## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penyuluhan hukum TenTang PemerinTahan Desa Di Desa Pringgabaya lombok Timur
aD. basniwati*, kaharuddin & haeruman Jayadi Fakultas Hukum Universitas Mataram Corresponding email: adbasniwati@unram.ac.id

## abstrak
Lahirnya Undang-Undang Desa membawa peluang dan tantangannya tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena Undang-Undang Desa mengatur 10% dari APBN akan disalurkan ke desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang makmur. Bagikan dua sisi mata uang, antara harapan dan tantangan tidak bisa dipisahkan. Anggaran 10% dari APBN tentu bukan jumlah yang sedikit bagi pembangunan desa, tapi juga bukan sesuatu yang gampang dalam pengelolaan pertanggung jawabannya. Potensi penyalahgunaan akan selalu ada, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan keseriusan dalam pengelolaannya. Lahirnya Undang-Undang Desa merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreatifitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata dan merata bagi masyarakat desa di seluruh wilayah karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung di setiap desa. Dalam implementasinya ke depan pemerintah daerah tinggal lebih mengefektifkan koordinasi imperative , sehingga tata kelola pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan efektif dan tidak disorientasi.
Kata Kunci: Pemerintah Desa; Tugas dan Fungsi.

## i. PenDahuluan
Salah satu hal penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokrasi dan reformasi adalah lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamya juga mengatur tentang Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan. Bahkan lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa menjadi awal sejarah bagi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi perlu diartikulasikan sebagai suatu yang dinamis yang terus menyempurnakan diri sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu. Undang-

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 160~168
undang baru ini akhirnya menjadikan desa memiliki otonominya sendiri. Semangat Undang-undang Desa serupa dengan undang-undang Otonomi daerah yaitu menyoal pembangunan yang lebih merata serta menciptakan kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Hadirnnya Undang-undang Desa ini bisa menjadi momentum untuk kembali menggagas masa depan desa yang dipahami sebagai keseluruhan kerja semua pihak untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena pasca 68 tahun Indonesia merdeka, yang terjadi pada masyarakat desa masih saja terbelit dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Berubah-ubahnya regulasi tentang desa ikut memengaruhi naik turunnya nafas desa. Kedudukan desa menjadi semakin kabur, karenanya hal utama yang harus dilakukan adalah mempertegas posisi politik dan kewenangan desa. Jika posisi politik dan kewenangannya telah jelas, kemandirian desa akan semakin terjamin.
Lahirnya UU Desa membawa peluang dan tantangannya tersendiri. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena Undang-undang Desa mengatur 10% dari APBN yang akan disalurkan ke desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang makmur. Lahirnya Undang-undang Desa merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreatifitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata dan merata bagi masyarakat desa di seluruh wilayah karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung di setiap desa.
Selain itu juga bila mengacu pada Undang-undang Desa tersebut dalam Pasal 95 diatur, bahwa pemerintah dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Dan lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. UU ini tetap mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal. Sekurang- kurangnya ada lima isu strategis dalam Undang-undang Desa ini, yaitu 1) Pembangunan Desa, 2) Keuangan, Aset dan BUM Desa, 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan, 4) Kerja Sama Antar Desa dan 5) Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Undang-undang Desa membawa harapan dan peluang besar. Cita-cita pemerataan pembangunan sebagai capaian mimpi dari kemerdekaan bisa terwujud. Undang-undang ini merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreativitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Undang-undang ini secara progresif
berupaya meneruskan semangat desentralisasi sampai ke tingkat desa, tak hanya di daerah. Dengan kata lain, Undang-undang Desa merupakan langkah maju dalam pembangunan pedesaan dan sebuah capaian riil dari desentralisasi di level grass root.
Adapaun tujuan pengabdian ini adalah Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pemerintah Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan Untuk mewujudkan salah satu dari tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Desa. Manfaat Setelah mengikuti penyuluhan ini diharapkan : Masyarakat memahami tentang Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa. Dan Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan sesuai juga dengan Undang- Undang.
Kerangka pemecahan masalah Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari aparatur pemerintahan Desa dan masyarakat desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan undang-undang terbaru, Tim Penyuluh melakukan sosialisasi pada khalayak sasaran dengan mengumpulkan para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Langkah awal dengan melakakukan sosialisasi tentang undang-undang tentang desa tim penyuluh dan peserta bisa diskusi atau tanya jawab berkaitan dengan undang-undang tersebut.

## ii. Pembahasan
Penyuluhan hukum ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2020 Pukul 09.00 – 12.00 WITA, di Desa Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Antusiasme khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sangat baik. Sesi diskusi digunakan oleh khalayak sasaran guna menanyakan hal-hal terkait materi sosialisasi/ penyuluhan yang telah disampaikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pra peserta penyuluhan cukup memahami materi penyuluhan yang telah disampaikan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat berbagai faktor pendorong serta faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Faktor- faktor ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pengabdian masyarakat. Faktor Pendorong dalam kegiatan ini adalah 1. Keterbukaan Kepala Desa beserta stafnya, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda yang

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 162~168
ada di desa Pringgabya Kabupaten Lombok Timur, Anggota BPD, dalam menerima tim penyuluh dan penyusunan jadwal pelaksanaan penyuluhan. Dan 2. Antusiasme yang tinggi dari peserta sosialisasi/penyuluhan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi/ penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan pada sesi dialog. Sedangkan Faktor Penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan ini adalah masih sangat minimnya pengetahuan khalayak sasaran tentang tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya.
Hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi berdasarkan 1). Tingkat partisipasi khlayak sasaran dalam mengikuti sosialisasi/penyuluhan; 2). Tingkat penyerapan khalayak sasaran terhadap materi sosialisasi/penyuluhan yang disampaikan tim penyuluhan. Sesuai dengan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, tingkat partisipasi khalayak sasaran sangat baik. Hal ini terlihat dari kehadiran khalayak sasaran pada waktu mengikuti penyuluhan serta antusiasme yang tinggi dari khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Tingkat penyerapan kalayak sasaran terhadap materi penyuluhan secara umum cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi dialog tidak menyimpang dari materi yang telah disampaikan.
Sedangkan  materi  penyuluhan  yang  disampaikan adalah berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

## 1. Pengertian Desa
Desa atau pedesaan dapat diartikan sebagai daerah yang ada di luar kota. Desa merupakan organisasi pemerintahan resmi yang terendah. Berdasarkan Undang- Undang Desa/ uu desa (UU No. 23 Tahun 2014) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dan dihormati dalam system Negara Republik Indonesia.

## 2. Pengaturan Desa
Desa mengatur dan mengurus hak asal usul dan hak tradisional. Kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, urbanisasi, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI adalah salah satu hal yang menjadi salah satu faktor penyebabnya. Oleh sebab itu adanya Undang-undang atau peraturan lainya akan menjadi aturan yang bisa melindungi keutuhan NKRI. Sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945
yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.
Selain itu menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diantaranya disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan,” bunyi Pasal 26 Ayat (3c,d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu.
Adapun pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan asli Desa, Alokasi APBN, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Juga alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
Selain itu Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dan Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Oleh sebab itu dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang desa, memberikan ruang gerak yang luas kepada desa dalam hal ini pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan di desanya.
Adapun Tujuan Pengaturan Desa adalah sebagai berikut:
a.  Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya;
b.  Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c.  Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.  Meningkatkan pelayanan publik
g.  Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
h. Memajukan perekonomian
i.  Menjadi subjek pembangunan
3. sistem Pemerintahan Desa
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 164~168
Sistem  Pemerintahan  Desa  dalam  Undang-Undang  Tentang  Desa  adalah Musyawarah Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Warga/ Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan), Panitia (ad-hok) BUMDes, Klp. Dengan kepentingan khusus Bagian Wilayah Desa, RPJM-Desa dan RKP- Desa. APB-Desa, Peraturan Desa, Kinerja Pemerintah, Kerja Sama, RPJM-Desa, Asset Desa, Hal-hal Strategis Prinsip dasar Pemerintahan Desa, Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa, Demokrasi perwakilan dan permusyawaran, Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakatan/Adat.
a.  Kepala Desa
1. Masa jabatan 6 tahun, 3 kali periode. Kalau sudah tiga periode, tidak boleh menjadi kades di tempat lain di wilayah RI.
2. Boleh menjadi anggota partai politik tetapi dilarang menjadi pengurus partai politik.
3. Kades dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4.  Syarat calon kades antara lain:
(a) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
(b) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar – jadi tidak ada batas atas;
(c) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(d) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabu- paten/Kota.
b.  Perangkat Desa
1. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
2. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Ca- mat atas nama Bupati/Walikota. syaratan pengangkatan perangkat desa:
a.  berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b.  berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c.  terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
d.  syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3.  Ada maksud agar jangan sampai terjadi “ganti kepala desa ganti perangkat desa”.
c. BPD
1.  BPD menjalankan fungsi pemerintahan:
(a) membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa;
(b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
(c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes.
2.  Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan.
3.  Jumlah anggauta ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin keterwakilan perempuan
4.  Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
d.  Musyawarah Desa
1.  Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh BPD
2.  Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang strategis (penataan Desa; perencanaan; kerja sama Desa; rencana investasi masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan/ pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (bencana, wabah, keamanan, dll).
3. Dengan demikian Musdes bukan lembaga yang permanen, melainkan forum perluasan dari BPD.
4.  Keistimewaan Dan Implementasi Uu Desa
Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya sidang paripurna DPR RI pada Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa ( UU No.6 Tahun 2014)
Keputusan ini disambut baik oleh Ribuan Kepala Desa diseluruh Indonesia dengan gegap gempita dan penuh dengan sukacita karena dianggap sebagai kebijakan yang populis.
Keistimewaan Undang-Undang Desa:
1.  Alokasi 10% APBN untuk Pembangunan Desa

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 166~168

## 2.  Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa
3.  Penguatan Pemerintah Desa melalui Penguatan fungsi Kepala Desa dan BPD
e.  Alokasi dana untuk pembangunan desa
1.  Dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun.
2.  Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”.
3. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus“ (DAK).
4. Artinya dana sekitar Rp104,6 triliun ini akan dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total lebih kurang Rp1,4 miliar per tahun per desa (pembagiannya secara proporsional, disesuaikan secara geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan)
5.  Dana diajukan desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6.  BPD merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Yang bersidang minimal setahun sekali.
f.  Peningkatan kesejahteraan Aparatur Desa
1.  Keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa.
2. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan.
3. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perim- bangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD.
4. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah.
5. UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerin- tah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.
6. Dengan UU Desa ini, Kepala desa dapat mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi dan pembangunan desanya, tanpa didikte oleh ke- pala daerah atau pemerintah pusat seperti yang berlangsung selama ini, Artin- ya Kepala desa menjadi penentu sendiri, dan berkuasa penuh mengatur dan membangun desanya seluas-luasnya tetapi tetap dalam kerangka yg bertang- gung jawab asas otonomi seluas-luasnya

## iii. kesimPulan Dan saran

## a. kesimpulan
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka proses penyelenggaraan pemerintahan Desa akan menjadi lebih baik dan pembangunan desa akan dapat dilakukan dengan secara maksimal karena adanya dana sebesar 10 % dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan desa.

## b. saran
Perlu adanya penyuluhan hukum serupa yang dilaksanakan di desa-desa lainnya sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintahan didesa tersebut.

## DaFTar PusTaka
Prihatmoko Joko J., Pemilihan Umum 2004 dan Konsolidasi Demokrasi , LP2I Pres, Semarang, 2003
Ni’Matul Huda., Hukum Pemerintahan Daerah , Nusa Media, Bandung, 2009
Rozali Abdullah., Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu alternative , Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2002.
Ridwan Nasrulloh, (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 168~168
TataPenyelenggaraan Pemerintahan Desa) Tahun 2008
Ronny Hanitijo Soemitro., Metode Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, 1985
Susamto, Noerdin Achmad, Sumarno., Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Rineka cipta, Jakarta, 1991
Siswanto Sunarno., Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum , Ui-Press, Jakarta, 1984.
Widjaja HAW., Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2003
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pememrintahan Daerah Peraturan Pememrintah nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa