http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
49

## OTONOMI DAERAH PEMBENTUK INTENSI PERILAKU KORUPTIF KEPALA DAERAH DI INDONESIA
Fadjar Tri Sakti 1) , Edi Wahyudi 2) , Egi Muhamad Rifki 3) & Hani Aturoh Ufah 4) 1),2),3), UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id 1) , Wahyudinedy0@gmail.com 2) , 3egimuhamadrifki@gmail.com 3) , haniatrh30@gmail.com 4 .

## Abstrak
Korupsi  di  Indonesia  sudah  hampir  menjadi  bahagian  dari  kehidupan  masayrakat  dan menyusup  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan.  Ketidakmampuan  pemerintah  daerah meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  sekitarnya  diperparah  lagi  dengan  merebaknya fenomena  korupsi  di  daerah.  Fenomena  inilah  yang  sejak  lama  menjadi  kekhawatiran  banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah yaitu bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Rumusan masalah dalam artikel ini yaitu mengapa otonomi daerah membentuk perilaku  koruptif  kepala  daerah  di  Indonesia.  Sedangkan  untuk  tujuan  dibuat  artikel  ini  adalah menjelaskan  dan  menguraikan  kepada  khalayak  mengenai  otonomi  daerah  pembentuk  intensi perilaku  koruptif  kepala  daerah.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  yaitu  metode penelitian  kualitatif.Teknik  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini,  penulis  meneliti  dengan menggunakan penelitian studi literatur dimana mengumpulkan data-datanya dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal, media, dan sumber-sumber lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  mencatat  ada  114  kepala  daerah  terjerat  kasus  rasuah  sejak  2004  hingga  2019. Rinciannya, 73 orang atau 64% berstatus bupati, 25 orang atau 24% berstatus wali kota, dan 16 orang atau 22% merupakan gubernur.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah

## Abstract
Corruption in Indonesia has almost become a part of people's lives and has infiltrated the government administration system. The inability of local governments to improve services to the surrounding  community  is  exacerbated  by  the  widespread  phenomenon  of  corruption  in  the regions.  This  phenomenon  has  long  been  related  to  the  implementation  of  regional  autonomy, namely  the  shifting  of  corrupt  practices  from  the  center  to  the  regions.  The  formulation  of  the problem in this article is why regional autonomy shapes the corrupt behavior of regional heads in Indonesia.  Meanwhile,  the  purpose  of  this  article  is  to  explain  and  describe  to  the  public  the regional autonomy that shapes the intensity of the corrupt behavior of regional heads. The method used  in  this  study,  namely  qualitative  research.  Data  processing  techniques  in  this  study, researchers  research  using  literature  study  research  which  collects  data  by  searching  and analyzing  in  various  books,  journals,  media,  and  other  sources.  The  Corruption  Eradication Commission (KPK) noted that there were 114 regional heads entangled in rasuah cases from 2004 to 2019. In details, 73 people or 64% were regents, 25 people or 24% were mayors of city cases, and 16 people or 22% were governors.
Keywords: Regional Autonomy, Corruption, District head
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
50

## A. PENDAHULUAN
Melalui  semangat  reformasi  Indonesia  hari  ini  telah  menerapkan  konsep  yang  dinamakan desentralisasi.  Desentralisasi  secara  bahasa  adalah  penyerahan  kekuasaan  pemerintahan  daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah,  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri,  berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  (Siswanto  S, 2014).
Otonomi daerah dalam konteks Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan memangkas kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah (Engkus E,  2017b).  Sebagaimana  kita  ketahui,  kebijakan  sentralistis  yang  dipraktikkan  di  masa pemerintahan Suharto telah memunculkan ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah yang berujung pada munculnya ancaman disintegrasi. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang  demokratis,  menghargai  keragaman  lokal,  menghormati  dan  mengembangkan  potensi masyarakat  lokal,  serta  memelihara  integrasi  nasional  (Engkus  E,  2017a).  Tetapi  dalam  hal implementasi, pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh antara harapan dengan.
Kegagalan  yang  sangat  terlihat  diantaranya  adalah  banyaknya  kasus  korupsi  yang  terjadi  di daerah,  dan  banyak  kepala  daerah  yang  terlibat  kasus  korupsi.  Memang  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  UU  No  22/1999  yang  kemudian  diubah  menjadi  UU  No  32/2004  tentang  Pemerintah Daerah memunculkan semangat baru untuk membangun daerah.
Namun  dilain  sisi  kegairahan  baru  membangun  daerah  dalam  otonomi  daerah  tidak  sedikit dipahami berbeda oleh elite lokal di daerah. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir,  justru  dengan  dilaksanakannya  desentralisasi  dalam  otonomi  daerah,  terjadi  juga desentralisasi korupsi (Engkus E et al, 2020), ini terlihat misalnya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  mencatat  dari  awal  tahun  dilaksanakannya  otonomi  daerah  hingga  tahun  2015 terdapat 64 kasus korupsi yang melibatkan 51 kepala daerah. Besarnya angka tersebut tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, terdapat pula permasalahan lain yang sebenarnya menjadi faktor terjadinya kasus korupsi yang melibatkan para kepada daerah (Siti Utami, 2018)
Tak  hanya  itu,  data  yang  dihimpun  oleh  hukumonline.com  (25/09/2021)  pada  tahun  2018, menjadi tahun yang gelap bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama di daerah. Hal ini disebabkan karena sampai Desember 2018, terdapat sekitar 23 kepala daerah terjerat kasus korupsi yang telah ditangani KPK mulai dari gubernur, bupati, walikota, hingga perangkat daerah. Sehingga dari hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam hal pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan sesuai harapan. (Sahbani, 2018)
Berdasarkan uraian diatas,rumusan masalah dalam artikel ini yaitu mengapa  otonomi daerah membentuk  intensi  perilaku  koruptif  kepala  daerah.  Sedangkan  untuk  tujuan  dibuat  artikel  ini adalah  menjelaskan  dan  menguraikan  kepada  khalayak  mengenai  otonomi  daerah  membentuk intensi perilaku koruptif kepala daerah.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Iza  Rumesten  RS  dengan  judul  "  KORELASI PERILAKU  KORUPSI KEPALA DAERAH DENGAN  PILKADA  LANGSUNG  ",  simpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa terdapat korelasi antara perilaku korupsi kepala daerah dengan
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
51
pilkada langsung.Korelasi itu terjadi, karena pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya  politik  yang  besar  sehingga  setelah  terpilih  pejabat  yang  bersangkutan  berusaha  untuk mengembalikan  biaya  politik  yang  telah  dikeluarkan  selama  proses  pemilihan  plus  tambahan modal untuk mencalonkan kembali. Politik uang sekarang sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam setiap pesta demokrasi, hal itu biasa dilakukan oleh calon kepala daerah agar mendapatkan suara  dan  menang  dalam  pemilukada.  Persamaan  antara  penelitian  tersebut  dan  penilitian  ini adalah  memiliki  metode  penelitian  yang  sama  yaitu  deskriptif  dengab  pendekatan  kualitatif sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang telah disebutkan berfokus pada korupsi dalam pilkada namun penelitian ini berfokus pada korupsi yang disebabkan oleh otonomi daerah.

## Definisi Korupsi
Korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin corruption atau corruptus . Corruptio berasal  dari  kata corrumpere .  Dari  bahasa  Latin  itulah  turun  ke  banyak  bahasa  Eropa,  seperti  Inggris  yaitu corruption , corrupt ; Perancis yakni corruption dan Belanda yaitu corruptie , korruptie . Dari bahasa Belanda  inilah  kata corruptie diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  yaitu  korupsi.  Dalam  bahasa Muangthai,  korupsi  dinamakan gin  moung ,  artinya  makan  bangsa;  dalam  bahasa China, tanwu , artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, oshuku , yang berarti kerja kotor (KPK, 2007: 2). (KPK, 2007)
Johnson (2005: 12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber  untuk  keuntungan  pribadi.  Dalam  definisi  tersebut,  terdapat  empat  komponen  yang menyebabkan  suatu  perbuatan  dikategorikan  korupsi,  yaitu  penyalahgunaan  ( abuse ),  public ( public ), (Johnson, 2005)

## Definisi Otonomi Daerah
Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos  berarti  aturan  atau  undang-undang,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  kewenangan  untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
HAW Widjaja (2005: 25) mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan politik, urusan daerah dan pengelolaan keuangan. (Widjaja, 2005)
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  (Buyung, 2002)

## Definisi Kepala Daerah
Menurut  Undang-undang  No  23  tahun  2014  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.)
Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat  lokal.  Untuk  itu  pembentukan  daerah  harus  memerhatikan  berbagai  faktor  seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya  daerah
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
52
dan diberikannya otonomi daerah  (Sunarno Siswanto, 2014) Dalam otonomi daerah, daerah selain diberi kewenangan untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberi kesempatan dalam pembentukan daerah.

## Definisi Intensi Korupsi
Intensi korupsi adalah keinginan untuk bertindak curang yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki  kekuasaan/  wewenang  guna  memperkaya  suatu  pihak.  Hedonisme  adalah  gaya  hidup yang  mempercayai  bahwa  kesenangan  duniawi  merupakan  tujuan  hidup.  Sedangkan  sikap konsumtif adalah perilaku yang suka menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting.

## C. METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan  menyajikan  datasecara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai fakta-fakta  atau  fenomena- fenomena yang terjadi dilapangan.
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan penelitian studi literatur dimana mengumpulkan data-datanya dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku,  jurnal,  media,  dan  sumber-sumber  lainnya.  Sebelum  meneliti  penulis  juga  mencari  topik judul yang akan dibahas dalam artikel ini, yang kemudian mencari referensi-referensi dari sumber- sumber yang sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam artikel ini. Artikel yang digunakan dalam  telaah  literatur  ini  diperoleh  melalui  penelusuran  jurnal-jurnal  yaitu,  google  scholar, publica, dll..

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  memiliki  dampak  secara  sistematis  terhadap  kehidupan masyarakat, mulai dari kemiskinan hingga ketidakadilan. Pengelolaan anggaran yang besar tanpa adanya pengawasan membuka ruang bagi para pemegang kuasa untuk melakukan praktik korupsi. Akibatnya,  kualitas  kebijakan  yang  dibuat,  pelayanan  yang  diberikan,  dan  pekerjaan  yang dilakukan oleh Pemerintah hasilnya akan buruk.
Fenomena  kejahatan  kerah  putih  yang  terjadi  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  menjadi permasalahan yang sangat serius. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah belum dapat menyelesaikan persoalan korupsi.
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 yang diluncurkan oleh Transparency International  Indonesia,  skor  dan  peringkat  Indonesia  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan dengan  tahun  2019.  Selain  itu,  berdasarkan  survei  Transparency  International  dalam  Global Corruption  Barometer  tahun  2020,  92  persen  masyarakat  Indonesia  menilai  korupsi  yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan permasalahan yang besar.
Sementara itu, dalam laporan Rule of Law Index tahun 2020 yang dikeluarkan oleh World Justice Project, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara terkait indikator ketiadaan korupsi. Artinya,  semakin  tinggi  peringkatnya  maka  semakin  buruk  kondisi  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia.

## Implementasi Otonomi Daerah
Implementasi  (pelaksanaan)  otonomi  daerah  meniscayakan  adanya  kewenangan  pemerintah daerah  untuk  mengatur  daerahnya  sendiri  baik  terkait  dengan  urusan  politik  maupun  ekonomi. Kemandirian daerah pada bidang politik berkaitan dengan kewenangan daerah untuk melakukan pemilihan aparatur pemerintah termasuk kepala daerah.
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
53
Pada awalnya pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, namun kini pilkada justru menjadi persoalan. Diantara persoalan itu adalah persoalan besarnya  biaya  penyelenggaraan  pilkada  dan  korupsi  kepala  daerah  terpilih  selama  menjabat. Besarnya biaya penyelenggaraan pilkada juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. Menurut peneliti Seknas Fitra, Yuna Farhan rata-rata biaya pemilukada Rp 25 milyar per kabupaten/kota dan Rp 100 miliar per provinsi (satu putaran) maka dana yang dibutuhkan dari APBN untuk pemilu kada  sekitar  Rp  17  trilyun  atau  4,2  trilyun  setahun  selama  empat  tahun.  Bagi  daerah  yang mengalami keterbatasan dana, hanya untuk sekedar membiayai penyelenggaraan pilkada mereka terpaksa mengurangi belanja publik seperti pendidikan dan kesehatan. Jika demikian, belum lagi kepala daerah terpilih hak rakyat dalam kesehatan dan pendidikan sudah terampas.
Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan ekonomi di daerahnya  yang  berkaitan  dengan  fiskal  (keuangan)  yang  lebih  dikenal  dengan  desentralisasi fiskal.  Desentralisasi  fiskal  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  dua  hal  pokok  yaitu  kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan serta kemandirian daerah memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. (Norsanti, 2012)
Dengan  adanya  kemandirian  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  maka  diharapkan  akan mendorong  tata  kelola  pemerintahan  menuju  pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance)  dan membentuk  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  (Clean  Government).  (Suhadak  &  Nugroho Trilaksono,  2007)  Namun  kenyataannya  desentralisasi  fiskal  ini  menimbulkan  banyak  masalah terkait pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2010 saja ICW (Indonesia Cooruption Watch), merilis  data  yang  menunjukkan  bahwa  salah  satu  penyumbang  kerugian  negara  adalah  korupsi keuangan daerah. Korupsi yang terjadi di daerah tersebut, terutama dilakukan oleh oknum DPRD dan  Kepala  Daerah.  Penyebab  dari  tingginya  angka  ketidakwajaran  atas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  tersebut  adalah  rendahnya  akuntabilitas,  penyimpangan  anggaran  daerah, rendahnya daya serap anggaran dan rendahnya disiplin atas pengelolaan anggaran.
Berdasarkan data di atas tergambar bahwa pelaksanaan otonomi daerah bukannya membawa berkah bagi rakyat di daerah tapi segudang masalah kini datang menghampiri, diantaranya adalah besarnya penyelenggaran biaya pilkada yang terkadang diambil dari anggaran belanja pelayanan publik, penyelewengan pengelolaan keuangan daerah yang di ikuti dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di daerah.
Gambar 1.1 Kepala Daerah Terjerat Korupsi
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
54
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 114 kepala daerah terjerat kasus rasuah sejak  2004  hingga  2019.  Rinciannya,  73  orang  atau  64%  berstatus  bupati,  25  orang  atau  24% berstatus wali kota, dan 16 orang atau 22% merupakan gubernur.
Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi terbanyak pada 2018. Dua tahun lalu, ada 29 kepala daerah yang ditangkap KPK. Rinciannya, dua gubernur, 22 bupati, dan lima wali kota. (Dimas Jarot Bayu, 2020)
Gambar 2.1 Kerugian Negara Akibat Korupsi
Laporan  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW)  menunjukkan,  kerugian  negara  akibat korupsi  mencapai  Rp  26,83  triliun  pada  semester  1  2021.  Jumlah  ini  meningkat  47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum.
Tren  penindakan  kasus  korupsi  oleh  APH  di  semester  1  2017  hingga  2021  cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai kerugian yang dialami negara justru meningkat dari tahun ke tahun.
Menurut  ICW,  penyebabnya  lantaran  pengawasan  pengelolaan  anggaran  untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk. ICW juga menyebut bahwa terdapat ketidakterbukaan  informasi  dari  APH,  khususnya  kepolisian  dan  kejaksaan  terkait  penanganan korupsi. (Cindy Mutia Annur, 2021)

## Penyebab Korupsi di Indonesia
Berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia,  menurut  Abdullah  Hehamahua  penasihat  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  yaitu  : (Ermansyah Djaja, 2010)
1) Sistem penyelenggaraan negara yang keliru
Sebagai negara yang baru merdeka atau berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun sejak Orde Lama hingga reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang merdeka terbatas dalam  memiliki  SDM,uang,  manajemen,  dan  teknologi.  Konsekuensinya,  semua didatangkan dari luar negeri.
2) Kompensasi PNS yang rendah
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
55
Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, karena disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, dan mengakibatkan sekitar 90% PNS melakukan KKN.
3) Pejabat yang serakah
Pola  hidup  konsumerisme  yang  dilahirkan  oleh  system  pembangunan  seperti  diatas mendorong  pejabat  untuk  menjadi  kaya  secara instant. Lahirlah  sikap  serakah  dimana pejabat  menyalahgunakan  wewenang  dan  jabatannya,  melakukan mark  up proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha .
4) Law Enforcement tidak berjalan
Karena pejabat yang serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang  penegakan  hokum  tidak  berjalan,  baik  di  instansi  pemerintahan  maupun  di Lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.
5) Hukuman yang ringan terhadap koruptor
Disebabkan  Law  enforcement  tidak  berjalan  di  mana  aparat  penegak  hukum  bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor
6) Pengawasan yang tidak efektif
Dalam  sistem  manajemen  yang  modern  selalu  ada  instrumen  yang  disebut internal control yang  bersifat in  build dalam  setiap  unit  kerja  sehingga  sekecil  apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait KKN.
7) Tidak ada keteladanan pemimpin
Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand  namun  pemimpin  Thailand  memberi  contoh  kepada  rakyatnya  dalam  pola hidup  sederhana  dan  satu  kata  dengan  perbuatan  sehingga  lahir  dukungan  moral  dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha dalam waktu relatif singkat Thailand telah  mengalami recovery ekonominya.  Di  Indonesia  tidak  ada  pemimpin  yang  bisa dijadikan teladan maka bukan saja perekonomian negara yang belum recovery bahkan tatanan kehidupan bangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.
8) Budaya masyarakat yang kondusif KKN
Dalam  negara  agraris  seperti  Indonesia  masyarakat  cenderung  paternalistic,  dengan demikian mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari misalnya mengurus KTP, SIM, STNK, PBB dan lain-lain.
Dalam  upaya  memberantas  korupsi,  salah  satu  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  upaya represif atau biasa disebut penindakan. Penindakan kasus korupsi dilakukan oleh institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan adanya penindakan adalah agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Caranya ada dua, yaitu: menerapkan hukuman badan dan/atau merampas hasil kejahatan korupsi.
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
56

## E. SIMPULAN
Praktik  korupsi  di  era  reformasi  yang  semakin  banyak  dilakukan  oleh  kepala  daerah menggambarkan  sebuah  ironi  dari  desentralisasi,  penyebabnya  diantara  lain  :  1.  Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, 2. Kompensasi PNS yang rendah, 3. Pejabat yang serakah, 4. Law  Enforcement  tidak  berjalan,  5.  Hukuman  yang  ringan  terhadap  koruptor,  6.  Pengawasan yang  tidak  efektif,  7.  Tidak  ada  keteladanan  pemimpin,  8.  Budaya  masyarakat  yang  kondusif KKN.
Menyikapi  hal  ini  hal  yang  harus  dilakukan  adalah  memberikan  pendidikan  politik  yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat untuk memutus mata rantai praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada saat dijalankannya otonomi daerah.
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
57

## DAFTAR PUSTAKA
Buyung, B. (2002). Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.
Cindy Mutia Annur. (2021). Tren Penindakan & Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Semester I 2017-2021.
Dimas Jarot Bayu. (2020). Kepala Daerah Terjerat Korusi (2004-2019).
Engkus E. (2017a). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, 7(1), 91–101.
Engkus E. (2017b). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk). JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4, 1–16.
Engkus E et al. (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 5290–5303.
Ermansyah Djaja. (2010). MEMBERANTAS KORUPSI BERSAMA KPK (Kedua). Jakarta:
Sinar Grafika.
Johnson, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy. Cambridge: :
Cambridge University Press.
KPK. (2007). Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum (KPK, Ed.). Jakarta.
Norsanti. (2012). OTONOMI DAERAH DAN KORUPSI. 1–11.
Sahbani, A. (2018). 2018 ‘Darurat’ Korupsi Kepala Daerah (Diakses 23 September 2021).
Siswanto S. (2014). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Siti Utami, I. (2018). Desentralisasi, Korupsi, dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(No. 1), 37–37.
Suhadak & Nugroho Trilaksono. (2007). Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi. Malang: Bayu media Publishing.
http://jurnaldialektika.com Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
58
Sunarno Siswanto. (2014). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Cetakan V). Jakarta:
Sinar Grafika.
Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
Widjaja, H. (2005). Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.