## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## KEARIFAN LOKAL DESA BULUH CINA
(STUDI KASUS KOORDINASI LEMBAGA ADAT, PEMERINTAHAN DESA DAN BBKSDA RIAU DALAM MELINDUNGI TAMAN WISATA ALAM  DESA BULUH CINA)
Ramlan Darmansyah 1 , Raja Muhammad Amin 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

## ABSTRAK
Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  lahir  dari  kearifan  lokal,  dimana  hutan  ini  memiliki usia  yang  sudah  ratusan  tahun  yang  berada  ditengah-tengah  budaya  keikhlasan  warga masyarakat  Desa  Buluh  Cina.  Sebelum  dinamai  Hutan  Taman  Wisata  Alam  dahulu  disebut sebagai  Hutan  Adat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Buluh  Cina  Kecamatan  Siak  Hulu Kabupaten  Kampar.  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  dilindungi  dan  dijaga  oleh Lembaga  Adat,  Pemerintahan  Desa  dan  BBKSDA  Riau.    Hutan  Taman  Wisata  Alam ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  SK. 3587/  Menhut-VII/KUH/2014  dengan  luas  _+1.000  hektar.  BBKSDA  adalah  Balai  Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber daya  alam  berdasarkan  asas  dekonsentrasi.  Ada  beberapa  masalah  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  (1).  Bagaimana  koordinasi  Lembaga  Adat,  Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA Riau  dalam  melindungi  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina?  (2).  Apa  faktor  yang mempengaruhi  koordinasi  Lembaga  Adat,  Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA  Riau  dalam melindungi Taman Wisata  Alam Desa Buluh Cina?. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui  bagaimana  koordinasi  Lembaga  Adat,  Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA  Riau dalam melindungi Hutan Taman Wisata Alam. Pengambilan data penelitian dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi Lembaga Adat,  Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA  Riau  masih  kurang  optimal,  baik  dalam  kebijakan maupun  kerja  sama.  Koordinasi  yang  dilakukan  Lembaga  Adat,  Pemerintah  Desa  dan BBKSDA  Riau  adalah  untuk  melindungi  dan  menjaga  kearifan  lokal  Hutan  Taman  Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi

## PENDAHULUAN
Hutan merupakan sumber kekayaan alam  yang  memberikan  manfaat  yang dibutuhkan  manusia  dan  sekaligus  dapat mensejahterakan  rakyat  secara  lestari. 1 Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan  Dan  Fungsi  Kawasan  Hutan, Pasal  1  Ayat  1  yang  dimaksud  dengan hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan dalam  persekutuan  alam  lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
dipisahkan. Hutan memiliki banyak manfaat  bagi  kehidupan  manusia  selain digunakan  sebagaai  pemanfaatan  sumber daya  alam  kayu,  buah-buahan  dan  obat- obatan,  hutan  juga  dapat  dimanfaatkan sebagai  tempat  pariwisata,  berburu,  dan berteduh.
Akan tetapi seiring berkembangnya  zaman  keberadaan  hutan semakin terancam kelestariannya banyaknya  pembukaan  lahan  perkebunan,
pembakaran  hutan  dan  penebangan  hutan secara ilegal menyebabkan tidak terjaganya kelestarian hutan. Kawasan  hutan  perlu  ditetapkan
untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan  luas  wilayah  tertentu  yang  sudah ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan  menjadi kawasan hutan tetap. 2 Maka dari itu Hutan sebagai salah satu sumber daya alam wajib dilestarikan  dan  dijaga  kearifannya  sesuai dengan penegakan hukum. Dalam Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan,  bahwa  hutan  dibagi  kedalam kelompok:
1. Hutan  konservasi  yaitu  kawasan hutan denga ciri khas tertentu, yang mempunyai  fungsi  pokok  sebagai kawasan pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem.
2. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang  mempunyai  fungsi  pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan  erosi,  mencegah intrusi  air  laut,  dan  memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan  produksi  yaitu  kawasan hutan  yang  mempunyai  fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
Hutan konservasi terdiri dari: 3
1. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).
2. Kawasan  Pelestarian  alam  berupa Taman  Nasional  (TN),  Taman Hutan  Raya  (THR)  dan  Taman Wisata Alam (TWA).
3. Taman Buru (TB). Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8 /Menlhk/ setjen/ OTL.0/1/2016 Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Cara  Kerja Unit  Pelaksanaan  Teknis  Konservasi Sumber Data Alam bahwa Unit Pelaksanaan  Teknis  Konservasi  Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan  konservasi  sumber  daya alam  dan  ekosistemnya  di  cagar  alam, suaka  margasatwa,  taman  wisata  alam  dan taman  buru  serta  koordinasi  teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem  esensial  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undang. 4
Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina, dilindungi  dan  dijaga  oleh  Balai  Besar Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Riau, dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bedasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.80/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan  Teknis  Konservasi  Sumber Daya  Alam. 5 Balai  Besar  Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) Riau mempunyai fungsi sebagai berikut: 6
a. Inventarisasi potensi (Sumber Daya Alam) SDA, penataan kawasan dan penyusunan  rencana  pengelolaan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
cagar  alam,  suaka  margasatwa, taman wisata alam dan taman buru. b. Pelaksanaan pelindungan dan pengamanan  cagar  alam,  suaka margasatwa,  taman  wisata  alam, dan taman buru.
c. Pengendalian  dampak  keusakan sumber daya alam hayati (Flora dan Fauna).
d. Pengendalian  kebakaran  hutan  di cagar  alam,  suaka  margasatwa, taman wisata alam dan taman buru. Taman Wisata Alam Desa
BuluhCina  memiliki  banyak potensi alam ,  jenis  tanaman  yang  ada  di  hutan  ini umumnya  didominasi    oleh  pohon  kayu seperti  rengas,  meranti,  cimpur,  belanti, karet,  keiung,  mahang,  tapa-tapa,  rotan, anggrek  dan  sebagainya.  Sementara  untuk jenis  fauna  diantaranya  adalah  elang, kijang,  rusa,  trenggiling,  beruang  madu, landak,  siamang,  kera,  monyet,  burung punai, murai, ayam hutan dan sebagainya. 7 Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina lahir  dari  kearifan  lokal,  dimana  hutan  ini memiliki  usia  yang  sudah  ratusan  tahun yang  berada  ditengah-tengah  budaya keikhlasan  warga  masyarakat  Desa  Buluh Cina  untuk  merawat  dan  mempertahankan keasrian, kandungan dan kekayaan kandungan flora dan fauna tropis yang ada di dalamnya. 8 Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.34 /  MENLHK/  KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan  Dan  Perlindungan  Kearifan Lokal  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  Dan  Lingkungan  Hidup  bahwa perlindungan  kearifan  lokal  adalah  suatu bentuk pelayanan Negara kepada
Masyarakat  Hukum  Adat  atau  masyarakat setempat dalam rangka menjamin langsung
kearifan  lokal  dan  keberadaan  masyarakat pengampunya,  serta  terpenuhinya  hak  dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  agar  dapat hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  sebagai satu  kelompok  masyarakat  yang  madani, berpartisipasi  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaannya. 9 Pada  dasarnya kearifan  lokal  dapat  didefinisikan  sebagai pengetahuan  kebudayaan  yang  dimiliki oleh  suatu  masyarakat  tertentu  yang mencangkup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan
pengelolaan  sumber  daya  alam  secara lestari. 10
Dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  5 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Penataan Lembaga  Kemasyarakatan bahwa lembaga adat mempunya fungsi, 1) penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada  pemerintah  Desa  dan  Lurah  serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut  hukum  adat,  sat  istiadat  dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, 2) pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan  adat  istiadat  kebiasaan- kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya  budaya  masyarakat  serat memberdayakan masyarakat dalam menunjang  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 11
Dalan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: 12
a. Kepastian hukum.
b. Tertibpenyelenggaraan pemerintahan.
c. Tertib kepentingan umum.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
d. Keterbukaan.
e. Proporsionalitas.
f. Profesionalitas.
g. Akuntabilitas.
h. Efektivitas dan efesiensi.
i. Kearifan lokal.
j. Keberagaman.
k. Partisipatif. Adapun  peran  Pemerintahan  Desa untuk membina dan menjaga kearifan lokal suatu desa adalah: 13
1. Pembinaan masyarakat
desa.
a. Mengenai pelestarian
budaya desa. b. Mengenai pengembangan dengan  potensi  upaya untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Kerjasama desa dalam
melestarikan budaya. 3. Meningkatkan
desa
partisipasi  masyarakat  desa dalam melestarikan budaya. 4. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa.

## KERANGKA TEORI

## 1. Kearifan Lokal
Kearifan  lokal  merupakan  suatu gagasan  konseptual  yang  hidup  dalam masyarakat,  tumbuh  dan  berkembang secara  terus-menerus  dalam  kesadaran masyarakat,  berfungsi  dalam  mengatur kehidupan  masyarakat  dari  yang  sifat berkaitan  dengan  kehidupan  yang  sakral sampai yang profan. 14
Kearifan  lokal  merupakan  nilai budaya,  pengetahuan,  dan  pengalaman yang  menjadi  entitas  suatu  kelompok masyarakat yang digunakan oleh
masyarakat  dalam  mengelola  interaksi antara  sesama  manusia  serta  antara manusia dan alam. 15
2. Koordinasi
Mengenai  apa  yang  dimaksudkan olehnya dengan masalah koordinasi, bahwa koordinasi pemerintahan
merupakan salah satu masalah dalam suatu kerja  sama. 16 Kerja  sama  (  Cooperation) secara  singkat  dapat  diartikan  sebagai tindakan  kolektif  dari  satu  orang  dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 17 Koordinasi  merupakan  asas pertama  dari  organisasi  pendapat  ini dikemukakan oleh SIMON, adanya hubungan kekuasaan. 18 Pangklaykim mengemukakan  bahwa  koordinasi  dapat diartikan  sebagai  pengaturan  tertib  dari kumpulan/gabungan usaha,untuk menciptakan  kesatuan  tindakan  dalam mencapai tujuan bersama. 19 1) Unsur Koordinasi (Syafiie, 2007) dalam manajemen pemerintahan mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur koordinasi, meliputi:
1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama
2) Faktor  Yang  Mempengaruhi Koordinasi
Dalam  hal  ini  Farland  (1997) mengemukakan empat faktor yang menentukan  pencapaian  koordinasi  yang efektif dalam organisasi, yaitu: 20 1. Clarifying authority and responsibility (Kewenangan  dan tanggang jawab yang jelas)
2. Careful  checking  and  observation (pengawasan seksama)

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
3. Facilitating effective communicating (fasilitas komunikasi yang efektif) 4. Utilizing leadership skills (menggunakan kemampuan memimpin) 3) Tujuan Koordinasi
Tujuan  koordinasi  adalah  dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif  dan  efesien  dengan  melalui pendekatan  yang  dapat  mencegah  konflik, tumpang  tindih,  ketidak  serasian  antara bagian  satu  dengan  bagian  lain  sehingga sumber  daya  yang  terbatas  yang  dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. 21 Tujuan  lain  dari  koordinasi adalah :
1. untuk menyatukan tindakan
2. menyerasikan kegiatan
3. mensinkronisasikan  setiap  usaha guna mencapai tujuan organisasi.
3. Lembaga Adat Lembaga adat adalah upaya pemberdayaan, pelestarian dan
pengembangan  adat  istiadat 22 lembaga  adat adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dalam  sistem pemerintahan nasional. 23
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 95 Ayat 2, lembaga  adat  merupakan  penyelenggara fungsi  adat  istiadat  dan  menjadi  bagian dari  susunan  asli  desa  yang  tumbuh  dan berkembang  atas  prakarsa  masyarakat desa.    Dalam  Pasal  3  bahwa  lembaga  adat bertugas  membantu  Pemerintah  Desa  dan sebagai  mitra  dalam  memberdayakan,
melestarikan,  dan  mengembangkan  adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. 24

## 4. Pemerintahan Desa
Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan desa bersama Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), yang terdiri dari: 25
1. Kepala Desa
2. Unsur  Pmenbatu  Kepala  Desa, terdiri dari:
1. ) Sekretaris Desa.
2. ) Unsur Pelaksana Teknis.
3. )  Unsur  Kewilayahan: Kepala Dusun.
5. Asas Dekonsentrasi
Asas  Dekonsentrasi  adalah  asas yang  menyatakan  perlimpahan  wewenang dari  pemerintahan  pusat,  kepala  wilayah, atau  kepala  instansi  vertikal  tingkat  yang lebih  tinggi  kepada  pejabat-pejabatnya  di daerah. 26

## 6. Hak Ulayat
Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas  tanah  yang  dimilki  oleh  suatu persekutuan  hukum  (desa,suku)  untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/ pendayagunaan tanah. 27 Hak ulayat ( Beschikkingrecht) adalah hak persekutuan hukum  untuk  menggunakan  dengan  bebas tanah-tanah  yang  masih  merupakan  hutan belukar  di  dalam  lingkungan  wilayahnya, guna  kepentingan  persekutuan  hukum  itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan  orang-orang  luar,  dengan  izin persekutuan  hukum  itu  dengan  membayar recognisi (pengakuan). 28

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan
adalah  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kulitatif strategi penelitian yang menekankan kata-kata, melaporkan pandangan  informan  secara terperinci,  dan disusun  dalam  sebuah  latar  ilmiah.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian adalah  di  Desa  Buluh  Cina  Kecamatan Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar.  Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Koordinasi
Lembaga Adat, Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA  Riau Dalam Menjaga Taman Wisata Alam

## Desa Buluh Cina
Taman  Wisata  Alam  (TWA)  yang ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut- VII/KUH/2014 tanggal 2 mei 2014 dengan luas 963.33 hektar. 29 Tabel  1:  Tujuh  Danau  KawasanTaman Wisata Alam Desa Buluh Cina No Nama Danau Luas Danau 1. Danau Tanjung Balam 25 M × 150 M 2. Danau Bunte 75 M × 75 M 3. Danau Tuok Tonga 75 M × 300 M 4. Danau Tanjung Putus 35 M × 250M 5. Danau Baru 60 M × 350 M 6. Danau Pinang Dalam 74 M × 4200 M 7. Danau Pinang Luar 65 M × 300 M

## Sumber : BBKSDA RIAU 2018
Berdasarkan tabel 1.6 bahwa Taman Wisata Alam Buluh Cina memiliki 7  danau  ini  dikelola  oleh  masyarakat  adat di  bawah  koordinasi  Ninik  Mamak  Desa Buluh  Cina,  Desa  Buluh  Cina  masih memegang  teguh  adat  istiadat  dan  budaya mereka terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar tempat tinggal. 30 Ninik  Mamak  Desa  Buluh  Cina sebagai  lembaga  adat  memiliki  peran penting  dalam  menjaga  kearifan  Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
Tabel 2: Lembaga Adat Ninik-Mamak
Desa Buluh Cina No . Nama Gelar Suku 1. Amiruddin, AG DT.Majolelo  Melayu 2. Amiruddin, AGI DT.Majolelo  Melayu 3. Jimin DT.Jelo Sultan Melayu 4. Basri.S DT. Sanggo Melayu 5. Bukhori DT. Tumenggun g Domo 6. H.Soli DT.Baginda k Domo 7. H.Chaidir DT. Kutomarajo Domo Sumber Data: Struktur Lembaga Adat

## Ninik Mamak Kenegerian Enam
Berdasarkan Tabel 2.1 diatas bahwa  Desa  Buluh  Cina  adalah  desa  adat yang  memiliki  2  suku  yaitu  suku  melayu dan  suku  domo,  masing-masing  suku memiliki  Ninik  Mamak  dan  gelar  yang berbeda-beda  sebagai  pemangku  adat.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Suku  melayu  merupakan  penghulu  adat dari  pucuk  suku  melayu  dan  pucuk  suku domo.    Sebagai  Lembaga  Adat,  Ninik Mamak  suku  melayu  dan  suku  domo memiliki  peran  penting  dalam  menjaga kearifan  lokal  Taman  Wisata  Alam  Desa Buluh  Cina.  Masyarakat  desa  Bukuh  Cina memang  dilarang  untuk  merusak  hutan kaena akan mengakibatkan dampak buruk, maka dari itu Pucuk Adat Ninik Mama dan Kepala Desa memberikan beberapa peringatan  serat  sanksi  agar  tidak  ada  lagi masyarakat yang merusak hutan. 31
Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina juga dilindungi dan dijaga oleh Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Riau,  dibawah    Kementerian  Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan bedasarkan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor. P.80/ MenLHK/ Setjen/OTL  .0/1/2016  tanggal  29  januari 2016  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Unit  Pelaksanaan  Teknis  Konservasi Sumber  Daya  Alam. 32 Unit  Pelaksanaan Teknis  Konservasi  Sumber  Daya  Alam diklasifikasikan  sebagai  berikut:  a)  Unit Pelaksanaan  Teknis  Konservasi  Sumber Daya  Alam  Kelas  1,  selanjutnya  disebut dengan  Balai  Besar  Konservasi  Sumber Daya  Alam,  b)  Unit  Pelaksanaan  Teknis Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Kelas  II,
Selanjutnya disebut dengan Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam. 33 Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam adalah  sebuah  instansi  vertikal  yang melaksanakan asas dekonsentrasi.
Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Riau  (BBKSDA)  Riau  mempunyai fungsi sebagai berikut: 34 a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan  dan  penyusunan  rencana pengelolaan  cagar  alam,  suaka
margasatwa,  taman  wisata  alam dan taman buru.
b. Pelaksanaan pelindungan dan pengamanan  cagar  alam,  suaka margasatwa,  taman  wisata  alam, taman buru.
c. Pengendalian  dampak  keusakan sumber daya alam hayati.
d. Pengendalian  kebakaran  hutan  di cagar  alam,  suaka  margasatwa, taman wisata alam dan taman buru. Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina  (TWA)  adalah  Kawasan  Pelestrarian Alam  (KPA),  Kawasan  Pelestarian  Alam adalah  kawasan  dengan  ciri  khas  tertentu, baik  di  darat  maupun  di  perairan  yang mempunyai  fungsi  pokok  perlindungan sistem  penyangga  kehidupan,  pengawetan keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan satwa,  serta  pemanfaatan  secara  lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 35
Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina  lahir  dari  kearifan  lokal  masyarakat setempat  dimana  masih  berlakunya  adat istiadat  yang  kuat  dari  Lemabag  Adat  dan masyarakat setempat untuk menjaga Taman Wisata Alam tersebut dari kerusakan  hutan.  Untuk  melindungi  dan mengelola  kearifan  lokal  Taman  Wisata Desa Buluh Cina tersebut juga dibutuhkan kerjasama  dan  koordinasi  antara  Lembaga Adat,  Pemerintahan  Desa  dan  BKSDA Riau.  Selain  dari  Lembaga  Adat,  sebagai organisasi  adat  yang  melindungi  kearifan lokal  Taman  Wisata  Alam  secara  hukum adat.
Pemerintah  Desa  Buluh  Cina adalah  penyelenggara  Pemerintahan  Desa Buluh  Cina  yang  memiliki  peran  penting atas  kepastian  hukum  penjagaan  kearifan lokal  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin| Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi Halaman | 42
Cina.  Selain  itu    Balai  Besar  Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau) hadir    sebagai  bentuk  asas  dekonsentrasi yang  memiliki  fungsi  dalam  menjaga  dan mengelola  sumber  daya  alam  di  Hutan Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina memiliki  peran  penting  dalam  menjaga kearifan lokal Desa Buluh
Cina berdasarkan kepastian hukum.
Koordinasi  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Adat,  Pemerintah  Desa  dan BBKSDA  Riau  adalah  untuk  menjaga Hutan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina  sebagai  kearifan  lokal  masyarakat Desa  Buluh  Cina.  Adapun  koordinasi tersebut: pertama, menjaga  Hutan  Taman Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina  dalam pengelolaan  kelestariannya  berdasarkan Hukum  Adat. Kedua, koordinasi  BKSDA Riau  kepada Lembaga Adat  ketika melaksanakan kegiatan dalam lokasi Hutan Taman  Wisata  Alam. Ketiga, koordinasi dalam penegakan hukum terhadap kerusakan Hutan Taman Wisata Alam.
2. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA  Riau
Dalam  Melindungi  Taman  Wisata Alam Desa Buluh Cina
A. Faktor Eksternal
Penebangan  hutan  secara  liar  dan pembakaran  hutan  menyebabkan  banyak terjadinya  kerusakan  hutan,  terutama  di kawasan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina  pada  tahun  2013  kondisi  hutan  adat mulai  rusak,  adanya  pembuatan  jalan mobil  di  tengah  Taman  Wisata  Alam Buluh Cina dan pembukaan lahan pertanian  dan  perkebunan  secara  ilegal. 36 Pada  tahun  2014,  Taman  Wisata  Alam Buluh  Cina  ditetapkan  sebagai  Taman
Wisata  Alam  berdasarkan  SK  Menteri Kehutanan,
Nomor: 3587/Menhut-
VII/KUH/2014 Tanggal 2 Mei 2014, untuk menjaga  kelestarian  dan  kearifan  lokal Taman Wisata Alam Buluh Cina.
Penebangan  hutan  secara  liar  dan kebakaran  hutan  menyebabkan  terjadinya kerusakan  hutan  dan  kearifan  lokal  dalam kawasan  Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh seorang  Pemangku  Adat,  DT.  Ammirudin, AG:
“Masih  sering  terjadi  penebangan hutan,  untuk  diambil  kayu  nya.  yang melakukan  itu  tidak  hanya  orang  luar tetapi
masyarakat desa setempat.Akan  tetapi  jika  terjadi pelanggaran  tersebut  sebagai  ninik mamak akan memberikan sanksi  dan hukuman kepada pelaku penebang dan perusak  hutan,  seperti:  memberikan peringatan, membersihkan pekarangan desa, membersihkan  pemakaman dan  hukuman  lainnya”.(wawancara,  7
Agustus 2019)
Penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi  adanya  koordinasi  antara Lembaga  Adat,  Pemerintah  Desa  dan BBKSDA  Riau.  Koordinasi  dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap perusak hutan  baik  penebangan  liar  maupun pembukaan lahan baru.
Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina (TWA) mempunyai potensi pemandangan alam yang di dominasi hutan dataran  dan  rawa  air  tawar.  Selain  itu Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga mempunyai  tujuh  danau  yang  indah  dan menarik. Kearifan lokal ini lah yang harus dijaga  dan  dikelolah  sebaik  mungkin  oleh

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin| Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi Halaman | 43
masyarakat  desa,  terutama  kerja  sama  dan koordinasi  Lembaga  Adat,  Pemerintah Desa  dan  BBKSDA  Riau  dalam  menjaga kearifan  lokal  hutan  di  Taman  Wisata Alam  Desa  Buluh  Cina.  Taman  Wisata Alam  Desa  Buluh  Cina  lahir  dari  kearifan lokal  masyarakat  setempat  dimana  masih berlakunya  adat  istiadat  yang  kuat  dari Lemabag  Adat  dan  masyarakat  setempat untuk  menjaga  Taman  Wisata  Alam tersebut  dari  kerusakan  hutan.  Untuk melindungi  dan  mengelola  kearifan  lokal Taman  Wisata  Desa  Buluh  Cina  tersebut juga  dibutuhkan  koordinasi  dan  kerjasama antara  Lembaga  Adat,  Pemerintahan  Desa dan BBKSDA Riau.

## B. Faktor Internal
Belum
optimalnya kerjasama
Pemangku  Adat,  Pemerintahan  Desa  dan BBKSDA  Riau  dalam  melindungi  Taman
Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina.  Kurang optimalnya kerjasama tersebut dapat dilihat  dari    masih  adanya  pembukaan lahan  pertanian  dan  perkebunan  seperti sawit dan lainnya, masih adanya penebangan  hutan  secara  ilegal.  Maka untuk  itu  diperlukan  kerjasama  Pemangku Adat,  Pemerintahan  Desa  dan  BBKSDA Riau dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata  Alam  Desa  Buluh  Cina.  Hal  ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa
Rusdianto,SH:
“Untuk  kedepannya  kami  sudah adakan  rencana  kerjasama  dengan BBKSDA,  membentuk  perdes  tentang taman  wisata  alam,  sudah  pernah dibicaraka, akan tetapi sampai sekarang belum ada upaya atau belum ada kepastian untuk kedepannya karna koordinasi  belum  jelas”.(Wawancara,
7 Agustus 2019).
Ditambahkan  dari  Ninik  mamak selaku Lembaga Adat oleh DT. Amiruddin, AG: “ Dulu sebelum menjadi Taman Wisata Alam,  disebut  dengan  hutan  adat  dan kami sebagai ninik mamak, pemerintahan  desa  dan  masyarakat yang  menjaga  nya  dan  mengelolanya, semenjak masuknya BBKSDA sekarang sudah  menjadi  Taman  Wisata  Alam yang  diserahkan  kepada  pemerintah untuk  di  kelolah  dengan  baik.  Akan tetapi apa yang kami harapkan seperti pengembangan  Taman  Wisata  Alam tidak seperti yang kami harapkan”.(Wawancara,  7  Agustus 2019). Belum adanya kebijakan yang disepakati oleh Pemangku Adat , Pemerintahan  Desa  dan  BBKSDA  Riau mengenai  perlindungi  Taman  Hutan  Alam Desa Buluh Cina. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Muhammad Rais, SH.:
“  Untuk  rencana  Perdes  atau  aturan tertulis  mengenai  Taman  Wisata  Alam sudah  pernah  dirancang  tapi  belum ada  ditetapkan,  dulu  dibahas  secara bersama-sama  Lembaga  Adat,  LMB (Lembaga  Musyawarah  Besar)  dan masyarakat, akan tetapi belum ditetapkan.  (Wawancara.  7  Agustus 2019). Ditambahkan  oleh  Sekretaris Desa Rusdianto, SH: “Untuk Kedepannya  Pemerintahan  desa  dan BBKSDA  harus  besinergi    mengenai Hutan Taman Wisata Tersebut,
ragulasi-regulasi harus ditetapkan untuk  kepastian  pemerintahan  desa dan  BBKSDA  agar  tidak  ada  tumpang tindih  nantinya.  Pemerintaha  Desa

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Ramlan Darmansyah, Raja Muhammad Amin| Kata Kunci: Kearifan Lokal, Koordinasi, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Asas Dekonsentrasi Halaman | 44
sudah  pernah  melakukan  pertemuan bersama  BBKSDA  untuk  membahas peraturan  mengenai  Taman  Wisata Alam akan tetapi belum ada keputusan mengenai  kebijakan  yang  disepakati”. (Wawancara, 7 Agustus 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian diatas,  maka  penulis  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1) Koordinasi  antara  Lembaga  Adat, Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA
Riau  dalam  menjaga  kearifan  lokal Taman  Wisata  Alam  Desa    Buluh Cina belum berjalan secara optimal dan  masih  kurang.  Dimana  masih belum  adanya  kejelasan  kebijakan mengenai kerja sama untuk menjaga  kelestarian  Hutan  Taman Wisata  Alam  baik  Perdes  ataupun
Peraturan  lainnya.  Pelanggaran  – pelanggaran yang merusak kelestarian hutan masih berpatokan kepada  Lembaga  Adat  sebagai penegak hukum adat. 2) Faktor yang mempengaruhi koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah  Desa  dan  BBKSDA Riau  adalah  faktor  eksternal  dan faktor  internal.  Faktor  eksternal masih banyaknya penebangan hutan  secara  liar,  Taman  Wisata Alam  Desa  Buluh  Cina  merupakan kearifan  lokal  Desa  Buluh  Cina yang  berasal  dari  Hutan  Adat  yang dijaga oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun  dengan  sepenuh hati.  Faktor  internal  yaitu  belum optimalnya  kerja  sama  anatara Lembaga  Adat,  Pemerintah  Desa
dan BBKSDA Riau dalam menjaga Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina,  belum  adanya  peraturan  dan kebijakan  yang  pasti  seperti  perdes dan peraturan lainnya dalam menjaga  dan  memelihara  hutan Taman  Wisata  Alam  Desa  Buluh Cina.

## DAFTAR PUSTAKA
CST.  Kansil,  ST.  Kansil.  2008.  Sistem Pemerintahan  Indonesia.  Jakarta:
Bumi Aksara
Eko,  Bambang  S.  2013.  Hukum    Agraria Kehutanan . Jakarta: PT RajaGrafindo  Persada Haw.Widjaja. 2005. Otonomi Desa Meupakan  Otonomi  Yang Asli,  Bulat  Dan  Utuh.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada
Hendroyono,Bambang,2018.Statistik Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan Tahun 2017,Jakarta:Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Kaloh.  2007.  Mencari  Bentuk  Otonomi
Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal  Dan  Tantangan  Global. Jakarta: PT RINEKA CIPTA Mariane,Irene.  2014.  Kearifan Lokal Pengelolaan  Hutan  Adat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Hanif,Nurcholis.  2011.  Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa.Jakarta: Erlangga
P.Joko, 1992. Hukum Lingkungan, Jakarta:
RINEKA CIPTA Syafiie,Inu  Kencana.  2007.  Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT Perca

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Silalahi,Ulber.  2010.  Metode  Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama Syafrudin,Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah.Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti J urnal Jonyanis,M.Si,Febri Angga,P. Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  Kampar.JOM  FISIP. Vol .5 No .1, 2018. Mukhamadun, Potensi Taman WisataAlam Buluh Cina Sebagai   `Alternatif Wisata Alam Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru. Jurnal Dinamika  Madani  Vol.  1  No.  1, 2018. Rury  Febrina,  S.IP,M.Si,  Azlin  Desni. Kolaborasi  Pemerintah  Desa  Dan LembagaAdat Terhadap `Pelestarian   Kearifan  Lokal  Di Desa Bandur   Pincak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten  Kampar  Tahun  2014- 2016.   JOM   FISIP.Vol  .5  No.  1, 2018. Rospita,  Situmorang  dan  Elvina.  Kearifan Lokal  Pengelolaan  Hutan Oleh   Masyarakat Sekitar
Kawasan  Taman  Wisata  Alam Sicike-Cike   Sumatra Utara. Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. Vol .8 No.1, 2015. Widia  dan  Zulfikar.  Implementasi  Nilai- Nilai  Adat  Dan  Kearifan  Lokal Dalam Melestarikan Hutan,Sungai  Dan  Danau  Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Riau Low Journal. Vol. 2  No .2 ,2018.

## Media Online
Riaumagz.2018.Wisata  Hutan  Desa  Buluh Cina Kampar. (http://www.riaumagz.com/2018/05 /wisata-hutan-desa-buluhcina- kampar )  .Akses 8 Agustus 2019.
Riaubisnis.2017.  Hutan  BuluhCina,  Lahir dari KearifanLokal.(http://riaubisnis.id/ hutan-buluhcina-lahir-dari- kearifan-lokal  ).  Akses  9  Agustus
2018. Bbksdariau.2018.  Sejarah  Singkat  Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id)  .  Akses 9 Agustus 2019. Bbksdariau.  2017.  Tugas  Pokok  Dan Fungsi.  (http://www.bbksdariau.id)
. Akses 9 Agustus 2019.

## ENDNOTE
1 P.Joko, 1992. Hukum Lingkungan, Jakarta: RINEKA CIPTA,hlm.9
2 Hendroyono,Bambang,2018. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.10
3 Hendroyono,Bambang,2018. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.12
4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ OTJ.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam,Pasal 2

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni 2019 Volume: 18 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
5 Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
6 Bbksdariau. 2017. Tugas Pokok Dan Fungsi. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
7 Riaumagz.2018 .Wisata Hutan Desa BuluhCina Kampar. (http://www.riaumagz.com/2018/05/wisata-hutan- desa-buluhcina-kampar)  .Akses 8 Agustus 2019
8 Riaubisnis.2017. Hutan BuluhCina, Lahir dari Kearifan Lokal. (http://riaubisnis.id/hutan-buluhcina-lahir-dari- kearifan-lokal ). Akses 9 Agustus 2018
9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK / KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. 10 Mariane,Irene. 2014. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.13 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
13 Rury Febrina, S.IP,M.Si, Azlin Desni. Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Pincak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. JOM FISIP.Vol .5 No. 1, 2018,hlm.3
14 Mariane,Irene. 2014. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.114 15 Siti Amanah. 2007. Kearifan  Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir. Bandung: CV Citra Praya.,hlm.12 16 Syafrudin,Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.,hlm.75
17 Ibid.,hlm.77 18 Ibid.,hlm.85 19 Ibid.,hlm.88
20 Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.,hlm.279
21 Ibid.,hlm. 276
22 Haw.Widjaja. 2005. Otonomi Desa Meupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm.29 23 Ibid.,hlm.165 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
25 Hanif  Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintrahan Desa. Jakarta: Erlangga.,hlm.73 26 CST. Kansil, ST. Kansil. 2008. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara,.hlm.142 27 Eko, Bambang S. 2013. Hukum  Agraria Kehutnana . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,hlm52
28 Ibid.,hlm. 28-29
29 Bbksdariau.2018.Taman Wisata Alam Buluh Cina.(http:// www.bbksdariau.id) Akses 8 Agustus 2019
30 Widia dan Zulfikar . Implementasi Nilai-Nilai Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan,Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Riau Low Journal. Vol. 2  No .2 ,2018 31 Drs. Jonyanis,M.Si,Febri Angga,P. Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. JOM FISIP. Vol .5 No .1, 2018.
32 Bbksdariau.2018. Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
33 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ OTJ.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Pasal 4
34 Bbksdariau. 2017. Tugas Pokok Dan Fungsi. (http://www.bbksdariau.id) . Akses 9 Agustus 2019
35 Hendroyono ,Bambang. 2018. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,hlm.12
36 Mukhamadun , Potensi Taman Wisata Alam Buluh Cina Sebagai Alternatif Wisata Alam Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru. Jurnal Dinamika Madani Vol. 1 No. 1, 2018,hlm. 64