## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Erlina Widayanti, Dian Sulistyorini Wulandari, Diah Ayu Prihasteti *
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Email: 1 erlinawdjatnicka@pelitabangsa.ac.id, 2 diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id, 3,* diahayuprihasteti7@gmail.com Email Penulis Korespondensi: diahayuprihasteti7@gmail.com
Abstrak −Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Anggapan bahwa pajak merupakan beban menyebabkan Wajib Pajak akan selalu berusaha untuk meminimalkan besar pajak terhutang yang harus dibayar dan dalam mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan seperti penggelapan pajak. Banyaknya kasus penggelapan  pajak  di  Indonesia  secara  tidak  langsung  akan  membentuk  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  perilaku  penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  simple  random  sampling,  dengan  sampel  sebanyak  100  orang.  Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei dengan melakukan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan teknologi dan informasi  berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara simultan tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Kata Kunci: Tarif Pajak; Keadilan Pajak; Teknologi dan Informasi; Penggelapan Pajak
Abstract −Taxes are among the most important element supporting the state revenue budget. The assumption that taxes are a burden causes taxpayers to always try to minimize the amount of tax payable that must be paid, and in achieving their wishes, they a re prone to fraud such as tax evasion. The number of tax evasion cases in Indonesia will indirectly shape taxpayers' perceptions of tax evasion behavior. This study aims to examine the effect of tax rates, tax justice, technology, and information on tax evasion. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Cikarang Selatan. The sampling technique used simple  random sampling  with  a  sample  of  100 people.  The  primary  data  collection  method  used  is  the  survey  method,  which involves distributing questionnaires. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partial tax rates and tax justice have no effect on tax evasion. While technology and information affect tax evasion. Simultaneously, tax rates, tax justice, technology, and information affect tax evasion.
Keywords: Tax Rates; Tax Justice; Technology and Information; Tax Evasion

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan salah  satu  negara berkembang. Sebagai  negara berkembang,  Indonesia sangat membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dana dikumpulkan dari berbagai sumber pendapatan pemerintah nasional  dan  internasional.  Salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah  adalah  pajak.  Pajak  merupakan  salah  satu pendapatan terbesar pemerintah Indonesia (Sari & Sudiartana, 2021)
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  Pasal  1ayat  1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Untuk  itu,  sebagai  warga  Negara  Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anton Afri, 2017)
Di Indonesia, baik biaya normal maupun biaya pembangunan ditanggung oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  adalah  anggaran  tahunan  pemerintah  negara  bagian  yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Salah  satu  elemen  terpenting  dari  APBN  adalah  penerimaan  pajak.  Penerimaan  perpajakan Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan,  namun  realisasi  penerimaan  perpajakan  belum mencapai target. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara memerlukan upaya peningkatan  penerimaan  pajak.  Upaya  peningkatan  penerimaan  perpajakan  memerlukan  peran  serta  dan  semangat wajib pajak itu sendiri, serta peran Direktorat Jenderal Pajak (Aliyudin et al., 2021)
Wajib pajak merupakan orang pribadi atau suatu badan usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti pemotong pajak atau pemungutan pajak tertentu. Wajib Pajak Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekelompok orang atau aset yang mewakili suatu unit dalam menjalankan bisnis. Badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV),  perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  maupun  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMN  atau  BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya (Razif & Rasyidah, 2020).

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Sistem perpajakan ada tiga yaitu self assessment system, official assessment system dan withholding system. Pada  tahun  1983,  sistem  perpajakan  di  Indonesia  Official  Assessment  System  berubah  menjadi  Self  Assessment System.  Reformasi  perpajakan  ini  bermaksud  supaya  wajib  pajak  dengan  kesadaran  sendiri  dan  sukarela melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Selain  melaksanakan  reformasi  perpajakan,  Ditjen  Pajak  memanfaatkan kemajuan  teknologi  untuk  memodernisasi  administrasi  perpajakan.  Semua  program  pelayanan  tersebut  ditujukan untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  ragu  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya  karena  pelaporan  dan  pembayaran  pajak  yang  dulunya  sulit  dan  kompleks.  Akibatnya, banyak wajib pajak yang menghindari pajak dan bahkan berusaha menggelapkan pajak (Aliyudin et al., 2021).
Pajak  memberikan  kontribusi  sebesar  80  persen  dari  seluruh  penerimaan  negara.  Dibawah  ini  adalah  data penerimaan pajak yang elah dihimpun oleh KPP Pratama Cikarang Selatan periode 2015  – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan pada KPP Pratama Cikarang Selatan (Milyar Rupiah) Periode 2015-2019
Tahun Target Realisasi 2015 3. 276.32 2. 750.88 2016 4. 016.84 3. 310.53 2017 3. 956.98 5. 724.99 2018 9. 233.35 9. 895.42 2019 9. 866.24 6. 085.77
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2015 sebesar Rp 2.750.88 milyar, tahun 2016 Rp 3.310.53 milyar, tahun 2017 Rp 5.724.99 milyar, tahun 2018 Rp 9.895.42 milyar tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu Rp 6.085.77 milyar. Penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan dapat  disebabkan adanya penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Berbagai  cara  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  menghindari  kewajibannya,  baik  menggunakan  cara  yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan melawan hukum yang berlaku (ilegal) disebut Tax Evasion, yang  akan  merugikan  negara  dan  tentunya  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  dan  pidana  bagi  pihak-pihak  yang melakukan  cara  tersebut  (Aliyudin  et  al.,  2021). Penggelapan  pajak  (Tax  Evasion)    merupakan  upaya  wajib  pajak untuk  menghindari  kewajibannya  yang  sebenarnya,  dan  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang- undang perpajakan (Razif & Rasyidah, 2020).
Fenomena  kasus  tindakan  penggelapan  pajak  di  Indonesia  antara  lain  :  Aminuddin  dengan  tuduhan  kasus kecurangan  yang  dilakukan  adalah  penggelapan  pajak,  kasus  korupsi  dana  Bansos  Pemprov  Sumatera  Utara  pada tahun 2011. KPP atau Perusahaan yang terlibat adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Pemprov Sumatera  Utara.  Sanksi  yang  diberikan  Denda  sebesar  Rp.  100  Juta  subside  3  Bulan  kurungan,  membayar  Uang Pengganti (UP) Rp. 1.587.799.377,- dengan ketentuan apabila tak dibayarkan, maka diganti dua tahun penjara. Ada pula Purdi E Candra pada tahun 2014 dengan tuduhan kasus kecurangan yang dia lakukan adalah penggelapan pajak. Melaporkan SPT Tahunan, tetapi SPT Tahunan tidak benar. Diberikan sanksi pidana Penjara selama 6 bulan dikurangi selama masa tahanan denda sebesar 1 (satu) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dari pajak yang tidak disetor tersebut atau sejumlah Rp 1.208.326.750,- (Christin et al., 2018)
Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah atas penerimaan pajak yang dipungut setiap tahunnya. Tidak ada kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulan serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak (Ervana, 2019).
Penggelapan  pajak  (tax  evasion)  termasuk  perbuatan  yang  melanggar  undang-undang  perpajakan,  seperti penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dengan  jumlah  penghasilan  yang  berbeda  atau  lebih  rendah  dari  jumlah yang sebenarnya (overstatement of the deductions).
Bentuk penggelapan pajak (tax evasion) yang lebih berat adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak ingin melaporkan  penghasilannya  (non  reporting  of  income).  Perlakuan  penggelapan  pajak  (tax  evasion)  biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurangnya keadilan pajak sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa dalam membayar pajak merupakan suatu beban dan masyarakat merasa diperlakukan secara adil serta  pasti  dalam  pengenaan  pajak  dan  pemungutan  pajaknya,  dan  masih  rendahnya  penggunaan  teknologi  dan informasi perpajakan sehingga dapat memicu tax evasion di masyarakat (Aliyudin et al., 2021).
Tarif  pajak  menjadi  salah  satu  alasan  wajib  pajak  melakukan  penggelapan  pajak.  Pengenaan  tarif  pajak mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Beban  pajak  yang  rendah  membuat  masyarakat  tidak  terlalu keberatan  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Meskipun  masih  ingin  berkelit  dari  pajak,  mereka  tidak  akan  terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya (Lenggono, 2019)
Menurut (Sari & Sudiartana, 2021) Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
Keadilan  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  terhadap  etika penggelapan  pajak.  Keadilan  disini  berarti  bahwa  kondisi  dimana  setiap  wajib  pajak  merasakan  adanya  sebuah tindakan  dari  pemerintah  untuk  dapat  membuat  wajib  pajak  menjadi  patuh.  Jika  ingin  membuat  patuh  maka  perlu adanya suatu keadilan, dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Pajak dianggap adil oleh wajib pajak jika jumlah pajak yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan jika merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya, maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak. Keadilan pajak juga diamati jika wajib pajak memperoleh manfaat dari pajak yang telah mereka bayarkan. Keadilan pajak yang kurang dirasakan dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak yang berarti akan meningkatkan penggelapan pajak dan juga dapat menuntun mereka untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan pajak menjadi hal yang biasa untuk dilakukan (Sudiro et al., 2020).
Menurut (Sinaga et al., 2021) Teknologi dan informasi perpajakan merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam  kemajuan  teknologi,  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan perpajakan.
Teknologi  perpajakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  yang  menghasilkan  informasi  perpajakan  bertujuan memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam  pelaporan  pajak  terhutangnya.  Jika  teknologi  dan  informasi perpajakan sudah memadai maka pemanfaatan waktu wajib pajak akan lebih efektif. Jika teknologi yang ada sudah terealisasi  dengan  baik  tentu  akan  mempermudah  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dan terhindar  untuk  menggelapkan  pajak.  Setiap  wajib  pajak  haruslah  memiliki  pemahaman  menggunakan  teknologi tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Sudiro et al., 2020)
Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan penggelapan pajak. Hasil penelitian dari (Sari & Sudiartana, 2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lenggono, 2019) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini menunjukkan bahwa faktor tarif pajak bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion.
Menurut  hasil  penelitian  dari  (Ervana,  2019)  menunjukkan  bahwa  keadilan  pajak  berpengaruh  positif signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Jadi, semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semangkin rendah. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Sudiro et al., 2020) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
Menurut hasil penelitian dari (Sinaga et al., 2021) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin baik teknologi dan informasi yang ada maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Aliyudin  et  al., 2021) teknologi dan informasi perpajakan tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  penggelapan  pajak.  Artinya  semakin  tinggi  atau  rendahnya teknologi dan informasi perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Hipotesis Penelitian

## 2.1.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terhutang. Dalam penerapan tarif pajak harus berdasarkan azas  keadilan.  Salah  satu  syarat  pemungutan  pajak  adalah  keadilan,  baik  keadilan  dalam  prinsip  maupun  dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat  menciptkan keseimbangan  (Saragih, 2022). Penerapan tarif pajak harus didasari dengan keadilan. Tidak menguntungkan sebagian kecil pihak, karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, akan  mengakibatkan  kepatuhan  wajib  pajak  menurun  dan  wajib  pajak  tentunya  akan  cenderung  melakukan penggelapan pajak. Penelitian dari (Sari & Sudiartana, 2021) menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai  etika  penggelapan  pajak  (tax  evasion).  Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah :
H 1 : Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion)

## 2.1.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evaison)
Keadilan pajak menjadi salah satu  sebab yang dapat mempengaruhi sebuah persepsi  dari wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Keadilan disini mempunyai makna bahwa kondisi dimana setiap wajib pajak merasakan adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk dapat membuat wajib pajak menjadi patuh. Jika ingin membuat patuh maka perlu  adanya suatu  keadilan,  dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah  sesuai  dengan  batasan dari ekonomi wajib  pajak.  Keadilan  pajak  juga  dipandang  apabila  wajib  pajak  memperoleh  manfaat  atas  pajak  yang  telah dibayarnya. Semakin tidak dirasakannya  keadilan dalam perpajakan  dapat membuat tingkat  kepatuhan wajib pajak

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
semakin  menurun  yang  mempunyai  arti  akan  meningkatkan  penggelapan  pajak  dan  juga  dapat  menuntun  mereka untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan (Sudiro et al., 2020).  Penelitian  dari  (Ervana,  2019)  menyatakan  variabel  keadilan  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Jadi, semakin tinggi  keadilan pajak  maka kecenderungan wajib  pajak melakukan penggelapan pajak akan semangkin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah H 2 : Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion)

## 2.1.3 Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Teknologi  dan  Informasi  Perpajakan  merupakan  upaya  pemerintah  melalui  Ditjen  Pajak  untuk  memodernisasi pelayanan  perpajakan  dan  mempermudah  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Teknologi  dan informasi modern yang digunakan dalam pelayanan perpajakan di Indonesia adalah on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration, ebilling (Ismarita Gusmella, 2022). Penelitian dari (Sinaga et al., 2021) menyatakan variabel teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin baik teknologi dan informasi yang ada maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah : H 3 : Teknologi dan informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion)

## 2.1.4  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Keadilan  Pajak,  Teknologi  dan  Informasi  Terhadap  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion)
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yuliyanti  et  al.,  2017)  menemukan  bahwa  variabel  keadilan  pajak, teknologi  dan  informasi  berpengaruh  terhadap  persepsi  penggelapan  pajak  badan,  sedangkan  tarif  pajak  tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Maka hipotesis ke empat yang diajukan adalah : H 4 : Pengaruh  tarif  pajak,  keadilan  pajak,  teknologi  dan  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penggelapan pajak (tax evasion)

## 2.2 Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kuantitatif, karena data yang akan diolah adalah hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya dan fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. Desain dalam penelitian ini peneliti ingin menguji antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi sebagai variabel independen dan penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cikarang Selatan yang beralamat di Jl. Lemahabang No. 10, Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.

## 2.3 Kerangka Dasar Penelitian
Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

## 2.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, yaitu data yang berupa nilai atau skor atas jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  terhadap  pernyataan  yang  ada  di  dalam  kuesioner.  Sumber  data  yang

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2019:296) Sumber data primer adalah sumber data  yang  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Sumber  data  yang  digunakan  untuk  mendukung penelitian ini diperoleh dari  penyebaran kuesioner kepada responden (wajib pajak orang pribadi) yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan.

## 2.5 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kabupaten Bekasi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan  penulis  adalah  Probability  Sampling.  Probability  Sampling  adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  teknik  simple  random  sampling.  Dikatakan  simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden.

## 2.6 Metode Analisis
Menurut  (Sugiyono, 2019:206)  Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari  seluruh responden atau sumber data  lain  terkumpul.  Kegiatan  dalam  analisis  data  adalah  mengelompokkan  data  berdasarkan  variabel  dan  jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak adalah dengan analisis regresi linier berganda, untuk memastikan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis ( uji t dan uji f ) untuk  mengetahui  signifikansi  dari  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  serta  membuat  kesimpulan  dan  yang terakhir  adalah  menghitung  koefisien  determinasi  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  dari  variabel  bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan aplikasi statistical program for special science (SPSS).

## 2.7 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran bagaimana variabel bebas dapat  mempengaruhi  variabel  terikat  (Nurbiyansari  &  Handayani,  2021)  dalam  buku  (Ghozali,  2018:95).  Tingkat signifikan 0,05 digunakan sebagai teknik uji dan model regresi linear berganda yang diformulasikan pada persamaan dibawah ini :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e (1) Keterangan :
Y   =  penggelapan pajak  =  konstanta β1  =  koefisien regresi tarif pajak β2  =  koefisien regresi keadilan pajak β3  =  koefisien regresi teknologi dan informasi X1 =  tarif pajak X2 =  keadilan pajak X3 =  teknologi dan informasi e    =  tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Hipotesis

## 3.1.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)
Uji  simultan  atau  uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  signifikansi  pengaruh  variabel  independen  secara simultan  (bersama-sama)  terhadap  variabel  dependen  (Nurbiyansari  &  Handayani,  2021)  dalam  buku  (Ghozali, 2018:98). Hipotesis uji F adalah:
H0: variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha: variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
Selanjutnya  menentukan  tingkat  signifikan  yaitu  sebesar  5%  (0,05).  Kemudian  membandingkan  tingkat signifikan (α = 0,05) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria:
H0 diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikan F > 0,05. H0 ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikan F ≤ 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Tabel 1. Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 485,822 3 161,941 7,561 ,000 b Residual 2056,178 96 21,419 Total 2542,000 99 a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi (X3), Tarif Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2)
Nilai signifikansi untuk pengaruh X 1 , X 2 , dan X 3 secara simultan terhadap Y adalah 0,000 < 0,05 dan nilai F- hitung lebih besar dari F-tabel (7,561 > 2,70). Yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi) secara simultan atau bersama- sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## 3.1.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Uji  parsial  atau  uji  t  digunakan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  dari  satu  variabel  independen  secara individual dalam menerangkan variabel dependen.
Hipotesis uji t adalah:
H0: secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha: secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
Selanjutnya  menentukan  tingkat  signifikan  yaitu  sebesar  5%  (0,05).  Kemudian  membandingkan  tingkat signifikan (α = 0,05) dengan tingkat signifikan t yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria:
a. Jika t hitung > t tabel dengan tingkat signifikan < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima.
b. Jika  t  hitung  <  t  tabel  dengan  tingkat  signifikan >  0,05  maka  variabel  independen  tidak  berpengaruh  terhadap variabel dependen, yang artinya H0 diterima dan Ha ditolak.
c. Jika -t hitung < -t tabel dengan tingkat signifikan < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima.
d. Jika -t hitung > -t tabel dengan tingkat signifikan < 0,05 maka variabel. independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yang artinya H0 diterima dan Ha ditolak Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2. Uji Parsial (Uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 22,827 4,620 4,941 0,000 Tarif Pajak (X1) 0,143 0,252 0,068 0,568 0,571 Keadilan Pajak (X2) 0,696 0,416 0,201 1,672 0,098 Teknologi  dan  Informasi (X3) -1,259 0,268 -0,468 -4,689 0,000 a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)
Untuk menghitung nilai t tabel menggunakan rumus sebagai berikut : t-tabel = t (  /2 ; n-k-1) = t (0,05/2 ; 100-3-1) = t (0,025 ; 96) t-tabel = 1,98498 maka, didapat nilai t-tabel sebesar 1,98498 1. Variabel Tarif Pajak (X 1 )
Dari hasil uji t diketahui nilai signifikansi untuk tarif pajak sebesar 0,571 lebih besar dari 0,05 (0,571 > 0,05) dan nilai t-hitung sebesar 0,568 lebih kecil dari nilai t-tabel 1,98498 (0,568 < 1,98498). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yang berarti tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Variabel Keadilan Pajak (X 2 )
Menurut  hasil uji t , untuk variabel  keadilan pajak diperoleh nilai signifikansi  sebesar 0,098 > 0,05 dan nilai  t- hitung sebesar 1,672 dengan nilai  t-tabel  1,98498 (1,672 < 1,98498). Maka dapat  disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak, yang artinya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Variabel Teknologi dan Informasi
Variabel teknologi dan informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t-hitung -4,689 dengan nilai t-tabel   -1,98498 (-4,689 < -1,98498) yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  diterima,  yang  berarti  teknologi  dan  informasi  berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3.1.3 Koefisien Determinan (R 2 )
Koefisien  Determinan  (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  variabel  independen  dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai koefisien  adjusted  R  square,  karena  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  lebih  dari  satu  variabel.  Nilai koefisien  adjusted  R  square  yang  mendekati  angka  0  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam menjelaskan variabel dependennya sangat terbatas, namun sebaliknya jika nilai koefisien adjusted R square mendekati angka  1  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dapat  memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel  dependennya.  Berikut  adalah  hasil  uji  koefisien  adjusted  R  square disajikan pada tabel 3 :
Tabel 3. Uji Koefisien Determinan (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,437 a 0,191 0,166 4,62802
a. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi (X3), Tarif Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2)
Nilai  koefisien  adjusted  R  square  sebesar  0,166  atau  16,6%.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  variabel independen  (tarif  pajak,  keadilan  pajak,  teknologi  dan  informasi)  mampu  menjelaskan  variabel  dependen (penggelapan pajak) sebesar 16,6% sedangkan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Tarif  pajak  adalah  presentase  untuk  menghitung  besarnya  pajak  terutang  (pajak  yang  harus  dibayar).  Tarif  pajak merupakan  bagian penghasilan yang  dilaporkan  dan  harus dibayarkan kepada negara oleh wajib  pajak  (Lenggono, 2019).  Apabila tarif  pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka  akan  memicu perilaku  negatif yang dilakukan oleh wajib  pajak  untuk  menghindari  kewajibannya  membayar  pajak.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan terbukti jika tarif pajak tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (Styarini & Nugrahani, 2020).
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirza Oktovianti Lenggono (2019), Afri Anton (2017), Orin Ndari Ervana (2019), Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela (2017), Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusmella Ismarita (2022),  Ni Putu Purnama Sari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021), Muhammad Rizal Saragih dan Rusdi (2022) yang menyimpulkan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. (Matitaputty & Adi, 2021)

## 3.2.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Keadilan pajak merupakan besarnya pajak yang terhitung kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya membayar  pajak  (ability  to  pay)  dan  sesuai  dengan  manfaat  yang  diterima  (Ngadiman,  2022).  Hasil  penelitian  ini bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gusmella  Ismarita  (2022),  Afri  Anton  (2017),  Ni  Putu Purnama Sari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021), Orin Ndari Ervana (2019), Tutik Yuliyanti, Kartika  Hendra  Titisari,  Siti  Nurlela  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  keadilan  pajak  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak. Namun  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Akbar Yoga Karunia Ikhsan, Icuk Rangga Bawono, Rasyid Mei Mustofa (2021), Eka Nurbiyansari dan Alberta Esti Handayani (2021), Christina dan Ngadiman (2022), Ancilla Regina Averti, Rossje Vitarimetawatty Suryaputri (2019), menyimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## 3.2.3 Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak
Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Aliyudin et al., 2021). Semakin baik teknologi dan informasi yang ada maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  Tirza  Oktovianti  Lenggono  (2019),  Roulinta  Sinaga,  Roddy  A. Runtuwarouw, Linda Anita Octavia Tanor (2021), Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela (2017), Razif dan  Alqonitur  Rasyidah  (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa  teknologi  dan  informasi  berpengaruh  terhadap penggelapan pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusmella Ismarita (2022), Afri Anton (2017), Akbar Yoga Karunia Ikhsan, Icuk Rangga Bawono, Rasyid Mei Mustofa (2021), Lenna Christin (2018),  Rizal  Sukma  Aliyudin,  Eva  Fauziah  Ahmad,  Nissa  Nizhan  (2021),  Eka  Nurbiyansari  dan  Alberta  Esti

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Handayani  (2021)  menyatakan  bahwa  teknologi  dan  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak. Anggayasti & Padnyawati  (2020).
3.2.4 Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelpan Pajak
Berdasarkan hasil output Uji F pada tabel 4.20 memperlihatkan nilai signifikansi untuk pengaruh X 1 , X 2 , dan X 3 secara simultan terhadap Y adalah 0,000 < 0,05 dan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (7,561 > 2,70). Maka H0 ditolak dan  Ha  diterima.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  independen  (tarif  pajak,  keadilan  pajak, teknologi dan informasi) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat variabel tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi maka akan semakin tinggi tingkat penggelapan pajak (Yusmanda, 2018).

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  tarif  pajak,  keadilan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap penggelapan  pajak.  Sedangkan  teknologi  dan  informasi  berpengaruh  terhadap  penggelapan  pajak.  Secara  simultan tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : Bagi KPP Pratama Cikarang Selatan, diharapkan  dapat  meningkatkan  sosialisasi  atau  penyuluhan  mengenai  tarif  pajak,  keadilan  pajak,  teknologi  dan informasi  kepada  wajib  pajak,  khususnya  wajib  pajak  orang  pribadi.  Sosialisasi  atau  penyuluhan  dapat  dilakukan secara rutin pada tingkat desa atau kelurahan, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dan  dapat  mengurangi  terjadinya  penggelapan  pajak.  Bagi  Wajib  Pajak, disarankan  agar lebih  aktif  dalam  mencari  informasi  tentang  perpajakan,  sehingga  wajib  pajak  bisa  paham  mengenai  hak  dan kewajiban  sebagai  wajib  pajak.  Jangan  hanya  menunggu  teguran  atau  informasi  dari  kantor  pajak saat  melakukan sosialisasi pajak. Dengan diberikannya kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka tidak ada alasan bagi  wajib  pajak  untuk  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Bagi  Peneliti  Selanjutnya,  diharapkan melakukan penelitian di daerah yang belum pernah diteliti sebelumnya dan menambah jumlah sampel yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

## REFERENCES
Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN  INFORMASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  PERSEPSI  WAJIB  PAJAK  MENGENAI  PENGGELAPAN  PAJAK.  J- AKSI : JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI, 2(2), 182–200. https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1615 Anggayasti,  N.  K.  S.,  &  Padnyawati,  K.  D.  (2020).  PENGARUH  KEADILAN  PERPAJAKAN,  SISTEM  PERPAJAKAN,
DISKRIMINASI,  TEKNOLOGI  DAN  INFORMASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  PENGGELAPAN  PAJAK  (TAX EVASION)  WAJIB  PAJAK  BADAN  DI  KANTOR  PELAYANAN  PAJAK  PRATAMA  DENPASAR  TIMUR.  Hita Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.1008 Anton Afri, 2017.pdf. (n.d.). Christin, L., Tambun, S., & Si, M. (2018). PENGARUH MONEY ECTHIC DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PRNGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DIMODERASI DENGAN RELIGIUSTAS. 3(1), 16.
Ervana, O. N. (2019). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. 1(1), 13.
Ismarita Gusmella, 2022.pdf. (n.d.).
Lenggono,  T.  O.  (2019).  PENGARUH  TARIF  PAJAK,  TEKNOLOGI  DAN  INFORMASI  PERPAJAKAN,  TERDETEKSI KECURANGAN DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION. 7, 8.
Matitaputty,  J.  S.,  &  Adi,  P.  H.  (2021).  Machiavellianism  dimensions,  religiosity,  social  environment,  and  tax  evasion.  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 24(1), Article 1. https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3738
Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan  Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Paradigma Akuntansi, 4(1), 444. https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564
Nurbiyansari,  E.,  &  Handayani,  A.  E.  (2021).  PENGARUH  SELF  ASSESSMENT  SYSTEMS,  KEADILAN  PAJAK,
KETEPATAN  PENGALOKASIAN,  TEKNOLOGI  DAN  INFORMASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  PERSEPSI  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). 31.
Razif, R., & Rasyidah, A. (2020). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  PERSEPSI  WAJIB  PAJAK  BADAN  MENGENAI  TAX  EVASION  (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA LANGSA). Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah, 1(1). https://doi.org/10.52029/jis.v1i1.5 Saragih,  M.  R.  (2022).  PENGARUH  SISTEM  PERPAJAKAN,  PENGETAHUAN  PERPAJAKAN,  TARIF  PAJAK  DAN SANKSI  PERPAJAKAN  TERHADAP  PERILAKU  PENGGELAPAN  PAJAK  PADA  WAJIB  PAJAK  DI  KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG. 5(1), 10.
Sari, N. P. P., & Sudiartana, I. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. 3(1), 10.
Sinaga,  R.,  Runtuwarouw,  R.,  &  Tanor,  L.  (2021).  PENGARUH  PEMAHAMAN  PERPAJAKAN  DAN  TEKNOLOGI INFORMASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  ETIKA  PENGGELAPAN  PAJAK:  PENGARUH  PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 416–427. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2284

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self
Assessment System Terhadap Tax Evasion. AKUNTANSI DEWANTARA, 4(1), 22–32.
https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343
Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 76–90. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo).
Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. 9.
Yusmanda, S. (2018). PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DAN DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. Jurnal Akuntansi, 6(2), Article 2. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3780