## Al-Mizan
(e-Journal)

## Senjata Api sebagai Mas Kawin Pada Masyarakat Adat di Pegunungan Arfak Papua Barat
Decyana Caprina 1 , Abrar Saleng 2 , Nur Azisa 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin
Email: inatimbang85@gmail.com; abrarsaleng@yahoo.com; nurazisa10@yahoo.com
Penulis Korespondensi: inatimbang85@gmail.com
Abstract:  This study aims to analyze the validity of firearms as dowry and the legal consequences  arising  from  the  existence  of  Papuan  customary  law  in  the  Arfak Mountains of West Papua. This research is a normative-empirical research with a statutory approach and a legal sociology approach. The types and sources of law used in  this  research  are  primary  data  sourced  from  observation,  interviews,  and documentation, as well as secondary data derived from literature. Furthermore, the collected data is analyzed with qualitative description.  The results showed that: (1) the validity or legality of firearms as a dowry does not apply to the marriage of the mountain people of the Arfak tribe. This is because firearms can only be owned by law enforcement officers and security forces who have permission to use firearms; (2) the legal consequences of the enactment of Arfak tribal customs regarding the provision  of  firearms  as  dowry  are  considered  valid  because  firearms  are  only  a symbol  in  the  customs  of  indigenous  tribes  and  are  considered  to  have  historical values that have been passed down from generation to generation, and are not an aspect that cancels a marriage.
Keywords: Firearms; Dowry; Indigenous People; The Arfak Mountains

## Firearms as Dowries in Indigenous Communities in the Arfak Mountains of West Papua
Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan senjata api sebagai mas kawin dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya  hukum adat Papua di Pegunungan  Arfak  Papua  Barat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif- empirik  dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang  bersumber  dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  serta  data sekunder  yang  berasal  dari  kepustakaan.  Selanjutnya  dari  data  yang  terkumpul dianalisis  dengan  deskriftif  kualitatif.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1) keabsahan  atau  legalitas  senjata  api  sebagai  mas  kawin  tidak  berlaku  pada pernikahan  masyarakat  adat  pegunungan  Suku  Arfak.  Ini  dikarenakan  senjata  api hanya  dapat  dimiliki  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  pasukan  pengamanan  yang memiliki  izin  penggunaan  senjata  api;  (2)  akibat  hukum  berlakunya  adat  istiadat Suku  Arfak  tentang  pemberian  senjata  api  sebagai  mas  kawin  dianggap  sah dikarenakan senjata api hanya merupakan simbol dalam adat masyarakat  suku asli dan  dianggap  memiliki  nilai-nilai  sejarah  yang  telah  diturunkan  secara  turun temurun, serta bukan merupakan aspek yang membatalkan suatu pernikahan.
Kata Kunci: Senjata Api; Mas Kawin; Masyarakat Adat; Pegunungan Arfak

## A. Pendahuluan
Manusia  pada  prinsipnya  adalah sociale  animale  yang  homo  humanicus, homo  ekonomicus,  dan  homo  kulturalis.  Sebagai  sociale  animale,  maka  manusia sejak dahulu hidup secara berkelompok, artinya sejak kehadirannya di dunia manusia ada  dalam  tatanan  sebuah  lembaga  yang  mengatur  kehidupan  pribadinya  sebagai manusia, sehingga itulah yang membuat manusia dianggap sebagai homo humanicus artinya  sebagai  makhluk  sosial,  manusia  telah  secara  alami  memiliki  rasa kebersamaan  dan  mampu  menjaga  keseimbangan  antara  sesama  manusia  dalam berbagai keterikatan, misalnya keterikatan garis keturunan, sistem kekerabatan, pola perkawinan, struktur bahasa, dan lain sebagainya. 1
Untuk menjaga keseimbangan dan keterikatan tersebut, manusia membentuk sebuah  pedoman  atau  aturan  yang  harus  dipatuhi  dan  dijalankan  oleh  manusia tersebut sebagai sebuah kelompok masyarakat. Darwis mengemukakan  p andangan hidup suatu komunitas masyarakat sangat mempengaruhi tingkah laku individu yang hidup  dalam  lingkungan  masyarakat  tersebut,  sehingga  apabila  seseorang  ingin bergaul  dan  bertahan  hidup  dalam  kelompok  masyarakat  tertentu,  maka  ia  harus dapat  mengetahui  dan  mengenal  kebiasaan  (adat),  pandangan  (prinsip)  hidup  dan aturan-aturan (norma) yang berlaku dalam masyarakat itu. 2
Adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. 3 Adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan  menjadi  satu  sistem  dan  dipatuhi  sebagai  kebiasaan  atau  tradisi.  Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa dipahami dengan mendekatkan diri pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut.
1 Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian,” Jurnal Administasi Publik 11, no. 2 (2014): 11-22.
2 Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri’ Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa,” el Harakah 14, no. 2 (2012): 186-205. 3 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia;  Pusat    Bahasa,  Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8.
Masyarakat sebagai pemilik adat, maka dikenallah istilah masyarakat hukum adat.  Samosir  menyebutkan  masyarakat  hukum  adat  disebut  juga  dengan  istilah masyarakat  tradisional  atau the  indigenous  people  atau  lebih  populer  disebut masyarakat adat. 4 Dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan bahwa:
Masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang  secara  turun temurun  bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan  pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya  sistem  nilai  yang  menentukan  pranata  ekonomi,  politik,  sosial,  dan hukum. 5
F.D.  Hollenmann  sebagaimana  dikutip  Alting  bahwa  ciri-ciri  masyarakat hukum  adat  adalah  mempunyai  kesatuan  manusia  yang  teratur,  menetap  di  suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum. 6
Masyarakat hukum adat di Nusantara menurut pandangan Van Vollenhoven sebagaimana  dikutip  Bukido  dan  Royani  dibagi  menjadi  19  (sembilan  belas) lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah lingkaran hukum adat Papua yang di dalamnya  termasuk  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat. 7 Apalagi  keberadaan masyarakat  asli  Papua  dipertegas  dalam  perundang-undangan  khusus  Indonesia, yaitu:
Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  masyarakat  asli  Papua  yang  sejak kelahirannya  hidup  dalam  wilayah  tertentu  dan  terikat  serta  tunduk  kepada hukum  adat  tertentu  dengan  rasa  solidaritas  yang  tinggi  di  antara  para anggotanya. 8
Adanya  definisi  orang  asli  Papua  secara  historis  muncul  dari  pengalaman memory  passionist  akan  masa-masa  di  waktu  lalu  yang  penuh  tantangan  dan
4 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), 69.
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1, angka 31.
6 Husen  Alting, Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 46.
7 Rosdalina Bukido, Hukum Adat (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017), 6-7. Lihat juga Esti Royani, Buku Ajar Hukum Adat (Cet. 1; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 53-55.
8 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Papua, pasal 1, huruf r.
pergulatan untuk menunjukkan jati diri orang Papua, sehingga dasar ini yang menjadi konsensus  bersama  seluruh  pemangku  kepentingan  di  Tanah  Papua  untuk mengidentifikasikan  masyarakat  adat  Papua  sebagai  orang  asli  Papua, 9 dan terakomodir  secara  legal  dalam  sebuah  perundang-undangan  yang  konstitusional yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua), yaitu:
Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat (hukum) adat Papua. 10
Hal  ini  berarti  bahwa  masyarakat  adat  Papua  sebagai  masyarakat  yang menjujung nilai-nilai tradisi dalam praktik bermasyarakatnya, misalnya dalam tradisi perkawinan.  Hadikusuma  mengungkapkan  bahwa  perkawinan  dalam hukum  adat pada umumnya di Indonesia bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan  perikatan  adat  dan  sekaligus  merupakan  perikatan  kekerabatan  dan ketetanggaan. 11 Namun  dalam    p erkawinan  adat  pada  masyarakat  pengunungan Arfak Papua agak berbeda dengan perkawinan adat pada masyarakat Nusantara pada umumnya, di mana dalam pemberian mahar menggunakan senjata api.
Padahal  pemerintah  telah  memberlakukan  beberapa  peraturan  terkait penggunaan senjata api, misalnya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1960;  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  Skep/244/II/1999  dan  Surat  Keputusan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2004  tentang  Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.
Pada  wilayah  Pegunungan  Arfak,  keberadaan  senjata  api  menjadi  sesuatu yang sah karena senjata api digunakan sebagai mas kawin dalam perkawinan adat Papua. Hal ini tidak berjalan seiring dengan aturan hukum yang berlaku di Negara
9 Deda dan Mofu, “Masyarakat Hukum Adat…,” 11 -22.
10 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 … , pasal 1, huruf t.
11 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003),
8.
Indonesia,  karena  secara  preventif  perlu  menjaga  agar  kejahatan-kejahatan diakibatkan oleh penggunaan senjata api dapat diatasi. Hal ini sangat kontradiktif dengan  fenomena  adanya  pemberian  mahar  berupa  senjata  api  dalam  perkawinan suku adat Papua yang tentunya sejak adanya tradisi tersebut, maka peredaran senjata api semakin banyak di masyarakat. Olehnya itu dasar tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis keabsahan senjata api dalam tradisi perkawinan suku asli Papua di Pegunungan Arfak dan menganalisi akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya tradisi ini.

## B. Keabsahan  Senjata  Api  sebagai  Mas  Kawin  dalam  Adat  Perkawinan  Pada Masyarakat Pegunungan Arfak Papua Barat
Perkawinan  adakah  akad  untuk  menghalalkan  hubungan  antara  seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Tuhan yang Maha Esa, dan melalui perkawinan itu terbentuk  sebuah  keluarga  yang  berkomitmen  untuk  mendirikan  beberapa peraturan  hidup  khusus  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  berkeluarga  demi menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. 12
Perkawinan merupakan hal yang paling penting, karena dengan perkawinan tiap  makhluk  hidup  diatur  berdasarkan  aturan  negara,  agama  dan  tradisi  dalam masyarakat, sehingga perkawinan tersebut dianggap  sah. 13 Misalnya dalam tradisi masyarakat  adat  Suku  Arfak  di  masa  lampau,  perkawinan  yang  umumnya  terjadi bersifata perkawinan antar marga. Maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan di luar  marga  dalam  lingkungan  satu  kampung.  Namun  dalam  pelaksanaannya kadangkala juga terjadi perkawinan sesama marga. Alasan melakukan perkawinan dalam  marga  yang  sama  dikarenakan  agar  mas  kawin  tidak  keluar  atau  berpindah tangan ke orang lain, sehingga mas kawin tersebut tidak dapat kembali ke pemberi
12 Rizal  Darwis, Nafkah  Batin  Isteri  dalam  Hukum  Perkawinan  (Gorontalo:  Sultan  Amai Press, 2015). Lihat  juga Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
13 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, pasal 2.

## Senjata Api sebagai Mas Kawin Pada Masyarakat Adat di Pegunungan Arfak Papua
mas  kawin  atau  penerima  wanita,  dengan  demikian  hanya  berputar  pada  sekitar kerabat dekat maupun jauh saja atau dapat kembali ke penerima wanita atau pemberi mas kawin.
Ada  beberapa  pekanisme  pernikahan  adat  yang  biasa  dilakukan  oleh masyarakat Suku Arfak di Pegunungan Arfak, antara lain:
1. Adat  meminta  izin,  yaitu  sebelum  melakukan  pernikahan,  keluarga  calon pengantin laki-laki harus meminta izin kepada keluarga calon pengantin wanita. Hal ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan menunjukkan bahwa calon pengantin laki-laki serius untuk menikahi calon pengantin wanita.
2. Adat  membayar  uang dowry,  yaitu  setelah  izin  diberikan,  keluarga  calon pengantin  laki-laki  harus  membayar  uang dowry  kepada  keluarga  calon pengantin wanita. Uang dowry merupakan uang yang diberikan kepada keluarga calon  pengantin  wanita  sebagai  tanda  bahwa  calon  pengantin  laki-laki  serius untuk menikahi calon pengantin wanita.
3. Adat mempersiapkan pernikahan, yaitu setelah uang dowry dibayarkan, keluarga calon  pengantin  laki-laki  dan  keluarga  calon  pengantin  wanita  akan mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  diperlukan  untuk  pernikahan,  seperti menyewa gedung pernikahan, menyiapkan makanan, dan lain sebagainya.
4. Adat melakukan pernikahan, yaitu pada hari pernikahan, calon pengantin laki- laki akan menjemput calon pengantin wanita di rumahnya, kemudian bersama- sama  melakukan  acara  pernikahan  di  gedung  yang  telah  disewa.  Setelah pernikahan, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita akan tinggal bersama di rumah yang telah disiapkan oleh keluarga calon pengantin laki-laki.
5. Adat memperkenalkan calon pengantin wanita, yaitu setelah pernikahan, calon pengantin  wanita  harus  memperkenalkan  diri  kepada  keluarga  dan  saudara- saudara calon pengantin laki-laki, serta memperlihatkan kemampuannya dalam memasak dan mengurus rumah tangga. 14
14 Yusak  Dowansiba, “ Dinamika  Perkawinan  Adat  Masyarakat  Arfak  Suku  Meyah  di Kampung  Yoom  Nuni  Distrik  Manokwari  Utara  Kabupaten  Manokwari ,” Tesis  (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008).
Proses  perkawinan  di  tiap  komunitas  etnik  berbeda-beda.  Dalam  tahapan menuju prosesi perkawinan di manapun yang mengenal perkawinan jujur, pasti ada proses pembayaran mas kawin. Mas kawin atau bride price adalah sejumlah harta yang  diberikan  oleh  pihak  laki-laki  atau seorang  pemuda  kepada  gadis  atau  pihak perempuan. 15 Adapun maksud awal dari adanya pembayaran mas kawin mula-mula mengganti kerugian dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok kecil. Tiap warga yang ada di kelompok tersebut merupakan tenaga potensial yang sangat penting bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian, bila seorang gadis dibawa untuk kawin, maka kelompok secara keseluruhan akan menderita kerugian sehingga mas kawin itulah merupakan harga penggantinya.
Hubungan yang tidak terpisah antara perkawinan dengan mas kawin sebagai konsekuensi dalam pembayaran harta mas kawin pun banyak ditemui pada berbagai etnik seperti tata cara pembayaran sampai jumlah yang telah ditentukan, pihak-pihak yang  terlibat,  dan  lain  sebagainya.  Mas  kawin  boleh  dikatakan  merupakan  bagian terpenting  dalam  rangkaian  proses  perkawinan  yang  dinyatakan  secara  adat  atau perkawinan yang umum dilakukan.
Sebagian  besar  masyarakat  Suku  Arfak  di  Pegunungan  Arfak  menjadikan senjata  api  sebagai  mas  kawin  pernikahan.  Di  sini  sebagai  konsekuensi  dari pembayaran  tersebut.  Tidak  jarang  hal  itu  berujung  pada  proses  pidana  lantaran senjata  api  yang  diserahkan  adalah  senjata  api  ilegal,  dan  juga  pergeseran kepemilikan senjata api tanpa dasar yang jelas. Budaya tersebut berlaku di sebagian masyarakat  Pegunungan  Arfak.  Budaya  ini  diterapkan  karena  masyarakat  menilai benda tersebut memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan mereka.
Masyarakat  adat  Suku  Arfak  mengenal  senjata  api  sebagai  alat  berburu. Dengan alat tersebut, masyarakat Suku Arfak lebih mudah memperoleh hasil. Atas dasar pola pikir masyarakat inilah, maka terbentuk bahwa senjata api memiliki nilai ekonomi  yang  cukup  tinggi,  sehingga  senjata  api  dianggap  sebagai  simbol  dalam
15 Yakonias  Salabai, “ Persepsi  dan  Respon  Ruang  Tua  Arfak  terhadap  Pergeseran  Nilai Perkawinan  Adat  Suku  Besar  Arfak  di  Kelurahan  Manokwari  Barat  Kabupaten  Manokwari  Papua Barat ,” Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).
kebudayaan Suku Arfak. Di sisi lain, senjata api sudah masuk dalam kategori hukum kebiasaan dan/atau budaya adat istiadat yang masih hidup sampai hari ini dan tidak digunakan untuk membunuh. Adapun senjata api yang digunakan sebagai mas kawin dalam bentuk mouser laras panjang dan laras pendek yang digunakan tentara Belanda dan nilainya sangat mahal.
Mas kawin pada masyarakat Pegunungan Arfak adalah harta berupa barang- barang dari pihak laki-laki yang dipergunakan dalam proses pembayaran mas kawin berupa senjata api. Mas kawin tersebut disimpan sebagai sesuatu yang punya nilai dan  bisa  digunakan  dalam  kegiatan  yang  membutuhkan  harta  atau  mas  kawin tersebut,  misalnya  pada  upacara  tertentu.  Proses  pemberian  mas  kawin  pada masyarakat  Suku  Arfak,  yaitu  pihak  pembayar  mas  kawin  adalah  pihak  laki-laki. Bukan saja orang tua dari laki-laki, tapi juga kelurga terdekat seperti saudara laki- laki  ayah,  saudara  perempuan  ayah,  saudara  laki-laki  ibu. 16 Proses  pemberian  itu dilakukan dengan bertatap muka atau pertemuan adat bahwa anak perempuan suku Arfak dibeli atau dibayar dengan senjata api.
Adapun penyerahan mas kawin dengan senjata api melambangkan perempuan itu  mahal  bagi  Suku  Arfak,  dan  ketika  laki-laki  menyerahkan  senjata  api,  maka masyarakat adat mengatakan laki-laki adalah orang berada dalam masyarakat Suku Arfak. Namun pemberian senjata api bagi laki-laki terpandang Suku Arfak yang mau meminang/melamar seorang perempuan dari Suku Arfak dan pemberian mas kawin senjata  api  tidak  berlaku  apabila  laki-laki  Suku  Arfak  meminang  perempuan  dari suku lain.
Jika  menganalisis  persepsi  masyarakat  Suku  Asli  Papua  berbeda  dalam pelaksanaan  perkawinan  adat  menurut  undang-undang  perkawinan.  Pola  persepsi pertama  (diikuti  sebagian  besar  orang  Arfak)  menunjukkan  bahwa  untuk melaksanakan  perkawinan  mereka  tetap  bersikukuh  mempertahankan  nilai  adat perkawinan Suku Besar Arfak. Pola persepsi kedua, selain melaksanakan apa yang
16 Yuliana Yacomina Numberi, “ Perjodohan Perkawinan Anak Perempuan Pada Suku Arfak Di Perdesaan Dan Implikasisnya Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Studi Kasus di Distrik Nenei Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat) ,” Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2018).
menjadi nilai adat perkawinan Arfak, mereka juga dapat mempertimbangkan urgensi undang-undang  perkawinan,  karena  pada  dasarnya  undang-undang  perkawinan banyak  yang  sejalan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  nilai  adat perkawinan Suku Besar Arfak. 17
Persoalannya ketika adat dan negara diperhadapkan, maka terjadi benturan, di  mana  adat  pemberian  mas  kawin  pada  masyarakat  Suku  Arfak  bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1948  yang  pada  dasarnya  Indonesia  tidak  memperbolehkan  warga  sipil memiliki  senjata  api.  Hal  ini  dikarenakan  hanya  Kepolisian  dan  Tentara  Nasional Indonesia (TNI) adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api. Senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri, izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pemberian  mas  kawin  berupa  senjata  api tidak jarang berujung pada proses pidana lantaran senjata api yang diserahkan adalah senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api tentu keliru dan menyimpang dari aturan budaya  yang  sebenarnya.  Jika  nantinya  terjadi  masalah  sudah  pasti  senjata  api tersebut disalahgunakan dan dapat menghilangkan nyawa orang lain.
Irjen  Tornagogo  selaku  Kepala  Kepolisian  Daerah  Provinsi  Papua  Barat mengemukakan  bahwa  masyarakat  yang  dengan  kesadaran  sendiri  menyerahkan senjata api tidak diproses, namun akan dirangkul. Papua Barat aman, sehingga mari kita  membangun  Papua  Barat  dengan  baik  tanpa  kekerasan.  Kepemilikan  senjata tentu  keliru  dan  menyimpang  dari  aturan  budaya  yang  sebenarnya.  Sebab  jika nantinya terjadi masalah sudah pasti senjata api tersebut disalahgunakan dan dapat menghilangkan nyawa orang lain, masyarakat Papua Barat yang masih menyimpan senjata api untuk kepentingan mahar perkawinan agar segera menyerahkan kepada pihak kepolisian maupun TNI agar tidak disalahgunakan. 18
17 Salabai, “Persepsi dan Respon Ruang Tua Arfak ….” 18 Haryono  Wahyudiyanto,  “Kepemilikan  Senjata  di  Papua  Barat  Tinggi,  Ternyata  Senpi Sering  Jadi  Mahar  Perkawinan,” SoloposNews,  Kamis  6  Mei  2021,  https://news.solopos.com/ kepemilikan-senjata-di-papua-barat-tinggi-ternyata-senpi-sering-jadi-mahar-perkawinan-1123340, diakses 30 November 2023.

## Senjata Api sebagai Mas Kawin Pada Masyarakat Adat di Pegunungan Arfak Papua
Penggunaan  senjata  api  sebagai  mas  kawin  dalam  perkawinan  sebagai kepercayaan  masyarakat  pegunungan  Arfak  memiliki  dampak  yang  positif  dan negatif.  Dampak  positifnya  sebagai  sebuah  tradisi  yang  turun  temurun  dilakukan oleh masyarakat pegunungan Arfak. Adapun senjata api yang dijadikan mas kawin seharusnya  barang  yang  sudah  lama  dimiliki  (barang  klasik/peninggalan  nenek moyang keluarga). Pemberian mas kawin berupa senjata api yang diserahkan secara turunan  oleh  keluarga  laki-laki,  seperti  ayah  laki-laki  tersebut  memberikan  mas kawin  senjata  api  kepada  ibu  laki-laki  tersebut  lalu  diturunkan  kepada  sang  anak untuk di jadikan lagi sebagai mas kawin.
Makna senjata api sebagai penghormatan pada pihak perempuan dan untuk membangun  relasi  kekeluargaan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Tuntunan pemberian senjata api dalam proses perkawinan mengandung nilai moral yang tinggi, yaitu senjata api sebagai simbol bahwa wanita tidak boleh diperlakukan seenaknya dan melambangkan perempuan itu mahal bagi Suku Arfak.
Di sisi lain, dampak negatifnya adalah jika pemberian mahar berupa senjata api,  apabila  nantinya  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Olehnya  itu, kepemilikan senjata api untuk mas kawin dalam perkawinan seharusnya dilaporkan dan didaftarkan kepemilikannya kepada pihak berwenang, sehingga tidak dianggap memiliki senjata ilegal yang dapat merugikan secara pribadi.

## C. Akibat  Hukum  Pemberian  Senjata  Api  sebagai  Mas  Kawin  dalam  Adat Perkawinan Masyarakat Pegunungan Arfak Papua Barat
Penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen  (Stbl.  1948  No.17).  Kemudian  prosedur  kepemilikan  senjata  api diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 82 Tahun  2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pengamanan  Pengawasan  dan Pengendalian  Senjata  Api  Nonorganik  Tentara  Nasional  Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api
Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Dalam Peraturan Kapolri disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api, yaitu pejabat  pemerintah,  pejabat  swasta,  pejabat  TNI/Polri,  purnawirawan  TNI/Polri. 19 Selain  itu  terdapat  juga  aturan  terkait  kepemilikan  senjata  api  untuk  kepentingan olahraga.  Hal  itu  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk  Kepentingan  Olahraga,  disebutkan  jenis-jenis  senjata  api  yang  digunakan, yaitu: senjata api, pistol angin ( air pistol), senapan angin (air rifle) dan airsoft gun. 20
Jika  dibandingkan  dengan  aturan  terkait  kepemilikian  senjata  api  legal Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan  Pengendalian  Senjata  Api  Untuk  Kepentingan  Olahraga  yang  menyebutkan jenis-jenis senjata api yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil, berbeda dengan jenis senjata api yang digunakan oleh masyarakat adat asli Papua Pegunungan Arfak yang mengunakan jenis senjata api mousser laras panjang dan mousser laras pendek yang  merupakan  senjata  api  di  zaman  penjajahan  Belanda  dan  sangat  mahal harganya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  bahwa  yang  berwenang  untuk  memberikan  izin  dan melakukan  pengawasan  senjata  api,  bahan  peledak,  dan  senjata  tajam  adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. 21 Perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Idzin Pemakaian.  Mencabut  Peraturan  Dewan  Pertahanan  Negara  Nomor  14  dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, bahwa:
19 Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik  Tentara  Nasional  Indonesia/Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.
20 Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  Untuk  Kepentingan Olahraga, pasal 4 ayat (1).
21 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 15 ayat (2) huruf e.

## Senjata Api sebagai Mas Kawin Pada Masyarakat Adat di Pegunungan Arfak Papua
Senjata  api  yang  berada  ditangan  orang bukan  anggauta  Tentara  atau  Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. 22
Selanjutnya  bagi  setiap  orang  bukan  anggota  Tentara  atau  Polisi  yang mempunyai dan memakai senjata api harus didaftarkan dan diperlihatkan ke Kepala Kepolisian  Keresidenan  atau  orang  yang  ditunjuknya 23 dan  mempunyai  surat  izin pemakaian  senjata  api  menurut  contoh  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kepolisian Negara. 24
Penggunaan  dan  kepemilikan  senjata  api  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Pengunungan Arfak dijelaskan dari wawancara dengan Novia Jaya bahwa:
Mengenai  kepemilikan  senjata  api  oleh  masyarakat  adat  asli  Papua  di  di Pegunungan Arfak, bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil  seharusnya  hanya  diperbolehkan  untuk  olahraga  saja  dan  bukan  untuk mahar. Senjata api untuk olahraga ini tidak boleh dikuasai oleh si atlet atau dimiliki  pribadi.  Senjata  tersebut  harus  disimpan  kembali  dalam  gudang persenjataan  yang  dikontrol  oleh  pemerintah.  Jadi,  pada  dasarnya  tidak  ada pengaturan  khusus  mengenai  senjata  apa  yang  boleh  digunakan  untuk melindungi diri, yang terdapat pengaturannya adalah mengenai senjata api dan senjata api untuk kepentingan olahraga dan bukan untuk mahar perkawinan. 25
Berdasarkan aturan dan hasil wawancara tersebut terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana. 26 Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat  peraturan  mengenai  prosedur  kepemilikan  dan  syarat  tertentu  untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk  memiliki  senjata  api  secara  legal.  Artinya  kepemilikan  senjata  api  oleh masyarakat adat Pegunungan Arfak yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan adalah sesuatu yang ilegal dan dapat dikenakan pidana,
22 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1948  tentang Senjata Api. Pendaftaran. Idzin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, pasal 5 ayat 1.
23 Ibid., pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 9 ayat 1 24 Ibid., pasal 9 ayat 2 dan ayat 3. 25 Novia Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua Barat, Wawancara, tanggal 16 November 2022.
26 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, pasal 14.
walaupun  itu  tujuannya  adalah  memenuhi  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam masyarakat adat, khususnya dalam pemberian mas kawin dalam perkawinan.

## D. Kesimpulan
Keabsahan atau legalitas senjata api sebagai mas kawin tidak berlaku pada pernikahan  masyarakat  Pegunungan  Suku  Arfak  karena  senjata  api  hanya  dapat dimiliki oleh aparat penegak hukum serta pasukan pengamanan yang memiliki izin penggunaan  senjata  api.  Mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 menjelaskan bahwa masyarakat adat Papua yang menggunakan  senjata  api  sebagai  mas  kawin  dalam  perkawinan  tidak  berhak memiliki senjata api. Atas dasar ini, kepemilikan senjata api oleh masyarakat adat asli Papua dinilai ilegal karena tidak memiliki izin atas kepemilikannya dan tidak termasuk orang yang berhak memiliki senjata api.
Akibat hukum berlakunya kebiasaan/adat istiadat orang asli Papua tentang pemberian  senjata  api  sebagai  mas  kawin  di  Pegunungan  Arfak  maka  pernikahan tersebut  dianggap  sah  karena  senjata  api  hanya  merupakan  simbol  dalam  adat masyarakat pegunungan Arfak dan dianggap memiliki nilai-nilai sejarah yang telah diturunkan  secara  turun  temurun  dan  bukan  merupakan  aspek  yang  membatalkan suatu pernikahan, namun saja dalam kepemilikan harus secara legal, sehingga tidak dianggap melangar perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Alting,  Husen. Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah.  Yogyakarta:  Laksbang  Pressindo, 2010.
Bukido, Rosdalina. Hukum Adat. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Darwis,  Rizal,  dan  Asna  Usman  Dilo. “Implikasi  Falsafah  Siri’  Na  Pacce  Pada Masyarakat  Suku  Makassar  di  Kabupaten  Gowa. ” el  Harakah  14,  no.  2 (2012): 186-205.
Darwis,  Rizal. Nafkah  Batin  Isteri  dalam  Hukum  Perkawinan.  Gorontalo:  Sultan Amai Press, 2015.
Deda, Andreas Jefri, dan Suriel Semuel Mofu. “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai Orang Asli Papua Ditinjau dari Sisi
Adat  dan  Budaya;  Sebuah  Kajian  Etnografi  Kekinian. ” Jurnal Administasi
Publik 11, no. 2 (2014): 11-22.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat  Bahasa,
Edisi Keempat . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Dowansiba, Yusak. “ Dinamika Perkawinan Adat Masyarakat Arfak Suku Meyah di Kampung  Yoom  Nuni  Distrik  Manokwari  Utara  Kabupaten  Manokwari. ” Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
Kepolisian  Republik  Indonesia. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  82  Tahun  2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pengamanan Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  Nonorganik  Tentara  Nasional Indonesia/Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Peralatan  Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.
______. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

## Numberi, Yuliana Yacomina. “Perjodohan Perkawinan Anak Perempuan Pada Suku
Arfak  Di  Perdesaan  Dan  Implikasisnya  Terhadap  Kesehatan  Reproduksi Perempuan  (Studi  Kasus  di  Distrik  Nenei  Kabupaten  Manokwari  Selatan Provinsi Papua Barat).” Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2018.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1948 tentang  Senjata  Api.  Pendaftaran.  Idzin  Pemakaian.  Mencabut  Peraturan Dewan  Pertahanan  Negara  Nomor  14  dan  Menetapkan  Peraturan  Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Papua.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Royani, Esti. Buku Ajar Hukum Adat. Cet. 1; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
Salabai, Yakonias. “Persepsi dan Respon Ruang Tua Arfak terhadap Pergeseran Nilai Perkawinan  Adat  Suku  Besar  Arfak  di  Kelurahan  Manokwari  Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat. ” Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.
Samosir, Djamanat. Hukum Adat Indonesia. Medan: CV Nuansa Aulia, 2013.
Wahyudiyanto,  Haryono. “Kepemilikan  Senjata  di  Papua  Barat  Tinggi,  Ternyata Senpi  Sering  Jadi  Mahar  Perkawinan,”  SoloposNews,  Kamis  6  Mei  2021, https://news.solopos.com/kepemilikan-senjata-di-papua-barat-tinggi- ternyata-senpi-sering-jadi-mahar-perkawinan-1123340