P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERDAGANGAN ORANG DALAM ( INSIDER TRADING ) DALAM TRANSAKSI SAHAM DI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Ivana Ajeng Prastiwi 1 Riska Titi Hardiyanti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, email: ajengwow@gmail.com ,
2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, email: khaka_prasetyo@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK) memberikan  sanksi  administratif  yaitu  berupa  denda  terhadap  9  orang karyawan dan mantan PT. PGN terkait dalam kasus insider trading. Dengan demikian  total  denda  sebesar  Rp  3,178  miliar  yang  dikenakan  Bapepam terhadap ke 9 orang tersebut dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam. Pada tanggal 12 September  2006  hingga  11  Januari  2007,  PT  Perusahaan  Gas  Negara mengalami penurunan penjualan saham dan dikaitkan atas dugaan adanya tindakan  insider  trading.  Namun,  dalam  pembuktian  terhadap  dugaan tersebut  harus  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  dikarenakan keterbatasan teknologi. Penurunan harga saham tersebut berkaitan dengan siaran  pers  yang  dilakukan  oleh  PGN  (Perusahaan  Gas  Negara)  sehari sebelum tanggal 11 Januari 2007. Di dalam siaran tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang dialirkan mulai dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Direksi menyatakan, tertundanya gas ini yang semula dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret
2007.
Kata Kunci: Insider Trading; penurunan harga saham; PGN
Cite this paper: Prastiwi, I. A. & Hardiyanti, R. T., 2020. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di Pt. Perusahaan Gas Negara Tbk. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(1).

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  secara  sederhana  didefinisikan  sebagai  pasar  yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.  Alasan pembentukan pasar modal karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan.  Dari  tahun  ke  tahun  pemerintah  terus  mendorong  peningkatan  kemajuan pasar  modal  yang  modern  dan  setara  dengan  yang  ada  di  negara-negara  maju. Perkembangan  selanjutnya,  pemerintah  memutuskan  untuk  menetapkan  Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sebagai regulator dan penegak hukum di pasar modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional.
Sedangkan  untuk  pengelolaan  bursa  diserahkan  kepada  Bursa  Efek  Jakarta  dan penjaminan  emisi  efek  dilakukan  oleh  perusahaan  swasta.  Mengingat  kompleksnya kegiatan pasar modal maka dibutuhkan suatu landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal termasuk  untuk  melindungi  kepentingan  investor  maka  diberlakukan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
Bapepam-LK melihat urgensi dan manfaat melakukan reposisi institusional dari badan yang berada di bawah departemen menjadi badan yang bertanggung jawab kepada presiden  secara  formal.  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ)  dan  Bursa  Efek  Surabaya  (BES) membangun infrastruktur yang mempergunakan teknologi canggih untuk menerapkan transaksi melalui internet, penyediaan komputer bagi para pialang, data dan informasi transaksi yang dikelola secara computerized dan disajikan secara elektronik.
Bapepam-LK  dalam  UUPM  diberikan  wewenang  sebagai  otoritas  pasar  modal untuk melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bapepam oleh UUPM adalah untuk bertindak sebagai penyidik.  Apabila  ada  yang  telah  melanggar  UUPM,  yang  membahayakan  kepentingan pasar modal. Dalam hal ini, Bapepam-LK diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang dapat memayungi kegiatan di pasar modal ini dengan peraturan yang jelas dan mengikat serta memiliki tindakan yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan-aturan yang ada di dalam bidang pasar modal. Dengan adanya kegiatan investasi (dengan cara jual  beli  saham)  ini  juga  sangat  menguntungkan  Indonesia,  salah  satunya  adalah masuknya investor asing ke negara kita. Hal tersebut tentu menguntungkan karena secara tidak langsung akan menambah devisa negara kita.
Dalam kegiatan pasar modal, prinsip yang terpenting adalah prinsip keterbukaan informasi atau disclosure principle, ialah “seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang  meliputi  aspek  keuangan,  hukum,  manajemen,  dan  harta  kekayaan  perusahaan kepada  masyarakat”.  Mengingat  hampir  seluruh  investasi  menyangkut  resiko,  maka selalu  terdapat  kemungkinan  investor  mengalami  kerugian.  Kepercayaan  masyarakat pada  nilai  saham,  benarnya  laporan  perusahaan,  prospek  keuntungan  di  masa mendatang,  kebijaksanaan  pemerintah  yang  mendukung  pasar  modal,  sampai  pada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak.
Beberapa  kasus  yang  muncul  ke  permukaan  karena  ditemukan  adanya pelanggaran terhadap UUPM, salah satunya adanya kasus Insider Trading. Dalam pasal 95, 96 dan 97 UUPM ditentukan bahwa yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek  emiten  atau  perusahaan  publim  dimaksud  atau  perusahaan  lain  yang  melakukan transaksi dalam emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selain itu, dilarang mempengaruhi  pihak  lain  untuk  melaksanakan  pembelian  atau  penjualan  atas  efek dimaksud  atau  memberi  informasi  orang  dalam  kepada  pihak  manapun  yang  patut diduganya  dapat  menggunakan  informasi  dimaksud  untuk  melakukan  pembelian  atau penjualan atas efek.
Yang dimaksud dengan Insider Trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka  yang tergolong “orang dalam” perusahaan, perdagangan yang didasarkan atau  dimotivasi  karena  adanya  suatu  informasi  orang  dalam  ( inside  information )  yang penting dan belum terbuka untuk umum, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan
akan  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  secara  pribadi  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  atau  merupakan  keuntungan  jalan  pintas  ( short  swing  profit ).  Untuk mengetahui  alasan  Bapepam  memberikan  sanksi  administratif  terhadap  kasus  dugaan insider trading PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  terhadap  kasus “ perdagangan  orang  dalam  (insider  trading)  yang  dilakukan  pada  PT.  Perusahaan  Gas Negara  Tbk.  dalam  transaksi  saham ”  agar  dapat  diperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas tentang penegakan hukum oleh Bapepam sudah sesuai dengan UUPM.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis, metodologis, dan konsisten. Dimana keberadaan suatu metodologi di dalam  penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak  pidana  dan  aktifitas  di  bidang  pasar  modal  kini  semakin  kompleks  yang berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di dalam pasar modal. Sanksi pidana yang ditetapkan dalam  UUPM  pun  tidak  sepenuhnya  effektif  jika  tidak  didukung  oleh  aparat  penegak hukum lainnya. Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam (sekarang OJK) sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan saat ini dan pada masa yang akan datang akan semakin berat, seiring dengan semakin  canggihnya  teknik  tindak  pidana,  termasuk  didalamnya  tindak  pidana  dalam bidang  pasar  modal.  Di  dalam  UUPM  membagi  dua  tindak  pidana  bidang  pasar  modal yaitu, tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan tindak pidana yang bersifat kejahatan. Bapepam  selaku  bertindak  sebagai  pengawas  berupaya  keras  untuk  mengatasi  dan mencegah  tindak  kejahatan  di  pasar  modal  antara  lain  dengan  cara  menertibkan  dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif dan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif.
Jenis-jenis  tindak  pidana  pasar  modal  menurut  UUPM  yaitu  seperti  penipuan, manipulasi  pasar,  dan  perdagangan  orang  dalam.  UUPM  pun  juga  menetapkan  sanksi pidana  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  yaitu  berupa  denda  dan  pidana  penjara  yang ditetapkan  secara  bervariasi  antara  kurungan  selama  1  tahun  dan  denda  sebesar  Rp 1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan  penjara  selama  10  tahun  dengan denda Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
Tindak pidana dalam pasar modal memiliki karakteristik yaitu antara lain yang pertama  adalah  barang  yang  menjadi  objek  yaitu  berupa  informasi.  Kemudian karakteristik  yang  kedua  adalah  pelaku  lebih  mengandalkan  pada  kemampuan  untuk membaca  situasi  pasar  serta  memanfaatkannya  untuk  kepentingan  pribadi. Pembuktiannya  cenderung  sulit  karena  dampak  dari  pelanggaran  tindak  pidana  pasar modal sendiri dapat berakibat fatal dan luas.
Di  dalam  pasal  91  UUPM  yang  dimaksud  dengan  manipulasi  pasar  adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar,  atau  harga  efek  di  bursa  efek.  Beberapa  pola  manipulasi  pasar  adalah  sebagai berikut :
a. Menyebarluaskan  informasi  palsu  mengenai  emiten  dengan  tujuan  untuk memengaruhi  harga  efek  perusahaan  yang  dimaksud  di  bursa  efek  ( false information );
b. Menyebarluaskan  informasi  yang  menyesatkan  atau  informasi  yang  tidak lengkap ( misinformation ).
Dalam praktik perdagangan efek Internasional dikenal beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar yaitu :
1) Marking the close ;
2) Painting the tape ;
3) Pembentukan harga berkaitan dengan merger , konsolidasi atau akuisisi;
4) Cornering the market;
5) Pools;
6) Insider trading .
A. Insider Trading
Insider  Trading adalah  istilah  yang  dipinjam  dari  praktek  perdagangan  saham yang tidak fair di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang  confidential  oleh  pejabat  perusahaan  yang  karena  hal-hal  tersebut  merupakan faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  masyarakat  investor,  perusahaan  itu  sendiri, calon  pemegang  saham  dalam  menentukan  menjual  ataupun  membeli  suatu  saham perusahaan. Oleh karena itu, maka penting penerapan prinsip dari disclosure principle benar-benar  diterapkan  dalam  kegiatan  pasar  modal.  Jabatannya  dapat  menarik keuntungan, sebab informasi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat luas. Insider trading adalah orang dalam atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang disebut pihak  terafiliasi  dengan  emiten,  dimana  dimungkinkan  untuk  memiliki  informasi tenatang  kejadian  atau  peristiwa  penting  mengenai  kinerja  emiten  yang  dapat mempengaruhi harga saham  di Bursa  Efek, dan belum diumumkan kepada publik dan masih  bersifat  rahasia.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.
Kemungkinan  terjadinya  perdagangan  dengan  menggunakan  informasi  orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu, dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau  penurunan  harga  dan  volume  perdagangan  yang  tidak wajar.  Perdagangan  orang dalam ( insider trading ) mengandung beberapa unsur, yaitu :
1) Adanya perdagangan efek;
2) Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan;
3) Adanya inside information ;
4) Informasi  itu  belum  diungkap  dan  terbuka  untuk  umum  (masih  bersifat rahasia);
5) Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu;
6) Tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Terdapat tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu :
• Pelanggaran yang dilakukan secara individual;
• Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok;
• Pelanggaran  yang  dilakukan  langsung  atau  berdasarkan  perintah  atau pengaruh pihak lain.
Contohnya yakni didalam kasus PT. Perusahaan Gas Negara sendiri berawal dari penurunan signifikan harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar 23,36% dari Rp 9.650/saham menjadi Rp 7.400/saham, dimana  penurunan harga saham tersebut erat kaitannya dengan press release yang dikeluarkan oleh PGAS pada tanggal 11 Januari 2007 tentang penurunan volume gas dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD dan tertundanya gas-in yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 menjadi Maret 2007.
B. Indikator  Yang  Dapat  Digunakan  Sebagai  Langkah  Awal  Pembuktian  Adanya Insider Trading
a. Return or Negative Return
Tujuan melakukan insider trading adalah untuk memperoleh keuntungan yang tinggi  (abnormal  return)  lebih  dari  biasanya.  Perolehan  keuntungan  abnormal  return berindikasi kuat disebabkan oleh insider trading. Untuk menelisik perolehan keuntungan yang  lebih  tinggi  maka  return  dapat  dijadikan  salah  satu  indikator  terhadap  adanya dugaan insider trading.
b. Volatilitas Return
Seperti  sudah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  dalam  kegiatan  perdagangan, terjadinya  insider  trading  diindikasikan  dengan  adanya  volatilitas  yaitu  suatu kecenderungan  harga  untuk  berubah  secara  tak  terduga.  Ada  dua  tipe  volatility. Fundamental  volatility  disebabkan  oleh  perubahan  yang  tak  diantisipasi  pada  nilai instrumen,  dan  transitory  volatility  disebabkan  oleh  aktivisitas  perdagangan  oleh pedagang yang tak diketahui.
c. Nilai Transaksi
Nilai transaksi perdagangan saham akan terlihat sangat berbeda, apabila transaksi tersebut  diduga  mengalami  insider  trading,  akan  terdapat  nilai  transaksi  yang  sangat besar atau menurun sangat drastis dalam jangka waktu tertentu akibat adanya informasi material  yang  belum  diungkap  ke  publik,  tetai  digunakan  oleh  para  insider.  Dengan demikian  nilai  transaksi  sangat  peting  untuk  dijadikan  sebagai  salah  satu  indikator adanya dugaan insider trading.
d. Dominasi Anggota Bursa
Dominasi  anggota  bursa  dapat  dijadikan  salah  satu  indikasi  terjadinya  insider trading, karena akan terlihat pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan anggota bursa dalam bertransaksi. Apakah suatu anggota bursa sangat dominan dalam melakukan transaksi anggota bursa yang lain. Walaupun para insider kemungkinan besar akan memecah atau mendistribusikan  pesanan  transaksinya  pada  beberapa  anggota  bursa,  akan  dapat terlihat dari kebiaasaan anggta bursa bertransaksi pada perdagangan yang normal.
C. Peranan  Bapepam  Dalam  Hal  Dugaan Insider  Trading Dalam  Perdagangan Saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan oleh Bapepam sebetulnya tidak berbeda jauh dengan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Polisi.  Pemeriksaan  oleh  Bapepam  adalah untuk  semua  bentuk  pelanggaran  UUPM,  termasuk  pelanggaran  administratif  maupun kejahatan dalam bidang pasar modal insider trading. Akan tetapi tujuan utamnya adalah untuk  mencari  dan  menemukan  bukti  awal  serta  menemukan  peristiwa  pelanggaran pidaananya.
Apabila terjadi pelanggaran secara administratif, maka seluruh temuan berupa data, informasi, bahan dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam penmeriksaan tersebut,  dapat  digunakan  sebagai  dasar  oleh  Bapepam  untuk  menetapkan  sanksi administratif,  sedangkan  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  yang  bersifat  pidana,  maka Bapepam  dapat  menetapkan  untuk  meneruskan  ketahap  berikutnya  yaitu  penyidikan, dan seluruh temuan dalam pemeriksaan tadi dapat digunakan sebagai bukti awal untuk pelaksanaan penyidikan.
Dalam hal ini, orang dalam PGAS telah mengetahui informasi tersebut jauh hari sebelum  diadakan  press  release  yakni  tanggal  12  September  2006  untuk  informasi penurunan volume gas dan tanggal 18 Desember 2006 untuk informasi tertundanya gas- in. Pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, sebanyak sembilan pegawai  PGAS  (pegawai)  melakukan  transaksi  saham  PGAS.  Dalam  hal  ini,  9  pegawai tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal dikarenakan 9 pegawai tersebut tergolong orang dalam menurut Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal. Atas pelanggaran tersebut, BAPEPAM-LK mengenakan sanksi administratif berupa denda yang berkisar antara Rp 9 juta-2,33 miliar sesuai dengan magnitude pelanggaran yang dilakukan masing-masing individu orang dalam itu tadi.
Dalam  kasus  dugaan  praktik  insider  trading  dalam  perdagangan  saham  PGN, Bapepam telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang termasuk sebagai insider (orang dalam). Dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap:
1. Sdr. Adil Abas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Sdr.  Nursubagjo  Prijono  sebesar  Rp53.000.000,00  (lima  puluh  tiga  juta rupiah);
3. Sdr. WMP Simanjuntak sebesar Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Sdr.  Widyatmiko  Bapang  sebesar  Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta rupiah);
5. Sdr.  Iwan  Heriawan  sebesar  Rp76.000.000,00  (tujuh  puluh  enam  juta rupiah);
6. Sdr.  Djoko  Saputro  sebesar  Rp154.000.000,00  (seratus  lima  puluh  empat juta rupiah);
7. Sdr. Hari Pratoyo sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
8. Sdr. Rosichin sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah); dan
9. Sdr. Thohir Nur Ilhami sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
Sanksi  tersebut  ditetapkan  antara  lain  dengan  mempertimbangkan  pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam.
Terpenuhinnya  unsur-unsur  pasal  95  UUPM  disebabkan  karena  pasal  95 memberikan  penekanan  kepada  orang  dalam  dilarang  melakukan  transaksi,  bukan didasarkan kepada informasi yang dimiliki orang dalam tersebut, apakah digunakan atau tidak dalam melakukan transaksi atas saham eminten tersebut, juga atas pertimbangan bahwa  kedudukan  orang  dalam  seharusnya  mendahulukan  kepentingan  Emiten, Perusahaan  Publik  atau  pemegang  saham  secara  keseluruhan,  termasuk  didalamnya untuk  tidak  menggunakan  informasi  orang  dalam  untuk  kepentingan  diri  sendiri  atau pihak lain. Berdasarkan hal tersebut Bapepam dapat menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
Adanya pengecualian yang diberikan oleh UUPM bagi perusaan efek orang dalam, tidak  menghalangi  pelaksanaan  penyidikan.  Justru  dalam  penyidikan  yang  dilakukan dapat dicari bukti-bukti yang diperlukan. Selain itu, pengecualian ini dapat disamakan dengan alasan pemaaf ataupun pembenar dalam hukum pidana, apabila dipersidangan terbukti bersalah akan tetapi ada alasan yang membebaskannya, maka dapat dilepaskan dari  tuntutan  oleh  hakim.  Akan  tetapi  untuk  sampai  persidangan,  harus  dilakukan penyidikan terlebih dahulu

## D. Bapepam Hanya Memberikan Sanksi Administrasi Kepada PT.PGAS
Alasan  Bapepam  hanya  menerapkan  sanksi  administratif  terhadap  PT.  PGAS karena menurut undang-undang pasar modal, Bapepam hanya berwenang mengenakan sanksi  administratif  tanpa  harus  melanjutkan  ke  arah  pidana,  menurut  Bapepam  jika proses pidana akan memakan waktu lama sekali hingga mendapakan ketetapan hukum pengadilan.
Dan  alasan  Bapepam  mengambil  kebijakan  sendiri  tanpa  mengambil  proses hukum  pidana  yakni  apabila  keberadaan  perusahaan  itu  jika  sampai  dibawa  ke  ranah pengadilan  pidana  atau  perdata  maka  akan  menggoyangkan  pasar  modal  karena  nilai transaksi yang dirugikan itu mencapai miliaran atau triliunan rupiah. Hal Itulah mengapa Bapepam hanya menerapkan sanksi administratif terhadap PT.PGAS tersebut.

## CONCLUSIONS
Berdasakan uraian diatas, maka kesimpulannya adalah:
1. Insider Trading adalah istilah yang dipinjam dari praktek perdagangan saham yang tidak  fair  di  Amerika  yang  dihubungkan  dengan  penggunaan  informasi-informasi yang confidential oleh pejabat perusahaan yang karena hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat investor, perusahaan itu sendiri, calon pemegang saham dalam menentukan menjual ataupun membeli suatu saham perusahaan.
2. Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengungkap insider trading, yaitu: return or  negative  return,  vlatility,frequency  transaction,  volume  transaction,  dominasi anggota bursa.
3. Bapepam hanya menerapkan sanksi administratif terhadap PT. PGAS karena menurut undang-undang  pasar  modal,  Bapepam  hanya  berwenang  mengenakan  sanksi administratif tanpa harus melanjutkan ke arah pidana, menurut Bapepam jika proses
pidana  akan  memakan  waktu  lama  sekali  hingga  mendapakan  ketetapan  hukum pengadilan.

## Saran
Berdasarkan rumusan dari kesimpulan diatas, maka saran dari  penulis adalah sebagai berikut:
1. Peran  Bapepam  dalam  penegakan  hukum  pasar  modal  harus  teerus  diupayakan, terutama  yang  menyangkut  kasus-kasus  pidana  termasuk  insider  trading berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan.
2. Ttransparansi dalam pengusutannya perlu dijalankan, sehingga jangan ada lagi sikap mendua untuk melaksanakan penegakan hukum dipasar modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Dedi,  Sari  Indah.  2007. Analisis  Kasus  Atas  Dugaan  Terjadinya  Insider  Trading  Dalam Perdagangan  Saham  PT.  Perusahaan  Gas  Negara  (PERSERO)  Tbk .  Jurnal  Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-3 No.4 Oktober-Desember 2007.
Fuady, Munir. 2001. Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hasmi,  M.  Ali.  2012. Insider  Trading  dalam  Transaksi  Saham  Oleh  PT.  Perusahaan  Gas Negara Tbk . Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Nasarudin, M. Irsan, Surya, Indra. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta : Prenada Media.
Pratama, Agam. 2016. Perdagangan Oleh Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Efek  Menurut  Undang-Undang  No.8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal .  Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Sutedi, Andrian. 2009. Segi-segi Hukum Pasar Modal . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995
https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-871501/kasus-insider-trading-bapepam- denda-9-karyawan-pgn- . Diakses 5 Desember 2019.
https://id.scribd.com/document/109328211/Kasus-Insider-Trading-PT-Gas-Negara . Diakses 5 Desember 2019.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16312/dugaan-iinsider-tradingi/ . Diakses 6 Desember 2019.