Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 1, January 2024, Page : 101 - 116 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i1.75451 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 12 January 2024 | Reviewed: 25 January 2024 | Accepted: 30 January 2024

## KRITERIA DAN PELAKSANAAN HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT
Yolanda Eronisa Siahaya 1 , Muhammad Arif Syaiful Rahman 2 , Dela Puspa Andari 3 , Dewi Suci Pratiwi 4 , Muhammad Zulfadli Azimi 5

## Abstract
Trademark rights as movable and intangible objects because they can be bought or sold and have economical value should have the opportunity to be used as collateral objects. In  accordance  with  the  principle  of  specialization,  guaranteed  trademark  rights  must  be proven  by  a  trademark  certificate  as  a  sign  that  the  trademark  has  been  registered. However,  the  Trademark  and  Geographical  Indications  Law  does  not  explicitly  regulate what  collateral  institutions  can  cover  trademark  rights.  The  problem  is  what  are  the criteria  and  implementation  of  brand  rights  as  collateral  objects  to  obtain  credit?  The method used in this type of research is normative legal research. The results of the study brand  rights  can  be  used  as  credit  collateral  because  they  have  the  characteristics contained  in  material  security  rights,  such  as  the  brand  is  the  property  or  personal property of the brand owner; has economic value; movable or hand-transferable; has the characteristic of droit de suite, namely following the object wherever the object is.

## Keywords: brand rights; credit; guarantee
1 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: yolandaeronisa@gmail.com
2 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: arif71113@gmail.com
3 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: delapuspaandari@gmail.com
4 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: dewisucipratiwi4@gmail.com
5 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya    Nasional)  No.  1,  Pontianak,  78124,  Kalimantan  Barat,  Indonesia,  email: alasinfadlifadli@gmail.com

## Abstrak
Hak  Merek  sebagai  benda  bergerak  dan  tidak  berwujud  karena  dapat  diperjualbelikan dan  memiliki  nilai  ekonomis  seharusnya  mempunyai  kemungkinan  untuk  dijadikan sebagai  objek  jaminan.  Menurut  asas  spesialitas,  hak  merek  yang  dijaminkan  harus dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat  merek  sebagai  tanda  telah  didaftarkannya  merek tersebut.  Namun,  dalam  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  tidak  diatur  secara  eksplisit mengenai  lembaga  jaminan  apa  yang  dapat  membebani  hak  merek.  Adapun permasalahan  agaimana  kriteria  dan  pelaksanaan  hak  merek  sebagai  objek  jaminan untuk mendapatkan kredit? Metode yang digunakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif.  Hasil  penelitian  hak  merek  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  kredit karena  memiliki  sifat-sifat  yang  terdapat  dalam  hak  jaminan  kebendaan  seperti  merek merupakan  kepunyaan  atau  hak  milik  pribadi  pemilik  merek;  mempunyai  nilai  ekonomi; dapat  dipindahtangankan  atau  dialihkan;  mengikuti  bendanya  dimanapun  benda  itu berada (sifat droit de suite).
Kata kunci: hak merek; jaminan; kredit

## I. Pendahuluan
Perkembangan  kegiatan  perekonomian  di  Indonesia  tidak  lepas  dari pentingnya  peran  lembaga  perbankan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Bank merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 6
Salah satu produk bank yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kredit. 7
Kredit  dalam  hal  ini  diatur dalam  Pasal  1  angka 11 Undang-Undang Nomor 10  Tahun    1998    Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992    Tentang    Perbankan  (UU  Perbankan)  yang  berbunyi:  “Kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah  jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Dalam mengeluarkan pinjaman, lembaga keuangan mewajibkan nasabahnya  untuk  menyediakan  barang/aset  sebagai  jaminan  pelunasan utangnya.  Pemberian  jaminan  oleh  nasabah/peminjam  atau  debitur  merupakan perbuatan  hukum  yang  penting  untuk  menjamin  pelunasan  pinjaman/utang
6 Sari, L. SM., Musfiroh, L., & Ambarwati, 2014. “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid- 19”, Jurnal Mutiara Madani , 8(1): 47.
7 Lailiyah,  2014.  “Urgensi  Analisa  5c  Pada  Pemberian  Kredit  Perbankan  Untuk  Meminimalisir Resiko”, Yuridika: 220.
apabila  terjadi  wanprestasi  oleh  debitur.  Oleh  karena  itu  jaminan  merupakan salah satu syarat dalam pemberian kredit. 8
Dalam  pemberian  kredit,  bank  memerlukan  jaminan  dari  nasabah  debitur. Jaminan  adalah  suatu  tanggungan  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  yang diserahkan  oleh  debitur  kepada  kreditur  sebagai  bagian  dari  perjanjian  utang piutang.  Jaminan  ini  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  menjamin  pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir. 9
Namun hingga saat  ini, hak kekayaan intelektual belum  dianggap sebagai agunan  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai  pengurang  perhitungan  Penyisihan Penghapusan  Aset  (PPA),  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  43  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  14/15/PBI/2012  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum, diatur  bahwa  agunan  yang  dapat  dijadikan  pengurang  perhitungan  PPA ditetapkan sebagai berikut:
1. Surat  Berharga  dan  saham  yang  aktif  diperdagangkan  di  bursa  efek  di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  yang  diikat  dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotik;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
Pasal  45  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.03/2014 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, mengatur  agunan  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai  pengurangan  dalam perhitungan PPA, yakni:
1. Surat  Berharga  Syariah  dan  saham  yang  aktif  diperdagangkan  di  bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  yang  diikat  dengan
8 Sri  Budi  Purwaningsih,  2019. Hukum  Jaminan  &  Agunan  Kredit  Dalam  Praktek  Perbankan  Di Indonesia , Umsida Press, hlm. 120.
9 Anwar,  2014. Perlindungan  Hukum  terhadap  Kreditur  dalam  Perjanjian  Kredit  dengan  Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 , Jendela Hukum, hlm. 1.
hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotik;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
Adapun dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi Kreatif  sebagai  pendukung  dalam  kegiatan  ekonomi,  memungkinkan  Merek sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  kredit lembaga keuangan bank dan/atau non-bank dalam bentuk jaminan fidusia.
Hak  merek  sebagai  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  dapat  dijadikan jaminan  apabila  dapat  diperjual  belikan  dan  mempunyai  nilai  ekonomi.  Sesuai dengan asas spesialitas, hak merek yang dijaminankan harus dibuktikan dengan adanya  sertifikat  merek  sebagai  tanda  telah  didaftarkan  Merek  tersebut. 10
Berdasarkan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis,  peralihan  atas  hak  merek  dapat  dilakukan  atas  merek yang  sudah  terdaftar.  Sehingga  untuk  penggunaan  hak  merek  sebagai  objek jaminan  kredit,  hak  merek  tersebut  harus  dapat  dialihkan  dengan  cara mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  membahas  mengenai  hak  merek sebagai  objek  jaminan  kredit.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Rizki Asmar  Fauzan,  Ambar  Budhisulistyawati  dengan  judul  Implementasi  Hak  atas Merek  sebagai  Agunan  dalam  Kredit  Perbankan. 11 Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  hak  merek  seharusnya  bisa  dijadikan  sebagai  jaminan,  mengingat  hak merek memenuhi kriteria sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Namun, kendala  muncul  dalam  implementasinya  karena  adanya  peraturan  yang menghambat  dan  ketiadaan  lembaga  penilai  aset  hak  kekayaan  intelektual. Akibatnya,  sektor  perbankan  mengalami  kesulitan  dalam  menerima  hak  merek sebagai objek jaminan dalam transaksi kredit. Adapun penelitian yang dilakukan Dewa  Ayu  Dita  Novilina, et  al, berjudul  Pelaksanaan  ketentuan  Hak  Merek sebagai  Objek  Jaminan  Kredit  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  di  Kota
10 Rahmi Janed, 2017. Hak Merek (Trademark Law) Dalam Era Globlisasi Dan Integrasi Ekonomi, Jakarta: Kencana,  hlm. 215.
11 Muhammad Rizki Asmar Fauzan, Ambar Budhisulistyawati, 2022. “Implementasi Hak atas Merek sebagai Agunan dalam Kredit Perbankan ”, Jurnal Privat Law , 10(2): 325.
Denpasar,  menawarkan  perspektif  empirik  pada  tema  ini. 12 Kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah  bahwa  regulasi  terkait  penggunaan  hak  merek  sebagai jaminan kredit  perbankan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016, khususnya  Pasal  41  yang  menyatakan  bahwa  hak  atas  merek  yang  telah terdaftar  dapat  dipindahkan  atau  dialihkan  melalui  perjanjian.  Meskipun demikian,  dalam  prakteknya,  pemanfaatan  hak  merek  sebagai  objek  jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar belum pernah terjadi. Hal ini  disebabkan  oleh  kesulitan  dalam  menentukan  nilai  nominal  merek  dan kurangnya  daya  tarik  pasar  dari  hak  merek  tersebut.  Berdasarkan  uraian permasalahan  di  atas,  artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai bagaimana  kriteria  dan  pelaksanaan  hak  merek  sebagai  objek  jaminan  untuk mendapatkan kredit.

## II.  Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  untuk  mencari prinsip-prinsip  hukum,  aturan  hukum,  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu hukum  yang  dihadapi,  dan  mencari  solusi  terhadap  permasalahan  hukum  yang ada  sehingga  dapat  memecahkan  masalah  atas  isu  hukum  yang  ada.  Hasil penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  mengenai  apa  saja  yang perlu diperhatikan dalam merumuskan usulan masalah. 13

## III.  Analisis dan Pembahasan

## A.  Kriteria Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit
Penciptaan  suatu  merek  dalam  hak  kekayaan  intelektual  tidak  hanya sebatas  pada  hasil  saja,  namun  juga  mempunyai  fungsi  yang  bermanfaat  bagi seseorang  atau  suatu  produk  dan  jasa.  Merek  digunakan  untuk  membedakan suatu  barang  atau  sebagai  tanda  untuk  mengenali  suatu  barang,  sehingga menambah  nilai  ciri  khas  terhadap  Perusahaan.  Dari  sudut  pandang  berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk  produsen,  merek  dapat  berperan  dalam menjamin nilai-nilai produksi seperti kualitas. Pengecer kini dapat menggunakan
12 Dewa  Ayu  Dita  Novilina,  2021. “Pelaksanaan  ketentuan  Hak  Merek  sebagai  Objek  Jaminan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar ”, Jurnal Analogi Hukum , 3(3): 306.
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.
merek dagang dalam materi iklan untuk dijual kepada publik. Terkait merek, dari sudut pandang pembeli, hal ini dapat memandu pengambilan keputusan. Merek dagang di sektor industri dapat menjadi alat untuk merangsang pertumbuhan dan memungkinkan  perdagangan  normal  berlangsung  tanpa  merugikan  pihak-pihak yang terlibat. 14
Seiring  berjalannya  waktu,  merek  mengalami  kemajuan  dalam  bidang hukum,  merek  yang    merupakan    suatu  benda  tidak  berwujud  dapat  dijadikan jaminan  pembiayaan.  Hak merek  dapat  dijadikan  jaminan ketika  dapat diperjual belikan  serta  memiliki  nilai  ekonomis.  Merek  yang  dijadikan  jaminan  harus didaftarkan  terlebih  dahulu  dan  memperoleh  sertifikat  merek,  sertifikat  merek tersebut  sangat  berharga  dan  penting  untuk  jaminan  merek.  Hal  ini  sesuai dengan  asas  spesialitas,  bahwa  merek  sebagai  hak  kebendaan  atas  benda  tak berwujud, sangat cocok dijadikan jaminan.
Dalam  penggunaan  merek  sebagai  jaminan,  maka  jaminan  yang  paling cocok  adalah  jaminan  fidusia.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan  pemilik  benda.  Sehingga  dengan  penggunaan  merek  sebagai jaminan  fidusia,    pemilik  hak  merek  selaku  pemberi  fidusia  tetap  dapat menggunakan  hak  mereknya  meskipun  kepemilikan  merek  tersebut  berada dalam suatu jaminan.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun 2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019 Tentang Ekonomi Kreatif, lembaga keuangan bank dan non bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Adapun objek jaminan utang yang dimaksud diatur dalam Pasal 9 ayat (2), antara lain dalam bentuk jaminan fidusia  atas  kekayaan  intelektual,  kontrak  dalam  kegiatan  ekonomi  kreatif,  dan/ atau  hak  tagih  dalam  kegiatan  ekonomi  kreatif.  Sehingga  berdasarkan  PP tersebut,  merek  sebagai  jaminan  fidusia  dapat  dijadikan  objek  jaminan  kredit pada lembaga keuangan bank dan nonbank.
Beberapa  negara  maju  seperti  Denmark  dan  Amerika  sudah  lebih  dahulu dalam  penggunaan  hak  kekayaan  intelektual  untuk  dijadikan  objek  jaminan
14 Sulastri,  2018. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  (Tinjauan  Terhadap  Merek  Dagang Tupperware Versus Tulipwere ”, Jurnal Yuridis , 5(1): 165.
kredit.  Denmark  mempunyai  lembaga  valuasi Danish  Patent  and  Trademark Office (DPTO),  melalui  www.dktpo.org  pemilik  hak  kekayaan  intelektual  dapat mengakses  berbagai  macam  informasi,  memvaluasi  nilai  hak  kekayaan intelektual  dan  mendapatkan  gambaran  dari  harga  paten  dan  hak  cipta  yang terdapat  di  pasaran.  Kemudian  Amerika  sendiri  pada  tahun  2006  sebuah perusahaan  otomotif  ternama  yaitu,  Ford  Motor  Company  menjaminkan  hak Merek  beserta  hak  Paten  produknya  sebagai  jaminan  kredit  melalui  bank  City Group,  jaminan  tersebut  bernilai  sebesar  18  juta  dolar.  Objek  jaminan  yang diberikan  antara  lain,  hak  Paten,  Hak  Merek,  nama  dan  logo  perusahaan, bangunan gedung dan pabrik. 15
Pasal  1  Ayat  1  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  mendefinisikan  merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu  dari  gambar,  logo,  nama,  huruf,  angka,  dan  suara.  Jika  suatu  merek  telah memenuhi  persyaratan  sebagai  aset  yang  dapat  dijadikan  jaminan,  maka  dari perspektif  hukum,  merek  tersebut  dianggap  memenuhi  kriteria  sebagai  jaminan untuk  mendapatkan  kredit.  Tujuannya  adalah  untuk  menilai  apakah  merek tersebut  pantas  atau  sesuai  untuk  digunakan  sebagai  jaminan.  Persyaratan hukum yang perlu diperhatikan agar suatu merek dapat dijadikan  jaminan utang antara lain:
1. Merek yang dijadikan  jaminan harus mempunyai hak milik;
Secara  konstitutif  sistem  pendaftaran  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, yang menyatakan bahwa merek  tersebut  akan  menimbulkan  hak  bilamana  dilakukan  pendaftaran.  Sebab apabila  merek  tersebut  tidak  segera  didaftarkan  dan  digunakan  maka  hak kebendaan  tidak  akan  timbul.  Sedangkan  syarat  yang  dijadikan  jaminan  adalah merek tersebut merupakan hak kebendaan.
2. Merek  yang  digunakan  sebagai  obyek  jaminan  kredit  adalah  milik  pribadi debitur;
Bank  akan  lebih  mudah  mempertimbangkan  untuk  menerima  merek tersebut sebagai jaminan dengan menunjukkan akta pendaftaran atas pemilik.
3. Merek  dagang  yang  dijadikan jaminan  senantiasa  dilindungi  selama  masa berlakunya pemberian jaminan kredit;
15 Gerald,  2017. Intellectual  Property  in  Consumer  Electronics,  Software  and  Technology  Startup , Swiss: Springer,  hlm. 129.
Hal ini memungkinkan bank untuk menentukan kapan jangka waktu suatu merek  untuk  mendapatkan  manfaat  perlindungan  akan  berakhir.  Meskipun  hak merek  dapat  diperpanjang  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  35  UU  Merek, namun  jangka  waktu  perpanjangannya  adalah  10  tahun,  namun  hal  ini  tetap berlaku  apabila  merek  tersebut  masih  digunakan  pada  barang  atau  jasa sebagaimana  tercantum  dalam  sertifikat  merek  dan  apakah  produk  tersebut masih  digunakan  atau  masih  dipasarkan.  Apabila  pihak  bank  tidak memperhatikan permasalahan ini maka  akan menimbulkan resiko dan kerugian bagi pihak bank. Karena jika batas merek ini berakhir maka kontrak jaminan yang ditandatangani juga  berakhir.
4. Objek  jaminan  kredit  kadang-kadang  berada  dalam  keadaan  yang problematis;
Dalam  hal  ini  merek  yang  dijadikan  jaminan  tidak  boleh  memiliki  kaitan jaminan  dengan  pihak  ketiga  untuk  menghindari  perselisihan.  Di  Indonesia, kasus merek yang dijadikan jaminan (jaminan tambahan) dilakukan oleh PT BNI dan telah menunjukkan bahwa merek dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan kredit,  namun  bukan  sebagai  jaminan  utama,  karena  merek  tidak  dapat dijaminkan selamanya.
Penggunaan  merek  sebagai  jaminan  tambahan  tidak  hanya  berlaku  di Indonesia,  namun juga berlaku dalam  hukum di negara lain.  Sebagai contoh, di Amerika,  Pasal  9  dalam  Undang-Undang  terkait  jaminan  memberikan kemungkinan  penambahan  jenis-jenis  baru  sebagai  jaminan,  termasuk  benda- benda  tak  berwujud  seperti  merek  sebagai  agunan  atau  jaminan  tambahan. Pendapat  Deborah,  yang  dikutip  oleh  Sri  Mulyani,  menyatakan  bahwa  dalam dunia  perdagangan,  merek  digunakan  sebagai  jaminan  untuk  mendukung tindakan  pembiayaan  yang  dianggap  aman,  menjadi  pilihan  menarik  bagi peminjam.
Merek  dalam  konteks  perdagangan  merupakan  bagian  dari  hak kekayaan intelektual yan dianggap lebih menarik dibandingkan dengan jenis-jenis jaminan lainnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  rendahnya  risiko  dalam  transaksi  kredit  yang dapat menghasilkan biaya pembiayaan yang lebih rendah. Umumnya, perjanjian merek  dagang  memungkinkan  peminjam  untuk  mengamankan  pembiayaan tanpa mengubah struktur modalnya. Ini membuka peluang bagi peminjam untuk
melakukan  pengamanan  pembiayaan  dengan  mempertahankan  struktur  modal yang ada.. 16
Dalam  konteks  permohonan  pemberian  kredit  yang  diajukan  oleh  calon debitur  kepada  bank,  bank  umumnya  menetapkan  persyaratan  agar  calon debitur  menyediakan  jaminan.  Terkadang,  bank  bahkan  mengharuskan  calon debitur memberikan jaminan tambahan atas kredit yang diminta, mungkin karena alasan  tertentu.  Jika  calon  debitur  memilih  menggunakan  merek  sebagai jaminan,  seharusnya  merek  tersebut  dianggap  sebagai  jaminan  yang  memiliki sifat  kebendaan.  Hal  ini  karena  merek  memiliki  sifat-sifat  yang  terdapat  dalam hak jaminan kebendaan seperti:
a. Merek memiliki hak milik atau kepunyaan pribadi bagi pemilik merek;
b. adanya nilai ekonomis;
c. Dapat dialihkan atau dipindahtangankan;
d. Bersifat  mengikuti  bendanya  dimanapun  benda  itu  berada  ( droit  de suite).
Pasal  10  PP  Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  Tentang  Ekonomi  Kreatif,  kriteria kekayaan  intelektual  (dalam  pembahasan  ini  berupa  merek)  dapat  dijadikan sebagai  objek  jaminan  kredit  yaitu  berupa  kekayaan  intelektual  yang  telah tercatat atau terdaftar sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

## B.  Pelaksanaan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit
Suatu  merek  dapat  dijaminkan  apabila  merek  tersebut  telah  dilakukan pendaftaran, merek yang tidak terdaftar tidak akan lahir apa yang disebut dengan hak  kebendaan.  Merek  tidak  dapat  dipertahankan  terhadap  setiap  orang,  tidak lahirnya asas droit de suite , tidak adanya hak preference . 17 Pasal 4 hingga 8 UU Merek  dan  Indikasi  Geografis  memungkinkan  pemohon  atau  kuasanya  untuk mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  kepada  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  secara  elektronik  atau  non-elektronik dalam bahasa Indonesia, mencantumkan:
16 Dewi  Asri  Jayanto,  2017.  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Merek  Sebagai  Jaminan  Pada  Lembaga Perbankan”, Jurnal Ilmu Hukum , 32(3): 511.
17 OK. Saidin, 2007. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 375.
1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
2. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal permohonan melalui kuasa;
3. Tanggal penerimaan;
a.  Nama  negara  dan  tanggal  penerimaan  permohonan  yang  pertama  kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
b.  Informasi  mengenai  merek  yang  terdaftar  melibatkan  label  yang mencakup  keterangan  mengenai  warna,  bahasa,  huruf  selain  huruf Latin,  dan/atau  angka  yang  tidak  lazim  digunakan  dalam  bahasa Indonesia,  disertakan  terjemahannya  dalam  bahasa  Indonesia.  Huruf Latin  dan  angka  yang  umum  digunakan  dalam  bahasa  Indonesia  juga dicantumkan,  beserta  cara  pengucapannya  dalam  ejaan  Latin,  nomor dan  tanggal  pendaftaran,  jangka  waktu  berlakunya  merek,  dan  jenis barang atau kelas dan/atau jasa merek yang didaftar;
Selama  jangka  waktu  kredit,  merek  yang  akan  dijaminkan  harus  tetap dilindungi.  Oleh  karena  itu,  bank  harus  mengetahui  batas  waktu  perlindungan merek tersebut. Namun, hak merek yang terdaftar dapat diperpanjang selama 10 tahun  sejak  tanggal  penerimaan  merek,  menurut  Pasal  35  Undang-Undang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Namun,  perpanjangan  hak  merek  hanya  dapat disetujui  jika  merek  tersebut  masih  digunakan  untuk  barang  atau  jasa  yang tercantum  dalam  sertifikat  merek  tersebut  dan  jika  barang  atau  jasa  tersebut masih diproduksi atau dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Untuk  memastikan  perlindungan  merek  yang dijadikan jaminan tetap ada selama masa kredit, bank harus mempertimbangkan elemen ini.
Permohonan perpanjangan hak merek dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek terdaftar. Perpanjangan masih dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  enam  bulan  setelah  perlindungan,  tetapi akan  dikenakan  denda  sebesar  biaya  perpanjangan.  Bank  harus  mengetahui kapan  jangka  waktu  perlindungan  merek  tersebut  berakhir  untuk  menghindari risiko.  Jika  tidak,  bank  dapat  menimbulkan  risiko  yang  signifikan.  Misalnya,  hak merek  akan  berakhir  jika  jangka  waktu  perlindungan  merek  telah  berakhir  dan pemilik merek tidak memperpanjang atau melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 36 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, hukum perjanjian jaminan dapat berakhir, dan bank yang sebelumnya berfungsi
sebagai kreditur preferen dapat berubah menjadi kreditor konkuren. Oleh karena itu,  agar  bank  dapat  mengelola  risiko  dengan  baik,  masa  berlaku  merek  yang dijadikan jaminan harus dipantau dengan cermat.
Penting  untuk  diingat  bahwa  objek  jaminan  kredit  seringkali  dapat  terkait dengan  potensi  sengketa.  Secara  umum,  sengketa  yang  mungkin  timbul  terkait dengan  jaminan  kredit  mencakup  pembebanan  utang  lain  pada  objek  jaminan kredit  dan  dapat  terkait  dengan  sengketa  hukum,  yang  pada  akhirnya  dapat menyulitkan bank dalam pencairan kredit ketika debitur tidak memenuhi janjinya. Sebagai contoh, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan  bahwa  hak  merek  dapat  dibatalkan  kapan  saja.  Pemilik  merek terdaftar  atau  penerima  lisensi  merek  terdaftar  memiliki  hak  untuk  menuntut orang  lain  yang  tidak  memiliki  hak  untuk  menggunakan  merek  yang  serupa. Sebuah  gugatan  dapat  mencakup  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  penghentian aktivitas  yang  terkait  dengan  merek  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hak  merek  yang akan dijadikan jaminan harus bebas dari ikatan jaminan dengan pihak ketiga. Hal ini  penting  bagi  bank  untuk  menghindari  kesulitan  dalam  pencairan  jaminan kredit yang mungkin disebabkan oleh sengketa hukum terkait merek.
Dalam kasus di mana merek tersebut dikenakan lembaga jaminan fidusia, prosedur  pengikatan  objek  jaminan  utang  harus  mengikuti  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dan  peraturan  perundang- undangan  terkait  lainnya.  Dengan  menggunakan  jaminan  fidusia,  hak kepemilikan  atas  suatu  benda  ditransfer  melalui  penyerahan  yang  bersifat constitutum  possessorium. Ini  menunjukkan  bahwa  debitur  atau  pemberi  fidusia memiliki  hak  atas  merek  yang  dialihkan.  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa dalam  konteks  jaminan  fidusia,  kepemilikan  tidak  berarti  pengalihan "kepemilikan"  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  528  BW.  Para  pihak  setuju bahwa  dalam  situasi  ini  barang  tersebut  dianggap  sebagai  jaminan,  tanpa maksud  untuk  mentransfer  kepemilikan  barang  tersebut  seperti  yang  terjadi dalam  perjanjian  jual  beli.  Oleh  karena  itu,  debitur  memiliki  hak  merek  yang dijaminkan  dan  dapat  menggunakannya  dalam  rangka  menjalankan  bisnis mereka sebagai pemilik hak merek.
Pasal  8  PP  Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  Tentang  Ekonomi  Kreatif,  lembaga keuangan bank atau nonbank untuk memberikan pembiayaan berbasis kekayaan
intelektual  melakukan  verifikasi  terhadap  usaha  ekonomi  kreatif,  verifikasi  surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi  jika  terjadi  sengketa  atau  non  sengketa,  penilaian  kekayaan intelektual  yang  dijadikan  agunan,  pencairan  dana  kepada  pelaku  ekonomi kreatif,  dan  penerimaan  pengembalian  bembiayaan  dari  pelaku  ekonomi  kreatif sesuai perjanjian.
Pasal  29  sampai  dengan  Pasal  34  Undang-Undang  tentang  Jaminan Fidusia  mengatur  bagaimana  objek  Jaminan  Fidusia  digunakan.  Pasal  29  UU Jaminan  Fidusia  mengatur  tiga  cara  untuk  menegakkan  hak  atas  merek  yang dijamin dengan jaminan fidusia jika pemberi fidusia atau debitur tidak memenuhi janjinya, yaitu:
1. Pelaksanaan  titel  eksekutorial,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  UU Jaminan  Fidusia,  frase  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG  MAHA  ESA"  yang  tercantum  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia memiliki kekuatan  eksekutorial  yang  setara  dengan  keputusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Pelaksanaan  eksepat  menghemat  waktu,  biaya,  dan  tenaga  karena pelaksanaan  grosse  akta  atau  titel  eksekutorial  sertifikat  jaminan  fidusia sama  dengan  pelaksanaan  perkara  perdata  oleh  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  pihak  kreditur  tidak  perlu mengajukan  gugatan  seperti  dalam  perkara  perdata  biasa.  Menurut  Pasal 196  ayat  (3)  Herzien  Inlandsch  Reglement  (HIR),  jika  eksekusi  objek jaminan  fidusia  dilakukan  berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a  UU Jaminan Fidusia,  yaitu berdasarkan titel eksekutorial atau grosse sertifikat jaminan  fidusia,  keputusan  pengadilan  harus  dibuat.  Kreditur  harus meminta  eksekusi  terhadap  benda  jaminan  berdasarkan  titel  eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pemberi  fidusia  atau  debitur  dan  meminta  mereka  segera  memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 197 HIR, jika waktu yang diberikan oleh Pengadilan  telah  berlalu,  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan dapat memberikan perintah kepada juru sita untuk sita aset yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi dilakukan melalui penjualan benda jaminan  di  muka  umum  (secara  lelang)  atau  melalui  cara  lain  yang dianggap baik oleh Ketua pengadilan (Pasal 200 HIR).
3. Pelaksanaan  eksekusi  berdasarkan  penjualan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  melalui  pelelangan  umum.  Eksekusi  dapat  dilakukan melalui  penjualan  di  bawah  tangan  selain  eksekusi  terhadap  benda  yang dijadikan  objek  jaminan  fidusia  berdasarkan  parate  eksekusi  yang  melalui pelelangan  umum.  Pelaksanaan  penjualan  di  bawah  tangan  atas  objek jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  apabila  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu: a.  Pelaksanaannya  Didasarkan  Atas  Kesepakatan  Antara  Pemberi Fidusia Dan Penerima Fidusia;
b.  Melalui  Cara  Tersebut  Dapat  Diperoleh  Harga  Yang  Tertinggi  Atau Harga Yang Lebih Menguntungkan Para Pihak;
c.  Pelaksanaan  Penjualan  Di  Bawah  Tangan  Dilaksanakan  Setelah Lewat 1 Bulan Sejak Diberitahukan Secara Tertulis Oleh Pemberi Dan Atau Penerima Fidusia Pada Pihak-Pihak Yang Berkepentingan; Dan
d.  Pengumuman  dilakukan  sekurang-kurangnya  dalam  2  surat  kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

## IV.  Penutup
Hak  merek  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud  yang  dapat dijadikan jaminan apabila dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai ekonomis. Dibentuknya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Peraturan Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi  Kreatif sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, memungkinkan merek sebagai hak kekayaan  intelektual  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  kredit  lembaga keuangan bank dan/atau non bank dalam  bentuk jaminan  fidusia.   Berdasarkan PP  tersebut,  kriteria  kekayaan  intelektual  (dalam  pembahasan  ini  berupa  hak merek  sebagai  jaminan  fidusia).  Merek  sebagai  tanda  yang  ditampilkan  secara grafis  yang  berupa  rangkaian  atau  salah  satu  dari  gambar,  logo,  nama,  huruf, angka,  dan  suara.  Jika  suatu  merek  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  aset yang  dapat  dijadikan  jaminan,  maka  dari  perspektif  hukum,  merek  tersebut dianggap  memenuhi  kriteria  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  kredit yaitu berupa kekayaan intelektual (hak merek) yang telah tercatat atau terdaftar di  kementrian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum, dan  kekayaan  intelektual  (hak  merek)  yang  sudah  dikelola  baik  secara  sendiri
dan/  atau  dialihkan  haknya  kepada  pihak  lain.  Adapun  pelaksanaan  hak  merek sebagai  objek  jaminan  kredit  yang  diatur  dalam  PP  tersebut  yaitu  lembaga keuangan  bank  atau  nonbank  dalam  memberikan  pembiayaan  berbasis kekayaan  intelektual  melakukan  verifikasi  terhadap  usaha  ekonomi  kreatif, verifikasi  surat  pencatatan  atau  sertifikat  kekayaan  intelektual  yang  dijadikan agunan yang dapat dieksekusi Pasal 29 UU Jaminan Fidusia mengatur tiga cara untuk  menegakkan  hak  atas  merek  yang  dijamin  dengan  jaminan  fidusia  yaitu pelaksanaan  titel  eksekutorial  (yang  tercantum  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  setara  dengan  keputusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap);  pelaksanaan  eksepat  menghemat  waktu,  biaya,  dan tenaga (yaitu berdasarkan titel eksekutorial atau grosse sertifikat jaminan fidusia, keputusan  pengadilan  harus  dibuat.  Kreditur  harus  meminta  eksekusi  terhadap benda  jaminan  berdasarkan  titel  eksekutorial  sertifikat  jaminan  fidusia); pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. (Eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah  tangan  selain  eksekusi  terhadap  benda  yang  dijadikan  objek  jaminan fidusia berdasarkan parate eksekusi yang melalui pelelangan umum.) jika terjadi sengketa  atau  non  sengketa,  penilaian  kekayaan  intelektual  yang  dijadikan agunan,  pencairan  dana  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif,  dan  penerimaan pengembalian bembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian.

## Bibliografi
Buku:
Anwar,  2014. Perlindungan  Hukum  terhadap  Kreditur  dalam  Perjanjian  Kredit dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Menurut  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1996 , Jendela Hukum.
Gerald,  2017. Intellectual  Property  in  Consumer  Electronics,  Software  and Technology Startup, Swiss: Springer.
OK.  Saidin,  2007. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual,  J akarta:  Raja Grafindo Persada.
Rahmi  Janed,  2017. Hak  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  Dan Integrasi Ekonomi, Jakarta: Kencana.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudjim  2023. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sri  Budi  Purwaningsih,  2019. Hukum  Jaminan  &  Agunan  Kredit  Dalam  Praktek Perbankan Di Indonesia, Umsida Press.

## Artikel Jurnal:
Dewi Asri Jayanto, 2017. “Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan”, Jurnal Ilmu Hukum , 32(3): 511-512.
Lailiyah,  2014.  “Urgensi  Analisa  5c  Pada  Pemberian  Kredit  Perbankan  Untuk Meminimalisir Resiko”, Yuridika , 29 (2): 217-232.
Sari,  L.  SM .,  Musfiroh,  L.,  &  Ambarwati,  2014.  “Restrukturisasi  Kredit  Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid- 19”, Jurnal Mutiara Madani, 8(1): 46-
57.
Sulastri, 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperwere Versus Tulipwere”, Jurnal Yuridis , 5(1): 165-166.
Yunita Hikmia, 2019. ”Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan”,
Jurist-Diction .
Dewa  Ayu  Dita  Novilina,  2021.  Pelaksanaan  Ketentuan  Hak  Merek  Sebagai Objek  Jaminan  Kredit  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (Bpr)  Di  Kota Denpasar, Jurnal Analogi Hukum , 3(3): 305- 309.
Fauzan,  Muhammad  Rizki  Asmar,  And  Ambar  Budhisulistyawati.  2022.
"Implementasi  Hak  Atas  Merek  Sebagai  Agunan  Dalam  Kredit  Di Perbankan." Jurnal Privat Law , 10(2): 322-331.
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun    1998    Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun    1992    Tentang    Perbankan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksana Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  Tentang  Ekonomi  Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/15/Pbi/2012  Tentang  Penilaian  Kualitas Aset  Bank  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 202 Dpnp, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354);
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/Pojk.03/2014  Tentang  Penilaian Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  Dan  Unit  Usaha  Syariah  (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625).