## EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)

## Lukman Budi Santoso
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia lukmanbudi24@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of rules related to the husband is the head of the family and the wife is a housewife seems to cause gender discrimination. That is, if it is associated with a phenomenon that occurs at this time is no longer relevant. This study aims to analyze the existence of the role of women as head of the family in terms of the perspective of CLD-KHI and Qira’ah Mubadalah. This type of research is library research using qualitative methods and gender analysis, which produce descriptive analytical data. The results showed that the position, rights, and obligations of husband and wife in CLD-KHI perspective are equal in domestic life and life in society. The role as the head of the breadwinner family and the role to take care of the household in the domestic sphere can be done by husband and wife. In the perspective of qira'ah mubadalah the need for family living in principle is a shared responsibility between husband and wife, each of whom can share roles together, be flexible, and work together in carrying out tasks and mandates of the household.
Keyword: Woman; Head of Family; Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam; Qira’ah Mubadalah

## ABSTRAK
Diskriminasi gender terkesan timbul pada aturan yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.  Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah tidak lagi relevan.  Tulisan  ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI  dan Qira’ah Mubadalah . Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis gender, yang menghasilkan data secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa  di dalam CLD-KHI  kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri  adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat. Suami dan isteri dapat berperan baik sebagai kepala keluarga pencari nafkah atau  mengurus rumah tangga dalam wilayah domestik. Dalam perspektif qira’ah mubadalah kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel, dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.
Kata Kunci: Kepala Keluarga , Counter Legal Draf- Kompilasi Hukum Islam, Qira’ah Mubadalah

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak sejarah bagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam Al-Quran, sunnah, dan kitab- kitab fikih klasik maupun kontemporer yang terkandung di dalam materi undang-undang tersebut telah berhasil diangkat dan disahkan menjadi hukum nasional yang pemberlakuannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa bagi seluruh rakyat Indonesia (Anshary, 2010). Tidak hanya itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang masalah perkawinan, waris, dan wakaf semakin menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan ruang dan mengakomodasi bagi pemberlakuan hukum Islam di Negara Republik Indonesia.
Adanya pemberlakuan UUP dan KHI merupakan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam UUP Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat ( mitssaqan ghalidzan ) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Konsekwensi dari pernikahan akan muncul ketika seorang laki-laki dan perempuan memasuki pase perkawinan. Keduanya akan memiliki peran baru. Laki-laki akan berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sebagai kepala keluarga, suami akan bertugas mencari nafkah untuk memenuhi  kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga harus berperan untuk mengayomi dan membimbing istri dan anak-anaknya agar tetap berada di “jalan yang benar.”  Sebaliknya, isteri akan berperan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik seperti mengelola rumah tangga, mengurus anak, memasak, mencuci atau lebih dikenal dengan istilah masak, macak, manak . Hal yang demikian sudah membudaya di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia.
Peran suami dan isteri di dalam rumah tangga dipertegas di dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih dalam terdapat diskriminasi gender. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini sudah tidak lagi relevan. Seiring dengan perubahan zaman, pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter tidak dapat dielakkan. Laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan (Aziz, 2017). Peran perempuan telah berkembang tidak hanya sebagai istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau suami meninggal dunia.
Konsep yang terkait dengan peran suami dan istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia nampaknya sudah tidak lagi relevan dengan realitas sosial pada saat ini. Adanya semangat untuk memperjuangkan kesetaraan gender menjadi salah satu pemicu munculnya wacana untuk menawarkan pembaharuan hukum perkawinan, salah satunya melalui konsep Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Salah satu poin pembaharuan yang ditawarkan dalam CLD-KHI, yaitu kesetaraan kedudukan hak suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bersama di masyarakat (Wahid, 2014). Perempuan di masa sekarang telah menjadi salah satu kontributor dalam ekonomi rumah tangga. Perannya tidak lagi dikaitkan dengan tugasnya  sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan domestik saja namun telah berkembang dalam setiap aspek kehidupan terutama di sektor publik  (Saputri, 2016).
Senada dengan hal tersebut, hadirnya Qira’ah Mubadalah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Ini merupakan hal yang sangat penting mengingat ketimpangan relasi gender dapat diperbaiki menjadi seimbang. Secara sosial ketimpangan relasi bisa menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Qira’ah Mubadalah memberi cara baru dalam melihat relasi gender dalam teks dan konteks. Jika mempertimbangkan kenyataan terkait relasi gender di masyarakat Arab pada saat hadirnya Islam, relasi gender dalam bangsa  Arab, dan relasi gender di berbagai belahan dunia yang hingga kini masih timpang, maka  kehadiran Qira’ah
Mubadalah terasa sangat penting guna melahirkan tafsir agama yang berkeadilan gender (Kodir, 2019).
Persoalan ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat kedudukan dan peran perempuan selalu berkembang ke arah yang lebih progresif. Peran perempuan pada saat ini sudah tidak ada bedanya dengan peran laki-laki, hanya sebatas perbedaan biologis saja. Selebihnya emansipasi perempuan sudah ditegakkan di Indonesia, sehingga kedudukan dan peran perempuan di sektor publik perlu kiranya untuk diperjuangkan demi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender.
Pembahasan terkait Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)  sudah banyak dilakukan oleh penulis terdahulu. Asriati (2012) mendeskrepsikan sejarah Kompilasi Hukum Islam  dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam melalui pembaruan hukum Islam dalam terapan dan perundang-undangan di Indonesia,  S.  Khamid Masjib  (2015) membahas  analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam  tentang nikah sirri, nikah mut'ah,  dan nikah beda agama dalam prespektif fiqih, Abul Khair  (2016)  menelaah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (reorientasi  fikih  hukum  keluarga Islam Indonesia), Sakirman  (2017) melakukan telaah  dengan tehnik hermeneutika  pada pasal 211 KHI dalam memberikan access to justice terkait  hibah dan waris,  dan  Wafi Muhaimin  (2017)  membahas dekonstruksi istinbath ala kaum liberal, penelitian menggunakan metode induktif dan analisis- kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.  Pembahasan yang penulis lakukan terkait eksistensi  peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI dan Qira’ah Mubadalah dengan menggunakan analisis gender.

## METODE
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis (Moleong, 2013). Metode penelitan adalah library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan hukum normatif dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan hukum normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan fenomenologis merupakan pendekatan yang mengacu kepada fenomena yang berkembang di masyarakat. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dari penelitian ini
diambil dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan dan dianalisis dengan gender perspektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Latar Belakang Lahirnya CLD-KHI
Kehadiran  CLD-KHI  dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendisain ulang KHI melalui serangkaian pertemuan dan diskusi. Keinginan tersebut didasari oleh penilaian bahwa sudah saatnya KHI  diperbarui seiring dengan  berjalannya waktu, perubahan, dan dinamika masyarakat yang terus berkembang pesat.
Secara rinci, alasan yang dikemukkan untuk mendisain ulang Kompilasi Hukum Islam adalah sebagi berikut. Pertama, Departemen Agama  RI telah mengajukan KHI  untuk ditingkatkan statusnya yang semula merupakan  sebuah Instruksi Presiden (Inpres)  menjadi Rancangan  Undang-undang  Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU-HTPA).  Selanjutnya, buku ketiga dari KHI, yaitu tentang hukum perwakafan,  telah ditetapkan menjadi Undang- undang Wakaf sejak tahun 2004 dengan istilah UU Nomor 41 Tahun 2004. Marzuki Wahid (2014)  berpendapat dengan ditingkatkannya status KHI maka  dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di depan mata untuk direspon.
Kedua, KHI telah dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat, karena KHI adalah satu-satunya ketentuan syariat Islam yang telah diakui negara  (Indonesia).  Pengakuan ini disebabkan KHI  telah  tersusun dalam bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu,  KHI  tidak seperti tradisi fikih yang tercantum pada kitab kuning yang menawarkan beberapa pilihan hukum sehingga ia memberikan kepastian hukum.  Hal ini berarti meskipun dalam konteks politik hukum KHI fakultatif, tetapi kenyataaan di lapangan KHI nyaris seolah-olah imperatif digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama (Wahid, 2014).
Ketiga, dalam hukum internasional yang sudah diratifikasi  dan hukum produk hukum nasional, KHI tidak paralel. KHI berseberangan dengan beberapa produk hukum Indonesia. Produk hukum tersebut antara lain: Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian pada Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari undang-undang tersebut.  KHI  juga  bertentangan dengan hukum internasional  yang telah diratifikasi,  antara lain: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau disebut Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women (CEDAW). KHI juga  dinilai bertentangan dengan beberapa instrumen penegakan dan perlindungan Hak Azasi Manusia seperti:  Deklarasi Universal HAM (1948) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik  yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005.
Keempat ,  rumusan visi dan misi  KHI memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan karena beberapa pasal dalam KHI secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang universal, seperti prinsip persamaan ( al-Musawwah ), persaudaraan ( al-Ukhuwwah ), dan keadilan ( al-‘Adalah ) (Wahid, 2014).
Kelima , secara metodologi, KHI  masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu. Ia masih mencerminkan penyesuaian pada fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya. Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia.
Berdasarkan kelemahan KHI, maka tim CLD-KHI menawarkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dari KHI-Inpres. Perbedaan tersebut  terletak pada perspektif, pendekatan, dan lanscap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Perspektif yang ditawarkan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan dan kesetraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Melalui pendekatan akan mengantarkan syari'at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan serta kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern (Asriati, 2012)

## Sistematika dan Pendekatan dalam CLD-KHI
Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi digunakan sebagai pendekatan perumusan CLD-
KHI (Wahid, 2014).  Diantara alasan yang dikemukan terkait pendekatan yang digunakan adalah:
Pertama , prinsip kesetaraan gender dan  keadilan gender. Kesetaraan gender adalah memposisikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi,  kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan  rumah tangga, masyarakat  dan bernegara. Keadilan gender merupakan proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi.
Kedua , prinsip pluralisme, yaitu paham yang menjunjung tinggi  kemajemukan. Paham ini beranggapan bahwa kehidupan yang majemuk haruslah ditata untuk menciptakan suasana saling menghormati dan menghargai guna menghindari konflik.
Ketiga , prinsip hak asasi manusia.  Manusia diciptakan Allah dengan martabatnya sehingga hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan manusia secara utuh.
Keempat , prinsip demokrasi, gagasan yang mempercayai prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik. Gagasan ini pada dasarnya dapat dikatakan  parallel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.  Artinya, antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Diantara konsep ajaran Islam yang dianggap sejalan dengan prinsip demokrasi adalah konsep egaliter, kemerdekaan, persaudaraan, keadilan, dan musyawarah.

## Urgensi Qira’ah Mubadalah
Q ira’ah mubadalah sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode interpretasi mubadalah merupakan interaksi antara teks dan realitas, yang diharapkan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan serta dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah rumah tangga (Kodir, 2019). Setidaknya ada empat pilar berumah tangga yang ditegaskan Al-Qur’an, yaitu  prinsip berpasangan antara suami dan istri ( zawaj ), relasi dan perilaku antara suami-istri adalah saling berbuat baik ( mu’asyarah bil
ma’ruf ), memproses kesepakatan bersama dengan berbagi pendapat ( musyawarah ), dan saling merelakan ( taradhin ) (Kodir, 2019).
Dalam fikih klasik, hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik ( mu’asyarah bil ma’ruf ), nafkah harta, dan layanan seks. Relasi yang pertama ditujukan kepada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik kepada istri dan juga sebaliknya. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus saling menguatkan agar dapat mendatangkan kebaikan. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (2019), relasi ini bukan relasi yang dominan antara yang satu terhadap yang lain. Baik dengan alasan status sosial  yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu adalah relasi berpasangan ( zawaj ), kesalingan ( mubadalah ), kemitraan ( mu’awanah ), dan kerja sama
( musyarakah ).

## Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif CLD-KHI
Perkawinan adalah perbuatan yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami dan isteri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ia juga mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT dan hubungan keperdataan (Ali, 2014, Moearifah N dan Al-Amin M, 2015). Kewajiban suami merupakan hak istri, dan begitu pula sebaliknya, kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dipenuhi. Hak bersama suami istri merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur dalam membentuk sebuah rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30, bahwa pasangan suami dan istri memiliki kewajiban  menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kewajiban luhur lainnya yang harus ditegakkan oleh suami dan isteri adalah rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal tersebut tertuang pada  Pasal 77 Ayat (1) KHI.
Hak dan kewajiban suami istri erat kaitannya dengan kedudukannya dalam keluarga. Ia juga berimplikasi pada pembagian peran masing-masing di dalam sebuah rumah tangga. Pada Pasal 79 Ayat (1) KHI dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini juga ditegaskan di dalam UUP yang diatur dalam pasal 31 Ayat (3).
Bahasa hukum yang digunakanpada Pasal 79 Ayat (1) KHI cenderung diskriminatif dan bias gender. Menurut Siti Musdah Mulia (2015), pada dasarnya perbedaan biologis antara laki- laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan  selama perbedaan tersebut tidak melahirkan ketidakadilan  dan perbedaan  perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan.  Namun pada kenyataannya, perbedaan biologis tersebut  berimplikasi pada posisi perempuan  yang ditempatkan hanya pada ranah domestik, sehingga pekerjaan perempuan hanya mengurus rumah tangga saja. Sedangkan sektor publik merupakan ranah laki-laki sebagi pencari nafkah dalam keluarga.  Selain itu, adanya  diskriminasi gender juga menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki. Perlakukan ini timbul berdasarkan keyakinan bahwa kodrat perempuan itu lemah lembut dan harus manut pada laki-laki sebgai kepala keluarga. Keyakinan ini juga menggiring pemikiran dan perilaku bahwa perempuan sebagai isteri dan berhak diperlakukan secara semena-mena termasuk melalui cara kekerasan (Sofia dkk., 2010, Silfia Hanani, 2010).
Pasal 79 Ayat (1) KHI perlu kiranya dikaji ulang. Kaji ulang tersebut dapat dilakukan dengan mempertanyakan apakah dalam realitas masyarakat modern seperti sekarang ini posisi sebagai kepala keluarga harus dimiliki oleh laki-laki saja ataukah pihak lain yang dapat menjadi tulang punggung keluarga, tanpa harus meliat identitas gender. Pertanyaan tersebut perlu dimunculkan karena pada kenyataannya banyak perempuan yang menjadi tulang  punggung keluarga dikarenakan suaminya sakit, sudah lanjut usia, tidak mau untuk bekerja ataupun karena meninggal dunia.  Tindakan lain yang diperlu dilakukan  oleh pengambil kebijakan adalah melakukan reformulasi terhadap seluruh aturan yang masih sangat deskriminatif.
Pasal 79 Ayat (1) KHI yang menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Narasi yang terbangun di dalam pasal tersebut adalah memposisikan laki-laki haruslah sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Padahal jika dikaitkan dengan konteks kehidupan sekarang ini hal tersebut sudah tidak lagi relevan. Wahid (2014) menyebutkan bahwa perbedaan akan kelihatan  pada konsep CLD-KHI terkait hak dan kewajiban suami isteri. Pasal 45 CLD-KHI  menjelaskan  bahwa (1) kedudukan,  hak, dan kewajiban suami istri isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan bersama di masyarakat  adalah setara.  Dengan kata lain, CLD-KHI mengakuai adanya kesetaraan
kedudukan antara suami dan isteri. (2) suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sakinah yang mawaddah , rahmah , dan mashlahah bangunan hukum yang terdapat dalam KHI dan CLD-KHI menempatkan dua hal yang berbeda. Pertama, dalam Pasal 79 KHI suami sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang tugas utamanya berada dalam wilayah domestik keluarga. Kedua, tawaran revisi yang terdapat dalam Pasal 45 CLD-KHI, kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan dalam masyarakat.
Aktualisasi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah
Pada era modern seperti saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik  serta bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kondisi ini menuntut pertukaran peran domestik antara suami dan istri akibat tuntutan sosial ekonomi masyarakat urban. Di pedesaan juga banyak terjadi kasus perempuan yang menanggung beban nafkah bagi keluarganya karena suaminya sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit, atau telah meninggal dunia. Adanya fenomena tersebut tentu memerlukan tafsir-tafsir dan fikih-fikih yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berubah.  Sehingga fikih dituntut untuk aktual dan kontekstual dalam menyerap realitas sosial yang ada dan  mengkaitkannya dengan prinsip- prinsip dasar Islam. Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam perspektif mubadalah adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga (Kodir, 2019).
Dalam konteks ini qira’ah mubadalah hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode tafsir qira’ah mubadalah merupakan bagian dari upaya pencarian bagaimana teks-teks rujukan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan, yang seringkali diabaikan dalam kerja- kerja ijtihad dan tafsir selama ini (Kodir, 2019). Hal ini diharapkan dapat mengangkat prinsip-
prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan agar menjadi seimbang dalam realitas masyarakat muslim.
Sebagai contoh adalah Q.S. An-Nisa (4) Ayat 34:
ُﻝﺎَﺟﱢﺮﻟﺍ َﻥﻮُﻣﺍﱠﻮَﻗ ﻰَﻠَﻋ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟﺍ ﺎَﻤِﺑ َﻞﱠﻀَﻓ ُﱠﷲ ْﻢُﻬَﻀْﻌَﺑ ﻰَﻠَﻋ ٍﺾْﻌَﺑ ﺎَﻤِﺑَﻭ ﺍﻮُﻘَﻔْﻧَﺃ ْﻦِﻣ ْﻢِﻬِﻟﺍَﻮْﻣَﺃ … ) ۳٤ (
Artinya: “Para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika mereka memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah Swt. kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki…..” (Q.S. An-Nisa (4): 34)
Dalam tafsir mubadalah terhadap Q.S. An-Nisa (4): 34 adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan berdasar pada jenis kelamin, karena  pemaknaan yang seperti itu tidak bisa mubadalah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir mubadalah menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan ( fadhl ) dan harta ( nafaqah ) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut, gagasan yang bersifat universal dan bisa dimubadalahkan (Kodir, 2019).
Laki-laki disebutkan secara eksplisist karena kondisi riil saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, mereka memiliki harta dan mampu untuk menafkahi.Tetapi ayat ini, secara substansi, sesungguhnya menyasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta. Ayat ini menjadi pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam relasi suami istri.Sehingga pada tingkat praktis yang mencari dan memberi nafkah, bisa dilakukan oleh suami maupun istri, atau keduanya secara bersama-sama (Kodir, 2019). Dalam hal ini tentunya harus tetap memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki amanah reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki.Sehingga tuntutan nafkah lebih ditekankan kepada laki- laki. Tetapi secara prinsip keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga dan dituntut untuk saling bekerja sama.
Bekerja dan mencari nafkah dalam Islam adalah hak laki-laki, sebagaimana juga hak perempuan.Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan kisah sahabat Rasulullah, Zainab r.a.  istri Abdullah bin Mas’ud r.a., Zainab adalah orang yang menafkahi
Abdullah  (suaminya) dan anak-anak yatim. Menurut Rasulullah s.a.w.  seorang istri yang menafkahi keluarganya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah. Teks hadis ini secara gamblang menceritakan mengenai seorang istri yang menopang ekonomi keluarga. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa pekerjaan Zainab tersebut adalah home industry, membuat kerajinan tertentu di rumah dan menjualnya ke pasar. Artinya, ia menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kecukupan ekonomi (Kodir, 2019).
Peran ini, seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w.  dalam teks hadis tersebut diapresiasi oleh Islam secara baik. Perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi dan tercukupi. Relasi ini menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial  yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan ( zawaj ), kesalingan ( mubadalah ), kemitraan ( mu’awanah ), dan kerja sama ( musyarakah ).

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan,  hak dan kewajiban suami dan  istri adalah setara  dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat  menurut menurut perspektif CLD-KHI.  Peran  di wilayah domestik seperti mengurus rumah tangga dan peran di wilayah publik seperti pencari nafkah dapat dilakukan oleh suami maupun istri dan menjadi tanggung jawab bersama guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif qira’ah mubadalah, kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga. Relasi dalam memenuhi nafkah keluarga ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu terhadap yang lain baik dengan alasan status sosial yang dimiliki,
sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan ( zawaj ), kesalingan ( mubadalah ), kemitraan ( mu’awanah ), dan kerja sama ( musyarakah ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. (2014). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Asriati. (2012). Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Diktum .  Volume 10.  Nomor 1.  Januari 2012.  23-39. http://ejurnal.stainparepare.ac.id/ .
Anshary, M. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Aziz, Abdul. (2017). Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia). Harkat: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak , 12 (2). Bustanul Arifin. (2016). De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah . Vol. 8. No. 2. 2016. 113-125 Print ISSN: 2085-1618.  Online ISSN: 2528-1658 Available online at http://ejournal.uin- malang.ac.id/index.php/syariah.  Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.
113-125. https://media.neliti.com/media/publications/54278-ID .
Departemen Agama RI. (2012). Al-Qur’an dan Terjemahanya . Semarang:  Karya Toha Putra Semarang.
Hanani, Silfia. (2010). Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal Dan Formal. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender . Vol Ix No. 1 Juni Th. 2010. 1-15. http://Ejournal.Uin- Suska.Ac.Id/Index.Php/Marwah/ Article/View/471/451 .
Hardani, Sofia, dkk. (2010). Perempuan dalam Lingkaran KDRT . Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Moleong, J, Lexi. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Khair, A. (2016). Telaah Kritis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia). Al-Risalah:  Jurnal Hukum Keluarga Islam (Akhwal-Al-Syaksyiah) . Vol 2. No 1 (2016). 21-37.
https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/392/318 .
Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). Qira’ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam) . Yogyakarta: IRCiSod.
Masjib SK. (2015). Studi Analisi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut'ah dan Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Fiqih, Skrpesi Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/2647/ .
Moearifah N dan Al-Amin M. (2015). Perkawinan Menurut Islam Dan Protestan. Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama /Vol. 1 No. 2. 2015. 1-13.
Muhaimin W. (2017). Dekonstruksi Istinbath Ala Kaum Liberal El-Furqanaia . Volume 04,  N0.01, Februari 2017.
Musdah Mulia, Siti. (2015). Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan . Bandung: Mizan.
Sakirman. (2018). Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice terkait Hibah dan Waris. Jurnal Konstitusi .  Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, 96-117 https://media.neliti.com/media/publications/238258 .
Wahid, Marzuki. (2014). Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam  dalam Bingkai Politik Hukum Islam . Bandung: Marja.
Yuliani Saputri, Erma. (2016). Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja. eJournal Sosoatri- Sosiologi . Volume 4. Nomor 2. 2016