## Pentingnya Sertifikasi Halal dan Hak Merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kuapan
The Importance of halal certification and brand rights for micro small and medium enterprises (MSME) in Kuapan Village
Tengku Arif Hidayat 1* , Irma Gusneli 2 , Khoirin Hasnah 3 , Erlita Angraini 1 , Puteri Auliya Mustika 4 , Agung Wibowo 4 , Elsa Hasni 5 , Bintang Pamungkas 6 , Teza Ibnayah Fitri 2 , Rahmatan Lil Alamin 6 , Marvellin Ocktarisya 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia
2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia
4 Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia
5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia
6 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293 Indonesia
 tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

## Diterima: 19 Oktober 2023; Disetujui: 1 Maret 2024

## Abstrak
Seluruh  pelaku  usaha  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memastikan  produknya  bersertifikat  halal dan  mempunyai  hak  merek.  Pemerintah  daerah  harus  membantu  UMKM  agar  bisa  mendapatkan sertifikasi  halal,  namun  produk  UMKM  yang  tersertifikasi  halal  di  Desa  Kuapan  masih  sedikit. Persoalan  pertama  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  memudahkan  barang UMKM  di  Desa  Kuapan  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Kedua,  bagaimana  bantuan  pemerintah daerah  Kuapan  dalam  sertifikasi  produk  pangan  halal  memberikan  perlindungan  hukum  bagi UMKM?  Data  primer  dan  data  sekunder  digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris  atau  sosio- hukum  ini.  Sesuai  dengan  temuan  penelitian  bahwa  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  agar  UMKM mempunyai  wawasan  tentang  pentingnya  memiliki  sertifikasi  halal  dan  penegakan  hak  merek  bagi UMKM:  Fasilitasi  sertifikasi  halal  barang  UMKM  di  Desa  Kuapan  yang  bentuknya  sebagai  berikut kedua,  kebijakan  anggaran  biaya  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  UMKM  baru.  Sosialisasi  dan pembinaan informal UMKM tentang sertifikasi halal.
Kata Kunci: UMKM, Perlindungan hukum, Sertifikasi halal, Hak merek.

## Abstract
All business actors are responsible for ensuring their products are halal-certified and have brand rights. The local government  must  help  MSME  enable  halal  certification,  yet  few  MSME  items  are  halal  certified  in  Kuapan village. The first issue that this study brings up is how to make it easier for MSME goods in Kuapan Village to receive  halal  certification.  Second,  how  does  the  Kuapan  regional  government  assist  in  halal  food  product certification to provide legal protection for MSMEs? Primary and secondary data are used in this empirical legal or socio-legal study. According to this study's findings, the aim of this research is for MSMEs to gain insight into  the  importance  of  halal  certification  and  enforcing  brand  rights  for  MSMEs:  The  facilitation  of  MSME goods' halal certification in Kuapan Village takes the following forms: the budgetary policy for halal certification charges for new UMKM business owners. Socializing and informal coaching of UMKM on halal certification.
Keywords: MSME, Legal protection, Halal Certification, Brand rights.

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Halim  (2020)  Kegiatan  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan  salah  satu  bidang  usaha  yang
dapat  berkembang  dan  konsisten  dalam perekonomian  nasional.  Sertifikasi  Halal adalah  suatu  proses  untuk  memperoleh sertifikat  halal  melalui  beberapa  tahap
pemeriksaan  untuk  membuktikan  bahwa bahan,  proses  produksi,  dan  sistem  jaminan halal  memenuhi  standar  Lembaga  Pengkajian Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  (Akim et  al., 2018).  Dalam  islam  suatu  kehalalan  produk sangat  diutamkan,melihat  kehalalan  dan kesucian  produk  untuk  dikonsumsi  oleh konsumen.  Dalam  Surah  al-Baqarah  [2]:  173, al-Mâ-idah [5]: 3 dan 88, alAn‘âm [6]: 145, dan al-Nahl  [16]:  114-  115,  Menegaskan  betapa pentingnya  suatu  kehalalan..  Halal  dalam memperoleh,mencari dan memprosesnya untuk  itu,  suatu  produk  yang  harus  dibuat harus  disertifikasi  dahulu  sebelum  dipasarkan kepada konsumen (Dewi, 2013).
Indonesia mempunyai mayoritas penduduk  adalah  muslim  dan  setiap  muslim wajib untuk mengkonsumsi barang yang halal. Indonesia  harus  bertindak  untuk  melindungi dan  melindungi  rakyatnya  dalam  pemenuhan hak-hak  dasarnya.  Oleh  karena  itu,  produsen dan pelaku usaha harus melindungi konsumen dengan  memahami  dan  menerapkan  standar kehalalan  produk.  Untuk  mencapai  tujuan  ini, negara  harus  lebih  aktif  mengontrol  sistem ekonomi.  Ini  ditunjukkan  oleh  strategi  yang digunakan  oleh  negara  dan  pemerintah  untuk mengatur  bisnis  dan  instrumen  perdagangan. Alenia  IV  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  menyatakan  bahwa "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."  Ini  menunjukkan  bahwa  negara harus  melindungi  semua  warga  Indonesia, terutama mereka yang beragama muslim, dari produk  halal.  Banyak  undang-undang,  seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  UU  Nomor 18  Tahun  2012  tentang  Pangan  (disingkat  UU Pangan),  dan  UU  Nomor  33  Tahun  2012 tentang  Pangan,  melaksanakan  tanggung jawab ini.
Konsumen mengharapkan Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal  (UUJPH) mengunakan  dan  menggabungkan  ide-ide baru  tentang  kehalalan  suatu  produk  agar dapat  dikonsumsi  oleh  umat  muslim  dan menurut  hukum  islam.  Menurut  Gunawan et al. (2021)  dalam  UU  JPH  juga  dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang
belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu  pentahapan,  yakni  produk  tersebut harus  diberi  label  keterangan  tidak  halal meskipun  produk  tersebut  berbahan  halalIni akan menjadi hukum materil dan formil dalam undang-undang  sebagai  subsistem  hukum nasional. Untuk memenuhi tujuan penyelenggaraan  jaminan  produk  halal,  yaitu memberikan  kenyamanan,  keamanan,  ke- selamatan, dan  kepastian ketersediaan produk halal  bagi  masyarakat  untuk  dikonsumsi  dan digunakan, serta diharapkan dapat meningkat- kan  keuntungan  bagi  perusahaan  yang  mem- produksi  dan  menjual  produk  halal  (Pasal  3 UUJPH).  Tanpa  membedakan  apakah  bisnis besar,  menengah,  kecil,  atau  mikro,  semua harus memiliki sertifikasi halal.
Menurut  Pasal  4  UUJPH,  semua  barang yang  masuk,  didistribusikan,  dan  dijual  di Indonesia  harus  memiliki  sertifikat  halal. Produk  yang  telah  disertifikasi  halal  MUI harus  memiliki  label  halal.  Jika  mereka  tidak melakukannya, mereka akan dikenakan sanksi administrasi  atau  bahkan  pidana  pelanggaran dengan  ancaman  penjara  paling  lama  5  tahun atau  denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Pasal  41  dan  56  UUJPH)  lebih  untuk  usaha kecil  dan  menengah.  Besar  kecilnya  biaya tergantung pada ukuran perusahaan,
kerumitan  proses,  banyaknya  produk,  jumlah bahan  baku,  dan  jumlah  pabrik  atau  outlet bisnis  yang  termasuk  dalam  kategori  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  pasti akan  mengalami  kesulitan  karena  perlunya sertifikasi (Syarifuddin & Siradj, 2015).
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  dan pemberlakuan  hak  merek  membuat  produksi dan  pemasaran  dari  pelaku  UMKM  rendah dan sulit diterima oleh masyarakat.
Pengamatan  awal  kami  menunjukkan  bahwa, di  Kecamatan  Tambang,  khususnya  di  Desa Kuapan,  masih  ada  banyak  produk  lokal seperti  cemilan,  keripik,  dan  rumah  makan yang  belum  disertifikasi  halal  dan  perlakuan hak  merek  oleh  usaha  kecil  dan  mikro  di Kabupaten  Kampar  masih  tergolong  rendah. Pengusaha ini juga tidak menyadari persyaratan  Pasal  4  UUJPH.  Salah  satu  cara untuk mendukung program ini adalah dengan mendorong  produsen  lokal  untuk  melakukan
sertifikasi halal dan hak merek produk mereka. Untuk  alasan  ini,  penting  untuk  mempelajari bagaimana  pemerintah  daerah  Provinsi  Riau, khususnya  di  Kecamatan  Tambang  Desa Kuapan, berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada produsen UMKM  dan  meningkatkan  ekonomi  lokal, terutama  melalui  program  sertifikasi  halal produk pangan.

## 2. METODE PENERAPAN

## Waktu dan Lokasi Pengabdian
Kegiatan  pengabdian  ini  menggunakan pendekatan sosio-legal di Desa Kuapan.

## Metode
Pendekatan  ini  memerlukan  berbagai disiplin  ilmu  sosial  dan  hukum  untuk mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan hubungannya  dengan  peristiwa  yang  sedang terjadi  di  masyarakat.  Pendekatan  sosio-legal juga  mampu  memberikan  pandangan  yang lebih  luas  tentang  fenomena  hukum  di masyarakat. Dalam penelitian  hukum empiris, data  primer  harus  dipelajari  sebelum  data sekunder.  Oleh  karena  itu,  subjek  penelitian diwawancarai  secara  langsung  tentang  data primer  dalam  penelitian  ini.  Data  sekunder terdiri  dari  bahan  hukum  primer  seperti  UUD NKRI  1945,  UUJPH,  UU  UMKM,  UU Perindustrian, UU HAM, dan UU Pemerintahan  Daerah,  serta  bahan  hukum sekunder  seperti  buku,  jurnal,  dan  berita online yang relevan dengan subjek penelitian.
Pada  kegiatan  ini  mahasiswa  KKN berperan aktif dalam membantu mensosialisasikan sertifikasi halal dan pemberlakuan  hak  merek.  Sejalan  dengan  hal itu  juga  membantu  proses  pembuatan  Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibimbing langsung  oleh  konsultan  Pusat  Layanan  Usaha Terpadu (PLUT) UMKM Kecamatan Tambang

## 3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN
Pelaksanaan dari sosialisasi ini memberikan  dampak  yang  positif  bagi  para pelaku  UMKM  di  Desa  Kuapan.  Masyarakat sangat  antusias  untuk  mendaftarkan  produk- nya ke dinas PLUT UMKM agar mendapatkan sertifikasi  halal dan pemberlakuan  hak merek. Kegiatan  ini  juga  didukung  penuh  oleh
pemerintah  desa  setempat  agar  UMKM  di Desa  Kuapan  lebih  berkembang  dan  dikenal oleh masyarakat luas maupun kancah nasional.  Kepala  Desa  juga  sangat  meng- apresiasi  kegiatan  ini  dengan  memberikan peluang  kepada  masyarakat  untuk  tetap mengembangkan  usahanya agar mendapatkan sertifikasi halal dan pemberlakuan hak merek.
Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  Koperasi Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (PLUT KUMKM) memberikan informasi dan prosedur  pengurusan  sertifikasi  halal  demi peningkatan  kualitas  dan  mutu  produk UMKM  yang  dibina.  Berdasarkan  hasil wawancara  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pemerintah  daerah  Kecamatan  Tambang senantiasa memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang adanya kewajiban sertifikasi  halal  sebagai  upaya  peningkatan mutu  produk  UMKM,  meskipun  tidak  secara khusus  dan  bersifat  informal.  Disdagperin Provinsi  Riau  telah  berupaya  memberikan kemudahan  baik  dari  segi  informasi,  akses, maupun  penyaluran  bantuan  sertifikasi  halal bagi  UMKM.  Namun  terdapat  beberapa kekurangan  seperti  minimnya  informasi  dan lemahnya  koordinasi  antara  tingkat  Provinsi dan  Kabupaten  dalam  memberikan  fasilitas sertifikasi  halal  gratis  bagi  UMKM,  dan  akses UMKM  menjadi  terbatas  akibat  adanya  limit waktu dipenghujung masa penggunaan anggaran.
Dari  kegiatan  ini  diharapkan  pelaku UMKM  di  Desa  Kuapan  sudah  memiliki sertifikat  halal  untuk  setiap  usaha  yang dikembangkan.  Melalui  sosialisasi  ini  juga masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses pemberian  sertikasi  halal  oleh  dinas  yang terkait.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  Dari  hasil  kegiatan  yang telah  dilakukan  di  aula  Kantor  Desa  Kuapan dapat diambil  kesimpulan bahwa pemahaman para  pelaku  bisnis  atau  UMKM  makanan  dan minuman  di  Desa  Kuapan  masih  tergolong rendah.  Hal  itu  ditunjukan  dengan  jumlah mayoritas  produk  makanan  yang  dihasilkan oleh  UMKM  di  Desa  Kuapan  masih  belum teruji  kehalalannya  dan  pe,berlakuan  Hak Merek secara resmi mengingat hanya sebagian
kecil  produk  makanan  di  Desa  Kuapan  yang telah  memiliki  sertifikat  halal  dari  LPPOM MUI
Rendahnya  pemahaman  pelaku  UMKM tentang  sertifikasi  halal  dan  hak  merek disebabkan  karena  masih  minimnya  kegiatan sosialisasi  sertifikasi  halal  dan  hak  merek  baik yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah, lembaga  keagamaan  ataupun  komponen masyarakat  lainnya.  Dengan  demikian,  perlu adanya  upaya  kegiatan  sosialisasi  sertifikasi halal  yang  aktif,  kontinu  dan  terarah  kepada para  pelaku  UMKM  di  Desa  Kuapan. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang  sertifikasi  halal  disebabkan  karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal  baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemerintah,  lembaga  keagamaan  ataupun komponen masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim,  A.,  Konety,  N.,  Purnama,  C.,  &  Adilla, M.H.  (2018).  Understanding  of  micro, small  and  medium  enterprises  (MSMEs) in  Jatinangor  on  the  obligation  of  halal certification  in  food  products. Kumawula: Journal of Community Service , 1 (1): 31–49.
Dewi,  D.S.  (2013). Kontribusi  logo  halal  terhadap produk  makanan  kripik  balado  Christine Hakim  dan  Mahkota. UIN  Imam  Bonjol Padang.
Gunawan,  S.,  Juwari,  J.,  Aparamarta,  H., Darmawan,  R.,  &  Rakhmawati,  N.A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem  jaminan  halal  bagi  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah  (UMKM). Sewagati , 5 (1): 8.
Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro,  kecil  dan  menengah  terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (2): 157–172.
Syarifuddin,  A.H.,  &  Siradj,  M.  (2015). Argumentasi  hukum  jaminan  produk halal. Jurnal Bimas Islam , 8(1).