## URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Nunung Nugroho Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Pembaruan  Kitab  Undang-undang  hukum  pidana  sebagai  bagian  dari  politik kriminal  sudah  pada  tempatnya  dan  sudah  pada  waktunya  segera  dilaksanakan. Undang-undang  ini  akan  mempengaruhi  pula  formulasi  pembentukan  undang-undang pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era keterbukaan pada abad  ke-21.  Dalam  pembaharuan  substansi  KUHP  baru  juga  harus  mampu mengantisipasi  berbagai  perkembangan  delik-delik  baru  pada  proses  perubahan masyarakat  di  dalam  era  reformasi,  seperti  masalah  penyandraan,  makar,  teroris, delik-delik  terhadap  komunikasi  lewat  satelit,  penghinaan  peradilan (contempt  of court), delik-delik  yang  berhubungan  dengan  komputer,  teknologi  informasi,  ruang angkasa,  delik-delik  terhadap  pencemaran  lingkungan,  kejahatan  ekonomi  dan  bisnis yang  semakin  berkembang  pesat  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Urgensi  dari  penerapan  hukum  pidana  nasional  nantinya  lebih  dapat  mengakomodir kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia  yang  mana  terdiri  dari  berbagai macam  suku  dan  budaya  yang  menjadi  dasar  dari  pembentukan  rancangan undang-undang KUHP baru. Undang-undang yang baru merupakan hukum kalau isinya undang-undang itu sesuai / tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dalam pergaulan hidup  manusia  dimana  undang-undang  itu  berlaku.  Unifikasi  hukum  hanya  dilakukan apabila  unifikasi  itu  membawa  kearah  keadilan,  setidak-tidaknya  tidak  mengakibatkan ketidakadilan.  Jadi  unifikasi  hukum  “bukan  kesatuan  hukum  demi  kesatuan  hukum, melainkan kesatuan hukum demi keadilan”.
Kata Kunci : Urgensi, Pembaharuan, Dinamika Masyarakat

## ABSTRACT
Updating the Criminal Code as part of a criminal policy is required and it is the time to  be conducted immediately. This  law will  influence the formulation of  the making of special criminal laws, according to the legal needs of society in the era of the 21 st centuty. In updating the substance of the new criminal code, it must also be able to anticipate the development of new offenses in the process of social changes in the reform era, such as the problems of hostage taking, treason, terrorism, offenses against communication via satellite, contempt  of  court, the offenses related to  computers,  information technology, aerospace, the offenses against environmental pollution, economic and business crimes which are growing rapidly with the advancement of science and technology. The urgency of the application of national criminal laws will be able to accommodate the interests of all levels of Indonesian society which consists of various tribes and cultures as the basis of the making of the draft of new Criminal Code. The new law is a law when the content of the  law  is  appropriate/  not  contrary  to  the  legal  consciousness  in  the  association  of human life in which the law applies. The unification of laws is only conducted when it brings towards justice, at least not result in injustice. Thus, the unification of law "is not a
unification  of  law  for  the  unfication  of  law,  but  the  unification  of  law  for  the  sake  of justice".
Keywords : Urgency, Updates, Community, Dynamics

## A. Pendahuluan
Sebelum membahas
permasalahan  ini,  kita  perlu  memberi garis batas tentang judul dimaksud; yaitu hal  yang  sangat  penting  /  mendesak untuk memperbarui Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dalam
rangka menangkap daya gerak masyarakat  Indonesia  yang  semakin berkembang  baik  perilaku  atau  sikap maupun pikirannya.
Sebagaimana  diketahui,  pada sidang Umum MPR Tahun 1999 seluruh fraksi  di  MPR  bersepakat  mengenai perubahan  UUD  1945,  yaitu  :  sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.  Sepakat  untuk  mempertahankan bentuk negara  Kesatuan  Republik
Indonesia. Sepakat
untuk mempertahankan  sistem  presidensial. Sepakat  untuk  memindahkan  hal-hal normatif  yang  ada  dalam  Penjelasan UUD  1945  ke  dalam  pasal-pasal  UUD 1945;  dan  Sepakat  untuk  menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Salah  satu  prinsip  dasar  yang mendapatkan penegasan dalam perubahan  UUD  1945  adalah  prinsip
negara  hukum,  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum”.  Bahkan  secara historis  negara  hukum (“.rechtssiaat‟) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri  bangsa  sebagaimana  kemudian dituangkan  dalam  penjelasan  umum UUD  1945  sebelum  perubahan  tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia berdasar  atas  hukum (“rechtsstaat”) tidak  berdasar  atas  kekuasaan  belaka (“machts - staat”). Menurut  Jimly Asshiddkjie, prinsip-prinsip negara hukum  senantiasa  berkembang  sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,  serta  semakin  kompleksnya kehidupan  masyarakat  di  era  global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara  hukum.  Dua  isu  pokok  yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan  prinsip-prinsip  negara hukum  adalah  masalah  pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua  belas  prinsip  negara  hukum,  yaitu Supremasi  Konstitusi („„supremacy  of
law”), Persamaan dalam Hukum
(„ , equality‟  before  the  law”), Asas
Legalitas („„due  process  of  law”),
Pembatasan  Kekuasaan („„limitation  of power”),
Pemerintah
Independen,
Peradilan  yang  Bebas  dan  Tidak Memihak ( , 'independent  and  impartial judiciary”), Peradilan  Tata  Usaha
Negara („ , administrative court”),
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia, Bersifat  Demokratis (“democra-tische- rechtsstset”), Berfungsi  sebagai  Sarana Mewujudkan  Tujuan  Bernegara (“wef are Rechtsstaat”) serta Transparansi dan Kontrol Sosial 1 ’
Dalam konteks ini, ada salah satu bidang  hukum  yang  menyangkut  hak azasi manusia yaitu hukum pidana yang bersifat publik, hukum pidana menemukan  arti  pentingnya  dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak,  di  dalam  hukum  pidana  itu terkandung aturan-aturan yang menentukan  perbuatan-perbuatan  yang tidak  boleh  dilakukan  disertai  ancaman berupa  pidana  dan  menetukan  syarat- syarat  pidana  dapat  dijatuhkan. 2 "
1 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2016, Politik Hukum , Badan  Penerit  Universitas Diponegoro, Semarang, .hlm.1.
2 Moeljatiro, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta,hlm.1.
Demikian  pula  hukum  pidana  juga mempunyai sifat publik.
Adapun sifat publik yang dimiliki  hukum  pidana  menjadikan konsekuensi  bahwa  hukum  pidana  itu bersifat nasional Dengan demikian maka hukum  pidana  Indonesia  diberlakukan keseluruh  wilayah  Negara  Indonesia. Disamping itu, mengingat materi hukum pidana  yang  sarat  dengan  nilai-nilai kemanusiaan,  namun  disisi  yang  lain penegakan hukum pidana justru memberikan  sanksi  kenestapaan  bagi manusia  yang  melanggarnya.  Oleh karena  itulah  kemudian  pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan  dengan  ekstra  hati-hati  yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat  dimana  hukum  pidana  itu diberlakukan dan tetap menjunjung tingi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa hukum  pada  umumnya  dapat  diartikan sebagai  dokumen  antropologis  (hukum adalah  dokumen  antropologis  besar) karena  penetapan  hukum  benar-benar mencerminkan  upaya  manusia  sesuai dengan  kondisi  yang  relevan  untuk mengatur bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Manusia dalam perjalanan untuk
menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan
yang lebih baik adalah sebuah perjalanan  yang  tak  pernah  berakhir.
Selalu ada upaya perbaikan terus-menerus sesuai dengan perkembangan  peradaban  dan  tatanan sosial  Oleh  karena  itu  benar  untuk mengatakan bahwa hukum dan pengembangan  ilmu  hukum  tidak  akan lepas  dari  tatanan  sosial.  Dengan  kata lain,  mengerti  hukum  harus  dimulai dengan memahami tatanan sosial masyarakat  tatanan  sosial  sebenarnya merupakan  cara  orang  berpikir  dari lingkungan  sosial  mereka,  yang  selalu terikat oleh ruang dan waktu. Perkembangan tatanan hukum seperti itu akan  mencerminkan  semangat  zaman, semangat dari tatanan sosial 3
Oleh  karena  itu,  persoalan kesesuain  antara  hukum  pidana  dengan masyarakat  dimana  hukum  pidana tersebut  diberlakukan  menjadi  salah prasyarat  baik  atau  tidaknya  hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik  jika  memenuhi  dan  berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat  Sebaliknya,  hukum  pidana dianggap  buruk  jika  telah  usang  dan tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  dalam msyarakat. Ini berarti pembaruan hukum
3 ...........  DariModernisme  ke  Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum
pidana (criminal  law  reform) kini  telah menjadi  suatu  “harga  mati”  untuk adanya  perubahan  mendasar  dalam rangka mencapai tujuan dari pidana,tindakan, kebijakan, dan pemidanaan  yang  lebih  baik  dan manusiawi kelak di Indonesia. Kebutuhan tersebut, sejalan pula dorongan  keinginan  kuat  untuk  dapat mewujudkan  sesuatu  penegakan  hukum (law  enforcment) yang  lebih  adil terhadap  setiap  bentuk  pelanggaran hukum  pidana  dalam  era  reformasi  ini. Suatu  era  yang  sangat  membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintahan  yang  bersih  dan  baik, perlindungan hak asasi manusia, penegakan  hukum  dan  keadilan  atau kebenaran  pada  segenap  aspek  dari kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara 4
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  keinginan  untuk  dilakukanya pembaruan  hukum  pidana  sudah  ada sejak  tahun  1946  dengan  keluarnya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  peraturab  hukum  pidana  (berita republik  indonesia  nomor  9)  menurut Sudarto,  pembaruan  hukum  pidana
4 Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti , 2011, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1
sebagai  bagian  dari  politik  kriminal sudah  pada  tempatnya  dan  sudah  pada waktunya segerah di laksanakan. Hal ini terutama  berkaitan  dengan  adanya ketentuan  undang-undang  pidana  lama yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai suatu “umberella act ”  atau  undang-undang  paying  yang bersifat umum. Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi pembentukan  undang-undang  pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era kemerdekaan dan keterbukaan pada abadke-21 ini 5
B. Permasalahan
Bertolak dari pada itu, perancangan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru untuk menggantikan kitab undang-undang hukum  pidana  peninggalan  pemerintah kolonial belanda dengan segala perubahan, didalam penjelasan dikatakan  sebagai  salah  satu  usaha dalam  dalam  rangka  pembaruan  hukum nasional  Usaha  tersebut  dilakukan secara  terarah  dan  terpadu  agar  dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan tuntutan  pembangunan  serta  tingkat
kesadaran  hukum  dan  dinamika  yang berkembang  dalam  mayarakat. 6 ’  Satu hal  yang  menjadi  titik  perhatian  dalam tulisan  ini  adalah  :  “Apa  Urgensi
Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dinamika
Masyarakat Indonesia”.

## C. Pembahasan
Pembaruan dalam bidang hukum, khususnya  pembaruan  hukum  pidana, tidak hanya
membangun lembaga-lembaga  hukum,  tetapi  juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk  hukum  yang  merupakan hasil suatu sistem hukum  dalam bentuk peraturan-peraturan  hukum  pidana  dan yang  bersifat  kultural  yakni  sikap-sikap dan  nilai-nilai  yang  mempengaruhi berlakunya sistem hukum. 7 ٠
Sebagaimana  diketahui  bahwa peradilan formal di negara kita ditegakkan oleh hukum positif (undang-undang),  yang  katanya  untuk menegakkan  prinsip-prinsip rule  of  law belum mampu mencapai keadilan
6 Marwan  Efendi,  2014 ,Teori  Hukum  Dari Perspektif  Kebijakan,  perbandingan Dan  Harmonisasi  Hukum  Pidana ,
Referensi  Gaung  Persada  Pres  Group, Jakarta,hlm312 7 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung ,hlm.84-86
substansial.  Upaya  untuk  mencapai keadilan  substansial  bisa  gagal  karena terbentur  prosedur  yang  harus  dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modem. Melalui undang-undang, pihak- pihak tertentu dapat merusak hati nurani atau  akal  sehat  yang  asli  di  balik pernyataan  "semua harus sesuai dengan prosedur hukum", tetapi ketika prosedur hukum  dijalankan,  ternyata  pemenuhan keadilan  dapat  diblokir  oleh  prosedur atau  formalitas  yang  diciptakan  oleh hukum modem itu sendiri 8
Usaha  pembaruan  hukum  di Indonesia  yang  sudah  dimulai  sejak proklamasi  kemerdekaan  tanggal  17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  1945)  tidak  dapat dilepaskan  dari  landasan  dan  sekaligus tujuan  nasional  yang  ingin  dicapai seperti  dirumuskan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:
“Kemudian  daripada  itu  untuk
membentuk  suatu  Pemerintah Negara Indonesia yang 8 ...........  DariModernisme  ke  Post-Modernisme
Pengaruhnya  Terhadap  Ilmu  Hukum Op.Cit.hlm.11
melindungi segenap bangsa
Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang adil  dan  beradab,  Persatuan Indonesia  dan  Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan,
serta  dengan  mewujudkan  suatu Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia”.
Dari  perumusan  tujuan  nasional yang  tertuang  dalam  alinea  keempat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  dan  (2)  untuk  memajukan
kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan  masyarakat” (social welfare) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional
Adapun tujuan nasional itu sebagai  garis  kebijakan  umum  yang menjadi  landasan  dan  sekaligus  tujuan politik  hukum  di  Indonesia.  Tujuan tersebut  juga  menjadi  landasan  dan tujuan  dari  setiap  usaha  pembaruan hukum,  termasuk  pembaruan  hukum pidana  Indonesia.  Seminar  Kriminologi
Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan : “Hukum pidana hendaknya
dipertahankan sebagai  salah  satu  sarana  untuk “social defence ” dalam arti melindungi masyarakat  terhadap  kejahatan  dengan memperbaiki  atau  memulihkan  kembali (“rehabilitatie  ”) si  pembuat  tanpa mengurangi  keseimbangan  kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.” Demikian  pula  Simposium  Pembaruan Hukum  Pidana  Nasional  tahun  1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :  “Sesuai  dengan  politik  hukum  pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan
masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan  dan  keselarasan  hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-
kepentingan  masyarakat/negara,  korban dan pelaku”.
Dengan demikian, ada dua tujuan yang  ingin  dicapai  oleh  hukum  pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan
“kesejahteraan masyarakat”.  Kedua  tujuan  tersebut sebagai batu landasan (“a comerstone”) dari  hukum  pidana  dan  pembaruan hukum pidana.
Bertolak  dari  tujuan  nasional “perlindungan masyarakat” (social defence), maka tujuan penegakan hukum pidana adalah:
1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka  tujuan  pemidanaan  adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan  masyarakat  dari  sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan  dalam  hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku  kejahatan  atau  berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya  agar  kembali  patuh  pada hukum dan menjadi warga
masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan  sanksi  atau  reaksi dari  penegak  hukum  maupun  dari warga  masyarakat  pada  umumnya, maka  tujuan  pidana  dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau  tindakan  sewenang-wenang  di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan  berbagai  kepentingan
dan nilai akibat dari adanya kejahatan,  maka  penegakan  hukum pidana  harus  dapat  menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan  dan  mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 9
Dalam  pada  itu,  sejenak  kita melihat  perkembangan  di  Amerika Serikat  mulai  tumbuh  kesadaran  bahwa apa yang disebut hukum memiliki peran tidak  hanya  untuk  menjamin  ketepatan untuk  selalu  menjaga  dan  dijaminnya prediktabilitas  perilaku,  tetapi  juga berfungsi  untuk  kehidupan  masyarakat langsung  dalam  rangka  mewujudkan
9 Naskah AkademikRancanganUndang-undangTentangKi tabUndang-undangHukumPidana,
BadanPembinaanHukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012,hlm.1-3
pola perilaku tertentu. Dalam hubungan ini, mulai tumbuh kesadaran bahwa apa yang  disebut  hukum,  bahwa  hukum positif itu belum tentu yang dikeluarkan oleh  penguasa  yang  sah  dari  aturan tertulis yang nyata. Pola hubungan yang telah  mantap  dan  terus  dilakukan  di masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang  harus  dilakukan,  sebenarnya  apa yang disebut hukum. Jadi hukum adalah sumber order (keteraturan) yang berasal dari  fakta  atau  pengalaman  hidup  dari masyarakat itu sendiri. 10
Oleh karena itu, berbicara tentang hukum  adalah  sama  berbicara  tentang aturan  hukum  yang  harus  berlaku  dan yang mungkin tidak dinyatakan berlaku, untuk  memecahkan  masalah-masalah konkret  di  masyarakat.  Dalam  hal  ini hukum harus dipahami sebagai seperangkat  aturan  yang  mengatur, mengontrol  masyarakat.  Hukum  dalam arti  ini  bukan  bagian  dari  sistem masyarakat,  tapi  kontrol  dari  sistem masyarakat. 11
Lebih  lanjut,  untuk  mencapai tujuan  nasional  melalui  hukum  pidana secara tahap demi tahap telah
10 DariModernisme ke Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum,hlm.13 11 Ibid,hlm.22.
dilaksanakan melalui kebijakan legislasi nasional  (sejak  Tahun  1945  sampai dengan  Tahun  2011),  namun  demikian problem  utama  yang  dihadapi  bangsa Indonesia adalah masih belum digantinyahukum  pidana  induk  yang dimuat dalam KUHP, khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional  Indonesia.  Namun  demikian, perkembangan  masyarakat  Indonesia begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu  kuat,  rumusan  hukum  pidana yang  dimuat  dalam  KUHP  tidak  lagi mampu  dijadikan  dasar  hukum  untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan, maka kebijakan yang ditempuh  adalah  melakukan  kebijakan legislasi hukum pidana melalui undang-undang  di  luar  KUHP  baik melalui  undang-undang  yang  secara khusus mengatur tentang hukum pidana dan  undang-undang  di  bidang  hukum administrasi  atau  cabang  hukum  lain yang memuat ketentuan pidana.
Perkembangan  hukum  pidana  di  luar KUHP tersebut semakin tidak
terbendung  dan  ada  kecenderungan untuk meninggalkan kaidah atau
prinsip-prinsip  hukum  pidana  yang
dimuat dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (Buku I KUHP), 12
Adapun  undang-undang yang memuat  ketentuan  hukum  pidana  yaitu yang  memuat  ketentuan  penghapusan norma hukum pidana, mengubah norma hukum  pidana,  dan  menambah  norma hukum  pidana baru dalam  KUHP,  serta undang-undang  yang  mengatur  norma hukum  pidana di  luar KUHP baik  yang mengatur kaidah hukum yang menyimpang  dari  aturan  umum  KUHP maupun  yang  tidak,  dideskripsikan sebagai berikut:
a. Memuat  ketentuan  yang  mencabut/ menyatakan tidak berlaku bagi beberapa perumusan delik didalam KUHP:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946:  mencabut/  menghapus pasal-pasal  130,  132,  133,  135, 138,  139,  (1),  153  bis,  153  ter,
161 bis, 171, 230 KUHP;
2) Undang-Undang  Nomor  8  Drt.
Tahun  1955  tentang  Tindak Pidana Imigrasi: menghapus Pasal  241  sub  I  dan  Pasal  527 KUHP;
12 Naskah
AkademikRancanganUndang-undangTentangKi tabUndang-undangHukumPidana,
BadanPembinaanHukum Nasional Kementrian
Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012,hlm.3-4
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 : menyatakan penghapusan  pasal-pasal  209, 210, 387, 415,416,417, 418,419,429,423, dan 435 KUHP  (yang  berkaitan  dengan korupsi).
b. Memuat  ketentuan  yang  mengubah perumusan  delik/norma  hukum  pidana dalam KUHP :
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946  :  mengubah  beberapa istilah/unsur  delik  berbahasa Belanda  yang  ada  di  dalam KUHP (WvS);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 : mengubah ancama pidana dalam pasal-pasal 188, 359, 260 KUHP (delik-delik culpa);
3) Undang-Undang  Nomor  16  Prp. Tahun 1960 : mengubah kata-kata “vijf  an  twintig gulden” menjadi “dua puluh lima rupiah”,  dalam  pasal-pasal  364, 373,  379,384,  dan  407  ayat  (1)
KUHP (semuanya kejahatan ringan);
4) Undang-Undang  Nomor  18  Prp.
Tahun  1960  :  melipatgandakan lima  belas  kali  setiap  jumlah ancaman  pidana  denda  dalam KUHP  dan  dibaca  dalam  mata
uang rupiah;
5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974  :  (Penertiban  Perjudian) mengubah ancaman pidana untuk  delik  perjudian  dalam pasal  303  dan  542  KUHP  serta mengubah  sebutan  pasal  542 menjadi Pasal 303 bis;
c. Memuat ketentuan yang menambah/memasukkan  delik  baru  ke dalam KUHP, antara lain :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 : menambahkan pasal baru 512a  (larangan  praktik  dokter tanpa surat izin);
2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 : memasukkan delik
“penodaan  terhadap  bendera kebangsaan”  ke  dalam  pasal
154a;
3) Nomor  1  PNPS  Tahun  1965  : menambahkan/ memasukkan delik  “penodaan  agama"  ke dalam pasal I56a:
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976  :  menambahkan  delik penerbangan dan sarana /
prasarana penerbangan ke dalam Bab XXIX A (pasal 479 a s.d 479
r)
5) Undang-Undang Nomor 27
Tahun  1999  :  menambah  pasal 107 a s.d 107 f(kejahatanterhadap keamanan
Negara).
d.  Memuat  ketentuan  yang  membuat perumusan norma hukum pidana sendiri di luar KUHP. 13
Kebutuhan  pembaruan  hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif  sudah  dipikirkan  olelh pakar  hukum  pidana  sejak  Tahun 1960-an  yang  meliputi  hukum  pidana materil (subtantif, hukum pidana formal (prosedural,  hukum  acara  pidana),  dan hukum  pelaksanaan  pidana.  Ketiga bidang hukum pidana itu harus
sama-sama diperbarui sebagai
konsekrensi  dianutnya  asas  legalitas  di dalam hukum pidana Indonesia.
Apabilahanya  salah  satu  bidang  hukum pidana  saja  diperbarui  dan  yang  lain tidak,  maka,  akan  timbul  kesulitan dalam  pelaksanaan  hukum  dan  tujuan pembaruaan tidak tercapai Ini mengingat,  tujuan  utama  pembaruan hokum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan. 14
13 Naskah AkademikRancanganUndang-undangTentangKi tabUndang-undangHukumPidana,
BadanPembinaanHukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012,hlm.4-5
14 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Op.Cit, hlm.5
Usaha  pembaruan  hukum  pidana sudah  dimulai  sejak  masa  pemulaan berdirinya republik Indonesia, yaitu saat diproklamasikan pada tanggal 17 agushis 1945 di Jakarta. Guna menghindari  kekosongan  hukum,  UUD 1945  memuat  tentang  aturan  peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa  “segala  badan  Negara  dan peraturan yang ada masih berlaku,selama  belum  diadakan  yang baru  menurut  UUD  ini”.  Ketentuan tersebut  berarti  bahwa  hukum  pidana dan  UU  pidana  yang  berlaku  saat  itu, yaitu  selama  masa  pendudukan  bala tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan  hukum  dan  undang-undang yang baru. 15
Dengan  demikian,  pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan  reorientasi  dan  reformasi hukum  pidana  yang  sesuai  dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di indonesia.  Secara  singkat  dapatlah dikatakan,  bahwa  pembaruan  hukum
pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan  pendekatan  yang  berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan  sekaligus  pendekatan yarrg berorientasi pada nilai (value-orientedapproach ). 16
Pembaruan  hukum  pidana  harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karna  memang  pada  hakikatnya  dia hanya  merupakan  bagian  dari  suatu langkah  kebijakan  atau policy (yaitu bagian  dari  politik  hukum/penegakan hukum,  politik  hukum  pidana,  politik kriminal,  dan  politik  sosial)  dengan uraian  diatas,  dapatlah  disimpulkan makna  dan  hakikat  pembaruan  hukum pidana sebagai berikut : 1. Pendekatan kebijakan:
a. Sebagai  bagian  dari  kebijakan sosial,  pembaruan  hukum  pdana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk
mengatasi masalah-masalah
sosial  (temasuk  kemanusiaan)
dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (kesejahteraan  masyarakat  dan sebagainya).
b. Sebagai  bagian  dari  kebijakan
16 Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2008,hlm.29
kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan  bagian  dari  upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya
penanggulangan kejahatan).
c. Sebagai  bagian  dari  kebijakan penegakan  hukum,  pembaruan hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan  bagian  dari  upaya memperbarui  subtansi  hukum (legal  subiance) dalam  rangka lebih  mengefektifkan  penegakan hukum.
2. Pendekatan nilai:
Pembaruan  hukum  pidana  pada hakikatnya merupakan upaya melakukan  peninjauan  dan  penilaian kembali  (reorientasi  dan  reefaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan subtansi  hukum  pidana yang dicita-citakan bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana  apabila  orientasi  nilai  dari hukum  pidana  yang  dicita-citakan (misalnya,  KUHP  baru)  sama  saja dengan  orientasi  nilai  dari  hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP
lama WvS ). 17
Pada  era  reformasi  ini  ada  tiga faktor  tatanan  hukum  pidana  positif yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui Pertama, hukum  pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  jaman.  Sebagai tatanan hukum pidana positif merupakan produk  hukum  peninggalan  kolonial belanda.  Misalnya,  pada  hukum  pidana materiil  seperti  KUHP.  Ketentuan undang-undang  ini  kurang  memiliki relevansi  sosial  dengan  situasi  dan kondisi  sosial  yang  diaturnya.  Ini disebabkan perubahan sosial diindonesia dewasa  ini  adalah  pembahan  radikal meliputi kehidupan masyarakat. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak  sejalan  lagi  dengan  semangat reformasi  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian,  HAM,  dan  demokrasi Ketiga, penerapan  ketentuan  hukum pidana  positif  menimbulkan  ketidak adilan  terhadap  rakyat  khususnya  para aktifis  politik,  HAM,  dan  kehidupan demokrasi di negeri ini
Reformasi  hukum  pidana  harus bisa  mengacu  kepada  kebijakan  hukum
pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Kebijakan  itu  meliputi  tentang  apa  saja yang  dapat  dikriminilisasikan  dalam undang- undang pidana hias. Undang-undang pidana itu bakal dilaksanakan  oleh  pemerintah  bersama aparat penegak hukum itu sendiri
Untuk  itu,  upaya  pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu rancangan undang-undang KUHP Nasional  merupakan  kebutuhan  pokok masyarakat  guna  tercipta  penegakan hukum  yang  adil  Keamanan  dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami “ketakutan terhadap kejahatan” sehingga ada upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan  pidana  sebagai bagian  dari  langkah  kebijakan,  karena meningkatnya  kualitas,  kuantitas,  dan identitas  pelanggaran  hukum  Semua  ini dapat  dilakukan  melalui  penegakan hukum pidana.
Upaya  ini  dapat  dicapai  dengan terbentuknya  suatu  KUHP  Nasional Artinya,  adanya  usaha  penanggulangan kejahatan  melalui  pembuatan  suatu undang- undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral (terpadu) dari usaha  perlindungan  masyarkat (social welfare). Kebijakan  atau  hukum  pidana
ini merupakan bagian integral  pula dari
kebijakan atau politik sosial ( socialpolici )  yakni  segala  usaha  yang rasional untuk dapat mencapai kesejahteraan  masyrakat  dan  sekaligus mencakup pada perlindungan masyrakat terhadap berbagai pelanggaran hukum.
Penegakan  hukum  berkaitan  erat dengan  kebijakan  hukum  pidana (penal policy )  sebagai  politik  kriminal  yang dilakukan  oleh  pemerintah  bersama aparat  penegak  hukum  dalam  rangka mewujudkan  keadilan.  Marc  ancel memberikan defeninisi tentang
criminele  politie sebagai “rationale organisatie van maatschappelijke reakties  of  misdaad”. (artinya,  usaha rasional dari reaksi masyarakat didalam upaya penaggulangan kejahatan).
Penaggulangan
kejahatan ini berdasarkan  pada  ketentuan/  aturan dalam het stelsel van hect wetboeek van 1886. Ia  ditempuh  karna  adanya “ de objectiefe  Emst  van  hect  delict” atau keadaan objektif sungguh-sungguh terjadi  dari  delik  undang-undang (wet delik).  Usaha  rasional  atau  tindakan nyata  ini  dalam  bentuk  bidang  hukm lingkup kebijakan hukum pidana mencakup  mang  lingkup  kebijakan bidang  hukum  pidana  materiil,  hukum pidana  formal,  dan  hukum  pelaksanan
pidana. 18
Dengan  demikian,  pembentukan undang-undang pidana, seyogyanya meliputi  ketiga  bidang  hukum  itu mencapai  keadilan,  semua  ini  berkaitan pula  dengan  masalah  didalam  system hukum pidana Indonesia secara keseluruhan. Masalah-masalah itu, menurut Sudarto berupa :
a. Kriminalisasi dan dekriminalisasi,
b. Pemberian pidana,
c. Pelaksanaan hukum pidana, dan
d. Sampai seberapa jauh urgensi KUHP
Nasional.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief, bahwa  :  Kebijakan  hukum  pidana  akan melalui  tiga  tahapan,  yaitu  (1)  tahap penegakan  hukum in  abstracto oleh badan  pembentuk  undang-undang  yang disebut  dengan  legislatif  sebagai  tahap formulasi  hukum;  (2)  tahap  penegakan hukum in  concrito pada  penerapan hukum  pidana  oleh  aparat  penegak hukum  dari  pihak  kepolisian  sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum; dan (3) tahap penegakan  hukum in  concrito pada
18 Barda Nawawi Arif, 1996, Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditia bakti, Bandung,hal.29-30.
pelaksanaan pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana / pindana penjara yang disebut  dengan  kebijakan  eksekutif sebagai  tahap  administrasi  eksekusi hukum Ketiga tahap itu dapat diterapkan secara  berurutan  yang  dimulai  dengan membetuk KUHP.
Pembentukan  rancangan  undang -undang  KUHP  baru  sampai  saat  ini masih  dalam  tahap  pertama,  yaitu formulasi hukum pidana. Pada tahap ini, segala  aspek  hukum  dan  jenis  sanksi pidana  dapat  diberikan  oleh  warga masyarakat  sebagai  masukan  kepada pihak pemerintah (cq departemen hukum dan ham) dan dewan perwakilan rakyat demi terwujudnya kesempurnaan dari  rancangan  undang-undang  KUHP baru yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat  dan  bangsa  Indonesia. Masukan  dari  masyarakat  ini  masih terbuka  lebar  sebelum  ditetapkan  dan diberlakukannya suatu KUHP Nasional. 19
Demikian pula, pembentukan KUHP baru diharapkan dapat menampung  berbagai  masalah  dalam hukum  pidana  yang  selama  ini  tidak
19 Han  Bing  Siong ,  Azas-Azas  Tata  Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana , Jakarta:  Tunas  Mekar  Murni, 2003,hal.23.
terakcanodasi  dalam  KUHP  lama  dan selalu timbul ketidakadilan di masyarakat  dan  praktik  peradilan. Disamping  itu,  substansi  KUHP  baru juga  harus  mampu  mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada  proses  pembahan  masyarakat  di dalam  era  reformasi  seperti  masalah penyandraan, maker, terorisme, delik-delik  terhadap  komunikasi  lewat satelit,  penghinaan  peradilan (contempt of court), delik-delik yang berhubungan dengan  komputer,  teknologi  informasi dan ruang angkasa, delik-delik terhadap pencemaran lingkungan, kejahatan ekonomi  dan  bisnis  yang  semakin berkembang  pesat  dengan  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kejahatan baru  yang berkembang tersebut  mempunyai  implikasi  terhadap segala  aspek  kehidupan  bangsa  dan Negara.  Pembentukan  KUHP  Nasional merupakan amanah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia  (MPR  RI)  dengan  prinsip wawasan  nusantara,  yakni  hanya  ada satu  hukum  nasional  yang  berlaku  di seluruh  wilayah  Indonesia  sebagai Negara  kesatuan.  Konsekuensi  logis prinsip  ini  adalah  hanya  ada  satu  satu hukum  pidana nasional  yang berlaku di Negara  ini.  Politik  hukum  pidana  yang
hendak  ditempuh  ialah  politik  unifikasi hukum pidana. Suatu hal yang wajar ada pada  suatu  Negara  kesatuan  seperti Indonesia berupa hanya ada satu hukum yang  berlaku  bagi  seluruh  golongan penduduk sebagai tuntutan dan kebutuhan  hukum  pada  Negara  hukum modern yang semakin kompleks dengan berbagai masalah hukum
Aspek lain daripada politik hukum ini  ialah  hukum  pidana  nasional  harus dapat  dikodifikasikan  dalam  rangka adanya kepastian hukum. Semua ketentuan  hukum  pidana  merupakan pidana  tertulis  yang  dihimpun  dalam satu  sistem  yang  harus  bersifat  terbuka untuk dapat menanggapi berbagai perubahan  akibat  perkmbangan  ilmu pegetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam kehidupan  masyarakat  Kodifikasi  yang ditempuh oleh pemerintah ialah kodifikasi  sektoral  dalam  arti  semua asas,  prinsip,  dan  ketentuan  berlaku umum  untuk  seluruh  bidang  hukum pidana  dihimpun  sebagai  salah  satu kesatuan dalam satu kitab undang-undang, yaitu KUHP Nasional
Perlu  diingat,  bahwa  pembaruan hukum  nasional  secara  umum  menurut hasil  seminar  hukum  nasional  I  tahun 1963 di Jakarta  yang dalam putusannya
antara lain menyatakan :
1. Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila
2. a. hukum nasional berfungsi pengayoman
b. hukum nasional bersifat : (1)
Gotong-royong; (2) kekeluargaan; (3) toleransi; (4) anti kolonialisme, imperalialisme,
feodalisme
3. Semua  hukum  sebanyak  mungkin berbentuk tertulis
4. Selain  hukum  tertulis  diakui  berlaku hukum  tidak  tertulis  (sepanjang  tidak menghambat  terbentuknya  masyarakat sosialis Indonesia. 20
Dalam  kaitan  ini,  rancangan undang-undang  KUHP  memang  sudah amat mendesak untuk segera diundangkan, guna melengkapi keberadaan KUHAP
dan undang-undang  aparat  penegak  hukum yang sudah ada terlebih dahulu di tanah air.  Bagi  bangsa  dan  Negara  Indonesia yang sudah merdeka lebih dari 70 tahun, keberhasilan  dalam  membentuk  suatu KUHP Nasional merupakan kebanggaan tersendiri  yang  akan  melengkapi  karya agung  undang-undang  pidana  di  negeri
20 Soediman  Kartohadiprodjo, Hukum  Nasional Beberapa  Catatan, Binacipta,  Jakarta, 1978.hal.6
ini setelah pengundangan KUHAP pada tahun 1981 lalu.
Pemberlakuan KUHP Baru dalam rangka penegakan hukum menjadi tolak ukur  sampai  dhnana  sanksi  hukum pidana memiliki makna khusus
berkarakter khas Indonesia dalam
mengubah  perilaku  bangsa  yang  sesuai dengan  hukum  KUHP  Baru  merupakan hasil  karya  bangsa  di  bidang  hukum pidana  yang  dibentuk  dalam  rangka menyongsong era baru millennium pada abad ke-21.
Sebagai  tambahan,  kita  perlu  mengingat  tentang  system  hukum  nasional  yang berlaku di Indonesia yaitu tertera dalam bagan berikut:

## SISTEM HUKUM NASIONAL
SubtansiHukum StrukturHukum BudayaHukum - Hukum Tata Negara - HukumPidana
- HukumPerdata
- Dagang
- HAN - HukumEkonomi
- HukumKedokteran - HukumUdara
- HukumPerkawinan
- dll
- Kelembagaan, AdministrasidanManaje man - Mekanisme, proses, prosedur - Koordinasidankerjasama nasional - Kerjasamainternasional, atau regional - Sarana/prasaranapenduk ung - FilsafatHukumIlmuHuku m Nasional - KesadaranHukum/perila kutaathukum
- Perpustakaan, informasihukum
- ProfesiHukum
- PendidikanHukum

## D. Penutup Kesimpulan
Di  negara  kita,  peradilan  formal ditegakkan oleh hukum positif (undang-undang)  yang  katanya  untak menegakkan  prinsip-prinsip  rule  of  law belum mampu mencapai keadilan substansial.  Upaya  untuk  mencapai keadilan  substansial  bisa  gagal  karena terbentur  proedur  yang  haras  dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Namum demikian perlu diingat, hukum dapat diartikan sebagai dokumen antropologis  (hukum  adalah  dokumen antropologis  besar)  karena  penetapan hukum benar-benar mencerminkan upaya  manusia  sesuai  dengan  kondisi yang relevan untuk mengatur bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Dalam kaitan ini, maka keberadaan KUHP
Baru yang bersumber,  tercirikan,  terakar,  dan berkarakter  nasional  sesuai  dengan  isi Pancasila  dan  UUD  1945,  kini  amat mendesak  untuk  dapat  direalisasikan menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda dan sudah tidak cocok lagi  dengan  perkembangan  sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam suasana Indonesia merdeka.
Urgensi  dari  penerapan  hukum pidana  nasional  nantinya  lebih  dapat mengakomodir keptingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mana terdiri  dari  berbagai  macam  suku  dan budaya  yang  menjadi  dasar  dari pembentukan rancangan undang-undang KUHP  baru,  hal  ini  perlu  diperhatikan oleh  pemerintah  dan  penegak  hukum sehingga  tidak  terjadi  kerancuan  dalam penerapan hukum pidana Nasional yang baru.
Sebagaimana  diketahui,  undang -undang  yang  baru  menerapkan  hukum kalau isinya undang- undang itu sesuai / tidak  bertentangan  dengan  kesadaran hukum pergaulan hidup manusia dimana undang-undang  itu  berlaku.  Unifikasi hukum hanya dilakukan apabila unifikasi itu membawa kearah keadilan, setidak-tidaknya  tidak  mengakibatkan ketidakadilan.  Jadi  unifikasi  hukum “bukan  kesatuan  hukum  demi  kesatuan hukum,  melainkan  kesatuan  hukum demi keadaan".

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi, Kebijakan  Hukum
Pidana
perkembangan
penyusunan  Konsep  KUHP Baru, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 21
Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditia bakti,
1996
Han  Bing  Siong, Azas-Azas  Tata Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana, Jakarta: Tunas Mekar Murni, 21
KUHP dan KUHAP, Certe Posse,
Yogyakarta, 2015
Moeljatiro, Asas-Asas Hukum Pidana,
Rineka Cipta, Jakarta, 1993
Marwan  Efendi, Teori  Hukum  Dari Perspektif Kebijakan, perbandingan Dan Harmonisasi  Hukum  Pidana, Referensi  Gaung  Persada  Pres
Group, Jakarta, 2014
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Politik
Hukum, Badan Penerit
Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
Soediman  Kartohadiprodjo, Hukum Nasional  Beberapa  Catatan,
Binacipta, Jakarta, 1978
Satjipto Rahardjo, Hukum dan
Masyarakat, Bandung : Angkasa, 1980
Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti,
Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi Raja Grafindo, Jakarta, 2011
...........  Dari  Modernisme  ke  Post -Modernisme Pengaruhnya
Terhadap Ilmu Hukum
..........  Naskah  Akademik  Rancangan
Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan  Hukum  Nasional Kementrian  Hukum  dan  HAM
RI, Jakarta, 2012