Utari  Nadya  Narendraningtyas  (2022)  Urgensi  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  Tindak Pidana  Lingkungan  Hidup  oleh  Korporasi  dan  Implikasi  Hukumnya. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah
Indonesia, 7 (7) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## URGENSI  PENGATURAN  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  DALAM TINDAK  PIDANA  LINGKUNGAN  HIDUP  OLEH  KORPORASI  DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

## Utari Nadya Narendraningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia Email: utarinadyanarendraningtyas@gmail.com

## Abstrak
Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat  tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  korporasi  yang bermotif  ekonomi  dimana  karakteristik  dan  modus  operandinya  berbeda  dengan kejahatan  konvensional  pada  umumnya  sehingga  penegakan  hukumnya membutuhkan  penanganan  dengan  instrumen  khusus.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang  menyatakan  bahwa  korporasi  sebagai  subjek  hukum  keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan  nasional,  namun  dalam  kenyataannya  korporasi  ada  kalanya  juga melakukan  berbagai  tindak  pidana  yang  membawa  dampak  kerugian  terhadap negara  dan  masyarakat.  Terkait  hal  ini,  Pasal  1  angka  1 Perma  no.  13  tahun  2016 tersebut  mengartikan  korporasi  sebagai  “kumpulan  orang  dan/atau kekayaan  yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Kata Kunci: tindak pidana, lingkungan hidup, korporasi dan implikasi hukumya

## Abstract
The role of corporations in the economic development of society does not only have a positive impac, but also has a negative impac, one of wicth is the development of deviant  behavior  carried  out  by  economic  motivated  corporations  where  the charateristics  and  modus  operandi  are  different  from  conventional  crimes  in general so that law enforcement requires handling with special instrument. This is line with what is stated in the regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by  Corporations  which  states  that  corporations  as  legal  subject  make  a  major contribution  in  increasing  economic  growth  and  national  development,  but  in reality  corporations  sometimes  also  commit  various  criminal  acts  that  have  a detrimental impact on the state and society. Related to this, Article 1 point 1 Perma Number  13  of  2016  dfines  a  corporations  as  “an  organizes  collection  of  people and/or assets, whether they are legal entities or non0legal entities.”
Keywords: criminal acts, environment, corporations and their legal implications

## Pendahuluan
Peranan  korporasi  dalam  perkembangan  ekonomi  masyarakat  tersebut  tidak hanya  berdampak  positif,  tetapi  juga  menimbulkan  dampak  negatif,  salah  satunya adalah  berkembangnya  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  korporasi  yang bermotif  ekonomi  dimana  karakteristik  dan  modus  operandinya  berbeda  dengan kejahatan  konvensional  pada  umumnya  sehingga  penegakan  hukumnya  membutuhkan penanganan  dengan  instrumen  khusus.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  tertuang  di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi  sebagai  subjek  hukum  keberadaannya  memberikan  kontribusi  yang  besar dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  nasional,  namun  dalam kenyataannya  korporasi  ada  kalanya  juga  melakukan  berbagai  tindak  pidana  yang membawa  dampak  kerugian  terhadap  negara  dan  masyarakat.  Terkait  hal  ini,  Pasal  1 angka  1 Perma  no.  13  tahun  2016  tersebut  mengartikan  korporasi  sebagai  “kumpulan orang  dan/atau kekayaan  yang  terorganisir,  baik  merupakan  badan  hukum  maupun bukan badan hukum”.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  korporasi  tersebut  adalah  pencemaran  lingkungan hidup  yang  disebabkan  oleh  aktifitas  industri.  Hal  ini  terlihat  dari  contoh  kasus pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran sungai Cipeusing dilakukan oleh PT DAYA MEKAR TEKSTINDO (PT DMT) pada putusan No.1515k/Pid.sus/2014. Kasus ini  bermula  dari  kegiatan  pembuangan  limbah  B3  tekstil  di  sungai  Cipeusing  di Bandung  yang  dilakukan  oleh  PT  DAYA  MEKAR  TEKSTNDO  (PT  DMT),  sebuah perusahaan industri tekstil  yang tidak  memiliki  ijin  pembuangan  limbah  B3  .  Menurut PP No. 101 Tahun 2014, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah “sisa suatu usaha dan atau  kegiatan  yang  mengandung  bahan  berbahaya  dan  atau  beracun  yang  karena  sifat dan  atau  konsentrasinya  dan  atau  jumlahnya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  dapat  mencemarkan  dan  atau  merusakan  lingkungan  hidup  dan  atau membahayakan  lingkungan  hidup,  kesehatan,  kelangsungan  hidup  manusia  serta mahluk hidup lain”. Materi yang karena konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya mengandung  B3  dan  membahayakan  manusia,  mahluk  hidup  dan  lingkungan,  apapun jenis sisa bahannya.
Limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang  karena  jumlah,  konsentrasinya,  sifat  fisik,  kimia  maupun  yang  bersifat  infeksi yang  dapat  menyebabkan  kematian  dan  penyakit  yang  tidak  dapat  pulih,  yang substansinya  dapat  membahayakan  bagi  kesehatan  manusia  atau  lingkungan dikarenakan  pengelolaan  yang tidak  tepat,  baik itu  penyimpanan,  transportasi,  ataupun dalam  pembuangannya.  Limbah  Beracun  adalah  limbah  yang  mengandung  pencemar yang  bersifat  racun  bagi  manusia  dan  lingkungan  yang  dapat  menyebabkan  kematian atau  sakit  yang  serius  apabila  masuk  kedalam  tubuh  melalui  pernafasan,  kulit,  dan mulut. Indikator racun yang digunakan adalah TCLP (Toxicity Characteristics Leaching
Pocedure)  seperti  tercantum  dalam  PP  No.  101  tahun  2014  pasal  5  yang  menjelaskan tentang karaktersitik limbah B3 ada 6, yaitu:
a. Mudah meledak
b. Mudah terbakar
c. Reaktif
d. Infeksius
e. Korosif
f. Beracun
Sungai  Cipeusing  adalah  korban  pembuangan  limbah  B3  oleh  DMT.  Limbah B3 di salurkan ke Sungai Cipeusing tanpa ijin dari pemerintah Jawa Barat. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada termoklin permanen di wilayah itu, disamping faktor up-welling dan turbulence. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan dokumen resmi perusahaan yang  menyebutkan  bahwa  di  wilayah  teluk  buyat  terdapat  termoklin  yang  akan menahan tailing dengan aman di dasar laut sehingga tidak akan menyebar di lautan.

## Metode Penelitian

## 1. Penelitian Deskriptif
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Penentuan  jenis  deskriptif didasarkan  pada  argumen  bahwa  penelitian  ini  menggambarkan  sejumlah  variabel yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  unit  yang  diteliti.  Atau  dengan  kata  lain, penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  penggambaran  satu  atau lebih  gejala  tanpa  perlu mengkaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal.Penelitian ini juga merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  lebih  mengarah  kepada  pemahaman terhadap  urgensi  dan  pola  pemidanaan  tindak  pidana  lingkungan  oleh korporasi. Analisis  terhadap  pola  pemidanaan  ini  lebih  difokuskan  kepada  perspektif ius constituendum .

## 2. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  mencakup  dua  hal.  Pertama,  berkaitan  dengan  urgnesi pertanggungjawaban  pidana  lingkungan  hidup  oleh  korporasi.  Kedua,  pola pemidanaan  yang  ideal  terhadap  korporasi  sebagai  pelaku  delik  lingkungan  hidup. Terhadap  kedua  hal  tersebut  akan  dilakukan  analisis  mengenai  kondisi  eksisting hukum  pidana  lingkungan ius  constitutum dan  juga  akan  memproyeksikan  hukum pidana dalam perspektif ius constituendum .
3. Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  kasus (case approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) .  Pendekatan  kasus digunakan  untuk  menelaah  fenomena  kasus-kasus  tindak  pidana  lingkungan  hidup yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  adalah  bertolak dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum.  Pemahaman  terhadap  pandangan  dan  doktrin  tersebut  diharapkan  dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian. Di samping  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Dalam
pendekatan  ini  peneliti  menafsirkan  dan  menerapkan  aturan  hukum  pidana  dan aturan  yang  terkait  dengan  lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam  untuk menemukan  pola  pemidanaan  yang  selama  ini  diterapkan.  Disamping  itu  dengan pendekatan  ini  juga  ingin  diketahui  pola pemidanaan  yang  ideal  dalam  menangani kasus lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di masa mendatang.
4. Jenis dan Sumber Data
Bahan  utama  penelitian  ini  adalah  bahan kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum skunder terdiri dari berbagai  referensi  terkait  dengan  hukum  pidana,  berbagai  artikel,  makalah  dan jurnal  ilmiah,  serta  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  masalah  penelitian  ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, enseklopedi Crime and Justice dan berbagai kamus yang relevan.
5. Metode Pengumpulan Data
Ada  dua  macam  metode  atau  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan dalam  penelitian  ini.  Pertama-tama  penelitian ini  akan  memusatkan  perhatian  pada bahan  tertulis  berupa  literatur-literatur  hukum  pidana  dan  peraturan  perundangan- undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Disamping  itu  juga  akan dianalisis  pendapat  para  pakar  di  dalam  media  cetak  baik majalah,  koran,  jurnal- jurnal, ataupun hasil pertemuan ilmiah   berupa makalah dan hasil penelitian yang
6. Analisis dan Penafsiran Data
Setelah  data  terkumpul  dari  hasil  studi  literer  maupun  dokumen,  maka diadakan  reduksi  data  dengan  jalan  membuat  abstraksi,  yaitu  usaha  membuat rangkuman  yang  inti.  Langkah  selanjutnya  adalah  menyusun  satuan-satuan,  yakni bagian  terkecil  yang  mengandung  makna  bulat  dan  dapat  berdiri  sendiri. Selanjutnya  satuan-satuan  itu  dikategorisasikan  berdasarkan  pikiran,  intuisi, pendapat  atau  kriteria  tertentu  dan  kemudian  diberi  label  sesuai  dengan pengelompokannya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Urgensi  pengaturan  pertanggung  jawaban  pidana  dalam  tindak  pidana lingkungan oleh korporasi
Pengertian  korporasi  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana oleh Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi merupakan salah  satu  subjek  hukum  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH).  Artinya  bahwa korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup mengingat Undang- undang  tersebut  mengatur  ketentuan  pidana  terkait  lingkungan  hidup.  Terkait  hal ini, secara teoritis diketahui ada dua motif kejahatan korporasi, yaitu:
a. Tujuan  korporasi  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  yang
tercermin pada ciri-ciri individual;
b. Terjadinya  kontradiksi  antara  tujuan  korporasi  dan  kebutuhan  para  pesaing, negara, pekerja, konsumen dan masyarakat (Wulandari & Wulandari, 2020) .
Beberapa  contoh  kasus  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  melibatkan korporasi  adalah  kasus  pencemaran  lingkungan  di  Rancaekek  dan  kasus  lumpur lapindo.  Kasus  pencemaran  lingkungan  di  Rancaekek  bermula  dari  pembuangan limbah cair beracun dan berbahaya (B3) industri yang disinyalir dilakukan oleh tiga pabrik  tekstil  yang  berada  di  sekitar  Sungai  Cikijing  Kecamatan  Rancaekek,  yaitu PT  Kahatex,  PT  Insan  Sandang,  dan  PT  Five  Star.  Empat  desa  terkena  dampak pembuangan  limbah  pabrik  tersebut,  yaitu  Desa  Jelegong,  Linggar,  Bojongla,  dan Sukamulya.  Badan  Pengendalian  Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat menyatakan  bahwa  24.000  meter 3 air  limbah  dari  satu  pabrik  dibuang  ke  sungai setiap harinya.
Contoh  kasus  lainnya  yang  cukup  menyita  perhatian  publik  adalah  kasus lumpur lapindo berantas yang akan diuraikan sebagai berikut (F. Ervanto, n.d.) : Lapindo Berantas Inc, adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)  dibidang  Kontraktor.  PT.  Lapindo  Berantas,  Inc mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk Dirjen BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak  dan  gas  bumi.  BP  Migas  merupakan  badan  hukum  milik  negara  (BUMN) berdasarkan  PP  No.42  Tahun  2002  sebagai  pelaksana  kegiatan perminyakan. Kepemilikan  Saham di  PT.  Lapindo  Berantas,  Inc  dimiliki  100%  oleh  PT.  Energi Mega  Persada yang  mana  PT.  Lapindo  Berantas,  Inc  memiliki  50  % participating interest Wilayah  Blok  Berantas,  Jawa  Timur,  Indonesia:  Selain  Lapindo, partisipating  interest blok  Berantas  juga  dimiliki  oleh  PT.  Medco  E&P  Berantas (anak  perusahaan  dari  MedcoEnergi  sebesar  32  %  dan  Santos  Berantas  Pty  Ltd sebesar  18%.  Dengan  demikian  PT.  Lapindo  Berantas,  Inc  memiliki  saham terbesar, dan bertindak sebagai operator dalam pengeboran minyak tersebut.
PT. Lapindo Berantas, Inc sebagai operator blok Berantas telah menunjuk PT. Medici  Citra  Nusa  (PT.  MCN)  untuk  melaksanakan  pekerjaan  pengeboran ekplorasiSumur Banjar Panji-1 dengan menggunakan pendekatan IDPM ( Integrated DrillingProject  Management). Dengan  IDPM,  PT.  MCN  sebagai  kontraktor utamabertanggungjawab  terhadap  semua  pekerjaan  terkait  yang  terkait  dengan eksplorasi  sumur  seperti cemeting,  mud  lodging, penyedia  peralatan  pengeboran ( rig )  maupun  pekerjaan  terkait  lainnya.  PT.  MCN  telah  menunjuk  beberapa  sub kontraktor  pelaksana  yaitu  PT.  Halliburton  Indonesia  untuk  pekerjaan cemeting equipment  and  services dan directional  drilling  service, PT.  MI  Indonesia  untuk pekerjaan mud  material  and  services,  PT. Baker  Atlas  Indonesia  untuk  pekerjaan wireline  logging  services,  PT. Elnusa  untuk  pekerjaan mud  logging  services,  PT.
T iga  Musim  Mas  Jaya  untuk  pekerjaan Drilling  rig  contractor,  PT. Asri  Amanah untuk pekerjaan drilling waste management, PT. MI Swaco untuk pekerjaan verti “
G “ dryer, PT. Fergaco untukpekerjaan H2S monitoring service. PT. MCN bersama dengan perusahaan-perusahaan sub kontraktornya memulai pemboran pada tanggal
8  Maret  2006  dan  berlangsung  hingga  tanggal  29  Mei  2006.  Pada  tanggal  29  Mei 2006 pukul 4.30 WIB sekitar 200 meter arah barat daya dari sumur BJB-1 muncul erupsi  (semburan)  lumpur  panas pada  hari  ke  80  yang  kemudian  dikenal  dengan Lumpur Panas.
Sebagaimana  diketahui  berdasarkan  undang-undang  migas  yang  lama Pertamina berperan sebagai regulator bidang hulu dan hilir. Berdasarkan UU No.22 Tahun  2001  terjadi  perubahan  peranan  pertamina.  Dimana  filosofi  undang-undang tersebut  menegaskan  pertamina  melakukan  regulator  pengoperasian  hanya  disektor hilir.  Keberadaan  filosofi  tersebut  menyebabkan  regulator  dibidang  hulu  dilakukan oleh  BP  Migas.  Kegiatan  ekplorasi  minyak  disektor  hulu  yang  dilaksanakan  BP Migas  dengan  melakukan  kontrak  kerjasama  dengan  investor  juga  dalam  hal  ini adalah PT. Lapindo Berantas, Inc. Sedangkan distribusi disektor hilir yang berkaitan dengan  penjualan  dan  penentuan  harga  dilakukan  oleh  Pertamina.  Pada  29  Mei 2006,  saat  dilakukan  pengeboran  disekitar  sumur  banjar  panji-1  di  desa Renokenongo,  kecamatan  Porong,  Kabupaten  Sidoarjo  Provinsi  Jawa  Timur, Indonesia  sampai  kedalaman  8.750  kaki,  terjadi  musibah  berupa  lumpur  panas menyembur dari sumur banjar  panji- 1 milik PT. Lapindo Berantas, Inc. BP Migas sebagai  pengawas  eksplorasi  minyak  disektor  hulu  tentunya  paham  tata  cara pengeboran  dari  teknisi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Lapindo  Berantas,  Inc.  Menurut Staff  Operasional  BP  Migas,  Daud  mengatakan”  PT.  Lapindo  Berantas,  Inc  sudah memenuhi  dan  mematuhi  prosedur  pengeboran  secara  teknis.  Namun,  terjadi kelalaian pemasangan casing“ (hasil wawancara peneliti). Hal ini disebabkan karena teknisi  dibidang  pengeboran  yang  disediakan  oleh  PT.  Lapindo  Berantas,  Inc  yang telah  dievaluasi  dan  memperoleh  sertifikasi  tidak  memasang  casing  9-5/8 dikedalaman  8.500  kaki.  Dengan  pertimbangan  untuk  menghemat  biaya  karena harga casing sangat mahal sekitar 5 milyar. Sebagaimana diketahui korporasi selalu berorientasi pada profit sehingga perilaku maupun ulah korporasi dalam berorientasi pada profit dapat sering dilakukan yang bersifat melawan hukum atau illegal.
Berdasarkan  fakta  bahwa  lokasi  pengeboran  Sumur  Banjar  Panji-I  berada 5 meter  dari  wilayah  pemukiman,  37  meter  dari  sarana  umum  (jalan  tol  Surabaya- Gempol)  dan  kurang  dari  100  meter  dari  pipa  gas  Pertamina.  Selain  Sumur  BPJ-I, terdapat  sumur-sumur  eksploitasi  sudah  produksi  yang  dikelola  oleh  PT.  Lapindo Berantas,  Inc  yang  jaraknya  kurang  dari  100  meter  dari  Pemukiman  dan  sarana umum  dan  obyek  vital,  pipa  gas  pertamina,  sekolahan,  kantor  pemerintah.  Ada indikasi  operator  terlambat  dalam  menutup  Sumur  Banjar  Panji-I  sejak  terjadinya kick padakedalaman  7.415  kaki.  Penutupan  sumur  baru  dilakukan  pada  saat  mata pipa bor berada pada kedalaman 4.241 kaki dengan kebesaran kick tidak tertangani secara benar yang akhirnya mengakibatkan underground blowout dan tidak adanya kehati-hatian  dalam  proses  pencabutan  pipa  bor  sejak  kedalaman  9.297  kaki  telah terjadi partial loss maupun displasemen yang sulit diatasi.
Pipa  dicabut  menyebabkan  induksi  terjadinya kick serta  terjadi  masalah terjepitya  mata  bor,  digunakan  blow out  preventer  (BOP) untuk  menutup  tekanan
gas dari bawah. Akibat dari penutupan underground blowout semburan muncul dari 2  (dua)  zona  yang  berbeda  yaitu overpressure  zone dan  formasi  kujung  (formasi batuangamping)  dan  mengalir  ke  permukaan  melalui  zona  patahan  yang  ada. Semburan  lumpur  ini  telah  meluas  ke  arah  utara  dan  selatan  pusat  semburan.  Ke arah  utara  menuju  ke  wilayah  Perumahan  Tanggulangin  Anggun  Sejahtera (Perumtas)  dan  arah  selatan  mendekati  Sungai  Porong.  Semburan  lumpur  ini mengakibatkan  terendamnya  470  Ha  yang  meliputi  8  desa.  Pada  tanggal  13 Desember 2006 berbagai gedung atau bangunan pemukiman dan industri terendam tersebar  di  Desa  Siring,  Jatirejo,  Renokenongo  dan  Kedungbendo,  antara  lain rusaknya  3.226  unit  tempat  tinggal,l8  unit  sekolah,  kantor  koramil  dan Kelurahan Jatirejo,  20  unit  pabrik,  l5  unit  tempat  ibadah  dan  rumah  penduduk  di  wilayah perumahan Tanggulangin anggun sejahtera.
Pada tanggal 22 November terjadi ledakan pipa gas Transmisi East Java Gas pipeline (EJGP)  dilokasi  jalan  tol  Surabaya-  Gempol  KM  38  di  Porong,  Jawa Timur  akibat  tekanan  semburan  lumpur  panas.  Pipa  gas  tersebut  digunakan  untuk menyalurkan  gas  sebanyak  63  MMsfd  milik  EMP  Kangean  yang  akan didistribusikan  ke  Petrokimia  Gresik  (  PKG  )  sebesar  50  MMsfd  serta  ke  PLN PLTU Gresik sebesar 13 MMsfd dan menyalurkan 77 MMsfd, milik Santos Maleo ang akan didistribusikan ke Perusahaan Gas Negara ( PGN ). Dari hasil review atas penelitian Balitbang Departemen PU Bandung, Dewan Lingkungan Hidup Sidoarjo dan  Bappedal  Jatim,  diketahui  bahwa  “kualitas  air  sumu-sumur  disekitar  lokasi semburan lumpur tidak memenuhi syarat untuk di konsumsi karena tidak memenuhi syarat air bersih. Terdapat sumur yang kandungan Daya Hantar Listrik (DHL) dan zat  padat  terlarutnya  tinggi,  pemilik  sumur  mengeluhkan  bahwa  air  tersebut  terasa gatal  bila  digunakan  mandi  tidak  seperti  sebelum  terjadinya  semburan  lumpur.” Selain  itu  beberapa  sumur  penduduk  tingkat  kekeruhannya  melebihi  baku  mutu (maksimum  25  NTU),  kadar  kekeruhan  yang  terukur  di  12  sumur  penduduk berkisar  47-169  NTU,  beberapa  parameter  lain  seperti  Klorida,  Sulfat,  Natrium, Magnesium dan Kalsium juga melebihi baku mutu sehingga penduduk mengeluhkan bau air sumur mereka seperti bau limbah.
Semburan  Lumpur  juga  mempunyai  dampak  bagi  peternakan  karena  akibat dari gas beracun. Ternak yang mati akibat dari semburan Lumpur di Sidoarjo adalah Unggas  mati  1.605  ekor,  tersebar  di  Desa  Renokenongo,  Jatirejo  dan  Siring, Kambing  mati  30  ekor,  lokasi  tersebar  di  Desa  Renokenongo,  Jatirejo,  dan  Siring, Sapi keguguran 2 ekor  dan produksi susu turun 25% berasal dari Desa Jatirejo dan Kijang mati 7 ekor berasal dari Desa Jati Rejo. Genangan lumpur berdampak pada perubahan  udara  dan  air  disekitarnya.  Hasil  penelitian  Universitas  Brawijaya menunjukkan  bahwa”  banjir  lumpur  dapat  menyebabkan  infeksi  pernapasan  dan iritasi kulit, air tanah yang mengandung zat kimia di atas ambang mutu seperti fenol dapat  mengganggu  kesehatan  pekerja  yang  secara  terus  menerus  terekspos  oleh kedua  zat  tersebut,  dan  adanya  radiasi  dalam  jumlah  kecil  dibawah  baku  mutu sehingga  dapat  membahayakan  pekerja  yang  terekspose  secara  terus  menerus
dengan radiasi tersebut.
Semburan  lumpur  di  Sidoarjo  memiliki  dampak  ekonomi  regional  yaitu ekonomi  langsung  dan  ekonomi  tidak  langsung.  Biaya  ekonomi  langsung  adalah biaya  yang  terjadi  di  wilayah  yang  tergenang  lumpur  ( direct  damage ) . Biaya  ini meliputi hilangnya aset dan pendapatan masyarakat sejak terjadinya bencana sampai periode tertentu di waktu yang akan datang. Dalam studi ini, rentang periode yang dimaksud  adalah  2006-  2015.  Dengan  perincian  biaya  yaitu  aset  dan  pendapatan yang  Hang  mencapai  19.890.  364,00.  Sedangkan  biaya  ekonomi  tidak  langsung adalah  hilangnya  pendapatan,  kenaikan  biaya  dan  kehilangan  aset  di  wilayah  yang tidak  terkena  genangan  lumpur.  Wilayah  yang  dimaksud  mulai  sekitar  wilayah genangan  sampai  wilayah  terjauh  dimana  dampak  ekonominya  masih  dirasakan. Perincian  biaya  tidak  langsung  2006-2015  dengan  asumsi  menggunakan discount rate 15% yaitu penurunan nilai jual aset, pendapatan angkutan bus, pendapatan mini bus,  pendapatan  truk,  biaya  angkutan  pribadi,  pendapatan  hotel,  pendapatan restoran, pendapatan perdagangan, pendapatan petambak, biaya pemeliharaan sungai porong  dengan  total  kerugian  Rp.7.407.440,00.  Kerugian  yang  terjadi  akibat  ulah PT.  Lapindo  Berantas,  Inc  dan  jelas  mempengaruhi  tingkat  ekonomi  Sidoarjo termasuk  pendapatan  yang  hilang  mencapai  Rp.  7.407.440,00  yang  disebabkan, karena  hilangnya  pendapatan,  aset,  jelas merupakan  dampak  kerugian  bagi  Negara khususnya  bidang  ekonomi.  Demikian  juga  terjadi  kenaikan  biaya  transportasi karena arah  Surabaya-Malang terhambat adakalanya harus berputar. Hal ini sangat merugikan  masyarakat,  yang  dikenal  dengan  kerugian  tidak  langsung  ( threatened harm ) sebagai jenis kerugian akibat adanya corporate crime .
Pemaparan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi  menimbulkan  dampak  negatif  yang  luas yang  tidak  hanya  merugikan  masyarakat  tetapi  juga  dapat  mengganggu  stabilitas keuangan  dan  perekonomian  negara.  Dampak-dampak  negatif  tindak  pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut dikategorikan sebagai berikut:
1. Dampak terhadap masyarakat
Menurut Geis ,  setiap  tahunnya  korporasi  bertanggungjawab  terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan  cacat  yang  disebabkan  oleh  korporasi  dapat  diakibatkan  baik  oleh  produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi (Kristian, 2014) . Masyarakat  merupakan  salah  satu  korban  tindak  pidana  korporasi  di  bidang lingkungan  hidup  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  khususnya masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  industri,  yang  mengalami  kerugian  materi, gangguan kesehatan, maupun keselamatan.
Selain  itu,  tindak  pidana  korporasi  di  bidang  lingkungan  hidup  tersebut juga  menimbulkan  kerugian  di  bidang  sosial  dan  moral.  Dampak  yang ditimbulkan  oleh  kejahatan  korporasi  adalah  merusak  kepercayaan  masyarakat terhadap  perilaku  bisnis. The  President  Commision  on  Law  Enforcement  and Administration  of  Justice pernah  menyatakan  bahwa  kejahatan  korporasi
merupakan  kejahatan  yang  paling  penting  mencemaskan  bukan  saja  karena kerugiannya  yang  sangat  besar,  akan  tetapi  akibat  yang  merusak  terhadap ukuran-ukuran  moral  perilaku  bisnis  orang  Amerika.  Kejahatan  bisnis (korporasi)  merongrong  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  bisnis,  sebab kejahatan  demikian  diintegrasikan  ke  dalam  struktur  bisnis  yang  sah  ( the structure of legitimate business ).
2. Dampak terhadap lingkungan
Dampak  kejahatan  korporasi  di  bidang  lingkungan  hidup  secara  umum tidak  hanya  menguras  sumber  daya  alam,  tetapi  juga  modal  manusia,  modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Jadi kejahatan korporasi ini  tidak  akan  selesai  hanya  dengan  memberi  penyantunan  korban,  akan  tetapi dampaknya  terhadap  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  eksploitasi  yang menguras  sumberdaya  alam  tentunya  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada juga yang tidak bisa kembali lagi karena  sifatnya.  Kasus  lumpur  lapindo  merupakan  salah  satu  contoh  korban pencemaran/kerusakan  lingkungan  hidup  yang  kemungkinan  tidak  dapat  pulih atau  kembali  ke  keadaan  semula  mengingat  fakta  semburan  lumpur  tersebut masih  terjadi  hingga  sekarang  ini.  Artinya  bahwa  tindak  pidana  korporasi  di bidang  lingkungan  hidup  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang  dapat bersifat  sementara  maupun  permanen  sehingga  tindak  pidana  tersebut  tidak hanya  perlu  ditegakkan  secara  represif  tetapi  juga  preventif.  Hukum  pidana sebagai  salah  satu  instrumen  penegakan  hukum  yang  diatur  dalam  UU  PPLH harus  berperan  secara  efektif  sebagai  langah  represif  dan  preventif  penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.
3. Dampak terhadap negara
Kongres  ke-5  tentang  Pencegahan  Kejahatan  dan  Pembinaan  Pelanggar Hukum  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  PBB  pada  bulan  September  1975  di Jenewa  memberikan  pengertian  dengan  memperluas  terhadap  tindak penyalahgunaan  kekuasaan  ekonomi  secara  melawan  hukum  ( illegal  abuse  of economic  power ) , seperti  pencemaran  lingkungan.  Tindak  pidana  lingkungan hidup  akibat  aktifitas  industri  memiliki  angka  kerugian  finansial  yang  besar sehingga  mengganggu  stabilitas  ekonomi  negara  mengingat  terjadi  penurunan pendapatan  negara  karena  adanya  biaya  pemulihan  pencemaran/kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.
B. Implikasi  hukum  terhadap  korporasi  yang  dibebani  pertanggung  jawaban pidana karena tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya
Pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan  pada  korporasi  atas  tindak pidana  lingkungan  hidup  yang  dilakukannya  menyebabkan  korporasi  tersebut dijatuhi  pidana  atas  perbuatannya  tersebut.  Terkait  hal  ini,  tujuan  pemidanaan korporasi  tersebut  menyangkut  tujuan  yang  bersifat  integratif  yang  mencakup (Setiyono, 2003) :
a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan
khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan  umum  adalah  agar  orang  lain  tidak  melakukan  kejahatan tersebut.Jadi  jika  dihubungkan  dengan  korporasi,  maka  tujuan  dipidananya korporasi  agar  korporasi  itu  tidak  melakukan  pidana  lagi,  dan  agar  korporasi- korporasi  yang  lain  tercegah  untuk  melakukan  tindak  pidana,  dengan  tujuan demi pengayoman masyarakat.
b. Tujuan  pemidanaan  adalah  perlindungan  masyarakat.  Perlindungan  masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental  ia  merupakan  tujuan  semua  pemidanaan.  Secara  sempit  hal  ini digambarkan  sebagai  bahan  kebijaksanaan  pengadilan  untuk  mencari  jalan melalui  tindak  pidana.  Perlindungan  masyarakat  sering dikatakan  berada  di seberang  pencegahan  dan  mencakup  apa  yang  dinamakan  tidak  mampu  .  Bila dikaitkan  dengan  korporasi,  sehingga  korporasi  tidak  mampu  lagi  melakukan suatu tindak pidana.
c. Tujuan  pemidanaan  adalah  memelihara  solidaritas  masyarakat.  Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan  adat  istiadat  masyarakat,  dan  untuk  mencegah  balas  dendam perseorangan,  atau  balas  dendam  yang  tidak  resmi.  Pengertian  solidaritas  ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang  dilakukan  oleh  negara.  Kalau  dihubungkan  dengan  pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
d. Tujuan  pemidanaan  adalah  pengimbalan  atau  keseimbangan,  yaitu  adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak  pidana,  dengan  memperhatikan  beberapa  faktor.Penderitaan  yang dikaitkan  oleh  pidana  harus  menyumbang  pada  proses  penyesuaian  kembali terpidana  pada  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  di  samping  itu  beratnya pidana  tidak  boleh  melebihi  kesalahan  terdakwa  bahkan  tidak  dengan  alasan- alasan prevensi general apapun.
Bentuk/jenis  sanksi  bagi  korporasi  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  hidup sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  adalah  pidana  denda  dengan  ketentuan ancaman  pidana  denda  yang  dikenakan  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin tindak pidana tersebut diperberat  sepertiga, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib.  Terkait  hal  ini, ineffectiveness penegakan  tindak  pidana  korporasi  di  bidang lingkungan  hidup  yang  terlihat  dari  fakta  masih  banyaknya  kasus  pencemaran lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi  memunculkan  beberapa  gagasan terkait  pola  pemidanaan  yang  tepat  untuk  diterapkan  dalam  penegakan  hukum tindak  pidana  korporasi  di  bidang  lingkungan  hidup,  atau  dengan  kata  lain,  pola pemidanaan  yang  telah  diatur  UU  PPLH  masih  memiliki  beberapa  kelemahan sehingga  menjadi  salah  satu  faktor  penegakan  tindak  pidana  korporasi  di  bidang lingkungan  hidup  tidak  efektif.  Oleh  karena  itu,  perlu  diatur  beberapa  ketentuan terkait  pola  pemidanaan  yang  berdasar  pada  konservasi  lingkungan  hidup,  yaitu
pemberatan  pidana  denda,  pengaturan  pelaksanaan  pidana  denda,  dan  tindakan pemulihan lingkungan hidup.

## 1. Pemberatan pidana denda
Pidana  denda  pada  mulanya  adalah  hubungan  keperdataan  yaitu  ketika seseorang  dirugikan,  maka  boleh  menuntut  penggantian  rugi  kerusakan  yang jumlahnya  bergantung  pada  besarnya  kerugian  yang  diderita,  serta  posisi sosialnya  yang  dirugikan  itu (Bakhri,  2009) .  Pidana  denda  merupakan  jenis pidana  pokok  yang  ketiga  di  dalam  hukum  pidana  indonesia,  yang  pada dasarnya  hanya  dapat  dijatuhkan  bagi  orang-orang  dewasa (Lamintang,  1984) .
Terkait  pidana  denda,  Prinsip  16  deklarasi  Rio  tentang  konsep  Pembangunan Berkelanjutan menyebutkan bahwa (Faure, 2003) :
“ National  authorities  should  endeavor  to  promote  the  internalization  of environmental  costs  and  the  use  of economics  instruments,  taking  into  account the  approach  that the  polluter  should,  in  principle,  bear  the costs  of  pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.”
Polluter  pays  principle  (PPP) berarti  bahwa  pelaku  tindak  pidana  harus bertanggungjawab  dan  harus  membayar.  Prinsip  pencemar  harus  membayar dapat  dipahami  sebagai  pertimbangan  distributif,  yaitu  ketika  pencemar merupakan  orang  kaya  (industri)  dan  korbannya  adalah  orang  miskin (masyarakat  umum)  maka  timbul  prinsip “deep pocket” atau “ability to pay” , yaitu  PPP.  Pencemar  harus  membayar  mengandung  arti  bahwa  pidana  yang dijatuhkan tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk  memastikan  pertanggungjawaban  sepenuhnya  dalam  kasus  pelanggaran lingkungan,  pidana  yang  diberikan  harus  memperhatikan  kepentingan  korban langsung  yang  menderita  kerugian  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  tersebut maupun kepentingan orang banyak (Hartiwiningsih, 2008) .
Besarnya  pidana  denda  juga  harus  memperhitungkan  biaya  penyidikan, yaitu  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  dalam  melakukan  proses  penyidikan kasus  atau  tindak  pidana  tersebut.  Selain  itu,  lingkungan  hidup  yang  tercemar dan/atau rusak karena suatu tindak pidana membutuhkan upaya pemulihan demi terwujudnya  konservasi  lingkungan  hidup  dimana  upaya  pemulihan  tersebut membutuhkan biaya.
2. Pelaksaan pidana denda
Pidana  denda  yang  diatur  dalam  undang-undang  di  bidang  lingkungan hidup  membutuhkan  suatu  aturan  pelaksana  agar  tetap  menjamin  pelaksanaan konservasi lingkungan hidup oleh pelaku tindak pidana meskipun pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, UUPPLH tidak  mengatur  ketentuan  pelaksanaan  pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh terpidana sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP  yang  menyatakan  bahwa  jika  pidana  denda  tidak  dibayar  maka  diganti pidana  kurungan  dimana  pidana  kurungan  tersebut  tidak  boleh  lebih  dari  8
(delapan)  bulan.  Ketentuan  tersebut  menyebabkan  penjatuhan  pidana  denda menjadi tidak efektif.
Tindak  pidana  lingkungan  hidup  sebagai  salah  satu  kejahatan  ekonomi dilakukan  dengan  motif  mendapatkan  keuntungan  sebesar-besarnya.  Artinya bahwa  pidana  denda  yang  diancamkan  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah pelaku  mendapat  keuntungan  dari  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang dilakukannya  tersebut  sehingga  pelaku  tidak  melakukannya.  Adanya  pidana kurungan  pengganti tersebut  menyebabkan  terpidana  yang  melakukan  tindak pidana  perikanan  bermotif  ekonomi  tersebut  lebih  memilih  untuk  menjalani pidana  kurungan  pengganti  dengan  masa  yang  singkat,  tidak  lebih  dari  8 (delapan)  bulan,  dan  tidak  membayar  denda  sehingga  tetap  mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perikanan yang dilakukannya tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan terkait penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1).  Urgensi  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana  lingkungan  hidup  adalah  karena  tindak  pidana  korporasi  di  bidang  lingkungan hidup  memiliki  dampak  negatif  yang  meluas  dan  kompleks  sehingga  tidak  hanya menimbulkan  kerugian  secara  langsung  pada  masyarakat  dan  lingkungan  tetapi  juga mengganggu  stabilitas  keuangan  dan  perekonomian  negara,  mengingat  tindak  pidana lingkungan  hidup  tersebut  dilakukan  bermotif  ekonomi.  Dampak  terhadap  masyarakat meliputi  kerugian  materi,  gangguan  kesehatan,  keselamatan,  dan  kerugian  di  bidang sosial  dan  moral,  yaitu  rusaknya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perilaku  bisnis. Dampak terhadap lingkungan hidup yaitu tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup  tersebut  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang  dapat  bersifat  sementara maupun permanen sehingga tindak pidana tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Dampak terhadap negara terkait dengan fakta bahwa tindak pidana  lingkungan  hidup  akibat  aktifitas  industri  memiliki  angka  kerugian  finansial yang  besar  sehingga  mengganggu  stabilitas  ekonomi  negara  mengingat  terjadi penurunan  pendapatan  negara  karena  adanya  biaya  pemulihan  pencemaran/  kerusakan lingkungan  yang  dikeluarkan  negara.  2).  Pola  pemidanaan  terhadap  korporasi  yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH masih memiliki beberapa kelemahan  sehingga  menjadi  salah  satu  faktor  penegakan  tindak  pidana  korporasi  di bidang  lingkungan  hidup  tidak  efektif  dimana  hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Fakta  ini  memunculkan beberapa  gagasan  terkait  pola  pemidanaan  yang  tepat  untuk  diterapkan  dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi dibidang lingkungan hidup, yaitu pengaturan ketentuan  terkait  pola  pemidanaan  yang  berdasar  pada  konservasi  lingkungan  hidup yang  meliputi  pemberatan  pidana  denda,  pengaturan  pelaksanaan  pidana  denda,  dan sanksi  tindakan  perbaikan  akibat  tindak  pidana.  Pemberatan  pidana  yang  seharusnya digunakan  adalah  dengan  sistem  kalilipat  dengan  tidak  merumuskan  jumlah  nominal denda  dalam  rumusan  tiap-tiap  pasal  yang  ada  pemberatan  ancaman  pidana.  Pidana
denda yang diatur dalam UU PPLH membutuhkan suatu aturan pelaksana secara khusus agar  tidak  berlaku  aturan  umum  dalam  KUHP  yang  pidananya  terlalu  rendah  demi tercapainya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berdasar konservasi lingkungan  hidup.  Sanksi  tindakan  yang  diatur  dalam  UU  PPLH  seharusnya  tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok. Selain itu,  sanksi perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan pada korporasi seharusnya bersifat imperatif demi terwujudnya  pola  pemidanaan  yang  berdasar  konservasi  lingkungan  hidup.  Hasil penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  perlunya  dilakukan  perubahan  terhadap  PP Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Tindak  Pidana Lingkungan  Hidup,  yang  meliputi  perubahan  ketentuan  pemberatan  pidana  denda, pengaturan  pelaksanaan  pidana  denda  secara  khusus,  dan  penerapan  sanksi  tidnakan perbaikan  akibat  tindak  pidana  yang  bersifat  imperatif.  Perubahan  tersebut  diharapkan dapat  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana  korporasi  di  bidang lingkungan  hidup  demi  tercapainya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.

## BIBLIOGRAFI
Bakhri, Syaiful. (2009). Perkembangan stelsel  pidana Indonesia . Total Media. Google Scholar
F. Ervanto. (n.d.). “Bab II: Pengertian dan Hakekat Kejahatan Korporasi” dikutip dari website: Retrieved from dspace.uphsurabaya.ac.id/8080/xmlui
Faure, Michael. (2003). The economic analysis of environmental policy and law. Books . Google Scholar
Hartiwiningsih.  (2008). Hukum  Lingkungan  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Hukum Pidana (Ctk. Perta). Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
Kristian,  Kristian.  (2014).  Urgensi  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44 (4), 575–621. Google Scholar
Lamintang,  P.  A.  F.  (1984). Hukum  Penitensier  Indonesia .  Penerbit  Armico. Google Scholar
Setiyono, H. (2003). Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana. Edisi  Kedua,  Cetakan Pertama, Malang: Banyumedia Publishing .
Wulandari, Sri, & Wulandari, S. H. MHum MKn S. R. I. (2020). Pertanggungjawaban Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Korporasi  Di  Bidang  Ekonomi. Serat  Acitya , 2 (1), 1. Google Scholar

## Copyright holder:
Utari Nadya Narendraningtyas (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: