Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO
Rizaldy Ari Hidayat 1 , Adianto Mardijono 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rizaldyary@gmail.com

## Abstract
Human trafficking is a crime committed by recruiting, delivering, or accepting people by force, fraud, with  the  aim  of  utilizing  victims  for  profit.  This  study  aims  to  determine  the  law  enforcement  of Sidoarjo  City  Resort  Police  in  preventing  and  eradicating  the  crime  of  trafficking  in  persons  of prostitution  and  efforts  to  overcome  it.  The  results  of  this  study  found  that  law  enforcement  of human trafficking in prostitution in Sidoarjo jurisdiction has many internal and external obstacles so that the Sidoarjo City Resort Police made socialization efforts, formed a special team and empowered police officers and collaborated with the community and government.
Keywords : Crime; Trafficking in Persons; Prostitution.

## Abstrak
Tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  usaha  merekrut, menyerahkan,atau menerima orang dengan paksa, penipuan, dengan tujuan memanfaatkan korban untuk  mendapatkan  keuntungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penegakan  hukum Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  perdagangan orang  jenis  prostitusi  dan  upaya  untuk  mengatasinya.  Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa penegakan  hukum  perdagangan  orang  jenis  prostitusi  di  wilayah  hukum  Sidoarjo  memiliki  banyak hambatan  baik  internal  maupun  eksternal  sehingga  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo  melakukan upaya  sosialisasi,  membentuk  tim  khusus  dan  memberdayakan  anggota  kepolisian  serta bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah.
Kata kunci : Tindak Pidana; Perdagangan Orang; Prostitusi .

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  perdagangan  orang,  juga  disebut  perdagangan  manusia,  adalah kejahatan  yang  dilakukan  dengan  usaha  merekrut,  menyerahkan,  atau  menerima  orang dengan  paksa,  penipuan,  atau  dengan  tujuan  memanfaatkan  korban  untuk  mendapatkan keuntungan.  Bahkan  sebelum  Indonesia  menjadi  negara  merdeka,  perdagangan  orang sudah  ada  sejak  lama.  Menurut  Farhana  (2018),  selama  pembangunan  jalan  Anyer- Panarukan, prostitusi dan perdagangan wanita meningkat. Perdagangan orang di Indonesia terus  meningkat  di  tengah  era  moderenisasi  yang  memudahkan  pelakunya.  Ini  menjadi masalah yang signifikan yang mengancam korban, terutama wanita dan anak-anak.
Perdagangan  orang  semakin  marak  sebagai  akibat  dari  berbagai  masalah  yang disebabkan  oleh  masalah  ekonomi,  sosial,  konflik,  dan  bencana  alam.  Perdagangan  orang juga  melanggar  hak  asasi  manusia  dalam  hal  kebebasan,  integritas,  dan  keamanan,  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan. Menurut Rezqita dan Ridwan (2019), hal ini mungkin  menjadi  tempat  para  pelaku  kejahatan  mencari  korban  dengan  menawarkan pekerjaan ilegal.
Tiga  komponen  perdagangan  manusia  adalah  tindakan,  maksud,  dan  tujuan. Tindakan tersebut termasuk penyiksaan fisik dan seksual, ancaman, manipulasi emosi, serta penghilangan  dokumen  resmi.  Tujuan  dari  penyiksaan  fisik  adalah  membuat  korban  tidak bisa  melawan  dan  memungkinkan  pelaku  menjalankan  niat  mereka.  Korban  perdagangan manusia, terutama anak-anak, perlu dilindungi oleh penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan  komunitas.  Pemerintah  telah  membuat  undang-undang  untuk  melindungi  perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap mereka . Untuk melindungi perempuan, pemerintah  membuat  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1984  Tentang  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan.  Pasal  6  isi  konvensi  penghapusan  diskriminasi terhadap  wanita  menetapkan  bahwa  negara  yang  menandatangani  dan  meratifikasi konvensi  harus  membuat  undang-undang  yang  menghapus  semua  bentuk  perdagangan wanita (Nasional, 2023).
Menurut  Farhana  (2018),  penegakan  hukum  harus  mempertimbangkan  variabel yang dapat menyebabkan perdagangan orang, seperti ketidaksetaraan ekonomi, lingkungan, sosial  budaya,  dan  gender.  Tujuan  penegakan  hukum  adalah  untuk  mengembalikan  nilai- nilai  masyarakat  yang  seharusnya  ada.  Untuk  memastikan  bahwa  hukum  berfungsi sebagaimana  mestinya,  penegakan  hukum  berfungsi  untuk  mengatur  dan  memaksa masyarakat  untuk  taat  pada  peraturan.  Seberapa  efektif  penegakan  hukum  dipengaruhi oleh  hukum  yang  ditetapkan,  aparat  hukum  dan  sarana  pendukungnya,  dan  kultur  yang berkembang di masyarakat.
Kabupaten  Sidoarjo  terkenal  sebagai  tempat  perdagangan  orang  seperti  prostitusi karena  di  sana  barang-barang  ditukar  dan  digunakan  untuk  perdagangan  lokal  dan internasional. Oleh karena itu, daerah tersebut menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan untuk melakukan  perdagangan  orang,  termasuk  mengirim  orang  asing  yang  tidak  memiliki  izin tinggal untuk dipekerjakan sebagai budak atau pekerja seks (Farhana, 2018).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Kepolisian  Resort  Kota,  yang  berada  di  bawah  naungan  Kapolri,  adalah  unit pelaksana  utama  kewilayahan  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Polresta  bertanggung  jawab untuk melaksanakan tugas kepolisian dalam memelihara, mengamankan, dan menertibkan masyarakat,  mempertahankan  keberlakuan  hukum,  melindungi,  mengayomi,  dan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penelitian  sebelumnya  oleh  Hasil  Muhammad  Adystia  Sunggara  et  al.  (2022) membahas  tentang  penegakan  hukum  terkait  perdagangan  orang  di  Indonesia.  Studi  ini menggunakan  metodologi  yuridis  normatif  untuk  melihat  apakah  undang-undang  telah memberikan  perlindungan  yang  cukup  bagi  korban  dan  penerapan  hak  asasi  manusia. Namun,  penelitian  ini  hanya  mempertimbangkan  aturan  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum.  Penelitian  ini  berbeda  karena  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  untuk mengamati tindakan pencegahan dan represif oleh penyidik di Polresta Sidoarjo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi kasus perdagangan orang.
Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Resort
Kota Sidoarjo No. Tahun Jumlah Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang Prostitusi / Pemanfaatan Seksual Pemanfaatan Organ Reproduksi secara Ilegal 1 2021 17 15 2 2 2022 14 13 1 3 2023 10 8 2 Jumlah 41 36 5
Sumber : Satreskrim Polresta Sidoarjo
Tabel  berikut menunjukkan  perubahan  dalam  jumlah  kasus  kejahatan  perdagangan orang  yang  dilaporkan  ke  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo.  Jenis  kejahatan  perdagangan orang yang paling sering dilaporkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah prostitusi dan pemanfaatan seksual. Di tahun berikutnya, jumlah kasus ini dapat meningkat atau menurun tergantung  pada  bagaimana  peraturan  dan  sistem  penegakan  hukum  berfungsi.  Hukuman
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
yang  baik  adalah  undang-undang  yang  dapat  menghasilkan  kontrol  sosial  yang  efektif. Akibatnya, penegakan hukum harus dilakukan, yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, termasuk  penegak  hukum  yang  bertugas  sebagai  penegak  hukum.  Untuk  mengurangi jumlah  kejahatan  ini  dan  melindungi  korban,  hukum  diterapkan  terhadap  kejahatan perdagangan  orang.  Studi  ini  membahas  bagaimana  kepolisian  menerapkan  penegakan hukum  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  perdagangan  orang,  hambatan yang  menghalangi  pelaksanaannya,  dan  apakah  penegakan  hukum  tersebut  sudah  sesuai dengan substansi atau undang-undang.

## KAJIAN TEORITIS

## Teori Penegakan Hukum Menurut Para Sarjana
John Rawls menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai tiga tujuan  utama  keberlakuan  hukum:  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum  (Karunia, 2019).  Penegakan  hukum  didefinisikan  oleh  Abdulkadir  Muhammad  sebagai  upaya  untuk melaksanakan  undang-undang  sebagaimana  mestinya  dan  melakukan  pengawasan  untuk memastikan  bahwa  pelaksanaannya  tidak  terjadi  kesalahan,  sehingga  dapat  ditegakkan kembali  jika  terjadi  kesalahan  (Rahmanto,  2019).  Menurut  Jimly  Asshidiqie  (2019), penegakan  hukum  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  semua  lapisan  subjek  hukum  dalam hubungan hukum, dan penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan standar hukum  untuk  mencapai  nilai  keadilan.  Selain  itu,  dia  menyatakan  bahwa  ada  dua  definisi penegakan  hukum:  dalam  arti  sempit  dan  luas.  Dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum mengacu  pada  pemberantasan  setiap  subjek  yang  melanggar  hukum  melalui  serangkaian pengadilan pidana yang melibatkan fungsi para penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan badan peradilan. Dalam arti yang luas, "penegakan hukum" mengacu pada serangkaian  tindakan  yang  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  hukum  dilaksanakan  dan diterapkan, serta untuk menindak siapa pun yang melanggarnya.
Beberapa ahli hukum memberikan komentar tentang komponen penegakan hukum. Dalam  buku  berjudul  "Komisi  Pengawas  Penegak  Hukum  Mampukah  Membawa Perubahan", Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto mengutip pendapat Lawrence M. Friedman,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
yang  menyatakan  bahwa  ada  tiga  (tiga)  hal  yang  dapat  memengaruhi  pelaksanaan penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktural dan kultural

## Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tindakan perdagangan orang adalah tindakan kriminal yang melibatkan perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang dengan ancaman atau kekerasan. Ada lima jenis tindakan: eksploitasi seksual, pengangkatan anak, pekerja migran, pernikahan pesanan, dan implantasi organ (Farhana, 2018).
Sebelum  Wetboek  van  Strafrecht  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana,  beberapa  undang-undang  terkait  perdagangan budak  telah  tidak  berlaku  lagi.  Jual  beli  budak  telah  tidak  terjadi  sejak  zaman  penjajahan. Namun,  beberapa  aturan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  masih  berlaku  sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  Perlu  ada  aturan  baru  yang  lebih  efektif  untuk  melindungi  korban  perdagangan manusia, karena tindak pidana ini dapat dilakukan kepada semua orang, tanpa memandang usia  atau  jenis  kelamin  korban.  Untuk  itu,  pemerintah  telah  membuat  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  melarang  perbudakan  dan perdagangan  perempuan  dengan  alasan  apapun.  Namun,  karena  kejahatan  ini  semakin kompleks  dan  terorganisir,  pemerintah  perlu  membuat  aturan  yang  baru  dan  mengubah modus operandi dalam perdagangan manusia untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku dan korban. (Farhana, 2018).

## METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  masalah  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis empiris.  Dalam  penelitian  hukum  empiris,  disiplin  ilmu  sosial  dan  hukum  yang  berbeda digunakan  untuk  menyelidiki  hukum  positif.  Metode  induktif  digunakan  untuk mengumpulkan  data  primer  dan  mempelajari  informasi  dari  narasumber.  Data  yang dikumpulkan  langsung  dari  fenomena  masyarakat  digunakan,  dengan  fokus  pada  tingkah laku  masyarakat  terhadap  hukum  yang  ada.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kualitatif  dan  melibatkan  hukum  dan  norma  masyarakat  sebagai  fokusnya.  Data  diolah dengan metode deskriptif dan melibatkan analisis terhadap tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan  masalah  hukum.  Penulis  melakukan  analisis  data  di  Kepolisian  Resort  Kota Sidoarjo,  terkait  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  jenis  prostitusi.  Data  tersebut kemudian  diproses  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Jenis

## Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
Perdagangan orang adalah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia karena mengeksploitasi  korban  sehingga  membatasi  kebebasan  mereka  (Farhana,  2018). Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mengadili  pelaku  dan  melindungi korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  seiring  dengan  perkembangan  kebutuhan masyarakat.
Kasus perdagangan orang prostitusi di Sidoarjo melibatkan pelaku bernama MA dari Desa  Lebo,  Kecamatan  Tulangan.  Pelaku  menggunakan  iklan  pekerjaan  palsu  di  Facebook untuk menarik sembilan wanita, termasuk beberapa yang di bawah umur, dengan janji gaji tinggi.  Namun,  mereka  malah  dieksploitasi  sebagai  pekerja  seks  komersial.  MA  memaksa korban  membayar  utang  travel  dan  menggunakan  kekerasan  fisik  jika  mereka  mencoba melarikan  diri.  Salah  satu  korban  berhasil  melarikan  diri  dan  melaporkan  kejadian  ini  ke polisi.  Polisi  kemudian  menyerbu  Wisma  Penantian,  tempat  tinggal  pelaku,  dan  MA dihadapkan  pada  hukuman  berdasarkan  undang-undang  perdagangan  orang.  Pelaku diancam  dengan  Pasal  2  jo  Pasal  16  dan/atau  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Sehubungan  dengan  kasus  eksploitasi  seksual  yang  dilakukan  oleh  MA,  pasal  2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan sebagai berikut:

## a. Unsur Subjektif
Semua,  artinya  pasal  ini  berlaku  untuk  semua  individu  yang  tunduk  pada  hukum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Serangkaian  penyelidikan  menunjukkan  bahwa  MA adalah pelaku prostitusi sejumlah perempuan dalam kasus Tanggulangin.

## b. Unsur Objektif
1. Mengambil  seseorang,  mengangkutnya,  menyimpannya,  mengirimkannya, memindahkan,  atau  menerimanya  Komponen  ini  mengacu  pada  kemungkinan  seseorang melakukan  salah  satu  tindakan  yang  disebutkan  yang  ditujukan  kepada  korban  tindak pidana.  Ini  menunjukkan  bahwa  MA  pertama  kali  melakukan  perekrutan  dengan menawarkan pekerjaan sebagai karaoke karaoke LC dengan janji gaji puluhan juta. Setelah itu, korban ditempatkan di rumah MA yang disebut Wisma Penantian, sehingga elemen ini memenuhi unsur perdagangan orang.
2. Ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  yang  rentan,  penolakan utang, atau memberi bayaran atau keuntungan Maksud dari komponen ini adalah berbagai upaya  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ketika  mereka  mencoba  merekrut,  mengangkut, menampung,  atau  menerima  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Beberapa  korban MA  menolak  untuk  dieksploitasi,  tetapi  MA  menggunakan  ancaman  bahwa  korban  harus mengembalikan  utang  sebesar  empat  juta  rupiah — atau  empat  juta  rupiah — untuk transportasi, tempat tinggal, dan biaya hidup. Jika korban memberontak dan menolak untuk membayar MA, MA akan menggunakan kekerasan, seperti memukul, menampar, mencakar, dan menjambak mereka. Jadi, elemen ini terpenuhi.
3. Meskipun  mendapatkan  persetujuan dari  orang yang  mengontrol  orang lain Karena  mereka  tidak  setuju  dengan  tawaran  awal,  beberapa  korban  MA  menolak  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
bekerja, yang berarti bahwa pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang tanpa persetujuan korban.
4. Untuk tujuan eksploitasi orang-orang ini di negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka  7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  menyatakan  bahwa  "tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujan  korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,  atau  pemanfaatan  seksual  lainnya".  Dalam  kasus  ini,  jelas  bahwa  MA menggunakan taktik atau penipuan untuk melakukan perdagangan orang dengan eksploitasi seksual.
5. Jika seseorang dipidana dengan hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal  15  (lima  belas)  tahun,  dengan  denda  paling  rendah  120.000.000  (seratus  dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
Kasus  perdagangan  anak  untuk  pekerja  seks  terjadi  di  wilayah  Suko,  Sidoarjo, melibatkan  lima  pelaku.  GA  dan  PU  merekrut  melalui  media  sosial  dengan  tawaran  gaji besar. EK, AG, dan AD bekerja di warung kopi yang disalahgunakan untuk penyekapan dan perdagangan  anak.  Ada  sebelas  korban  termasuk  anak  di  bawah  umur.  Pelaku  mengambil keuntungan  dari  melayani  beberapa  pria.  Polisi  menemukan  tempat  tersebut  setelah laporan  warga.  Berdasarkan  kasus  tersebut  pelaku  GA  dan  PU  ditangkap  penyidik  dengan menyangkakan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

## a. Unsur Subjektif
Setiap orang, yaitu diartikan bahwa pasal ini berlaku untuk semua orang yang tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dalam kasus ini adalah GA dan PU.

## b. Unsur Objektif
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
1. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang.
Sebelumnya,  GA  dan  PU  telah  melakukan  upaya  perdagangan  orang  dengan  merekrut pemandu  karaoke  melalui  lowongan  kerja,  tetapi  perdagangan  orang  telah  terjadi  dan pelaku kemudian memanfaatkan korban lagi.
2. Mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik  eksploitasi  atau  mengambil  keuntungan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang dengan  melakukan  persetubuhan  atau  tindak  pidana  cabul  lainnya  dengan  korban  tindak pidana  perdagangan  orang.  Dalam  kasus  ini,  GA  dan  PU  kembali  memanfaatkan  korban tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan pekerjaan yang berbau seksual, seperti berhubungan intim dengan pelanggan pelaku.
3. Dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.
Sedangkan  untuk  EK,  AG,  AD  penyidik  menyangkakan  Pasal  2  dijunctokan  Pasal  17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana terkandung unsur objektif sebagai berikut:
1. Jika  tindak  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak. Diketahui bahwa pelaku EK, AG, AD selaku pegawai pelaku mengeksploitasi beberapa korban yang masih tergolong anak-anak dibawah 18 tahun.

## 2. Maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.
Tabel 2. Data Kasus Perdagangan Orang yang Ditangani Polresta Sidoarjo
No. Tahun Jumlah Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang Prostitusi / Pemanfaatan Seksual Pemanfaatan Organ Reproduksi secara Ilegal 1 2021 17 15 2 2 2022 14 13 1
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
3 2023 10 8 2 Jumlah 41 36 5
Sumber : Satreskrim Polresta Sidoarjo
Salah  satu  cara  untuk  melaksanakan  upaya  penegakan  hukum  adalah  dengan mengawasi  bagaimana  undang-undang  dilaksanakan  dan  melakukan  penegakan  dengan memberikan hukuman atau sanksi apabila terjadi pelanggaran agar hukum dapat dipulihkan sebagaimana  mestinya.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  ada  lima  faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum,  dan  penulis  mengaitkannya  dengan  pelaksanaan  penegakan  hukum  di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor Undang Undang
Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  perdagangan  orang  dan  memberikan  sanksi  kepada  mereka  yang  melanggarnya dengan  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam situasi tertentu, undang-undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dapat mengenakan klausul 2 ayat (1) huruf l jika pelaku mengalirkan dana dari hasil perdagangan orang tersebut ke rekening bank. Pidana yang diatur oleh aturan tersebut telah disebutkan dengan sangat jelas sesuai dengan unsur subjektif dan objektifnya.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Kepolisian Resort Kota Sidoarjo memerangi pelaku perdagangan orang sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Laporan Korban / Masyarakat Penyelidikan oleh Penyelidik Ditemukan 2 Alat Bukti Dilanjutkan ke Penyidikan Penangkapan Tersangka &
Penyitaan Barang Bukti Interogasi Tersangka Gelar Perkara Penahanan Tersangka Penyidik Melengkapi
Berkas Perkara
Penyerahan
Berkas Penyidikan ke Kejaksaan
Dinyatakan P 19,
Berkas Dikembalikan untuk Dilengkapi Dinyatakan P 21, Berkas Dinyatakan Lengkap Setelah P 21, Tersangka & Barang Bukti
Diserahkan ke Kejaksaan
Bagan 1. Alur Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Sidoarjo

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana
Untuk  penegakan  hukum  yang  efektif,  sarana  diperlukan.  Sarana  dan  prasarana termasuk  individu  atau  orang  yang  melaksanakan,  organisasi  dan  peralatan  yang mendukung  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Sumber  daya manusia,  termasuk  petugas  kepolisian  dan  masyarakat,  harus  aktif  melaporkan  aktivitas yang  mencurigakan  atau  diduga  praktik  perdagangan  orang  untuk  meningkatkan  upaya pemberantasan perdagangan orang.

## 4. Faktor Masyarakat
Ada hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga mereka harus menghormati  hak-hak  orang  lain  demi  kepentingan  bersama.  Setelah  penerapan  undang- undang  oleh  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang, masyarakat  masih  belum  memahami  sepenuhnya  praktik  perdagangan  orang.  Menurut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
wawancara, korban perdagangan orang sebagian terjerat oleh tawaran pekerjaan yang tidak wajar. Masyarakat sendiri, meskipun menyadari adanya aktivitas yang tidak wajar, memilih untuk tidak terlibat.

## 5. Faktor Kebudayaan
Nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  yang  mengatur  kehidupannya  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  kebudayaan.  Karena  melanggar  hak  asasi  manusia,  perdagangan orang  harus  dilarang  dalam  masyarakat.  Orang  tidak  seharusnya  diperlakukan  seperti barang  yang  dapat  dibeli.  Selain  itu,  praktik  eksploitasi,  yang  mencakup  eksploitasi  tenaga kerja  yang  mengakibatkan  perbudakan  dan  eksploitasi  seksual  yang  mengakibatkan prostitusi,  melanggar  norma  masyarakat  tentang  kesusilaan.  Sebagai  individu  yang berpegang pada sila kedua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, kita diharuskan untuk  tidak  memperlakukan  orang  lain  lebih  rendah  dari  diri  kita  sendiri.  Perdagangan manusia tidak seharusnya terjadi karena manusia pada dasarnya sama dan sederajat.

## Analisis  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
Penulis  menghubungkan  penegakan  hukum  di  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo dengan  teori  Lawrence  M  Friedmann  tentang  elemen  sistem  hukum  (Thanos,  2018)  ; subtansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  kultur  hukum.  Berdasarkan  teori  tersebut,  penulis melakukan  analisis  dengan  mengaitkan  temuan  lapangan  penelitian  dengan  penelitian sebelumnya.  sistem hukum  yang  pertama,  yang berkaitan dengan  materi  hukum.  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah  undang-undang  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  menangani  kasus  tindak pidana  perdagangan  orang.  Undang-undang  ini  jelas  mengatur  semua  aspek  yang disebutkan  dalam  pasal-pasalnya.  Undang-undang  ini  mencakup  semua  subjek  yang  dapat melakukan tindak pidana perdagangan orang.
Struktur  hukum  penegakan  hukum  perdagangan  orang  di  Kepolisian  Resort  Kota Sidoarjo  juga  dibahas.  Dalam  suatu  organisasi,  struktur  hukum  merupakan  sumber  daya manusia yang bertanggung jawab untuk menjalankan substansi hukum dan prasarana yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
mendukungnya.  Berdasarkan  informasi  ini,  penulis  menyelidiki  proses  penegakan  hukum untuk tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut
a. Laporan  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah  ditangani  dengan  baik oleh Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
b. Penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan; dalam kasus tindak pidana  perdagangan  orang,  penyidik  sering  menemukan  bukti  di  media  sosial yang terkait dengan eksploitasi perekrutan.
c. Karena  perdagangan  orang  adalah  kejahatan  yang  terorganisir,  penyidik menggunakan tim anggota kepolisian untuk menangkap tersangka perdagangan orang.
d. Setelah penyidik menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan, penyidik  harus  bertanggung  jawab  atas  hasil  penyidikan  mereka  dengan menyusun berkas kasus untuk diserahkan ke penuntut umum kejaksaan.
Kultur  hukum  berkaitan  dengan  bagaimana  masyarakat  bertindak  sebagai  subjek hukum  yang  harus  memahami  aturan  hukum  karena  ketidaktahuan  tentang  hukum  tidak dapat  diterima  karena  substansi  hukum  dibuat  berdasarkan  norma  dan  kebiasaan masyarakat.  Hasil  wawancara  dari  narasumber  membawa  penulis  untuk  mengaitkan penegakan  hukum  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo dengan teori penegakan hukum dari Joseph Goldstin yang menerangkan konsep penegakan hukum yaitu (Koni, 2019):
a. Total  enforcement ,  yaitu  penegakan  hukum  pidana  yang  dibatasi  oleh  hukum pidana substantif.
b. Full enforcement , yaitu penegakan hukum pidana yang ruang lingkupnya bersifat total  dikurangkan  dengan  area  of  no  enforcement  sehingga  peran  penegak hukum  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  harus  dilaksanakan  secara maksimal.
c. Actual  enforcement ,  konsep  penegakan  hukum  ini  muncul  karena  pelaksanaan dari  full  enforcement  dianggap  tidak  sesuai  dengan  ekspektasi  dikarenaakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pelaksanaan full enforcement memerlukan waktu, sumber daya manusia, sarana prasarana yang sangat mencukupi kebutuhan.

## Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
1. Anggota  kepolisian  kurang  menjangkau  informasi  mengenai  praktik perdagangan orang.
Kurangnya  deteksi  dini  terhadap  tindak  pidana  tersebut.  Fakta  di  lapangan menunjukkan  bahwa  perdagangan  orang  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang.  Selain  itu, perdagangan  orang  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  terstruktur  dan  terorganisasi.  Hal  ini membuat  sulit  bagi  penegak  hukum  atau  petugas  kepolisian  untuk  mengendus  kejahatan ini,  waktu  penyidikan  kasus  dapat  berjalan  relatif  lama,  masyarakat  masih  belum  tanggap dengan  praktik  perdagangan  sekitarnya,  modus  kejahatan  perdagangan  orang  semakin berkembang dan awalnya korban tidak mengetahui bahwa korban dieksploitasi.
2. Upaya  dalam  Mengatasi  Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Penegakan  Hukum
Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
Patrol  terdiri  dari  dua  jenis:  patroli  langsung  di  lingkungan  masyarakat  dan  patroli virtual  yang  dilakukan  oleh  Bidang  Humas  Polresta  Sidoarjo.  Cyber  Troops  dibentuk  untuk menemukan  informasi  bohong  atau  hoax,  salah  satunya  adalah  iklan  pekerjaan  yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban.
a. Upaya dalam mengatasi waktu penyidikan yang relatif lama ,
Oleh  karena  itu,  untuk  mempercepat  penyidikan  kasus  tindak  pidana  perdagangan orang, pihak lain harus bekerja sama.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
b. Mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  lebih  mawas  terhadap perdagangan orang .
Ketidaktahuan  masyarakat  tentang  hukum  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  perdagangan  orang  pasti  akan  membuat  tugas  penegak  hukum  lebih  sulit. Dibutuhkan  sosialisasi  tentang  bahaya  perdagangan  orang,  teknik  yang  biasa  digunakan pelaku  untuk  menjerat  korban,  dan  cara  mencegah  pelanggaran  orang  dimulai  dari masyarakat.  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo  berpartisipasi  dalam  meningkatkan  kesadaran hukum warga Jawa Timur melalui sosialisasi.
c. Upaya dalam mengatasi modus kejahatan perdagangan orang yang semakin berkembang .
perdagangan  orang  semakin  berkembang  karena  kemajuan  teknologi,  seperti  yang dijelaskan  oleh  penulis  di  subbab  sebelumnya.  Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo mengantisipasi  modus  kejahatan  terbaru  ini  dengan  membentuk  tim  untuk  memerangi informasi atau lowongan kerja ilegal. Bidang Humas Polresta Sidoarjo membentuk tim yang disebut  Cyber  Troops  pada  tahun  2017.  Tim  ini  ditugaskan  untuk  melakukan  patroli  di internet,  terutama  di  media  sosial.  Untuk  mencegah  kejahatan  seperti  prostitusi  dan perdagangan  manusia,  polisi  mulai  membuat  akun  media  sosial  untuk  anggota  mereka, mulai dari Polsek dan Polres. Setiap wilayah kepolisian berkolaborasi, mengikuti satu sama lain dan membentuk grup besar di berbagai media sosial setelah membuat akun.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penegakan  hukum perdagangan orang di wilayah hukum Sidoarjo memiliki berbagai hambatan baik hambatan internal yaitu penegak hukum yang meliputi penyidikan dan kurang sigapnya sumber daya manusia  serta  hambatan  eksternal  yang  meliputi  modus  kejahatan  dan  masyarakat  itu sendiri  menyebabkan  tantangan  dalam  menangani  kasus  kejahatan  yang  terorganisir  ini. Kepolisian  Resort  Kota  Sidoarjo  dalam  menghadapi  tantangan  tersebut  memiliki  upaya dengan  mengadakan  sosialisasi  bagi  masyarakat,  membentuk  tim  khusus  untuk  berpatrol
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dalam  menghadapi  modus  baru  perdagangan  orang,  dan  memberdayakan  anggota kepolisian  agar  lihai  dalam  melakukan  penyelidikan  dini,  serta  bekerja  sama  dengan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
1981, U. U. (n.d.). Hukum Acara Pidana.
2002, U. U. (n.d.). Kepolisian Republik Indonesia. 2014,  U.  U.  (n.d.). Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Ackerman,  J.  (2022,  October  04). The  Crime  of  Human  Trafficking .  Retrieved  from  United  Nations Office  on  Drugs  and  Crime  Official  Website:  www.unodc.org/unodc/en/human- trafficking/crime.html
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Farhana. (2018). Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hardum, E. (2018). Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
Harefa,  S.  (2019).  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  di  Indonesia  melalui  Hukum  Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. University Bengkulu Law Journal , Vol. 4 No. 1. Hasibuan, Z. (2023). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 1. Ishaq. (2020). Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Karo,  R.  (2021).  Upaya  Preventif  dan  Represif  terhadap  Prostitusi  Online  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan  yang  Berlaku  di  Indonesia. Lex  Journal:  Kajian  Hukum  dan  Keadilan , Vol. 2 No. 2.
Karunia, A. A. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Hukum dan Pembangunan Ekonomi , Vol. 19 No. 1.
Koni, Y. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo. Kertha Partika , Vol. 41 No. 2.
Lamintang. (2014). Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Lestari,  I.,  &  Wahyuningsih,  S.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pengguna  Narkoba  di Polda Jateng. Jurnal Hukum Khairu Ummah , Vol. 12 No. 3. Martha, K. (2017). Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar: Universitas Udayana Press. Moho,  H.  (2019).  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  menurut  Aspek  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan. Jurnal Penelitian Warta , 79. Nasional,  B.  P.  (2023). Laporan  Akhir  Kompendium  tentang  Hak  -  Hak  Perempuan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Nuraeni, H. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Prabowo,  K.  (2018). Faktor  Faktor  yang  Mempengaruhi  Hukum  (Studi  tentang  Penegakan  Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman). Yogyakarta: UII Press. Puandini,  D.  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pekerja  Migran Indonesia. Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Nusantara , Vol. 14 No. 2.
Rahman,  H.  (2020). Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Rahmanto,  T.  (2019).  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Farudulent Acts in Electronic Based). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Vol. 10 No. 1.
Rezqita,  A.,  &  Ridwan,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  bagi  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang di Indonesia. Jurnal Res Judicata , Vol. 2 No. 1.
Riyanto, A. (2019, 12 28). Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ? Retrieved from Business Law Binus: https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/
Saimima,  I.  (2020). Rekonstruksi  Pidana  Restitusi  dan  Pidana  Kurungan  Pengganti  dalam  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Shalihah, F. (2017). Sosiologi Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Sofyan, A., & Azisa, N. (2018). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Sinar Pustaka Pena Press.
Sunggara, M., & Meliana, Y. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia. Jurnal  Solusi  Fakultas  Hukum  Universitas Palembang , Vol. 20 No. 2. Thanos,  I.  (2018). Penegakan  Hukum  di  Indonesia  :  Sebuah  Analisa  Deskriptif. Jakarta:  Bina  Niaga Jaya.
Viswandoro,  Matilda,  M.,  Sanusi,  A.,  &  Husaini,  F.  (2019). Mengenal  Profesi  Penegak  Hukum. Yogyakarta: MedPress Digital.
Waluyo, B. (2017). Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Yuniantoro,  F.  (2019).  Eksploitasi  Seksual  sebagai  Bentuk  Kejahatan  Kesusilaan  dalam  Peraturan Perundang-undangan. Justitia  Jurnal  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Surabaya ,  Vol.  2 No. 1.