PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 120-127 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIPLAGIASI DENGAN CARA DIGITAL IMAGE FORENSIC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Muhammad Daffa Irza 1 ; Benni Rusli 2 ; Mahlil Adriaman 3 .
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586 E -mail: muhammaddaffairza@gmail.com, bennirusli@gmail.com , mahliladriaman@gmail.com Naskah diterima : 28/02/2023, revisi : 17/07/2023, disetujui 31/09/2023

## Abstract
tujuan penelitan  ini adalah untuk mengetahui bagaiaman peneyelesaian sengketa dan petimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  terkait  plagiasi  yang  menggunakan  digital image forensik. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah Perkembangan teknologi yang begitu pesat  membuat  hukum  itu  sendiri  harus  menyesuakan  adaptasi  yang  memberikan  kepastian kepada masyarakatnya. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan karya yang lahir dalam pikiran seseorang dan tentunya ini sangat berguna untuk melindungi kekayaan inteltual sebagai penghargaan kontribusi seseorang kepada masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah  metode  normatif  yuridis,  metode  ini  merupakan  mengkaji  bahan  yang  berbasiskan kepustakan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa yang di lakukan terdapat  dua  jalur  yaitu  litigasi  dan  non  litigasi  kemudian  bahwa  pertimbangan  hakim  yang mengunakan teori plagiarisme sudah tepat dan akan menjadi yurisprudensi keduepanya.

## Kata kunci : Hak Cipta ; Digital Image Forensic

## Abstract
The aim of this research is to find out how the judge decides and considers decisions in deciding cases related to plagiarism using digital image forensics. The problem in this research is that technological developments are so rapid that the law itself must adapt to provide certainty to society. Copyright law provides protection for works that are born in a person's mind and of course this is very useful for protecting intellectual property as an appreciation  for  a  person's  contribution  to  society.  The  method  used  is  a  normative juridical method, this method is to examine literature-based material. The results of this research  are  that  there  are  two  paths  to  the  resolution,  namely  litigation  and  non- litigation, then the judge's consideration using the theory of plagiarism is correct and will become jurisprudence. future.

## Keyword : Copyright ; digital image forensics

## A. Pendahuluan
Setelah meratifikasi the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), untuk memenuhi kewajiban tersebut Indonesia menurut the Agreement on Trade-Related
PALAR (Pakuan Law Review) V olume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 90-100 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), Indonesia telah mempercepat upayanya  dalam  hal  memperbaiki  peraturan  perundang-undangan  dan  menerbitkan peraturan  perundang-undangan  baru  di  bidang  hukum  kekayaan  intelektual  (HKI). 1 Dibidang hukum merek misalnya pada tahun 1997, Indonesia memperbaiki Undang-Undang nomor  19  tahun  1992  tentang  merek  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1997, kemudian menerbitkan kembali Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 2 .  Pada tahun 1997 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982  tentang  Hak Cipta direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 kemudian mengalami revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak cipta. 3
Perkembangan  selanjutnya  beberapa  ketentuan  Undang-Undang  Hak  cipta dianggap  telah  usang  oleh  karena  itu  pada  tahun  2014  kembali  mengeluarkan  Undang- Undang Nomor 28 tahun  2014  tentang Hak cipta (yang selanjutnya akan  disebut dengan UUHC).  Perubahan  yang  dilakukan  merupakan  upgrade  yang  dilakukan  Indonesia  agar perlindungan  Hukum  pencipta  dapat  di  cover  secara  holistik.  UUHC  memposisikan kesejajaran antara hak ekonomi dan hak moral.  4
Revolusi 4.0 merupakan salah faktor penting perihal teknologi. Arus globalisasi yang  begitu  pesat  majunya  merupakan  hal  yang  positif  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.  Kemajuan  teknologi  memberikan  perubahan  dalam  kehidupan  sosial masyarakat baik itu dalam segi gaya hidup, politik, struktur Negara dan bahkan hukum juga dapat  berubah  dan  harus  mengikuti  arus  globalisasi  agar  setiap  aspek  kehidupan masyarakat dalam kehidupan hukum terpenuhi5.
Hukum  mempunyai  tiga  tujuan  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan  hukum  dan kemanfaatan  hukum.  Kepastian  memberikan  suatu  nilai  yang  pasti  dalam  kehidupan masyarakat bahwa hukum itu memang benar adanya dan kemudian keadilan memberikan efek bahwa apa yang menjadi suatu permasalahan dan konflik maka dia harus memberikan nilai  keadilan  yang  tepat.  Aspek  kemanfaatan  bahwa  hukum  memang  semestinya memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  agar  dapat  dirasakan  kedepannya  baik  secara individu maupun kelompok.
UUHC  memberikan  bentuk  baru  wajah  hukum  Indonesia  dan  ini  merupakan suatu kebijakan Negara dalam melindungi setiap aspek kehidupan bangsa terutama dalam hak cipta. Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang Hak  cipta yang di tuangkan dalam  UUHC,    peraturan  perundangan  ini  jelas  bahwa  si  pencipta  tidak  perlu  khawatir bagaimana payung hukum untuk melindungi hak moral dan ekonominya6.
Perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta dimaksudkan untuk  mendorong  setiap  warga  Negara  baik  secara  kelompok  maupun  individu  agar
1 Budi Agus Riswandi dkk, “ Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia “, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, Hlm 1.
2 Ibid.
3 Ibid, Hlm 2 4 Ibid 5 Fitri Murfianti. Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital , Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya . Vol 12 No 1 Juni 2020. Hlm 44.
6 Budi Agus Riswandi dkk, Loc, Cit.
PALAR (Pakuan Law Review) V olume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 90-100 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
memiliki suatu skill intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat untuk memberikan pembaharuan ciptaan karyanya untuk kemajuan bangsa Indonesia7.
Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan kemajuan internet membuat masyarakat  dapat  mengakses  apapun  yang  di  inginkan  walapun  hal  tersebut  sebenarnya masyarakat harus jeli terhadap perlindungan hak cipta dan sering terjadi penggunaan hasil karya ciptaan orang lain tidak menggunakan lisensi yang merupakan izin dari pemegang hak cipta merupakan kesalahan fatal.8  Jika dilihat dari sisi hukum yang sesuai dengan ketentuan UUHC membuat si pencipta dan  pemegang hak cipta seolah tidak mempunyai perlindungan Hukum.  Kasus  yang  terjadi  juga  dialami  oleh  pihak  PT  Duit  Orang  Tua    selaku  pemilik Fotografi yang melawan PT Oyo Rooms Indonesia sebagai perusahaan yang  menjual jasa penginapan.  Dalam  putusan  Nomor:  45/Pdt.Sus-Hak  Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Pihak penggugat yaitu PT Duit Orang Tua selaku pemilik Fotografi dan PT Oyo Room Indonesia selaku  pengguna  Fotografi  tanpa  izin  dalam  putusan  tersebut  ada  beberapa  hal  menarik yaitu  pengambilan  Fotografi  dari  pihak  oyo  untuk  digunakan  sebagai  komersialisasi  dari produk jasa yang menggunakan Fotografi dari pemilik Fotografi yaitu PT Duit Orang Tua.
Ketentuan pada UUHC jelas mengatakan bahwa fotografi merupakan suatu karya yang dilindungi karena dalam pembuatan karya fotografi membutuhkan suatu effort untuk setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang  dihasilkan atas inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan  dalam  bentuk  nyata  suatu  karya  memang  dan  sudah  pasti  melewati serangkaian proses yang panjang dan melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, materi, dan intuisi hasil nurani. 9
Fotografi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  karya  yang  dilindungi  maka seyogyanya hasil dari karya fotografi itu sendiri juga harus dilindungi. Perlindungan ini jelas bahwa ada hak yang melekat pada diri si pencipta fotografi tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut UUHC yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak untuk mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi ciptaan, atau yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian lebih lanjut lagi bahwa  hak  ekonomi  juga  melekat  pada  hak  pencipta  tersebut.  Dalam  Pasal  12  UUHC berbunyi:  “bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  penggunaan  secara  komersial pengadaan, pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi atas fotografi yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang di fotografi atau ahli warisnya dan lebih lanjut lagi bahwa setiap penggunaan komersial wajib mendapat izin persetujuan dari orang yang ada dalam fotografi atau ahli waris”.
Berdasarkan  peraturan  perundangan  tersebut  jelas  untuk  menghargai  suatu karya dari pencipta memang harus mendapatkan izin tertulis. Dengan semua pengorbanan
7 Haryani Iswi, Buku Pintar HAKI dan warisan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, Hlm, 47.
8 Mujiyono, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta : LPPM UNY/ SENTRA KHI UNY, 2017,  Hlm 9.
9 Ibid, Hlm 12.
PALAR (Pakuan Law Review) V olume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 90-100 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
yang  dilakukan  oleh  pencipta  hendaknya  kita  harus  menghargai  sebuah  karya  fotografi tersebut dengan cara tidak asal memakai dan memodifikasi hasil karya ciptaan tersebut dan sesungguhnya  perlindungan  yang  diberikan  kepada  Negara  pada  si  pencipta  dan  sudah semestinya pengguna hasil dari karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta10.
Ignorantia excusatur non juris sed fact   11yang artinya ketidaktahuan terhadap fakta boleh dimaafkan, tetapi tidak demikian dengan pengetahuan Hukum. UUHC yang telah lama hadir  di  Indonesia  sudah  semestinya  menjadi  pengetahuan  Hukum  bagi  para  pengguna fotografi  karya  fotografi  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  karya  fotografi  tersebut. Penulis  melihat  bahwa  dalam  aturan  yang  telah  ditetapkan  pada  UUHC  terutama  untuk pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  serta  pengguna  jasa  terkhusus  penginapan  yang menggunakan  fotografi-fotografi  yang  sejatinya  memang  dilindungi  oleh  UUHC  sudah semestinya yang dipasarkan dengan menggunakan fotografi tanpa izin untuk kepentingan komersial mendapat hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis 12.  khususnya mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Karya Fotografi Yang Diplagiasi Dengan Cara Digital Image Forensic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  (Studi  Kasus  Nomor  :  45/Pdt.Sus-Hak  Cipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.). Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan  (library research),  yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dari bahan-bahan hukum yang ada. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan  data  dan  memaparkan  dalam  bentuk  kalimat  untuk  menjawab permasalahan  pada  bab-bab  selanjutnya  dan  melalui  pembahasan  tersebut  diharapkan permasalahan  tersebut  dapat  terjawab  sehingga  memudahkan  untuk  ditarik  kesimpulan dari permasalahan tersebut.

## C. Pembahasan dan Pembahasan
Penyelesaian sengketa terhadap ciptaan fotografi yang di plagiasi secara digital image forensic berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perkara yang terjadi antara PT duit orang tua dan juga PT Oyo Rooms  Indonesia merupakan sengketa yang berasal dari suatu foto yang sama untuk mepromosikan usah di bidang jasa penginapan. Hal tersebut terungkap bahwa dalam perkaranya PT duit orang tua selaku penggugat menemukan foto
10 Abdul  Kadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual, Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2001, Hlm 1.
11 https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c  81  Adagium  Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.
12 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi¸ Bandung: Alfabeta, 2017, Hlm. 66.
PALAR (Pakuan Law Review) V olume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 90-100 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
yang tela di mutilasi oleh PT Oyo Rooms Indonesia selaku tergugat. Kemudian penggugat melakukan somasi kepada penggugat bahwa hal tersebut dapat merugikan penggugat dan penggugat meminta tergugat untuk tidak memakai foto yang mirip dengan yang dimiliki oleh penggugat.  Adapun  respon  penggugat  tidak  lah  baik  dan  tetap  memaksakan  yang kehendaknya untuk tetap memakai foto tersebut sebagai foto yang dipakai dalam promosi jasa penginapan tersebut. Sudah sejatinya bahwa kekayaan intelktual tersbut memang harus diberikan perlindungan. Albert Einstein mengatakan bahwa imajinasi manusia yang berawal dari otak manusia adalah sangat penting dan berharga dan jika imanjinasi itu di tuangkan kepada ralitas yang nyata maka dia akan lebih berharga. Begitulah kira kira Albert Einstein menyatkan. Tidak heran memang jika melihat keadaaan sekarang banyak yang mengambil jalan pintas untuk mendapatakan keuntungan. Padahal tindakan jalan pintas tersebut tanpa di sadari dapat merugikan orang lain.13
Penyelesaian sengketa yang dalam hukum indonesia menyediakan banyak jalan untuk berperkara akan tetapi pada dasarnya jalur litigasi memang menjadi jalan terkahir untuk  menyelesaikan  sengketa  tersbut.  Kemudian  jalan  yang  dilalui  untuk  bersengketa adalah melalui jalan non litigasi. Jalan non litigasi ini merupakan jalur non peradilan artinya dua  belah  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikannya  secara  mediasi.  Atau  di  sisi  lain  jalur arbitrase memungkinkan untuk dilakukan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat terjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa berarti mediasi,  negosiasi, mediasi dan arbitrasi. Sengketa dapat diselesaikan adalah sengketa yang tertuang dalam Pasal 93 UU No 20 tahun 2016  bahwa  “selain  menyelesaikan  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  83 Perjanjian,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase  atau  alternatif penyelesaian  sengketa.  Mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UUAAPS) pengertian arbitrase sebagai berikut “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa”. Ketentuan Acara dalam proses arbitrase diatur dalam Pasal 27,  28,  29,  30,  Undang-  Undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian di Pengadilan dapat dilakukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 28 tahun 2014. Proses pengajuan gugatan ke Pengadilan dilakukan dengan berpedoman kepada tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 100 UU No. 28 tahun 2014 dan tahap  penyelesaian  akan  dilaksanakan  maksimal  90  (sembilan  puluh)  hari  dan  dapat ditambahkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dalam Pasal 101 UU No. 28 tahun 2014.Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut
13 Rachmat Irolda “Perlinudngan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar”, Jurnal Hukum POSITIUM Vol, 5, No,1, Juni 2020, hlm 22.
PALAR (Pakuan Law Review) V olume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 90-100 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
pelanggaran  hak  cipta  maupun  merek,  maka  gugatan  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 83-86 UU No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 95

## Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Ciptaan  Fotografi  Yang  Di Plagiasi  Secara  Digital  Image  Forensic  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014. Putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Kemudian yang menjadi titik penting dalam pertimbangan hakim ini adalah terkait teori plagiasi dengan  menggunakan  metode  pricipal  component  analysis  dan  jarak  euclidean  tealh  terjadi plagiasi foto milik penggugat dan menurut teori plagiasi kemiripan sebesar tujuh puluh persen ini merupakan plagiat jenis berat. Kemudian menurut metode error level analysis  foto oyo adalah hasil manipulasi atas milik penggugat dan menggunakan copy paste warna.
Secara  definisi  plagiarisme  merupakan  kata  yang  di  ambil  dari  romawi  yaitu plagium yang artinya menculik anak. Yang kemudian di pakai oleh mancus valerius martialis untuk menyindir penyair lain yang melakukan kegiatan palgiat tersebut.14  Artinya bisa di konotasikan bahwa karya ciptaan merupakan anak kandung sendiri yang di hasilkan dalam pemikiran. Setidaknya hal tersebut menggambarkan si pencipta dan penciptanya.  Adapun pertimbangan  hakim  terhadap  fakta  plagiat  tersebut  membuktikan  bahwa  masih  banyak terjadi kegiatan tersebut yang merugikan para pihak. Ini yang menjadi konsen kita bersama bahwa hal tersebut harus di upayakan semaksimal mungkin.
Seseorang  yang  membuat  suatu  karya  cipta  berdasarkan  Labor  Theory  akan dilindungi hak cipta atas karya yang dibuatnya. Berdasarkan teori ini, maka karya cipta yang telah dibuat oleh pencipta harus dihormati sehingga menjadi hal yang wajar apabila seorang pencipta  mendapatkan  penghargaan  atas  hasil  kerjanya  yaitu  dalam  bentuk  kekayaan intelektual.  Personality  Theory  merupakan  dasar  berlakunya  hak  moral  di  Indonesia. Ciptaan berdasarkan teori ini merupakan personality pencipta yang dapat dialihkan kepada pihak  lain  dan  pencipta  berhak  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  orang  lain  yang menggunakan ciptaannya.
Suatu karya dapat disebut sebagai karya yang merupakan hasil plagiarism telah diatur  pada  Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  No.  39  Tahun  2021  yang  menjelaskan  suatu  karya  merupakan  hasil  dari plagiarism apabila suatu karya memetik sebagian ataupun keseluruhan karya milik orang lain tak disertai penyebutan sumber secara akurat; menulis ulang tidak dengan bahasanya sendiri  sebagian  ataupun  keseluruhan  karya  orang  lain  meskipun  menyebutkan  sumber; juga  memetik  sebagian  ataupun  keseluruhan  karya  ataupun  gagasan  milik  sendiri  yang sudah  diterbitkan  tanpa  menyebutkan  sumber  dengan  akurat.  Sehingga  dapat  dikatakan plagiarism merupakan suatu pencurian terhadap suatu karya dapat berupa  suatu  tulisan atau gagasan milik orang lain dan milik diri sendiri, plagiarisme juga dapat berupa pencurian terhadap karya orang lain yang dapat berupa ide, karya seni, atau karya bentuk lain apabila tidak  mencantumkan  sumber  dengan  benar.  Pelanggaran  hak  cipta  penjual  online  yang sering kali dilakukan yaitu penjual online yaitu para pelanggar memetik karya orang lain
14 Henry Soelistiyo, Plagiarisme pelanggaran hak cipta dan etika, Yogyakarta, Kanisius, 2011, Hlm 18.
PALAR (Pakuan Law Review) V olume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 90-100 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
baik secara sebagian maupun keseluruhan tanpa disertai dengan penyebutan secara akurat. Para penjual melanggar baik hak moral dan hak ekonomi para pencipta, pelanggaran hak moral  terjadi  karena  penjual  mengambil  hasil  karya  pencipta  tanpa  seizin  pencipta, pelanggaran  hak  ekonomi  terjadi  karena  penjual  memanfaatkan  karya  pencipta  untuk selanjutnya dijual secara online.15
Pelanggar Hak Cipta seringkali terjadi apabila materi Hak Cipta itu dipakai tak disertai persetujuan penciptanya yang mana memiliki hak ekslusif terkait buatannya. Suatu karya boleh dibilang telah melanggar hak cipta apabila diantara dua ciptaan yang ditemukan terdapat  keseragaman.  Pencipta  selaku  pemangku  hak  cipta  mestilah  dapat  memberikan bukti bawa karyanya sudah dipalsukan ataupun karya lain tersebut asalnya dari karya yang ia ciptakan. Pelanggaran hak cipta apabila semua ataupun sebagian substansial dari sebuah ciptaan  yang  dipayungi  Hak  Cipta  diperbanyak. 16    Kemudian  dapatdilihat  bahwa  ha tersebut  merupakan  tindakan  yang  tidak  pantas.  Adapun  kegitan  yang  dilakukan  oleh penggugat merupakan tindakan melawan hukum dan hakim memutuskan dengan adil dalam pertimbanganya.

## D. Simpulan dan Rekomendasi
Penyelesaian sengketa dalam kasus hak cipta sebenarnya bisa melalui jalur litigasi dan non litigasi seperti yang ada pada peraturan perundnagan. jalur non litigasi menyediakan penyelesaian dalam ranah arbitrasi dan mediasi dan yang lainnya yang di sekapakati oleh kedua  belah  pihak.  Dan  kemudian  jalur  litigasi  sebaiknya  menjadi  jalan  terkahir  dalam perkara hakcipta tersebut.
Pertimbangan  hakim  yang  mengginakan  teori  plagiarisme  dengan  menggunakan metode  pricipal  component  analysis  merupakan  tindakan  yang  tepat  untuk  mengadili perkara ini dan juga sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi permasalahan yang sama kedepanya.
15 Zahida,  Shafira  Inan,  and  Budi  Santoso.  "Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Gambar  Yang  Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5.1 (2023): Hlm 193
PALAR (Pakuan Law Review) V olume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 90-100 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
Budi Agus Riswandi dkk, “ Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia “, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
Fitri Murfianti. Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital , Jurnal Asintya: Jurnal Penelitian Seni Budaya . Vol 12 No 1 Juni 2020
Haryani Iswi, Buku Pintar HAKI dan warisan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
Henry Soelistiyo, Plagiarisme pelanggaran hak cipta dan etika, Yogyakarta, Kanisius, 2011
https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c  81  Adagium  Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi¸ Bandung: Alfabeta, 2017.
Mujiyono, Memahami  dan  Cara  Memperoleh  Hak  Kekayaan  Intelektual, Yogyakarta  :  LPPM  UNY/ SENTRA KHI UNY, 2017.
Rachmat Irolda “Perlinudngan Preventif Terhadap Hak Cipta Pada Mesin Pencarian Google Gambar”, Jurnal Hukum POSITIUM Vol, 5, No,1, Juni 2020.
Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5.1 (2023).