## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia

## Gili Argenti
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Kemunculan  Masyumi  Reborn  awal  Maret  2020  kembali  mengingatkan  publik  politik Indonesia  mengenai  Partai  Masyumi.  Partai  politik  Islam  yang  pernah  berjaya  pada  masa demokrasi  liberal  atau  parlementer  ini  diklaim  sangat  ideologis  bila  dibandingkan  dengan partai-partai Islam saat ini. Tulisan ini merupakan studi mengenai sejarah, kiprah politik dan ideologi  Partai  Masyumi  ketika  masa  pemerintahan  Orde  Lama.  Tulisan  ini  memfokuskan perdebatan  di  Konstituente.  Penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  deskriptif  yang menggunakan  literatur  untuk  mendapatkan  data,  dan  kemudian  dianalisis  berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk membingkai data yang dianalisis. Landasan teoritik yang digunakan adalah partai politik Islam, ideologi dan relasi Islam dengan negara.  Berdasarkan hasil  penelitian  literatur  ternyata  ditemukan  terjadi  pergeseran  ideologi  Masyumi  di  akhir masa  sidang  konstituante,  mereka  bergeser  sedikit  ke  arah  subtansi  dari  sebelumnya ideologinya  bercorak  formalis.  Meski  mengalami  kegagalan  di  Konstituante  pengaruh  dari ideologisasi Masyumi ini masih terasa sampai saat ini, pengaruhnya tidak saja di kelompok Islam politik di Indonesia, tetapi juga di negara Malaysia.

## Kata Kunci: Partai Masyumi, Ideologi, Partai Politik Islam, Konstituante

## Abstract
The  emergence  of  Masyumi  Reborn  in  early  March  2020  again  reminded  the  Indonesian political  public  about  the  Masyumi  Party.  This  Islamic  political  party  that  once  triumphed during a period of liberal or parliamentary democracy is claimed to be very ideological when compared to current Islamic parties. This paper is a study of the history, political progress and ideology of the Masyumi Party during the Old Order era. This paper focuses on the debate in the Constituent Assembly. This research is a type of descriptive research that uses literature to get data, and then analyzed based on the theoretical basis used to frame the analyzed data. The theoretical foundation used is the Islamic political parties, ideology and the relationship between Islam and the state. Bassed on the results of literature research, it was found that there was a shift in Masyumi's ideology at the end of the constituent assembly, they shifted slightly towards the substance of the formalist ideology. Despite the failure in the Constituent Assembly, the influence of Masyumi ideologization is still felt today, its influence not only in political Islamic groups in Indonesia, but also in Malaysia.

## Keywords: Masyumi Party, Ideology, Islamic Political Party, Constituent Assembly

## PENDAHULUAN
Pada  tanggal  7  Maret  2020  publik  politik  Indonesia  dikejutkan  dengan  acara Silaturahim dan Urun Rembug Keluarga Besar Masyumi yang digelar di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Kramat Raya, Jakarta. Menurut panitia penyelenggaran acara ini selain  sebagai  ajang  silaturahmi  nasional,  juga mempersiapkan  pendirian  partai  Islam  baru yang  diklaim  lebih  ideologis  dari  partai  Islam  yang  sudah  ada,  acara  yang  dihadiri  peserta sekitar 300  orang  ini di media  sosial  populer  dengan  sebutan  Masyumi Reborn.  Fenomena Masyumi  Reborn  semakin  menarik  kalau  dihubungkan  dengan  pernyataan  Prof.  Din Syamsuddin dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII pada 27 Februari 2020 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), beliau mendorong  umat  Islam  Indonesia  melahirkan  satu  partai  politik  Islam  tunggal  sebagai kendaraan  politik  umat  Islam  dalam  memperjuangkan  agenda  keumatan  di  negeri  ini. Fenomena  Masyumi  Reborn  tentu  menarik  untuk  diperbincangkan,  mengingat  pasca  Orde Baru,  sudah  banyak  berdiri  partai  Islam  yang  mengklaim  diri  sebagai  reinkarnasi  Partai Masyumi,  dari  belasan  partai  Islam  tersebut  hanya  tersisa  Partai  Bulan  Bintang  (PBB) pimpinan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang dinilai sebagai penerus sah cita-cita politik dari Keluarga Besar Bulan Bintang.
Kemunculan  Masyumi  Reborn  dalam  panggung  politik  nasional  mengingatkan  kita pada ideologi populisme yang akhir-akhir ini semakin menguat di beberapa negara di dunia, karena  terdapat  kesamaan  isu  yang  diangkat  dengan  isu-isu  populisme,  yakni  penguatan kembali pada politik identitas. Wacana yang dibentuk dalam pertemuan Silaturahim dan Urun Rembug Keluarga Besar Masyumi ini sudah jelas, mereka ingin mendirikan partai baru yang memiliki  warna  lebih  ideologis  dari  partai-partai  Islam  sudah  ada.  Mengingat  partai  politik pasca Orde Baru baik partai nasionalis atau partai Islam dinilai sudah memudar ideologinya. Ini  selaras  dengan  studi  dari  Ambardi  (2009),  bahwa  partai  politik  di  Indonesia  memiliki karakteristik  politik  kartel,  yaitu  ketika  masa  kampanye  partai-partai  ini  begitu  keras berkompetisi dengan narasi pertentangan ideologi.
Tetapi  setelah  kompetisi  selesai  serta  terdapat  pemenang,  persaingan  yang sebelumnya seolah-olah terdapat dua kutub saling berlawanan yang tidak bisa dipersatukan, pada  akhirnya  partai-partai  ini  ternyata  melakukan  kerjasama  dalam  konsesus  atau  koalisi
politik. Partai-partai yang terlibat politik kartel ini menjadikan asas manfaat sebagai tujuan utama  dalam  berpolitik,  mereka  tidak  lagi  menjadikan  ideologi  sebagai  ruh  gerakan. Populisme  sendiri  merupakan  konsep  untuk  menjelaskan  fenomena  sosial  politik kontemporer  yang  ditandai  dengan  menguatnya  politik  identitas  (Arifin,  2019).  Populisme menentang  narasi  elit  yang  berkuasa,  seperti  gerakan  kaum  termarginalkan  dengan menciptakan  dikotomi  yang  membelah  masyarakat  antara  “kelompok  kami”  melawan “kelompok mereka”.
Populisme  cenderung  mendaku  memberikan  solusi  atas  kondisi  status  quo  dengan menawarkan alternatif solusi secara instan, bahkan populisme dianggap dapat memberikan jawaban  atas  situasi  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  mengalami  stagnasi  (Djani,  2017). Keunikan  dari  populisme,  ternyata  kelompok  ini  menggunakan  fasilitas  demokrasi  untuk mencapai  tujuan-tujuan  politiknya,  mengeluarkan  slogan-slogan  yang  memancing  aksi kerumunan  dengan  mengaduk-aduk  sentimen  primordial  (Hardiman,  2017).  Sedang populisme  Islam  dipandang  sebagai  upaya  membentuk  artikulasi  transformatif  berbagai identitas sosial politik Islam ke dalam satu identitas universal, yaitu umat. Populisme dalam prespektif  Islam  muncul  sebagai  sikap  ketidakpuasan  terhadap  elit  negara  yang  dianggap tidak menjalankan kebijakan sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat muslim (Khakim, 2016).
Menariknya  dalam  studinya  Hadiz  (2019)  menjelaskan  Partai  Islam  Masyumi  yang hidup  ketika  Orde  Lama  memiliki  karakter  populis,  terlihat  dari  visi  pembangunan  yang diusung  partai  ini  mencakup  keprihatinan  terhadap  ketidakadilan  sosial  yang  dipicu  oleh hasrat untuk mempromosikan kepentingan bisnis kecil kaum terpinggirkan yang diasosiasikan dengan  umat  Islam.  Studi  mengenai  Partai  Islam  Masyumi  telah  banyak  dilakukan  para peneliti diantaranya Samsuri (2011), Rahman (2017), serta Sumanto dan Zulkarnain (2016). Dalam studinya Samsuri (2011) menjelaskan mengenai pertarungan ideologi antara Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), pertarungan ideologi antara Islam dengan komunisme ini terjadi di lembaga parlemen dan di konstituante, pertarungan keduanya disebabkan akar ideologi  Masyumi  yaitu  Islam  tidak  bersesuaikan  dengan  ideologi  komunisme,  selain  itu pengaruh perang dingin sangat kuat merekontruksi situasi politik domestik, sehingga rivalitas timur  dengan  barat  dalam  panggung  politik  global  ikut  mempengaruhi  pergolakan  politik dibeberapa negara pasca kolonial.
Rahman  (2017)  menarasikan  bahwa  Partai  Islam  Masyumi  merupakan  partai  Islam terbesar  di  Indonesia  ketika  Orde  Lama,  partai  ini  menjadi  pemersatu  umat  Islam,  kiprah mereka dalam sistem parlementer ditunjukan dengan masuknya Masyumi ke dalam beberapa pemerintahan,  bahkan  kader  Masyumi  pernah  menduduki  posisi  sebagai  Perdana  Mentri (PM)  diantaranya  Mohammad  Natsir  dan  Burhanuddin  Harahap.  Kiprah  politik  Masyumi meredup pasca  pembubaran  partai  ini  di tahun 1960.  Sedangkan dalam studinya  Sumanto dan  Zulkarnain  (2016)  menjelaskan  mengenai  kiprah  politik  Masyumi  pasca  Pemilu  1955, partai  Islam  ini  menolak  Demokrasi  Terpimpinnya  Soekarno  dengan  melakukan  penolakan atas masuknya PKI ke dalam kabinet pemerintahan, studi ini menjelaskan berbagai kebijakan Masyumi  ketika  melakukan  penentangan  terhadap  berbagai  kebijakan  pemerintah  Orde Lama yang dianggap dekat dengan kelompok kiri.
Ketiga  studi  diatas  menggunakan  pendekatan  ilmu  sejarah,  tulisan  ini  memiliki perbedaan  dengan  studi  sebelumnya,  penulis  ingin  mengelaborasi  praksis  politik  Masyumi berdasarkan ideologi yang mereka miliki dengan pendekatan ilmu politik, serta menjelaskan terjadinya pergeseran ideologi partai ini dari formalis ke subtansi, terkahir melihat pengaruh Masyumi terhadap gerakan Islam politik kontemporer. Partai Islam Masyumi sendiri didirikan melalui  Kongres  Umat  Islam  di  Yogyakarta  pada  tanggal  7-8  November  1945,  di  Gedung Madrasah  Mu’alimin  Muhammadiyah.  Kongres  tersebut  dihadiri  para  pemimpin  Islam  dan perwakilan  organisasi  Islam,  para  aktifis  Islam  ini  berkumpul  untuk  menyatukan  tekad memperjuangkan aspirasi umat Islam Indonesia dalam satu wadah partai politik (Artawijaya, 2014).  Pendirian  Masyumi  mencerminkan  sebuah  ikhtiar  para  pemimpin  Islam  untuk menghimpun  seluruh  kekuatan  Islam  ketika  itu,  keunikan  Masyumi  dibandingkan  partai- partai  lain,  partai  ini  memiliki  dua  keanggotaan.  Keanggotaan  biasa  mencakup  perorangan serta keanggotaan istimewa yang bersifat organisasi, tercatat beberapa ormas Islam menjadi anggota  istimewa  Masyumi  di  antaranya  Muhammadiyah,  NU,  Perikatan  Umat  Islam  dan Persatuan Umat Islam.
Pendirian  Partai  Islam  Masyumi  di  benak  para  pengagasnya  bukan  semata-mata kelahiran sebuah eksistensi partai politik yang membawa aliran politik tertentu, tetapi lebih merupakan sebuah pernyataan eksistensi dari sebuah kewajiban agama Islam dalam tataran kebangsaan.  Terbukti  dalam  Kongres  Umat  Islam  di  Yogyakarta  tersebut,  selain mendeklarasikan pendirian partai politik  Islam, dalam  dokumen-dokumen  kongres tercatat mengelurkan  resolusi  jihad  untuk  melawan  penjajah  Belanda,  resolusi  dikelurkan  dengan
maksud menjamin kelangsungan kemerdekaan Indonesia. Dua butir resolusi sebagai berikut: (1) Memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad, (2) Memperkuat barisan pertahanan negara  Indonesia  dengan  berbagai  usaha  yang  diwajibkan  oleh  agama  Islam.  Dan  uniknya pendirian  Partai  Islam  Masyumi  ini  menempati  urutan  ketiga  dalam  resolusi  umat  Islam (Madinier, 2013).
Terbentuknya  Partai  Islam  Masyumi  menjadi  harapan  besar  kelompok  Islam  politik untuk  menjadikan  syariat  Islam  sebagai  rujukan  hukum  tertinggi  di  Indonesia,  sepertinya kegagalan  kelompok  Islam  di  awal  kemerdekaan  dalam  menjadikan  Islam  sebagai  dasar negara di Piagam Jakarta, akhirnya membuat kelompok Islam politik harus mempersiapkan partai ini sebagai kendaraan politik baru untuk mewujudkan cita-cita mendirikan negara Islam (Majalah Historia, Nomor 16 Tahun 2013). Masyumi menjadi partai politik yang mempunyai komitmen kuat pada nilai-nilai keIslaman, dalam anggaran dasarnya ditegaskan bahwa tujuan terbentuknya partai ini terlaksananya ajaran serta hukum Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara (Luth, 1999). Sedangkan dalam program perjuangan partai disebutkan bahwa tujuan besar dari pendirian Mayumi adalah menegakan kedaulatan Republik Indonesia serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan (Zamjani, 2009).
Pada pemilu legislatif pada tanggal 29 September 1955 Partai Masyumi ikut bertarung memperebutkan  suara  pemilih,  dengan  memperoleh  suara  37  juta  atau  sebesar  20,9%, sedang pada pemilu untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955, partai  ini  hanya  berhasil  meraih  sebanyak112  kursi  di  lembaga  yang  ditugakan  untuk merumuskan serta menetapkan konstitusi baru (Feith, 1999). Keikutsertaan Masyumi dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui saluran demokrasi, menandakan bahwa partai ini menggunakan jalur legal konstitusional, tidak menempuh cara-cara kekerasan.Meskipun begitu pilihan menggunakan sistem demokrasi sebagai alat perjuangan, tidak sepi dari kritikan sebagian kecil umat Islam, mengingat demokrasi merupakan sistem politik yang lahir bukan dari peradaban Islam, tetapi dari peradaban barat yang sekuler. Salah satu alasan Masyumi menerima  demokrasi,  karena  partai  ini  memegang  teguh  prinsip  kesabaran  dalam perjuangan.  Kesabaran  menurut  Masyumi  merupakan  nafas  panjang  perjuangan  untuk mencurahkan  segala  kemampuan  dalam  batasan  hukum  agama dan  hukum  positif negara, berkompetisi  melalui  jalur  demokrasi  dengan  kelompok-kelompok  lain  merupakan  pilihan rasional, dari pada berjuang dengan kekerasaan menggunakan kekuataan militer (Artawijaya, 2014).
Keterlibatan Partai Masyumi dalam sistem demokrasi pada masa pemerintahan Orde Lama  tentu  sangat  menarik  untuk  dikaji,  meskipun  partai  ini  memiliki  pandangan  Islam formalis,  keterlibatan  mereka  dalam  pemerintahan  sekuler  membuktikan  partai  berlogo bulan bintang ini memiliki strategi moderasi dalam berpolitik. Bahkan beberapa fakta politik berbicara kepada kita, bahwa partai Islam ini kerap menjalim kerja sama politik dengan Partai Sosialis  Indonesia  (PSI)  dan  Partai  Katolik  dalam  membendung  pengaruh  ideologi  Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  di  parlemen.  Dari  kedua  keunikan  tersebut,  penulis  ingin mengangkat  Partai  Masyumi  dalam  tulisan  ini,  penulis  tertarik  melihat  lebih  jauh  ideologi serta praksis politik Masyumi selama pemerintahan Orde Lama. Terlebih kehadiran Masyumi Reborn beberapa pekan terakhir yang terang-terangan akan mengadaptasi kembali ideologi Masyumi sebagai praksis gerakan di era reformasi, menjadikan tulisan ini tetap menemukan relevansinya sebagai sebuah kajian politik. Partai Masyumi merupakan salah satu partai Islam pernah ada di Indonesia, kiprah politik mereka sangat legendaris, sehingga menjadi rujukan kelompok Islam politik sampai sekarang.

## METODE PENELITIAN
Untuk  proses  mengolah  data  yang  diperoleh,  penulis  menggunakan  beberapa tahapan. Pertama, tahapan dalam pengumpulan data tertulis yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan cara menelaah isinya melalui buku-buku, catatan, manuskrip dan dokumen-dokumen. Kedua,  menguji  dan  menganalisa  data  secara  kritis,  dengan  kritik  ini  diharapkan  dapat mendapatkan validitas sumber data (baik sumber primer, sumber sekunder, sumber sejarah dan  sumber  teoritik)  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Ketiga,  menghubungkan  peristiwa yang satu dengan peristiwa lain sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh.
Maka  untuk  mengupas  Ideologi  serta  praksis  politik  dari  Masyumi,  penulis menggunakan  tiga  konsep  teori  politik,  yaitu  partai  politik  Islam,  Ideologi  politik  dan  relasi Islam  dengan  negara.  Partai  Islam  dapat  didefinisikan  menjadi  dua  pengertian.  Pertama, partai  politik  yang  menjadikan  Islam  sebagai  asas  dan  program  formalnya.  Kedua,  partai politik yang lebih mementingkan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol Islam, dengan kata lain  definisi  partai  Islam  pertama  lebih  menekankan  pendekatan  formal,  yang  kedua  lebih menekankan pendekatan subtansialistik (Romli, 2008).

## HASIL PENELITIAN
Dalam  studinya  Muhtadi  (2012)  menjelaskan  partai  Islam  ialah  partai  yang  secara eksplisit  mengklaim  Islam  sebagai  ideologi,  atau  partai  yang  memiliki  basis  dukungan  dari organisasi-organisasi Islam. Lebih lanjut Muhtadi, membedakan antara partai Islam dengan gerakan  sosial  Islam,  partai  Islam  didefinisikan  sebagai  wahana  perjuangan  bersifat konvensional melalui mekanisme formal, sedangkan gerakan sosial Islam menurutnya dinilai berjuang  dalam  bentuk  wadah  politik  non-formal.  Partai  politik  diandaikan  sebagai  bagian dari  inheren  politik  yang  terinstitusionalisasi  secara  normal,  di  mana  para  aktifiasnya melakukan  kegiatan-kegiatan  seperti  menjadi  kandidat  dalam  pemilihan  pejabat  publik, melakukan agregasi kepentingan melalui aktivitas loby, legislasi dan semacamnya, sebaliknya gerakan  sosial  representasi  bentuk  perlawanan  terhadap  sistem  yang  dianggap  represif, dengan  memperjuangkan  ideologinya  di  luar  sistem  formal,  bahkan  bila  perlu  menempuh cara-cara kekerasan.
Istilah ideologi sendiri mula-mula digunakan oleh Destertt de Tracy pada akhir abad ke  18,  serta  dikembangkan  penuh  sebagai  konsep  selama  abad  19  (Bottomore,  1996).  De Tracy  menggunakan  istilah  ideologi  untuk  memberi  nama  terhadap  ilmu  baru  yang  dia rancang  mengenai  analisis  sistematis  tentang  ide  dan  sensasi,  tentang  makna  turunannya, kombinasinya  dan  dampak  ditimbulkan.  Ia  mempunyai  pandangan  bahwa  pengetahuan manusia terhadap benda tidak diperoleh secara langsung dari benda tersebut, tetapi melalui ide-ide  yang  terbentuk  berdasarkan  sensasi  seseorang  terhadap  benda-benda  tersebut. Dalam  pandangannya  untuk  menganalisis  ide  dan  sensasi  dibutuhkan  suatu  disiplin  ilmu pengetahuan  ilmiah,  ia  mengusulkan  nama  pengetahuan  ilmiah  itu  bernama  ideologi  atau ilmu  tentang  ide.  De  Tracy  menggunakan  istilah  ideologi  dengan  tujuan  memberi  nama terhadap  ilmu  baru  yang  dia  rancang  mengenai  analisis  sistematis  tentang  ide  dan  sensasi (Arifin, 2010).
Uniknya definisi ideologi sendiri tidak seragam, ia memiliki beragam definisi sehingga tidak memiliki makna tunggal (Eagleton, 1999). Menurut Takwin (2003) dalam konteks politik konsep  ideologi  dipahami  sebagai  keyakinan  sebuah  kelompok  atau  masyarakat  yang seringkali  digunakan  sebagai  dasar  dalam  usaha  pembebasan  manusia,  artinya  sebuah gagasan  atau  pemikiran  yang  menjadi  panduan  bagi  kelompok  manusia  dalam  mencapai tujuanya, dengan cara menurunkan gagasan dari ideologi untuk menjadi kerangka aksi atau
tindakan  politik.  Sedangkan  Heywood  (2016)  ideologi  merupakan  sistem  berpikir  yang tertutup  karena  mengklaim  monopoli  kebenaran  menurut  versinya,  dengan  melakukan penolakan terhadap ide-ide yang berlawanan serta berbagai keyakinan saingannya, ideologi juga  memiliki  sifat  mengabsolutkan  pemahaman  serta  instrumen  kontrol  sosial,  dengan memastikan kepatuhan dan penghambaan.
Dengan  demikian  ideologi  dipandang  sebagai  sistem  berpikir  yang  abstrak, seperangkat  ide  ditakdirkan  untuk  menyederhanakan  dan  mendistrosi  realitas  sosial  yang ada.  Intinya  bagi  Heywood  (2016)  sebuah  ideologi  adalah  seperangkat  ide  yang  koheren menyediakan  basis  bagi  tindakan  politik  yang  terorganisasikan  dimaksudkan  untuk mempertahankan,  memodifikasi  atau  menggantikan  sistem  kuasa  yang  ada,  menurutnya ideologi memiliki tiga ciri penting, yaitu:
a)  Menawarkan  pemahaman  tentang  tatanan  yang  ada  biasanya  berbentuk pandangan dunia.
b)  Mengembangkan  model  tentang  masa  depan  yang  diinginkan,  sebuah  visi mengenai masyarakat terbaik.
c)  Menjelaskan  bagaimana  perubahan  politik  dapat  dan  sebaiknya  dilakukan- bagaimana dapat melangkah dari (a) menuju (b).
Menurut Suseno (dalam Chalik, 2017) terdapat dua macam ideologi yang berkembang di  dunia.  Pertama,  Ideologi  tertutup,  tidak  diambil  dari  masyarakat  melainkan  pemikiran kaum  elit  yang  dipropagandakan  serta  disebarluaskan  kepada  masyarakat.  Ciri  khas  dari ideologi tertutup mengklaim selain memiliki nilai serta prinsip mendasar juga bersifat kongkrit operasional.  Ideologi  tertutup  bersifat  dogmatis,  intoleran  dan  totaliter.  Kedua,  Ideologi terbuka, cita-cita politik dari ideologi terbuka adalah menjamin kehidupan masyarakat untuk menentukan kehidupannya sendiri, kebebasan beragama dan berpandangan politik. Ideologi terbuka  bersifat  inklusif  serta  menerima  semua  pandangan  yang  berasal  dari  masyarakat selagi bertujuan untuk membela hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi.
Diskursus tentang Islam dan politik di Indonesia sampai saat ini masih menjadi topik hangat,  para  pengkaji  Islam  politik  telah  mendapatkan  kesimpulan,  bahwa  sekurang- kurangnya  terdapat  tiga  mazhab  pemikiran  yang  menjelaskan  relasi  Islam  dengan  politik kenegaraan. Ketiga mazhab tersebut, yaitu formalisme Islam (penyatuan Islam dan politik), subtansialisme  Islam  (etika  Islam  dalam  politik)  dan  sekuler  (pemisahan  Islam  dan  politik
secara tegas). Di antara ketiga mazhab itu satu sama lainnya sama-sama berpengaruh serta memiliki tokoh sekaligus pengikut di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.
Pertama,  Islam  formalis,  pandangan  ini  menghendaki  adanya  dasar  negara  Islam  di Indonesia,  dalam  makna  yang  lebih  tegas  Indonesia  harus  menjadi  negara  Islam,  menurut penganut aliran Islam politik ini, ideologi Pancasila tidak sesuai dengan ajaran kebenaran yang datang dari Tuhan, oleh karena itu harus diubah supaya Indonesia mendapat keberkahan dan manfaat untuk semua manusia. Pancasila adalah buatan manusia, sementara Islam ciptaan Tuhan  yang  tidak  mungkin  salah,  mempertahankan  paham  negara  Pancasila  sama  dengan mempertahankan kesyirikan dan kekafiran. Kedua, Islam liberal, pandangan aliran kedua ini secara tegas memisahkan antara Islam dengan masalah-masalah kenegaraan, Islam dipahami sebatas  mengurusi  soal  ketuhanan,  sedang  negara  mengurus  masalah-masalah  sosial kemasyarakat  seperti  pendidikan,  kebudayaan  dan  kemiskinan,  negara  tidak  ikut  terlibat mengurus soal ibadah atau keimanan seseorang yang menjadi urusan privat individu warga negara.
Islam  liberal  sangat  percaya  semakin  sedikit  negara  campur  tangan  dalam  urusan masyarakat, menjadikan negara tersebut semakin baik, karena telah menjalankan fungsinya secara benar. Selain itu penganut Islam liberal memiliki keyakinan negara tidak memiliki hak untuk  menentukan  agama  tertentu  menjadi  ideologi  negara,  bahkan  mengajurkan  negara tidak  mengeluarkan  peraturan  yang  membatasi  atau  menentukan  bagaimana  seorang individu menjalankan keyakinan agama mereka, misalnya peraturan perkawinan, peradilan dan  kerukunan  agama.  Ketiga,  Islam  subtansi,  pandangan  politik  ketiga  ini  menganggap negara tidak perlu secara resmi menjadi negara agama, tetapi etika Islam dapat memberikan sumbangan  peran-peran  kenegaraan,  formalisme  Islam  dalam  sebuah  negara  hanya  akan mengkerdilkan  Islam  itu  sendiri,  sehingga  Islam  semakin  sempit,  padahal  Islam  itu  untuk semua, keragaman dalam Islam menunjukan Islam itu aspiratif, akomodatif dan santun.
Kaum  Islam  subtansi  mengakui  Islam  bisa  memberikan  seperangkat  prinsip-prinsip sosial politik, meskipun demikian aliran ini memandang Islam bukan sebuah ideologi. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip kunci tentang masyarakat, seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran,  tanggungjawab  dan  musyawarah.  Islam  subtansi  menerima  konsep  negara Pancasila, karena ideologi negara ini dinilai tidak bertentangan dengan Islam, bahkan semua silanya  sesuai  dengan  doktrin  Islam.  Selain  menerima  Pancasila,  Islam  subtansi  memiliki pandangan  yang  anti  terhadap  sekulerisme,  karena  sekulerisme  secara  fundamental
bertentangan  dengan  semua  agama,  jalan  pemikiran  manusia  sekuler  cenderung mengabaikan nilai-nilai religiusitas yang transenden (Qodir, 2012).

## PEMBAHASAN
Kelahiran Partai Islam Masyumi diawali dari penyelenggaraan Muktamar Umat Islam di  Yogyakarta  pada  tanggal  7-8  November  1945,  salah  satu  hasil  terpenting  keputusan kongres umat Islam tersebut, meneguhkan Masyumi menjadi partai politik yang menjadi satu- satunya  saluran  politik  umat  Islam  Indonesia  (Zamjani,  2009).  Masyumi  pada  periode pembentukannya  benar-benar  memiliki  basis  massa  rill  dan  konkret,  terlebih  alasan terbentuknya  Masyumi  sebagai  satu-satunya  alat  menyalurkan  aspirasi  politik  umat  Islam yang  memiliki  potensi  sangat  besar  ketika  itu.  Perdirian  Masyumi  ini  sebagai  partai  politik memperoleh  dukungan  luar  biasa  dari  para  ulama,  kelompok  Islam  modernis  dan  Islam tradisionalis.  Ini  terbukti  dari  masuknya  ormas-ormas  Islam  dalam  keanggotaan  istimewa Masyumi, ketika partai politik Islam ini dideklarasikan (Maarif, 2017).
Masyumi  menjadi  partai  politik  yang  mempunyai  komitmen  kuat  pada  nilai-nilai keIslaman,  dalam  anggaran  dasarnya  ditegaskan  bahwa  tujuan  terbentuknya  partai  ini terlaksananya ajaran serta hukum Islam di dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara (Luth, 1999). Sedangkan dalam program perjuangan partai disebutkan, bahwa tujuan besar dari  pendirian  Mayumi  adalah  menegakan  kedaulatan  Republik  Indonesia  serta melaksanakan  cita-cita  Islam  dalam  urusan  kenegaraan,  tujuan  ini  dijabarkan  lebih  jelas dalam  tafsiran  anggaran  dasar  tentang  gambaran  suatu  negara  yang  berdasarkan  Islam (Zamjani, 2009).
“Kita menuju kepada bakdatun thayyibatun wa rabbun ghafur , negara yang berkebajikan dan diliputi ampunan Ilahi, di mana negara melakukan kekuasaanya atas musyawarah dengan perantara  wakil-wakil  rakyat  yang  dipilih,  di  mana  kaidah-kaidah  kedaulatan  rakyat, kemerdekaan,  persamaan,  keadilan  sosial  sebagai  yang  diajarkan  oleh  Islam,  terlaksana sepenuhnya,  di  mana  kaum  muslimin  mendepat  kesempatan  untuk  mengatur  kehidupan pribadi dan masyarakat sesuai dengan ajaran serta hukum-hukum yang tercantum di dalam Al-Qur’an  dan  As-Synnah,  di  mana  golongan  keagamaan  lainnya  memilih  kemerdekaan untuk  mengamalkan  agamanya  serta  mengembangkan  kebudayaanya,  di  mana  seluruh penduduk dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman, terjamin baginya hak-hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik” (Luth, 1999).
Dari tafsiran anggaran dasar tentang suatu negara yang berdasarkan Islam tersebut, maka  selanjutnya  disusunlah  usaha-usaha  untuk  mencapai  tujuan  mewujudkan  negara berdasar  ideologi  Islam,  usaha-usaha  ini  termuat  di  dalam  pasal  III  Anggaran  Dasar  yang
meliputi  :  (1)  Menginsafkan  dan  memperluas  pengetahuan  serta  kecakapan  umat  Islam Indonesia dalam perjuangan politik, (2) Menyusun serta memperkokoh barisan umat Islam untuk  berjuang  dan  mempertahankan  agama  dan  kedaulatan  negara,  (3)  Melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan takwa, perikemanusiaan, sosial, persaudaraan dan persamaan  hak  menurut  ajaran  Islam  dan  (4)  Bekerja  sama  dengan  golongan  lain  dalam lapangan perjuangan untuk menegakan kedaulatan negara (Luth, 1999).
Visi  Partai  Masyumi  adalah  mensejahterakan  rakyat  serta  membangun  sebuah pemerintahaan yang dibingkai dengan cara pandang Islam, kejelasan identitas keislaman ini ditegaskan  secara  gamblang  sebagai  wujud  rasa  percaya  diri  untuk  menawarkan  gagasan- gagasan  ideologis  kepada  masyarakat,  serta  siap  untuk  beradu  konsep  dengan  pemikiran politik  lain  dalam  menawarkan  gagasan  politiknya.  Tetapi  menurut  Artawijaya,  keyakinan ideologis Partai Masyumi ini tidak bersifat tertutup atau anti toleransi, partai ini membangun sebuah toleransi dalam batas-batasan yang jelas, di mana masing-masing umat beragama bisa saling  menghargai  tanpa  saling  mengorbankan  akidahnya.  Bagi  Masyumi  toleransi  harus dibatasi  dengan  identitas  masing-masing,  sikap  keterbukaan  tidak  berarti  harus  menyakini kebenaran  agama  lain,  sebagaimana  ajaran  pluralisme  agama  saat  ini.  Sikap  toleran  ini disampaikan  oleh  Prawoto  Mangkusasmito,  salah  satu  Ketua  Partai  Masyumi  (Artawijaya, Keteladanan Partai Masyumi : Harian Republika, Tanggal 20 Maret 2014).
“Kepada penganut agama-agama lain di luar Islam, kami menyatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikitpun jika saudara-saudara di dalam rumusan UUD menginginkan pula dijaminnya untuk menunaikan syariat agama golongan saudara. Tujuan perjuangan umat Islam ialah keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, tidak jarang berkisar alat menjadi tujuan, alat yang cuma berguna selain digunakan menurut fitrahnya, sebaliknya menjadi  azab  jika  keliru  memakainya,  berubah  menjadi  tujuan  yang  dipujanya  dan dipertahankan  mati-matian,  kadang  kala  dengan  jalan  di  mana  batas  halal  dan  haram kurang  diperhatikan”  (Artawijaya,  Keteladanan  Partai  Masyumi  (Harian  Republika, Tanggal 20 Maret 2014).
Pilihan  menjadikan  Islam  sebagai  ideologi  Masyumi  sejalan  dengan  pembentukan Masyumi  sendiri,  cita-cita  Islam  sebagai  Ideologi  Masyumi  tampak  dari  rumusan  tujuan pertama  kali  yang  diputuskan  Kongres  Umat  Islam  di  Yogyakarta,  yaitu  menegakan kedaulatan  Republik  Indonesia  dan  Agama  Islam  dalam  urusan  kenegaraan.  Berikut  ini merupakan lima tujuan pendirian Masyumi
a) Menginsafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik.
b) Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang mempertahankan agama dan kedaulatan negara.
c) Melaksanakan  kehidupan  sosial  rakyat  berdasarkan  Iman  dan  Taqwa, perikemanusiaan sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran Islam.
d) Bekerja  bersama-sama  dengan  lain  golongan  dalam  lapangan  perjuangan menegakan kedaulatan negara (Samsuri, 2004)
Dalam  kepengurusannya  Masyumi  mencakup berbagai  golongan  umat  Islam, hal  ini terlihat dalam susunan Majelis Syuro dan Pengurus Besar, dalam Majelis Syuro, ketua adalah Hasyim As’ari (NU) dan Wakilnya Wahid Hasyim (NU), Agus Salim (PSII), Syekh Djamil Djambek (Pembaharu  dari  Sumatra  Barat),  sedang  pengurus  Besar  terdiri  dari  para  politisi  karier, seperti  Soekiman,  Abikusno,  Natsir  dan  M.Roem.  Keutuhan  Masyumi  sebagai  satu-satunya wadah  aspirasi  dan  perjuangan  umat  Islam  Indonesia  dalam  perkembangannya  kemudian ternyata  tidak  dapat  dipertahankan.  Satu  per  satu  unsur  pendukung  Masyumi  mulai meninggalkan serta mendirikan partai politik sendiri. Pada bulan Juli 1947, PSII meninggalkan Masyumi serta menyatakan diri kembali sebagai partai politik independen, keluarnya PSII dari Masyumi  didasarkan  faktor  kekuasaan,  saat  itu  ada  kesempataan  untuk  menduduki  posisi politik dalam kabinet Amir Syarifuddin, dengan keluarnya PSII ini menandai fenomena mulai rapuhnya ikatan politik dalam tubuh Masyumi (Romli, 2008).
Jejak PSII kemudian diikuti oleh NU, tahun 1952 NU menyatakan keluar dari Masyumi dengan memproklamirkan diri sebagai partai politik yang berdiri sendiri. Peristiwa keluarnya NU ini tentu saja sangat menggoncangkan Masyumi, karena NU merupakan organisasi Islam yang mempunyai pengikut cukup besar, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, keluarnya NU  dari  Masyumi  kerap  dihubungkan  dengan  masalah-masalah  kekuasaan.  NU  keluar  dari Masyumi  karena  kursi  Mentri  Agama  yang  biasa  menjadi  jatah  dari  NU  diberikan  kepada Muhammadiyah,  selain  itu  mulai  terkikisnya  dominasi  ulama  NU  dalam  Majelis  Syuro semenjak M. Natsir menjadi ketua umum Masyumi, terkikisnya peran ulama ini disebabkan sebelum dipimpin Natsir, Masyumi dipegang oleh kalangan politisi yang tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, sehingga peran ulama sangat dibutuhkan untuk menentukan arah kebijakan partai, baru setelah M. Natsir yang memiliki latar belakang intelektual-ulama (Persis)  menjadi  pemimpin  partai,  peran  ulama  di  Majelis  Syuro  menjadi  berkurang  sedikit demi sedikit. Keluarnya PSII dan NU harus dibayar mahal oleh Masyumi, dengan perolehan suara  di  pemilu  1955  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Perolehan  suara  partai  yang
menggunakan gambar bulan bintang ini harus puas di posisi kedua di bawah suara kalangan nasionalis sekuler PNI baik di parlemen dan konstituante (Romli, 2008).
Konstituante merupakan lembaga negara yang ditugaskan untuk menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru (UUD), di lembaga ini terpolarisasi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu para pendukung sosial ekonomi, pendukung Pancasila sebagai dasar negara dan pendukung Islam sebagai dasar negara. Dengan komposisi pendukung Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari PNI (116 anggota), PKI dan faksi Republik Proklamari (80 anggota), Parkindo (16  anggota),  Partai  Katolik  (10  anggota),  Partai  Sosialis  Indonesia  (10  anggota),  Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (8 anggota) dan beberapa partai kecil. Total keseluruhan berjumlah 273 anggota. Sedangkan, kelompok pendukung Islam sebagai dasar negara terdiri dari Partai Masyumi (112 anggota), NU (91 anggota), PSII (16 anggota), Perti (7 anggota) dan dua partai Islam kecil lain, jadi jumlah keseluruhan berjumlah 230 anggota. Terakhir kekuatan sosial-ekonomi hanya berjumlah 9 anggota terdiri dari Partai Murba dan Partai Buruh (Ismail, 2017).
Dari  ketiga  komposisi  kekuatan  di  Majelis  Konstituante  secara  hitungan  matematis tidak ada kekuatan yang bisa mencapai dua pertiga atau 321 suara ketika akan menggoalkan kepentingan politiknya, maka tidak heran ketika pembahasan mengenai dasar negara selama hampir empat tahun bersidang tidak tercapai kesepakatan, setiap kali voting dilakukan tidak ada kelompok yang bisa memenangkan pertarungan ideologi tersebut. Menurut penulis yang menarik  dari  pergulatan  ideologi  di  dalam  Konstituante  ialah  melihat  posisi  ideologi  Partai Masyumi  ketika  bertarung  melawan  ideologi  kelompok  sosial-ekonomi  dan  pendukung Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Pertarungan  itu  bisa  dilihat  dari  argumentasi-argumentasi yang disampaikan ketika proses sidang Konstituante berlangsung.
Dalam  pidatonya  di  Konstituante  Kasman  Singodimedjo  (dalam  Orsan,  2017)  salah satu tokoh Masyumi ini berupaya memasukkan semangat Piagam Jakarta sebagai jiwa UUD yang baru  serta  berusaha  menggoalkan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Menurutnya  Islam merupakan  agama  yang memuat  nilai universal, di  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an banyak  ayat menerangkan keragaman umat manusia, dari keragaman itu Islam mengajarkan untuk saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Bagi Kasman Singodimedjo teranglah bahwa Islam meletakan dasar hidup antara bangsa dengan negara, antar suku bangsa dengan suku bangsa  lain  atas  dasar  saling  menghargai,  memberi  dan  menerima.  Dengan  begitu menurutnya  Islam  sangat  menjamin  hak-hak  asasi  manusia  ( human  rights )  dengan
menjungjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  dengan  menghargai  perbedaan  dengan  penuh tanggungjawab.
Tokoh  Masyumi  lainnya  Isa  Anshari  (dalam  Orsan,  2017)  dalam  pidatonya  di Konstituante  berjudul  “Menuju  Republik  Indonesia  Berdasakan  Islam”  menjelaskan  bahwa kemerdekaan  Indonesia  yang  diraih  berkat  jasa  para  pahlawan  nasional.  Para  pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teungku Cik Di Tiro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Hasanuddin dan Sultan Baabulah. Mereka mengangkat senjata melawan Belanda di  dorong  inpirasi  iman  serta  tauhid,  kalimat  tahuid  yang  bergema  serta  berkumandang  di seluruh  Indonesia  menjadi  bukti  para  pahlawan  ini  memiliki  suatu  cita-cita  besar menempatkan  Islam  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  serta  membuktikan bahwa Islam sebagai keyakinan tidak terpisah dari semangat revolusi kemerdekaan Indonesia 1945.
Sedangkan pidato Hamka (2001) berjudul “Islam Sebagai Dasar Negara” menguraikan bahwa  di  negara  Islam  kelompok-kelompok  non-muslim  tidak  perlu  khawatir,  bahwa kelompok  non-muslim  ini  tidak  akan  memiliki  kebebasan,  di  Mesir  contohnya  ketika  Sa’ad Zaghlul (1857-1927) berkuasa ia memiliki pejabat beragama Kristen Koptik bernama Makram Ubayd.  Dengan  memberikan  contoh  di  Mesir,  politisi  Masyumi  ini  berusaha  menyakinkan saudara  sebangsanya  yang  non-muslim  agar tidak  takut  dimarginalkan oleh  umat  Islam.  Di akhir pidatonya Hamka mengajak kelompok non-muslim untuk menerima Islam sebagai dasar negara.
Tokoh  sentral  Partai  Islam  Masyumi  M.  Natsir  (dalam  Suhelmi,  2012)  menilai  Islam sebagai  agama  yang  mencakup  semua  dimensi  kehidupan  manusia,  yang  tidak  hanya mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  tetapi  juga  mengatur  hubungan  sesama manusia. Bagi Natsir, Islam merupakan sebuah ideologi yang mampu membimbing manusia dalam  hidupnya  untuk  mencapai  kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat.  Dalam  kehidupan duniawi, sosial kemasyarakatan bahkan politik, umat Islam membutuhkan suatu pandangan ideologi  yang  komprehensif,  Islam  menyediakan  pandangan holistik tersebut,  dengan demikian  tidak  mungkin  seorang  muslim  menurut  Natsir  melepaskan  keterlibatan  politik tanpa melibatkan Islam di dalamnya.
Berdasarkan  pemikiran  ideologinya  itu,  Natsir  menolak  segala  bentuk  pemikiran sekuler, sebab pemikiran sekuler mengabaikan nilai-nilai trasendensi Islam. Dalam salah satu pidatonya tanggal 21 November 1957 di Majelis Konstituante mengenai hubungan Islam dan
dasar  negara,  Natsir  menegaskan  bahwa  paham  sekulerisme  merupakan  suatu  pandangan hidup  serta  tujuan-tujuan  yang  hanya  dibatasi  spirit  keduniawian,  sehingga  tolak  ukur kebenaran serta kebahagiaan ditentukan oleh materi (benda), menurut Natsir, tidaklah aneh apabila  di  negara-negara  sekuler  masalah  ekonomi,  hukum,  pendidikan,  sosial  dan  lainnya semata-mata dilandasi kepentingan material, bukan nilai-nilai spiritual ketuhanan. Sedangkan negara  menurut  Natsir,  merupakan  alat  untuk  merealisasikan  hukum-hukum  Tuhan,  maka bentuk negara yang dikehendaki tokoh Masyumi ini adalah sebuah negara pada prinsipnya diatur oleh syariat Islam, bukan bentuk negara sekuler.
Perseteruan ideologis antara kalangan Islam politik dengan nasionalis sekuler sudah terjadi  cukup  lama,  bahkan  sebelum  Indonesia  merdeka,  mereka  sudah  berselisih  tentang relasi  antara  agama  dengan  negara.  Golongan  nasionalis  sekuler  memiliki  prinsip,  bahwa dalam  kehidupan  politik  kenegaraan  harus  ada  pemisahan  secara  tegas  antara  agama  dan politik,  pada  umumnya  golongan  ini  menyakini  agama  hanyalah  merupakan  ajaran-ajaran yang  menyangkut  masalah  akhirat  dan  urusan  pribadi,  sedangkan  politik  kenegaraan merupakan  masalah  duniawi  serta  menyangkut  kepentingan  banyak  orang.  Sedangkan golongan Islam politik berprinsip bahwa agama (dalam hal ini Islam) tidak dapat terpisah dari urusan politik (kenegaraan), kalangan ini memiliki keyakinan serta komitmen yang kuat pada pandangan negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama, yang dalam arti luas  bukan  hanya  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  melainkan  juga  hubungan sesama manusia di dunia (Suhelmi, 2012).
Perbedaan konsep relasi Islam dan negara antara kelompok nasionalis dengan Islam politik  yang  menghiasi  perdebatan  dasar  negara  di  dalam  Majelis  Konstituante  terjadi berlarut-larut,  sehingga  Majelis  Konsituante  menghadapi  jalan  buntu  untuk  mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainnya titik temu (konsensus) antara  dua  kutub politik,  antara  kelompok  yang menginginkan  Islam  sebagai  dasar  negara, serta kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap voting dilakukan, suara mayoritas yang diperlukan tidak tercapai, bahkan hal tersebut terjadi berulang-ulang, mengakibatkan  terjadinya  kejenuhan  di  dalam  sidang,  berakibat  semakin  banyak  anggota Majelis  Konstituante  tidak  bersedia  menghadiri  sidang  di  lembaga  tersebut.  Peristiwa  ini menjadikan situasi politik nasional tidak menentu, maka berdasarkan kepentingan stabilitas dan keamanan nasional, atas dukungan serta desakan militer khususnya dari Angkatan Darat,
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan pembubaran Majelis Konstituante dan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara (Gaffar, 2006).
Menariknya dalam perdebatan di dalam Majelis Konstituante, pada sidang-sidang itu sebenarnya  lembaga  Konstituante  telah  menyelesaikan  90%  tugas-tugasnya,  termasuk menentukan HAM (Hak Asasi Manusia), bentuk pemerintahan dan prinsip-prinsip kebijakan negara.  Sayangnya  perdebatan  tentang dasar  negara  tidak berlangsung  lancar, perdebatan panas ini berujung dengan keputusan reses sejak 2 Juni 1959, dalam reses itu sesungguhnya telah terjadi kesepakatan melalui lobi-lobi politik untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Prawoto (Wakil Ketua Majelis Konsituante dari Masyumi) sendiri menuturkan, kelompok  mereka  sedang  bersiap-siap  bersidang  kembali  dengan  maksud  menerima Pancasila, sebagai langkah politik kompromi dan realistis dari kalangan Islam politik, namun belum  sempat  mereka  bersidang  kembali,  koalisi  militer  dan  Soekarno  mengeluarkan pembubaran Konstituante melalui Dekrit Presiden (Kamil, 2013)
Langkah kompromi Masyumi untuk menerima Pancasila dalam masa reses tersebut, didasari pemikiran bahwa tidak ada gunanya memaksakan dasar negara Islam, ketika suara untuk  mencapai  dua  pertiga  tidak  tercapai  di  dalam  Konstituante,  bahkan  menurut  Natsir perjuangan Masyumi mendirikan negara Islam melalui saluran demokrasi, harus siap dengan segala konsekuensinya yang berdasarkan “kesepakatan” logika suara mayoritas, maka kalau suara mayoritas rakyat tidak menghendaki negara Islam, Masyumi akan mengalah untuk tidak terus-menerus  memperjuangkan  kepentingan  sektoralnya,  saat  itu  kelompok  Islam  politik sudah sampai kepada kesadaran, bahwa dasar negara Islam tidak dapat dipaksakan menjadi dasar negara Indonesia (Wawancara Adnan Buyung Nasution, dalam Seri Buku Tempo: Tokoh Islam Di Awal Kemerdekaan, Natsir Politik Santun Di Antara Dua Rezim (Jakarta: KPG, 2011).
Menurut  penulis  terjadi  pergeseran  orientasi  ideologi  Partai  Islam  Masyumi  dari sebelumnya  formalis  sedikit  bergeser  ke  arah  subtansi,  pergeseran  ini  merupakan  pilihan pragmatis  ketika  praksis  demokrasi  tidak  bisa  mengakomodir  keinginan  politik  Masyumi. Politisi Masyumi tidak bisa menyakinkan kelompok nasionalis sekuler untuk menerima Islam sebagai dasar negara, maka menerima Pancasila menjadi pilihan rasional untuk menghindari kebuntuan di Konstituante. Langkah mengalah elit-elit Masyumi ini mengingatkan kita pada pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta di awal kemerdekaan, ketika itu para tokoh Islam dengan  berbesar  hati  mengakomodir  aspirasi  masyarakat  Indonesia  timur  yang  keberatan pencantuman tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 salah satu poinnya membubarkan Konstituante, menandakan  Indonesia  memasuki  periode  demokrasi  terpimpin.  Partai  Masyumi menegaskan  demokrasi  terpimpin  tidak  mencerminkan  semangat  demokrasi  yang sesungguhnya,  justru  dalam  prakteknya  demokrasi  terpimpin  digunakan  Soekarno  untuk memperkuat  kekuasaanya,  pihak-pihak  yang  bersebrangan  dengan  garis  politiknya disingkirkan.  Selain  Masyumi  terdapat  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  dan  Partai  Katolik mengkritisi  demokrasi  terpimpin.  Sikap  keras  yang  ditunjukan  Masyumi  dan  PSI  kepada Soekarno,  mengakibatkan  kedua  partai  ini dibubarkan  oleh  Soekarno  di tahun 1960,  selain kritis  juga  dianggap  terlibat  aktif  mensponsori  perlawanan  militer  beberapa  daerah  di Indonesia.
Pasca  Orde  Lama  pemerintahan  Presiden  Soeharto  atau  Orde  Baru  awalnya diharapkan  mengakomodir  Islam  politik,  teryata  keinginan  ini  berbanding  terbalik, pemerintah  Orde  Baru  menolak  merehabilitasi  kembali  Partai  Masyumi,  dengan menyarankan  mendirikan  partai  baru  sebagai  wadah  aspirasi  kalangan  Islam  khususnya kelompok  modernis-mengingat  ketika  itu  Partai  NU  masih  berdiri-kemudian  terbentuklah Partai  Muslimin  Indonesia  atau  Parmusi,  tetapi  ketika  Mohammad  Roem  (tokoh  Masyumi) terpilih  sebagai  Ketua  Umum  Parmusi,  Presiden  Soeharto  melakukan  penolakan,  bahkan menginstruksikan para tokoh Masyumi di larang menjadi pengurus partai baru tersebut (AM. Fatwa, Pergulatan  Anatara  Islam  dan  Kekuasaan  :  Kasus  Tanjung  Priok  Berdarah. Harian Republika, tanggal 10 Desember 1998).
Pelarangan  berpolitik  kepada  para  tokoh  Masyumi  membuat  sebagian  tokohnya memilih beraktifitas pada bidang lain, salah satunya M. Natsir, mantan Ketua Umum Partai Masyumi ini bersama para koleganya mendirikan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) sebagai bentuk ijtihad atas ketidakberhasilan merehabilitasi kembali Partai Masyumi diawal pemerintahan Orde Baru, DDII merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikkan dan  dakwah,  lembaga  ini  banyak  memberikan  beasiswa  kepada  mahasiswa  untuk melanjutkan studi Islam ke Timur Tengah.
Pendirian  DDII  selaras  dengan  pemikiran  M.  Natsir,  bahwa  dakwah  Islam  tidak  bisa tegak tanpa jamaah (masyarakat) dan tidak bisa membangun masyarakat tanpa dakwah. DDII merupakan  sarana  para  mantan  anggota  Masyumi  melakukan  aktifitas  dakwah,  karena dakwah merupakan kewajiban bagi tiap-tiap umat Islam, sebagai penyeru serta penyampai Islam kepada masyarakat. Melalui DDII ini M. Natsir bersama koleganya tetap berhidmat di
bidang  kemasyarakatan,  selepas  tidak  aktif  lagi  dalam  dunia  politik  (Husaini  dan  Setiawan, 2020).
Kiprah  DDII  meski terlepas  dari  praksis politik,  ternyata aktifitas pendidikan  mereka mampu  melahirkan  generasi baru  Islam  yang  kemudian  memberi warna  berbeda  terhadap arah Islam politik di Indonesia setelah kejatuhan Orde Baru. Lembaga yang didirikan M. Natsir ini    kemudian  berperan  penting  dalam  inisiator  dakwah  kampus  atau  Jamaah  Tarbiyah, dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para mahasiswa Islam, termasuk mendorong  pemerintah  Orde  Baru  mendirikan  Masjid  di  seluruh  perguruan  tinggi  di Indonesia, tercatat dari usaha pendekatan tokoh-tokoh DDII ini kepada pemerintah Orde Baru terbangunlah  15  Masjid  di  dalam  kampus  atau  berdekatan  dengan  kampus.  Di  masa selanjutnya Masjid-Masjid kampus ini menjadi pelopor berdirinya beberapa Lembaga Dakwah Kampus (LDK), di Bandung misalnya terdapat Masjid Salman  di kampus ITB, yang merupakan embrio dari munculnya LDK Gamais, begitu juga di Masjid Kampus UGM menjadi persemaian berdirinya LDK Jam’aah Salahudin, yang kemudian hari dari dua kampus ini melahirkan kader- kader dakwah yang bergerak di ranah politik ( siyasih ). Para aktifis dakwah kampus inilah di awal  reformasi  mendirikan  partai  politik  Islam  fenomenal,  yakni  Partai  Keadilan  kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (Rahmat, 2009).
Meski  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  berasas  Islam,  selama  berkiprah  di  panggung politik  nasional  sejak  tahun  1999,  partai  ini  tidak  pernah  melontarkan  isu  mengenai formalisasi  syari’at  Islam  atau  pengembalian  tujuh  kata  Piagam  Jakarta.  Isu  politik  yang mereka  usung  bersifat  subtansi,  bahkan  terkadang  pragmatis,  meskipun  begitu  komitmen para  kader  PKS  dalam  menjalankan  syari’at  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hati  tidak  perlu diragukan  lagi.  Terlebih  partai  ini  mengklaim  diri  sebagai  partai  dakwah  yang  berbasis pengkaderan sangat ketat, sehingga simbol Islam terasa lebih dominan dari partai Islam lain.
Pengaruh ideologisasi Masyumi ternyata tidak hanya menjadi rujukan Islam politik di tanah  air,  studi  dari  Warjio  (2018)  menjelaskan  Partai  Islam  Masyumi  menjadi  model pembentukan  partai  politik  Islam  di  Tanah  Melayu.  Melalui  tangan  Ustadz  Ahmad  Maliki sebelumnya  anggota  UMNO  Daerah  Seberang  Perai,  ketika  ia  membentuk  kepanitiaan Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Persatuan  Islam  Se-Malaya,  Ustadz  Ahmad Maliki  ini  memberikan  pandangan  kepada  aktifis  Islam  Malaysia,  bahwa  peran  para  ulama harus  lebih  mampu  berperan  dan  sedapat-dapatnya  mempengaruhi  serta  memposisikan
dirinya lebih bebas yang kemudian membentuk satu partai politik Islam seperti halnya Partai Islam Masyumi di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Ideologi  Partai  Islam  Masyumi  selama  ini  ditempatkan  dalam  varian  Islam  formalis, yaitu  menghendaki  berdirinya  negara  Islam  di  Indonesia,  tetapi  berdasarkan  penelitian kepustakaan  ditemukan  di  akhir  berakhirnya  sistem  pemerintahan  parlementer  terjadi konsensus  di  antara  partai-partai  politik  Islam,  termasuk  Masyumi  di  dalamnya,  bahwa mereka menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Para tokoh Masyumi tidak dalam posisi memaksakan Islam sebagai dasar negara.

## Saran
Perlu ada penelitian lanjutan untuk membedah pengaruh Ideologi Masyumi kepada gerakan Islam politik di negara Malaysia, mengingat masih minimnya referensi mengenai hal tersebut. Bila penelitian ini teralisasi akan menjadi kebangaan bagi Islam politik di Indonesia, bahwa pemikiran mereka menjadi salah satu referensi kelompok Islam politik di negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.  (2019). Populisme,  Demokratisasi,  Multikulturalisme:  Artikulasi  Baru  Islam  di Indonesia Dalam Nalar Agama Publik . Malang: Intrans Publishing.
Arifin, S. (2010). Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis Pengalaman Hizb Al-Tahrir Indonesia . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Artawijaya. (2014). Belajar Dari Partai Masyumi . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Artawijaya, Keteladanan Partai Masyumi . Harian Republika, Tanggal 20 Maret 2014.
Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Lingkar Survei Indonesia.
Bottomore, T. (1996). Konsep Ideologi . Yogyakarta: Penerbit LKPSM.
Chalik, A. (2017). Islam, Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djani, L. (2017). Persenyawaan Politik Identitas Dan Populisme: Tawaran Kerangka Analisis . Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi: Edisi Volume 36.
Eagleton, T. (1991). Ideology: An introduction . London: Thetford Press, Ltd.
Fatwa, AM., Pergulatan Anatara Islam dan Kekuasaan: Kasus Tanjung Priok Berdarah. Harian Republika, tanggal 10 Desember 1998.
Feith, H. (1999). Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Hamka. (2001). Islam Sebagai Dasar Negara dalam Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957 . Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hardiman,  B.  (2017). Kebangkitan  Populisme  Kanan  Dalam  Negara  Hukum  Demokratis.
Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi: Edisi Volume 36.
Hadiz, VR. (2019). Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah . Jakarta: Penerbit LP3ES.
Heywood, A. (2016). Ideologi Politik Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Husaini, A & Bambang, GS. (2020). Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir dan Hamka dalam Pendidikan. Depok: Gema Insani.
Suhelmi, A. (2012). Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Ismail, F. (2017). Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia Sebuah Studi Komprehensif . Yogyakarta: Penerbit Ircisod.
Khakim,  M.  (2016). Gerakan  Islam  Populis  Dalam  Menjembatani  Politik  Islam  dan  Negara. Jurnal Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial: Volume 12, No. 1-Juni.
Kamil, S. (2013). Islam Politik Di Indonesia Terkini: Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Anti Korupsi, Demokrasi, NII, M I dan Perda Syariah . Jakarta: PSIA UIN Jakarta.
Luth, T. (1999). M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya . Jakarta: Gema Insani Press.
Maarif,  A.  (2017). Islam  dan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara:  Studi  Tentang  Perdebatan Dalam Konstituante . Bandung: Mizan.
Madinier, R. (2013). Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Intergral . Bandung: Mizan.
Muhtadi, B. (2012). Dilema PKS: Suara Dan Syariah . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Orsan,  M  (penyunting).  (2017). Debat  Tentang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  di  Majelis Konstituante 1957-1959 . Bandung: Penerbit Sega Arsy.
Qodir,  Z.  (2012). Sosiologi  Politik  Islam:  Kontestasi  Islam  Politik  dan  Demokrasi  Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahman,  A.  2017. Masyumi  Dalam  Kontestasi  Politik  Orde  Lama. Proceedings  of  National Seminar, Universitas Negeri Makasar.
https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/3998
Rahmat,  M.  (2009). Ideologi  Politik  PKS:  Dari  Masjid  Kampus  Ke  Gedung  Parlemen . Yogyakarta: Lkis.
Romli,  L.  (2008). Islam  Yes  Partai  Islam  Yes:  Sejarah  Perkembangan  Partai-Partai  Islam  Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Takwin,  B.  (2003). Akar-Akar  Ideologi:  Pengantar  Kajian  Konsep  Ideologi  Dari  Plato  Hingga Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutra.
Zamjani, I. (2009). Sekularisasi Setengah Hati: Politik Islam Indonesia Dalam Periode Formatif . Jakarta: Dian Rakyat.
Seri  Buku  Tempo: Tokoh  Islam  Di  Awal  Kemerdekaan,  Natsir  Politik  Santun  Di  Antara  Dua Rezim . Jakarta: KPG, 2011.
Samsuri. (2004). Politik Islam Anti Komunis: Pergulatan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
Samsuri.  (2011). Komunisme  Dalam  Pergumulan  Wacana  Ideologi  Masyumi. Jurnal  Millah, Vol.1, No.1 https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/5645
Sumanto,  A  &  Zulkarnain.  2016.  Perkembangan Politik  Partai  Masyumi  Pasca  Pemilu  1955. Jurnal  Risalah Prodi Pendidikan  Sejarah,  Universitas Negeri  Yogyakarta,  Vol  1, No  3. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/ilmu-sejarah/article/view/2427
Warjio. (2018). Gagalnya Partai Politik Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.