## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL CHRISTIAN DIOR DITINJAU DARI KONSEP

## TRADEMARK DILUTION *
* Nadya Valerie 1 , Edbert Seligshan Horman 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Galaxy Bumi Permai Blok J4 No. 29 Surabaya, Jawa Timur 1 * e-mail: na_valerie@hotmail.com Darmo Harapan VI Blok EH 3 Surabaya, Jawa Timur 2 e-mail: edberthorman@gmail.com

## Abstract
The practical purpose of writing this journal was to find out whether the famous Christian Dior  brand  has  legal  protection  when  viewed  from  the  concept  of  brand  dilution.  The  research method  used  was  normative  juridical.  Brand  dilution  is  different  from  general  brand  violations. Brand dilution occured when well-known brands are used in goods of different types. The dilution of the  brand  does  not  require  proof  of  the  possibility  of  confusion  to  the  consumer.  The  use  of  the famous  Christian  Dior  brand  by  third  parties  can  cause  a  reduction  in  the  strength  of  the distinctiveness  or  uniqueness  of  the  Christian  Dior  brand.  The  concept  of  brand  dilution  was actually implied in article 21 paragraph (1) letter c of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and  Geographical  Indications,  but  has  not  been  specifically  regulated.  This  resulted  in  a  legal vacuum in resolving disputes over famous brands that occurred in Indonesia.
Keywords: Christian Dior Famous Brand; Brand Violations; Trademark Dilution.

## Abstrak
Tujuan  praktis  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  merek  terkenal Christian  Dior  mendapatkan  perlindungan  hukum  bila  ditinjau  dari  konsep  dilusi  merek.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Dilusi  merek  berbeda  dengan  Pelanggaran Merek  pada  umumnya.  Dilusi  merek  terjadi  ketika  merek  terkenal  digunakan  pada  barang  yang berbeda  jenis.  Dilusi  merek  tidak  membutuhkan  bukti  adanya  kemungkinan  kebingungan  pada konsumen.  Penggunaan  merek  terkenal  Christian  Dior  oleh  pihak  ketiga  dapat  menyebabkan berkurangnya  kekuatan  daya  pembeda  atau  keunikan  dari  merek  Christian  Dior.  Konsep  dilusi merek  sebenarnya  telah  tersirat  dalam  pasal  21  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  namun  belum  diatur  secara  khusus.  Hal  ini mengakibatkan  adanya  kekosongan  hukum  dalam  menyelesaikan  sengketa  merek  terkenal  yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: Merek Terkenal Christian Dior; Pelanggaran Merek; Dilusi Merek.
* Naskah diterima: 19 Februari 2019, direvisi: 11 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 14 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.132

## PENDAHULUAN
Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan  atas  segala  hasil  produksi kecerdasan  daya pikir  (Sutedi,  2009:  38). Orang yang mampu menghasilkan kekayaan  intelektual  diberikan  hak  yang disebut  Hak  Kekayaan  Intelektual  atau intellectual  property  rights .  Tidak  semua orang  dapat  dan  mampu  memperkerjakan otak  (nalar,  rasio,  intelektual)  secara maksimal,  sehingga  tak  semua  orang  pula dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual.  Itu  pula  sebabnya  hasil  kerja otak  yang  membuahkan  Hak  Kekayaan Intelektual  itu  bersifat  eksklusif  (Saidin, 2015:  11)  Oleh  karena  sifatnya  yang eksklusif, maka Hak Kekayaan  Intelektual perlu dilindungi.
Hak  Kekayaan  Intelektual  sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), yakni Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian,  di  mana  salah  satu  bentuk Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  tergolong sebagai  Hak  Milik  Perindustrian  yang seringkali  dijumpai  di  dalam  kegiatan bisnis adalah merek. Pengaturan mengenai merek  di  Indonesia  sendiri  telah  diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  Salah  satu  tujuan  daripada Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis adalah  agar  terciptanya  persaingan  usaha yang  sehat  antar  pelaku  usaha  terkait dengan bisnis yang dilakukannya.
Merek  merupakan  salah  satu  bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang sering kali dijumpai dalam dunia bisnis,  di  mana keberadaan  suatu  merek  bagi  produsen
barang  atau  jasa  memiliki  peranan  yang penting. Di era globalisasi ini, perdagangan  semakin  luas  dan  persaingan usaha  semakin  meningkat.  Meningkatnya persaingan  usaha  terlihat  dari  semakin banyak  pelaku  usaha  yang  menawarkan produk yang homogen atau sejenis. Hal ini tentunya menguntungkan konsumen karena  konsumen  mempunyai  banyak pilihan.  Namun  di  sisi  lain,  banyaknya pilihan  seringkali  membuat  konsumen bingung dalam memilih suatu produk, dan tentunya  keadaan  inilah  yang  membuat keberadaan  merek  semakin  penting  dalam menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat.  Di sinilah pentingnya suatu merek, dikarenakan  merek  merupakan  identitas yang  melekat  pada  suatu  produk.  Dengan adanya  suatu  merek  maka  produk  barang atau  jasa  dapat  dibedakan  asal  mulanya, kualitasnya,  serta  keterjaminan  bahwa produk itu original .
Berkaitan dengan perlindungan hukum  bagi  pemilik  merek  di  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis telah memberikan dasar  hukum  yang jelas yakni  dalam  Pasal  1  angka  5  ditentukan bahwa:  “Hak  atas  Merek  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan  sendiri  Merek  tersebut  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya”,  artinya  pemilik  merek harus  melakukan  pendaftaran  terhadap merek  miliknya  terlebih  dahulu  agar  lahir hak atas merek miliknya.
Permohonan  pendaftaran  hak  atas merek  tidak  semua  dapat  dikabulkan  atau diterima  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual . Salah  satu  dasar penolakan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa:
(1) Permohonan  ditolak  jika  Merek tersebut  mempunyai  persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek  terdaftar  milik  pihak lain  atau  dimohonkan  lebih dahulu  oleh  pihak  lain  untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek  terkenal  milik  pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek  terkenal  milik  pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak  sejenis  yang  memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  dan  c Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis menyebutkan istilah merek terkenal.
Penolakan  Permohonan  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan  dengan  merek  terkenal  milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis  dilakukan  dengan  memperhatikan pengetahuan  umum  masyarakat  mengenai merek  tersebut  di  bidang  usaha  yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di  dunia  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya dan  disertai  bukti  pendaftaran  merek dimaksud di beberapa negara. Apabila hal- hal  tersebut  belum  dianggap  cukup,
Pengadilan  Niaga  dapat  memerintahkan lembaga  yang  bersifat  mandiri  untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya  merek  yang  menjadi  dasar penolakan.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis pada dasarnya telah memberikan  perlindungan  secara  umum terhadap  merek  terkenal.  Tetapi  dewasa ini,  suatu  merek  terkenal  membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan dengan merek tidak terkenal. Persaingan  usaha  yang  semakin  ketat membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran. Akibatnya  banyak  pelaku  usaha  yang menggunakan cara instant dengan membonceng  ketenaran  merek  terkenal, baik  untuk  barang  yang  sejenis  maupun tidak sejenis. Perlindungan merek terkenal yang  sejenis  sudah  cukup  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, namun hingga saat ini belum ada peraturan yang  jelas  mengenai  perlindungan  merek terkenal  khususnya  untuk  barang  dan/jasa yang  tidak  sejenis.  Ketiadaan  aturan  yang jelas  tersebut  mengakibatkan  adanya kekosongan  hukum  dalam  menyelesaikan sengketa  merek  terkenal  yang  ada  di Indonesia.
Setiap merek pasti mempunyai keunikan yang menjadi daya pembeda dari merek  yang  satu  dengan  merek  yang  lain. Daya  pembeda  dari  suatu  merek  terkenal dapat berkurang atau mengalami
penurunan  karena  mengalami  pencemaran maupun  pengaburan.  Konsep  ini  dikenal dengan  istilah  dilusi  merek  ( trademark dilution ).    Dilusi  merek  menurut  INTA (Internasional Trademark Association) adalah  “ Dilution  is  the  unathorized  use  a highly  distinctive  mark  by  another  in  a manner which tends to blur its distinctiveness  or  tarnish  its  image  even without  any  likehood  of  confusion. Dilution is when the unauthorized use of a famous  mark  reduces  the  public’s perception that the mark signifies something unique, singular, or particular. ”
Dilusi  merek  adalah  keadaan  dimana pihak  yang tidak sah menggunakan merek yang sudah terkenal pada merek lain  yang cenderung  mengaburkan  kekhasan  atau menodai  citra  merek  terkenal  tersebut bahkan  tanpa  adanya  kebingungan.  Dilusi terjadi  ketika  penggunaan  yang  tidak  sah dari  merek  terkenal  mengurangi  persepsi publik  bahwa  merek  tersebut  menandakan sesuatu  yang  unik,  tunggal,  atau  tertentu. Dilusi  merek  dapat  timbul  ketika  merek digunakan  pada  barang  yang  bukan merupakan barang yang sifatnya competitive atau  berbeda  jenis,  tidak menyebabkan kebingungan atau confusion , dan  tidak  ada  kaitan  bisnis  antara keduanya (Saidin, 2015: 249).
Konsep dilusi merek sebenarnya telah tersirat  dalam  pasal  21  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, namun  belum  diatur  secara  khusus. Pelanggaran  merek  yang  diatur  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  pada
dasarnya  bertujuan  agar  konsumen  tidak bingung,  keliru,  atau  tertipu  mengenai sumber  barang  yang  dijual.  Namun  pada konsep dilusi merek, konsumen dibingungkan  karena  mereka  berpikir merek  yang  sudah  terkenal  sebelumnya telah  diperluas  ke  jenis  lain  yang  tidak berhubungan  dengan  merek  yang  sudah terkenal  sebelumnya.  Dilusi  merek  kecil kemungkinannya akan terjadi  pada barang yang  sejenis  karena  konsumen  dapat mengetahui  dengan  mudah  yang  mana merek  terkenal  yang  asli  dan  mana  merek yang  mendompleng  popularitas  merek terkenal.  Tetapi  dilusi  merek  sangat berbahaya  bagi  barang  yang  tidak  sejenis. Efek  dilusi  tidak  dapat  terlihat  dalam jangka  pendek  sehingga  sulit  untuk dibuktikan. Namun dalam jangka panjang, dilusi merek akan membuat merek terkenal lama kelamaan semakin kabur.
Perlindungan  merek  terkenal  dari dilusi  merek  ( Trademark  Dilution) telah diatur  di  beberapa  negara  seperti  Amerika Serikat dan Kanada. Di Amerika, perlindungan  merek  terkenal  dari  dilusi diatur  secara  tegas  dan  khusus  di  dalam Trademark  Dilution  Revision  Act  of  2006 . Di  Indonesia  ketentuan  mengenai  dilusi merek  tidak  diatur  secara  khusus  padahal terdapat  beberapa  sengketa  merek  yang bisa dilindungi dari dilusi merek, contohnya  pada  kasus  merek  terkenal Christian Dior melawan Baby Dior.
Pada  tahun  2012,  Christian  Dior Couture suatu perseroan menurut Undang- Undang  Negara  Perancis,  pemegang  hak atas  nama  dagang  Christian  Dior  dan merek  dagang  Dior  menggugat  pemegang
hak  atas  merek  dagang  Baby  Dior.  Merek Christian  Dior  telah  terdaftar  sejak  tahun 1997  untuk  melindungi  barang  dengan kelas  25  yaitu  pakaian.  Merek  Christian Dior  sudah  berdiri  sejak  tahun  1946  di Paris  dan  saat  ini  telah  terkenal  dan terdaftar  di  manca  negara,  termasuk Indonesia.  Merek  Christian  Dior  tidak diragukan  lagi  termasuk  dalam  kategori merek  terkenal.  Berdasarkan  survei  yang dilakukan  oleh  majalah  Forbes,  Christian Dior  menduduki  urutan  ke  216  perusahan publik  terbesar  di dunia,  sekaligus menjadikan Christian Dior sebagai perusahaan  terbesar  yang  bergerak  di bidang apparel di tahun 2016.
Pemegang  hak  atas  merek  Christian Dior menggugat pemegang hak atas merek Baby  Dior  karena  merek  Baby  Dior dianggap  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  yaitu  mengandung  kata  ‘Dior’ yang  dalam  ucapan  kata  maupun  suara sama  dengan  ‘Dior’  yang  merupakan bagian esensial dari merek Christian Dior. Kata  Baby  dari  merek  Baby  Dior  sendiri merupakan  Bahasa  Inggris  yang  berarti bayi,  di  mana  merek  Christian  Dior  juga memproduksi  pakaian  anak  yang  sudah dikenal  dengan  label  Baby  Dior.  Merek Baby  Dior  sendiri  terdaftar  pada  tahun 2011  untuk  melindungi  kelas  barang  12 yaitu  produk  sepeda.  Pemegang  hak  atas merek  Baby  Dior  memberikan  alasan bahwa  Baby  Dior  adalah  singkatan  dari kalimat  Benar  benar  Ada  Bagus  Yahud Dia  Itu  Orang  Riang,  suatu  kalimat  yang tidak  memiliki  arti  yang  jelas  dan  sulit diterima  menurut  logika  dan  akal  sehat ( common sense).
Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga Jakarta  menolak  gugatan  Christian  Dior
Couture melalui putusan Nomor 24/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Alasan ditolaknya  gugatan  tersebut  yaitu  Majelis Hakim berpendapat merek Baby Dior tidak mempunyai  persamaan  pada  pokoknya dengan  merek  Christian  Dior  dan  juga kedua  merek  melindungi  kelas  barang yang  berbeda,  dimana  merek  Baby  Dior melindungi  kelas  barang  12  dan  merek Christian  Dior  melindungi  kelas  barang 25.  Selanjutnya  pihak  Christian  Dior Couture  mengajukan  permohonan  kasasi tetapi  ditolak  melalui  putusan  Nomor 184/K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013 karena
Majelis Hakim berpendapat putusan Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  tidak  salah  menerapkan hukum  dan  telah  memberi  pertimbangan yang  cukup.  Dalam  kasus  ini,  Majelis Hakim  sama  sekali  tidak  memberikan pertimbangan  hukum  ditinjau  dari The Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual Property Rights (TRIPS
agreement ) yang telah diratifikasi Indonesia.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan  pada  latar  belakang,  maka dapat  diambil  rumusan  masalah  sebagai berikut,  yaitu:  “Apakah  merek  terkenal Christian  Dior  mendapatkan  perlindungan hukum bila ditinjau dari konsep Trademark Dilution ?”

## METODE PENELITIAN
Penelitan  ini  merupakan  penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang- undangan itu sendiri, sebagai dasar hukum
penyelesaian  permasalahan  dalam  praktik hukum. Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute  approach )  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Selain itu digunakan pula tipe pendekatan konseptual ( conceptual  approach )  yaitu  pendekatan konseptual  yang  didasarkan  pada  doktrin- doktrin,  teori  atau  pandangan  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  serta pendekatan kasus ( case approach ).
Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  cara meneliti  kasus  yang  berkaitan  dengan  isu yang dihadapi. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan,  melainkan  merujuk  kepada ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang  digunakan  oleh  hakim  untuk  sampai kepada putusannya. (Marzuki, 2005: 158).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan  perlindungan  secara  umum terhadap  merek  terkenal.  Tetapi  dewasa ini,  suatu  merek  terkenal  membutuhkan perlindungan hukum yang lebih
dibandingkan dengan merek tidak terkenal.
Persaingan  usaha  yang  semakin  ketat membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran.
Akibatnya  banyak  pelaku  usaha  yang menggunakan cara instant dengan membonceng  ketenaran  merek  terkenal, baik  untuk  barang  yang  sejenis  maupun tidak sejenis.
Penggunaan  merek  terkenal  pada barang  lain  yang  tidak  sejenis  merupakan dilusi  merek.  Dilusi  merek  terjadi  ketika pihak  lain  menggunakan  merek  terkenal pada  produk  yang  tidak  sejenis,  meskipun tidak  ada  kebingungan  tentang  produk ataupun  asal  produk,  tapi  hal  ini  akan mengurangi  keunikan  dari  merek  terkenal dan  terdapat  kemungkinan  di  kemudian hari  merek  terkenal  yang  sudah  kuat tersebut  akan  menjadi  merek  yang  lemah. Seperti pada kasus merek terkenal Christian  Dior,  dimana  ada  barang  tidak sejenis  yang  menggunakan  merek  Baby Dior  dengan  maksud  ingin  membonceng ketenaran  dari  merek  terkenal  Christian Dior.
Salah satu hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan  putusan  yaitu  mengenai  arti dari merek Baby Dior. Kimsan Purwo dan Kiman  Purwo  beralasan  bahwa  merek Baby  Dior  merupakan  akronim  dari Benar benar Ada, Bagus, Yahud, Dia Itu Orang Riang, hal mana merupakan singkatan dari kata-kata yang asal comot dan sama sekali tidak  memiliki  suatu  kalimat  yang  jelas dan  dapat  diterima  oleh  logika  dan  akal sehat.  Dari  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa Kimsan  Purwo  dan  Kiman  Purwo  dengan sengaja  menggunakan  merek  Baby  Dior yang  memilik  persamaan  pada  pokoknya dengan  merek  Christian  Dior.  Sehingga terlihat  bahwa  Kimsan  Purwo  dan  Kiman Purwo  memiliki  itikad  tidak  baik  untuk mendompleng keterkenalan merek Christian Dior.
Secara  singkat,  itikad  tidak  baik  atau bad  faith adalah  perilaku  atau  tindakan
yang mengandung motif yang berkebalikan dari tindakan yang mendasarkan  pada  prinsip utmost  good faith.  Bad  faith adalah  tindakan  yang dilakukan  dengan  didasari  niat  buruk. Tindakan  seperti  itu  lazimnya  disertai dengan  niat  melakukan  kecurangan,  baik secara  nyata  maupun  yang  masih  dalam tahap rencana. Tujuannya, untuk mengelabui  atau  menyesatkan  pihak  lain, atau  dalam  batas  tertentu  bermaksud mengabaikan atau mengelak dari kewajiban yang harus dipenuhinya (Wijaya, 2018: 15).
Merek  Christian  Dior  sendiri  sudah berdiri  sejak  kurang  lebih  70  tahun  yang lalu,  yaitu  sejak  tahun  1946  dan  telah terdaftar di manca negara serta terdaftar di Indonesia  sejak  tahun  1997.  Sehingga sukar dapat  dibayangkan maksud lain dari Kimsan  Purwo  dan  Kiman  Purwo  untuk mendaftarkan  merek  Baby  Dior,  kecuali niat  untuk  membonceng  ketenaran  dari merek  terkenal  Christian  Dior  yang  telah dipupuk  selama  bertahun-tahun  dengan biaya yang tidak sedikit.
Untuk  dapat  mengetahui  keterkenalan merek Christian Dior, maka dapat mengacu  kepada  ketentuan  mengenai merek  terkenal  di  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis.  Dari  penjelasan  pasal 21  ayat  (1)  huruf  b  maka  dapat disimpulkan untuk mengetahui keterkenalan  suatu  merek,  hal-hal  yang perlu  diperhatikan  adalah  pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi Merek yang
diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di  dunia  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya, dan  disertai  bukti  pendaftaran  Merek dimaksud di beberapa negara.
Mengenai keterkenalan merek Christian  Dior  bukan  hal  yang  diragukan lagi,  sebagaimana  juga  diakui  dalam pertimbangan  hakim  dalam  memutus kasus antara merek Christian Dior melawan  merek  Baby  Dior.  Sehingga terdapat  pula  kejanggalan  lain  dalam putusan  kasus  merek  Christian  Dior melawan merek Baby Dior karena Majelis Hakim  telah  tidak  konsisten  dengan pertimbangan  hukum  dalam  putusannya. Di  satu  pihak  mengakui  keterkenalan  dari merek  Christian  Dior,  tetapi  di  lain  pihak Majelis Hakim telah mengabaikan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas merek terkenal.
Perlindungan  merek  terkenal  yang sejenis sudah cukup diatur dalam Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  namun memang  hingga  saat  ini  belum  ada peraturan  yang  jelas  terhadap  merek terkenal  yang  tidak  sejenis.  Ketiadaan peraturan  tersebut  mengakibatkan  adanya kekosongan  hukum  dalam  menyelesaikan sengketa  merek  terkenal  yang  ada  di Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis.  Tetapi  hal  tersebut tidak serta merta menghilangkan perlindungan terhadap merek terkenal.
Pelanggaran merek yang terjadi dalam kasus  merek  Christian  Dior  melawan merek Baby Dior berbeda dengan
pelanggaran merek pada umumnya. Pelanggaran merek pada umumnya menyebabkan kebingungan bagi konsumen karena  adanya  kemiripan  produk  antara merek  yang  asli  dengan  merek  yang menjiplak.  Berbeda  dengan  doktrin  dilusi merek  dimana  pemilik  merek  terkenal diizinkan  untuk  melarang  pihak  lain  yang menggunakan merek mereka dengan cara- cara  yang  dapat  mengancam  keunikan merek tersebut.
Pada  kasus  merek  Christian  Dior melawan  Baby  Dior  dimana  Kimsan Purwo  dan  Kiman  Purwo  menggunakan merek yang identik dengan merek Christian  Dior  dalam  barang  yang  tidak berkompetisi  atau  tidak  sejenis.  Kedua merek  tersebut  melindungi  kelas  yang berbeda,  dimana  merek  Christian  Dior melindungi  kelas  25  sedangkan  merek Baby  Dior  melindungi  kelas  12.  Adanya merek  Baby  Dior  dapat  mengurangi kekuatan  atau  keunikan  dari  merek Christian Dior, sehingga dapat mengakibatkan  kebingungan  konsumen mengenai  asal  muasal  produk.  Konsumen dapat  menduga  bahwa  merek  Christian Dior  yang  dikenal  dengan  produk  pakaian telah diperluas hingga produk sepeda.
Adanya  merek  Baby  Dior  tidak termasuk  pelanggaran  merek,  apabila dilihat dari pelanggaran merek yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  Hal  ini  dikarenakan  merek Baby  Dior  dan  merek  Christian  Dior masing-masing  melindungi  kelas  barang yang  berbeda.  Namun  berbeda  apabila ditinjau  dari  konsep  dilusi.  Dilusi  berbeda
dengan  pelanggaran  merek  biasa  karena dilusi  tidak  membutuhkan  bukti  adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah bukti bahwa penggunaan dari merek tersebut oleh pihak ketiga  dapat  menyebabkan  berkurangnya kekuatan dari daya pembeda atau keunikan merek tersebut.
Di  Amerika  Serikat  dan  sejumlah negara  lain  telah  diatur  mengenai  doktrin dilusi  merek,  tetapi  di  Indonesia  belum  di atur  secara  eksplisit.  Pengaturan  dilusi dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi  Geografis  merupakan  hal  yang sangat  penting  karena  dapat  memberikan hak-hak  yang  lebih  luas  kepada  pemilik merek terkenal untuk melindungi keunikan dari  merek  mereka  melawan blurring dan tarnishment yang berbeda dengan pelanggaran  merek  biasa  ( trademark infringement ).
Di  Indonesia,  konsep  dilusi  merek sebenarnya  telah  tersirat  dalam  pasal  21 ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  yang  menyatakan  permohonan pendaftaran  akan  ditolak  apabila  merek tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  tidak  sejenis  yang memenuhi  persyaratan  tertentu,  namun hingga saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut,  maka  solusinya  Indonesia  dapat mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  6  bis Konvensi  Paris.  Indonesia  sendiri  telah meratifikasi Paris  Convention  for  the Protection  of  Industrial  Property melalui
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang
mengesahkan :
1. Paris Convention for the Protection  of  Industrial  Property tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah,  terakhir  pada  tanggal  14
Juli  1967  di  Stockholm,  dengan disertai  persyaratan  ( reservation ) terhadap  Pasal  28  ayat  (1)  dan Pasal  1  sampai  dengan  Pasal  12 Konvensi.
2. Convention Establishing The World Intellectual Property Organization yang telah ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang  diratifikasinya Paris  Convention for  the  Protection  of  Industrial  Property, maka  sesuai  dalam  bagian  menimbang huruf b, “bahwa ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention tersebut di  atas  mengatur  ketentuan  yang  bersifat substantif  yang  menjadi  dasar  bagi pengaturan  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  Hak  Atas  Kekayaan Industri  ( industrial  property ),  baik  yang menyangkut  paten,  merek  maupun  desain produk  industry”,  maka  dengan  demikian pengaturan perundang-undangan di bidang Merek  di  Indonesia  harus  berdasarkan pada  ketentuan  Konvensi  Paris.  Oleh sebab  itu,  apabila  terdapat  hal-hal  yang belum  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis,  maka  dapat  mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris.
Pasal  6  bis  Konvensi  Paris  ini  telah meletakkan dasar-dasar perlindungan yang baik,  berisi  ketentuan  dan  jaminan  untuk level  perlindungan  yang  lebih  bagi  merek terkenal,  akan  tetapi  pasal  tersebut  hanya melindungi  merek  terkenal  dari  adanya pelanggaran  merek  terkenal  dan  tidak melindungi  merek  tersebut  dari  dilusi merek.  Pasal  6  bis  Konvensi  Paris menetapkan bahwa negara anggota Konvensi  Paris harus mengambil  tindakan secara ex-officio jika  diizinkan  oleh peraturan  perundang-undangannya  atau atas  dasar  permintaan  suatu  pihak  yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan  suatu  reproduksi,  suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan  kebingungan,  suatu  merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang  dari  negara  dimana  merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai  merek  yang  dikenal  dalam  negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan  konvensi  ini  dan  digunakan untuk  produk  yang  identik  atau  produk yang  mirip.  Aturan  ini  juga  berlaku manakala  bagian  esensial  dari  merek menimbulkan  suatu  reproduksi  dari  setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan.
Pada  perkembangan  berikutnya,  hadir Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights (TRIPs)  pada tahun  1994.  Indonesia  sebagai  anggota WTO  ( World  Trade  Organization )  telah meratifikasi TRIPs melalui Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1994.  Dengan
meratifikasi  TRIPs,  Indonesia  mempunyai kewajiban  untuk  melakukan  harmonisasi peraturan  nasionalnya  agar  sesuai  dengan ketentuan TRIPs.
TRIPs menggabungkan dan memperluas  perlindungan  merek  terkenal yang  sebelumnya  telah  diatur  dalam Konvensi Paris, yaitu dalam Article 16 (3) TRIPs yang menyatakan bahwa pasal 6 bis Konvensi  Paris  juga  akan  berlaku  secara mutatis  mutandis (dengan  perubahan- perubahan  yang  diperlukan  atau  penting) untuk  barang  atau  jasa  yang  tidak  sejenis. Dapat  dilihat  bahwa  Pasal  16  ayat  (3) TRIPs  merupakan  perluasan  dari Paris Convention, dimana ruang lingkup perlindungan  dari  Pasal  6  bis  Konvensi Paris  diperluas  untuk  barang  atau  jasa yang tidak sejenis.
Pada  praktek  peradilan  di  Indonesia, terdapat  penggunaan  Pasal  16  ayat  (3) TRIPs  dalam  beberapa  putusan  hakim. Contohnya  pada  putusan  perkara  Diageo North  America  melawan  Stephen  Rudy dan Ditjen HKI. Perusahaan Diageo North America adalah perusahaan yang memproduksi  dan  menjual  minuman beralkohol  bermerek  Smirnoff  yang  telah dikenal  sejak  abad  19  dan  terdaftar  di berbagai  negara,  termasuk  di  Indonesia telah  terdaftar  sejak  tahun  1958.  Pada tahun  2003,  pengusaha  Indonesia  Stephen Rudy  mendaftarkan  merek  Smirnoff  di Ditjen HKI pada kelas 25 yang melindungi pakaian.
Perusahaan  Diageo  North  America selaku  pemilik  dari  merek  Smirnoff menggugat  Stephen  Rudy.  Perusahaan Diageo  North  America  mengeluarkan
biaya  yang  tidak  sedikit  untuk  mencapai ketenarannya  seperti  sekarang  ini.  Diageo melakukan  promosi  besar-besaran  di seluruh  dunia  hingga  mencapai  miliaran dolar. Diageo juga pernah menjadi sponsor pada tur Asia klub bola Manchester United dan  juga  menjadi  sponsor  dalam  film  seri James  Bond  berjudul Quantum  of  Solace . Tentu sangat banyak waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh
keterkenalan dari merek Smirnoff tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan merek Smirnoff milik pengusaha Indonesia Stephen Rudy dengan dasar Pasal 16 ayat (3) TRIPs
Contoh  lain  dilusi  dalam  bentuk pengaburan ( blurring ) dalam kasus Tiffany  suatu  restoran  di  Boston  tidak akan  menyebabkan  kebingungan  bagi konsumen  dengan  Tiffany  toko  perhiasan yang  terkenal  di  New  York,  namun keunikan dan daya pembeda yang menghubungkan kata Tiffany dengan toko perhiasan  yang  terkenal fashionable akan dilemahkan (Jened, 2015: 246).
Perbuatan dilusi merek dapat mengurangi  dan  menurunkan  reputasi merek sehingga merek terkenal kehilangan daya  pembeda  oleh  karena  nilai  kekhasan dan  keunikannya  dikaburkan  ( blurring) atau  dinodai  ( tarnishment )  oleh  merek lain. Seperti Stephen Rudy, Kimsan Purwo dan  Kiman  Purwo,  banyak  pengusaha lokal  Indonesia  yang  dengan  gampangnya ingin  membonceng  popularitas  merek terkenal.
Dilihat dari aspek kehilangan keuntungan  penjualan  sekalipun  tidak perlu  dibuktikan  dalam  pelanggaran  atas
dilusi  merek,  tetapi  dengan  adanya penggunaan  merek  yang  sama  walaupun barangnya  tidak  sejenis,  tetap  membuat aktivitas perdagangan tidak stabil, terutama  pada  penghitungan  untung  rugi. Adanya  penghitungan  tersebut  meliputi hal-hal  yaitu  bahwa  pemilik  merek menggunakan  modal  sendiri  atau  modal pinjaman  yang  dikenai  bunga,  ongkos bulanan,  dan  upah  tenaga  kerja  yang semuanya  harus  diterima  kembali  dari hasil  penjualan  sehingga  pemilik  merek dapat  membiayai  pengeluaran  hidupnya. Akan  tetapi,  kerugian  ekonomi  terbesar yang nyata adalah kehilangan reputasi dan kepercayaan konsumen atas merek terkenal  yang  dikaburkan  dan  dinodai (Dwisvimiar, 2016: 241).
Seperti  pada  putusan  kasus  merek Smirnoff,  seharusnya  Pasal  16  ayat  (3) TRIPs  dapat  diterapkan  pula  pada  kasus merek  Christian  Dior  melawan  merek Baby  Dior.  Walaupun  melindungi  kelas barang  yang  berbeda,  tetapi  merek Christian  Dior  sudah  sangat  terkenal sehingga  mempunyai power yang  sangat besar  di  pasaran,  sehingga  merek  Baby Dior  dengan  mudah  dapat  membonceng keterkenalan dari merek Christian Dior.
Pasal  16  ayat  (3)  TRIPs  sebaiknya diterapkan  secara  menyeluruh  di  semua kasus  serupa,  maka  dengan  sendirinya paradigma  pengusaha  Indonesia  dapat berubah  menjadi  lebih  baik.  Hakim seharusnya menerapkan konsep dilusi pada sengketa  merek  Christian  Dior  melawan merek Baby Dior melalui Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis  jo.  Pasal  16  ayat  (3)  TRIPs agreement.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Merek  terkenal  Christian  Dior mendapatkan  perlindungan  hukum  bila ditinjau  dari  konsep  dilusi  merek.  Dilusi merek berbeda dengan pelanggaran merek biasa  karena  dilusi  tidak  membutuhkan bukti  adanya  kemungkinan  kebingungan pada  konsumen.  Penggunaan  merek  yang mirip  dengan  merek  terkenal  Christian Dior oleh pihak ketiga dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan dari daya pembeda atau keunikan merek Christian Dior.
Sehingga  merek  terkenal  Christian
Dior seharusnya mendapatkan perlindungan dari dilusi merek sebagaimana diatur dalam TRIPs
Agreement dan  Konvensi  Paris.  Majelis Hakim dalam memutus kasus dilusi merek di  Indonesia  dapat  menerapkan  TRIPs Agreement yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1994,  yaitu  dalam  Pasal  16  ayat (3)  TRIPs  yang  memperluas  perlindungan merek terkenal dalam Pasal 6bis Konvensi Paris  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang tidak sejenis.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat  disarankan  sebaiknya  pemerintah segera  mengatur  mengenai  konsep  dilusi merek  di  Indonesia  sehingga  dapat memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  pemegang  hak  atas  merek terkenal.  Selama  aturan  mengenai  dilusi merek  belum  diterbitkan,  maka  untuk menghindari  kekosongan  hukum  para
Hakim  dalam  memutus  perkara  dapat menerapkan  Pasal  16  ayat  (3)  TRIPs Agreement secara menyeluruh pada kasus- kasus dilusi merek di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Black,  Henry  Campbell,  2009, Black Law’s  Dictionary, Ninth  Edition, West Publishing Co.
Gunawati,  Anne,  2015, Perlindungan
Merek  Terkenal  Barang  dan  Jasa Tidak  Sejenis  Terhadap  Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alumni, Bandung.
Jened,  Rahmi,  2007, Hak  Kekayaan
Intelektual  Penyalahgunaan  Hak Eksklusif , Airlangga University Press, Surabaya.
Jened,  Rahmi,  2015, Hukum  Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan  Integrasi  Ekonomi ,  Prenada Media Group, Jakarta.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2011, Penelitian Hukum, Prenada  Media  Group, Jakarta.
Maulana,  Insan  Budi,  1999, Perlindungan
Merek  Terkenal  di  Indonesia  Dari Masa  Ke  Masa ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Saidin,  OK,  2015, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers,
Jakarta.
Sutedi,  Adrian, 2009,  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal:
Dwisvimiar,  Inge,  2016, Pengaturan
Doktrin Dilusi Merek Sebagai
Upaya  Perlindungan  Hukum  Merek
Terkenal di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 2.
Wijaya,  Wilson,  2018,  Analisis  Kekuatan Unsur  Itikad  Baik  Pada  Pelaksanaan Pendaftaran  Merek  Di  Indonesia (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt.Sus- Hki/2014) Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2016, Jurnal  Hukum  Adigama,  Vol.  1 No.1.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  24  Tahun  1979  tentang
Pengesahan  Paris  Convention  For
The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing  The World  Intellectual
Property Organization.