Erlyns Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat (2023) Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## URGENSI  LEMBAGA  PELINDUNGAN  DATA  PRIBADI  DI  INDONESIA BERDASARKAN ASAS HUKUM RESPONSIF
Erlyns Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat Universitas Tarumanagara Email: erlynsyolanda@gmail.com, rugun@fh.untar.ac.id.com

## Abstrak
Dewasa kini, kejahatan terhadap data pribadi merupakan hal yang tidak jarang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah dasar hukum untuk memberikan perlindungan  hukum  atas  hak  privasi  masyarakat.  Kelahiran  Undang-Undang Pelindungan  Data  Pribadi  memberikan  angin  segar  di  tengah  masyarakat,  namun implementasinya secara menyeluruh masih belum dapat dilakukan sebab absennya lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas  kepentingan  sebuah  lembaga  pelindungan  data  pribadi  dalam  rangka menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Penelitian ini berjenis normatif dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pelindungan data pribadi secara substansi telah cukup memberikan pemenuhan atas kebutuhan pelindungan data pribadi bagi masyarakat, namun aturan tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal, sehingga luput dari segi implementasi. Alasannya adalah ketidakhadiran lembaga yang ketentuannya tidak diatur dengan rinci dalam undang-undang,  sehingga  mengulur  waktu  pembentukan  lembaga  tersebut.  Maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai ketentuan pencantuman sebuah lembaga  negara  penunjang  di  dalam  sebuah  undang-undang,  agar  terdapat standarisasi yang diharapkan dapat menghindari minimnya ketentuan lembaga yang meningkatkan potensi penguluran pembentukan Lembaga.
Kata  kunci :  Perlindungan  Data  Pribadi;  Data  Pribadi;  Lembaga  Pelindungan  Data Pribadi.

## Abstract
These days, crimes against personal data are not uncommon in society, necessitating a  legal  foundation  to  provide  legal  protection  for  individuals'  privacy  rights.  The enactment of the Personal Data Protection Act brings a breath of fresh air to the community,  but  its  comprehensive  implementation  is  still  not  possible  due  to  the absence of an authorized institution under this law. This research aims to discuss the importance  of  a  personal  data  protection  institution  in  ensuring  the  security  of individuals'  personal  data.  The  study  is  of  a  normative  nature  and  employs  a statutory approach and a historical approach. The research findings indicate that
the  substantive  provisions  of  the  personal  data  protection  law  have  sufficiently addressed the need for personal data protection for the community. However, these regulations  have  not  been  fully  implemented  due  to  the  lack  of  a  clearly  defined institution in the law, resulting in delays in the establishment of such an institution. Therefore,  it  is  necessary  to  have  regulations  that  govern  the  inclusion  of  a supporting state institution in a law, in order to establish the desired standardization and avoid a lack of provisions that impede the formation of the institution.

## Keywords: Protection of Personal Data; Personal Data; Personal Data Protection
Institution

## Pendahuluan
Dunia  telah  berkembang  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  perubahan industrialisasi  menjadi  digitalisasi  industri  di  era  globalisasi  ini  merupakan  hal  yang menyebabkan  dunia  menjadi  semakin  terkesan  tanpa  batas  (borderless)  sehingga membawa  dunia  ke  dalam  tingkatan  yang  berbeda.  Menurut  pakar  hukum  Soerjono Soekanto,  kemajuan  di  bidang  teknologi  akan  berjalan  bersama  dengan  munculnya berbagai  perubahan  dalam  masyarakat  yang  akan  mempengaruhi  nilai  sosial,  kaidah sosial, pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan (Soekanto, 1989). Dewasa ini, kita telah memasuki era gesitnya laju perkembangan dan pemanfaatan dari teknologi komunikasi dan informasi itu sendiri dan hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya pengguna internet dari waktu ke waktu.
Jika dilihat berdasarkan persentase, penduduk Indonesia yang merupakan pengguna internet  berada  di  angka  77%.  Penggunaan  teknologi  dapat  diandaikan  sebagai  pisau bermata dua, karena walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kontribusi yang  diberikan  kepada  penggunanya  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya, namun juga dapat dipergunakan sebagai sarana tindak kejahatan apabila  penggunaannya  tidak  dibatasi  yang  nantinya  akan  menjadi  malapetaka  bagi penggunanya, terutama terkait pada pemanfaatan data pribadi.
Pengumpulan  data  pribadi  pada  zaman  sekarang  merupakan  hal  yang  lazim dilakukan  oleh  masyarakat,  terutama  di  dalam  pemakaian  sebuah  aplikasi  atau pengaksesan  sebuah  situs  pada  gawai  yang  biasanya  meminta  informasi  data  tersebut untuk dibuatkan sebuah akun (Humaerah, 2020).
Namun  sangat  disayangkan  bahwa  permintaan  data  pribadi  oleh  aplikasi ataupun website  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  keamanan  pengelolaan  aplikasi/situs (Doly, 2021).  Sebuah aplikasi ataupun  situs  yang  tidak  memiliki  keamanan  pengelolaan yang mumpuni  dapat  menyebabkan  masalah  kebocoran  data  pribadi.  Kasus  kebocoran  data pribadi di Indonesia dapat dikatakan cukup sering terjadi, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.
Secara  internasional,  mengenai  perlindungan  data  pribadi  terdapat  di  dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), pasal tersebut bermaksud bahwa hak privasi termasuk data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan konsep kerahasiaan seseorang agar kehidupan pribadinya tidak diganggu sehingga hal ini merupakan sesuatu
yang  perlu  untuk  dilindungi  dan  dijaga  demi  menciptakan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan hukum.
Keberadaan dari UU PDP juga merupakan sebuah respons dari pemerintah terhadap kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat,  karena  perlindungan  data  pribadi  bukanlah  hanya merupakan  kewajiban  pemerintah  dalam  melindungi  data  pribadi  seperti  yang diamanatkan dalam UUD Nomor 28G, namun perlindungan ini juga merupakan hak dari masyarakat untuk diperoleh. Namun yang menjadi perhatian dari UU PDP terletak pada keberadaan  kelembagaan  pada  saat  telah  diundangkan.  Di  Indonesia  sendiri  jarang ditemukan perundang-undangan yang telah mencakup asas, kaidah, lembaga dan proses. Namun ditemukan bahwa terdapat sebuah lembaga yang hadir terlebih dahulu sebelum diatur dalam undang-undang secara menyeluruh.
Ketentuan mengenai peran lembaga perlindungan data pribadi telah hadir di dalam UU  PDP,  tepatnya  pada  Bab  IX  mengenai  kelembagaan,  yang  menyatakan  bahwa lembaga  penyelenggara  perlindungan  data  pribadi  akan  dibentuk  presiden  dan bertanggung jawab kepada presiden, dan juga terdapat pengaturan mengenai wewenang dari  lembaga  ini  nantinya.  Absennya  eksistensi  lembaga  menyebabkan  timbulnya ketidakpastian  hukum  yang  menyebabkan  nilai  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan menjadi  buram  (Hamidi  et  al.,  2012).  Dewasa  ini,  kasus  mengenai  pelanggaran  data pribadi  juga  marak  terjadi,  sehingga  dibentuk  undang-undang  PDP  akan  tetapi  masih belum  terdapat  kejelasan  mengenai  lembaganya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan secara objektif terkait dengan urgensi lembaga Perlindungan Data Pribadi di dalam implementasi peraturan perundang-undangannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  yang sering disebut dengan library research, dimana penelitian ini akan mengungkap isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis dengan didasari oleh studi dokumen,  seperti  perundang-undangan,  yurisprudensi,  kontrak/akad  perjanjian,  dan doktrin-doktrin para ahli hukum. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan didasarkan pada pengumpulan 3 (tiga) data penelitian, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.
Pengumpulan  data  penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  kepustakaan  atau  disebut  juga  sebagai  studi  dokumen  yang menyangkut  literatur  yakni  dengan  membaca,  mempelajari  dan  menelaah  buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan lembaga dan data pribadi di Indonesia dengan maksud agar dapat memperoleh landasan teori dari penelitian. Hasil temuan bahan hukum yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi  kepustakaan  akan  dipaparkan  secara  sistematis  dan  logis  guna  menemukan  titik terang.

## Hasil dan Pembahasan
Perkembangan zaman memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kejahatan terhadap  data  pribadi  yang  semakin  hari kian  mudah  untuk  diperoleh  oleh  orang yang tidak berkepentingan. Kejahatan merupakan realitas yang membayangi perkembangan- perkembangan  ataupun  kepentingan  di  dalam masyarakat.  Dengan  kata  lain,  kejahatan adalah  sebuah  tindakan  pelanggaran  atau  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  kaidah hukum  yang  berlaku  di  dalam  lingkungan  masyarakat  tersebut  menetap  (Widiyanti  & Waskita, 1987). Pencurian data pribadi, penipuan data pribadi, penjualan data pribadi dan lain sebagainya merupakan contoh nyata dari bentuk kejahatan yang mengikuti kemajuan di bidang teknologi dan informasi.
Pada tahun 2019 lalu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima lebih dari lima  ribu  pengaduan  terkait  penyalahgunaan  data  pribadi.  Sedangkan  pada  tahun 2022 diketahui bahwa terdapat kenaikan sebanyak 143% kebocoran data selama kuartal kedua 2022, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Surfshark.
Adapun  terdapat  beberapa  kasus  kebocoran  data  pribadi  yang  terjadi  pada  tahun 2022 silam. Peristiwa tersebut bahkan menyerang badan usaha milik negara sekalipun. Salah satunya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengalami kebocoran atas 17  juta  data  pelanggan  ke  forum  peretas.  Data  yang  bocor  meliputi  nama, alamat,  dan juga tagihan. Selain itu penyedia layanan internet terkemuka di Indonesia, Indihome, juga sempat mengalami kebocoran data sebanyak 26 juta akun penggunanya.  Kebocoran data mencakup riwayat pencarian, nama, email hingga nomor induk kependudukan.
Data Pertamina pun mengalami hal serupa, yaitu sebanyak 44 juta pengguna yang dijual oleh peretas dalam bentuk bitcoin sebesar Rp 392 juta rupiah. Aplikasi yang paling sering digunakan semasa pandemi juga tidak lepas dari kebocoran data, peduli lindungi kebocoran  sekitar  3,2  miliar  datanya  yang  dijual  dalam  situs  gelap  oleh  peretas. Penyalahgunaan  tersebut  merupakan  sebuah  bukti  dari  lemahnya  tingkat  keamanan sistem  serta  longgarnya  pengawasan  yang  dilakukan  sehingga  menimbulkan  kerugian bagi pemilik data.
Tidak hanya pada aplikasi, pemerintah juga sempat diduga mengalami kebocoran data pada situsnya yang disebabkan oleh malware atau infeksi program berbahaya. Situs yang mengalami kebocoran data terbanyak adalah situs prakerja, yaitu sebanyak 17.331 kredensial  yang  bocor  pada  situs  dashboard.prakerja.go.id.  Selanjutnya  adalah  situs Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yaitu  datadik.kemedikbud.go.id  dan info.gtk.kemdikbud.go.id  yang  masing-masing  sebanyak  15.729  kredensial  dan  10.761 kredensial.
Terdapat  pula  kebocoran  data  pada  djponline.pajak.go.id.  yang  merupakan  situs Dirjen Pajak sebanyak 10.409 kredensial. Kebocoran data situs milik pemerintah dapat memiliki  konsekuensi  yang  serius  karena  informasi  yang  tersimpan  di  dalamnya seringkali termasuk data pribadi, ataupun informasi sensitif lainnya.
Panjangnya  daftar  kebocoran  data  tersebut  menandakan  bahwa  peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan pemenuhan hak yang mumpuni atas privasi masyarakat. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan
perlindungan hak privasi warga negara, diperlukan sebuah aturan yang lebih tegas dan menyeluruh, yaitu sebuah regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi (Lubis, 2022). Keperluan regulasi ini didasari oleh fakta bahwa undang-undang yang ada hanya mampu memberikan  perlindungan  data  pribadi  terbatas  pada  lingkup  undang-undang  tersebut, sehingga  setiap  undang-undang  memiliki  pengaturannya  sendiri  terkait  data  pribadi. Dalam  artian,  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  data pribadi  secara  khusus  belum  ada,  yang  ada  hanyalah  kumpulan  perundang-undangan yang memiliki ketentuan perlindungan data pribadi di dalamnya.
Beberapa peraturan yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  sebuah  aturan  teknis, tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, menyatakan bahwa “perlindungan data dan/atau informasi konsumen termasuk ke dalam prinsip salah satu dari tujuh kerahasiaan konsumen”.
Demikian  pula  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  tahun 2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik, undang-undang menyebutkan bahwa, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.
Selain  itu,  undang-undang  mengenai  administrasi  kependudukan  menyebutkan bahwa data pribadi yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Adapun contoh lainnya yaitu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan, “bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak,  tidak  sah,  atau  memanipulasi:  (a)  melakukan  akses  ke  jaringan  telekomunikasi; dan/atau (b) melakukan akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.”
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  pada  prinsipnya telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi, walaupun memang tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun apabila  diperhatikan dengan seksama, pengaturan dalam UU ITE telah  mencakup  rumusan  konsep  yang  cukup  luas.  Sebab  data  pribadi  dalam  bentuk elektronik, yang disimpan, ditransfer, dan ditransmisikan merupakan objek dari peraturan ini.
Walaupun  demikian,  pengaturan  pada  UU  ITE  hanya  merefleksikan  kehadiran negara  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakatnya,  namun  karena  terdapat cukup banyak aspek yang tidak tercantum dalam undang-undang ini, seperti cakupan data pribadi,  pemindahan  data  antar  negara,  otoritas  yang  berwenang,  sanksi  dalam  hal terjadinya  penyalahgunaan  data  tidak  ditemukan,  maka  sejatinya  undang-undang  ini masih  belum  dapat  menunjukkan  kewibawaan  negara  atas  pengaturan  hukum  di  mata internasional.
Data  pribadi  merupakan  sebuah  privasi  yang  perlu  dihormati  sebagaimana dinyatakan  oleh  Pasal  12  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  atau
Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR)  yang  menyatakan  bahwa  “tidak seorangpun  boleh  diganggu  urusan  pribadinya  keluarganya,  rumah  tangganya  atau hubungan  surat  menyuratnya  dengan  sewenang-wenang;  juga  tidak  diperkenankan melakukan  pelanggaran  atas  kehormatan  dan  nama  baiknya.  Setiap  orang  berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa data pribadi merupakan sebuah data serta informasi yang berhubungan erat dengan kehidupan individu dan juga dengan konsep kerahasiaan yang sifatnya harus dilindungi.
Ada dua pengertian dasar terkait konsep hak asasi manusia menurut pendapat Leach Levin, seorang aktivis HAM. Pengertian pertama adalah hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat dilucuti dari seseorang, hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap  martabat  manusia  (Saufiah,  2022).  Kedua  adalah  hak-hak  yang  diakui  oleh hukum  disusun  melalui  proses  pembentukan  hukum  yang  mencerminkan  partisipasi masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional (Abdul & Irfan, 2001).
Pengaturan  mengenai  privasi  secara  internasional  telah  diatur  dan  diakui  sebagai hak  manusia  yang  harus  dilindungi.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menyebutkan bahwa privasi termasuk ke dalam hak dasar manusia sebab perlindungan yang diberikan adalah  kepada  manusia  sebagai  individu  yang  perlu  diberikan  ruang  untuk mengembangkan kepribadian dirinya sendiri (Murray, 2013).
Terdapat pula instrumen hukum internasional lainnya yang lebih menyatakan secara eksplisit terkait hak pribadi manusia. Konvensi ini dikenal dengan International Covenant on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR)  atau  Konvensi  Internasional  Perlindungan Sipil dan Politik. Konvensi yang lahir melalui Resolusi 2200 A pada 16 Desember 1966 ini dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa, “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”.
Setelah  penulis  terjemahkan  secara  bebas  bermakna,  tidak  seorang  pun  boleh menjadi korban campur tangan sembarangan atau melanggar hukum terhadap privasinya, keluarganya, rumahnya, atau korespondensinya. Selain itu, tidak boleh ada serangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan dan reputasinya.
Pernyataan ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.  Hak  privasi  merupakan  hak  yang  mendasar  bagi  setiap  individu.  Selain  itu, pernyataan  tersebut  melindungi  individu  dari  serangan  yang  tidak  sah  terhadap kehormatan dan reputasinya. Ini berarti individu memiliki hak untuk dihormati dan tidak boleh  mengalami  fitnah,  pencemaran  nama  baik,  atau  serangan  lain  yang  merusak reputasinya secara tidak adil atau melanggar hukum.
Maka dari itu, untuk memenuhi amanat internasional terkait hak atas privasi serta untuk  mencegah  atau  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  data  pribadi,  diperlukan sebuah  dasar  hukum  komprehensif  yang dapat memberikan  jaminan  atas  perlindungan data  pribadi  Jaminan  atas  hak  atas  privasi,  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  28G UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi.
Melalui  bunyi  dari  pasal  tersebut,  dapat  dilihat  betapa  pentingnya  peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan atas data pribadi. Hal ini didukung pula  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  006/PUU-I/2003,  yang  menyatakan bahwa  ketentuan  terkait  dengan  hak  asasi  manusia  harus  dituangkan  ke  dalam  bentuk undang-undang.  Boelewoekli  menyebutkan  bahwa  dibutuhkan  keterlibatan  secara langsung dari pemerintah dan undang-undang terkait permasalahan data pribadi terutama untuk menyelesaikan sengketa pada bidang informasi dan komunikasi (Aprilia, 2017). Data  pribadi  merupakan  kumpulan  informasi  diri  seseorang  yang  dapat teridentifikasi ataupun diidentifikasikan secara mandiri. Eksistensi sebuah data sekarang telah bertransformasi menjadi the new oil di tengah masifnya gempuran era digital. Telah terdapat 126 negara di dunia yang memiliki payung hukum untuk melindungi data pribadi rakyatnya.  Hal  ini  menunjukkan  tingginya  kesadaran  negara-negara  tersebut  akan pentingnya perlindungan data pribadi.
Negara  hukum  berlandaskan  Pancasila  seperti  Indonesia,  pada  hakekatnya  tidak terlepas dari tugasnya dalam melindungi dan mewujudkan keamanan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat, yang dalam hal ini tertuang ke dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Setelah dilakukan pengesahan rancangan pertama pada tahun 2016 silam, Indonesia  pun  akhirnya  resmi  menduduki  peringkat  ke-127  secara  global  dan  ke-5  di ASEAN yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) setelah negara Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina pada September tahun 2022 lalu.
Definisi  dari  data  pribadi  di  Indonesia  yang  mulanya tersebar  di  dalam  beberapa perundang-undangan,  kini  memiliki  definisi  tersendiri  sebagaimana  yang  disebutkan dalam UU PDP sebagai berikut:
“Data  Pribadi  adalah  data  tentang  orang  perseorangan  yang  teridentifikasi  atau dapat diidentifikasi secara tersendiri ataupun dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”
Kodifikasi secara komprehensif dan sistematis seperti UU PDP memberikan angin segar di tengah masyarakat, karena undang-undang ini merupakan pemenuhan hak atas perlindungan  privasi  masyarakat  yang  juga  diharapkan  dapat  memberikan  pengawalan bagi Indonesia ketika memasuki era revolusi industri 5.0.
Sebab  sejatinya  sifat  hukum  haruslah  selalu  mengikuti  perkembangan  dan kebutuhan zaman, maka dari itu pengesahan UU PDP merupakan bukti bahwa hukum di Indonesia  pun  turut  berusaha  untuk  terus  beradaptasi  dengan  situasi  dan  masalah  baru yang muncul di masyarakat. Di lain sisi, undang-undang ini merupakan bentuk dari upaya pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan respon atas kebutuhan masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan atas pengendalian data pribadi
tiap individu, dan juga dasar hukum yang jelas terkait penggunaan, penyimpanan, ataupun pengalihan data pribadi oleh pihak ketiga.
Kelahiran  UU  PDP  merupakan  hal  yang  baik  adanya,  sebab  di  dalam  undang- undang tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang belum ada sebelumnya seperti, definisi data pribadi, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Selain itu, UU PDP juga menjabarkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh  subjek  data  pribadi  serta  kewajiban  pengendali  data  pribadi.  Larangan  terkait penggunaan data pribadi juga dijelaskan di dalam undang-undang ini, serta terdapat pula ketentuan  mengenai  lembaga  pengawas  perlindungan  data  pribadi  guna  menegakkan peraturan.
Dapat dilihat bahwa secara substansi, UU PDP telah cukup memberikan pemenuhan atas  kebutuhan  masyarakat,  mengingat  sebelumnya  perlindungan  data  pribadi  belum memiliki keseragaman. Namun apabila hanya mendorong aspek kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan tidak akan cukup dan harus memiliki unsur pengawasan. Sehingga  aspek  lainnya  yang  perlu  diperhatikan  dalam  memberikan  jaminan  kepada seluruh  masyarakat  atas  keamanan  data  pribadi,  terletak  pada  lembaga  yang  akan menjalankan  fungsi  pengawasan  serta  menjadi  penjamin  dalam  keamanan  data  pribadi masyarakat
Mochtar  Kusumaatmadja  pernah  menyebutkan  bahwa  hukum  seharusnya  tidak dilihat  hanya  sebatas  perangkat  kaidah  dan  asas  yang  berfungsi  mengatur  kehidupan bermasyarakat,  namun  perlu  meliputi  lembaga  dan  proses  demi merealisasikan  hukum tersebut,  agar  dapat  disebut  sebagai  sebuah  hukum  yang  memadai (Kusumaatmadja, 1986). Sederhananya, dapat diartikan bahwa dalam memahami hukum tidak dapat dilihat hanya berdasarkan komponen asas dan kaidah, tetapi juga lembaga dan proses. Keempat komponen tersebut akan bersinergi demi mewujudkan pembinaan hukum yang diawali dengan hukum tertulis yang menghasilkan produk hukum perundang-undangan.
Secara internasional pun telah terdapat ketentuan yang mengatur terkait perlunya sebuah pembentukan satu atau lebih lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan dan  kepatuhan  regulasi,  baik  dengan  investigasi  maupun  memantau  implementasi peraturan,  sebagaimana  diatur  di  dalam  European  Union  General  Data  Protection Regulation (EU GDPR) yang berbunyi sebagai berikut:
“Each Member State shall provide for one or more independent public authorities to be responsible for monitoring the application of this Regulation, in order to protect the fundamental  rights  and  freedoms  of  natural  persons  in  relation  to  processing  and  to facilitate the free flow of personal data within the Union (‘supervisory authority’).”
Pasca  amandemen  konstitusi,  struktur  dari  penyusunan  sebuah  lembaga  lebih diarahkan  agar  dapat  memenuhi  aspirasi  masyarakat  dan  kebutuhan  perkembangan zaman.  Perkembangan  ini  membawa  perubahan  terhadap  model  kelembagaan  di Indonesia  yang  melatarbelakangi  lahirnya  lembaga  negara  yang  memiliki  karakteristik yang independen. Menurut Sri Soemantri, apabila sebuah lembaga negara dilihat dari segi tugas  serta  wewenangnya  maka  lembaga  negara  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  kelompok
yaitu,  lembaga  negara  utama  dan lembaga  negara  yang  berfungsi  untuk  melayani atau yang disebut juga dengan Auxiliary State Organ (Basarah, 2014).
Selain Auxiliary State Organ, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada lembaga ini seperti, lembaga non-struktural, lembaga negara independen maupun  lembaga  negara  penunjang  (Sutami  Tampu  Bolon,  2019).  Shiddiqoh,  (2019) menyebutkan  bahwa  fungsi  dari  lembaga  negara  penunjang  adalah  untuk  memberikan dukungan kepada lembaga negara utama dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang merupakan tanggung jawab dari lembaga negara utama.
Adapun beberapa contoh dari lembaga negara penunjang seperti Komisi Nasional HAM  (Komnas  HAM),  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  Komisi Pemilihan Umum (KPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya.
Persoalan  perlindungan  data  pribadi  bukan  hanya  mengenai  bagaimana  cara melindungi data pribadi masyarakat dengan instrumen hukum setingkat undang-undang. Namun  persoalan  lain  yang  tidak  kalah  penting  terletak  pada  pembentukan  lembaga perlindungan  data  pribadi.  Selama  ini,  pengawasan  terkait  perlindungan  data  pribadi hanya  bersifat  sektoral  berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  peraturan  yang mengatur atas data pribadi tersebut.
Adapun  beberapa  pengawasan  sektoral  yang  dimaksud  seperti  OJK  pada  bidang perbankan  yang  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  data nasabah. Selain itu ada pula Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada bidang telematika, dan Badan Siber dan Sandi (BSSN) pada bidang siber dan sandi. Implementasi atas pengawasan data pribadi secara sektoral dapat dibilang tidak berjalan dengan  begitu  baik.  Hal ini  dapat  dibuktikan  dari  banyaknya  data  pribadi  yang  dicuri, seperti  data  nasabah  di  perbankan,  data  pelanggan  di  marketplace  seperti  Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya.
Ketiadaan lembaga yang dikhususkan untuk perlindungan data pribadi, tidak jarang menyebabkan  terjadinya  perdebatan  kewajiban  masing-masing,  terutama  di  antara Kominfo dan BSSN dalam hal terjadinya kebocoran data pada aplikasi milik pemerintah (Peduli  Lindungi,  PLN,  eHac,  dsb).  Tidak  hanya  itu,  BSSN  pun  dalam  menjalankan tugasnya,  cukup  banyak  bersinggungan  yang  beresiko  besar  terjadinya  tumpang  tindih kewenangan dengan pihak-pihak lain.
Terdapat  berbagai  pekerjaan  yang  terkait  dengan  penanganan  insiden  keamanan informasi, seperti tugas memantau dan menangani ujaran kebencian yang juga melibatkan Kemenkominfo  dan  Kepolisian  RI.  Selain  itu,  pengejaran  penjahat  digital  (cyber criminal)  yang  ditangani  oleh  Unit  Cybercrime  Mabes  Polri  juga  akan  melibatkan Kementerian  Pertahanan  yang  memiliki  Cyber  Operation  Center  (COC)  dalam  upaya pertahanan. Kejahatan keuangan dan ekonomi digital ditangani oleh PPATK dan KPK, serta masih mungkin terdapat tugas-tugas lain yang tumpang tindih di antara mereka.
UU  PDP  menyebutkan  bahwa  pengawasan  data  pribadi  akan  dilakukan  oleh lembaga  sebagaimana  yang  diamanatkan  di  dalam  Pasal  59  tentang  kelembagaan,  di samping  fungsi  lainnya  seperti  merumuskan  kebijakan  serta  strategi  perlindungan  data
pribadi,  menegakkan  hukum  administratif  dan  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan.  Lembaga  ini  memiliki  peran  besar  dalam  menjalankan  pengawasan pelindungan  data  pribadi.  Pengawasan  adalah  proses  atau  tindakan  untuk  memantau, mengontrol,  dan  mengawasi  kegiatan,  proses,  atau  orang  dengan  tujuan  memastikan kepatuhan terhadap aturan, peraturan, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan (Sula & Alim, 2014).
Selain  fungsi  pengawasan,  adapun  bentuk-bentuk  penyelenggaraan  perlindungan lainnya adalah seperti perumusan kebijakan serta strategi, pengawasan penyelenggaraan, menegakkan  hukum  administratif,  dan  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan. Berdasarkan hal ini, dapat terlihat bahwa fungsi dari lembaga tersebut sangat krusial dalam memastikan implementasi undang-undang secara maksimal.
Jika dibandingkan, terdapat hal yang tidak ditemui antara UU PDP dengan undang- undang serupa yang turut memiliki kepentingan konstitusional di dalamnya, yaitu terkait dengan  penamaan  dan  bentuk  kelembagaannya.  Seperti  halnya  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK)  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban disebutkan  sebagai  sebuah  lembaga  yang  mandiri.  Demikian  pula  dengan  Undang- Undang Perlindungan Anak yang mengemukakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  merupakan  komisi  yang  bersifat  independen  demi  meningkatkan  efektivitas implementasi pelaksanaan perlindungan anak (Nomor, 2002).
Berbeda halnya dengan UU PDP yang tidak menyebutkan nama dari lembaga ini nantinya,  selain  itu  bentuk  dari  lembaga  ini  juga  belum  ditentukan  dan  menyerahkan pembentukan  lembaga  sepenuhnya  pada  Presiden.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa walaupun undang-undang ini telah mencakup beberapa aspek penting seperti hak subjek data pribadi, ketentuan pemrosesan data, pembentukan lembaga, dan pemberian sanksi, namun terdapat juga hal-hal yang tidak termasuk atau diperhatikan dengan cukup baik dalam teks undang-undang ini terutama dalam hal kelembagaan.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit terkait bentuk dari lembaga ini nantinya dan hanya menetapkan bahwa lembaga  nantinya  akan  ditetapkan  oleh  Presiden.  Tentunya  ketika  lembaga  dibentuk langsung  oleh  presiden,  terdapat  risiko  kurangnya  kemandirian  dan  independensi lembaga  tersebut.  Kemandirian  yang  cukup  adalah  aspek  penting  dalam  memastikan lembaga  dapat  menjalankan  tugasnya  secara  objektif,  adil,  dan  bebas  dari  pengaruh politik yang mungkin merusak integritasnya.
Ketika  lembaga  yang  disebutkan  sepenuhnya  tergantung  pada  keputusan  dan wewenang presiden, dapat timbul kekhawatiran bahwa lembaga tersebut mungkin tidak mampu mengoperasikan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara independen. Selain itu, risiko lainnya adalah adanya potensi intervensi yang dapat mengancam integritas dan efektivitasnya. Oleh karena itu, independensi merupakan salah satu aspek penting bagi keberhasilan sebuah lembaga.
Bentuk  independen  sebuah  lembaga  PDP  sejatinya  merupakan  hal  yang  lazim ditemukan  di  berbagai  perundang-undangan  di  berbagai  negara,  adapun  beberapa contohnya adalah negara Perancis dengan Commission Nationale de l’informatique et des
Libertés  (CNIL)  atau  yang  juga  dikenal  dengan  sebutan  Komisi  Nasional  untuk Informatika dan Kebebasan. Komisi ini merupakan sebuah lembaga pengawas nasional terkait dengan perlindungan data pribadi. Komisi  lahir dari Undang-Undang Data, File (Dokumen), dan Kebebasan pada tahun 1978. CNIL dibentuk dalam rangka melindungi privasi individu, dan untuk mengawasi implementasi undang-undang. Selain itu, CNIL juga  berperan  sebagai  lembaga  penasehat  untuk  pemerintah  dalam  pengembangan kebijakan perlindungan data.
Melalui  undang-undang  tersebut,  CNIL  dinyatakan  secara  tegas  sebagai  sebuah lembaga pemerintah yang bersifat mandiri. Sehingga sebagai lembaga independen, CNIL tidak  tunduk  pada  campur  tangan  politik  dan  memiliki  kebebasan  dalam  menjalankan tugasnya. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penegakan  hukum  terkait  pelanggaran  privasi  data  pribadi.  Selain  itu,  di  dalam  bagian yang sama juga diatur mengenai struktur keanggotaan dari para calon pengisi kedudukan lembaga.    Keanggotaan  tersebut  terdiri  dari  17  (tujuh  belas)  komisioner  dengan  masa jabatan lima tahun yang sebagian besarnya dipilih oleh badan legislatif.
Keberadaan  CNIL  sebagai  lembaga  independen  di  Perancis  menunjukkan komitmen  negara  tersebut  dalam  melindungi  privasi  dan  keamanan  data  pribadi warganya.  Dengan  adanya  CNIL,  individu  dan  organisasi  di  Perancis  dapat mengandalkan  lembaga  yang  memiliki  otonomi  dan  kewenangan  untuk  memastikan bahwa  penggunaan  data  pribadi  dilakukan  secara  transparan,  adil,  dan  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku.
Tidak  hanya  Perancis,  namun  Korea  Selatan  juga  memiliki  hal  serupa  yang dinamakan Personal Information Protection Act 2011 (PIPA). PIPA diundangkan pada 29  Maret  2011  dan  berlaku  efektif  pada  waktu  pembentukan  Komisi  perlindungan informasi  pribadi  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  Personal  Information  Protection Commission (PIPC).
PIPC  adalah  lembaga  perlindungan  data  pribadi  nasional  di  Korea  Selatan. Lembaga ini merupakan sebuah badan independen di bawah Presiden yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Personal Information Protection Act 2011 (PIPA).  Namun pada tahun  2020,  terdapat  amandemen  untuk  memberikan  kekuasaan  penuh  kepada  PIPC sebagai  lembaga  pengatur  independen,  dengan  wewenang  untuk  menyelidiki  kasus kegagalan privasi data pribadi dan yurisdiksi dalam memutuskan keluhan dan sengketa terkait informasi pribadi.
Selain  diatur  mengenai  bentuknya  yang  independen,  undang-undang  ini  juga mengatur  mengenai  keanggotaan  lembaga  yang  mana  tidak  lebih  dari  15  (lima  belas) Komisioner, termasuk satu Ketua dan satu Komisioner Tetap, dengan masa jabatan Ketua dan Komisioner adalah tiga tahun, dan mungkin dapat diperpanjang sekali masa jabatan.
Tidak  hanya  itu,  negara  Filipina  juga  memiliki  komisi  yang  telah  secara  tegas dinyatakan independen di dalam pengaturannya yaitu Data Privacy Act of 2012 (Republic Act 10173). Lembaga dikenal dengan istilah komisi privasi nasional atau national privacy commission, yang fungsinya secara garis besar adalah mengawasi dan memastikan bahwa negara mematuhi standar internasional yang ditetapkan dalam perlindungan data.
Beberapa fungsinya secara rinci meliputi, memastikan ketaatan dengan ketentuan undang-undang terhadap pengontrol informasi pribadi, menerima keluhan, menyelidiki, memfasilitasi  atau  memungkinkan  penyelesaian  keluhan  melalui  penggunaan  metode penyelesaian sengketa alternatif, melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta  untuk  membuat  rumusan  rencana  serta  kebijakan  penguatan  perlindungan informasi pribadi, dan lain sebagainya.
Perancis,  Korea  Selatan,  dan  Filipina  merupakan  contoh  nyata  dari  negara  yang benar-benar  menunjukkan  kesiapan  dalam  pengesahan  undang-undangnya.  Dapat dikatakan  demikian,  sebab  telah  terlihat  dari  ketentuan  yang  lebih  rinci  terkait kelembagaannya.  Negara-negara  tersebut  memiliki  undang-undang  perlindungan  data pribadi yang komprehensif dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terperinci tentang  struktur  dan  fungsi  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  data pribadi.  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  mereka  untuk  menciptakan  lembaga  yang independen, kuat, dan efektif dalam melindungi privasi data pribadi warganya. Dengan memiliki  kerangka  hukum  yang  rinci,  negara-negara  ini  dapat  memberikan  kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi.
Ketentuan yang rinci mengenai struktur kelembagaan seperti yang dimiliki negara- negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh UU PDP. Walaupun di satu sisi ketentuan tersebut tidak terlihat sebagai sesuatu yang sangat mendesak, namun hal ini  dapat  berpengaruh  besar  dalam  proses  pembentukan  lembaga  nantinya.  Umumnya peraturan  di  Indonesia  juga  memiliki  persiapan  yang  cukup  matang  terkait kelembagaannya, apabila dilihat dari riwayat perundang-undangan yang mengamanatkan sebuah  lembaga  negara  penunjang  di  dalamnya.  Seperti  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  bisa  ditemukan  bahwa  undang-undang  tersebut mengatur dengan lebih rinci terkait struktur keanggotaan lembaga, teknis pengangkatan, pemberhentian, dan aspek lainnya.
Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur prosedur dan persyaratan teknis terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga. Adapun hal-hal yang diatur di dalam prosedur dan teknis tersebut meliputi, syarat-syarat seseorang untuk dapat diangkat sebagai anggota, proses pengangkatan anggota lembaga, yang dalam hal ini akan dilakukan melalui penetapan oleh Presiden, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Sedangkan pemberhentian anggota lembaga juga turut diatur dengan memberikan sejumlah alasan,  seperti  meninggal  dunia,  berakhirnya  masa tugas,  pelanggaran tindak pidana, atau mencemarkan ataupun mengurangi kemandirian lembaga. Dengan ketentuan sedemikian  rupa,  maka  kerangka  kerja  dapat  terlihat  lebih  jelas  dan  terperinci  dalam mengatur  lembaga  tersebut  agar  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien.  Tindakan  ini menunjukkan adanya upaya ekstra yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam merancang kerangka kerja secara terperinci.
Ketika  sebuah  undang-undang  dirancang  dengan  memperhatikan  detail-detail seperti  struktur  lembaga  dan  proses  pengangkatan  serta  pemberhentian  anggota,  itu menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah melakukan analisis yang cermat dan
pemikiran yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut. Hal ini menunjukkan kesiapan dan  kehati-hatian  dalam  merancang  kerangka  hukum  yang  diperlukan  untuk  lembaga tersebut.
Pemikiran  yang  mendalam  dan  rinci  juga  dapat  mencerminkan  upaya  untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan terperinci, proses pengangkatan dan pemberhentian  anggota  lembaga  dapat  dilakukan  dengan  adil,  obyektif,  dan  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan.  Selain  itu,  ketentuan-ketentuan  tersebut  juga  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  lembaga  itu sendiri, anggota lembaga, dan masyarakat umum.
Selain bentuk dari lembaga, terdapat satu hal lain yang tidak terlihat di dalam UU PDP, yaitu mengenai ketentuan maksimal pembentukan lembaga. Apabila dibandingkan dengan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  memiliki  pembentukan  lembaga  di dalamnya, waktu maksimal terbentuknya lembaga merupakan hal yang lazim ditemukan. Adapun beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Setiap peraturan-peraturan tersebut menentukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang diberlakukan, lembaga sudah harus terbentuk.
Tentu saja tidak dapat dipungkiri, bahwa dicantumkannya ketentuan tersebut tidak serta-merta  memberikan  jaminan  akan  terlaksana  tepat  waktu.  Apalagi  batas  waktu maksimal dicantumkan tanpa sanksi yang mengikutinya dalam hal terjadi pelanggaran. Namun,  setidaknya  dengan  adanya  ketentuan  tersebut,  masyarakat  bisa  mendapatkan gambaran  terkait  kapan  implementasi  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilakukan secara  utuh  dan  menyeluruh.  Tidak  hanya  itu,  dengan  dicantumkan  ketentuan  tersebut pun dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menagih komitmen dari pemerintah dalam memastikan keberlangsungan perancangan lembaga.
Hal  ini  pun  terbukti  dengan  keterlambatan  dalam  pembentukan  LPSK,  yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa lembaga harus ada paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut diundangkan.  UU tersebut diundangkan pada 11 Agustus 2006, yang artinya tenggat waktu pembentukan lembaga adalah  pada  11  Agustus  2007.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan  hal  yang  berbeda, pembentukan LPSK belum hadir sesuai dengan batas waktu maksimal yang dicantumkan.
Keterlambatan  ini  lalu  menimbulkan  munculnya  protes  dari  beberapa  organisasi masyarakat,  yang  tergabung  ke  dalam  Koalisi  Perlindungan  Saksi  (KSI).  Koalisi  ini terdiri  dari  10  organisasi,  yaitu  Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat  (ELSAM), Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI),  Lembaga  Pembela  Hak-hak Asasi  Manusia  (LPHAM),  Indonesia  Legal  Resource  Center  (ILRC),  Lembaga  Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), LBH Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
Melalui  koalisi  ini,  mereka  mengajukan  penuntutan  hak  yang  seharusnya  telah diperoleh semenjak 11 Agustus 2007. Surat terbuka yang dibuat pada 14 Februari 2008 tersebut  ditujukkan  pada  presiden  saat  itu,  yakni  Bapak  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Berdasarkan  surat  tersebut,  alasan  keterlambatan  pembentukan  LPSK  dikarenakan adanya  penundaan  penyeleksian  anggota  lembaganya.  Walaupun  sebelumnya  telah dibentuk  panitia  seleksi  dan  telah  dikeluarkan  aturan  mengenai  teknis  penyeleksian anggota  yang  termuat  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2007  tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun terdapat hambatan dalam penyeleksian anggotanya. Hingga akhirnya, setelah dua tahun peraturan ini diundangkan, dan hampir setahun  melewati  batas  waktu  pembentukan  lembaga,  barulah  terbentuk  LPSK  pada  8 Agustus 2008.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  masyarakat  yang  tergabung  ke  dalam koalisi  tersebut  merupakan  bukti  nyata  dari  implikasi  ketentuan  batas  maksimal pembentukan  undang-undang.  Selain  itu,  yang  menjadi  perhatian  lainnya  adalah ketentuan  mengenai  teknis  keanggotaan  lembaga  memang  dapat  mempercepat  proses penyelesaian  lembaga  walaupun  tidak  memberikan  absolut  akan  ketepatan pembentukannya.
Sama halnya seperti yang dihadapi dalam pembentukan LPSK, Komisi Pengawas Persaingan    Usaha  (KPPU)  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  juga  mengalami  keterlambatan selama  3  (tiga)  bulan.  Keterlambatan  pembentukan  lembaga  yang  relatif  lebih  singkat apabila dibandingkan dengan LPSK, dilatarbelakangi oleh dasar hukum pemberlakuannya  ditetapkan  satu  tahun  semenjak  regulasi  tersebut  diundangkan. Pemberlakuan  regulasi  ini  tidak  langsung  mengikat,  sebab  perancang  undang-undang menilai bahwa dalam pelaksanaannya secara utuh, dibutuhkan beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti lembaga negara penunjang yang dalam hal ini adalah KPPU.  Ketentuan  batas  maksimal  merupakan  hal  yang  cukup  penting  untuk dicantumkan, bukan hanya terbatas pada waktu pembentukan lembaga, namun dapat juga digunakan untuk menentukan tenggat waktu pembentukan aturan turunan.
Dapat  dilihat  bahkan  untuk  undang-undang  yang  telah  mengatur  mengenai pembentukan  lembaga  secara  rinci  dan  menentukan  batas  maksimal  pembentukan lembaga  seperti  undang-undang  perlindungan  saksi  dan  korban  serta  undang-undang larangan  praktek  monopoli  pun,  masih  mengalami  hambatan  pada  proses pembentukannya.  Tidak  hanya  terbatas  pada  waktu  maksimal  pembentukan  namun, waktu  daya  ikat  juga  merupakan  faktor  penting  di  dalam  pemberlakuan  perundang- undangan.  Pengesahan  sebuah  undang-undang  hanya  dapat  berlaku  mengikat  umum apabila telah diundangkan ke dalam lembaran negara.
UU PDP  sendiri langsung memiliki daya ikat sesaat setelah diundangkan, hal ini disebabkan karena pada ketentuan penutupnya dinyatakan bahwa pemberlakuan undang- undang adalah pada tanggal diundangkan, yakni pada 17 Oktober 2022. Tetapi kehadiran lembaga  pelindungan  data  pribadi  yang  memangku  peranan  penting  dalam  UU  PDP
masih belum terlihat. Sehingga sebagian besar dari ketentuan di dalam undang-undang masih  belum  dapat  ditegakkan.  Secara  norma  hukum,  apabila  setelah  tanggal diundangkan tersebut terjadi sebuah pelanggaran data pribadi individu, maka UU PDP merupakan  regulasi  yang  dapat  digunakan.  Namun  dengan  telah  berlakunya  peraturan yang  belum  memiliki  lembaga  yang  bersifat  sebagai  eksekutor  peraturan,  dapat memunculkan masalah baru terkait dengan kepastian hukum.
Maka  dari  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  absennya  ketentuan-ketentuan  terkait struktur  dan  mekanisme  kelembagaan,  batas  maksimal  pembentukan  lembaga  serta waktu pemberlakuan peraturan dalam UU PDP, dapat meningkatkan potensi penguluran dalam pemberlakukan peraturan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena perancang undang-undang memilih untuk tidak menyertakan ketentuan tersebut di dalam UU PDP. Mengingat lembaga negara penunjang belum diatur di dalam hukum positif Indonesia, sehingga tidak terdapat ketentuan dalam pencantumannya di dalam undang-undang dan sepenuhnya bergantung pada pilihan politik perancang undang-undang.
Pelaksanaan pembentukan lembaga dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, apabila memiliki kerangka hukum yang rinci serta dapat pula mencegah potensi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang lebih rinci menunjukkan  kesiapan  undang-undang  dalam  pengesahannya  dan  komitmen  untuk mengatur lembaga tersebut secara tuntas dan terperinci.
Hans Kelsen berpendapat bahwa sejatinya hukum merupakan sebuah sistem norma, yang  mana  norma  tersebut  lebih  ditekankan  pada  aspek  das  sollen  atau  aspek keharusannya.  Melalui  pendapat  tersebut,  apabila  berkaca  pada  UU  PDP  sekarang, terdapat  banyak  ketentuan  yang  seharusnya  dicantumkan  untuk  mencapai  esensi  dari tujuan hukum terutama pada aspek kepastian hukum.

## Kesimpulan
Apabila  dibandingkan  dengan  regulasi  perlindungan  data  pribadi  mancanegara seperti  Perancis,  Filipina  dan  Korea  Selatan  yang  dinyatakan  sebagai  lembaga  yang bersifat  independen  pun,  di  dalam  undang-undangnya  turut  mencantumkan  ketentuan lebih  lanjut  mengenai  lembaga,  khususnya  terkait  keanggotaan  lembaga.  Sama  halnya dengan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  lainnya  yang  juga  turut  melahirkan lembaga negara penunjang juga ditemukan ketentuan-ketentuan serupa. Dengan adanya ketentuan  tersebut,  dapat  terlihat  kesiapan  dalam  perancangan  undang-undang  sampai akhirnya diberlakukan dan memiliki daya ikat bagi masyarakat. Sedangkan bagi UU PDP yang  tidak  mencantumkan  hal-hal  tersebut,  mengaburkan  nilai  dari  tujuan  hukum  itu sendiri, terutama dalam aspek kepastian hukum. Kehadiran UU PDP merupakan hal yang telah dinantikan lama oleh masyarakat, namun agar undang-undang dapat berjalan secara efektif, peraturan saja tidak cukup. Sehingga lembaga memegang peranan penting dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi.
Minimnya  ketentuan  kelembagaan  dalam  UU  PDP  sebenarnya  merupakan implikasi  dari  belum  diaturnya  standarisasi  lembaga  negara  penunjang  dalam  hukum positif  Indonesia,  sehingga  untuk  pencantumannya  seluruhnya  diserahkan  kepada
kebijakan pembuat undang-undang. Maka dari itu diperlukan pertimbangan dan persiapan yang cermat dan matang sebelum memberlakukan undang-undang ini agar menghindari goyahnya  kepastian  hukum  dalam  implementasinya.  Berdasarkan  hal  ini,  UU  PDP menyiratkan ketidakmatangan dalam pemberlakuannya, dan terkesan hanya memberikan respon  yang  ‘seadanya’  bagi masyarakat dengan  tidak  memastikan  kualitas  rancangan tersebut

## BIBLIOGRAFI
Abdul,  W.,  &  Irfan,  M.  (2001).  Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual. Bandung: PT Refika Aditama .
Aprilia, M. L. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek . Untag Surabaya.
Basarah,  A.  (2014).  Kajian  Teoritis  Terhadap  Auxiliary  StateS  Organ  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 43 (1), 1–8.
Doly,  D.  (2021).  Pembentukan  Lembaga  Pengawas  Pelindungan  Data  Pribadi  dalam Perspektif  Pembentukan  Lembaga  Negara  Baru  (Establishment  of  a  Personal  Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution). Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan , 12 (2), 223–244.
Hamidi, J., Arrsa, R. C., Fadhilah, N. L., Mauntie, Y., Annafi, B. U., & Iswara, D. B. (2012). Teori dan Hukum Perancangan Perda . Universitas Brawijaya Press.
Humaerah, P. (2020). Studi Gambaran Intensitas Pemakaian Gawai dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan serta Prestasi Belajar Siswa di SMA Handayani Sungguminasa . Universitas Hasanuddin.
Kusumaatmadja,  M.  (1986).  Pembinaan Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Nasional. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Cetakan Kedua .
Lubis, P. R. F. (2022). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS DATA PRIBADI DI  ERA  DIGITAL  DALAM  PRINSIP  NEGARA  HUKUM  BERDASARKAN PANCASILA .
Murray, A. (2013). Information technology law: the law and society . Oxford University Press.
Nomor, U.-U. R. I. (2002). Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 . Jakarta.
Saufiah, S. (2022). Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Hak Asasi Manusia  Dalam  Penetapan  Sanksi  Qanun  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Jinayat (Analisa  Penarapan  Nilai-Nilai  Maqasid  Al-Syari’ah) .  Universitas  Islam  Negeri
Sumatera Utara Medan.
Shiddiqoh, A., Wisnaeni, F., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL  HAK  ASASI  MANUSIA  SEBAGAI  LEMBAGA  NEGARA PENUNJANG  (AUXILIARY  STATE  ORGANS). Diponegoro  Law  Journal , 8 (1),
59–79.
Soekanto, S. (1989). Pokok-pokok sosiologi hukum. Rajawali Pers .
Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting , 2 (2), 91–100.
Sutami Tampu Bolon, R. (2019). Analisis Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016 . IAIN BENGKULU.
Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya . Bina Aksara.

## Copyright holder:
Erlyns Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: