Fransiscus  Lature,  Amsori  (2022)  Perlindungan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i10.12929 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PERLINDUNGAN  HUKUM  DAN  TANGGUNG  JAWAB  NEGARA  TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI LUAR NEGERI

## Fransiscus Lature, Amsori
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia E-mail: fransiskus.lature@gmail.com , amsori.sh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa  hukum mengenai Perlindungan hukum dan tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Salah satu  permasalahan terkait HAM di Indonesia  adalah  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  merupakan  bentuk perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan  atau penerimaan  seseorang, dengan  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  atau  bentuk-bentuk  lain  dari pemaksaan,  penculikan,  penipuan,  kebohongan,  atau penyalahgunaan  kekuasaan, atau  posisi  rentan  atau  memberi  atau  menerima  pembayaran  atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari  seseorang  yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan  orang  lain atau  bentuk-bentuk  lain  dari  eksploitasi  seksual, kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan, perhambaan  atau  pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang manusia mengambil bentuk  perdagangan  untuk  tujuan  eksploitasi  seksual, pekerja  rumah  tangga,  pekerja  migran,  pekerja  anak,  dan  perkawinan  pesanan. Ujung  dari  kejahatan  ini  adalah  para  korban  dipaksa  untuk  bekerja  dalam lingkungan  kerja  yang  buruk  dan  dengan  gaji  yang  tidak  layak.  Sejatinya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Kata Kunci : perdagangan orang, eksploitasi, kejahatan transnasional.

## Abstract
This  study  aims  to  obtain  information  and  analyze  the  law  regarding  legal protection and state responsibility towards victims of trafficking abroad. One of the human rights-related issues in Indonesia is trafficking in persons which is a form of  recruitment,  sending,  transferring,  sheltering  or  receiving  a  person,  with  the
threat or use of force or other forms of coercion, kidnapping, fraud, lying, or abuse of  power,  or  a  vulnerable  position  or  giving  or  receiving  payment  or  obtaining benefits in order to obtain the consent of someone who has power over others,  for exploitation  purposes.  Exploitation  includes,  at  a  minimum,  exploitation  to prostitute  another  person  or  other  forms  of  sexual  exploitation,  forced  labor  or service,  slavery  or  slavery-like  practices,  servitude  or  organ  harvesting.  In Indonesia, human trafficking takes the form of trafficking for the purpose of sexual exploitation, domestic workers, migrant workers, child labor, and order marriages. The end of this crime is that victims are forced to work in a poor work environment and with inadequate pay. Indeed, trafficking in persons is a modern form of human slavery and one of the worst forms of abuse of human dignity and dignity. Women and children were the most trafficking victims.
Keywords: trafficking in persons, exploitation, transnational crime.

## Pendahuluan
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  dijelaskan  bahwa  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau memberi bayaran  atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang  yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Monita, 2013).
Di  Dalam  Perdagangan  orang  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  human trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi (Nugroho,  2018).  Kejahatan  dalam  bentuk  ini  biasa  ditemui  di  negara–negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan  perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki–laki  yang  tidak seimbang  (Saputra  et  al.,  2022). Selain itu yang melatar  belakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyaknya jumlah kemiskinan dimana tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri (Ulandari, 2014). Hampir setiap negara terlibat dalam jejaring perdagangan orang adalah  bahwa negara dapat berfungsi sebagai negara asal, yaitu negara dimana orang–orangnya diperdagangkan ke luar negeri, sebagai negara tujuan, yaitu negara tersebut menjadi tujuan praktik perdangan orang, dan atau sebagai negara transit, yaitu negara tersebut menjadi persinggahan sementara dalam rute perdagangan orang (Winterdyk & Reichel, 2010).
Salah  satu  permasalahan  terkait  HAM  di  Indonesia  adalah  tindak  pidana perdagangan  orang  yang  merupakan  bentuk  perekrutan,  pengiriman,  pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau  bentuk-bentuk  lain  dari  pemaksaan,  penculikan,  penipuan, kebohongan,  atau
penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau  memperoleh  keuntungan  agar  dapat  memperoleh  persetujuan  dari  seseorang  yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Fadilla, 2016). Eksploitasi  termasuk, paling  tidak,  eksploitasi  untuk  melacurkan  orang  lain  atau  bentuk-bentuk  lain  dari ekspolitasi  seksual,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh (Ferrario, 2021). Di Indonesia, kejahatan  perdagangan  orang  manusia  mengambil  bentuk  perdagangan  untuk  tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan.  Ujung  dari  kejahatan  ini  adalah  para  korban  dipaksa  untuk  bekerja  dalam lingkungan  kerja  yang  buruk  dan  dengan  gaji  yang  tidak  layak  (Takariawan  &  Putri, 2018).
Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya.  Pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang  merupakan  salah  satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (social defence) , yang bertujuan untuk memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  (social  welfare)  harus  sesuai  dengan  cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum (Henny Nuraeny, 2022).
Sejumlah  peraturan  perundang-undangan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  korban  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah diciptakan  oleh  pemerintah  indonesia  baik  yang  terkait  dengan  migrasi  tenaga  kerja maupun  undang-undang  perdagangan  orang  itu  sendiri  yang  diharapkan  dapat memberikan perlindungan bagi warga negara indonesia (Frada, 2019). Undang-Undang Dasar  1945  memberikan  perlindungan  serta  kesetaraan  hak  bagi  laki-laki  maupun perempuan  untuk  memperoleh  jaminan  serta  pemenuhan  hak  untuk  dapat  hidup  yang layak, sehat, serta bermartabat (Kilala, 2018).
Oleh  karena  itu,  negara  terutama  pemerintah dapat  bertanggung  jawab  atas perlindungan serta pemenuhan dari hak-hak tersebut, sebagai bentuk dari perlindungan dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  bagi warga  negaranya.  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan atau calon korban agar tidak menjadi salah satu korban dikemudian hari (Adudu, 2022).
Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya the theory of legislation menyebutkan, bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, artinya secara normatif sangat ditentukan oleh hukum. Dengan diwujudkannya rasa aman,  maka  korban  atau  setiap  warga  negara  akan  terjamin  mendapatkan  nafkah, kemakmuran dan kesetaraan (Yulianti, 2022). Terkait dengan fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas, selain penegakan hukum dengan cara penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku,  maka  diperlukan  juga  penegakan  hukum  dengan  penerapan  atau  implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap
korban  trafficking  tanpa  harus  melakukan  upaya  hukum  lain  untuk  memperoleh  hak restitusinya tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap  korban tindak  pidana perdagangan  orang  di  luar  negeri?  serta  Bagaimana  Tanggungjawab dan  Peran  Negara terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar Negeri?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi terhadap  perlindungan  hukum  dan  tanggung  jawab  negara  terhadap  korban  trafficking secara  sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan  diolah  (Soekanto  &  Mamudji,  2015).  Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,  sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama,  yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan  untuk  menarik  suatu  kesimpulan  dan  hasil  penelitian,  maka  data  yang  telah dikumpulkan oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis kualitatif,  dengan  mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian kepustakaan,  baik  terhadap  peraturan  perundangan  maupun  terhadap  teori  ataupun pendapat  para pakar  yang berkaitan dengan Restitusi bagi  korban tindak  pidana  dalam upaya  perlindungan  hukum  dan  pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  Di Luar Negeri
Tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  merupakan  pelanggaran  terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dalam  menimbang huruf  b,  bahwa  perdagangan  orang  khususnya  perempuan  dan  anak,  merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi  manusia,  sehingga  harus  diberantas.  Lebih  lanjut  dalam  huruf  c  menyebutkan bahwa  perdagangan  orang  telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan kejahatan  yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia (Syaputra & Setiawan, 2019).
Di  indonesia  sendiri  pemerintah  bergerak  cepat  untuk  memberantas tindak pidana perdagangan orang. Terbukti dengan adanya pasal 297 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengatur mengenai perdagangan orang. Dimana dalam Pasal  297  ini  mengatur  dan  menjelaskan  bahwa  memasarkan  perempuan  dan memasarkan  laki-laki  yang  belum  dewasa  dapat  dihukum  penjara  selama  6  (enam) tahun.  Dengan  berkembangnya  zaman  dan  bentuk  perdagangan  orang  ini  makin beragam maka dibuatlah undang-undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan orang  ini  secara  rinci,  aturan  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengatur  keselarasan hidup  dalam  masyarakat.  Undang-Undang  yang  diterbitkan  yaitu  Undang-Undang Nomor  21 Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang  dimana  undang-undang  ini  dibuat  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas dari negara yaitu  melindungi  segenap  bangsa  indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia. Terdapat beberapa jenis atau bentuk mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di indonesia, bentuknya sering sekali terjadi pada perempuan serta anak-anak, yaitu (Mustafid, 2019):
1. Perdagangan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga
2. Perdagangan  dengan  tujuan  sebagai  pekerja  di tempat-tempat hiburan atau club.
3. Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja seks.
4. Perdagangan  dengan  tujuan  untuk  industri  atau  perusahaan  pornografi  dengan alasan untuk dijadikan model iklan, artis atau penyanyi bahkan selebgram.
5. Perdagangan  untuk  dipekerjakan  sebagai  pengedar  obat  terlarang  atau  narkoba yang  terlebih  dahulu menjadikan korban  sedang  dalam ketergantungan dengan obat terlarang.
6. Buruh atau migran.
7. Perempuan yang dikontrak untuk dikawinkan paksa guna mendapat keturunan.
8. Perdagangan bayi.
9. Perdagangan untuk dijadikan pengemis.
Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut sebenarnya tujuan dari para pelaku tindak pidana perdagangan  orang hanya  sebatas untuk  mengeksploitasi secara  seksual atau secara  ekonomi  dan  lain-lain.  Faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya  aksi  tindak pidana perdagangan orang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu penawaran dan permintaan. Yang pertama kita akan bahas dari sudut pandang penawaran. Faktor- faktor  yang  mempengaruhinya  antara  lain,  yang  pertama,  perdagangan  orang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan.
Implementasi  pencegahan  dalam  bentuk  sosialisasi  dilakukan terbatas  dan belum menyeluruh, dalam artian belum sampai ke desa - desa tertinggal dan pelosok. Begitu  pula  belum  melibatkan  rakyat  kecil  di  pedesaan.  Dengan  demikian,  sasaran pencegahan  perdagangan  orang  dari  kalangan  masyarakat  pedesaan  yang  rentan menjadi  korban  karena  ketidakpahamannya  menjadi  terabaikan.  Untuk  sosialisasi telah diatur pelaksanaannya dalam bentuk program dan kegiatan, seperti perlindungan dini  dan  pendekatan  komunitas.  Program  dan  kegiatan  tersebut  baru  dalam  tataran
perencanaan dan untuk  realisasi ke  lapangan, diperlukan sumber daya manusia dan anggaran  yang  besar,  sehingga  jauh  lebih  efektif  jika  menggunakan  tatanan pemerintahan yang sudah ada.
Dengan kata lain menggunakan saluran aparat desa dan juga kecamatan dalam rangka  pemberian  sosialiasi  ke  daerah-daerah  terpencil  yang  menjadi  sentra  atau tempat  transit  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Soerjono Soekanto  dalam  teori  efektivitas  hukum  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Arif, 2015):
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut berlaku  atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  perdagangan  orang  di  luar  negeri adalah  rehabilitasi  terhadap  korban,  baik  secara  medis,  psikologis  dan  sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.  Undang-undang  ini  juga  mengatur  ketentuan  tentang  pencegahan  dan penanganan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagai  tanggungjawab pemerintah,  pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas  untuk  mewujudkan  langkah-langkah  yang  terpadu  dalam  pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang (Amin, 2023).
Peningkatan  perlindungan  kepada  korban  perdagangan  orang  di  luar  negeri juga  dilaksanakan  dengan  meningkatkan  aksesibilitas  layanan  melalui  pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota  serta  rumah  sakit  kepolisian  pusat  dan  rumah  sakit  Bhayangkara  di daerah.
Hukum  memiliki  tujuan  guna  memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum, (Nurhayati,  2013)  tentunya  juga  dalam  memberikan  keadilan  hukum  bagi  korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan  tidak  hanya  merupakan  isu  nasional,  melainkan  juga  termasuk  isu internasional.  Selama  ini  penderitaan  yang  dirasakan  oleh  korban  tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrument penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi  si  pelaku,  padahal  sebenarnya  penderitaan  yang  dialami  pelaku  pidana  tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasa korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami. Dari segi psikologi korban tindak pidana kejahatan akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami,  korban  juga  akan sering  mengasingkan  diri  dari  lingkungan  sekitar,  bahkan dapat  diperparah dengan korban yang menjauhkan diri dari keluarganya sendiri, dan
korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan (Nurhayati, 2013).
Perlindungan  Hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ketetapan tentang  perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  diatur  secara  khusus dalam  Pasal  43  sampai  Pasal  53,  Pasal  43  UU  No.  21  Tahun  2007  yang  mengatur tentang  Ketentuan  mengenai  perlindungan  saksi  dan  korban  dalam  tindak  pidana perdagangan orang (Budiyati, 2013).
Sedangkan  perlindungan  korban  menurut  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  selain  dengan  memidanakan  pelakunya,  juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:
1. Hak  atas  kerahasiaan  identitas  korban,  hal  ini  diatur  dalam  pasal  44  ayat  (1) UUPTPPO.  Dan  hak  untuk  merahasiakan  identitas  ini  juga  diberikan  kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman secara fisik maupuk psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Hak atas perolehan restitusi Hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang- Undangan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Restitusi  menurut pasal 1 poin 13 UUPTPPO ialah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli  warisnya”.  Berdasarkan  pada  PP  No.  3  Tahun  2002,  restitusi  ialah  ganti kerugian  yang diberikan  kepada  korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu (Siku & SH, 2016).
2. Hak  atas  rehabilitasi  kesehatan,  sosial,  pemulangan,  dan  reintegrasi  Rehabilitasi merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang  telah  menyimpang  atau  rusak.  23  Tindakan  rehabilitasi  pada  korban  tindak pidana perdagangan orang dilakukan agar pulihnya kondisi korban baik secara fisik maupun  psikis,  sehingga  korban  bisa  kembali  menjalankan  hidupnya  dalam lingkungan masyarakat seperti semula. Berdasarkan pada UUPTPPO pasal 51 ayat (1),  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  berhak  mendapatkan  rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan , dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami  penderitaan  secara  fisik  maupun  psikis  akibat  dari  tindakan perdagangan orang tersebut.
B. Tanggung  Jawab  Dan  Peran  Negara  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri
Indonesia  adalah  merupakan  salah  satu  negara  yang  menyetujui  dan berjanji untuk  melaksanakan  Protocol  Palermo,  dan  Indonesia  berhasil  mengesahkan  dan
pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 58, yang merupakan tambahan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Yakni UU  No.  21  tahun  2007,  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang. Tindak  pidana  perdagangan  orang  itu  sendiri  berarti  setiap  tindakan  yang  terdapat unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang.
Dalam  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  sebenarnya  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  tidak  hanya  dieksploitasi  ke  negara  China,  tetapi  ada  juga  yang dikirim ke negara lain contohnya Gabon, Afrika. Dalam kasus yang terjadi pada awal Maret 2018, tercatat 30 WNI diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di  Gabon. Peran  negara  melalui  Kemenlu mendapatkan informasi  tersebut dari para ABK di Gabon bahwa WNI korban perbudakan modern berjumlah 30 orang, tetapi dari komunikasi  yang dilakukan lebih lanjut diperkirakan lebih dari 30 orang WNI  yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang ada juga yang mengirimkan korbannya ke Malaysia untuk dijadikan PSK disana. Kasus  ini melibatkan  jaringan  Aceh,  Batam,  dan  Malaysia.  Modus  awal  si  pelaku tindak  pidana  perdagangan  orang  ialah  mengajak  dan  menjamin  korban  yang kebanyakan wanita Aceh tersebut bekerja di Malaysia. Mendengar perkataan si pelaku, korban  pun  tergiur  dan  memutuskan  untuk  ikut  si  pelaku  ke  Malaysia  untuk mendapatkan posisi pekerjaan disana. Ternyata sesampainya para korban di Malaysia, para korban dipekerjakan sebagai PSK.
Kasus  selanjutnya  ialah  kasus  yang  marak  terjadi,  yakni  para  korban  tindak pidana  perdagangan  orang  yang  ditempatkan  atau  dikirim  ke  China.  Contoh  kasus lainnya  ialah  kasus  yang  terjadi  pada  September  tahun  2018  lalu,  kasus  ini  dialami langsung oleh seorang wanita berinisial Er 21 tahun. Seorang wanita  asal  Kabupaten Bandung  ini  melalui  sambungan  teleponnya  bercerita  bahwa  ia  menjadi  korban tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  dinikahi  oleh  orang  China,  ia  sangat  ingin kembali  ke  tanah  air.  Ia  merasa  tertekan  karena  ia  mendapat  perlakuan  kekerasan, walaupun hanya berupa kata-kata kasar tidak sampai ke kekerasan fisik atau seksual. Korban dipaksa meminum obat penyubur kandungan setiap hari oleh si pelaku, pelaku mengatakan bahwa ia ingin sekali mendapat keturunan orang Indonesia, karena pelaku menganggap hal itu akan membawa keuntungan materiil bagi pelaku. Korban sangat ingin  bebas  dari  keadaan  tersebut,  ia  sangat  ingin  kembali  pulang  ke  tanah  air Indonesia, karena jika ia memiliki keturunan dari si pelaku maka ia semakin sulit untuk kembali ke Indonesia. Korban merasa tertekan dan tertipu, atas semua perilaku yang ia terima selama ini.
Pelaku  dalam  kasus  ini  diduga  ada  3  orang,  dari  ketiga  pelaku  ini  memiliki perannya masing-masing ada yang sebagai perekrut, lalu sebagai perekrut dan warga Tiongkok, dan yang terakhir sebagai perantara dari Indonesia ke Tiongkok. Tercatat korban tindak pidana perdagangan orang pada September 2018 tersebut sebanyak 11 orang.  Dan  kuasa  hukum  dari  kesebelas  orang  tersebut berharap  Kementerian  Luar Negeri  dapat  segera  memulangkan  para  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang
tersebut. Karena jika sampai korban tindak pidana perdagangan orang tersebut sudah melahirkan  maka  akan  semakin  sulit  untuk  proses  pemulangan  para  korban  tindak pidana  tersebut  ke  tanah  air  Indonesia.  Dan  kuasa  hukum  dari  kesebelas  korban tersebut  juga  sudah  sering  melakukan  komunikasi  dengan  para  korban  untuk mengetahui  kondisi  terkini  korban,  dan  tidak  sedikit  dari  korban  tindak  pidana perdagangan orang tersebut mengalami depresi, karena disaat kah kebebasan mereka diabaikan,  mereka malah ditambah mendapatkan kekerasan seksual. Banyak kendala yang dialami saat proses pemulangan para korban tindak pidana perdagangan orang, karena para korban tindak pidana perdagangan orang tersebut telah menjadi istri sah dari pelaku dan disisi lain cara mereka pergi ke China juga telah melanggar banyak aturan hukum bahkan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.
Peran negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas pada upaya penegakan hukum saja. Melainkan juga pada upaya pencegahan (prevention) dan  perlindungan  korban  perdagangan  orang,  Dalam  hal ini  upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui:
1. Menetapkan UU No. 21 tahun 2007 sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
2. Memperluas sosialisasi UU No.21 Tahun 2007;
3. Membentuk  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun 2008 tentang  Tata  Cara  dan  Mekanisme  Pelayanan  Terpadu  bagi  Saksi  atau  Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang);
4. Menyusun  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Perdagangan  Anak  melalui Keputusan Presiden No.88 Tahun 2002;
5. Membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari berbagai unsur melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh  para  korban  baik  itu  kerugian  yang  bersifat  psikis  maupun  mental.  Dalam implementasi penegakan hukum juga masih jauh dari harapan, hal ini terlihat dari data kepolisian  yang  menunjukkan  penanganan  kasus  perdagangan  orang  yang  sedikit dibanding kasus itu sendiri. Sementara itu, penegakan hukum terhadap oknum tidak pernah  terdengar  adanya  sanksi  hukuman.  Begitu  pula  dengan  kualitas  penegakan hukum sangat tidak signifikan, dimana tidak pernah ada sanksi optimal sesuai aturan termasuk bagi pelaku perdagangan orang.
Tanggung jawab dan peran negara terkait penegakan hukumnya sendiri belum optimal  seperti  masih  sedikit  pelaku  perdagangan  orang  yang  tertangkap  dan minimnya oknum aparat yang berhasil ditahan, serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya oknum aparat yang turut bermain serta masih adanya perbedaan  persepsi  antar  para  penegak  hukum  (polisi,  jaksa  dan  hakim)  terkait ketentuan peraturan perundangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di
daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomo 39 Tahun 2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri  dan bukan  merujuk  pada  Undang-undang Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pemerintah berusaha untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dari warga negaranya dan memberikan  perlindungan  dari  kejahatan transnasional   serta pencegahan   dari tindak      kejahatan.      Mengacu     pada poin pertimbangan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015:
1. Bahwa  banyaknya  permasalahan  yang  menimpa  Pekerja  Migran  Indonesia  yang bekerja  pada   pengguna   perseorangan   dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara  kawasan  Timur Tengah,  maka  harus  dilakukan  penghentian  dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada  pengguna   perseorangan di negara–negara tersebut;
2. Bahwa  penghentian  dan  pelarangan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada pengguna  perseorangan  di  negara-negara  kawasan Timur  Tengah  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a,  merupakan  pelaksanaan  dari  ketentuan pasal  36  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di  Luar  Negeri.  Jika  menggunakan  indikator  human  security  oleh Commission  of  Human  Security  (CHS) ,  unsur  protection  dari  konsep  human security oleh CHS adalah penjelasan yang sesuai apabila kebijakan moratorium ini dikaitkan  dengan  indikator personal security.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penghentian pengiriman Pekerja Migran  Indonesia  informal  ke  negara  timur  tengah,  merupakan  upaya  perlindungan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan negara  penempatan  Arab  Saudi  atau  negara  Timur  Tengah. Hal ini mengacu pada kasus  kekerasan  dan  permasalahan  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  informal  di negara-negara  Timur  Tengah.  Pemerintah  Indonesia  selaku  otoritas  tertinggi menggunakan top  down  approach dimana permasalahan  PMI  informal  merupakan wewenang pemerintah.
Di  dalam  upaya  pencegahan  dilakukan  melalui  kebijakan  berupa Keputusan Presiden  No.88  tahun  2002  menetapkan  pembentukan  Gugus  Tugas  Rencana  aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN-P3A), pembentukan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  ( A r l i m a n , 2 0 1 7 ) , dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dimandatkan oleh Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Selain itu, sesuai amanat Pasal 58 UU No.21  tahun  2007  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  2008  tentang  Tata Cara  dan  Mekanisme  Pusat  Pelayanan  Terpadu  bagi  Saksi  dan/atau  Korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang, penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun  2008  tentag  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  serta  penetapan  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  RI  No.1  Tahun  2009  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pemerintah membuat konep Human Security yang merupakan konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara sehingga setiap  individu  manusia  bisa  mendapatkan  keamanan  dan  kebebasan  untuk memperoleh  kesejahteraan  mereka,  human  Security  didasarkan  atas  pandangan konstruksi sosial yang berasumsi apa yang disebut aman, aman dari apa, untuk siapa, dan bagaimana, kemudian mendefinisikan keamanan dari hasil kesepakatan aktor yang terlibat  dalam  diskursus  sosial,  human  Security menekankan  pada  keadilan  dan emansipasi serta menghubungkan  politik domestik dan hubungan internasional, sebab gagasan Human Security menghadapkan negara dan kedaulatannya pada kedaulatan individu  warganya,  human  Security  berusaha  menggeser  pemikiran  keamanan  dari dominasi  keamanan  negara  ke  keamanan  manusia  yang  mencakup  masalah kesejahteraan  sosial,  perlindungan  HAM,  kelompok  minoritas,  masalah-masalah sosial,  ekonomi,  dan  politik  (Bajpai,  2000).  Human  Security  merupakan  konsep keamanan yang sangat berbeda dengan pendahulunya (traditional concept of security) karena Human  Security  ini  sebagai  konsep  baru  mencoba  mendefinisikan  kembali tentang  apa  yang  dimaksud  aman,  aman  dari  ancaman  apa,  termasuk  di  dalamnya Human  Security  juga  mendefinisikan  kembali  tentang  peran  dan  bentuk-bentuk ancaman  terhadap  kemanusiaan.  Dalam  dunia  yang  terus  berubah,  pertanyaan keamanan tidak terkait dengan geopolitik dan isu-isu keseimbangan kekuatan militer, tetapi pertanyaan tentang keamanan dan ketidakamanan lahir dari penyakit, kelaparan, pengangguran,  konflik  sosial,  kejahatan,  politik  yang  represif  serta  terorisme (Burgess, 2008). Dalam hal ini kejahatan Perdagangan manusia merupakan salah satu dari  ancaman  kemanusiaan  yang  terus  saja  “menghantui”  manusia  dari  rasa  aman. Fenomena human trafficking (perdagangan manusia) merupakan salah satu masalah kontemporer yang tengah mendapat perhatian serius dunia Internasional. Lebih dari itu Human Trafficking adalah bentuk pelecehan dan eksploitasi yang sangat nyata dalam menghancurkan  wanita,  pria  dan  anak-anak  dari  semua  lapisan  masyarakat (Countryman-Roswurm & Patton Brackin, 2017).

## Kesimpulan
Bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  korban  perdagangan  orang  di  luar  negeri adalah dengan membentuk gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam  pelaksanaan  pencegahan  dan  penanganan  perdagangan  orang  di  luar  negeri. Melakukan  rehabilitasi  terhadap  korban,  baik  secara  medis,  psikologis  dan  sosial, pemulangan  serta integrasi  yang  wajib  dilakukan  oleh  negara,  khususnya  bagi  korban yang mengalami penderitaan  fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.  Tindak  pidana  perdagangan  orang  merupakan  suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi si pelaku dan akan  mendatangkan  kerugian  yang  sangat  besar  juga  bagi  korban  baik  dari  segi  fisik, maupun  psikis.  Tindak  pidana  perdagangan  orang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor maupun faktor intern maupun ekstern, faktor ekonomi maupun faktor sosial. Pelaku tindak pidana  perdagangan  orang  akan  mendapat  sanksi  baik  itu  berupa  kurungan  atau
pembayaran denda  yang wajib dipenuhi. Dan korban tindak pidana perdagangan orang pun mendapatkan haknya atas perlindungan hukum dari beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Bahwa negara berusaha untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dari warga  negaranya  dan  memberikan  perlindungan  dari  kejahatan  transnasional  serta pencegahan  dari  tindak  kejahatan.  Peran  negara  dalam  penanganan  tindak  pidana perdagangan  orang  tidak  hanya  sebatas  pada upaya  penegakan  hukum  saja.  Melainkan juga pada upaya pencegahan (prevention) dan perlindungan korban perdagangan orang, Upaya  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi  masalah tingginya kasus Human Trafficking yang terjadi pada pekerja Migran yang ada di belum mendapatkan hasil yang maksimal dan signifikan . Hal ini karena didalam proses strategi Multi Track Diplomacy yang dilakukan menemui berbagai kendala dalam hal ini kendala tersebut umumnya berasal dari dalam negeri (bersumber dari proses penegakkan hukum), dan juga berasal dari Malaysia (akibat perbedaan kepentingan dan juga perbedaan cara memperlakukan Pekerja Migran)

## BIBLIOGRAFI
Adudu, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. LEX CRIMEN , 11 (3).
Amin, I. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan. Jurnal Kompilasi Hukum , 8 (1), 24–34.
Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1).
Arliman,  L. (2017).  KOMNAS Perempuan Sebagai  State  Auxialiary  Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Perempuan Di Indonesia. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial , 14 (2), 125–136.
Bajpai, K. P. (2000). Human security: concept and measurement . Citeseer.
Budiyati,  D.  S.  R.  I.  (2013). Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Dalam  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Peradilan . UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Burgess,  J.  P.  (2008).  Non-military  security  challenges. Contemporary  Security  and Strategy , 60–78.
Countryman-Roswurm,  K.,  &  Patton  Brackin,  B.  (2017).  Awareness  without  re- exploitation:  Empowering  approaches  to  sharing  the  message  about  human trafficking. Journal of Human Trafficking , 3 (4), 327–334.
Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (2), 181–194.
Ferrario,  M.  H.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Human  Trafficking. Prosiding  Seminar  Nasional  &  Call  for  Paper"  Peran  Perempuan  Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP , 8 (1), 391–411.
Frada,  K.  (2019). Tinjauan  Yuridis  Putusan  Bebas  Terhadap  Pelaku  Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan No. 49PID. SUS2018PN. SMG) .
Henny  Nuraeny,  S.  H.  (2022). Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum Pidana dan Pencegahannya . Sinar Grafika.
Kilala, R. G. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Asas Retroaktif Menurut Pasal 28 I ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. LEX ADMINISTRATUM , 6 (2).
Monita, Y. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2).
Mustafid,  F.  (2019).  Perdagangan  Orang  dalam  Perspektif  HAM  dan  Filsafat  Hukum Islam. Al-Ahkam , 29 (1), 85–108.
Nugroho,  O.  C.  (2018).  Tanggung  Jawab  Negara  dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (4), 543.
Nurhayati,  Y.  (2013).  Perdebatan  Antara  Metode  Normatif  Dengan  Metode  Empirik Dalam  Penelitian  Ilmu  Hukum  Ditinjau  Dari  Karakter,  Fungsi,  dan  Tujuan  Ilmu Hukum. Al-Adl: Jurnal Hukum , 5 (10).
Saputra, T., Manalu, H., & Sayudi, A. (2022). Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking). Jurnal Hukum Pelita , 3 (1), 102–110.
Siku,  A.  S.,  &  SH,  M.  H.  (2016). Perlindungan  Hak  Asasi  Saksi  dan  Korban  Dalam Proses Peradilan Pidana . Indonesia Prime.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet XVII. Rajawali Pers, Jakarta .
Syaputra,  W.  B.,  &  Setiawan,  M.  F.  (2019).  Perdagangan  Manusia  Lintas  Negara  Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 3 (2), 87–99.
Takariawan,  A.,  &  Putri,  S.  A.  (2018).  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  human trafficking  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 25 (2), 237–255.
Ulandari, N. D. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi di Kota Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas  Hukum)  Universitas  Tanjungpura , 2 (2).
Winterdyk,  J.,  &  Reichel,  P.  (2010).  Introduction  to  special  issue:  human  trafficking: issues and perspectives. In European Journal of Criminology (Vol. 7, Issue 1, pp. 5– 10). SAGE Publications Sage UK: London, England.
Yulianti,  S.  W.  (2022).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Amnesti Jurnal Hukum , 4 (1), 11–29.

## Copyright holder:
Fransiscus Lature, Amsori (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: