## IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA

## Wulpiah
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia ulpiah2018@gmail.com
Abstract: This  empirical  research  is  intended  to  analyze  the effect/implication of KUBE program to economic empowerment and community welfare at Bangka Regency. The implementation of variable ( x¹ ) was measured by three indicator variables namely theoretical and technological support, the diversity of the target group’s behavior and the desired level of behavior change. Structure of KUBE program and implementation process (x²) were measured by clarity and consistency of KUBE program objectives, its accuracy and allocation of funding sources. External factor variables that influence the implementation of KUBE program (x³) were measured by five indicator variables; socio economic,  public  support,  constituents,  government  support  and commitment. This research is a quantitative research with descriptive analysis  techniques,  and  inferential  analysis  using  Multiple  Linear Regression, and SPSS 23.0 software. The population of this research is some KUBE which spread in several villages in Bangka Regency with 122 groups across 8 sub districts.  The sample of the study is 5 KUBE with  53  members  at  Sungailiat,  Mendo  Barat,  dan  Merawang  Sub district. The result of the study showed that the implementation of the KUBE  did  not  affect  the  economic  empowerment  and  welfare  of people  in  Bangka  regency.  On  the  other  hand,  structure  variable  of KUBE program implementation affects the economic empowerment and welfare of people in Bangka regency. Moreover, the external factor variables that the influence the implementation of the KUBE program affects the economic empowerment and welfare of people in Bangka regency.
[Kajian  empiris  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  implikasi pelaksanaan  program  KUBE  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Secara implementatif penelitian ini menggunakan variabel pelaksanaan KUBE (x¹), variabel struktur proses implementasi program KUBE (x²) dan variabel faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE (x³). Riset ini merupakan penelitian  kuantitatif dengan teknik  analisis deskriptif, dan  inferensial,  menggunakan  Regresi  Linear  Berganda,  dan  bantuan
software SPSS 23.0. Populasi penelitian ini adalah KUBE yang tersebar di  beberapa  desa/kecamatan  di  Kabupaten  Bangka  berjumlah  112 kelompok  yang  tersebar  di  8  kecamatan.  Sampelnya  sebanyak  lima KUBE  dengan  53  anggota  yang  ada  di  Kecamatan  Sungailiat, Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan Pemali.  Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  variabel  implementasi  program  KUBE  tidak berpengaruh  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Variabel struktur proses implementasi program  KUBE  berpengaruh  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Bangka.  Sedangkan  variabel faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  implementasi  program  KUBE berpengaruh  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka.]
Keywords: Implementation,  KUBE,  Economic  Empowerment  and Community Welfare

## A. Pendahuluan
Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan besar yang dihadapi Negara dan  memerlukan  penanganan  yang  serius.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  dan Kementerian Sosial kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai  standar  kebutuhan  minimum,  baik  untuk  makanan  dan  non  makanan,  yang disebut  garis  kemiskinan  ( proverty  line )  atau  batasan  kemiskinan  ( proverty  threshold ). 1 Mengingat permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah kompleks, pada tahun 2011 pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang Penanganan  Fakir  Miskin.  Regulasi  tersebut  menjelaskan  bahwa  Penanganan  Fakir Miskin  adalah  upaya  yang  terarah,  terpadu  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  atau  masyarakat  dalam  bentuk  kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
Lebih lanjut fenomena kemiskinan di Indonesia tersebar pada setiap propinsi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan persentase yang berbeda-beda. Salah  satunya  Propinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  meskipun  bukan  merupakan daerah tertinggal, kemiskinan di propinsi ini mengalami kenaikan setiap tahun. Hingga tahun 2017, total kemiskinan mencapai 74,09 atau dengan presentase sebesar 5,20%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 71,07 atau 5,04% yang tersebar baik di perkotaan maupun  di pedesaan. Provinsi kepulauan Bangka Belitung sendiri terdiri atas  tujuh  kabupaten/kota,  diantaranya  Pangkalpinang,  Bangka,  Bangka  Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur. (BPS.go.id).
Berdasarkan  data  BPS  Kabupaten  dan  Kota  di  Propinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2002  hingga  2018  terjadi  peningkatan kemiskinan, realitas ini tentu tidak sejalan dengan program-program yang dicanangkan oleh  pemerintah.  Hal  tersebut  mengindikasikan  adanya  kendala  yang  harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mensukseskan program yang telah dicanangkan, sehingga pemerintah mampu mengatasi kemiskinan khususnya di Kabupaten Bangka.
1 Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat , (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 58.
Salah satu program yang dicanangkan  oleh pemerintah adalah Program Kelompok Usaha  Bersama  (selanjutnya  akan  disingkat  KUBE).  KUBE  merupakan  salah  satu program unggulan Kementerian Sosial  bertujuan  untuk memberdayakan kelompok masyarakat  miskin  dengan  pemberian  modal  usaha  melalui  program  Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Kabupaten  Bangka  termasuk  salah  satu  objek  binaan  dari  Dinas  Sosial  yang menjalankan  program  KUBE.  Pada  tahun  2016  sebanyak  5  KUBE  terdiri  dari  53 anggota/orang di Kabupaten Bangka mendapat bantuan dana melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka berharap adanya peningkatan bantuan setiap tahun agar setiap program sosial yang sudah direncanakan berjalan sesuai harapan. (Bangkapos.com). Hasil wawancara dengan Ibu Ester 2 selaku Pembina  PKH  Kabupaten  Bangka  mengatakan  bahwa  jumlah  kelompok  usaha bersama penerima dana stimulan dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 sebanyak lima puluh tiga (53) anggota/orang yang tergabung dalam lima (5) KUBE. Adapun jenis usaha yang dilakukan dan dikelola sesuai dengan kemampuan kelompok seperti usaha pertanian, peternakan, warung dan sebagainya.
Jika ditelisik pada tataran implementasinya, hasil observasi menunjukkan bahwa KUBE  di  Kabupaten  Bangka  tidak  selalu  berjalan  mulus,  banyak  kendala  yang dihadapi  dalam  upaya  memaksimalkan  agar  program  ini  tepat  sasaran,  namun “mayoritas” program ini belum berjalan efektif. Indikasinya sebagian masyarakat yang ikut  serta  dalam  program  KUBE  tidak  dapat  melaksanakan  programnya  secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan  keuangan  dan  tenaga  kerja  terampil,  kurangnya  pemahaman  bagi penerima  bantuan  untuk  mengalokasikan  modal  yang  sudah  diterima,  kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial, kurangnya motivasi untuk bekerja secara kelompok. Terakhir,  keberadaan  program  KUBE  belum  sepenuhnya  dapat  meningkat  taraf hidup masyarakat penerima bantuan.
2 Ester, Wawancara, Sungailiat 16 Juni 2019,

## Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka
Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif terkait pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Bangka, apakah program ini sudah tepat sasaran, manajerialnya sudah baik dan apakah berdampak pada pemberdayaan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat?  Aspek-aspek  inilah  yang  menjadi concern tulisan  ini,  sehingga  dapat  terdentifikasi  persoalan-persoalan  kemiskinan  dan ditemukan solusinya melalui program KUBE.

## B. Kajian Kepustakaan
Sepengetahuan  penulis  kajian  tentang  implementasi  KUBE  dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sudah banyak dibahas sebagai karya  ilmiah.  Namun  agar  tidak  terkesan  menduplikasi  penelitian  yang  sudah  ada, maka penulis akan melakukan telaah dan klasifikasi terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:
Hasil  penelitian  Ahmad  Imaduddin  dkk 3 mendeskripsikan  dan  menganalisis bahwa  secara  implementatif  program  ini  masih  dihadapkan  pada mekanisme/prosedur  administrasi  yang  birokratis  dan  melibatkan  berbagai  unsur pelaksana. Mengingat program pemberdayaan fakir miskin pada KUBE Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara ini sudah cukup berhasil, meskipun hasil yang  dicapai  belum  optimal.  Namun  secara  keseluruhan  program  tersebut  sudah sesuai target, terutama terhadap penyaluran dana sudah tepat sasaran atau diberikan kepada  yang  warga  miskin  yang  tergolong  dalam  KUBE.  Selanjutnya  dari  segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tuty  Movreynta 4 dalam  penelitiannya  mendeskripsikan  bahwa  implementasi program  KUBE  tani  belum  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kesejahteraan kelompok tani khususnya, dan petani lain pada umumnya. Program bantuan modal KUBE ini kurang disosialisasikan sehingga tidak menyentuh langsung sampai kepada anggota kelompok. Oleh karena
3 Imaduddin, Ahmad Sutaji, Hartuningsih, Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara di Kota Samarinda, (Samarinda, Administrative Reform, 2016), hlm. 351-352
4 Tuty  Movreynta , Implementasi  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) Tani  di  Dusun  III  Desa Pematang Lalang Kabupaten Deli  Serdang, (Skripsi, hlm. 17
itu banyak anggota kelompok yang tidak memahami secara jelas program KUBE yang melibatkan  mereka,  begitu  pula  dengan  tahap  pembinaan  dan  evaluasi  juga  belum dilaksanakan dengan baik.
Selanjutnya  Mantiri  dalam  penelitiannya  mengevaluasi  implementasi  program KUBE  masih  belum  maksimal  hasilnya,  informasi  belum  tersebar  secara  merata kepada seluruh masyarakat miskin, proses administrasi dengan birokrasi yang panjang dan ketat sehingga perlu waktu yang lama untuk memproses suatu rencana anggaran. Idealnya jika proses sudah baik dilaksanakan dengan adanya keselarasan antara acuan kerja dengan pelaksanaan dilapangan. Pada dasarnya manfaat program usaha melalui KUBE telah dirasakan secara merata oleh seluruh anggota penerima bantuan, namun pencapaian tingkat keberhasilan masih belum maksimal, sehingga masih diperlukan pembenahan dan pendampingan secara komprehensif. 5
Anwar 6 dalam  penelitiannya  menganalisis  eksistensi  KUBE  di lapangan  tidak bertahan lama, usaha yang dibangun tidak berkembang. KUBE tidak cukup efektif sebagai instrumen penanganan fakir miskin, hal ini dikarenakan pembentukan KUBE yang bersifat dadakan, minimnya sosialisasi sebelum pelaksanan kegiatan, cenderung top down , salah sasaran, jenis usaha kurang sesuai dengan sumber daya lokal dan budaya masyarakat, manajemen usaha kurang tepat, pembagian kerja dirasa tidak adil, bibit terlalu kecil, pendamping kurang handal dan pengawasan belum optimal.
Penelitian Febriana 7 mendeskripsikan  penyelenggaraan  pemberdayaan keluarga  melalui  KUBE  Srikandi  meliputi:  (a)  peningkatan  pengetahuan  dan keterampilan  baru  yang  menunjang  kegiatan  usaha  dan  pengembangannya;  (b) peningkatan  pendapatan  dari  pembagian  hasil  usaha  kelompok;  (c)  adanya  inisiatif untuk  membuka  dan  mengembangkan  usaha  secara  mandiri;  (d)  terjalinnya  rasa kekeluargaan dan keakraban sosial baik antar anggota kelompok maupun masyarakat sekitar.  Pada  tataran  implementasinya  terdapat  faktor  pendukung  program
5 Aat  Qodrat,  Evaluasi  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  di  Kecamatan  Majasari Kabupaten Padeglang, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politi, Universitas Ageng Tirtayasa, Serang, 2017), hlm.
73
6 Anwar  Sitepu,  Analisis  Kelompok  Usaha  Bersama  sebagai  Instrumen  Penanganan  Kemiskinan, (Kemensos, Sosio Informa, Vol 2, Nomor 01, (Januari-April, 2016), hlm. 58.
7 Febrina Permata Ika, Ika, F, P.,. (2015) Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 15-16.
pemberdayaan keluarga ini meliputi: (a) semangat dan motivasi anggota, (b) dukungan keluarga  dan  masyarakat,  dan  (c)  dukungan  bantuan corporate  social  responsbility , sedangkan faktor penghambatnya meliputi: (a) terdapat anggota yang sudah tua, (b) pengalaman anggota yang terbatas, dan (c) adanya kesibukan dari anggota.
Selanjutnya  penelitian  Irmayani  dkk 8 menjelaskan  bahwa  tahapan  kegiatan dalam proses pemberdayaan keluarga melalui KUBE belum semuanya dilaksanakan, sebab pengembangan KUBE dipengaruhi oleh kesesuaian tahapan kegiatan KUBE dengan panduan. Pemahaman usaha kelompok masih sebagai wacana, karena dalam temuan lapangan diketahui fakta bahwa kegiatan usaha dilakukan secara individual. Dampak program pemberdayaan keluarga melalui KUBE terhadap ketahanan sosial keluarga  dapat  meningkatkan  penghasilan  keluarga  dalam  pemenuhan  kebutuhan dasar  keluarga,  meningkatkan  kemampuan  berorganisasi  dan  meningkatkan kesetiakawanan  antara  anggota  kelompok,  meningkatkan  rasa  kebersamaan  dan memelihara serta meningkatkan usaha keluarga.
Kajian diatas bersifat kualitatif, namun kajian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara kuantitatif dengan variabel yang digunakan lebih luas, tidak hanya membahas  konteks  pelaksanaan  KUBE  dan  kendalanya,  namun  mengeksplorasi secara  komprehensif  implikasi  program  tersebut  secara  nyata  dan  terukur  bagi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan mengacu pada teori dan indikator implementasi kebijakan publik.

## C. Kajian Teori

## 1. Teori Kebijakan Publik
Kebijakan  merupakan  seperangkat  keputusan  strategis  untuk  mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, tujuan, prinsip  dan  garis  pedoman  manajemen  dalam  upaya  mencapai  sasaran.  Kebijakan
8 Irmayani , dkk, Efektiftas  Pelayanan  KUBE  dalam  Perspektif  Ketahanan  Sosial,  Keluarga;  Studi  Evaluasi Pemberdayaan Keluarga Melalui KUBE , (Kemensos, P3KS Press, 2010), hlm. 25.
yang  diambil  pemerintah  disebut  dengan  kebijakan  publik  ( policy  term ).  Kebijakan publik  sering  ditukar  dengan  istilah  tujuan  program,  keputusan,  undang-undang, standar dan grand desaign. 9
Dari berbagai referensi dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam literasi internasional  disebut public  policy artinya  suatu  aturan  yang  mengatur  kehidupan bersama dan harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan  diberi  sanksi  sesuai  dengan  bobot  pelanggarannya  yang  dilakukan  dan  sanksi dijatuhkan  didepan  masyarakat  oleh  lembaga  yang  mempunyai  tugas  menjatuhkan sanksi. 10
Kebijakan  publik  ( policy  term )  memiliki  lingkup  yang  luas,  hal  ini  dikarenakan kebijakan publik mencakup berbagai bidang dan sektor diantaranya ekonomi, sosial, budaya,  hukum  dan  politik.  Kebijakan  publik  dapat  berupa  Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah dan sebagainya. Selanjutnya Carl Friedrich (dalam Agustino) 11 mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah- masalah  publik  atau  demi  kepentingan  publik.  Sebuah  kebijakan  harus diimplementasikan  agar  memiliki  dampak  yang  sesuai  dengan  tujuan  diinginkan, meskipun terkendala konsistensi implementasi.

## 2. Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  dampak  atau  akibat  dari  adanya  penyediaan  sarana untuk  melaksanakan  sesuatu.  Hal  ini  dapat  berupa  undang-undang,  peraturan pemerintah,  keputusan  peradilan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga pemerintah  dalam  kehidupan  kenegaraan.  Menurut  Patton  dan  Sawicki  dalam Tangkilisan (2003), implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk  merealisasikan  program,  pada  posisi  ini  eksekutif  mengatur  cara  untuk
9 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses , (Jakarta; Medio Pressindo, 2007), hlm. 15.
10 Wrihatnolo, Randy R dan Rian Dwidjowidjoto , Kebijakan Publik Unruk Negara Berkembang; Model- model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 265-266
11 Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik, (Bandung; CV. Alfabeta, 2006), hlm. 7

## Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka
mengorganisisr, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan  efisien  sumber  daya,  unit-unit  dan  teknik  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.
Menurut Tuty 12 implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk  mewujudkan  cita-cita  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  implementasi ditetapkan, implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan  atau  merealisasikan  program  yang  telah  disusun  demi  tercapainya tujuan dari program  yang telah direncanakan,  karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.
Selanjutnya  Ramdhani 13 menjelaskan  implementasi  kebijakan  publik dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  aspek  kewenangan,  sumber  daya, komunikasi,  dan  disposisi.  Dimensi-dimensi  yang  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan  publik,  diantaranya  konsistensi,  transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara  komprehensif yang meliputi evaluasi ex- ante, on going, dan ex-post atas pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Howlett dan Ramesh (dalam Suharto) 14 implementasi  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  hakekat  dan  perumusan  masalah kebijakan itu.  Dalam perumusan kebijakan publik diperlukan partisipasi masyarakat, agar muncul kebijakan publik yang mampu melindungi, mengayomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyeimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Implementasi  kebijakan  publik  seringkali  dalam  bentuk  pembangunan  dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang juga membutuhkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Pembangunan dan pemberdayaan tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Terdapat  beberapa  kebijakan  publik  yang  diambil  untuk
12 Tuty Movreynta , Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama 13 Abdullah  Ramdhani  dan  Muhamad  Ali  Ramdhani, Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik, (Bandung Jurnal Pulik, Vol. 11, Nomor. 01, 2017), hlm. 3.
14 Suharto, Kemiskinan  dan  Perlindungan  Sosial  di  Indonesia;  Menggagas  Model  Jaminan  Sosial, (Bandung; Alfabeta, 2009), hlm. 65.
meningkatkan  hal  tersebut,  antara  lain  adanya  program  pengentasan  kemiskinan. Selanjutnya  Putra 15 dalam  penelitiannya  membahas  tentang  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  menyatakan  bahwa  pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah program kebijakan publik, hal ini dikarenakan untuk  mengurangi  kemiskinan  yang  terjadi  di  masyarakat  tidak  mungkin  dapat dilakukan  sendiri  atau  upaya  dari  satu  pihak  saja.  Selain  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan,  terdapat  program  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok.
Dalam  konteks  pemberdayaan,  Pranarka  dan  Vidhyandika  menjelaskan pemberdayaan lebih diarahkan pada pemberian aset dan kemampuan pada kelompok miskin sehingga mereka mampu berpartisipasi dan mengontrol akuntabilitas lembaga yang  mempengaruhi  mereka.  Ada  dua  hal  penting  dalam  pengertian  ini  yaitu pemberdayaan dalam proses pemberian aset dan aksesibilitas bagi kelompok miskin terhadap berbagai sumber yang mempengaruhi kehidupan mereka. 16
Pemberdayaan memiliki dua elemen pokok yaitu kemandirian dan partisipasi, yang diartikan sebagai proses aktif, inisiatif dan diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga  dan  mekanisme)  agar  mereka  dapat  menegaskan  kontrol  secara  efektif. Adapun  fokus  aspek  partisipasi  adalah  memutuskan,  bertindak,  selanjutnya merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. Dalam konteks partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran secara maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses  dan  kegiatan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini  Arnstein  (1969)  menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat, sebab partisipasi
15 Putu  Bayu  Putra  Mahendra,  Analisis  Pengaruh  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Perkotaan Terhadap Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat, ( Internasional Journal of Social Science and Business, (Vol. 1, Nomor 1, 2017), hlm. 10. 16 Joyakin  Tambupolon,  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pendekatan  Kelompok;  Kasus Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, Disertasi, (Bogor, Institut Pertanian, 2006) hlm. 55
masyarakat akan bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. 17
Totok Mardikanto 18 menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya dalam membangun  daya  itu  sendiri  dengan  mendorong,  memotivasi  dan  membangkitkan kesadaran  akan  potensi  yang  dimilikinya  serta  mengembangkannya.  Sasaran pemberdayaannya adalah sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  membutuhkan  penanganan  atau  pengelolaan tersendiri  dari  pihak  pemerintah  selaku  penentu  kebijakan  publik  yang  berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yang mereka miliki.
Adapun fokus penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui KUBE. Inisiasi pembentukan KUBE dimulai melalui: Pertama, proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulan  dan  pendampingan.  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  kelompok  usaha bersama (KUBE) sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan berkelompok masyarakat akan memiliki wadah dalam melakukan kegiatannya. Kedua, dengan adanya KUBE, masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan untuk membuat kegiatan yang pada  akhirnya  akan  dapat  mendatangkan  hasil  keuangan.  Ketiga  Kelompok  Usaha Bersama juga akan memberikan manfaat yang lebih bagi para nggotanya, baik manfaat secara finansial, maupun manfaat kebersamaan dan kegotong-royongan yang saat ini sudah mulai pudar di masyarakat desa.

## 3. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Munculnya  gagasan  tentang  pemberdayaan  masyarakat  miskin  melalui program  KUBE  didasarkan  pada  suatu  pemikiran  bahwa  setiap  orang  memiliki potensi  dan  kemampuan  yang  dapat  dikembangkan.  Potensi  ini  sifatnya  sangat beragam, ada potensi yang dapat dikembangkan secara individual tanpa bantuan atau
17 Isma Rosyda dan Fredian Tonny Nasdian, Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program  Corporate  Social  Responsbility  (CSR)  dan  Dampaknya  Terhadap  Komunitas  Pedesaan, (Jurnal  Trandisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, 2011), hlm. 54.
18 Totok  Mardikanto,  dkk, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik ,  (Bandung; Alfabeta, 2012), hlm. 48.
intervensi  orang  lain  dan  ada  juga  potensi  dengan  bantuan  orang  lain  melalui pendekatan  kelompok.  Kadang  kala  seseorang  atau  sekelompok  orang  kurang menyadari  adanya  potensi  yang  dimiliki  dan  jika  dikembangkan  akan  melebihi kemampuan orang biasa. Oleh karena itu karakteristik individu menjadi unsur penting dan  diperkirakan  ikut  mempengaruhi  proses  pemberdayaan.  Dengan  karakteristik tersebut,  maka  pemberdayaan  melalui  KUBE  diharapkan  dapat  mendorong, memotivasi  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  dan  kemampuan  yang dimiliki  anggota  KUBE.  Program  KUBE  dalam  konteks  pembangunan  sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yaitu dapat menjadi problem solving masalah sosial dengan mengadakan perbaikan  terhadap  suatu  kondisi  seperti  masalah  kemiskinan  dan  pemenuhan kebutuhan sosial yang diperlukan dalam menciptakan kondisi yang lebih baik. 19
Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah himpunan dari keluarga  yang  tergolong  miskin  dengan  keinginan  dan  kesepakatan  bersama membentuk  suatu  wadah  kegiatan,  tumbuh  dan  berkembang  atas  dasar  prakarsa sendiri,  saling  berinteraksi  antara  satu  dengan  yang  lain,  dan  tinggal  dalam  satuan wilayah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  anggotanya, meningkatkan  relasi  sosial  yang  harmonis,  memenuhi  kebutuhan  anggota, memecahkan  masalah  sosial  yang  dialaminya  dan  menjadi  wadah  pengembangan usaha bersama.
Lebih  lanjut  implementasi  program  KUBE-FM  merupakan  pelaksanaan program KUBE dalam Pemberdayaan Fakir Miskin adalah Program Nasioanal yang merupakan  suatu  upaya  penanggulangan  kemiskinan,  yang  diberikan  kepada  setiap Daerah  Kota/Kabupaten  yang  program  tersebut  dilakukan  dengan  pendekatan KUBE yaitu melalui pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Pada tahap  mengembangkan  KUBE,  P2FM  dilaksanakan  melalui  mekanisme  Bantuan Langsung  Pemberdayaan  Sosial  (BLPS)  dengan  penguatan  modal  usaha,  yang memfasilitasi  kelompok  fakir  miskin    yang  tergolong  dalam  Kelompok  Usaha
19 Kementerian Sosial Republik Indonesia , Pedoman Kelompok Usaha Bersama, (Jakarta; DIrjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan, 2010), hlm. 11-12.
Bersama  untuk  mengelola  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP),  dan  meningkatkan aktivitas sosial kelompok.
Adapun implikasi pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE menurut Sadono Sukirno dalam Teori Schumpeter berkeyakinan jika pembangunan ekonomi terutama  diciptakan  oleh  inisiatif  golongan  pengusaha  yang  inovatif  atau  golongan entrepreneur .  Golongan  ini  berarti  golongan  masyarakat  yang  mengorganisasi  dan mengabungkan  faktor-faktor  produksi  lainnya  untuk  menciptakan  barang-barang yang  diperlukan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat merupakan  salah  satu  cara  dalam  membangun  ekonomi  pada  Negara  yang  kuat, karena jika masyarakat dalam suatu Negara mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi, maka perekonomian juga akan meningkat. 20

## 4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

## 1. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum  nilai-nilai  sosial.  Konsep  ini  mencerminkan  paradigma  baru  dalam pembangunan  yang  bersifat “people-centered,  participatory,  empowering  and  sustainable”.
Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi basic needs atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut dan konsep ini sebagai alternatif  terhadap  konsep-konsep  pertumbuhan  masa  lalu.  Terminologi  ini berkembang sebagai upaya para expert dan praktisi untuk mencari apa yang disebut Friedman  (1992)  “ alternative  development  yang  menghendaki  inclusive  democracy,  appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity ”. 21
Konsep  pemberdayaan  masyarakat  mencakup  pengertian  pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dalam konteks ini perlu  dibedakan  istilah  keberdayaan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Keberdayaan dalam konteks masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa
20 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 25.
21 Haryanti  Roebyantho  dkk, Dampak  Sosial  Ekonomi  Program  Penanganan  Kemiskinan  Melalui  KUBE, (Jakarta; P3KS Press, 2011), hlm. 33.
dalam  masyarakat  dan  membangun  keberdayaan  masyarakat  yang  bersangkutan. Adapun sumber keberdayaan masyarakat secara fisik adalah sehat fisik dan mental, terdidik, kuat serta inovatif. Selanjutnya nilai-nilai intrinsik seperti nilai kekeluargaan, kegotong  royongan,  kejuangan.  Sedangkan  pemberdayaan  merupakan  suatu  sistem yang berorientasi pada manusia dengan mengedepankan asas partisipas, jaringan kerja, kemandirian  dan  keadilan  yang  dalam  prosesnya  memberikan  sesuatu  kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan  masyarakat  yang  saat  ini  tidak  mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Dengan  kata  lain  memberdayakan  adalah memampukan  dan  memandirikan  masyarakat,  meskipun  pemberdayaan  bukan semata-mata  sebuah  konsep  ekonomi,  namun  secara  implisit  diartikan  penegakan demokrasi  ekonomi.  Pemberdayaan  bukan  hanya  meliputi  penguatan  individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatanya; menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti  kerja  keras,  hemat,  keterbukaan  dan  tanggungjawab.  Selanjutnya  urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut diri  dan  masyarakatnya.  Jadi  pemberdayaan  masyarakat  erat  kaitannya  dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.
Berdasarkan uraian diatas, secara teoritis pemberdayaan merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan, mampu berdiri sendiri dengan pengetahuan dan keterampilan  yang  dimiliki;  secara  praktis  pemerintah  berupaya  melakukan penanganan kemiskinan melalui program regular pemberdayaan masyarakat miskin melalui  bantuan  KUBE  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup,  mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Program KUBE Di Kabupaten Bangka
Adapun dasar hukum pelaksanaan program KUBE adalah UUD 1945 Pasal 27 tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  34,  menjelaskan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak terlantar dipelihara Negara, Pasal 28 tentang setiap orang berhak untuk berkomunikasi

## Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka
dan memperoleh informasi. Selanjutnya UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok  kesejahteraan  sosial  dan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  42  Tahun  1982 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Dengan regulasi yang ada, maka  program  KUBE  bertujuan  mengentaskan  kemiskinan  dan  mewujudkan kemandirian  masyarakat  baik  secara  ekonomi  maupun  sosial.  Sedangkan  sasaran program KUBE adalah masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan penghasilan, pendidikan,  perumahan,  keterampilan,  hubungan  sosial  dan  masyarakat  yang mempunyai keinginan kuat untuk maju dan mandiri.
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  proses  pembinaan  dan  proses  pendampingan, pendekatan  kelompok  dalam  proses  pemberdayaan  lebih  efektif  dan  efisien dibandingkan  dengan  pendekatan  individual  baik  dari  segi  biaya,  tenaga  maupun waktu. Hal ini dengan asumsi bahwa satu orang pendamping dapat melayani sekaligus beberapa orang anggota KUBE daripada melayani secara individual, dan mereka juga dapat  saling  bekerjasama.  Secara  implementatif  anggota  yang  satu  dapat  menjadi contoh,  teladan,  motivator,  supervisor  tanpa  harus  diperintah.  Pola  seperti  ini dianggap  berkontribusi  besar  dalam  mewujudkan team  work antar  anggota  KUBE.
Lebih lanjut jika adanya anggota KUBE yang kurang memiliki kemampuan dari segi pendidikan, keterampilan maupun pengalaman dapat melakukan sharing pengalaman yang dimiliki oleh anggota lain, sehingga ada enrichment of knowledge dan terjadi proses pembelajaran secara berkelanjutan selagi mereka masih dalam KUBE, sehingga proses transformasi  keahlian  ini  mendukung  keberhasilan  KUBE  dan  implikasinya mengindikasikan pemberdayaan masyarakat melalui program ini dapat terwujud.
Dalam  implementasi  program  KUBE  yang  ada  di  Kabupaten  Bangka  yang sudah berjalan sejak tahun  2017, terdapat beberapa kendala internal dan eksternal. Secara internal: pertama, terdapat anggota KUBE yang tidak aktif/tidak berpartisipasi dalam  kelompok,  sehingga  diambil  kebijakan  dan  kesepakatan  dalam rapat/pertemuan kelompok. Kedua , ada perbedaan pendapat terkait bagi hasil  yang diterima  anggota.  Sedangkan  kendala  ekternalnya  berupa  lingkungan  dan  cuaca, apalagi  KUBE  pada  bidang  pertanian  dan  peternakan  tentu  hal  ini  berpengaruh terhadap pendapatan pengurus dan anggota KUBE. Hal ini dipertegas oleh Ibu Ester
selaku  pendamping  KUBE  di  Kabupaten  Bangka,  mengungkapkan  bahwa  ada beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  dinamika  kelompok  yaitu  motivasi,  interaksi sosial, kepemimpinan dalam kelompok, norma-norma kelompok sehingga terkadang muncul dinamika dalam pelaksanaan KUBE.
Terkait  dengan  saran,  sebagai  bahan  evaluasi  program  ini  agar  KUBE  yang notabene merupakan  program  pemerintah  pusat  dan  belum  sepenuhnya  masyarakat miskin  menikmatinya.  Untuk  langkah  selanjutnya  dapat  diusulkan  agar  pemerintah daerah (pemerintah desa) dapat menginisiasi program sejenis ini, agar ada akselerasi untuk meminimalisir angka kemiskinan. Sebab jika hanya mengacu pada program dari pemerintah pusat alokasinya terbatas dan cenderung agak lama proses birokrasinya dan  tentu  implikasinya  program  KUBE  tidak  dilaksanakan  secara  maksimal. Mengingat  idealnya  program  ini  diorientasikan  untuk  meningkatkan  motivasi  agar usaha yang dijalankan lebih maju dan sustainable , dapat meningkatkan interaksi dalam kelompok,  mendayagunakan  potensi  dan  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  lokal, memperkuat budaya entrepreneurship dan mengembangkan akses pasar, melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan menjamin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait.
Eksistensi  KUBE dimaksudkan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  para kelompok miskin, meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain  itu,  pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  dinamika  kehidupan sosial  seperti  terciptanya  hubungan  yang  harmonis,  pengembangan  kreatifitas, munculnya  semangat  dalam  berwirausaha  sehingga  tercipta  sumber  daya  manusia yang utuh dan mempunyai tanggungjawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendekatan KUBE diharapkan kelompok sasaran mau mengeksplorasi, memanfaatkan sumberdaya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi ini meliputi pemanfaatan lahan untuk pertanian, peternakan, pemanfaatan  tenaga  kerja  pada  KUBE  yang  dikelola.  Pola  ini  diharapkan  dapat mengintegrasikan sumber tersebut pada kepentingan kelompok usaha. Sebab mereka

## Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka
berwewenang  dalam  mengelola,  mengembangkan,  mengevaluasi  dan  menikmati hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE berhasil dengan baik sehingga pendekatan  KUBE  merupakan  pendekata  yang  relevan  dalam  pemberdayaan kelompok miskin.

## 2. Hasil Uji Inferensial
1. Pengaruh  Variabel  Implementasi    Program  KUBE  terhadap Pemberdayaan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten Bangka
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  KUBE  secara parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat. Hal imi ditunjukkan dengan hasil uji t yang didapat nilai t hitung ≤ t tabel (1,755  ≤  2,010),  sehingga  Ho  diterima.  Secara  teoritis  Suharto  (2009)  menjelaskan bahwa  dalam  konteks  implementasi  KUBE,  peran  pendampingan  sosial  diartikan sebagai  interaksi  dinamis  antara  kelompok  miskin  dan  pekerja  sosial  untuk  secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan kehidupan ekonomi, mobilisasi sumber daya setempat, menemukan solusi masalah- masalah  sosial,  menciptakan  atau  membuka  akses  bagi  pemenuhan  kebutuhan, menjalin kerjasama dengan pihak lainnya yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.  Oleh  sebab  itu  pendampingan  KUBE  merupakan  salah  satu  strategi dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
Selain  itu  eksistensi  kinerja  pendampingan  merupakan  salah  satu  indikator terkait  uluefektifnya  program  KUBE  dalam  pemberdayaan  fakir  miskin. Pendampingan  diartikan  seseorang  yang  bertugas  untuk  menjalin  hubungan  antara pendamping  dengan  KUBE  dan  masyarakat  sekitarnya  dalam  rangka  menemukan solusi, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Kinerja  pendamping  cukup  menunjang  terkait pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin pada KUBE. Dengan kemampuan leadership yang  mereka  miliki  ditopang  dengan skill yang  sesuai  keahliannya menghasilkan  produk  KUBE  maksimal  dan  implikasinya  dapat  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Secara implementatf peran pendamping dimulai dari proses penyusunan proposal pengembangan usaha juga mengarahkan terkait pemanfaatan dana  bantuan  usaha  untuk  ekonomi  produktif  pada  tiap-tiap  kelompok  yang dibinanya.
Selanjutnya  dalam  penanganan  masalah  kemiskinan,  masyarakat  yang mendapatkan  bantuan  seringkali  merupakan  kelompok  yang  tidak  mampu.  Oleh sebab  itu  guna  merealisasikan  pelaksanaan  program  KUBE,  maka  hadirnya pendamping  sosial  dapat  membantu  mengoptimalkan  KUBE  bagi  masyarakat, pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pendamping KUBE dengan cara melakukan training sehingga mereka profesional. Namun secara implementatif  hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suradi  (2007) menjelaskan bahwa dari sisi input sebagian besar KUBE tidak memenuhi kualifikasi karena  penerima  bantuan  pengembangan  sudah  tidak  memiliki  aset  dari  usaha sebelumnya  atau  sudah  tidak  produktif  lagi.  Pola  pemberdayaan  para  pendamping KUBE, jika dikaji dari aspek pelatihan pendamping dirasakan belum memadai dengan kebutuhan, belum memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan sosial dalam pendampingan. Dari segi proses menunjukkan seleksi pendamping KUBE belum tepat, proposal  tidak  sesuai  dengan  potensi  lokal  dan  kurangnya  sosialisasi  program. Selanjutnya monitoring dan  evaluasi  belum  dilaksanakan  dengan  baik  dan  tidak  ada kejelasan terkait tindak lanjut program. Sedangkan dari sisi produk bahwa aset maupun modal usaha anggota KUBE belum bertambah, demikian juga iuran kesetiakawanan sosial belum dilaksanakan.
Disamping itu diperlukan kecermatan karena setiap pengurus harus mengetahui mekanisme  yang  ditentukan  berdasarkan  pemanfaatannya  yaitu  sebagai pemberdayaan  masyarakat  miskin  untuk  biaya  operasional  terkait  pemantauan  dan pengendaliannya. Secara teknis masih adanya perbedaan persepsi dengan masyarakat warga  miskin  yang  tergolong  dalam  KUBE  dengan  pihak  pelaksana  Dinas  Sosial terhadap  mekanisme  pencairan  dana  untuk  program  KUBE  masih  dihadapkan prosedur yang masih panjang.
2. Pengaruh  Variabel  Struktur  Proses  Implementasi    Program  KUBE terhadap  Pemberdayaan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat Kabupaten Bangka
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  struktur  proses  implementasi  program KUBE berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  uji  t  yang  didapat  nilai  t hitung >  t tabel (2,759  >  2,010), sehingga Ho ditolak. Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu semakin meningkat struktur proses implementasi program KUBE, maka akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh  Joyakin  Tambupolon  dkk  (2006)  menjelaskan  bahwa  jika  dilihat  dari  sifat kegiatan usaha, maka KUBE perlu dikelompkkan dalam tiga kategori yaitu: KUBE Harian seperti  usaha  toko  sembako,  pembuatan  kue  dengan  sasaran  masyarakat miskin  dan  non  miskin; KUBE  Bulanan seperti  tanaman  sayur-sayuran,  perikanan, dengan  sasaran  masyarakat  non  fakir  dan  miskin; KUBE  Tahunan dengan  sasaran usaha  ternak  sapi,  kambing  dengan  sasaran  kelompok  miskin.  Lebih  lanjut  tingkat keberhasilan  KUBE  juga  dipengaruhi  struktur  prosesnya  seperti  pembinaan kelompok,  kepuasan  anggota,  kepemimpinan  dan  efektifitas  kelompok,  soliditas kelompok dan tujuan kelompok, sehingga berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dijadikan sasaran KUBE. Hasil penelitian Irmayani (2010)  juga  menjelaskan  langkah-langkah  dalam  proses  pemberdayaan  keluarga melalui  KUBE  belum  dilaksanakan  oleh  tenaga  pelaksana  khususnya  di  lapangan sehingga berdampak pada ‘gagalnya’ pelaksanaan KUBE.
Oleh sebab itu perlunya evaluasi pelaksanaan program KUBE sehingga memiliki nilai  tambah  bagi  penanganan  masalah  kemiskinan  diberbagai  daerah.  Selanjutnya Widiyanto (2013) dalam Ristinura Indrika, penelitiannya menjelaskan bahwa program penanggulangan  kemiskinan  yang  selama  ini  dilakukan  belum  optimal  dan  bisa dikatakan ‘gagal’. Hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE mengungkapkan  perlunya  pembinaan  dan  penguatan  kelompok  melalui  pelatihan, keterampilan  dan  penyuluhan,  penguatan  modal,  pengembangan  kegiatan  usaha ekonomi  produktif.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  Kiwondo  dalam  Nur’aini
(2005)  mengemukakan  kendala  dalam  proses  implementasi  KUBE  adalah cultural problem artinya  etos  kerja  masyarakat  yang  rendah  dan  adat  istiadat  yang  tidak mendukung; structural  problem ,  artinya  adanya  kebijakan  pembangunan  yang  kurang mendukung  proses  pemberdayaan  masyarakat  seperti  penyediaan  permodalan, teknologi  dan  pasar.  Imanuddin  (2016)  menjelaskan  bahwa  mekanisme/prosedur untuk  pencairan  bantuan  dana  stimulan  bagi  fakir  miskin  belum  sesuai  pelayanan seperti kesederhanaan, transparansi, efektif dan efisien. Sebab masih dihadapkan pada prosedur yang panjang atau birokrasi sehingga memerlukan waktu relatif lama.

## 3. Pengaruh Variabel Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Implementasi Program  KUBE  Terhadap  Pemberdayaan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bangka
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi implementasi  program  KUBE  berpengaruh  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang didapat nilai t hitung > t tabel (2,035 > 2,010), sehingga Ho ditolak. Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu semakin meningkat. Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE, maka akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejaheraan masyarakat  Kabupaten  Bangka.  Adapun  efektifitas  pelaksanaan  program  ini  dapat dilihat dari ketepatan waktu pencairan dana program dan sekaligus pemanfaatannya. Sebab  pencairan  dana  pada  program  ini  dipengaruhi  oleh  kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang kala memperpanjang birokrasi.

## E. Penutup
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KUBE secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Selanjutnya struktur proses implementasi program KUBE,  dan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  implementasi  program  KUBE secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka.

## Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka
Ada beberapa rekomendasi terkait penyempurnaan penelitian ini dan menjadi keterbatasan peneliti lakukan sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat ditindaklanjuti antara lain: (1) Jumlah responden dalam penelitian ini perlu diperbanyak dan ruang lingkup  penelitian  tidak  hanya  pada  tiga  (3)  KUBE  kecamatan  saja,  tetapi  dengan melibatkan banyak responden dan lingkup kajiannya lebih luas; (2) Penelitian ini hanya terbatas  pada  variabel  pelaksanaan  program  KUBE,  struktur  proses  implementasi program  KUBE,  dan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  implementasi  program KUBE  saja,  mengingat  masih  banyak  faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka, maka bagi  peneliti  selanjutnya,  jika  ingin  mengembangkan  penelitian  ini,  sebaiknya menambah  variabel  sosial  ekonomi  untuk  menentukan  karakteristik  kemiskinan  di daerah pedesaan dan variabel lainnya seperti dukungan pemerintah, guna mengetahui secara komprehensif regulasi dan model pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; (3) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi stakeholder seperti Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial agar mendesain model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE untuk lebih tepat sasaran, utamanya mulai dari perencanaan program, realisasi program, monitoring dan evaluasi program serta peningkatan kapasitas pendamping KUBE.  Kegiatan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien serta terukur, sehingga hasilnya maksimal; dan (4) Untuk  Pemerintah  Daerah  agar  berpartisipasi  aktif  dalam  melakukan  sosialisasi program KUBE selanjutnya berupaya mengalokasikan dana untuk program sejenis, sehingga upaya akselerasi pengentasan kemiskinan didaerah dapat terwujud.

## Daftar Pustaka
Agustino, L, (2006), Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung; CV. Alfabeta.
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, (2009), Pedoman  Umum  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa, Jakarta;  Gaung Persada.
Dwidjowidjoto,  dkk  (2006), Kebijakan  Publik  Unruk  Negara  Berkembang;  Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Edi, S, (2009), Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial, Bandung; Alfabeta.
---------- (2005), Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial, Bandung; Alfabeta.
Ester, Wawancara, Sungailiat 16 Juni 2019.
Hartuningsih,  Sutaji  A,  Imaduddin,  (2016), Implementasi  Program  Kelompok  Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan  Samarinda  Utara  di  Kota  Samarinda, Samarinda,  Administrative Reform.
Ika, F, P, (2015) Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta.
Irmayani , dkk,  (2010), Efektiftas  Pelayanan  KUBE  dalam  Perspektif  Ketahanan  Sosial, Keluarga; Studi Evaluasi Pemberdayaan Keluarga Melalui KUBE , Kemensos, P3KS Press.
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia , (2010), Pedoman  Kelompok  Usaha  Bersama, (Jakarta; DIrjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan.
Movreynta, Ty, Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tani di Dusun III Desa Pematang Lalang Kabupaten Deli Serdang.
Mardikanto, T dkk, (2012), Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik , Bandung; Alfabeta.
Mahendra  P,  Bayu,  (2017),  Analisis  Pengaruh  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  Terhadap  Produktifitas  Kerja  dan Kesejahteraan  Masyarakat, Internasional  Journal  of  Social  Science  and  Business, (Vol. 1, Nomor 1
Nasdian, T Fredian dan Rosyda, I, (2011), Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan  Program  Corporate  Social  Responsbility  (CSR)  dan  Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan, Jurnal Trandisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia.
Qodrat,  A,  (2017),  Evaluasi  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  di Kecamatan Majasari Kabupaten Padeglang, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politi, Universitas Ageng Tirtayasa, Serang.
Ramdhani,  A  dan  Ramdhani,  M,  Ali,  (2017), Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik, Bandung Jurnal Pulik, Vol. 11, Nomor. 01.
Roebyantho, H, dkk, Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE, (Jakarta; P3KS Press, 2011), hlm. 33.
Sitepu, A, (2016), Analisis Kelompok Usaha Bersama sebagai Instrumen Penanganan Kemiskinan, Kemensos, Sosio Informa, Vol 2, Nomor 01, Januari-April, 2016.
Sunartiningsih,  A,  (2004), Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Melalui  Institusi  Lokal, Yogyakarta; Aditya Media.
Sukirno,  S,  (2007), Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah  dan  Dasar  Kebijakan, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tambupolon, J, (2006), Pemberdayaan  Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok; Kasus  Pemberdayaan  Kelompok  Usaha  Bersama, Disertasi, Bogor,  Institut Pertanian.
Winarno, B, (2007), Kebijakan Publik: Teori dan Proses , Jakarta; Medio Pressindo.