system perlu ada Peraturan Gubernur tentang pengelolaan PID; pada dimensi kelembagaan, perlu menguatkan koordinasi antar organisasi pengelola PID; dan diseminasi e-goverment kepada pejabat dan staf, serta merencanakan pejabat fungsional PID.
Kata kunci : Pengembangan kapasitas, e-Government , Pemerintah Aceh.

## ABSTRACT
E-Government Development in Aceh aims to improve the quality of the administration of the Government of Aceh-based communications and information technology in order to provide information services to the public in a transparent and accountable through the web. In the management of information and documentation (PID) is still experiencing problems in terms of vagueness management division of tasks between the scope of the Bureau of Public Relations Dishubkomintel Setdaprov, lack of understanding of PID among officials, employees who have a limited ability to manage the PID. This paper recommends the importance of capacity development of e-Government of Aceh in three dimensions, namely the dimension of the system needs to be Governor Regulation on the management of PID; institutional dimension, need to strengthen coordination between the PID management organization, and dissemination of e-government officials and staff, and planning officials PID functional.
Keywords : Capacity building, e –Government

## A. PENDAHULUAN
B erdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yakni pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur, yang akan mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan yang tertib, organisasi yang sesuai kebutuhan, tatalaksana pemerintahan yang jelas, SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Pengimplementasian agenda-agenda tersebut akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel. Perubahan tersebut akan berdampak pada penurunan praktek KKN, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga mencapai kondisi profil birokrasi yang diharapkan.
Kondisi tersebut di atas akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain :
1.  Penerapan program quick wins , yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit;
2.  Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi secara periodik dan melembaga;
3.  Penerapan manajemen perubahan ( change management ) agar tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
4.  Penerapan knowledge management agar terjadi suatu proses pembelajaran dan tukar pengalaman yang efektif bagi K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
5.  Penegakan hukum agar terwujud
batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan masing-masing. Upaya-upaya tersebut akan dapat berjalan dengan baik, setidaknya bilamana dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Misalnya :
1.  Pada penerapan program quick wins yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik secara signifikan, TIK dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan secara on-line ( e-Services ). Melalui layanan seperti itu, masyarakat dapat melakukan transaksi layanan secara efektif dan efisien tanpa ada diskriminasi.
2.  Pada penerapan monitoring dan evaluasi, TIK dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan data/ informasi kinerja kepada pihak- pihak terkait secara on-line

## ELI JUMAELI
( e-Monev ). Melalui cara demikian, monitoring dan evaluasi dapat segera dilakukan, dan tindak lanjut dapat segera diberikan untuk perbaikan yang lebih baik.
3.  Pada penerapan manajemen perubahan, TIK dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi antar pihak terkait, melalui e-mail, e-chatting, e-forum, dll. Melalui cara demikian, semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang benar tentang perubahan, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam perubahan.
4.  Pada penerapan manajemen
pengetahuan, TIK dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pembelajaran secara on-line ( e-Learning ). Melalui cara demikian, semua pihak yang terlibat dapat memperoleh pengetahuan penting, sehingga mampu terlibat secara aktif dalam reformasi birokrasi.
5.  Pada penegakan hukum, TIK dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi hukum kebijakan secara on-line ( e-policy ), dan menyediakan sarana pengaduan secara on-line ( e-complaint ). Melalui cara demikian, semua pihak memiliki perasaan setara secara hukum, yang dapat menimbulkan semangat penegakan hukum dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatur.
Aplikasi-aplikasi TIK tersebut telah digunakan oleh beberapa Negara. Pengalaman mereka telah membuktikan bahwa TIK sangat
berperan penting dalam mempercepat reformasi birokrasi. Contohnya di Korea Selatan, TIK telah merubah cara pemerintah menyelenggarakan fungsi-fungsinya dan membantu mengurangi biaya operasional, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. TIK juga merupakan salah satu kunci pendukung terselenggaranya kepemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan membantu dalam mengurangi peluang- peluang untuk melakukan korupsi. Selain itu, TIK mampu memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam formulasi kebijakan dan membantu terwujudnya transparansi dalam penggunaan keuangan negara. Di Indonesia, pemanfaatan TIK di kalangan birokrasi telah dimulai sejak tahun 1960-an. Namun baru pada tahun 2003, Presiden menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional, dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing- masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi.
E-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan)

## TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS e-GOVERNMENT DI PROVINSI ACEH
elektronik (Inpres 3/2003) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga, bisnis, dan dengan pemerintah lainnya, untuk penyediaan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pengembangan e-Government perlu dilakukan secara sistematik, melalui tahapan yang realistik dan terukur. Ada 4 (empat) tahapan pengembangan e-Government , yakni : 1.  Tahap Persiapan ( Presentation ), meliputi pembuatan situs web yang menyediakan informasi secara online.
2.  Tahap Pematangan ( Interaction ), meliputi pembuatan situs web yang menyediakan database informasi publik, dan menyediakan layanan informasi publik secara  interaktif. 3.  Tahap Pemantapan ( Transaction ), meliputi pembuatan situs web yang menyediakan layanan publik secara online, yang melibatkan transaksi finansial maupun non finansial 4.  Tahap Pemanfaatan ( Integration ), meliputi pembuatan situs web yang menyediakan layanan publik secara online, yang terintegrasi antar satuan kerja dalam sebuah instansi, maupun dengan organisasi terkait lainnya. Namun, setelah satu dekade sejak Inpres tersebut dikeluarkan, Pengembangan e-Government di Indonesia seperti berjalan di tempat. Pada umumnya, situs web pemerintah masih berada pada tahap persiapan, sebagian sudah berada pada tahap interaksi, dan hanya sebagian kecil yang berada pada tahap transaksi.
Mengingat bahwa e-Government merupakan “enabler” dalam
mewujudkan reformasi birokrasi, maka kondisi tersebut sungguh memprihatinkan. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dinilai penting untuk mengembangkan kapasitas e-Government . Dalam hal ini, mengambil kasus di Pemerintah Provinsi Aceh.
Tulisan berikut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengembangan kapasitas e-Government yang dibutuhkan oleh pemerintah Aceh untuk mempercepat penyelenggaraan reformasi birokrasi di Aceh. Gambaran tersebut disajikan secara deskriptif terhadap beberapa dimensi dalam pengembangan kapasitas e-Government .

## B. PEMBAHASAN
1.  Dimensi Pengembangan Kapasitas E-Government Kapasitas adalah sebuah konsep yang komplek untuk didefinisikan. Namun, pada intinya dari konsensus pengembangan internasional mencatat bahwa kapasitas adalah kemampuan individu-individu, institusi-institusi, dan masyarakat-masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah, membuat pilihan-pilihan, dan mendefinisikan prioritas-prioritas mereka dan merencanakan masa depan mereka (Wordbank). Dengan kata lain, kemampuan tersebut dimaksudkan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan dalam sesuatu hal secara berkelajutan (Cox,2006).
Sedangkan pengembangan kapasitas didefinisikan sebagai sebuah proses yang berangsur-angsur, dengan turut campur inisiatif negara untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan melalui investigasi dan pembangunan pada kapital

## ELI JUMAELI
manusia serta perubahan dan penguatan institusi (Worldbank), proses tersebut dilakukan melalui individu, organisasi dan masyarakat agar memperoleh, memperkuat dan mempertahankan kemampuan untuk mencapai tujuan pembangunan mereka sendiri dari waktu ke waktu (UNDP, 2009).
Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pengembangan kapasitas terdiri dari pengembangan individu, institusi, dan masyarakat yang didekati secara terpadu dalam tiga dimensi, yakni : -  Dimensi peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi secara sistemik perilaku masyarakat (Dimensi Sistem);
-  Dimensi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan dan jaringan antar organisasi, yang mempengaruhi perilaku organisasi/ institusi (Dimensi Kelembagaan); -  Dimensi ketrampilan, kualifikasi, pengetahuan, sikap, etika dan motivasi individu, yang mempengaruhi perilaku individu (Dimensi Individu).
Terkait dengan pengembangan kapasitas e-Government , maka terdapat beberapa indikator yang perlu ditinjau dari dimensi sistem, kelembagaan dan individu.
1.  Dimensi Sistem, berupa upaya peningkatan kapasitas kebijakan mengenai e-Government , yang meliputi data, aplikasi dan infrastruktur jaringan.
2.  Dimensi Kelembagaan, berupa upaya peningkatan kapasitas
organisasi pengelola e-Government , baik yang mengelola data, aplikasi maupun infrastruktur jaringan. 3.  Dimensi Individu, berupa upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan e-Government . Berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang e-Government, SDM e-Government terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yakni pimpinan, pengelola dan pengguna. Untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan e-Government ketiga kelompok tersebut harus memiliki kompetensi tertentu.
Untuk pimpinan dibutuhkan kompetensi terkait dengan kepemimpinan dalam peningkatan layanan publik melalui pemanfaatan TIK, serta kemampuan dalam mengelola perubahan yang diakibatkan dari pemanfaatan TIK tersebut. Untuk pengelola dibutuhkan kompetensi yang terkait dengan pengelolaan e-Government , mulai dari merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan TIK dalam proses pemerintahan. Dan untuk pengguna dibutuhkan kompetensi terkait dengan literasi terhadap TIK, yang dimulai dari kesadaran akan pentingnya TIK dalam meningkatkan kinerja dan layanan, dan bagaimana memanfaatkan aplikasi yang ada untuk memenuhi kebutuhannya.
Peran SDM tersebut terkait dengan layanan publik yang berbasis TIK. Layanan publik berbasis TIK terdiri dari 7 (tujuh) lapis layanan, yaitu :

## TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS e-GOVERNMENT DI PROVINSI ACEH
Suprastruktur : SDM, Anggaran, Sarana & Prasarana, Peraturan/Kebijakan Infrastruktur : Hardware, Software, Network Data Center Management Aplikasi Administrasi Internal (E-Office) Aplikasi Administrasi Eksternal (E-Services)
Media Penyampaian Web, WAP, e-Mail, SMS, Telepon, Fax, Surat, Desktop Internet Intranet (VPN) Media Akses Komputer (PC), Laptop, Tablet, HP, Telepon, Surat, Desktop Lapisan I Lapisan II Lapisan III Lapisan IV Lapisan V Lapisan VI Lapisan VII Masyarakat/ Aparatur Pelayan CIO/PPID/ Ka.Unit Layanan Administrator Jaringan Administrator Aplikasi, Analis & Programmer
DBA, Arsiparis,
Statistisi, Jurnalis Administrator Sistem, Teknisi Pengguna Pengelola Pimpinan
Gambar 1. Lapisan Layanan E-Government dan SDM yang Terlibat.
a.  Lapisan I – Suprastruktur, meliputi peraturan/kebijakan, sarana/ prasarana, anggaran, sumber daya manusia yang mengarahkan dan mendukung layanan. Suprastruktur ini dikelola oleh pimpinan. b.  Lapisan II – Infrastruktur, meliputi perangkat-perangkat dasar yang terdiri dari perangkat keras (server), perangkat lunak (sistem operasi), dan perangkat jaringan (Local Area network). Disebut juga dengan Network Operational Center /NOC, dan dikelola oleh administrator sistem. c.  Lapisan III - Pusat Data, dimana data dikumpulkan oleh para jurnalis, statistisi, arsiparis, dll. Disimpan oleh arsiparis. Diolah secara elektronik oleh Administrator Database (Data Base Administrator/DBA). d.  Lapisan IV - Aplikasi, dimana beberapa aplikasi dirancang oleh analis, dan diprogram oleh programmer, untuk dapat memberikan layanan, baik secara on-line maupun offline. Operasional aplikasi dipantau dan dievaluasi
oleh administrator aplikasi. e.  Lapisan V - Jaringan Komunikasi, dimana sebuah jaringan komputer baik publik (Internet) maupun privat (Intranet) menyediakan layanan bagi situs web agar dapat diakses oleh pengguna. Jaringan ini harus selalu dioperasikan, dipantau, dievaluasi, dan dipelihara oleh administrator jaringan, agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
f.  Lapisan VI - Media Penyampaian atau interface (antarmuka), dimana sebuah situs web menyediakan layanan secara online, baik melalui World Wide Web (WWW) maupun Wireless Application Protocol ( WAP). Disamping itu, juga disediakan layanan secara off line melalui SMS, Telepon, Fax, Surat (termasuk surat elektronik/e-mail) dan meja layanan (desktop). Layanan offline ini dilakukan oleh operator layanan (pelayan) dengan didukung dengan perangkat sistem aplikasi. g.  Lapisan VII - Media Akses, dimana para pengguna yang terdiri dari

## ELI JUMAELI
masyarakat ( eksternal user ) dan pegawai ( internal user ) mengakses layanan melalui berbagai media, misalnya melalui komputer ( personal computer ), laptop/notebook , komputer tablet , handphone , telepon, surat, atau secara langsung di meja layanan ( desktop ).
2.  Kondisi Pengelolaan E-Government di Aceh Secara nasional, pengembangan E-government merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Atas dasar regulasi tersebut, beberapa instansi pemerintah di pusat dan daerah mulai mengembangkan e-Government , termasuk di Provinsi Aceh.
Komitmen Pemerintah Aceh dalam mengembangkan E-Government, diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi. Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik. Sebuah situs web, sebagai tahap awal pengembangan E-Government telah dikembangkan dengan alamat http:// www.acehprov.go.id.
Agenda penerapan dan pengembangan e-Government Aceh dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Aceh (RPJMA) 2012-2017. Penerapan e-gov tersebut khususnya sebagai upaya mereformasi sistem informasi birokrasi dalam tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan Aceh. Dalam RPJMA tersebut disebutkan bahwa pengembangan e-Government Aceh ditekankan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.
Penerapan e-Government Aceh merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan UU 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UU PA disebutkan pentingnya penyampaian informasi Pemerintahan Aceh kepada masyarakat (pasal 42), laporan penyelenggaraan Pemerintah Aceh kepada masyarakat (pasal 46), kegiatan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat (pasal 59), dan informasi tata ruang (pasal 143). Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemerintahan Aceh dan RPJM Aceh, maka konten
E-Government idealnya memuat informasi-informasi berikut: a.  Informasi profil Pemerintah Aceh (UUKIP, RPJMA)
b.  Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Aceh (UUKIP,
UUPA)
c.  Informasi mengenai laporan keuangan (UUKIP, UUPA)
d.  Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (UUKIP)
e.  Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan (UUKIP)

## TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS e-GOVERNMENT DI PROVINSI ACEH
f.  Hasil keputusan Pemerintah Aceh (Qanun & Keputusan/Peraturan Gubernur) dan pertimbangannya (UUKIP) g.  Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya (UUKIP)
h.  Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Aceh (UUKIP) i.  Perjanjian Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga (UUKIP)
j.  Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dalam pertemuan yang terbuka untuk umum (UUKIP) k.  Prosedur kerja pegawai Pemerintah
Aceh yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (UUKIP)
l.  Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik (UUKIP) m.  Informasi Tata Ruang (UUPA) n.  Informasi Pembangunan Infrastruktur/Permukiman, Geologi dan Sumber Daya Mineral, Kesehatan, Penanggulangan Bencana, Investasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Pertambangan, dll. (RPJMA) Namun, konten-konten tersebut belum seluruhnya tersedia pada situs web resmi Pemerintah Aceh. Yaitu informasi laporan keuangan, daftar seluruh informasi publik yang ada, rencana kerja kegiatan, perjanjian kerja sama dengan pihak III, prosedur kerja layanan, dan laporan mengenai layanan informasi. Sehingga menyulitkan bagi pengunjung untuk mencari informasi yang dibutuhkannya Kemudian dari aspek pengelolaan e-government juga belum dikelola dengan baik. Selain situs web Provinsi
Aceh tersebut, terdapat sekitar 50 (lima puluh) situs di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai sub domain dari Situs Web Aceh. Diantaranya (sekitar 15 situs atau sekitar 30%) belum bisa dibuka karena masih dalam tahap pengembangan. Namun demikian beberata situs yang dapat dibuka, ternyata konten yang tersedia masih terbatas pada informasi profil organisasi dan berita, yang sebagian besar kurang diperbarui dengan baik.
Beberapa aplikasi juga telah diterapkan, misalnya Kantor Maya (Kantaya), Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA), Aceh Geospatial Data Center (AGDC), Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Sistem Manajemen Surat, Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA), Bank Data Perhubungan Aceh, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV), Sistem Informasi Manajemen Operasional Pelabuhan Laut (SIMOPPEL), Sistem Informasi Geografis Prasarana (SIG Prasarana) dan lain-lain. Aplikasi- aplikasi tersebut masih terbatas untuk meningkatkan layanan pada level internal atau manajerial ( backoffice ). Dengan perkataan lain, aplikasi yang ada belum menyediakan layanan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat ( front office ). Aplikasi yang ada, juga masih beroperasi hanya di lingkup SKPA yang bersangkutan, belum berintegrasi dengan aplikasi lain yang ada pada SKPA lainnya. Sedangkan dari sisi infrastruktur jaringan, di Propinsi Aceh telah tersedia 1 (satu) Very Small Aperture Terminal

## ELI JUMAELI
( VSAT ), 6 (enam) Tower Backbone , 3 (tiga) hotspot , dan 42 (empatpuluh dua) radio link . Kondisi infrastruktur jaringan ini sebenarnya sudah cukup untuk mendukung penyelenggaraan e-Government di Aceh. Namun, tidak demikian dengan kondisi konten dan aplikasi yang ada. Yang ternyata masih jauh dari harapan, sehingga perlu ada pengembangan kapasitas untuk pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintahan Aceh.
3.  Pengembangan Kapasitas E-Government Di Aceh a. Dimensi Sistem Pengembangan kapasitas e-Government Aceh dapat dilakukan melalui memperbaharui konten-konten dan updating data-data pada web resmi provinsi Aceh. Dibutuhkan sharing dan updating data dari SKPA –SKPA terkait untuk diintergrasikan dalam web resmi Aceh. Untuk menunjang strategi tersebut, diperlukan kebijakan SOP dan petugas penghimpun dan updating data. Perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dan pada setiap SKPA penting ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang akan menjamin ketersediaan infromasi di internal SKPA untuk diintregrasikan kedalam web resmi propinsi Aceh. Mekanisme koordinasi kerjasama antara PPID Utama dan PPID SKPA perlu diatur secara formal.
Mengingat peraturan tersebut belum tersedia di Pemerintah Aceh, maka untuk pengembangan kapasitas e-Government dari sisi dimensi sistem, dibutuhkan Peraturan Gubernur Aceh
mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
b. Dimensi Kelembagaan Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/590/2010 tanggal 27 September 2010, telah dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh, yang telah direvisi dengan nomor 480/ 335/2012 tentang Penetapan Struktur PPID Aceh. Dalam peraturan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh ditunjuk sebagai PPID Utama Aceh. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, di Dishubkomintel telah dibentuk tim penyaji informasi dan dokumentasi pada desk layanan Informasi atau “B alee Hukom ”. Akan tetapi pada sisi lain, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012, terdapat unit organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi, yakni Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi - Biro Hubungan Masyarakat (Humas).
Sedangkan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang SOTK Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

## TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS e-GOVERNMENT DI PROVINSI ACEH

## sebagaimana telah diubah berdasarkan
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012, terdapat unit organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi, yakni Bidang Manajemen Data Base, Pelayanan Media dan Informasi – Dishubkomintel. Selain itu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2009 tentang SOTK Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dishubkomintel Provinsi Aceh, terdapat UPTD Seuramo Informasi Aceh yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan informasi melalui media konvensional, elektronik, cetak dan grafika.
Mengingat banyaknya unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Aceh, maka pengembangan kapasitas e-Government dari sisi dimensi kelembagaan, dapat ditujukan untuk menguatkan koordinasi dan kolaborasi diantara unit-unit tersebut. Upaya yang dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan yang mengatur kejelasan tugas dan fungsi diantara unit-unit tersebut, dan bagaimana mereka dapat bekerja secara bersinergi. Peraturan tersebut dapat dituangkan melalui Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dimana, dalam Peraturan Gubernur tersebut sekaligus memuat tentang kelembagaan dan pedoman dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Peraturan Gubernur tersebut harus
disosialisasikan ke seluruh pegawai, agar masing-masing dapat memahami dan mampu berpartisipasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta didukung oleh perangkat yang memungkinkan berbagai pihak dapat bertukar informasi dan dokumentasi secara relatif lebih mudah, cepat dan murah. Dalam hal ini dapat diterapkan aplikasi e-Office atau perkantoran elektronik yang berbasis Intranet.
c. Dimensi Individu/Sumber Daya Manusia Terkait dengan Rencana Pengembangan e-Government di Aceh, yang menitik-beratkan pada layanan informasi, maka yang dimaksud dengan pimpinan adalah PPID, dan pengelola adalah Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), dan pengguna adalah pengguna informasi yang terdiri dari masyarakat (eksternal) dan aparatur (internal).
SDM yang menduduki PPID, perlu memiliki beberapa kompetensi agar dapat memimpin penyelenggaraan layanan data/informasi berkualitas yang dibutuhkan masyarakat melalui pemanfaatan TIK. Kompetensi tersebut meliputi :
a.  Kemampuan memahami kebijakan, khususnya UUPA dan UUKIP;
b.  Kemampuan memahami pengelolaan informasi dan dokumentasi, termasuk yang berbasis TIK;
c.  Kemampuan berkomunikasi secara tulisan, dan lisan;
d.  Kemampuan memberikan pernyataan pers;

## ELI JUMAELI

## e.  Kemampuan mengelola SDM
Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
f.  Kemampuan mengelola anggaran; g.  Kemampuan mengelola sarana dan prasarana;
h.  Kemampuan memahami dan menyelesaikan sengketa. Sedangkan untuk PFPID dibutuhkan kompetensi agar dapat mengelola data/ informasi berbasis TIK, sesuai perannya dalam pelayanan informasi. Kompetensi tersebut meliputi:
a.  Kemampuan melayani para pengguna layanan baik secara langsung melalui meja layanan, maupun tidak langsung melalui SMS, Telepon, Fax, Surat (termasuk surat elektronik/e-mail); b.  Kemampuan menyediakan jaringan komunikasi (Internet/Intranet), untuk mendukung layanan secara online selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
c.  Kemampuan menulis, khususnya bagi para jurnalis (pranata humas);
d.  Kemampuan mengolah data statistik (statistisi);
e.  Kemampuan mengelola dan memeliharara arsip data/informasi yang dimiliki oleh organisasi (arsiparis);
f.  Kemampuan merancang aplikasi komputer (analis sistem/pranata komputer);
g.  Kemampuan menyusun koding/ script bahasa pemograman komputer (programmer/pranata komputer);
h.  Kemampuan mengoperasikan program aplikasi komputer (operator/pranata komputer);

## i.  Kemampuan mengelola dan
memelihara database elektronik (administrator database/pranata komputer);
j.  Kemampuan mengelola dan memelihara jaringan komputer (administrator jaringan/pranata komputer);
k.  Kemampuan mengelola dan memelihara perangkat-perangkat komputer (administrator sistem/ pranata komputer);
l.  Kemampuan mengatasi
permasalahan pada operasional perangkat-perangkat komputer (teknisi/pranata komputer). Namun sayangnya, masih sedikit pegawai pemerintah Aceh yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Masih banyak PPID yang belum memahami ruang lingkup kegiatan PPID. Selain itu, jumlah pegawai yang menjabat sebagai PFPID juga masih rendah. Misalnya untuk Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang hanya berjumlah 6 orang, atau jika dibandingkan dengan jumlah PNS Aceh yang berjumlah 9.122 2 , maka prosentasenya hanya sekitar 0,06%. Jumlah yang sangat kecil, untuk mendukung penyelenggaraan e-Government di Aceh. Berdasarkan keterangan tersebut, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui :
a.  Menyelenggarakan bimbingan teknis
(bimtek) bagi PPID/Calon PPID;
2  Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut
Dinas, Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, 2011, data online, diperoleh melalui http://aceh.bps. go.id/index.php?r=artikel/view&id=135, diakses tanggal 25 Juli 2013.

## TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS e-GOVERNMENT DI PROVINSI ACEH
b.  Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional bagi PFPID, sesuai dengan jabatannya, misalnya :
• Diklat Kehumasan dan Jurnalisme bagi Pranata Humas;
• Diklat Statistik bagi Statistisi;
• Diklat Kearsipan bagi Arsiparis;
• Diklat Pemograman Komputer bagi Programmer (Pranata Komputer);
• Diklat Pengoperasian Komputer bagi Operator (Pranata Komputer);
• Diklat Sistem Manajemen Database bagi Administrator
Database (Pranata Komputer);
• Diklat Sistem Manajemen Jaringan (Network) bagi Administrator Jaringan (Pranata Komputer);
• Diklat Teknisi Komputer bagi Teknisi (Pranata Komputer);
c.  Mempromosikan pegawai untuk menduduki jabatan FPID;
d.  Menyediakan aplikasi e-learning mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi, untuk memfasilitasi semua pegawai agar dapat belajar mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi secara lebih mudah dan murah.

## C. KESIMPULAN
Upaya pengembangan kapasitas e-Government di Aceh, masih mengalami beberapa tantangan yang perlu segera dan langkah konkrit yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Aceh. Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab
organisasi yang mengelola. Kemudian dibutuhkan mekanisme koordinasi antar SKPA dalam upaya updating data, sharing dan integrasi data. Langkah selanjutnya penting meningkatkan kapasitas SDM pengelola baik dari sisi jumlah dan kualitas.
Meningat lemahnya pemahaman terhadap Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, maka dibutuhkan diseminasi secara kontiyu, bimbingan teknis, dan pelatihan-pelatihan jurnalisme, kearsipan, dan diklat pemograman Sistem Manajemen Database, Sistem Manajemen Jaringan (Network), dan Teknisi Komputer bagi Pranata Komputer. Mempromosikan pegawai untuk menduduki jabatan FPID. Menyediakan aplikasi e-learning mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi, untuk memfasilitasi semua pegawai agar dapat belajar mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi secara lebih mudah dan murah.

## DAFTAR PUSTAKA
Cox, Aidan, Capacity Development and the MDGs , UNDP Regional Centre in Bangkok, UN Regional Workshop on MDG-Based Planning, Pro-
Poor Policy and Budgeting Frame - work, 4 October 2006.
Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Govern- ment
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pen- didikan dan Pelatihan Teknis Te- knologi Informasi dan Komunika - si dalam Menunjang e-Government , Kementerian Komunikasi dan In-

## ELI JUMAELI
formasi Republik Indonesia, 2003. Peraturan Gubernur Aceh nomor 68 tahun 2010 tentang Sistem Pe - layanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik Peraturan Pemerintah Republik Indone- sia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No- mor 14 Tahun 2008 tentang Keter - bukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Refor - masi Birokrasi 2010-2025 Qanun Aceh nomor 2 tahun 2006 ten - tang Pemberdayaan Masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi United Nations, e-Government Develop- ment , artikel elektronik, diakses
melalui http://unpan3.un.org/ egovkb/egovernment_overview/ ereadiness.htm Worldbank, Dimensions, artikel online di situs : http://web.worldbank. org/WBSITE/EXTERNAL/ TOPICS/EXTCDRC/0,con - tentMDK:20280558~menuP - K:568226~pagePK:64169212~piP - K:64169110~theSitePK:489952,00. html , diakses tanggal 27 Juni 2013 United Nations Development Programme (UNDP), Frequently Asked Questions: The UNDP Approach to Supporting Capacity Development , Capacity Development Group Bureau for Development Policy, June 2009

## TANTANGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS e-GOVERNMENT DI PROVINSI ACEH