ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MUARA ENIM Analysis Of Policy Implementation And Distribution Of Subsidized Fertilizer In Muara Enim District
Sulaiman Harianto 1 , Agoes Thony AK 2
1 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim
2 Fakultas Pertanian Universitas Sjakhyakirti Palembang Email : sulaimanhharianto@gmail.com 1 , Agoes_thony@unisti.ac.id 2

## Abstrak
Pupuk  adalah  unsur  yang  sangat  penting  dalam  peningkatkan  produktivitas  tanaman pangan yang mana keberadaan dan pemanfaatannya memiliki fungsi yang cukup strategis. Diantara  beberapa  kebijakan  dalam  pengadaan  pupuk  di  tingkat  petani  adalah  pupuk bersubsidi.  Pupuk  bersubsidi  sudah  lama  diterapkan  dengan  mekanisme  kebijakan  yang mengikutinya  seperti  kebijakan  dalam  pengadaan  pupuk,  pendistribusian  pupuk  dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam rangka melaksanaan kebijakan yang optimal, perlu adanya rumusan dan kajian terhadap kebijakan pupuk bersubsidi yang sudah ada, dengan lebih  memperhatikan  unsur  pendukung  dan  unsur  penghambat  dalam  pelaksanaan kebijakan  atas  dasar  kebutuhan  masyarakat  petani  di  tingkat  lapangan  dengan  cara merumuskan  suatu  model  yang  efektif  dan  efisien  dalam  mekanisme  pendistribusian pupuk  bersubsidi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Muara  enim  di  dua Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Gelumbang  dan  Kecamatan  Kelekar  Desa  Embacang  dan Desa Teluk Jaya. Mengambil contoh dua Kelompok Tani, Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sojangkang dengan  areal pertaniannya 50 Ha.
Kata Kunci: Model Distribusi, Model Pengadaan, Pertanian, Petani

## Abstract
Fertilizer is a very important element in increasing the productivity of food crops,where its existence and utilization has quite a strategic function. Among several policies in the procurement  of  fertilizer  at  the  farmer  level  is  subsidized  fertilizer.  Subsidized  fertilizer has  long  been  implemented  with  policy  mechanisms  that  follow  it,  suchas  policies  on fertilizer procurement,distribution of fertilizers and supervision of subsidized fertilizers.In order  to  implement  an optimal  policy,it  is  necessary  to  formulate  and  study  the  existing subsidized fertilizer policy,with more attention to the supporting and inhibiting elements in implementing the policy based on the needs of the farming community at the field level by  formulating  an  effective  and  efficient  model  in  the  mechanism.distribution  of subsidized  fertilizers.This  research  was  conducted  in  Muara  Enim  Regency  in  two  sub- districts,namely  Gelumbang  District  and  Kelekar  District,  Embacang  Village  and  Teluk Jaya Village.Take the example of two farmer groups,the Maju Bersama farmer group and the Sojangkang farmer group with an agricultural area of 50 ha.

## Keywords : Distribution Model, Procurement Model, Agriculture, Farmers

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  tanaman  pangan  dari  dahulu  hingga  sekarang  mempunyai peran  yang  cukup  strategis  dalam  upaya  Pembangunan  Nasional,  secara  umum orang  –  orang  atau  masyarakat  Indonesia  makanan  pokoknya  adalah  nasi,  oleh karena  itu  kebutuhan  dasar  berupa  pasokan  beras  untuk  menstabilkan  kebutuhan pangan  nasional  masyarakat  Indonesia  relatif  tinggi.  Maka  dari  itu  peran  petani dianggap  penting  dalam  upaya  menstabilkan  pasokan  kebutuhan  beras  nasional bagi mayarakat Indonesia (Muharjono & Zein Syarif. 2006). Secara komprehensif peran  pertanian  tanaman  pangan  dapat  ditinjau  dari  :  (1)Memilki  peran  strategis dalam  upaya  penyediaan  pangan  (beras)  dan  penciptaan  stabilitas  ketahanan pangan nasional (food security), (2)Sektor pertanian juga berfungsi menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa, (3)Sektor pertanian cukup mampu  menghasilkan  serta  menghemat  devisa  yang  berasal  dari  ekspor  atau produk  substitusi  impor,  (4)Sektor  pertanian  menjadi  pasar  yg  cukup  potensial bagi  produk-produk  sektor  industri,  dan  (5)Sektor  pertanian  berperan  dalam menyediakan  modal  bagi  pengembangan  sektor-sektor  lain  (a  net  outflow  of capital for investment in other sectors). (Muharjono & Zein Syarif. 2006).
Peningkatan hasil kinerja pertanian bergantung pada faktor dan kondisi yang mempengaruhinya.  Pupuk  relitanya    merupakan    sarana  produksi  yang  sangat berpengaruh  dalam  proses  produksi  dan  produktivitas  pertanian.  Maka  dari  itu, ketersediaan  pupuk  bersubsi  menjadi  penting  dan  selayaknya  dijamin  oleh pemerintah.  Pemerintah  telah  berupaya  dalam  menyediakan  sarana  produksi  ini dengan  jumlah  yang  relative  mencukupi  kebutuhan  dan  tentunya  dengan  harga yang terjangkau oleh petani. Acuan inilah yang mendasari pemerintah melakukan kebijakan  pupuk  bersubsidi  bagi  petani.  Kebijakan  pupuk  bersubsidi  ini diharapkan mampu berperan sebagai rangsangan bagi petani untuk meningkatkan produksi  dan  produksivitas  pangan  serta  peningkatan  kesejahteraan  dan pendapatan petani.
Adapun kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim  ini  merupakan  turunan  dari  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan dan Kementrian Pertanian di Pusat, melalui aturan  - aturan dalam bentuk pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Muara Enim  serta  penetapan  harga  eceran  tertinggi  (HET)  yang  wajib  dipatuhi  oleh distributor  dan  pengecer  di tingkat  lapangan  sampai  nantinya  diterima  kelompok tani/petani.  (Keputusan  Bupati  Muara  Enim  Nomor:  521/  Kep.58-Huk/2015). Permasalahan dilapangan yang sering dihadapi oleh petani, seperti: cuaca ekstirm yang  tak  menentu  terkadang  mengakibatkan  petani  mengalami  kerugian,  saat hujan  deras  menyebabkan  banjir,  maka  perlu  dilakukan  penyulaman  bibit  baru, masalah  hama  dan  penyakit  yang  sering  dan  selalu  merusak  dan  mengganggu tanaman  padi  seperti  hama    penggerek  daun,  tikus,  keong  emas,  ulat  bulai,  dan lain  sebagainya,  kemudian  masalah  panen  dan  pasca  panen  terakhir  tentunya masalah pemasaran.
Kebijakan  Pemerintah  dalam  upaya  pengadaan  pupuk  melalui  pupuk bersubsidi memberi dampak positif dalam upaya peningkatan produksi pertanian, namun  dalam  pelaksanaannya  berdasarkan  hasil  penelitian  tahap  I  analisis kebijakan  pengadaan  dan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  di  Kabupaten  Muara
Enim,  kenyataan  dilapangan  pengadaan  dan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi menemukan  beberapa  permasalahan,  antara  lain:  (a)Sistem  pengadaan  yg mengharuskan  peng-inputan  data  e-rdkk  terlebih  dahulu  (b)Pendistribusian  yang tak tepat waktu, berakibat keterlambatan pupuk sampai ke tangan petani pada saat musim tanam, (c)Kurang pengawasan harga pupuk bersubsidi ditingkat pengecer seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  kebijakan  pemerintah,  melalui  keputusan Menteri Pertanian, sering kali ditemukan beberapa pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diatas harga HET, (d)Pembelian pupuk harus berdasarkan e-rdkk petani harus  masuk  data  pengajuan  yang  prosesnya  cukup  panjang.  (Sularno  & Bambang. 2015).
Dengan  adanya  permasalah  yang  telah  dikemukakan  pada  penelitian sebelumnya, akan lebih baik jika ada model sistem pengadaan dan pendistribusian yang lebih efektif dan efisien, dengan tujuan supaya kekurangan pupuk bersubsidi dan  tidak  tepat  waktu  dengan  saat  musim  tanam  dapat  diminimalisir.  Dibarengi dengan  bentuk  pengawasan  yang  tegas  dan  berkesimbungan  dalam  memantau proses pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (a)Mengetahui  model  sistem  pengadaan  dan pendistribusian  pupuk  bersubsidi  yang  lebih  efektif  dan  efisien  untuk  dapat dijadikan  rekomendasi  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Muara  Enim, (b)Suatu langkah upaya mengoptimalkan menerapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  sedangkan  untuk  teknik  penentuan  informan  ditentukan  dengan  cara purposif  dan  snow  ball.  Konsultasi  dilakukan  dengan  Kepala  Dinas  Tanaman Pangan,  Hortikultura  dan  Peternakan  Kabupaten  Muara  Enim  guna  mengetahui mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  Pemerintah  dalam  hal  pendistribusian pupuk  bersubsidi  di  Kabupaten  Muara  Enim.  Konsultasi  juga  dilakukan  dengan pihak  distributor  dan  pengecer  pupuk  bersubsidi,  konsultasi  juga  dilakukan dengan  petugas  verifikasi  dan  validasi  pupuk  bersubsidi  (petugas  penyuluh pertanian),  konsultasi  juga  dilakukan  dengan  kelompok  tani  guna  mengetahui mekanisme  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  yang  terjadi  selama  ini,  untuk menggali berbagai informasi dan masalah yang ditemui di tingkat lapangan.
Penelitian  ini  dilakukan  mulai  bulan  Juli  sampai  dengan  bulan  September 2022 lokasi yang diambil adalah desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara  Enim,  pada  Kelompok Tani  Sojangkang  yang  tergabung  dalam  Gapoktan Rawo Indah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
Setelah dilakukan konsultasi dengan kelompok tani, maka dinyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi masih kurang efektif dan efisien karena ditemui dilapangan kelangkaan pupuk bersubsidi ini sering dirasakan oleh petani padahal pihak  produsen  pupuk    bukan  saja  telah  mengalokasikan  tetapi  juga  telah menyalurkan  pupuk  pupuk  bersubsidi  berdasarkan  usulan  E-RDKK  yang  dibuat Kelompok Tani dan didampingi petugas penyuluh pertanian.
Melihat  kenyataan  ini  petani  meraskan  bahwa  model  pendistribusian  pupuk bersubsidi  yang  terjadi  selama  ini  berjalan  tidak  kooperatif  mendukung  petani
karena  masih  terjadi  keterlambatan  pendistribusian  dan  kelangkaan  pupuk bersubsidi di lapangan. Ini tentunya akan berimbas pada waktu musim pemupukan dan hasil produksi tanaman padi.
Mekanisme dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini akan efektif dirasakan oleh  petani  apabila model  penyalurannya  dari    produsen  ke  distributor  kemudian langsung  ke  Kelompok  Tani.  Dengan  demikian  pupuk  bersubsidi  tidak  lagi tertahan  di  kios  pengecer  sehingga  memperpendek  proses  pendistribusian  yang sering  mengakibatkan  kelangkaan  pupuk  bersubsidi  dan  juga  dapat  mengurangi harga  pupuk  bersubsidi  itu  sendiri,  Kelompok  Tani  merupakan  organisasi  non formal  yg  telah  memiliki  akta  notaris  dan  dalam  bimbingan  petugas  penyuluh pertanian  tentu  memiliki  kemampuan  dalam  mendistribusikan  pupuk  bersubsidi untuk kepentingan anggota kelompok taninya. Adapun mekanisme pendistribusian pupuk  bersubsidi  sekarang  ini  berdasarkan  kebijakan  pemerintah,  melalui  5 tahapan, terlihat pada (Gambar 1)
Gambar 1. Tahapan alur pendistribusian pupuk bersubsidi Kabupaten Muara Enim
Menurut  tahapan  alur  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  diatas,  dari  hasil penelitian  menyatakan  bahwa  pada  tahap  3  fungsi  dan  peran  “pengecer”  kurang signifikan,  karena  keberadaannya  hanya  tempat  persinggahan  dan  penyimpana saja sebelum sampai pada  kelompok tani atau petani. Padahal mereka kelompok tani  atau  petani  sudah  dialokasikan  kebutuhan  pupuk  bersubsidi  dalam  bentuk e- rdkk  yang  difasilitasi  oleh  petugas  penyuluh  pertanian  guna  penyediaan  pupuk bersubsidi pada suatu wilayah.
Fungsi dan peran tahap 3 ini terdapat beberapa kelemahan, antara lain, harga jual eceran tertinggi sering melebihi dari ketentuan dan peraturan yang ditetapkan, keterlambatan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  yang  mempengaruhi  saat  musim pemupukan.  Fungsi  dan  peran  pengecer  pada  3  ini  sesungguhnya  dapat dilaksanakan  oleh  kelompok  tani  kemudian  diteruskan  oleh  Gapoktan  dengan tujuan  memperpendek  alur  pendistribusin  pupuk  besubsidi  di  Kabupaten  Muara Enim. Dengan demikian berdasarkan pengkajian dari hasil penelitian maka dapat direkomendasikan  suatu  model  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  dengan  melihat pada (Gambar 2)
PRODUSEN : PT. Pusri PT. Petro kimia DISTRIBUTOR : PENGECER : CV. Kita Tani CV. Kelekar Jaya KELOMPOK TANI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Gambar 2. Tahapan alur pendistribusian pupuk bersubsidi yang diusulkan ke pemerintah
Model  alur pendistribusian pada gambar 2 tentunya akan memperpendek dan mempercepat  pengiriman  pupuk  bersubsidi  karena  kelompok  tani  atau  petani langsung  berhubungan  dengan  pihak  distributor.  Dalam  hal  ini  pemerintah  harus lebih  aktif  dalam  hal  pengawasan,  serta  pembinaan  kelompok  tani  oleh  petugas penyuluh  pertanian  di  lapangan  sehingga  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  ini berjalan  optimal  sehingga  mendukung  peningkatan  produksifitas  hasil  pertanian dan  dapat  mensejahterakan  petani.  Selain  itu  harga  HET  pupuk  bersubsidi  akan sesuai ketentuan karena tidak dibebani jasa penyimpanan oleh pengecer.
Harga HET Pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan menteri Pertanian no 49 tahun  2020  tentang  harga  eceran  tertinggi  dan  alokasi  pupuk  bersubsidi  untuk sektor pertanian dan perikanan tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Pupuk Urea Rp. 2.250 per kg (2) Pupuk SP 36 Rp. 2.400 per kg (3) Pupuk ZA Rp. 1.700 per kg (4) Pupuk NPK Phonska RP. 2,300 per kg (5) Pupuk Petrorganik Rp. 800 per kg
2. Tugas Pemerintah dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK),  merupakan  acuan  dasar  dalam menentukan  petani  penerima  pupuk  bersubsidi  berdasar  pada  usulan  yg  dibuat  oleh kelompok  tani  yang  di  fasilitasi  oleh  Pemerintah  melalui  petugas  penyuluh  pertanian lapangan (PPL). Dinas Perdagangan dan Perindutrian fungsinya disini sekedar mengawasi saja.  Dalam  upaya  mendukung  pemerintah  dalam meningkatkan ketahanan  pangan nasional perlu adanya kaedah prinsip 6 tepat yaitu : tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat  tempat,  tepat  waktu  dan  tepat  mutu.  Penyediaan  pupuk  subsidi  oleh  Pemerintah bertujuan untuk meringankan beban  petani  mendapatkan pupuk  bersubsidi dengan harga yang relatif terjangkau.
Dalam  perencanaan  alokasi  pupuk  bersubsidi  setiap tahun pemerintah  juga  telah mencadangkan  alokasi  sebesar  20%  dari  jumlah  anggaran  pupuk  bersubsidi  kabupaten Muara  Enim,  untuk  mengantisipasi  fenomena  alam  yg  merugikan  dintaranya  bencana alam,  banjir,  serangan  hama  dan  penyakit.  Namun  karena  keterbatasan  kemampuan Pemerintah  untuk  anggaran  pupuk  bersubsidi,  maka  dari  itu  pupuk  bersubsidi    khusus diperuntukan bagi petani dengan komoditas Tanaman PAJALE dan Perkebunan Rakyat.
Pemerintah  dalam  hal  ini  perlu  untuk  melakukan  terobosan  baru  untuk  mengurangi atau  bahkan  menghapus  kebijakan  pupuk  bersubsidi,  memang  akan  menaikkan  HET pupuk  dipasaran.  Namun  disamping  itu  juga  perlu  adanya  kebijakan  pengganti  pupuk bersubsidi  sehingga  pendapatan  petani  tetap  baik,  sebagai  contoh  misalnya  pemanfaatan kartu  tani  yg  telah  dimiliki  oleh  petani  yang  namanya  telah  termasuk  dalam SIMLUHTAN,  kartu  tani  ini  yang  “nota  bene  nya”  sebagai  alat  elektronik  dalam pembelian  pupuk  bersubsidi  oleh  petani  bisa  dijadikan  sarana  untuk  pemberian  bantuan
PRODUSEN :
PT. Pusri PT. Petro kimia DISTRIBUTOR : KELOMPOK TANI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
dana  sebagai  pengimplementasian  kebijakan  pengganti  pupuk  bersubsidi.    Sehingga efektifitas  dan  efesiensi  dalam  penggunaan anggaran untuk  meningkatkan  sumber pembiayaan pembangunan bisa tercapai.
Kembali  pada  pupuk  bersubsidi  yang  mana  sering  muncul  persoalan  di  lapangan dalam pelaksaan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi, karenanya pemerintah perlu memperbaiki  sistem  penyaluran  dan  pengawasan  pupuk  bersubsidi  di  tingkat  lapangan melalui keputusan Bupati Muara Enim Nomor 520.05/Kep.290Huk/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Persitisida Kabupaten Muara Enim.
Diantara dilematika yang sering muncul dari hasil penelitian dan observasi pada kios pengecer  yang  berlokasi  di  Kecamatan  Kelekar  Kab.  Muara  Enim,  seperti  ;  ada  petani atau  kelompok  tani  dari  kecamatan  lain  yang  boleh  membeli  pupuk  bersubsidi  di Kecamatan Kelekar sedangkan ada petani atau kelompok tani dari kecamatan kelekar itu sendiri  kesulitan  untuk  memperoleh  pupuk  bersubsidi.  Kemudian  lagi  ada  petani  yang memiliki  luas  lahan  yang  melebihi  batas  ketentuan  yg  telah  diatur  pemerintah  untuk memperoleh  pupuk  bersubsidi  yaitu  hanya  2  Ha  saja  per  petani  bahkan  diperbolehkan untuk membeli pupuk bersubsidi dengan luasan lahan sampai 30 Ha.
Maka  dari  itu  tujuan  utama  dari  pendistribusian  pupuk  bersubsidi  adalah:  (1)Efektif dan  efesien  mekanisme  pendistribusian;  (2)Efektif  dan  efesiens  biaya  subsidi;  (3)Efektif dan efisien dalam pengawasan; (4)Efektif dan efisien penyusunan E - RDKK; (5)Efektif dan efisien pengembangan SDM.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
1. Masih  ditemukan  penyalahgunaan  dan  penyelewengan  dalam  tata  kelola pupuk bersubsidi, diantaranya pada saat penyusunan RDKK oleh kelompok tani  masih  belum  mengakomodir  semua  petani,  pupuk  bersubsidi  yang dijual kepada petani diluar wilayah, saat penyaluaran pupuk bersubsidi yang tidak  tepat  waktu,  panjangnya  mekanisme  pengadaan  serta  penyaluran, kurangnya alokasi pupuk bersubsidi
2. Adanya penyalahgunaan dan penyelewengan kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat  distributor  dan  kios  pengecer  serta  masih  lemahnya  mekanisme pengawasan  dan  tata  kelola  pupuk  bersubsidi.  Pemerintah  telah mengeluarkan  aturan  kebijakan  dan  regulasi  tentang  mekanisme  pupuk bersubsidi,  tapi  pada  kenyataannya  tidak  semuanya  dipatuhi,  dalam pelakanaannya  dilapangan  masih  banyak  ditemui  penyelewengan  disana  - sini, serta belum maksimal pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas pupuk dan peptisida yg ditunjuk oleh pemerintah, serta kurangnya pantauan dari masyarakat.
3. Transparansi  informasi  dan  dalam  alur  pelaksanaan  tata  kelola  kebijakan pupuk bersubsidi dinilai masih kurang optimal.
4. Peraturan  pemerintah  dalam  kebijakan  pupuk  bersubsidi  saat  ini  tetap dibutuhkan  petani  untuk  mengoptimalkan  hasil  produksi  pertanian. Tentunya  dalam  pelaksanaannya  dibutuhkan  pengawasan  intensif  dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dengan kaedah prinsip 6 tepat yaitu : tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

## Saran
Alternatif  kebijakan  subsidi  pupuk  menyangkut  sistem  distribusinya  adalah dengan  menerapkan  sistem  tertutup  dan  aktif.  Dengan  melihat  hasil  dan pelaksanaan  kebijakan  pupuk  tersebut  beberapa  pertimbangan  dan  saran  yang dapat  dilakukan  untuk  dapat  memperbaiki  pelaksanaan  subsidi  pupuk  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  tani  adalah:  (1)Jika  kebijakan  pupuk bersubsidi  masih  perlu  dilakukan  guna  meningkatan  hasil  produksi  pertanian; maka perlu dilakukan efesiensi atau pengurangan mata rantai alur pendistribusian (2)Dilematika  pupuk  bersubsidi  yang  terjadi  saat  ini  bisa  diselesaikan  dengan melakukan  terobosan  baru  untuk  mengurangi  atau  bahkan  menghapus  kebijakan pupuk  bersubsidi,  misalnya  pemanfaatan  kartu  tani  yg  telah  dimiliki  oleh  petani yang namanya telah termasuk dalam SIMLUHTAN, kartu tani ini yang “nota bene nya”  sebagai  alat  elektronik  dalam  pembelian  pupuk  bersubsidi  oleh  petani  bisa dijadikan  sarana  untuk  pemberian  bantuan  dana  sebagai  pengimplementasian kebijakan  pengganti  pupuk  bersubsidi.  (3)Perlu  kesadaran  petani  dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi. (4)Diklat bagi petugas Penyuluh pertanian  lapangan untuk meningkatkan kompetensi serta Demontrasi  Plot  dan  Demontrasi  Cara  bagi  kelompok  tani  dalam  penerapannya mengenai  (a)Dosis  pemupukan;  (b)Jenis  dan  kandungan  pupuk;  (c)Waktu pemupukan; dan (d)Cara pemupukan sebaiknya dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James  E.  1979.  Public  Policy  Making,  Holt,  Renehart  and  Winston. New York.
Dunn,  William  N.  2003.  “  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik “(Edisi  kedua)” terjemahan: Samodra Wibawa, Diah Asitasani, Agus HH, Erwan Agus P, Gadjah , Cetakan Keempat. Mada University Press. Yogyakarta:
Dye,  Thomas  R.  2005.  Mewujudkan  Good  Governance,  Melalui  Pelayanan Publik. Yogyakarta: JICAGadjah Mada University Press.
Edward  III,  dan  Sharkansky,George,  1980.  Implementing  Public  Policy, Congressional  Quarterly  Press.  Washington.  http://www.pangisyarwi. (22 Maret 2013) http://www.google.com (Prajogo U. Hadi dan Valeriana Darwis 2011 (22 Maret 2013)
Keputusan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor:  521.33/Kep.1495-Binprod/  2012 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2013.
Keputusan  Bupati  Muara  enim  Nomor:  521/Kep.58-Huk/2015  Tentang  Harga Eceran  Tertinggidan  Alokasi  Pupuk  Bersubsidi  untuk  Sektor  Pertanian dan Perikanan Tahun 2015
Kusumanegara,  Solahuddin.  2010.  Model  dan  Aktor  dalam  Proses  Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
McNabb,  David.  2002.  Research  Methods  in  Public  Administration &  Nonprofit Management: Quantitative & Qualitative Approaches. M.E. Sharpe.
Moleong,  J.  Lexy.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Cetakan  22.  PT  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Muharjono,  Zein  Syarif.  2006.  Pembangunan  Pertanian.  Jakarta.  Universitas Terbuka.
Peraturan  Presiden    Indonesia  Nomor:  15  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor    77  Tahun  2005  tentang  Penetapan  Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor:  122/Permentan/SR.130/11/2013  tentang Kebutuhan  Pupuk  Eceran  Tertinggi  (HET)  Pupuk  Bersubsidi  Untuk Sektor Pertanian.
Peraturan  Menteri  Perdagangan,  15/MDAG/PER/4/2013  tentang  Penyaluran Pupuk dan Pengadaan Pupuk pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Sularno  dan  Bambang  Irawan.2016.  Analisis  Kebijakan  Pengadaan  dan Pendistribusian  Pupuk  Bersubsidi  di  Kabupaten  Karawang  Jawa  Barat, Hasil Penelitian Hibah Bersaing Dikti tahap I tahun 2014.
Thoha,  Miftah.  2010.  Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta.
Wahab,  Solichin,  Abdul.  2005.  Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara. PT Bumi Aksara. Jakarta.