Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## IMPLIKASI  COVID -19 TERHADAP KESADARAN  HUKUM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Fitri wahyuni, Indra Muchlis, Syarifuddin Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri fw160585@gmail.com Naskah dikirim : 14 September 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Januari 2021 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4391

## ABSTRACT
COVID-19 as a global pandemic has significance for various aspects of the life of society, nation and state.  Of  the  various  aspects  affected,  one  of  which  is  the  legal  aspect,  especially  related  to  the awareness of traffic laws during the Covid 19 period. In this study the main problems are (1) What are  the  implications  of  Covid-19  on  traffic  law  awareness  in  Indragiri  Hilir  Regency  (2)  )  What efforts did the police make to overcome the low level of legal awareness during the Covid-19 period in Indragiri Hilir Regency. This research is a sociological legal research that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection techniques are through field observations  and  interviews  with  respondents.  The  occurrence  of  covid  19  had  an  impact  on  the awareness  of  traffic  laws  in  Indragi  Hilir  Regency.  This  is  evident  from  the  results  of  research conducted  by  field  researchers  that  there  were  many  traffic  violations  during  the  Covid  19  period because  the  motorcycle  riders  thought  that  there  was  tolerance  from  law  enforcement  officers  in making repressive efforts (prosecution) for those who violated traffic rules. During the Covid 19 era, people paid more attention to health protocols than road traffic rules, such as they were more afraid of not wearing masks than not wearing helmets on the road while driving a motorcycle. This assumption clearly shows that the level of legal awareness in road traffic is still low. Efforts are made to increase legal  awareness  through  prevention  and  enforcement  efforts.  Prevention  efforts  are  more  advanced than prosecution during the Covid 19 period.
Keywords: : Legal Awareness, Traffic, Covid 19

## ABSTRAK
COVID-19  sebagai  sebuah  pandemi  global  memiliki  signifikansi  terhadap  berbagai  aspek  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Dari  berbagai  aspek  yang  terdampak,  salah satunya aspek hukum,  khususnya berkaitan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada saat masa covid  19.  Dalam  penelitian  ini    menjadi  permasalah  pokoknya  adalah  (1)  Bagaimanakah  implikasi Covid-19 terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir (2) Apa upaya  yang dilakukan  pihak  kepolisian  untuk  mengatasi  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  pada masa  Covid-19  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Penelitian ini  merupakan  penelitian hukum  sosiologis yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat.Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  kelapangan  dan    wawancara  dengan respondes.  Terjadinya  covid  19  berimpilkasi  kepada    kesadaran hukum  berlalu lintas  di  Kabupetan Indragi  Hilir.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kelapangan  bahwa pelanggaran  lalu  lintas  pada  masa  covid  19  ini  sangat  banyak  terjadi  diakibatkan  masyarakat pengedara  sepeda    motor  menganggap  bahwa  ada  toleransi  dari  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan upaya represif (penindakan) bagi mereka yang melanggar aturan lalu lintas di masa covid 19  sehingga  masyarakat  lebih  memperhatikan  protokoler  kesehatan  dibandingkan  aturan  lalu  lintas dijalan raya, seperti mereka lebih takut tidak memakai masker daripada tidak memakai helm dijalan raya  saat  mengedara  sepeda  motor.  Asumsi    tersebut  jelas  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesadaran hukum  dalam  berlalu  lintas  dijalan raya  masih rendah.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum  melalui  upaya  pencegahan  dan  penindakan.  Upaya  pencegahan  lebih  dikedepan daripada penindakan dimasa covid 19.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Lalu Lintas, Covid 19
Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## PENDAHULUAN
Corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah yang terjadi secara global.  Covid-19  merupakan  penyakit  yang  diidentifikasikan  penyebabnya  adalah virus  corona  yang  menyerang  saluran  pernapasan.  Penyakit  ini  pertama  kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. 1 Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat  meskipun  pada  saat  awal  keberadaan  virus  ini,  berbagai  upaya  yang berbentuk  himbauan  dari  pemerintah  belum  benar-benar  dipatuhi  oleh  masyarakat. Bahkan  sebagian  besar  masyarakat  menganggap  bahwa  virus  tersebut  tidak  akan menyebar  luas  sebagaimana  di  negara  tempat  awal  penyebarannya.  Mengantisipasi covid-19 tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, sekolah dilakukan secara daring dan bekerja dari rumah ( work frame home )  serta  kegiatan  ibadah  dilakukan  dirumah.  Namun  tidak  semua  masyarakat dapat  melakukan  aktifitas  dirumah  saja  karena  kepentingan  ekonomi,  karena  di Indonesia  banyak  yang  bekerja  mengandalkan  upah  harian.  Bagi  karyawan  atau buruh  yang  dirumahkan,  mereka  tidak  mendapatkan  gaji  selama  mereka dirumahkan,  akibatnya  keadaan  perekonomian  para  karyawan  atau  buruh  tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya  sementara  tetap  saja  bagi  karyawan  yang  dirumahkan  mereka  kehilangan pekerjaan  dan  sumber  penghasilan  mereka  untuk  sementara  waktu. 2 Kebijakan pemerintah  dalam  menghadapi  covid  -19  tersebut  diperkuat  dengan  pembatasan interaksi sosial atau social distanding terkait dengan adanya penyebaran covid-19.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  tersebut  masyarakat  dituntut    untuk keluar  rumah  guna  bekerja  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  covid-19  dan  sesuai dengan  aturan  lalu  lintas  bagi  mereka  yang  berada  di  jalan  raya.  Tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, setiap  pengguna  jalan  wajib  memahami  setiap  aturan  yang  telah  dibakukan  secara
1 Heldavidson ,First Covid-19 case happened in November, China government records show –  report2020,  diakses  dari  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case- happened-in-november-china-government-records-show-report Pada 20 Maret 2020
2 https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68110-Dampak-Penyebaran-Virus- Covid-19-Terhadap-Kehidupan-Sosial
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Jalan raya merupakan  sistem  sarana  transportasi,  khususnya  transportasi  darat.  Sistem transportasi  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  dimiliki  oleh  suatu daerah,  terutama  daerah    yang  memiliki  banyak  aktivitas  dan  banyak  penduduk. Sistem  transportasi  merupakan  hal  krusial  dalam  menentukan  keefektifan  suatu daerah.  Pergerakan  penduduk  dan  aktivitas  ekonomi  yang  menggerakkan  daerah sangat  tergantung  pada  sistem  transportasi  tersebut.  Kabupaten  Indragiri  Hilir merupakan  salah  satu    daerah  yang  ada  di  Indonesia,  oleh  karena  itu  sistem transportasinya  merupakan  hal  yang  penting.  Salah  satu  sistem  transportasi  umum yang  ada  di  Indragiri  Hilir    adalah  Sepeda  motor.    Sepeda  motor    sudah  menjadi kebutuhan  utama  dalam  mendukung  kehidupan  sehari-hari  bagi  sebagian  besar masyarakat    di  Indragiri  Hilir.  Sepeda  motor  yang  menjadi  kebutuhan  utama  ini menyebabkan  banyaknya  jumlah  kendaraan  sepeda  motor  yang  ada  di  Indragiri Hilir.  Namun  hal  tersebut  ternyata  tidak  diiringi  dengan  adanya  sikap  tertib  dalam berlalu  lintas  oleh  sejumlah  kendaraan  sepeda  motor  yang  ada  di  Indragiri  Hilir dengan  berkendaraan    sepeda  bermotor  tanpa  menggunakan  helm,  dan  hanya menggunakan  masker  sebagai  pelindung  diri  serta  tidak  membawa  surat  izin mengemudi. Hal ini merupakan sikap abai terhadap peraturan hukum mengenai lalu lintas    yang  bukan  hanya  pada  saat  terjadinya  covid-19  saja,  akan  tetapi  sering dilakukan pada saat berkendara sehari-hari.
Sikap  abai  ini  dapat  menjadi  tolok  ukur  kurangnya  kesadaran  hukum pengendara  kendaraan  bermotor  terhadap  peraturan  lalu  lintas.  Sikap  negatif  yang timbul  dalam  masyarakat  terhadap  aturan  lalu  lintas  disebabkan  oleh  berbagai  hal. Tidak adanya penghormatan terhadap peraturan menjadi  salah  satu penyebab sikap negatif  masyarakat  terhadap  aturan  lalu  lintas.  Tidak  dihormatinya  sebuah  aturan disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat  dan  tidak  berlaku  bagi  pejabat  negara,  pejabat  pemerintahan,  atau penegak hukum. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang dari  aturan  hukum  yang  berlaku  pada  saat  berlalu  lintas.  Kondisi  covid-19
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan lalu lintas

## METODE PENELITIAN(font 11pt)
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  yang disebut  juga  penelitian  lapangan  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di  masyarakat. 3 Dalam    penelitian  tersebut    melihat korelasi  antara  hukum  dengan  masyarakat,  sehingga  mampu  mengungkap  efektifitas berlakunya  hukum  dalam  masyarakat,  karena  dalam  penelitian  ini  penulis  langsung mengadakan  penelitian  pada  lokasi  atau  tempat  yang  diteliti  guna  memberikan  gambaran secara  lengkap  dan  jelas  tentang  masalah  yang  diteliti.    Lokasi  yang  dipilih  adalah kepolisian  Resor  Indrgairi  Hilir  dengan  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi kelapangan dan  wawancara dengan respondes. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  data  primer,  data  sekunder  dan  data  tersier.  Setelah  data-data terkumpul,  kemudian  data  tersebut  di  analisis  dan  disusun  dengan  menggunakan  analisis deskriptif dan disimpulkan secara deduktif dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

## PEMBAHASAN
1. Implikasi  Covid-19  Terhadap  Kesadaran  Hukum  Berlalu  Lintas  Di

## Kabupaten Indragiri Hilir.
COVID-19  sebagai  sebuah  pandemi  global  memiliki  signifikansi  terhadap berbagai  aspek  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Dari berbagai aspek yang terdampak, aspek ekonomi, politik, sosial dan hukum  menarik untuk dicermati. Dalam tataran hukum, pandemi  COVID-19 memberikan pengaruh bagi  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  terutama  kesadaran  hukum  dalam mematuhi  aturan  lalu  lintas.  Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  kesadaran hukum  merupakan  konsep-konsep  abstrak  dalam  diri  manusia  tentang  keserasian antara  ketertiban  dan  ketenteraman  yang  dikehendaki  dengan  ketertiban  dan ketenteraman  yang  sepantasnya. 4 Hal  ini  diartikan  bahwa  ada  harmonisasi  antara kehendak  dengan  kenyataaan  untuk  melaksanakan  perintah  atau  hukum  tersebut. Kesadaran  hukum  bukan  hanya untuk kenyamanan dan keamanan orang  lain, akan tetapi  juga  untuk  kenyamanan  dan  keamanan  diri  sendiri.  Hukum  dibentuk  untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Oleh karena  itu  hukum  harus dipatuhi dan dilaksanakan.
Agar  kesadaran  hukum  dapat  terlaksana  dengan    baik,  maka  perlu diperhatikan indikatornya yang meliputi sebagai berikut:
a. Pengetahuan  hukum.  Pengetahuan  hukum  adalah  pengetahuan  seseorang mengenai  beberapa  perilaku  tertentu  yang  diatur  oleh  hukum.  Sudah  tentu hukum  yang dimaksud di  sini adalah hukum  yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan  tersebut  erat  kaitannya  dengan  perilaku  yang  dilarang  ataupun perilaku  yang  diperbolehkan  oleh  hukum.  Di  samping  itu,  pengetahuan
3 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2020, hlm.126.
4 Soerjono  Soekanto, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum ,  CV  Rajawali,  Jakarta, 1982, hlm. 159.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
tersebut  erat  kaitannya  dengan  asumsi  bahwa  masyarakat  dianggap mengetahui  isi  suatu  peraturan  manakala  peraturan  tersebut  telah diundangkan. 5
b. Pemahaman  hukum.  Pemahaman  hukum  diartikan  sebagai  sejumlah informasi yang dimiliki  seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.  Dengan  kata  lain,  pemahaman  hukum  adalah  suatu  pengertian terhadap  isi  dan  tujuan  suatu  peraturan  dalam  hukum  tertentu  serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.  Dalam  hal  pemahaman  hukum,  tidak  disyaratkan  seseorang  harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi  berbagai  hal  yang  ada  kaitannya  dengan  norma-norma  yang berlaku  dimasyarakat.  Pemahaman  ini  biasanya  diwujudkan  melalui  sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. 6
c. Sikap  hukum.  Sikap  hukum  diartikan  sebagai  suatu  kecenderungan  untuk menerima  hukum  karena  adanya  penghargaan  terhadap  hukum  sebagai sesuatu  yang  bermanfaat  atau  menguntungkan  jika  hukum  itu  ditaati.  Suatu sikap  hukum  akan  melibatkan  pilihan  masyarakat  terhadap  hukum  yang sesuai  nilai-nilai  yang  ada  dalam  dirinya  sehingga  akhirnya  masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.
d. Perilaku  hukum.  Pola  perilaku  hukum  merupakan  hal  yang  utama  dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau  tidak  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  sampai  seberapa  jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. 7
Kesadaran hukum dalam melaksanakan sebuah peraturan tidak terbatas pada membaca atau mengetahui saja, akan tetapi juga perlu melaksanakan aturan tersebut tanpa  terpaksa.  Kesadaran  hukum  berlalu  lintas  berarti  bahwa  seseorang  yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas . 8
Pada  masa  pandemi  covid  19  saat  ini,  berimplikasi  terhadap  kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut data yang diperoleh dari Satlantas  Polres  Indragiri  Hilir  pada  saat  terjadinya  Covid-  19  terdapat  beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi, meliputi: 9
a. Pelanggaran tidak memakai helm;
b. Pelanggaran Tidak menyalakan lampu utama;
c. Pelanggaran Tidak membawa surat tanda nomor kendaraan bermotor;
d. Pelanggaran Tidak memiliki surat izin mengemudi; dan
e. Pelanggaran rambu lalu lintas.
5 Salaman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Alumni,Bandung, 1993, hlm. 40
6 Ibid. 7 Ibid. 8 Denico Doly, Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat  Mudik  Lebaran,  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan  Strategis  Vol.  Xi, No.11/I/Puslit/Juni/2019, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, hlm.3
9 Data Dari Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan unit Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Indragiri Hilir ditemukan pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm yang paling banyak terjadi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini
Tabel 1
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas pada masa Covid 19 Bulan No Pelanggaran Feb Maret April Mei 1 Tidak memakai helm 300 153 33 0 2 Tidak membawa SIM 32 86 18 0 3 Tidak membawa STNK 16 25 3 0 4 Tidak menyalakan Lampu 0 0 0 0 5 Pelanggaran Rambu lalu lintas 36 26 26 0 0 50 100 150 200 250 300 Feb Maret April Mei
Dari tabel diatas, dapat dilihat jenis pelanggaran berupa tidak memakai helm pada  masa  covid-19  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  mengalami  penurunan  dalam  5 (lima)  bulan  terakhir.  Pelanggaran  tidak  memakai  helm  paling  tinggi  di  bulan februari  dengan  300  kasus,  mengalami  penurunan  pada  bulan  maret  menjadi  153 kasus  dan  kembali  turun  di  bulan  april  menjadi  33  kasus,  dan  nihil  kasus  di  bulan mei,  hal  ini  disebabkan  pada  bulan  Mei  2020  tersebut  puncak  terjadinya  covid  19 sehingga  saltantas  polres  inhil  tidak  fokus  kepada  pelanggaran  lalu  lintas  bagi pengendara yang tidak memakai helm, dan justru lebih fokus menindak mereka yang tidak menggunakan masker agar terhindar dari bahaya covid 19. 10
Sedangkan  jenis  pelanggaran  tidak  membawa  SIM  semasa  covid-19  di Kabupaten  Indragiri  Hilir  mengalami  turun  naik  5  (lima)  bulan  terakhir.  Pada  32
10 Hasil wawancara dengan Nofri Irnaldi, Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Tembilahan.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
kasus,  mengalami  kenaikan  cukup  signifikan  pada  bulan  selanjutnya,  yaitu  Maret sebanyak 86 kasus, dan mengalami penurunan yang cukup drastis pada bulang April 18 kasus dan 0 kasus di bulan mei.  Jenis pelanggaran berupa tidak membawa STNK pada saat covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan dan penurunan dalam  pelanggarannya.  Pelanggaran  tidak  membawa  STNK  paling  tinggi  ada  di bulan  Maret  yakni  25  kasus,  sedangkan  pelanggaran  terendah  pada  bulan  Mei menjadi 0 kasus. Jenis pelanggaran melawan arus pada masa covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir juga mengalami penurunan dalam 5 (lima) bulan terakhir. Kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir  masih rendah. Sebab dilihat   dari   keseharian   para pengendara kendaraan bermotor  yang  masih banyak tidak  mengikuti  aturan  terkait keamana dan keselamatan berlalu lintas pada saat  mengendarai  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya.  Seolah-olah  mereka  tidak menghiraukan  peraturan    terkait  masalah  keamanan  dan  keselamatan    berlalu lintas.  Mereka  lebih  fokus  kepada  alat  pelindung  diri  berupa  masker  pada  saat berkendaraan  karena  menghindari  bahaya  covid  19.  Kesadaran  hukum  terhadap aturan lalu lintas pada masa covid 19 ini  berimplikasi kepada  Penegakan peraturan lalu  lintas.  Hal  ini  terjadi  karena  kesadaran  hukum  berlalu  lintas  sangat  tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang  lugas  (zakelijk)  dari  para  penegak  hukum,  penyesuaian  peraturan  lalu  lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan  tentang  manfaat  yang  konkrit  dari  peraturan  tersebut,  serta    kesadaran masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas. 11
B . Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pada masa Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir .
Pihak  kepolisian  lalu  lintas  Kabupaten  Indragiri  Hilir    telah  melakukan berbagai  upaya  dalam  mengatasi  rendahnya  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat pada masa Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 12
1. Melakukan upaya pencegahan. Upaya  pencegahan  berupa  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  peraturan lalu  lintas  tentang  pentingnya  keselamatan  dan  kelengkapan  berkendara sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  lalu  lintas,  sekaligus  juga mensosialisasikan  tentang  penanganan  covid  19  yang  sesuai  dengan  protokoler kesehatan dengan kegiatan meliputi mendisiplinkan masyarakat yang tidak memakai masker,  mengatur  jarak,  mencuci  tangan  dengan  hand  sanitizer.    Bagi  masyarakat yang  melanggar  peraturan  tersebut  dikenakan  sanksi  berupa  administrasi  dan tindakan disiplin oleh kepolisian.
2. Upaya Penindakan (represif).
11 Soerjono  Soekanto,  Polisi  dan  Lalu  Lintas  (Analisis  Menurut  Sosiologi  Hukum), Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.57
12 Hasil  Wawancara  Dengan  Nazwaldi,  Kaurmin  Satuan  Polisi  Lalu  Lintas  Kepolisian Resor Indragiri Hilir
Vol. 3 No. 1 Januari 2021
Upaya  penindakan  (represif)  Upaya  represif  adalah  upaya  yang  dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau pengendalian tindak pidana, upaya ini  dilakukan  setelah  tindak  pidana  terjadi.  Upaya  tersebut  merupakan  upaya  yang ditempuh polisi apabila didalam upaya pencegahan terjadi tindak pidana lalu lintas. Oleh kendaraan bermotor yang tidak mentaati peraturan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di  jalan dan penindakan pelanggaran  lalu  lintas dan angkutan jalan.  Upaya  penindakan  (represif)  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  lalu  lintas Indragiri  Hilir  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  pada  saat  covid  19  berbeda  dengan kondisi  sebelum  terjadinya  covid  19.  Pada  saat  terjadinya  covid  19,  penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas lebih rendah dari kondisi pada saat normal. Hal ini terjadi  karena  pihak  kepolisian  lalu  lintas  indragiri  hilir  tidak  menfokuskan  pada penindakan  pelanggaran  tersebut  disebabkan  mayarakat  indragiri  hilir  pada  saat covid  19  tersebut  lebih  banyak  yang  tidak  keluar  rumah  karena  kebijakan  dari pemerintah  agar  masyarakat  lockdown  dengan  berdiam  diri  di  rumah  saja  untuk mengindari terjadinya penularan virus corona. Namun Pihak Santuan kepolisian lalu lintas  masih  tetap  memberlakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas sebanyak  4.132  pemilik  kendaraan  bermotor  yang  tidak  memakai  helm.  Upaya penindakan tersebut dilakukan agar masyarakat menyadari kesalahan mereka dalam berkendaraan  bermotor  dijalan  raya  yang  tidak  ditaatinya.    Sebagian  besar  yang melanggar  peraturan  dan  mengabaikan  keselamatan  pengendara  sepeda  motor  dari anak  sekolah  dan  remaja  usia  22  sampai  30  tahun. 13 Pelanggaran  tersebut  sangat sering  terjadi  pada  sore  hari  dan  malam  hari.  Hal  ini  terjadi  karena  para  pelanggar menduga  tidak  ada  petugas  kepolisian    yang  merazia  mereka  dijalan  raya  saat mereka mengendara sepeda motor pada waktu-waktu tersebut. 14

## KESIMPULAN
Terjadinya  covid  19  berimpilkasi  kepada    kesadaran  hukum  berlalu  lintas  di Kabupetan  Indragi  Hilir.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  kelapangan  bahwa  pelanggaran  lalu  lintas  pada  masa  covid  19  ini  sangat banyak terjadi diakibatkan masyarakat pengedara sepeda  motor menganggap bahwa ada  toleransi  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya  represif (penindakan)  bagi  mereka  yang  melanggar  aturan  lalu  lintas  di  masa  covid  19 sehingga  masyarakat  lebih  memperhatikan  protokoler  kesehatan  dibandingkan aturan  lalu  lintas  dijalan  raya,  seperti  mereka  lebih  takut  tidak  memakai  masker daripada  tidak  memakai  helm  dijalan  raya  saat  mengedara  sepeda  motor.  Asumsi tersebut  jelas  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum  dalam  berlalu  lintas dijalan raya masih rendah.
Vol. 3 No. 1 Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Denico  Doly,  Kesadaran  Hukum  Berlalu  Lintas  Pengendara  Kendaraan  Bermotor
Pada  Saat  Mudik  Lebaran,  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan Strategis  Vol.  Xi,  No.11/I/Puslit/Juni/2019,  Pusat  Penelitian  Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI.
Data Dari Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
Heldavidson  ,First  Covid-19  case  happened  in  November,  China  government records
showreport2020,diaksesdarihttps://www.theguardian.com/world/2020/ mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-chingovernment- records-show-report Pada 20 Maret 2020
Hasil  wawancara  dengan  Nofri  Irnaldi,  Anggota  Satuan  Polisi  Lalu  Lintas Kepolisian Resor Tembilahan.
Hasil Wawancara Dengan Nazwaldi, Kaurmin Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir
Https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68110-Dampak-Penyebaran- Virus-Covid-19-Terhadap-Kehidupan-Sosial
Soerjono  Soekanto,  Polisi  dan  Lalu  Lintas  (Analisis  Menurut  Sosiologi  Hukum,
Mandar Maju, Bandung, 2009.
____________________, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , CV Rajawali, Jakarta, 1982.
Salaman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Alumni,Bandung, 1993.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek , Rineka Cipta,
Jakarta, 2020.