Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 158/E/KPT/2021                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176

## KRITIK TERHADAP PEMBERLAKUAN TEORI AGENSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI SUKU BOTI
Yolinda Yanti Sonbay yolinda81@gmail.com Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

## ABSTRACT
This study aims to photograph the application of agency theory in the Boti Tribe in managing village funds (in this case the agency relationship between the government as an agent and the Boti Tribe community as the principal) and compare it with the theory of functionalism. The research method used is ethnography. Data collection techniques, carried out in two ways, namely observation and ethnographic interviews. The research flow using 9 steps Spradley Data analysis was carried out through three stages, namely domain analysis, taxonomic analysis, and component analysis. The results show that in the management of village funds in the Boti Tribe, agency theory does not apply. As for what applies is the theory of functionalism in which the value of Hailaka Culture as the culture of the Boti Tribe community becomes the main reference and framework in acting compared to government regulations. The Boti Tribe community has made the values of Halaika Culture as a way of life. Halaika culture is the most important value in all aspects of community life, including the management of village funds. Halaika culture constructs all aspects of the life of the Boti Tribe.
Key words: agency theory, functionalism theory, management and village, halaika culture

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memotret pemberlakuan teori agensi di Suku Boti dalam pengelolaan dana desa (dalam hal ini hubungan keagenan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat Suku Boti sebagai principal) serta membandingkannya dengan teori fungsionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan dua cara yakni observasi dan wawancara etnografis. Alur penelitian menggunakan 9 langkah Spradley. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Suku Boti, teori agensi tidak berlaku. Adapun yang berlaku adalah teori fungsionalsime dimana nilai Budaya Hailaka sebagai budaya dari masyarakat Suku Boti menjadi acuan dan kerangka utama dalam bertindak dibandingkan dengan aturan pemerintah. Masyarakat Suku Boti telah menjadikan nilai Budaya Halaika sebagai pedoman hidup. Budaya Halaika menjadi nilai terpenting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam pengelolaan dana desa. Budaya Halaika mengkonstruksi seluruh aspek kehidupan masyarakat Suku Boti.
Kata kunci: teori agensi, teori fungsionalisme, pengelolaan dan desa, Budaya Halaika
PENDAHULUAN Manusia hidup dalam komunitas ma- syarakat. Dalam komunitas masyarakat ter- sebut, manusia sebagai makhluk sosial ber- interaksi  dan bertindak dalam balutan atu- ran yang mengikat baik itu aturan budaya maupun dan aturan pemerintah.  Sati et al . (2021) menyatakan bahwa manusia merupa- kan makhluk berbudaya saat mereka berpe-
gang teguh pada budayanya, karena budaya tersebut merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia yang terwujud dalam setiap tindakan di kehidupan manusia. Budaya yang dijadikan sebagai kerang- ka bertindak seseorang merupakan konsep dari teori fungsionalisme. Dalam pandangan Durkheim  (1982),  komunitas masyarakat membentuk struktur dan tata aturan budaya
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 205 dengan praktik yang sudah paten.  Praktik yang sudah paten ini berarti sudah dija- lankan sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan.  Masyarakat tunduk dan taat untuk menjalankan keyakinan tersebut pada semua aspek kehidupannya. Praktik budaya itu sudah lama hidup dalam komunitas masyarakat tersebut.
Kebudayaan  adalah produk  manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan (Hasanah, 2019; Iswanto, 2016). Manusia dan kebudayaan memiliki ikatan yang tak terpisahkan dalam kehidupan itu sendiri. Manusia menciptakan kebudayaan dari kegiatan yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan setiap hari tersebut dijalankan dari generasi ke generasi, hingga dari waktu ke waktu. Budaya  juga tercipta dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Tuhan dan dijalankan oleh manusia.
Ibrahim et al . (2021) menyatakan bahwa tingkatan sosial dalam masyarakat didasar- kan pada jauh dekatnya suatu hubungan darah dengan pihak pembuka daerah. Pihak yang paling dekat hubungannya, akan mem- peroleh lapisan sosial tertinggi, dan pihak yang jauh hubungan darahnya, maka ada pada lapisan sosial yang lebih rendah. Pada kenyataannya, kebudayaan  bukan merupa- kan warisan biologis, namun dilahirkan dari kegiatan manusia dalam kelompok di mas- yarakat. Masyarakat yang melakukan sesua- tu secara berulang  akan  menjadikannya sebagai  budaya.  Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan (Mahdayeni et al ., 2019). Melihat hubungan manusia dan budaya di atas maka dapat dinyatakan bahwa praktik masyarakat fungsionalis menjadikan nilai budaya sebagai landasan utama dalam bertindak. Hal ini sebagaimana tercermin pada kehidupan masyarakat Suku Boti. Bahkan di era modern ini, Suku Boti sebagai salah satu suku yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)-Indonesia, ma- sih memegang teguh ajaran dan tradisi bu- daya mereka yang disebut Budaya Halaika. Wilayah Boti sebagian besar terdiri atas daerah perbukitan dan tingkat kemiringan
tanah berkisar antara 45°- 90° dan lokasinya sulit dijangkau. Masyarakat Boti tersebut percaya bahwa mereka merupakan keturu- nan dari 2 (dua) penguasa alam yaitu Uis Pah (dewa bumi) dan Uis Neno (dewa langit) (Benu, 2020). Neon Uis Pah Ma Uis Neno adalah hari dewa bumi dan dewa langit yang merupakan hari baik masyarakat untuk me- lakukan  sebuah ritual atas dewa Bumi dan Dewa  langit.  Keadaan ini dipercaya mereka agar semua mahkluk dapat hidup dan mam- pu memberi kesuburan (Dosinaeng et al ., 2020). Selanjutnya Neon Masikat (hari bere- but) menunjukkan hari yang biasanya dipa- kai untuk  berkomunikasi yang baik untuk menjalin hubungan lebih dekat pada sanak saudara dan masyarakat lainnya.  Atas hu- bungan  komunikasi  yang  baik  antar  sesa- ma  dan  hubungan manusia  dalam  menjaga kelestarian    alam    (Suadnyana    dan Yogiswari,  2020), maka akan  memberi ke- sempatan dalam meniti kehidupan yang bahagia.
Masyarakat Suku Boti tidak hidup dalam pengaruh modernisme. Nilai-nilai ba- rat yang mulai masuk ke Indonesia, nya- tanya tidak mampu menggoyahkan nilai bu- daya Halaika dalam kehidupan masyarakat di Suku Boti. Masyarakat Suku Boti secara konsisten patuh pada nilai-nilai budaya me- reka dan mewariskan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi. Nilai Budaya Halaika telah membentuk pola perilaku, pola pikir hingga gaya hidup masyarakat di Suku Boti. Budaya Halaika  menunjukkan  nilai- nilai kepercayaan dan keyakinan kepada Uis Neno dan Uis Pah . Uis neno yang berarti Tuhan yang mereka sembah yang berada di langit (tidak terlihat), sedangkan Uis pah merupakan Tuhan di bumi dalam wujud pohon, batu, air, dan tanah. Hal ini meme- ngaruhi cara masyarakat  Suku Boti  dalam merawat alam dan lingkungannya. Segala aspek kehidupan telah diatur oleh adanya sebuah kepercayaan dan keyakinan mereka (Andung, 2004; Suminar, 2018; Jayanti, 2015). Tradisi Halaika mengajarkan empat prinsip kehidupan yang dikenal oleh Donu- nitas masyarakat Boti sebagai ha’kae (empat
206 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
larangan). Prinsip hidup ini menjadi acuan dan dasar bagi warga Suku Boti dalam ber- tindak dan bertutur kata  di tengah masya- rakat (Kehi, 2016). Empat prinsip kehidupan ini bertujuan mengarahkan warga Suku Boti menjadi orang-orang yang baik dan benar. Adapun keempat prinsip hidup itu ada- lah: Pertama, dilarang mencuri (kaes mu bak); kedua, dilarang berzinah atau meram- pas istri orang ( kaes mam paisa) ; ketiga, dia- rang meminum minuman beralkohol ( kaes teun tua ); keempat, dilarang memainkan bijol (biola tradisional orang Dawan) atau kaes heot heo; dilarang memetik buah kusambi ( kaes hupu sapi ) serta dilarang memotong bambu sebelum waktunya ( kaes oet o’ ). Keempat prinsip ini juga menjadi Kan- dasan dalam pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas. Larangan kaes mubak terkait dengan kejujuran yang merupakan prinsip Suku Boti yang dijunjung tinggi. Kaes heot heo dan kaes hupu sapi melandasi prinsip kerja keras dengan tidak bersenang pada waktu musim kerja.
Masyarakat Boti dan nilai Budaya Halaika  yang telah digambarkan di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisah- kan. Dalam kesehariannya masyarakat Suku Boti menjalankan tradisi Halaika tersebut karena masyarakat meyakini bahwa nilai Budaya Halaika  merupakan budaya yang terbaik untuk dijalankan atau dengan kata lain disebut etnosentrik. Kepercayaan ini membuat masyarakat Suku Boti dapat menginternalisasi dan meneruskan nilai Halaika dari hari ke hari serta dari generasi ke generasi berikut pula.
Budaya Halaika  yang meresapi segala unsur kehidupan masyarakat Suku Boti ter- sebut menjadikan ketaatan masyarakat ter- hadap nilai Budaya Halaika  di Suku Boti melampaui ketaatan mereka kepada peme- rintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur negara. Kekuatan pemerin- tah untuk mengatur masyarakat di Suku Boti akan kalah dengan intervensi Raja kepada masyarakat di Suku Boti tersebut. Dengan kata lain dapat dinyatakan bah- wa masyarakat lebih mendengarkan perin-
tah raja Boti dibandingkan dengan perintah kepala desa sebagai perwakilan dari peme- rintah. Pemerintah dalam pengambilan ke- putusan ditempatkan pada posisi nomor dua karena budaya masyarakat  Desa Boti  telah menempatkan raja Boti dan nilai Budaya Halaika di tempat pertama. Hal ini kemudian berdampak pada pro- gram pemerintah yang dijalankan di dalam Suku Boti misalnya dalam pengelolaan dana desa.  Dana desa merupakan  produk dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Mengingat dana desa merupakan produk dari pemerintah maka seharusnya dalam perencanaan, realiasasi penggunaan mau- pun pengelolaan dana desa, masyarakat ber- koordinasi kepada pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam teori agensi yakni pemerintah berlaku sebagai pihak agen dan masyarakat sebagai pihak principal (Jensen dan Meckling, 1976).
Penerapan teori agensi dalam pengelo- laan dana desa berarti dalam pengelolaan dana desa  terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah Desa Boti  sebagai agent . Hubungan keagenan ini seharusnya dijalankan sebagaimana dikemukakan oleh Supriyono (2018:63) yakni terdapat hubung- an kontraktual antara prinsipal dan agen. Masyarakat bertindak sebagai principal dan pemerintah bertindak sebagai agen. Hubungan ini membuat principal mem- beri wewenang kepada agen dalam pembua- tan keputusan yang terbaik dengan meng- utamakan adanya kepentingan principal ser- ta mendatangkan pula bagi principal . Faktanya hubungan keagenan yang di- ikat oleh aturan pemerintah tersebut se- ringkali terbentur dengan dengan  Budaya Halaika yang ada di Suku Boti. Pembenturan ini terjadi karena masyarakat menomor duakan pemerintah dan menjadikan raja Boti dengan  Budaya Halaika  pada  posisi pertama.
Sebagai warga negara Indonesia, ma- syarakat  Suku Boti diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah Indonesia. Namun terkadang ada peraturan
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 207
pemerintah yang tidak dapat dijalankan oleh Suku Boti karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran mereka. Salah satu contoh dalam pengelolaan dana desa, jalanan ber- aspal tidak dapat dilakukan di dalam ling- kungan Suku Boti. Hal ini disebabkan karena masyarakat Boti tidak ingin keaslian alam dirusak oleh pembangunan infrastruktur. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah juga terlihat dalam sikap masyarakat Boti saat  menanggapi pemberian bantuan beras miskin (raskin).  Warga masyarakat Suku Boti menolak kebijakan pemerintah tersebut (VoxNTT, 2019). Menurut raja Boti, pem- berian raskin akan membuat masyarakat malas bekerja dan tidak kreatif. Ajaran uta- ma yang dimiliki masyarakat adalah menge- nai kewajiban setiap orang dalam mem- bangun masyarakat, yakni harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu bagi kebutuhan dan kehidupannya setiap hari.
Fakta dan data di atas membuat peneliti ingin mendalami tentang bagaimana pem- berlakuan teori agensi di Suku Boti dalam pengelolaan dana desa (hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat Suku Boti) dan membandingkannya dengan teori fungsionalisme mengingat Suku Boti dalam praktik kehidupannya masih menjadikan In- lai Budaya Halaika sebagai nilai dengan stra- ta paling tinggi dalam kehidupan mereka.

## TINJAUAN TEORETIS
Teori Fungsionalisme dalam Budaya Teori Fungsionalisme Emile  Durkheim (1858-1917)  menyatakan bahwa persoalan dalam  suatu kelompok  masyarakat  dapat diatasi dengan mencari tahu fakor apa saja yang mengintegrasikan suatu masyarakat (Ismail, 2012). Hal ini berarti masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat da- pat diselesaikan dengan menggali dan me- mahami budaya  dalam masyarakat tersebut. Budaya  dijadikan  sebagai kerangka bertin- dak seseorang.
Teori fungsionalisme struktural meru- pakan sebuah teori yang menganggap bah- wa masyarakat, pada dasarnya terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya
akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, dan merupakan  suatu general agreements yang memiliki daya mengatasi perbedaan- perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat, dan dalam kondisi yang demikianlah masyarakat berkedudu- kan sebagai ekuilibrium (Ismail, 2012). Budaya masyarakat hidup dalam kesa- tuan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama  dan dilakukan secara bersama-sa- ma, berkala , dan terus-menerus hingga men- jadi ritus sosial. Budaya menjadi pegangan masyarakat dalam menjalani kehidupan misalnya dalam perayaan-perayaan, festival, dan acara. Makna dari setiap aktivitas yang dilakukan terus diwariskan dan menjadi pedoman dalam hidup masyarakat tersebut (Wrahatnala, 2019).  Pendekatan dari teori struktural fungsional mengemukakan peri- laku manusia dalam konteks sebuah organi- sasi (masyarakat) dan juga membahas bagai- mana perilaku tersebut berada dalam kon- disi (dapat mempertahankan) adanya kese- imbangan dalam  sebuah organisasi atau masyarakat (Hariyanto, 2014).
Teori Fungsionalisme Emile Durkheim (1858-1917) mengemukakan pendapat bah- wa untuk memahami eksistensi dan karakter struktur sosial dilakukan dengan memban- dingkan asal usul dan cara kerja organisme biologi (Jones et al ., 2016). Eksistensi dan kesehatan suatu organisme bergantung pada organ-organ yang saling bekerja untuk mendukung organ yang lain. Dalam tubuh manusia terdapat organ tubuh yang saling membutuhkan dan keberadaan setiap organ tidak dapat digantikan oleh organ lainnya. Oleh sebab itu, seluruh komponen harus berfungsi dengan baik secara bersama-sama. Sistem dan struktur memiliki makna yang berbeda, namun dalam sosiologi keduanya seringkali dikaitkan satu sama lain. Sebuah struktur dalam masyarakat akan bekerja sebagai suatu sistem (Jones et al ., 2016).
Simaremare (2017) mengungkapkan bahwa budaya dapat mengatur tindakan se- seorang. Sedangkan menurut (Marzali, 2014), budaya (culture) merupakan alat atau instrumen yang muncul dalam rangka me-
208 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
menuhi kebutuhan psiko-biologis manusia. Budaya dianggap sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang berperan dalam me- ngatur  dan memengaruhi  perilaku seluruh anggota masyarakat  (Umanailo, 2019) . Hofstede (2003) mendefinisikan budaya sebagai pemprograman  pemikiran kolektif dalam suatu kelompok yang berbeda dengan kelompok lainnya.
Menurut penganut teori fungsionalis, masyarakat harus dipahami sebagai sistem bagian yang saling bergantung. Mereka per- caya bahwa ada persyaratan khusus prasya- rat fungsional yang harus dipenuhi di semua sistem sosial dan bahwa ini dapat menjadi dasar untuk analisis komparatif lembaga sosial. Jones et al . (2016) berpendapat Durkheim ingin menunjukkan kebenaran dari hasil analisisnya bahwa masyarakat ya- ng stabil adalah masyarakat yang saling ber- gantung. Anggota masyarakat ini perlu dia- jarkan bagaimana berpikir dan berprilaku menurut cara-cara tertentu untuk menjamin saling ketergantungan ini. Ketergantungan ini berlaku untuk kebaikannya sendiri mau- pun kebaikan masyarakatnya (Galluccio, 2018).
Agency Theory Teori keagenan menjabarkan bahwa hu- bungan agensi terjadi ketika principal mem- pekerjakan orang lain ( agent ) untuk membe- rikan suatu jasa dan kemudian mendelega- sikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Andreas et al ., 2017). Teori Agensi menjelaskan hubungan an- tara pihak principal ( stakeholder ) dan agen ( steward ). Principal adalah pihak yang mem- berikan  kepercayaan dan tanggungjawab kepada agen  untuk mengambil keputusan sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain. Principal berada dalam posisi mengontrak agen untuk meng- urus organisasi. Di sisi lain, agen percaya dapat mencapai kesepakatan yang telah di- buat dengan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi  berhubungan dengan apa yang disebut masalah keagenan, yaitu
masalah yang terkait dengan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, dan itu telah mewakili perspektif teoritis dominan yang diterapkan pada studi tentang tata kelola perusahaan. Teori keagenan juga telah digunakan di banyak sektor lain, terutama di sektor publik dan hubungan internal dan eksternal, seperti dalam proses outsourcing dan kemitraan publik-swasta.
Premis dasar teori ini adalah jika kedua pihak dalam hubungan principal-agent ber- usaha untuk memaksimalkan fungsi utilitas. Ada perbedaan tindakan yang diharapkan principal namun tidak dilakukan oleh agen. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tu- juan yang ingin dicapai oleh oleh agen dan principal . Oleh sebab itu maka prinsipal me- ngatasi kepentingan yang berbeda tersebut dengan menetapkan insentif yang sesuai un- tuk agen dan menimbulkan biaya peman- tauan untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang (Jensen dan Meckling, 1976). Tantangan terbesar prinsipal adalah me- mastikan bahwa agen akan memenuhi ke- pentingannya. Asumsi tentang manusia yang disampaikan oleh Eisenhardt (1989) untuk menjelaskan teori keagenan yaitu: (1) pada dasarnya manusia dikatakan memiliki self interest , (2) daya pikir manusia yang ter- batas akan persepsi masa mendatang ( boun- ded rationality ), dan (3) manusia tidak me- nyukai akan risiko ( risk averse ). Keuntungan kontrak berdasarkan perilaku spesifik dari pihak agen harus dibandingkan dengan kontrak yang bertujuan untuk memberikan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks di mana semua informa- si dapat diakses dan principal dapat meng- amati aktivitas agen, Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa model kontrak yang pa- ling efisien didasarkan pada perilaku agen; jika tidak, kontrak harus didasarkan pada penyerahan hasil. Menurut Eisenhardt (1989), kontrak hanyalah metafora ilustratif dari hubungan principal-agent . Hubungan itu terjadi antara manajer dan karyawan, pemi- lik dan manajer, dan terjadi pada sektor publik yaitu antara warga dan politisi, poli- tisi dan birokrasi. Buchanan (1975) berpan-
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 209 dangan bahwa negara diwakili oleh politisi yang terpilih secara demokratis bertindak sebagai agen dan tuntutan warga bertindak sebagai prinsipal. Politisi dan birokrat meng- ambil keputusan bersama dan menetapkan kebijakan publik atas nama warga negara. Penerapan fungsi keagenan di sektor publik mengikuti pendekatan teori pilihan publik. Teori ini menjelaskan bahwa kepen- tingan prinsipal diserahkan kepada negara dan tergantung pada para politisi yang dipilih secara dekokratis untuk memperju- angkan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat sipil (Lemieux, 2015).
Dalam pandangan Buchanan (1975), dari perspektif pilihan publik negara tidak mendominasi produk pertukaran politik yang ada untuk melayani masyarakat. Argu- mentasi ini hampir sama dengan perspektif keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) karena masyarakat sipil dilihat seba- gai prinsipal dan negara adalah agennya. Keputusan yang diambil oleh birokrat terdiri atas pilihan publik, yang berhubungan de- ngan definisi barang publik mana yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya (Silva, 1996). Silva (1996) menegaskan bahwa di- mungkinkan untuk mengidentifikasi, dalam konteks ini, hubungan keagenan di mana pemilih menempatkan dirinya sebagai prin- sipal dan negara sebagai agen. Perilaku indi- vidu terkait keputusan publik akan secara fundamental berbeda dari perilaku yang diamati dalam pilihan tertentu. Selain itu, mengingat individu berusaha untuk memak- simalkan kepuasan kepentingannya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa dalam rezim demokrasi, kebijakan pemerintah akan men- cerminkan irasionalitas rakyat biasa (Viscusi and Gayer, 2015).
Konsep teori keagenan ( agency theory ) menurut Supriyono (2018:63) yaitu hubung- an kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepa- da agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan meng-
utamakan adanya kepentingan dalam meng- optimalkan keuntungan bagi principal . Teori keagenan dalam perusahaan ada- lah pemberian wewenang oleh pemilik per- usahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kon- trak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Jika diaplikasikan dalam hubungan pe- merintah dan masyarakat, maka masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah melakukan tugas-tugas yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Kepentingan masyarakat harus diutamakan mengingat pemerintah bekerja untuk masyarakat. Teori agensi memandang juga bahwa pendelegasian tugas kepada prinsipal bisa menghasilkan pencapaian tujuan yang tidak sempurna, bisa saja terdapat kekurangan dalam hasil kerja agen (Matsui, 2018). Teori agensi menjelaskan bahwa dalam pember- lakuannya  terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pe- milik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemilik disebut sebagai principal dan manajer sebagai agent atau orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan per- usahaan. Kembali menegaskan pemberlaku- annya dalam sektor pemerintahan maka principal diartikan sebagai masyarakat dan pemerintah sebagai agen.
Teori agensi menggambarkan bahwa agen memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan  dan  mengambil keputusan atas nama masyarakat selaku pemberi mandat.  Pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan  ini  akan rentan terhadap konflik keagenan ( agency conflict ) yang dise- babkan karena masing-masing pihak mem- punyai kepentingan yang saling bertentang- an, yaitu berusaha mencapai kemakmuran- nya sendiri (Yulianingtyas, 2016). Pemilik mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan untuk
210 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
melakukan pekerjaan atas nama dan untuk kepentingan mereka (Ferial et al ., 2016). Dele- gasi otoritas ini membuat agen  memiliki otoritas untuk membuat keputusan-keputu- san besar yang ditujukan untuk keuntungan pribadi sembari mengesampingkan tujuan yang dinginkan principal . Pendelegasian tugas ini bisa menghadirkan konflik antara agen dan principal . Teori keagenan mengasumsikan bahwa pemerintah akan bertindak secara oportunis- tik dengan mengambil keuntungan sebelum memenuhi kepentingan masyarakat.  Terda- pat perbedaan kepentingan sehingga masing- masing pihak berusaha memperbesar keun- tungan bagi dirinya sendiri.
Rahmawati et al .  (2017)  menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu sebagai berikut: pada umumnya mementingkan dirinya sen- diri ( self interest ), memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang ( bounded relationalitty ), dan selalu mencoba menghindari risiko ( risk averse ).
Pengelolaan Dana Desa Desa sebagai salah satu unit dalam negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 menjelaskan tentang Desa. Dasar hukum ini menghadirkan  Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menje- laskan Desa. Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelas- kan dana desa yang bersumber dari Angga- ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara filosofis dana desa  ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masya- rakat desa dan mendorong  pemerataan da- lam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian  desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan na- tar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya  sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Meutia dan Liliana, 2017).
Berdasarkan  Undang-Undnag  Nomor 6/2014, prioritas pemanfaatan dana  desa adalah pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat di desa. Kementerian Desa, Pem- bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmi- grasi menetapkan prioritas kegiatan pemba- ngunan dan pemberdayaan masyarakat pe- desaan (Meutia dan Liliana, 2017). Dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ini dalam pengelolaannya diatur  oleh  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut dijabarkan bah- wa  Pengelolaan Keuangan Desa didefinisi- kan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta barang. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga diterangkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan ke- seluruhan kegiatan yang meliputi: (1) peren- canaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, serta (5) pertanggungjawaban keuangan desa.
Pengelolaan keuangan desa terdiri atas beberapa tahap aktivitas. Pertama , tahap perencanaan keuangan desa. Pada tahap ini terdapat beberapa pihak yang diberikan wewenang dalam menyusun perencanaan yakni  Sekretaris Desa lalu    Raperdes APBDesa selanjutnya Kepala Desa menyam- paikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilakukan pembahasan serta kesepakatan bersama. Bupati/Walikota me- lalui Kecamatan memperoleh hasil kesepa- katan Raperdes APBDesa yang kemudian ditetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati/Walikota. Kedua , tahap pelaksanaan keuangan desa. Pada tahapan ini Sekretaris Desa memiliki ke- wajiban untuk meneliti seluruh kelengkapan permintaan pembayaran. Sekretaris Desa juga  dapat menolak pengajuan permintaan pembayaran jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.  Teknik pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan da- lam beberapa yakni:  pengajuan pendanaan disertai dokumen RAB yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa  dan pengajuan tersebut disahkan oleh Kepala Desa. Ketiga , tahap ini disebut penatausahaan keuangan desa dan Bendahara  bertanggungjawab atas tahapan ini. Bendahara Desa memiliki kewajiban un- tuk  mencatat  dengan detail semua jenis
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 211 penerimaan dan pengeluaran serta secara teratur pula melakukan kegiatan tutup buku setiap akhir bulan. Pada tahap penata usahaan ini, Bendahara Desa wajib mem- berikan laporan kepada Kepala Desa dalam bentuk  laporan pertanggungjawaban di se- tiap bulan maksimal tanggal 10 bulan beri- kutnya. Keempat ,  tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan, Kepala Desa bertang- gungjawab menyampaikan  kepada Bupati/ Walikota  tentang  laporan realisasi pelaksa- naan APBDesa melalui Kecamatan berupa Laporan Semester I maksimal tanggal 30 bulan Juli tahun berjalan dan di Semester II maksimal akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kelima , mekanisme pertang- gungjawaban keuangan desa. Tahapan ini dilakukan  dengan membuat laporan per- tanggungjawaban realisasi atas APBDesa yang  lengkap dengan data: (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, (2) Laporan Kekayaan Milik Desa setiap 31 Desember, (3) Laporan Program Pe- merintah dan Pemerintah Daerah. Penyam- paian laporan pertanggungjawaban atas Re- alisasi Pelaksanaan APBDesa yang diserah- kan maksimal bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam hal ini, aparat desa perlu meng- informasikan secara tertulis seluruh kegiatan pelaksanaan  APBDesa  kepada masyarakat. Aparat desa disarankan memanfaatkan se- mua media yang ada agar informasi pelak- sanaan APBDesa  dapat diketahui oleh se- mua masyarakat desa tersebut. Masyarakat berhak mendapatkan informasi tersebut dengan baik.
Disarankan dalam Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan  keuangan desa, peme- rintah didampingi oleh para profesional misalnya tenaga ahli pemberdayaan masya- rakat berkedudukan di pusat dan provinsi, Kader pemberdayaan masyarakat desa (PMD) yang berasal dari warga desa setem- pat dipilih melalui musyawarah yang dite- tapkan dengan Keputusan Kepala Desa, serta pendamping pihak ketiga yang berasal dari LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan sebagainya.
Selain pelaksanaan,  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 ini juga diatur tentang pengawasan atas Penge- lolaan Keuangan Desa. Dijelaskan bahwa, pertama,  proses pengawasan dan Pembina- an dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kedua dilaksa- nakan oleh pemerintah daerah provinsi yang berfokus pada komposisi keuangan desa. Ketiga dilaksanakan oleh bupati/walikota yang berkoordinasi dengan APIP daerah kabupaten untuk mengawasi jalannya pe- ngelolaan keuangan desa.
Koordinasi pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa sebagai penetap kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa), kebija- kan mengenai pengelolaan barang yang di- miliki desa, melaksanakan kegiatan untuk menciptakan biaya dalam APBDesa, mene- tapkan pelaksana keuangan desa hingga me- nyetujui anggaran yang diajukan. Kepala desa dalam pelaksanaan keuangan desa di- bantu oleh tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
PPKD terdiri atas sekretaris, kaur, kasi, dan kaur keuangan desa. Tugas sekretaris desa adalah mengoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, rancangan, peratu- ran, perubahan, dan (APBDesa). Selain itu, tugas sekretaris untuk mengoordinasi tugas dari perangkat desa sebagai tim TPKD dan penyusunan laporan keuangan. Verifikasi RAK Desa serta bukti penerimaan dan pengeluaran juga menjadi tugas sekretaris desa (Anisah dan Falikhatun, 2021). Proses perencanaan penggunaan dana desa hingga pengawasan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Perencanaan peng- gunaan desa dilakukan dengan tetap mem- pertimbangkan RPJM dan RKP desa (Triani dan Handayani, 2018).
Kepercayaan Suku Boti “Halaika” Keyakinan Suku Boti dikenal dengan sebutan Halaika. Masyarakat Boti benar- benar menjalankan kehidupan mereka ber-
212 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
dasarkan ajaran dan nilai-nilai dari keyaki- nan mereka (Bethany, 2008). Kehidupan masyarakat Suku Boti telah diatur berdasar- kan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keya- kinan Halaika. Ada dua Tuhan yang disem- bah oleh Suku Boti yaitu uis neno (Tuhan yang tidak kelihatan) dan uis pah (Tuhan di bumi dalam bentuk alam) sehingga Suku Boti sangat menghormati alam yang mereka anggap sebagai Tuhan (Atoinbotis, 2016). Menurut Jayanti (2015) tradisi Halaika memegang teguh ajaran Halaika dengan ti- dak melanggar ha’ kae (4 larangan). Larangan tersebut harus ditaati oleh seluruh warga Boti agar terhindar dari bencana. Keempat larangan tersebut adalah: Dilarang mencuri ( Kaes mu bak ); Dilarang berzinah dan meram- pas istri orang ( Kaes mam paisa ); Dilarang minum alkohol (Kaes teun tua) dan Dilarang memetik biola/bijol ( Kaesheot heo ), dilarang memetik buah kusambi (kaes hupu sapi ) dan dilarang memotong bambu ( kaes oet o’ ). Larangan-larangan ini hanya berlaku pada kondisi tertentu. Suku Boti bahkan mempu- nyai sistem penanggalan tersendiri. Banyak- nya hari dalam satu minggu adalah 9 hari. Hari-hari tersebut mempunyai makna ter- sendiri. Mereka melakukan suatu kegiatan dan menjauhi suatu kegiatan berdasarkan hari yang telah mereka namai. (Dinas Pariwisata TTS, 2020).
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pertimbangan mengapa memilih jenis penelitian ini adalah karena pendekatan ini dianggap cocok untuk mem- bahas permasalahan dalam penelitian ini yakni masalah sosial. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan met- ode yang dapat mengeksplorasi dan meng- ungkapkan makna dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Lebih khusus, penelitian ini menerap- kan pendekatan etnografi, yakni sebuah uraian dan gambaran terperinci mengenai segala sesuatu yang diamati langsung di lapangan. Fokus peneliti adalah membuat
kajian mengenai tradisi dan budaya Suku Boti yang berkaitan dengan sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Pola analisis yang ditempuh dalam jenis penelitian ini adalah suatu desain kualitatif yang penelitiannya mendeskripsikan dan menafsirkan berbagai pemahaman masyarakat berkenaan dengan apresiasi mereka mengenai tangga nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa yang digunakan setiap hari. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis mempelajari dengan lebih seksama makna dari perilaku, bahasa, dan interaksi di kalangan para anggota kelompok yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang sama.
Penelitian ini akan dilakukan di ling- kungan Suku Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT). Untuk teknik pengumpulan data, pe- neliti menggunakan observasi yang akan diperdalam dengan wawancara etnografis untuk masuk lebih dalam pada proses pemi- kiran masyarakat. Selain kedua teknik terse- but, peneliti membutuhkan dokumentasi untuk mendukung data-data hasil wawan- cara dan observasi.
Data yang spesifik akan diambil adalah perilaku pengeloaan dana desa dalam ka- itannya dengan membandingkan penerapan teori agensi versus teori fungsionalisme. Adapun pihak yang diamati adalah Masya- rakat Boti, Kepala Desa, Raja Boti, Perangkat Desa yaitu Bendahara, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa (Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Umum) serta Antropolog. Alur penelitian ini  akan menggunakan langkah Spradley (1997) yang akan dirang- kum menjadi 9 langkah yaitu (1) mencari dan menetapkan informan, (2) mengajukan per- tanyaan deskriptif, (3) melakukan analisis wawancara dan domain, (4) mengajukan pertanyaan struktural, (5) membuat analisis taksonomik, (6) mengajukan pertanyaan kontras, (7) membuat analis komponen, (8) menentukan tema-tema budaya, dan (9) me- nulis etnografi. Langkah ini akan digam- barkan pada Gambar 1.
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 213

## Gambar 1 Alur Penelitian
Sumber: Spradley (1997)
Dalam pendekatan etnografi terdapat dua sudut pandang yaitu etik dan emik. Pada sudut pandang emik ( native point of view ), peneliti menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat berdasarkan cara berpikir masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, sudut pandang etik merupakan penggunaan cara berpikir orang lain yang telah mengkaji dan memahami terlebih dahulu masalah terse- but. Kemudian hal yang sama itu juga telah dipublikasi secara meluas (Neonbasu 2016). Terkait dengan kedua sudut pandang terse- but, peneliti akan menggunakan keduanya secara bersamaan. Sekali lagi sasaran model emik dalam penelitian ini adalah refleksi serta kajian cermat mengenai tradisi dan budaya yang dimiliki Suku Boti berdasarkan keadaan yang terjadi di lokus penelitian tan- pa adanya setingan dari peneliti. Sementara itu, pola etik tetap relevan semisal telaahan penulis mengenai pemberlakuan teori agensi dalam pengelolaan dana desa di Suku Boti. Selanjutnya, analisis data dilakukan me- lalui tiga tahapan yaitu analisis domain, ana- lisis taksonomi, dan analisis komponensia.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Realitas penerimaan Masyarakat Suku Boti pada Program Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia me- ngadakan sejumlah program untuk menye- jahterakan masyarakat. Hal ini merupakan contoh dari praktik teori agensi dimana pe- merintah ( agent ) menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat ( principal ) kepada- nya. Salah satu program yang dilakukan pe- merintah termasuk kepada Suku Boti seba- gai bagian dari negara Indonesia adalah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang,  beras dan jenis bantuan lainnya.
Faktanya bantuan yang diberikan peme- rintah kepada masyarakat Suku Boti tidak diterima oleh masyarakat karena aturan dari Raja Suku Boti. Dalam wawancaranya Raja menyatakan bahwa menerima bantuan dari pemerintah sama dengan memanjakan ma- syarakat. Masyarakat tidak dilatih untuk be- kerja dan berusaha. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara berikut:
“Bantuan  itu  seolah-olah  kita  memanjakan diri  supaya  hanya  tidur-tidur  dapat uang, trus tidur dan mimpi lagi dapat beras, terus
214 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
tidur  mimpi  lagi  dapat  semen, pasir, dan beton turun. Jadi itu manjakan diri supaya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktifitas, terus kita juga tidak berusaha. Jadi sebaiknya bantuan itu kita pending hanya kita terima program dari pemerintah yang bimbing kita untuk bekerja”.
Uraian wawancara Raja Suku Boti di atas menunjukkan bahwa Budaya Halaika sebagai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat Suku Boti, tidak mengajarkan masyarakat untuk hanya menerima bantuan tanpa berusaha atau bekerja keras. Masyara- kat dilarang menerima bantuan seperti uang, beras atau pasir tanpa melakukan usaha. Budaya Halaika  menuntut masyarakatnya untuk berusaha/bekerja keras dan menghin- dari mental harap gampang. Raja Suku Boti menambahkan bahwa Suku Boti akan mene- rima jika pemerintah memberikan program yang membimbing masyarakat untuk beker- ja namun akan menolak jika masyarakat Suku Boti hanya diberikan bantuan tanpa usaha untuk mendapatkannya.
Fakta ini menunjukkan bahwa aturan pemerintah yang mengikat masyarakat un- tuk menerima bantuan tidak cukup memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat Boti menerima bantuan tersebut karena Budaya Halaika melalui perintah Raja Boti menjadi hukum yang paling tinggi dan didengarkan oleh masyarakat Boti. Masyarakat Suku Boti telah menjadikan nilai Budaya Halaika seba- gai identitas diri serta berkomitmen penuh untuk  menerapkan nilai-nilai tersebut. Ma- syarakat  Boti  telah  mengenal  adanya strati- fikasi di kehidupan bermasyarakatnya, dan kehidupan masyarakat suku Boti tersebut berjalan secara aman dan tenteram meski mereka dihadapkan pada tantangan  globali- sasi yang  sangat  ketat (Konradus,  2018; Sandiningtyas  &  Wiyono,  2018). Fakta di atas mempertegas bahwa nilai Budaya Ha- laika telah mengakar dan menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat di Suku Boti. Selanjutnya terkait pengelolaan dana desa, bendahara masyarakat Desa Boti me- ngakui bahwa seluruh program didisku- sikan dengan Raja Suku Boti dan timnya,
sebagaimana tergambar dalam wawancara berikut:
“Jadi Bapak raja bilang itu betul kerjasama antara  pemerintah  dengan  pihak  adat dan bendahara  sebagai  pemimpin  adat di sini. Jadi apa yang terjadi  dengan  pengelolaaan dana desa misalnya kita buat embung atau pembangunan  rumah  itu  Bapak  ada. Dan juga buka jalan saat itu duduk bersama dan rapat kemudian kerjasama untuk melaksana- kan itu”
Dari uraian wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa setelah pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah Desa Boti, maka akan ada diskusi antara aparat desa dengan Raja Boti serta jajarannya. Dana desa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat desa tidak serta merta langsung ditetapkan penggunaannya sendiri oleh para aparat desa. Harus ada diskusi antara peme- rintah desa dengan Raja Boti dan jajarannya. Dalam diskusi tersebutlah ditetapkan pro- gram apa saja yang akan dilakukan dengan menggunakan dana tersebut dan program apa saja yang tidak boleh dilakukan di Desa Boti dengan dana desa tersebut.
Program yang ditetapkan dalam diskusi tersebutpun harus berlandaskan pada nilai Budaya Halaika  yakni mengarah kepada nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan mere- ka kepada Uis Neno ( Tuhan yang mereka sembah yang berada di langit/tidak terlihat) dan Uis Pah ( Tuhan di bumi  dalam wujud pohon, batu, air dan tanah ) . Adapun bebera- pa prinsip yang dipegang teguh saat diskusi sebagai turunan dari nilai Budaya Halaika adalah prinsip kaes mubak yakni prinsip yang terkait dengan kejujuran serta prinsip kaes heot heo dan kaes hupu sapi yang menunjuk- kan nilai kerja keras. Upaya dalam rangka mempertahankan kebudayaan suku Boti masih dilakukan raja (usif) sebagai pemim- pin di suku Boti dan berperanan penting da- lam upaya mempertahankan kebudayaan asli dari suku Boti. Pemikiran ini didasarkan pada persepsi bahwa sebagai pemimpin raja (usif)  maka memiliki tanggung  jawab pada leluhurnya  untuk  menjaga  keutuhan dari kerajaan  Boti (Mailani, 2021).
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 215
Praktik diskusi dalam penetapan pro- gram kerja dan penggunaan dana desa di Suku Boti ini menggambarkan peran Raja Boti dan masyarakat Suku Boti dalam men- jaga aset-aset kultural yang dimiliki oleh Suku Boti. Nilai Budaya Halaika sebagai aset kultural yang dimiliki oleh masyarakat Boti berhasil memegang kendali atas penetapan program dan penggunaan dana desa karena masyarakat Suku Boti sedang menjaga keka- yaan kultural yang mereka miliki tersebut. Ini kembali menunjukkan bahwa nilai Buda- ya Halaika telah menjadi pusat dalam peng- ambilan keputusan masyarakat di Suku Boti. Suku Boti kembali menunjukkan ciri masya- rakat fungsionalis (Durkheim, 1982; Jones et al ., 2016). Selanjutnya  jika sudah disepakati jenis program kerja yang berlandaskan nilai Budaya Halaika, maka program tersebut da- pat direalisasikan. Di sisi lain, jika program yang diajukan tidak bersesuaian dengan Budaya Halaika maka program akan dibatal- kan. Usulan program yang tidak bersesuaian dengan nilai Budaya Halaika maka program tersebut otomatis digugurkan, dibatalkan atau tidak akan diterima. Adapun program yang dibatalkan misalnya adalah penggalian sumur bor. Walaupun setelah dilakukan survei  dari tim pemerintah, sumur bisa di- gali di Boti sebagai solusi untuk kekurangan air masyarakat, namun sumur tidak bisa digali karena bertentangan dengan Budaya Halaika. Program perbaikan jalan yang disa- rankan oleh pemerintahpun tidak bisa dila- kukan walau sudah tersedia anggarannya karena tidak sesuai dengan Budaya Halaika. Dua program di atas direncanakan pemerintah untuk tujuan kesehjateraan ma- syarakat, untuk membantu akses masyara- kat hingga ditujukan untuk memenuhi kebu- tuhan harian masyarakat. Air dan jalan dijadikan manusia sebagai kebutuhan pari- mer sehingga pemerintah ingin membuat- kan akses jalan dan sumur namun tidak bisa dilakukan karena menurut nilai budaya hal tersebut  dapat  merusak alam. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kedua program tersebut tidak bisa direalisasikan.
Berikut cuplikan wawancara dengan kepala desa yang menggambarkan fakta tersebut: “Karena belum  ada  restu  selain  itu juga bertentangan dengan adat karena kepercayaaan  Halaika  ini juga ada perhitungan  hari yang juga menimba air.
Dan air itu yang dipercayai dan selalu ritualnya itu adalah air yang dia keluar dari bumi itu sendiri bukan digali. Jadi memang secara sisi kepercayaan itu tidak bisa untuk dilaksanakan. Seperti dalam program jalan, misalnya mau buka jalan baru itupun terjadi apabila direstui oleh raja karena kepercayaan Halaika ini punya sistem kepercayaan yaitu ritual di luar rumah atau luar gedung dan ada bukit-bukit, ada  lembah-lembah yang menjadi  tempat ritual jadi  itu  harus dikonsultasikan  apakah  jalur  jalan  ini  bisa atau  tidak. Kalau  memang  dia  berpapasan dengan  tempat-tempat ritual tidak  bisa direstui. Sekalipun  berpotensi  karena  ada pemukiman masyarakat tapi tidak bisa. Jadi memang semua dana desa ini apapun yang mau dibikin  itu  konsultasikan. Jadi kalau secara adat itu cocok kita jalankan” Penuturan kepala desa di atas menun- jukkan bahwa penghargaan terhadap Buda- ya Halaika lebih tinggi dibandingkan keta- kutan tidak terserapnya dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Proyek pembangunan jalan yang telah dianggarkan untuk  memudahkan masyarakat Suku Boti dalam akses transportasi tidak bisa dilaku- kan karena ada rute-rute yang diyakini seba- gai tempat ritual adat yang tidak boleh ter- sentuh dengan unsur modern sesuai Budaya Halaika. Pembangunan sumur diyakini ber- tentangan dengan  Budaya Halaika  karena air adalah sumber alam yang muncul sendiri dan tidak boleh digali. Masyarakat Boti me- yakini bahwa  penggalian sumur hingga pembangunan jalan tidak bersesuaian dengan nilai Budaya Halaika.
Seluruh program dana desa harus di- konsultasikan dengan raja. Jika sesuai de- ngan aturan adat maka dijalankan tetapi jika tidak maka program tersebut tidak bisa dijalankan. Deskripsi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Suku Boti benar-benar
216 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
mematuhi kepercayaan yang telah dijalan- kan dan tertata dalam kehidupan mereka. Segala aspek kehidupan telah diatur oleh ke- percayaan dan keyakinan mereka (Andung, 2004; Suminar, 2018; Jayanti, 2015). Fakta di atas juga mempertegas bahwa masyarakat Suku  Boti memegang teguh budaya dalam kehidupannya sebagaimana yang disampai- kan oleh teori fungsionalisme dari Durkeim (Durkheim, 1982; Jones et al ., 2016). Dalam penolakan terhadap program yang ditawarkan sebagai akibat dari menja- ga nilai Budaya Halaika, mayarakat Suku Boti kembali ingin menunjukkan bahwa te- lah  terjadi pelestarian budaya dalam kehi- dupan mereka. Kolaborasi dan komitmen masyarakat untuk melestarikan nilai Budaya Halaika dalam pengambilan keputusan ter- kait penggunaan dana desa ini juga meng- gambarkan bahwa nilai Budaya Halaika telah dimiliki dan dihidupi secara turun temurun oleh seluruh lapisan masyarakat Suku Boti. Hal  menarik  atas keanekaragam- an  budaya  Indonesia  adalah  masih  banyak daerah di Indonesia yang masih kuat mem- pertahankan keaslian budaya di tengah- tengah kekuatan arus globalisasi saat ini, dan kebanyakan suku di Indonesia harus meng- hadapi perkembangan global sehingga me- munculkan tantangan kuat dalam memper- tahankan kebudayaan yang semakin kuat (Harirah et al ., 2021, Novandi dan Adi, 2021). Ada juga program-program pemerintah lainnya yang ditolak di Desa Boti misalnya penerimaan raskin secara gratis dan bantuan covid. Dua program ini tidak diterima kare- na menyalahi nilai Kaes heot heo (kerja keras) sebagai jabaran dari nilai Budaya Halaika sebagaimana tercermin dalam wawancara berikut:
“Kalau dulu  raskin  sekarang yang BPNT. Kalau dulu raskin itu mereka terima karena pakai sistem ganti uang transport. Karena mereka  berikan uang mereka dan mereka terima  barang  tapi  kalau dikasih  gratis mereka tidak mau. Tetapi kalau untuk yang covid ini benar-benar tidak terima” Masyarakat yang tidak mau menerima bantuan gratis dari pemerintah ini menun-
jukkan bagaimana nilai Budaya Halaika te- lah hidup dalam diri mayarakat Desa Boti. Masyarakat menjalankan nilai kerja keras dalam Budaya Halaika dan hanya ingin me- nerima bantuan jika mereka memberikan uang transport sebagai ganti kepada peme- rintah atas pemberian bantuan tersebut. Ma- syarakat Desa Boti tidak ingin hidup dari be- las kasihan atau hidup dalam budaya harap gampang karena bertentangan dengan nilai Budaya Halaika (Suddin et al ., 2017; Suddin, 2018). Fakta ini kembali mepertegas bahwa hidup masyarakat Desa Boti  terkonstruksi dari nilai-nilai  Budaya Halaika.  Budaya Halaika memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari aturan pemerintah.
Selanjutnya dalam wawancaranya, Raja Boti juga menuturkan bahwa program yang dipilih untuk di jalan di Desa Boti haruslah program-program yang menjaga alam. Alam adalah rumah maka tidak boleh  ada pro- gram yang merusak alam. Ajaran Suku Boti untuk menjaga alam ini diyakini sebagai ajaran asli masyarakat yang harus diperta- hankan dari generasi ke generasi. Mayarakat dilarang untuk mengikuti gaya hidup barat, manusia Desa Boti diharuskan menjaga ke- lestarian alam, sebagaimana dijabarkan da- lam wawancara berikut:
“Jadi menurut  beliau  Halaika  ini  keper- cayaan asli orang Timor yang sampai seka- rang  Bendahara  pertahankan. Karena ja- ngan kita ikut gaya barat-barat itu yang se- perti  sekarang  kita  ikut  memilih  mungkin ajaran  dari  portugis yang katolik punya terus Kristen ini dari belanda, dan lain-lain itu  dari  semua  gaya barat itu. Sedangkan yang ini kepercayaan asli orang Timor. Jadi ini yang Beliau pertahankan. Kemudian dia punya kae talas atau larangan itu yang dari alam  sebab  alam yang tidak  mau  jadi  kita harus  ikut, taat  terhadap  larangannya  itu. Seperti yang tadi  kita  cerita  sudah  tanam jagung, pinang itu kita tidak boleh makan, bambu pun tidak bisa dipotong, pohon lontar pun kita  tidak  bisa  potong  karena  efeknya nanti  jagung yang kita  tanam  itu  ada. Kemudian nanti ada angin yang datang dan merusak  karena  tidak  maunya  dari  alam.
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay
217
Kita melanggar  alam punya mau  sehingga dia  seperti  itu. Jadi kita  harus jaga alam supaya alam jaga kita” Jabaran wawancara  di atas memperte- gas bahwa program yang disepakati harus merujuk pada nilai Budaya Halaika  yang menjaga alam. Masyarakat juga memastikan bahwa jika program yang dijalankan tidak bersesuaian dengan nilai Budaya Halaika maka akan ada hukuman yang didapatkan dari alam. Misalnya jika ada kegiatan memo- tong bambu ataupun pohon lontar maka akan ada jagung yang mati (tidak tumbuh) hingga ada angin yang datang dan merusak semuanya. Jika ada aktivitas yang merusak alam maka ada akibat yang ditanggung oleh masyarakat, dengan demikian program yang dilakukan haruslah yang bersesuaian de- ngan aksi menjaga alam, agar tak ada ban- cana di kemudian hari.
Untuk memastikan bahwa penggu- naan dana desa bersesuaian dengan aturan nilai  Budaya Halaika, kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa dalam aturan pe- merintahan menyatakan bahwa ia selalu me- lakukan komunikasi dengan masyarakat dan dalam musyawarah desa selalu perlu meli- batkan seluruh pihak terkait termasuk di dalamnya Raja Boti dan jajarannya, sebagai- mana tergambar dalam wawancara berikut:
“Tata caranya itu di mulai dari musyawarah dusun, musyawarah  desa. Jadi penetapan anggarannya itu setelah musyawarah desa. Kalau musyawarah  desa  itu  semua  stake- holder di dalam desa itu diundang termasuk komunitas  adat. Jadi membahas  musyawa- rah dusun itu apakah musyawarah yang di dalamnya itu masih mencerminkan tatanan budaya  atau  tidak. Setelah musyawarah desa, semua  unsur  sudah  ada dan yang dianggarkan  itu  sudah  tidak  bertentangan lagi dengan masalah adat” Dari wawancara kepala desa di atas dapat dipahami bahwa bukan hanya rapat penentuan program kerja  di tingkat desa sa- ja yang melibatkan komunitas adat namun di level terkecil  seperti dusunpun dalam merencanakan anggaran hingga program kerja haruslah melibatkan komunitas  adat
agar tidak terjadi kesalahan dalam menen- tukan program. Kepala desa dan jajarannya di  Desa Boti  sangat menghindari adanya penggunaan dana desa untuk program- program yang bertentangan dengan nilai Budaya Halaika. Musyawarah yang dilakukan di desa dengan melibatkan para tokoh adat yang sa- rat akan nilai Budaya Halaika kembali ingin mempertegas bagaimana masyarakat Desa Boti  patuh terhadap nilai Budaya Halaika. Nilai Budaya Halaika telah hidup dan terin- ternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat Suku Boti mencer- minkan ciri masyarakat fungsionalis. Masya- rakat  Desa Boti  sejatinya telah terintegrasi pada nilai-nilai  Budaya Halaika.  Budaya Halaika  telah menjadi general agreements yang memiliki daya dalam mengatasi perbe- daan-perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat sebagaimana defi- nisi teori fungsionalis yang dikemukakan oleh Ismail (2012).
Sudah terintegrasinya masyarakat Desa Boti  dengan nilai Budaya Halaika  menja- dikan masyarakat yang menerima dan tidak keberatan dengan larangan dari Raja karena hal tersebut adalah aturan Budaya Halaika yang harus diikuti dan dijalankan dari genereasi ke generasi.
“Semuanya  patuh  terhadap  aturan. Jadi semua  masyarakat  Boti  ada di tanah  adat. Jadi kita  semuanya  itu  harus  tetap menghormati adat. Jadi kalau secara umum masyarakat  Boti  adalah  masyarakat  adat sehingga dalam kondisi dahulu sampai hari ini  Boti  ya  Boti  hanya  adat  itu  masih dijunjung tinggi  baik yang menganut Halaika  dan  Kristen dan agama yang lain masih tetap menghormati adat” Gambaran wawancara di atas menun- jukkan masyarakat Suku Boti yang meng- hormati  Budaya Halaika.  Prinsip  Budaya Halaika dijadikan acuan dalam hidup warga Suku Boti sebagaimana yang ditemukan Kehi  (2016)  bahwa Halaika menjadi pedo- man hidup masyarakat Boti. Aturan budaya berada jauh di atas aturan pemerintah. Budaya Halaika  mengkonstruksi nilai-nilai
218 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
yang hidup termasuk di dalamnya penge- lolaan dana desa.
Kepala Desa Suku Boti dalam wa- wancaranya juga  menyatakan bahwa pada saat diskusi menetapkan program kerja, ada dua jabaran nilai Budaya Halaika  yang diperhatikan yakni program yang merujuk pada nilai mengasihi manusia dan mengasi- hi alam. Dalam menyusun program kerja, dua nilai ini harus dikedepankan. Selanjut- nya terkait program pemerintah dengan menggunakan dana desa yang tidak bisa direalisasi, kepala desa menyatakan bahwa sering  dilakukan perubahan anggaran. Da- lam diskusi dengan Raja Boti dicarikan alter- natif program yang sesuai dengan Budaya Halaika  dan disetujui oleh raja Boti untuk direalisasikan agar dana desa yang telah diberikan pemerintah tetap digunakan un- tuk kepentingan masyarakat yang berse- suaian dengan Budaya Halaika.
Pencarian program baru untuk meng- gantikan program yang tidak bersesuaian dengan nilai Budaya Halaika ini ingin juga menunjukkan bahwa Raja Boti berusaha memberikan solusi untuk mayarakatnya. Nilai Budaya Halaika tidak bertujuan untuk menyusahkan masyarakat, nilai Budaya Halaika  hadir untuk menghentikan konflik kepentingan antara berbagai pihak pada saat musyawarah penggunaan dana desa. Nilai Budaya Halaika  hadir untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
Teori Agency versus Teori Fungsionalisme dalam Pengelolaan Dana Desa Suku Boti Teori agensi memberikan wawasan tentang perilaku aktor kunci (prinsipal dan agen) dalam hubungan kontraktual. Meski- pun kedua belah pihak terlibat dalam usaha, teori ini membantu dalam memahami masalah yang muncul ketika satu pelaku (prinsipal) mengandalkan pelaku lain (agen) untuk memberikan layanan atas namanya. Relasi antara agent dan principal pada sektor publik dapat juga menimbulkan persoalan, yang disebut agency problem .  Hal ini dapat terjadi ketika ada pendelegasian kewenang- an pengambilan keputusan dari prinsipal
kepada agen melalui suatu perjanjian kon- trak kerja. Dalam kontrak itu pihak agent ber- tanggung jawab secara moral untuk mem- perbesar keuntungan principal . Namun pada sisi yang lain, agent juga berusaha untuk memaksimalkan kesejateraannya sendiri. Dalam penelitian ini  yang menjadi prinsipalnya adalah pemerintah yang diwa- kili oleh perangkat desa dan agennya adalah Raja Boti (masyarakat Suku Boti). Dalam mengelola dana desa tidak terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh agen. Penelitian ini menemukan bahwa agen yang diwakili oleh pemerintah desa tidak berusa- ha untuk mendapatkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Pemerintah desa bekerja atas perintah prinsipal dan dikontrol langsung oleh  prinsipal yang diwakili oleh raja Boti. Meskipun demikian, dalam mengelola dana desa tidak terjadi konflik kepentingan yang dilakukan oleh agen dan prinsipal. Agen secara sadar melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh raja yang mewakili masya- rakat Boti tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Agen dan prinsipal terikat pada ajaran Halaika yang merupakan kearifan lokal yang mesti dijalankan. Agen secara sadar melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh raja yang mewakili masyarakat Boti. Konflik kepentingan memang tidak  terjadi dalam pengelolaan dana desa. Jelas fakta ini bukan yang dimaksudkan oleh Jansen dan Meckling (1976) yaitu konflik dalam hal salah satu pihak memperoleh keuntungan. Dalam pengelolaan dana desa, perang- kat desa dan masyarakat Boti lebih  fokus pada penerapan aturan budaya dan prinsip hidup Halaika daripada  mempertimbang- kan keuntungan pribadi. Kepentingan ke- lompok berada di atas segalanya. Ketaatan terhadap ajaran Halaika dan  prinsip  hidup bekerja keras serta jujur membuat mereka tidak masyarakat Desa Boti tidak melakukan korupsi  dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat benar menjalakan larangan untu mencuri ( kaes mubak ). Masyarakat berkomit- men untuk jujur dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat mengakui bahwa mencuri
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 219 merupakan perbuatan yang melanggar dan memalukan.
Selain itu, aktivitas masyarakat yang ti- dak menginginkan adanya penerimaan ban- tuan secara gratis hingga menolak pemba- ngunan infrastruktur yang merusak alam menjadi bukti bahwa definisi program yang baik menurut pemerintah tidak sejalan de- ngan definisi baik dari Budaya Halaika. Da- lam  Budaya Halaika  masyarakat diajarkan bekerja keras, dalam Budaya Halaika  pula masyarakat diajarkan menjaga alam; kebi- asaan ini dilakukan berulang-ulang dari ge- nerasi ke generasi hingga dari  waktu ke waktu  (Nope, 2017). Praktik ini menunjuk- kan bahwa masyarakat Desa Boti adalah ma- syarakat fungsionalis yang tidak memen- tingkan kepentingan individu namun menjadikan kepentingan kelompok di atas segalanya.
Alasan lain dari penolakan teori agency dalam penelitian ini adalah  karena masya- rakat Boti merupakan masyarakat fungsio- nalis yang memiliki struktur yang kuat. Masing-masing struktur memiliki peran yang tidak bisa digantikan satu sama lain. Dalam kehidupan Suku Boti kehidupan sa- ngat sederhana, mereka cukup bekerja di ke- bun untuk mendapatkan makanan dan me- reka tidak membutuhkan kehidupan yang secara berlebihan.  Hal ini membuat sifat mencari keuntungan diri sendiri tidak nam- pak dalam kehidupan mereka. Dalam menja- lankan pengelolaan dana desa, baik perang- kat desa dan masyarakat Boti lebih memfo- kuskan pada aturan budaya setempat dari- pada mempertimbangkan keuntungan. Si- kap mereka nyata dalam penolakan penola- kan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena bertentangan dengan prinsip hidup mereka yaitu kerja keras.
Menurut Durkheim (1982) meskipun ki- ta bisa memilih tindakan kita untuk berha- dapan dengan orang lain namun sebenarnya pilihan itu sudah disediakan bagi kita. Demikian juga dengan Suku Boti dalam menentukan tindakannya, pilihan atas tin- dakan mereka telah ditentukan dalam bu- daya. Meskipun mereka mempunyai pilihan
untuk menerima BLT sebagai hak mereka sebagai warga negara namun pilihan mereka akan kembali kepada nilai hidup yang sudah ditanamkan dalam dirinya yaitu kerja keras. Selanjutnya  alasan lain mengapa teori agensi tidak terbukti dalam penelitian ini karena masyarakat Boti hidup dalam suatu komunitas dengan sistem budaya yang sa- ling mengikat satu sama lain. Mereka meya- kini kepercayaan dan prinsip hidup Halaika yang mereka jalankan akan menyelamatkan mereka. Kehidupan Suku Boti berlandaskan pada ajaran Halaika yang menghormati alam. Alam dijadikan sebagai Tuhan bagi masyarakat Boti ( uis pah ) sehingga alam per- lu dihormati, keaslian alam harus dijaga. Prinsip hidup yang tertanam dalam masya- rakat yaitu kerja keras dan kejujuran juga menjadi pedoman hidup mereka dalam se- gala tindakan. Mereka mengandalkan kerja keras untuk menghidupi diri (Iswanto et al ., 2019). Mereka percaya alam menyediakan semuanya cukup untuk mereka baik maka- nan, minuman,  pun penghasilan pertanian dan peternakan. Hal inilah yang membuat sifat mencari keuntungan diri atau tindakan- tindakan yang merugikan orang lain tidak nampak dalam kehidupan mereka. Teori fungsionalisme Durkheim  meng- anggap suatu sistem sosial bekerja seperti sistem organik terjadi di Suku Boti. Masya- rakat Boti terbentuk dari struktur-struktur aturan kebudayaan yakni keyakinan dan praktik yang sudah mantap. Terhadap keya- kinan dan praktik itu masyarakat tunduk dan taat.  Masyarakat Boti tunduk dan taat pada ajaran Halaika sebagai pedoman hidup mereka. Ketaatan pada aturan budaya mere- ka adalah hal diharuskan untuk kehidupan yang mereka yakini. Demikian pula jika ada salah satu aturan yang dilanggar maka diyakini akan mengakibatkan malapetaka berupa hukuman alam. Hal ini seperti dije- laskan oleh Durkheim (1982) bahwa kega- galan salah satu fungsi akan mengakibatkan malfungsi yaitu hilangnya solidaritas sosial.
Teory agensi yang dibangun atas dasar ketidakpercayaan pada agen atau pengelola. Jensen dan Meckling (1976) berargumen
220 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri- nya sendiri ketika ia memiliki kesempatan. Teori ini dikembangkan di barat dengan keadaan yang jauh berbeda dengan budaya di timur yang masih mementingkan kepen- tingan kelompok daripada diri sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam masyarakat fung- sionalis seperti Suku Boti. Kepentingan kelompok telah menjadi kepentingan indivi- du sehingga tidak terjadi konflik dalam pengelolaan dana desa. Teori-teori yang berasal dari negara yang memiliki kehidu- pan yang berbeda dengan negara lainnya perlu dikaji secara hati-hati dengan memper- timbangkan lingkungan penelitian seperti faktor budaya.
Fakta-fakta di atas juga  menunjukkan bahwa pada dasarnya teori agensi dikem- bangkan di negara-negara yang memiliki masyarakat dengan karakter individualis (egosentris), karakter masyarakat yang me- mentingkan diri sendiri.  Kondisi ini  jelas bertentangan atau tidak bersesuaian dengan karakter budaya masyarakat di Timur Khu- susnya pada masyarakat Suku Boti yang masih mementingkan kehidupan komunitas atau kolektivitas; ini tidak cocok untuk kon- disi kehidupan kelompok masyarakat yang masih mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan individu (Ulan, 2019). Teori agensi tumbuh pada kondisi masyarakat individualis yang tidak begitu percaya pada pihak manapun sehingga me- nimbulkan kecurigaan dalam sebuah lem- baga. Individualisme berarti seseorang lebih mementingkan haknya tanpa memperhati- kan kepentingan orang lain. Dalam kondisi seperti itu, maka sangat tepat mengembang- kan teori agensi. Hal ini jauh berbeda pola hidup masyarakat kolektif yang hidup bersama dalam komunitas dengan rencana kerja bersama untuk mencapai keberhasilan secara bersamasama (teori fungsionalisme). Dalam keadaan masyarakat Suku Boti yang menjalankan praktik fungsionalisme maka kebersamaan yang didukung dengan nilai kepercayaan dan kejujuran mampu meminimalisir konflik kepentingan di antara
para pihak terkait. Para pelaku teori fung- sionalis dalam pola pikir dan pola perila- kunya mengedepankan kepentingan beras- ma. Dari uraian  di atas dapat dinyatakan bahwa teori agensi tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat Suku Boti yang memegang teguh makna teori fungsionalis.

## SIMPULAN DAN SARAN
Teori agensi tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Boti  termasuk dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat Desa Boti mempraktikkan teori fungsional- lisme dalam kehidupannya, dimana menjun- jung tinggi nilai Budaya Halaika yang telah dianut sejak dahulu kala. Adapun yang dipikirkan adalah kesehjateraan bersama dalam balutan Budaya Halaika tanpa meng- inginkan keuntungan untuk salah satu pihak sebagaimana yang dikhawatirkan dalam praktik teori agensi.
Budaya Halaika di Suku Boti tetap dike- depankan dalam pengelolaan dana disajikan dibandingkan aturan pemerintah  karena Budaya Halaika telah menjadi general agree- ments dan kerangka bertindak masyarakat Suku Boti. Solidaritas sosial yang meresap dalam kehidupan masyarakat Suku Boti menjadikan kepentingan kelompok berada di atas keuntungan pribadi. Ketaatan pada aturan  Budaya Halaika  mengkontruksi pengelolaan dana desa di Suku Boti. Nilai Budaya Halaika  berada jauh di atas aturan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisah, H. N. dan Falikhatun. 2021. Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma 12(1): 153-172. Andreas, H. H., A. Ardeni, dan P. I. Nugro- ho. 2017. Konservatisme Akuntansi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 20(1): 1-23.  DOI:  https://doi.org/ 10.24914/jeb.v20i1.457.
Andung, P. A. 2004. Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Penganut Kepercayaan Halaika di Desa Boti. https://petrusan
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 221
dung.wordpress.com/artikel-penting/ . Diakses 1 April 2020. AtoinBotis. 2016. Masyarakat Adat Boti dan Sistem Penghayatan Kepercayaan adat Halaika. https://atoinbotis.blogspot.com/ 2016/11/anggapan-masyarakatsuku-boti . Diakses 6 Juni 2019.
Benu, E. D. N. A. 2020. Kontradiksi Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat. Jurnal Politiconesia 9(1): 32–48. Bethany. 2012. Riset Penginjilan Suku Boti
Nusa Tenggara Timur. Diunduh 8 Oktober 2019.
Buchanan, J. M. 1975. The Samaritan’s Dilemma . E. S. Phelps, ed. Altruism, Morality and Economic Theory. Russell
Sage Foundation. New York.
Creswell, J.  W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Dinas Pariwisata TTS. 2020. Suku Boti. http://dispar.ttskab.go.id/tag/tts/page/2 . Diakses 8 Oktober 2019. Dosinaeng, W. B. N., M.  Lakapu, dan S. I. Leton. 2020. Ethnomathematics in Boti Tribe Culture and its Integration. Journal of Physics: Conference Series 1657(2020) 012021: 1-7.  https://doi.org/10.1088/ 1742-6596/1657/1/012021. Durkheim, E. 1982. The Rules of The Sociolo- gical Method . Free Press. New York. Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management Review 14(1): 57-74. Ferial, F., Suhadak, dan S. R. Handayani.
2016. Pengaruh Good Corporate Gover- nance terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 33(1): 146–153. Galluccio, C. 2018. The Cognitive Develop- ment of Sociology: The Contribution of John Stuart Mill. Advances in Applied Sociology 8(3):  189-198.  DOI:  10.4236/ aasoci.2018.83011.
Hariyanto, S. 2014. Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern . Ar-Ruzz Media, 52. Yogyakarta.
Harirah, Z., W. Azwar, dan I. Isril. 2021. Melacak Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengembangan Pari- wisata Kabupaten Siak di Era Globali- sasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 10(1):  70–81.  DOI:  http://dx.doi.org/ 10.23887/jish-undiksha.v10i1.26629.
Hasanah, R. 2019. Kearifan Lokal sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah. DESKOVI:
Art Design Journal 2(1): 45-52. Hofstede, G. 2003. What is Culture? A Reply to Baskerville. Accounting, Organizations and Society 28(7–8): 811–813. https://doi. org/10.1016/S0361- 3682(03)00018-7.
Ibrahim, J. T., A. Bakhtiar, N. Latifah, dan F. Mufriantie. 2021. Praktik Pitungan Jawa dalam Penentuan Awal Bercocok Tanam oleh Petani Kota Batu. Satwika: Kajian Ilmu Budaya  dan Perubahan  Sosial 5(1): 43–55.  https://doi.org/10.22219/satwi- ka.v5i1.15818.
Ismail. 2012. Penggabungan Teori Konflik Strukturalist–Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Par- sons: (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Reso- lusi Konflik Politik Dan Tindak Keke- rasan Di Indonesia). ESENSIA , XIII(1): 67-84.
Iswanto. 2016. Local Marriage System of Boti Community Depicted through its Speech Ritual. Kawalu: Journal of Local Culture 3(2):  1-23.  https://media.neliti. com/media/publications/282841-local- marriage-system-of-boti-community- 65f0bb8f.pdf.
Iswanto, I. K. Riana, I. W. Simpen, dan S. S. Ola. 2019. Local Marriage System of Boti Community Depicted Through its Speech Ritual. E-Journal of Linguistics 13(2):  197-210.  https://doi.org/10. 24843/e-jl.2019.v13.i02.p02.
Jayanti, I. G. N. 2015. Budaya Boti dan Eksistensinya di Era Kekinian. Jurnal
222 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 6, Nomor 2, Juni 2022 : 204 – 223
Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional , 22 (Maret): 145–160.
Jensen, M. C. dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Finance Economic 3:  305-360.
http://www.nhh.no/for/courses/spri ng/eco420/jensenmeckling-76.pdf. Jones,  P.,  L.  Bradburry,  dan S. Bhoutilier. 2016. Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post- Modernisme. Yayasan Pustaka Obor
Indonesia. Jakarta.
Kehi, D. C. 2016. Suku Boti. https:// denztrialck.wixsite.com/mysite/single- post/2016/10/27/Suku-Boti Diunduh 10 Oktober 2020. Sumber https://voxntt.com/ 2019/02/17/tolakraskin-raja-boti-di-tts-tak- ingin-warganya-malas-berkebun/41228/ .
Diakses 10 Oktober 2020.
Konradus, D.  2018.  Kearifan Lokal Terbon- sai Arus Globalisasi: Kajian terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. Masalah-Masalah Hukum , 47(1): 81–88. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.81-88. https://ejournal.undip.ac.id/index.php
/mmh/article/view/17756. Lemieux, P. 2015. The State and Public
Choice. Independent Review 20(1): 23–31. Mahdayeni, M., M. R. Alhaddad, dan A. S. Saleh. 2019. Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Ma- nusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 7(2):  154-165.  https:// doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125. Mailani, N. M. 2021. Kearifan Lokal Masya- rakat Boti. Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) 2(11): 1940-1949. https://japendi.publikasiindonesia.id/inde x.php/japendi/article/view/340/496. Marzali, A. 2014. Struktural-Fungsionalisme. Antropologi 0(52): 33-43.  https://doi. org/10.7454/ai.v0i52.3314. Matsui, M. 2018. A Theory of Modern Economic Growth toward Sharing So- ciety. Theoretical Economics Letters 8(4): 675-684. DOI: 10.4236/tel.2018.84045.
Meutia dan Liliana. 2017. Pengelolaan Ke- uangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma 8(2): 336-352.
Neonbasu, G. 2016.
Citra Manusia Berbudaya, Sebuah Monografi tentang Timor dalam Perspektif Melanesia . ANTARA. Jakarta.
Nope, H. A. 2017. USIF’S (King) Role as Social Control in Botidi’s Custom Social Culture Values’ Defend at Timor Island. Global Journal of Politics and Law Research 4(3): 11-20.
Novandi, H. R. dan I. R. Adi. 2021. The Impact of Local Economic Development through Community-Based Tourism on Economic Welfare of the Community in Tamansari Village, Banyuwangi, East Java, Indonesia. Indonesian Journal of Social Work (IJSW) 5(1):  1-11.  file: ///Users/nurfadjrihasyik/Downloads /406-Article%20Text-961-1-10-
20210902.pdf.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuang- an Desa .    https://peraturan.bpk.go.id/ Home/Details/139714/permendagri- no-20-tahun-2018.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Negara . https://peraturan.bpk.go.id/Home/De tails/5501.
Rahmawati, I. A., B. Rikumahu, dan V. J. Dillak. 2017. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Corporate Social Responsibility terha- dap Kinerja Keuangan Perusahaan (Stu- di Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013- 2015). Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri 2(2): 54–70. Sandiningtyas, H. dan B. B. Wiyono. 2018. Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Suku Boti: Studi Kasus di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti  Nusa Tenggara Timur. Ilmu Pendidikan:  Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan 3(1): 77–82.
Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan ...– Sonbay 223 http://dx.doi.org/10.17977/um027v3i1 2018p077. Sati, A. L., M. Marhamah, N. Nurhot, dan U. Dewi. 2021. Representasi Nilai Pancasila dalam  Kehidupan Berbudaya. Jurnal Syntax Fusion 1(2):  1–11.  https://doi. org/10.54543/fusion.v1i2.14.
Silva, J. 1996. The Marketing Complex: The J. Walter Thompson Company, 1916-1929. Essays in Economic and Business History 14: 207-218.
Simaremare,  L. 2017. Perubahan Budaya Musik dari Perspektif Teori Kebuda- yaan. Jurnal Senin Nasional CIKIKI 1(Juni-November): 7-25.
Spradley, J. P. 1997. Metode Etnografi . PT Tiara Wacana. Yogyakarta. Suadnyana, I. B. P. E. dan K. S. Yogiswari. 2020. Peranan Komunikasi Persuasif dalam Implementasi Ajaran Tri Hita Karana pada Sekaa Truna Truni. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2(2–3): 104–112.
Suddin, S., A. Hakim, J. Batoro, dan L. Hakim. 2017. Sustainable Tourism in Boti dalam Village, Timor, Indonesia. IOSR  Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR- JESTFT) 11(8): 63-68. DOI: 10.9790/2402- 1108016368.
Suddin, S. 2018. Factors and Strategy for Sustainable Tourism in Boti Village, East Nusa Tenggara. Journal of Indonesian To- urism and Development Studies 6(1): 9-16. Suminar, E. 2018. Persepsi Suku Boti terhadap Lingkungan Hidup. Ensains Journal 1(2):  89-94.  https://doi.org/ 10.31848/ensains.v1i2.100.
Supriyono, R. A. 2018. Akuntansi Keprilakuan .
Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Triani, N. N. A. dan S. Handayani. 2018.
Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma
9(1): 136-155. Ulan L. 2019. Tolak Raskin, Raja Boti di TTS tak Ingin Warganya Malas Berkebun. https://voxntt.com/2019/02/17/tolak-raskin- raja-boti-di-tts-tak-inginwarganya-malas- berkebun/41228/. Diakses 10 Agustus 2020. Umanailo, M. C. B. 2019. Talcot Parson and Robert K Merton. OSF Preprints .  https: //doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .  https: //www.dpr.go.id/dokjdih/document
/uu/UU_2014_6.pdf. Viscusi, W. K. dan T. Gayer. 2015. Behavioral Public Choice: The Behavioral Paradox of Government Policy–Harvard. Journal of Law & Public Policy : 973-1007.  https: //scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1098&context=f aculty-publications.
VoxNTT. 2019. Tolak Raskin, Raja Boti di TTS Tak Ingin Warganya Malas
Berkebun. https://voxntt.com/2019/02/17/ tolak-raskin-raja-boti-di-tts-tak-ingin- warganya-malas-berkebun/41228/ . Diakses 10 Agustus 2020.
Wrahatnala, B. 2019. Fungsionalisme Struk- tural dalam Kajian Etnomusikologi. Di- sertasi . Intitut Seni Indonesia Surakarta. Yulianingtyas, D. 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corpo- rate Governance terhadap Kinerja Keu- angan. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 5(10): 81–98.