## Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia
Rani Kusuma Wardani 1 , Levina Yustitianingtyas 2
Universitas Muhammadiyah Surabaya E-mail: kusumarani456@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi,  komunikasi,  di  era  globalisasi sangat  pesat  perkembangannya,  sekaligus  sejalan  dengan  perkembangan  modus kejahatannya,  salah  satu  kejahatan  dari  globalisasi  yaitu  kejahatan  perdagangan manusia  terhadap  anak  perempuan  dimasa  sekarang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normative,  sebagaimana  data  sekunder  yang dikumpulkan  dari  bahan  primer,  yang  berupa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, dan pelaksanaannya; sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan berupa studi  kepustakaan  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisa  secara  kualitatif,  sehingga memudahkan  penulis  dalam  menganalisa.  Seringkali  anak  perempuan  menjadi korban  tindak  pidana  perdagangan  manusia  disebabkan  oleh  factor-faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  perdagangan  orang.  Maka  dari  itu  diperlukan perlindungan khusus bagi anak perempuan yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  serta  Undang-Undang  nomor  21  tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dan  Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Perempuan, Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

## Abstract
The development and advancement of information technology, communication, and transportation in the era of globalization is very rapidly developing, while in line with the development of crime mode, one of the crimes of globalization is the crime of  human  trafficking  against  girls  today.  This  study  uses  normative  juridical approach methods, as well as secondary data collected from primary materials, in the  form  of  legal  provisions,  and  their  implementation;  while  secondary  legal material  is  done  in  the  form  of  literature  studies  that  are  then  processed  and analyzed qualitatively, making it easier for authors to analyze. Often girls become victims  of  trafficking  crimes  because  of  the  factors  behind  the  occurrence  of trafficking crimes. Therefore, special protection for girls is required, namely the Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2014 on Child Protection, as well as a special
1 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya
2 Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya
Law to protect against people trafficking crimes, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 on the Eradication of People Trafficking, and the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights Keywords: Legal Protection, Girls, Human Trafficking

## PENDAHULUAN
Dimasa  pandemic  corona disease 2019 (COVID-19) saat ini, sering kali terjadi tindak kejahatan atau tindak kriminal yang
menimpah  kehidupan  masyarakat di Indonesia. 3 Tindakan kejahatan tidak pandang bulu siapa saja bisa menjadi  korban,  atau  target  dari tindak pidana tersebut.
Kejahatan adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau pun kelompok  terhadap  nilai-nilai  dan norma dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di  masyarakat.  Kejahatan  yang sering  kali  terjadi  di  masyarakat, diantaranya:  kejahatan  kekerasan terhadap  orang (violent  personal crime) ,  kejahatan  harta  benda karena  kesempatan (occasional property  crime) ,  kejahatan  politik
(political crime) , kejahatan karena kedudukan atau jabatan (occupational  crime) ,  kejahatan konvensional (conventional crime) , kejahatan terorganisir
(organized  crime) ,  dan  kejahatan yang  dilakukan  sebagai  profesi
(profesi crime) .
3 Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama , “ Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada
Salah satu kejahatan terorganisir adalah kejahatan terhadap  hak  asasi  manusia, contoh tindak pidana perdagangan manusia  yang  saat  ini  terjadi  di kehidupan masyarakat, serta menjadi  ancaman  besar  bagi negara  dan  bangsa  di  dunia termasuk  di  Indonesia.  maraknya, perdagangan anak perempuan dibawah umur yang saat ini terjadi selama pandemic covid-19 saat ini di Indonesia.
Masih  terdengar  jelas  di telinga  kita  terkait  pemberitaan dimedia  sosial  dimana  peristiwa terdapat  anak-anak  berusia  14-18 tahun  yang  tereksploitasi  seksual di  penjaringan,  Jakarta  Utara. Berdasarkan  peristiwa  tersebut diperoleh informasi lanjutan, bahwa anak-anak dipaksa mengonsumsi pil khusus
menghambat menstruasi saat akan dijual  oleh  mami  papi  (germo). Kalau  pun  tidak  memenuhi  target anak-anak  tersebut  akan  diberi denda  sebesar  Rp.  50.000.  Anak- anak  dibawah  umur  tersebut kemudian  akan  di  jual  pada  pria
Masa Pandemi COVID-19 ”, Jurnal Citizenship Virtues, 2021, 1(1), 1-6 ISSN 2775-9946
hidung  belang  dengan  tarif  Rp.
750.000 hingga Rp. 1,5 Juta. 4 Dari peristiwa diatas, merupakan salah satu dari peristiwa  yang  lainnya  terkait dengan  kasus  perdagangan  orang yang menjadikan anak perempuan sebagai  korban.  Menurut  data temuan komisi perlindungan anak terindikator,  yaitu  anak  yang dilacurkan  (31,6  persen),  anak diperkerjakan  dipertanian  (21,1 persen),  anak  pemulung  (15,8 persen), anak jalanan (15,8 persen),  dan  anak  sebagai pekerja rumah tangga (PRT) (15,8 persen). 5 Perlindungan anak
merupakan  Tindakan  kita  yang dapat dilakukan untuk menciptkan suasana  agar  setiap  anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajiban anak  demi  perkembangan  dan pertumbuhan  anak  secara  wajar baik  secara  fisik,  mental,  dan sosial  anak.  Hal  tersebut  selaras dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang tercantum  dalam  pasal  28  b  ayat
4 Kompas.com, Rindi Nuris Velarosdela. 21 Januari (2020). “Anak-anak korban eksploitasi seksual di Penjaringan diberi pil agar tak menstruasi”, Jakarta .
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak (child  trafficking)  sesuai  amanat Undang-Undang Republik Indonesia  nomor  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak  menyatakan bahwa  anak  korban  perdagangan anak mendapat perlindungan khusus  yang  wajib  diberikan  oleh Negara,  Pemerintah  Daerah,  dan Lembaga- lembaga negara berwenang. Terkait dengan
perlindungan  terhadap  anak  yang menjadi korban perdagangan anak (child  trafficking),  dalam  kajian tindak  pidana  perdagangan  anak disinggung dalam pasal 7 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Latar Belakang permasalahan penulisan hukum ini memfokuskan permasalah perlindungan hukum terhadap
5 Survei KPAI: Dampak Pandemi, Pelacuran Anak Meningkat 31,6 Persen
anak  perempuan  sebagai  korban tindak pidana perdagangan manusia  dan  upaya  hukum  apa yang  dapat  dilakukan  terhadap anak  perempuan  sebagai  korban tindak pidana perdagangan
manusia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  adalah  hasil penelitian  dengan  menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif, dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analistis. Data sekunder  yang  dikumpulkan  dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan pelaksanaanya; bahan  hukum  sekunder  maupun
bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan  untuk  diolah  dan  di analisa  secara  kualitatif.  Data sekunder tersebut diperoleh melalui Teknik pengumpulan data kepusatakaan  (studi  kepustakaan) dipilih  sesuai  jenis  bahan  hukum, sehingga  memudahkan  penulisan dalam menganalisa.
6 Ayu Rachmawati Zany, Muridah Isnawati, Abdul Fatah (2014), Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang”
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum 6 Terhadap Anak Perempuan sebagai  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Manusia Perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan  yang  dilakukan  secara terorganisir, sebagaimana
kejahatan  ini  dilakukan  secara berkelompok  ataupun  beberapa orang yang terlibat dalam kejahatan  yang  melanggar  hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan  yang  ada  di indonesia.  secara  umum  praktik perdagangan
manusia menggunakan  tipu  daya  muslihat guna  untuk  mengelabuhi  para korbannya, yaitu anak perempuan, dengan  cara  menjanjikan  atau iming-iming  yang  menggiurkan dengan peluang mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau
http://repository.um- surabaya.ac.id/1368/3/BAB_II.pdf , diakses 1 April 2021
kesempatan  untuk  belajar  di  luar negeri. 7 Anak merupakan aset
berharga  yang  diberikan  oleh Allah  yang  memiliki  hak  untuk memperoleh
perlindungan terhadap pribadi mereka serta hak- hak yang melekat dalam diri anak. Oleh itu, anak merupakan generasi bangsa, harapan bangsa dan negara dimasa  mendatang,  setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup, berkembang,  dan  tumbuh  dalam berpartisipasi,  kebebasan  serta berhak  atas  perlindungan  dari tindak pidana. 8
Dalam perkembangan dan kemajuan  teknologi  informasi, komunikasi, serta globalisasi sangat meningkat perkembangannya sekaligus sejalan  dengan  perkembangan modus  kejahatannya,  salah  satu kejahatan perdagangan anak khususnya  anak  perempuan  yang dominan  menjadi  sasaran  empuk para trafficking. Praktik perdagangan anak para prafficking
7 Lihat pasal 1 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia 8 Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitianingtyas, “ Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak”, Cakrawala
menggunakan modus untuk menjerat  anak-anak  perempuan menjadi  korbannya,  perdagangan anak  saat ini  beroperasional melalui  dunia  virtual  seperti facebook,  telegram,  Instagram, whatsapps,  michat  maupun  social media  lainnya  untuk  melancarkan aksinya  mereka,  sehingga  jejak para  sindikat  perdagangan  anak lintas  negara  sulit  untuk  dilacak keberadaannya.
Anak  perempuan  lebih rentan  terhadap  tindak  pidana perdagangan manusia dibandingkan  dengan  anak  laki- laki. 9 Anak perempuan  cenderung diperkerjakan  menjadi  pelacuran dan  pornografi,  dunia  industri khususnya  industri  seks  telah metamorfosa dalam berbagai sektor. Jasa yang di tawarkan oleh anak  perempuan  adalah  jasa pelayanan  seks  yang  terjadi  tidak hanya  ditempat  lokalisasi,  namun diluar  lokalisasi  juga  semakin meningkat perkembangannya.
Lokasi-lokasi yang bisanya
Hukum, Vol. 22 Issuee 2, September 2020, P-ISSN: 1411-2191 E-ISSN: 2723-0856, Hlm. 119-125
9 Perlindungan Anak “Menjaga anak -anak agar aman dari kekerasaan dan eksploitasi” (Online)
( https://www.unicef.org/indonesia/id/child- protection ) diakses 14 april 2021.
tertutup  oleh  umum  atau  aparat negara  sebagai  tempat  pelayanan seks seperti perumahan, hotel, bar,
restoran, diskotik, salon
kecantikan, atau café. 10
Anak-anak  terutama  anak
perempuan  yang  berasal  dari keluarga  miskin  atau  himpitan
ekonomi, anak-anak yang kehilangan keluarga akibat perceraian,  pengungsi  anak,  dan anak-anak menjadi korban
kekerasan  dalam  keluarga (child abuse) . Sehingga dapat berpotensi
menjadi  korban  tindak  pidana perdagangan  manusia,  khususnya untuk kepentingan bisnis pelacuran  atau  prostitusi.  Alhasil, anak-anak  perempuan  luluh  oleh bujuk  rayu  dengan  mudahnya menjadi objek eksploitasi seksual, baik itu pelanggan maupun germonya sendiri. 11
Bagi  germo,  kehadiran anak-anak perempuan di pelacuran bagaikan primadona mampu untuk menarik  pelanggan,  anak-anak perempuan  dipercaya  membawa peluang bagi germo dan calo-calo
10 Dr. Marlina, S.H., M.Hum, Azmiati Zuliah,
S.H., M.H., 2015, “ Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ”, PT Refika Aditama, Medan, hlm. 17
11 Prof. Dr. Bagong Suyanto (2019) SOSIOLOGI ANAK, Surabaya: Kencana, Hlm.
yang operasional. Apabila PSK itu anak-anak  perempuan  maka  anak perempuan  ibarat  mesin  uang, sehingga  dengan  mudahnya  para germo  atau  pelaku  terafficking melakukan  aksinya  guna  mencari persedian yang baru untuk menghidupkan Kembali wismanya. 12 Bilamana yang
dieksploitasi  itu  adalah  anak perempuan, sesuai dengan pasal 66 ayat  (3)  jo  pasal  66  ayat  (1) Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  perubahan  atas  undang- undang  nomor  23  tahun  2002 tentang perlindungan anak, dengan jelas menegaskan bahwa:
“setiap  orang  dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual  terhadap  anak.  Akan mendapatkan  sanksi  bagi  pelaku yang  mengeksploitasi  ekonomi atau  sekual  anak  dengan  maksud untuk menguntungkan diri sendiri
199 https://play.google.com/books/reader?id=h xG3DwAAQBAJ&hl=id&printsec=frontcover &pg=GBS.PA273
12 Ibid. 273
atau  orang  lain,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana
denda paling banyak Rp.
200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  sebagaimana  tercantum dalam  pasal  88  UU  perlindungan anak.”
Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang, terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang  dan  rehabilitasi  korban, mengenai mekanisme, serta sanksi yang diterapkan, 13 “…. Memanfaatkan, Memindahkan, Penadahan, transmisi, pengalihan, atau
pemanfaatan  seseorang  dengan kekerasan,  penerapan  kekerasaan, pencuri,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  meskipun  menerima persetujuan dari  orang yang terpaut  kekangan  atas  orang  lain, dengan  tujuan  mengeksploitasi orang  tersebut  ke  Luar  Negeri, akan  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00
13 Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007
(seratus  dua  puluh  juta  rupiah),
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00  (enam  ratus  juta
rupiah)” Selanjutnya,  pasal  7  ayat
(1) UUTPPO menegaskan, bahwa “…. Mengakibatkan korban menderita  luka  berat,  gangguan jiwa  berat,  penyakit  menular lainnya yang membahayakan
jiwanya, kehamilan, atau terganggu  atau  hilangnya  fungsi reproduksinya,  maka  ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)  dari  ancaman  pidana pokok” Menurut rotocol PBB tentang  Anti  Perdagangan  Orang pasal 3 huruf a disebutkan bahwa:
“ (a) trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by mean of the threat or use of force or  other  forms  of  coercion,  of abduction,  of  fraud,  of  deception, of  the  abuse  of  power  or  of  a position  of  vulnerability  or  of  the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of
exploitation.  Exploitation  shall include  at  a  minimum,  the exploitation  of  the  prostitution  of othera  or  other  form  of  sexual exploitation,  forced  labour  or service,  slavery  or  pracrices similar to slavery, servitude or the removal of organs” 14
Berdasarkan penjabaran diatas bahwa perdagangan manusia mengandung 3 unsur, jika unsur-unsur  tersebut  terpenuhi, diantaranya yaitu: adanya Tindakan (action), cara dan tujuan yang  masing-masing  memiliki
pola  dan  pelaku  berbeda-beda.
Cara  dan  Tindakan  sering  kali terlihat seolah-olah korban
perdagangan manusia sepakat
untuk dibawa pergi atau diperjual- belikan  dari  tempat  asal  menuju ketempat  lainnya,  sepakat  untuk dibayar hasil kerjanya atas
kesepakatan  yang  dilakukan  oleh kedua  belah  pihak,  kejahatan  ini juga terjadi pada anak perempuan. Dalam hukum internasional
14 Protocol to prevent, suppress ang punish trafficking in person, especially women and children, supplement the untited nation convention against transnational organization crime,2000, diakses Surabaya, 6 Maret 2020, 23:29 15 Levina Yustitianingtyas, 10 Perekrutan Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Internasional,
perdagangan orang telah terpenuhi unsur-unsur  tersebut  manakala melibatkan seorang anak perempuan sebagai korban belaka dengan  terpenuhinya  tindakan
(action), seperti perekrutan 15 ,
membeli,  menjual  untuk  tujuan eksploitasi, katakanlah perdagangan  anak  terjadi  apabila tidak  adanya  paksaan,  penipuan atau  cara lain yang sering digunakan. Justru anak perempuan lebih  mudah  di  perdagangkan dibandingkan dengan perdagangan orang dewasa.
Para pelaku tindak pidana perdagangan  orang  tidak  selalu dilakukan  oleh  perorangan  saja, melainkan juga melalui korporasi 16 dan  aparatur  negara yang menyalahgunakan
wewenangnya, menyebabkan meluasnya  jaringan-jaringan  yang dilakukan, baik secara terorganisir atau  tidak  secara  terorganisir hingga  akhirnya  sulit  untuk  di jangkau  operasionalnya  bukan
https://download.asriwrites.com/book/Meli ndungi-Pekerja-Anak-10.pdf , diakses 15 April 2021 16 Levina Yustitianingtyas “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia’’ vol. 7 No.1 Februari 2016, hlm. 25-42, ISSN:1412-6834
hanya antar wilayah dalam negara,
melainkan antar lintas batas negara dan antar bangsa. Dalam  Pengaturan  tindak
pidana perdagangan orang
sebelum  adanya  undang-undang
nomor  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan  orang,  juga  sudah pernah  ada  undang-undang  dalam pasal  297  KUHP  yang  mengatur mengenai  larangan  perdagngan perempuan  dan  anak  laki-laki, tetapi  didalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, serta pasal 83  Undang-undang  nomor  23 tahun  2002  tentang  perlindungan anak, mengenai larangan memperdagangkan,  menjual,  atau menculik,  untuk  diri  sendiri, maupun  untuk  diperdagangkan.
Ketetapan  dalam  KUHP  dan  UU Perlindungan anak tidak menyatakan secara tegas mengenai perdagangan  orang,  begitu  juga dengan  sanksi  hukuman  yang
dijatuhinya masih tergolong ringan,  tidak  sebanding  dengan yang  dialami  oleh  korban,  dan dampak  yang  dirasakan  pun  tidak setara  dengan  hukuman  yang dijatuhkan. Maka, dari itu pengaturan  perdagangan  orang setara dengan tindak pidana, yang
memuat  landasan  yuridis  sebagai hukum formil, dan hukum materiil, sehingga diperlukan aturan untuk mengantisipasi, guna memberikan  efek  jerah  pada  para pelaku trafficking.
Perlindungan hukum terhadap  anak  perempuan  yang menjadi korban perdagangan manusia, tidak luput dari pelanggaran  hak  asasi  manusia, sebagaimana  telah  diatur  dengan baik  dalam  peraturan  perundang- undangan maupun Konstitusi Negara  Republik  Indonesia  TAP
MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:
“Hak  dasar  seluruh  umat manusia tanpa ada terkecuali. Hal ini  mengingat  bahwa  hak  dasar merupakan  anugerah  dari  Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu Hak Asasi  Manusia  ialah  hak  sebagai ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang  melekat  pada  diri  manusia, bersifat  universal  dan  kekal, berkaitan  dengan  harkat  dan martabat seseorang.”
Namun, pada kenyataannya dikehidupan masyarakat saat ini, masih banyak ditemukan pelanggaran hak terhadap  hak  asasi  manusia.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia adalah  perilaku  seseorang,  atau kelompok  orang,  salah  satunya aparat  negara,  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja,  atau kelalaian  yang  secara  melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan  atau  mencabut  hak  asasi manusia seseorang atau kelompok orang  yang  dijamin  oleh  undang- undang,  dan  tidak  mendapatkan atau  dikhawatirkan  tidak  akan memperoleh  penyelesaian  hukum yang  adil  dan  benar  berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Perlindungan  hak  asasi pada  anak  merupakan  kedudukan seorang anak di lingkungan masyarakat sebagai bentuk perlindungan  terhadap  kebutuhan anak  yang  sedang  mengalami konflik  sosial.  Yang  termaktub dalam pasal 13 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa anak selama masih dalam penjaga orang tua, wali, maupun pihak lain yang  bertanggung  jawab  atas penjagaan, serta
berhak mendapatkan  perlindungan  dan kasih  sayang  atas  perlakuan,
diantara lain:
17 Pasal 15 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
a. Pembedaan;
b. Pendayagunaan  baik  ekonomi, atau seksual;
c. Menelantarkan;
d. Kejahatan, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Kebiadaban;
f. Perlakuan yang salah.
Pasal  15  UU  nomor  23 tahun 2002 juga mengatur mengenai anak berhak memperoleh perlindungan dari: 17 a) Penyelewengan kekuasan politik b) Penyeretan dalam sengketa bersenjata c) Perembatan dalam kerusuhan
sosial
d) Pengikutan  dalam  kejadian  yang mengandung unsur kekerasan, sert e) Pelibatan dalam peperangan Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai perlindungan  hukum  bagi  anak, tetapi di luaran sana masih banyak yang  melanggar  hak  kebebasan dan  kemerdekaan  seorang  anak khususnya anak perempuan. Yang akan berdampak
pada pertumbuhan  seorang  anak  yang
belum mengenal apa itu perdagangan  ataupun  eksploitasi, sedangkan mereka sering dimanfaatkan  untuk  kepentingan orang dewasa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perdagangan 18 anak  khususnya anak  perempuan,  yakni  faktor ekonomi/ kemiskinan, faktor Pendidikan rendah, faktor lingkungan,  faktor  budaya/  gaya
hidup. 19
a) Faktor Kemiskinan/Ekonomi 20
Abraham  Maslow,  merupakan salah  satu  cendikia  mengatakan
bahwa ekonomi merupakan pengamatan yang berupaya dalam menyelesaikan
permasalahan ekonomi di kehidupan masyarakat, adanya tuntutan dari segala faktor ekonomi yang berasaskan, prinsip, dan  teori  yang  sudah  ada  dalam suatu sistem ekonomi yang bersifat  ektif  dan  efisien. 21 Faktor
ekonomi dapat menimbulkan
18 Satria, Unggul (2017), Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Deveploment. Jurnal Novelty,8(1). PP.36-53.ISSN 1412-6834. 19 Muhammad Kamal, 2019, “Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia”, Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 55-62.
dampak  besar  di  masyarakat  saat ini, apalagi dalam kondisi pandami covid-19  saat  ini  banyak  pekerja yang  mengalami  PHK 22 ,  dan
perekonomian mengalami penurunan, setiap hatinya sehingga akhirnya mengalami kemiskinan berkelanjutan.
Tidak  luput,  kemiskinan  sering menjadi permasalahan munculnya disharmonisasi, termasuk didalamnya mencuat praktik
perdagangan anak khususnya pada anak  perempuan  dengan  tujuan sebagai  pelacuran.  Kemiskinan sering  kali  berhubungan  dengan faktor  utama  adanya  perdagangan anak  pada  anak  perempuan,  pada kenyataannya penduduk miskinlah tidak mampu memiliki akses untuk mencari sumber kehidupan, alhasil mereka  hanya  memiliki  Sebagian kecil penghasilan untuk mngontrol kondisi perekonomian yang
menekan mereka. Kondisi, seperti ini  yang  menyebabkan  banyak penduduk yang mengalami
20 Ibid, Hlm. 55
21 http://repository.uin- suska.ac.id/6723/4/BAB%20III.pdf 22 Asri Wijayanti,Yayuk Sugiarti. Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeur di Masa Pandemi COVID-19. Volume 4 No. 2 Oktober 2020. ISSN Cetak 2579- 9983, E-ISSN: 2579-6380. Halaman 221-373.
migrasi atau perpindahan
penduduk dari desa ke kota, untuk mecari pekerjaan yang layak untuk kebutuhan  keluarga  mereka,  dan dirinya  sendiri,  selaras  dengan perkembangan zaman modern saat ini,  dimana  budaya  konsumtif yang setiap harinya terus
meningkat.
b) Faktor Pendidikan Rendah 23
Pendidikan  adalah  suatu persiapan sejak dini yang bertujuan  untuk  mengembangkan kemampuan  seorang  anak  dan kepribadian bangsa. Adanya
Pendidikan  disuatu  bangsa  dapat membentuk  karakter  anak,  serta memegang teguh nilai-nilai moral dan siap bersaing secara sehat agar menghasilkan generasi-generasi
berkarakter baik. Menurut  Jhon  Dewey, Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan- kecakapan  fundamental  secara intelektual  dan  emosional  kearah
alam dan sesama manusia.
Berbeda  pendapat  dengan  J.J Rousseau berkata bahwa “Pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang
tidak ada pada masa kanak-kanak,
23 Ibid, Hlm. 59
akan  tetapi  kita  membutuhkannya pada masa dewasa”.
Maka  dari  itu  Pendidikan adalah  hal  terpenting  yang  anak- anak  dapatkan  dimasa  kanak- kanak  untuk  bekal  anak-anak dimasa  mendatang  nanti.  Namun sayangnya, Pendidikan di
Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini, masih menjadi ladang bagi para pelaku tindak pidana perdagangan manusia guna memperdayai para korbannya dengan cara menjanjikan pekerjaan  tanpa  harus  memiliki Pendidikan  yang  tinggi,  hingga akhirnya  korban  pun  luluh  oleh bujuk  rayu  pelaku  yang  awalnya menjanjikan untuk diberikan perkerjaan  yang  layak.    Posisi rentan  ini  sebaiknya  menjadi perhatian  khusus  pemerintahan untuk  memberikan  kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati Pendidikan. c) Faktor Lingkungan
Lingkungan  ialah  segala benda,  kondisi,  keadaan  dan pengaruh  yang  terdapat  dalam ruangan  yang  kita  tempat  dan mempengaruhi  hal  yang  hidup termasuk kehidupan manusia. 24
24 Amos Neolaka,2008 Kesadaran Lingkungan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 27
Emile Durkheim mengatakan bahwa Tindakan kejahatan terjadi akibat “normlessness, lessen social control” 25 sebagaimana  norma akan berdampak pada berkurangnya  fungsi  pengawasan dan  pengendalian  social  sehingga berdampak pada problem. Durkheim memperkirakan individualisme  meningkat  dan timbal  berbagai  gaya  hidup  baru, yang kesempatan besar menciptakan kebebasan yang lebih luas  di  satu  sisi  meningkatan potensi tingkah laku yang menyimpang, seperti tindak pidana perdagangan anak perempuan” Pandangan Robert K. Merton “anomie is a gap between goals and means creates deviance” 26 adalah
setiap masyarakat itu taat hukum karena keinginan yang sama untuk meraih kemakmuran.  Jika  kalau  setiap masyarakat  mengalami  tekanan yang  besar  dari  struktur  social
25 Prof. Dr.A.S Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. (2018), KRIMINOLOGI Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana. Hlm. 62, ISBN:
978-602-422-239-0, ISBN (E): 978-602-422-
767-8.
26 Ibid.65
maka masyarakat akan melakukan Tindakan kejahatan.
Maka  dari  itu  pengertian diatas  yang  dikemukan  oleh  dua para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya gaya hidup seseorang di masyarakat, semakin membuka peluang untuk menciptakan kebebasan seseorang untuk  berperilaku  menyimpang dan akan berdampak pada berkurangnya  pengawasan  serta pengendalian social hingga akhirnya menimbulkan
permasalahan  dimasyarakat.  Oleh sebab  itu,  masyarakat  merasakan tekanan  yang  begitu  besar  akibat dari  struktur  social  dan  akhirnya masyarakat  nekat  untuk  berbuat tindak pidana kejahatan sepertinya tindak  pidana  perdagangan  pada anak perempuan.
d) Faktor Budaya/ Gaya Hidup 27
Selain  faktor  lingkungan yang  menyebabkan  timbulnya perdagangan  anak  perempuan  itu yaitu  faktor  budaya/gaya  hidup seseorang yang dapat
27 M. Taqyaddin Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Vol. 8, No. 16, Agustus 2012, Hlm.67-85
mempengaruhi kondisi atau perilaku anak perempuan. Budaya atau  gaya  hidup  saat  ini  diakui secara lebih maju, terbuka dibandingkan  dengan  gaya  hidup terdahulunya. Pola pikir, perilaku, dan cara bertutur kata pun mudah dipengaruhi  oleh  gaya  hidup
modern tidak lain adanya
modernsasi budaya baru itu sendiri.
Adanya  gaya  hidup  yang konsumtif  dapat  merubah  pola pikir anak perempuan agar
mengikuti  trend  saat  ini  dalam
menunjang penampilan anak
perempuan  di  jejaring  media
sosial. Karena itu, anak perempuan mencari  jalan  pintas  atau  intans
untuk memenuhi kebutuhan mereka  di  jejaring  sosial. Saat  ini semuanya  serba  instan  dan  cepat sehingga  di  salah  gunakan  oleh kaum remaja saat ini, berawal dari teman sebayanya yang berasal dari kota metropolitan, sehingga tergiur  untuk  mengikuti  gaya hidupnya. Dari  situ,  para  pelaku trafficking  melancarkan  aksinya untuk menjebak anak-anak
khususnya  anak  perempuan  yang sering aktif di dunia maya. Apalagi anak-anak  itu  yang  berasal  dari
kalangan  yang  terkena  himpitan ekonomi atau dari keluarga miskin yang mudah tergiur untuk melakukan  apapun  itu  secara instan dan cepat memperoleh uang atau  penghasilan,  tanpa  disadari anak-anak  itu  menjadi  korban perdagangan anak.
Adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perdagangan  anak,  serta  juga menimbulkan  dampak  pada  anak hingga akhirnya dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perlindungan  saksi  dan  korban, mengungkapkan bahwa “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomian yang diakibatkan oleh suatu kejahatan” Berdasarkan Peraturan Pemerintah  nomor  2  tahun  2002 bab tata cara perlindungan terhadap  korban  dan  saksi-saksi dalam  pelanggaran  HAM  berat, korban adalah  “orang atau
perorangan  dan/atau  kelompok yang mengalami penderitaan fisik,
dan mental dari ancaman gangguan  teror  dan  kekerasaan dari pihak manapun”. Selanjutnya, undang-undang  sistem  peradilan anak nomor 11 tahun 2012 pasal 1
ayat  (4)  menjelaskan  “anak  yang
dibawah  umur  18  tahun  sudah merasakan penderitaan fisik, mental  dan  kerugian  ekonomi yang  sebabkan  oleh  kejahatan tindak pidana”
Sehingga,  anak  tidak  bisa merasakan  hidup  damai  dan sejahteraan selayaknya anak
seumuran  mereka,  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (1) huruf  a  dan  b  yang  menerangkan bahwa “anak selayaknya mendapatkan jaminan, pertumbuhan, dan perkembangannya  secara  wajar, baik  rohani,  jasmani,  maupun
sosial,  ditujukan  untuk  menjamin kesejahteraan anak terutama
terpenuhinya  kebutuhan  pokok anak”.
Dari  pernyataan  diatas bahwasannya anak-anak khususnya  anak  perempuan  yang menjadi  korban  maupun  saksi- saksi akan mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan, teror bahkan kekerasan dari pihak manapun, serta mendapatkan perlindungan khusus dari  pemerintah  dan  negara  yang menjadi  pertanggungjawaban  atas penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diderita
oleh  korban  maupun  saksi  atas perbuatan tindak pidana
perdagangan anak.
Anak mempunyai hak-hak yang  harus  diakui  dan  dilindungi oleh  negara  serta  pemerintah. Perlindungan  anak  termuat  dalam pasal  1  ayat  (2)  uu  perlindungan anak, adalah segala aktivitas untuk menjamin  dan  melindungi  anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan
berpartisipasi  secara  maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskrimanasi.
Secara  yuridis  mengenai hak-hak  korban  tercantum  dalam perundang-undangan, salah satunya  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan  Saksi  dan  Korban sebagai pengganti
Undang-
Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban, ialah tercantum dalam pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang tersebut
menerangkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut: 28
1) Memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2) Ikut  serta  dalam  proses  memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3) Memberikan keterangan tanpa ada
tekanan
4) Mendapat penerjemah
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6) Mendapatkan informasi mengenai
perkembangan kasus
7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8) Mengetahui dalam hal terpidana
9) Dirahasiakan identitasnya
10) Mendapatkan  tempat  kediaman sementara
11) Mendapat tempat tinggal baru
12) Memperoleh  ganti  rugi  sesuai dengan kebutuhan
13) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
14) Memperoleh tunjangan biaya hidup sementara
28 Lihat Pasal 5 (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

## 15) Mendapat pendampingan
Undang-undang nomor 35 tahun  2014  tentang  perlindungan anak  termuat  dalam  pasal  59 mengatur  tentang  kewajiban  dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga- lembaga negara lainnya.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab akan  memberikan  perlindungan khusus pada anak. 29
1) Perlindungan  khusus  bagi  anak yang  tereksploitasi  baik  ekonomi, dan/atau seksual
2) Perlindungan  khusus  bagi  anak yang tereksploitasi, dimaksud
dalam  ayat  (1)  dapat  dilakukan melalui:
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perlindungan anak  yang  dieksploitasi  baik ekonomi atau seksual
b. Pemantauan, pelaporan dan
pemberian sanksi; dan
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah,  perusahaan,  serikat pekerja, Lembaga swadaya
masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan  eksploitasi  terhadap
29 Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentan Perlindungan Anak
anak baik ekonomi maupun
seksual. 2. Upaya  Perlindungan  Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Anak Perempuan Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Manusia Pemberantasan  kejahatan
perdagangan anak merupakan salah  satu  tujuan  dari  kebijakan hukum  pidana (social  defence) yang  memiliki  arahan  untuk memberikan  perlindungan  kepada masyarakat (social  welfare) harus sesuai  dengan  cita-cita  bangsa
Indonesia ialah negara dan
pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah  Indonesia,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan
kesejahteraan umum. 30 Maka  dari  itu  upaya pemberantasan  tindak  pidana 31 perdagangan orang melalui kebijakan  hukum  pidana  untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat,  dengan  tujuan  untuk memberikan  perlindungan  pada masyarakat (social defence policy)
30 Dr. Hj. Henny Nuraeny,S.H., M.H. (2011), TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KEBIJAKAN HUKUM Pidana dan Pencegahannya . Cianjur: Sinar Garfika, Hlm. 64 dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana
perdagangan anak
Undang-undang nomor 21 tahun 2007 dalam pencegahan dan penanggulangan  merupakan  salah satu pertanggung jawab pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarkat  serta  keluarga.  Disisi lain pemerintah membentuk gugus tugas  dalam  pencegahan  dan penanggulangi,  sebagai  Lembaga instansi  yang  akan  mengemban tugas  dari  pemerintah  dalam pencegahan  dan  penanggulangi tindak  pidana  perdagangan  orang khususnya pada anak perempuan.
Gugus  tugas  diatur  pasal 58  ayat  (2)  UUTPPO  merupakan Lembaga  yang  beranggotakan
wakil-wakil dari pemerintah,
penegak hukum, organisasi masyarakat.  Lembaga  swadaya masyarakat,  organisasi  profesi, dan  peneliti/  akademisi.  Gugus tugas  memiliki  tugas  tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (3) UUTPPO:
31 Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati,
Muridah Isnawati, (2019) “ POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018”, SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM, Hlm. 194-201.
a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan  dan  penanggulangan kejaharan perdagangan anak b. Melaksanakan  tugas  advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban, merangkup rahabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Gugus tugas juga mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi isu-isu sebagai berikut:
1. Pencegahan dan partisipasi anak
2. Rehabilitasi anak
3. Rehabilitasi  sosial,  pemulangan dan reintegrasi
4. Pengembangan norma, dan penegakan hukum.
5. Koordinasi dan kerja sama. Selanjutnya upaya pelaksanaan,  pencegahan,  dan penanggulangan secara menyeluruh,  penegakan  hukum dapat  menerapkan  sanksi  lainnya, diantaranya kebijakan hukum
32 https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_
pidana (penal) dan kebijakan non- penal:
Kata  kebijakan  berasal dari  Bahasa  inggris  ialah policy, sedangkan dalam Bahasa Belanda ialah Politiek ,    dapat  diartikan sebagai pedoman yang mempunyai tugas untuk mengarahkan  pemerintah  (dengan kata  lain  aparat  penegak  hukum yang  mengatur,  mengelola,  atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, maupun bidang- bidang pembuat peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan, dengan
tujuan (umum) yang menuju pada upaya  mewujudkan  kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. 32
Dalam Undang-Undang nomor  21  tahun  2007  secara eksplisit  pengertian  dari  tindak pidana perdagangan manusia, dengan  parameter  sebagai  korban dari praktik perdagangan manusia, golongan  anak,  golongan  pelaku, korporasi, berupa eksploitasi
seksual, kekerasan, ataupun ancaman  kekerasan,  penjeratan hutang,  perekrutan,  pengiriman,
dir/2a6319aacf9912ab2f7c2ad3fdb51c94.p df , di akses jam 19:24 tanggal 08/04/2021
korban,  serta  perlindungan  atas korban  dalam  bentuk  rehabilitasi,
maupun restitusi. Hak restitusi adalah bagian dari bentuk dari pemulihan hak  atas  korban  atau  yang  biasa disebut  dengan  istilah  reparasi. 33
Hak restitusi merupakan ganti rugi yang  seharusnya  dibayar  oleh pelaku perdagangan manusia pada korban atau keluarga korban yang telah mengalami penderitaan selama korban di perlakukan tidak baik.  Jika  pelaku  tidak  sanggup membayar  hak  restitusi  kepada korban maka kewajiban itu
dilimpahkan  pada  negara  untuk memberikan pemulihan pada korban sebagai pertanggungjawaban  negara  yang telah  Terstruktur  dalam  berbagai instrument hak asasi dan
ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun nasional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban  negara  atas pelanggaran  hukum  hak  asasi manusia internasional
memberikan  hak  kepada  individu
33 Dr. Marlina, S.H., M.Hum, Azmiati Zuliah, S.H., M.H, (2015) HAK RESTITUSI terhadap
maupun  kelompok  yang  menjadi korban  dalam  wilayah  negara untuk memperoleh penangan hukum yang relative dan
pemulihan yang adil sesuai dengan hukum internasional. 34 Kebijakan non-penal adalah  upaya  penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan  terjadinya  kejahatan pada  masyarakat.  Kebijakan  ini lebih  menitikberatkan  pada  upaya pencegahan  atau  preventif,  dalam penanggulangan kejahatan.
Melalui  jalur  non-penal  dapat menangani  faktor-faktor  terjadi kejaharan  perdagangan  manusia khususnya anak perempuan. Faktor-faktor kondusif diantaranya menjadi masalah-
masalah sosial yang secara langsung  maupun  tidak  langsung dapat  menyebabkan  kejahatan. Langkah-langkah yang harus ditempuh  upaya  non-penal  dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak, diantaranya:
1) Upaya preventif Upaya  pencegahan  dini  dapat dilakukan  sebagai  pencegahan
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang . Medan: PT Refika Aditama. hlm. 39 34 Ibid. hlm. 40
serta  memberikan  wawasan  yang lebih  luas  kepada  masyarakat khusunya  pada  anak  perempuan, yang  rentan  terhadap  kejahatan perdagangan anak. Upaya ini dapat dilakuan berbagai cara antara lain dengan,  penyuluhan,  bimbingan, pelatihan,  dan  Pendidikan  pada anak  khususnya  anak  perempuan, serta mendapatkan bantuan,
pengawasan dan pembinaan lanjutan  pada  anak  perempuan sebagai korban kejahatan perdagangan manusia. Penertiban dan Pengawasan : Dalam  upaya  penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia  di  perlukan  penertiban dan pengawasan terhadap Lembaga-lembaga penyalur
tenaga kerja yang belum memiliki izin  secara  hukum  serta  tempat- tempat  hiburan  malam,  oleh  itu tempat hiburan yang sangat berpengaruh terkait praktik perdagangan manusia. Serta pemerintah dan Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melakukan  tugas  secara  terpadu dan berinci pada pintu-pintu keluar masuk disuatu wilayah ters 2) Upaya represif (Tindakan Perbuatan) Tindakan  dari  pihak  penegakan hukum  dalam  proses  adanya praktik perdagangan manusia khususnya anak perempuan. Dalam upaya ini memiliki beberapa tahapan untuk memberantas tindak pidana
perdagangan  orang,  diantaranya penyidikan,  pengadilan,  putusan pengadilan  yang  nantinya  akan membawa  efek  jerah  pada  pelaku praktik perdagangan anak, sebagaimana  telah  diatur  dialam undang-undang  nomor  21  tahun
2007 tentang pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang dapat dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku Ruang lingkup
penyidikan kejahatan  perdagangan  manusia diantaranya yaitu:
a. Proses  menghadirkan  alat bukti
b. Penyitaan  kekayaan  pelaku yang  diperoleh  dari  tindak  pidana perdagangan manusia
c. Perlindungan  terhadap  saksi
dan korban
d. Saksi, korban
bahkan keluarga  korban  berhak  atas informasi  proses  peradilan  bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia
e. Proses  pemeriksaan  dalam persidangan tindak pidana perdagangan manusia f. Proses penuntutan dan putusan dalam persidangan tindak pidana perdagangan manusia

## KESIMPULAN
1.
Tindak  perdagangan orang  adalah  perbuatan  yang melanggar hak asasi manusia serta melanggar  peraturan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  di Indonesia,  telah  diatur  dalam undang-undang  nomor  21  tahun 2007 tentang pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang, serta  juga  telah  termuat  dalam undang-undang  nomor  23  tahun 2002  tentang  perlindungan  anak. Faktor  yang  melatarbelakangi,
diantaranya faktor kemiskinan/ekonomi, faktor budaya/gaya hidup, faktor Pendidikan rendah. 2. Upaya dalam penanggulangan manusia khususnya  pada  anak  perempuan dapat dilakukan melalui penal dan
non-penal.  Upaya  penal  telah diatur dalam undang-undang
nomor  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan  manusia.  Sedangkan non-penal dapat dilakukan dengan pemetaan  dan  pengawasan  ketat untuk mencegah terjadi perdagangan  ana  kantar  lintas batas negara, peningkatan Pendidikan dan pengetahuan masyarakat  melalui  pemberian wawasan yang seluas-luasnya tentang  bahayanya  tindak  pidana perdagangan  manusia  khususnya pada anak
perempuan.
Mengupayakan  adanya  jaminan aksebilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh Pendidikan,pelatihan, perningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Amos Neolaka,2008 Kesadaran Lingkungan,  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, Azmiati, Zuliah & Marlina, Hak Restitusi terhadap  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, Medan, 2015 Nuraeny, Henny, Tindak Pidana Perdagangan  Orang  Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Cianjur, 2011
Teguh  Pratama  Harry,  Hukum  Pidana Perlindungan  Anak  di  Indonesia, Bandung, 2020
Prof. Dr.A.S Alam, S.H., M.H, Dr. Amir
Ilyas, S.H., M.H. (2018),
KRIMINOLOGI Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana.
Jurnal: Anang  Dony  Irawan,  Kaharudin  Putra Samudra, Aldiansah Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Citizenship Virtues, 2021, 1(1), 1- 6 ISSN 2775-9946 Asri Wijayanti,Yayuk Sugiarti. Keabsahan  Pemutusan  Hubungan Kerja  karena  Force  Majeur  di Masa Pandemi COVID-19. Volume  4  No.  2  Oktober  2020. ISSN  Cetak  2579-9983,  E-ISSN: 2579-6380. Halaman 221-373. Levina Yustitianingtyas Fitri Dwi Nurjannah.  “Pelaksanaan  Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2004  Tentang Perlindungan  Anak”,  Cakrawala Hukum,  Vol.  22  Issuee  2, September  2020,  P-ISSN:  1411- 2191  E-ISSN:  2723-0856,  Hlm. 119-125 Levina  Yustitianingtyas, 10  Perekrutan Anak  Sebagai  Tentara  Dalam Konflik  Bersenjata  Internasional, https://download.asriwrites.com/b
ook/Melindungi-Pekerja-Anak-
10.pdf . Levina Yustitianingtyas “Pertanggungjawaban Pidana
Oleh  Korporasi  Dalam  Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia’’ vol.  7  No.1  Februari  2016,  hlm. 25-42, ISSN:1412-6834
M.  Taqyaddin  Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan  Anak  Berdasarkan Pasal  68  Undang-Undang No.  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Vol. 8, No. 16, Agustus 2012 Muridah Isnawati, Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati,(2019) “ POTENSI  TINDAK  PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN  PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018”, SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

## FAKULTAS
HUKUM. Muridah  Isnawati,  Ayu  Rachmawati Zany, Abdul Fatah (2014), Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang” http://repository.um-
surabaya.ac.id/1368/3/BAB_II.pdf .
Satria,  Unggul  (2017),  Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya
Dengan Sustainable Deveploment. Jurnal Novelty,8(1).
PP.36-
53.ISSN 1412-6834.
Internet:
Kompas.com,  Rindi  Nuris  Velarosdela.
21  Januari  (2020).  “Anak-anak korban  eksploitasi  seksual  di Penjaringan  diberi  pil  agar  tak menstruasi”, Jakarta.
Survei KPAI: Dampak Pandemi,
Pelacuran  Anak  Meningkat  31,6
Persen Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014
tentan Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
UU  No.  31  Tahun  2014  tentang
Perlindungan  saksi  dan  korban
(Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5602)
UU  nomor  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan  manusia  (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)