## TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

## Rasyida Arsjad
STAI Hasan Jufri Bawean Email: chied84@gmail.com
Abstract :  This  scientific  paper  is  a  result  of  literature  research  on  talfiq  in  the implementation of the four mazhabs in the turots, especially, presented by scholars of  the  four  mazhab  (Shafi'i,  Hanafi,  Maliki  and  Hanbali).  Talfiq  in  the implementation of worship is one of the phenomena that often occur in our daily lives,  especially  in  the  implementation  of  worship  and  muamalah  among  human beings.  The  Issues  concerning  the  permissibility  of  talfiq  can  occur  in  dzhaniyah case, not the the obvious and definitive one according to islamic law. it is forbidden as well for some ones doing it by reason tala'ub (playful) and deliberately take the opinion that is light because of solely following their own lusts. So, the conclusion is that as a servant let us always strive to examine and explore the validity of the law in the Shari'ah through texts or sunnah or by asking someone who is an expert in his field of science.
Keyword : talfiq, worship, on perspective of four mazhabs

## Pendahuluan
Kehidupan  ibarat  waktu  yang  terus  berjalan  untuk  sampai  kepada  batas finish  yang  tidak    akan  kembali.  Setiap  manusia  selalu  berikhtiar  dan  berusaha dalam melaksanakan  aturan  tetap dalam  kehidupan ini, karena pada hakekatnya kita sebagai pelaksana dari sebuah  aturan  dan larangan yang telah ditetapkan oleh sang  Khaliq.  Namun,  dalam  melaksanakan  dua    ketetapan  tersebut,  tidak  semua individu memahami secara menyeluruh yang terkandung dalam syari’at. Oleh sebab itu,  dibutuhkan  sebuah  hukum  yang  mengatur  arus  perjalanan  syari’at  agar  tetap pada  jalur  vertikal  yang  berhubungan  dengan  sang  khaliq,  dan  hubungan horizontal  yang    menyangkut    sosialisasi  dan  muamalah  terhadap  sesamanya. Dengan adanya korelasi yang erat, hukum  syari’at akan kokoh sesuai pondasi dasar yang  telah  ditetapkan  oleh  As-Syari’. 1 Tidak  semua  manusia  bisa  langsung menerapkan  perbuatan  yang  menjadi  perintah,  dan  mencegah  larangan  secara menyeluruh.  Dibutuhkan  pemahaman  dalam  tentang  hakekat  dan  hukum  setiap sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba.
1 Ibnu Mandhur, Lisanul Arab , (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2003), 83.
Dalam  sebuah  komunitas  masyarakat  terbagi  dua  kelompok  dalam kaitannya  dengan  pembebanan  sebuah  hukum,  ada  orang  ‘alim  yang  bisa memahami  sebuah  konsep  penetapan  hukum  dengan  menggali  pemahaman  dari nash  dalam  al-Qur’an  dan  hadits  melalui  sunnah.  Kelompok  yang  pertama  bisa sampai kepada derajat mujtahid yang mampu berijtihad dalam memahami sebuah konsep  yang  ditetapkan  oleh  syari’at  islam.  Namun  untuk  menjadi  seorang mujtahid  harus  mempunyai  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikan pemahaman  sebuah  perintah  dalam  perbuatan  dapat  diaplikasikan  dalam kehidupan.  Adapun  kelompok  yang  kedua  adalah  masyarakat  awam  yang  masih membutuhkan  pemahaman  dalam  pembebanan  sebuah  hukum  yang  ditetapkan oleh  syari’at  melalui  beberapa  cara,  diantaranya  adalah  dengan  bertanya  kepada orang  yang  mengerti  tentang  agama,  baik  ulama’  atau  orang  yang  telah  dianggap mampu dalam menjawab permasalahan yang berhubungan dengan ajaran islam dan aturan-aturan di dalamnya.
Betapa sulitnya masyarakat awam yang belum memahami ajaran syari’at dan hukum islam dalam menjawab dinamika yang sangat sarat oleh perkembangan dan kemajuan  zaman  yang  semakin  melaju  cepat.  Tidak  sedikit  yang  terjebak  dalam pemahaman dangkal ketika menafsirkan dan menjalankan sebuah perintah, begitu pula dengan fenomena taqlid yang acap kali dijadikan panutan buta tanpa berusaha menggali  dan  menelaah  kembali  dalam  nash  dan  sunnah  yang  nyata  sebagai pedoman asli dalam sebuah syari’at. Taqlid buta yang akan berdampak negatif dan melahirkan  pemikiran  yang  tidak  sesuai  bahkan  jauh  dari  ruh  dan  nilai-nilai syari’at.
Dengan  sudut  pandang  yang  berbeda-beda  tersebut,  masyarakat  awam mendapatkan  sebuah  solusi  dengan  cara  menganut  sebuah  madzhab.  Di  sana mereka bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang mencakup adanya anjuran yang  harus  dikerjakan  dan  larangan  yang  harus  ditinggalkan.  Hal  tersebut diperbolehkan,  selama  masih  berjalan  pada  jalur  dan  ruang  lingkup  yang berhubungan  dengan  ibadah  dan  muamalah.  Namun  yang  berkenaan  dengan masalah  keyakinan  tidak  diperbolehkan,  karena  hal-hal  yang  telah  diatur  dan terkonsep  dalam  nash  tidak  bisa  diganggu  gugat  dengan  alasan  yang  hanya berlandaskan hawa nafsu manusia.
Umat  islam  diberi  kebebasan  dalam  memilih  madzhab  yang  dianggapnya mampu menjawab  permasalahan hukum taklifi yang dibebankan kepada  seorang hamba. Akan tetapi kebebasan tersebut bukan tanpa aturan dan batasan. Semuanya mempunyai rel-rel yang sarat dengan ketentuan untuk kemaslahatan umat manusia. Banyak  sekali  fenomena  yang  berkembang  berkaitan  dengan  ittiba’  terhadap madzhab  tersebut,  permasalahannya  adalah  tidak  semua  aturan  dalam  syai’at
mampu dikerjakan oleh seorang hamba, ada kalanya di sana ada pembebanan yang tidak mampu dikerjakan secara signifikan, karena dianggap sulit. Dengan anggapan tersebut,  maka  tidak  heran  jika  mereka  mencari  jalan  pintas  dengan  membuka pandangan meuruti hawa nafsu yang sesat, yaitu dengan cara mencari kemudahan- kemudahan yang sebenarnya jauh dari hakekat rukhsoh.
Fenomena  di  atas  yang  menjadi  dasar  munculnya  istilah talfiq 2 dalam bermadzhab  yang  secara  etimologi  (bahasa)  berarti  melipat,  menjahit  dan menggabungkan,  sedangkan  menurut  terminologi  (istilah)  yaitu  menggabungkan dua  pendapat  atau  lebih  untuk  sampai  kepada  tujuan  dalam  menyikapi  sebuah hukum.  Selanjutkan  akan  melahirkan  sebuah  pendapat  yang  ketiga  yang  tidak termasuk dalam pendapat kedua madzhab itu. Menyikapi adanya pandangan ittiba’ buta  dan taqlid tanpa  dasar  yang  kuat  dari  nash  perlu  dikaji  kembali  apa  yang menjadi  penyebab  utama  munculnya  istilah talfiq dalam  bermadzhab.  Walaupun secara  sharih  tidak  ada  anjuran  bermadzhab,  namun  bermadzhab  bukan  sebuah larangan ketika diniatkan untuk menelaah pemahaman yang hukumnya dzanniyah (cabang-cabang fiqih yang masih bersifat perkiraan dan keraguan), khususnya bagi masyarakat yang awam dalam memahami hukum syari’at.
Sedangkan  bermadzhab  menjadi  sebuah  dampak  yang  negatif  ketika muncul  sikap  fanatisme  terhadap  madzahab  yang  diikutinya.  Di  ruang  lingkup inilah larangan berijtihad dilakukan, karena hukumnya sudah jelas dan tidak bisa diganggu  gugat  apalagi  dengan  alasan  yang  hanya  mengikuti  hawa  nafsu  belaka. Oleh  sebab  tidaklah  menjadi  keharusan  bagi  seseorang  untuk  tetap  pada  satu madzhab  saja,  tetapi  yang  sangat  ditakutkan  adalah  terjebak  kepada talfiq dengan alasan rukhsah dalam syari’at. Seseorang boleh mengikuti madzhab lain apabila ada alasan  yang kuat, bukan  sekedar coba-coba dan menuruti hawa nafsu. Tetapi atas dasar  adanya  situasi  yang  darurat  dan  ketidak  sanggupan  melakukan  seperti  apa yang telah difatwakan oleh madzhabnya. Seperti mengikuti madzhab Syafi’i dalam masalah  ibadah  dan  mengikuti  madzhab  Hanafi  dalam  masalah  muamalah. Jelasnya, talfiq adalah  melakukan  sesuatu  perbuatan  atas  dasar  hukum  yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut:
1. Dalam masalah berwudhu, seseorang mengikuti madzhab Imam Syafi’i dengan mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit  wanita ajnabiyah (bukan  mahramnya),  setelah  itu  dia  langsung melaksanakan  shalat  tanpa  berwudhu  kembali  dengan  alasan  mengikuti madzhab  Imam  Hanafi  yang  menyatakan  bahwa  menyentuh  wanita ajnabiyah tidak  membatalkan  wudhu.  Contoh  perbuatan  tersebut  adalah talfiq ,  dengan adanya  gabungan  pendapat  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanafi  dalam  satu
2 Ibid. 105.
masalah,  yaitu  masalah  wudhu.  Pada  akhirnya  akan  memunculkan  pendapat baru yang tidak diakui oleh pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Dengan alasan  Imam  Syafi’i  membatalkan  wudhu  ketika  seseorang  menyentuh  kulit yang  bukan  mahramnya,  sementara  Imam  Hanafi  tidak  mengesahkan  wudhu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.
2. Sama  halnya  dengan  seseorang  berwudhu  dengan  mengusap  sebagian  kepala, atau tidak menggosok anggota wudhu karena mengikuti madzhab Imam Syafi’i. kemudian dia menyentuh anjing, karena mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Lalu ketika  dia shalat, tentunya kedua imam  tersebut  sama-sama  akan  membatalkannya.  Sebab,  menurut  madzhab Malikiyah wudhu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhu. Wudhu ala Imam Syafi’i adalah tidak sah menurut Imam Malik, karena wudhu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan  menggosok  anggota  wudhu.  Sebaliknya  anjing  menurut  Imam  Syafi’i termasuk  najis  mughaladzah  (najis  yang  besar).  Ketika  menyentuh  anjing kemudian  shalat,  maka  shalatnya  tidak  sah  karena  bernajas  besar.  Dengan demikian  kedua  imam  tersebut  sama-sama  tidak  menganggap  sah  shalat  yang dilakukan.
Talfiq semacam  inilah  yang  dilarang  oleh  agama.  Sebagaimana  disebutkan dalam kitab Tanwir al Qulub:
Talfiq dalam  satu  masalah  dilarang,  seperti  ikut  pada  Imam  Malik  dalam sucinya anjing dan ikut pada Imam Syafi’i dalam bolehnya mengusap kepala untuk  mengerjakan  shalat.  “Adapun  tujuan  pelarangan  itu  agar  tidak Tatabbu‟  al-Rukhsah (mencari  yang  gampang-gampang),  tidak  memanjakan umat  Islam  mengambil  yang  ringan-ringan.  Sehingga  tidak  akan tala‟ub (main-main)  di  dalam  hukum  agama.  Sikap  fanatisme  terhadap  madzhab yang  akhirnya  memonopoli  kebenaran  harus  dihindari,  karena  sikap  ini akan  menimbulkan  perpecahan  dan  akhirnya  menjadi  kelemahan  umat islam. Karenanya Rasul bersabda: “Barang siapa berijtihad dan benar maka baginya    dua  pahala  dan  barang  siapa  berijtihad  dan  ternyata  salah  maka baginya satu pahala. 3
Kebebasan bermadzab hukumnya boleh dengan catatan paling tidak ahlul lil fatwa .  Bila  bukan  demikian  maka  hukumnya  menjadi  haram  karena  mencampur adukkan madzhab tanpa mengetahui secara jelas seluk beluk madzhab yang empat tersebut.
3 Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwir al-Qulub , (Beirut: Nur Asia, 2005), 397.
باتكلا نم اىدحأ نيأ نم فرعو ءاملعلا لوقأ عزن ام ثبح نا لاا الماع دحأ مسي لا اوضعلاو لهلجا قيرطب لا اىدر نم لا ةنسلاو
Artinya:
Seseorang  belum  diketahui  alim  kecuali  bila  mampu  membahas  ucapan-ucapan khilafiyah (perselisihan) para ulama‟,  ucapan mana apa mengambil dari al-Qur‟an atau al-Hadits bukan justru menolak karena dasar kejahilan dan permusuhan.
Sikap  hati-hati  dalam  mengkaji  sebuah  dalil  sangat  penting,  agar  tidak terjerumus  dalam  kejahilan  yang  nantinya  akan  berpengaruh  terhadap  sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya. Apakah sebuah anjuran dan perintah atau sebaliknya,  sebuah  larangan  yang  harus  dicegah  dan  dihindari.  Karena  akan menimbulkan  pemahaman  yang  salah  kaprah.  Dengan  mengikuti  salah  satu madzhab adalah sebagai solusi untuk mendapatkan kejelasan sebuah hukum yang dibebankan  kepada  seorang  hamba.  Karena  madzhab  adalah  sebuah  ‘jalan’  yang disediakan oleh para mujtahid sebab adanya perbedaan di antara mereka, terutama kepada  masyarakat  awam  menjadi  wajib  hukumnya  bermadzhab  karena  tidak mengetahui  samudera  syari’at  yang  sangat  luas  dari  seluruh  madzhab,  sedangkan kita  hidup  setelah  wafatnya  Rasul,  oleh  sebab  itu  kita  tidak  mengenal  hukum kecuali dengan menelusuri fatwa-fatwa para ahli hadits zaman dahulu. Tetapi bagi masyarakat  awam  bermadzhab  adalah  untuk  memudahkan  mereka  mengikuti ajaran  agama,  sebab  tidak  mungkin  mencari  sendiri  di  dalam  al-Qur’an  dan  al- Hadits.  Hingga  saat  ini  pintu  ijtihad  masih  terbuka,  bahkan  sampai  sekarangpun masih  terbuka  peluang  munculnya  para  imam  mujtahid.  Namun  yang  bisa memasuki pintu tersebut tentulah orang-orang yang memiliki kualitas pribadi dan keilmuan  yang  memenuhi  syarat-syarat  seorang  mujtahid.  Dengan  mengetahui bagaimana  syarat-syarat  untuk  menjadi  seorang  mujtahid  tidaklah  mudah,  dan hanya orang-orang tertentulah yang berada dalam lingkup berstatus mujtahid. Maka dengan  mengikuti  sebuah  madzhab  adalah  sebuah  bentuk  usaha  manusia  untuk bisa  sampai  kepada  pemahaman  suatu  hukum  dalam  syari’at,  namun  pada  majal yang dibatasi oleh aturan baku dalam agama.
Pembahasan  di  atas  sengaja  penulis  angkat  sebagai  judul  agar  kita memperdalam  dan  mengkaji  kembali  apa  sebenarnya  yang  menjadi  permasalahan dan  pengaruh talfiq dalam  penetapan  hukum  Islam.  Karena  dikhawatirkan  kita telah  jauh  berjalan  pada  jalur  yang  sebenarnya  kita  pun  tidak  mengetahui  secara jelas  apa  landasan  perbuatan  tersebut.  Inilah  pentingnya  permasalahan talfiq dibahas  dan  dikaji  untuk  mendapatkan  sebuah  solusi  yang  sesuai  dengan  nash dalam  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Sehingga  tidak  salah  memahami  sebuah  hukum yang mutlaq adanya.
Tulisan  ini  akan  mengkaji  permasalahan talfiq dalam  pelaksanaan  ibadah dalam hal wudlu, talaq , dan akad nikah menurut perspektif empat madzhab (Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Maliki).
Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode yuridis  normatif  atau  metode  deskriptif  kualitatif.  Sistematika  pembahasan  dalam tulisan ini diuraikan ke dalam lima pokok bahasan. Pertama, pendahuluan. Kedua, kerangka  teoritis  atau  landasan  teori  tentang  pengertian talfiq dan  beberapa  qaul ulama’  seputar  ruang  lingkup talfiq serta  pengaruh talfiq itu  sendiri  dalam pelaksanaan ibadah; wudlu, talaq dan akad nikah menurut empat madzhab. Ketiga, gambaran umum tentang sajian talfiq dalam bentuk ibadah; wudlu, talaq dan akad nikah yang diteliti melalui khazanah keilmuan yang akan menghasilkan suatu hasil atau jawaban yang konkrit berdasarkan pendapat empat madzhab. Keempat, analisis hasil  penelitian  tentang talfiq dalam  bentuk  ibadah;  wudlu, talaq dan  akad  nikah dilihat dari sudut pandang empat madzhab. Kelima, kesimpulan.
Pembahasan

## A. Pengertian Talfiq
Secara  bahasa talfiq berarti  melipat  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya, sedangkan  istilah  dapat  diartikan  mencampuradukkan  dua  pendapat  atau  lebih dalam  sebuah  permasalahan  yang  mempunyai  hukum,  sehingga  akan  melahirkan pendapat  ketiga  yang  antara  kedua  pendapat  tadi  sama-sama  tidak  mengakui kebenarannya.  Sehingga  terjadilah  sebuah  hukum  baru  yang  membatalkan  antara kedua pendapat tersebut.
Berkaitan  dengan  pengertian talfiq dalam  pembahasan  ini  para  ahli  ushul memberikan  sebuah  pengertian  bahwa  yang  dimaksud  dengan talfiq yaitu:
Menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya adalah  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  mengikuti  suatu  madzhab,  dan mengambil  satu  masalah  dengan  dua  pendapat  atau  lebih  untuk  sampai  kepada suatu perbuatan yang tidak di ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut, baik pada imam yang diikuti dalam madzhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia  ikuti.  Pada  akhirnya  setiap  dari  masing-masing  madzhab  tersebut  menyatakan pembatalan perbuatan yang tercampur aduk tadi.
Dikatakan talfiq apabila seseorang meniru dan ikut dalam permasalahan atau perkara dengan dua perkataan secara bersama-sama, atau kepada salah satunya saja. Yang  akhirnya  akan  menimbulkan  suatu  perkara  yang  baru,  yang  tidak  dikatakan oleh kedua madzhab tersebut.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa talfiq adalah  menggabungkan perkataan  dua  madzhab  atau  lebih  dalam  suatu  permasalahan  yang  mempunyai
suatu rukun, dan setiap darinya mempunyai hukum khusus, kemudian mengikuti madzhab tersebut dalam satu hukum permasalahan dan mengikuti madzhab yang lain  dalam  hukum  permasalahan  yang  berbeda  pula.  Maka  di  sanalah  lahir  suatu hukum  baru  yang  tercampur  aduk  antara  pendapat  pertama  dan  pendapat  yang kedua.
Konsep talfiq muncul  karena  kuatnya  perasaan taqlid yang  ditanamkan  para ulama’  madzhab  di  zaman  berkembangnya taqlid yang  mengharamkan  seorang pengikut  madzhab  tertentu  untuk  mengambil  pendapat  dari  madzhab  yang  lain. Karena  pada  hakikatnya  terdapat  dua  kemungkinan  seseorang  melakukan talfiq , yaitu  karena  bertujuan  untuk  memilih  qaul  (pendapat)  yang  ringan  dan meninggalkan qaul (pendapat) yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana pendapat beberapa ulama’ tentang perkara memilih yang lebih ringan dan  sesuai  dengan  kemampuaannya,  tanpa  adanya  niat  kesengajaan  mengerjakan yang ringan dalam menjalankan hukum syari’at. Hal ini dilakukan karena seseorang dibebani sebuah pembebanan hukum syari’at sesuai dengan kemampuannya.

## B. Ruang Lingkup Talfiq
Adapun ruang lingkup talfiq seperti halnya ruang lingkup taqlid , yaitu hanya terbatas  pada  permasalahan  ijtihad  yang  bersifat  dzhanniyah  (yang  meragukan), sedangkan  segala  sesuatu  yang  telah  diketahui  dan  jelas  menurut  nash  Al-Qur’an dan  agama  atau  telah  disepakati  keharamannya  tidak  termasuk  dalam  ruang lingkup taqlid dan talfiq .  Sebagaimana  haramnya  khamar,  karena  telah  jelas paparannya  dalam  nash,  maka  di  sana  tidak  ada  ruang talfiq yang  menyebabkan timbulnya kebolehan agar keluar dari keharamannya.
Permasalahan talfiq antara madzhab muncul setelah abad ke-10 oleh ulama’ mutaakhirin, yaitu dengan dibolehkannya mengikuti madzhab lain, dan tidak ada perbincangan tentang talfiq sebelum abad ke-17.
Adapun kebolehan talfiq berdasarkan apa yang telah ditetapkan dengan tidak adanya keharusan mengikuti madzhab tertentu dalam setiap permasalahan, dengan demikian diperbolehkan adanya talfiq . Jika tidak, maka batallah ibadah orang-orang awam, karena orang awam tidak ada madzhab baginya, walaupun sebenarnya telah bermadzhab. Sedangkan madzhab mereka dalam suatu permasalahan adalah siapa yang telah memberi fatwa padanya. Sama halnya dibolehkannya talfiq sebagai ibarat untuk memberi kemudahan kepada manusia.
C. Pendapat Para Ulama’ Madzhahib Tentang Kebolehan Talfiq
1. Pendapat Hanafiyah:
وحرشو ريرحتلا في جالحا يرمأ نبا هذيملتو ماملها نب لامكلا لاق :
ءاش نم دلقي نأ ول دلقلما نا , ويلع فخأ دهتمج لوقب ةلأسم لك في يماعلا ذخلأا ناو لقعلا وأ لقنلا نم وعنيم ام يردأ لا , لوقلا نم ويلع فخلأا وى ام عبتتي ناسنلاا نوكو
داهتجلاا ول غوسم دهتلمجا , ويلع ومذ عئارشلا نم تملع ام , ويلع للها ىلص بينلا ناكو
وتمأ نع ففخ ام بيح ملسو .
Dikatakan  oleh  Kamal  bin  Himam  dan  muridnya  Amir  al-Haj  dalam tahrir dan penjelasannya: “Sesungguhnya seorang muqallid (orang yang bertaqlid) diberi  kebebasan  untuk  mengikuti  siapa  saja,  dan  orang  awam  dalam  setiap perkara ketika bertaqlid terhadap perkataan mutahid (orang yang berijtihad) akan memudahkan  baginya  karena  mereka  tidak  mengerti  hal-hal  yang  dilarang menurut  nash  atau  akal”.  Karena  Rasulpun  menyukai  keringanan  yang dibebankan kepada umatnya. 4
2. Pendapat Malikiyah: اولاق ةيكلالما : قيفلتلا زاوج وى ةيكلالما ءاهقف نم نيرخأتلما دنع حجرلماو حصلأا , دقف
ريدردلل يربكلا حرشلا ىلع وتيشاح في يكلالما ةفرع نبا زاولجا ححص , ةملاعلا تىفأو زاولجاب يودعلا , زاولجا يقوسدلا حجرو , حيحصلا نأ وخويش نع يربكلا يرملأا لقنو
ةحسف وىو قيفلتلا زاوج .
Yang  paling  kuat  menurut  ulama‟  mutaakhirin  dari  pengikut  Malikiyah adalah dibolehkannya talfiq, yang dibenarkan pula kebolehannya menurut „Urfah al-Maliki dalam penjelasannya syarhu al-Kabir oleh „Addairi, dan berfatwa pula „Allamah al-Adwiy tentang kebolehan talfiq . 5
3. Pendapat Syafi’iyah: اولاق ةيعفاشلا : قيفلتلا روص لك مهضعب عنم , تلااح رظح ىلع رخلأا مهضعب رصتقاو عونملما قيفلتلا , ةدلقلما بىاذلما طورش ةلأسلما في تعجم اذا قيفلتلا نورخأ زاجأو . Menurut  pendapat  sebagian  Syafi‟iyah  menyatakan  larangan  talfiq,  dan sebagian  yang  lain  berpendapat  tentang  kebolehan  talfiq,  apabila  dalam permasalahan yang memenuhi syarat terhadap madzhab yang diikuti . 6

## 4. Pendapat Hanabilah:
4 Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu , (Damaskus: Dar El-Fikr, 2008), 46.
5 Ibid. 97.
6 Ibid.
اولاق ةلبانلحا
:
قيفلتلاب ةرداصلا ماكحلأا اوذفن ةلبانلحا ةاضقلا نأ يسوسرطلا لقن : اذى
بىاذلما هذى ءاملع نم ينفلاخلما لاقأ ركذأ لمو
, بىاذلما رسيأب ذخلأا ةيضق في ءاوس صخرلا عبتت في وأ , انمزلت لا ينفلاخلما لاوقأ نلأو , اله حجار يعرش ليلد دوجو مدعل .
Dibolehkannya talfiq karena tidak adanya dalil syar‟i atas ketidakbolehan talfiq  dalam  bermadzhab,  baik  dalam  perkara  mengambil  perkara  yang  mudah dan ringan ataupun dengan mengikuti rukhsah (keringanan) . 7
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  tentang  dibolehkannya talfiq dengan beberapa alasan, diantaranya:
a. Tidak adanya dalil atau nash yang menyatakan larangan terhadap talfiq , karena itulah  jalan  yang  termudah  untuk  sampai  kepada  pelaksanaan  ibadah  yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya, kecuali kalau hukum tersebut telah  paten  hukum  dan ketentuannya  keharamannya. Dengan demikian,  kita masih  punya  kesempatan  untuk  ber taqlid kepada  ahli  ijtihad  itu  melakukan sebuah perkara.
b. Pendapat  selanjutnya  tentang  kebolehan talfiq dengan  alasan  pada  zaman seperti saat ini kita sudah tidak dapat membedakan lagi apakah seseorang telah mengikuti madzhab mereka secara murni tanpa  adanya campur aduk dengan pendapat yang lain, kecuali mereka yang memang secara khusus belajar dalam bidang  dan  ilmu  syari’at.  Jika  adanya  larangan  tentang  adanya talfiq ,  maka semua orang akan dihukumi berdosa lantaran telah melakukannya.
c. Adanya  sebuah  hadits  yang  menyatakan:  ketika  nabi  dihadapkan  pada  dua buah pilihan yang sama-sama benar berdasarkan dalil secara syar’i, maka nabi akan  memilih  dan  mengerjakan  hal  yang  lebih  ringan  dan  mudah. Sebagaimana hadits Aisyah r.a.
تلاق اهنع للها يضر ةشئاع يننمؤلما مأ نع هدنسب ىراخبلا وجرخأ (( للها لوسر يرخ ام
اثما نكي لم ام اهمرسيأ ذخأ لاا نيرمأ ينب ملسو ويلع للها ىلص
, دعبأ ناك اثما ناك ناف ونم سانلا ) ) وحيحص في  يراخبلا هاور
“ Nabi tidak pernah diberi dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah, selama  hal  tersebut  bukan  berupa  dosa.  Jika  hal  tersebut adalah dosa,  maka beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut“. (H.R. Bukhari) 8
7 Ibid.
8 Thohun,  Ratibah  Ibrahim  Khattab, Qabasatu  Min  Akhlaq  An-Nabi  SAW, (Al-Qahirah:  Madinah Nashr, 2005), 99.
d. Alasan  selanjutnya  adalah  tidak  banyaknya  para  ahli  fiqih  ataupun  para  ahli agama  yang  menjawab  berbagai  permasalahan  hanya  terpacu  pada  satu madzhab saja, mereka masih membuka rujukan dan pendapat para imam yang lainnya. Karena agama Islam memberikan sebuah keringanan, dengan catatan tidak  adanya  niat  main-main  dalam  melaksanakan  perintah  dan  menjauhi larangan yang telah diharamkan kepada seorang hamba.
Sebagaimana  dijelaskan  tentang tasamuh (toleransi)  yang  ada  dalam agama Islam, dengan tidak adanya penekanan dan menyulitkan suatu perkara. “Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan tidaklah seorang yang mencoba untuk menyulitkannya , maka ia pasti dikalahkan . 9
Namun demikian ulama’ fiqh juga mengemukakan beberapa  ketentuan berkenaan  dengan  dibolehkannya  memilih  pendapat  yang  termudah  dalam mengamalkan  suatu  ajaran  agama.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Mengambil  cara  yang  termudah  tersebut  harus  disebabkan  adanya udzur . Dalam  hal  ini  Imam  Al-Ghozali  (ahli  ushul  fiqh  madzhab  Syafi’i) berpendapat  bahwa talfiq tidak  boleh  didasarkan  pada  keinginan mengambil yang termudah dengan dorongan hawa nafsu, dan hanya boleh apabila disebabkan oleh adanya udzur atau situasi yang menghendakinya.
2. Talfiq tidak  boleh  membatalkan  hukum  yang  telah  ditetapkan  hakim, karena  apabila  hakim  telah  menentukan  suatu  pilihan  hukum  dari beberapa pendapat tentang suatu masalah, maka hukum itu wajib ditaati, hal  ini  sejalan  dengan  kaidah  fiqh “keputusan  hakim  itu  mengahapuskan segala perbedaan pendapat”.
3. Talfiq tidak boleh dilakukan dengan mencabut kembali suatu hukum atau amalan  yang  sudah  diyakini,  misalnya,  seorang Mujtahid menceraikan isterinya  secara  mutlak,  tanpa  menyebutkan  bilangan talaq yang dijatuhkannya. Ketika itu Ia berkeyakinan bahwa talaq yang dijatuhkannya secara mutlak tersebut adalah talaq tiga sekaligus. Oleh karena itu ia tidak berhak  rujuk  kepada  isterinya,  kecuali  setelah  isterinya  menikah  dan bercerai dengan orang lain, kemudian Mujtahid tersebut berubah pikiran, sehingga ia berpendapat bahwa talaq yang diucapkan secara mutlak (tanpa menyebut  bilangan talaq )  tersebut  hanya  jatuh  satu,  sehingga  ia  boleh rujuk  dengan  istrinya.  Menurut  imam  Ghozali  perkawinan  seperti  itu
9 Al-‘Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fathu al-Bari , (al-Qahirah: Maktab al-Ilmi, 2002), 93.
tidak  dibolehkan,  karena  akan  membuat akad  talaq sebagai  permainan belaka dan nilai sakralitas dari perkawinan akan hilang.
Ulama’ fiqh berpendapat bahwa talfiq dapat dilakukan dalam hukum- hukum furu‟ (cabang) yang ditetapkan berdasarkan dalil dzhanni (kebenarannya tidak pasti). Adapun dalam masalah aqidah dan akhlak tidak dibenarkan talfiq .
Sementara  ulama’  ushul  fiqh  dalam  masalah furu‟ tersebut  membaginya menjadi tiga macam:
1. Hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  kemudahan  dan  kelapangan  yang dapat  berbeda  dengan  perbedaan  kondisi  setiap  pribadi.  Hukum-hukum seperti  ini  adalah  hukum  yang  termasuk al-ibadah  al-mahdah (ibadah khusus). Karena dalam masalah ibadah khusus tujuan yang ingin dicapai adalah  kepatuhan  dan  loyalitas  seseorang  pada  Allah  SWT  dengan menjalankan  perintahNya.  Dalam  ibadah  seperti  ini  faktor  kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
2. Hukum yang didasarkan pada sikap kewaspadaan dan penuh perhitungan. Hukum-hukum  seperti  ini  biasanya  berhubungan  dengan  sesuatu  yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu, melainkan didasari atas kemudharatan. Oleh karenanya pada hukum-hukum seperti ini tidak dibenarkan  kemudahan  dan talfiq ,  kecuali  dalam  keadaan  darurat, misalnya  larangan  memakan  daging  babi  dan  bangkai.  Dalam  hal  ini Rasulullah SAW bersabda: segala yang dilarang, hindarilah dan segala yang saya perintahkan ikutilah sesuai dengan kemampuanmu (HR. Al-bukhori dan  Muslim  dari  Abu  Hurairah)  berangkat  dari  hadits  ini,  ulama’  ushul fiqh  menyatakan  bahwa  hukum-hukum  yang  bersifat  perintah  dikaitkan dengan  kemampuan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kelapangan  dan kemudahan  dalam  menjalankan  suatu  perintah.  Namun  untuk  yang bersifat  larangan  tidak  ada  toleransi  dan  tidak  ada  peluang  memilih berbuat  atau  tidak  berbuat.  Karenanya  seluruh  yang  dilarang  wajib dihindari.
3. Hukum  yang  intinya  mengandung  kemaslahatan  dan  kebahagiaan  bagi manusia. Misalnya pernikahan, muamalah dan pidana (hukuman). Dalam pernikahan  tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah  kebahagiaan  suami  istri beserta keturunan mereka. Oleh sebab itu segala cara yang dapat mencapai tujuan  perkawinan  tersebut  boleh  dilakukan,  sekalipun  terkadang  harus dengan talfiq .  Namun talfiq yang  diambil  tersebut  tidak  bertujuan  untuk menghilangkan esensi perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu ulama’ fiqih mengatakan  bahwa  nikah  dan talaq tidak  bisa  dipermainkan.  Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang disyari’atkan untuk memelihara
jiwa  dan  lain  sebagainya,  patokannya  adalah  kemaslahatan  pribadi  dan masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  cara-cara talfiq dibolehkan.
Dan  terkadang  harus  dilakukan.  Hal  ini  dibolehkan  karena  persoalan muamalah  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masa  dan  tempat.
Oleh  karena  itu  segala  cara  yang  dapat  menjamin  dan  mencapai kemaslahatan  manusia  sekaligus  menghindarkan  mereka  dari kemudharatan, boleh dilakukan.
Berdasarkan  kenyataan  di  atas  ulama  fiqh  kontemporer  menyatakan bahwa talfiq diperbolehkan,  asal  tidak  menimbulkan  sikap  main-main  dalam beragama atau mengambil pendapat alasan tertentu.
Demikian  juga  dengan  para  ulama  kontemporer  zaman  sekarang,
semacam  Wahbah  Az-Zuhaily,  menurut  beliau talfiq tidak  masalah  ketika  ada hajat  dan  darurat,  asal  tanpa  disertai  main-main  atau  dengan  sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syari’at.
Dengan  pendapat  mayoritas  dari  ulama’  fiqih  dan  ushul  fiqh berpendapat bahwa talfiq boleh dilakukan dalam mengamalkan sesuatu, hal ini didasari oleh tidak adanya suatu nash yang menyatakan bahwa talfiq dilarang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185:
رسعلا مكب ديري لاو رسيلا مكب للها ديري ….
Artinya :
“Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki  kesukaran bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah:185) 10
Walaupun  demikian,  ayat  ini  bukan  harus  dijadikan  suatu  acuan  agar kita  selalu  mengambil  hal-hal  yang  mudah  dalam  agama.  Sehingga  kita terperangkap  kepada tala‟ub (main-main)  dalam  menjalankan  perintah  Allah SWT. Karena pedoman dasar adalah nash dan hadits yang menjelaskan sebuah makna dan hikmah sebuah perintah dan larangan.

## D. Talfiq yang Dilarang
Tidak  ada  perkataan  dibolehkannya talfiq secara  mutlak,  tetapi bergantung  dalam  batas  tertentu,  karena  disebabkan  batil  secara  dzatnya, seperti keharaman khamar, zina dan lain-lain, tetapi ada pula yang hukumnya batil yang bukan pada dzatnya, seperti contoh hal-hal di bawah ini:
10 Al-Qur’an, (PT. Syamil Cipta Media, Jakarta, 2004), 28.
1. Sengaja  mengikuti  rukhsah  (keringanan),  demi  terjaganya  dan  terhindar dari kerusakan terhadap hukum syari’at yang dibebankan kepada seorang hamba.
2. Talfiq yang  menjadikan  batalnya  hukum  hakim,  karena  hukumnya menimbulkan  terjadinya  perbedaan  yang  akhirnya  menyebabkan keributan.
3. Talfiq yang mengharuskan ia mengikuti terhadap apa yang ia ikuti dalam madzhabnya, hal ini hanya disyaratkan  kepada selain  ibadah. Jika tidak, maka dibolehkan talfiq yang tidak kepada penghalangan hukum yang telah paten dinyatakan keharamannya.
4.
E. Dasar Hukum Talfiq (dalam pembebanan hukum syari’at) Cabang syari’at dibagi menjadi 3 macam:
1. Berdiri  atas  dasar  kemudahan  dan  toleransi  dengan  perbedaan  keadaan mukalifin (orang yang terbebani hukum).
2. Atas dasar wirai dan kehati-hatian.
Di  sini  tidak  dibenarkan  adanya  toleransi  ataupun talfiq ,  kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat menurut syari’at. Karena keadaan darurat  membolehkan  masuk  dalam  kemudharatan.  Sebagaimana    telah diriwayatkan dalam sebuah hadits: 11
اهنم ةيوبن ثيداحأ طايتحلااو عرولا ىلع ةينبم انهأ ىلع ليلدلاو
: (( ام عد كبيري لا ام لىا كبيري ) ) اهنمو : (( للالحاو مارلحا بلغ لاا للالحاو مارلحا عمتجاام ))
Maka  dengannya  tidak  diperbolehkan  adanya talfiq dalam kemudlaratan  yang  berkenaan  dengan  hak-hak  Allah  (hak-hak  orang banyak),  demi  menjaga  peraturan  umum  dalam  syari’at  dan memperhatikan  kemaslahatan  umum.  Sebagaimana  ketidakbolehan adanya talfiq yang  berhubungan  dengan  kemudharatan  hak-hak  seorang hamba, demi terjaganya kemaslahatan dan menjaga munculnya bahaya.
3. Bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seorang hamba.

## F. Justifikasi Dalil Syari’ah Pada Hukum Talfiq
Secara umum dalam permasalahan talfiq ini tidah ada dalil sharih (jelas) yang  menunjukkan  kebolehan  ataupun  pelarangan  untuk  melakukan talfiq . Adapun  pendapat  yang  mengatakan  tidak  boleh  melakukan talfiq itu
11 Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islami ... , 100.
bersumber dari apa yang dikatakan oleh ulama’ ushul di dalam ijma’ mereka, dimana mereka beranggapan bahwasanya dikhawatirkan akan timbul pendapat ketiga  setelah  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  dua  kelompok  dalam madzhab  tersebut.  Maka,  menurut  para  ulama’  berpendapat  tidak  boleh memunculkan  pendapat  yang  ketiga,  sehingga  akan  menyalahi  sesuatu  yang sudah menjadi kesepakatan ulama’ secara ittifaq.
G. Seputar  Permasalahan Talfiq Perspektif  Empat  Madzhab  (Syafi’i,  Hanafi, Hambali, Maliki)
1. Talfiq dalam Wudlu
Banyak  kita  temukan  permasalahan talfiq yang  terjadi  dalam  masalah wudlu,  khususnya  yang  terjadi  dalam  kenyataan  dan  keseharian  hidup  kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, kadang tanpa kita sadari kita telah  melakukan talfiq di  dalamnya.  Sebagai  contoh  seseorang  berwudlu dengan mengikuti pendapat dalam madzhab Syafi’i, kemudian dalam perkara lain dengan mengikuti madzhab Maliki ataupun yang lainnya. Yang akan kita telusuri  apakah talfiq semacam  ini  diperbolehkan  atau  tidak.  Sebagai  contoh konkrit, si Ali melakukan wudlu dengan membasuh sebagian dari kepala, yang dia  ikuti  menurut  madzhab  Syafi’i,  kemudian  dia  menyentuh  seorang  wanita ajnabiyah (wanita  asing  yang  bukan  mahramnya).  Setelah  itu  dia  melakukan ibadah  shalat  tanpa  melakukan  wudlu  kembali.  Dengan  alasan  mengikuti pendapat  madzhab  Hanafi,  bagaimana  kita  menyikapi  perbuatan  yang  di lakukan  oleh  Ali  yang  menurut  pendapat  madzhab  Syafi’i  wudlu  yang  dia lakukan  adalah  batal  disebabkan  menyentuh  wanita  asing  yang  bukan mahramnya. Demikian pula menurut pendapat madzhab Hanafi,  wudlu  yang dilakukannya tidak sah pula, disebabkan hanya mengusap sebagian dari kepala, sedangkan menurut pendapat Hanafi kadar dalam mengusap adalah mengusap seluruh  dari  kepala.  Maka  wudlu  yang  dilakukannya  adalah  tidak  sah  pula, disebabkan  mencampur  adukkan  pendapat  dalam  permasalahan  wudlu. Sedangkan  kedua  pendapat  madzhab  tersebut  sama-sama  tidak  mengakui perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Ali,  karena  bertentangan  dengan  kedua pendapat imam dalam madzhab tersebut. Dengan demikian akan melahirkan pendapat ketiga, yaitu pendapat baru yang tidak dikatakan oleh keduanya. Di sanalah timbul masalah yang di namakan talfiq khususnya dalam permasalahan wudlu.
Wacana  lain  dalam  perkara  ini  adalah  ketika  seseorang  melakukan wudlu menurut pendapat dalam madzhab Syafi’i  dengan membasuh sebagian dari kepala dan menyatakan batalnya wudlu dengan menyentuh anjing, bahkan
hal  itu  termasuk  dalam  najis  mughaladhah  (najis  besar).  Namun  demikan,  si Ali  menganggap  hal  itu  tidak  membatalkan  wudlu,  setelah  itu  dia  shalat dengan  alasan  mengikuti  pendapat  dalam  madzhab  Maliki  yang  menyatakan sucinya  anjing.  Maka  shalat  yang  dia  lakukan  adalah  tidak  sah  menurut pendapat Syafi’i karena  bertentangan dengan perkara sucinya anjing, padahal dalam hal ini madzhab Syafi’i menyatakan pembatalan wudlu ketika seseorang menyentuh anjing, bahkan termasuk hadats besar. Demikian pula shalat yang dia lakukan adalah tidak sah menurut pendapat dalam madzhab Maliki, karena si  Ali  berwudlu  hanya  dengan  mengusap  sebagian  dari  kepalanya.  Padahal madzhab  Maliki  berpendapat  bahwa  kadar  mengusap  adalah  seluruh  bagian dari kepala bukan sebagian dari padanya.
2. Talfiq dalam Pernikahan dan Talaq
Pernikahan adalah suatu perkara penting dalam kehidupan, khususnya dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Dengan  tujuan  menjaga  sebuah keharmonisan dengan adanya hak dan kewajiban antara hubungan suami istri. Dengan  itu,  pernikahan  mempunyai  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi sebelum  melaksanakan  sebuah  pernikahan.  Di  bawah  ini  akan  dijelaskan masalah talfiq yang ada kaitannya dengan pernikahan.
Diumpamakan si Fulan melakukan sebuah akad nikah dengan seorang wanita dengan tanpa adanya wali dari pihak mempelai wanita, dengan alasan mengikuti  madzhab  Hanafi  yang  berpendapat  sahnya  sebuah  pernikahan dengan  tanpa  adanya  wali.  Selang  bergantinya  waktu  si  Fulan  melontarkan perkataan talaq ,  entah  dengan  alasan  sang  istri  tidak  melaksanakan kewajibannya,  ataupun  dengan  alasan  yang  lainnya. Talaq yang  dia  lakukan adalah talaq tiga  dengan  satu  lafadz talaq ,  dengan  alasan  mengikuti  madzhab Syafi’i yang berpendapat  sahnya satu lafadz dengan niat talaq ba’in ( talaq tiga yang  mengharamkan  ruju’  kecuali  setelah  istrinya  menikah  dan  dicerai  oleh orang lain).
Dengan  demikian  hal  yang  dilakukan  si  Fulan  adalah  tidak  sah menurut pendapat Syafi’i karena pernikahan dan akad yang dilakukan si Fulan tanpa adanya wali, yang  menurut pendapat Syafi’i wali adalah salah satu dari rukun  sebuah  pernikahan.  Sedangkan  menurut  madzhab  Hanafi  pernikahan yang  dilakukan  tanpa  adanya  wali  adalah  sah.  Kedua  pendapat  tersebut bertentangan  dengan  satu  madzhab  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga akan  melahirkan  pendapat  baru,  atau  yang  disebut  dengan qaul (perkataan) ketiga yang sama-sama tidak dibenarkan oleh kedua pendapat tersebut. Karena bertentangan dengan kesepakatan para ulama’, dan alasan yang utama adalah
akan  menimbulkan  bahaya  dalam  keharmonisan  sebuah  keluarga.  Tentunya hal itu tidak boleh dilakukan demi menjaga sebuah kemaslahatan.
Di  antara  contoh talfiq dalam  pernikahan  adalah  melakukan  akad nikah  tanpa  adanya  wali  dengan  mengikuti  pendapat  imam  Abu  Hanifah kemudian  bersumpah  untuk  menjatuhkan talaq kemudian  dia  lupa menepatinya  kemudian  ia  mengikuti  pendapat  Abu  Hanifah  atas  jatuhnya talaq disebabkan lupa tidak menepati janjinya, kemudian mengikuti pendapat imam Syafi’i tidak adanya dosa terhadap orang lupa, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut dengan mengikuti pendapat imam Syafi’i  atas  dasar  akad  yang  dia  lakukan  sedangkan  menurut  pendapat  imam Abu Hanifah tetapnya jatuh talaq atas lupa tersebut, dan apabila dia kembali kepada  pendapat  Imam  Syafi’  kemudian  melakukan  akad  baru  atas  madzhab yang dia ikuti maka boleh baginya menyetubuhi wanita tersebut.
Demikian  pula  ketika  seseorang  men talaq istrinya  dengan  kebencian, maka  berfatwa  imam  Hanafi  bahwa  hal  itu  telah  terjadi  hukum talaq , kemudian  laki-laki  tersebut  menikah  dengan  kakak  atau  adik  dari  istri  yang baru saja dia talaq setelah habis dan berlalu masa ‘iddahnya, dengan mengikuti pendapat  dalm  madzhab  imam  Abu  Hanifah.  Kemudian  berpendapat  imam Syafi’i  tidak  terjadinya talaq dan  masih  tetapnya  hubungan  pernikahan tersebut,  maka  dilarang  baginya  untuk  berhubungan,  pendapat  yang  pertama dengan  mengikuti  pendapat  dalam  madzhab  imam  Syafi’i,  sedangkan  yang kedua  dengan  mengikuti  pendapat  madzhab  Hanafi.  Sedangkan  kedua  imam tersebut  tidak  membolehkan  menyatukan  (mengumpulkan)  antara  dua  orang saudara.  Dan  wajib  baginya  ketika  mengikuti  pendapat  imam  Syafi’i membangun    dan  mengokohkan  pendapat  yang  kedua,  untuk  menghindari dan menjaga agar tidak terjadi percampuran dalam masalah menyatukan dan mengumpulkan  dua orang saudara.
Contoh yang serupa adalah ketika dalam melakukan akad nikah tanpa adanya  wali  dengan  mengikuti  pendapat  alam  madzhab  imam  Abu  Hanifah kemudian  bersumpah  (berjanji)  untuk  melakukan talaq ,  kemudian  dia  tidak menepati  janjinya  disebabkan  lupa,  berpendapat  imam  Abu  Hanifah  telah terjadi talaq ,  karena  tidak  menepati  janjinya  karena  disebabkan  lupa, sedangkan menurut ketentuan dalam madzhab imam Syafi’i tidak adanya dosa karena  disebabkan  lupa,  maka  dilarang  baginya  berhubungan  dengan  wanita tersebut  dengan  berpegang  dan  mengikuti  madzhab  imam  Syafi’i  atas  dasar akad yang telah dia ikuti dalam madzhab imam Abu Hanifah karena dampak dan pengaruh dosa dengan alasan lalai dalam menepati janjinya, jika kembali kepada taqlid yang  ia  ikuti  dalam  madzhab  imam  Syafi’i,  kemudian  dia
memperbaharui  akadnya  dengan  merujuk  kepada  madzhab  Syafi’i  maka dibolehkan baginya berhubungan lagi dengannya.

## Kesimpulan
Dengan  beberapa  pemaparan  dalam  bab-bab  yang  terdahulu,  maka disimpulkan  sejauh  manakah  kebolehan  dan  larangan talfiq dalam  pelaksanaan (implementasi)  ibadah.  Ketentuan  dan  penetapan  dibolehkannya talfiq bahwa segala perkara dalam sebuah permasalahan yang akan menimbulkan kekacauan dan mengombang-ambing  serta  rapuhnya  syari’at  (merusak  nilai  dan  hikmah)  maka itulah  sesuatu  yang  dilarang,  khususnya  dalam  lingkup  perkara  yang  tidak  boleh dilakukan.  Sedangkan  perkara  yang  melahirkan  kekokohan  syari’at,  dan  segala sesuatu  yang  mendukung  segala  sesuatunya  demi  kemaslahatan  dan  kebahagiaan manusia  di  dunia  dan  akhirat,  dalam  memudahkan  pelaksanaan  ibadah  bagi seorang hamba.
Talfiq dibolehkan dalam keadaan darurat yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat  dalam  kadar  diperbolehkannya talfiq .  Kebolehan  ini  adalah  sebagai isyarat  bahwa  agama  Allah  adalah  tidak  menghendaki  mencari  kesulitan.  Namun demi  tercapainya  kemaslahatan,  yaitu  melalui  rukhsah  (keringanan)  yang dibebankan kepada seorang hamba
Talfiq dalam  perkara  yang  sifatnya  dzhanni  (keraguan)  diperbolehkan, karena di sana diberlakukannya sebuah ijtihad untuk sampai kepada sesuatu yang akan menjawab sebuah permasalahan dengan ijtihad tersebut. Jika ijtihad seseorang benar maka baginya dua pahala, jika tidak maka baginya satu pahala. Inilah ruang kita agar supaya terus berusaha melakukan ijtihad dalam menegakkan syari’at Islam. Karena ijtihad terus terbuka dalam mencapai sebuah tujuan,  ijtihad bukan hanya terbatas  pada  pemahaman  yang  selama  kita  pahami  saat  ini,  secara  luas  ijtihad adalah  mencakup  dalam  melakukan  telaah  yang  pada  akhirnya  akan  memberikan sebuah  pemahaman  terhadap  problematika  yang  kita  hadapi  dalam  mengarungi kehidupan yang nyata ini. Sedangkan talfiq dalam hukum yang telah tertera dalam nash dan sunnah, maka tidak ada ruang untuk melakukan talfiq di dalamnya.

## Daftar Pustaka
Al-Qur‟an , (PT. Syamil Cipta Media: Jakarta, 2004) Al-‘Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fathu al-Bari , (al-Qahirah: Maktab al-Ilmi,
2002)
Al  Jaziri,  Abdurrahman  bin  Muhammad  ‘Iwadh, Al  fiqhu  „alaa  Al  Madzhahib  Al Arba‟ah , (Al Qahirah: Muassasah Al-Mukhtar, 2006)
Al-Kurdi, Muhammad Amin, Tanwir al-Qulub , (Beirut: Nur Asia, 2005) Hakim,  Abdul  Hamid, Al-Bayan  Fi  Ilmi  Ushul  Fiqh ,  (Gontor:  Darussalam, Indonesia, 2002)
Jum’ah, Ali, Fatawa Al-Bait Al-Muslim , (Cairo: Dar Al-Shateby, 2009) Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqih , (Kuwait: Darul Qalam, 2003) Mandhur, Ibnu, Lisanul Arab , (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2003) Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam , (Bandung: Sinar Baru Algensindo offset, 2002) Sabiq, Sayyid, Fiqhu As-Sunnah , (Bandung: PT. Al-Ma’arif , 1990)
Sangkan, Abu, Berguru Kepada Allah , (Bekasi: Shalat Center, 2010),
Thohun,  Ratibah  Ibrahim  Khattab, Qabasatu  Min  Akhlaq  An-Nabi  SAW, (Al- Qahirah: Madinah Nashr, 2005)
Zaqzuq,  Mahmud  Hamdi, Mausu‟ah  At-Tasyri‟  Al-Islami ,  (al-Qahirah:  At-Tijariyah, 2006)
Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu , (Damaskus: Dar El-Fikr, 2008)