## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia
Konflik Negara dan Masyarakat : Isu Wadas dalam Prespektif Politik Kewargaan
Muhamad Fathan Mandela *1 , Ardli Johan Kusuma 2
12 University of Pembangunan Nasional Veteran, South Jakarta, 12450, Indonesia
* Corresponding Author: fmandela271@gmail.com

## ARTICLE   INFO

## ABSTRACT

## Article history:
Received 07 January 2023 Revised 20 November 2023 Accepted 25 December 2023 Available online 31 January 2024 E-ISSN: 0216-9290 This article explains the conflict between the state and the community that often occurs  in  Indonesia,  as  a  country  with  abundant  natural  resources,  Indonesia should be able to utilize this in accordance with the 1945 Constitution Article 33 Paragraph 3, namely for the prosperity of the Indonesian people. In this article the author  more  specifically  discusses  the  issue  of  Wadas, the conflict  between  the state and the government in Wadas Village stems from the government's plan to build a  bener  dam  in  Purworejo  Regency,  in  the  construction  of  the  bener  dam material is needed in the form of andesite rocks which are planned to be taken in Wadas  Village.  People  who  knew  about  the  plan  reacted  by  rejecting  the government's plan. However, in the course of this, there was refressive action by the police which resulted in many injuries. This research uses a qualitative method with  a  descriptive  approach  with  literature  studies  in  data  collection.  In  this research the author uses the perspective of civic politics from Kristian Stokke as an  analytical  tool,  the  results  of  this  research  show  that  the  government  has violated the human rights of the people of Wadas Village because it was repressive when  the  people  of  Wadas  Village  refused.  Civil  rights  such  as  the  right  to security, the right to make contracts and own private property, and the right to free speech  are  violated  by  the  government,  Furthermore,  social  rights  and participation rights are even violated by the government itself and only the right to access justice is given by the government.
Keyword: Wadas Village, Conflict, Citizenship Politics
How to cite: Mandela,  M,  F  &  Kusuma,  A,  J. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat:    Isu  Wadas  dalam Perspektif  Politik  Kewargaan. POLITEIA: Jurnal Linguistics and Literary Research, 1(1), 26-30.

## ABSTRAK
Artikel ini menjelaskan konflik antara negara dan masyarakat yang sering terjadi di Indonesia, sebagai negara dengan sumberdaya alam yang melimpah seharusnya Indoensia  mampu  memanfaatkan  hal  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  33  Ayat  3  yaitu  untuk  kemakmuran  masyarakat  Indonesia. Dalam artikel ini penulis lebih spesifik membahas isu Wadas, konflik negara dan pemerintah  di  Desa  Wadas  bermula  dari  rencana  pemerintah  yang  akan membangun  bendungan  bener  di  Kabupaten  Purworejo,  dalam  pembangunan bendungan  bener  diperlukan  material  berupa  batuan  andesit  yang  mana  batuan tersebut rencananya akan diambil di Desa Wadas. Masyarakat yang mengetahui rencana tersebut bereaksi dengan menolak rencana pemerintah. Akan tetapi dalam perjalanannya  terjadi  tindakan  refresif  pihak  kepolisian  yang  mengakibatkan banyak  korban  luka.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif dengan studi kepustakaan dalam pengambilan data. Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  perspektif  politik  kewargaan  dari  Kristian Stokke  sebagai  alat  analisis,  hasil  dari  penenlitian  ini  menunjukan  bahwa pemerintah  telah melanggar hak  asasi manusia  masyarakat Desa  Wadas  karena bersikap represif  saat masyarakat  Desa  Wadas  melakukan  penolakan.  Hak  sipil seperti hak mendapatkan keamanan, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, serta hak bebas berbicara dilanggar oleh pemerintah, Selanjutnya hak hak sosial dan hak partisipasi bahkan dilanggar sendiri oleh pemerintah dan hanya hak mengakses keadilan yang diberikan oleh Pemerintah,
Keyword: Desa Wadas , Konflik , Politik Kewargaan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle

## 1. Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang memiliki bentang alam yang indah sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari sabang sampai merauke bangsa ini memiliki sumber daya alam disetiap daerahnya yang dapat  digunakan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  Indonesia.  Kelebihan  yang  kita  miliki  ini  seharusnya mampu  membuat  bangsa  ini  sejahtera  dan  mandiri  dalam  segala  hal,  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah mempunyai  tangung  jawab  yang  besar  untuk  mampu  menjadi  pengelola  sumber  daya  alam  yang  dimiliki dengan baik dan bijaksana.
Kekayaan  alam  yang  dimiliki  bangsa  ini  harus  mampu  menjadi  alat  untuk  kemakmuran  masyarakat Indonesia, hal itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Klaim  mendasar  itu  bukan  serta  merta  menjadikan  negara  dalam  pengelolaan  sumber daya alam menghiraukan kepentingan masyarakat tempat sumber daya alam berada. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat sering terjadi karena perbedaan pendapat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Belum hilang ingatan kita mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat pegunungan Kendeng yaitu suku  Samin  dengan  PT.  Semen  Indonesia,  perbedaan  kepentingan  antara  pemerintah  melalui  Badan  Usaha Milik  Negara  PT.  Semen  Indonesia  yang  menganggap  pertambangan  dilakukan  untuk  pembangunan  dan investasi  sementara  suku  Samin  menilai  pertambangan  hanya  akan  merusak  lingkungan  tempat  mereka bergantung hidup (Subekti. 2016).
Konflik pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terjadi di daratan saja, pertambangan yang  dilakukan  di  daerah  pesisir  laut  juga  tidak  lepas dari  konflik,  seperti  yang  terjadi  di  Bangka  Belitung terkait pertambangan timah.  Sujadmi (2020) menilai konflik terjadi akibat sejarah masa lalu yang menujukkan bahwa timah telah menjadi komoditas konflik oleh elit penguasa sejak duhulu, diperparah dengan kekacauan tata ruang daerah Bangka Belitung akibat deregulasi kebijakan pertimahan nasional.
Seolah  tidak  belajar  dari  kejadian  masa  lalu,  bangsa  ini  masih  mengalami  konflik  antara  negara  dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sampai saat ini. Yang terbaru dan mendapatkan perhatian banyak pihak adalah konflik yang terjadi di Desa Wadas. Konflik tersebut bermula dari rencana pemerintah untuk membangun bendungan di Kecamatan Bener, bendungan tersebut memerlukan material berupa batuan andesit, dimana oleh pemerintah batuan tersebut diambil di Desa Wadas. Bendungan bener merupakan Proyek Strategis Nasional yang akan  memasok sebagaian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta (Kompas.com. 2022).
Pembangunan bendungan bener menurut pemerintah dalam hal ini Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Dwi Purwantoro akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti suplai air untuk kebutuhan sawah beririgasi mencapai 13.589 Ha daerah irigasi eksisting dan mampu membuat 1.110 Ha daerah  irigasi  baru. Selain  menjadi  sumber  pemenuhan  air  baku  untuk  masyarakat  sekitar  1.500  liter/detik, juga bermanfaat untuk pembangkit listrik bagi Kabupaten Purworejo sekitar 6 Mega Watt, mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir 8,73 juta m3, serta potensi  pengembangan  pariwisata  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  setempat. Selain  itu  masyarakat mendapat uang ganti kerugian dengan nilai yang melebihi harga pasaran. ( sda.pu.go.id . 2022).
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  masyarakat  Desa  Wadas  tidak  menolak  pembangunan  bendungan  bener, akan tetapi mereka menolak rencana pertambangan batuan andesit yang ada di Desa mereka (CNN Indonesia. 2022). Berbeda dengan pemerintah yang menilai bahwa pembangunan bendungan dengan mengambil batuan dari  Desa  Wadas  akan  memberikan  banyak  manfaat,  masyarakat  Desa  Wadas  justru  menilai  bahwa penambangan batuan andesit yang akan digunakan untuk material bangunan bendungan tersebut memberikan banyak masalah untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat Desa Wadas Khawatir pertambangan tersebut akan merusak 28 titik sumber mata air di Desa mereka, rusaknya mata air berarti akan merusak lahan pertanian mereka, dan lebih lanjut masyarakat akan kehilangan mata penceharian. Selain itu pertambangan batu andesit juga akan melahirkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan Desa Wadas menjadi rawan longsor, hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 yang menyebutkan Desa Wadas termasuk wilayah yang rawan bencana tanah longsor (Kompas.com 2022).
Rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas dinilai janggal karena tidak melihat Rencana Tata Ruang  dan  Wilayah  Kabupaten  Purworejo  yang  justru  merekomendasikan  lokasi  lain  sebagai  tempat penambangan batuan andesit. Hal itu disampaikan oleh anggota komisi III DPRI RI Muhammad Nasir Djamil sepeti yang dilansir dilaman wartaekonomi.co.id (2022). Nasir menyebut bahwa awal konflik terjadi karena keluarnya rekomendasi AMDAL dari Kementrian PUPR untuk pertambangan batuan andesit di Desa Wadas yang justru berbalik dengan rekomendasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purworejo.
Perjalanan panjang penuh perjuangan masyarakat Desa Wadas dari tahun 2013 mencapai puncak pada Februari  2022  lalu,  dimana  isu  wadas  menjadi  isu  nasional  karena  memperlihatkan  bentrokan  yang  terjadi
antara aparat kepolisian dengan masyarakat Wadas yang berakhir dengan penangkapan puluhan masyarakat Desa  Wadas  (Kompas.com.  2022),  Bahkan  dalam  bentrokan  tersebut  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia (Komnas  HAM)  menyampaikan  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran,  dimana  terdapat  masyarakat  wadas  yang mengalami luka-luka akibat kekerasan dan terdapat penyitaan terhadap barang milik warga (Detik.com. 2022).
Konflik yang terjadi di Desa Wadas pada akhirnya menjadi perhatian banyak pihak, selain  media dan masyarakat  luar  Desa  Wadas  para researchers atau  peneliti  juga  menjadi  bagian  yang  menaruh  perhatian terhadap konflik tersebut. Seperti Farha dkk (2022) yang melihat konflik di Desa Wadas menggunakan teori konfliknya Karl Marx, memberikan kesimpulan seharusnya konflik tersebut tidak perlu terjadi jika pemerintah dan masyarakat Desa Wadas terjalin komunikasi yang baik.
Selain itu Mustafa dkk (2022) melihat konflik antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi di Desa Wadas  sebagai  radikalisasi grassroots  movements dimana  gerakan  tersebut  bermula  dari  perbedaan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memaknai sumber daya alam. Gerakan ini berbasis masyarakat lokal yang mengorganisir dan memobilisasi  dirinya sendiri untuk melawan pemerintah atas rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas.
Selanjutnya Assegaf dkk (2022) yang melihat konflik di Desa Wadas dari sisi Hak Asasi Manusia atau HAM dalam pengadaan tanah untuk penambangan di Desa Wadas, menurutnya tanah yang akan dibebaskan sebagian besar berupa lahan kering, ladang, dan sawah, sementara rumah masyarakat hanya sekitar belasan. Pembebasan tanah juga meliputi tanah milik pemerintah Desa, tanah kas Desa, atau wakaf, akan tetapi dalam pelaksanaanya pembebasan lahan tersebut dilakukan tanpa mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia.
Dalam  melihat  konflik  yang  terjadi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  di  Desa  Wadas  penulis  akan menggunakan perspektif politik kewargaan. Menurut Meer (2010) kewargaan dimulai dari tradisi barat negara kota Athena, dimana partisipatoris keterlibatan politik pada saat itu khusus laki-laki yang bisa terlibat dalam ranah publik adalah bentuk aktivitas tertinggi, suatu kelompok  yang bersatu untuk  membuat produk  hukum demi kebaikan bersama dan secara bebas setuju untuk terikat oleh hukum tersebut. Selain itu kewargaan juga beroperasi dalam wilayah sosial melalui timbal balik antara hak dan tanggung jawab yang memberikan status kewargaan martabat dan kepercayaan diri yang sama dalam bidang politik, sosial dan budaya.
Sejalan dengan itu Chantal (1995) memahami kewargaan sebagai status yuridis yang memberikan hak dan  kewajiban  terhadap  suatu  kolektivitas  politik,  selain  itu  kewargaan  meliputi  sekelompok  peran  sosial tertentu yang berbeda dari peran pribadi, profesional dan ekonomi. Melalui peran sosial tersebur setiap warga negara terlepas dari tempat dan pembagian kerja politiknya memiliki posisi  dalam  menentukan pilihan agar negara tidak ikut campur dalam pengelolaan warga negara atas kehidupan pribadinya, tentu terdapat batasan atas prinsip yang lebih luas.
Lebih  jauh  politik  kewargaan  akan  berkaitan  dengan  masyarakat  di  sebuah  komunitas  dalam  hal  ini negara.  Politik  kewargaan  menurut  Stokke  (2018)  diproduksi  dan  dipraktikan  melalui  gerakan  melawan ketidakadilan,  gerakan  yang  ada  adalah  bentuk  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  tingkat  akar rumput dan kelas menengah, atau para aktivis yang mewakili masyarakat karena mendapatkan ketidakadilan. Dalam  pandanganya  politik  kewargaan  adalah  serangkaian  perjuangan  untuk  mendapatkan  hak-hak  yang selama ini tertindas dan tersingkir.
Kemudian  dalam  melihat  bagaimana  status  kewargaan  yang  ideal  Stokke  (2018)  membagi  empat dimensi  terkait  Kewargaan.  Pertama  adalah  Kewargaan  sebagai  keanggotaan,  Didasarkan  pada  sebuah perbedaan  keanggotan  yang  berada  di  dalam  atau  diluar  komunitas,  dalam  model  Yunani  kuno  berarti keanggotaan dan partisipasi bagi elit negara-kota. Sementara model Romawi memberikan hak-hak legal tanpa partisipasi politik kepada penduduk yang mereka taklukan.
Kedua  adalah  Kewargaan  sebagai  status  legal,  yang  berarti  bahwa  ada  hubungan  kontraktual  yang memunculkan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Ketiga adalah Kewargaan sebagai hak, Stokke mengungkapan  bahwa  itu  adalah  serangkaian  hak  yang  berhubungan  status  keanggotaan  dan  kewargaan formal, Kebebasan sipil pada level individu menjadi prinsip utama berdasarkan pendekatan liberal, lebih lanjut Marshall  dalam  Stokke  membagi  lagi  dimensi  kewargaan  sebagai  hak,  yaitu  hak  sipil  adalah  hak  untuk keamanan individu dan privasi termasuk hak unntuk mengakses keadilan, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, serta hak bebas berbicara dan bebas berfikir.
Selanjutnya hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena publik dan proses politik,  termasuk  hak  untuk  melakukan  protes  dan  perlawanan.  terakhir  adalah  hak  sosial  yaitu  berkaitan dengan  kesejahteraan  dan  akses  terhadap  layanan  sosil  lainnya.  Dimensi  keempat  menurut  Stokke  adalah Kewargaan  sebagai  partisipasi,  dimaksudkan  bahwa  terdapat  serangakain  kewajiban  sebagai  anggota masyarakat seperti wajib bayar pajak dll, ataupun pasrtisipasi dalam dalam masyarakat secara aktif.
Sebagai  sarana  dalam  memperjuangkan  keadilan  budaya,  sosial  dan  politik.  Politik  kewargaan  yang diutarakan Stokke menghasilkan politik pengakuan, politik kesejahteraan dan politik representatif. Perjuangan
dengan cara ini bertujuan untuk memperbaiki masalah ketidakadilan tanpa merestrukturisasi sistem dan tidak merubah kerangka structural yang mendasarinya.
Politik kewargaan Stokke dipilih oleh penulis sebagai alat analisis dalam mengkaji konflik wadas karena sesuai dan dapat menjelaskan posisi  masyarakat Desa Wadas yang mengalami ketidakadilan dengan adanya rencana pertambangan. Selain itu setidaknya terdapat tiga alasan mengapa penulis memilih tema ini, pertama karena  konflik  yang  terjadi  menampilkan  perbedaan  kepentingan  anatara  negara  dan  masyarakat  dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, kedua konflik wadas yang mencuri banyak perhatian dapat dijadikan kacamata  dalam  menyikapi  konflik  serupa,  dan  yang  terakhir  melalui  pemilihan  tema  ini  kita  dapat  belajar bersama tentang konflik yang terjadi ditengah masyarakat sebagai dorongan dalam melawan ketidakdilan serta mempertahankan tempat kelahiran dan tempat penghidupan kita.
Selanjutnya artikel ini akan melihat konflik Wadas dengan perpektif politik kewargaan Stokke dengan empat  dimensi  yang  dijelaskan  sebelumnya,  kewargaan  sabagai  keanggotan,  kewargaan  sebagai  legal  yang memunculkan hubungan kontraktual  hak dan kewajiban antara individu dan negara, kewargaan sebagai hak, dan  kewargaan  sebagai  partisipasi.  Dengan  demikian  hal  yang  ingin  dicapai  dalam  artikel  ini  adalah  untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat Desa Wadas dalam mendapatkan kewargaan mereka selama ini.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  artikel  ini  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Menurut  Moelong  (2015)  penelitian  kualitatif  bermaksud  untuk  memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.  Sementara  pendekatan  deskriptif  memberikan  penjelasan  terhadap  fenomena  yang  ada  atau  hasil penelitian dengan diuraikan dalam bentuk kalimat secara terurai berdasarkan data dan fakta. Dalam penulisan artikel ini data dan fakta tentang konflik yang terjadi di Desa Wadas akan diuraikan secara deskriptif dengan perpektif politik kewargaan.
Karena penulis dalam mendapatkan data primer tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara, maka penulis  menggunakan studi kepustakaan dalam  metode pengambilan  data. Menurut Ibnu, Mukhadis  &  Dasna  (2003)  sumber  kepustakaan  bisa  berasal  ensiklopedia,  kamus,  buku,  direktori,  biografi, indeks,  abstrak,  laporan  penelitian,  majalah,  jurnal,  surat  kabar,  skripsi,  tesis,  ataupun  disertasi  yang  masih relevan dengan tema besar tulisan yang sedang penulis kerjakan. Dalam hal ini penulis  menggunakan buku, jurnal terakreditasi, surat kabar dan yang lainnya yang masih relevan dengan tema besar konflik negara dan masyarakat yang terjadi di Desa Wadas .

## 3. Hasil dan Pembahasan
Desa  Wadas  sebagai  lokasi  penambangan  batuan  andesit  yang  akan  digunakan  sebagai  material pembangunan  bendungan  bener  sampai  saat  ini  masih  terus  melakukan  perlawanan  terhadap  rencana pemerintah untuk mengeksplotasi Desa mereka. Perjuangan untuk melawan dimulai dari tahun 2013 sampai saat ini.
Seperti  dikatakan  oleh  Anggota  Divisi  Penelitian  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Yogyakarta Kharisma  Wardhatul,  bermula  dari  tahun  2013  masyarakat  Desa  Wadas  sudah  mendengar  kabar  bahwa bantuan andesit akan diambil di Desa mereka, kemudian tahun 2015 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mengambil sampel tanah dan batu di Desa Wadas, kemudian tahun 2017 BBWSSO memasang spanduk permohonan ijin  lingkungan  di sekitar Desa terdampak tapi tidak di Desa Wadas. November 2017 dua orang warga dan kepala Desa Wadas diundang dan tiba-tiba disodorkan AMDAL tanpa diberitahu isi dan penjelsannya, Maret 2018 SK Gubernur Jawa Tengah tentang kelayakan lingkungan dan izin lingkungan terbit, dan tiba-tiba Desa Wadas masuk  kedalam  daftar pembebasan lahan. Tidak berselang  lama pada April 2018 konsultasi  publik  masyarakat  Wadas  dan  masyarakay  lainnya  diminta  untuk  tanda  tangan  yang  kemudian ternyata  tanda  tangan  tersebut  dipergunakan  unutk  prasyarat  izin  lingkungan.  Dan  Juni  2018  SK  Gubernur Jawa Tengah tentang persetujuan lokasi terbit.
Tahun 2021 tepatnya 23 April terjadi penangkapan sebelas masyarakat dan dua pendamping hukum dari LBH  Yogyakarta akibat bentrok  dengan  BBWSSO dan Polisi  ketika sedang  menghadang. Walaupun sudah menyerahkan  tiga  belas  ribu  lebih  suara  petisi  untuk  menghentikan  rencana  pertambangan  pada  Juni  2021 Gubernur  Jawa Tengah  tetap  melanjutkan  ijin  tersbut. Tidak  tinggal  diam  keputusan  itu  di  gugat  ke  PTUN Semarang  walaupun  pada  akhirnya  perjuangan  di  PTUN  kalah,  demikian  pun  dengan  kasasi  di  Mahkamah Agung ditolak (Republika Yogyakarta. 2022).
Konflik  yang  terjadi  di  Desa  Wadas  bermula  dari  rencana  Pemerintah  untuk  membangun  bendungan yang terletak di Kecamatan Bener, dalam pembangunan bendungan tersebut diperlukan material berupa batuan andesit, batuan tersebut oleh pemerintah akan diambil di Desa Wadas.
Menurut pemerintah, bendungan yang  merupakan salah satu proyek strategis  nasional ini  mempunyai segudang manfaat untuk mesyarakat. Nantinya akan mampu mensuplai air untuk kebutuhan sawah beririgasi mencapai 13.589 Ha, daerah irigasi  eksisting dan  mampu  membuat 1.110 Ha daerah irigasi baru. Selain itu menjadi  sumber  pemenuhan  air  baku  untuk  masyarakat  sekitar  1.500  liter/detik,  juga  bermanfaat  untuk pembangkit  listrik  bagi  Kabupaten  Purworejo  sekitar  6  Mega  Watt,  mengurangi  potensi  banjir  untuk Kabupaten  Purworejo  dan  Kabupaten  Kulonprogo  dengan  nilai  reduksi  banjir  8,73  juta  m3  ( sda.pu.go.id . 2022).
Segudang manfaat tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Wadas yang tanahnya akan dipakai untuk pertambangan, menurut mereka rencana penambangan hanya akan merusak 28 titik sumber mata air  di  Desa  mereka,  rusaknya  mata  air  berarti  akan  merusak  lahan  pertanian  mereka,  dan  lebih  lanjut masyarakat  akan  kehilangan  mata  penceharian.  Selain  itu  pertambangan  batu andesit  juga  akan  melahirkan kerusakan  lingkungan  yang  mengakibatkan  Desa  Wadas  menjadi  rawan  longsor,  hal  itu  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Purworejo  tahun  2011-2031  yang menyebutkan Desa Wadas termasuk wilayah yang rawan bencana tanah longsor (Kompas.com 2022).
Yang harus dijadikan catatan adalah fakta bahwa masyarakat Desa Wadas tidak menolak pembangunan bendungan,  yang  mereka  tolak  adalah  rencana  pertambangan  yang  akan  dilakukan  di  Desa  mereka.  Bukan tanpa alasan masyarakat Desa Wadas menentang keras pertambangan di Desa mereka, kekayaan alam di Desa Wadas  bisa  dibilang  mampu  menghidupi  masyarakatnya.  Muryanto  (2021)  mencatat  berdasarkan  survei potensi  ekonomi  yang  dilakukan  Gerakan  Masyarakat  Peduli  Alam  Desa  Wadas  (Gempa  Dewa)  bersama Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi)  Yogyakarta,  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Yogyakarta,  dan Perpustakaan  Jalanan  potensi  alam  Wadas  sangatlah  menjanjikan,  seperti  petai  mencapai  Rp241  juta,  kayu sengon Rp2 miliar, kemukus Rp1,35 miliar, vanili Rp266 juta, dan durian Rp1,24 miliar dengan akumulasi pertahun.
Sejalan  dengan  itu  Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi)  mengungkapkan  jika  ditambah  dengan komoditas kayu keras yang mencapai Rp5 Miliar per lima tahun hal itu telah memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan  masyarakat  Desa  Wadas.  Potensi  ekonomi  yang  tinggi  di  Desa  Wadas  tidak  terlepas  dari pengelolaan  lingkungan  yang  baik  karena  terdapat  aneka  ragam  tanaman  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan (CNN. Indonesia. 2022). Dampak kerugian ekonomi yang sangat besar tentu akan mempengaruhi kehidupan mereka dimasa mendatang, nilai dari hasil alam yang selama ini menjadi mata penceharian mereka harus  hilang  dalam  waktu  sekejap.  Hal  ini  lah  yang  membuat  mereka  tetap  keras  menolak  rencana pertambangan.
Kehidupan sosial budaya di Desa Wadas juga terganggu akibat rencana pertambangan tersebut, konflik tidak hanya terjadi pada masyarakat dan negara saja. Konflik horizontal antar masyarakat di Desa Wadas juga terjadi, hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai rencana pertambangan, terdapat dua kelompok masyarakat  yang  berkonflik,  yaitu  yang  setuju  rencana  pertambangan  dan  yang  keras  menolak  rencana pertambangan.  Kehidupan  yang  harmonis  dan  penuh  silaturahmi  selama  ini  terjalin  tergores  oleh  rencana pemerintah  (Rukmorini,  2022).  Kehidupan  damai  ditanah  surga  diganggu  oleh  proyek  strategis  nasional dengan alasan untuk kesejahteraan, sebuah ironi didalam negeri sendiri.
Seperti  yang  telah  banyak  diprediksi  dan  menjadi  kajian  akademik  oleh  para  aktivis  lingkungan  dan HAM, dengan adanya rencana pertambangan maka kerusakan lingkungan tidak akan terelakan, sebuah fakta yang  pada  bulan  November  2023  lalu  terjadi  (Nashr, 2023).  Desa  yang  selama  ini  tidak  ada  bencana  alam akhirnya  harus  merasakan  bencana  banjir  akibat  dari  penggundulan  hutan  Wadas  untuk  pertambangan. Dampak yang sudah terjadi memperlihatkan kurangnya analisis lingkungan, sosial dan budaya yang dikerjakan oleh pemerintah, berdalih untuk  kesejahteraan dan pembangunan tetapi  mengorbankan  masyarakat luas dan tidak menghormarti kehidupan sosial budaya yang selama ini tercipta di Desa Wadas.
Konflik  yang  terjadi  di  Desa  Wadas  tidak  hanya  melibatkan  pemerintah  dan  masyarakat  Wadas, organisasi  kemasyarakatan  sebagai  lembaga  yang  independent  ikut  berjuangan  bersama  mereka,  sebut  saja Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang  mendampingi  masyarakat jauh sebelum  konflik ini  menjadi isu nasional. Advokasi yang dilakukan tentu sangat berguna sebagai bekal dan pengetahuan yang nantinya dapat digunakan dalam melawan ketidakadilan. Pada akhirnya masyarakat Desa Wadas juga membentuk organisasi mereka sebagai wadah konsolidasi dan tempat berjuang bersama.

## Isu Wadas Dalam Perpektif Politik Kewargaan
Konflik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  di  Desa  wadas  sampai  saat  ini  masih  terus  berlanjut, perjuangan masyarakat Desa Wadas tidak padam dan tetap konsistem menolak rencana penambangan di Desa mereka.  Jika  dilihat  dari  perspektif  politik  kewargaan  masyarakat  Desa  Wadas adalah  anggota  legal  dalam sebuah komunitas dalam hal ini tentu saja negara.
Stokke  (2018)  melihat  sebagai  anggota  legal  dalam  sebuah  negara  masyarakat  mempunyai  kepastian hukum dalam berpartisipasi, berbeda dengan gaya yunani kuno yang memperhatikan partisipasi hanya untuk elit negara atau gaya romawi yang memberikan keanggotan tanpa partisipasi kepada daerah yang ditakuklukan. Negara  Indoensia  sebagai  negara  modern  yang  menerapkan  asas  demokrasi  menjamin  masyarakat  dapat berpartisipasi tanpa terkecuali. Masyarakat Desa Wadas dalam ini adalah anggota secara legal dan formal dari negara Indonesia karena mempunyai bukti berupa kartu kependudukan, atas dasar tersebut hak dan kewajiban sebagai warga negara haruslah dijamin oleh negara itu sendiri.
Selain itu Stokke  menyebut bahwa dalam politik  kewargaan terdapat status legal yang  memunculkan kontraktual  perihal  hak  dan  kewajiban  antara  negara  dan  masyarakat,  hak  dan  kewajiban  masyarakat  Desa Wadas  berdasarkan  Undang-undang  Dasar  1945  pasal  15  sampai  35  antara  lain  adalah  mendapatkan penghidupan  yang  layak  dan  mempertahankan  kehidupan,  hak  atas  keberlangsungan  hidup,  hak  atas perlindingan  hukum,  hak  kepemilikan  pribadi  dan  hak  tidak  disiksa.  Konflik  yang  terjadi  di  Desa  wadas memperlihatkan fakta bahwa pemerintah  mengabaikan hak dasar masyarakat Desa Wadas. Bahkan Zarwaki (2022) menyebut konflik yang terjadi di Desa Wadas sudah melanggar Hak Asasi Manusia masyarakat Desa Wadas
Selanjutnya  hal  paling  fundamental  dari  Stokke  perihal  kewargaan  sebagai  intisari  dari  pemikiran Masrhall  adalah  kewargaan  sebagai  hak,  sebagai  masyarakat  yang  legal  tentunya  masyarakat  Desa  Wadas mempunyai  hak  yang  dijamin  oleh  negara,  seperti  hak  sipil  yang  berkaitan  dengan  keamanan  dan  privasi individu. Dalam konflik Wadas negara telah mencederai hak sipil masyarakat Desa Wadas, Desa yang tentram dan memiliki sumberdaya alam yang melimpah kini terusik dengan rencana penambangan, perlawanan yang dilakukan Masyarakat Desa Wadas dilawan oleh negara dengan mengirim aparat kepolisian untuk meredam perlawanan. Akan tetapi tindakan represif kepolisian mencederai keamanan  masyarakat Desa Wadas karena dilakukan  dengan  tindakan  kekerasa,  bahkan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM) menyampaikan bukti telah terjadi pelanggaran, dimana terdapat masyarakat wadas yang mengalami luka-luka akibat kekerasan dan terdapat penyitaan terhadap barang milik warga (Detik.com. 2022). Selain itu dalam hak sipil juga terdapat hak memiliki properti pribadi dan membuat kontrak serta hak bebas berbicara, selain itu hak mengakses keadilan. jika melihat fakta yang telah diuraikan hak-hak sipil yang dijamin oleh negara hanya hak mengakses keadilan, selebihnya hak masyarakat Desa Wadas sudah dibelenggu oleh negara.
Selanjutnya adalah hak politik, yang didalamnya terdapat hak untuk melakukan protes dan pelawanan. Masyarakat Desa Wadas selain diadvokasi oleh lembaga batuan hukum yogyakarta dan organisasi Walhi juga membentuk  organisasi  sendiri  bernama  Gerakan  Masyarakat  Peduli  Alam  Desa  Wadas  (GEMPADEWA). Dilansir dari lama persmaporos.com (2019) GEMPADEWA berasal dari para pemuda Desa Wadas yang tidak ingin  Desa  nya  dijadikan  lahan  penambangan,  melalui  GEMPADEWA  juga  masyarakat  Desa  Wadas menyuarakan  aksi  protes  dan  perlawanan  mereka.    akun  media  sosial  instagram  GEMPADEWA @wadas_melawan secara rutin memberitakan aksi perlawanan mereka.
Aksi  perlawanan  juga  datang  dari  kelompok  perempuan  Desa  Wadas,  Nursalim  &  Riyono  (2022) mencatat kelompok perempuan di Desa wadas tergabung dalam Wadon Desa sebagai alat perjuangan mereka yang  juga  tergabung  dalam  GEMPADEWA.  Wadon  Desa  melakukan  perlawan  dengan  cara  membuat  lagu atau  Mars  GEMPADEWA,  memasang  spanduk  penolakan,  mendatangani  kantor  PTUN  Semarang  dan melakukan doa bersama.
Berikutnya  hak  sosial  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan,  rencana  penambangan  tentunya  akan merusak alam Desa Wadas yang memiliki pontensi ekonomi besar, seperti yang sudah di jelaskan dalam artikel ini  potensi  yang  ada  di  Desa  Wadas  mampu  mensejahterakan  masyarakat  Desa  Wadas,  akan  tetapi  jika penambangan tetap dilakukan maka masyarakat Desa Wadas akan kehilangan mata penceharian mereka dan mengakibatkan kesejahteraan mereka tercancam.
Terakhir  menurut  Stokke  adalah  kewargaan  sebagai  partisipasi,  bahwa  sebagai  warga  negara  formal mempunyai  kewajiban  terhadap  negara,  masyarakat  Desa  Wadas  sesuai  Undang-undang  1945  mempunyai kewajiban antara lain menghormati hak asasi manusia. Hal ini justru dilanggar oleh negara dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Desa Wadas seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel ini.
Berdasarkan  penialaian  dari  empat  dimensi  politik  kewargaan,  beberapa  hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Wadas  telah  dilanggar  oleh  negara.  Jika  melihat  analisis  Stokke  terkait  dengan  tujuan  politik
kewargaan,  yaitu  politik  pengakuan,  politik  kesejateraan  dan  politik  representatif.  Maka  Kewargaan  yang dimiliki  oleh  masyarakat  Desa  Wadas  belum  sepenuhnya  tercapai,  diskriminasi  dan  pengabaian  hak  yang dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  seharusnya  dilakukan,  mengingat  mereka  adalah  bagian  dari  rakyat  yang secara  legal  memiliki  status  kewargaan.  Dengan  persepktif  politik  kewargaan  ini,  apa  yang  dilakukan  oleh masyarakat Desa Wadas adalah bagian dari melawan ketidakadilan yang mereka rasakan, gerakan akar rumput yang organik ini tercipta atas respon represif aparat negara.

## 4. Kesimpulan
Konflik  yang  terjadi  di  Desa  Wadas  bermula  dari  rencana  pemerintah  dalam  membangun  bendungan bener, dalam pengerjaan proyek tersebut material batuan andesit rencananya diambil dari  Desa Wadas. Aksi penolakan masyarakat sudah berlangsung lama mulai dari tahun 2013 sampai saat ini.
Pemerintah  menjanjikan uang  ganti rugi dan pemanfaatan bendungan untuk  khalayak  luas, sementara masyarakat Desa Wadas beranggapan bahwa penambangan di Desa  Mereka hanya akan merusak alam Desa dan menghilangkan mata penceharian mereka.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  tarik  kesimpulan  bahwa  pemerintah  suda  melanggar  hak  asasi manusia masyarakat Desa Wadas karena bersikap represif saat masyarakat Desa Wadas melakukan penolakan. Hak sipil seperti hak mendapatkan keamanan, hak membuat kontrak dan memiliki property pribadi, serta hak bebas berbicara dilanggar oleh pemerintah, hanya hak mengakses keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya hak hak sosial dan hak partisipasi bahkan dilanggar sendiri oleh pemerintah. Dalam hak politik masyarakat Desa Wadas menyuarakan aksi dan penolakan dengan membentuk kelompok GEMPADEWA dan Wadon Desa sebagai alat mereka berjuang.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis dalam pembuatan artikel ini ingin mengucapkan rasa terimakasih terhadap kepala program studi magister ilmu politik UPN Veteran Jakarta bapak Ardli Johan Kusuma dan dosen magister ilmu politik UPN Veteran Jakarta bapak Deni Angela yang sudah memberikan masukan dalam penulisan. Serta teman- teman satu angkatan mahasiswa ilmu politik UPN Veteran Jakarta.

## Daftar Pustaka
Akbar,  Adrial,  (2022). Diungkap  DPR!  Ini  Dia  Penyebab  Konflik  di  Desa  Wadas .  Warta  Ekonomi.com. Jakarta. 18 Februari 2022.
Assegaf, Fitra, IM,. Pertiwi, Dian, AH. & Silviana, Anna. (2022). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Bendungan Bener Desa Wadas). Budapest International Research and Critics Institute. Journal (BIRCI-Journal) . Volume 5 No 1.
Chantal, Mouffe. (1995). Dimensions of Radical Democracy : Pluralism, Citizenship, Community . London : Verso. CNN  Indonesia.  (2022). LBH  Jogja:  Warga Wadas Tolak Tambang,  Bukan  Bendungan .  cnnindonesia.com. Jakarta. 10 Februari 2022.
CNN Indonesia. (2022). Walhi: Hasil Kebun Desa Wadas Capai Rp8,5 M Per Tahun . 11 Februari 2022. DetikNews.  (2022). Ada  Pelanggaran  di Wadas, Komnas  HAM  Minta  Gubernur-Kapolda-PUPR  Evaluasi , detik.com.  Jakarta.  25  Februari  2022. https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/pembangunan- bendungan-bener-berikan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat/. Jakarta. 27 April 2022 Farisa,  Fitria  C,  (2022), Duduk  Perkara  Konflik  di  Desa  Wadas  yang  Sebabkan  Warga  Dikepung  dan Ditangkap Aparat , Kompas.com. Jakarta. 9 Februari 2022. Hiariej, Erik & Stokke, Kristian. (2018). Politik Kewargaan Di Indonesia . Noerwgia : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
Ibnu S, Mukhadis A & Dasna, IW. (2003). Dasar-dasar Metodologi Penelitian . Malang : Lemlit UM. Meer,  Nasar  (2010). Citizenship,  Identity  And  The  Politics  Of    Multiculturalism  The  Rise  of  Muslim Consciousness . United Kingdom : Palgrave Macmillan.
Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Farha  Nayla  Firna  dkk.  (2022).  Dinamika  Konflik  Sosial  Dalam  Rencana  Pembangunan  Bendungan  Bener Dan Penambangan Di Desa Wadas : Perspektif Teori Konflik Karl Marx. JUPIIS : Jurnal Pendidikan Olmi-Ilmu Sosial . 14 (1): 27-34.
Mustafa.  Ummah  M  dkk.  (2022).  Radikalisasi  Grassroots  Movements  Dalam  Politik  Ekologi  di  Indonesia Pasca Reformasi. The Indonesian Journal of Politics and Policy.  Vol. 4No.1.
Nursalim & Riyono, Slamet 2022. Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas, Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang . Volume 1 No. 22.
Subekti, Tia. (2016). Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia. Jurnal Transformative . Volume 2, Issue 2. Sujadmi  &  Murtasidin,  Bahjatul  (2020). Perencanaan  Tata Ruang  Laut:  Konflik,  Negosiasi,  dan  Kontestasi Kepentingan  Ekonomi  Politik  Lokal  di  Bangka  Belitung. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan . Volume 5, Nomor 2.
Zarwaki, Suwandi, & Rofiq, Aunur.
(2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi  Di  Desa  Wadas  Perspektif  Teori  Keadilan  Rakyat. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia . Vol. 7, No. 6.
Muryanto,  Bambang.  (2021). ‘Tanah Surga’ Wadas Dijadikan Tambang: ‘Mengapa Pemerintah Menindas Petani?’ . Project MURTATULI. 24 Mei 2021 Nahsr, Jamal, Abdun. (2023). Desa Wadas Banjir Dari Akses Tambang Quary Lagi . Tempo.co. 14 November 2023. Royyan. (2019). Awal Mula Gempa Dewa dan Kondisi Terkini Desa Wadas . Persmaporos.com. 5 Desember 2019 Rukmorini, Regina. (2022). Harmoni di Desa Wadas Buyar Saat Semua Merasa Paling Benar. Kompas.id. 10 Februari 2022. Suryana, Wahyu, (2022), Kronologi Sengketa di Desa Wadas yang Berujung Penangkapan Warga . Repjogja. Republika.co. Yogyakarta. 14 Februari 2022.