## PARTISIPASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MUSLIMAH DI SEKTOR INFORMAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
Dewi Kurniasari UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: dewi_kurniasari@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Walaupun  Pertumbuhan  ekonomi  meningkat  secara  berkesinambungan  akan  tetapi  dalam pasar  tenaga  kerja  posisi  perempuan  lebih  dirugikan  dibanding  laki-laki.  Sementara perempuan  kurang  terwakili  dalam  angkatan  kerja,  masih  banyak  dari  mereka  yang menganggur atau setengah menganggur,  yang merupakan pekerja sektor informal dan paruh waktu, pekerja tak dibayar, kelompok pencari kerja, dan yang tidak aktif terlibat dalam pasar kerja. Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini, permasalahan mendasar yang masih dialami adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di  samping  masih  adanya  berbagai  bentuk  praktik  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Salah satu  bentuk  diskriminasi  adalah  pada  pekerjaan  yang  tidak  berbayar.  Rata-rata  perempuan menghabiskan  sembilan  belas  persen  waktu  mereka  setiap  harinya  melakukan  kegiatan  tak berbayar,  sedangkan  laki-laki  hanya  delapan  persen.  Hal  ini  menimbulkan  beban  berat terhadap  perempuan  yang  harus  melakukan  pekerjaan  tak  berbayar  dan  pengasuhan  dengan pekerjaan  berbayar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  partisipasi  dan  penyerapan tenaga  kerja  muslimah  di  sektor  informal  dalam  mendukung    pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif dalam menyajikan data-data hasil penelitian secara menyeluruh.
Kata Kunci : Tenaga Kerja Perempuan, Ekonomi Berkelanjutan, Sektor Informal.

## Abstract
Although economic growth is increasing continuously, women are more disadvantaged in the labor market than men. While women are underrepresented in the labor force, there are still many of them who are unemployed or not unemployed, who are part-time and informal sector workers, unpaid workers, job-seeking groups, and who are not actively involved in the labor market.  In  the  development  of  women's  empowerment  that  has  occurred  so  far,  the  most minor basic problem is women's participation in development, in addition to the existence of various  forms  of  citizenship  towards  citizenship.  One  national  form  is  on  unpaid  work.  On average, women spend nineteen percent of their time each day doing unpaid activities, while men  only  8  percent.  This  places  a  heavy  burden  on  women  who  have  to  do  paid  work  and care for  paid  work.  This study aims  to  examine the participation and absorption  of  Muslim women  workforce  in  the  informal  sector  in  support  of  sustainable  economic  growth.  This study uses a qualitative approach with descriptive methods in presenting research data as a whole.
Keywords : Women Workers, Sustainable Economy, Informal Sector.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  memberi  apresiasi  tinggi  terhadap  kesetaraan  manusia.  Karena  semua manusia yang ada di bumi ini berasal dari satu sumber yaitu Allah SWT. Penghormatan atas hak  asasi  manusia  pun  sudah  diatur  secara  sempurna  dalam  Fiqih,  Alquran,  dan  Hadist. Meskipun  partisipasi  dan  perannya  meningkat,  dalam  pasar  tenaga  kerja,  posisi  perempuan lebih  dirugikan  dibanding  laki-laki.  Sementara  perempuan  kurang  terwakili  dalam  angkatan kerja,  masih  banyak  dari  mereka  yang  menganggur  atau  setengah  menganggur,  yang merupakan pekerja sektor informal dan paruh waktu, pekerja tak dibayar, kelompok pencari kerja, dan yang tidak aktif terlibat dalam pasar kerja.
Meskipun  pertumbuhan  ekonomi  harus  terus  berkesinambungan,  kesempatan  kerja yang  ada  bagi  kelompok  miskin,  terutama  perempuan  pedesaan  yang  berpendidikan  rendah masih  terbatas,  sehingga  memperlambat  laju  penurunan  kemiskinan.  Meskipun  partisipasi dan  perannya  meningkat,  dalam  pasar  tenaga  kerja,  posisi  perempuan  lebih  dirugikan dibanding  laki-laki.  Sementara  perempuan  kurang  terwakili  dalam  angkatan  kerja,  masih banyak  dari  mereka  yang  menganggur  atau  setengah  menganggur,  yang  merupakan  pekerja sektor informal dan paruh waktu, pekerja tak dibayar, kelompok pencari kerja, dan yang tidak aktif terlibat dalam pasar kerja. Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama  ini,  permasalahan  mendasar  yang  masih  dialami  adalah  rendahnya  partisipasi perempuan  dalam  pembangunan,  di  samping  masih  adanya  berbagai  bentuk  praktik diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi adalah pada pekerjaan yang tidak berbayar. Laporan PBB menekankan bahwa pada setiap kawasan, perempuan dan anak- anak  perempuan  melakukan  pekerja  tak  berbayar  dalam  jumlah  yang  besar,  di  mana  di dalamnya termasuk pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. Rata-rata perempuan menghabiskan  sembilan  belas  persen  waktu  mereka  setiap  harinya  melakukan  kegiatan  tak berbayar,  sedangkan  laki-laki  hanya  delapan  persen.  Hal  ini  menimbulkan  beban  berat terhadap  perempuan  yang  harus  melakukan  pekerjaan  tak  berbayar  dan  pengasuhan  dengan pekerjaan berbayar.
Diskriminasi  juga  terlihat  dari  kesenjangan  antara  angka  partisipasi  tenaga  kerja antara  laki-laki  dan  perempuan  di  berbagai  negara  di  dunia,  sekitar  47,2  persen  di  Timur Tengah,  dan  lebih  dari  40  persen  di  Asia  Selatan.  Ketimpangan  upah  merupakan  salah  satu bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan.  ILO  memperkirakan  rata-rata  kesenjangan  upah berdasarkan gender di tingkat global adalah sekitar 23 persen (ILO, 2018).
Di  dalam  aspek  ekonomi,  sejak  terjadinya  krisis  ekonomi  di  Indonesia  pada  tahun 1998 menyebabkan  lapangan kerja semakin sulit. Struktur angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia mengalami  perkembangan  yang berarti pada tahun 1980-2000.  TPAK perempuan tahun  1990  (39,00%)  meningkat  menjadi  41,53%  pada  tahun  2000,  sedangkan  TPAK  laki- laki 71,00% (1990) meningkat menjadi 71,75% tahun 2000 (Fakih, 1999).

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai  konsep  yang ditemukan dalam  proses penelitian, dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Teknik content analysis  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengetahui  simpulan  dari
sebuah  teks.  Atau  dengan  kata  lain,  analisis  isi  merupakan  metode  penelitian  yang  ingin mengungkap  gagasan  penulis  yang  termanifestasi  maupun  yang  laten.  Sedangkan  riset kepustakaan  (library  research)  pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis  dan  sumber  data sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  artikel  dan  buku-buku  referensi  yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pekerja Perempuan Sektor Informal dan Pembangunan Ekonomi
Selama satu  dekade terakhir, partisipasi  perempuan di  pasar tenaga kerja  mengalami peningkatan yang cukup nyata, meskipun persentasenya kecil jika dibandingkan dengan laki- laki.  Perubahan  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  peran  perempuan  yang  sangat  berarti dalam kegiatan ekonomi di  Indonesia. Namun demikian, struktur angkatan kerja perempuan memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah.  Dengan  demikian,  sebagian  besar  perempuan masih  berkiprah  di  sektor  informal  atau  pekerjaan  yang  tidak  memerlukan  kualitas pengetahuan  dan  keterampilan  canggih  atau  spesifik.  Dalam  perspektif  gender,  proporsi tenaga  kerja  perempuan  dan  laki-laki  di  sektor  informal  adalah  40%  perempuan,  dan  60% laki-laki.  Proporsi  tenaga  kerja  perempuan  di  sektor  informal  ini  mencakup  70%  dari keseluruhan tenaga kerja perempuan (Krisni, 2005).
Pekerjaan  perempuan  di  sektor  informal  biasanya  kurang  memberikan  jaminan perlindungan  secara  hukum  dan  jaminan  kesejahteraan  yang  memadai,  di  samping  kondisi kerja  yang  memprihatinkan  serta  pendapatan  yang  rendah.  Namun  demikian,  meski perempuan  mendapat  upah  hanya  70%  dibandingkan  laki-laki,  tetapi  perempuan  telah mengambil  porsi  45%  dari  seluruh  partisipasi  angkatan  kerja.  Dalam  area  pertanian, perempuan  mengalami  porsi  48,65%,  perdagangan  perempuan  mengambil  porsi  23,44%. Sementara dalam area industri, tenaga kerja perempuan meliputi 13,44% dan jasa 12,24%.
Pada  aspek  pertanian,  dimana  kebanyakan  kaum  perempuan  menjadi  tenaga  kerja tanpa upah karena merupakan usaha keluarga sebanyak 80%. Dari data tersebut, dapat dilihat betapa  perempuan  kurang  mendapat  akses  dan  keadilan  dalam  bidang  ekonomi.  Perempuan masih banyak melakukan pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan,  dan  tentunya  ini  berimplikasi  pada  perlindungan  hukum  yang  kurang, penerimaan upah yang tidak memadai, belum lagi beban ganda yang dirasakan.
Menurut PBB, hingga tahun 2014, 143 negara telah menjamin kesetaraan antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  konstitusi  mereka.  Menempatkan  kesetaraan  gender  pada kerangka  hukum  dianggap  sebagai  langkah  penting  dalam  mengakhiri  segala  bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Masih  tingginya  proporsi  sektor  informal  dalam  perekonomian  menjadi  tantangan tersendiri  dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan.  Meskipun  jumlah  tenaga  kerja informal  menurun  selama  periode  sepuluh  tahun  terakhir,  namun  masih  terdapat  banyak permasalahan  pada  sektor  informal,  di  antaranya  adalah  tidak  adanya  jaminan  hak-hak  dan proteksi sosial bagi para pekerjanya (World Bank, 2011; ILO, 2018; Vanek et al., 2014).
Hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  yang menempatkan pekerjaan layak ( decent work ) untuk semua sebagai target pembangunan (UN, 2014). Dalam  RPJMN  2014-2019,  menciptakan  pekerjaan  layak  bagi  semua  golongan merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, tidak terkecuali bagi kaum perempuan.
Besarnya  jumlah  pekerja  wanita  sektor  informal  seharusnya  menjadi  modal  bagi pembangunan  ekonomi  kreatif  masyarakat  yang  dapat  mendukung  peningkatan  ekonomi bangsa. Untuk menjadi sektor yang diandalkan, pekerjanya juga harus memiliki karakterisitik yang baik, seperti pendidikan tinggi, dan berketerampilan sehingga harapan untuk perbaikan pada sektor informal akan menjadi kenyataan.

## 2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam
Bangsa  yang  maju  mengakui  perlunya  perbaikan  kualitas,  status,  dan  peran perempuan dalam pembangunan untuk meningkatkan keadilan sosial dan memenuhi hak-hak azasi  manusia  yang  setara  antara  perempuan  dan  pria.  Islam  adalah  sebuah  agama  yang rahmatan  lil  „alamin .  Hal  ini  tercermin  dari  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  terkandung  di dalamnya.  Keluhuran  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  Islam  tercermin  dengan  adanya pengakuan  yang  tulus  dan  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  kesamaan  manusia.  Semua manusia  adalah  sama,  karena  ia  berasal  dari  satu  sumber  yakni  Allah  SWT.  Yang membedakan  manusia  yang  satu  dengan  manusia  lainnya  hanyalah  tingkat  ketaqwaannya. Kesamaan  manusia  senantiasa  ada  dalam  jaminan  kitab  suci  Al-Qur’an.  Dan  sebagai konsekuensi logis dari hal ini, maka setiap individu (laki-laki maupun perempuan) memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan serta memiliki hak-hak yang harus diterima.
Kitab  suci  Al-Qur’an  lebih  dari  adil  terhadap  perempuan.  Sebagaimana  yang berulang-ulang ditekankan, Al-Quran lah yang untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, telah  mengakui  perempuan  sebagai  entitas  yang  sah  dan  memberi  mereka  hak  dalam perkawinan,  perceraian,  harta,  dan  warisan.  Merujuk  kepada  beberapa  ayat  Al-Qur’an  yang mengindikasikan  bahwa  perempuan  harus  diperlakukan  secara  sama,  bahwa  Al-Qur’an mengajarkan  semua  orang  beriman  itu  sama  dihadapan  Allah,  sementara  perempuan  juga adalah  manusia  beriman,  dan  oleh  karena  itu  mereka  harus  memperoleh  status  yang  setara. Lebih  jauh  ditekankan  oleh  Al-Quran  dalam  Surat  At-Taubah:71: “Dan  orang-orang beriman,  laki-laki  dan  perempuan,  sebagian  mereka  menjadi  penolong  sebagian  yang  lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, dan taat  kepada  Allah  dan  utusan-Nya.  Karena  semua  ini,  Allah  akan  memberikan  rahmat kepada mereka”.
Islam  memberikan  kesamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  termasuk  dalam bidang ekonomi. Namun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Alquran dan Sunah menyebabkan  perempuan  sulit  mengakses  hak-hak  ekonominya  secara  setara  dengan  laki- laki.  Struktur  patriarki  melalui  pembagian  peran  di  masyarakat  telah  memarjinalkan perempuan dalam partisipasi ekonomi dan kepemilikan asset ekonomi. Strategi pembaharuan penafsiran  keagamaan  ini  juga  dilengkapi  dengan  pelbagai  strategi  pemberdayaan  ekonomi perempuan yang dapat membantu mereka mengakses hak-hak ekonominya (Hidayah, 2014).
Partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan  rumah  tangga  dan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  tetapi  juga  merupakan pondasi  yang  kokoh  di  sektor  lain.  Oleh  karena  itu,  perempuan  yang  berkecimpung  dalam kegiatan ekonomi memiliki kontribusi yang unik baik bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  perempuan  menghabiskan  sembilan  puluh  persen dari pendapatan mereka pada kesehatan dan pendidikan keluarga serta komunitasnya. Dengan berkontribusi  pada  keuangan  rumah  tangga  dan  pembangunan  masyarakat,  perempuan
mampu  menghasilkan  lebih  dari  sekedar  biaya  hidup;  tetapi  juga  mendapatkan  posisi terhormat  di  masyarakat.  Tidak  kalah  pentingnya  dalam  rumah  tangga,  mereka  juga  akan mampu  mengendalikan  isu-isu  seperti  keluarga  berencana  dan  mencegah  pernikahan  anak usia dini. Dengan potensi yang dimiliki perempuan tersebut jika mereka diberdayakan secara ekonomi dan intelektualitas, maka hal ini akan sangat efektif bagi pembangunan masyarakat dan bangsa (Trisiyani, 2014).
Dalam  hal  pembangunan  pemberdayaan  perempuan,  permasalahan  mendasar  yang masih  dialami  saat  ini  adalah  rendahnya  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan,  di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Rendahnya kualitas  hidup  perempuan  terjadi  di  berbagai  lini,  antara  lain  sosial  budaya,  lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik (Abdullah, 1990).

## 3. Mencairnya Diskriminasi Gender Dalam Upah Pekerja
Terkait  kondisi  pasar  tenaga  kerja,  upah  merupakan  indikator  mendasar  dalam mengukur ketidaksetaraan gender. Ketimpangan upah berbasis gender ini telah lama menjadi perhatian dalam dunia perekonomian. Perbedaan penilaian sosial terhadap tenaga kerja laki- laki  dan  perempuan  sangat  tercermin  dari  upah  yang  diperoleh.  Kesenjangan  upah  antar gender  mencerminkan  daya  tawar  dan  pasar  tenaga  kerja  yang  berbeda,  akses  ke  pekerjaan layak,  keterlibatan  yang  tinggi  sebagai  pekerja  paruh  waktu  atau  pekerjaan  sementara  yang umumnya berpenghasilan rendah, dan bahkan diskriminasi gender secara langsung (BPS dan KPPA, 2016). Hal ini bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menempatkan pekerjaan layak ( decent work ) untuk semua sebagai target pembangunan (UN, 2014). Dalam  RPJMN  2014-2019,  menciptakan  pekerjaan  layak  bagi  semua  golongan merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, tidak terkecuali bagi kaum perempuan.
Selama  kurun  waktu  satu  dasawarsa  terakhir,  jumlah  angkatan  kerja  perempuan memiliki  pertumbuhan  yang  cukup  tinggi.  Selama  periode  2014-2017  saja,  angkatan  kerja perempuan  rata-rata  tumbuh  2,09%  per  tahun,  jauh  di  atas  angkatan  kerja  laki-laki  yang hanya  1,43%  per  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  kaum  hawa  yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa. Namun sayangnya status pekerjaan perempuan justru  masih  banyak  bersifat  informal.  Berdasarkan  hasil  Survei  Angkatan  Kerja  Nasional (Sakernas)  Agustus  2017,  persentase  perempuan  di  sektor  informal  sebanyak  61,37%,  lebih tinggi  dari  jumlah  tenaga  kerja  laki-laki  pada  status  yang  sama  yang  hanya  54,34%. Kecenderungan tersebut  terjadi bertahun-tahun (Gambar 1), diawali dengan sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan lapangan kerja semakin sulit.
Gambar 1. Perkembangan Tenaga Kerja Informal Indonesia Menurut Jenis Kelamin,
Sumber: BPS, Sakernas (Data diolah)
Kemudian  juga  struktur  angkatan  kerja  masih  didominasi  oleh  angkatan  kerja berpendidikan SD (Sekolah Dasar) ke bawah. Akan tetapi, tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  berarti  pada  tahun  1980-2000.  TPAK perempuan  tahun  1990  sebesar  39%,  mengalami  peningkatan  menjadi  41,53%  pada  tahun 2000,  sedangkan  TPAK  laki-laki  sebesar  71,00%  pada  tahun  1990,  mengalami  peningkatan menjadi 71,75% tahun 2000 (Fakih, 1999).
Namun  demikian,  secara  komposisi,  proporsi  perempuan  yang  menjadi  pejabat, manajer, dan tenaga profesional, pada periode 2010-2016 meningkat cukup pesat. Pada tahun 2010,  perempuan  yang  menjadi  pimpinan  dan  tenaga  profesional  masih  berada  pada  posisi 44,02%, enam tahun kemudian sudah berada pada posisi 47,59 persen (BPS & KPPA, 2017). Artinya,  secara  komposisi  jumlah  perempuan  pada  posisi  ini  semakin  mengurangi  porsi tenaga  kerja  laki-laki  pada  posisi  yang  sama.  Keadaan  di  atas  mencerminkan  keadaan Indonesia  sebagai  negara  yang  ingin  memajukan  kaum  perempuan  khususnya  perempuan muslim.  Salah  satu  ukuran  lain  untuk  melihat  perbandingan  daya  saing  perempuan  adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin. Dalam periode 2010-2016, IPM perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki (hal ini bisa dilihat dalam Gambar 2).  Namun,  kecepatan  capaian  IPM  perempuan  lebih  tinggi  dari  laki-laki  (BPS  &  KPPA, 2017). Dengan kata lain, kualitas perempuan Indonesia tumbuh lebih pesat.

## Gambar 2. IPM Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 2010-2016
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017 (BPS dan KPPA, 2017) Peningkatan  kualitas  perempuan  Indonesia  selayaknya  diikuti  dengan  peningkatan kualitas  pekerjaan  yang  dilakukan.  Selanjutnya,  kualitas  tersebut  akan  mendorong kontribusinya  dalam  perekonomian.  Pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kesejahteraan  yang bersangkutan.  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (KPPPA)  melalui  program  unggulan  3  ENDs  berusaha  mengakhiri kesenjangan (ketimpangan) akses ekonomi bagi perempuan (BPS & KPPA, 2016). Persoalan ketimpangan  gender  dalam  ekonomi  tidak  hanya  sekedar  terlibat  atau  tidak  terlibatnya perempuan  dalam  pasar  tenaga  kerja,  tetapi  juga  ketika  perempuan  telah  memasuki  dunia kerja. Faktanya, upah tenaga kerja perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki meskipun sama-sama  dalam  status  formal  atau  informal  ( Vanek,  Chen,  Carré,  Heintz  &  Hussmanns, 2014; World Bank, 2011 ).
Sejumlah  faktor  turut  berpengaruh  dalam  membatasi  keterlibatan  perempuan  dalam jenis  pekerjaaan  tertentu.  Banyak  di  antara  jenis  pekerjaan  perempuan  dicirikan  dengan karakteristik seperti paruh waktu, kasual, tidak tetap dan tidak menentu, musiman dan bahkan pekerjaan  rumahan  ( home-based jobs )  atau  disebut  sebagai  pekerjaan  informal.  Mayoritas perempuan  yang  memilih  bekerja  di  sektor  informal  disebabkan  karena  pekerjaan  tersebut
fleksibel  dan  tidak  harus  meninggalkan  tugas-tugas  rumah  tangga  (OECD,  2008;  World Bank, 2011, ILO, 2018; Maloney, 2004).
Ketimpangan  gender  dalam  ketenagakerjaan  akan  berdampak  pada  ekonomi.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Klasen  &  Lamanna  (2009),  memperlihatkan  bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi  yang  hilang  akibat  ketimpangan  gender  dalam  ketenagakerjaan  sekitar  empat  kali lebih  besar  dibandingkan  ketimpangan  gender  dalam  pendidikan.  Memberikan  kesempatan yang  sama  kepada  perempuan  untuk  bekerja  di  sektor  formal  dapat  membuat  pasar  tenaga kerja menjadi lebih kompetitif (World Bank, 2011). Daya saing tenaga kerja & pool of talent yang dibutuhkan pengusaha perlu variasi. Sebagaimana diketahui, karakteristik laki-laki dan perempuan  berbeda,  tentu  hal  ini  akan  memberi  warna  tersendiri  dalam  dunia  kerja.  Di  sisi lain,  pentingnya  pelibatan  perempuan  dalam  dunia  kerja  adalah  untuk  meningkatkan  daya saing  global  (Seguino,  2000).  Masuknya  tenaga  kerja  asing,  baik  laki-laki  maupun perempuan, yang lebih terampil akan semakin membuat pekerja Indonesa kalah bersaing.
Pemberdayaan  perempuan  dalam  pekerjaan  formal  akan  meningkatkan bargaining power dalam  lingkup  domestik  (rumah  tangga)  dan  publik,  serta  mengurangi  kekerasan terhadap  perempuan.  Berdasarkan  hasil  Survei  Pengalaman  Hidup  Perempuan  Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan oleh BPS dan KPPPA, kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak  dialami  perempuan  yang  berstatus  tidak  bekerja  (35,1%).  Selain  itu,  prevalensi perempuan (16-64 tahun) yang pernah atau sedang menikah dan pernah mengalami kekerasan ekonomi  selama  hidup  ada  sekitar  24,5  persen.  Kekerasan  ekonomi  ini  dilakukan  oleh pasangannya.
Jumlah  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2015  sekitar  255,5  juta  orang  (Proyeksi Penduduk  Hasil  SP2010),  hampir  setengahnya  atau  tepatnya  49,75  persen  merupakan penduduk perempuan. Dengan jumlah tersebut potensi peran perempuan dalam pembangunan sangat  besar  dan  bisa  menjadi  kontributor  yang  signifikan  dalam  pembangunan  ekonomi. Perempuan  dapat  berperan  dalam  pembangunan  ekonomi  melalui  partisipasi  aktif  dalam dunia usaha.
Partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan  rumah  tangga  dan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  tetapi  juga  merupakan pondasi  yang  kokoh  di  sektor  lain.  Oleh  karena  itu,  perempuan  yang  berkecimpung  dalam kegiatan ekonomi memiliki kontribusi yang unik baik bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  perempuan  menghabiskan  sembilan  puluh  persen dari pendapatan mereka pada kesehatan dan pendidikan keluarga serta komunitasnya. Dengan berkontribusi  pada  keuangan  rumah  tangga  dan  pembangunan  masyarakat,  perempuan mampu  menghasilkan  lebih  dari  sekedar  biaya  hidup,  tetapi  juga  mendapatkan  posisi terhormat  di  masyarakat.  Tidak  kalah  pentingnya  dalam  rumah  tangga,  mereka  juga  akan mampu  mengendalikan  isu-isu  seperti  keluarga  berencana  dan  mencegah  pernikahan  anak usia dini.
Dengan  potensi  yang  dimiliki  perempuan  tersebut  jika  mereka  diberdayakan  secara ekonomi dan intelektualitas, maka hal ini akan sangat efektif bagi pembangunan masyarakat dan  bangsa.  Partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan  ekonomi  tidak  hanya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rumah  tangga  dan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  tetapi  juga merupakan  pondasi  yang  kokoh  di  sektor  lain.  Oleh  karena  itu,  perempuan  yang
berkecimpung  dalam  kegiatan  ekonomi  memiliki  kontribusi  yang  unik  baik  bagi pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  perempuan menghabiskan sembilan puluh persen dari pendapatan mereka pada kesehatan dan pendidikan keluarga  serta  komunitasnya.  Dengan  berkontribusi  pada  keuangan  rumah  tangga  dan pembangunan masyarakat, perempuan mampu menghasilkan lebih dari sekedar biaya hidup, tetapi  juga  mendapatkan  posisi  terhormat  di  masyarakat.  Tidak  kalah  pentingnya  dalam rumah  tangga,  mereka  juga  akan  mampu  mengendalikan  isu-isu  seperti  keluarga  berencana dan mencegah pernikahan anak usia dini. Dengan potensi yang dimiliki perempuan  tersebut jika  mereka  diberdayakan  secara  ekonomi  dan  intelektualitas,  maka  hal  ini  akan  sangat efektif bagi pembangunan masyarakat dan bangsa (Trisiyani, 2014).
Potensi  kaum  perempuan  dalam  membangun  perekonomian  bangsa  dapat  melalui partisipasi  aktif  mereka  dalam  dunia  usaha.  Meski  sebagian  besar  pengusaha  masih didominasi  oleh  kaum  laki-laki,  tingkat  kesenjangan  gender  dalam  hal  kewirausahaan terindikasikan membaik. Untuk usaha industri mikro kecil (IMK), pelaku usaha perempuan di IMK  lebih  terlihat  pada  industri  berskala  mikro.  Kemudian,  lebih  dari  setengah  usaha  IMK yang dikelola oleh pengusaha perempuan menjalankan kegiatan usahanya di bidang industri pengolahan makanan. Angka tersebut  lebih banyak dibandingkan pengusaha laki-laki mikro kecil  di  bidang  yang  sama.  Meskipun  demikian  secara  umum  kondisi  IMK  masih  belum menggembirakan  baik  untuk  kondisi  usaha  IMK  yang  dikelola  oleh  pengusaha  laki-laki maupun yang dikelola pengusaha perempuan.

## 4. Kondisi Pekerja Wanita Saat Ini Di Sektor Informal
Di  Indonesia  penyerapan  tenaga  kerja  selain  pada  sektor  formal  juga  terjadi  pada sektor  informal.  Sektor  informal  bahkan  merupakan  sektor  yang  lebih  besar.  Keterbatasan kesempatan kerja pada sektor formal membuat sektor informal menjadi alternatif pilihan bagi para  tenaga  kerja  yang  gagal  memasuki  sektor  pekerjaan  formal.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan wanita bekerja. Penelitian Soebyakto & Armansyah (2016), menunjukkan hal berikut ini: “The dominant factors that cause migrant women working in the informal sector is  the  desire  to  help  the  family  income,  and  flexible  working  time.  The  desire  to  help  the family income is the biggest cause of migrant women working in the informal sector with the percentage of 100% of the number of migrant women working in the informal sector said that the  reason  they  work  in  the informal  sector  because  they  want  to  help  the  family  income”. Dapat  dikatakan  bahwa  penyebab  dominan  wanita  bekerja  di  sektor  informal  disebabkan keinginan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
Menurut  Risnawati  (2016)  faktor  seperti  pendapatan  suami  yang  belum  mampu memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan  banyaknya  tanggungan  keluarga  juga  merupakan penyebab  wanita  memutuskan  untuk  bekerja  pada  sektor  informal.  Dalam  hal  tenaga  kerja, selama  ini  tenaga  kerja  wanita  (TKW),  mendapat  konotasi  sebagai  tenaga  kerja  kasar, berpendidikan rendah dan biasanya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan. Sangat mungkin kesan negatif terhadap TKW ini terjadi karena selama ini TKW berkonotasi dengan  pembantu  rumah  tangga,  atau  baby  siter.  Mereka  ini  dalam  peraturan  dunia perburuhan  di  Indonesia  dikenal  sebagai  tenaga  kerja  lapisan  bawah.  Narnun,  dalam pembicaraan  kali  ini  TKW  akan  diperluas  dimensinya,  tidak  hanya  tenaga  kerja  lapisan bawah, namun juga yang berada di lapisan menengah ke atas.
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, terutama di dalam era pembangunan, potensi peranan wanita menjadi sangat penting. Bahkan, jika rnungkin, peranan mereka harus ditingkatkan. Sebab, betapa pun, juga wanita saat ini kedudukannya sudah  menjadi semakin baik.  Perkembangan  ekonomi  menuntut  wanita  harus  duduk  sejajar  dengan  pria  ketika membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengar isu-isu pembangunan ekonorni.
Menurut  Tambunan  (1992),  tenaga  kerja  wanita  adalah  bagian  dari  penduduk  yang secara  ekonomis  potensial  untuk  terjun  ke  dalam  pasar  tenaga  kerja  dan  bertindak  sebagai angkatan  kerja.  Dengan  demikian,  tidak  lagi  dapat  dibedakan  atas  dasar  gender,  ketika seseorang  sudah  berada  dalam  jajaran  pasar  tenaga  kerja.  Secara  makro,  maka  setiap  orang yang  berada  dalam  jangkauan  pasar  tenaga  kerja,  baik  pria  maupun  wanita,  akan  bersaing ketat  untuk  memperoleh  pekerjaan.  Mengingat  bahwa  dalam  jenjang  pendidikan  saat  ini antara  pria  dan  wanita  mempunyai  kesamaan  hak  dan  kesempatan  kerja  juga  menjadi semakin terbuka bagi wanita, maka partisipasi tenaga kerja wanita terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita baru 23,65 %, sementara pada tahun 1985 menjadi 39,5 % dan pada tahun 1987 angka itu membengkak menjadi 44,63 %. Proporsi angkatan kerja wanita ini secara relative semakin meningkat dari waktu ke waktu sepertti terIihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Komposisi Angkatan Kerja Indonesia Menurut Gender (Dalam %)
Gender 2008 2013 2018 Wanita 37,4 38,8 40,2 Laki-Laki 62,6 61,2 59,8
Sumber: BPS, Proyeksi Angkatan Kerja, berbagai tahun
Atas  dasar  angka  partisipasi  yang  terus  meningkat  tersebut,  diperkirakan  bahwa proporsi angkatan kerja juga akan meningkat dari 37,4% pada tahun 2008 menjadi 40,2 pada tahun  2018.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  pada  akhirnya  angka-angka  tersebut  akan mendekati titik proporsional perbandingan wanita-pria sebesar 50,3, seperti yang ada saat ini. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa ada kecenderungan bagi wanita untuk berperan lebih besar dalam kegiatan pembangunan ekonomi.
Bahwa  pembangunan  ekonomi  adalah  suatu  proses  bertambahnya  pendapatan  riil masyarakat  dalam  jangka  panjang,  maka  sebenarnyalah  bahwa  upaya-upaya  untuk meningkatkan penghasilan masyarakat merupakan obsesi yang sangat kuat. Oleh karena itu, maka  pembangunan  ekonomi  dijadikan  titik  berat  pembangunan  jangka  panjang.  Namun, pembangunan  ekonomi  bukanlah  satu-satunya  obsesi.  Bidang-bidang  lain,  misalnya  sosial, budaya, pendidikan, dan politik akan pula digarap bersama agar ada keseimbangan.
Sektor  informal  di  Indonesia  identik  dengan  aktivitas  ekonomi  skala  kecil,  kurang produktif dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Di sisi lain, situasi menjadi rumit karena  tidak  adanya  jaminan  hak-hak  dan  proteksi  sosial  bagi  para  pekerja  sektor  informal (Pitoyo,  2007).  Kondisi  ini  diperparah  jika  pemerintah  lamban  memberikan  respon, ketidakpastian  dalam  memberikan  perlindungan  dan  intervensi  kebijakan  pelaku  usaha informal.  Dengan  demikian,  upaya  yang  perlu  diangkat  segera  adalah  bagaimana meningkatkan  jumlah  tenaga  kerja  formal  khususnya  perempuan,  sehingga  lambat  laun tenaga kerja di  sektor informal akan mulai  berkurang. Oleh karena itu sangat  penting untuk mempelajari  faktor-faktor  apa  saja  yang  diduga  kuat  membedakan  dan  mempengaruhi
dinamika jumlah tenaga kerja formal, sehingga intervensi kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran.  Program  pemberdayaan  perempuan  juga  perlu  digencarkan  agar  perempuan  dapat mengontrol nasibnya sendiri. Hingga perempuan akhirnya tidak hanya memiliki kemampuan dan akses yang sama terhadap pendidikan atau sumber daya, tetapi juga memiliki hak untuk berpartisipasi pada segala bidang tanpa rasa takut paksaan dan kekerasan.

## 5. Rata-Rata  Upah  Buruh  per  Bulan  Menurut  Lapangan  Pekerjaan  Utama  di  17 Kategori dan Jenis Kelamin
Rata-rata upah atau gaji buruh atau karyawan atau  pegawai  yang selanjutnya disebut sebagai  rata-rata  upah  buruh  pada  Februari  2018  sebesar  2,65  juta  rupiah  per  bulan.  Upah tertinggi pada Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, disusul oleh upah tertinggi kedua pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar  4,13  juta  rupiah  per  bulan,  sedangkan  upah  terendah  pada  Kategori  Jasa  Lainnya yaitu sebesar 1,44 juta rupiah per bulan.
Rata-rata  upah  buruh  laki-laki  per  bulan  tertinggi  sebesar  4,21  juta  rupiah  terdapat pada  Kategori  Jasa  Keuangan  dan  Asuransi,  sedangkan  terendah  pada  Kategori  Pertanian, Kehutanan,  dan  Perikanan,  yaitu  sebesar  1,92  juta  rupiah.  Rata-rata  upah  buruh  perempuan per  bulan  tertinggi  terdapat  pada  Kategori  Jasa  Keuangan  dan  Asuransi,  yaitu  sebesar  3,99 juta rupiah, sedangkan terendah pada Kategori Jasa Lainnya yaitu sebesar 1,16 juta rupiah.
Rata-rata upah buruh laki-laki per bulan cenderung lebih tinggi dibanding perempuan, namun  pada  tiga  kategori  terjadi  sebaliknya,  yaitu  pada  Kategori  Konstruksi  (laki-laki  2,62 juta  rupiah  dan  perempuan  2,91  juta  rupiah),  Kategori  Transportasi  dan  Pergudangan  (laki- laki  3,12  juta  rupiah  dan  perempuan  3,80  juta  rupiah),  serta  Kategori  Real  Estat  (laki-laki 3,04 juta rupiah dan perempuan 3,21 juta rupiah).
Jika  dibandingkan  dengan  rata-rata  upah  buruh  nasional  (2,65  juta  rupiah),  masih terdapat  enam  kategori  yang  memiliki  upah  di  bawah  rata-rata  upah  buruh  nasional,  yaitu Kategori  Konstruksi  (2,63  juta  rupiah),  Kategori  Industri  Pengolahan  (2,48  juta  rupiah), Kategori  Perdagangan  Besar  dan  Eceran;  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor  (2,16  juta rupiah),  Kategori  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum  (2,10  juta  rupiah),  Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,76 juta rupiah), dan Kategori Jasa Lainnya (1,44 juta rupiah) (BPS, 2018).

## 6. Rata-Rata  Upah  Buruh  Per  Bulan  Menurut  Pendidikan  Tertinggi  Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, sejalan dengan semakin tingginya tingkat  pendidikan,  rata-rata  upah  buruh  per  bulan  juga  meningkat.  Rata-rata  upah  buruh yang  menamatkan  pendidikan  universitas  sebesar  4,42  juta  rupiah,  hampir  3  kali  lipat  rata- rata upah buruh dengan pendidikan SD ke bawah yang hanya sebesar 1,57 juta rupiah.
Berdasarkan  jenis  kelamin,  terdapat  perbedaan  rata-rata  upah  sebulan  antara  buruh laki-laki  dan  perempuan.  Rata-rata  upah  buruh  laki-laki  selalu  lebih  tinggi  daripada perempuan  di  setiap  jenjang  pendidikan  yang  ditamatkan.  Pada  tingkat  pendidikan  SD  ke bawah, rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 1,83 juta rupiah sedangkan perempuan 1,09 juta rupiah.  Pada  tingkat  pendidikan  universitas,  rata-rata  upah  buruh  laki-laki  sebesar  5,22  juta rupiah sedangkan perempuan 3,57 juta rupiah. Selisih terbesar rata-rata upah antara laki-laki
dan perempuan terdapat pada buruh dengan tingkat pendidikan universitas yaitu sebesar 1,65 juta rupiah.
Padahal  kesenjangan  upah  antar  gender  dapat  menyebabkan  berbagai  dampak  yang tidak  hanya  bagi  perempuan  itu  sendiri  tetapi  juga  bagi  anak-anaknya.  Dalam  sejumlah penelitian  ditemukan  bahwa  perempuan  mempunyai  kecenderungan  yang  berbeda  dalam menghabiskan  pendapatannya.  Mereka  akan  menyimpan  pendapatannya  untuk  keperluan rumah tangga dan mengalokasikan untuk anak laki-laki atau perempuan secara adil. Dengan demikian,  anak  laki-laki  dan  perempuan  akan  memperoleh  keuntungan  dan  kesempatan pendidikan yang sama, yang nantinya dapat menghilangkan ketimpangan gender di kemudian hari (Haas, 2006).
Peran pemerintah dalam meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan mengurangi kesenjangan gender cukup signifikan. Berbagai perundang-undangan dan hukum dibuat  untuk  memberikan  perlindungan  tenaga  kerja  perempuan,  salah  satunya  berkaitan dengan  upah.  Pencegahan  kesenjangan  upah  antar  gender  ini  telah  diatur  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  No.  80  Tahun  1957  yang  menjelaskan  istilah  pengupahan  yang  sama  bagi buruh  laki-laki  dan  wanita  untuk  pekerjaan  yang  sama  nilainya  merujuk  kepada  nilai pengupahan  yang  diadakan  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin.  Penetapan peraturan  tersebut  menunjukkan  keseriusan  pemerintah  untuk  menghilangkan  diskriminasi upah antar gender.
Data  yang  didapat  dari  BPS,  bahwa  semakin  tinnggi  tingkat  pendidikan,  akan menaikkan tingkat upah para perempuan pekerja. Lulusan perguruan tinggi (Diploma I/II/III) dan Universitas, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki rata-rata upah buruh per bulan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  lulusan  SMA  ke  bawah.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  Tabel  2 berikut ini:
Tabel 2. Rata-Rata Upah Buruh per Bulan Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (Rupiah)
Februari 2018 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Laki- Laki Perempuan Laki-Laki +Perempuan SD ke bawah 1.825.338 1.092.918 1.571.481 SMP 1.997.041 1.424.433 1.808.698 SMA Umum 2.792.207 1.858.346 2.503.664 SMA Kejuruan 2.809.891 2.109.633 2.595.390 Diploma I/II/III 4.319.892 2.794.861 3.454.620 Universitas 5.219.178 3.568.841 4.417.217
Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2018
Gambar 3. Rata-Rata Upah Buruh per Bulan Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (Juta Rupiah), Februari 2018
Industri  yang  sifatnya  padat  tenaga  kerja  hendaknya  memberikan  kesempatan  yang lebih  besar  bagi  perempuan.  Terlebih  lagi  saat  ini  Indonesia  sedang  mengalami  proses transformasi  ke  sektor  industri.  Sementara  dari  sisi  individu,  perempuan  harus  diberikan kesempatan  setinggi-tingginya  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  kerja.  Meningkatkan kesempatan  perempuan  untuk  mengenyam  pendidikan  tinggi,  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Secara makro, marginal return investasi pendidikan perempuan terhadap ekonomi lebih besar dari laki-laki karena adanya dampak langsung dan tak langsung ( Knowles, Lorgelly & Owen, 2002 ).
Sinergitas  peningkatan  kesempatan  kerja  layak  bagi  perempuan  terutama  dengan meingkatkan  peran  industri  padat  tenaga  kerja  dan  pendidikan  bagi  kaum  perempuan  akan mewujudkan empat tujuan SDGs sekaligus, yaitu Tujuan 5 (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan  semua  perempuan),  Tujuan  8  (mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan  yang layak bagi semua),  Tujuan  9  (mendukung  industrialisasi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan),  dan  pada akhirnya Tujuan 1 (mengakhiri kemiskinan di manapun dalam semua bentuk) akan tercapai.
Dalam  teori  Human  Capital,  pencapaian  pendidikan  yang  berbeda  bagi  laki-laki  dan perempuan akan berdampak pada perbedaan upah yang diterima. Kompensasi atau upah atas pekerjaan  sangat  berdasarkan  pada  kemampuan  dan  keterampilan  para  pekerja.  Teori  ini menunjukkan  bahwa  sedikit  dan  berbedanya  modal  manusiawi  yang  dimiliki  perempuan dibandingkan  laki-laki  menyebabkan  rendahnya  upah  perempuan.  Hal  tersebut  berkaitan dengan  perbedaan  dalam  tingkat  produktivitasnya.  Terlebih  lagi  bagi  wanita  yang  sudah membentuk  keluarga,  mereka  akan  sulit  untuk  mengembangkan  modal  manusiawinya (Reimer & Schroder, 2006).
Kendati  perluasaan  peluang  kerja  telah  dilakukan  selama  satu  dekade  terakhir,  dan akses  anak  perempuan  ke  dunia  pendidikan  dan  partisipasi  di  bidang  pendidikan  berhasil ditingkatkan  secara  signifikan,  namun  perempuan  masih  belum  dapat  berpartisipasi  secara setara di pasar tenaga kerja. Pekerja perempuan tetap terkonsetrasi di perekonomian informal, terutama  pekerja  rumahan  perempuan  dan  pekerja  perempuan  di  usaha  mikro  dan  kecil (UMK),  di  mana  upah,  kondisi  kerja,  dan  keamanan  kerja  masih  buruk.  Sekitar  sepertiga pekerja perempuan masih terlibat dalam pekerjaan tanpa upah.
Perempuan pun terus menghadapi hambatan besar secara budaya, sosial, ekonomi dan agama dalam memperoleh pekerjaan dan kesetaraan perlakuan di dunia kerja. Pemisahan atau segregasi pekerjaan  berdasarkan  gender  juga  cenderung  memerangkap  perempuan  dalam pekerjaan  rendahan  dengan  fungsi  pengambilan  keputusan  yang  minimal,  sehingga menghambat peluang generasi muda untuk memasuki pasar tenaga kerja (ILO, 2017).

## D. KESIMPULAN
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa pada hakekatnya adalah upaya  meningkatkan  kedudukan,  peranan,  kemampuan,  kemandirian  dan  ketahanan  mental serta  spiritual  perempuan  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  upaya  peningkatan  kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan sebagai suatu kegiatan pengubahan berencana dan  direncanakan  memiliki  tujuan  untuk  mengadakan  perubahan  perilaku  (kondisi, afeksi , dan ketrampilan) positif dari khalayak sasaran pembangunan yang diharapkan dan dirancang untuk  dapat  menghasilkan  kemanfaatan  bagi  orang  banyak,  yaitu  masyarakat  secara
keseluruhan  (Parawansa,  2013).  Berbagai  pendekatan  pembangunan  yang  dipergunakan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan  yang  diwujudkan  hanya  pada  perempuan  atau  hanya  pada  pria  akan mempunyai dampak yang sangat terbatas. Karena itu, kebijakan proyek-proyek pembangunan dialihkan  ke  arah  pendekatan  gender  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pengintegrasian perempuan  dan  pria  dalam  semua  sektor  pembangunan  sesuai  dengan  potensi  serta kebutuhannya  masing-masing.  Perempuan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dengan  laki- laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi di bidang ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I.  (1990).  WANITA  KE  PASAR:  Studi  tentang  Perubahan  Sosial  Ekonomi Pedesaan. Populasi , 1 (1). BPS. (2018). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia .
BPS & KPPPA. (2017). Pembangunan Manusia Berbasis Gender . Jakarta: KPPPA. BPS  &  KPPPA.  (2016). Statistik  Gender  Tematik-Potret  Ketimpangan  Gender  dalam Ekonomi . Jakarta: KPPPA. Fakih, M. (1999). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Haas,  S.  (2006).  Economic  Development  and  the  Gender  Wage  Gap. The  Park  Place Economist, 14 .
Hidayah,  N.  (2014).  Reinterpretasi  Hak-Hak  Ekonomi  Perempuan  dalam  Islam. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 17 (1).
ILO. (2013). Mempromosikan Akses Perempuan Atas Pekerjaan yang Layak dan Kesetaraan
Kerja di Indonesia . Retrieved from
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS201772/langen/index.htm
ILO.  (2018). Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan , Referensi  Manual  Serikat  Pekerja  untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 . ILO. (2018). Women And Men In The Informal Economy: A Statistical Picture . Geneva: ILO. Klasen.  S.,  &  Lamanna,  F.  (2009).  The  Impact  of  Gender  Inequality  in  Education  And Employment On Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries. Feminist Economics 15 (3).
Knowles, S., Lorgelly, P. K., & Owen, P. D. (2002). Are educational gender gaps a brake on economic  development?  Some  cross‐country  empirical  evidence. Oxford  economic papers , 54 (1), 118-149.
Krisni, M. M. S., (Jurnal Perempuan No 44:2005), Patimah, Dinamika Ekonomi Perempuan dalam Industri Kecil dan Menengah , (Jurnal Equalita. No. 2. Juni 2003). Maloney, W. F. (2004). Informality Revisited . World Development, 32(7). OECD. (2008). Gender and Sustainable Development Maximising The Economic, Social And Environmental Role Of Women . Paris: OECD. Parawansa,  K.  I.  (2013). Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan . Bali: Kemensos.
Pitoyo,  A.  J.  (2007). Dinamika  Sektor  Informal  di  Indonesia:  Prospek,  Perkembangan  dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro . Populasi, 18(2).
Reimer,  D.,  &  Schroder,  J.  (2006).  Tracing  the  Gender  Wage  Gap:  Income  Differences Between  Male  And  Female  University  Graduates  in  Germany. Zeitschrift  für Arbeitsmarkt Forschung, 39 .
Risnawati.  (2016).  Peran  Ganda  Istri  yang  Bekerja  dalam  Membantu  Ekonomi  Keluarga Buruh  Perkebunan  Kelapa  Sawit  pada  PT.  Bumi  Mas  Agro  Kecamatan  Sandaran Kabupaten Kutai Timur. eJournal Sosiatri-Sosiologi, 4 (3).
Seguino. S. (2000). Accounting for Gender in Asian Economic Growth. Feminist Economics,
6 (3).
Soebyakto,  B.  (2016).  Migrant  Women  Working  at  Informal  Sectors:  Empirical  Study  in Kuto Batu Village, Ilir Timur Ii Palembang City. International journal of humanities and socials science , 6 (4), 1-27.
Tambunan. H. (1992). Peranan Wanita dalam Pembangunan . Makalah Lokakarya.
Trisiyani.  (2014). Mengapa  Wirausaha  Wanita  Menjadi  Kunci  Pembangunan  Global . Retrieved  from http://dberita.com/1170/mengapa-wirausaha-wanita-menjadi-kunci- pembangunan-global . United Nations. (2014). World  Survey  on the  Role  of  Women In  Development  2014 Gender Equality And Sustainable Development. New  York:  The Research And  Data Section Of UN Women.
Vanek,  J.,  Chen,  M.  A.,  Carré,  F.,  Heintz,  J.,  &  Hussmanns,  R.  (2014).  Statistics  on  the informal economy: Definitions, regional estimates and challenges. Women in Informal Employment:  Globalizing  and  Organizing  (WIEGO)  Working  Paper  (Statistics) , 2 , 47-59.
World  Bank.  (2012). Gender  Equality  and  Development .  Washington  DC:  World Development Report The World Bank.