Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.19, No.2 Mei 2015, hlm. 226–234 Terakreditasi SK. No. 040/P/2014 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis: Lia Uzliawati: Telp. +62 254 20330 E-mail: uzliawati@yahoo.co.id

## DEWAN KOMISARIS DAN INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE PADA PERBANKAN DI INDONESIA

## Lia Uzliawati
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten, 42118, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between board of commissioner and intellectual capital disclosure in Indonesia Banking Industry.The purpose of this study was to examine the relationship between the board of commissioner and intellectual capital disclosure in Indonesia Banking Industry. The intellectual capital disclosure measurement in this study used the index developed by Sveiby (1997).The data were col- lected from 31 banks listed in Indonesia Stock Exchange period 2008-2012. The disclosure of intellectual capital measurement in this study used the index developed by Sveiby (1997). The Data were collected from 31 banks listed in Indonesia Stock Exchange period 2008-2012. This study finds that size, independent commis- sioner, and meeting frequency have positive relationship with intellectual capital disclosure. This study found that the size, independent commissioner, and meeting frequency had a positive relationship with intellectual capital disclosure. The finding of this research can be as a reference and portrait that board of commissioner already aware the importance of ICD. The finding of this research could be as a reference and portrait that board of commissioner was already aware of the importance of ICD.
Keywords: board of commissioner, corporate governance, Intellectual Capital Disclosure, banking industry
Intellectual capital saat ini dianggap sebagai faktor kesuksesan bagi suatu organisasi dan karenanya akan  semakin  menjadi  perhatian  dalam  kajian strategi organisasi dan strategi pembangunan. Di abad ini, komunitas bisnis seluruh dunia sepakat bahwa  knowledge  asset  menjadi  sangat  penting dalam pengkreasian nilai perusahaan dibanding- kan  dengan  faktor  produksi  fisik  (Saleh  et  al., 2007).  Guthrie  &  Petty  (2000)  telah  melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa knowledge
dan intellectual capital menimbulkan pengaruh yang lebih  besar  dan  menjadi  komoditas  penting  bagi ukuran nilai bisnis suatu perusahaan dibandingkan ukuran keuangan.
Rupert  (1998),  mengatakan  bahwa  dengan menggunakan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi maka akan dapat diperoleh suatu cara dalam meng- gunakan  sumber  daya  lainnya  secara  efesien  dan ekonomis yang nantinya akan memberikan keung- gulan bersaing. Intellectual capital juga menjembatani

## Dewan Komisaris dan Intellectual Capital Disclosure pada Perbankan di Indonesia
adanya ketidak sesuai informasi (information gap) yang timbul antara pihak manajer dan pemilik per- usahaan,  maka  intellectual  capital  disclosure  meru- pakan informasi yang berguna bagi investor untuk membantu mengurangi ketidakpastian mengenai prospek  masa depan  perusahaan dan  membantu dalam memberikan penilaian yang lebih akurat ter- hadap perusahaan (Bukh et al., 2003).
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan intellectual  capital  disclosure telah  dilakukan  oleh Guthrie  &  Petty  (2000)  di  Australia,  Bozzolan  et al . (2003) di Italy, Goh & Lim (2004) di Malaysia, dan Guthrie et al. (2006) di Australia dan Hongkong menghasilkan bahwa pengungkapan elemen Intel- lectual  Capital untuk  external  capital  lebih  tinggi dibandingkan dengan pengungkapan internal capi- tal dan  human  capitalnya.  Purnomosidhi  (2006) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar  di Bursa Efek pada  interval tahun 2001-2003, menghasilkan bahwa hanya 18% yang telah melakukan intellectual capital disclosure, semen- tara  itu  hasil penelitian  Suhardjanto  &  Wardhani (2010) menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 34% perusahaan telah melakukan intellectual capi- tal  disclosure .  Persentase  peningkatan  intellectual capital disclosure tersebut masih di bawah 50%.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apa- kah keberadaan dewan komisaris pada perusahaan khususnya perbankan dapat memengaruhi tingkat intellectual capital disclosure . Cerbioni & Parbonetti (2007), corporate governance dan disclosure memiliki keterkaitan. Corporate governance merupakan kon- sep yang menekankan pentingnya melakukan dis- closure secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua informasi baik yang bersifat wajib (manadatory) atau sukarela (voluntary) (Sabeni, 2005). Aplikasi corporate governance tercermin dari dewan komisaris (Surya & Yustiavandana, 2006) yang ber- tugas untuk mengatur dan mengendalikan perusa- haan dalam menciptakan value added untuk semua pihak  yang  berkepentingan  dalam  perusahaan (Beasley  &  Mark,  1996  dan  Chtourou  &  Bedard, 2001).
Dewan komisaris selayaknya memiliki kom- petensi  maupun  independensi  yang  baik  agar dapat mendukung efektivitas kinerjanya. Pernya- taan  tersebut  didukung  juga  oleh  beberapa penelitian seperti: Chtourou & Bedard (2001), Eng & Mak (2003), Cheng & Courtenay (2006), dan Nor et al . (2010). Keberadaan pihak-pihak independen tersebut yang tidak terpengaruh oleh pihak mana- pun diharapkan dapat menciptakan keseimbangan sehingga dapat menghindari konflik kepentingan pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepenting- an  stakeholder  (Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 9/12/DPNP).
Melalui  pengawasan  yang  dilakukan  oleh dewan komisaris, diharapkan dapat memperbaiki citra  perbankan  yang  sempat  terpuruk.  Terlebih lagi dalam industri perbankan corporate governance memiliki level signifikansi yang lebih tinggi karena bank  memobilisasi  simpanan  masyarakat  yang bergantung pada kepercayaan publik dan memiliki stakeholder yang lebih bervariasi (Darmadi, 2013). Dewan  komisaris  dapat  memberikan  keahlian yang lebih luas dalam memengaruhi disclosure atas informasi yang dimiliki oleh perusahaan (Li et al., 2008). Keberadaan dewan komisaris dalam perusa- haan  diharapkan  mampu  memberikan  dorongan pada perusahaan untuk melakukan disclosure ter- utama voluntary disclosure yang dapat memberikan informasi tambahan terhadap investor.
Definisi  intellectual  capital  yang  diterima umum dan pengkategorian intellectual capital masih beragam,  namun  klasifikasi  yang  dikembangkan Sveiby  (1997)  mendapatkan  penerimaan  secara universal dan telah banyak digunakan oleh sejum- lah  peneliti  baik  di  negara  maju  maupun  negara berkembang  (Guthrie  &  Petty,  2000;  Bozzolan  et al., 2003; Goh & Lim, 2004; Abeysekera, 2007; Yi & Davey,  2010).  Sveiby  (1997)  mengklasifikasikan intellectual  capital menjadi  internal  structure,  exter- nal structure , dan employee competence. Kategori ini kemudian  direklasifikasi  oleh  Guthrie  &  Petty (2000) menjadi internal capital, external capital, dan

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 226–234
human capital, karena menganggap intellectual capi- tal terdiri dari kategori capital dibandingkan struc- ture (Guthrie & Petty, 2000, Abeysekera & Guthrie, 2005,  dan  Abeysekera,  2008).
Cerbioni  &  Parbonetti  (2007) menuturkan  bahwa  intellectual  capital  disclosure merupakan  konsep  yang  kompleks  dan  multidi- mensional.  Intellectual  capital  disclosure  secara tradisional berhubungan dengan informasi seperti penelitian  dan  pengembangan  (R&D),  software, pemasaran dan pelatihan, yang telah disajikan pada laporan perusahaan sebagai penjelasan gambaran akuntansi  (Bozzolan  et  al.,  2003).  Namun  pende- katan tradisional ini tidak bisa memasukan iden- tifikasi  baru  untuk  intangible  asset  seperti  kom- petensi  karyawan,  hubungan  dengan  pelanggan, sistem administrasi, sistem database, dan lainnya, yang dianggap sebagai pendongkrak baru nilai per- usahaan dalan organisasi knowledge-based (Guthrie &  Petty,  2000).

## HIPOTESIS

## Ukuran Dewan Komisaris
Asumsi  dalam  teori  agensi  menyebutkan bahwa  semakin  besar  ukuran  dewan  komisaris maka akan semakin baik pengawasan yang dapat dilakukan.  Hal  ini  dipertegas  dengan  penyataan Hidalgo et al. (2011) bahwa ukuran dewan komi- saris yang besar bisa menguntungkan karena me- reka  dapat  meningkatkan  keahlian  dan  sumber daya yang ada di dalam perusahaan.
Allegrini & Greco (2011) yang menemukan bahwa  ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh positif  terhadap  voluntary  disclosure,  seperti  intel- lectual capital disclosure . Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007)  serta  Abeysekera  (2010)  yang  menyatakan bahwa  ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh negatif  terhadap  intellectual  capital  disclosure. Berdasarkan  kajian  teoritis  dan  empiris,  maka hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:
H 1 : ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure

## Proporsi Dewan Komisaris
Menurut teori agensi, dewan komisaris inde- penden  mampu  meningkatkan  keefektifan  peran dewan komisaris (Jensen & Meckling, 1976). Fama &  Jensen  (1983)  menyatakan  bahwa  dewan komisaris  independen  dapat  melakukan  peman- tauan manajemen yang  efektif dan pengendalian kegiatan internal perusahaan. Li et al. (2008) menya- takan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  inde- penden  berpengaruh  positif  terhadap  intellectual capital  disclosure .  Berdasarkan  kajian  teoritis  dan empiris, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah:
H 2 : proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure.

## Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Berdasarkan  asumsi  teori  agensi,  semakin seringnya  dewan  komisaris  mengadakan  rapat, maka  diharapkan  mekanisme  monitoring  dapat dilakukan  semakin  efektif.  Mekanisme  tersebut tentu  akan  memberi  dorongan  dan  tekanan  bagi manajer untuk mengungkapkan informasi menge- nai  intellectual  capital  dengan  baik  dan  relevan sehingga akan meningkatkan intellectual capital dis- closure .
Hasil penelitian Achmad (2012) menemukan hubungan positif antara frekuensi rapat dewan ko- misaris terhadap kualitas maupun kuantitas pela- poran intellectual capital disclosure. Berdasarkan kaji- an  teoritis  dan  empiris,  maka  hipotesis  3  dalam penelitian ini adalah:
H 3 : frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure.

## Latar Belakang  Pendidikan Dewan  Komisaris
Latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki oleh  anggota  dewan  komisaris  berpengaruh  ter-
Lia Uzliawati
hadap pengetahuan yang dimilikinya (Kusumas- tuti et al ., 2007 dan Rose, 2007). Selanjutnya dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan menjadi lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah:
H 4 : latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap intellectual capi- tal disclosure .

## Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris
Keberadaan dewan komisaris wanita diang- gap dapat mendorong perusahaan untuk mening- katkan pengungkapan atas intellectual capital , ka- rena sifat wanita yang sangat berhati–hati dan te- liti dalam mengambil keputusan dibandingkan pria (Kusumastuti et al , 2007).
Dewan komisaris wanita juga dapat meng- komunikasikan kepada manajemen akan pen- tingnya melakukan praktik intellectual capital dis- closure untuk menambah nilai perusahaan. Dengan kata lain, seiring meningkatnya permintaan untuk intellectual capital disclosure , hal ini dapat mendo- rong peran dewan komisaris wanita dalam me- ningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 5 dalam pene- litian ini adalah:
H 5 : kebera dan wanita dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap intellectual capi- tal disclosure

## METODE
Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat dan hubungan tertentu (Sekaran, 2006). Populasi penelitian ini adalah per- usahaan perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2013. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari annual
report perbankan dari tahun 2008-2013 di www. idx.co.id dan situs perusahaannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
Ukuran Dewan Komisaris (Size_BOC)
Variabel ukuran dewan komisaris penelitian ini mengacu pada penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) diukur dengan menjumlahkan anggota dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan perbankan. Pengukuran yang dilakukan oleh Cerbioni & Parbonetti (2007) tersebut didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Abeyse- kera (2010), Yammesri & Herath (2010), Hidalgo et al ., (2011), Haji & Ghazali (2013), serta Rashid & Islam (2013). Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan cara:
Size_BOC = Σ Dewan komisaris

## Proporsi Dewan Komisaris Independen
(BOC_IND)
Variabel proporsi dewan komisaris indepen- den penelitian ini juga mengacu pada penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) yang mengukur pro- porsi anggota dewan komisaris independen yang terdapat dalam perusahan perbankan. Pengukuran yang dilakukan oleh Cerbioni & Parbonetti (2007) tersebut didukung pula dalam penelitian yang dila- kukan oleh Li et al (2008), Yammeesri & Herath (2010), Taliyang & Jusop (2011), dan Haji & Ghazali (2013). Proporsi dewan komisaris independen da- pat diukur dengan cara:
= ∑ independen ∑ x 100%

## Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
( BOC-_MEET )
Variabel frekuensi rapat dewan komisaris dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Vafeas (2009) dan didukung pula oleh

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 226–234
penelitian Li et al (2008), Taliyang & Jusop (2011), dan Haji & Ghazali (2013) yang mengukur frekuensi rapat dewan komisaris dengan total jumlah rapat dewan komisaris yang dilakukan dalam satu tahun. Frekuensi  rapat  dewan  komisaris  dapat  diukur dengan cara  sebagai berikut:
BOC_MEET =  Rapat dewan komisaris setahun

## Latar Belakang  Pendidikan Dewan  Komisaris
Sesuai  dengan  peraturan  Komite  Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 menya- takan bahwa salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang pendidikan akun- tansi  atau  keuangan.  Indikator  yang  digunakan seperti dalam penelitian Rose (2007) dan Kusumas- tuti et al., (2007) dengan mengukur persentase anggota dewan  komisaris  berlatar  belakang  pendidikan akuntansi  atau  keuangan  dengan  rumus  sebagai berikut:
pengukuran menggunakan pengukuran scoring, jika item  tersebut  diungkapkan  dalam  annual  report maka diberikan skor 1 dan skor 0 jika item tersebut tidak diungkapkan dalam annual report.
Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan persamaan regresi berganda Pengujian dilakukan dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS. Persamaan regresi berganda pada hipotesis pene- litian ini:
ICD  =  +  1 BOC_SIZE+  2 BOC_IND  +  3 BOC_MEET  +  4 BOC_EDU  +  5 BOC_FEM + 
Keterangan: ICD : Intellectual Capital Disclosure BOC _SIZE : ukuran dewan komisaris
BOC_IND : proporsi dewan komisaris independen
BOC_MEET : frekuensi rapat dewan komisaris
BOC_EDU :  latar  belakang  pendidikan  dewan komisaris
BOC_FEM : dewan komisaris wanita

## HASIL
Populasi pada penelitian ini adalah perusahan perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indone- sia (BEI) selama tahun 2008-2013 yang berjumlah 155 perusahaan.

## Statistik  Deskriptif
Hasil  analisis  deskripsi  statistik  terhadap variabel  peneitian ditunjukkan  pada  Tabel 1  dan Tabel  2.
Tabel 1. Statistik Deskriptif
= ∑ BOC  berlatar  pendidikan  Akt /bisnis
∑ BOC x 100%

## Dewan Komisaris Wanita (BOC_FEM)
Indikator anggota wanita  dewan komisaris dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan  oleh  Carter  et  al.,  (2002)  yaitu  dengan menggunakan  persentase  anggota  dewan  komi- saris  wanita  terhadap  seluruh  anggota  dewan komisaris. Pengukuran yang dilakukan oleh Carter et al., (2002) tersebut didukung pula dalam pene- litian yang dilakukan oleh Kusumastuti et al (2007) dan Rose (2007. Indikator proporsi anggota wanita dewan komisaris dapat dihitung dengan cara:
BOC_FEM = ∑ wanita
∑ x 100%
Atribut-atribut  intellectual  capital  diadopsi dari model Sveiby (1997) dengan item-item peng- ukuran sebanyak 25 item yang terdiri dari: capital (9), external capital (10), dan human capital (6). Teknik
Variabel Max Min Mean Std. Dev Intellectual Capital Disclosure 0,735 0,217 0,524 0,105

## Dewan Komisaris dan Intellectual Capital Disclosure pada Perbankan di Indonesia
Data  pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa rerata intellectual capital disclosure pada perbankan Indonesia  sebesar  52,4%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tingkat intellectual capital disclosure pada per- bankan lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  tersebut  menunjukkan bahwa perbankan Indonesia sudah memahami pen- tingnya  intellectual  capital  disclosure  dan  telah menyadari akan keuntungan yang mereka peroleh ketika melakukan intellectual capital disclosure.
Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  pada  variabel jumlah  dewan  komisaris  memiliki  nilai  rerata sebesar 4,61 yang artinya jumlah dewan komisaris dalam  sampel  penelitian  ini  sebesar  5  orang (pembulatan). Hal ini menunjukkan bahwa rerata jumlah  dewan  komisaris  pada  perbankan  sudah sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor 8/4/PBI/2006 yang menyatakan bahwa (1) jumlah anggota Dewan Komisaris paling  kurang 3 (tiga)
orang  dan  paling  banyak  sama  dengan  jumlah anggota direksi, (2) paling kurang 1 (satu) anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/ 2006 yang menyatakan bahwa (1) dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, (2)  paling  kurang  50%  (lima  puluh  persen)  dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perbankan  Indonesia  telah mematuhi  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yang berlaku untuk menciptakan corporate governance.
Rerata pada Tabel 2 menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris  dan rerata latar belakang pendidikan dewan komisaris telah sesuai dengan nomor 8/4/PBI/2006. Selain itu, perusa- haan perbankan juga telah memiliki dewan komi- saris wanita, sifat wanita yang komunikatif, teliti dan hati–hati menjadi nilai tambah tersendiri dalam menjalani tugasnya sebagai dewan komisaris.

## Tabel 2. Statistik  Deskriptif
Keterangan: ***,**,* menunjukkan koefisien signifikansi pada 0,01; 0,05; dan 0,1
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda
Variabel
Max
Min Mean Std. Dev Ukuran Dewan Komisaris 9,00 2,00 4,61 2,04 Proporsi Dewan Komisaris Independen 1,00 0,33 0,52 0,21 Frekuensi Rapat 57,00 3,00 13,28 13,75 Latar Belakang Pendidikan 0,75 0,11 0,31 0,17 Dewan Komisaris Wanita 1,00 0,16 0,08 0,14 Variabel Coefficient Standar Error P-value Konstanta 0,217 0,054 0,000 Ukuran Dewan Komisaris 0,021** 0,008 0,007 Proporsi Dewan Komisaris Independen 0,276** 0,075 0,000 Frekuensi Rapat 0,004** 0,001 0,000 Latar Belakang Pendidikan 0,053 0,090 0,556 Dewan Komisaris Wanita - 0,009 0,106 0,935 Adj. R 2 F-Statistic 0,236 10,532

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 226–234

## Hasil Regresi Berganda
Dengan  menggunakan  program  olah  data statistik,  maka  hasil  pengujian  dengan  analisis regresi berganda ditunjukkan pada Tabel 3.
Nilai adjusted R  square pada Tabel  3 adalah sebesar  0,236.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sebanyak 23,6% variabel dependen dapat dijelas- kan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 76,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Pengujian  hipotesis yang  telah  dilakukan menunjukkan  bahwa  jumlah  dewan  komisaris, proporsi  dewan  komisaris  independen,  dan  fre- kuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap  intellectual  capital  disclosure.  Sedangkan, latar  belakang  pendidikan  dewan  komisaris  dan keberadaan dewan komisaris wanita tidak memi- liki pengaruh terhadap intellectual capital disclosure.

## PEMBAHASAN
Fenomena  global  yang  menunjukkan permintaan agar perusahaan lebih menyuguhkan informasi non-keuangan yang berguna dan kom- prehensif  terkait  aktivitas  perusahaan,  membuat banyak  perusahaan  mencoba  untuk  melengkapi pelaporan  keuangan  tradisional  mereka  dengan menambahkan  informasi  non-keuangan  yang berupa  intellectual  capital  (Abeysekera  &  Guthrie, 2005). Intellectual capital disclosure merupakan suatu laporan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebu- tuhan informasi pengguna yang tidak dapat meme- rintahkan  pembuatan  laporan  tentang  intellectual capital (Neysi et al, 2012).
Fenomena  meningkatnya  intellectual  capital disclosure pada beberapa negara berpengaruh juga pada  perbankan  Indonesia.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini  tingkat  intellectual  capital  disclosure mencapai  52%.  Nilai  ini  mengalami  peningkatan sebanyak 18% dari penelitian terdahulu yang dila- kukan oleh Suhardjanto & Wardhani (2010) yaitu sebesar  34%.
Peningkatan intellectual capital disclosure pada perbankan menunjukkan bahwa perbankan sudah mulai  menyadari  pentingnya  intellectual  capital untuk diungkapkan, meskipun masih merupakan pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena intellectual capital disclosure dapat mengurangi ada- nya  asimetri  informasi  antara  pihak  manajemen dan pihak stakeholder ( Li et al., 2008) dan intellec- tual capital disclosure dapat menyajikan persentasi yang signifikan dari total nilai perusahaan (Guthrie et al ., 2006).
Perbankan sebagai perusahaan yang meng- gunakan  basis  pengetahuan  meningkatkan  ke- kuatan kompetitifnya dan nilai perusahaan dengan memaksimalkan kemampuan karyawan, hak paten, inovasi dari pengetahuan yang dimiliki (Edvinson &  Sullivan,  1996;  Bukh  et  al.,  2005).  Neysi  et  al, (2012) juga menyebutkan bahwa intellectual capital disclosure menyajikan pendekatan yang dapat digu- nakan untuk mengukur intangible asset dan meng- gambarkan  hasil  aktivitas  perusahaan  yang  ber- basis pengetahuan atau knowledge-based.
Dewan komisaris merupakan inti dari corpo- rate governance yang ditugasi untuk menjamin pelak- sanaan  strategi  perusahaan,  mengawasi  manaje- men dalam mengelola perusahaan dan terlaksanan- nya akuntabilitas.

## KESIMPULAN DAN  SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dewan komisaris dan intellectual capital disclosure pada per- bankan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjuk- kan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi de- wan  komisaris  independen,  dan  frekuensi  rapat dewan  komisaris  memiliki  pengaruh  positif  ter- hadap intellectual capital disclosure, sedangkan latar belakang pendidikan dewan komisaris dan dewan komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terha- dap intellectual capital disclosure.

## Dewan Komisaris dan Intellectual Capital Disclosure pada Perbankan di Indonesia

## Saran
Keterbatasan penelitian ini hanya menggu- nakan sampel perbankan secara keseluruhan saja. Penelitian  berikutnya  diharapkan  dapat  mem- bandingkan  tingkat  intellectual  capital  disclosure antara  perusahaan  perbankan  BUMN  dan  non BUMN.

## DAFTAR  PUSTAKA
Achmad,  T.  2012.  Dewan  Komisaris  dan Transparansi:
Teori  Keagenan  atau Teori  Stewardship?  Jurnal Keuangan dan Perbankan, 16(1): 1-12.
Abeysekera,  I.  2007. Intellectual  Capital  Reporting  Dif- ferences  between A  Developed  and  Developing Nation. Journal of Intellectual Capital, 8(2): 329-345.
Abeysekera, I. 2008. Motivation  behind Human Capital Disclosure in Annual Reports. Accounting Forum, 32 (1): 1-13.
Abeysekera, I. 2010. The Influence of Board Size on Intel- lectual Capital Disclosure by Kenyan Listed Firms. Journal  of Intellectual  Capital, 11(4): 504–518.
Abeysekera, I., & Guthrie, J. 2005. An Empirical Investi- gation of Annual Reporting Trends of Intellectual Capital in Srilanka. Critical Perspective on Account- ing, 16:  151-163.
Allegrini & Greco, G. 2011. Corporate Boards, Audit Com- mittees and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed  Companies.  Journal  of  Management and Governance , 15(3): 1–30.
Beasley  & Mark, S. 1996. An Emperical  Analysis  of the Relation between the Board of Director Composi- tion and Financial Statement Fraud. The Account- ing  Review, 71(4):  443-465.
Bozzolan, S., Favotto, F., & Riccerri, F. 2003. Italian An- nual  Intellectual  Capital  Disclosure; An  Empiri- cal Analysis. Journal of Intellectual Capital, 4(4): 543- 558.
Bukh, P.N., Nielsen, C., Gomsen, P., & Mouritsen, J. 2005. Disclosure of Information  on Intellectual Capital in Danis IPO Prospectuses. Accounting, Auditing & Accountability  Journal, 38(1): 33-53.
Carter, D.A., Simkins, B.J., & Simpson W.G. 2002. Corpo- rate  Governance,  Board  Diversity,  and  Firm  Value .
Oklahoma State University.
Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. Exploring The Effect of Corporate Governance on Intellectual Capital Dis- closure: An Analysis of  European  Biotechnology Companies. European Accounting Review, 16(4): 791- 826.
Cheng, E.C.M. & Courtenay, S.M. 2006.Board Composi- tion,  Regulatory  Regime  and  Voluntary Disclosure.The International  Journal  of  Accounting, 41:  262-289.
Chtourou, S.M., & J. Bedard, 2001. Corporate Governance and Earnings Management . http:// papers.ssrn.com/abstract=275053.
Darmadi, S.  2013. Corporate  Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on In- donesian  Islamic  Banks.  Journal  of  Humanomics, 29(1):  4-23.
Edvinson,  L.,  & Sullivan,  P.  1996. Developing  a  Model for Managing Intellectual Capital. European Man- agement Journal, 14(4): 356-364.
Eng, L.L. & Mak, Y.T. 2003. Corporate Governance and Voluntary  Disclosure.  Journal  of  Accounting  and Public Policy, 22:  325-345.
Fama, E.F. & Jensen, M.C. 1983. Separation of Ownership and  Control. Journal  of  Law and  Economics, 80(2): 539-561.
Goh, P.C. & Lim, K.P. 2004. Disclosing Intellectual Capi- tal in Company  Annual Reports:  Evidence from Malaysia.  Journal  of Intellectual  Capital,  5(3):  500- 510.
Guthrie, J. & Petty, R. 2000. Intellectual Capital: Austra- lian Annual  Reporting Practices. Journal  of Intel- lectual  Capital, 1(3):  241-251.
Guthrie, J.,  Petty,  R., & Ricceri,  F. 2006.  The Voluntary Reporting of Intellectual Capital: Comparing Evi- dence  from  Hong  Kong and  Australia. Journal of Intellectual Capital, 7(2): 254-271.
Haji, A.A. & Ghazali, N.A.M. 2013. A Longitudinal Exami- nation of  Intellectual  Capital Disclosures  and  Corpo- rate  Governance  Attributes  in  Malaysia”. Emerald Group  Publishing Limited.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 19, No.2, Mei 2015: 226–234
Hidalgo, R.L., Meca, E.G., & Matinez, I. 2011. Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure. Jour- nal of Business Ethics, 100: 483-495.
Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial  Behavior, Agency Costs and  Owner- ship Structure. Journal of Financial Economics, 3: 303- 360.
Kusumastuti,  S.,  Supatmi,  &  Sastra,  P.  2007.  Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Coporate Governance. Jurnal Akuntansi dan Keuangan ,  9(2):  88-98.
Li,  J.,  Pike,  R.,  &  Haniffa, R.  2008.  Intellectual  Capital Disclosure  and Corporate Governance  Structure in UK firms. Accounting and Business Research, 38(2): 137-159.
Neysi, S.H., Mazraeh, S., & Mousavi, Z. 2012. The Impor- tance  of  Intellectual  Capital  Disclosure.  Interna- tional  Journal  of  Business  and  Social  Science , 3(15): 307-310.
Nor, M.N.M., Shafie, R., & Wan-Husin, W.N. 2010. Cor- porate Governance and Audit Report Lag in Ma- laysia. Asian Academy of Management Journal of Ac- counting and Finance , 6(2): 57-84.
Purnomosidhi,  B.  2006.  Praktik  Pengungkapan  Modal Intelektual pada Perusahaan Publik di BEJ. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia , 9(1): 1-20.
Rashid, K. & Islam, S.M.N. 2013. Corporate governance, complementarities and the value of a firm on an emerging  market: The effect of market  imperfec- tion. Journal of Corporate Governance, 13(1): 70-87.
Rose, C. 2007. Does Female Board Representation Influ- ence Firm Performance? The Danish Evidence”. Jour- nal  Compilation Publishing, 15(2):  404-413.
Rupert,  B. 1988. The  Measurement  of Intellectual Capi- tal. Management Accounting Journal. 76: 26-28.
Sabeni,  A.  2005.  Peran  Akuntan  dalam  Menegakkan Prinsip  Good  Corporate  Governance  Pada Perusahaan  di  Indonesia  (Tinjauan  Perspektif Teori  Keagenan).  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar
Universitas  Diponegoro . Semarang
Saleh, N. M., Rahman, M. R. C. A., & Hassan, M. S. 2007. Ownership Structure and Intellectual Capital Per- formance in Malaysia.Paper Presented  at  the  20th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues .
Sekaran, U.  2003.  Research  Methods  for  Business, A  Skill Building Approach . 4 th edition. John Wiley and Sons, Inc NY.
Suhardjanto,  D. &  Wardhani,  M. 2010.  Praktik  Intellec- tual Capital Disclosure Perusahaan yang terdaftar di  BEI.  Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing  Indonesia, 14(1):  71-85.
Surya, I. & Yustiavandana, I. 2006. Penerapan Good Corpo- rate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi  Kelangsungan  Usaha .  Penerbit  Kencana: Jakarta.
Sveiby, K.E. 1997. The New organization wealth: Managing and  Measuring  Knowledge-based  Assets. San Fransisco, CA: Berret-Koehler Publishers.
Taliyang, S.M, & Jusop, M. 2011. Intellectual Capital Dis- closure and Corporate Governance Sturcture: Evi- dence in Malaysia. International Journal of Business and Management, 6(2):  109-117.
Vafeas, N. 2009. Board Meeting Frequency and Firm Per- formance. Journal of Financial Economics, 53(1): 113- 142.
Yammeesri,  J. & Herath S.K. 2010.  Board Characteristic and  Corporate  Value:  Evidence  from  Thailand. Emerald Group Publishing  Limited ,  10(2).
Yi, A. & Davey, H. 2010. Intellectual Capital Disclosures in Chinese (Mainland) Companies. Journal of Intel- lectual  Capital , 11(3): 326-347