## PAJAK KARBON SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: TELAAH KRITIS DAN PROSPEK DI INDONESIA

## Fitri Wahyuni
Universitas Islam Nusantara Email: fitri.wahyuni022@gmail.com

## Abstrak
Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di era modern, dengan  dampak  yang  luas  terhadap  lingkungan,  ekonomi,  dan  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Dalam konteks ini, pajak karbon muncul sebagai instrumen kebijakan publik yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya mitigasi  perubahan  iklim  melalui  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis efektivitas pajak karbon sebagai instrumen kebijakan publik untuk mitigasi perubahan iklim, khususnya  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif deskriptif,  dengan  data  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  studi  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan. Proses pengolahan data melibatkan analisis kritis dan sintesis temuan untuk menghasilkan wawasan baru. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pajak  karbon  memiliki  potensi  besar  sebagai  alat mitigasi perubahan iklim di Indonesia, dengan kemampuannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara  signifikan.  Implementasi  pajak  karbon  dapat  mendorong  inovasi  dan  adopsi  teknologi  rendah karbon,  serta  pengembangan  pasar  karbon  domestik.  Namun,  terdapat  tantangan  signifikan  dalam implementasinya, termasuk hambatan regulasi, kesiapan infrastruktur, dan dinamika politik dan ekonomi. Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  kerja  sama  yang  erat  antara  pemerintah,  industri,  dan masyarakat.  Secara  keseluruhan,  pajak  karbon  dapat  berkontribusi  penting  terhadap  upaya  mitigasi perubahan iklim di Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci: Pajak Karbon, Kebijakan Publik, Mitigasi, Perubahan Iklim.

## Abstract
Climate change is one of the greatest challenges facing humanity in the modern era, with far-reaching impacts on the environment, economy and society throughout the world. Indonesia, as an archipelagic country, is very vulnerable to the impacts of climate change, including rising sea levels, changes in weather patterns, and an increase  in  the  frequency  of  natural  disasters.  In  this  context,  carbon  taxes  emerge  as  a  public  policy instrument which is expected to be one of the solutions in efforts to mitigate climate change through reducing greenhouse gas emissions. This research aims to analyze the effectiveness of carbon taxes as a public policy instrument  for  climate  change  mitigation,  especially  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is  a descriptive qualitative approach, with data collected from various relevant studies and previous research. The data  processing  process  involves  critical  analysis  and  synthesis  of  findings  to  generate  new  insights.  The conclusions of this research show that carbon taxes have great potential as a climate change mitigation tool in Indonesia, with their ability to significantly reduce greenhouse gas emissions. Implementation of a carbon tax can encourage innovation and adoption of low-carbon technology, as well as the development of domestic carbon markets. However, there are significant challenges in implementation, including regulatory obstacles, infrastructure readiness, and political and economic dynamics. To overcome this challenge, close cooperation between  government,  industry  and  society  is  needed.  Overall,  a  carbon  tax  can  make  an  important contribution to climate change mitigation efforts in Indonesia and achieving sustainable development goals.
Keywords: Carbon Tax, Public Policy, Mitigation, Climate Change.

## PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  merupakan  salah satu  tantangan  terbesar  yang  dihadapi umat  manusia  di  abad  ke-21,  dengan dampak yang luas dan beragam terhadap
lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di seluruh  dunia.  Indonesia,  sebagai  salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki  kerentanan  yang  tinggi terhadap  dampak  perubahan  iklim.
Peningkatan  suhu  global,  naiknya permukaan  air  laut,  serta  perubahan pola hujan telah menimbulkan berbagai masalah serius, termasuk bencana alam yang lebih sering, kerusakan ekosistem, dan  ancaman  terhadap  ketahanan pangan dan air (Pakarti et al., 2023).
Pada saat yang sama, Indonesia juga berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim global melalui emisi gas rumah  kaca  (GRK)  yang  tinggi,  yang sebagian  besar  berasal  dari  deforestasi, degradasi  lahan,  serta  penggunaan energi  fosil.  Sebagai  negara  dengan ekonomi  yang  terus  berkembang, kebutuhan  energi  Indonesia  terus meningkat,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan  emisi  GRK  jika  tidak dikelola dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak  untuk  mengidentifikasi  dan menerapkan  strategi  mitigasi  yang efektif  untuk  mengurangi  emisi  GRK, sambil mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Subiyanto, 2024).
Dalam  beberapa  dekade  terakhir, berbagai  instrumen  kebijakan  telah diperkenalkan  di  seluruh  dunia  untuk mengatasi  perubahan  iklim,  salah satunya  adalah  pajak  karbon.  Pajak karbon  diakui  sebagai  salah  satu  alat kebijakan yang efisien untuk memberikan  insentif  ekonomi  bagi pengurangan  emisi  GRK,  dengan  cara membebankan harga langsung terhadap emisi  karbon.  Konsep  ini  bertujuan untuk  mendorong  produsen  dan konsumen  untuk  beralih  ke  teknologi yang  lebih  bersih  dan  sumber  energi terbarukan,  serta  mengadopsi  praktik yang  lebih  ramah  lingkungan  melalui mekanisme  pasar  (Setiaji  &  Harfianto, 2023).
Namun,  penerapan  pajak  karbon sebagai  instrumen  kebijakan  publik  di Indonesia  menghadapi  tantangan  yang signifikan.
Pertama,
terdapat kekhawatiran mengenai dampak
ekonomi  dari  pajak  karbon,  terutama pada  industri  yang  berintensitas  energi tinggi  dan  masyarakat  berpenghasilan rendah. Kedua, efektivitas pajak karbon dalam  mengurangi  emisi  GRK  di Indonesia masih menjadi subjek perdebatan,  mengingat  kompleksitas ekonomi  dan  struktur  energi  negara. Ketiga,  diperlukan  kerangka  kerja regulasi yang kuat dan sistem tata kelola yang  efektif  untuk  memastikan  bahwa pajak  karbon  dapat  diterapkan  secara efisien  dan  adil  (Apriliyanti  &  Rizki, 2023).
Mengingat  pentingnya  isu  ini, terdapat  kebutuhan  untuk  melakukan telaah  kritis  terhadap  prospek  dan tantangan implementasi pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  bagaimana  pajak karbon dapat berfungsi sebagai instrumen  kebijakan  publik  untuk mitigasi  perubahan  iklim  di  Indonesia, dengan  mempertimbangkan  konteks sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  unik dari  negara  ini.  Melalui  analisis  ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah- langkah strategis yang dapat mendukung implementasi  efektif  dari  pajak  karbon, sehingga  dapat  memberikan  kontribusi nyata terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak Karbon
Pajak  atas  emisi  karbon  merupakan suatu  bentuk  perpajakan  terhadap polusi  yang  diterapkan  pada  konsumsi bahan  bakar  fosil,  bertujuan  untuk mengatasi distorsi pasar yang disebabkan  oleh  efek  samping  negatif, termasuk  pemanasan  global  dan pencemaran udara, seperti yang diungkapkan  oleh  Ratnawati  (2016). Bahan  bakar  fosil,  yang  mencakup minyak  bumi,  batu  bara,  dan  gas  alam, terdiri  dari  hidrokarbon  dan  bersifat
tidak  dapat  diperbaharui.  Penerapan pajak karbon secara langsung meningkatkan  biaya  bahan  bakar  ini. Dari perspektif ekonomi mikro, kenaikan harga  tersebut  diharapkan  dapat mengurangi permintaan terhadap bahan bakar  fosil  dan,  sebagai  akibatnya, mengurangi  dampak  negatif  yang mereka  timbulkan  (Andriani  &  Rahmi, 2024).
Kebijakan  pajak  karbon  diadopsi sejalan  dengan  peningkatan  emisi karbon global, yang telah menjadi fokus utama  sejak  tahun  1970,  menurut laporan The Emission Gap Report 2021 oleh  UNEP,  yang  mencatat  peningkatan volume emisi hingga dua kali lipat pada tahun  2020,  dengan  total  emisi  gas rumah  kaca  global  mencapai  sekitar  58 Gt CO2 e per tahun. Analisis tren saat ini belum  menunjukkan  penurunan  dalam grafik  emisi,  menandakan  kebutuhan akan  intervensi  pemerintah,  termasuk melalui  implementasi  pajak  karbon, untuk  mengatasi  masalah  ini  (Noor  & Saputra, 2020).
Pajak  karbon  dirancang  untuk internalisasi  dampak  negatif  dari  emisi gas rumah
kaca,
dengan memperhitungkan  biaya  lingkungan dalam  harga  barang  dan  jasa  yang menghasilkan  karbon.  Ini  berfungsi sebagai  bentuk  kompensasi  untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh  produk  dan  layanan  yang mengandung  karbon.  Keuntungan  dari penerapan  pajak  karbon  tidak  hanya terbatas pada pengurangan emisi, tetapi juga termasuk pendorong untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan menggunakan  pendapatan  dari  pajak karbon, pemerintah dapat
mengalokasikannya
khusus (earmarking)  untuk  mendanai  sektor- sektor  penting  yang  mempengaruhi kehidupan  masyarakat  luas  serta mendukung  inovasi  dalam  teknologi
energi terbarukan (Kumarasiri & Lodhia, 2020).
Hingga  saat  ini,  27  negara  telah mengimplementasikan  pajak  karbon, termasuk 17 negara maju dan 1 negara berkembang  (China),  yang  telah  secara aktif  mengadopsi  kebijakan  ini,  serta  9 negara  berkembang  lainnya  yang berencana untuk melakukannya. Finlandia  merupakan  negara  pertama yang  memperkenalkan  pajak  karbon pada  tahun  1990,  diikuti  oleh Denmark pada tahun 1992, dan Swiss pada tahun 2008 (Shahzad, 2020).
Dari kelompok 9 negara berkembang yang  berencana  menerapkan  pajak karbon, Indonesia menjadi yang terdepan  dengan  pengumuman  resmi terkait kebijakan ini. Indonesia bertujuan  untuk  menjadi  contoh  bagi negara-negara  berkembang  lain  dalam mengatasi emisi gas rumah kaca melalui pajak karbon. Namun, Indonesia menghadapi  tantangan  unik  karena belum  ada  negara  dengan  kondisi ekonomi serupa yang telah menerapkan pajak  karbon,  sehingga  memerlukan panduan  yang  tepat  dalam  menyusun kebijakannya (Elsa & Utomo, 2022).

## Kebijakan Publik
Kebijakan, atau policy, merujuk pada serangkaian  kegiatan  yang  melibatkan perencanaan  strategis,  pembuatan  dan pengumuman  keputusan,  implementasi kebijakan  tersebut,  serta  penilaian terhadap  efek  dan  hasil  dari  penerapan kebijakan  pada  populasi  target.  Ini berfungsi  sebagai  alat  pengaturan  yang diimplementasikan  secara  top-down untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat.  Kebijakan  didefinisikan oleh  keputusan  yang  konsisten  dan berulang  dari  individu-individu  yang mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang ditetapkan,  dengan  pemberian  reward dan  sanctions  (Bian  et  al.,  2021).  Dari perspektif sentralistik, kebijakan dianggap  sebagai  alat  teknis,  rasional,
dan berorientasi tindakan yang dirancang untuk menangani permasalahan. Secara
esensial, kebijakan  berperan  sebagai  blueprint atau  rencana  aksi  yang  memberi  arah dan mempengaruhi perilaku masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut, dengan tujuan untuk mengatur perilaku  target  populasi  agar  sesuai dengan tujuan dan ketentuan kebijakan (Gupta et al., 2020).
Thomas R. Dye mengartikan kebijakan  publik  sebagai  apa  pun  yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau  tidak  dilakukan.  Lebih  lanjut,  Dye menekankan  bahwa  jika  pemerintah memutuskan  untuk  bertindak,  tindakan tersebut  harus  memiliki  tujuan  yang jelas (objektivitas) dan mencakup semua aspek tindakan pemerintah. Oleh karena itu,  kebijakan  tidak  hanya  sekadar pernyataan  keinginan  dari  pemerintah atau  pejabatnya.  Selain  itu,  keputusan pemerintah  untuk  tidak  mengambil tindakan  tertentu  juga  dapat  memiliki dampak  yang  signifikan,  sebanding dengan  keputusan  untuk  melakukan sesuatu (Eryani, 2020).
Berangkat  dari  beragam  definisi kebijakan  yang  diungkapkan  oleh  para ahli,  dapat  disimpulkan  bahwa  esensi dari  kebijakan  melibatkan  pertanyaan fundamental:  apa  (what),  mengapa (why),  siapa  (who),  di  mana  (where), dan  bagaimana  (how).  Pertanyaan- pertanyaan ini mengarah pada pemahaman mendalam tentang masalah yang  dihadapi,  isi  kebijakan  yang dirumuskan,  prosedur  yang  ditetapkan, strategi  yang  diterapkan,  serta  kapan dan  bagaimana  kebijakan  tersebut diambil dan diimplementasikan. Kebijakan, dalam konteks ini, mencakup luas,  tidak  hanya  sebatas  pada keputusan  atau  tindakan  yang  diambil, tetapi  juga  termasuk  waktu  dan  cara pelaksanaannya (Prayogi, 2022).
Dalam era modern, istilah kebijakan seringkali  dikaitkan  dengan  tindakan
dan  perilaku  pemerintah  serta  negara secara  umum.  Kebijakan  publik,  dalam hal ini, dapat diartikan sebagai tindakan yang  diambil  atau  tidak  diambil  oleh lembaga atau badan pemerintahan yang bertujuan  untuk  melayani  kepentingan masyarakat  melalui  program-program atau inisiatif-inisiatif tertentu. Kebijakan publik mencakup rentang tindakan yang luas dan memiliki makna yang bervariasi tergantung  pada  perspektif  yang digunakan
untuk menginterpretasikannya  (Dasor  et  al., 2023).
Para  ahli  mendefinisikan  kebijakan publik  dari  berbagai  sudut  pandang, namun  pada  dasarnya,  semua  definisi menekankan pada serangkaian tindakan, kegiatan,  atau  keputusan  yang  diambil oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk mencapai  kesejahteraan  publik.  elalui pengertian ini, kebijakan publik menjadi sebuah  alat  penting  dalam  pengaturan dan pembangunan masyarakat, di mana pemerintah  berperan  aktif  dalam menentukan  arah  dan  kualitas  hidup masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang  dirancang  dan  diimplementasikan (Hafizh et al., 2021).
Variasi  dalam  deskripsi  kebijakan publik  oleh  para  ahli  menunjukkan bahwa konsep ini memiliki cakupan yang luas  dan  kompleks.  Richard  Rose menganggap  kebijakan  publik  sebagai kumpulan  tindakan  yang  saling  terkait dan  efek-efek  yang  ditimbulkan  kepada pihak-pihak  terkait,  lebih  dari  sekedar keputusan yang terisolasi. Sementara itu, Thomas  R.  Dye  mendefinisikannya secara  lebih  luas  sebagai  "apapun  yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau  tidak dilakukan"  (Asdrayany et  al., 2023).  Dari  perspektif  ini,  kebijakan publik mencakup:
a. Tindakan  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan  tertentu,  bukan sekedar perilaku atau tindakan yang terjadi secara kebetulan.
b. Serangkaian  tindakan  yang  saling berkaitan, menggambarkan kompleksitas dalam proses kebijakan.
c. Fokus  pada  tindakan  konkret  yang diambil  oleh  pemerintah  di  bidang tertentu, termasuk rencana atau niat untuk mengambil tindakan tertentu.
d. Memiliki  sifat  yang  bisa  positif, berupa  tindakan  aktif  pemerintah terhadap  masalah  tertentu,  atau negatif, yaitu keputusan untuk tidak bertindak.
e. Kebijakan,  khususnya  dalam  bentuk positif,  biasanya  didasarkan  pada peraturan atau undang-undang yang memberikan  dasar  hukum  yang memaksa (Theis & White, 2021). Pemahaman ini menunjukkan bahwa kebijakan  publik  merupakan  sebuah konsep dinamis yang mencakup berbagai tindakan pemerintah, baik yang aktif  maupun  pasif,  yang  semuanya bertujuan untuk mengatur dan membentuk  masyarakat.  Kebijakan publik  tidak  hanya  terbatas  pada  apa yang  secara  eksplisit  dinyatakan  atau dilaksanakan  oleh  pemerintah,  tetapi juga  pada  keputusan  untuk  tidak bertindak  dalam  menghadapi  masalah tertentu,  yang  sama-sama  memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat (Hasanah & Imron, 2022).

## Perubahan Iklim
Definisi  iklim,  menurut  para  pakar, merujuk  pada  kondisi  cuaca  rata-rata yang  terukur  di  suatu  area  yang  luas, berdasarkan perhitungan jangka panjang,  yaitu  sekitar  30  tahun  atau lebih.  Iklim  meliputi  unsur-unsur  yang sama  dengan  cuaca,  namun  dilihat  dari perspektif durasi yang lebih panjang. Hal ini  mencakup  aspek-aspek  seperti  suhu rata-rata,  jumlah  curah  hujan  rata-rata, dan  frekuensi  kejadian  badai  dalam periode yang lama, yang bisa mencakup waktu  hingga  berabad-abad,  sebagai hasil  dari  proses  alami  dan  kompleks
yang terjadi melalui interaksi antara air, udara, dan permukaan bumi (Lopes et al., 2022).
Seiring  berjalannya  waktu,  iklim mengalami  perubahan,  baik  akibat proses  alami  maupun  karena  pengaruh aktivitas manusia. Perubahan iklim juga dapat  didefinisikan  sebagai  perubahan signifikan dalam pola cuaca yang diukur berdasarkan  data  statistik  selama beberapa  dekade  hingga  abad. Menurut Environmental Protection Agency (EPA), perubahan  iklim  adalah  perubahan signifikan  yang  terjadi  dalam  periode waktu  tertentu  (Ismiyanti  &  Buchori, 2021).  Ini  juga  bisa  diinterpretasikan sebagai  perubahan  yang  drastis  dalam suhu,  curah  hujan, pola  angin,  dan  lain- lain. Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 mengartikan  perubahan  iklim  sebagai proses yang terjadi baik secara langsung maupun  tidak  langsung  akibat  dari aktivitas  manusia  yang  mempengaruhi komposisi atmosfer global dan variabilitas  iklim  alami  yang  teramati selama  periode  tertentu  dan  dapat diukur perubahannya (Warta, 2023).
Bukti nyata dari fenomena perubahan  iklim  dapat  dirasakan  saat ini,  yang  mana  diindikasikan  oleh peningkatan  suhu  global  bersama dengan  variasi  dalam  cuaca  dan  iklim. Beberapa daerah mengalami perubahan dalam  pola  curah  hujan,  yang  berujung pada banjir yang lebih besar, kekeringan yang lebih parah, hujan yang lebih intens, dan gelombang panas yang lebih sering terjadi,  yang  semuanya  dapat  berakibat fatal,  termasuk  menimbulkan  korban jiwa. Perubahan juga terjadi pada lautan dan gletser, termasuk peningkatan suhu air  laut,  pengasaman  laut,  mencairnya puncak  gunung  es,  dan  naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan hilangnya beberapa pulau (Muruganandam et al., 2023).
Perubahan iklim dipicu oleh dua jenis faktor:  internal  dan  eksternal.  Faktor internal  berkaitan  dengan  proses  alami
dan  interaksi  gas-gas  di  atmosfer bumi. Sementara  itu,  faktor  eksternal  terkait dengan  dampak  dari  aktivitas  manusia yang melepaskan gas-gas yang mengganggu  keseimbangan  alami  di atmosfer.  Peranan  manusia  dalam perubahan  iklim  cukup  signifikan, dengan banyaknya kerusakan lingkungan  dan  alam  yang  disebabkan oleh tindakan manusia (Birkmann et al., 2022).  Selama  berabad-abad,  kegiatan manusia telah melepaskan jumlah besar CO2  dan  gas  rumah  kaca  lainnya  ke atmosfer,  utamanya  dari  pembakaran bahan bakar fosil untuk energi. Berbagai aktivitas  manusia  meningkatkan  emisi gas  rumah  kaca  seperti  CO2,  metana (CH4),  nitrogen  oksida  (NO2),  dan klorofluorokarbon
(CFCs), yang semuanya berkontribusi pada pemanasan global. Selain itu, perkembangan ekonomi dan industrialisasi yang pesat juga berkontribusi
signifikan terhadap perubahan  iklim  global.  Di  sisi  lain, proses  alami  seperti  fluktuasi  radiasi matahari dan letusan gunung berapi juga memainkan peran dalam dinamika iklim (Jeffry et al., 2021).

## METODE
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalamkan pemahaman  tentang  pajak  karbon sebagai  instrumen  kebijakan  publik dalam mitigasi perubahan iklim, khususnya  di  konteks  Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti
untuk menginterpretasikan
fenomena berdasarkan  data  yang  ada,  mengingat kompleksitas  isu  perubahan  iklim  dan kebijakan  publik  yang  berkaitan.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini akan  dikumpulkan  dari  berbagai sumber,  termasuk  hasil  penelitian- penelitian  dan  studi-studi  terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan isi
penelitian ini. Ketersediaan dan keberagaman  data  tersebut  diharapkan dapat memberikan perspektif yang luas dan  mendalam  mengenai  aplikasi  serta dampak  pajak  karbon  dalam  upaya mitigasi  perubahan  iklim.  Setelah  data terkumpul,  langkah  selanjutnya  adalah pengolahan data tersebut untuk menemukan  hasil  penelitian  yang signifikan.  Proses  pengolahan  data  ini akan melibatkan analisis kritis terhadap informasi yang diperoleh, diikuti dengan sintesis  temuan  untuk  menghasilkan wawasan  baru.  Melalui  proses  analitis ini, penelitian bertujuan untuk membangun argumen yang kuat mengenai  peran  pajak  karbon  dalam kebijakan publik untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, berdasarkan  bukti  dan  analisis  yang sistematis (Sarosa, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Iklim dan Urgensi Mitigasi di Indonesia
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan  yang  semakin  meningkat akibat  dari  perubahan  iklim.  Fenomena ini telah memperburuk kondisi alam dan lingkungan,
terutama melalui peningkatan  risiko  bencana  alam. Perubahan  iklim  telah  menyebabkan frekuensi  dan  intensitas  bencana  alam seperti  banjir,  kekeringan,  dan  naiknya permukaan air laut menjadi lebih sering dan  parah.  Banjir  yang  terjadi  di berbagai daerah tidak hanya mengakibatkan  kerugian  materi  tetapi juga  mempengaruhi  infrastruktur  vital yang mendukung kehidupan masyarakat.  Sementara  itu,  kekeringan yang berkepanjangan mengganggu ketersediaan air bersih dan mengancam ketahanan  pangan.  Naiknya  permukaan air  laut  secara  langsung  mengancam wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, yang dapat mengakibatkan
penghilangan habitat serta pemindahan komunitas dan kota.
Sektor  pertanian,  yang  merupakan tulang punggung ekonomi bagi sebagian besar populasi Indonesia, juga merasakan  dampak  langsung  dari perubahan  iklim.  Perubahan  pola  hujan yang tidak menentu menyebabkan gagal panen  dan  menurunkan  produktivitas pertanian.  Kondisi  ini  tidak  hanya mengancam ketahanan pangan nasional tetapi  juga  mempengaruhi  pendapatan jutaan  petani  yang  bergantung  pada sektor  pertanian.  Ancaman  terhadap ketahanan  pangan  menjadi  semakin nyata, mengingat Indonesia membutuhkan  produksi  pangan  yang stabil  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakatnya yang terus bertambah.
Perubahan  iklim  juga  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem di Indonesia. Terumbu karang dan hutan mangrove,  yang  keduanya  memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan  ekologis  dan  sebagai benteng  alami  terhadap  erosi  dan bencana  alam,  mengalami  kerusakan yang  parah.  Kematian  terumbu  karang akibat  pemutihan  dan  pengasaman lautan mengancam kehidupan biota laut yang  bergantung  pada  ekosistem tersebut.  Sementara  itu,  kerusakan hutan mangrove tidak hanya mengurangi  kemampuan  alam  dalam menyerap
karbon tetapi juga mengurangi
perlindungan alami
terhadap  dampak  naiknya  permukaan air laut dan badai.
Menghadapi kondisi tersebut, kebutuhan  untuk  mengembangkan  dan menerapkan  strategi  adaptasi  dan mitigasi  menjadi  sangat  mendesak. Strategi  adaptasi  bertujuan  untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan ekosistem  terhadap  dampak  perubahan iklim,  sedangkan  strategi  mitigasi berfokus  pada  upaya  mengurangi  atau menghilangkan  emisi  gas  rumah  kaca.
Indonesia,  dengan  keunikan  geografis dan keragaman sosio-ekonominya,
memerlukan pendekatan yang terintegrasi  dan  disesuaikan  dengan kondisi lokal dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Hal  ini  mencakup  pengembangan infrastruktur  yang  resilien  terhadap perubahan  iklim,  diversifikasi  dan peningkatan  praktik  pertanian  yang adaptif  dan  ramah  lingkungan,  serta pelestarian  dan  rehabilitasi  ekosistem alami. Selain itu, pentingnya edukasi dan peningkatan  kesadaran  masyarakat terhadap  isu  perubahan  iklim  tidak dapat  diabaikan,  agar  setiap  lapisan masyarakat  dapat  berpartisipasi  aktif dalam  upaya  adaptasi  dan  mitigasi perubahan iklim.
Dengan demikian, dinamika perubahan iklim dan urgensi mitigasi di Indonesia  menuntut  respon  yang komprehensif  dan  kolaboratif  dari semua pemangku kepentingan, termasuk  pemerintah,  sektor  swasta, komunitas  ilmiah,  dan  masyarakat umum.  Upaya  bersama  ini  tidak  hanya akan  mengurangi  dampak  buruk perubahan iklim tetapi juga membangun fondasi  yang  kuat  untuk  pembangunan berkelanjutan  yang  tahan  terhadap perubahan iklim di masa depan.
Pajak Karbon sebagai Respon Kebijakan
Pajak  karbon  telah  muncul  sebagai salah  satu  instrumen  kebijakan  yang diakui  secara  global  dalam  upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Mekanisme ini dirancang  untuk  memberikan  insentif ekonomi  kepada  pelaku  usaha  dan individu untuk mengurangi penggunaan bahan  bakar  fosil  dan  beralih  ke  energi bersih serta teknologi ramah lingkungan. Melalui  penerapan  pajak  karbon, pemerintah  menetapkan  harga  pada setiap  ton  karbon  atau  emisi  GRK  yang
dilepaskan  ke  atmosfer,  sehingga menciptakan  dorongan  finansial  untuk mengurangi emisi. Konsep ini berupaya menangani  eksternalitas  negatif  dari emisi  karbon,  yaitu  dampak lingkungan yang  tidak  tercakup  dalam  harga  pasar bahan bakar fosil, dengan menginternalisasi  biaya  lingkungan  ke dalam struktur harga.
Meskipun  mekanisme  pajak  karbon memiliki  potensi  signifikan  untuk mengurangi emisi GRK, implementasinya menimbulkan
tantangan  ekonomi  yang  kompleks. Salah  satu  tantangan  utama  adalah menemukan keseimbangan antara efektivitas pajak karbon dalam mengurangi  emisi  dan  dampaknya terhadap  pertumbuhan  ekonomi  serta keberlanjutan  industri.  Industri  yang berintensitas  energi  tinggi,  seperti manufaktur, pertambangan, dan pembangkit listrik, mungkin mengalami peningkatan  biaya  operasional  yang signifikan  akibat  dari  pajak karbon.  Hal ini dapat berdampak pada harga produk dan  jasa  yang  mereka  tawarkan,  yang pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi daya  saing  dan  pekerjaan.  Selain  itu, konsumen  akhir  juga  mungkin  akan merasakan  dampak ekonomi  dari  pajak karbon  melalui  kenaikan  harga  barang dan  jasa.  Oleh  karena  itu,  pemerintah perlu  merancang  mekanisme  pajak karbon  yang  tidak  hanya  efektif  dalam mengurangi emisi tetapi juga meminimalisir dampak negatif terhadap ekonomi dan masyarakat.
Penerimaan  masyarakat  terhadap pajak  karbon  merupakan  faktor  kritis dalam  keberhasilan  implementasinya. Tantangan  di  sini  meliputi  membangun kesadaran  dan  pemahaman  tentang manfaat  pajak  karbon  bagi  lingkungan dan  ekonomi  jangka  panjang,  serta mengatasi kekhawatiran tentang dampak  sosial  dan  ekonomi  jangka pendek. Transparansi mengenai penggunaan  pendapatan  dari  pajak
karbon  dan  menunjukkan  komitmen untuk mengalokasikannya dalam proyek-proyek yang mendukung transisi energi  bersih  dan  adaptasi  perubahan iklim  dapat  membantu  membangun dukungan  masyarakat.  Selain  itu, pemberian  subsidi  atau  insentif  untuk energi  bersih,  efisiensi  energi,  dan teknologi rendah karbon dapat membantu meringankan beban finansial bagi  konsumen  dan  industri  selama periode transisi.
Integrasi  pajak  karbon  dengan kebijakan  publik  lainnya  juga  penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya mitigasi  perubahan  iklim.  Kebijakan seperti  regulasi  emisi,  subsidi  untuk energi  terbarukan,  dan  investasi  dalam infrastruktur  hijau  harus  dijalankan secara  paralel  dengan  pajak  karbon untuk  memperkuat  efek  pengurangan emisi dan mempercepat transisi menuju ekonomi  rendah  karbon.  Pendekatan holistik  ini  memungkinkan  untuk mengatasi perubahan iklim dari berbagai  sudut,  memastikan  bahwa upaya  mitigasi  berjalan  secara  efektif dan  efisien.  Selain  itu,  kerja  sama internasional  dan  kesepakatan  tentang standar  pajak  karbon  dapat  membantu menghindari  "kebocoran  karbon",  di mana  emisi  hanya  dipindahkan  dari negara  dengan  regulasi  ketat  ke  negara dengan regulasi yang lebih longgar.
Dengan  demikian,  pajak  karbon sebagai  respon  kebijakan  terhadap perubahan iklim menawarkan jalan yang menjanjikan  namun  kompleks.  Kunci keberhasilannya  terletak  pada  desain dan  implementasi  yang  hati-hati,  yang tidak  hanya  menargetkan  pengurangan emisi  secara  efektif  tetapi  juga meminimalkan dampak ekonomi negatif, membangun dukungan masyarakat, dan terintegrasi dengan baik dengan kebijakan  lingkungan  dan  ekonomi lainnya.  Melalui  pendekatan  yang seimbang  dan  komprehensif,  pajak karbon  dapat  berperan  penting  dalam
upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.
Tantangan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia Implementasi  pajak  karbon  di
Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang bersumber dari berbagai aspek,  mulai  dari  regulasi  hingga kapabilitas  teknis.  Salah  satu  hambatan utama  adalah  kompleksitas  dalam merumuskan  dan  menerapkan  regulasi pajak  karbon  yang  efektif.  Indonesia, sebagai  negara  dengan  ekonomi  yang sedang berkembang dan memiliki sektor industri  yang  luas  serta  populasi  yang besar,  memerlukan  kerangka  regulasi yang  tidak  hanya  mampu  mengurangi emisi  gas  rumah  kaca  tetapi  juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Rumusan  regulasi  ini memerlukan kajian mendalam mengenai dampak sosial-ekonomi dan lingkungan, serta  konsultasi  publik  yang  luas  untuk memastikan  bahwa  kebijakan  tersebut dapat diterima oleh semua pihak terkait. Kesulitan ini diperburuk oleh kebutuhan akan koordinasi antar lembaga pemerintah yang efektif, yang sering kali terhambat  oleh  silo  kebijakan  dan kepentingan sektoral.
Selain  itu,  kesiapan  infrastruktur menjadi tantangan lain dalam implementasi pajak karbon di Indonesia. Infrastruktur  yang  diperlukan  meliputi sistem  pemantauan,  pelaporan,  dan verifikasi  (MRV)  emisi  yang  dapat diandalkan.  Sistem  MRV  ini  harus mampu  mengumpulkan  data  emisi  dari berbagai  sumber  dengan  akurasi  tinggi untuk memastikan bahwa pajak karbon diterapkan  secara  adil  dan  efektif. Pembangunan dan pemeliharaan sistem MRV  yang  komprehensif  memerlukan investasi  besar,  baik  dalam  hal  sumber daya finansial maupun teknis, serta kerja sama  antara  pemerintah,  industri,  dan lembaga penelitian.
Dinamika  politik  dan  ekonomi domestik  juga  memainkan  peran  kunci dalam  membentuk  kebijakan  pajak karbon  di  Indonesia.  Kebijakan  pajak karbon  harus  mampu  menavigasi kepentingan beragam pemangku kepentingan,  termasuk  industri  yang berpotensi terdampak, konsumen, kelompok  lingkungan  hidup,  dan lembaga pemerintah. Perbedaan kepentingan ini sering kali menyulitkan pencapaian konsensus mengenai desain dan  tingkat  pajak  karbon.  Selain  itu, kebijakan  ini  juga  harus  disesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik untuk menghindari  dampak  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.  Keseimbangan  antara  tujuan lingkungan  dan  keberlanjutan  ekonomi ini  membutuhkan  pendekatan  yang fleksibel dan adaptif.
Kapabilitas teknis merupakan tantangan  lain  yang  perlu  diatasi. Pengukuran,  pelaporan,  dan  verifikasi emisi  gas  rumah  kaca  secara  akurat adalah  prasyarat  untuk  implementasi pajak  karbon  yang  sukses.  Hal  ini menuntut kapasitas teknis yang tinggi di kalangan  pemerintah  dan  industri, termasuk
pengetahuan tentang metodologi penghitungan emisi, teknologi pemantauan, dan kemampuan analisis  data.  Meningkatkan  kapabilitas teknis  ini  memerlukan  upaya  pelatihan yang  luas  dan  berkelanjutan,  serta pengembangan standar yang jelas untuk pengukuran  dan  pelaporan  emisi.  Kerja sama internasional mungkin diperlukan untuk  memperoleh  akses  ke  teknologi dan keahlian terkini dalam hal ini.
Dengan demikian, tantangan implementasi pajak karbon di Indonesia adalah  multifaset  dan  memerlukan pendekatan  yang  komprehensif  dan kolaboratif. Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada desain kebijakan yang tepat  tetapi  juga  pada  kemampuan Indonesia  dalam  mengatasi  hambatan
regulasi,  infrastruktur,  dinamika  politik dan  ekonomi,  serta  kapabilitas  teknis. Kerja sama antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan mitra internasional akan  menjadi  kunci  untuk  mengatasi tantangan  ini  dan  memastikan  bahwa pajak karbon dapat berkontribusi secara efektif terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
Prospek Pajak Karbon untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia
Pajak  karbon  di  Indonesia  memiliki prospek yang menjanjikan sebagai salah satu  instrumen  kebijakan  publik  untuk mitigasi  perubahan  iklim.  Melalui implementasi  pajak  karbon,  terdapat potensi  pengurangan  emisi  gas  rumah kaca  (GRK)  yang  signifikan  di  berbagai sektor ekonomi. Kebijakan ini dirancang untuk  memberikan  insentif  ekonomi bagi  pelaku  industri  dan  masyarakat untuk  mengurangi  konsumsi  bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang  lebih  bersih  dan  berkelanjutan. Dengan  demikian,  pajak  karbon  dapat memainkan peran penting dalam upaya nasional untuk mencapai target pengurangan  emisi  GRK,  sekaligus mendukung  transisi  energi  Indonesia menuju  sumber  yang  lebih  ramah lingkungan.  Pengenaan  pajak  karbon mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan mengurangi intensitas karbon dalam operasional  mereka,  sehingga  secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan emisi nasional.
Selain  itu,  pajak  karbon  berpotensi besar  dalam  mendorong  inovasi  dan adopsi  teknologi  rendah  karbon  dan energi terbarukan. Dengan meningkatnya  biaya  penggunaan  bahan bakar  fosil,  energi  terbarukan  seperti tenaga  surya,  angin,  dan  bioenergi menjadi lebih kompetitif secara ekonomi.  Ini  memacu  investasi  dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru  yang  lebih  efisien  dan  ramah
lingkungan,  mempercepat  penyebaran teknologi  rendah  karbon  di  berbagai sektor  industri.  Pajak  karbon  juga  bisa menjadi katalisator untuk inovasi dalam efisiensi energi, manajemen limbah, dan praktik operasional yang berkelanjutan, membantu  perusahaan  tidak  hanya mengurangi  ketergantungan  mereka pada  bahan  bakar  fosil  tetapi  juga menurunkan  biaya  operasional  jangka panjang melalui penghematan energi.
Pengembangan pasar karbon domestik merupakan salah satu dampak positif  lain  dari  implementasi  pajak karbon.  Pajak  ini  mendorong  entitas untuk  mengurangi  emisi  mereka,  dan bagi  mereka  yang  berhasil  mengurangi emisi  di  bawah  batas  yang  ditentukan, mereka  dapat  menjual  surplus  kredit karbon  mereka  di  pasar.  Hal  ini menciptakan  mekanisme  pasar  yang efisien  untuk  perdagangan  kredit karbon,  mendorong  lebih  banyak perusahaan  untuk  berinvestasi  dalam pengurangan  emisi.  Pasar  karbon domestik  yang  berkembang  dapat meningkatkan  likuiditas  finansial  untuk proyek-proyek  mitigasi  dan  adaptasi perubahan  iklim,  serta  memfasilitasi transfer  teknologi  dan  pengetahuan dalam mengelola dan mengurangi emisi GRK.
Dalam  konteks  pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs), pajak  karbon  menawarkan  kontribusi yang  signifikan.  Melalui  promosi penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien,  pajak  ini  mendukung  upaya pengurangan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor  energi  terbarukan  dan  teknologi rendah  karbon.  Selain  itu,  dengan mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan, pajak karbon  berkontribusi  pada  kesehatan masyarakat  yang  lebih  baik  dan pencapaian  SDG  terkait  kesehatan. Implementasi pajak karbon juga mendukung  SDG  terkait  energi  bersih
dan  terjangkau,  kota  dan  komunitas berkelanjutan, serta aksi iklim, memperlihatkan  bagaimana  kebijakan fiskal lingkungan dapat menjadi instrumen  penting  dalam  mendorong pembangunan berkelanjutan.
Secara  keseluruhan,  prospek  pajak karbon  untuk  mitigasi  perubahan  iklim di  Indonesia  sangatlah  positif.  Dengan desain  yang  tepat  dan  implementasi yang efektif, pajak karbon dapat menjadi salah  satu  kunci  utama  dalam  strategi nasional  untuk  mengurangi  emisi  GRK, mempromosikan teknologi rendah karbon,  mengembangkan  pasar  karbon domestik,  dan  berkontribusi  pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  Namun,  keberhasilan  ini memerlukan  komitmen  dari  semua pihak,  termasuk  pemerintah,  industri, dan  masyarakat,  untuk  bekerja  sama dalam  mengatasi  tantangan  yang  ada dan  memanfaatkan  peluang  yang ditawarkan  oleh  pajak  karbon  untuk masa  depan  yang  lebih  berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  implementasi pajak  karbon  memiliki  potensi  yang signifikan  dalam  mengurangi  emisi  gas rumah  kaca  dan  mendorong  transisi  ke energi  bersih  serta  teknologi  rendah karbon.  Pajak  karbon  tidak  hanya berperan dalam upaya mitigasi perubahan  iklim  tetapi  juga  dalam mempromosikan  inovasi  teknologi, pengembangan  pasar  karbon  domestik, dan  pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan  dalam implementasinya, termasuk  hambatan  regulasi,  kesiapan infrastruktur,  dinamika  politik  dan ekonomi,  serta  kapabilitas  teknis, prospek  jangka  panjang  menunjukkan bahwa  manfaat  yang  dapat  diperoleh dari  pajak  karbon  dapat  sangat signifikan bagi pembangunan
berkelanjutan  di  Indonesia.  Dengan demikian,  diperlukan  kerja  sama  yang erat  antara  pemerintah,  industri,  dan masyarakat untuk mengatasi tantangan- tantangan  tersebut  dan  memastikan implementasi pajak karbon yang efektif. Langkah-langkah kebijakan harus dirancang dengan cermat untuk menyeimbangkan antara tujuan pengurangan  emisi  dan  pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui pendekatan  yang  komprehensif  dan partisipatif, Indonesia dapat memanfaatkan pajak karbon sebagai alat strategis untuk tidak hanya menghadapi perubahan  iklim  tetapi  juga  dalam membangun  ekonomi  yang  lebih  hijau, berkelanjutan,  dan  tangguh  terhadap dampak perubahan iklim di masa depan.

## REFERENSI
Andriani,  R.  F.,  &  Rahmi,  A.  (2024). Tinjauan Sistem Implementasi Pajak
Karbon Di Indonesia Sebuah Keniscayaan. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 10 (4), 2185-2195.
Apriliyanti,  K.,  &  Rizki,  D.  (2023).
Kebijakan  Energi  Terbarukan:  Studi Kasus  Indonesia  Dan  Norwegia Dalam  Pengelolaan  Sumber  Energi Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Pemerintahan  Widya  Praja , 49 (2), 186-209.
Asdrayany, D., Muhajir, M. N., Fauzi, A., & Qurtubi,  A.  (2023).  Analisis  Konsep,
Teori dan Lingkup Politik Pendidikan. Journal on
Education , 6 (1), 6840-6852.
Bian, Z., Zuo, F., Gao, J., Chen, Y., Venkata, S. S. C. P., Bernardes, S. D., ... & Wang, J. (2021). Time lag effects of COVID- 19  policies  on  transportation systems: A comparative study of New York City and Seattle. Transportation Research  Part  A:  Policy  and Practice , 145 , 269-283. Birkmann, J., Jamshed, A., McMillan, J. M., Feldmeyer, D., Totin, E., Solecki, W., ...
&  Alegría,  A.  (2022).  Understanding human  vulnerability  to  climate change: A global perspective on index validation for
adaptation planning. Science  of  The  Total Environment , 803 , 150065. Dasor, Y. W., Hermaditoyo, S., & Hudin, R. (2023).  Nilai-Nilai  Good  Governance dalam  Tata  Kelola  Lembaga  Adat
Masyarakat
Manggarai Nusa Tenggara  Timur. Jurnal  Adat  dan
Budaya Indonesia , 5 (2), 98-108. Elsa,  H.  U.,  &  Utomo,  R.  (2022). Menimbang  Kesiapan  Penerapan Carbon  Pricing  di  Indonesia  dengan Studi  pada  Kanada,  Britania  Raya,
dan Australia. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 6 (2), 410-435.
Eryani,  N.  D.  (2020).  Kebijakan
Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan  Kerusakan  Lingkungan Hidup  Di  Kabupaten  Sijunjung  Dan Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Demokrasi  dan Politik Lokal , 2 (1),  1- 15.
Gupta,  S.,  Motlagh,  M.,  &  Rhyner,  J.
(2020).
The digitalization
sustainability matrix: A participatory research  tool  for  investigating digitainability. Sustainability , 12 (21), 9283.
Hafizh, A. R., Maharani, A. E., & Qori, A. L.
(2021).  Kebijakan  Publik  Sebagai
Keputusan Moral. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial , 19 (1), 13-22.
Hasanah,  N.,  &  Imron,  M.  (2022).  Peran
Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang Dalam Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2020. Journal of Governance Innovation , 4 (2), 116-129. Ismiyanti,  D.,  &  Buchori,  I.  (2021). Dampak  abrasi  terhadap  kondisi sosial ekonomi masyarakat
Kecamatan  Kedung,  Jepara. Jurnal
Pembangunan
Wilayah dan Kota , 17 (3), 251-265.
Jeffry,  L.,  Ong,  M.  Y.,  Nomanbhay,  S., Mofijur, M., Mubashir, M., & Show, P. L. (2021).
Greenhouse gases utilization: A review. Fuel , 301 , 121017.
Kumarasiri,  J.,  &  Lodhia,  S.  (2020).  The Australian  carbon  tax:  corporate perceptions, responses and motivations. Meditari  Accountancy Research , 28 (3), 515-542.
Lopes, H. S., Remoaldo, P. C., Ribeiro, V., & Martin-Vide,  J.  (2022).  Pathways  for adapting tourism to climate change in an  urban  destination – Evidences based  on  thermal  conditions  for  the Porto
Metropolitan Area (Portugal). Journal  of  Environmental Management , 315 , 115161.
Muruganandam,  M.,  Rajamanickam,  S., Sivarethinamohan,  S.,  Reddy,  M.  K., Velusamy,  P.,  Gomathi,  R.,  ...  & Munisamy,  S.  K.  (2023).  Impact  of climate  change  and  anthropogenic activities  on  aquatic  ecosystem – A review. Environmental Research ,
117233. Noor,  M.  A.,  &  Saputra,  P.  M.  A.  (2020).
Emisi  karbon  dan  Produk  Domestik Bruto: Investigasi hipotesis Environmental Kuznets Curve (EKC) pada negara
berpendapatan menengah di kawasan ASEAN. Jurnal Wilayah  dan  Lingkungan , 8 (3),  230- 246.
Pakarti,  M.  H.  A.,  Farid,  D.,  Banaesa,  I.,
Nurdin,  R.,  Abdurrohman,  Y.,  & Basuni,  I.  (2023).  Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 5 (1),
89.
Prayogi,  A.  (2022).  Ruang  Lingkup Filsafat  Sejarah  dalam  Kajian Sejarah. SINDANG:  Jurnal  Pendidikan Sejarah  Dan  Kajian  Sejarah , 4 (1),  1- 10.
Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif . Pt Kanisius. Setiaji,  E.,  &  Harfianto,  A.  (2023). TRANSFORMASI Transformasi Pajak Cukai  (Sin  Tax)  Menuju  Green  Tax: Mendorong  Ekonomi  Hijau  di Indonesia. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 7 (2), 43-53. Shahzad, U. (2020). Environmental taxes, energy
consumption, and environmental  quality:  Theoretical survey with policy implications. Environmental  Science and Pollution Research , 27 (20),
24848-24862. Subiyanto, A. (2024). D Diplomasi Iklim: Upaya  menyelamatkan  bumi  dari krisis  iklim?. PENDIPA  Journal  of Science Education , 8 (1), 27-34. Theis, D. R., & White, M. (2021). Is obesity policy  in  England  fit  for  purpose? Analysis  of  government  strategies
and
policies, 1992 – 2020. The Milbank Quarterly , 99 (1), 126-170.
Warta,  I.  N.  (2023).  Efek  Iklim  Ekstrem dalam  Kehidupan. Widya  Aksara:
Jurnal Agama Hindu , 28 (2), 180-191.