Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI

## Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara
Wahyuni Safitri *, Hardiansyah
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jalan Wahid Hasyim 2 No.28, Kota Samarinda, 75243 Indonesia * Penulis Korespondensi. Email: wahyunibun@gmail.com
Received: 14 Maret 2020; Revision: 25 April 2020; Accepted: 14 Juni 2020

## Abstrak
Peraturan  desa  menjadi  salah  satu  peroblema  hukum  dibidang  ketatanegaraan  karena  dalam pembuatan/penyusunan  peraturan  desa  banyak  pihak  terkait  yang  harus  berperan  dan  bekerjasama untuk  bersama-sama  menyusun  peraturan  desa  terutama  pemerintah  desa  beserta  perangkat  desa lainnya serta  warga  masyarakat  desa.  Peraturan desa  yang dibuat/diterbitkan tanpa  melibatkan warga desa  setempat  pada  dasarnya  tetap  memunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat,  namun  terkadang  sulit diterima  oleh  masyarakat  akibatnya  pelaksanaan  peraturan  desa  tidak  terlaksana  secara  efektif  dan terkadang  mengundang  protes  dari masyarakat  desa setempat.  Fenomena  terkait  peraturan desa  yang tidak  melibatkan  masyarakat  desa  setempat  dalam  proses  penyusunannya  seringkali  menjadi  suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di desa separi kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh  karena  itu  peran  tim  pelaksana  pengabdian  kepada  masyarakat  diperlukan  agar  dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait  pembuatan peraturan desa  sebagai produk  hukum desa  yang menjadi    landasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.    Tujuan  pengabdian  kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat  desa  agar  tidak  terjadi  kekeliruan  dalam  pembuatannya.  Metode  pengabdian  kepada masyarakat  yang  digunakan  adalah  dengan  2  tahapan  yakni  sosialisasi  dan  pelatihan  pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
.
Kata Kunci : Peraturan Desa, Masyarakat, Perangkat Desa,
How  to  Cite :  Safitri,  W.,  &  Hardiansyah,  H.  (2020).  Sosialisasi  Pembuatan  Peraturan  Desa  Di  Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara.
Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (2). doi: https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.24
This is an open-access article under the CC–BY-SA license .

## PENDAHULUAN
Desa Separi merupakan desa yang berada di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara, desa yang masih  jarang  tersentuh  dan  dikunjungi  oleh  para  akademisi  dari  berbagai  perguruan  tinggi  di kalimantan    timur    dalam    melaksanakan    kegiatan-kegiatan    pengabdian    kepada    masyarakat khususnya dalam kegiatan sosialisasi tentang pembuatan peraturan desa. Desa separi merupakan desa yang  dianggap  perlu  dikunjungi  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  aparatur  pemerintahan  desa  beserta  warga  masyarakat  desa  yang  peduli  terhadap pembuatan/penyusunan  produk  hukum  desa  khususnya  peraturan  desa  yang  akan  dijadikan  sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
Fakta yang didapat dari hasil pengamatan di kantor desa separi Kutai Kartanegara  bahwa jika dilihat dari aspek sosial, partisipasi masyarakat di desa separi sangatlah kurang, terkadang pemerintah desa  melaksanakan  suatu  kegiatan  di  kantor  desa,  walaupun  pemerintah  desa  sudah  mengundang

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (2), 2020, 91

## Nurul Hikmah, Helena Losa Ruing
masyarakat  untuk  dapat  hadir  dalam  kegiatan  tersebut,  namun  tetap  saja  sangat  sedikit  masyarakat yang  hadir  untuk  berpartisipasi.  Dengan  ketidakhadirannya  masyarakat  desa  inilah  dapat menunjukan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang untuk bersama mengembangkan desa. Padahal  untuk  dapat  mengembangkan  desa,  partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat memberikan  masukan  dan  solusi  atas  segala  permasalahan  pada  desa  tersebut,  karena  masyarakat desalah  yang  sangat  tau  dan  paham  terhadap  segala  permasalahan  pada  lingkungan  desanya  dan mereka jugalah yang dapat memecahkan solusi atas permasalahan tersebut.
Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan  tertulis  negara  atau  pemerintah  yang  berisi petunjuk atas pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Dyah Retno Pitasari, 2018). Desa ini  sebagai  unit  pemerintah  terkecil  yang  berinteraksi  dengan  masyarakat,  memiliki  kebijakan  yang dituangkan  ke  dalam  peraturan  desa  (Perdes)  (hijri,  Kurniawan,  &  Hilman,  2020).  Seperti  halnya peraturan  ditingkat  pemerintahan  khususnya  pemerintahan  desa,  dimana  produk  hukum  yang  dibuat dalam  bentuk  peraturan  desa  sangat  penting  untuk  dapat  mengatur  hal-hal  yang  menyangkut kepentingan desa dan waganya, selain itu peraturan desa pun dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  atau dasar  bagi  pemerintah  desa  untuk  melaksanakan  segala  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  yang diamanatkan  dalam  peraturan  desa.  Partisipasi  aktif  masyarakat  dapat    dilihat    dari  kepedulian masyarakat    untuk    mengikuti  segala    kegiatan-kegiatan    yang  dilaksanakan/dibuat  oleh pemerintah desa  contohnya  yakni  kegiatan  yang  bersifat  rapat  umum  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa, kegiatan penyuluhan dan  lain-lain.  Sedangkan partisipasi pasif  masyarakat  dapat  dilihat  dari  inisiatif masyarakat  untuk  dapat  hadir/datang  berpartisipasi  pada  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa.  Tingkat  kualitas  SDM, kepedulian lembaga pendidikan, LSM dan sikap pemerintah sangat mempengaruhi pola partisipasi yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya (R.S., 2012).

## METODE
Pola  kemitraan dimulai dari lembaga  pendidikan tinggi yang  diwakili oleh Perguruan Tinggi untuk  menawarkan  kemitraan  (Dyah  Retno  Pitasari,  2018).  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini  bermitra  dengan  kantor    Desa  Separi  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.    Waktu  pelaksanaan kegiatan  ini  dimulai  bulan  Oktober  2019  sampai  Februari  2020.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi,  dalam  hal  kegiatan sosialisasi ini mitra memberi dukungan berupa kesediaan waktu dan  menyediakan tempat untuk pelaksanaan sosialisasi. Selain itu, mitra  juga  membantu  menyebarkan  undangan  kepada  seluruh  aparatur    desa  maupun    masyarakat desa,    sehingga    kegiatan  sosialisasi  pembuatan  peraturan  desa  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik sesuai harapan. Media yang digunakan selama kegiatan sosialisasi ini yakni proyektor, laptop, kamera dan media pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  di kantor  desa  separi kabupaten  Kutai  Kartanegara telah  di  lakukan  dengan  sukses  dan  berjalan  lancar.  Pertemuan  tersebut  dilaksanakan  dalam  bentuk sosialisasi  dimana  pemateri  memaparkan  materi  dengan  menggunakan  proyektor  dalam  bentuk presentasi. Berikut rincian hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu :
Pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksanakan  pada  hari  jumat,  20  desember  2019  yang bertempat di kantor desa separi kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 30 (tiga  puluh)  orang  peserta  dari  berbagai  kelompok  aparatur  pemerintahan  desa  dan  kelompok  warga masyarakat  desa.  Dalam  kegiatan  ini,  mereka  yang  hadir  diberikan  pemahaman  yang  cukup  jelas mengenai pembuatan peraturan desa. Narasumber memberikan materi mengenai cara-cara penyusunan dan  pembuatan  peraturan  desa.  Peserta  yang  hadir  berinteraksi dengan  baik  dengan  narasumber  dan mereka  juga  sangat  antusias  dalam  bertanya  tentang  topik/materi  yang  diberikan.  Sosialisasi  ini memunculkan beberapa topik diantaranya adalah bagaimana tata cara pembuatan peraturan desa yang benar,  mekanisme  pembuatan  peraturan  desa  serta  lain-lain.  Kemudian  narasumber  memberikan jawaban yang jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan oleh peserta sosialisasi.
Diharapkan  dalam  melakukan  penyusunan  peraturan  desa,  perangkat  desa  sudah  lebih memahami  mekanisme  dan  tata  cara  pembuatan  peraturan  desa  seperti  yang  telah  dipaparkan  oleh narasumber, sehingga ketika perangkat desa melakukan pembuatan peraturan desa dapat dibuat secara

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (2), 2020, 92
secara benar berdasarkan pedoman yang telah diberikan. Pada moment ini warga masyarakat desa juga memberikan  sambutan  yang  baik  dan  masih  sangat  antusias  dalam  bertanya  terkait  dengan topik/materi yang dipaparkan.
Tabel. 1 Tahapan dalam penyususn peraturan desa
Kegiatan Target dan Luaran Pada mitra Pemaparan              materi              tentang  Pembuatan Peraturan      Desa      di  Lingkungan    Kantor    Desa Separi Kutai Kartanegara 75% dari peserta mampu memahami tentang : 1.    Tata   cara   dalam   pembuatan   peraturan desa; 2.    Mekanisme  dalam  pembuatan  peraturan desa; 3.    Azas pembentukan peraturan desa; 4.    Jenis-jenis peraturan perundang-undangan desa; 5. Kerangka     struktur     dalam    pembuatan peraturan desa. Diskusi dan Tanya jawab 80 % dari peserta aktif bertanya tentang : 1.    Siapa   saja   yang   mempunyai  hak   untuk menyusun produk hukum desa; 2.    Apakah  masyarakat  memiliki  hak  untuk ikut   serta   dalam   pembuatan   peraturan desa; 3. Azas    apa    yang    harus    mendasari    dalam pembuatan peraturan desa; 4. Bagaimana cara agar peraturan desa bisa menjamin   kepentingan   dan   melindungi hak        warga          masyarakat          desa        pada umumnya; 5. Apa    sajakah    produk    hukum    desa    yang  dapat dibuat  berdasarkan  amanat  undang-undang desa.

## Sumber: diolah dari hasil pengkajian

## SIMPULAN
Tim  pengabdian  kepada  masyarakat  selama  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  pembuatan peraturan  desa  ini  dihadapkan  dengan  berbagai  macam  pola  pikir  masyarakat  yang  berbeda-  beda, namun  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  berhasil  untuk  merangkul  masyarakat  desa  separi  untuk menyatukan  pola  pikir  masyarakat  agar  tidak  acuh  lagi  dalam  mengembangkan  desanya  khususnya dalam  bentuk  partisipasi  aktif  dalam  pembuatan  produk  hukum  berupa  peraturan  desa.  Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, akan menghasilkan produk hukum desa yang  sangat  berkualitas,  yang  nantinya  produk  hukum  desa  ini  akan  diimplementasikan  oleh  para penegak  hukumnya,  serta dalam pelaksanaannya dapat diawasi  masyarakat  desa.  Diharapkan  dengan adanya  pelaksanaan  sosialisasi  pembuatan  peraturan  desa  ini  dapat  membangkitkan  semangat partisipasi  masyarakt  dalam  pembuatan  produk  hukum  desa  yang  akan  sangat  berguna  bagi masyarakat  desa  pada  umumnya.  Diharapkan  dengan  adanya  sosialisasi  ini,  aparatur  desa  serta masyarakat  desa  dapat  lebih  memahami    tentang    pembuatan    peraturan    desa    serta    pentingnya partisipasi   masyarakat. pembuatan peraturan desa tersebut.  sehingga kedepannya diharapkan produk hukum  desa  dapat  dibuat  dan  disusun  berdasarkan  dengan  pedoman  serta  mekanisme  yang  sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Diharapkan  juga  kedepannya  aparatur  pemerintahan desa pada   kantor   desa   separi   pada   khususnya   dapat   melibatkan   warga   masyarakatnya   agar berpartisipasi  aktif  dalam  memberikan  saran  dan  masukan  terhadap  rancangan  peraturan  desa  yang akan dibuat kedepannya.

## Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 1 (2), 2020, 93

## DAFTAR PUSTAKA
Dyah  Retno  Pitasari,  E.  M.  (2018).  PKM  Metode  Penyusunan  Peraturan  Desa  secara  Partisipatif  di Desa  Wari  dan  Wari  Ino  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara. PengaMas Pengabdian Mayrakat , 84 - 91.
hijri,  Y.  S.,  Kurniawan,  W.,  &  Hilman,  Y.  A.  (2020).  Praktik  Penyusunan  Peraturan  Desa  (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. Amalee , 1 - 11.
R.S.,  I.  R.  (2012).  Model  Ideal  Partisipasi  Masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  daerah. Dinamika Hukum , 135 - 148.