## Hubungan Tingkat Pengetahuan Dokter Muda
Tentang Jenis Malpraktik Dengan Kurikulum Hukum Kesehatan Pada Stase Forensik Medikolegal
Ali Taufan
Laboratorium Forensik Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Email: ajat68738@gmail.com
Abstract. At present the law is part of the world of medicine. The law will guarantee legal certainty that guarantees  the  rights  and  obligations  of  doctors  and  patients.  To  increase  doctors'  knowledge  regarding malpractice  material  regarding  malpractice  given  to  the  medicolegal  forensic  stage.  This  study  aims  to determine the relationship between the level of knowledge of young doctors about malpractice based on the force and the medicolegal forensic stage. The research design used was descriptive analytic method using Cross  Sectional  study.  The  sample  in  this  study  was  taken  using  simple  random  sampling  technique. Hypothesis 0 which is a significant relationship between knowledge about medical malpractice and students who have passed the forensic stage. Correlation has a low positive correlation that is directly proportional to the increase in number. Second data analysis about knowledge about reporting procedures The alternative hypothesis is correct. This is shown because it is not meaningful because p> 0.05.
Keyword: Phisician, Forensic Medicolegal, Malpractice
Abstrak. Saat ini hukum menjadi bagian dari dunia kedokteran. Hukum akan menjamin kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban dokter dan pasien. Untuk meningkatkan pengetahuan dokter mengenai malpraktik  materi  mengenai  malpraktik  yang  di  berikan  pada  stase  forensik  medikolegal. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  tingkat  pengetahuan  dokter  muda  tentang  malpraktik  berdasarkan angkatan dan stase forensik medikolegal. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik  menggunakan  studi Cross  Sectional .  Sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  menggunakan teknik simple  random  sampling .  Hipotesis  0  yang  merupakan  terdapat  hubungan  signifikan  antara pengetahuan  mengenai  malpraktik  kedokteran  dengan  mahasiswa  yang  telah  melewati  stase  forensic medikolegal.  Korelasi  memiliki  korelasi  positif  rendah  yakni  berbanding  lurus  dengan  kenaikan  jumlah. Analisis data kedua tentang pengetahuan mengenai prosedur pelaporan Hipotesis alternatif adalah benar. Hal ini ditunjukkan karena tidak bermakna karena p>0,05. Kata Kunci: Dokter Muda, Forensik Medikolegal, Malprkatik

## A. PENDAHULUAN
Praktek kedokteran sangat  dekat dengan hukum. Dahulu dunia
kedokteran  seakan  berada  pada  kutub yang  berbeda  dengan  dunia  hukum. Namun  sejalan  dengan  perkembangan jaman  hukum  menjadi  bagisan  yang tidak terpisahkan dari dunia kedokteran. Sebenarnya  hukum  sangat  baik  bagi kedokteran  karena  akan  menjamin kepastian  hukum  antara  dokter  dan pasien.  Namun  disisi  lain  timbul konsekwensi  yang  harus  dihadapi  bila ada ketidakpuasan pada sisi pasein maka pasien bisa menuntut dokter. Masyarakat sudah  menyadari  hak-haknya  sebagai
pasien.  Masalah  yang  sering  timbul karena  sifat  paternalistik  dokter  dengan autonomi  pasien. 1,2,3 Dokter  dikawal dengan  adanya  kode  etik  kedokteran serta Undang-undang yang selalu menjadi  panduan  dalam  berpraktik. Pasien  berhak  mendapatkan  pelayanan yang  terstandar  mulai dari  awal perjanjian  terapetik  sampai  dengan terapi. 4,5
Aturan  yang terkait adalah Undang- Undang  no.  29  tahun  2004  tentang praktik kedokteran mengamanatkan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)  dan  Majelis  Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia ditingkat Provinsi  (MKDKI-P)  sebagai  lembaga otonom  dan  independen  sebagai  wadah pengaduan  dugaan  pelanggaran  disiplin dokter dari masyarakat. Konsil Lembaga  penegakkan  etika  dan  norma kedokteran dibentuklah Majelis Kehormatan  Etik  Kedokteran  (MKEK) yang merupakan suatu badan independen  dibawah  Ikatan  Dokter Indonesia (IDI). 6,7,8,9 Masih ada kesalahpahaman masyarakat  yang  menganggap  ketidak sembuhan  penyakitnya  adalah  suatu malpraktek.  Bila  dilihat  dari  hubungan dokter-pasien bukan hubungan ditujukan pada  hasil  atau resultaat pelayanan medis,  melainkan  dari  hasil  secara maksimal.  Maka  sepanjang  perlakuan medis  terhadap  pasien  telah  dilakukan secara benar dan patut menurut Standar
Profesi dan Standar Prosedur Operasional dan sesuai kebutuhan medis pasien,  tanpa  hasil  penyembuhan  yang diharapkan  tidak  dapat  diketegorikan malpraktik kedokteran. 6,10

## Tinjauan Pustaka
Definisi malpraktik  berarti  praktik yang salah dimana seorang dokter tidak sesuai dengan standar praktik kedokteran. 16.17 Istilah Malpraktik dapat diartikan  kegagalan  seorang  dokter dalam  melakukan  praktik  yang  sesuai dengan  kaidah-kaidah  yang  benar  . 15 Malpraktik secara luas dapat digunakan dalam  profesi  lain  selain  kedokteran. 18
Seperti  halnya  insinyur,  ahli  hukum,  dan akuntant. 15,18,19
Malpraktik  murni  mempunyai  sifat kesengajaan  yang  hingga  dipidanakan karena  melakukan  yang  dilarang  oleh peraturan  perundang-undangan  seperti melakukan abortus tanpa indikasi medis, atau  dalam  bentuk  kelalaian  seperti menelantarkan  pasien  karena  lupa, sehingga mengakibatkan penyakit
pasien bertambah parah hingga menyebabkan kematian. 20 Malpraktik medik dapat di
ketegorikan  dalam ethical  malpractice , legal  malpractice ,  malpraktik  perdata, malpraktik  pidana  yaitu  terdapat  unsur kesengajaan  yang  memenuhi  unsur hukum pidana dan mal praktik administrasi. Pada umumnya, pembedahan  tanpa informed  consent termasuk  penganiayaan.  Sifat  melawan hukumnya terletak pada tanpa informed consent sehingga  jika  ada informed consent maka  pembedahan  sebagai penganiayaan kehilangan sifat melawan hukum. Informed  consent merupakan dasar  peniadaan  pidana,  sebagai  alasan pembenar, bukan alasan pemaaf. 10,20,21,22,23 Kealpaan yang
menyebabkan  luka-luka terdapat  dua macam  tindak  pidana  menurut  KUHP pasal 360, seseorang karena kealpaannya akan diancam pidana ,24
Sebagai  contoh  ketentuan  KUHP, setiap  tindakan  aborsi  dengan  motif apapun,  indikasi  apapun  dengan  cara apapun  dan  dalam  keadaan  apapun adalah kejahatan. Namun, dalam hukum kesehatan  melalui  UU  No.  36  Tahun 2009  tentang  kesehatan  tidak  termasuk apabila  dapat  dilakukan  dengan  syarat- syarat  tertentu,  yaitu:  atas  indikasi medis 10,11,22,25,26 Malpraktik perdata terjadi  apabila  terdapat  hal-hal  yang menyebabkan  tidak  terpenuhinya  isi perjanjian  dalam  transaksi  terapeutik oleh dokter dan pasien. 27
MKDKI  adalah  lembaga  otonom dan  independen  yang  berwenang  untuk menentukan  ada  tidaknya  kesalahan yang  dilakukan  oleh  dokter  dan  dokter gigi  dalam  menerapkan  disiplin  ilmu kedokteran  dan  kedokteran  gigi  serta memberikan  sanksi  apabila  terdapat kesalahan  atau  pelanggaran.  Ditingkat daerah terdapat MKDKI-P dibentuk oleh Konsil  Kedokteran  Indonesia  atas  usul MKDKI.  Kedua  lembaga  tersebut
bertanggung  jawab  secara  administratif kepada  konsil  kedokteran  Indonesia. 6,28
Yuridiksi MKEK adalah untuk meneliti menyidangkat pengaduan dan menjatuhkan  sanksi  etik  bagi  dokter yang diadukan sesuai
dengan lokasi/tempat  terjadinya  kasus  atau wilayah terdekat terjadinya kasus. 29,30
Kode  etik  kedokteran  dinyatakan berlaku bagi  semua dokter di  Indonesia sebagai pedoman perilaku dokter. Kode etik kedokteran terdiri dari pasal yang di bagi menjadi 5 bagian, yaitu: 3,4 Kode etik kedokteran  mengatur  tentang  etika dokter  terhadap  orang  lain  sebagai pasien  diri  sendiri  dan  juga  teman sejawatnya, apabila terdapat
pelanggaran dari kode etik tersebut maka akan  di  pertimbangkan  pengaduan kepada MKEK. 3,26,29,31
Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah,
sesuatu  yang  dapat  dimengerti  dan dipahami setelah melihat atau dijelaskan. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan didapatkan  ketika  kita  memahami  atau mengerti  suatu  hal,  mengerti  mengenai hal-hal  ini  dapat  dilakukan  dalam berbagai  macam  teknik  atau  metode, misalnya dengan cara melihat, mendengarkan  penjelasan,  memahami suatu tulisan, dan banyak lagi. 8,12 ,8,13,14

## B. METODE PENELITIAN
Hipotesis dalam penelitian ini
didapatkan  2  kemungkinan  ya  itu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif.
Ho :  Terdapat  hubungan  tingkat
pengetahuan  dokter  muda  tentang  jenis malpraktik  dengan  kurikulum  hukum kesehatan pada stase forensik medikolegal. H1 : Tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan dokter muda tentang  jenis  malpraktik  dengan
kurikulum hukum kesehatan pada stase forensik medikolegal Rancangan Penelitian Rancangan penelitian yang digunakan  adalah  metode  deskriptif analitik  menggunakan  studi Cross
Sectional . 32 Subjek penelitian ini adalah dokter  muda  Fakultas  Kedokteran Universitas  Jenderal  achmad  Yani dengan  kriteria  inklusi:  dokter  muda yang  sudah  mendapatkan  kurikulum hukum  kesehatan  pada stase forensik dan  belum  mendapatkan  kurikulum hukum  kesehatan  pada  stase  forensik, dokter muda yang hadir saat pengumpulan data. Besar  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan rumus deskriptif kategorik. 32,33 didapatkan  pembulatan jumlah  minimal  sampel  sebanyak  76 orang  dari  mahasiswa  dokter  muda. Sampel  dalam  penelitian  ini  diambil dengan  menggunakan  teknik simple random sampling .

## Instrumen penelitian/Bahan dan Alat
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dua buah kuisioner yang  terdiri  dari  15  pertanyaan  untuk kuisioner  tentang  pengetahuan  dokter muda  tentang  malpraktek  mulai  dari definisi  kategori  malpraktik  dan  10 pertanyaan untuk mengetahui
pengetahuan  tentang  sistem  pelaporan malpraktik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian yang dilakukan di RS Dustira  pada  bulan  Februari  2018. Tujuan pada penelitian adalah mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan  Dokter  Muda  Tentang Jenis  Malpraktik  Dengan  Kurikulum
Hukum  Kesehatan  Pada  Stase  Forensik Medikolegal.
Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Angkatan dan Stase Forensik

## Medikolegal
Variabel Jumlah Persentase (%) Angkatan 2012 41 53,9 2013 35 46,1 Total 76 100,0 Telah mendapatkan kurikulum hukum kesehatan pada Stase Forensik Medikolegal Sudah 45 59,2 Belum 31 40,8 Total 76 100,0 Berdasarkan kurikulum program pendidikan  profesi  dokter  di  Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal
Achmad  Yani  Dokter  muda  harus melewati  14  stase  untuk  lulus  dari jenjang  profesi  dokter.  Salah  satunya yaitu  bagian  forensik  medikolegal selama  4  minggu,  selama  dibagian  ini
dokter  muda  diharapkan  dapat  belajar mengenai  ilmu  kedokteran  kehakiman dan  hukum  kesehatan.  Dalam  hukum kesehatan mempelajari tentang malpraktik kedokteran. Angkatan 2012 dan 2013 merupakan mahasiswa adalah angkatan yang menggunakan kurikulum yang sama. Tabel 2. Case Processing Summary Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Tingkat Pengetahuan * Telah mendapatkan kurikulum hukum kesehatan 76 100,0% 0 0,0% 76 100,0% Tingkat Pengetahuan * Angkatan 76 100,0% 0 0,0% 76 100,0%

## Tabel 3. Tingkat Pengetahuan * Telah melewati stase Crosstabulation
Count Telah melewati stase Total Belum Sudah Tingkat Pengetahuan Baik >75% 16 39 55 Cukup 75%-56% 10 4 14 Kurang <56% 2 5 7 Total 28 48 76
Tabel 4. Tingkat Pengetahuan * Angkatan Crosstabulation
Count Angkatan Total 2012 2013 Tingkat Pengetahuan Baik >75% 29 26 55 Cukup 75%-56% 7 7 14 Kurang <56% 5 2 7 Total 41 35 76
Tabel 5. Correlations
Angkatan Tingkat Pengetahuan Telah melewati stase Spearm an's rho Angkatan Correlation Coefficient 1,000 -,055 -,279 * Sig. (2-tailed) . ,635 ,015 N 76 76 76 Tingkat Pengetahuan Correlation Coefficient -,055 1,000 -,224 Sig. (2-tailed) ,635 . ,052 N 76 76 76 Telah mendapatkan kurikulum hukum kesehatan Correlation Coefficient -,279 * -,224 1,000 Sig. (2-tailed) ,015 ,052 . N 76 76 76
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Tabel 6. Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan angkatan dan yang telah melewati stase forensik
Angkatan Tingkat Pengetahuan Telah melewati stase Spearman's rho Angkatan Correlation Coefficient 1,000 -,055 -,279 * Sig. (2-tailed) . ,635 ,015 N 76 76 76 Tingkat Pengetahuan Correlation Coefficient -,055 1,000 -,224 Sig. (2-tailed) ,635 . ,052 N 76 76 76 Telah mendapatkan kurikulum hukum kesehatan Correlation Coefficient -,279 * -,224 1,000 Sig. (2-tailed) ,015 ,052 . N 76 76 76
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Menurut Sunarwo (2006) koefisien korelasi dilihat dalam tingkatannya yaitu : Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 Tidak ada korelasi >0 – 0,25 Korelasi Rendah >0,25 – 0,50 Cukup 0,51 – 0,75 Kuat 0,76 – 0,99 Sangat Kuat 1 Sempurna Pada tabel hubungan tersebut menunjukkan hubungan antara angkatan
dan  mahasiswa  yang  telah  melewati stase forensik dengan tingkat pengetahuan  memiliki  hubungan  yang rendah dan dari signifikan > 0,05 maka hubungan  antara  kedua  variabel  tidak signifikan,  atau  kurang  bermakna. Variabel  berikutnya  menghubungkan antara  mahasiswa  kepanitraan  yang sudah melewati forensik dan yang belum melewati  forensik.  Hasil  tabel  tersebut menunjukan  terdapat  tidka  bermakna antara  kedua  variabel,  korelasi  yang didapatkan merupakan hubugan korelasi rendah.  Nilai  korelasi  spearman’s sebesar  kedua  variabel  menunjukkan korelasi negatif, atau berbanding terbalik.

## Tabel 7. Hubungan antara pengetahuan Mahasiswa Kepaniteraan berdasarkan
angkatan
Tingkat Pengetahuan Angkatan Spearman's rho Tingkat Pengetahuan Correlation Coefficient 1,000 ,258 * Sig. (2-tailed) . ,025 N 76 76 Angkatan Correlation Coefficient ,258 * 1,000 Sig. (2-tailed) ,025 . N 76 76
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Menurut Sugiono koefisien korelasi  dilihat  dalam  tingkatannya yaitu : Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0.199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat Pada  tabel  hubungan  tersebut menunjukkan  hubungan  yang  rendah dan  dari  signifikan  >  0,05  maka hubungan  antara  kedua  variabel  tidak signifikan, atau kurang bermakna
Berikutnya  adalah  hubungan antara pengetahuan mahasiswa kepaniteraan tentang pengertian malpraktik  dan  sudah  atau  belumnya mendapatkan kurikulum
hukum kesehatan stase forensik.

## Tabel 8. Hubungan antara mahasiswa yang sudah melewati stase forensik dengan pengetahuan tentang malpraktik kedokteran
Tingkat Pengetahuan Telah melewati stase Spearman's rho Tingkat Pengetahuan Correlation Coefficient 1,000 -,573 ** Sig. (2-tailed) . ,000 N 76 76 Telah mendapatkan kurikulum hukum kesehatan Correlation Coefficient -,573 ** 1,000 Sig. (2-tailed) ,000 . N 76 76
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Variabel  berikutnya  menghubungkan antara  mahasiswa  kepanitraan  yang sudah melewati forensik dan yang belum melewati  forensik.  Hasil  tabel  tersebut menunjukan terdapat korelasi bermakna antara  kedua  variabel.  Nilai  corelassi spearman’s  sebesar  -,573  menunjukkan korelasi negatif.

## D. SIMPULAN
Analisis data pertama maka yang terbukti  adalah  Hipotesis  0  yang merupakan terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan mengenai malpraktik kedokteran dengan
mahasiswa  yang  telah  melewati  stase forensik.  Korelasi  memiliki  korelasi positif  rendah  yakni  berbanding  lurus dengan kenaikan jumlah.
Analisis data kedua tentang pengetahuan mengenai  prosedur  pelaporan  Hipotesis alternatif adalah benar. Hal ini ditunjukkan  karena  tidak  bermakna karena p>0,05. korelasi yang yang sudah dilakukan merupakan hubungan korelasi terbalik atau negatif.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuh pidana.htm . 2011. diakses 26 Juli
2014
2 Nur  A.  2015. Gambaran  Laporan Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Kedokteran  Majelis Kehormatan Etik  Kedokteran  Wilayah  Jawa Barat  Periode  tahun  2009-2014 . Cimahi.  Fakultas  Kedokteran Universitas  Jenderal  Achmad Yani.
3 Siswanti  S.  2013. Etika  dan  Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan . Jakarta: Raja Grafindo Persada
4 Komalawati V. 1989. Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter . Bandung: Sinar Pustaka Harapan
5 Ramdhana  D.  1999. Penuntun  Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan  Kedokteran .  Jakarta: ECG 6 Republik Indonesia.Undang-undang No.  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara. 7 Ikatan  Dokter  Indonesia.  Kode  Etik Kedokteran Indonesia. IDI. Jakarta. 2012 8 Nurduha OU. 2015. Gambaran Pengetahuan dan Sikap Keluarga Pasien  Mengenai  Persetujuan
Tindakan  Medis  pada  Pasien
Tidak  Kompeten  di  Rumah  Sakit Dustira . Cimahi: Fakultas Kedokteran  Universitas  Jenderal Achmad Yani. 9 Sholihin  B. Kami  Tidak  Mengenal
Istilah Malpraktek . https://nasional.tempo.co/.2013 .
diakses  tanggal  23  Desember
2013 10 Chazawi  A.  2016. Standar  Profesi, Standar  Prosedur,  Inforemed
Consent, dan Hubungannya dengan  Malpraktik  Kedokteran . Jakarta: Sinar Grafika
11 Badan Pusat Statistik. Survei Mengenai
Media. BPS. Jakarta.2013.
12 Departemen Pendidikan Nasional.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia 3 rd ed.  DEPDIKNAS.  Jakarta.
2001.
13 Notoatmodjo, S. 2005. Promosi
Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta
14 Sunaryo. 2004. Psikologi untuk Keperawatan . Jakarta:  ECG
15 Ratman  D.  2014. Aspek  Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik .  Bandung:  CV.  Keni
Media
16 Hendrik.  2001. Etika  dan  Hukum Kesehatan . Jakarta: ECG
17 Bhekti  S.  2013. Panduan  Yuridhis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran . Jakarta: Dunia
Cerdas
18 Ratman.    2012. Mediasi  Nonligigasi terhadap  Sengketa  Medik  engan Konsep Win-win Solution . Jakarta: PT Elek komputindo 19 Guwandi J, 2007. Hukum Medik
(Medical  Law ).  Jakarta:  Balai
Penerbit FKUI
20 Moeljanto. 2011. Kitab undang-undang hukum  Pidana.  Jakarta:  bumi aksara;
21 Syahrial  D,  2005. Praktik  Kedokteran
dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Niaga swadaya. 22 Chawazi A. 2007. Malpraktik Kedokteran . Malang: Bayumedia Publising
23 Dibroto  SS.  KUHP  dan  KUHAP dilengkapi dengan Yurisprodensi Mahkamah  Agung  dan  Hoge Raad.  Jakarta:PT  raja  grafindo persada;1994.
24 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana edisi  lengkap.  Ed  3.  Jakarta: Triniti Optima Media; 2007.
25 Republik  Indonesia.  Undang-Undang No.  23  tahun  1992  Tentang Kesehatan.  Jakarta:  Sekretariat Negara;1992.
26 Sokanto S. 1990. Segi-segi Hukum Hak dan  Kewajiban  Pasien .  Jakarta: Mandar Maju
27 Putra  KR.  2012. Peran  Ikatan  Dokter
Indonesia  Dalam  Penyelesaian Kasus Sengketa Medik di POLDA DIY. Yogyakarta: Fakultas
Kedokteran  Universitas  Gadjah Mada. 28 Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan Konsil kedokteran Indonesia  No.  15  tahun  2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi. KKI. Jakarta. 2006. 29 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Modul Pedoman Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. http://fk.unila.ac.id/ .
2016. [bulan Juli 2016]
30 Ikatan  Dokter  Indonesia.  Pedoman Organisasi dan Tatalaksana kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jakarta. 2008. 31 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.  Kode  etik  kedokteran Indonesia. PBIDI. Jakarta. 2012.
32 Dahlan MS.  2010. Besar  Sampel  dan
Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika.
33 Dahlan  MS.  2014. Statistik  untuk Kedokteran dan Kesehatan deskriptif, bivariat dan multivariat . Jakarta:
Epidemiologi Indonesia.