## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1932-1935 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
Abdul Jafar, Dea Justicia Ardha*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: deajusticia14@gmail.com
Abstrak. Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat Bugis di kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin. Masyarakat suku  Bugis  merupakan  penganut  sistem  pewarisan  menarik  garis  keturunan  Bapak  (Patrilinial).  Pelaksanaan  pembagian  harta waris pada masyarakat Bugis dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah ahli waris, dalam bentuk musyawarah kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris.  Musyawarah  mufakat tersebut terjadi karena  adanya ahli waris  yang dituakan (anak tertua laki-laki) atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris. Ditinjau dari Prespektif hukum waris Islam banyak terdapat persamaan namun demikian tidak terlepas dari perbedaan antara kedua sistem hukum waris ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  mengkaji dan meneliti pembagian waris menurut adat Bugis dalam Perspektif hukum Islam? Penelitian ini menggunakan penelitian  normatif  dengan  mempergunakan  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  didukung  oleh  data  primer  sebagai  data tambahan  dan  tidak  bermaksud  menguji  hipotesa.  Proses  pembagian  harta  waris  adat  Bugis  di  Kabupaten  Banyuasin,  tidak mengenal  cara  perhitungan  Matematika,  sebagaimana  hukum  waris  Islam  membagikan  bagian-bagian  tertentu  pada  ahli  waris sesuai dengan kedudukan masing-masing tetapi selalu didasarkan pertimbangan atas hasil musyawarah, kepantasan ,kesepadanan mengingat wujud benda serta ketentuan hukum waris yang berlaku. Pembagian harta waris pada masyarakat Bugis anak laki-laki mendapat lebih banyak bagian dibandingkan dari jumlah yang di dapat oleh anak perempuan.
Kata Kunci: Pembagian Waris; Adat Bugis; Perspektif Hukum Islam
Abstract. The implementation of the division of inheritance according to bugis customary law in Banyuasin II district, Banyuasin regency.  The  Bugis  people  are  adherents  of  the  inheritance  system  drawing  the  lineage  of  the  Father  (Patrilinial).  The implementation of the division of heirs in the Bugis community is carried out first by the deliberation of the heirs, in the form of family deliberations carried out by the heirs. The deliberation of the consensus occurred due to the presence of an aged heir (the eldest son) or the existence of family harmony among the heirs. Judging from the perspective of Islamic inheritance law, there are many similarities, but nevertheless it is inseparable from the differences between these two inheritance law systems. The problem in this study is to study and examine the division of inheritance according to Bugis customs in the Perspective of Islamic law? This study uses normative research by using  secondary data as the main data and supported by primary data as additional data and does not intend to test hypotheses. The process of dividing bugis customary inheritance in Banyuasin Regency, does not know how to calculate mathematics, as Islamic inheritance law distributes certain parts to the heirs according to their respective positions but is always based on consideration of the results of deliberations, appropriateness, harmony considering the form of objects and the provisions of the applicable inheritance law.  The division  of inheritance in  bugis  society of boys gets more shares than  the amount obtained by girls.

## Keywords: Division of Inheritance; Bugis Customs; Perspectives of Islamic Law

## PENDAHULUAN
Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang  berbhineka  tunggal  ika,  yang  berbeda-beda  Suku, Agama,  Ras,  dan  antar  golongan  (SARA),  yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan Negara Pancasila sejak  tanggal  17  Agustus  1945  (Hilman  Hadikusuma, 2003).  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  masyarakat yang beragam suku. Dari berbagai suku ini menimbulkan  pula  keanekaragaman  budaya  dan  adat istiadat.  Pada  umumnya  bahwa  keturunan  itu  ada hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah antara  orang  tua  dengan  anak-anaknya,  dan  juga  ada akibat  hukum  yang  berhubungan  dengan  keturunan, akibat  hukum  ini  tidak  sama  disetiap  daerah.  Walaupun demikian  keturunan  merupakan  unsur  yang  hakiki  serta mutlak  bagi  suatu  kelompok  masyarakat,  suku  ataupun kerabat  yang  menginginkan  dirinya  tidak  punah  dan menghendaki  adanya generasi penerus.  Individu sebagai
keturunan  (anggota  keluarga)  mempunyai  hak  dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam  keluarga  yang  bersangkut  paut  terhadap penggunaan  nama  keluarga,  wajib  saling  memelihara, saling  membantu,  saling  mewakili  serta  melakukan perbuatan  hukum  dengan  pihak  ketiga  dan  lain sebagainnya.
Setiap  warga  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia memiliki  adat  (kebiasaan)  yang  berbeda  antara masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dengan adanya  ketidaksamaan  inilah  kita  dapat  mengetahui bahwa  adat  (kebiasaan)  merupakan  sumber  dan  unsur terpenting  yang  memberikan  identitas  setiap  warga masyarakat.  Studi  terhadap  hukum  adat  pada  dasarnya sangat  menarik  tidak  saja  karena  hukum  adat  telah menjadi  salah  satu  bagian  yang  penting  dalam  suatu disiplin  ilmu  hukum,  akan  tetapi  juga  hal  yang disebabkan  oleh  kenyataan  masih  tetap  dipatuhi  dan
Abdul  Jafar  dan  Dea  Justicia  Ardha,  Sistem  Pembagian  Waris  Menurut  Adat  Bugis  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  di

## Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
dikembangkan  di  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  di kota-kota  maupun  di  desa-desa. Oleh  karena  itu  dalam hal  ini  peranan  hukum  adat  perlu  diperhatikan keberadaannya  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya mengenai  proses  pembagian  harta  warisan  (Abdul  Gani Abdullah, 1994).
Inti  unsur-unsur  hukum  adat  guna  pembinaan hukum  waris  Nasional  adalah  hukum  waris  adat.  Oleh karenanya  bahan-bahan  hukum  waris  adat  perlu diketengahkan  dengan  jalan  melakukan  penelitian kepustakaan  yang  ada  maupun  penelitian  dilapangan untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat di seluruh wawasan Nusantara  ini  dapat  dicari  titik  temu  dan  kesesuaiannya dengan kesadaran hukum Nasional (Hilman Hadikusuma, 2003).  Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang dinamakan  kematian.  Akibat  hukum  yang  selanjutnya timbul  dengan  terjadinya  peristiwa  hukum  kematian seseorang, diantaranya masalah penerusan dan peralihan hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal (Abdul  Wahid,  2011).  Oleh  karena  itu  aspek-aspek hukum waris adat Bugis, dijadikan suatu perbandingan  hukum  dalam  Perspektif  hukum  Islam untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan asas-asas hukum waris adat Bugis yang terdapat di Desa Teluk  Payo  Kecamatan  Banyuasin  II  Kabupaten Banyuasin  dapat  dicari  titik  temu  dan  kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dalam hukum waris adat tidak ada peraturan  yang  seragam  atau  patokan  tertentu  bagi berbagai  lingkungan  hukum,  walaupun  dapat  ditujukan mengenai  azas-azas  maupun  unsur-unsur  dalam  hukum waris adat.
Hukum  waris  adat  adalah  sebagian  dari  ilmu pengetahuan  tentang  hukum  adat,  yang  berhubungan dengan  kekeluargaan  dan  kebendaan.  Sebegai  ilmu pengetahuan ia memerlukan penguraian yang sistematis, yang  tersusun  bertautan  antara  yang  satu  dan  yang  lain sebagai  kesatuan.  Ilmu  pengetahuan.  Adanya  kebenaran yang objektif, walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu  sosial  itu  dipengarui  oleh  perkembangan  keadaan (Hilman  Hadikusuma,  2003).  Apabilah  kita  lihat pengertian-pengertian  yang  dikembangkan  oleh  para ahli/sarjana,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bangsa Indonesia  kaya  atas  Budaya  dan  adat  istiadat,  sehingga melahirkan  suatu  hukum  dikalangan  suku-suku  itu  dan kemudian  membentuk  hukum  adat  yang harus dilaksanakan  dalam  suatu  kelompok  masyarakat. Aturan-aturan  yang  demikian  itu  terdapat  dan  berlaku dalam  kehidupan  masyarakat  adat  yang  pada  umumnya berporos kepada kehidupan desa. Demikian pula dengan pewaris  dan  para  ahli  waris  yang  masih  tetap mempertahankan  sifat-sifat  kekeluargaan  yang  akrab, masih  tetap  menghormati  kerabat  dan  ikatan,  hal  yang demikian itu pula tergambar dengan jelas di Masyarakat Adat  Bugis  di  Kecamatan  Banyuasin  II  Kabupaten
Banyuasin  dimana  mayoritas  penduduknya  memeluk agama  Islam,  akan  tetapi  untuk  pembagian  harta  waris masih dominan menggunakan hukum adat Bugis. Tujuan penelitian  adalah  untuk  mengkaji  dan  meneliti pembagian  waris  menurut  adat  Bugis  dalam  Perspektif hukum Islam.

## METODE
Sejalan  dengan  permasalahan  yang  dibahas dengan  tujuan  yang  bermaksud  menelusuri  pelaksanaan pembagian waris, terutama yang bersangkut paut dengan pembagian  waris  menurut  adat  Bugis  dalam  Perspektif hukum  Islam  di  kecamatan  Banyuasin  II  kabupaten Banyuasin.  penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian Normatif dengan mempergunakan data sekunder sebagai data  utama  dan  didukung  oleh  data  primer  sebagai  data tambahan  dan  tidak  bermaksud  menguji  hipotesa. Penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah  (norma). Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  (Soekanto  dan Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian  Hukum  Normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi (Marzuki,  2010).  Pada  penelitian  hukum  jenis  ini, seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Amiruddin dan Asikin, 2006).
Untuk  menghimpun  bahan  digunakan  metode library research, yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan, himpunan peraturan  perundang-undangan,  artikel-artikel hukum,  dan  berbagai  sumber  tertulis  lainnya,  yang menekankan  pada  penelitian  tarhadap  literatur  hukum krimonologi  dan  perundang-undangan  yang  berlaku berkenaan  dengan  dasar-dasar  kriminologi  dan  teori- teori  pembuktian.  Bahan-bahan  yang  telah  dihimpun selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

## HASIL
Hukum  adat  adalah  aturan  kebiasaan  manusia dalam  hidup  bermasyarakat.  Sejak  manusia  itu diturunkan  Tuhan  kemuka  bumi,  maka  ia  memulai hidupnya  berkeluarga,  kemudian  bermasyarakat,  dan kemudian  bernegara.  Dengan  demikian  yang  dimaksud hukum  Adat, adalah  adat  yang  mempunyai  sanksi, sedangkan istilah “ adat” yang tidak mengandung sanksi adalah “ kebiasaan yang normatif”, yaitu kebiasaan yang berwujud  aturan  tingkah  laku  yang  berlaku  di  dalam masyarakat. Hukum  Adat  akan memberikan  kesimpulan terdapatnya  keragaman  dalam  dasar  dan  susunan  atau

## Abdul  Jafar  dan  Dea  Justicia  Ardha,  Sistem  Pembagian  Waris  Menurut  Adat  Bugis  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
bentuk  masyarakat  hukum  adat  yang  berlaku  (Dewi Wulansari,  2014).  Hukum  adat  merupakan  salah  satu sumber  yang  penting  untuk  memperoleh  bahan-bahan bagi pembangunan hukum Nasional yang menuju kearah unifikasi  hukum  yang  terutama  akan  dilaksanakan melalui  pembuatan  peraturan  perundang-undangan. Hukum  Adat  adalah  suatu  hukum  yang  hidup  dan membentuk kaedah-kaedah hukum dalam suatu kelompok  masyarakat  tertentu,  dan  kemudian  dijadikan suatu  peraturan-peraturan  dalam  memberikan  batasan- batasan  apa  yang  baik  dan  tidak  baik  dalam  kehidupan masyarakat.  Hukum  yang  hidup  karena  ia  menjelmakan perasaan  hukum  yang  nyata  dari  rakyat,  sesuai  dengan fitrahnya  sendiri.  Hukum  adat  terus  menerus  dalam keadaan  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  proses perkembangan  zaman  peradaban  bangsanya.  Hukum adat  juga  merupakan  kaedah-kaedah  kesusilaan,  yang apabila masyarakat melanggar suatu kaedah hukum adat yang  berlaku  di  masyarakat.  Maka  dapat  diberikan sanksi  adat,  berupa  sanksi  sosial  sesuai  adat  yang berlaku  dan  sesuatu  yang  tidak  selaras  atau  yang bertentangan dengan kesusilaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di desa  teluk  payo  kecamatan  Banyuasin  II  kabupaten Banyuasin.  Bahwa  pada  masyarakat  Suku  Bugis  pada zaman  dahulu  di  daerah  teluk  payo  masih  mengenal sistem  pembagian  waris  adat  Suku  Bugis.  Pembagian waris  menurut  adat  Bugis  adalah  suatu  cara  pelestarian nilai-nilai  dan  budaya  yang  melambangkan  ciri  khas Suku  Bugis  di  desa  teluk  payo  kecamatan  Banyuasin  II kabupaten  Banyuain.  Dalam  penerapannya  telah dijadikan  suatu  kebiasaan  yang  membentuk  aturan hukum,  yang  di  turunkan  dari  orang  tua  pendahulu (Kakek,  Nenek,  Ayah,  Ibu)  kepada  generasi  selanjutnya secara  turun  temurun  sehingga  sampai  menjadi  suatu kebiasaan/keharusan  dalam  suatu  adat  masyarakat  suku Bugis.
Pelaksanaan  pembagian  harta  waris  pada masyarakat  Bugis  dilakukan  melalui  musyawarah  ahli waris,  dalam  bentuk  sistem  kemufakatan  kekeluargaan yang  dilakukan  oleh  para  ahli  waris  berdasarkan ketentuan  adat  yang  berlaku.  Musyawarah  mufakat tersebut  terjadi  karena  adanya  ahli  waris  yang  dituakan (anak  tertua)  atau  adanya  kerukunan  keluarga  di  antara para  ahli  waris.  Ditinjau  dari  prespektif  hukum  waris Islam  banyak  terdapat  persamaan-persamaan  namun demikian tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan antara kedua sistem hukum waris ini. Masyarakat Bugis di desa Teluk  Payo  Kecamatan  Banyuasin  II  Kabupaten Banyuasin,  melaksanakan  pembagian  harta  warisan berdasarkan  musyawarah  ahli  waris  dan  musyawarah adat.  Apabila  dalam  pembagian  harta  waris  sudah dilaksanakan  musyawarah  ahli  waris,  para  ahli  waris mendapat  kesepakatan  maka  dapat  dilaksanakan pembagian  harta  waris  sesuai  dengan  hukum  adat  yang berlaku tampa mengenyampingkan hukum Islam sebagai dasar  pembagian  harta  warisan.  Sebagaimana  hukum
waris  Islam  membagikan  bagian-bagian  tertentu  pada ahli waris sesuai dengan  kedudukan masing-masing dan ketentuan hukum Islam (Zainuddin Ali, 2010).
Masyarakat  Bugis  di  desa  Teluk  Payo kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin menganut sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis  bapak dimana  kedudukan  laki-laki  lebih  besar  pengaruhnya dari  pada  kedudukan  perempuan.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  dari  pemuka  adat  Bugis  di  desa  Teluk  Payo Bapak  “Andi  Petta  Tappa”,  beliau  mengatakan  bahwa kedudukan  anak  laki-laki  pada  masyarakat  Bugis  lebih diutamakan  dari  pada  kedudukan  anak  perempuan. Karena  anak  laik-laki  dapat  menjadi  sebagai  pelindung dan  pengayom  bagi  saudara  perempuannya,  dan  dapat menjadi pengganti orang tuanya apabila orang tua sudah meninggal. Sedangkan anak perempuan apabila ia sudah berumah  tangga  atau  bersuami  maka  ia  akan  ikut suaminya,  anak  perempuan  tidak  memiliki  tanggung jawab  yang  begitu  besar  ketika  orang  tua  sudah meninggal.  Anak  laki-laki  tertua  atau  yang  dituakan mempunyai  kewajiban  dalam  penerusan  dan  pengalihan atas  harta  peninggalan,  penerusan  dan  pengalihan  atas harta  dilimpahkan  kepada  anak  laki-laki  tertua  yang bertugas  sebagai  pemimpin  atau  yang  dituakan  dalam keluarga.  Anak  laki-laki  juga  dapat  Menggantikan kedudukan  ayah  dan  ibu  sebagai  kepala  keluarga,  dan mempunyai  tanggung  jawab  mengurus  dan  memelihara saudara-saudara  yang  lain,  terutama  bertanggung  jawab sepenuhnya  atas  harta  warisan  dalam  proses  pembagian harta warisan.
Di  dalam  masyarakat  Bugis  mengenal  yang namanya “ PABBERE”, Pabbere  adalah  pemberian  harta yang  di  berikan  dari  orang  tua  kepada  anak-anaknya sebelum  orang  tua  meninggal.  Pemberian  harta  ini seluruh  anak  laki-laki  dan  perempuan  mendapat pembagian  harta  yang  sama  tidak  ada  perbedaan  antara satu  dengan  yang  lainnya,  hal  ini  merupakan  antisipasi orang  tua  terhadap  anak-anaknya  yang  memiliki  sifat serakah  dalam  pembagian  harta  warisan  apabila  orang tua  sudah  meninggal  dunia.  Menurut  tokoh  masyarakat Bugis  di  desa  Teluk  Payo  Bapak  Syarifuddin. “Mengemukakan  bahwa  munculnya  masalah  dalam pembagian  harta  warisan  adalah  adanya  ahli  waris  di satu  pihak  yang  berpendapat  bahwa  pemberian  harta orang  tua  kepada  anak-anaknya  pada  saat  orang  tua masih hidup termasuk diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan apabila terjadi pembagian harta warisan  di  kemudian  hari.  Sedangkan  menurut  dalam pandangan  hukum  Islam  pemberian  berupa  harta  oleh orang  tua  sebelum  meninggal  itu  dapat  di  katakana pemberian dalam bentuk hibah.
Masyarakat adat bugis juga mengenal pembagian  waris  benda  pusaka  yang  dilakukan  secara turun  temurun,  seperti  Pisau  adat  Bugis  (Kuali)  yang  di sampaikan  secara  lisan.  Yang  wajib  menerimah  benda pusaka  ini  adalah  anak  laki-laki  yang  dituakan  yang wajib  memelihara  karna  ini  adalah  adat  kebiasaan  yang

## Abdul  Jafar  dan  Dea  Justicia  Ardha,  Sistem  Pembagian  Waris  Menurut  Adat  Bugis  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  di
terus  dilestarikan  oleh  orang  Bugis  yang  di  pertahankan sampai  saat  sekarang.  Di  desa  teluk  payo  kecamatan banyuasin  II  kabupaten  banyuasin  pada  umumnya berlaku  hukum  kewarisan  Islam,  dan  beberapa  hal tertentu terdapat pula cara pembagian harta warisan yang tumbuh  dari  kebiasaan  masyarakat  Bugis,  kebiasaan yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Bugis  disebut  adat Bugis. Walaupun pada umumnya masyarakat Bugis yang ada  di  desa  teluk  payo  kecamatan  banyuasin  II kabupaten  banyuasin,  mayoritas  memeluk  agama  Islam tetapi  tidak  selamanya  pembagian  harta  warisan dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Karena  rendahnya pengetahuan,  pemahaman,  dan  kesadaran  terhadap hukum  kewarisan  Islam,  sehingga  masyarakat  Bugis masih  melaksanakan  pembagian  harta  waris  menurut hukum  adat  Bugis.  Oleh  karena  itu  semakin  tinggi pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam, semoga semakin tampak pilihan hukum kewarisan Islam menjadi  kesadaran  masyarakat  Bugis  dalam  melakukan pembagian  harta  waris  di  desa  teluk  payo  kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  pembagian  waris  menurut  adat Bugis  di  kecamatan  Banyuasin  II  kabupaten  Banyuasin. Masyarakat  suku  Bugis  merupakan  penganut  sistem pewarisan  menarik  garis  keturunan  Bapak.  Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Bugis dilakukan melalui musyawarah ahli waris, dalam bentuk musyawarah kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris.  Musyawarah  mufakat  tersebut  terjadi  karena adanya  ahli  waris  yang  dituakan  (anak  tertua)  atau adanya  kerukunan  keluarga  di  antara  para  ahli  waris. Ditinjau  dari  Prespektif  hukum  waris  Islam  banyak terdapat  persamaan  namun  demikian  tidak  terlepas  dari perbedaan  antara  kedua  sistem  hukum  waris  ini.  Proses pembagian  harta  waris  adat  Bugis  di  Kabupaten Banyuasin,  masyarakat  Bugis  tidak  mengenal  cara perhitungan  Matematika,  sebagaimana  hukum  waris Islam  membagikan  bagian-bagian  tertentu  pada  ahli waris  sesuai  dengan  kedudukan  masing-masing  tetapi selalu  didasarkan  pertimbangan  atas  hasil  musyawarah kepantasan  serta  kesepadanan  mengingat  wujud  benda serta  ketentuan  hukum  waris  yang  berlaku.  Pembagian harta  waris  pada  masyarakat  Bugis  anak  laki-laki mendapat lebih banyak bagian dibandingkan dari jumlah yang  di  dapat  oleh  anak  perempuan.  Dalam  hal  ini peranan  hukum  Adat  perlu  diperhatikan  keberadaanya dalam kehidupan masyarakat  khususnya mengenai  harta warisan. Sehingga apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan pada hakekatnya selalu dipengaruhi oleh alam pikiran  dan  sendi-sendi  kehidupan.  Sistem  pewarisan  di Indonesia  mempunyai  pedoman  yang  sama  dalam pembagian  warisan  agar  adanya  keadilan  dalam pembagian waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Gani  Abdullah,  1994, Pengantar  kompilasi Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta Abdul  Wahid,  2011, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Ahmad  Azhar  Basyir,  2004, Hukum  Waris  Islam, UII Press Yogyakarta.
Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Mode Penelitian  Hukum, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Ahmad  Rofiq,  2001, Hukum  Islam  Di  Indonesia. Gama Media, Yogyakarta
Amin  Husein  Nasution,  2012, Hukum  Kewarisan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Dewi  Wulansari,  2014, Hukum  Adat  Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung Moh.  Muhibbin,  2011, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Mohammad  Daud  Ali,  2005, Hukum  Islam, PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Otje  Salman,  2007,  Kesadaran  Hukum  masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni Bandung. Sajuti  Thalib,  2004, Hukum  Kewarisan  Islam  Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Soekanto,  Soerjon  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Zainuddin  Ali,  2010, Pelaksanaan  Hukum  Waris  Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.