Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## OPTIMALISASI DANA INFAK MASJID DALAM MENGATASI PERMASALAHAN IURAN BPJS KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN MASJID YOGYAKARTA
Nurul Jihadah Ashar, Isnaini Ulfa Rinda Sari , Aisyah Rohma Danita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta nuruljihadaashar@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6467

## Abstrak
Urgensi ekonomi bagi masyarakat merupakan aksioma yang tidak terbantahkan. Pengoptimalan dana infak masjid umumnya berputar pada operasional masjid saja. Akan tetapi, pada kenyataannya dana infak  dapat  dioptimalkan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  umat.  Hal  mendasar  yang  perlu diperhatikan  adalah  kesehatan  masyarakat  itu  sendiri.  Adapun  penelitian  ini  difokuskan  pada pengoptimalan  dana  infak  masjid  untuk  membantu  masyarakat  dalam  membayar  iuran  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dengan mengambil 6 sampel masjid. Adapun sampel dari penelitian dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu jumlah penduduk sekitar masjid, jumlah infak yang belum dimanfaatkan, dan laporan keuangan masjid (penerimaan dan pengeluaran).Tujuan dari penelitian ini adalah  terapan  karena  penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat  digunakan untuk  menyelesaikan  permasalahan  pembayaran  iuran  BPJS  di  lingkungan  masyarakat.  Dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  data  sekunder  yang  dikumpulkan  berupa  laporan  keuangan  masjid (dana  infak).  Kemudian  diperoleh  data  dana  infak  masjid  yang  belum  dimanfaatkan  untuk dialokasikan  kepada  masyarakat  sehingga  mampu  membantu  dalam  mengatasi  pembayaran  iuran BPJS Kesehatan.
Kata Kunci : Infak, masjid, BPJS Kesehatan
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## Pendahuluan
Dalam  sejarah  Islam  membuktikan  bahwa  masjid  merupakan  pusat  atau  sentral kegiatan  kaum  muslim  baik  dalam  hal  ibadah,  ekonomi  maupun  sosial,  sebagaimana keberadaan  masjid  nabawi  di  Madinah  pada  masa  Rasulullah  SAW.  Begitupun  di Indonesia,  masjid  juga  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  (Sidi Gazalba,  1983).  Selain  sebagai  tempat  ibadah  maupun  sarana  penyebaran  agama  Islam, para  pengurus  masjid  juga  menyediakan  wadah  bagi  masyarakat  yang  ingin  berinfak ataupun shodaqoh khususnya pada hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan pada saat shalat jum’at setiap minggunya.
Dana  yang  dikumpulkan  kemudian  digunakan  untuk  biaya  operasional  masjid seperti membayar khotib, imam, muadzin, takmir dan lain-lain. Selain itu, digunakan pula untuk biaya renovasi serta pembangunan infrastruktur masjid (Sochimin, 2016). Berkaitan dengan  pemakmuran  masjid,  sebenarnya  banyak  berhubungan  dengan  kemakmuran masyarakat  Islam  secara  umum  karena  menurut  Masjid  kata ma’mur dapat  diobsesikan dengan  perkataan ta’mir (takmir).  Jadi,  takmir  masjid  adalah  lembaga  atau  badan  yang bertanggungjawab untuk membuat masjid ramai dan sejahtera. Dengan demikian masjid memiliki peran yang vital dalam membangun masyarakat yang tinggal di lingkungannya.
Pada  kenyataannya  fungsi  masjid  yang  ada  dewasa  ini  sebagian  besarnya  hanya terbatas  sebagai  tempat  ibadah  ritual  saja.  Hal  ini  berbeda  dengan  fungsi  masjid  pada zaman  Rasulullah  SAW.  Pada  masa  Rasulullah  SAW  fungsi  masjid  di  samping  sebagai tempat ibadah ritual juga memiliki fungsi penunjang seperti fungsi pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi, bahkan juga digunakan untuk mengatur Negara dan strategi perang. Ada  beberapa  keuntungan  jika  potensi  ekonomi  masjid  dapat  dikembangkan,  yaitu:  1) dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan;, 2) dapat mengurangi ketergantungan  pemerintah  kepada  pinjaman  luar  negeri  untuk  program  pengentasan kemiskinan;  dan  3)  dapat  dipergunakan  untuk  membangun  kemandirian  ekonomi  umat (Rifai & Fakhruroji, 2005).
Untuk  menjadikan  masjid  berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan  sebagai  tempat strategis  pembinaan  ekonomi  umat,  maka  perlu  dibuatkan  pemodelan  pemberdayaan ekonomi masjid melalui optimalisasi fungsi dan potensi masjid. Pemodelan pemberdayaan ini  dapat  dilakukan  melalui  identifikasi  potensi  ekonomi  masjid  yang  tersedia  meliputi sumber daya manusia, potensi masyarakat sekitar masjid, dan lain-lain.
Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat merupakan hak asasi  manusia  dan  diakui  secara  internasional  termasuk  Indonesia.  Oleh  karena  itu, pemerintah melalui undang-undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mewajibkan  seluruh  masyarakat  mengikuti  program  jaminan  kesehatan  berupa  asuransi kesehatan sosial yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS).
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS kesehatan memberikan beberapa keuntungan  yaitu,  memberikan  manfaat  yang  komprehensip  dengan  premi  terjangkau, BPJS  Kesehatan  menerapkan  prinsip  kendali  biaya  dan  mutu,  menjamin  sustainabilitas
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
(kepastian  pembiayaan  pelayanan  kesehatan  yang  berkelanjutan),  serta  memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
Namun  demikian,  sistem  JKN  oleh  BPJS  menjadi  persoalan  tersendiri  karena negara  mengalihkan  tanggung  jawab  penjaminan  kesehatan  menjadi  kewajiban  seluruh masyarakat  yang  bersifat  mandatorik.  Kewajiban  inilah  yang  menjadikan  beban masyarakat  bertambah  karena  pengeluaran  yang  dibayarkan  langsung  dari  uang  saku sendiri sehingga mengakibatkan masyarakat yang berpendapatan rendah merasa keberatan dibandingkan dengan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Dengan kata lain, sistem ini memberikan beban tersendiri bagi masyarakat golongan bawah. Maka, pengoptimalisasian dana  infak  masjid  akan  menjadi  solusi  alternatif  dalam  mengatasi  persoalan  iuran  BPJS bagi masyarakat di sekitar lingkungan masjid.
Oleh  karena  itu,  tim  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  teori  tersebut  ke  dalam studi  penelitian  dengan  judul  “Optimalisasi  Dana  Infak  Masjid  dalam  Mengatasi Permasalahan Iuran BPJS Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Masjid Yogyakarta”. Tinjauan Pustaka

## 1. Infak
Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infak adalah  harta  yang  dikeluarkan  oleh  seseorang  atau  badan  usaha  diluar  zakat  untuk kemaslahatan  umum.Infak  adalah  pemberian  atau  sumbangan  harta  selain  zakat  untuk kebaikan.
Menginfakkan  harta  secara  baik  dan  benar  termasuk  ketaqwaan  manusia  kepada Allah  SWT.  Infak  yang diberikan  akan  menjadi  salah satu  pemasukan  dana sosial,  yang tidak  terikat  jumlah dan waktunya.  Infak  tidak mengenal  nishab,  infak  dikeluarkan  oleh seiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah (Nurlaelawati, 2010).
Shadaqah  adalah  suatu  pemberian  yang  diberikan  oleh  seorang  muslim  kepada orang  lain  secara  spontan  dan  sukarela  tanpa  dibatasi waktu  dan  jumlah  tertentu,  suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.
Dalam  terminologi  syariah,  pengertian  shadaqah  berarti  mengeluarkan  sebagian harta  atau  penghasilan  untuk  kepentingan  yang  diperintahkan  dalam  ajaran  islam.Jadi, infak dan shadaqah memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu  berbagi  kepada  sesama  dengan  memberikan  sebagian  harta  yang  kita  miliki (Priyatna, 2018).

## 2. Masjid
Masjid dapat didefinisikan sebagai “suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang  memiliki  batas  yang  jelas  (benteng/pagar)  yang  didirikan  secara  khusus  sebagai tempat  beribadah  umat  Islam  kepada  Allah  SWT,  khususnya  untuk  menunaikan  shalat (Nasution Abdul Haris, Khoirun, Askari, & Muhammad, n.d.).
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Menilik dari sejarah peradaban Islam, masjid merupakan sarana untuk melakukan dakwah  sekaligus  memberdayakan  ekonomi  jamaah  dan  masyarakat  yang  ada  di  sekitar masjid. Masjid  juga  berperan  dalam menyelesaikan  persoalan  pendidikan,  sosial  budaya, sosial  kemasyarakatan,  dan  terutama  sosial  ekonomi  masyarakat  (Rifai  &  Fakhruroji, 2005).
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan sensus  penduduk  yang  dilakukan  BPS  pada  tahun  2010,  jumlah  penduduk muslim di Indonesia sejumlah 237.641.326 jiwa atau 87,18 persen penduduk di Indonesia.
Selain jumlah penduduk muslim yang besar, jumlah masjid di Indonesia mencapai kurang  lebih  290.000  bangunan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  ketua  umum  Dewan  Masjid Indonesia, Jusuf Kalla. Jadi, dengan jumlah masjid dan jumlah penduduk yang tergolong besar tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui masjid dapat dioptimalisasikan 3. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)
BPJS  Kesehatan  merupakan  Badan  Hukum  Publik  yang  bertanggungjawab langsung  kepada  Presiden  dan  memiliki  tugas  untuk  menyelenggarakan  Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima  Pensiun  PNS  dan  TNI/POLRI,  Veteran,  Perintis  Kemerdekaan,  beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya atau pun rakyat biasa (Usman & Kara, 2016).
BPJS  Kesehatan  ini  merupakan  penyelenggara  program  jaminan  sosial  di  bidang kesehatan  yang  merupakan  salah  satu  dari  lima  program  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional.
BPJS  Kesehatan  juga  menjalankan  fungsi  pemerintah  (governing  function)  di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha  milik  negara  dan  sebagian  lainnya  oleh  lembaga  pemerintah.  Gabungan  antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintah itulah yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional (Abdul Muta Ali, 2018).
Tabel 1
Data pembayaran dan tunggakan BPJS Tahun Tunggakan 2014 1,9 2015 9,4 2016 6,7 2017 13,8 2018 19,4
Sumber: Data Diolah
Banyak  peserta  mandiri  yang  hanya  mendaftar  pada  saat  sakit  dan  memerlukan layanan  kesehatan  berbiaya mahal sedangkan  peserta  tidak  tertib  dalam membawa  iuran
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
BPJS kesehatan. Sepanjang tahun 2018, klaim rasio dari peserta mandiri mencapai 313%. Taken 2018 total iuran peserta mandiri 8,9 triliun sedangkan total ultimate mencapai 27,9 triliun  berarti  tjngkat  keaktifan  peserta  mandiri  hanya  53,7  %.  Jumlah  terdaftar  peserta BPJS 199 juta jiwa atau sekitar 80% Dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. PBI APBN 92,3 juta, PPI swasta 27,9 juta, PBNU pekerja mandiri 27,6 juta, PBI APBD 25,1 juta, PPU PNS 14,1 juta, Bukan pekerja 5,1 juta, PPU TNI 1,6 juta, PPU BUMN 1,5 juta, PPU  polri  1,3  juta,  PPU  BUMD  180,6  ribu.  Sementara  jumlah  fasilitas  kesehatan BPJS kesehatan  hingga  Mei  tahun  2018  mencapai  27.140.  Yang  terdiri  dari  puskesmas  6.666 unit, puskesmas+TT 3.206 unit, klinik rawat inap 497 unit dan rumah sakit 2.159 unit.
4. Penyebab Defisit BPJS Kesehatan
a. Besarnya  klaim  yang  harus  dibayarkan  BPJS  Kesehatan  untuk  menanggung pengobatan selalu lebih tinggi dari total iuran yang dibayarkan oleh pesertanya. Rasio klaim terhadap penerimaan selalu di atas 100%.
b. Tarif  iuran  yang  masih  rendah,  underpriced  atau  di  bawah  angka  hitungan  ideal untuk bisa menutupi biaya kesehatan.
c. Peserta  JKN  yang  tidak  disiplin.  Banyak  peserta  PBPU  atau  dari  sektor  informal yang  baru  mendaftar  pada  saat  sakit.  Tetapi  setelah  mendapat  layanan  kesehatan, mereka berhenti membayar iuran.
d. Rendahnya tingkat keaktifan peserta membayar iuran. Tingkat keaktifan membayar iuran peserta PBPU tercatat hanya sekitar 54%. Artinya, 46,3% dari peserta mandiri yang  menunggak  membayar  iuran.  Sepanjang  2016  sampai  2018,  besar  tunggakan peserta  mandiri  mencapai  sekitar  Rp  15  triliun.  Sementara  tingkat  utilisasi (penggunaan asuransi) sangat tinggi, dengan rasio klaimnya mencapai 313%.
e. Beban  pembiayaan  untuk  penyakit  katastropik  yang  harus  ditanggung  BPJS Kesehatan  sudah  sangat  besar.  Katastropik  adalah  penyakit-penyakit  yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatannya, seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal.
5. Kriteria Penerima PBI
a. Peserta  PBI  Jaminan  Kesehatan  meliputi  orang  yang  tergolong  fakir  miskin  dan orang tidak mampu.
b. Kriteria  Fakir  Miskin  dan  orang  tidak  mampu  ditetapkan  oleh  menteri  di  bidang sosial setelah berkoordinasi dengan menteri dan /atau pimpinan lembaga terkait
c. Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan
d. Data  Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu  yang  telah  diverifikasi  dan  divalidasi sebagaimana  dimaksud,  sebelum  ditetapkan  sebagai  data  terpadu  oleh  Menteri  di bidang  sosial,  dikoordinasikan  terlebih  dahulu  dengan  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
e. Data  terpadu  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  dirinci  menurut  provinsi  dan kabupaten/kota.
f. Data terpadu sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.
g. Data  terpadu  sebagaimana  dimaksud,  disampaikan  oleh  Menteri  di  bidang  sosial kepada  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan dan DJSN.
6. Masalah Kenaikan Iuran BPJS
a. Inflasi
Kenaikan  iuran  tersebut  secara  langsung  juga  pasti  akan  berpengaruh  terhadap inflasi.  Di  mana,  kenaikan  iuran  BPJS  Kesehatan  akan  mendorong  administered price  atau  harga  yang  diatur  pemerintah  melonjak  lebih  tinggi  dari  sebelumnya. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kenaikan iuran sebesar dua kali lipat akan berdampak pada kesejahteraan  masyarakat.  Sebab,  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  jaminan  kesehatan meningkat.
b. Kemiskinan
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo termasuk salah satu pejabat yang tidak setuju dengan  kenaikan  iuran  BPJS  Kesehatan.  Dia  mengungkap  'bahaya  laten' membesarnya angka kemiskinan di Indonesia akibat kebijakan ini.Jika peserta BPJS Mandiri  sudah  kesulitan  membayar  iuran,  tidak  menutup  kemungkinan kepesertaannya  di  BPJS  ditanggalkan.  Capaian  universal  health  coverage  atau cakupan  kesehatan  semesta  pun  semakin  menjauh  dari  100  persen.  Dengan demikian, target pemerintah tentang jaminan kesehatan tidak akan tercapai.

## Metode Penelitian
1. Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  selama  kurang  lebih  sepuluh  hari  sejak  akhir  bulan  Agustus hingga  awal  bulan  September.  Adapun  penelitian  ini  mencakup  pengelolaan  dan pengalokasian  dana  infak  pada  enam  masjid  di  Kota  Yogyakarta.  Tujuan  dari penelitian adalah terapan karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  BPJS  dilingkungan masyarakat.
2. Sumber Data
Sumber  data  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  darimana  subjek  data-data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan berupa laporan keuangan masjid (dana infak). Menurut Sugiyono (2015) data  sekunder  adalah  data  yang  tidak  diperoleh  langsung  dari  lapangan,  akan  tetapi melalui  media  tertentu.  Sedangkan  menurut  Tashakkori  dan  Teddlie  (2010)  data
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
sekunder adalah data yang dicatat atau dikumpulkan pada waktu awal oleh seseorang selain peneliti yang bersangkutan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  masjid  yang  berada  di  kota  Yogyakarta.
Berdasarkan  data  Kementrian  Agama  Wilayah  (Kemenag)  DIY  pada  tahun  2014 sebanyak 529 masjid yang ada di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, data yang diperoleh dari  Kemenag tersebut tidak mengklasifikasikan  lebih  jelas  terkait  jumlah  warga dan kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan masjid. Selain itu, melihat  jumlah masjid yang begitu banyak. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan survey lapangan dengan mengambil  6  sampel  masjid.  Adapun  sampel  dari  penelitian  dipilih  secara purposive dengan  mempertimbangkan  beberapa  aspek,  yaitu  jumlah  warga  masyarakat  sekitar masjid, jumlah infak/sadaqah yang belum dimanfaatkan, dan laporan keuangan masjid (penerimaan dan pengeluaran).
4. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  data  deskriptif sederhana,  yakni  dengan  memberikan  gambaran  data  tentang  jumlah  data  dan persentase data. Ada 4 jenis data yang disajikan yang dianalisis dalam penelitian, yaitu jumlah  warga  masyarakat  sekitar  masjid,  jumlah  dana  infak/sadaqah  yang  dihimpun dan belum dimanfaatkan oleh masjid di Kota Yogyakarta, dan potensi infak/sadaqah untuk BPJS masyarakat di lingkungan masjid.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Keadaan Demografis
Secara  etimologi,  kata  demografi  berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu  “ demographie” yang terdiri  atas  dua  kata  yakni demos dan graphien  demos artinya  penduduk,  dan graphien yang berarti  catatan,  bahasan  tentang  sesuatu  hal.  Secara  etimologi  makna  demografi  adalah pencatatan  atau  embahasan  mengenai  penduduk  atau  daerah  disaat  waktu  tertentu. Berikut  merupakan  catatan  penduduk  di  lingkungan  sekitar  masjid  dan  pengelolaan keungan masjid terkait dana infak/shadaqah.
a. Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Sekitar Masjid

## Tabel 2

## Jumlah Penduduk Sekitar dari 6 Masjid
Masjid KK Jumlah Jiwa Presentase (%) 1 334 2.259 34% 2 226 1.530 2% 3 176 1.414 22% 4 176 1.412 22% 5 103 775 12% 6 57 516 8% Jumlah 1.072 7.906 100% Sumber: 6 sampel masjid Kota Yogyakarta
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat disekitar masjid 1 sebesar 34% , masjid 2 sebesar 2%, masjid 2 sebesar 22%, masjid 4 sebesar 22%, masjid 5 sebesar 12%, dan masjid 6 sebesar 8%.
b. Jumlah Dana Infak yang Dihimpun dan Belum Dimanfaatkan oleh Masjid
Tabel 3

## Jumlah dana infak/shadaqah
yang dihimpun yang belum dimanfaatkan dari 6 masjid
Masjid Jumlah dana infak/shadaqah yang dihimpun Jumlah pengeluaran Jumlah dana infak/shadaqah yang belum dimanfaatkan 1 Rp 394,214,950 Rp 267,846,657 Rp 126,368,293 2 Rp 72,665,850 Rp 10,795,500 Rp 61,870,350 3 Rp 20,685,165 Rp 16,739,700 Rp 3,945,465 4 Rp 32,952,600 Rp 12,635,600 Rp 20,317,000 5 Rp 16,485,000 Rp 12,414,000 Rp 20,317,000 6 Rp 15,609,000 Rp 10,080,000 Rp 4,071,000 Jumlah Rp 552,612,565 Rp 330,511,457 Rp 222,101,108
Sumber: 6 sampel masjid Kota Yogyakarta
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  dana  infak  yang  dihimpun  dari  6  masjid dengan  pemasukan  sebesar  Rp  552,612,565  dan  pengeluaran  sebesar  Rp  330,511,457 sedangkan total infak yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 222,101,108.
2. Pengoptimalisasian  Dana  Infak  Masjid  yang  Belum  Dimanfaatkan untuk Iuran BPJS Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Masjid
Berikut  merupakan  hasil  klasifikasi  dan  persentase  jumlah  infak  yang  belum dimanfaatkan untuk membantu iuran BJS kesehatan masyarakat di lingkungan masjid.

## Tabel 4

## Jumlah infak/shadaqah untuk BPJS Kesehatan masyarakat
di lingkungan Masjid Masjid Jumlah infak yang belum dimanfaatkan Kelas III (Rp 306.000/tahu n) Kelas II (Rp
612.000/tah un) Kelas I (Rp 960.000/tah un) 1 Rp 126,368,293 412 jiwa 206 jiwa 131 jiwa 2 Rp 61,870,350 202 jiwa 101 jiwa 64 jiwa 3 Rp 3,945,465 12 jiwa 6 jiwa 4 jiwa 4 Rp 20,317,000 66 jiwa 33 jiwa 21 jiwa 5 Rp 4,071,000 13 jiwa 6 jiwa 4 jiwa 6 Rp 5,529,000 18 jiwa 9 jiwa 5 jiwa
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Total Rp 222,101,108 723 jiwa 361 jiwa 229 jiwa Total masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran BPJS
1.313 jiwa
Sumber : Data penelitian yang diolah
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  total  masyarakat  yang  menerima  bantuan  BPJS kesehatan dari sisa dana infak sebanyak 1.313 jiwa yang terdiri dari kelas III sebanyak 723 jiwa, kelas II sebanyak 361 jiwa, dan kelas I sebanyak 229 jiwa.

## 3. Kontribusi Infak Masjid untuk BPJS Kesehatan Masyarakat
Berdasarkan data yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa survey lapangan dan studi  literatur,  terdapat  banyak  informasi  yang  telah  dihimpun  untuk  membantu  dalam mengatasi  iuran  BPJS  Kesehatan  bagi  masyarakat  yang  berada  di  lingkungan  masjid. Merujuk  pada  data  sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  di  sekitar masjid  terbanyak  di  3  masjid  yaitu  masjid  1,  masjid  3,  dan  masjid  4.  Sedangkan  pada masjid 2 jumlah penduduk di sekitar masjid tersebut hanya 2%, masjid 5 sebesar 8%, dan masjid  6  sebesar  12%.  Dana  infak  yang  dikumpulkan  oleh  manajemen  masjid  tercatat pemasukan sebesar Rp 552,612,565 dan pengeluaran sebesar Rp 330,511,457, sedangkan total  dana  infak  yang  belum  dimanfatkan  oleh  masjid  tersebut  sebesar  Rp  222,101,108. Jumlah dana yang belum dimanfaatkan atau dana menganggur dari 6 masjid merupakan jumlah  yang  signifikan.  Hal  tersebut  dapat  diproyeksikan  terhadap  akumulasi  jumlah pemasukan masjid yang ada di Kota Yogyakarta yaitu 529 masjid.
Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah dana infak masjid untuk BPJS Kesehatan masyarakat  di  lingkungan  masjid  berjumlah  Rp  222.101.108.  Kemudian,  dilakukan perhitungan untuk penerima BPJS kesehatan masyarakat dengan kelas yang berbeda maka hasilnya adalah kelas III sebanyak 723 jiwa, penerima di kelas II sebanyak 361 jiwa dan 229 jiwa untuk penerima kelas I. Sehingga total penerima BPJS kesehatan di lingkungan masjid berjumlah 1.313jiwa. Maka dapat dilihat bahwa pengoptimalisasian dana infak yang menganggur  dapat  berkontribusi  nyata  bagi  masyarakat  yang  terdaftar  sebagai  peserta BPJS kesehatan dan kesulitan untuk membayar iuran.
Kontribusi  dana  infak  masjid  untuk  memberikan  bantuan  dana  kepada  masyarakat merupakan  ide  yang  perlu  dikembangkan  melihat  kontribusi  tersebut  sangat  berpotensi dan aplikatif. Selain itu, keberadaan masjid dalam menjalankan fungsi dan perannya terkait pemberdayaan  umat  akan  terlihat  jelas.  Hal  tersebut  dikarenakan  jaminan  kesehatan masyarakat adalah kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana infak yang dihimpun oleh manajemen masjid yaitu sebesar Rp 552.612.565, dana yang telah dialokasikan sebesar Rp 330.511.457.  Sedangkan  dana  yang  belum  dimanfaatkan  sebesar  Rp  222.101.108.
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Kemudian  diperoleh  jumlah  masyarakat  yang  dapat  menerima  bantuan  BPJS  kesehatan sebanyak 1.313 jiwa yang terdiri dari kelas III sebanyak 723 jiwa, kelas II sebanyak 361 jiwa, dan kelas I sebanyak 229 jiwa.
Oleh  karena  itu  hasil  dari  studi  ini  ditemukan  bahwa  pengoptimalisasian  infak mampu membantu dalam menyelesaikan  masalah  perekonomian masyarakat  lingkungan sekitar  masjid,  khususnya  dalam  mengatasi  iuran  BPJS  Kesehatan.  Selain  itu pengoptimalisasian  dana  infak  ini  juga  menjadi  konsep  baru  dan  integratif  yang  dapat diaplikasikan  di masjid  Kota  Yogyakarta dan  Indonesia  secara  umum sebagai salah  satu solusi dalam mengatasi persoalan umat.

## Saran
Melalui  penyusunan  Karya  Tulis  Ilmiah  ini,  penulis  berusaha  memberikan beberapa saran yaitu mengoptimalkan sisa dana infak masjid agar dapat bermanfaat bagi masyarakat  sekitar  masjid.  Di  samping  itu,  pemerintah  mewajibkan  seluruh  masjid mengoptimalkan  sisa  dana  infak  untuk  membantu  masyarakat  berpendapatan  rendah dalam  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  dan  menjadikan  penelitian  ini  sebagai  acuan untuk penelitian selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA
(n.d.).  Retrieved  from https://m.merdeka.com/uang/dampak-kenaikan-iuran-bpjs- kesehatan-antara-defisit-dan-kemiskinan.html
(n.d.). Retrieved 09 09, 2019, from https://yogyakarta.kemenag.go.id
(2011). Retrieved from BPJS kesehatan: http://bpjs-kesehatan.go.id Abdul Muta Ali. (2018). (PDF) Prektek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Analisis Hukum
Ekonomi Syariah) . Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327743891_Prektek_Badan_Penyelengg ara_Jaminan_Sosial_Analisis_Hukum_Ekonomi_Syariah
Nasutioan Abdul Haris, Khoirun, N., Askari, Z., & Muhammad, Z. (n.d.). (PDF) Kajian Strategi  Zakat,  Infaq  Dan  Shadaqah  Dalam  Pemberdayaan  Umat. Jurnal  Ekonomi Bisnis  Syariah ,  (Kajian  Strategi  dan  Pemberdayaan  Ummat).  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/327861107_Kajian_Strategi_Zakat_Infa q_Dan_Shadaqah_Dalam_Pemberdayaan_Umat
Nurlaelawati, E. (2010). Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective  on  Islamic  Economics. Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies , 48 (2),  365. https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.365-385
Priyatna,  A.  R.  (2018).  Aspek-Aspek  Filosofis  Zakat  Menurut  Alqur’an  dan  Sunah.
Adzkiya : Jurnal
Hukum
Dan Ekonomi Syariah . https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1332
Dinar. Vol 6, No 1: Januari 2019. 27-37
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Rifai, A. B., & Fakhruroji, M. (2005). Manajemen masjid : mengoptimalkan fungsi sosial-ekonomi masjid . Benang Merah Press.
Sidi  Gazalba.  (1983). Lokasi:  Masjid  Pusat  Ibadah  dan  Kebudayaan  Islam (Banten,  ed.). Retrieved from http://opac.ushuluddin.uinjkt.ac.id//index.php?p=show_detail&id=1785
Sochimin,  S.  (2016).  Praktik  Manajemen  Keuangan  Masjid  Berbasis  Pemberdayaan Ekonomi  Umat  Di  Kota  Purwokerto. Jurnal  Penelitian  Agama , 17 (2),  290–312. https://doi.org/10.24090/jpa.v17i2.2016.pp290-312
Usman, C.,  &  Kara,  M. (2016).  Analisis  Pengelolaan  BPJS  Kesehatan  Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makasar). Jurnal Iqtisaduna , 2 (1), 69– 85. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v2i1.2397