## KONSTRUKSI REALITAS PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM SURAT KABAR ONLINE

## Rina Sovianti
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia rina.sovianti@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstract
This study aims to know the direction of democracy and know the framing of news in Republika.com and Kompas.com, as well as the implications of the dissolution of FPI to development communication. The uniqueness of this research, FPI is a mass organization with a large number of masses but does not have an organizational license. This study uses the paradigm of constructionism, which considers the reality of social life is not a natural reality. Using the Robert N. Entman method to frame news stories coming  from  Republika.com  and  Kompas.com.  The  difference  in  framing  in  Kompas.com  media  and Republika.com is the news source. Republika.com choose a news source from an Islamic background, while Kompas.com choose a news source who is competent in his field is not based on his religion. In the first framing analysis, the level of problem identification and causal interpretation, the two online media have similarities. However, in terms of moral evaluation  and  treatment recommendation  both media  have  differences.  In  Republika.com  researchers  analyzed  treatment  recommendations  is  the rejection  of  FPI  activities.  FPI  has  no  legal  standing.  Kompas.com,  his  treatment  recommendation consideration of the dissolution of FPI is to maintain the existence of ideology and basic consensus of the state of Pancasila, the 1945 Constitution, the integrity of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika. Basically, the right to organize is a constitutional right. If there is no fundamental reason, the  dissolution  of  a  community  organization  should  not  exist.  However,  FPI  is  an  organization  that offers intolerance in the religious field.

## Keywords: : FPI; Democracy; Disbandment of FPI, Framming Media

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  arah  demokrasi  dan  mengetahui  pembingkaian  berita  di Republika.com dan Kompas.com, serta implikasi pembubaran FPI terhadap komunikasi pembangunan. Keunikan  penelitian  ini,  FPI  merupakan  organisasi  massa  dengan  jumlah  massa  banyak  tetapi  tidak mempunyai ijin organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme, yang memandang realitas kehidupan social bukanlah realitas yang natural. Menggunakan metode Robert N. Entman untuk membingkai berita-berita berasal dari Republika.com dan Kompas.com. Perbedaan framing pada media Kompas.com dan Republika.com adalah narasumber berita. Republika.com memilih narasumber berita berlatar belakang agama Islam, sedangkan Kompas.com memilih narasumber berita yang berkompeten dalam  bidangnya  tidak  berdasarkan  pada  agamanya.  Dalam  analisis framing yang  pertama, level problem identification dan causal interpretation , kedua media online tersebut mempunyai persamaan. Namun,  dalam  hal moral  evaluation dan treatment  recommendation kedua  media  mempunyai perbedaan.  Pada  Republika.com  peneliti  menganalisis treatment  recommendation adalah  penolakan kegiatan  FPI.  FPI  tidak  mempunyai legal  standing .  Kompas.com, treatment  recommendation -nya pertimbangan  pembubaran  FPI  adalah  menjaga  eksistensi  ideologi  dan  konsensus  dasar  bernegara Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal  Ika.  Pada dasarnya hak berorganisasi adalah  hak  konstitusional.  Jika  tidak  ada  alasan  mendasar,  pembubaran  sebuah  organisasi kemasyarakatan seharusnya tidak ada. Namun, FPI merupakan organisasi yang menawarkan intoleransi dalam bidang keagamaan.
Kata Kunci: : FPI; Demokrasi; Pembubaran FPI, Framming Media
Submitted: 31-03-2021, Revision: 07-05-2021, Accepted: 29-06-2021
ISSN: 1412-7873 (cetak), ISSN: 2598-7402 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PENDAHULUAN
Berita  kepulangan  Rizieq  Shihab menjadi booming di  media-media  di Indonesia.  Rizieq  Shihab  adalah  pendiri Front Pembela Islam yang disingkat FPI. FPI mempunyai  pengikut  yang  banyak  dari berbagai kota di Indonesia karena perjuangannya menegakkan hukum Islam di negara  sekuler.  FPI  didirikan  pada  17 Agustus  1998  di  Pondok  Pesantren  Al  Um, Kampung  Utan,  Ciputat,  di  Selatan  Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis  Muslim  dan  ratusan  santri  yang berasal dari daerah Jabotabek.
Kepulangan  Rizieq  Shihab  dari Mekah setelah tiga setengah tahun berada di Mekkah sangat dinantikan oleh pengikutnya. Berita kepulangan Rizik Shihab ke tanah air membuat antusias pengikutnya untuk memberikan  ucapan  selamat  datang  dan menyambut  kedatangannya.  Pengikutnya menganggap Rizieq Shihab adalah keturunan Nabi  Muhammad  SAW,  sehingga  Rizieq Shihab  sangat  dielu-elukan  oleh  para pengikutnya.  Apapun  yang  dikatakan  oleh Rizieq  Shihab  sangat  dipercaya  oleh pengikutnya.  Bukti  bahwa  segala  tindak tanduk  Rizieq Shihab  sangat dipercaya  oleh pengikutnya  yaitu  pada  pemilihan  gubernur DKI Jakarta. Rizieq Shihab sangat berperan dalam  membantu  memperoleh  suara  untuk Anis  Baswedan  melawan  Basuki  Tjahaya Purnama. FPI dengan kekuatannya berkampanye  melalui  agama  di  masjid- masjid. Agama menjadi alat kampanye untuk Anis  Baswedan  dan  FPI  dan  menjadi kekuatan  yang  utama.  Anis  baswedan  yang didukung  FPI  akhirnya  memenangkan pemilihan gubernur DKI  Jakarta.
Pada  masa  Covid  19,  Laskar  FPI berkumpul  tanpa  mengindahkan  protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah.  Berkumpulnya  pengikut  dalam jumlah  besar  mengakibatkan  bertambahnya orang  yang  terkena  virus  Covid  19  dan membentuk  kluster  baru  penularan  kepada orang lain.
Hal  tersebut  yang  mengakibatkan  Rizieq Shihab dijadikan tersangka penyebaran virus Covid  19.  Di  samping  pembentukan  klaster baru  di  bandara,  Rizieq  Shihab  juga mengadakan  Maulud  Nabi  Muhammad  dan mengadakan acara pernikahan anaknya yang menyebabkan  terjadinya  kerumunan  banyak orang. Hal itulah yang menyebabkan Rizieq Shihab menjadi tersangka yang menyebabkan orang lain tertular virus Covid 19.
Di samping itu, pihak FPI juga tidak menyetujui  jika  baliho-baliho  menyambut kepulangan  Rizieq  Shihab  diturunkan  oleh TNI.  Pihak  FPI  memasang  kembali  baliho- baliho  yang  sudah  diturunkan.  Adapun baliho-baliho  tersebut  tidak  mempunyai  ijin pemasangannya  dan  peletakkan  baliho- baliho  tersebut  mengganggu  ketertiban umum.
Pemberitaan mengenai pelarian Rizieq  Shihab  setelah  kepulangannya  dari Mekkah  banyak  diliput  oleh  media  di Indonesia. Setelah kepulangan Rizieq Shihab,  FPI  membuat  kegiatan  yang meresahkan  masyarakat  pada  umumnya dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan tertinggi  FPI,  Rizieq  Shihab  dijadikan tersangka karena tidak mengindahkan protokol kesehatan di masa pandemic. Pihak kepolisian  melayangkan  surat  panggilan tetapi  tidak  diindahkan  oleh  Rizieq  Shihab. Untuk  menghindari  masalah  hukum  yang membelitnya, Rizieq Shihab melarikan diri di daerah  Cirebon  menurut  versi  pemerintah. Dalam pelariannya tersebut, pihak kepolisian berhasil mengikutinya dan kemudian terjadilah peristiwa tembak menembak antara pihak kepolisian dengan pihak FPI. Tembak- menembak tersebut mengakibatkan tewasnya enam  orang  dari  pihak  FPI.  Namun,  pihak FPI  mengklaim  bahwa  pihaknya  tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Berbeda dengan klaim FPI, pihak kepolisian menemukan  adanya  senjata  api  dan  senjata tajam  di  dalam  mobil  FPI.  Bermula  dari pemasangan kembali baliho yang bergambar
Rizieq Shihab serta ditemukan senjata tajam dan  senjata  api  lalu  bergulir  wacana pembubaran  FPI  karena  terkait  dengan teroris.
Berbagai  masalah  yang  menimpa Rizieq Shihab mulai dari insiden Monas, aksi 212,  skandal  mesum,  dan  yang  terakhir kepulangan Rizieq Shihab yang menimbulkan  polemik.  Adanya  berbagai masalah  yang  mengakibatkan  terganggunya ketertiban  dan  keamanan masyarakat  umum tersebut  mengakibatkan  pihak  kepolisian menyampaikan  surat  pemanggilan  kepada Rizieq Shihab. Pemanggilan pertama Rizieq Shihab mangkir. Kemudian dilakukan pemanggilan  yang  kedua  juga  mangkir. Pemanggilan yang ketiga kali akhirnya pihak kepolisian memperingatkan akan ada penjemputan  jika  pada  pemanggilan  ketiga Rizieq  Shihab  tidak  hadir  juga.  Pada pemanggilan  ketiga  akhirnya  Rizieq  Shihab bersedia hadir tanpa ada penjemputan.
Melihat  sepak  terjang  Rizieq  Shihab sebagai pemimpin FPI jauh menyimpang dari ajaran  agama  Islam  dan  melanggar  aturan negara.  Penggunaan  isu-isu  politik  berbasis sentimen  (agama,  etnis,  antar  golongan) selanjutnya  disebut        Politik        Sentimen sudah        tak  terelakkan  dalam  dunia  politik Indonesia  (Afriadi  et  al.,  2019).  Negara Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Beberapa hal yang perlu diperhatikan  dalam  pelaksanaan  demokrasi Pancasila adalah Negara
Indonesia berdasarkan  hukum,  tidak  berdasarkan kekuasaan belaka dan pemerintah berdasarkan  system  konstitusional  bukan absolutism atau kekuasaan mutlak dan tidak terbatas.
Beberapa  karakteristik  demokrasi Indonesia adalah sebagai berikut: kedaulatan ada  di  tangan  rakyat;  selalu  berdasarkan kekeluargaan  dan  gotong  royong,  cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat; tidak mengenal adanya partai pemerintahan  dan  oposisi;  diakui  adanya keselarasan  antara  hak  dan  kewajiban; menghargai hak asasi manusia;
ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui  wakil-wakil  rakyat  serta  tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak; tidak  menganut  system  monopartai;  pemilu dilaksanakan  secara  luber;  tidak  mengenal adanya  dictator  mayoritas  dan  tirani minoritas; mendahulukan kepentingan rakyat atau  kepentingan  umum  (Djuyandi &  Yusa, 2017).  FPI  sebuah  organisasi  yang  tidak memiliki  badan  hukum  karena  telah dibatalkan  dan  pihak  FPI  tidak  bersedia memperpanjang  karena  terdapat  syarat- syarat yang tidak disetujui oleh pihak FPI dan menganggap  bahwa  pemerintah  adalah thoghut.  Thaghut  atau  tagut  adalah  istilah dalam  agama  Islam  yang  merujuk  pada penyembahan selain Allah.
Sejak  awal  kelahirannya  hingga  saat ini, aktivitas-aktivitas FPI banyak menghiasi media  massa  di  Indonesia  karena  kekerasan yang  dilakukannya  (Faiz,  2017).  Berbagai media memframing melalui berbagai pemberitaan FPI sebagai organisasi masyarakat yang menyulut terjadinya konflik (Akhrani,  2018).  Begitu  sulitnya  FPI dibubarkan sekalipun telah memiliki catatan hitam  dan  memunculkan  asumsi  bahwa Gerakan FPI adalah karena pesanan Penguasa,  mereka  yang  melakukan  tindak kekerasan  atas  perintah-pesanan  dari  orang- orang  yang  tadinya  memegang  kekuasaan. Dengan  demikian,  kalangan-kalangan  itu memiliki tujuan menghadang proses demokratisasi  dan  menggunakan  kelompok kaum muslimin untuk membela kepentingan orang-orang  tersebut  atas  nama  Islam.  FPI sering tidak melakukan mekanisme perijinan terhadap  aparat  kepolisian  dan  sering  juga ketika  FPI  melakukan  aksinya,  mereka  ini yang  memulai  memancing  emosi  pihak kepolisian.  Tidak  ada  kebijakan  yang signifikan  yang  diberikan  kepada  FPI  dari aparat kepolisian apa lagi sampai membubarkan  FPI.  Ini  menunjukkan  posisi sulit polisi karena hanyalah aparat di bawah kekuasaan (Wahid, 2018). Emosi juga dapat
digunakan  untuk  tujuan  anti-pluralis  karena dapat  menyebabkan  fragmentasi  dalam masyarakat dan dapat merusak kohesi sosial, terutama  di  negara-negara  dengan  beragam budaya dan komposisi agama (Duile, 2017). Konflik  yang  melibatkan  agama  dapat disebabkan  oleh  beberapa  hal,  secara keseluruhan disebabkan oleh sentimensi atau aspek  emosional  keagamaan  (Savitri  & Taher, 2018).
Konteks  penelitian  dalam  penelitian ini  adalah  banyaknya  kasus  yang  menimpa Rizieq  Shihab  dan  FPI,  maka  bergulirlah berita-berita  mengenai  pembubaran  FPI. Pembubaran  FPI  tersebut  menjadi  berita yang  strategis  yang  dibingkai  oleh  masing- masing  media.  Media  membingkai  berbagai berita  pembubaran  FPI  sebagai  yang  layak “dijual”  kepada  pembacanya.  Pembubaran FPI  berkaitan  dengan  demokrasi  di  mana masing-masing orang diakui dalam memberikan  suaranya.  Namun,  berkaitan dengan  FPI  sedikit  unik  karena  organisasi dengan  jumlah  massa  yang  banyak  tetapi tidak mempunyai ijin sebagai organisasi akan tetapi  masih  berkegiatan  seperti  layaknya organisasi masyarakat yang mempunyai ijin. Ijin FPI tidak diperpanjang karena FPI belum memenuhi salah satu syarat sebagai organisasi  masyarakat  yaitu  AD/ART  dan dengan  berbagai  pertimbangan  akhirnya pemerintah  berhasil  membubarkan  FPI. Setelah  melewati  berbagai  proses  hukum, kini  Rizieq  Shihab  sebagai  ketua  FPI akhirnya  ditetapkan  sebagai  tersangka  atas berbagai kasus dan kini masih di dalam jeruji penjara.
Pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan  dengan  keanggotaan  yang jumlahnya  cukup  besar  memberi  dampak yang luas terhadap masyarakat, organisasi itu sendiri,  dan  pemerintah.  Hal  tersebut tergambar dari media-media yang menyebutkan  bahwa  pembubaran  FPI  akan menjadi preseden yang buruk bagi demokrasi. FPI adalah organisasi kemasyarakatan yang menganut keradikalan dalam  beragama.  Radikal  akan  mengancam
demokrasi sementara demokrasi akan meminggirkan  radikalisme.  Radikalisme beragama yang diekspresikan FPI lewat jalur kekerasan memang mengancam masa depan demokrasi. Pembubaran FPI yang dilakukan tidak melalui mekanisme pengadilan, sangat dekat  dengan  pelanggaran  hak  kebebasan berkumpul  dan  berserikat.  Ketidakjelasan batas  dari  aksi  pembubaran  FPI  berpotensi merenggut  hak  sipil  dan  hak  politik  warga negara.  Aksi-aksi  kekerasan  FPI  memang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat sipil yang  menjunjung  tinggi  nilai  pluralitas, toleransi, dan egalitarian.
Dalam penelitian Ramadan Hendrian menghasilkan penelitian aksi sweeping yang dilakukan  oleh  FPI  dan  penegakan  amar ma'rûf  nahî  munkar  yang  berujung  pada kekerasan  dengan  masyarakat  sekitar  dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Demikian juga  dengan  penelitian  Silviah  (2014)  yang meneliti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh  FPI  dalam  melaksanakan  kegiatannya. Melihat  kedua  penelitian  tersebut,  kebaruan dari  penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah melihat  arah  demokrasi  Indonesia  dengan adanya  wacana  pembubaran  FPI  sebagai organisasi masyarakat (Hendrian, 2020).
Tujuan  penelitian  ini,  peneliti  ingin mengetahui arah pembingkaian berita pembubaran  FPI  oleh  pemerintah  di  media online  Republika.com  dan  Kompas.com. Pembingkaian tersebut berkaitan dengan arah demokrasi  di  Indonesia.  Pengetahuan  apa yang  diperoleh  dari  pembingkaian  berita tersebut  dan  juga  kontribusinya  kepada komunikasi pembangunan secara luas.
Untuk  melihat  arah  demokrasi  pada pembubaran  FPI,  peneliti  menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Analisis framing  adalah  analisis  untuk  mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, actor, kelompok) dibingkai oleh media. Pembingkaian  melalui  proses  konstruksi. Realitas  social  dimaknai  dan  dikonstruksi dengan  makna  tertentu,  artinya  bagaimana suatu  peristiwa  dimaknai  dan  ditampilkan oleh media.
Menurut  Erving  Goffman  secara sosiologis konsep frame analysis memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasi secara aktif pengalamanpengalaman        hidup        kita untuk        dapat  memahaminya.  Schemata interpretasi  itu  disebut frames,  yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan,  mengidentifikasi  dan  memberi label  terhadap  peristiwa-peristiwa        serta informasi (Sobur, 2012).
Robert  N.  Entman  adalah  salah seorang  ahli  yang  meletakkan  dasar-dasar bagi  analisis framing untuk  studi  isi  media dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  paradigma komunikasi.
Entman membagi framing dalam dua dimensi  besar,  yaitu  seleksi  isu  dan penekanan (penonjolan) aspek-aspek realitas.  Kedua  faktor  tersebut  dapat mempertajam  pembingkaian  berita  melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan  berita.  Jurnalis  atau  wartawan mempunyai  factor  yang  paling  menentukan fakta  yang  dipilihnya,  ditonjolkan,  atau  pun dibuang.  Pengambilan  keputusan  mengenai sisi  mana  yang  harus  ditonjolkan  atau dibuang merupakan keputusan yang melibatkan  nilai  dan  ideologi  para  jurnalis yang terlibat proses produksi suatu berita.
Penonjolan merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. Realitas  yang  disajikan  secara  menonjol mempunyai peluang untuk diperhatikan dan mempengaruhi  khalayak  dalam  memahami realitas.  Pembingkaian  atau  framing  yang dijalankan  suatu  media  dengan  menyeleksi topik  atau  isu  tertentu  dan  mengabaikan topik/isu yang lain, menonjolkan isu tersebut dengan  menggunakan  pelbagai  strategi wacana  (menempatkan  sebagai  headline, halaman  depan,  tengah,  atau  belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung  dan  memperkuat  penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan  orang  atau  peristiwa  yang diberitakan.
Pola  penonjolan  sebagai  upaya menyuguhkan kepada publik tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima  oleh  publik.    Menurut  Entman penonjolan merupaka sebuah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran frame  atau  bingkai  di  dalam  teks  tidak menjamin  pengaruhnya  terhadap  pemikiran khalayak.  Selanjutnya  Entman  mengatakan bahwa  pembingkaian  memiliki  implikasi penting  bagi  komunikasi  politik,  karena menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari  realitas  dengan  mengabaikan  elemen- elemen lainnya yang memungkinkan khalayak  memiliki  rekasi  yang  berbeda. Politisi  korup  membangun  pembingkaian dengan  melempar  isu  yang  dianggap  lebih penting sehingga media melakukan penonjolan terhadap isu yang dilempar  oleh polistisi  tersebut.  Politisi  bersama  jurnalis membangun frame berita (Sobur, 2012).
Perumusan masalah dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  pembubaran  FPI tersebut mempengaruhi pemberitaan; bagaimana  realitas  demokasi;  bagaimana arah demokrasi  di Indonesia dengan adanya pembubaran FPI; bagaimana tindakan pemangku  kepentingan  dalam  menangani pembubaran  FPI;  dan  bagaimana  impilikasi berita  pembubaran  FPI  dengan  komunikasi pembangunan.  Dari  perusmusan  masalah diatas  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  arah  demokrasi  dan  mengetahui pembingkaian  berita  di  Republika.com  dan Kompas.com,  serta  implikasi  pembubaran  FPI terhadap komunikasi pembangunan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Peneliti  menggunakan  data  yang dikumpulkan  melalui  media  online,  yaitu Republika.com  dan  Kompas.com  mengenai pembubaran FPI kemudian dianalisis menggunakan konsep framing dari Robert N. Entman. Hal tersebut diambil peneliti karena peneliti ingin melihat bagaimana pembubaran  FPI  tersebut  mempengaruhi pemberitaan di Republika.com dan Kompas.com,  bagaimana  gambaran  realitas
demokrasi  di  Media  Republika.com  dan Kompas.com, bagaimana arah pembingkaian berita  di  Republika.com  dan  Kompas.com, bagaimana  arah  demokrasi  di  Indonesia dengan adanya pembubaran FPI, bagaimana tindakan  pemangku  kepentingan  dalam menangani pembubaran FPI, dan bagaimana implikasi  berita  pembubaran  FPI  dengan komunikasi pembangunan. Peneliti menggunakan analisis framing kedua  media yaitu Republika.com dan Kompas.com untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.
Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui  bagaimana  perspektif  atau  cara pandang  yang  digunakan  oleh  wartawan ketika  menyeleksi  isu  dan  menulis  berita. Cara pandang atau perspektif pada akhirnya yang  menentukan  fakta  apa  yang  diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan,  dan  hendak  dibawa  ke  mana berita tersebut (Eriyanto, 2012). Pembingkaian  tersebut  yang  diteliti  untuk mendapatkan perbedaan antara media online Republika.com  yang  berideologi  Islam  dan Kompas.com  yang  berideologi  nasionalis. Untuk melihat bagaimana media Republika.com  dan  Kompas.com  dalam membingkai berita FPI dan  isu  pembubaran organisasi tersebut serta arah demokrasi dari sudut pandang masing-masing media tersebut.
Peneliti memilih berita di kedua media online  tersebut  yang  sesuai  dengan  topik penelitian. Setelah memilih berita, kemudian peneliti  menganalisis  dengan  menggunakan analisis framing untuk  membingkai  berita- berita  yang  telah  peneliti  dapatkan  sesuai dengan  konsep framing dari  Robert  N. Entman.
Pengumpulan  data  adalah  kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah  data  lapangan  yang  diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan berita- berita  yang  berkaitan  dengan  FPI  dari Republika.com dan Kompas.com lalu dipilih sesuai  dengan  topik  penelitian.  Setelah dipilih dan ditetapkan berita yang mana yang
dijadikan  data  lalu  dianalisis  menggunakan analisis framing dari Robert Entman.
Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  menggunakan purposive sampling di  mana  peneliti  memilih  berita berkaitan dengan topik penelitian pada kedua media  online,  yaitu  Republika.com  dan Kompas.com. Menggunakan purposive sampling dengan  pertimbangan  banyaknya judul  berita  mengenai  pembubaran  FPI. Penulis  memilih  isi  berita  yang  mempunyai persamaan di kedua media online tersebut.
Peneliti  melakukan  analisa  data secara deskriptif analisis kualitatif. Selanjutnya menggunakan pendekatan induktif,  yaitu  dengan  menarik  dari  hal-hal khusus  ke  umum.  Adapun  pengolahan  data menggunakan  konsep  analisis framing Robert N. Entman. Cara kerjanya, data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisa secara bertahap dalam pengumpulan dan pengolahan data. Setelah data-data terhimpun  dan  selesai  diolah,  proses selanjutnya adalah dengan melakukan analisis secara berlapis.
Entman  menyoroti framing dalam dua  dimensi  besar,  yaitu  seleksi  isu  dan penekanan  aspekaspek  tertentu  dari  realitas atau  isu. Framing adalah  pendekatan  yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu  dan  menulis  berita,  bagian  mana  yang ditonjolkan  dan  dihilangkan.  Cara  pandang seperti  itulah  yang  akhirnya  menentukan fakta yang diambil.
Konsep framing Entman  meliputi empat  eleman  sebagai  berikut:  Pertama, Define  Problems (Pendefinisian  masalah), Elemen  ini  merupakan  bingkai  utama  yang menekankan  bagaimana  peristiwa  dimaknai secara  berbeda  oleh  wartawan,  setiap wartawan  memiliki  perspektif  berbeda. Kedua, Diagnose  cause (Memperkirakan penyebab  masalah),  Elemen  ini  digunakan untuk  membingkai  siapa  yang  dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa. Elemen ini bisa  berupa (what) dan (who). Artinya bagaimana peristiwa itu dipahami menentukan  apa  dan  siapa  yang  dianggap
sebagai  sumber  masalah.  Masalah  yang dipahami  secara  berbeda,  maka  penyebab masalahnya  akan  dipahami  berbeda  juga. Pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan  siapa  yang  dianggap  sebagai pelaku  dan  siapa  yang  menjadi  korbannya. Ketiga, Make  moral  Judgement (Membuat keputusan moral), Elemen ini merujuk pada nilai  moral  apa  yang  dipakai  untuk melegitimasi suatu tindakan dalam peristiwa tersebut dengan mengedepankan nilai moral, elemen  ini  digunakan  untuk  membenarkan dan  memberikan  penilaian  atas  peristiwa yang terjadi. Keempat, Treatment recommendation (Menekankan penyelesaian),  elemen  ini  digunakan  untuk menilai  apakah  yang  akan  dipilih  wartawan untuk  menyelesikan  masalah.  Penyelesaian ini  sangat  tergantung  bagaimana  peristiwa dapat  dilihat  dan  siapa  yang  dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Demokrasi Dan Media
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani  Kuno,  terdiri  dari  dua  kata  yaitu demos berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan  atau  pemerintahan.  Definisi menurut  Abraham  Lincoln  adalah  suatu pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk  rakyat  (Djuyandi  &  Yusa,  2017). Henry B. Mayo dalam buku Introduction to Democratic  Theory mendefinikan  sebagai berikut  system  politik  yang  demokratis adalah  kebijaksanaan  ditentukan  atas  dasar mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi secara  efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan- pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan  dalam  suasana  terjaminnya kebebasan politik (Miriam, 2016).
Sebagaimana definisi-definisi tersebut  di  atas  rakyat  adalah  pemegang kedaulatan  yang  utama.  Menurut  Lincoln pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya agar  mengedepankan  kepentingan  rakyat dalam  setiap  keputusan  dan  kebijakan  yang
dijalankannya.  Selanjutnya  menurut  Mayo dengan terjaminnya kebebasan politik sehingga  wakil-wakil  rakyat  bisa  diawasi oleh rakyat.
Demokrasi  mengansumsikan  adanya keadaan  terbuka  di  mana  rakyat  diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan  keputusan,  media  memberikan akses kepada rakyat, dan jaringan informasi lain yang memungkinkan terjadinya advokasi (McNair, 2015).
McNair  juga  menyoroti  lima  fungsi media komunikasi dalam masyarakat demokrasi  yang  merupakan  tipe  ideal  bagi masyarakat.  Kelima  fungsi  tersebut  adalah: Pertama, To  inform ,  artinya  fungsi-fungsi tersebut  harus  menginformasikan  warga tentang  apa  yang  terjadi  di  sekitar  mereka. Kedua, To  educate ,  artinya  fungsi-fungsi tersebut  memberi  edukasi  mengenai  makna dan  signifikansi  fakta.  Fungsi  ini  penting untuk dilaksanakan karena melalui fungsi ini dijelaskan keseriusan jurnalis dalam melindungi  obyektivitasnya  karena  nilai wartawan sebagai educator mengansumsikan kenetralan  professional  dari  persoalan- persoalan yang dianalisis.
Ketiga,  Media  harus  menyediakan platform bagi  wacana  politik public , memfasilitasi pembentukan opini public dan menyampaikan  kembali  opini  tersebut kepada public yang  memberikan  opini  itu. Keempat,  Memberikan  publisitas  bagi institusi  pemerintah  dan  lainnya.  Dalam  hal ini  media  berfungsi  sebagai watchdog . Kelima, Sebagai saluran bagi dukungan atas pandangan-pandangan politik (McNair, 2015)
Fungsi-fungsi  tersebut  jika  berlaku pada  kondisi  ideal  masyarakat,  namun banyak  ketidak  idealnya  yang  terjadi  di masyarakat pada umumnya. Berbagai anomali  dapat  terjadi  di  masyarakat  seperti penyuapan  jurnalis  agar  tidak  dimuat  berita yang  negatif  bagi  suatu  organisasi  atau perorangan.  Hal  tersebut  di  atas  merupakan tipe  ideal  hubungan  media  dan  proses demokrasi.  Namun,  pada  kenyataannya
sering  terganjal  oleh  media-media  yang menyajikan  berita  tidak  sesuai  fakta  atau jurnalis-jurnalis  yang  terbelenggu  oleh idealism dan kepentingan mereka sendiri.

## Media Online
Berita  surat  kabar  merupakan  suatu dokumen  cetak  atas  segala  hal  yang dikatakan  orang  lain  dan  hasil  rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis untuk kemudian dituangkan  kedalam suatu bentuk tulisan,  gambar,  foto  dan  lain  sebagainya (Rizky, 2012). Peneliti mengambil data dari berita surat kabar yang ada di internet.
Di  era  yang  serba  digital  sedang menyongsong  masyarakat  industri  berbasis 4.0,  kemudian  informasi  menjadi  sangat layak  guna  dikonsumsi  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat,  terutama  pada  sisi- sisi  aktivitas  manusia  yang  menarik  untuk diikuti  maupun  sekedar  diketahui.Berbagai hal yang ingin dibaca ada didalam beberapa kategori-kategori  besar  yang  sudah  sering kita ikuti di media-media massa didalamnya terdapat daring atau online pada jagat internet (Pranawukir, 2019).
Di  dalam  buku  Jurnalistik  Online karangan Romli memuat bahwa media online adalah  media  generasi  ketiga  setelah  media cetak (seperti koran dan tabloid), dan media elektronik (radio dan televisi). Media online merupakan  produk  jurnalistik  online  yang melakukan  pelaporan  fakta  atau  peristiwa yang  diproduksi  dan  distribusikan  melalui internet.  Dalam  komunikasi  massa,  media online merupakan objek kajian baru melalui teori “new  media”. Media  baru  tersebut mengacu pada permintaan akses kapan saja, di  mana  saja,  pada  setiap  perangkat  digital serta  umpan  balik  pengguna  interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas  sekitar  konten  media,  juga  aspek generasi “real time” (Romli, 2012).
Media  online  memiliki  beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut: (1), Kecepatan  Informasi  Peristiwa  /  kejadian yang  terjadi  di  lapangan  dapat  di  upload
secara  langsung  dalam  hitungan  menit  atau detik. (2), Informasi Bisa Di- Update Updating informasi  bisa  dikerjakan  dengan mudah serta cepat, baik berupa perbaikan isi, data  dan  tata  bahasa,  ataupun  berupa perkembangan  terbaru  sebuah  isu  atau momen.  (3),  Berinteraksi  dengan audience Salah  satu  kelebihan  media  online  adalah fungsi interaktif. Berbagai fitur media online seperti email, chat, games online, dan survey. (4),Personalisasi  Pengguna  atau  pembaca bisa  memutuskan  informasi  mana  yang diperlukan.  (5),  Kapasitas  Muatan  Dapat Ditambah Tiap-tiap informasi media disupport oleh penyimpanan data yang ada di server komputer.  Informasi  yang  sudah dipublikasikan,  akan  tetap  tersimpan  dan dapat  ditambah  kapan  saja  dan  dapat  dicari dengan mesin pencari. (6),Terhubung dengan sumber lain ( hyperlink )
Pada media online seluruh informasi yang disampaikan bisa dihubungkan dengan sumber yang relevan, baik dari sumber yang sama  maupun  berbeda.  Di  sisi  lain perkembangan teknologi informasi ditemukannya internet pada 1972 dan dibuka untuk komersial pada 1991, telah mendorong kelahiran  jurnalisme  online.  Di  mana  pada akhirnya  memunculkasn  situs  media  online pertama  di  Indonesia  yaitu  Republika.co.id pada 1995 (Sambo, 2017).
Media  massa  online  sebagaimana seharusnya seperti media massa konvensional  adalah  sebuah  lembaga  yang bekerja  secara  profesional  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  atas  informasi  yang akurat  dan  melembaga  di  setiap  harinya dengan  berbagai  berita  yang  disajikan  baik berasal  dari  peristiwa  nasional  maupun internasional.
Meskipun  informasi  yang  disajikan media  massa  online  diragukan  akurasi  atau kebenarannya  tetapi  masyarakat  sudah terlanjur  menjadikannya  sebagai  tolak  ukur terhadap kinerja pemerintahan atau permasalahan  yang  menyangkut  tokoh masyarakat  (publik  figure,  artis,  politikus, dan lain-lain) terkait citra.
Seperti  halnya  pemberitaan  yang terkait  kasus  pembubaran  FPI  yang  marak diberitakan  di  media  online  dalam  hal  ini Kompas.Com  dan  Republika.Com  di  mana masing-masing  media  merekontruksikan berita  berdasarkan  pemahaman  redaksi  dan disesuaikan dengan  ideologi  masing-masing medianya.

## Pembingkaian Menentukan Realitas
Framing atau  pembingkaian  berita merupakan penentu bagaimana realitas berita hadir  di  hadapan  pembaca.  Apa  yang diketahui  oleh  pembaca  tergantung  dari pembaca  dalam  melakukan  pembingkaian atas  suatu  kejadian  dan  memberikan pemahaman  serta  pemaknaan  tertentu  atas suatu peristiwa. Pembingkaian atas peristiwa yang  sama  dapat  menghasilkan  pemahaman dan  pemaknaan  yang  berbeda  ketika wartawan  menuliskan  pandangannya  dalam berita.  Analisis framing digunakan  untuk mengetahui  bagaimana  realitas  peristiwa yang  sama  dikemas  secara  berbeda  oleh wartawan sehingga menghasilkan berita yang secara radikal berbeda (Eriyanto, 2012).
Pembingkaian berita sangat ditentukan  oleh  wartawan  dalam  menulis berita.  Berita  apa  yang  disajikan  oleh wartawan  sangat  menentukan  terhadap realitas  apa  yang  ingin  dihadirkan  kepada pembacanya. Media-media dalam memberitakan sebuah berita berkaitan dengan  ideologi  media.  Ideologi  media tersebut  yang  membentuk  wartawan  dalam memberitakan suatu berita. Masyarakat yang mengonsumsi  berita  harus  pandai-pandai dalam menerjemahkan apa yang ditulis oleh wartawan. Setiap media mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam mengemas beritanya.
Pada  umumnya  suatu  peristiwa  itu bersifat subyektif yang datang dari wartawan surat  kabar  itu  sendiri  dalam  menilai  dan menceritakan  suatu  fakta.  Jadi  disini  suatu realitas  tidak  ada  yang  bersifat  obyektif, karena realitas itu timbul dari konstruksi dan pandangan  tertentu  yang  berbeda-beda
pemahamannya oleh masing-masing wartawan (Rizky, 2012).
Analisis Framing Media
Online
Republika.com dan Kompas.com Penelitian  ini  menggunakan  analisis framing dari  Robert  N.  Entman.  Hasil analisis framing dari media online
Republika.com dan Kompas.com
menghasilkan  dua  tabel  yang  berkaitan dengan pembubaran FPI oleh pemerintah.
Kedua berita online menyoroti pembubaran FPI, yang mengejutkan banyak pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  antara  lain dari  sisi  FPI  sendiri.  Pada  tabel  1, Republika.com menurunkan salah satu judul berita FPI, Pemimpin
Dipolisikan,
Organisasi  dibubarkan  yang  mempunyai narasumber tidak cover bothside . Narasumber  tersebut  diwakili  dari  pihak pemerintah,  yaitu  Mahfud  MD  sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan  Keamanan  dan  Edward  Omar  Sharif Hiariej  sebagai  Wakil  Menteri  Hukum  dan HAM.  Jika  dilihat  dari  judul  beritanya sepertinya  Republika.com  akan  membahas pembubaran  FPI  dari  sudut  yang  berbeda dengan  media  online  pada  umumnya.  Pada kenyataannya  isinya  sama  dengan  media Kompas.com  atau  media  online  lainnya. Judul  yang  diturunkan  Republika.com berhasil  membuat  seolah-olah  FPI  pihak yang menderita akibat pembubarannya. Pada problem  identification ,  Republika.com  dan Kompas.com  mempunyai  persamaan  dalam beritanya  yaitu  mengenai  pembubaran  FPI oleh pemerintah. Dalam causal interpretation,  kedua  berita  online  juga mempunyai  kesamaan  yaitu  kegiatan  FPI melanggar  ketertiban  dan  keamanan.  Berita di Republika.com kurang mengupas masalah pembubaran  FPI  dikaitkan  dengan  masalah ideologi  negara  dan  konsensus  dalam bernegara  seperti  berita  yang  ada  di Kompas.com.  Dari  sini  dapat  dilihat  jika berita  yang  diturunkan  oleh  Republika.com kurang membawa pembacanya untuk mencintai  negaranya.  Berbeda  dengan
Kompas.com yang mengarahkan pembacanya untuk lebih mencintai NKRI. FPI adalah
organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan  selalu  mengganggu  masyarakat pada  umumnya.    Menurut  Republika.com dalam saran penyelesaian masalah penolakan kegiatan  atas  nama  FPI,  karena  organisasi tersebut  tidak  mempunyai  legal  standing. TNI akan siap sedia turun tangan apabila ada yang  mengganggu  kehidupan  masyarakat. Setiap  persoalan  yang  ada  harus  dilakukan secara  hukum  karena  Negara  Republik Indonesia berdasarkan pada hukum. Keputusan pembubaran FPI ditandantangani enam  pejabat  negara  yaitu:  Menteri  Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan  Informatika  Jhony  G  Plate,  Menteri Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly,  Kapolri Jendral  Idham  Azis,  Jaksa  Agung  ST Burhanuddin  dan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.
Bagi  pemangku  kepentingan,  terlihat  pada tabel  2,  harus  bisa  melihat  organisasi  yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dan  bisa  menjadi  saluran  bagi  masyarakat dalam  menyatakan  pendapatnya.  Berbeda dengan  FPI  yang  selalu  mengganggu ketertiban umum dalam setiap kegiatannya.
Jika  dikaitkan  dengan  demokrasi, pada dasarnya hak berorganisasi  adalah hak konstitusional.  Semua  orang  akan  dihargai pendapatnya di negara demokrasi. Jika tidak ada  alasan  yang  mendasar,  pembubaran terhadap  sebuah  organisasi  kemasyarakatan seharusnya  tidak  ada.  Namun,  FPI  sebuah organisasi  yang  menawarkan  intoleransi dalam  bidang  keagamaan  seperti  misalnya akan  membuat  NKRI  sebuah  negara  yang berdasarkan  pada  Islam,  menggunakan kekerasan  dalam  setiap  tindakannya,  dan melawan  pemerintahan  yang  sah  sehingga menyebabkan  keamanan  dan  ketertiban terganggu.

## Tabel 1. Analisis Framing 1
Analisi Framing Entman Republika.com Kompas.com Judul berita 1. Pemerintah Bubarkan FPI dan Dilarang Beraktivitas 2. FPI, Pemimpin Dipolisikan Organisasi Dibubarkan 3. Tujuh Poin  SKB Pelarangan Kegiatan FPI 1. Pembubaran  dan  Penghentian Aktivitas  FPI  Diputus  6  Pejabat Tinggi Negara
2. FPI Dibubarkan Pemerintah, Wartawan Diusir dari Petamburan 3. Ketidakjelasan Status Hukum FPI yang Berakhir Pembubaran Waktu penayangan berita Rabu, 30 Desember 2020 Rabu, 30 Desember 2020 Apa yang menjadi masalah Pembubaran FPI oleh pemerintah Penghentian kegiatan dan pembubaran FPI oleh pemerintah Apa penyebabnya Kegiatan FPI melanggar ketertiban keamanan dan kepentingan umum , Pelanggaran kegiatan FPI Moral concern FPI adalah organisasi yang tidak mempunyai legal standing sehingga dilarang melakukan kegiatan. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama  enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga negara.
Solusi/Saran penyelesaian Penolakan kegiatan atas nama FPI, karena organisasi FPI tidak mempunyai legal standing. Salah satu pertimbangan pembubaran dan penghentikan kegiatan FPI adalah menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Tabel 2. Analisis Framing 2 Analisi Framing Entman Republika.com Kompas.com Judul berita Soal Pembubaran FPI, Polri akan Ambil Langkah-Langkah Puluhan Brimob-TNI Datangi Petamburan III, Copot Semua Atribut FPI Waktu penayangan berita Rabu, 30 Desember 2020, 18:05 WIB Rabu, 30 Desember 2020, 16:30 WIB Apa yang menjadi masalah Langkah apa yang akan diambil Polri setelah pembubaran FPI belum jelas. Pencopotan atribut FPI Apa penyebabnya Belum terkoordinasi mengenai tugas-tugas Polri Masih banyak atribut FPI di markas FPI yang belum diturunkan. Moral concern Polri menunggu arahan tugas Polri mengetuk pintu markas FPI sebelum melaksanakan tugas untuk meminta ijin. Namun, tidak ada jawaban dari dalam markas FPI. Solusi/Saran penyelesaian Polri akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas pokoknya. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Sumber: Hasil Penelitian, 2021
Berita  Kompas.com  lebih up  to  date dibanding Republika.com jika dilihat waktu penayangan berita tersebut, pihak Kompas.com  sudah  mengeluarkan  berita mengenai  langkah-langkah  yang  harus diambil  oleh  Polri  yaitu  pencopotan  atribut FPI. Hal tersebut dilakukan Polri bekerjasama  dengan  Brimob.  Berbeda dengan Republika.com, Republika.com menurunkan berita dalam rentang atau jeda waktu  yang  lebih  lama  dari  Kompas.com. Sumber  berita  di  Kompas.com  lebih cover both  side artinya  dari  kedua  belah  pihak yaitu  pihak  FPI  dan  pihak  pemerintah  ada. Kompas.com  menurunkan  narasumber  dari
FPI  yaitu  Sugito  Atmo  Prawiro  sebagai Ketua  Bantuan  Hukum  FPI.  Ada  pun  dari pihak  pemerintah  diwakili  oleh  Menteri Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan Mahfud  MD.  Republika.com  menurunkan sumber  berita  Menteri  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan  Mahfud  MD. Kompas.com  ingin  menunjukkan  bahwa Polri  masih  mempunyai  etika  kesopanan ketika  datang  ke  markas  FPI  dengan melakukan pengetukan pintu terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pencopotan atribut  FPI.  Menurut  McNair  fungsi  media komunikasi  dalam  masyarakat  demokrasi yang  sudah  dipenuhi  oleh  kedua  media
online  tersebut  adalah  menginformasikan warga  tentang  apa  yang  terjadi  di  sekitar mereka,  dan  memberi  edukasi  mengenai makna dan signifikansi fakta.
Penelitian Silviah (2014) yang berjudul  Strategi  Humas  Front  Pembela Islam  Dalam  Memperbaiki  Citra  Publik melalui Media Massa. Pemberitaan di media massa  mengenai  kekerasan  yang  dilakukan oleh FPI, menghasilkan citra yang negative bagi FPI. Strategi yang dilaksanakan Humas FPI  adalah  mengkomunikasikan  segala program  dan  kegiatan  FPI  baik  internal maupun  eksternal.  FPI  dalam  melakukan kegiatan belum merumuskan  suatu strategi. Kesimpulan  dari  penelian  tersebut  strategi yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  FPI belum  terstruktur  dengan  baik  terutama strategi  untuk  memperbaiki  citra  FPI  yang negative dalam masyarakat (Silviah, 2014).
Pada  penelitian  Hendrian  (2020), mengenai  Konsep  Amar  Ma’ruf  Nahi Munkar  Front  Pembela  Islam  dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia bertujuan  mengkaji  dan  memahami  secara komprehensif aksi sweeping yang dilakukan oleh  FPI  dan  penegakan  amar  ma'rûf  nahî munkar  yang  berujung  pada  kekerasan dengan masyarakat sekitar dalam kehidupan demokrasi  di  Indonesia.  Penelitian  ini menghasilkan  kesimpulan  sebagai  berikut:
(1) FPI hanya menegakkan kewajiban umat Islam  dalam  dakwah  amar  ma'rûf  nahî munkar yang terwujud sebagai gerakan anti- maksiat. Hal ini bermaksud untuk menegakkan dakwah Islamiyyah dan mengkritisi  lemahnya  kontrol  pemerintah dalam menegakkan hukum. (2) Penegakkan amar  ma'rûf  nahî  munkar  dalam  kehidupan demokrasi  konstitusi  di  Indonesia  perlu memperhatikan kemaslahatan dalam koridor syari’at  Islam  dan  kepatuhan  kepada pemimpin  sesuai  hukum  yang  berlaku (Hendrian, 2020).
Kedua  penelitian  tersebut  memberi atribut  yang  negative  terhadap  keberadaan FPI. Kekerasan dalam melaksanakan keinginannya  menjadi  ciri  khas  FPI.  Hasil rekomendasi pada analisis framing penelitian  ini  adalah  (1)  Salah  satu pertimbangan pembubaran dan penghentikan  kegiatan  FPI  adalah  menjaga eksistensi  ideologi  dan  konsensus  dasar bernegara  yaitu  Pancasila,  UUD  1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (2)  Pemerintah  melarang  aktivitas  FPI  dan akan  menghentikan  setiap  kegiatan  yang dilakukan FPI.  Kedua rekomendasi tersebut sesuai dengan kesimpulan penelitian terdahulu  yaitu  FPI  mempunyai  citra  yang negative di masyarakat.

## SIMPULAN
Dalam  melakukan  kegiatannya  FPI sering  melakukan  tindak  kekerasan  dan dijadikan  alat  untuk  mempolitisasi  agama Islam,  serta  melawan  pemerintahan  yang sah.  Kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan dengan kekerasan dan melawan pemerintah yang  sah  antara  lain  sebagai  berikut:  FPI membenci  orang  yang  tidak  setuju  dengan perbuatannya  dengan  mengatakan  kafir, mengancam orang yang menurunkan baliho bergambar  Rizieq  Shihab,  dan  setiap demonstrasi  FPI  selalu  diakhiri  dengan kekerasan seperti pelemparan batu terhadap petugas kepolisian. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan ijin kepada organisasi masyarakat yang selalu meresahkan masyarakat  luas.  Ijin  sebagai  ormas  tidak diberikan  kepada  FPI  sebagai  organisasi kemasyarakatan  adalah  sebuah  langkah mundur dalam berdemokrasi. Pada dasarnya hak berorganisasi adalah hak konstitusional.
Jika  tidak  ada  alasan  yang  mendasar, pembubaran  terhadap  sebuah  organisasi kemasyarakatan  seharusnya  tidak  ada. Namun,  FPI  memang  sebuah  organisasi yang menawarkan intoleransi dalam bidang keagamaan seperti misalnya akan membuat NKRI sebuah negara yang berdasarkan pada Islam.  Aksi  pembubaran  FPI  menunjukkan
sikap  tegas  negara  untuk  memerangi radikalisme berbasis kekerasan yang membahayakan  masa  depan  demokrasi. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan  FPI  adalah  organisasi  yang memaksakan kehendak dalam setiap kegiatannya  dan  menganggap  pihak  lain salah.  Ini  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  demokrasi  adalah  sebagai  berikut menyelesaikan  perselisihan  dengan  damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya  perubahan  secara  damai dalam  suatu  masyarakat  yang  sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian  kekerasan  sampai  minimum, mengakui  serta  menganggap  wajar  adanya keanekaragaman,  dan  menjamin  tegaknya keadilan.  Dalam  menjalankan  fungsinya pemangku  kepentingan  harus  melihat  latar belakang  FPI.  FPI  adalah  organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan
kegiatan  selalu  mengganggu  masyarakat pada umumnya.  TNI akan siap sedia turun tangan  apabila  ada  yang  mengganggu kehidupan  masyarakat.  Setiap  persoalan yang  ada  harus  dilakukan  secara  hukum karena Negara Republik Indonesia berdasarkan pada hukum.
Komunikasi  pembangunan  merupakan dasar  bagi  perubahan  social.  Perubahan  di sini  sebagai  perubahan  ke  arah  lebih  baik. Pembubaran  FPI  harus  dilakukan  sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jika organisasi  masyarakat  FPI  melakukan intoleransi, kekerasan, mengganggu ketertiban  umum  sehingga  mengakibatkan warga  yang  lain  atau  bukan  pengikut  FPI menggunakan hak nya sebagai warga negara meminta  pembubaran  FPI  harus  tetap melalui  pengadilan.  Tidak  bisa  hanya berpegang  pada  keputusan  eksekutif  dalam hal ini yang menjalankan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriadi,  Prisanto,  G.  F.,  Ernungtyas,  N.  F., Irwansyah, & Afriani, A. L. (2019). Komunikasi  Politik  “Rasa”  Ala
Jokowi  Dalam  Merespon  Politik Sentimen. Wacana:  Jurnal  Ilmiah
Ilmu Komunikasi , 18 No 2, 142–153. https://doi.org/10.32509/wacana.v18
i2.928
Akhrani, L. A. (2018). Front Pembela Islam: Menggali  akar  konflik  beragama ditinjau  dari  fanatisme  agama,
prasangka agama dan intensi konflik.
Fenomena , 27(1), 40–50.
https://doi.org/10.30996/fn.v27i1.14 82
Djuyandi,  S.  I.,  &  Yusa,  D.  (2017). Pengantar  Ilmu  Politik .  Rajawali
Pers.
Duile, T. (2017). Islam, Politics, and Cyber Tribalism in Indonesia A Case Study on the Front Pembela Islam. Iqas , 48, 249–272.
Eriyanto. (2012). Analisis Framing (p. 353). LKiS Yogyakarta.
Faiz,  F.  (2017).  FRONT  PEMBELA ISLAM:  Antara  Kekerasan  dan Kematangan Beragama. Kalam , 8(2), 347. https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.2 26
Hendrian, R. (2020 ).  Konsep Amar Ma'rûf Nahî  Munkar  Front  Pembela  Islam Dalam  Kehidupan  Demokrasi  Di Indonesia . (Skirpsi). Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Syar’iyyah Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan Lampung. Diakses dari:
http://repository.radenintan.ac.id/91 92/1/Skripsi%20Ramada%20Hendri an.pdf Kanwa. (2020). Prinsip- prinsip Demokrasi . https://www.kompas.com/skola/read
/2020/02/07/150000469/prinsip- prinsipdemokrasi?page=2 McNair, B. (2015). Pengantar Ilmu Politik . Nusa Media.
Miriam,  B.  (2016). Dasar-Dasar  Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan Mengenai  Polri  Dalam  Menghadapi Pemilu  Serentak  2019  Pada  Media Surat Kabar Online. Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 18(2), 154- 168. https://doi.org/10.32509/wacana.v18 i2.915 Romli, A. S. M. (2012 ). Jurnalistik Online: Panduan  Praktis  Mengelola  Media Online . Nuansa Cendekia.
Sambo, M. dkk. (2017). Pengantar Jurnalisme Multiplatform . Prenadamedia Group. Savitri,  S.  F.  &  Taher,  A.  (2018).
FENOMENA PEMBERITAAN
HOAX  TERKAIT  ISU  AGAMA (Studi  Perseteruan  Ahok  vs  Front Pembela Islam (FPI) di Media Sosial Instagram). Jurnal Ilmiah Mahasiswa  FISIP  Unsyiah ,  3(1),  1- 11. Diakses dari:
http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article /view/6223 Silviah,  F.  (2014). Strategi  Humas  Front Pembela Islam Dalam Memperbaiki Citra  Publik  melalui  Media  Massa. (Skripsi).  Jurusan  Komunikasi  dan Penyiaran  Islam,  Fakultas  Ilmu Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi, Universitas  Islam  Negeri  Syarief Hidayatullah  Jakarta.  Diakses  dari: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace /bitstream/123456789/43319/1/FIT RI%20SILVIAH-FDK.pdf Sobur,  A.  (2012).  Analisis  Teks  Media.
Rosda Karya.
Wahid,  A.  H.  (2018).  Model  Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur’an  Dan  Hadis. Refleksi ,
17(1),
79–100. https://doi.org/10.15408/ref.v17i1.1 0199