INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4986-5004 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Collaborative Governance di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung
Muhammad Farhan Akbar Maulana 1 ✉ , Sri Wandasari Putri 2 , Andre Ariesmansyah 3
Program Studi Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
Email: muhammadfarhan.a03@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  sebagai  salah  satu  sarana  informasi  mengenai  proses  pemanfaaan  konsep collaborative governance yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, apakah proses kolaborasi yang dilakukan telah berjalan dengan efektif dan berhasil atau mengalami sebuah kegagalan.  Collaborative  governance  merupakan  sebuah  konsep  kolaborasi  yang  didalamnya mengajak dan melibatkan berbagai pihak lain dalam menjalankan berbagai program atau kegiatan yang  akan  dilaksanakan.  Tujuan  dilaksanakannnya  konsep  collaborative  governance  ini  untuk menciptakan pelaksanaan program yang lebih maksimal dan menciptakan pencapaian hasil akhir yang lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kota  Bandung  melaksanakan  konsep  collaborative  governance  ini  sebagai  sarana pencapaian program menjaga, melestarikan dan mengembangkan sektor budaya dan pariwisata yang lebih optimal dan dapat menjangkau banyak pihak. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara  melakukan  wawancara  dengan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  proses  kolaborasi  yang  dilaksanakan  dengan  pihak  lain  yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik  analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan menyebuktikan  bahwa  proses  collaborative  governance  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung  telah  berjalan  dengan  efektif  yang  dibuktikan  dengan  melakukan  penilaian  dengan menggunakan teori Ansell And Gash (2008). Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  seperti  adanya  egoisme,  regulasi  yang  tidak  sesuai  dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas.
Kata Kunci : Tata Kelola Kolaborasi, Kebudayaan, Pariwisata, Organisasi Publik.

## Abstract
This  research  was  conducted  as  a  means  of  information  regarding  the  process  of  utilizing  the collaborative governance concept carried out at the Bandung City Culture and Tourism Office, whether the collaboration process carried out has been effective and successful or has experienced failure. Collaborative governance is a collaboration concept that involves inviting and involving various other parties  in  carrying  out  various  programs  or  activities  that  will  be  implemented.  The  aim  of implementing the collaborative governance concept is to create maximum program implementation and achieve final results that are more optimal and in line with the planned goals. Therefore, the Bandung City Culture and Tourism Office is implementing this collaborative governance concept as a means of achieving a program to maintain, preserve, and develop the culture and tourism sector which is more optimal and can reach many parties. The research method used was conducting interviews with the Bandung City Culture and Tourism Office to obtain information regarding the collaboration process carried out with other parties which was then processed using descriptive analysis techniques. The research results obtained prove that the collaborative governance process at the Bandung City Culture and Tourism Office has been running effectively as proven by conducting an assessment using the Ansell and Gash (2008) theory. However, there are still several obstacles faced in the collaboration process, such as egoism, inappropriate regulations and limited quality of human resources.
Keyword: Collaborative Governance, Culture, Tourist, Public Organization.

## PENDAHULUAN
Di dalam sebuah organisasi yang biasanya ditandai dengan banyaknya individu yang tergabung  menjadi  satu,  tentunya  diperlukan  suatu  proses  kerjasama  yang  terjalin  antar setiap individunya yang ditujukan agar berbagai kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan perencanaan awal yang telah  ditentukan.  Kerjasama  tim  atau  tim  kerja  adalah  kelompok  yang  usahausaha individualnya  menghasilkan  kinerja  lebih  tinggi  daripada  jumlah  masukan  individual (Stephen dan Timothy, 2008:406). Sedangkan menurut Tenner dan Detoro (1992:183), team works is a group of individuals working together to reach a common goal. Definisi kerjasama tim  tersebut  menjelaskan  bahwa  kerjasama  tim  adalah  sekelompok  orang-orang  yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa adanya proses kerjsama yang dilakukan oleh setiap  anggota dalam sebuah organisasi tentun ya merupakan hal yang sangat penting, dimana akan menciptakan beban kinerja yang lebih ringan sehingga
kualitas  kinerja  yang  ditunjukan  oleh  anggota  dapat  lebih  maksimal  dan  sesuai  dengan tujuan. Adanya proses kerjasama yang dilakukan oleh setiap anggota yang berada di dalam suatu organisasi tentunya sangat penting untuk diterapkan di semua jenis organisasi, salah satunya adalah  organisasi  publik. Hal ini dikarenakan  organisasi publik merupakan suatu organisasi  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang tentunya  memiliki  berbagai  tugas  yang  beragam.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu kerjasama antar setiap pegawainya agar terciptanya kualitas kinerja yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Suatu organisasi publik tentunya harus memiliki sebuah pondasi yang kuat dan kokoh dalam hal sumber daya manusia yang ada di dalamnya atau biasa di sebuah dengan pegawai, karena dengan adanya pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan berbagai tugasnya, maka akan menciptakan sebuah roda  organisasi  publik  yang  berjalan  dengan  optimal  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan. Kualitas kinerja pegawai tidak hanya di nilai dari seberapa baik dan bagaimana cara dia untuk melaksanakan berbagai tugas individunya saja, namun juga seorang pegawai dapat  dikatakan  memiliki  kualitas  kinerja  yang  baik  apabila  mampu  untuk  bekerja  sama secara tim dengan pegawai lainnya dalam melaksanakan berbagai tugas tim yang diberikan. Hal  ini  dikarenakan  terkadang  dalam  suatu  organisasi  publik,  setiap  pegawai  akan dihadapkan dengan tugas atau kegiatan yang bersifat tim dan tentunya diperlukan sebuah kerjasama yang baik antar setiap pegawainya dalam melaksanakan tugas yang diberikan sehingga  tentunya  cara  setiap  pegawai  dalam  melakukan  kerjasama  akan  dinilai  serta menjadi penentu kualitas kinerja yang dihasilkan. Dalam menghadapi tuntutan untuk dapat melakukan kerjasama dengan pegawai lainnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan sebagai  implementasi  untuk  mencapai  organisasi  publik,  tentunya  setiap  pegawai  harus memiliki suatu strategi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kerjasama dengan  pegawai  lainnya  sehingga  diharapkan  dapat  menciptakan  suatu  kerjasama  yang baik dan efektif antar setiap pegawainya serta dapat membuat tujuan organisasi menjadi tercapai yaitu  dapat memberikan  pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Beberapa strategi  yang  dapat  digunakan  oleh  para  pegawai  untuk  menjalankan  kerjasama  yang optimal, antara lain :
1. Menyamakan Visi dan Tujuan yang Ingin Dicapai.
Untuk menjalin sebuah kerjasama yang baik dan efektif tentunya diperlukan suatu cara pandang atau pemahaman yang sama mengenai visi yang dijalankan dan tujuan yang akan dicapai  sehingga  dapat  menciptakan  pola  tindakan  atau  cara  kerja  yang  sama  dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Adanya kesamaan mengenai visi yang dijalankan dan
tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  setiap  anggotanya  akan  menciptakan  suatu  keselarasan mengenai fokus dan arah yang akan dituju pada saat melaksanakan berbagai tugas dalam diri setiap anggotanya sehingga tidak akan terjadi miss komunikasi dan tindakan yang saling bertabrakan  yang  dilakukan  oleh  setiap  anggota  dalam  sebuah  tim.  Oleh  karena  itu, penyamaan visi dan tujuan yang ingin dicapai bagi setiap anggota tim menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan dapat menjadi sebuah strategi yang tepat untuk dapat membangun kerjasama yang baik dan efektif dengan pegawai lainnya.
2. Saling Berbagi Pengetahuan.
Dalam  sebuah  organisasi  sektor  publik  tentunya  setiap  pegawai  memiliki  berbagai pengetahuan  dan keahlian yang  berbeda dan  beragam antar  pegawainya,  karena  setiap pegawai pastinya berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda,  memiliki  kebiasaan  yang  berbeda  dan  lain  sebagainya.  Adanya  berbagai pengetahuan  dan  keahlian  yang  berbeda  di  setiap  diri  pegawai  ini  tentunya  harus dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi agar dapat dimanfaatkan sebagai potensi yang dapat menunjang kualitas organisasi dan bukan menjadi suatu sumber masalah yang baru, Setiap  pegawai  yang  tergabung  dalam  sebuah  tim  dapat  saling  membagikan  seluruh pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki melalui kegiatan diskusi atau brainstorming untuk  dapat  digunakan  oleh  pegawai  lainnya  dalam  proses  kerjasama  yang  sedang dilakukan  sehingga  terciptanya  perputaran  pengetahuan  dan  informasi  baru  bagi  setiap pegawainya yang dapat menunjang kualitas hubungan kerja antar setiap pegawainya dan meningkatkan  kreativitas.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  saling  berbagai  pengetahuan  dan keahlian ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah proses  kerjasama  dan  dapat  menjadi  strategi  yang  tepat  dalam  meningkatkan  kualitas kerjasama yang efektif antar setiap pegawainya.
3. Saling Menghargai Perbedaan dan Membangun Rasa Kepercayaan.
Di dalam suatu organisasi publik tentunya akan ditemukan berbagai perbedaan dan keragaman diantara setiap sumber daya manusia atau pegawainya, karena setiap pegawai yang berada dalam suatu organisasi publik pasti berasal dari daerah yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki adat istiadat yang berbeda, memiliki agara yang berbeda dan  lain  sebagainya.  Adanya  perbedaan  yang  hadir  dalam  suatu  organisasi  publik  ini tentunya menjadi sebuah hal yang harus dihormati oleh setiap pegawainya, dimana mereka harus saling  dapat menghargai  satu sama lain  sehingga terciptanya  rasa nyaman dalam bekerja di setiap diri pegawainya. Dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang dimili, maka setiap pegawai akan merasa dirinya lebih dihargai dan dapat diterima oleh pegawai lainnya sehingga akan menciptakan suatu kualitas kinerja yang baik, salah satunya
dalam  melakukan  kegiatan  kerjasama.  Selain  itu,  dengan  adanya  sikap  untuk  saling menghargai juga dapat menciptakan sebuah rasa kepercayaan diantara setiap anggotanya untuk melakukan kerjasama dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Seperti yang  telah  kita  ketahui  bersama  bahwa  kepercayaan  merupakan  elemen  yang  sangat penting harus muncul dalam sebuah kerjasama yang dilakukan, hal ini disebabkan karena dengan adanya  sebuah  kepercayaan antar setiap  individunya maka setiap pegawai akan merasa lebih nyaman dan lebih aman untuk melakukan kerjasama, saling berbagai tugas dan  saling  berbagi  informasi  dengan  pegawai  lainnya  sehingga  akan  terwujudnya  suatu proses kerjasama yang optimal. Oleh karena itu, menunjukan sikap saling menghargai dan saling  menjaga  kepercayaan  diantara  pegawainya  menjadi  sebuah  strategi  yang  dapat dilakukan untuk menigkatkan kualitas kerjasama yang dilakukan.
4. Membangun Komunikasi yang Efektif.
Suatu kerjasama yang baik tentunya akan terjalin secara optimal dan efektif apabila didalamnya terbangun komunikasi yang efektif antara setiap pegawainya, hal ini disebabkan karena suatu komunikasi yang terjalin dengan baik akan membuat setiap pegawainya dapat memiliki  cara  pandang  dan  pemahaman  yang  sama  dalam  menjalankan  tugas  yang diberikan.  Komunikasi  merupakan  salah  satu  elemen  utama  dalam  melaksanakan  proses kerjasama,  karena  dengan  membangun  suatu  komunikasi  maka  akan  menciptakan kesamaan  dalam  melakukan  tindakan  dan  pengambilan  keputusan  serta  meminimalsir terjadinya kesalahan pahaman atau berbedaan tindakan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang dibangun dengan efektif juga akan membuat  hubungan  antara  setiap  pegawainya  menjadi  lebih  harmonis  sehingga  setiap anggota  akan  merasa  lebih  nyaman  dalam  menyampaikan  berbagai  pandangan  dan pembagian tugas kepada pegawai lainnya dalam proses kerjasama yang dilakukan. Oleh karena itu, adanya komunikasi yang terbangun dengan efektif menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses kerjasama yang dilakukan di suatu organisasi publik karena dapat meningkatkan kualitas kerjamsa yang dilakukan.
5. Melakukan Evaluasi dan Memberikan Feedback.
Dalam proses kerjasama yang dijalankan di suatu organisasi publik tentunya berbagai tindakan maupun Keputusan yang diambil tidak semuanya dapat menjadi hasil yang positif bagi  tercapai  tujuannya  organisasi  publik,  akan  terdapat  berbagai  kekurangan  atau kesalahan  yang  timbul  dari  tindakan  yang  dilakukan  dan  Keputusan  yang  diambil.  Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi yang dapat menjadi acuan mengenai kesalahan dan kekurangan yang dimiliki dari proses kerjasama yang dilakukan sehingga akan menimbulkan berbagai  indikator  yang  harus  diperbaiki  dalam  proses  kerjasama  yang  dilakukan
kedepannya yang tentunya dapat membuat kualitas kerjasama menjadi  semakin optimal dan efektif. Selain evaluasi, adanya feedback yang diberikan dan dimunculkan oleh setiap pegawainya  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  kerjasama yang  dilakukan,  karena  dengan  setiap  adanya  feedback  yang  diberikan  oleh  setiap pegawainya  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  lainnya,  maka  akan menciptakan  suatu  hubungan  yang  baik  karena  setiap  anggotanya  dapat  merasa  lebih dihargai atas tindakan atau Keputusan atau cara pandang yang disampaikan sehingga akan menciptakan suatu proses kerjasama yang memiliki optimalisasi yang baik.
Selain  proses  kerjasama  penting  untuk  dilakukan  di  lingkungan  internal  organisasi publik  yaitu  suatu  kerjasama  yang  dilakukan  antar  pegawainya,  proses  kerjasama  juga penting untuk dilakukan  di  lingkungan eksternal  organisasi yaitu suatu  proses kerjasama yang  dilakukan  oleh  suatu  organisasi  publik  dengan  organisasi  lainnya.  Adanya  proses kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan organisasi atau pihak lain ini ditujukan untuk menciptakan hubungan dan cara pandang yang lebih luas karena terdapat berbagai peran fungsi  yang  akan  ditunjukan  oleh  masing – masing  pihak  dalam  proses  kerjasama  yang dilakukan.  Suatu  kerjasama  dengan  melibatkan  pihak  lain  ini  dapat  diwujudkan  dengan melakukan sebuah program kolaborasi yang dimana bentuk kerjasama yang dilakukan akan bersifat lebih luas dan terstruktur karena didalamnya akan melibatkan anggota yang lebih bersifat menyeluruh dan aktif, akan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens dan luas,  akan  menghasilkan  cara  pandang  yang  lebih  terbuka,  akan  menciptakan  pola kerjasama  yang  lebih  terstruktur  dan  akan  melahirkan  hasil  yang  lebih  besar.  Dalam menjalankan programnya, tentunya suatu organisasi publik tidak bisa untuk melaksanakan dan menciptakan hasil yang sempurna sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan jika tanpa melibatkan pihak lain untuk membantu pelaksanaan program kerja. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa peran, fungsi dan wewenang yang tidak bisa dilakukan atau tidak dimiliki oleh suatu organiasasi publik, sebagai contoh organisasi publik tidak memiliki sarana yang maksimal dalam melakukan  penyebaran informasi kepada  publik,  organisasi  publik tidak  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  maksimal  dalam  memberikan pemahaman kepada publik, organisasi publik tidak memiliki ruang yang terbuka dengan luas untuk mencari dana atau modal, dan organisasi publik tidak memiliki kemampuan untuk mencakup atau menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Akibat dari adanya kekurangan yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  publik  ini  menjadi  sebuah  alasan  utama  harus dilaksanakannya kolaborasi dengan pihak lain untuk menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan  program  kerja  yang  dimiliki.  Suatu  proses  kolaborasi  dengan  pihak  lain  ini dapat  diwujudkan  dengan  melaksanakan  atau  mengimplementasikan  salah  satu  konsep
kolaboasi antar pihak yang biasa disebut dengan konsep Collaborative Governance.
Colallaborative governance merupakan suatu konsep pola kolaborasi yang didalamnya melibatkan  berbagai  pihak  lain  diluar  pemerintah  untuk  saling  bekerjasama  dalam menciptakan  suatu  pengambilan  Keputusan  yang  efektif  dan  mencapai  suatu  tujuan bersama. Dalam pelaksanaan konsep collaborative governance ini, suatu organisasi publik akan diposisikan untuk berkolaborasi dengan menggunakan konsep kolaborasi penta helix, yaitu  sebuah  konsep  kolaborasi  yang  melibatkan  5  pihak  dengan  latar  belakang  yang berbeda  untuk  saling  berbagi  pandangan  dan  informasi  sesuai  dengan  fungsi  dan wewenang  yang  dimiliki  oleh  masing – masing  pihak.  Kelima  pihak  yang  terlibat  dalam konsep  kolaborasi  penta  helix  ini  antara  lain  pihak  akademisi,  pihak  pemerintah,  pihak komunitas masyarakat, pihak swasta / pelaku bisnis dan pihak media yang tentunya memiliki peran  yang  berbeda  dalam  proses  kolaborasi  yang  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu, pelaksanakan atau implementasi konsep collaborative governance menjadi sangat penting bagi berjalannya roda organisasi publik dalam melaksanakan berbagai program kerja yang dimiliki  karena  akan  meningkatkan  proses  impelementasi  program  yang  lebih  luas  dan terstruktur.
Dalam penelitian ini, kami memilih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai contoh organisasi publik yang melaksanakan atau mengimpelementasikan konsep collaborative governance dalam proses pelaksanaan berbagai program kerja yang dimiliki. Kami  memilih  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  sebagai  objek  penelitian kami dalam tema collaborative governance ini karena kami merasa tertarik mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan pihak  lainnya.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama,  implementasi  program  dalam  bidang budaya dan pariwisata tentunya memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks karena akan  melibatkan  berbagai  pihak,  berbagai  indikator  dan  berbagai  ilmu  pengetahuan  di dalamnya, sehingga diperlukan sebuah kolaborasi yang baik agar program kebudayaan dan kepariwisataan  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  tepat  dan  sesuai  dengan  tujuan.  Dalam penelitian  ini,  kami  akan  mengukur  seberapa  baik  dan  efektif  penerapan  konsep collaborative governance yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung  dengan  pihak  lainnya  menggunakan  teori  collaborative  governance  yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu langkah atau upaya yang diambil oleh seorang peneliti sebagai tolak ukur dalam penelitian yang dilakukannya agar data yang diperoleh lebih  efektif  dan  terstruktur.  Menurut  Sugiyono  (2012),  menyatakan  metode  penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat. Panjaitan & Ahmad  (2017),  metode  penelitian  merupakan  suatu  usaha  untuk  menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara - cara ilmiah.
Dalam penelitian yang dilakukan berbagai jenis informasi diperoleh dari sumber data primer yaitu melalui wawancara, yaitu kegiatan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau antara pewawancara dan narasumber.  Menurut Singh (2002), wawancara adalah situasi berhadap - hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk  menggali  informasi  yang  diharapkan,  dan  bertujuan  mendapatkan  data  tentang responden  dengan  minimum  bias  dan  maksimum  efisiensi.  Sementara  Steward  &  Cash (1982), mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses komunikasi dyad (interpersonal), dengan  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  bersifat  serius,  yang  dirancang  agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tektik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sebuah wawancara dengan pihak atau narasumber yang telah dipilih sesuai dengan topik yang diteliti.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  teknik  pendekatan  penelitian  yang dilakukan  adalah  pendekatan  kualitatif,  yaitu  sebuah  pendekatan  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara menganalisis berbagai fenomena yang tejadi melalui  berbagai  data  yang  tersedia.  Pradoko  (2017),  Penelitian  kualitatif  metode  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  mampu  mengambil  data  yang  pada  prinsipnya  sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun di lapangan dapat dibantu oleh tim atau kelompoknya. Somantri (2005), Metode kualitatif merupakan pembangunan teori ilmu sosial serta  metodologi  dalam  konteks  ke-Indonesiaan.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan, teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif, yaitu sebuah cara menganalisis  data  dengan  cara  memahami  isi  data  yang  sudah  terkumpul  untuk mendapatkan sebuah kesimpulan penelitian.

## Hasil
Peran Setiap Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Konsep Collaborative Governance Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung
Colallaborative  governance  merupakan  suatu  konsep  pola  kolaborasi  yang didalamnya  melibatkan  berbagai  pihak  lain  diluar  pemerintah  untuk  saling  bekerjasama dalam menciptakan suatu pengambilan keputusan yang efektif dan mencapai suatu tujuan bersama.  Dari  definisi  tersebut  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan konsep  collaborative  governance  membutuhkan  bantuan  atau  peran  dari  banyak  pihak diluar pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah agar dapat terlaksana dengan lebih optimal dan memiliki gagasan yang luas dalam pelaksanaanya sesuai dengan peran dan wewenang yang dimiliki. Dalam pelaksanaan konsep collaborative governance ini biasanya akan menggunakan konsep atau teori kolaborasi penta helix, yaitu sebuah konsep kolaborasi  yang  melibatkan  5  pihak  dengan  latar  belakang  yang  berbeda  untuk  saling berbagi pandangan dan informasi sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh masing – masing pihak. Kelima pihak yang terlibat dalam konsep kolaborasi penta helix ini antara lain pihak akademisi, pihak pemerintah, pihak komunitas masyarakat, pihak swasta / pelaku bisnis dan pihak media yang tentunya memiliki peran yang berbeda dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan. Jadi dalam penelitian ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah satu perwakilan dari pihak pemerintah akan berkolaborasi atau dibantu oleh pihak lainnya yaitu akademisi, komunitas masyarakat, badan swasta dan pihak media untuk menjalankan berbagai program kerja yang dimiliki mengenai meningkatkan pengenalan  budaya  Kota  Bandung  ke  masyarakat  luas  dan  meningkatkan  eksistensi berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Bandung sehingga pelaksanaan program akan lebih terstuktur dan hasil yang diperoleh akan lebih optimal.
Di dalam pelaksanaan konsep collaborative governance melalui teori kolaborasi penta helix ini, tentunya akan ditemukan sejumlah peran dan tugas yang berbeda yang dimiliki oleh setiap pihak karena tentunya setiap pihak akan melakukan tugas dan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki. Adanya keberagaman peran dan tugas yang dimiliki ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat baik dalam pelaksanaan suatu program karena akan memudahkan setiap pihak dalam menjalankan tugasnya dan membuat setiap kekurangan yang dimiliki oleh setiap pihak dapat ditutupi dan dilengkapi oleh pihak lainnya sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih optimal dan terancang dengan baik. Dalam penelitian yang telah dilakukan melalui media wawancara, terdapat beberapa peran yang dimiliki oleh setiap pihaknya dalam proses collaborative governance yang dilakukan di
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, antara lain :
1. Akademisi
Akademisi merupakan istilah yang merujuk kepada seseorang atau suatu kelompok yang memiliki pengetahuan atau intelektual yang tinggi dan biasanya berhubungan dengan dunia  pendidikan.  Konteks  budaya  dan  wisata  tentunya  merupakan  suatu  konteks pembahasan  yang  harus  memiliki  pengetahuan  secara  mendalam  di  dalamnya  karena melibatkan  berbagai  hal  yang  luas  di  dalamnya  mulai  dari  sumberdaya,  Sejarah,  sampai keberadaan informasi yang akurat oleh karena itu diperlukan peran akademisi yang dapat memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  kebudayaan  dan  kepariwisataan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai jenis peran yang dilakukan oleh sektor akademisi dalam kolaborasi yang  dilakukan di lingkungan Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Bandung seperti membantu Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam memformulasi kebijakan yang akan digunakan sebagai acuana dalam melaksanakan berbagai  program  sehingga  lebih  tepat  dan  sesuai  dengan  kondisi  di  lingkungan masyarakat, menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik  mengenai  sektor  kebudayaan  dan  kepariwisataan  dengan  tujuan  agar  masyarakat dapat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  Bandung  dan  dapat  memiliki  kepekaan  untuk  menjaga,  melestarikan  dan mempromosikan berbagai jenis budaya dan destinasi wisata yang ada di lingkungan Kota Bandung, dan membantu menyediakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian yang unggul khususnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
2. Swasta / Bisnis
Sektor swasta / bisnis merupakan suatu lembaga  di  luar  pemerintah yang memiliki akses dan aktivitas yang bersifat lebih fleksibel karena tidak terikat oleh suatu aturan yang ketat  dan  tidak  adanya  akses  kepemilikan  yang  bersifat  tetap.  Adanya  bantuan  yang diberikan  oleh  sektor  swasta  dalam  berbagai  program  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena adanya sifat flaksibilitas yang dimiliki dapat membuat berbagai kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat diatasi dengan cepat sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih optimal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan  berbagai  jenis  peran  yang  dimiliki  oleh  sektor  swasta  dalam  kolaborasi  yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung seperti membantu dalam menyediakan partisipasi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung program  yang  dilaksanakan,  membantu  penyediaan  modal  yang  diperlukan  melalui kegiatan investasi karena seperti yang kita ketahui dana yang diperlukan dalam program
budaya dan wisata tergolong dana yang besar, dan membantu dalam penyediaan sarana prasarana  yang  dapat  mendukung  implementasi  program  menggunakan  jasa  yang disediakan sektor swasta sesuai dengan bidangnya masing – masing.

## 3. Pemerintah
Sebagai salah satu lembaga atau organisasi publik yang memiliki tanggung jawab yang besar  dalam  mengelola  kepentingan  negara  dan  masyarakat  yang  ada  di  dalamnya, tentunya peran atau posisi pemerintah ini menjadi suatu hal yang penting untuk dijalankan dengan baik, salah satunya dalam mengelola sektor budaya dan pariwisata di Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai salah satu perwakilan pemerintah untuk mengelola sektor budaya dan pariwisata di lingkungan Kota Bandung tentunya tidak dapat melakukan berbagai program dengan sendiri, diperlukan suatu kolaborasi dengan pihak  lain  agar  hasil  yang  dicapai  dapat  lebih  maksimal.  Dalam  penelitian  yang  telah dilakukan, ditemukan berbagai peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam kolaborasi yang dilakukan seperti melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan secara bersama – sama dengan pihak lain, melakukan pengawasan terhadap berbagai tugas yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam program yang dilaksanakan, dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksaan program baik itu sumber dana, sarana prasarana, maupun sumber daya.

## 4. Komunitas / Masyarakat
Keberadaan  komunitas  atau  masyarakat  tentunya  merupakan  pihak  yang  tak  kalah pentingnya dalam kolaborasi yang dilaksanakan, karena masyarakat memiliki posisi sebagai pihak  yang  akan  merasakan  langsung  dampak  yang  timbul  dari  suatu  program  yang dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu partisipasi masyarakat melalui komunitas yang  bergerak  di  bidang  budaya  dan  pariwisata  untuk  mendukung  program  yang dilaksanakan sehingga dapat menciptakan hasil yang lebih maksimal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai peran yang dimiliki oleh komunitas dalam kolaborasi yang  dilakukan  di  lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  seperti menampung  berbagai  aspirasi  yang  dimiliki  dan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh masyarakat  Kota  Bandung  sehingga  program  yang  dilaksanakan  dapat  sesuai  dengan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Kota  Bandung,  meningkatkan  partisipasi  dari masyarakat Kota Bandung agar dapat mendukung secara penuh dan ikut mempromosikan berbagai program yang dilaksanakan, dan ikut serta dalam memberikan informasi kepada masyarakat  mengenai  program  apa  saja  yang  dilaksanakan  sehingga  masyarakat  dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik.
5. Sektor Media
Media merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi yang sedang terjadi kepada publik sehingga publik dapat mengetahui mengenai hal atau fenomena baru yang telah terjadi atau sedang terjadi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat berbagai peran yang dimiliki oleh pihak media dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung seperti membantu Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  dalam  menyebarkan  informasi  terbaru mengenai kebijakan dan program yang dilaksanakan, ikut serta dalam menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki informasi yang akurat, dan membantu dalam mempromosikan program yang dilaksanakan kepada pihak luar agar dapat dikenal dan memiliki daya tarik yang sangat menarik.
Dengan adanya berbagai peran yang terbagi dengan baik dan tepat kepada seluruh pihak yang terlibat sesuai dengan keahlian dan wewenang yang dimiliki diharapkan dapat menjadi  suatu  upaya  yang  dapat  menciptakan  kualitas  pelaksanaan  program  yang  lebih optimal dan dapat menciptakan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Selain  itu,  adanya  pembagian  peran  dalam  kolaborasi  ini  dapat  menjadi  sarana  dalam melengkapi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sehingga pelaksanaan program dapat menjadi efektif fan efisien bagi terjaganya dan terlestarikannya sektor budaya dan pariwisata di Kota Bandung.
Tingkat  Efektifitas  Proses  Pelaksanaan  Konsep  Collaborative  Governance  Di  Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung
Untuk menilai Tingkat efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan konsep collaborative governance yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tentunya harus diperlukan teori sebagai alat ukur yang dapat menjadi bahan pertimbangan apakah pelaksanaan  konsep  collaborative  governance  dilakukan  dengan  baik  atau  buruk.  Oleh karena  itu,  dalam  penelitian  ini  kami  menggunakan  teori  collaborative  governance  yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008) sebagai sarana untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan  pelaksanaan  konsep  collaborative  governance  di  lingkungan  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung.  Di  dalam  teorinya,  Ansell  and  Gash  (2008) menyebutkan bahwa terdapat 5 indikator penting yang terbentuk dari adanya pelaksanaan collaborative governance, antara lain :
1. Adanya Dialog Tatap Muka yang Terjalin Antar Pihak
Adanya dialog tatap muka yang terjalin antar pihak menjadi indikator penting yang harus  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  collaborative  governance  yang  dilakukan  karena
sebagai salah satu upaya atau langkah dalam menyamakan cara pandang dan tujuan dalam pelaksanaan  berbagai  program  yang  akan  dilakukan  dan  juga  dapat  menciptakan  suatu hubungan awal yang baik antar  pihak melalui komunikasi yang dilakukan melalui dialog tatap  muka.  Dalam  kolaborasi  yang  dilakukan  di  lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Bandung, terdapat dialog tatap muka yang dilaksanakan dengan seluruh pihak yang terkait baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, komunitas dan media. Hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  penandatangan  atau  pembentukan  perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan kelima pihak yang terlibat, adanya pembagian tugas dan peran sesuai dengan fungsi dan wewenang, serta adanya perumusan rencana implementasi program  yang  akan  dilakukan  sehingga  proses  kolaborasi  dapat  dilaksanakan  dengan komitmen maksimal dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung  memenuhi indikator adanya dialog tatap muka yang terjalin antar pihak.
2. Terbentuknya Kepercayaan Antar Pihak
Keberadaan suatu kepercayaan yang timbul dan dirasakan oleh masing – masing pihak tentunya  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  dalamberjalannya  proses  kolaborasi karena dengan adanya kepercayaan yang dirasakan maka setiap pihak akan melaksanakan peran dan tugasnya dalam proses kolaborasi dengan nyaman dan optimal. Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan informasi bahwa pada proses kolaborasi yang dilaksanakan di  lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  terdapat  adanya  suatu kepercayaan  yang  timbul  dan  dirasakan  oleh  setiap  pihaknya.  Hal  ini  tentunya  dapat dibuktikan  dengan  setiap  pihak  yang  saling  memberikan  dukungan  dan  selalu mengedepankan pencapaian atas tujuan yang telah direncanakan. Adanya kepercayaan ini timbul  karena  adanya  komunikasi  antar  pihak  yang  berjalan  dengan  baik  dan  adanya kesamaan cara pandang serta tujuan yang ingin dicapai yang terjalin pada dialog tatap muka yang dilaksanakan pada pertemuan awal. Dengan adanya bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilaksanakan seluruh pihak di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini memenuhi indikator terbentuknya kepercayaan antar pihak.
3. Adanya Komitmen Untuk Menjalankan Proses Sesuai Tujuan
Komitmen  tentunya  menjadi  suatu  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam menjalankan proses kolaborasi karena menjadi sebuah pondasi atas pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir yaitu terciptanya suatu hasil. Dalam penelitian  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  informasi  bahwa  terdapat  komitmen  yang ditujukan oleh  seluruh pihak pada proses kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya
pelaksanaan tugas dan peran sesuai denga napa yang telah dibagikan di awal perjanjian kolaborasi  yang  dilakukan  dengan  asngat  baik  oleh  seluruh  pihaknya  mulai  dari  para akademisi yang ikut membantu memformulasikan kebijakan yang akan ditetapkan, sektor swasta  yang  mau  melakukan  investasi  untuk  pemenuhan  modal  yang  dibutuhkan, komunitas  yang  membantu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  pemerintah  yang berkomitmen  dalam  melaksanakan  berbagai  program  kebudayaan  dan  kepariwisataaan, dan pihak media yang ikut membantu dalam menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Adanya pemenuhan terhadap tugas dan peran yang telah diberikan tentunya menjadi suatu komitmen  yang  baik  yang  ditunjukan  oleh  seluruh  pihak  dalam  menjalankan  seluruh tahapan pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Dengan adanya bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah memenuhi indikator adanya komitmen untuk menjalankan proses sesuai tujuan.

## 4. Terciptanya Rasa Saling Memahami
Adanya sikap saling memahami antar pihak tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk  dilakukan  karena  akan  meningkatkan  kualitas  kolaborasi  yang  dilakukan,  namun sering kali setiap pihak mengalami kesulitan dalam memahami pihak lainnya karena adanya sifat  egoisme  yang  timbul.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  terdapat  informasi  bahwa terdapat  kekurangan  yang  timbul  dalam  pemenuhan  indikator  menciptakan  rasa  saling memahami antar pihak yaitu adanya sifat egoisme yang saling ditunjukan oleh setiap pihak dalam menjalankan proses kolaborasi. hal ini biasanya terjadi dalam proses pengambilan keputusan seperti ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh pihak lainnya dan tetap memaksakan keputusan yang dirasa benar oleh pihak tersebut. Adanya sifat  egoisme  ini  biasanya  terjadi  karena  adanya  beberapa  pihak  yang  ingin  mengambil suatu  keuntungan  dari  proses  kolaborasi  yang  dilaksanakan.  Dengan  adanya  bukti  atau kekurangan  tersebut  dalam  disimpulkan  bahwa  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  di lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  tidak  memenuhi  indikator terciptanya rasa saling memahami antar pihak.

## 5. Terciptanya Hasil Akhir yang Sesuai Tujuan
Adanya hasil akhir merupakan suatu bukti apakah proses kolaborasi yang dilakukan telah  dilaksanakan  dengan  baik  atau  tidak,  karena  apabila  proses  kolaborasi  tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai tujuan yang telah direncanakan maka hasil akhir tidak akan  pernah  tercipta.  Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan,ditemukan  informasi  bahwa proses kolaborasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah menciptakan  banyak  hasil  akhir  yang  dicapai  dari  pelaksanaan  berbagai  program  yang
dimiliki. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai destinasi wisata yang dibuat dan dikembangkan,  adanya  berbagai  ruang  publik  yang  berkenaan  dengan  budaya  dan kesenian di Kota Bandung, adanya berbagai kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan dan terciptanya masyarakat yang mengenal dan dapat melestarikan budaya dan wisata di Kota Bandung.  Dengan  adanya  bukti  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kolaborasi  yang dilaksanakan  di  lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  telah memenuhi indikator terciptany hasil akhir yang sesuai dengan tujuan.
Dalam  Penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  melakukan  pengukuran  mengenai efektifitas  dan  keberhasilan  pelaksanaan  konsep  collaborative  governance  di  lingkungan Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  dengan  menggunakan  alat  ukur  teori menurut Ansell and Gash (2008), dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh  seluruh  pihak  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya pencapaian  4  indikator  dari  5  indikator  yang  diukur  yang  membuktikan  bahwa  proses pelaksanaan  konsep  collaborative  governance  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Bandung merupakan bentuk kolaborasi yang efektif dan berhasil.
Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Konsep Collaborative Governance  Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Dalam  pelaksanaan  suatu  kolaborasi  yang  melibatkan  banyak  pihak  didalamnya terlebih dalam pengelolaan sektor budaya dan pariwisata yang akan mencakup berbagai hal yang  luas  dan  mendalam  mulai  dari  sumberdaya,  Sejarah,  sampai  keberadaan  informasi yang akurat, tentunya tidak akan berjalan dengan mudah melainkan akan terdapat banyak kendala  yang  menghambat  jalannya  kolaborasi  bauk  itu  yang  disebabkan  oleh  kondisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mewaspadai akan adanya kendala yang dihadapi yaitu dengan cara terus melakukan komunikasi yang bersifat intens sehingga tidak akan terjadi suatu miss komunikasi dan tetap menjalankan berbagai peran dan  tugas  yang  dimiliki  sesuai  dengan  apa  yang  telah  di  tentukan  sehingga  jalannya kolaborasi  dalam  menjaga,  melestarikan,  dan  mengembangkan  sektor  budaya  dan pariwisata  di  lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  dalam  tetap berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, antara lain :
1. Adanya Egoisme yang Ditunjukan Oleh Masing – Masing Pihak
Dalam kolaborasi yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak tentunya akan
ditemukannya  sifat  egoisme  yang  ditunjukan  oleh  setiap  pihak  yang  terlibat  karena terkadang terdapat beberapa tujuan internal masing  -  masing pihak yang ingin dicapai. Selain itu, terkadang juga terdapat suatu kondisi dimana tidak adanya cara pandang yang sama  yang  timbul  dalam  kolaborasi  yang  ditimbulkan  karena  adanya  sikap  saling membenarkan pandangan yang  dimiliki  oleh masing – masing pihak. Hal ini  pun terjadi dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  Bandung,  dimana  terdapat  beberapa  atau  salah  satu  pihak  yang  menunjukan  sifat egoisme nya yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencapai suatu keuntungan melalui tercapainya tujuan dan kepentingan pribadi organisasi dalam pelaksanaan program yang  dilakukan.  Tentunya  adanya  permasalahan  ini  menjadi  suatu  kendala  yang  dapat menghambat  jalannya  proses  kolaborasi  sehingga  diperlukannya  ketegasan  melalui kesepakatan  yang  telah  disetujui  bersama  agar  setiap  pihak  dapat  fokus  menjalankan berbagai tugas dan peran yang dimiliki guna tercapainya hasil kolaborasi yang optimal dan sesuai dengan tujuan.

## 2. Adanya Regulasi yang Berbelit dan Tidak Sesuai
Suatu proses kolaborasi yang dilakukan tentunya akan diatur dalam sebuah regulasi yang  ditetapkan  agar  dalam  pelaksanaanya  tidak  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam aturan. Namun di dalam kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ditemukan kendala dalam  keberadaan  regulasi  yaitu  adanya  regulasi  yang  berbelit – belit  dalam  proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan pihak lainnya. Contoh dari adanya regulasi yang berbelit ini seperti apabila ingin melakukan proses pembaharuan kolaborasi dengan dinas lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  Bandung  harus  menunggu  dan  mengikuti  proses  pembaharuan  kolaborasi  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dengan  Pemerintah  lainnya.  Adanya  regulasi seperti  ini  tentunya  menjadi  hal  yang  dapat  menghambat  proses  kolaborasi  yang  akan dilakukan karena diperlukan waktu yang panjang dan prosedur yang cukup ketat. Selain itu, keberadaan sifat regulasi yang dimiliki oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan regulasi yang dimiliki oleh  sektor swasta memiliki beberapa perbedaan seperti regulasi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai organisasi publik bersifat lebih ketat sedangkan regulasi yang dimiliki oleh sektor swasta bersifat lebih fleksibel. Adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dalam regulasi yang dimiliki ini menjadi kendala dalam proses kolaborasi yang dilakukan karena biasanya sektor swasta  sering  merasa  tidak  nyaman  dengan  keberadaan  regulasi  organisasi  publik  yang bersifat ketat atau mengikat.
3. Adanya Keterbatasan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia
Keberadaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kualitas  unggul  baik  dari  segi pengetahuan  maupun  keterampilan  tentunya  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk diperhatikan karena dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas tentunya akan  memudahkan  juga  dalam  proses  kolaborasi  yang  dilakukan.  Namun  dalam  proses kolaborasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini terdapat suatu kendala dalam kualitas sumber daya manusia yaitu adanya keterbatasan dalam kualitas sumber daya manusia yang dimiliki seperti yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di lingkungan masyarakat tidak semuanya memiliki karakteristik maupun pengetahuan yang sama, namun terdapat sejumlah keragaman yang dimiliki  seperti  tidak  semua  masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang maksimal, tidak semua masyarakat memiliki pola pikir yang bersifat modern, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memberikan pandangan terhadap suatu fenomena, tidak semua masyarakat memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi, dan lainnya. Adanya keterbatasan yang dimiliki ini menjadi suatu kendala dalam proses kolaborasi yang dilakukan  yaitu  kurang  maksimalnya  partisipasi  masyarakat  yang  ditunjukan  dalam mendukung pelaksanaan program yang dilakukan karena kurangnya kualitas pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan peran dari seluruh pihak yang terlibat khususnya pemerintah dan komunitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia  yaitu  masyarakat  sehingga  dapat  memiliki  pengetahuan,  pemahaman  dan keterampilan  yang  baik  untuk  berpartisipasi  dan  mendukung  jalannya  proses  kolaborasi dalam mengaja, melestarikan dan mengembangkan sektor budaya dan pariwisata di Kota Bandung.

## SIMPULAN
Colallaborative  governance  merupakan  suatu  konsep  pola  kolaborasi  yang didalamnya  melibatkan  berbagai  pihak  lain  diluar  pemerintah  untuk  saling  bekerjasama dalam menciptakan suatu pengambilan keputusan yang efektif dan mencapai suatu tujuan bersama. Sektor pariwisata dan budaya merupakan 2 sektor yang dinilai memerlukan proses pemanfaatan collaborative governance karena didalamnya memuat berbagai hal yang luas dan mendalam mulai dari sumberdaya, Sejarah, sampai keberadaan informasi yang akurat. Oleh karena  itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengurusi persoalan budaya dan wisata melakukan kolaborasi dengan pihak  lainnya  yaitu  sektor  swasta,  akademisi,  komunitas  dan  media  dalam  menjalankan berbagai programnya dengan tujuan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan dapat
mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh kelima pihak di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dinilai telah menjadi proses pemanfaatan collaborative governance yang berjalan dengan efektif dan berhasil, yang dibuktikan melalui proses penilaian menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell And Gash (2008). Hasil yang didapatkan dari penilaian tersebut menyebutkan bahwa adanya pencapaian 4 indikator dari 5 indikator yang diukur yang berarti bahwa proses pelaksanaan konsep  collaborative  governance  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung merupakan bentuk kolaborasi yang efektif dan berhasil.
Namun  dari  keberhasilan  dan  efektifitas  yang  dicapai  dalam  proses  pelaksanaan konsep colaboorative governance yang dicapai oleh seluruh pihak, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan  dan menjadi penghambat  dalam  berjalannya proses kolaborasi yang dilakukan, yaitu adanya sifat esgoisme yang timbul, adanya regulasi yang berbelit dan tidak sesuai serta adanya keterbatasan pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan adanya  beberapa  kendala yang dihadapi tentunya diperlukan  suatu  Solusi yang dapat dilakukan agar kendala yang dihadapi dapat segera diatasi dan tidak menjadi suatu masalah  yang  berkepanjangan.  Upaya  yang  dapat  digunakan  sebagai  Solusi  dalam mengatasi kendala tersebut seperti meningkatkan kualitas komunikasi yang dijalankan antar pihak sehingga lebih terciptanya rasa saling memahami antar pihak, adanya regulasi yang dibuat  dengan  mengedepankan  nilai  efektifitas  dan  efisiensi  dan  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  keterampilan  di lingkungan masyarakat. Dengan adanya Solusi yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi guna menciptakan kolaborasi yang dapat menciptakan hasil akhir yang optimal dan sesuai dengan tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, S., & Kusumastuti, R. (2024). Penerapan Penganggaran Pada Organisasi Sektor Publik Ikatan Pemuda  Mahasiswa  Koto  Majidin-Jambi  (IPMKM-J).  Profit:  Jurnal  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi, 3(1), 120-124.
Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok  Ukur  Pengukuran  Kinerja  Pada  Organisasi  Sektor  Publik.  JCA  (Jurnal  Cendekia Akuntansi), 1(2), 58-70.
Ariesmansyah, A. (2019). Collaborative Governance Pada Program Bandung Creative Belt Di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).
Ariesmansyah,  A.,  Ariffin,  R.  H.  B.,  &  Respati,  L.  A.  COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. Jurnal EL-RIYASAH, 14(1), 58-72.
Bustomi,  T.,  Ariesmansyah,  A.,  &  Kusdiman,  A.  (2022).  Partisipasi  Publik  Dalam  Collaborative
Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(1), 48-64.
Demartoto,  A.  (2023).  PENGEMBANGAN  DIGITALISASI  PARIWISATA  BERBASIS  COLLABORATIVE
GOVERNANCE. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(2), 207-211.
Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(2), 200-210.
Fajriah, L., & Hidayat, M. T. PENERAPAN BALANCED SCORECARD DALAM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK.
Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. Aspirasi: Jurnal Masalah- Masalah Sosial, 4(2), 165-172.
Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
Kurniadi. 2020. Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur. Sleman : CV. Budi Utama. Kurniadi. 2021. Collaborative Governance Teori dan Implementasi. Banyumas : CV. Pena Persada. La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). Collaborative governance konsep dan aplikasi. Deepublish. Lawasi, E. S., & Triatmanto, B. (2017). Pengaruh komunikasi, motivasi dan kerjasama tim terhadap peningkatan kinerja karyawan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMDK), 5(1), 47-57.
Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 7-12.
Marwiyah, Situ. 2023. Good Governance. Sleman : CV. Budi Utama.
Nababan, S., Azizah, A. N., & Purnamasari, H. (2021). Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung dalam collaborative governance. KINERJA, 18(3), 409-415.
Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.
Ratner. 2012. Collaborative Governance Assessment. CGIAR.
Raushan, M. T. A. (2023). Collaborative Governance dalam pelaksanaan Bandung Calendar of Event 2022 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian.
Saleh, Choirul. 2020. Kolaborasi Pemerintahan. Tanggerang : Universitas Terbuka.
Sanyoto,  Rohni,  dkk.  2019.  Kontestasi  kepentingan  dan  Kolaborasi  Tindakan.  Jakarta.  Penabulu Foundation.
Winardi, J. (2006). Teori organisasi dan pengorganisasian.