DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2

## DESAIN KELEMBAGAAN DALAM KOLABORASI PENCEGAHAN KEMATIAN IBU SAAT PERSALINAN
Rininta Andriani 1, dan La Ode Syaiful Islamy 2
1 Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Fakultas Kesehatan Masyarakat. D/a. Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
2 Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik D/a. Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No.124 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
E-mail: syaiful80islamy@gmail.com

## DESIGN INSTITUTIONAL IN COLLABORATION OF THE PREVENTION OF MOTHER DEATH AT CHILDBIRTH

## Abstract
Efforts  to  prevent  maternal  death  during  childbirth  have  become  a  serious concern of the government  and society. Many factors cause maternal  death; one of the factors is the lack of access to good services for maternal health, especially the  punctuality  of  emergencies  caused  by  being  late  in  making  decisions  to  get treatment,  the  second  is  late  arriving  at  health  facilities,  and  the  third  is  late  in getting adequate and appropriate treatment. The efforts to prevent maternal death during childbirth can be made by collaborating to design institution collaborative of maternal death prevention at first. The purpose of this research was to describe the collaborative institution design of maternal death prevention during childbirth in  South  Buton  Regency  using  a  qualitative  method  with  a  phenomenological approach, data collected through observation, interviews and document study and analyzed  with  the  stages  of  data  reduction,  data  display,  and  conclusion drawing/verification.  The  result  showed  that  in  designing  the  institution,  this could be seen from society's large participation based on equality and sharing of understanding from the collaborative actors. The establishment of a limited forum resulted  from  discussions  carried  out,  which  was  legitimated  in  terms  of  basic rules  of  collaboration  supporter  that  combined  between  customary  regulations and customs of ancestors and applicable statutory regulations.

## Keywords : Design Institutional; Collaboration; Maternal death; Childbirth

## Abstrak
Upaya pencegahan kematian ibu saat persalinan telah menjadi perhatian serius pemrintah dan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kematian ibu salah satunya adalah minimnya akses pelayanan yang baik bagi kesehatan ibu terutama ketepatan waktu kegawatdaruratan  yang  disebabkan  oleh  terlambat  mengambil  keputusan  untuk mendapatkan perawatan, yang kedua terlambat tiba di fasilitas kesehatan dan yang ketiga terlambat  mendapatkan  penanganan  yang  memadai  dan  tepat.  Upaya  pencegahan kematian ibu saat persalinan ini dapat dilakukan  dengan cara berkolaborasi yang terlebih dahulu  melakukan  desain  kelembagaan  kolaborasi  pencegahan  kematian  ibu.  Tujuan penelitian  ini adalah untuk  mendeskripsikan  desain  kelembagaan  kolaborasi pencegahan
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
kematian ibu saat persalinan di Kabupaten Buton Selatan menggunakan metode kualitatif dengan  pendekatan  fenomenologis  data  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan studi  dokumen  serta  dianalisis  dengan  tahapan data  reduction , data  display ,  dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukan bahwa desain kelembagaan telah  terbentuk  hal  ini  dapat  dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  yang  begitu  besar  yang didasarkan atas kesetaraan dan berbagi pemahaman dari para aktor kolaborasi. Kemudian terbangunnya forum terbatas hasil dari diskusi-diskusi yang kemudian terlegitimasi dalam aturan  dasar  pendukung  kolaborasi  yang  menggabungkan  antara  aturan  adat  serta kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: Desain kelembagaan; Kolaborasi; Kematian Ibu; Persalinan

## PENDAHULUAN
Pencegahan kematian ibu saat persalinan  hingga  saat  ini  merupakan  isu utama  dalam  kesehatan  masyarakat.  Pada tahun  2017  sekitar  830  ibu  meninggal disebabkan  oleh  kehamilan  dan  persalinan, sedangkan  di  Indonesia  masih  menempati posisi  305  per  100  ribu  kelahiran  hidup (1) . Dengan  melihat  keadaan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa dalam setiap jam bahkan setiap  hari  bahkan  setiap  menitnya  seorang ibu harus mengalami kematian yang disebabkan oleh komplikasi yang berhubungan  dengan  kehamilan,  persalinan dan pasca kelahiran (2) .
Jika  melihat  profil  kesehatan  Sulawesi Tenggara,  dalam  5  tahun  terakhir  kasus kematian ibu berada pada angka 65-75 orang setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2019,  kasus kematian  ibu  disebabkan  oleh  kematian  ibu bersalin sebesar 32 kasus, kematian Ibu nifas sebanyak  20  kasus  dan  kasus  kematian  Ibu hamil  sebanyak  8  kasus.  Bila  dilihat  dari Angka  Kematian  Ibu  (AKI),  Tahun  2019 Angka  Kematian  ibu  Provinsi  Sulawesi Tenggara adalah 128/100.000 KH (3) . Sedangkan  di  Buton  Selatan  penanganan Angka  Kematian Ibu (AKI) yang  mana pada tahun  2016  berjumlah  3  orang  dengan  1.725 bayi  yang  lahir  hidup, tahun 2017  berjumlah 3  orang  dengan  1.711  bayi  lahir  hidup  dan pada  tahun  2018  berjumlah  2  orang  dengan 1.712 bayi lahir hidup (4) .
Banyak  faktor  yang  menyebabkan tingginya  kematian  ibu  salah  satunya  adalah
minimnya  kases  pelayanan  kesehatan  ibu yang baik terutama ketepatan waktu kegawatdaruratan  yang  disebabkan  oleh  3 keterlambatan  yaitu  terlambat  mengambil keputusan  untuk  mendapatkan  perawatan, yang  kedua  terlambat  tiba  di  fasilitas kesehatan dan yang ketiga terlambat mendapatkan penanganan yang memadai dan tepat (5) . Selain itu kondisi  ibu saat hamil dan melahirkan  sudah  dalam  masa  risiko  tinggi dan  masuk  dalam  kriteria  terlalu  tua  saat melahirkan  (>35  tahun),  terlalu  muda  (<20 tahun),  terlalu  banyak  anak  (>4  anak),  dan terlalu rapat jarak kelahiran (<2 tahun) (6) .
Upaya  pencegahan  kematian  ibu  saat persalinan  telah  banyak  dilakukan  oleh penerintah  salah  satunya  adalah  dengan menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  nomor  97  Tahun  2014 pasal  46  yang  menyatakan  bahwa  dalam rangka  membantu  percepatan  pencapaian derajat kesehatan ibu yang optimal diperlukan  peran  serta  masyarakat  baik secara  perseorangan  maupun  terorganisasi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa: program perencanaan  persalinan  dan  pencegahan komplikasi,penyelenggaraan kelas ibu hamil, kemitraan  bidan  dan  dukun,  dan  rumah tunggu  kelahiran (7) ,  selain  itu  pemerintah Kabupaten Buton selatan juga telah mengeluarkan  Peraturan  Bupati  nomor  62 Tahun  2019  Dalam  Peraturan  Bupati  nomor 62  Tahun  2019  tentang  Program  Inovasi Bidang  Kesehatan  Gerakan  Lanjut  Usia
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
Peduli  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  dengan melibatkan  Pemerintah  Daerah,  Kecamatan dan Desa, Kelompok Kerja Operasional, dan fasilitator.
Salah  satu  cara  yang  dinilai  akan mempercepat  keberhasilan  suatu  program adalah  dengan  cara  kolaborasi  antara pemerintah  dan  beberapa  aktor.  Menurut Islamy,  dalam  menangani  dan  penataan masalah publik diperlukan keterlibatan selain pemerintah  juga  keterlibatan  lembaga  non pemerintah,  dalam  hal  ini  termasuk  lembaga swadaya  masyarakat  setempat,  dan  lembaga adat,  sebab  masalah  publik  tidak  cukup hanya dibebankan kepada pemerintah namun dibutuhkan  keterlibatan  semua  aktor  terkait dan terintegrasi (8) . Sedangkan menurut Ansel and  Gash  adanya  perjanjian  atau  kerjasama dimana agensi public dan stakeholders dalam proses  pembuatan  keputusan  kolektif  yang bersifat  formal,  berdasarkan  konsensus,  dan bersifat  deliberatif  yang  bertujuan  membuat atau  mengimplementasikan  kebijakan  public atau manajemen program/aset-aset publik (9) . Setiap program pemerintah akan berjalan  dengan  baik  dan  memenuhi  sasaran dibutuhkan  keterlibatan  masyarakat  secara luas.  Keterlibatan  masyrakat  ini  bukan sekedar  mendukung  program  pemerintah tetapi  peran  masyarakat  lebih  kepada  peran yang  lebih  besar  untuk  kesejahteraannya. Dengan demikian desain kelembagaan sangat penting  dilaksanakan  untuk  mengarahkan, menggerakkan,  dan  menciptakan  iklim  guna mendukung  program  yang  dilakukan  oleh masyarakat.
Saat  melaksanakan  kolaborasi  yang melibatkan masyarakat secara luas dibutuhkan  suatu  desain  kelembagaan  yang mengacu  pada  protokol  dan  aturan  dasar dalam  berkolaborasi,  hal  ini  sangat  penting untuk  legalitas  proses  kolaborasi  sehingga permasalahan  desain  kelembagaan  menjadi hal yang mendasar (9) .
Kelembagaan dalam masyarakat meliputi  kesatuan  unsur  beserta  jaringannya
yang  dikembangkan  secara  terorganisasi, meliputi Pemerintah pusat, pemerintah daerah,  swasta,  asosiasi,  lembaga  swadaya masyarakat,  lembaga  adat,  dan  masyarakat umum.  Sedangkan  Kelembagaan  kesehatan masyarakat  memiliki  posisi    sangat  penting dalam masyarakat, dimana lembaga kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan dasar ditengah-tengah  masyarakat. Salah  satu  contoh  lembaga  kesetahan  adalah posyandu  yang  memiliki  fungsi  pemantauan kesehatan  ibu  hamil,  pemberian  imunisasi pada  bayi,  pelayanan  kesehatan  bagi  lansia, serta membantu Puskesmas dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Desaind  kelembagaan  dalam  kolaborasi pencegahan  kematian  ibu  saat  persalinan menggunakan model Collaborative Governance Ansel  and  Gash  (2008)  pada dimensi  desain  kelembagaan  yang  meliputi (a)  partisipasi,  (b)  forum  terbatas,  (c)  aturan dasar  pendukung  kolaborasi,  dan  (d), transparan (9) .

## BAHAN DAN METODE
Metode penelitian ini metode penelitian  kualitatif  yang  mana  data  hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan,  selanjutnya  dikonstruksikan  dalam suatu  tema  yang  lebih  bermakna  dan  mudah dipahami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  fenomenologi  yang berfokus  pada  deskripsi  tentang  pengalaman para informan.
Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri atas Bhisa (dukun  beranak),  penyedia layanan  kesehatan  ibu  dan  anak,  pengguna layanan, Bidan, kelompok Lansia, seluruhnya berjumlah 12 orang. Kemudian data dianalisis  menggunakan  analisis  data  Miles and  Huberman  yang  terdiri  atas data reduction , data  display ,  dan conclusion
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
drawing/verification (10) . Dalam  menjamin kebsahan data temuan dilakukan Triangulasi sumber-sumber  data  yang  berbeda  dengan memeriksa  bukti-bukti  yang  berasal  dari sumber-sumber  tersebut  untuk  membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

## HASIL
Hasil  wawancara  dan  pengamatan yang  dilakukan  pada  dasarnya  disain kelembagaan  pencegahan  kematian  ibu  saat persalinan telah dilaksanakan dengan memperhatikan indikator dalam desain kelembagaan  yang  meliputi  (a)  Partisipasi, (b)  Forum  terbatas,  (c)  Aturan  dasar pendukung kolaborasi, dan (d), Transparan.

## a. Partisipasi
Pada  indikator  partisipasi  berdasarkan reduksi  hasil  wawancara  yang  dilakukan partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung upaya pencegahan kematian ibu saat persalinan  sangat  jelas  terlihat,  dalam Peraturan  Bupati  Buton  Selatan  nomor  62 Tahun 2019 tentang Program Inovasi Bidang Kesehatan  Gerakan  Lanjut  Usia  Peduli Kesehatan  Ibu  dan  Anak  pada  pasal  13 menyatakan  keterlibatan  Pemerintah  Daerah, Kecamatan  dan  Desa,  Kelompok  Kerja Operasional, dan fasilitator.
Berdasarkan peraturan tersebut keterlibatan  masyarakat  umum  sangat  besar selain kader posyandu juga ada pelibatan ibu- ibu  lansia  dalam  membantu  pencegahan kematian  ibu  dengan  membentuk  tim pelaksana  melalui  surat  keputusan  kader lansia,  yang  terdiri  beberapa  tokoh-tokoh lansia.  Masing-masing  mereka  memiliki tugas  dan  kewajiban  masing-masing  dalam pencegahan  kematian  ibu  melahirkan,  selain itu  keterlibatan  PKK,  Dharma  Wanita,  dan juga tokoh adat dalam  hal  pengawasan demi suksesnya kegiatan ini sangat diharapkan.
Selain itu ada informan yang mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat  adalah  senantiasa  dilibatkan dalam proses pengambilan kepustusan tentang bagaimana pencegahan kematian  ibu saat  persalinan  yang  juga  melibatkan  bidan, bhisa, dan  ibu  hamil sehingga program  yang ditawarkan  kemasyarakat  dapat  berjalan dengan baik.
Kemudian  ada  pula  informan  yang mengatakan  bahwa  kegiatan  pencegahan kematian  ibu  saat  persalinan  di  Kabupaten Buton  Selatan  terlebih  dahulu  melalui kesepakatan  bersama  antara  pemerintah  dan masyarakat,  masyarakat  ini  di  wakili  oleh orang-orang yang paham betul dan berkompeten  dalam  urusan  persalinan  dalam hal  ini bhisa (dukun  beranak),  kader  lansia, dan  kader  posyandu,  dan  masyarakat  pada umumnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan pengamatan  nampak  bahwa  pada  umumnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam kolaborasi  pencegahan  kematian  ibu  saat persalinan  bentuk  partisipasinya  bermacam- macam mulai adanya gerakan inovasi dengan melibatkan  ibu-ibu  lanjut  usia,  sampai  pada pelibatan bhisa (dukun  beranak).  Hal  ini dapat terjadi dikarenakan  adanya dialog atau diskusi yang sehingga terbangun kesepahaman  dan  kesepakatan  bersama bagaimana  upaya  pencegahan  kematian  ibu saat persalinan dilaksanakan.

## b. Forum terbatas
Forum  terbatas  teah  terbentuk  dalam upaya pencegahan kematian ibu sala satunya adalah  dengan  membentuk  Tim  Pelaksana Kegiatan  (TPK)  berdasarkan  SK  nomor  07 Tahun 2019 kader Lansia yang beranggotakan  para  Lansia  untuk  membantu mengontrol dan mendata sasaran dilingkungan keluarga dan tetangganya  yang terdiri  dari  ibu  hamil,ibu  bersalin,ibu  nifas dan  bayi  baru  lahir;  menjadi  narahubung dalam  memberikan  informasi  kesehatan  ibu
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
hamil, ibu bersalin, ibu nifas kepada petugas kesehatan;  melakukan  sosialisasi  gerakan lansia peduli kesehatan  ibu dan anak kepada seluruh  masyarakat;  menggerakkan  dan mengembangkan  partisipasi,  gotong  royong dan  swadaya  masyarakat  dalam  membantu program  lansia  peduli  kesehatan  ibu  dan anak;  mendampingi  ibu  hamil,  ibu  bersalin, ibu  nifas  dan  bayi  mendapatkan  pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  dan  memantau konsumsi gizi;  melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
Selain  itu  mendampingi  ibu  hamil,  ibu bersalin,  ibu  nifas  dan  bayi  mendapatkan pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  dan memantau  konsumsi  gizi;  melaksanakan pencatatan  dan  pelaporan  program  gerakan lansia peduli kesehatan  ibu dan anak kepada Kepala Desa atau Lurah serta bidan desa atau tenaga  kesehatan  lainnya  yang  ada  di  desa. Pembentukan  kader  lansia  ini  sebagai penerapan  dari  Peraturan  Bupati  nomor  62 tahun  2019  tentang  program  inovasi  bidang kesehatan gerakan lanjut usia peduli kesehatan ibu dan anak.
Berdasarkan  hasil wawancara  bahwa pemerintah  desa,  para  lansia  dan  bidan  juga terlibat  pemerintah  daerah,  tokoh  adat  dan orgaisasi  kemasyarakatan  turut  berpartisipasi dalam  pencegahan  kematian  ibu  melahirkan. Partisipasi  yang  dilakukan  jelas  terlihat  mulai dari kegiatan musyawarah dusun dalam membentuk kader lansia.

## c. Aturan Dasar pendukung kolaborasi
Dalam upaya pencegahan kematian ibu saat  persalinan  tentu  ada  atururan  aturan dasar  yang  dijalankan  selain  aturan-aturan adat  yang  berlaku  secara  turun  temurun, antara  lain    Perbub  Gerlap  Lansia  nomor  62 tahun  2019  kemudian  diperkuat  lagi  dengan Peraturan  Bupati  nomor  62  Tahun  2019 tentang  Program  Inovasi  Bidang  Kesehatan Gerakan  Lanjut  Usia  Peduli  Kesehatan  Ibu dan  Anak  pada  pasal  13  menyatakan keterlibatan  Pemerintah  Daerah,  Kecamatan
dan Desa, Kelompok Kerja Operasional, dan fasilitator.
Komitmen terbangun berdasarkan aturan-aturan  yang  mengikat  dan  disepakati untuk dijalankan bersama. Faktor aturan adat sangat mendominasi saat pengambilan keputusan dalam  memilih tempat persalinan, sehingga dibutuhkan diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh  adat  melalui  Kader  Lansia  agar komunikasi antara lembaga adat dan pemerintah  dalam  hal  ini  tenaga  kesehatan dapat terjalin.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  salah seorang  informan  mengatakan,  seringnya terjadi keterlambatan pengambilan keputusan dalam pemilihan tempat persalinan, masyarakat lebih memilih dan nyaman untuk melakukan persalinan dirumah dan jika harus melakukan  persalinan  di  Fasilitas  kesehatan harus  menunggu  dulu  persetujuan  dari bhisa (dukun)  dan  pimpinan  adat (parabela) atau imam  desa . Sehingga  keterlambatan  sampai di fasislitas kesehatan sering terjadi.
Terjadinya  keterlambatan  pengambilan keputusan disebabkan oleh keyakinan masyarakat  bahwa  segala  sesuatu  yang dimulai  dari  rumah  maka  harus  diselesaikan dirumah  sehingga  masyarakat  merasa  tabu untuk  meninggalkan  rumah  saat  akan bersalin.
Upaya yang diilakukan adalah program pencegahan  kematian  ibu  saat  persalinan  ini harus melibatkan tokoh-tokoh adat dan lansia sehingga  sinergitas  lembaga  adat  dan pemerintah  dapat  dibangun.  Bagaimana aturan-aturan  adat  ini  dapat  sejalan  dengan program  pemerintah  dan  peraturan  undang- undang yang berlaku.
Adanya  hambatan-hambatan  dalam  upaya pencegahan  kematian  ibu  saat  persalinan,  sebab masih banyak berkembang dimasyarakat keyakinan-keyakinan  atau  kebiasaan  persalinan dilakukan  dirumah,  walaupun  gerakan  ini melibatkkan  tokoh-tokoh  adat  seperti Bhisa dan Parabela ,  namun  keyakinan  tersebut  masih diyakini.
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
Oleh  karena  itu  kolaborasi  antara  keder- kader posyandu, kader lansia dan seluruh elemen masyarakat  harus  dibarengi  dengan  penyatuan visi serta kesetaraan pemahaman dan pengetahuan para aktor kolaborasi.
d. Transparan
Transparansi dalam membangun kolaborasi  dilakukan  atas  dasar  saling menghargai  antar  aktor  kolaborasi,  saling terbuka  mengenai  anggaran  dan  untung  rugi kolaborasi.  Transparan  dalam  artian  kita saling  terbuka  jangan  ada  yang  ditutup- tutupi, pemerintah dan masyarakat atau lebih khusus keluarga ibu hamil harus sejalan . Masyarakat  harus  jujur  memberikan informasi terkait kondisi atau keberadaan ibu hamil  yang  ada  dilingkungannya  sehingga pendampingan  dan  pemberian  informasi tentang kesehatan  ibu hamil dapat diberikan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat  sudah mulai  paham  akan pentingnya  kesehatan  ibu,  masyarakat  juga ikut  terlibat  dalam  pemberian  informasi mengenai kondisi ibu hamil.
Selain  itu  toko-tokoh  lansia  ikut  ambil bagian  dalam  hal  pendampingan  pemberian kesadaran akan pentingnya kesehatan ibu dan bayi  yang  dikandung.  Pertemuan  ini  dalam kelas  lansia,  pertemuan  informal  dimana pihak pemerintah, lansia dan Bhisa berkunjung  ke  rumah  ibu  hamil  serta pembahasan  mengenai  tanda-tanda  maupun bahaya melahirkan apabila terjadi penundaan.
Saling  keterbukaan  informasi  dan saling  percaya  antar  ibu  hamil,  bhisa,  dan bidan  desa  harus  terus  terjalin  demi pencegahan akan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Ibu hamil dan keluarganya  harus  paham  dan  percaya  pada petugas  kesehatan  untuk  mau  melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Inilah peran Parabela dan  dan Bhisa .  Bagaimana  dengan peran  dan  pengaruhnya  ditengah-tengah masyarakat dapat meyakinkan  ibu  hamil dan keluarganya.
Ada  beberapa  informan  mengatakan bahwa memang masih ada sebagian masyarakat sudah mau mengikuti saran-saran dari para petugas kesehatan dengan melibatkan Bhisa sebagai  media  komunikasi bagi  ibu  hamil  dan  keluarganya  dan  ini  juga dilakukan melalui  pendekatan budaya.. memang  ada  beberapa  ibu  saat  mengontrol kehamilannya  di  Posyandu  senantiasa  aktif, namun  pada  saat  masa  persalinan  masih  ada yang memilih dirumah.
Transparan dalam kolaborasi pencegahan  kematian  ibu  bersalin  sudah dilakukan,  namun  perlu  ada  penguatan- penguatan  lagi  baik  dari  pemerintah  dan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan  kematian  ibu  saat  persalinan. Walaupun keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat masih saja ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya  menjaga  persalinan  agar  aman dan  selamat.  Pemahaman  yang  dimiliki masyarakat  tentang  merawat  kehamilan belum  sejalan  dengan  perilaku  yang  masih melakukan persalinan diluar fasilitas kesehatan.

## PEMBAHASAN
Desaind kelembagaan kolaborasi pencegahan  kematian  ibu  merupakan  hal yang  mutlak  ditengah-tengah  masyarakat sebab melibatkan masyarakat secara luas dan terintegrasi. Partisipasi masyarakat terbangun bukan sekedar pemakluman tetapi partisipasi aktif  yang  dibutuhkan  dan  hal  utama  dalam membangun  partisipasi  penuh  masyarakat adalah kesetaraan antar aktor kolaborasi (11) . Desain kelembagaan meliputi (a) Partisipasi,  (b)  Forum  terbatas,  (c)  Aturan dasar  pendukung  kolaborasi,  dan  (d), Transparan

## a. Partisipasi
Partisipasi  merupakan  faktor  kunci dalam menjamin  keberhasilan  program pembangunan.  Partisipasi  yang  dimaksud
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
adalah  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  masyarakat  untuk  terlibat dalam  proses  pembangunan  dan  dapat meinkmati hasil pembangunan sesuai dengan kapasitasnya.  Partisipasi  dapat  mempercepat lahirnya program-program yang dapat memberikan  ruang  dan  akses  lebih  luas kepada  masyarakat  serta  menentukan  arah kebijakan pembangunan.
Partisipasi dibangun atas dasar kesetaraan  peran,  para  aktor  kolaborasi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan  “bukan  sekedar”  berkonsultasi pada lembaga publik merupakan fokus dalam collaborative  gobernance, hal  ini  dapat dilihat  dalam  kerjasama  yang  dibangun antara  pemerintah  dan  masyarakat  pada Peraturan  Bupati  nomor  62  Tahun  2019 tentang  Program  Inovasi  Bidang  Kesehatan Gerakan  Lanjut  Usia  Peduli  Kesehatan  Ibu dan  Anak  pada  pasal  13  menyatakan keterlibatan  Pemerintah  Daerah,  Kecamatan dan Desa, Kelompok Kerja Operasional, dan fasilitator.
Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan  kematian  ibu  saat  persalinan adanya  pelibatan  unsur  pimpinan  adat (parabela) untuk ikut serta dalam program ini dengan tujuan agar aturan-aturan adat istiadat atau keyakinan masyarakat yang secara turun temurun  terus  dilaksanakan  masyarakat  agar dilakukan  penyesuaian-penyesuaian  sesuai dengan  kondisi  dan  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku  serta  perkembangan ilmu  pengetahuan.  Bhisa  dan  Para  tokoh lansia sangat disegani dan dihargai masyarakat  dapat  menjadi  corong  informasi terkait masalah perawatan kehamilan.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pemikiran Islamy  bahwa    terdapat  dua  prinsip  dasar yang  menjadi  perhatian  dalam  partisipasi yaitu;  prinsip  kesepakatan  bersama  dan prinsip  persamaan  kedudukan/kesetaraan. Kesepakatan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan  bersama.  Kesepakatan  bersama
bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat  diganggu gugat.  Hasil  kesepakatan  bersama  biasanya diambil  berdasar  hasil  musyawarah  mufakat yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar.  Kesepakatan  bersama  merupakan ketentuan,  ketetapan,  dan  penyelesaian  yang dilakukan  sekelompok  orang  terhadap  suatu hal atau permasalahan. Semua pihak diharapkan  dapat  menerima  kesepakatan bersama  dengan  ikhlas,  bertanggung  jawab, dan lapang dada. Sedangkan prinsip persamaan kedudukan adalah perihal kesamaan tingkatan. Dengan demikian prinsip  persamaan  kedudukan  disini  adalah suatu  kondisi  dimana  dalam  perbedaan  dan keragaman  yang  ada  pada  aktor  kolaborasi tetap  memiliki  satu  kedudukan  yang  sama dan  satu  tingkatan  Hierarki.  termasuk perlakuan yang sama dalam kolaborasi tanpa membedakan  jenis  kelamin,  keturunan, kekayaan,  suku  bangsa,  dan  lainnya.  Kedua prinsip  tersebut  menunjukan  adanya  peran aktif  para  aktor  baik  ditingkat  pemerintah, swasta  maupun  masyarakat  dalam  hal  ini lembaga adat (12) .
b. Forum Terbatas Secara teoritis collaborative governance dikelolah  oleh  sebuah  badan kerjasama, badan kerjasama merupakan suatu forum  yang  melaksanakan  suatu  kerjasama yang  anggotanya  merupakan  perwakilan yang  dipercaya  untuk  melakukan  kerjasama. Obyek  kerjasama  meliputi  seluruh  urusan yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah daerah  otonom,  asset  daerah  dan  potensi daerah dan penyediaan layanan umum (11) . Dalam upaya pencegahan kematian ibu saat persalinan telah terbentuk sebuah  forum yang  berpartisipasi  aktif  dalam  upaya  ini yaitu  kader  posyandu  dan  kader  lansia. Forum  ini  terbentuk  secara  alamiah  dari diskusi-diskusi yang dibangun dalam melaksanakan  program  kesehatan  ibu  dan anak  namun  resmi  terbentuk  berdasarkan Peraturan Bupati nomor 62 Tahun
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
2019.forum ini terdiri atas para bidan, tenaga kesehatan, ibu-ibu, tokoh lansia dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak.
Forum  ini  juga  melibatkan  pimpinan adat,  Pimpinan  adat  ( Parabela) memiliki peran  dalam  pemerintahan  adat,  umumnya Parabela sangat dihormati mereka diperlakukan  sangat  istimewa  bahkan  sangat mengakar  dalam  masyarakat  karena  mereka diangkat oleh adat dan sesuai dengan norma- norma tradisional (12) .

## c. Aturan Dasar pendukung Kolaborasi
Kolaborasi  merupakan  proses  kolektif dalam  pembentukan  sebuah  kesatuan  yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan  ( mutualisme )  dan  adanya kesamaan  tujuan  dari  organisasi  atau individu-individu yang memiliki sifat otonom.  Mereka  saling  berinteraksi  melalui negosiasi  baik  bersifat  formal  maupun informal  dalam  suatu  aturan  yang  disepakati bersama  dan  rasa  saling  percaya.  Walaupun hasil  atau  tujuan  akhir  dari  sebuah  proses kolaborasi tersebut  mungkin  bersifat pribadi, tetapi  tetap  memiliki  hasil  atau  keuntungan lain yang bersifat kelompok (11) .
Dalam upaya pencegahan kematian ibu saat  persalinan  kolaborasi  yang  terjalin merupakan hubungan kepercayaan dan komitmen  serta  kesatuan  tujuan.  Mereka berdiskusi dan membangun kesepakatan baik secara formal maupun informal dalam sebuah aturan  yang  disepakati  yaitu  aturan  adat  dan aturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Andriani bahwa idelanya berdasarkan peraturan  perundang-undangan  bahwa  setiap ibu harus melakukan persalinan pada fasiitas kesehatan, namun dalam masyarakat tradisonal  mereka  akan  nyaman  melakukan persalinan  di  luar  rumah  jika  mereka didampingi  oleh bhisa (dukun) (13) ,  jadi
kolaborasi  inilah  yang  digalakan  dalam upaya pencegahan kematian ibu.
Bhisa sangat  dipercaya  sosok  yang sangat dipercaya masyarakat karena memberikan  perlakuan  khusus  kepada  ibu hamil hingga nifas Bhisa mengurus ibu hamil dengan  telaten,  sabar  sehingga  ibu  hamil merasa nyaman dan rileks, inilah peran bhisa yang diyakini memliki kemampuan supranatural  yang dipercaya  masyarakat bisa memudahkan proses kehamilan, dan itu tidak dimiliki  oleh  bidan (13) .  Jadi  kolaborasi  ini akan  sangat  penting  dalam  membangun sinergi antara bidan dan dukun.

## d. Transparan
Menurut Innes dan Booher, dialog yang dilakukan  dalam  proses  kolaborasi  harus merupakan dialog otentik ( Authentic dialogue) ,  bukan  retoris  atau  ritual.  Masing- masing pembicara memiliki legitimasi, berbicara dengan sungguh-sungguh, membuat  pernyataan  yang  dapat  difahami oleh  orang lain, serta menyampaikan pernyataan  yang  akurat.  Dialog  demikian akan menghasilkan reciprocity, relationships, learning, and creativity (14) . Dengan demikian proses  ini  akan  dampak  yang  positif  bagi aktor  kolaborasi.  Prinsip  dasar  dalam kolaborasi adalah transparan proses, penyatuan  dan  keterwakilan,  dan  kesatuan pemahaman dan kemampuan dalam pengambilan keputusan.
Keterbukaan informasi dan komunikasi sangat  penting  dilakukan.  Masyarakat  dalam hal  ini  ibu  hamil  dan  keluarganya  bebas memperoleh  informasi  tentang  kesehatan kehamilan  dan  ibu  hamil  juga  harus  terbuka akan  kondisi  kehamilannya,  kendala-kendala dalam  proses  persalinan,  sampai  kepada rencana dimana melakukan persalinan. namun  ada  beberapa  hambatan-hambatan terkait  penyatuan  persepsi  antara bhisa dan tenaga  kesehatan  terkait  masaalah  adat  dan kebiasaan ritual  yang  masih dijadikan  alasan
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
untuk  melakukan  persalinan  dirumah.  Ritusl proses  perslinan  masih  dianggap  sakral bukan  sesuatu  yang  dilakukan  diluar  rumah (fasilitas kesehatan) sehingga tidak jarang ibu hamil  banyak  yang  memutuskan  untuk melakukan persalinan dirumah.
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  transparansi  ini  dibangun  atas  dasar kebebasan  memperoleh  informasi.  Informasi yang  berkaitan  dengan  kepentingan  seluruh masyarakat  yang  secara  langsung  dapat diperoleh  oleh  mereka  yang  membutuhkan dalam  hal  ini  ibu  hamil.  Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pencegahan kematian ibu saat persalinan agar dapat  tersosialisasi  dengan  baik  dengan melibatkan para pemimpin adat dan Bhisa.

## KESIMPULAN
Desain kelembagaan dalam kolaborasi  pencegaha  kematian  ibu  saat persalinan  pada  dasarnya  telah  terbentuk  hal ini  dapat  dilihat  dari  partisipasi  masyarakat yang  begitu  besar  yang  didasarkan  atas kesetaraan dan berbagi pemahaman dari para aktor  kolaborasi.  Kemudian  adanya  forum terbatas  yang  terbangun  secara  alamiah  dan dari  diskusi-diskusi  yang  dilakukan  baik secara  formal  maunpun  informal  yang  pada akhirnya  terlegitimasi  dengan  aturan-aturan dasar pendukung kolaborasi yang menggabungkan  antara  aturan-aturan  adat dan  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  turun temurun  juga peraturan perundang-undangan yang berlaku walauoun diakui masih saja ada benturan-benturan  dimasyarakat  sehingga perlu ditingkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta saling berbagi pemahaman tentang  upaya  pencegahan  kematian  ibu  saat persalinan.

## DAFTAR RUJUKAN
1. Achadi  EL.  Kematian  Maternal  dan
Neonatal  di  Indonesia.  FKM  UI  pada Rakernas. 2019;
2. Rininta Andriani, Muh. Syafar RMT& S.

## DETERMINANTS
OF

## MATERNAL MORTALITY IN
BUTON  DISTRICT  SOUTHEAST SULAWESI  PROVINCE.  Int  J  Acad Res  Reflect  [Internet].  2017;Vol.
5(No. 4):19. Available from: https://www.idpublications.org/wp- content/uploads/2017/06/Full-Paper- DETERMINANTS-OF-MATERNAL- MORTALITY-IN-BUTON- DISTRICT-SOUTHEAST.pdf
3. Sultra  D.  Profil  Kesetahan  Sulawesi
Tenggara Tahun 2019. 2020. 4. Kesehatan D. Profil Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. 2019.
5. Andriani R. Pencegahan Kematian Ibu Saar  Hamil  Dan  Melahirkan  Berbasis Komunitas [Internet]. Deepublish; 2019. Available from: https://books.google.co.id/books?id=r hieDwAAQBAJ
6. Sari  MM,  Nurkamila  N,  Mawati  ED. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan Ibu Hamil dalam
Melakukan Pemeriksaan Kehamilan di Puskesmas  Cibungbulang  Kabupaten Bogor  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2018.  Promot  J  Mhs  Kesehat  Masy. 2018;1(2).
7. Kemenkes R. PMK No.97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan  Kesehatan. Artikel
[Internet].  2014;[cited  2018  Jan  7];  3- 8. Available from:
https://id.search.yahoo.com/search?p=
PMK+No.97+th+2014+tentang+pelay anan+kesehatan+masa+sebelum+hami l%2C+masa+hamil%2C+persalinan+d an+sesudah+melahirkan&fr=yfp- t&fp=1&toggle=1&cop=mss&ei=UTF -8%0Akesga.kemkes.go.id
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2
8. La Ode Syaiful Islamy A, Haning MT, Allorante  AI.  THE  MODEL  OF COLLABORATIVE  GOVERNANCE IN  TOURISM  DEVELOPMENT  AT BUTON  DISTRICT.  Int  J  Acad  Res Reflect. 2017;
9. Ansell  C,  Gash  A.  Collaborative Governance  in  Theory  and  Practice.  J Public  Adm  Res  Theory  [Internet]. 2008  Oct  1;18(4):543–71.  Available from:
https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
10. Miles  MB,  Huberman  M.  Analisis Data Kualitatif: Buku tentang sumber- sumber  baru.  Univ  Indones  Jakarta. 1992;
11. La  Ode  Syaiful  Islamy  H.  DESIGN
INSTITUTIONS IN COLLABORATION
DEVELOPMENT. 2018;6(4):47–54.
12. La Ode Syaiful Islamy H. Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi. Deepublish; 2018.
13. Andriani  R.  The  relationship  between the  choice  of  place  of  delivery  and childbirth  labor  with  the  incidence  of infant mortality in Sorawolio community health center working area of  Baubau  City,  Indonesia.  J  Public Health Africa. 2019;10.
14. Innes  JE,  Booher  DE.  Collaborative dialogue  as  a  policy  making  strategy. 2000;