## MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET
Hwian Christianto Email: hwall4jc@yahoo.co.id

## Abstract
Internet child pornography is criminalized in three different regulations, i.e. the Criminal Procedural Act  (no.  8/1981),  Electronic/Digital  Information  and  Transaction  Act  (Act  no.  11/2008)  and Pornography  Act  (Act  no.  44/2008).    As  a  result,  law  enforcers  has  to  choose  between  these  three different rulings and this may create uncertainty in which ruling from which act should prevail.  The author compares the above acts and reveals the comparative advantage of these three different acts in  dealing  with  child  pornography.  The  main  finding  here  is  that  each  act  should  be  considered supplementary to each other and in combination should be enforced in such a way as to yield justice and legal certainty.
Keywords: formal criminal law, criminal case, pornography, internet

## Abstrak
Pengaturan  hukum  pidana  formil  dari  pidana  pornografi  melalui  internet  tidak  semata mendasarkan diri pada KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) melainkan juga Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  No.  11  Tahun  2008)  serta  Undang-Undang  Pornografi  (UU  No.  44 Tahun  2008).    Adanya  tiga  peraturan  perundang-undangan  berbeda  memunculkan  persoalan ketentuan  manakah  yang  harus  diberlakukan  ketika  berhadapan  dengan  kasus-kasus  pornografi melalui  internet.  Kajian  secara  mendalam  terhadap  ketiga  peraturan  perundang-undangan menunjukkan bahwa masing-masing memiliki keunggulannya sendiri.  Temuan terpenting di sini adalah  bahwa  seharusnya  ketiganya  dapat  saling  melengkapi  dan  dikombinasikan  untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan ketika berhadapan dengan kasus-kasus pornografi anak.
Kata kunci: hukum pidana formil, perkara pidana, pornografi, internet

## Pendahuluan
Hukum pidana formil menjadi bagian penting dari pemberlakuan hukum di masyarakat. Pemahaman hukum pidana formil selalu berfokus pada hukum acara pidana 1 yang  mengatur  tentang  tata  cara  atau  prosedur  yang  harus  dipenuhi untuk menegakkan ketentuan hukum pidana yang dilanggar melalui badan-badan Negara  (polisi,  jaksa  dan  hakim). 2 Keberadaan  hukum  pidana  formil  ini  sangat penting  terutama  dalam  perkara  pornografi  melalui  internet  karena  perbuatan pornografi  melalui  internet  pada  dasarnya  merupakan  pelanggaran  terhadap
1 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm., 1.
2 E.Y.  Kanter  &  S.R.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,  Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm., 20.
hukum  pidana  materil  yang  berlaku  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  atau  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008).  Partodihardjo  menegaskan  bahwa  pelanggaran  konten  laman  internet terbanyak saat ini terkait dengan pornografi dalam bentuk gambar, cerita maupun gambar  bergerak. 3 Data  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  pada  akhir tahun  2015  telah  berhasil  memblokir  766.394  laman  internet  yang  dinilai memiliki  konten  negatif. 4 Laman  yang  mengandung  konten  pornografi  sendiri menempati peringkat teratas sebagai alasan pemblokiran laman internet dengan prosentase 98,32% (735.497 laman). 5
Berbagai kasus pornografi melalui internet dalam berbagai macam bentuk telah  terjadi  di  masyarakat  sebagai  bentuk  penyalahgunaan  media  internet. Penegakan  hukum  atas  pelanggaran  hukum  tersebut  secara  umum  memiliki kesamaan  dengan  penegakan  hukum  atas  pelanggaran  hukum  pada  perkara pidana  lainnya.  Perbedaan  yang  unik  justru  muncul  sebagai  akibat  adanya keunikan  karakteristik  dari  perbuatan  pornografi  yang  menggunakan  media internet. Pengaturan terhadap hukum pidana formil terhadap perkara pornografi sejauh  ini  telah  mendapatkan  pengaturan  secara  khusus  dalam  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).
UU ITE memberikan pengaturan tersendiri dalam hal penanganan perkara pornografi  internet  baik  terkait  prosedur  penegakan  hukum  maupun  alat  bukti yang baru dalam hukum acara pidana. Di sisi lain pengaturan UU Pornografi juga memberikan penekanan khusus dalam menanggulangi perbuatan pornografi. Hal tersebut  tampak  dalam  pengaturan  mekanisme  penanganan  perkara  pornografi yang  lebih  khusus  jika  dibandingkan  dengan  penanganan  perkara  pidana  pada umumnya.  Kedua  pengaturan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  dalam
3 Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm., 46.
4 Siaran Pers No. 101/PIH/KOMINFO/12/2015, “Siaran Pers tentang Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi”, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6555/Siaran-Pers-NO-101-PIH- KOMINFO-12-2015-Tentang-Pemblokiran-Situs-Judi-dan-Pornografi /0/siaran_pers#.Vqb6QVJjLIU, 31 Desember 2015, dunduh 22 Januari 2016
5 Id.
penanganan  perkara  pidana  pornogafi  melalui  internet  menjadi  sebuah  hal  yang menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut.  Kejelasan  atas  prosedur  mana  yang  berlaku menjadi  bagian  penting  dalam  hukum  acara  pidana  sebagai  sarana  penegakan hukum  tanpa  harus  merampas  hak  asasi  manusia  sebagai  akibat  ketidakpastian hukum.

## Pembahasan
Mekanisme Khusus Penegakan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terhadap Perkara Pidana Pornografi melalui Internet
Sejak  diundangkannya  UU  ITE  pada  21  April  2008,  Indonesia  telah memiliki hukum khusus yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan menggunakan  internet. Pengaturan  dalam bidang  hukum  pidana  telah  dilakukan baik dari segi hukum pidana materiil yang terdapat dalam Bab VII, pasal 27- pasal 37 UU ITE maupun segi hukum pidana formiil yang terdapat dalam Bab X, pasal 42-  pasal  44  UU  ITE.  Pengaturan  hukum  pidana  formil  secara  khusus  dalam  UU ITE  menunjukkan  adanya  pemahaman  akan  perbedaan  penanganan  terhadap perkara  pidana  informasi  dan  transaksi  elektronik,  termasuk  di  dalamnya perbuatan  pidana  pornografi  melalui  internet.  Hanya  saja  pengaturan  dalam  UU ITE terkait hukum pidana formil tidak menjabarkan secara rinci prosedur apa saja yang  harus  dilakukan  pada  saat  penegak  hukum  menghadapi  perkara  pidana informasi dan transaksi elektronik. Penegakan hukum saat terjadi perkara pidana seharusnya  dapat  dilakukan  dalam  sebuah  rangkaian  proses  hukum  mulai  dari penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  sidang  pengadilan,  putusan,  dan  upaya hukum.  Oleh  karena  itu pembahasan  secara mendalam akan  dilakukan  terhadap tiap tahap mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam UU ITE.
Mengenai  pengaturan  tentang  penyidikan  perkara  pidana  informasi  Pasal 42  UU  ITE  memberikan  penegasan  bahwa  tata  cara  penyidikan  yang  berlaku dalam  UU  ITE  adalah  penyidikan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam UU ITE.
Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan  perkara  pidana  informasi  dan  transaksi  elektronik  sepanjang  tidak merumuskan  adanya  pengaturan  khusus.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka penyidikan  tetap  didasarkan  pada  Pasal  1  angka  2  KUHAP  yang  memberikan pengaturan bahwa:
“Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.”
Berdasarkan  pengertian  pasal  1  angka  2  KUHAP,  penyidikan  sudah menunjukkan  tahapan  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan  pidana  yang  terjadi  dan  menemukan  pelaku  dari  perbuatan  pidana tersebut. Berbeda halnya dengan penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana. Penegak hukum yang bertugas dalam tahap penyidikan ini terdiri dari pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan penyidikan. Terkait dengan penyidik dalam perkara pidana informasi dan  transaksi  elektronik  ini  Pasal  43  angka  1  UU  ITE  memberikan  penegasan bahwa  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  dimaksudkan  adalah  Pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  tertentu  di  lingkungan  Pemerintah  yang  lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  diberi  wewenang  melakukan  penyidikan.    PPNS  Pemerintah  di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal perbuatan pidana informasi dan transaksi elektronik berada pada  kewenangan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dengan  Unit  Kerja Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  Adapun  tugas penyidikan dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik didasarkan atas perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik dan integritas data atau keutuhan data (pasal 43 angka 2 UU ITE). Wewenang penyidik
sebagaimana  diatur  dalam  pasal  43  angka  3-8  UU  ITE  tergambar  dalam  tabel berikut:
Tabel 1. Wewenang Khusus dari Penyidik dalam Perkara Pidana ITE
No. Wewenang Tata Cara Ketentuan Hukum 1. Penggeledahan terhadap Sistem elektronik Izin ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 43 angka 2 dan 3 2. Penyitaan  terhadap  Sistem elektronik Izin ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 43 angka 2 dan 3 3. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang KUHAP Pasal 43 angka 5 huruf a 4. Memanggil  setiap  orang  atau pihak lain untuk didengar atau diperiksa  sebagai  tersangka atau saksi KUHAP Pasal 43 angka 5 huruf b 5. Melakukan  pemeriksaan  atas kebenaran laporan dan pengaduan seseorang KUHAP Pasal 43 angka 5 huruf c 6. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha KUHAP Pasal 43 angka 5 huruf d 7. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan  Teknologi  Informasi yang  diduga  digunakan  untuk melakukan  perbuatan  pidana ITE UU ITE Pasal 43 angka 5 huruf e 8. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga sebagai tempat melakukan  perbuatan  pidana ITE UU ITE Pasal 43 angka 5 huruf f 9. Melakukan  penyegelan  dan penyitaan  terhadap  alat  dan atau sarana kegiatan Teknologi  Informasi  yang diduga digunakan secara menyimpang  dari  ketentuan peraturan perundang- undangan
UU ITE Pasal 43 angka 5 huruf g 10. Meminta  bantuan  ahli  untuk membantu penyidikan UU ITE Pasal 43 angka 5 huruf h 11. Menghentikan penyidikan perbuatan pidana ITE UU ITE Pasal 43 angka 5 huruf i 12.   Melakukan  penangkapan  atas tersangka  perbuatan  pidana ITE Meminta penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam melalui Penuntut umum Pasal 43 angka 6 13. Melakukan  penahanan  atas tersangka  perbuatan  pidana Meminta penetapan Pengadilan Negeri setempat
Pasal 43 angka 6
ITE dalam waktu 1 x 24 jam melalui Penuntut umum
14.   Dapat  Bekerjasama  dengan penyidik  Negara  lain  untuk berbagi  informasi  dan  alat bukti untuk mengungkap perbuatan pidana ITE
UU ITE Pasal 43 angka 8
Ketigabelas  wewenang  penyidikan  tersebut  saat  dilakukan  oleh  PPNS Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  pada  dasarnya  tidak  berlaku  secara mutlak. Hal tersebut didasarkan pada pengaturan pasal 43 angka 7 UU ITE yang menegaskan  pelaksanaan  penyidikan  oleh  PPNS  Kementerian  Komunikasi    dan Informatika  dikoordinasikan  oleh  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  Republik Indonesia.  Dengan  demikian  maka  wewenang  penyidik  PPNS  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  pada  dasarnya  bersifat  koordinatif  dengan  pihak kepolisian.
Sejauh  ini  upaya  penyidikan  dari  PPNS  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika terkait dengan perbuatan pornografi melalui internet tampak dalam langkah  pemblokiran  laman  internet  yang  mengandung  konten  negatif.  Maksud dari  laman  internet  yang  mengandung  konten  negatif  diantaranya  Pornografi, SARA, Penipuan/Dagang
illegal, Narkoba, Perjudian, Radikalisme, Kekerasan/ Violence , Kekerasan/Pornografi
Anak,
Keamanan Internet,
Pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual,  konten  lain-lain  dan  normalisasi. Mekanisme yang diterapkan dalam melakukan pemblokiran diperoleh dari aduan masyarakat yang dilakukan secara umum melalui alamat email aduankonten@kominfo.go.id atau dengan mengakses
situs http://trustpositif.kominfo.go.id.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, langsung melakukan pemeriksaan terhadap  kebenaran  laporan  dengan  membentuk  Rapat  Panel  Ahli  yang  terdiri atas  4  (empat)  panel  yaitu  Panel  Pertama,  Bidang  Pornografi  dan  Kekerasan terhadap  Anak  dan  Keamanan  Internet,  Panel  Kedua  Bidang  Teroris  dan  SARA, Panel  Ketiga  Bidang  Investigasi  Ilegal,  Penipuan,  Perjudian,  Obat  dan  Makanan
serta  Narkoba  dan  Panel  Keempat  Bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual. 6 Hal  yang menarik  dari  tindak  lanjut  pemeriksaan  laman  yang  dinilai  memiliki  konten negatif justru dengan melakukan pemblokiran atas laman tersebut. UU ITE tidak menyebutkan  secara  eksplisit  upaya  pemblokiran  sebagai  wewenang  dari penyidik.    Ketentuan  Hukum  pasal  43  angka  5  huruf  g  UU  ITE  hanya  mengenal upaya  penyegelan  yang  identik  dengan  upaya  pemblokiran.  Pengertian  istilah “Penyegelan”  adalah  proses  atau  cara  membubuhkan  meterai  atau  cap” 7 sedangkan  istilah  “pemblokiran”  berarti  “memberhentikan” 8 .  Simanjuntak menegaskan  bahwa  penyegelan  merupakan  tindakan  pengamanan  dengan melakukan  penutupan  tempat  sebagai  bagian  dari  upaya  paksa  keras  untuk pelaksanaan  hukum  acara. 9 Dilihat  dari  kedua  pengertian  tersebut  dapat diperoleh pemahaman bahwa kedua upaya tersebut tidak memiliki ciri yang sama dalam hal membuat obyek menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu upaya penyegelan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika. Sejalan dengan pemikiran ini, Dewi Bunga 10 juga menegaskan upaya pemblokiran laman  internet  yang  mengandung  konten  prostitusi  (pornografi)  merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam langkah pencegahan.
Tahap  penuntutan  terhadap  perkara  pidana  pornografi  melalui  internet menurut  UU  ITE  merupakan  wewenang  khusus  dari  jaksa  penuntut  umum. Ketentuan  hukum  pasal  43  angka  7  UU  ITE  menegaskan  bahwa  apapun  hasil penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Terkait dengan perbuatan  pidana  pornografi  melalui  internet,  pada  umumnya  jaksa  penuntut umum  menggunakan  ketentuan  hukum  pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE.  Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet
6 Id.
7 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.,  890.
8 Id. hlm., 139
9 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,
2009 hlm., 108.
10 Dewi Bunga, Prostitusi Cyber : Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm., 64.
yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarluaskan informasi elektronik yang  berkonten  pornografi.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  pornografi  melalui internet  dipandang  sebagai  penggunaan  internet  yang  menyimpang  dari  tujuan yang  ditetapkan.  Penuntut  Umum  pun  dapat  membuat  Surat  Dakwaan  dengan berbagai macam bentuk tergantung pada posisi kasus yang ada. Untuk perbuatan yang  jelas  melakukan  pelanggaran  terhadap  pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  dapat digunakan bentuk dakwaan tunggal, sebagaimana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Perkara  Penyebaran  Foto  Bugil  melalui  akun Facebook  dengan  terdakwa  AK  pada  Putusan  Nomor  124/Pid/SUS/2013/PN.Srg tertanggal  29  Agustus  2013. 11 Selain  itu  penggunaan  bentuk  dakwaan  alternatif dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  manakala    menangani  pornografi  melalui internet  yang  dapat  ditunjukkan  di  muka  umum  atau  dilakukan  sebagai  mata pencaharian.  Kasus  Perbuatan  mengirimkan  SMS  ( short  messages  services )  yang berisikan  percakapan  aktivitas  seksual  pada  berkas  Putusan  Nomor 393/Pi.B/2014/PN.Pdg tertanggal 10 September 2014 dituntut dengan Dakwaan Kesatu, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 45 UU ITE Dakwaan Kedua, pasal 282  ayat  (1),  ayat  (3)  KUHP. 12 Kedua  bentuk  surat  dakwaan  tersebut  sekali  lagi sangat bergantung pada perkara pornografi melalui internet yang ditangani oleh jaksa penuntut umum, tentu saja dengan tetap mendasarkan diri pada posisi kasus dan alat bukti yang ada.
Tahap  pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan,  merupakan  bagian  dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. UU ITE sendiri tidak memberikan  pengaturan  secara  khusus  tentang  pemeriksaan  perkara  pidana informasi  dan  transaksi  elektronik  oleh  karenanya  sebagai  konsekuensi  dari pelaksanaan  pasal  41  UU  ITE  berlakulah  model  pembuktian  yang  diatur  dalam KUHAP.  Tujuan  dari  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tidak  lain  untuk mengumpulkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  di depan persidangan.
11 http://putusan.mahkamahagung.go.id/, putusan diunduh 22 Januari 2016
Tahap  Putusan  pengadilan  merupakan  bagian  akhir  dari  proses pemeriksaan sidang yang berisikan fakta hukum dan barang bukti sebagai dasar bagi  hakim  untuk  memberikan  putusan.  Secara  yuridis  normatif,  UU  ITE  tidak memberikan  pengaturan  secara  khusus  terhadap  pertimbangan  hakim  maupun putusan sehingga berlakulah hukum acara pidana dalam KUHAP.

## Mekanisme  Khusus  dalam  Hukum  Pidana  Formil  menurut  Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Tidak seperti ketentuan hukum lain, hadirnya UU Pornografi mendapatkan rekasi pro dan kontra dari berbagai pihak dengan alasan pengekangan kebebasan berekspresi,  isu  gender  sampai  pada  perlindungan  kepentingan  masyarakat. Konsideran UU Pornografi sendiri menyebutkan bahwa adanya pornografi dalam berbagai  macam  bentuk  perkembangannya  mengancam  kehidupan  dan  tatanan sosial  masyarakat  Indonesia.  Pertimbangan  tersebut  menegaskan  akan pentingnya  perlindungan  terhadap  kepentingan  umum  melalui  peran  hukum pidana.  UU  Pornografi  yang  berlaku  sejak  26  November  2008  juga  memiliki pengaturan  unik  karena  tidak  hanya  mengatur  perihal  hukum  pidana  materil melainkan  hukum  pidana  formil.  Perbuatan  pornografi  beserta  dengan  sanksi pidana  atas  pelanggaran  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  diatur  dalam  BAB  II mulai  dari  Pasal  4  –  pasal  14  UU  Pornografi.  Sedangkan  ancaman  pidanamya terdapat pada pasal 29 – pasal 41 UU Pornografi. Berbeda halnya dengan UU ITE yang hanya memberikan pengaturan hukum pidana formil pada tahap penyidikan, secara  khusus  UU  Pornografi  mengatur  pidana  formil  dalam  BAB  V  mulai  dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pengaturan tersebut  menunjukkan  adanya  perhatian  khusus  dari  pembuat  undang-undang terhadap penanganan pornografi jika dibandingkan dengan perkara lainnya.
Secara  normatif,  memang  BAB  V  UU  Pornografi  memberikan  pengaturan terhadap  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  dalam  menangani  perkara  pidana pornografi. Hanya saja berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Pornografi ditegaskan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran  pornografi  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  tentang
Hukum  Acara  Pidana,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  ini.” Pengaturan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum  acara  pidana  yang berlaku  pada  perkara  pidana  pornografi  masih  didasarkan  pada  KUHAP. Kekhususan pengaturan yang terdapat dalam UU Pornografi dapat ditinjau dalam subtansi mekanisme yang diatur mulai dari Pasal 24 sampai dengan pasal 27 UU Pornografi.  Berikut  ini  disajikan  secara  ringkas,  pengaturan  khusus  dalam  UU Pornografi  yang  mempengaruhi  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  dalam menangani perkara pidana pornografi.

## Tabel 2. Pengaturan Khusus Hukum Acara Pidana menurut UU Pornografi
No.  Hal yang Diatur Tata Cara Ketentuan Hukum 1. Wewenang Penyidik untuk membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya Tidak diatur dengan jelas terkait mekanisme membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik Pasal 25 ayat (1) 2. Kewajiban pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik Tidak diatur dengan jelas mekanisme pemberitahuan atau hal yang harus ditunjukkan penyidik sebelum pemilik data melakukan penyerahan datau membuka data elektronik yang diminta Pasal 25 ayat (2) 3. Hak dari pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik untuk mendapatkan tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik Sudah jelas Pasal 25 ayat (3)& Pasal 26 4. Pengakuan data dalam bentuk tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan, elektronik, optic atau bentuk penyimpanan sebagai alat bukti Sudah jelas Pasal 24 huruf a 5. Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti Sudah jelas Pasal 24 huruf b 6. Perlakuan khusus pada data elektronik:
a. Pelampiran data elektronik yang diperiksa Tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait cara pelampiran Pasal 27 ayat (1)
dalam berkas perkara;
b. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus;
c. Kewajiban untuk merahasiakan isi maupun data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus. Tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang kapan suatu data elektronik yang sedang diperiksa benar-benar dapat dimusnahkan atau dihapus Tidak ada pengaturan lebih lanjut
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 27 ayat (3)
Berdasarkan  pengaturan  khusus  tersebut,  UU  Pornografi  tampak  dengan jelas  memberikan  penekanan  pada  perkembangan  media  informasi  maupun telekomunikasi  sebagai  sarana  penyebaran  pornografi.  Sebenarnya  pengaturan mengenai  larangan  penyebaran  pornografi  sudah  terdapat  pada  tiap  undang- undang yang mengatur tentang pertukaran informasi. Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) UU Pers, Pasal 57 jo Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi dan Pasal  57 huruf d jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU Penyiaran. Keberadaan pengaturan khusus dalam pasal 24 sampai dengan pasal 27 UU Pornografi memberikan sebuah solusi untuk menangani perkara pidana pornografi dengan lebih cepat dan mudah.
Tahap  penyidikan  dalam  perkara  pidana  pornografi  ternyata  tidak memberikan  pengaturan  secara  khusus  terhadap  penegak  hukum  yang  dapat melakukan  penyidikan.  Penjelasan  Pasal  25  UU  Pornografi  menegaskan  bahwa penyidik  adalah  Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Artinya,  UU Pornografi membatasi penyidik sebatas pada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Perkembangan  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2013,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  berinisiatif  membentuk  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Pornografi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 per 2 Maret 2012. 13 Sebagai gugus Tugas yang diemban dan anggota yang terdiri dari Menteri  dan  Jaksa  Agung,  Ketua  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI),  dan  Ketua Lembaga  Sensor  Film  (LSF).  Keberadaan  tim  ini  sama  sekali  tidak  dikenal  baik
13 Laurencius Simanjuntak, “Presiden bentuk Satgas Anti-Pornografi”, http://www.merdeka.com/politik/presiden-bentuk-satgas-anti-pornografi.html, 13 Maret 2012, diunduh 22 Januari 2016
dalam  KUHAP  maupun  UU  Pornografi  sehingga  baik  keberadaan  tim  maupun produk  yang  dihasilkan  tidak  dapat  dimasukkan  sebagai  bagian  dari  penegakan hukum.
Berdasarkan  penelusuran  data  putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  terhadap  perkara  pidana  pornografi  terdapat  173  putusan  yang  telah mendapatkan kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). 14 Sedangkan untuk perkara pidana pornografi melalui internet dapat tampak dalam dakwaan bahwa jaksa  Penuntut  Umum  telah  menggunakan  bentuk  dakwaan  alternatif.  Sebuah kasus  Tindakan  mempertontonkan  video  yang  menampilkan  seseorang  dalam kondisi  telanjang  dan  persenggamaan  di  kedai  kopi  dan  menyimpan  fail pornografi di sebuah flashdisk dalam berkas Putusan  Nomor: 513/PID/2013/PT- MDN  dituntut  dengan  dakwaan  alternatif,  pertama  melanggar  Pasal  29  UU Pornografi  dan  Kedua  melanggar  Pasal  32  UU  Pornografi.  Dalam  tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim, perkara pornogafi melalui internet  yang  sesuai  dengan  pasal  23  UU  Pornografi  tersebut  menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut dapat dipahami mengingat UU Pornografi tidak memberikan pengaturan khusus mengenai tahap pemeriksaan di sidang pengadilan maupun putusan hakim.
Hal  yang  menarik  dari  pengaturan  pasal  25  sampai  dengan  Pasal  27  UU Pornografi  ditemukan  sebuah  istilah  “data  elektronik”  yang  tidak  mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Bila pemahaman terhadap “data elektronik” dihubungkan dengan pengaturan pasal 24 UU Pornografi, maka data yang dimaksudkan adalah semua  informasi  dalam  bentuk  elektonik.  Data  tersebut  tidak  hanya  termasuk dalam  ruang  lingkup  ITE  akan  tetapi  termasuk  di  dalamnya  informasi  yang disampaikan  melalui  jaringan  internet  dan  saluran  komunikasi.  Sebaliknya,  UU ITE  sama  sekali  tidak  menyebutkan  data  elektronik  sebagai  istilah  yang digunakan.    Walaupun  demikian  pengakuan  data  elektronik  sebagai  alat  bukti yang sah dalam perkara pornografi membuat kedudukan data elektronik tidak lagi ditolak  sebagai  barang  bukti.  Chazawi  menegaskan  bahwa  sebelum  pasal  24  UU
14 http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pornografi+44+2008, diunduh 22 Januari 2016
Pornografi  berlaku,  data  elektronik  diakui  sebagai  barang  bukti  yang  memiliki fungsi tambahan ( accesoir ) atau sebagai alat bukti petunjuk. 15 Pemberlakuan Pasal 24  UU  Pornografi  menjadikan  data  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam hukum acara pidana.

## Model  Gabungan  Hukum  Pidana  Formil  pada  Perkara  Pidana  Pornografi melalui Internet
Secara  yuridis  formal  memang  UU  ITE  dan  UU  Pornografi  telah memberikan  pengaturan  secara  khusus  terkait  dengan  hukum  pidana  formil. Hanya  saja  kedua  undang-undang  tersebut  masih  merujuk  KUHAP  sebagai ketentuan hukum pidana formil dasar yang akan diberlakukan sepanjang undang- undang a quo memberlakukan lain (Pasal 42 UU ITE dan Pasal 23 UU Pornografi).
Hukum Acara Pidana yang berlaku pun dimulai dari sejak tahap awal penyidikan sampai pada putusan pengadilan atas perkara pidana pornografi melalui internet.
Sejauh ini pengaturan khusus mengenai  hukum pidana  formil  baik  dalam UU  ITE  maupun  UU    Pornografi  tidak  bersifat  mengurangi  mekanisme  hukum acara  pidana  yang  diatur  dalam  KUHAP.  Justru  pengaturan  khusus  tersebut bersifat  menambahkan  mekanisme  baru  dalam  penanganan  perkara  pidana pornografi  melalui  internet.  Misalnya  saja,  pengaturan  penyidikan  pada  perkara pidana  ITE  bagi  penyidik  diwajibkan  mendasarkan  penyidikan  pada  privasi, kerahasiaan,  kelancaran  layanan  publik,  integritas  data,  dan  keutuhan  data  yang selama  ini  belum  dikenal  dalam  KUHAP  (pasal  43  ayat  (2)  UU  ITE).  Begitu  pula dalam UU Pornografi diatur pemahaman baru tentang data elektronik sebagai alat bukti  yang  harus  dilampirkan  dalam  berkas  perkara  (pasal  27  ayat  (1)  UU Pornografi). Berdasarkan pemahaman terhadap pengaturan khusus dalam hukum acara  pidana  yang  diatur  dalam  UU  ITE  dan  UU  Pornogarfi  maka  pengaturan hukum  acara  pidana  atas  perkara  pidana  pornografi  melalui  internet  bersifat saling  melengkapi  dan  mendukung  pelaksanaan  hukum  acara  pidana  dalam KUHAP.
15 Adami Chazawi, Tindak Pidana: Pornografi, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm., 249.
Penggunaan  kedua  ketentuan  hukum  tersebut  dalam  menangani  perkara pidana secara khusus mengenai perkara pidana pornografi melalui internet dapat dilakukan mengingat karakteristik perbuatan pornografi melalui internet sendiri. Perbuatan  pornografi  melalui  internet  terkait  erat  dengan  penggunaan  sarana internet  yang  disalahgunakan  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  yaitu menampilkan  informasi  yang  memiliki  muatan  melanggar  kesusilaan  (Pasal  27 ayat (1) UU ITE) dan penampilan obyek pornografi yang menjadi obyek dilarang dalam UU Pornografi. Tentu saja pengaturan khusus dari kedua ketentuan hukum tersebut  tetap  didasarkan  pada  pengaturan  hukum  acara  pidana  sebagaimana berlaku  dalam  KUHAP.  Pemberlakuan  hukum  acara  pidana  dalam  KUHAP  sama artinya  dengan  memberlakukan  “ criminal  justice  process ”  yang  bersumber  pada “ criminal  justice  system ”.  Atmasasmita 16 menegaskan  bahwa  pengaturan  KUHAP memberikan  wewenang  pada  tiap  aparat  penegak  hukum  untuk  bekerjasama sebagai  sebuah  sistem  sehingga  penanganan  perkara  akan  mengikuti  sebuah proses  hukum  yang  jelas.  Tahapan  tersebut  dimulai  dari  tahap  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  sampai  pemeriksaan  di  muka  sidang.  Berikut  disajikan tabel  kombinasi  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  dalam  perkara  pidana pornografi melalui internet dari tiap tahap penegakan hukum.

## Tabel 3.
Model Gabungan Hukum Acara Pidana Khusus dalam Penanganan Perkara Pidana Pornografi melalui Internet
TAHAPAN KUHAP UU ITE UU PORNOGRAFI Penyelidikan Pasal 5 KUHAP 1. Menerima laporan atau pengaduan
2. Mencari keterangan dan
barang bukti
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
4. Tindakan lain menurut hukum
Tidak ada pengaturan Penyidikan 1. Tindakan  dalam  penyidikan didasarkan  pada  wewenang penyidik yaitu: a. Penerimaan laporan atau pengaduan tentang - Menerima laporan atau pengaduan dan pemeriksaan dari seseorang (pasal 43 angka 5 - Wewenang Penyidik untuk membuka akses, memeriksa, dan membuat
16 Romli Atmasasmita,  Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, BinaCipta, Bandung, 1983, hlm., 16-17.
perbuatan pidana; b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; c. Memberhentikan tersangka dan memeriksa identitasnya; d. Melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan; e. Melakukan  pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil  sidik  jari  dan memotret seseorang;
g. Memanggil  orang  untuk didengar  atau  diperiksa sebagai  tersangka  atau saksi;
h. Mendatangkan  ahli  untuk pemeriksaan perkara; i. Mengadakan  penghentian penyidikan; j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. (Pasal 7 ) 2. Pembuatan berita acara atas pelaksanaan wewenang di pasal 7 KUHAP ( Pasal 8 ayat (1) 3. Penyerahan berkas perkara di tahap pertama dan saat penyidikan dianggap selesai disertai barang bukti ke penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) dan (3)
huruf a)
- Penangkapan,
penahanan,
Penggeledahan dan penyitaan terhadap Sistem elektronik dan tempat tertentu   (pasal 43 angka2, 3 dan 6 serta pasal 45) - Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan
Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 43 angka 5 huruf g)
- Memanggil setiap orang atau pihak lain untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi (pasal 43 angka 5 huruf b) - Meminta bantuan ahli untuk membantu penyidikan
- Menghentikan penyidikan perbuatan pidana ITE
- Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan perbuatan pidana ITE - Dapat bekerjasama dengan penyidik
salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya (pasal 25 ayat (1) Perlakuan  khusus pada data elektronik: a. Pelampiran data elektronik yang diperiksa dalam berkas perkara;
b. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus;
Kewajiban untuk merahasiakan isi maupun data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus
Negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti untuk mengungkap perbuatan pidana ITE Penuntutan 1. Penuntut Umum akan melakukan wewenangnya antara lain (pasal 14 ): a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan (pasal 138);
b. Mengadakan pra penuntutan bila ada kekurangan pada penyidikan; c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan; d. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 dan 143);
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan (pasal 143 ayat
(1); f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara di sidangkan; g. Melakukan penuntutan;
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum; j. Melaksanakan penetapan hakim. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Acara Pemeriksan
Biasa)
1. Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan mempelajarinya terkait wewenang mengadili perkara yang diajukan (pasal 147 dan 148);
2. Pengadilan negeri menerima dan mengadili perkara tersebut (pasal 152 ayat (1);
3. Pemanggilan terdakwa untuk hadir persidangan
(pasal 145 dan pasal 152
ayat (2)
4. Permulaan sidang: -hakim: pemeriksaan identitas
terdakwa – Penuntut umum: membacakan surat dakwaan 5. Pemeriksaan sidang:
- Pemeriksaan saksi (pasal 159)
- Bantuan keterangan saksi ahli (pasal 179 dan 180);
- Pemeriksaan barang bukti
(pasal 181)
6. Pengajuan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum (pasal 182 ayat (1);
7. Pengajuan pembelaan oleh pihak terdakwa dan jawaban oleh penuntut umum (pasal
182 ayat (2) dan (3) 8. Musyawarah oleh  majelis hakim berdasarkan surat dakwaan (pasal 182 ayat (3)- (8) Putusan Hakim 1. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (pasal 183); 2. Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 184) 3. Pengadilan menjatuhkan pidana apabila menilai terdakwa bersalah (pasal
193 ayat (1) yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum (pasal 195)
4. Putusan harus dicantumkan dalam surat putusan (pasal
199) dan ditandatangani hakim dan panitera setelah putusan diucapkan (pasal
200)
5. Panitera membuat berita acara sidang (pasal 202)
Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagai alat bukti (pasal 44 huruf b) Pengakuan data dalam bentuk tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan, elektronik, optic atau bentuk penyimpanan sebagai alat bukti (pasal 24 huruf a & b)
Berdasarkan Tabel  3. tersebut  tampak  bahwa  pengaturan  khusus  hanya memberikan  tambahan  terhadap  mekanisme  baru  dalam  proses  penyidikan  dan alat  bukti  baru  dalam  perkara  pidana  pornografi  melalui  internet.  Secara keseluruhan  dapat  diartikan  bahwa  hukum  acara  pidana  sebagaimana  diatur
dalam  KUHAP  masih  tetap    menjadi  pedoman  utama.  Walaupun  UU  ITE  dan  UU Pornografi  tidak memberikan  pengaturan  terhadap  penyelidikan,  tahap  ini  tetap berlaku  sebagai  bagian  dari  proses  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  sesuai KUHAP.  Dengan  tidak  diaturnya  pelaksana  penyelidikan  dalam  UU  ITE  maupun UU Pornografi maka penyelidik yang dimaksud adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidikan menjadi “monopoli tunggal” polisi 17 yang tidak boleh dilakukan campur tangan terhadapnya.
Keunggulan  dari  pengaturan  khusus  yang  ada  dalam  UU  ITE  maupun  UU Pornografi lebih terdapat pada penekanan peran serta masyarakat dalam proses penyidikan  pornografi  melalui  internet  dengan  cara  melakukan  pengaduan  atau laporan  kepada  penyidik.  Pengaturan  akan  pengaduan  dan  laporan  dari masyarakat  ini  menunjukkan  adanya  peran  penting  masyarakat  sebagai  pihak yang  aktif  dalam  melakukan  pencegahan  sekaligus  penanggulangan  pornografi melalui  internet.  Pengaturan  penyidikan  terhadap  sarana-sarana  atau  alat telekomunikasi  beserta  pemeriksaan  terhadap  data  yang  tersimpan  dalam  fail komputer,  jaringan  internet,  media  optik,  serta  bentuk  penyimpanan  data elektronik  lainnya  memudahkan  penyidik  untuk  melakukan  penanganan pornografi  melalui  internet.  Sebagaimana  diketahui  KUHAP  tidak  memberikan pengaturan  terhadap  pemeriksaan  terhadap  sarana,  fail  komputer,  jaringan internet,  media  optik,  maupun  penyimpanan  elektronik  sehingga  dalam  praktek penyidikan menimbulkan kendala bagi penyidik.
Ketentuan  hukum  pasal  184  KUHAP  hanya  mengenal  5  (lima)  alat  bukti yang  sah  sedangkan  alat  bukti  berupa  dokumen  elektronik  dan/atau  informasi elektronik  memiliki  ciri  yang  berbeda  dengan  alat  bukti  yang  sudah  diatur.  Hal tersebut  merupakan  salah  satu  ciri  perkembangan  hukum  pembuktian  modern yang  selalu  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan. 18 Pengakuan  dokumen  elektronik  dan/atau  informasi  elektronik semakin  mempermudah  penyidik  untuk  melakukan  pengumpulan  barang  bukti
17 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
18 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm., 13.
dari  perkara  pornografi  melalui  internet  sehingga  penyebarluasan  pornografi dapat ditanggulangi dengan cepat. Lebih lanjut Hiariej menegaskan bahwa adanya rekaman  video  atau  data  elektronik  merupakan physical  evidence atau real evidence . 19 Data  elektronik  yang  ada  sudah  menjadi  bukti  yang  cukup  untuk menerangkan  perbuatan  pidana  yang  terjadi  selanjutnya  hanya  diperlukan keterangan  pakar  telematika  dan  ahli  reka  wajah  untuk  membuktikan  keaslian pelaku dalam data elektronik. 20 Selanjutnya pembuktian dilakukan sesuai dengan Pasal  183  KUHAP  yang  menerapkan  teori  pembuktian  berdasarkan  Undang- Undang secara Negatif ( Negatief Wettelijk ). Alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP harus dibuktikan dalam persidangan sehingga berdasarkan alat bukti yang sah tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan 21 untuk memutus perkara.
Gabungan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  dalam  UU  ITE  dan  UU Pornografi dengan mendasarkan pemberlakuannya pada KUHAP menjadi hal yang sangat menguntungkan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa KUHAP telah  memberikan  pengaturan  secara  jelas  terhadap  mekanisme  dan  prosedur beracara  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  dari  penyelidikan  sampai putusan  hakim.  UU  ITE  dan  UU  Pornografi  secara  yuridis  normatif  ternyata memberikan  pengaturan  yang  menambahkan  wewenang,  mekanisme  dan  alat bukti  baru  sebagai  bentuk  perkembangan  hukum  acara  pidana.  Penggabungan hukum  acara  pidana  tersebut  merupakan  bagian  dari  upaya  harmonisasi peraturan  hukum  yang  sangat  menunjang  pembangunan  hukum  nasional  pada masalah  penegakan  hukum. 22 Gabungan  hukum  acara  pidana  disini  ditekankan pada upaya penanggulangan perbuatan pornografi melalui internet dalam proses hukum  acara  pidana  yang  sudah  diatur  dengan  jelas  pada  ketentuan  hukum pidana  yang  berlaku.  Hanya  saja  sampai  sejauh  ini  baik  UU  ITE  maupun  UU Pornografi  memiliki  penekanan  tersendiri  yang  memungkinkan  untuk
19 Id. 14
20 Eddy O.S. Hiariej, “ Pyhsical Evidence & Pornografi”, Seputar Indonesia, 9 Juli 2010, hlm., 12.
21 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm., 250.
22 Wicipto Setiadi, ”Pembangunan Hukum  Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2012, Jakarta, hlm., 12
digabungkan  secara  bersama-sama  sebagai  bentuk  hukum  acara  pidana  khusus terkait perkara pornografi melalui internet.

## Penutup
Pengaturan  mekanisme penegakan hukum atas perkara pornografi melalui internet  telah  mendapatkan  pengaturan  secara  khusus  dalam  UU  ITE  dan  UU Pornografi.  Pengaturan  khusus  terhadap  hukum  pidana  formil  dalam  perkara pidana  pornografi  melalui  internet  telah  dilakukan  secara  parsial  dalam  UU  ITE dan UU Pornografi yang berfokus pada tahap penyidikan. UU ITE menitik beratkan pada  tahap  penyidikan  dengan  memberikan  pengaturan  baru  terhadap  PPNS dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyidik, wewenang dan mekanisme  penyidikan  terhadap  sarana  dan/atau  sistem  elektronik  serta  alat bukti baru berupa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Sedangkan UU  Pornografi  memberikan  penambahan  wewenang  penyidik  untuk  melakukan pemeriksaan  pada  data  atau file yang  disimpan  dalam  segala  bentuk  media penyimpanan ditambah dengan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang diakui.  Hanya  saja  pengaturan  dari  kedua  Undang-Undang  tersebut  dapat diintegrasikan  atau  dipadukan  dengan  mekanisme  penegakan  hukum sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  justru  menjawab  kebutuhan  mekanisme  dan alat  bukti  baru  dalam  menangani  perkara  pidana  pornografi  melalui  internet. Penegak  hukum  pun  harus  memperhatikan  pengaturan  hukum  pidana  formil dalam  KUHAP,  UU  ITE  maupun  UU  Pornografi  mengingat  ketiganya  memiliki kombinasi  yang  mendukung  penanganan  perkara  pornografi  melalui  internet secara lebih efisien.

## Daftar Pustaka
Buku Adami  Chazawi,  Tindak  Pidana  Pornografi,  Putra  Media  Nusantara,  Surabaya, 2009.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. ________________, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Dewi  Bunga,  Prostitusi Cyber :  Diskursus  Penegakan  Hukum  dalam  Anatomi Kejahatan Transnasional, Udayana University Press, Bali, 2012. Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.
E.Y.  Kante,  &  Sianturi,  S.R.,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Nikolas  Simanjuntak,  Acara  Pidana  Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
Romli  Atmasasmita,  Bunga  Rampai  Hukum  Acara  Pidana,  BinaCipta,  Bandung,
1983.
Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

## Jurnal
Wicipto  Setiadi,  ”Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Peningkatan  Supremasi Hukum”, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 1, No. 1, Januari-April 2012, Jakarta
Lain-Lain Hiariej, Eddy O.S.,  “ Pyhsical Evidence & Pornografi”, Seputar Indonesia , 9 Juli 2010 Siaran Pers No. 101/PIH/KOMINFO/12/2015, “Siaran Pers tentang Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi”, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6555/Siaran-Pers-NO- 101-PIH-KOMINFO-12-2015-Tentang-Pemblokiran-Situs-Judi-dan- Pornografi-/0/siaran_pers#.Vqb6QVJjLIU, 31 Desember 2015, dunduh 22 Januari 2016.
Mahkamah konstitusi, http://putusan.mahkamahagung.go.id/, putusan diunduh 22 Januari 2016.
Laurencius Simanjuntak, “Presiden bentuk Satgas Anti-Pornografi”, http://www.merdeka.com/politik/presiden-bentuk-satgas-anti- pornografi.html, 13 Maret 2012, diunduh 22 Januari 2016