## AKAD SALAM DAN PROBLEMATIKANYA DI PERBANKAN SYARIAH, PENDEKATAN KRITIS
Jaharuddin 1* , R Melda Maesarach 2
1,2 Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Binis
Universitas Muhammadiyah Jakarta *Coressponding Author Email: jahar7300@gmail.com ABSTRACT Purpose : The purpose of this study is to analyze the application of the salam contract,  its  development,  find  problems  and  provide  alternative solutions  so  that  the  salam  contract  can  be  applied  in  Indonesian Islamic banking. Design/Methodology/ Approach : Research  method  This  research  is  qualitative  research  with  a critical approach Findings : The results of this  study are (1). Salam contract can be applied in Islamic  banking  in  Indonesia  and  provides  benefits  as  working capital for farmers, fishermen, and MSMEs. Salam contract should be  encouraged  to  be  implemented.  (2).  Salam  contract  is  not implemented  in  national  sharia  banking,  thus  the  partiality  of sharia  banking  to  farmers,  fishermen,  and  MSMEs,  is  still  not visible.  (3).  The  solution  for  implementing  salam  contracts  in national  Islamic  banking  is  by  (a).  philosophical  re-orientation, namely  the  re-orientation  of  the  objectives  and  business  model  of Islamic banks that are different from conventional banks. (b). Carry out  positive  law  reforms  by  sharia  in  Indonesia  (shari'a-based omnibus law). (c). Operational technical adjustments, HR literacy, community  literacy,  and  risk  management  are  based  on  a philosophical  re-orientation  and  strategic  reform.  And  d).  The political will of the government, the DPR, and the Indonesian and international community Keywords : Akad, Contract, Salam Contract, Islamic Bank JEL Classification : G21

## PENDAHULUAN
Islam ajaran sempurna (QS Al Maidah (5): 3, al an’am (6): 38), semua aspek kehidupan tersedia  petunjuknya  dalam  islam.  Islam  satu-satunya  agama  yang  merinci  aturan kehidupan  alam  raya,  dari  sejak  manusia  bangun  tidur,  sampai  tidur  kembali,  bahkan tidur  itu  sendiri  terdapat  petunjuk  dalam  islam.  Sejak  manusia  hidup  sampai  kematian, dari  urusan  kamar  mandi,  sampai  aturan  bernegara.  Aturan  tersebut  disebut  syariah, syariah  adalah  aturan  yang  jernih  bersumber  dari  kebersihan  dan  pasti  kebenarannya, syariah adalah solusi kehidupan, ketika aturan kehidupan dilandaskan pada syariah maka
Media Ekonomi Vol. 29 No. 2 Oktober 2021 : 1-16
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v29i2.10135 ISSN : 0853-3970 (print) Submission date: 20 Agustus 2021
Accepted date: 31 Januari 2022
kebenaran hakiki akan muncul. Syariah bukanlah pemikiran manusia yang kebenarannya relatif.
Implementasi  syariah  dalam ekonomi  disebut  ekonomi  syariah.  Ekonomi  syariah  adalah penerapan  konsep-konsep  Al-Qur’an  dan  hadist,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dalam  ekonomi  dan  aktivitas  ekonomi.  Ayat  Al-Qur’an  dan  hadist  menjadi  inspirasi pertama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. (Jaharuddin, et al, 2019). Tujuan ekonomi syariah adalah al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan  di  dunia  saja.  Ekonomi  syariah  meletakkan  manusia  sebagai  khalifah  dimuka bumi,  dimana  segala  ciptaan  Allah  yang  ada  di  bumi  dan  di  langit  diperuntukan  untuk manusia (Mustafa Edwin Nasution, et al, 2012).
Implementasi  ekonomi  syariah  salah  satunya  adalah  bank  syariah.  Bank  syariah  di Indonesia  dimulai  pada  tahun  1980  melalui  diskusi-diskusi  bertemakan  bank  syariah sebagai  pilar  ekonomi  syariah.  Gagasan  perbankan  syariah  dipraktekkan  dalam  skala yang terbatas di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18–20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  menyelenggarakan  lokakarya  bunga  bank  dan  perbankan  di  Cisarua, Bogor,  Jawa  Barat.  Hasil  lokakarya  tersebut  kemudian  dibahas  lebih  mendalam  pada Musyawarah  Nasional  IV  MUI  di  Jakarta  22–25  Agustus  1990,  yang  menghasilkan amanat  bagi  pembentukan  kelompok  kerja  pendirian  bank  syariah  di  Indonesia. Kelompok  kerja  dimaksud  adalah  Tim  Perbankan  MUI  dengan  tugas  melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), tanggal 1 Nopember 1991. Dan resmi beroperasi 1 Mei 1992 (ojk.go.id).
Bank syariah terus berkembang, sampai dengan bulan agustus 2020, sudah beroperasi 14 Bank  Umum  Syariah  (BUS),  20  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan  162  Bank  Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), terlihat dalam tabel 1.
Tabel 1
Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank 2016  2017  2018  2019  2020* BUS 13 13 14 14 14 UUS 21 21 20 20 20 BPRS 166 166 167 164 162 Jumlah 200 200 201 198 196

## Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2020
Jumlah  BUS,  UUS  dan  BPRS  terus  berkembang,  memberi  alternatif  halal  dan  berkah serta  menguntungkan  bagi  masyarakat.  Berdasarkan  komposisi  akad  pembiayaan, perkembangan bank syariah, terlihat di tabel 2.
Tabel 2

## Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS & UUS)
(Dalam miliar rupiah) Indikator 2015 Juni 2020 Jumlah Pembiayaan  % Jumlah Pembiayaan  % Mudharabah 14.820 7 11.866 3 Musyarakah 60.713 29 168.798 46 Murabahah 122.111 57 165.227 45 Qardh 3.951 2 9.673 3 Istisna 770 0 2.238 1 Ijarah 10.631 5 9.220 3 Salam - - - - 212.996 100 367.022 100
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2020
Akad  murabahah  dan  musyarakah  merupakan  akad  yang  paling  popular  digunakan  di perbankan syariah, 91% akad  pada juni 2020 di dominasi  kedua skema ini. Industri dan masyarakat  sangat  menerima  kedua  akad  ini,  namun  juga  ada  akad-akad  lain  seperti Mudharabah,  Qardh,  istisna’,  ijarah  dan  salam  yang  tidak  populer  di  industri  dan masyarakat.  Bahkan  akad  salam  sama  sekali  tidak  digunakan,  padahal  fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang akad salam sudah dikeluarkan 20 tahun yang lalu, sudah  ada  Peraturan  Bank  Indonesia  dan  standar  akuntansinya.  Berikut  adalah perkembangan pembiayaan berdasarkan akad dari tahun 2015–2020.
Sumber: Statisktik Perbankan Syariah Juni 2020
Gambar 1 Tren Perkembangan Pembiayaan berdasarkan akad periode Januari 2015–Juni 2020
Tren  perkembangan  pembiayaan  berdasarkan  akad  memperlihatkan  akad  murabahah yang  paling  dominan  dalam  pembiayaan  di  perbankan  syariah,  sejak  tahun  2015-2019, mengakibatkan  perbankan  syariah  dikritik  masyarakat  sebagai  bank  yang  sama  saja dengan  bank  konvensional.  Saat  yang  sama  akad  musyarakah  terus  tumbuh,  bahkan melebihi akad murabahah pada juni 2020.
Bank  syariah  Indonesia  terindikasi masih  mengunakan  model  bisnis  bank  konvensional, salah  satunya  menekankan  efisiensi,  dengan  berbagai  dalilnya.  Tidak  bisa  terlepas  dari model  konvensional  yang  isu  utamanya  adalah  kelangkaan  dan  efisiensi  (Samuelson  & Nordhaus, 2009, Juhro, 2020). Dalam perspektif islam, masalah utama ekonomi bukanlah terletak  pada  kelangkaan  sumber  daya  ekonomi,  namun  terletak  pada  kelancaran distribusi  sumber  daya  atau  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan (wealth  and  income distribution) (Solikin M. Juhro, et al, (2020). Salah satu instrument dalam perekonomian islam  agar  distribusi  sumber  daya  dan  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan  berjalan dengan  lancar  adalah  bank  syariah.  Data  menunjukkan  akad  salam,  tidak  digunakan, indikasi  akad  salam  yang  dibutuhkan  dan  diinginkan  oleh  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  petani  dan  nelayan  belum  mendapatkan  perhatian  baik  oleh  bank syariah.  Akad  salam  bisa  menjadi  modal  kerja  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM), petani dan nelayan, sayangnya tidak digunakan di perbankan syariah.
Penelitian  Linda  Apriliani  (2012),  menemukan  akad  Salam  sudah  diatur  oleh  hukum positif Indonesia baik implisit maupun eksplisit namun hanya terbingkai dalam peraturan perbankan  syariah,  sedangkan  secara  khusus  jual  beli  dengan  sistem  akad  salam  belum diatur.  Jual  beli  dengan  sistem  akad  salam  juga  membawa  implikasi  hukum  bagi  para pihak.  Penjual  selain  berkewajiban  menyerahkan  barang  sesuai  spesifikasi  juga bertanggung  jawab  atas  kerusakan  tersembunyi  atau  barang  tidak  sesuai  dengan  yang dipesan, sedang pembeli wajib  membayar barang pesanan. Penelitian Tanjung dan Devi (2013),  menemukan  pembiayaan  dengan  akad  salam  sebenarnya  diakui  eksistensinya  di perbankan  syariah.  Periode  2003-2013,  pembiayaan  dengan  akad  salam  selalu  ada  di laporan  tahunan,  setelah  2013  akad  salam  sudah  tidak  lagi  diterapkan  di  perbankan syariah.  Bank  Indonesia  selaku  otoritas  industri  perbankan  juga  telah  menetapkan standarisasi  bagi  akad  salam  dalam  PBI  (Peraturan  Bank  Indonesia)  tentang  Akad Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  bagi  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  tercantum  dalam  pasal  11  dan  pasal  12.  Aturan  baku tentang  penerapan  akuntansi  akad  salam  yang  tercantum  dalam  PSAK  No.103  tentang Akuntansi  Salam.  Sejak  tahun  2002,  pembiayaan  dengan  akad  salam  di  perbankan syariah  tidak  ada  sama  sekali,  kecuali  pada  bulan  ke-3  tahun  2002  sebesar  0,02%  (Rp. 392 juta). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menerapkan akad salam dengan proporsi  pembiayaan  yang  semakin  menurun.  Pembiayaan  dengan  akad  salam  sebesar Rp. 90 juta dan angka ini menurun drastis di awal tahun 2009 hingga sebesar Rp. 38 juta. Komposisi pembiayaan untuk sektor pertanian tidak lebih dari 5%. Proporsi bank syariah ke sektor pertanian pun mengalami perubahan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian pada tahun 2007 sebesar 3,49% dari  total  keseluruhan  pembiayaan  bank  syariah,  lalu  menurun  hingga  ke  angka  3,04% dipertengahan  tahun  2009.  Meskipun  demikian  hal  ini  harus  tetap  diapresiasi  karena
Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis__________________
lembaga  keuangan  mikro  ini  masih  mau  menyalurkan  pembiayaan  dengan  akad  Salam. (Statistik perbanksan syariah, ojk, 2017-2009).
Jual  beli  dengan  cara  salam  merupakan  solusi  tepat  yang  ditawarkan  oleh  Islam  guna menghindari  riba  (Qusthoniah,  2016).  Kontribusi  sektor  pertanian  yang  tinggi  terhadap PDB sebesar 13,98% tahun 2015 berbanding terbalik dengan pembiayaan yang dilakukan perbankan  yang  hanya  8,98%  tahun  2014  pada  pertanian.  Rendahnya  pembiayaan  ini bukan  saja  dikarenakan  kurangnya  kemampuan  sektor  ini  untuk  mengembalikan pembiayaan,  tetapi  lebih  disebabkan  oleh  keberpihakan  yang  sangat  rendah  pada  sektor ini  dan  aturan  main  kredit  yang  sangat  kaku,  terutama  bagi  petani  pelaku  agribisnis. Dalam implementasinya komponen sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan,  subsektor  perkebunan,  subsektor  peternakan,  serta  subsektor  perikanan  kurang diminati  perbankan  dalam  melakukan  pembiayaan  karena  memiliki  risiko  salah  satunya risiko harga yang jatuh. (Zubaidah Nasution, 2016).
Penelitian  Widiana,  Arna  Asna  Annisa  (2017),  menemukan  akad  salam  diatur  dalam fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dan  tercantum  di  dalam  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  Syariah  serta  Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Syariah Indonesia  (PAPSI)  sehingga  peraturan  ini  tidak  boleh  disia-siakan  dan  harus dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pengembangan  ekonomi  negara.  Dengan  skema pembiayaan  akad  salam  yang  telah  dibuat  diharapkan  dapat  memberikan  sedikit kontribusi  dalam  penerapan  pembiayaan  salam.  Pemerintah  dengan  kebijakannya  dapat memberikan dukungan terhadap ekonomi rakyat melalui ekonomi syariah.
Penelitian  Rizal  Maulana  Luthfi  (2017)  membahas  tentang  bank  syariah  di  Surakarta belum menerapkan pembiayaan salam pada sektor pertanian. Kendala pembiayaan salam pada bank umum syariah di Surakarta karena sektor pertanian belum mengemas dirinya untuk dapat menarik bank memberikan pembiayaan dan tidak ada pengembangan skema pembiayaan  sektor  pertanian  menggunakan  akad  salam.  Risiko  yang  ditemukan  adalah potensi fraud , Sumber daya insani, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.
Kerangka Pemikiran penelitian ini terlihat dari gambar 2.
Dari latar belakang diatas, tujuan Penelitian ini adalah (1) Mengetahui konsep dasar dan operasional  akad  salam  di  Indonesia.  (2)  Mengetahui  dan  menganalisis  perkembangan pelaksanaan  akad  salam  di  Indonesia. (3)  Memberikan  alternatif  solusi  agar  akad  salam bisa diterapkan di perbankan syariah Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  mengunakan  pendekatan  kritis,  dengan  data primer.  Data  diperoleh  langsung  dari  sumbernya  dengan  cara  diskusi  dengan  informan berupa  tiga  orang  dosen  tetap  di  program  studi  Doktor  Perbankan  Syariah  FEB  UIN Syariah Hidayatullah yang juga anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, satu orang pimpinan Bank Umum Syariah dan diskusi dua belas orang mahasiswa Doktor Perbankan Syariah  FEB  UIN  Syarif  Hidayatullah.  Jakarta.  Informan  merupakan  pihak  yang  sangat berkompeten  memberikan  pandangan  di  bidang  penerapan  akad  salam,  direkam  dalam bentuk catatan oleh peneliti untuk dipaparkan dalam bentuk analisis di dalam penelitian ini.  Data  primer  juga  didapat  dari  dokumen  internal  bank.  Analisis  data  mengunakan analisis  kritikal,  yaitu  suatu  cara  memahami  kenyataan,  kejadian  (peristiwa),  situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung. Analisis  kritis  merupakan  suatu  kapasitas,  potensi  yang  dimiliki  oleh  semua  orang. Analisis  kritis  tetap  akan  tumpul  dan  tidak  berkembang  apabila  tidak  diasah  dan dipraktekkan.  (Adnan  et  al,  2013).  Analisis  kritis  memungkinkan  hadirnya  realitas  baru dari pemaknaan atas kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jual  beli  Salam  adalah  transaksi  jual  beli  di  mana  barang  yang  diperjualbelikan  belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu  penyerahan  barang  harus  ditentukan  secara  pasti.  Salam  di  definisikan  jual  beli barang  dengan  cara  pemesanan  dan  pembayaran  harga  terlebih  dahulu  dengan  syarat- syarat  tertentu  (Fatwa  DSN  No.  5/2000).  Secara  bahasa  berasal  dari  kata “As  salaf” (pendahuluan)  karena  pemesan  barang  menyerahkan  uangnya  di  muka.  secara terminologi  para  fuqaha  juga  mengatakan  bahwa  akad  salam  digunakan  untuk  barang barang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang  diperjualbelikan  tidak  ada  ditempat.  Dilihat  dari  sisi  pembeli,  ia  sangat membutuhkan  barang  tersebut  di  kemudian  hari  sementara  si  penjual  sangat membutuhkan  uang  tersebut.  Didalam  Al  Qur’an  surat  al-Baqarah  (2):282:  “hai  orang- orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan,  hendaknya  kamu  menuliskannya  dengan  benar  ....”.  kemudian  Qur’an  surat Al-Maidah  (5):  1  “Hai  orang  orang  yang  beriman  penuhilah  akad  akad  itu...”.  Hadist riwayat  Bukhari  Muslim  “Barang  siapa  melakukan  salam,  hendaknya  ia  melakukannya dengan  takaran  yang  jelas  dan  timbangan  yang  jelas  pula,  untuk  jangka  waktu  yang diketahui.”.  Kemudian  hadist  riwayat  Ibnu  Majah  “Tiga  hal  yang  didalamnya  terdapat
keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”
Rukun  dan  Syariat  Jual  Beli  salam  (1) Mu’aqidin :  Pembeli  (muslam)  dan  penjual (muslam  ilaih) yang  cakap  bertindak  hukum  ( baliqh dan  berakal  sehat, Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan). (2) Obyek Transaksi (muslam fih), dinyatakan jelas jenisnya, jelas  sifat-sifatnya,  jelas  ukurannya,  jelas  batas  waktunya  dan  tempat  penyerahan dinyatakan  secara  jelas.  (3) Sighat  Ijab  Qabul. (4)  Alat  tukar/harga,  jelas  dan  terukur, disetujui kedua pihak, diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung. Dalam Fatwa DSN No 5/2000, ketentuan Pembayaran: (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik  berupa  uang,  barang,  atau  manfaat.  (2)  Pembayaran  harus  dilakukan  pada  saat kontrak  disepakati.  (3)  Pembayaran  tidak  boleh  dalam  bentuk  pembebasan  hutang. Ketentuan  Barangnya:  (1).  Harus  jelas  ciri-cirinya  dan  dapat  diakui  sebagai  hutang.  (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. (3) Penyerahannya dapat dilakukan kemudian. (3) Waktu  dan  tempat  penyerahan  barang  harus  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan.  (4) Pembeli  tidak  boleh  menjual  barang  sebelum  menerimanya.  (5)  Tidak  boleh  menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya  kepada  rekanan  nasabah  atau  nasabah  itu  sendiri  secara  tunai  atau  secara cicilan.  Harga  jual  yang  ditetapkan  oleh  bank  adalah  harga  beli  bank  dari  nasabah ditambah  keuntungan.  Dalam  hal  ini  bank  menjualnya  secara  tunai  biasanya  disebut dengan pembiayaan talangan (bridging financing).
Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100kg mangga harum manis kualitas "A" dengan  harga  Rp.  5000/kg,  akan  diserahkan  pada  panen  dua  bulan  mendatang.  Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung  jawab  dengan  cara  antara  lain  mengambilkan  dana  yang  telah  diterimanya atau  mengganti  barang  yang  sesuai  dengan  pesanan.  Mengingat  bank  tidak  menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi  bank  untuk  melakukan  akad  salam  kepada  pihak  ketiga  (pembeli  kedua),  seperti Badan  Urusan  Logistik  (BULOG),  pedagang  pasar  induk  atau  rekanan.  Mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam.
Terdapat dua jenis jual beli salam, yaitu jual beli salam biasa dan jual beli salam parallel. Jual beli salam biasa terlihat dalam gambar 3.
Gambar 3 Skema Akad Salam Biasa
Keterangan:  (1)  Pembeli  dan  penjual  menyetujui  akad  salam.  (2)  Pembeli  membayar kepada  penjual.  (3)  Penjual  mengirimkan  barang.  Jual  beli  salam  paralel  dengan melaksanakan  dua  transaksi  jual  beli  salam  antara  pemesan  dan  penjual  dan  antara penjual  dengan  pemasok  ( supplier )  atau  pihak ketiga lainnya secara simultan.  Beberapa ulama  kontemporer  melarang  transaksi  salam  paralel  terutama  jika  perdagangan  dan transaksi  semacam  itu  dilakukan  secara  terus  menerus.  Hal  demikian  dapat  menjurus kepada  riba.  Paralel  salam  dibolehkan  asalkan  eksekusi  kontrak  salam  kedua  tidak tergantung  pada  eksekusi  kontrak  yang  pertama.  Skema  jual  beli  salam  paralel  terlihat dalam gambar 4.

## Gambar 4 Skema Akad Salam Paralel
Keterangan:  (1)  Nasabah  dan  Bank  melakukan  negosiasi  mengenai  kriteria  barang pesanan.  (2)  Bank  memerintahkan  nasabah  kepada  produsen  dan  membayar  lunas dimuka. (3) Produsen mengirimkan dokumen ke bank. (4) Produsen mengirimkan barang ke bank. (5) Pelanggan membayar ke bank.
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan  dengan  akad  pertama.  Penyerahan  Barang  Sebelum  atau  pada  waktunya:  (1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. (2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual  tidak  boleh  meminta  tambahan  harga.  (3)  Jika  penjual  menyerahkan  barang dengan kualitas  yang lebih  rendah,  dan  pembeli rela menerimanya, maka  ia  tidak  boleh menuntut pengurangan harga (diskon). (4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari  waktu  yang  disepakati  dengan  syarat  kualitas  dan  jumlah  barang  sesuai  dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.  (5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak  rela  menerimanya,  maka  ia  memiliki  dua  pilihan:  (a).  Membatalkan  kontrak  dan meminta kembali uangnya, (b). Menunggu sampai barang tersedia.
Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis__________________

## Peta Masalah Penerapan Akad salam di Perbankan Syariah
Faktor yang menyebabkan gagalnya dalam mendongkrak keberhasilan akad pembiayaan salam  terletak  pada  sulitnya  pemasaran  hasil  panen  (Siti  Maria  Wardayati,  et  al,  2017). Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan akad salam adalah kurangnya pemahaman  praktisi  perbankan  tentang  penerapan  akad  salam  (Devi,  2009;  Affandi, 2013), kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan akad salam (Roziq). , 2014; Devi, 2009; Affandi, 2013), biaya tinggi (Devi, 2009; Adams dan Fitchett, 1992, Kaleem  dan  Wajid,  2009;  Muneeza,  et  al,  2011)  serta  risiko  yang  melekat  pada pembiayaan  berdasarkan  kontrak  salam  (Roziq,  2014;  Adi,  2012;  Devi,  2009;  Ashari, 2005;  Affandi,  2013;  Adams  dan  Fitchett,  1992  dalam  Kaleem  dan  Wajid,  2009; Muneeza, et al, 2011). Lima faktor dominan (Adnan, et al, 2016): (1). Tingginya risiko, (2).  Tidak  ada  permintaan,  (3).  Tidak  menawarkan,  (4).  Keterbatasan  sumber  daya manusia, (5). Pemahaman masyarakat yang masih kurang.
Isu utama dalam keuangan islam adalah menjaga kelancaran aliran dan distribusi sumber daya ekonomi, agar sumber daya ekonomi atau harta tidak hanya berputar di suatu pihak saja  (Juhro,  et  al,  2020).  Penerapan  akad  salam  di  perbankan  nasional  berdampak strategis karena menjadi pengerak roda perekonomian petani, nelayan dan UMKM yang merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Mendorong bank syariah menerapkan akad  salam  otomatis  mendorong  keberpihakan  bank  syariah  nasional  kepada  sektor petani, nelayan dan UMKM. Akad salam menjadi solusi modal kerja petani, nelayan dan UMKM,  membuat  roda  perekonomian  akan  berputar  semakin  lancar  dan  kencang,  dan distribusi  sumber  daya  ekonomi  akan  terus  berputar  dikalangan  petani,  nelayan  dan UMKM, serta saling menguntungkan produsen dan konsumen. Apalagi akad salam lancar digunakan di financial teknologi misal untuk peer to peer landing , akad salam juga bisa di terapkan di BPRS dan menguntungkan.
Sebagai  contoh  penerapan  akad  salam  bisa  menjadi  solusi  kekurangan  penyediaan kebutuhan 700.000-ton daging sapi (1,3–1,7 juta ekor sapi) pertahun di Indonesia seperti gambar 5.
Gambar 5
Interaksi Produsen (Petani), Bank dan Konsumen dalam Akad Salam
Dari  pada  terus  menerus  import,  kenapa  tidak  didukung  petani  dalam  negeri  oleh perbankan  syariah  nasional  untuk  menyediakan  kebutuhan  konsumsi  daging  dalam negeri. Produsen dalam hal ini petani membutuhkan modal kerja. Bank syariah  nasional berperan  mendukung  dengan  memberikan  modal  kerja,  konsumen  akan  terpenuhi kebutuhannya,  pemerintah  mendukung  dengan  memberikan  jaminan  hasil  pertanian berupa  sapi  hasil  peternakan  petani  dibeli  oleh  Badan  Urusan  Logistik  (BULOG),  dan secara bertahap mengurangi import dengan berpihak kepada produk petani dalam negeri. Roda  ekonomi  akan  berputar  lebih  lancar  dan  kencang  di  petani,  bank  dan  konsumen pada akhirnya masyarakat lebih sejahtera.
Setelah  melakukan  kajian  literatur,  diskusi  mendalam  dengan  beberapa  pihak  yang  ahli dan  memahami  persoalan  penerapan  akad  salam  di  perbankan  syariah,  maka  ditemukan empat  cluster  penyebab  akad  salam  sulit  diterapkan  diperbankan  syariah  seperti tergambar dalam gambar 6.

## Gambar 6

## Peta Masalah Penerapan akad salam di perbankan syariah Indonesia
Filosofis,  terkait  dengan  tujuan  dan  model  bisnis  bank  konvensional  yang  memang  di desain profit  oriented ,  berbasis  ekonomi  kapitalis  sekuler  yang  mengedepankan kepentingan  pemilik  modal,  yaitu  mengejar  keuntungan,  dengan  mitigasi  risiko.  Jika hanya profit oriented , maka keberpihakan adalah kepada pihak memberikan keuntungan, dan  bisa  jadi  yang  mudah,  cepat  memberikan  keuntungan  adalah  kalangan  korporasi pengusaha besar. Nilai sosial, keberpihakan, pernjuangan pengembangan ekonomi rakyat kecil,  apalagi  nilai  agama  sekedar  menjadi  pelengkap.  Dengan  demikian  perlu mempertegas entitas bank syariah tidak sama dalam hal tujuan dan model bisnis dengan bank  konvensional,  berarti  bank  syariah  dari  awal  komprehensif  dalam  memandang masalah  perekonomian,  yaitu  mempunyai  nilai  perjuangan  untuk  memajukan  ekonomi petani, nelayan dan UMKM yang merupakan komposisi paling besar penopang ekonomi
Politik (Kehendak Politik) Teknis (Operasional, SDM) Strategis (Hukum Positif) Filosofis (Tujuan dan Model Bisnis)
Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis__________________
Indonesia,  dalam  dalam  studi  kasus  Indonesia  sebagian  besar  mereka  adalah  muslim. Dengan  filosofis  yang  berbeda  inilah,  akhirnya  bank  syariah,  akan  terus  mencari  jalan agar berpihak kepada petani, nelayan dan UMKM, karena bagi bank syariah bukan hanya sekedar  untung,  namun  memberikan  manfaat  dan  kesejahteraan  kepada  mayoritas penopang  utama  ekonomi  Indonesia,  serta  mengalirkan  sumber  daya  ekonomi  kepada semua  pelaku  ekonomi,  terutama  pelaku  ekonomi  utama,  yaitu  petani,  nelayan  dan UMKM.
Masalah selanjutnya dalam penerapan akad salam di perbankan syariah Indonesia adalah fakta  hukum  positif  di  Indonesia,  sudah  terbentuk  sebelum  lahirnya  bank  syariah,  yang baru  berumur  tiga  puluh  tahun.  Ketika  bank  syariah  lahir,  ada  ketidak  sinkron  antara maqashid  syariah lahirnya  bank  syariah  dengan  hukum  positif  di  Indonesia  yang  sudah hadir  sejak  Indonesia  merdeka.  Akibatnya  cara  pandang,  operasionalisasi,  termasuk kinerja  bank  syariah  di  ukur  dengan  pendekatan  regulasi  bank  konvensional,  baru belakangan terus dicoba untuk membuat regulasi yang benar-benar sesuai dengan hakikat lahirnya  bank  syariah,  dan  ini  terus  berlangsung.  Apalagi  dalam  industri  perbankan, regulasinya  juga  mengacu  pada  regulasi  yang  berlaku  di  internasional,  yang  tidak semuanya sinkron dengan bank syariah.
Selanjutnya  adalah  masalah  teknis  operasional  dan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang kenyataannya  sebagian  besar  adalah  SDM  bank  konvensional  yang  belajar  cepat memahami  bank  syariah,  maka  pola  fikir  yang  sudah  terbentuk  bertahun-tahun  di  bank konvensional,  tidak  mudah  dihilangkan  dan  dihapus  dari  memori  pelaksanaan  bank syariah. Lembaganya memang berbeda, namun pola fikirnya masih sama.
Masalah  selanjutnya  dalam  penerapan  akad  salam  di  perbankan  syariah  adalah  suasana politik yang tidak dipungkiri masih ada yang curiga bahwa penerapan syariah di bidang perbankan menjadi pemicu diterapkanya syariah diberbagai sektor, dan kenyataannya di Indonesia hari ini terus berkembang industri syariah, dalam bentuk pasar modal syariah, asuransi syariah, hotel syariah, hal lifestyle , pariwisata halal, dan berbagai nuansa syariah lainnya. Masih ada yang belum percaya, curiga, bahkan takut dengan konsep ini, karena salah  faham,  salah  mengerti,  dan  tidak  memahami  bahwa  syariah  islam  tidak  akan merusak  Indonesia,  malah  akan  merekatkan  Indonesia  yang  heterogen  dan  kalangan minoritas dijamin hak-haknya. Maka pertarungan, tiga kelompok besar di Indonesia dari sisi politik dapat terlihat, yaitu (1). Kelompok yang menerima, mendukung dan berjuang dalam  penerapan  syariah  di  bidang  ekonomi.  (2).  Kelompok  yang  tidak  setuju.  (3). Kelompok  politik  yang wait  and  see .  Pertarungan  ketiga  kelompok  ini  terlihat  dalam pengusulan, pembahasan berbagai regulasi terkait dengan industri syariah di Indonesia.

## Alternatif Solusi
Langkah  solusi  mulai  dari  yang  mendasar,  yaitu  menyelesaikan  persoalan  filosofis, strategis, teknis dan politik, seperti tergambar pada tabel 3.
Tabel 3 Aspek, Penjelasan Aspek dan Solusi Aspek Penjelasan Aspek Solusi Filosofis Tujuan, Model Bisnis Perkuat diferensiasi bank syariah dan  Re orientasi  tujuan  dan  model  bisnis  bank syariah Strategis Hukum  Positif  dalam  negeri  dan Internasional Omni  bus  law  berbasis  syariah,  yang menjadikan syariah acuan utama. Teknis Manajemen  Risiko,  Literasi  SDM Perbankan Syariah, dan Masyarakat Teknis,  Operasional,  SDM  disesuaikan dengan  filosofis  dan  strategis  perbankan syariah yang baru Politik Kehendak Politik untuk mendukung Dukungan  maksimal  pemerintah,  DPR dan masyarakat bahwa perbankan syariah diyakini  lebih  baik  dari  konvensional, dan diberi kesempatan untuk menerapkan syariah secara utuh, bukan sebagian atau syariah yang terpilih saja.
Secara filosofis perbankan syariah  berbeda  dengan  bank  konvensional,  paling tidak  dari sisi tujuan dan model bisnis. Kalau sebelumnya bank syariah terlihat mirip dengan bank konvensional, bahkan akad-akadnya juga terinspirasi dari perjanjian dan mekanisme yang ada di bank konvensional. Saat ini bank syariah sudah berumur tiga puluh tahun, saatnya untuk berani berbeda, dan menggali secara mendalam “genuine” tujuan dan model bisnis yang  diharapkan  maqashid  syariah  serta  diharapkan  masyarakat  mayoritas  di  Indonesia. Masyarakat muslim di Indonesia, menaruh harapan dengan lahirnya bank syariah, karena masyarakat juga tahu bank konvensional pada dasarnya banknya kalangan menengah dan kaya.  Ketika  masyarakat  muslim  berinteraksi  dengan  bank  syariah  bisa  jadi  kecewa karena  ternyata  bank  syariah  dalam  beberapa  hal,  termasuk  keberpihakannya  sama  saja dengan bank konvensional.
Dimana  perjuangan bank  syariah  dalam  mengembangkan  mayoritas  petani,  nelayan  dan UMKM. Jangan ragu bank syariah untuk berbeda dengan bank konvensional, yang dicari bukan  hanya  profit,  lebih  dari  itu  adalah  keberkahan  bersama  masyarakat  muslim  di Indonesia  tanpa  mengurangi  sedikitpun  hak-hak  non  muslim.  Bank  syariah,  akademisi dan  ulama  serta  masyarakat  berani  mengungkapkan  kepada  publik  regulasi  yang dibutuhkan  dan  regulasi  yang  tidak  menopang  akselerasi  pengembangan  perbankan syariah,  baik  nasional  maupun  internasional.  Industri  bank  syariah  mengalang  kekuatan untuk  melakukan  perubahan  regulasi,  semua  regulasi  yang  tidak  sesuai  dan  tidak mendukung  aturan  berbasis  syariah  dibatalkan,  dibangun  hukum  positif  baru  yang memang berangkat dari kebenaran mutlak yaitu aturan allah swt.  Salah satu tawarannya adalah membuat omni bus law berbasis syariah untuk akselerasi pengembangan  industri berbasis syariah, termasuk didalamnya perbankan syariah.
Perdebatan panjang antara sekuler, islam phobia, serta yang salah faham terhadap islam dan  syariah  islam,  yang  takut  jika  syariah  islam  diterapkan  di  Indonesia  akan  menjadi negara  agama,  yang  minoritas  akan  tidak  nyaman,  dan  menakutkan,  terus  dilakukan
Akad Salam dan Problematikanya di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis__________________
dialog,  sehingaa  kesalah  fahaman  bisa  diperkecil.  Kenyataannya  hukum  dibidang perbankan  terkait  langsung  dengan  standar  dan  hukum  internasional  yang  menambah pekerjaan  rumah  melakukan  akselerasi  perubahan.  Tekanan  dari  regulasi  internasional juga  menyebabkan  kondisi  perbankan  syariah,  susah  keluar  dari  model  bisnis konvensional,  termasuk  membangun  standar  sendiri  yang  benar-benar  berbeda  dengan bank konvensional.
Alternatif  lain  adalah  mendorong  agar  ada  pemisahan  secara  tegas  antara  bank konvensional dan bank syariah dari sisi regulasi, artinya membuat regulasi khusus untuk perbankan syariah, dan yang menjadi acuan dalam penerapan bank  syariah di Indonesia adalah  regulasi  yang  telah  disesuaikan  dengan  filosofis  bank  syariah,  sementara  bank konvensional  silakan  menjalankan  orperasionalnya  sesuai  aturan  konvensional  yang sudah  lama  terbentuk.  Biarkan  kedua  entitas  bisnis  ini  berkembang,  dan  waktu  serta masyarakat  yang  akan  menilai  mana  yang  bermanfaat,  baik  jangka  pendek  maupun jangka  panjang,  masyarakat  akan  melihat  bukti  bukti  penjajahan  ekonomi  melalui perbankan konvensional, yaitu lambat namun pasti membuat kekayaan rakyat berpindah kepada segelintir orang kaya (kapitalis) melalui bank konvensional.
Dengan  adanya  perubahan  filosofis  dan  strategis,  akan  lebih  memudahkan  membangun teknis operasional, literasi SDM perbankan syariah dan masyarakat. Dan ini semua butuh dukungan  kehendak  politik  dari  pemerintah,  dewan  perwakilan  rakyat,  akademisi  dan masyarakat.

## SIMPULAN
Menarik untuk membahas akad salam, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Akad salam bisa diterapkan di perbankan syariah di Indonesia, dan memberi manfaat sebagai  modal  kerja  bagi  petani,  nelayan  dan  UMKM.  Akad  salam  perlu  didorong untuk diterapkan.
2. Akad  salam  tidak  diterapkan  di  perbankan  syariah  nasional,  dengan  demikian keberpihakan perbankan syariah ke petani, nelayan dan UMKM, masih belum terlihat nyata, salah satunya terlihat dalam penerapan akad salam.
3. Solusi penerapan akad salam di perbankan syariah nasional adalah dengan cara: (a). re orientasi filosofis, yaitu re orientasi tujuan dan model bisnis bank syariah berbeda dengan  bank  konvensional.  (b).  Melakukan  reformasi hukum  positif  Indonesia  yang sesuai  syariah  ( omni  bus  law berbasis  syariah).  (c).  Penyesuaian  teknis  operasional, literasi  SDM,  Literasi  masyarakat  serta  manajemen  risiko  didasarkan  re  orientasi filosofis  dan  reformasi  strategis.  Dan  (d).  Kehendak  politik  pemerintah,  DPR  dan masyarakat Indonesia dan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Aishath Muneeza Nik Nurul Atiqah Nik Yusuf Rusni Hassan. (2011). "The possibility of application  of  salam  in  Malaysian  Islamic  banking  system",  Humanomics,  Vol. 27 Iss 2 pp. 138 – 147: http://dx.doi.org/10.1108/08288661111135135
Al-Qur’an dan terjemahannya
Anwar Abbas. (2020). Bank Syariah Indonesia (BSI) Dan Penegakan Amanat Konstitusi.
Arum Ekasari Putri, Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka,
Jurnal  Bimbingan  Konseling  Indonesia  Volume  4  Nomor  2  bulan  September 2019. Halaman 39-42 p-ISSN: 2477-5916 e-ISSN: 2477-8370
Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek Beberapa Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  05/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli  Salam, diterbitkan oleh DSN 4 April 2000.
Fithriana  Syarqawie.  (2014).  Fikih  Muamalah,  Penerbit  IAIN  Antasari  Press, Banjarmasin
Imam  Triwiyuno.  (2011).  ANGELS;  Sistim  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank,  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vo. 2 No. 1, 2011.
Jaharuddin,  Bambang  Sutrisno.  (2019).  Pengantar  Ekonomi  Islam,  Penerbit  Salemba Diniyah, Jakarta.
Jaya Akbar Firmansyah. (2019). Transaksi Jual Beli Online Di Blibli.Com Ditinjau Dari Akad  As-Salam  Dan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  elektronik,  Skripsi  Di  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri, Surakarta
John  W.  Creswell.  (2016).  Research  Design,  Pendekatan  metode  kualitatif,  kuantitatif, dan campuran, edisi 4, penerbit pustaka pelajar, Yogyakarta.
Linda  Apriliani.  (2012).  dalam  skripsinya  yang  berjudul  “Jual  Beli  dengan  Sistem  Al- Bai’u Salam dalam Pembiayaan Syariah Di Indonesia”
Muhammad Akhyar Adnan, Nery Revisa, Yanuar Mohamad Faiq. (2016). Faktor- Faktor- Faktor  Yang  Memengaruhi  Belum  Diaplikasikannya  Akad  Salam  Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 3 BPRS Yogyakarta dan 3 BUS Bali), Prosiding Full Paper, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016
Muhammad  Said.  (2020).  Kritik  terhadap  metode  penelitian  paradigm  positivistic,  slide presentasi  perkuliahan,  Doktor  Perbankan  Syariah,  FEB  UIN  Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Mustafa  Edwin  Nasution,  Budi  Setyanto,  Nurul  Huda,  Muammad  Arief  Mufraeni,  Bey Sapta  Utama.  (2012).  Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam,  Penerbit  Kencana, Jakarta.
ojk.go.id,  Sejarah  Perbankan  syariah,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/  di  lihat  25
November 2020, pukul 19.36 wib.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor:  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad  Penghimpunan Dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, diterbitkan 14 November 2005.
Qusthoniah.  (2016).  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “Analisis  Kritis  Akad  Salam  di Perbankan Syariah”
Risa Maulidia Annasa. (2018). Analisis Tentang Akad Salam Dalam Produk Pembiayaan Pada Bank Jabar Banten Syariah, Skripsi di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
Rizal  Maulana  Luthfi.  (2017).  dalam  skripsinya  yang  berjudul  “Analisis  Kendala  dan Risiko Penerapan Pembiayaan Salam Pada Bank Umum Syariah di Surakarta”
Siti  Maria  Wardayati,  Ahmad  Roziq,  Wiwik  Fitria  Ningsih.  (2017).  Innovation  Of  the Salam  Financing  Product  (A  Case  Study  In  Bumi  Rinjani  Probolinggo  Srb), Advances In Global Business Research, Vol. 13, No. 1, ISSN: 1549-9332
Solikhah,  Siti  Novia  Mar’atus.  (2020).  Prediksi  Financial  Distress:  Perspektif  Angels, Repositori UM Gresik.
Solikin  M.  Juhro,  Ferry  Syarifuddin,  Ali  Sakti.  (2020).  Ekonomi  Monter  Islam,  suatu pengantar, Penerbit Rajawali Pers, Depok.
Sri  Sofiana  Amni,  Ani  Faujiah,  IAHN  Gde  Pudja  Mataram.  (2020).  Manajeman  Akad Salam  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah,  EKOSIANA:  Jurnal  Ekonomi Syari’ah Volume 7 No 1  Hal 20-34, 2020, P-ISSN:  2598-4276; E-ISSN: 2355- 2735.
Tanjung, H., & Devi, A. (2013). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publishing
Wayan A Mahardika. (2020). Tahun ini Indonesia impor sapi lagi, https://money.kompas.com/read/2020/01/30/191000026,  dibaca  27  november 2020, pukul 08.01 wib
Widiana,  Arna  Asna  Annisa.  (2017).  Menilik  Urgensi  Penerapan  Pembiayaan  Akad Salam  pada  Bidang  Pertanian  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia, Muqtasid  8(2),  2017:  88-101  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id,
DOI:
http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101
Zhichao  Yin,  Lei Meng,  and  Yezhou  Sha.  (2020).  Determinants  Of  Agriculture-Related Loan  Default:  Evidence  from  China,  Bulletin  of  Monetary  Economics  and Banking,  Special  Issue  2020,  pp.  129  -  150  p-ISSN:  1410  8046,  e-ISSN:  2460 9196
Zubaidah  Nasution.  (2016).  Model  Pembiayaan  Syariah  Untuk  Sektor  Pertanian, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol. 3 No. 2 Desember 2016