## Kebijakan Non Penal Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Sektor Non
Formal

## Rina Melati Sitompul

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
RINGKASAN- Pekerjaan disektor non formal adalah merupakan jasa pekerjaan yang paling  tinggi  permintaan,  namun  dalam  memfasilitasi  hak-hak  pekerjanya  para majikan  miskin  kultur  dalam  proses  kesadaran  untuk  memenuhi  hak  pekerjanya. Tawaran konsep  dalam  proses penyelesaian  dapat  mengacu kepada Teori  Utilitarian yang  digambarkan  Jeremy  Bentham  tentang  acuan  adanya  batasan  hal-hal  apa  yang patut  dikompromikan  dalam  konsep  kebijakan  non  penal.  Kompromi  hukum  non penal  disini  patut  menjadi  satu  tawaran  sehingga  orang  yang  mengalami permasalahan  tau  hak  dan  kewajibannya  guna  menjamin  posisi  tawar  kepentingan umum.
Dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  yang  bersifat deskriptif analisis akan digambarkan dan dianalisa bagaimana konsep-konsep hukum mampu  bekerja  dan  berbuat  guna  pemenuhan  hak-hak  normatif  pekerja  disektor formal.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  menjelaskan  sistematika  kebijakan  kriminal merupakan  bagian  usaha-usaha  kebijakan  non  penal  dalam  pencegahan  dan perlindungan korban, kebijakan itu dapat  berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam  rangka  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  warga  masyarakat, penggarapan  jiwa  masyarakat  melalui  pendidikan  moral,  agama  dan  sebagainya. Pengingkatan  usaha-usaha  kesejahteraan  anak  dan  remaja,  kegiatan  patroli  dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha- usaha  non  penal  ini  dapat  meliputi  bidang  yang  sangat  luas  di  seluruh  sektor kebijakan sosial.
Guna  mengisi  kekosongan  hukum  dalam  melindungi  hak-hak  normatif  Pekerja Sektor  Non  formal,  membutuhkan  satu  konsep  penanganan  yang  fokus  terhadap persoalan  hukum  konflik  antara  majikan  dan  pekerjanya  di  sektor  rumah  tangga, sehingga  pemenuhan  hak-hak  dari  pekerja  rumah  tangga  mampu  terjamin  dan terfasilitasi.
Kata Kunci : Kebijakan_Non Penal_Hak-hak Normatif_Sektor Non Formal

## PENDAHULUAN
Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  atau  kerap  dikenal  sebagai  pembantu/asisten rumah  tangga  saat  ini  belum  masuk  dalam  lingkup  perlindungan  hukum ketenagakerjaan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Hal itu dimungkinkan karena dalam konsep baku ketentuan hukum pekerja rumah tangga masuk ke dalam sektor ekonomi non-formal. Berbeda dengan
para  pekerja  yang  berada  dalam  sektor  formal,  seperti  pekerja  yang  bekerja  pada sektor-sektor industri yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.
Jika  mengacu  kepada  defenisi  tenaga  kerja  dalam Pasal  1  Ketentuan  Umum point  2  &  3  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan ,  asisten  atau  pembantu rumah tangga telah masuk dalam penggolongan sebagai buruh atau tenaga kerja yang memberikan jasanya guna memperoleh penghasilan atau upah. Namun penggolongan dalam  defenisi  diatas  telah  terbantahkan  oleh  konsep  negara  sendiri,  sebagaimana disadur  dari  salah  satu  publikasi International  Labour  Organization (ILO)  yang menjelaskan “Pemerintah menyatakan, majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong sebagai  “pemberi kerja”, namun  ia bukan badan  usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” di dalam artian UU Ketenagakerjaan tersebut ( Publikasi ILO:2006:10) . Oleh  karena  Pekerja  Rumah  Tangga  tidak  dipekerjakan  oleh  “pengusaha”, otomatis  mereka  tidak  mampu  mengakses  perlindungan  yang  diberikan  oleh  UU Ketenagakerjaan  ketika  ada  hubungan  konflik  yang  terjadi  secara  langsung  antara Pekerja Rumah Tangga dengan majikannya yang menyangkut persoalan pembayaran gaji.  Pada  umumnya  hubungan  pekerja  ini  hanya  diatur  berdasarkan  kepercayaan saja, yang sangat  berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di  sektor formal  yang juga  menyediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  hubungan industrial.
Kebutuhan terhadap sektor pekerja non formal, jika ditilik kebutuhan terahdap peminat dan permintaan jumlahnya sangat tinggi. Khususnya di kota-kota besar semi metropolis, yang dibutuhkan oleh rumah-rumah tangga, usaha pertokoan dan bahkan usaha  penghasil  produk.  Medan  misalnya  yang  merupakan  salah  satu  kota  yang cukup strategis dalam percepatan industri dan perdagangan. Menjadi salah satu tujuan bagi pencari pekerjaan khususnya sektor non formal ini.
Permintaan pasar cukup tinggi terhadap kebutuhan pekerja sektor non formal ini. Terkadang daya SDM tidak cukup dan ada kalanya stok pekerjanya tidak tersedia, meskipun  stok  pekerjanya  terbatas  pemenuhan  perlindungan  sektor  ini  sulit  untuk dipenuhi.  Kesulitan  itu  apakah  dikarenakan  tidak  adanya  syarat  spesifik  untuk keahlian  misal  tidak  adanya  test  khusus  untuk  mengisi  lowongan-lowongan  yang dipelrukan,  contoh  test  memasak,  pendidikan  atau  tidak  adanya  persyaratan administrasi lewat surat lamaran.
Akhirnya tak jarang untuk menghindari keleluasan pekerja non formal ini bisa berhenti sebelum waktu  yang diharapkan majikan, maka pekerja itu banyak direkrut dari  berbagai  daerah  diluar  kota  majikan.  Rekrutmennya  pun  berbeda-beda,  ada dengan  iming-iming  gaji  tinggi,  bahkan  ada  juga  tawaran  bekerja  di  pertokoan  dan mall.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara Pekerja dan Majikan meliputi konflik  hubungan  hak  dan  kewajiban.  Biasanya  konteks  persoalan  hukum  meliputi
merasa  tertipu,  baik  pekerja  juga  majikan,  karena    tidak  sesuai  dengan  kesepakatan yang ditawarkan, atau intimidasi dengan cara-cara eksploitasi tenaga yang dilakukan oleh majikan.
Posisi  pekerja  sektor  non  formal  sendiri  meskipun  sangat  dibutuhkan,  tidak memiliki  bargining  tawar  terhadap  majikannya  sebagai  pemberi  kerja.  Dari  kasus- kasus  yang  terungkap  antara  pekerja,  masalah  diketahui  setelah  adanya pengkungkapan lewat ranah pidana yang ditangani oleh tim penyidik di Kepolisian.
Para korban yang berasal dari luar kota Medan, cendrung pragmatis jika telah berurusan  dalam  persoalan  hukum.  Karena  penanganan  kasus  membutuhkan  waktu yang  panjang  dan  bahkan  tahunan.  Sedangkan  mereka  yang  mengalami  masalah hukum merpakan warga luar kota yang bersedia meninggalkan kampung halamannya hanya untuk penghasilan tetap, dan peningkatan taraf hidup keluarganya.
Belum  selesai  proses  penyidikan  di  kepolisian,  mereka  sudah  berniat  ingin kembali  kekampungnya.  Dikarenakan  belum  sempurnanya  pemberkasan  akhirnya kasus  terhenti.  Satu-satunya  harapan  pekerja  adalah  mengharapkan  pembayaran  gaji yang  masih  tertunda  atau  bahkan  yang  ditahan  oleh  sang  majikan.  Sedangkan  itu adalah merupakan hak dari si pekerja sendiri.
Berbicara  hak-hak  normatif  pekerja  sektor  non  formal,  sejatinya  ketentuan pengaturannya  haruslah  memiliki  hak  yang  sama  dengan  pekerja  disektor  formal sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  UU  No.  12  Tahun  2003  tentang  Tenaga Kerja. Namun dalam praktek penanganannya persoalan hak sektor non formal sering terabaikan  dalam  pemenuhan  prosedur  pertanggung  jawaban  pemidaan  kepada pelaku.  Sehingga  kebutuhan  normatif  yang  diinginkan  para  pekerja  rumah  tangga sering terabaikan.
Belajar  dari  proses  penanganan  kasus  langsung  yang  terjadi  di  kota  Medan, sangat penting digagas satu konsep bagaimana memaksimalkan kebijakan non penal dalam  melindungi  hak  normatif  pekerja  sektor  non  formal  dalam  sistem  peradilan pidana.

## KAJIAN TEORITIS Teori Pendekatan
Dalam  rangka  menjawab  permasalahan,  diperlukan  konsep  teori  untuk menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah mewujudkan kebijakan non penal terhadap upaya mencegah pekerja non formal masuk dalam konflik hukum khususnya pengabaian terhadap hak-haknya.  Mengkaji upaya pencapaian hukum dalam konsep Teori  Modern  dalam  prioritas  kausuistik  hukum  itu  bertujuan  bagaimana  bisa memfasilitasi  keadilan  kemanfatan  dan  kepastian  hukum,  secara  prioritas  dan proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi. (Ahmad Ali:2009:213).
Menilik  pada  teori  Jeremy  Bentham  dimana  hukum  itu  merupakan  penyokong kebahagiaan.  Hukum  dalam  hal  ini  harus  mampu  memfasilitasi  kebahagiaan
maksimum  bagi  tiap-tiap  orang.  Bagaimana  hak-hak  indvidu  mampu  terlindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. (Bernadr dkk:2010:92).
Pekerjaan  disektor  non  formal  adalah  merupakan  jasa  pekerjaan  yang  paling tinggi  permintaan,  namun  dalam  memfasilitasi  hak-hak  pekerjanya  para  majikan miskin  kultur  dalam  proses  kesadaran  untuk  memenuhi  hak  pekerjanya.  Konsep penawaran  proses  penyelesaian  yang  ditawarkan  mengacu  kepada  Teori  Utilitarian yang  digambarkan  Bentham  bukan  meposisikan  Pekerja  Rumah  Tangga  pada  kelas pekerja bawah. Namun dalam kajian hukum yang ditawarkan bagaimana standart ego seseorang diturunkan untuk menghasilkan kebahagiaan maksimal.
Konsep  tawaran  “tau  diri”  menjadi  pintu  masuk  dalam  capaian  tujuan  hukum disini.  Tau diri  mengandung makna saling toleransi  atas inisiatif kebebasan masing- masing  yang  mengalami  permasalahan  hukum  baik  majikan  atau  pekerja  rumah tangga.  Ada  acuan  batasan  hal-hal  apa  yang  patut  dikompromikan,  titik  toleransi dalam kompromi hukum non penal disiini patut menjadi satu tawaran sehingga orang yang  mengalami  permasalahan  tau  hak  dan  kewajibannya  guna  menjamin  posisi tawar kepentingan umum.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris, yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Penelitian  yuridis  normatif  digunakan  untuk menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan konsep-konsep hukum, norma-norma hukum  dan  nilai-nilai  keadilan  yang  erat  kaitannya  dengan  kajian  judul  dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai bagian data sekunder.
Sedangkan  penelitian  yuridis  empiris  yakni  penelitian  dengan  mengukur efektivitas  hukum  yang  mampu  dipahami  dan  di  operasikan  di  kalangan  aparatur sebagai  pemangku  kebijakan  yang  dianggap  layak  dan  tepat  dalam  memahaminya. Guna  mendukung  konsep  yuridis  normatif  memerlukan  bahan-bahan  hukum  yang mengikat  sebagai  data  sekunder  yang  digolongkan  kepada  bahan  hukum  primer, hukum sekunder dan hukum tertier (Soerjono Soekanto:1986:50).
Kajian data empiris dilakukan dengan pendekatan kasus  melalui pengamatan pekerja  non  formal  yang  ada  sebagai  bahan  hukum  sekunder  serta  bahan  hukum tertier guna penunjang dengan konsep-konsep pendapat sarjana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Konsep  Kebijakan  Non  Penal  dalam  Pemenuhan  Hak-hak  normatif  Pekerja di Sektor Non Formal
Penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  kebijakan  “ non  penal ”  bisanya  bekerja sebelum  terjadinya  kejahatan  dimana  sasaran  utamanya  adalah  penangan  terhadap faktor-faktor  apa  penyebab  terjadinya  kejahatan  dalam  permasalahan  sosial  di masyarakat.
Artinya upaya “ preventive ” yakni sebagai bentuk pencegahan/penangkalan/pengendalian  mengintervensi  sebelum  terjadi  masalah,  dan diyakini sangat membantu untuk memperkecil jumlah korban kejahatan. Harapannya
konsep  kebijakan  upaya  non-penal  menjadi  pamungkas  untuk  mengefektifkan pengurangan kejahatan.
Namun  dalam  praktek  yang  dialami  pekerja  sektor  non  formal,  penggunaan hukum  pidana  menjadi  bagian  dalam  posisi  tawar  mereka  untuk  memanfaatkan peluang  dalam  memperkecil  kejahatan  dan  terfasilitasinya  hak-hak  mereka. Memfungsikan  sanksi  hukum  berupa  pemidanaan  dengan  posisi  tawar  penggunaan hukum pidana sangat efektif mengatasi permasalahan sosial sebagai bagian kebijakan kriminal penegakan hukum.
Peran  Kepolisian  dalam  hal  ini  mampu  mewujudkan  permasalahan  yang dihadapi pekerja sektor non formal. Dapat dilihat sejauh mana aparat hukum itu bisa peka  terhadap  kebutuhan  para  korban  dalam  hal  ini  assiten  rumah  tangga  yang menjadi  korban.  Karena  hukum  dalam  persfektif  ilmu    petugas  dalam  hal  ini kepolisian  adalah  bagian  dari  hukum  karena  penegakan  untuk  kepentingan  yang lemah (R. Soeroso:2002:40).
Sistematika kebijakan kriminal merupakan bagian usaha-usaha kebijakan non penal  dalam  pencegahan  dan  perlindungan  korban  perdagangan  orang  (trafiking) menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  (Abintoro  Prakoso  :  2013:  159)  dapat berupa :
Penyantunan  dan  pendidikan  sosial  dalam  rangka  mengembangkan  tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, pengingkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja,  kegiatan  patroli  dan  pengawasan  lainnya  secara  kontiniu  oleh  polisi  dan aparat  kemanan  lainnya.  Usaha-usaha  non  penal  ini  dapat  meliputi  bidang  yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial.
Tujuan  utama  dari  usaha-usaha  non  penal  bagaimana  mampu  memperbaiki kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  secara  langsung  mempunyai  pengaruh  preventif terhadap  kejahatan.  Upaya  keseluruhan  kegiatan  preventif  non  penal  itu  memiliki kedudukan  strategis  dalam  memegang  posisi  kunci  yang  seyogianya  terus diintensifkan dan diefektifkan.
Dikarenakan  dalam  ketentuan  Undang-undang  Keteranagerkaan,  upaya perlindungan terhadap asisten rumah tangga atau pekerja sektor non formal ini tidak mampu  menjembatani  hak-hak  normatif  para  pekerja,  sehingga  peluang  fasilitasi terhadap hak-hak ketenagakerjaan mereka akhirnya harus dimungkinan memanfaatkan  beberapa  peluang  konsep  hukum  yang  diramu  setelah  adanya kejahatan,  namun  kedudukannya  lewat  pendekatan  non  penal,  sebagaimana  praktek penanganan langsung dengan mengacu kepada ketentuan:
a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Kebijakan  perlindungan  saksi  dan  korban  adalah  untuk  mewujudkan pemulihan hak-hak korban. Sebelumnya penegakan hukum untuk kepentingan korban belumlah  terakomodir.  Sekalipun  asas  kesamaan  dimata  hukum  ( equality  before  the
law) yakni  Saksi  Korban  dengan  pelaku  pada  proses  peradilan  pidana  memiliki  hak yang sama dimata hukum.
Tujuan  diundangkannya  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  tindak  pidana perdagangan  orang  salah  satunya  adalah  bagaimana  upaya  melakukan  perlindungan maksimal korban terhadap tuntutan ganti rugi yang telah dialaminya akibat kejadian tindak  pidana  perdagangan  orang  itu  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Konsideran penjelasan UU No. 21 tahun 2007 alinea 7. Konsep pengajuan kerugian yang diderita korban itu berupa : “kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan  perawatan  medis  dan/atau  psikologis;  dan/atau  kerugian  lain  yang  diderita korban sebagai akibat perdagangan orang ” ( Pasal 48 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007) .
Perlindungan  yang  dimaksudkan  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  8    berbunyi:
Perlindungan dan hak Saksi  dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika ketentuan ini mengacu pada Pasal 7 ayat (1) point b yakni Korban yang diwakili oleh  LPSK  berhak  mengajukan  ke  Pengadilan  berupa  “hak  restitusi  atau  ganti kerugian yang menajdi tanggung jawab pelaku tindak pidana ”
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kepolisian
Upaya  pencegahan  tindak  kejahatan  dan  penanganan  korban  institusi kepolisian menjadi penjamin penegakan hukum. Pasal 2 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13, menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarat.
Konteks  pencegahan  dari  teori  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan harus  menunjang  tujuan  ( goal ),  kesejahteraan  masyarakat  ( sosial  welfare )  dan perlindungan  masyarakat  ( sosial  defence ).  Aspek sosial  welfare dan sosial  defence sangat  mengutamakan  aspek  kesejahteraan  dan  perlindungan  masyarakat  yang bersifat  imateril,  terutama  pada  tatanan  nilai  kepercayaan,  kebenaran,  kejujuran  dan keadilan ( Barda Nawawi Arief : 2007:78).
Wewenang  dan  tanggung  jawab  kepolisian  secara  harfiah  diartikan  sebagai hak  dan  kekuasaan  yang  terletak  dibidang  publik  guna  bertindak  secara  hukum. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Satjipto  Raharjo  ”perpolisian  adalah  fungsi  dari masyarakat dan perkembangannya masyarakat. Artinya Polisi bersifat progresif yang setiap  saat  dapat  melakukan  penyesuaian  ( adjusment )  terhadap  perubahan  dan perkembangan masyarakat yang dilayani (Momo Kelana: 2007:145 ).
Disamping  itu  Pasal  18  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian.  Pasal  18 ayat  (1)  adanya  hak  “diskresi”  Kepolisian  untuk  “bertindak  menurut  penilaiannya sendiri”. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu “dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tidnak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafiking).
Arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2007 adalah wujud tanggung jawab negara dalam  penanganan  dan  penegakan  hukum  terhadap  dampak  konsekuensi  politis penandatanganan  “Protokol  Palermo  tahun  2000”.  Untuk  menunjukan  komitmen terhadap  pendekatan  penanganan,  terangkum  dalam  satu  strategi  bersama  baik dijajaran pemerintah.
Salah satu konsep restitusi sudah diatur khusus dalam Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  TPPO,  dimaksudkan  kerugian  yang  diderita korban dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang melingkupi kehilangan atas penghasilan, penderitaan selama menjadi korban, adanya biaya yang dibayarkan yaitu medis  dan  psikologis,  serta  kerugian  immaterial  lainnya.  Semua  hal  tersebut  dapat menjadi  pertimbangan  bagi  majelis  hakim  dalam  menetapkan  jumlah  restitusi  bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Ketentuan  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  hak  korban  ini  berbunyi sebagai berikut :
Pasal 48
(1) Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. Penderitaan;
c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ataupsikologis; dan/atau
d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
(3) Restitusi  tersebut  diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus  dalam  amar  putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
(4) Pemberian  restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkatpertama.
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
(6) Pemberian  restitusi  dilakukan  dalam  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7) Dalam  hal  pelaku  diputus  bebas  oleh  pengadilan  tingkat  banding  atau  kasasi, maka hakim memerintahkan dalam
(8) Putusannya  agar  uang  restitusi  yang  dititipkan  dikembalikan  kepada  yang bersangkutan.
d. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Salah  satu  ketentuan  hukum  tertulis  dalam  mengisi  kekosongan  hukum terhadap  perlindungan  hak-hak  pekerja  rumah  tangga,  diatur  melalui  ketentuan Peraturan  Menteri  Tenaga  kerja  sebagaimana  tujuannya  mengacu  pada  upaya
merlindungi  pekerja  rumah  tangga  sebagaimana  tetap  menegdepankan  konsep kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat.
Konsep  yang  kemukakan  oleh  Jheremy  Bentham  agar  maksimalnya  hak-hak pekerja  terfasilitasi  tidak  terlepas  dari  peran  serta  pengguna  pekerja  rumah  tangga tersebut  dalam  hal  ini  majikan.  Ada  konsep  baku  yang  diatur  dalam  produk  hukum tertulis  ini,  dimana  etika  dan  konsep  tau  diri  dimana  kewajiban  bagi  majikan  dan pekerja masing-masing menjadi satu syarat dalam hubungan hukum tersebut.
Pasal 10 dimana majikan berhak memperoleh informasi tentang calon pekerja rumahnya dan mendapatkan hasil yang baik jika disalurkan melalui jasa tenaga kerja. Begitu  juga  halnya  Pasal  7  calon  pekerja  berhak  memperoleh  informasi  tentang majikannya  dan  bertanggung  jawab  menyelesaikan  tanggung  jawabnya  sesuai perjanjian kerja.
Atas  pelanggaran  terhadap  pelanggaran  aturan  hukum  ini,  tidak  tegas  sanksi yang  mengatur  apabila  terjadinya  satu  konflik  perselisihan  yang  terjadi.  Sehingga ketentuan  aturan  hukum  tertulis  ini  muaranya  mengacu  kepada  peran  dan  tanggung jawab  pemerintah  setempat  dalam  melakukan  sistem  pengawasan  dan  monitoring guna kemaksimalan prouk huku tertulis ini berlaku.
Mengacu  kepada  konsep-konsep  hukum  diatas  sebagai  mana  dasar kekosongan hukum  yang spesifik  terhadap perlindungan hak-hak pekerja  sektor non formal,  dengan  mengacu  kepada  teori  Jermy  Bentham  sebagai  analisis  konsep perlindungan  hukum  terhadap  sektor  formal.  Sifat  hukum  disini  bagaimana  mampu menghasilkan  kesenangan,  kebaikan  atau  kebahagiaan  guna  mencegah  terjadinya kerusakan,  penderitaan  atau  kejahatan  serta  ketidakbahagiaan  para  pihak  yang berkepentingan (Achmad Ali:2012:273).
Penegak  hukum  dalam  hal  ini  harus  mampu  sebagai  fasilitator  hak-hak pekerja  disektor  formal,  sebelum  memasuki  proses  pemeriksaan  yang  lebih  lanjut. Power majikan sebagai sub ordinat terhadap pekerja, dengan bantuan penegak hukum dalam hal ini mampu dipaksa untuk terlebih dahulu memenuhi hak-hak pekerja sektor non formal terlebih dahulu.
Jikalau  ada  gayung  bersambut  dari  kedua  pihak  terhadap win-win  solution , maka  kedua  pihak  tidak  perlu  menyelesaikan  lewat  jalur  litigasi  guna  pencarian pemenuhan  hak  yang  paling  substantif  dari  pekerja  non  formal.  Sebagaimana  lebih lanjut Jeremy Bentham mengemukakan prinsipnya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak untuk orang). Karena adanya negara dan hukum dibuat semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat (Achmad Ali:2012:273).

## 2. Tantangan  Implementasi  Pemenuhan  hak-hak  normatif  Pekerja  Sektor  Non Formal dalam kebijakan non penal
Pendekatan  kebijakan  non  penal  dalam  pemenuhan  hak-hak  pekerja  sektor non formal dalam praktek masuk pada pendekatan kompromi hukum yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi. Jalur mediasi menjadi salah satu cara yang tepat yakni sebelum adanya proses pemberkasan lebih jauh masuk guna proses penyidikan.  Mediasi  dengan  melibatkan  pihak  ke-3  maka  akan  lebih  meyakinkan
pekerja  rumah  tangga  kepercayaanya  meningkat  dalam  menjawab  permsalahan hukum yang tengah dihadapinya.
Tetapi  daya  dukung  sumber  daya  dalam  konteks  kemauan  dan  kemampuan aparatur  ini  yakni  Polisi  menjadi  satu  titik  persoalan  guna  tersedianya  pemenuhan kebutuhan tersebut.  Norma hukum jelas telah membuka ruang untuk jalur yang ada. Kebijakan  non  penal  hadir  tidak  secara  spesifik  mampu  dipahami  masing-masing pihak.  Ketentuan  ini  hanya  sebatas  ketentuan  yang  tak  tertulis  semata,  karena keefektifan  dan  kemaksimalan  kebijakan  ini  tersirat  dalam  pengembangan  strategi penguatan, perencanaan, serta sistem monitoring dan evaluasi aparat penegak hukum yang  tidak  terkonsep.  Sehingga  pemahamannya  kebijakan  non  penal  hanya  masuk dalam ranah pencegahan sebelum terjadinya hubungan hukum, yang nota bene tidak ada yang mau masuk dalam duni penderitaan. Karena berurusan dalam dunia hukum masing-masing  orang  yang  pernah  mengalami  memasuki  satu  situasi  penderitaan yang patut untuk dihindari.
Diskresi  sebagai  peluang  bukanlah  satu  wujud  kewenangan  Polisi,  karena sifatnya  harus  bisa  dipertanggung  jawabkan  hukum  dan  norma  yang  berlaku. Sebagaimana  Sutarman  dalam  acara  seminar  Kompolnas  menyebutkan  Diskresi kepolisian rentan disimpangi dan disalahgunakan sehingga memerlukan batasan dan pengawasan,” (Hukum Online:19 September 2012).
Ketentuan lainnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  mengistruksikan  pemeirntah  daerah guna memaksimalkan dalam kordinasi dan monitoring dalam upaya melakukan tugas pemastian maksimal terhadap pelrindungan pekerja rumah tangga. Sebagaimana salah satu faktor yang mendorong diterbitkannya peraturan menteri adalah maraknya kasus- kasus  di  daerah  sehingga  perlu  menyikapi  kehadiran  negara  dalam  melindungi seluruh pekerja termasuk pekerja rumah tangga.
Kekuatan  dasar  penerbitan  produk  aturan  hukum  yang  spesifik  terhadap perlindungan  hak-hak  pekerja  rumah  tangga  tidak  memiliki  payung  hukum  yang tegas, hal mana keluarnya aturan kebijakan Mentri tersebut mendapat pro dan kontra karena  kesan  hanya  semangatnya  saja  yang  ditonjolkan  namun  kekuatan  mengikat tidak  mampu  secara  tegas  mengatur  upaya  perlindungan  bagi  pekerja  non  formal (Hukum Online: 20 Januari 2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  Kebijakan  Non  Penal  dalam pemenuhan  hak-hak  normatif  pekerja  non  formal  mampu  memaksimalkan  proses perlindungan hukum sebagaimana dalam uraian :
1. Konsep  Kebijakan  Non  Penal  dalam  Pemenuhan  Hak-hak  normatif  pekerja  di sektor  Formal  menitik  tekankan  pada  upaya  pencegahan  berdasarkan  teori kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  dengan  menunjang  tujuan  ( goal ), kesejahteraan  masyarakat  ( sosial  welfare )  dan  perlindungan  masyarakat  ( sosial defence ).  Aspek sosial  welfare dan sosial  defence sangat  mengutamakan  aspek
kesejahteraan  dan  perlindungan  masyarakat  yang  bersifat  imateril,  terutama  pada tatanan  nilai  kepercayaan,  kebenaran,  kejujuran  dan  keadilan.  Sebagiaman  yang dikemukakan  oleh  Mulyadi  dan  Barda  Nawawi  dalam  sistematika  kebijakan kriminaladalah  bagian  usaha-usaha  kebijakan  non  penal  dalam  mencegah  dan merlindungi korban.
2. Tantangan Implementasi Pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Sektor Non Formal dalam  kebijakan  non  penal  meskipun  ada  peluang  dalam  proses  mediasi  namun karena    keterbatasan  daya  dukung  dan  sumber  daya  ditataran  aparat  penegak hukum,  akhirnya  peluang  diskresi  tidak  maksimal  berjalan.  Praktek  yang  ada diskresi  kepolisian  bukan  satu  wujud  kewenangan,  meskipun  dapat  dijalankan tetapi  dipandang  rentan  dan  beresiko  untuk  disimpangi  dan  disalahgunakan,  jadi masih merlukan sistem pengawasan yang lebih spesifik dari internal kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad, dikutip secara tidak langsung “ Menguak Teori  Hukum (Legal  Theory) &  Teori  Peradilan  (Judiciao  Peradilan)  termasuk  interpretasi  UU (Legisprudence) Vol. I, (Kencana Prenada Group,2009) Arief,  Barda  Nawawi, “Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana”,  ( Kencana Perdana Media group), 2011
Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung : Alumni Bandung.
Momo Kelana, “ Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia ” PTIK-Press-2007
Prakoso,  Abintoro, “Kriminologi  Hukum  &  Hukum  Pidana” ,  (Penerbit  Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013
Suteki, “ Desain Hukum di Ruang Sosial” Penerbit Thafa Media-2013
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  (Penerbit  Universitas  Indonesia- Jakarta, 1986)
Publikasi  ILO  Judul  “Peraturan  tentang  Pekerja  Rumah  Tangga  di  Indonesia;
Perundangan  yang  Ada,  Standar  Internasional  dan  Praktik  Terbaik ( Jakarta , 2006)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tidnak  Pidana  Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafiking).
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Pekerja Rumah Tangga
Hukum On Line