PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI KOTA MAKASSAR
St. Nurjannah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: stnurjannahuinam@gmail.com

## Abstract
The  form  of  law  enforcement  against  brand  violations  in  the  city  of Makassar  has  been  regulated  in  Law  No.  20  of  2016  that  has  been  good  and perfect  because  it  has  gone  through  several  revisions  and  in  practice,  law enforcement against these violations has been carried out well by investigators of the  civil  service  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  who  work  closely  with  the Republic of Indonesia National Police investigators and Public Prosecutors. But it  is  needed  addition  to  the  number  of  civil  servant  investigators  in  the  scope  of ministries that specifically deal with violations of brand rights and IPR as a whole so that enforcement and implementation of the Law / 20 of 2016 is more maximal. The  stipulation  of  laws  concerning  brands  which  constitute  complaint  offenses must be changed to the usual offense of enforcement of violations of Brand Rights which  can  be  immediately  processed  by  the  authorities  without  waiting  for  a complaint.
Key Words : Law Enforcement, Brand Rights

## Abstrak
Bentuk  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  merek  di  kota Makassar  telah  diatur  didalam  UU  No.  20  Tahun  2016  yang  telah  bagus  dan sempurna  karena  telah  melalui  beberapakali  revisi  dan  dalam  prakteknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini telah dijalankan dengan baik oleh penyidik  pegawai  negeri  sipil  kementerian  Hukum  dan  Ham  yang  berkerja sama  dengan  penyidik  Kepolisian  Negara  republik  Indonesia  serta  Penuntut Umum. Namun, diperlukan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil dilingkup kementrian yang khusus menangani pelanggaran hak merek dan HKI secara  keseluruhan  agar  penegakan  dan  penerapan  UU/20  tahun  2016  lebih maksimal.  Penetapan  UU  tentang  merek  yang  merupakan  delik  aduan  harus diubah  menjadi  delik  biasa  sehingga  penegakan  terhadap  pelanggaran  Hak Merek dapat segera diproses oleh pihak yang berwajib tanpa menunggu adanya aduan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Merek

## PENDAHULUAN
Istilah HKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan.  Menurut  Bambang  Kesowo,  istilah  Hak  Milik  Intelektual  belum menggambarkan  unsur-unsur  pokok  yang  membentuk  pengertian Intellectual Property  Right, yaitu  hak  kekayaan  dari  kemampuan  intelektual.  Istilah  Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih  langkah  yang  konsisten  dalam  kerangka  berfikir  yuridis  normatif. Istilah  HMI  ini  bersumber  pada  konsepsi  Hak  Milik  Kebendaan  yang tercamtum pada KUHPerdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.
Pasca  ratifikasi  WTO/TRIPs  Agreement  hingga  sekarang,  di  Indonesia bidang- bidang  HKI  yang telah diatur dalam undang-undang adalah: Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2001  tentang  Paten,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek,  Indikasi  geografis  dan  indikasi  asal  termasuk  juga  diatur  dalam undang-undang  ini,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Perlindungan Varietas  Tanaman,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri,  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata Letak Sirkuit Terpadu. 4
Pengenalan  HKI  sebagai  hak  milik  perorangan  yang  tidak  berwujud dan  penjabarannya  secara  lugas  dalam  tatanan  hukum  positif  terutama  dalam kehidupan  ekonomi  merupakan  hal  baru  di  Indonesia.  Dari  sudut  pandang HKI, aturan tersebut
diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak  saja  akan  memberikan  rasa  aman,  tetapi  juga  mewujudkan  iklim  yang kondusif  bagi  peningkatan  semangat  atau  gairah  untuk  menghasilkan  karya- karya  inovatif,  inventif  dan  produktif.  Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  seperti  pembajakan,  pemalsuan,  peniruan,  pemanfaatan  hak  kekayaan intelektual  tanpa  izin  sering  diidentikkan  dengan  perilaku  kriminal  karena adanya kerugian secara ekonomi.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menjadi  sasaran  pangsa pasar  dunia.  Hal  ini  menyebabkan  Indonesia  menjadi  negara  yang  sangat rawan terjadi pelanggaran di bidang perindustrian. contohnya Pelanggaran Hak Merek khusunya di Kota Makassar..Hal ini terlihat dengan banyaknya produk- produk  tiruan  merek  ternama antara  lain baju,  sepatu,  jam tangan  dan  produk fashion  lainnya,  yang  beredar  luas  dipasaran  dengan  harga  dan  kualitas  yang berbeda. Tingkat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tiap tahun selalu meningkat.
Dengan tingginya kegiatan pelanggaran HKI di kota Makasar khusunya
pada  pelanggaran  hak  merek.  Hal  ini  tentunya  tidak  hanya  merugikan  para pengusahanya  saja  sebagai  pemilik  atau  pemegang  hak  atas  merek  tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Pada fungsinya, merek memiliki kemampuan sebagai  tanda  yang  dapat  membedakan  hasil  perusahaan  yang  satu  dengan perusahaan  yang  lain  di  dalam  pasar,  baik  untuk  barang/jasa  yang  sejenis maupun  yang  tidak  sejenis.  Fungsi  merek  tidak  hanya  sekedar  untuk membedakan  suatu  produk  dengan  produk  lain,  melainkan  juga  berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek- merek yang berpredikat terkenal( well-known marks ).
Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan  dengan  perlindungan  merek,  perdagangan  tidak  akan  berkembang jika  merek  tidak  mendapat  perlindungan  hukum  yang  memadai  di  suatu Negara. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui  merek  produk  barang  atau  jasa  sejenis  dapat  dibedakan  asal muasalnya,  kualitasnya  serta  keterjaminan  bahwa  suatu  produk  tersebut Original.  Melalui  merek  sebuah  perusahaan  telah  membangun  suatu  karakter terhadap produk-produknya,  yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis  yang  meningkat  atas  penggunaan  merek  tersebut.  Untuk  itu  pemilik merek  dapat  mendaftarkan  mereknya  pada  Dirjen  HKI.  Dengan  mendaftar, pemilik merek akan terlindungi haknya.

## PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Hak Merek Terdaftar
Konsep  perlindungan  terhadap  HKI  pada  dasarnya  adalah memberikan  hak  monopoli,  dan  dengan  hak  monopoli  ini,  pemilik  HKI  dapat menikmati  manfaat  ekonomi  dari  kekayaan  intelektual  yang  didapatnya.  Perlu diakui  bahwa  konsep  HKI  yang  kita  anut  berasal  dari  Barat,  yaitu  konsep  yang didasarkan  atas  kemampuan  individual  dalam  melakukan  kegiatan  untuk menghasilkan  temuan  ( invention ).  Pemberian  hak monopoli  kepada  individu  dan perusahaan  ini,  sering  bertentangan  dengan  kepentingan  publik  (obat,  makanan, pertanian).  Di  samping  itu,  berbagai  perundangan  HKI  pada  kenyataannya  tidak dapat  melindungi  pengetahuan  dan  kearifan  tradisional  ( traditional  knowledge and  genius ).  Pengetahuan  tradisional  yang  berkembang  di  negara  seperti Indonesia,  berorientasi  kepada  komunitas,  bukan  individu.  Sehingga  masalah perlindungan  pengetahuan  tradisional  yang  muncul  selalu  harus  diselesaikan secara  khusus  (obat,  herbs,  lingkungan  hidup).  Dimasukannya  masalah  HKI
kedalam  bagian  dari  GATT  melalui  TRIPS,  menambah  kesenjangan  dalam pemanfaatan  kekayaan  intelektual  antara  negara  maju  dan  negara  industri baru/berkembang.
HKI  dibangun  di  atas  landasan  “kepentingan  ekonomi”,  hukum tentang property ( intellectual property ). HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual  sebagai  suatu property .  Perlindungan  HKI  menjadi  tidak  relevan apabila  tidak  dikaitkan  dengan  proses  atau  kegiatan  komersialisasi  HKI  itu sendiri.  Hal  ini  makin  jelas  dengan  munculnya  istilah  “ Trade  Related  Aspect  of Intellectual  Property  Rights ”  (TRIPs),  dalam  kaitannya  dengan  masalah perdagangan  internasional  dan  menjadi  sebuah icon penting  dalam  pembicaraan tentang  karya  intelektual  manusia.  Ini  pun  berarti  bahwa  HKI  lebih  menjadi domainnya  GATT-WTO, ketimbang WIPO.  Karakter dasar HKI  semacam itulah yang  diadopsi  ke  dalam  perundang-undangan  Indonesia.  Dapat  dikatakan  bahwa pembentukan  hukum  HKI  di  Indonesia  merupakan  transplantasi  hukum  asing  ke dalam sistem hukum Indonesia.
Dalam  perlindungan  hukum  terhadap  hak  merek  dikenal  dengan perlindungan  hukum  preventif.  Pengertian  perlindungan  hukum  represif  adalah perlindungan  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  atau  menanggulangi  suatu peristiwa  atau  kejadian  yang  terjadi,  yaitu  berupa  pelanggaran  hak  atas  merek. Tentunya  dengan  demikian  peranan  lebih  besar  berada  pada  lembaga  peradilan dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  seperti  Kepolisian,  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS), dan  Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang  jelas  dan  tegas  bagi  pelaku  pelanggaran  merek  sesuai  dengan  Undang- Undang Merek yang berlaku, juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara konsisten. Ini akan memberikan jaminan kepastian hukum khususnya bagi pemegang  hak  atas  merek  dagang  terkenal  asing  di  Indonesia.18  Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah: 19
a. Faktor hukum
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  bertujuan  untuk  lebih  memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing.
b. Faktor aparat Direktorat Jendral HKI
Aparat  Direktorat  Merek,  Direktorat  Jenderal  HKI  bertugas  untuk  memeriksa permohonan  pendaftaran merek.  Hal  yang  paling  mendasar  yang  perlu  dicermati oleh aparat Direktorat Merek yaitu: 20
1) Terjadinya  pendaftaran  suatu  merek  tertentu  yang  sama  dan menyerupai  dengan  merek  terkenal  milik  pihak  lain  dapat  terjadi,
salah  satunya  disebabkan  kelemahan  dari  aparat  Direktorat  Merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan merek tersebut oleh masyarakat.
2) Penguasaan  bahasa  asing  di  lingkungan  aparat  Direktorat  Merek perlu  terus  ditingkatkan,  persoalan  ini  menjadi  problematika tersendiri  ketika  dilakukan  pemeriksaan  merek,  penguasaan teknologi  di  era  sekarang  ini  juga    harus  menjadi  bahan  perhatian serius  Direktorat  Merek  seperti  Penggunaan  internet online kepada masyarakat  tentunya  sangat  memudahkan  bagi  pihak  yang  ingin melakukan  pendaftaran  merek  untuk  segera  dapat  mengetahui apakah merek yang akan didaftarkannya tersebut telah dimiliki oleh pihak lain atau belum.
Dalam hal ini, HKI sangat potensial untuk menjadi objek sengketa dengan  melibatkan  para  pihak  yang  berbeda  lokasi  dan  berbeda  pula  hukumnya. Karena itu patut di cermati penegakan hukum sebagai salah satu konsekuensi HKI sebagai  objek  kekayaan  yang  memberikan  kewenangan  untuk  menetukan  siapa yang boleh memperoleh kreasi intelektualnya yang pada dasarnya ada asumsi hak (right),  kewajiban  (obligation)  dan  keistimewaan  (prevelege)  dari  HKI  bersifat absolute dan universal.21
Pemegang  HKI  berhak  untuk  secara  bebas  mengontrol  HKInya dengan  menggunakan  perjanjian  yang  bersifat  pribadi  dan  menetapkan  sebagai persyaratan bagi siapa pun yang bermaksud memanfaatkan kreasi intelektualnya. Untuk itu, apabila HKI di batasi, maka pencipta, inventor atau pendesainnya harus mendapatkan  konpensasi  yang  layak,  misalnya  jika  HKInya  di  bebani  lisensi wajib ataupun HKInya diambil untuk kepentingan Negara. Demikian halnya jika pihak lain, selain pemegang HKI menikmati  kegunaan  karya  intelektual  tersebut, maka  konpensasi  yang  layak  harus  di  dasar  pembelaan  pihak  lain  untuk mempermasalahkan kebebasan HKI.22
Dalam  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Jenderal  HKI  tentu  saja hanya  kepada  merek  yang  telah  terdaftar.  Perlindungan  terhadap  merek-merek yang telah terdaftar telah jelas terlindungi menurut Undang-undang Hak cipta No. 20  tahun  2016.  Sementara  merek  yang  tidak  terdaftar  di  Dirjen  HKI,  tidak  akan mendapatkan  perlindungan.  Maka  sangat  penting  bagi  setiap  merek  untuk didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum.

## B. Ketentuan Hukum Terhadap perlindungan Hak Merek Terdaftar
1) Ketentuan Pidana
Dalam  ketentuan  pidana  undang-undang  merek  telah  memberikan
ancaman  pidana  kepada  setiap  oaring  yang  menggunakan  merek  yang  sama pada  keseluruhannya  ataupun  yang  sama  pada  pokoknya.  Kedua  bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman ditemukan dalam pasal 90 dan 91, sebagaimana berikut.23
a. Pasal 90 menyatakan bahwa, Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Pasal 91 menyatakan bahwa, Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada  pokoknya  dengan  Merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Adapun bagi mereka yang memperdagangkan barang dan/atau  jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  90,  Pasal  91,  Pasal  92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 94 ayat 1).  Tidak  pidana  ini  adalah  pelanggaran.  Tindak  pidana  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, dan pasal 94 merupakan delik aduan.
2) Ketentuan Perdata
Pasal 76 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi.
Pasal 76 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan  gugatan  pada  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak  menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang  atau  jasa  yang  sejenis  berupa  penghentian  semua  perbuatan  yang berkaitan  dengan  penggunaan  merek  tersebut.  Seluruh  gugatan  ditunjukan kepada  Pengadilan  Niaga.  Hak  Merek  merupakan  suatu  hak  kebendaan,  oleh karena haknya bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Di dalam Pasal 76 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari tuntutan  gugatan  yakni  berupa  permintaan  ganti  rugi  dan  penghentian  dari pemakaian  suatu  merek.  Ganti  rugi  tersebut  harus  dapat  dinilai  dengan  uang,
dan  ganti  rugi  immaterial  yakni  berupa  gantirugi  yang  disebabkan  oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.
3) Ketentuan Administrasi
Tindakan  Administratif  merupakan  kewenangan  yang  di  limpahkan pada  Kantor  merek  yang  dapat  di  kenakan  pada  setiap  orang/badan  Hukum yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  merak,  sesuai  dengan kewenanganya  Tindakan  administratif  yang  dapat  di  lakukan  oleh  kantor Merek antara Lain:
a. Melakukan  penolakan  atas  permintaan  pendaftaran  Merek.  Pada tahap proses permintaan pendaftaran merek, Peranan Kantor Merek sangat  menentukan    dalam  memberikan  perlindungan  hukum kepada  pemilik  merek  yang  sudah  terdaftar.  Dengan  kewenangan yang  di  milikinya,  kantor  Merek  berhak  menolak  permintaan pendaftaran.
b. Pengahapusan  Pendaftaran  Merek  dari  DUM  (  Daftar  Umum Merek).  Dalam  ketentuan  pasal  61  ayat  1  undang  -  undang memberikan  wewenang  kepada  kantor  Merek  secara  "  Ex  officio" atau  atas  prakasa  sendiri  untuk  mengambil  tindakan  administrasi, yakni  melakukan  penghapusan  pendaftaran  merek  dari  DUM  ( Daftar  Umum  Merek).  Tindakan  penghapusan  pendaftaran  merek dapat  dilakukan  Kantor  merek  apabila  diperoleh  bukti  yang  cukup atas dasar alasan Bahwa merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.
Penegak  hukum  mempunyai  ruang  lingkup  yang  sangat  luas  karena mereka yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam proses penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing.  Dalam  menjalankan  peranan  dan  kedudukannya  penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Apabila  peraturan  perundang-undangan  sudah  baik  namun  kalau  penegak hukumnya  tidak  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  maka  akan  menimbulkan efek yang tidak baik dalam sistem penegakan hukum .

## PENUTUP
Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di kota Makassar telah  diatur  didalam  UU  No.  20  Tahun  2016  yang  telah  bagus  dan  sempurna karena  telah  melalui  beberapakali  revisi.  Sementara  dalam  prakteknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini telah dijalankan dengan baik oleh penyidik pegawai negeri sipil kementrian Hukum dan Ham yang berkerja sama
dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penuntut Umum. Namun karena UU No. 20 Tahun 2016 merupakan delik aduan yang membuat aparat penegak hukum tidak leluasa dalam membuat tuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami.. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Erni Vika Qomaria, Penegakan Hukum Hak Merek Terhadap Pelanggaran Pada Pokoknya.
Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2014
Faraz,  Haedah, Perlindungan  Hak  Atas  Merek, Jurnal  Dinamika  Hukum Vol.8No.1Januari2008. http://oaji.net/articles/2015/1570- 1427171959.pdf diakses pada hari Sabtu,3 juni 2017. Pukul 15.20 Hasyim, Farida, Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.5, April 2014
Herimanto  &  Winarno, Ilmu  Sosial  &  Budaya  Dasar. Jakarta:  Bumi  Aksara, Cet.  8,  2014  Irwan,  Chandra, Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual Indonesia. Bandung: CV Mandar
Maju, Cet.1, Mei 2012
Jened, Rahmi, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.