## MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
Oleh :

## Lukmanul Hakim
( Dosen STIE Totalwin Semarang )

## Abstrak
A  context  about  bureaucracy  of  entrepreneurship  prominently  become  a discussion of Indonesian bureaucracy during various crisis that wave government base and  economic.  The  fairness  of  information  and  democratic  mainstream  that  coloured "reformation  movement"  has  opened  our  taboo  bureaucracy  from  the  two  sides.  One side  is  a  certainly  of  those  information  mainsleam  influenced  by  global  issues  factor and technological progress, while, on the other  side a political change has  support to community  to  stale  the  value  of  government  bureaucracy  s  activities.  Thus.  our bureaucracy's face is obviously pleasant, even with public eyes as the the fact that our bureaucracy is gelling muss and then (hey can not maximized their works, effelively and efficiently. A while, the modern life demands, heauracracy's role as "mediaty agent" for government and community in the frame of civil society.
Our  beauracracy  condition  is  as  above  desribed  is  the  real  description surrounding us, yet. It is signifk'anliy has a role in modern social especially in society's life.  However,  developing  from  that  situation  emerge  idea  about  entrepreneiirship heauracracy in Indonesia. The discussion then. impress to cut off the line, from the slow beauracracy  to  heasman  one,  from  the  way  of  "a  hone  of  contention"  to  be  a professional one.
Key word : beauracracy, enterpreunership, enlerpreunership beauracracy

## Pendahuluan
Wacana  mengenai  Birokrasi  berlangsungnya  berbagai  krisis  yang  yang berkewirausahaan  semakin  menggoyahkan  sendi-sendi  peinerin- mengemuka  dalam "perbincangan" tahan dan ekonomi. Keterbukaan arus informasi dan demokratisasi yang mewarnai  gerakan reformasi  membuka tabu wajah birokrasi kita dari dua sisi. Satu sisi adalah  keniscayaan  dari  terbukanya  arus  informasi  itu  sendiri  karena  pengaruh  faktor isu  global  dan  kemajuan  teknologi,  sedang  di  sisi  lain  perubahan  politik  membuat
masyarakal semakin berani berterus  terang dalain  menilai kinerja pemerintah/birokrasi. Jadilah  wajah  birokrasi  kita  seronok  terlihat  jelas,  —  bahkan  oleh  mata  awam—  di mana  merupakan  fakta  bahwa  birokrasi  kita  inengalami  'keruwetan'  yang  luar  biasa sehingga  kinerjanya  menjadi  tidak  maksimal,  tidak  efektif  dan  tidak  efisien.  Padahal tuntutan  kehidupan  dunia  modern  membutuhkan  keberadaan  birokrasi  yang  mampu berperan  sebagai  " mediaty  agent” bagi  pemerintah  dan  rakyat  dalam  kerangka civil society .
Kemandirian  birokrasi  merupakan  prasyarat  bagi  berlangsungnya  fungsi birokrasi  yang  Hegelian.  Hegel  melihat  fungsi  birokrasi  adalah  seba gai  penghubung antara  negara  dengan civil  society .  Negara  mengejawantahkan  kepentingan  umum sedang civil  society mempresentasikan  kepentingan  khusus  yang  ada  di  dalam masyarakat. Keberhasilan birokrasi diukur dari kemampuannya untuk mengartikulasikan  kepentingan-kepentingan  khusus  di  dalain  masyarakat  dan mengkorporasikannya di dalam kepentingan umum Negara.
Kembali  kita  menjadi  "kecewa"  ketika  mcncoba  melihat  sejauh  mana  birokrasi kita  berfungsi  dalam  konstalasi civil  society ,  bahkan  untuk  itu  birokrasi  kita "membutuhkan''  untuk  "digedor-gedor"  lebih  dahulu  dan  berbagai  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  agar  segera  tersadar  akan  posisi  dan  fungs inya,  Namun  sekali  lagi nampaknya  kita  masih  harus  bersabar,  kita  tidak  bisa  segera  melihat  birokrasi  kita berubah  karena  jangankan  mampu  berperan  sebagai mediaty  agent yang  jelas memprasyaratkan  profesionalisme  sedang  untuk  memenuhi  kriteria  internal  vveberian birokrasi ternyata birokrasi kita belum mampu.
Menurut Weber birokrasi mempunyai ciri-ciri utama : (sebagaimana diuraikan di bawah dengan perbandingan kondisi riil birokrasi kita saat ini), yaitu :
1.  Adanya  derajat  spesialisasi  yang  tinggi  (Birokrasi  kita  sering  over  lapp,  duplikatif atau bahkan terlantar)
2.  Adanya struktur kewenangan hierarkis dengan batas-batas tanggungjawab yang jelas. (Birokrasi kita terbiasa"menunggu petunjuk")
3.  Adanya  hubungan  antar  anggota  yang  bersifat  impersonal.  (Birokrasi  kita  sangat paternalis dan sering tidak konsisten)
4.  Cara pengangkatan pegawai  yang berdasarkan atas kecakapan teknis. (Birokrasi kita
nepotism dan rentan suap)
5.  Pemisahan urusan dinas dan urusan pribadi (Birokrasi kita tidak bisa/ tidak mau ? )
Kondisi  birokrasi  yang  demikian  yang  saat  ini  senyatanya  melingkupi  kita padahal  peran  birokrasi  sangat  signifikan  dalam  kehidupan  sosial  modern  teruta ma dalam  kehidupan  bernegara.  Begitu  dominannya  birokrasi  sehingga  Seidman menyatakan  :  "setiap  undang- undang  sekali  dikeluarkan.  akan  berubah  baik  melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak".
Karena  itulah  maka berkembang pemikiran tentang Entrepre-neurship Birokrasi (Birokrasi yang berkewirausahaan/mewirausahakan birokrasi) di Indonesia, Perbincangannya  terkesan  ingin  meloncat  dan  memotong  kompas  jalur,  dari  birokrasi yang  lamban  menjadi  gesit dari  yang  "keroyokan"  menjadi profesional. Padahal  masih banyak  hal  yang  mesti  dipertimbangkan  dulu  seperti  kemampuan  birokrasi  itu  sendiri, penempatan rakyat yasig lemah secara ekonomi dan politik, juga hal- hal teknis lainnya.

## Mewirausahakan Birokrasi
Sejak awal kemerdekaan (tepatnya setelah Maklumat 3 Nopember 1945) sampai masa  orde  lama  birokrasi  di  Indonesia  lebih  menekankan  pada  posisi  Power  -  politic ketimbang Sosial-Budaya. Ini cukup  menyulitkan karena berada ditengah  tarik- menarik antara  kekuatan  politik  yang  satu  dengan  kekuatan  politik  yang  lain.  Kondisi  ini inenggeser  fungsi  pelayanan  birokrasi  kepada  publik  menjadi  pelayanan  kepada  ke- kuatan politik.
Pada masa orde baru, posisi birokrasi yang suka mengatur dan lebih berorientasi kepada  kekuasaan  itu  tetap,  hanya  yang  berbeda  barangkali  faktor  pemicunya,  apabila dahulu  adalah  politik  maka  saat  orde  baru triggernya adalah  pembangunan  dengan security aprouch . Hal  ini karena saat  itu dirasakan kondisi politik.  Ekonomi, keamanan sangat  tidak  kondusif  dan  tidak  stabil.  Maka  melalui  kekuasaan  komando  diharapkan situasi tersebut bisa diatasi dan pembangunan bisa diamankan.
Peranan pemerintah kemudian menjadi begitu sentral, dia berusaha memobilisasi sumber  daya  dan  dana  untuk  ''pembangunan"  di  mana  semua  digerakkan  dan dikomando  oleh  pemerintah  melalui  alat  birokrasi.  Saat  itu  bahkan  lantang  dikatakan bahwa  tugas-tugas  itu  hanya  bisa  dikerjakan  oleh  pemerintah/Negara,  mulai  dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan semua dilakukan
oleh birokrasi pemerintah (pusat).
Kondisi  yang  demikian  menjadikan  peranan  birokrasi  menjadi  sangat  kuat  dan pervasive . Birokrasi pemerintah  lebih banyak  menekankan pada pendekatan kekuasaan ketimbang  memberikan  pelayanan  kepada  publik.  Gayanya  lebih  banyak lop-down ketimbang bultom-up . Masyarakat  lebih banyak diatur dan ditentukan oleh pemerintah, kemitraan bersifat selektif dan berat sebelah.  Dari  sinilah  mulai ada anggapan birokrasi pemerintah  sangat  kuat  dan  besar  sehingga  terlalu  mendominas i  kehidupan  bernegara meskipun kinerja idealnya lamban.
Adalah Werren Bennis, orang  yang  meramalkan bahwa birokrasi  akan berakhir tahun  1967  diganti  dengan  sistem  sosial  baru  yang  lebih  adaptif  terhadap  perubahan masyarakat.  Sedikitnya  ada  4  (empat)  hal  yang  saling  berkaitan  mengapa  posisi  dan peran birokrasi harus berubah, menurut Bennis :
1.  Adanya masalah-masalah kemanusiaan yang karena tingkat pendidikan semakin baik membawa tuntutan-tuntutan hidup yang semakin meningkat.
2.  Adanya  perubahan-perubahan  yang  cepat  disekitar  kita  karena  ilmu  pengetahuan yang  senantiasa  ber-kembang,  yang  kadang-kadang  tidak  kita  harapkan  dan  sulit diprediksi.
3.  Adanya  pertumbuhan-pertumbuhan  yang  kurang  ditunjang  oleh  kemampuan organisasi pemerintah.
4.  Kompleknya  teknologi  modern  yangmembutuhkan  adanya  spesialisasi  dan keterpaduan  aktivitas  organisasi  serta  orang-orangnya  dalam  setiap  kegiatan pemerintahan .
Selain empat hal  itu  menurut Bennis perubahan perilaku  manajemen  merupakan hal lain yang menyebabkan posisi dan peran birokrasi menjadi tidak popular kalau tidak bersedia  menanggapinya.  Perubahan  perilaku  manajemen  tersebut  antara  lain  yang berhubungan  dengan  locus  dan  focus  kekuasaan  (power).  Dahulu  dalarn  manajemen klasik locus kekuasaan berada di tangan satu orang yang disebut pemimpin tunggal  ( the great man ) sehingga perilaku manajemen sangat berkuasa. Dengan kata lain sentralisasi kekuasaan merupakan model dan perilaku birokrasi manajemen klasik.
Seharusnya dalam kondisi sekarang  locus kekuasaan  itu berubah dengan adanya delegasi kekuasaan yang menebar ke segala hirarki organisasi. Desentralisasi kekuasaan merupakan  model  perilaku  manajemen  yang  harus  dijalani  birokrasi  non  klasik.  Di
samping  itu  focus  penggunaan  pun  harus  berubah  dari  masa  lain  ketika  dipakai  untuk menakut-nakuti dan  memberi ancaman kepada  yang d ikuasai  menjadi digunakan  untuk menjalin  kolaborasi  atau  kemitraan  antara  penguasa  de ngan  yang  dikuasai  dan dipergunakan secara rasional.
Wacana tentang Entrepreneur-ship Birokrasi  menemukan  momentumnya ketika Osbome  dan  Geabler  menerbitkan  buku:  Reinventing  Go vernment  pada  tahun  1992. Mulai  saat  itu  memuncaknya  suatu  paradigma  untuk  sektor  publik,  di  mana  birokrasi harus mempunyai semangat wirausaha (e ntrepreneur-ship spint ).
Reinventing  Government  sebenarnya  adalah  lebih  merupakan  perubahan  cara berpikir  dan  bertindak  dan  pemerintah  untuk  tidak  melulu  menyandarkan  Anggaran Pendapatan  Negara  yang  bersumber  kepada  pajak,  tetapi  dengan  jiwa  wirausaha berusaha  untuk  mewujudkannya ke dalam kebijakan  yang pada  gilirannya  memperkuat sektor publik. Prinsip pendekatan yang ditawarkan Osbome dan Gebler adalah : a.  Pemerintah  katalis,  sebagai  pengarah  ( steering )  dan  bukan  sebagai  pendayung ( rowing ).
b.  Pemerintah lebih berperan dalam memberdayakan masyarakat daripada melayani.
c.  Pemerintah  menciptakan  iklim  persaingan  yang  sehat  terutama  dalam  pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
d.  Pemerintah lebih berorientasi kepada misi dan bukan kepada tugas.
e.  Pemerintah lebih berorientasi kepada hasil, membiayai hasil. bukan masukan.
f.  Pemerintah  berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dan  pada kepentingan birokrasi.
g.  Pemerintah  berorientasi  kepada  bisnis/wirausaha  dalam  menggali  uang  daripada membelanjakannya.
h.  Pemerintah  memiliki  daya  tanggap  dan  mampu  mengantisipasi  semua  tantangan yang terjadi; mencegah daripada mengobati.
i.   Pemerintah  harus  melakukan  desentralisasi,  yaitu  perubahan  dari  hierarki  menuju partisipasi dan kelompok kerja.
j.   Pemerintah berorientasi kepada pasar; mendongkrak perubahan melalui pasar.
Dalam  kondisi  nyata  birokrasi  di  Indonesia  ternyata  mengalami  rnaslah  lain. Birokrasi di Indonesia masih tampak menjaga jarak sosial ( social distansce ) yang terlalu jauh  dengan  kelompok  sasarannya,  yaitu  publik  pengguna  jasa  layanan.  Inilah  yang
menjadi  penyebab  mengapa  rakyat  nyaris  berada  dalam  situasi  yang  tidak  berdaya ( powerless ) dan relarif tidak memiliki pilihan.
Dengan  kondisi  yang  demikian  itulah,  maka  penerapan  organisasi  pelayanan publik  yang  berorientasi  pada  kemanusiaan  akan  sangat  sulit  diterapkan  di  Indonesia. Salah satu  langkah yang bisa dilakukan adalah  menyiapkan prakondisi  yang baik  untuk menerapkan birokrasi  yang  manusiawi. Di samping  itu  yang  harus diperhatikan adalah akseptabilitas  budaya  masyarakat  kita  atas  introduksi  itu.  Budaya  dasar  birokrasi  kita justru banyak bersandar pada etos feodalisme.
Dewasa  ini  justru  yang  mengemuka  adalah  wacana  tentang entre-preneurship birokrasi  yang  diperkenalkan  dan  diadopsi  "mentah- mentah".  Tentu  cara  yang  begini justru  tidak  malah  memperbaiki  birokrasi  Indonesia  yang  cenderung  feodal  itu,  justru menempatkannya  pada  kekuasaan  dan  arogansi  kapitalisme  yang  ujung- ujungnya menindas  rakyat.  Ini  nampak jelas karena  logika  yang digunakan adalah kapital, bukan manusia. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah birokrasi yang bermoral.
Pada saat  yang sama  mentrasformasikan  nilai- nilai  moral,  tentu pekerjaan  yang mudah  karena  ini  butuh  kesungguhan  dan  proses.  Birokrasi  yang  bermoral,  berarti birokrasi  yang  meletakkan  aspek  pelayanan  pada  rakyat  —tanpa  eksploitasi—pada posisi  yang  urgen.  Kalau  Hegel  mensyaratkan  birokrasi  yang  netral  maka  yang  kita butuhkan  memang demikian tetapi birokrasi tidak boleh  netral (tidak berpihak) kepada pelayanan  rakyat  karena  inilah  sesungguhnya  tugas  utamanya.  Perubahan  yang  hanya menekankan  pada  bagaimana  mengubah  birokrat  menjadi  manajer  tanpa  moralitas  sa- ngat riskan tergelincir pada pengabdian kapital dan bukan pengabdian masyarakat.

## Penutup
Satu tahap  yang  masih  harus dimasuki oleh birokrasi Indonesia sebelum  masuk dalam  paradigma entrepreneurship birokrasi  ala  Osboine-Gebler  adalah  penyiapan prakondisi  internal  birokrasi  dan  rakyat  yang powerless ,  melalui  birokrasi  yang mengedepankan moralitas.
Pada  dasamya  setiap  manusia  yang  menyatakan  diri  menjadi  biro krasi pemerintahan  secara  esensial  harus  dilandasi  oleh  nilai,  kode  etik,  dan  moral  dalam melaksanakan  fungsi  pelayanan  publik.  Komitmen  ini  mence minkan  tanggungjawab politik, institutional, masyarakat. professional. keluarga maupun pribadi.
Tanggunyawab  birokrasi  pemerintah  ditentukan  oleh  kualitas  internal  birokrasi dan kualitas kebijakan publik dalam fungsi pelayanan rakyat. Kualitas internal birokrasi pemerintahan  yang  modern  ditandai  oleh  spesialisasi.  kompetensi,  komunikasi, wawasan, rasionalitas. obyektif, analitis, skeptis, toleran, terbuka. dialogis dan orientatif pada  kepentingan  umum . Sedangkan  kualitas  kebijakan  publik  adalah  esensi  dan birokrasi  dalam  memenuhi  kriteria  pada  ketepatan,  obyektivitas,  konsistensi  dan kearifan dalam proses pengambilan keputusan.
Oleh karena itu kualitas konsep kebijakan pe merintah mengandung segitiga nilai kebijaksanaan  atau  '' triable  concept  of  wisdom "  yaitu  :  Nilai  kepedulian  ( care ),  nilai sikap kebijaksanaan  ( taciful, widom , share ) serta  nilai keadilan dan kepentingan  umum ( fair ).  Itulah  dasar  dan  nilai  filosofis  yang  mesti  dipahami  dan  dihayati  oleh  para birokrat kita sebelum masuk dalam birokrasi yang berkewirausahaan.

## Daftar Pustaka
CST.  Kansil  dan  Christine  ST.  Kansil.  1997. Modul  Hukum  Administrasi  Negara. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
Martin Albrovv. 1999. Birokrasi. (terjemahan) Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
Moeljarti  Tjokrowinoto, dkk, 2001. Birokrasi dalam Polemik . Pusat Studi Kewilayahan UMM dan Pustaka Pelajar. Malang.
Suryana. 2001. Kewirausahaan . Salemba empat. Jakarta.
Tjahya  Supriatna.  1996. Administrasi.  Birokrasi  dan  Pelayanan  Publik .  PT.  Nimas Multima. Jakarta.