Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit ......

## Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Indonesia Dan Potensi Konflik Hukum Pasca Penetapan Undang-undang Cipta Kerja

## Sani Nur Asih, Ricco Andreas, Rifka Yudhi, Dan Fajar Bima Alfian
Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
Email : saninurasih12@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  examine  the  legal  and  social  issues  surrounding  the expansion of oil palm plantations in  Indonesia, focusing on the granting of licensing  authority  to  local  governments.  The  study  employs  Juridical Sociological  research  to  analyze  the  interaction  between  legal  norms  and societal  reactions  to  implementing  favorable  legal  provisions.  This  paper highlights the negative impact of the palm oil industry on the environment, society, and spatial planning requirements. The total area of Indonesia's oil palm plantations is around 16.8 million hectares, and location of around 3.47 million hectares is in forest areas. It argues that the current licensing system is  flawed,  leading  to  deforestation,  land  clearing,  and  social  conflicts. Through this paper, researchers propose a more accountable and strict control system in the licensing process of oil palm plantations to ensure sustainable development and protect the rights of local communities. The study concludes that a comprehensive  approach is  needed to  address  the complex legal  and social issues associated with expanding the palm oil industry in Indonesia.
Keywords : : Expansion, Licensing, Palm Oil, Forest, Job Creation Law.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk membahas isu-isu hukum dan sosial yang terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan fokus utama pada  pemberian  wewenang  perizinan  kepada  pemerintah  daerah.  Studi  ini menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Sosiologis  untuk  menganalisis interaksi  antara  norma  hukum  dan  reaksi  masyarakat  terhadap  penerapan ketentuan  hukum  positif.  Tulisan  ini  menyoroti  dampak  negatif  industri kelapa sawit terhadap lingkungan, masyarakat, dan persyaratan perencanaan tata  ruang.  Makalah  ini  berpendapat  bahwa  sistem  perizinan  saat  ini bermasalah, menyebabkan deforestasi, pembukaan lahan, dan konflik sosial. Luas total perkebunan sawit Indonesia mencapai 16,8 juta hektar, dan sekitar 3,47  juta  hektar  di  antaranya  berada  di  kawasan  hutan.  Melalui  tulisn  ini peneliti mengusulkan sistem kontrol yang lebih akuntabel dan ketat dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit untuk memastikan pembangunan yang  berkelanjutan  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  lokal.  Studi  ini menyimpulkan  bahwa  pendekatan  komprehensif  diperlukan  untuk mengatasi isu-isu hukum dan sosial yang kompleks terkait dengan ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia.
Volume 20  Nomor 1, Halaman 54-75 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
Kata  Kunci:  Ekspansi,  Perizinan,  Sawit,  Hutan,  Undang-Undang  Cipta Kerja

## Pendahuluan
Permintaan global terhadap minyak sawit diperkirakan naik sejak tahun 1990-an, permintaan dari Eropa Barat untuk produk minyak sawit telah mulai stabil, namun di lain pihak  permintaan  dari  India,  Pakistan,  Cina  dan  Timur  Tengah  justru  mengalami peningkatan  sangat  tajam  dan  menjadikan  empat  negara  tersebut  sebagai  pasar  baru, disusul dengan pasar di Eropa Timur juga semakin meningkat. Pertumbuhan yang begitu tinggi di pasar minyak kelapa sawit menjadi pemicu utama ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara. 1 Konsumsi produk berbahan dasar minyak sawit terus mengalami peningkatan secara masif.
Minyak  sawit  merupakan  salah  satu  komposisi  pendukung  bagi  banyak  produk industri,  terutama  makanan  olahan,  kosmetik,  pembersih,  dan  lain-lain.  Minyak  sawit juga  merupakan  salah  satu  komoditas  unggulan  penyumbang  devisa  terbesar  negara Indonesia  melebihi  minyak,  gas  dan  batubara.  Produksi  minyak  kelapa  sawit diproyeksikan  akan  meningkat  pada  beberapa  tahun  mendatang,  didorong  dengan permintaan  biodiesel  di  tingkat  global  yang  semakin  lama  peminatnya  semakin meningkat. 2 Permintaan  lemak  nabati  yang  meningkat  secara  global  mendorong  harga minyak sawit di pasar global dan menjadikan harga produk kelapa sawit tetap tinggi di pasar komoditas internasional. Kondisi ini mempercepat proses investasi menjadi lebih
1 Marcus Colchester dkk., “Ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara,” Forest Peoples Programme dan SawitWatch, Bogor , 2011.
2 Departemen Pertanian Amerika Serikat, Layanan Agrikultur Asing, Indonesia: Benih Minyak dan Pembaruan Produk , laporan GAIN No. ID1821 ( Indonesia: Oilseeds and Product Update , GAIN report No.  ID1821)  23  juli  2020,  yang  ditulis  kembali  dalam  tulisan  HRW,  2019, Kehilangan  Hutan  Berarti Kehilangan  Segalanya  (Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia), Amerika Serikat: Human Rights Watch, hlm. 10.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2023-01-16| Published : 2023-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
jauh,  memicu  perdagangan  perusahaan  minyak  sawit  di  bursa  saham  serta  mendorong pengambil alihan kawasan hutan untuk kelapa sawit.
Pengambil  alihan  kawasan  hutan  itu  tidak  terlepas  dari  sejarah  perkembangan industri sawit Indonesia pasca kemerdekaan yang dapat dibagi ke dalam dua fase utama, yaitu fase dominasi pemerintah berkisar antara tahun 1970-an - 1998 yang dikarakterisasi dengan munculnya perkebunan-perkebunan sawit rakyat (plasma) di Indonesia, dan fase dominasi  pasar  yang  berkisar  pada  tahun  1999-sekarang  dikarakterisasi  dengan  cara meliberalisasikan pasar industri sawit yang ada di Indonesia serta merajai perkebunan- perkebunan perusahaan. 3
Kedua  fase  perkembangan  industri  sawit  yang  terjadi  membuat  pemerintah memainkan perannya melalui pelaksanaan mekanisme yang berbeda, pada fase dominasi pemerintah,  para  birokrat  tersebut  menciptakan  kebijakan-kebijakan  subsidi  bagi perkebunan  nasional  dan  sawit  rakyat.  Akibatnya,  investasi  swasta  sulit  untuk berkompetisi.  Sementara  pada  fase  dominasi  pasar,  pemerintah  telah  menyadari pentingnya menciptakan pasar yang terbuka bagi investasi swasta.  Kesadaran pemerintah tersebut  terlihat  dari  berkurangnya  kesanggupan  pemerintah  untuk  terus  membiayai kebijakan-kebijakan  subsidi  terhadap  industri  besar.  Pada  akhirnya,  perkembangan liberalisasi pasar industri sawit nasional mampu mendorong pertumbuhan industri sawit secara signifikan. 4
Dengan  adanya  dorongan  lieberalisasi  pasar,  yang  diikuti  dengan  tumbuh signifikannya perusahan sawit, tentu ekspansi terhadap wilayah hutan merupakan suatu hal  yang  tak  dapat  dihindari.  Dengan  kata  lain,  pembukaan  keran  bagi  industri  sawit dipastikan akan mendorong terjadinya konversi wilayah hutan menjadi wilayah industri perkebunan, sederhanyanya pembukaan perkebunan dipastikan berbanding lurus dengan deforestasi.
Untuk memberi gambaran konkrit tentang perkembangan perkebunana sawit dan kondisi  hutan  di  Indonesia  dikaitkan  dengan  ekspansifnya  perkebunan  kelapa  sawit, Berikut akan disajikan grafik peningkatan perkebunan sawit di Indonesia yang diambil dari kelompok pemerhati hutan Indonesia:
3 Marcel  Gatto,  Meike  Wollni,  dan  Matin  Qaim,  “Oil  palm  boom  and  land-use  dynamics  in Indonesia: the role of policies and socioeconomic factors,” Land use policy 46 (2015): 292–303.
4 Ditjenbun,  “Statistik  Perkebunan  Indonesia  2015-2017  Kelapa  Sawit,” Sekretariat  Direktoral Jenderal Perkebunan: Kementrian Pertanian , 2017.

## Diagram 1

## Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. 5 Berdasarkan pada grafik tersebut, perluasan  perkebunan  sawit  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun. Pada tahun 1986 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 606.780 Ha, tahun 1999 meningkat menjadi hampir 3 juta Ha, tahun 2011 mencapai 8.7 juta Ha, pada tahun 2014 luasan lahan mencapai 10,75 juta Ha, tahun 2015 meningkat menjadi 11,26 juta Ha, namun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan yaitu menjadi 11,20 juta Ha,  pada  tahun  2017  sebesar  12.38  juta  Ha  dan  pada  tahun  2018  kembali  mengalami peningkatan pesat sebesar 12.76 juta Ha. 6 Statistik Kelapa Sawit Indonesia, pada tahun 2018  menyatakan  bahwa  salah  satu  provinsi  yang  terbanyak  perkebunan  sawit  secara tidak  prosedural  serta  memiliki  laju  pertumbuhan  perkebunan  terbesar  sekaligus menduduki  tingkat  deforestasi  paling  tinggi  di  wilayah  indonesia  adalah  Provinsi Kalimantan  Tengah. 7 Dengan  adanya  perkembangan  desentralisasi  yang  mendukung perluasan  industri  sawit  dikawasan  hutan,  hal  tersebut  menjadi  sebab  pemberian
5 Denis J Murphy, “The future of oil palm as a major global crop: opportunities and challenges,” J Oil Palm Res 26, no. 1 (2014): 1–24.
6 BPS, Statistik Kelapa Sawit Indonesia (Jakarta, 2012).
7 Kementerian Kehutanan, “Statistik Kehutanan Indonesia 2011,” Kementerian Kehutanan, 2012.
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Tahun 1986 Tahun 1999 Tahun 2011 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Lu asan Lah an hektar Column1 Column2
kewenangan  perizinan  perkebunan  sawit  kepada  pemerintah  daerah, 8 semakin  memicu pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit didaerah. 9 Oleh karena itu tanpa adanya sistem pengendalian yang akuntabel dan ketat di dalam proses perizinan, menimbulkan banyaknya izin perkebunan sawit yang diterbitkan cenderung banyak melanggar ketetuan tata ruang dan daya dukung lingkungan hidup.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  banyak  menerbitkan  izin  yang bertentangan  dengan  konsep  perlindungan  kawasan  hutan  ataupun  tumpang  tindih terhadap  perizinan  lainnya,  sehingga  memicu  timbulnya  perkebunan  sawit  di  dalam kawasan hutan. Industri sawit yang berada di kawasan hutan seyogyanya berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan tidak melanggar hak-hak milik masyarakat, dengan  cara  mematuhi  segala  perizinan  yang  harus  dimiliki  oleh  industri  sawit,  serta pelibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pembuatan kebijakan yang akan dirancang oleh perusahaan sawit,  tujuannya agar tidak ada lagi perkebunan sawit ilegal 10 yang memicu deforestasi di kawasan hutan Indonesia. Menurut data yang kami temukan sepanjang tahun 2006-2009 terdapat perkebunan sawit ilegal seluas 1,1 juta Ha yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah 11 , sekitar 1,8 juta Ha pada tahun 2018 yang berada di Provinsi Riau 12 Atas dasar permasalahan tersebut penulis dalam penelitian ini berusaha untuk membedah beberapa isu hukum yang akan dibahas dalam artikel antara lain: (1) bagaimana perizinan yang diberikan kepada industri sawit di kawasan hutan oleh pemerintah;  dan  (2)  bagaimana  strategi  pengendalian  yang  harus  dilakukan  terhadap industri sawit di dalam kawasan hutan Indonesia.

## Metodelogi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengunakan  metode  penelitian  Yuridis Sosiologis. 13 Karena  dalam  penelitian  ini  pengkajiannya  dilakukan  dengan  mengamati bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  system  norma  itu  bekerja  di  dalam
8 Budy P Resosudarmo dkk., “Forest land use dynamics in Indonesia,” Livelihood, the Economy and the Environment in Indonesia, Yayasan Obor, Jakarta , 2012, 20–50.
9 John McCarthy dan Zahari Zen, “Regulating the oil palm boom: Assessing the effectiveness of environmental governance approaches to agro‐industrial pollution in Indonesia,” Law & Policy 32, no. 1 (2010): 153–79.
10 Sofie Arjon Schutte dan Laode M Syarif, “Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan Pelajaran dari Kasus KPK,” U4 Issue , 2020, 17.
11 Mouna  Wasef  dan  Firdaus  Ilyas,  “Merampok  Hutan  dan  Uang  Negara,” Indonesia  Coruption Watch , 2011.
12 Gatra.com, “2,1 Juta Ha Hutan Dikuasai Korporasi dan Dikorupsi,” 2021.
13 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2015,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  hlm. 47.
masyarakat.  Metode penelitian tersebut dipilih mengingat permasalahan yang menjadi objek penelitian oleh penulis merupakan permasalahan yang berangkat dari interaksi yang muncul  sebagai  bentuk  reaksi  masyarakat  atas  diterapkannya  suatu  ketentuan perundangan positif dan bias pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. 14

## Pembahasan

## Perizinan Sawit di Kawasan Hutan Indonesia
Sektor pertanian Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam kegiatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Kementerian Pertanian Republik  Indonesia  yang  menunjukkan  bahwa  peran  sektor  pertanian  terhadap  PDB (Produk  Domestik  Bruto)  pada  tahun  2014,  sektor  pertanian  (termasuk  kehutanan  dan perikanan)  berkontribusi  sekitar  13,14%  terhadap  perekonomian  nasional  yang  mana terjadi  peningkatan  di  tahun  2017  menjadi  13.53%. 15 Perkebunan  adalah  salah  satu subsektor yang memiliki perkembangan besar dengan nilai 3,30% dari total PDB 25,75% terhadap  sektor  pertanian,  perkebunan,  dan  kehutanan  berdasarkan  data  dari  Statistik Kelapa Sawit Indonesia pada tahun 2018. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas hasil yang memiliki peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. 16
Kelapa sawit  merupakan komoditas unggulan pada sektor perkebunan, menjadi mesin pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Subsektor perkebunan di Indonesia, telah menjadi salah satu sumber devisa non migas cukup besar dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 6 juta orang. 17 Fakta yang ada menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, nilai ekspor sawit menduduki posisi kedua tertinggi (12,3 miliyar dolar AS) dari  seluruh  komoditas  ekspor  nasional  setelah  batu  bara,  Indonesia  juga  merupakan produsen  minyak  sawit  terbesar  di  dunia.  Kontribusi  ekonomi  tanaman  kelapa  sawit
14 Ibid., hlm. 51.
15 BPS, “Statistik Kelapa Sawit Indonesia,” 2018.
16 Bps, “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014,” Badan Pusat Statistik Indonesia , 2014, 96.
17 World  Growth,  “The  economic  benefit  of  palm  oil  to  Indonesia”  (World  Growth  Melbourne, Australia, 2011).
melalui penjualan CPO ( Crude Palm Oil ) terhadap pendapatan negara sangat besar, yaitu 12% dari Rp. 700 triliyun total pendapatan negara tahun 2008. 18
Selain besarnya peran industri minyak sawit sebagai salah satu sumber pendapatan anggaran  negara,  sawit  juga  menopang  perekonomian  nasional  yang  setiap  tahun pertumbuhannya  semakin  meningkat.  Hal  tersebut  berdampak  pada  kondisi  dimana Indonesia  harus  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  sangat  kompleks.  Salah  satunya adalah keberadaan lahan sawit yang dikuasai perusahaan, perseorangan, atau kelompok masyarakat  yang  menerobos  kawasan  hutan  secara  ilegal  tanpa  izin  yang  jelas. Perkembangan industri kelapa sawit yang begitu pesat menimbulkan kebenaran mengenai big  push  theory memang benar adanya, dimana industrialisasi  merupakan satu  satunya cara untuk memecahkan angka pengangguran.
Hal tersebut secara bersamaan memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif walaupun  perkembangan  industri  sawit  berdampak  besar  terhadap  kemajuan  ekonomi nasional. Kondisi nyata dan aksi lapangan yang ada menunjukkan bahwa industri sawit di  Indonesia  dalam  keadaan  carut-marut,  dimana  praktik  perkebunan  sawit  indonesia disinyalir sebagai salah satu pemicu terjadinya konflik sosial dan berbagai permasalahan lingkungan,  seperti  terjadinya  deforestasi,  pembukaan  lahan  gambut,  polusi  perairan, degradasi  tanah  dan  hilangnya  keanekaragaman  hayati. 19 Dampak  negatif  akibat  dari adanya  ekspansi  perkebunan  dan  perusahaan  kelapa  sawit  itu  ada  dua  macam,  yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak negatif langsung dari perkebunan kelapa sawit berskala besar terjadi pada aspek ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerentangan pangan, pencemaran air, tanah dan udara.
Dampak yang terjadi secara tidak langsung adalah buruknya tata kelola sistem dan pranata  hukum,  dan  lemahnya political  will ,  komitmen  kelembagaan  dan  kapasitas pemerintah dalam penegakan hukum  dalam mengendalikan dampak perkebunan sawit. Industri  kelapa  sawit  termasuk  salah  satu  perusahaan  perkebunan    yang  didalamnya menjamur praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, kabut asap, eksploitasi buruh, pekerja anak, perdagangan manusia, penghindaran pajak, ketidak-adilan gender, pelanggaran hak
18 Ari Wibowo, “Review Of Redicing Green House Gas Emission For Forestry Sector To Support The  Policy  Of  Presidential  Regulation  No.  61/2011,” Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan 10,  no.  3 (2013): hal. 235-254.
19 Krystof  Obidzinski  dkk.,  “Environmental  and  social  impacts  of  oil  palm  plantations  and  their implications for biofuel production in Indonesia,” Ecology and Society 17, no. 1 (2012).
buruh, hak asasi manusia, dan lain – lain. 20 Penelitian yang pernah dilakukan menujukkan bahwa  ditemukan  sekitar  2,8  hektare  lahan  perkebunan  sawit  didalam  kawasan  hutan Indonesia,  dengan  65%  dari  total  tersebut  merupakan  lahan  yang  dimiliki  oleh perusahaan. 21 Keberadaan kebun sawit di dalam kawasan hutan jelas merupakan suatu bentuk nyata pelanggaran yang terjadi. 22
Berkenaan dengan hal  di  atas, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka  kehilangan  hutan  hujan  tropis  tertinggi  pada  tahun  2018. 23 Akibat  dari  adanya ekspansi lahan perkebunan sawit tersebut, terjadi kebakaran, serta pengalihan lahan hutan untuk  pemukiman  menjadi  pemicu  terjadinya  deforestasi. 24 Berdasarkan  Hasil  analisis FWI dan GFW menunjukkan bahwa luas hutan tutupan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dalam kurun waktu 50 tahun  dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia, sebagian besar kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia diakibatkan oleh sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi  untuk  kepentingan  politik  serta  keuntungan  pribadi. 25 Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, memberikan  definisi  mengenai  perusakan  lingkungan  hidup  adalah  tindakan  yang menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik  dan  atau hayatinya  yang  berakibat  pada  tidak  berfungsinya  kawasan  lingkungan  hidup  dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
Sejalan dengan uraian tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang disebutkan pada pasal satu, perusakan  hutan  sebagaimana  dimaksud  yaitu  pembalakan  liar.  Penggunaan  kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pemberian izin tersebut yang dilakukan secara terorganisir. Kementrian kehutanan pada tahun  2012  mencatat  adanya  282  perusahaan  perkebunan  sawit  di  Kalimatan  Tengah
20 TuK Indonesia, “Dampak kelapa sawit,” 2015.
21 Mongabay.co.id,  “Kajian  UGM:  2,8  Juta  Hektar  Kebun  Sawit  di  Kawasan  Hutan,  65%  Milik Pengusaha, Solusinya?,” 2018.
22 Eusebius Pantja Pramudya, Otto Hospes, dan C. J.A.M. Termeer, “The disciplining of illegal palm oil  plantations  in  Sumatra,” Third World Quarterly 39, no. 5 (2018): 920–40, https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1401462.
23 Weisse dan Goldman, “Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018,” 2019.
24 Arie  Mega  Prastiwi,  “Ironi  di  Balik  Ekspansi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Arie  Mega  Prastiwi,” 2019.
25 Risal Firdiansyah, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, no. 9 (2019).
Kawasan Suaka Alam 3% kawasan Hutan Lindung 5% Hutan Produksi Terbatas 13% Hutan Produksi 43% Hutan Produksi Konversi 36%
secara  ilegal  merambah  tiga  juta  hektar  kawasan  hutan. 26 Data  terbaru  dari  Direktorat Jenderal  Perkebunan  pada  tahun  2018  menyebutkan  bahwa  dari  total  luas  perkebunan sawit nasional yang mencapai 14,03 juta hektare, sekitar 2,5 juta hektar atau 21% dari luas  total  perkebunan  terindikasi  berada  didalam  kawasan  hutan,  yang  terdiri  dari perkebunan dengan luas total 800 ribu hektar dikuasai oleh perusahaan swasta/BUMN, serta total luasan sekitar 1,7 juta hektare dimiliki oleh perkebunan rakyat.
Hasil data spasial  tutupan sawit  dengan data kawasan hutan menghasilkan data tutupan sawit dalam kawasan hutan menyebutkan dari total 16,8 juta hektar luas tutupan sawit,  sekitar  3,4  juta  hektare  berada  di  dalam  kawasan  hutan  atau  20,2%  dari  total tutupan  sawit  di  Nusantara.  Angka  tersebut  termasuk  sawit  yang  memiliki  izin  atau dikelola  oleh  perusahaan  dan  sawit  yang  tidak  berizin,  termasuk  sawit  rakyat. Selanjutnya,  mengenai  data  tutupan  sawit  dalam  kawasan  hutan  dapat  diklasifikasikan berdasarkan  fungsi  kawasan  hutan.  Hasilnya  menunjukan  seluas  115  ribu  hektare perkebunan sawit tersebut berada di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam (KSA/KPA) atau 3% dari total tutupan sawit dalam kawasan hutan, Selanjutnya secara berturut turut, hutan lindung (HL) dengan luasan sekitar 174 ribu hektare (5%), di hutan produksi  terbatas  dengan  luasan  454  ribu  hektare  (13%),  hutan  produksi  luasnya mencapai  1,4  juta  hektare  (43%),  dan  hutan  produksi  yang  bisa  dikonversi  luasannya sekitar 1,2 juta hektare (36%).
Gambar 1 . 27
Tutupan Sawit berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia
26 Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi, dan Gabriel Lele, “Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah),” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 1 (2017): 51–66.
27 KEHATI, “Hutan Kita Bersawit” (KEHATI, 2018).
Data di atas menunjukkan bahwa persoalan tata ruang menjadi salah satu faktor utama pemicu maraknya ekspansi perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  masing-masing. 28
Bentuk pelanggaran semacam ini seharusnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang adil  dan  bijaksana  dalam  pelaksanaannya,  namun  di  Indonesia  hal  semacam  itu  sering kali  ditindak  dengan  lemah.  Dampak  yang  terjadi  pada  akhirnya  ialah  banyaknya  alih fungsi kawasan hutan dari tahun ketahun semakin parah.
Kasus  yang  dapat  dilihat  dan  dijadikan  sebagai  contoh  yaitu  banyaknya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. 29 Provinsi Riau merupakan provinsi dengan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan yang terbesar di Indonesia, disusul  Provinsi Kalimantan Tengah yang juga memiliki kawasan perkebunan sawit didalam hutan yang secara kondisi hampir seperti yang terjadi di Provinsi Riau. Ketidakpastian pengaturan rencana  tata  ruang  wilayah  yang  ada  turut  menjadi  penyebab  utama  dari  maraknya ekspansi perkebunan sawit yang masif terjadi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah. 30 Tercatat sekitar 984,5 ribu hektar lahan sudah ditanami sawit berada di dalam kawasan hutan.
Keberadaan perkebunan tersebut tidak hanya berada di areal yang bersatus sebagai fungsi  hutan  produksi  yang  dapat  dikonversi  (tanpa  proses  pelepasan  kawasan),  tetapi juga  masuk  ke  dalam  kawasan  hutan  produksi,  hutan  lindung  dan  bahkan  hutan konservasi.  Masalah  utama  penguasaan  sawit  dalam  kawasan  hutan  bersumbu  pada persoalan  perizinan  dan  tata  ruang.  Berdasar  pada  peraturan  perundangan,  perusahaan yang mengelola perkebunan sawit harus memiliki seperangkat izin. Izin tersebut antara lain  izin  lokasi,  izin  lingkungan,  izin  usaha  perkebunan  (IUP),  SK  pelepasan  kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU). Menurut data yang dikutip dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI (2016) menyebutkan bahwa
28 Eyes on The Forest (EoF), “Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya,” 2018.
29 Pramudya, Hospes, dan Termeer, “The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra.”
30 Elham Sumarga dkk., “Hydrological and economic effects of oil palm cultivation in Indonesian peatlands,” Ecology and Society 21, no. 2 (2016).
banyak sekali izin perkebunan kelapa sawit, baik IUP maupun HGU, yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tumpang tindih. 31

## Gambar 2
Alur Perizinan Perkebunan Sawit 32
Disamping adanya Izin Lokasi, Izin Lingkungan, SK Pelepasan Kawasan Hutan, dan  Hak  Guna  Usaha,  dan  Izin  Usaha  Perkebunan  masing  –  masing  harus  memenuhi persyaratan.  Misalnya,  untuk  memperoleh  IUP  saja,  terdapat  lima  persyaratan,  antara lain: 33
a. Izin lingkungan;
b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
c. Kesesuaian dengan rencana perkebunan;
d. Usaha budidaya perkebunan harus  mempunyai sarana, prasarana, system, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
e. Usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang – kurangnya 20% dari keseluruhan  bahan  baku  yang  dibutuhkan  berasal  dari  kebun  yang  diusahakan sendiri.
Berdasarkan fakta di atas, maka dapat diketahui urgensi peran pemberi izin begitu besar  karena  berimplikasi  pada  eskalasi  ekspansi  perkebunan  dalam  kawasan  hutan  di Indonesia. Hal ini tidak berlebihan mengingat untuk memperoleh satu item persyaratan saja,  masing  –  masingnya  diharuskan  memiliki  persyaratan  atau  legalitas  dokumen tertentu, sehingga memang sejak awal telah ada filter dalam mekanisme pemberian izin oleh  pejabat  berwenang.  Pejabat  berwenang 34 yang  dimaksud  ialah  yang  berwenang untuk  menerbitkan izin usaha perkebunan luasan lahan tertentu untuk  usaha budi  daya tanaman perkebunan yaitu:
31 KPK,  “Kajian  Sistem  Pengelolaan  Komoditas  Kelapa  Sawit,  Direktorat  Penelitian  dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi,” 2016.
32 KEHATI, “Hutan Kita Bersawit.”
33 Salim HS. 2018. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam . Depok: Raja Grafindo Persada. hlm. 283.
34 Lihat pasal 48 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perkebunan).
Izin Lokasi Izin Lingkungan Izin Usaha Perkebunan (IUP) SK Pelepasan Kawasan Hutan Hak Guna Usaha
a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota;
b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota; dan
c. Menteri untuk usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi.
Disamping  itu,  pejabat  berwenang  tersebut  dapat  memantau  suatu  usaha perkebunan  yang  diberi  izin  karena  perusahaan  wajib  menyampaikan  laporan perkembangan  usahanya  secara  berkala  sekurang  –  kurangnya  1  (satu)  tahun  sekali kepada pemberi izin. Selain berwenang memberi izin, juga berwenang dalam memantau terkait  kewajiban  laporan  perusahan,  tidak  memperpanjang  izin  perusahaan,  bahkan mencabut izin yang telah diberikan.

## Strategi Pengendalian Industri Sawit di Kawasan Hutan Indonesia
Karakteristik  sosial  dalam  masyarakat  merupakan  kunci  sukses  dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, terutama dalam pengelolaan konsesi terhadap ekspansi perkebunan  sawit. 35 Pelaksanaan  terhadap  pengelolaan  hutan  menjadi  terhambat,  salah satunya karena tidak adanya pemberdayaan masyarakat terkait hutan yang ingin dijadikan lahan tutupan untuk perkebunan kelapa sawit, yang kemudian menjadi salah satu faktor sering  terjadinya  konflik  antara  masyarakat  dengan  perusahaan.  Tambal-sulam  produk hukum  serta  peraturan  yang  semakin  lama  semakin  melemah,  diperparah  lagi  dengan minimnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kegagalan  perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi kriteria uji tuntas terhadap hak asasi manusia mengakibatkan semakin banyak konflik yang terjadi serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat. 36
Konflik lahan yang terjadi seringkali dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki sekitar 14 juta hektar lahan yang ditanami oleh kelapa sawit. Tidak ada  perkiraan  yang  akurat  tentang  jumlah  sengketa  lahan  perkebunan  yang  ada,  atau jumlah  rumah  tangga  yang  terlantar  atau  kehilangan  akses  ke  hutan  dan  tanah  adat mereka, termasuk lahan pertanian, akibat adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit  yang terjadi didesa-desa mereka. 37 Dihimpun dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), adanya sebuah organsiasi  non pemerintah di  Indonesia, mendokumentasikan lebih dari
35 Arif  Irawan,  Iwanuddin,  dan  Sulistya  Ekawati,  “Analisis  Persepsi  dan  Perilaku  Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar,” Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 14, no. 1 (2017): 71–82.
36 HRW, Kehilangan  Hutan  Berarti  Kehilangan  Segalanya  (Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia) , 2019.
37 ibid, hlm 11.
650  konflik  yang  terjadi  terkait  lahan  yang  berdampak  pada  lebih  dari  650.000  rumah tangga.
Pada  2017  tahun  terakhir  di  mana  data  yang  dibuka  tersedia  untuk  umum,  ada hampir dua konflik yang terjadi terkait dengan lahan yang muncul setiap hari pada tahun itu. 38 Maraknya  ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit  yang  terjadi  terutama  di  dalam kawasan hutan Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya konsesi perkebunan sawit  yang  diterbitkan  tanpa  adanya  koordinasi  serta  partisipasi  dengan  masyarakat sekitar yang terdampak. Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan terhadap masyarakat selama  ini,  seringkali  lebih  banyak  bersifat top  down yakni  pendekatan  dari  atas  ke bawah.
Pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baru kemudian akan dikomunikasikan kepada rakyat, karena pemerintah menganggap tidak perlu melibatkan masyarakat  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  Hal  tersebut  wajib  untuk  dijadikan pelajaran  berharga  agar  kedepannya  tidak  terulang  kembali. 39 Strategi bottom  up yang mengakomodir peran serta terhadap masyarakat sekitar perlu untuk diimplementasikan dalam  konteks  pengelolaan  hutan,  dan  lebih  relevan  dalam  pelaksanaannya,  karena dianggap  lebih  memberikan  kesempatan  terhadap  masyarakat  agar  lebih  berkontribusi serta pastisipatif. Metode pendekatan ini lebih tepat  dibandingkan dengan  pendekatan top down . 40
Ekspansi yang berawal pada banyaknya konsesi lahan perusahaan kelapa sawit di wilayah  Indonesia,  telah  mempersempit  area  pemukiman  dan  akses  masyarakat  untuk melakukan  pengekplorasian  sumber  daya  di  hutan.  Selama  ini  proses  dan  pelaksanaan terhadap  ekspansi  perkebunan kelapa sawit  telah berdampak besar terhadap komunitas kecil di sekitar. Pada hakekatnya masyarakat telah mengelola lahan hutan secara turun-
38 Dihimpun  dari  data  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  tahun  2017,  yang  di  tulis  kembali dalam  tulisan  HRW,2019, Kehilangan  Hutan  Berarti  Kehilangan  Segalanya  (Perkebunan  Kelapa  Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia) , Amerika Serikat: Human Rights Watch,hlm 10.
39 Arif  Irawan,Iwanuddin,Jafred  E.  Halawane,Sulistya  Ekawati,  2017, Analisis  Persepsi  dan Perilaku  Masyarakat  Terhadap  Keberadaan  Kawasan  Kphp  Model  Poigar  (Perception  and  Behavior Analysis  of  Community  to  the  Existence  of Poigar  PFMU Model, Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi Kehutanan Vol. 14 No.1, 2017 :71-82, hlm 73.
40 Golar,(2014), Resolusi konflik dan pemberdayaan komunitas peladang di TNL. Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi pengelolaan hutan berbasis ekosistem daerah aliran sungai. Makassar: UNHAS & Komhindo. yang ditulis kembali dalam jurnal ilmiah Arif Irawan,Iwanuddin,Jafred E. Halawane,Sulistya Ekawati,2017, Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Kphp Model Poigar (Perception and Behavior Analysis of Community to the Existence of Poigar PFMU Model, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi  Kehutanan Vol. 14 No.1, 2017 :71-82, hlm 74.
temurun dari beberapa generasi secara kolektif. Lahan yang dimiliki harus diambil alih oleh perusahaan tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai serta komunikasi yang layak.
Pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  melalui  pemberian  konsesi  terhadap perusahaan kelapa sawit tersebut, secara tidak langsung juga telah memberikan batasan hak masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan dan  mata  pencaharian  mereka. 41 Peraturan  tingkat  lokal  maupun  nasional,  sebagian diantaranya  telah  memandatkan  penjaminan  atas  hak  partisipasi  masyarakat  atau komunitas  dalam  proses  pemberian  konsesi  hutan.  Namun  pada  pelaksanaanya masyarakat seringkali tidak dilibatkan.
Woman  Reasearch  Institute menyebutkan  dalam  penemuannya  bahwa  dari  27 peraturan yang telah mereka review , penjaminan terhadap hak partisipasi yang sejak lama telah  dimiliki  oleh  masyarakat,  yang  dalam  pelaksanaannya  masih  tersedia  celah  yang berpotensi mudah untuk dilanggar serta cenderung tidak mengikat oleh beberapa pihak. 42
Peraturan yang sebagian besar telah menjamin adanya hak partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat  pada  kenyataannya  belum  disertai  dengan  penjaminan  terhadap  hak partisipasi,  serta  akses  masyarakat  secara  khusus.  Beberapa  peraturan  yang  mengatur mengenai  pengelolaan  sumber  daya  alam,  hutan,  kebun,  tata  ruang  masih  sering ditemukan  kekosongan  serta  kelemahan  pengaturan  terkait  transparansi  pengelolaan sumber  daya  alam;  transparansi  proses  penerbitan  izin  lingkungan  dan  izin  usaha; mekanisme pengawasan pengelolaan hutan; termasuk pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. 43
Hilangnya  penjaminan  hak  partisipasi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  serta penyediaan  mekanisme  pelibatan  masyarakat  dalam  proses  alokasi  terhadap  izin  hutan secara berkelanjutan, telah menelan banyak korban diberbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia,  yang  terjadi  karena  peraturan  yang  telah  tersedia  belum  memadai  terkait pemfasilitasan terhadap penyelesaian akar masalah dari konflik/sengketa tanah tersebut. Peraturan  yang  disediakan  pemerintah  hanya  terbatas  pada  mekanisme  penanganan
41 HRW,2019, Kehilangan  Hutan  Berarti  Kehilangan  Segalanya  (Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia), Amerika Serikat: Human Rights Watch,hlm 11
42 Dikutip  dalam  tulisan  Women  Reaserch  Institute,2015, Catatan  Kritis  Kebijakan-Kebijakan Konsesi Hutan , yang diakses pada tanggal 20 juli 2020, pukul 20.00 WIB.
43 Dikutip  dalam  tulisan  Women  Reaserch  Institute,2015, Catatan  Kritis  Kebijakan-Kebijakan Konsesi Hutan , yang diakses pada tanggal 20 juli 2020, pukul 20.30 WIB.
konflik  setelah  konflik  itu  terjadi,  tanpa  menyediakan  pemfasilitasitasan    terhadap mekanisme yang lebih adil serta transparan dalam penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah. 44 Konflik pelaksanaan penguasaan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan harusnya  segera  diselesaikan  agar  tidak  banyak  menimbulkan  dampak  negatif  seperti pengembangan industri sawit yang semakin memburuk, karena pada dasarnya kita juga harus  memikirkan  nasib  industri  sawit  rakyat  yang  selama  ini  dijadikan  penopang perkonomian  masyarakat  lokal. 45 Konteks  pembahasan  mengenai  penyelesaian pelanggaran  legalitas  oleh  industri  sawit  berdasar  pada  argumentasi  diatas  dapat dilakukan melalui pendekatan sertifikasi yang dianggap lebih tepat untuk dijadikan salah satu pilihan penyelesaian masalah. 46
Namun demikian, permasalahan mengenai maraknya sawit dalam kawasan hutan berawal  dari  tidak  adanya  data  dan  informasi  yang  komprehensif  sehingga  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  diambil  seringkali  salah  sasaran  bahkan  kontraproduktif dengan  penyelesaian.  Penetapan  tata  batas  kawasan  hutan  dan  tata  ruang  di  daerah, dimana kedua peraturan tersebut tak sejalan hingga berujung pada ketidakjelasan status lahan perkebunan sawit yang ada di  Indonesia. Instrumen kebijakan dibuat pemerintah untuk  mengatasi  hal  ini  seperti  UU  Nomor  18/2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  PP  Nomor  104/2015  tentang  Tata  Cara  Perubahan Peruntukan  dan  Fungsi  Kawasan  Hutan.  Permen  LHK  Nomor  84/2015  tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dan Permen LHK Nomor 83/2016 tentang Perhutanan  Sosial  pun  sudah  ditetapkan  pemerintah,  namun  implementasi  kebijakan tersebut jauh dari harapan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.
Selanjutnya, koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan perlu dilakukan dalam menerbitkan dan mengendalikan perizinan perkebunan sawit  yang dinilai tidak efektif. Kondisi yang terjadi tersebut menyebabkan banyak izin perkebunan sawit tumpang tindih dan  dalam  kawasan  hutan.  Konflik  dalam  penggunaan  ruang,  seperti  penggunaan kawasan  hutan  tak  prosedural  untuk  perkebunan  sawit,  berbagai  kasus  di  lapangan menunjukkan,  ketika  proses  perizinan  dan  tata  ruang  bermasalah,  maka  akan  banyak peluang pelanggaran terjadi, yang seringkali pemerintah justru pasif dalam pelaksanaan
44 ibid.
45 Irfan Bakhtiar dkk., Hutan Kita Bersawit , I (Jakarta: KEHATI, 2019).
46 Irfan  Bakhtiar  dkk., SAWIT  RAKYAT  Pemetaan  Kerangka  Kebijakan,  Kondisi  Nyata  dan  Aksi Lapangan , I (Jakarta: KEHATI, 2018).
penegakan  hukumnya.  Pada  pelaksanaannya  banyak  tempat  izin  lokasi  serta  IUP diterbitkan oleh bupati maupun walikota yang seringkali tidak mengacu pada ketentuan tata  ruang  daerah  yang  ada,  namun  pada  pelaksanaanya  seringkali  merujuk  pada Permentan  Nomor  98/2013  tentang  pedoman  perizinan  usaha  perkebunan  yang menyebutkan, bahwa pemohon izin harus melampirkan adanya rekomendasi kesesuaian dengan  perencanaan  pembangunan  perkebunan,  pada  2015  melalui  pelaksanaan kebijakan ekonomi tahap kedua.
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan PP Nomor 104/2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, di  mana dengan dibuatnya peraturan ini, pemerintah berharap bisa menyelesaikan persoalan keterlanjuran penggunaan lahan di dalam kawasan hutan, salah satunya terkait dengan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Perizinan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan perkebunan sawit serta tata ruang pada  kenyataanya  sulit  untuk  terurai,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  pembiaran  yang dilakukan  dari  pihak  pemerintah  kepada  pihak  perusahaan.  Permasalahan  sawit  rakyat yang berada di dalam kawasan hutan yang terjadi sangat kompleks. Konflik sawit dengan hutan  semata-mata  mengakar  pada  pola  ketimpangan  penguasaan  tanah  di  pedesaan. Okupasi tanah oleh perusahaan sawit dan penataan kawasan hutan yang kurang baik dan kurang tertata, berakibat pada menyempitnya ruang kelola masyarakat terhadap tanah.
Berdasarkan  data  dari  Penafsiran  Citra  Resolusi  Tinggi,  PKTL,  Tahun  2018, menyebutkan bahwa Luasan tanaman Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan yang belum mendapatkan  pelepasan  dari  MNLHK  adalah  3.177.014  (tiga  juta  seratus  tujuh  puluh tujuh ribu empat belas) hektar lahan. Adapun rinciannya adalah Hutan konservasi dengan luas 119.537 ha (seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar). Hutan Lindung 152.932 ha (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua hektar), Hutan Produksi Tetap 521.431 ha (lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua hektar), Hutan Produksi Terbatas 1.318.001 ha (satu juta tiga ratus delapan belas ribu satu  hektar), dan  Hutan  Produksi  yang dapat  dikonversi seluas  1.065.114  ha  (satu  juta enam puluh lima ribu seratus empat belas hektar). Agar lebih mudah dipahami, berikut disampaikan dalam bentuk tabel rinci :
Tabel 1 No Luasan Tanaman Sawit dalam Kawasan Hutan Luasan (Ha) 1. Hutan Konservasi (HK) 119.537 2. Hutan Lindung (HL) 152.932 3. Hutan Produksi Tetap (HP) 521.431 4. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1.318.001 5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 1.065.114 Total 3.177.014
Penafsiran Citra Resolusi Tinggi, PKTL , 2018
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada potensi lahan yang berkonflik adalah didominasi  Kawasan  Hutan  Konservasi  (HK),  Hutan  Lindung  (HL),  Hutan  Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Data diatas juga dikuatkan oleh data potensi konflik tenurial di Provinsi Riau:
Tabel 2 No. Kawasan Hutan Luas (ha) Persentase 1 Hutan Lindung 107.528,98 5,45 2 Hutan Produksi 416.479,06 21,11 3 Hutan Produksi Konversi 941.939,45 47,75 4 Hutan Produksi Terbatas 422.119,53 21,40 5 Konservasi Suaka Alam/ Konservasi Pelestarian alam 84.631,64 4,29 Jumlah 1.972.698,67 100,00
Hasil Overlay Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau 47

## Potensi Perluasan Konflik Kelapa Sawit Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja
Perkebunan kelapa sawit tersebar di 28 negara bagian, dengan 90% perkebunan kelapa  sawit  berada  di  Sumatera  dan  Kalimantan.  Perkebunan  kelapa  sawit  terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, menghubungkan Indonesia bagian timur, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa tahun terakhir. Ekspansi perkebunan sawit
47 Pemerintah Daerah, “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Provinsi Riau” (Pemda Propinsi Riau, 2018).
yang  sekarang  marak  terjadi  pada  implementasinya  sangat  mengancam  kehidupan masyarakat, Sawit Watch mencatat ada 1.061 komunitas yang berkonflik setelah adanya perkebunan sawit. 48 Situasi buruh tani yang genting karena banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam subsansi undang-undang perburuhan. Adanya pengesahan undang-undang cipta  kerja  ini  justru  akan  semakin  memperburuk  kondisi  pekerja  perkebunan  kelapa sawit,  meninggalkan  keamanan  kerja,  kepastian  upah,  serta  keamanan  sosial  dan kesehatan.
Indonesia  sebagai  salah  satu  produsen  minyak  sawit  terbesar  di  dunia,  pada implementasinya  memang  bukan  hal  yang  dapat  dipungkiri.  Pernyataan Sawit  Watch mengenai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang akan mencapai 22,6 juta hektar pada tahun 2020 pada realitanya memang benar, di mana 30% luasan dimiliki oleh pertanian kecil  dan  sisanya  dikuasai  oleh  perusahaan. 49 Data  Kementerian  Perdagangan,  pada periode  Januari-Oktober  2020  menyatakan  bahwa  ekspor  minyak  sawit  sebesar  Rp 225,37  triliun.  Berdasarkan  hal  tersebut  industri  perkebunan  kelapa  sawit  memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  perekonomian  nasional,  namun  masih  banyak masalah yang harus diselesaikan, seperti kerusakan lingkungan, sengketa pertanian, dan ancaman  terhadap  ketersediaan  tenaga  kerja  dan  pangan.  Namun  isu  sebagaimana disebutkan bisa tertunda setelah adanya undang-undang cipta kerja.
Regulasi  kebijakan  yang  lebih  mendukung  investasi  tanpa  memperhatikan  hak- hak  kelompok  buruh  atau  masyarakat  kecil,  termasuk  perkebunan  kelapa  sawit,  pada implementasinya hanya akan memperkeruh konflik yang ada. Selama ini pekerja kelapa sawit berstatus kontrak dan harian lepas, serta tunduk pada status hubungan kerja, upah, terus bekerja tanpa kepastian jaminan sosial, adanya hal tersebut telah berpengaruh pada banyak  kebijakan.  Disahkannya  undang-undang  cipta  kerja  ini  justru  akan  semakin membuat proses pembenahan tata kelola kelapa sawit menjadi jauh lebih rumit. Undang- undang  tersebut  menerobos  proses  perbaikan  yang  sedang  berlangsung  dengan menghadirkan  model  penyelesaian  “ white  wash  smell” .  Namun,  penerapan  model penyelesaian  yang  dihadirkan  oleh  UU  Cipta  Kerja  justru  hanya  akan  mengurangi peluang penyelesaian, mengabaikan izin, tidak transparan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.
48 Sawit Watch, “Siaran Pers Sawit Watch [061020] – Perbaikan Tata Kelola Sawit ‘Runyam’ Akibat UU Omnibus Law Ciptaker.,” Siaran Pers Sawit Wacth , 2020.
49 Sawit Watch.

## Kesimpulan
Beberapa  hasil  yang  ditemukan  dalam  kesimpulan  tulisan  ini  adalah: Pertama permasalahan mengenai maraknya perkebunan sawit dalam kawasan hutan berawal dari tidak adanya data dan informasi yang komprehensif. Penetapan tata batas kawasan hutan dan  tata  ruang  di  daerah,  proses  perizinan  dan  tata  ruang  bermasalah,  banyak  peluang pelanggaran  terjadi.  Urgensi  peran  pejabat  berwenang  yaitu  KLHK,  gubernur,  dan bupati/wakilota  selaku  pemberi  izin  begitu  besar  karena  untuk  memperoleh  satu  item persyaratan  perkebunan,  masing-masing  itemnya  diharuskan  memiliki  persyaratan/ legalitas  dokumen  tertentu,  sehingga  memang  sejak  awal  telah  ada  filter  dalam mekanisme  pemberian  izin  oleh  pejabat  berwenang. Kedua ,  strategi  pengendalian terhadap  ekspansi  industri  sawit    dalam  kawasan  hutan  di  Indonesia  dapat  ditempuh, selain  melalui  sejumlah  pengaturan  hukum  yang  menyikapi  permasalahan  eksistensi perkebunan sawit dalam kawasan hutan, juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian berupa Pedoman bagi Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam  Kawasan  Hutan  adanya  political  will  berupa  komitmen  dan  sinergitas  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam mengawal  kebijakan  tersebut.  Namun  demikian,  kedepannya  kebijakan  tersebut  perlu dilakukan  evaluasi  secara  komprehensif  guna  mengukur  sejauhmana  optimalisasi penataan kembali perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Indonesia. Ketiga , adanya pengaturan kebijakan undang-undang cipta kerja ini justru akan semakin meningkatkan konflik  perkebunan  kelapa  sawit  yang  ada  di  Indonesia,  hal  tersebut  justru  semakin membuat proses pembenahan tata kelola kelapa sawit menjadi jauh lebih rumit. Undang- undang  tersebut  menerobos  proses  perbaikan  yang  sedang  berlangsung  dengan menghadirkan model penyelesaian “white wash smell”. Namun, pada penerapan model penyelesaian  yang  dihadirkan  oleh  UU  Cipta  Kerja  tersebut  justru  hanya  akan mengurangi peluang penyelesaian, mengabaikan izin, tidak transparan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Bakhtiar, Irfan, Diah Suradiredja, Hery Santoso, Anton Sanjaya, dan Ichsan Saif. SAWIT RAKYAT Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata dan Aksi Lapangan. I. Jakarta: KEHATI, 2018.
Bakhtiar, Irfan, Diah Suradiredja, Hery Santoso, dan Wiko Saputra. Hutan Kita Bersawit. I. Jakarta: KEHATI, 2019.
Bakhtiar, Irfan, et.all. 2018. Sawit Rakyat Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata Dan Aksi Lapangan. I. Jakarta: Kehati.
Bakhtiar, Irfan, et.all. 2019. Hutan Kita Bersawit. I. Jakarta: Kehati, 2019.
Bps. “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014.” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014, 96.
BPS. Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta, 2012.
BPS. Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta, 2012. “Statistik Kelapa Sawit Indonesia.”
Last modified 2018. Accessed June 28,
Colchester, Marcus, Sophie Chao, H E P bersamaJonas Dallinger, Vo Thai Dan, and Jo Villanueva.  2011.  “Ekspansi  Kelapa  Sawit  Di  Asia  Tenggara.”  Forest  Peoples Programme dan SawitWatch, Bogor
Colchester, Marcus, Sophie Chao, H E P bersamaJonas Dallinger, Vo Thai Dan, dan Jo Villanueva.  “Ekspansi  kelapa  sawit  di  Asia  Tenggara.”  Forest  Peoples Programme dan SawitWatch, Bogor, 2011.
Ditjenbun.  “Statistik  Perkebunan  Indonesia  2015-2017  Kelapa  Sawit.”  Sekretariat Direktoral Jenderal Perkebunan: Kementrian Pertanian, 2017.
Eyes on The Forest (EoF). “Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya,” 2018.
Firdiansyah,  Risal.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Kejahatan Pembalakan Hutan.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, no. 9 (2019).
Gatra.com. “2,1 Juta Ha Hutan Dikuasai Korporasi dan Dikorupsi,” 2021.
Gatto, Marcel, Meike Wollni, dan Matin Qaim. “Oil palm boom and land-use dynamics in Indonesia: the role of policies and socioeconomic factors.” Land use policy 46 (2015): 292–303.
Growth,  World.  “The  economic  benefit  of  palm  oil  to  Indonesia.”  World  Growth Melbourne, Australia, 2011.
HRW. 2019. Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia).
HRW. Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia), 2019.
HS, Salim. 2018. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam. Depok: RajaGrafindo Persada.
Irawan,  Arif,  Iwanuddin,  dan  Sulistya  Ekawati.  “Analisis  Persepsi  dan  Perilaku Masyarakat  Terhadap  Keberadaan  Kawasan  KPHP  Model  Poigar.”  Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 14, no. 1 (2017): 71–82.
Kehutanan,  Kementerian.  “Statistik  Kehutanan  Indonesia  2011.”  Kementerian Kehutanan, 2012.
KPK. “Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi,” 2016.
McCarthy,  John,  dan  Zahari  Zen.  “Regulating  the  oil  palm  boom:  Assessing  the effectiveness  of  environmental  governance  approaches  to  agro‐industrial pollution in Indonesia.” Law & Policy 32, no. 1 (2010).
Mongabay.co.id. “Kajian UGM: 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan, 65% Milik Pengusaha, Solusinya?,” 2018.
Murphy,  Denis  J.  “The  future  of  oil  palm  as  a  major  global  crop:  opportunities  and challenges.” J Oil Palm Res 26, no. 1 (2014).
Obidzinski,  Krystof,  Rubeta  Andriani,  Heru  Komarudin,  dan  Agus  Andrianto. “Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia.” Ecology and Society 17, no. 1 (2012).
Pemerintah Daerah. “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Provinsi Riau.” Pemda Propinsi Riau, 2018.
Pramudya, Eusebius Pantja, Otto Hospes, dan C. J.A.M. Termeer. “The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra.” Third World Quarterly 39, no. 5 (2018): 920–40. https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1401462.
Prastiwi,  Arie  Mega.  “Ironi  di  Balik  Ekspansi  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Arie  Mega Prastiwi,” 2019.
Resosudarmo,  Budy  P,  Ani  A  Nawir,  Ida  Aju  P  Resosudarmo,  dan  Nina  L  Subiman. “Forest  land  use  dynamics  in  Indonesia.”  Livelihood,  the  Economy  and  the Environment in Indonesia, Yayasan Obor, Jakarta, 2012, 20–50.
Sawit  Watch.  “Siaran  Pers  Sawit  Watch  [061020]  –  Perbaikan  Tata  Kelola  Sawit ‘Runyam’ Akibat UU Omnibus Law Ciptaker.” Siaran Pers Sawit Wacth, 2020.
Schutte, Sofie Arjon, dan Laode M Syarif. “Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan Pelajaran dari Kasus KPK.” U4 Issue, 2020, 17.
Setiawan, Eko N, Ahmad Maryudi, dan Gabriel Lele. “Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan  Tata  Ruang  Wilayah  (Studi  Kasus  Penggunaan  Kawasan  Hutan  Tidak Prosedural  Untuk  Perkebunan  Sawit  Provinsi  Kalimantan  Tengah).”  BHUMI:
Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 1 (2017): 51–66.
Soekanto, Soerjono, and Sry Mamuji. 1994. “Penelitian Hukum Normatif, Cet 4, PT.” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto,Soerjono, 1986. “Pengantar Penelitian Hukum.” Jakarta: Universitas Indonesia.
Sumarga, Elham, Lars Hein, Aljosja Hooijer, dan Ronald Vernimmen. “Hydrological and economic effects of oil palm cultivation in Indonesian peatlands.” Ecology and Society 21, no. 2 (2016).
TuK Indonesia. “Dampak kelapa sawit,” 2015.
Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika.
Wasef,  Mouna,  dan  Firdaus  Ilyas.  “Merampok  Hutan  dan  Uang  Negara.”  Indonesia Coruption Watch, 2011.
Weisse dan Goldman. “Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018,”
2019.
Wibowo, Ari. “Review Of Redicing Green House Gas Emission For Forestry Sector To Support  The  Policy  Of  Presidential  Regulation  No.  61/2011.”  Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan 10, no. 3 (2013): hal. 235-254.