INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4806-4817 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Upaya Kantor Imgrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional ( Transnasional Crime) Tahun 2019-2023
Karin Natasya Pamela Bintang 1 ✉ , Diansari Solihah Amini 2 , Bagus Subekti Nuswantoro 3 ,
Yeyen Subandi 4
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta Email: natasyakarin1307@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kantor  imigrasi  kelas  I  Jakarta  Utara  melakukan  berbagai  upaya  guna  mencegah  ketersediaan lapangan  kerja  yang  terbatas  di  Indonesia  dan  tuntutan  kebutuhan  hubungan  antar  negara menjadikan perpindahan atau perlintasan orang masuk dan keluar dari wilayah negara menjadi sulit untuk dihindari. Penelitian ini bermaksud menganalisis pemicu meningkatnya kejahatan transnasional di wilayah Indonesia serta upaya keimigrasian untuk mencegah hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan  terjadinya kejahatan  transnasional  di  Indonesia.  Berbagai tindakan pengawasan  baik dalam proses pembuatan paspor, wawancara, dan teknologi yang digunakan semakin ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan transnasional. Kebijakan selective policy juga diberlakukan untuk mengawasi keluar masuknya warna negara asing (wna) maupun warga negara Indonesia (wni) yang dilakukan oleh timpora kantor imigrasi.
Kata Kunci : Imigrasi, Kejahatan Transnasional, Selective Policy, Timpora

## Abstract
The north Jakarta class i immigration office makes various efforts to prevent the limited availability of job opportunities in Indonesia and the demands of inter-country relations making the movement or crossing of people in and out of the country's territory difficult to avoid. This research aims to analyze the triggers for the increase in transnational crime in Indonesia and immigration efforts to prevent this. The research method used is a qualitative descriptive analytical approach with literature study. The  results  of  this  research  show  the  occurrence  of  transnational  crime  in  Indonesia.  Various monitoring measures in the process of making passports, interviews, and the technology used are increasingly being improved to minimize the occurrence of transnational crimes. The selective policy policy is also implemented to monitor the entry and exit of foreign nationals (wna) and Indonesian citizens (wni) carried out by the timpora immigration office.
Keyword: Immigration, Transnational crime, Selective policy, Timpora

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan yang luas dan saat ini menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terpadat setelah  Tiongkok,  India,  dan  Amerika  Serikat.  Karena  jumlah  penduduk  Indonesia  yang besar, terdapat beberapa dampak negatif diantaranya perdagangan manusia, imigrasi ilegal, peredaran  narkoba,  dan  kejahatan  transnasional  lainnya,  merupakan  beberapa  dampak negatif yang timbul dari perpindahan manusia antar wilayah di tanah air. Namun mengingat kebutuhan hubungan antar negara di seluruh dunia, pergerakan atau transit orang keluar masuk wilayah suatu negara tidak dapat dihindari. (Ammar & Prasetyo, 2018).
Salah satu faktor yang menyebabkan perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain adalah tidak proporsionalnya sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja, sehingga  mendorong  sebagian  WNI  tertarik  mengadu  nasib  ke  luar  negeri.  (romdiati  & noveria, 2020). Daya tarik inilah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab  untuk  melakukan  perdagangan  orang  (human  trafficking)  (dzulhidayat,  2022). Berdasarkan  data  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker),  pada  Januari  hingga  Juni 2023,  total  tenaga  kerja  asing  (TKA)  yang  tersebar  di  berbagai  provinsi  di  Indonesia berjumlah 77.011 orang. Dari segi provinsi, Jakarta merupakan wilayah yang menampung TKA terbanyak., termasuk kawasan Jakarta Utara yang memiliki peluang kerja yang tinggi baik di sektor perindustrian maupun sektor formal menjadi salah satu penyebab banyaknya pendatang asing di Jakarta Utara baik untuk bekerja atau sekedar urusan bisnis.
Dalam bidang keimigrasian, kejahatan seperti  perdagangan  orang, khususnya anak dan perempuan, serta pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak dapat diandalkan dan bermasalah sering terjadi. (Ammar & Prasetyo, 2018). Bahkan kasus kejahatan transnasional
semakin memburuk ketika pandemi covid-19 terjadi. Tingginya kebutuhan hidup pada masa pendemi membuat semua orang melakukan cara apapun untung menghasilkan uang agar bisa  bertahan  hidup.  Selama  epidemi,  banyak  orang  kehilangan  pekerjaan.  Angka  yang dilansir  BPS  (2021)  menunjukkan  9,30%  atau  19,1  juta  penduduk  usia  kerja  terdampak pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan peningkatan kejahatan karena banyak orang yang menganggur, terlilit hutang, menerima pekerjaan yang tidak menguntungkan dan karena itu rentan terhadap eksploitasi. Menurut data Organisasi Buruh Internasional tahun 2020, lebih  dari  40  juta  orang  di  seluruh  dunia  telah  menjadi  korban  TPPO,  seperempat  di antaranya adalah anak-anak. (Kulsum, 2021).
Konvensi  PBB  Menentang  Kejahatan  Terorganisir  Transnasional  berarti  bahwa pemerintah diberi tugas yang lebih sulit, yaitu untuk lebih memperkuat keamanan nasional dan mempertahankan diri dari ancaman kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, diketahui bahwa pihak imigrasi berada di garda depan dalam menerima dan memberikan izin bagi orang  asing  dan  warga  negara  Indonesia  untuk  masuk  dan  keluar  Indonesia,  serta mempunyai tugas tambahan untuk memperkuat pengawasan dan mengatasi permasalahan perdagangan perempuan dan anak.
Jika definisikan Transnational Crime atau Kejahatan Transnasional merupakan konsep Tindakan kejahatan yang dilakukakan melintasi batas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau  PBB  sendiri  telah  mengidentifikasi  apasaja  yang  termasuk  dalam  kejahatan transnasional yaitu terorisme, pencucian uang, perdagangan senjata, kejahatan computer, pencurian  benda  seni  dan  budaya,  pembajakan  pesawat  dan  kapal  laut,  perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkotika,penipuan kepailitan, infiltrasi  bisnis, korupsi  dan  penyuapan pejabat publik. (puspasari et al., 2023).  Untuk itu peran imigrasi sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional ini.
Dan sub-state  actor  merupakan  aktor  selain  negara  yang  berperan  dalam  politik internasional dan hubungan luar negeri. Mereka tidak memiliki kedaulatan seperti negara berdaulat, namun memiliki pengaruh dan kepentingan tertentu dalam isu-isu global dan regional, mereka dapat secara signifikan memengaruhi politik luar negeri dan hubungan internasional  melalui  berbagai  cara.  Aktivitas  sub-state  actor  diatur  agar  selaras  dengan kebijakan luar negeri nasional suatu negara. Beberapa negara melarang aktivitas sub-state actor yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Sub-state actor yang dimaksud di sini adalah kantor imigrasi sebagai institusi di bawah naungan pemerintah. Kantor imigrasi memainkan peran penting dalam mencegah masuknya pelaku kejahatan transnasional ke wilayah Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam upaya mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian ini, akan digunakan metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif-analitis.  Melalui  pendekatan  ini,  penulis  akan menjabarkan secara detail dan menyeluruh mengenai upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Jakarta  Utara  dalam  mencegah  terjadinya  kejahatan  transnasional.  Data  dan informasi akan dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka, dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku terkait, jurnal ilmiah, media cetak lainnya, serta sumber-sumber elektronik seperti jurnal online dan berita nasional maupun internasional.
Pendekatan deskriptif dipilih karena memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara rinci dalam menggambarkan fenomena maupun praktik yang terjadi terkait isu yang sedang diteliti. Setelah data dan informasi terkumpul, penulis akan menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji data sekunder tersebut. Analisis kualitatif akan dilakukan dengan  memanfaatkan  konsep  atau  teori  tertentu  untuk  menggambarkan  dan menghubungkan  antara  variabel-variabel  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini.  Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan yang komprehensif upaya Kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara dalam mencegah terjadinya kejahatan transnasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara adalah salah satu unit pelaksana teknis yang menjalankan  fungsi  direktorat  jendral  imigrasi.  Kantor  imigrasi  ini  berada  di  bawah kepemimpinan kepala kantor imigrasi. Koordinasi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing menerapkan hierarki, adanya rantai komando yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana secara cepat dan tepat dan bisa mencapai tujuannya. Kejahatan transnasional adalah sebuah permasalahan serius  yang  melibatkan  eksploitasi  manusia  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Perdagangan  orang  mencakup  berbagai  bentuk  eksploitasi,  seperti  perdagangan  untuk tujuan seksual, kerja paksa, eksploitasi ekonomi, dan bentuk-bentuk lain yang merugikan kemanusiaan. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Maraknya kasus kejahatan transnasional yang menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas I  TPI  Jakarta  Utara  sebagai  gardah  terdepan  untuk  mencegah  terjadinya  hal  demikian. Contoh kasus yang menjadi bukti nyata upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam menangani tindak kejahatan transnasional adalah tujuh warga negara Tiongkok yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil diamankan oleh  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta  Utara.  Penangkapan  ini  didasarkan  pada  surat  yang  diterbitkan  Kedutaan  Besar
Tiongkok di Jakarta bernomor 1035-23 (9 Oktober 2023) dan 1070-23 (9 November 2023). Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Intelijen Keimigrasian dan kepolisian RRT dalam operasi penangkapan.
Para buronan yang berhasil diamankan terdiri dari beragam kasus, yaitu,seorang pria berinisial  XY  (52  tahun)  terkait  dugaan  penyelundupan  manusia  dan  pelanggaran keimigrasian, seorang pria berinisial CJ (34 tahun) terkait dugaan penipuan finansial, seorang pria berinisial YW (51 tahun) terkait dugaan penggelapan dana masyarakat, tiga orang terkait dugaan kejahatan siber dengan inisial YW (37 tahun), WL (31 tahun), dan CW (41 tahun), dan seorang pria berinisial HL (51 tahun) terkait dugaan penyelundupan satwa liar.
Gambaran kasus-kasus yang dindikasi mengarah pada peluang terjadinya kejahatan transnasional diatas menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara semakin gencar untuk  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  seperti  diatas  baik  melalui  kinerja  dalam pelayanan masing-masing seksi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara maupun melalui kebijakan yang lebih spesifik untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional di wilayah Jakarta Utara.

## Upaya Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Utara  aktif  melakukan  berbagai  upaya  untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional, salah satunya melalui fungsi dari seksi lalu lintas keimigrasian. Seksi ini memiliki peran penting dalam melayani berbagai kebutuhan terkait pergerakan manusia secara internasional. Dengan fokus pada pelayanan pembuatan paspor, pemberian dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan keluar dari negara, serta  penolakan  tanda  masuk  dan  keluar  negara,  seksi  lalu  lintas  keimigrasian  di  kantor imigrasi  Jakarta  Utara  menjadi  garda  terdepan  dalam  mengatasi  potensi  perdagangan manusia.
Pembuatan paspor menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan identitas dan  perjalanan  seseorang.  Dalam  kaitannya  dengan  upaya  pencegahan  tindak  pidana perdagangan  orang,  petugas  imigrasi  yang  bertugas  di  seksi  ini  memiliki  peran  penting dalam mendeteksi adanya indikasi perdagangan manusia pada saat melakukan pemeriksaan imigrasi. Dengan penerapan prosedur yang ketat dan verifikasi yang cermat, kantor imigrasi Jakarta Utara dapat mengidentifikasi potensi kasus perdagangan manusia saat pembuatan paspor.  Selain  itu,  pemberian  dokumen  keimigrasian  dengan  prosedur  yang  jelas  dapat membantu  mengawasi  pergerakan  orang  dan  mencegah  penggunaan  dokumen  palsu dalam praktik perdagangan manusia.

## Upaya Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Dalam konteks pencegahan perdagangan manusia, pelayanan pembuatan izin tinggal untuk  warga  asing  menjadi  aspek  penting.  Dengan  menerapkan  prosedur  ketat  dan verifikasi yang cermat, kantor imigrasi Jakarta Utara dapat memastikan bahwa izin tinggal diberikan  kepada  individu  yang  memenuhi  persyaratan  hukum  dan  tidak  terlibat  dalam aktivitas  perdagangan  manusia.  Ini  menciptakan  lapisan  perlindungan  yang  kuat  untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dalam konteks perdagangan manusia. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian juga menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah kasus perdagangan manusia. Dengan mengkaji dan menilai perubahan status keimigrasian, kantor imigrasi dapat mendeteksi potensi tindak pidana dan mengambil tindakan  preventif  yang  diperlukan.  Penanganan  alih  status  secara  teliti  juga  membantu meminimalkan  risiko  penyalahgunaan  sistem  imigrasi  oleh  pihak  yang  terlibat  dalam perdagangan manusia. Pelayanan izin masuk, yang melibatkan prosedur pemeriksaan yang ketat, memberikan kesempatan bagi kantor imigrasi Jakarta Utara untuk mendeteksi dan mencegah akses masuk bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia.

## Upaya Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Penyelidikan intelejen keimigrasian menjadi pondasi utama dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Kantor imigrasi Jakarta Utara melibatkan tim intelejen yang terampil untuk  mengumpulkan  informasi  yang  relevan  terkait  dengan  potensi  kasus  kejahatan transnasional.  Dengan  analisis  mendalam,  mereka  dapat  mengidentifikasi  pola  dan  tren yang  mencurigakan,  memungkinkan  adopsi  langkah-langkah  proaktif  untuk  mencegah kasus tersebut. Petugas intelijen imigrasi secara rutin melakukan pengawasan, penyelidikan, dan  penyaringan  terhadap  modus-modus  kejahatan  perdagangan  orang  yang memanfaatkan celah sistem imigrasi. Mereka juga melakukan analisis risiko serta mengamati perilaku  mencurigakan  baik  dari  penumpang  maupun  agen  perjalanan  yang  berpotensi terkait sindikat perdagangan manusia.
Tabel 1. Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian (Tak) Terkait Izin Tinggal
Sumber: Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
Pengamatan terhadap personil, dokumen, dan  perizinan menjadi langkah  preventif yang  signifikan  dalam  meminimalkan  risiko  kejahatan  transnasional.  Seksi  intelejen  dan penindakan  keimigrasian  di  kantor  imigrasi  Jakarta  Utara  secara  rutin  melakukan pemantauan terhadap individu, dokumen, dan perizinan yang dapat diindikasikan terlibat dalam praktik kejahatan transnasional. Ini melibatkan identifikasi potensi pelaku dan korban, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil sebelum terjadinya tindakan ilegal.
Penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian  menjadi  instrumen  efektif  dalam
N O. HAL
RINCIAN JA N FE B M AR AP R M EI JU N JU L AG U SE PT O KT N OV DE S TOT AL 1 2 3 4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 1  JUMLA H SESUAI
IZIN
TINGG
AL
WNA
YANG DIKENA KAN TAK ITK (211) 3  9  2 6  18  26  15  1 8 3 91 BVKS -  - - - - - - - - - ITAS 1  2 - 2  12  7  1 - - 6 31 ITAP -  - - - - 1  - - - - 1 VOA 1  5 - - 1 -  8  2 - 3 20 TANPA IZIN TINGGAL (AVR/ RESETLEMENT /UHNCR) -  - - - - -  - - - - -
menanggulangi kejahatan transnasional. Dengan melibatkan aparat keamanan dan pihak berwenang lainnya, kantor imigrasi dapat melakukan investigasi yang mendalam terhadap kasus-kasus yang  dicurigai terlibat dalam kejahatan transnasional. Upaya ini memastikan bahwa  pelaku  kejahatan  dihukum  seadil-adilnya  dan  menjadi  peringatan  bagi  pihak  lain yang berniat terlibat dalam praktik serupa. Pelaksanaan pemulangan orang asing menjadi langkah akhir dalam siklus pencegahan perdagangan manusia. Jika terbukti terlibat dalam tindak  pidana  keimigrasian  atau  perdagangan  manusia,  orang  asing  yang  terlibat  dapat dideportasi untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan aktivitas ilegal mereka di wilayah tersebut.
Melalui  koordinasi  yang  erat  dengan  lembaga-lembaga  penegak  hukum  dan keamanan,  seksi  intelejen  dan  penindakan  keimigrasian  di  kantor  imigrasi  Jakarta  Utara memainkan peran krusial dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan transnasional. Upaya ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  para  korban  dan  menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap perkembangan kejahatan transnasional.

## Upaya Melalui Selective Policy
Permasalahan  kejahatan  transnasional  seperti  contohnya  perdagangan  orang merupakan  permasalahan  yang  penting  dalam  keimigrasian  yang  merupakan  garda terdepan dalam urusan lalu lintas keluar masuk di wilayah Indonesia. Inilah mengapa kantor imigrasi  sangat  memperhatikan  betul  terkait  masalah  ini.  Untuk  mencegah  hal  seperti perdagangan  manusia  terjadi  maka  diterapkanlah  kebijakan  selektif  (selective  policy). Berdasarkan  prinsip  diatas  yang  hanya  melegalkan  orang  asing  yang  bisa  membawa manfaat bagi kesejahteraan negara, bangsa, dan rakyat, serta tidak mengancam keamanan, ketertiban, yang bisa masuk dalam wilayan negara Indonesia, atau pergerakan orang asing yang masuk ke  dalam wilayah Indonesia harus sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Maraknya masalah perdagangan manusia, direktorat jendral imigrasi kementrian hukum dan ham melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara terus memberikan  upaya  yang  maksimal  untuk  memperketat  pengawasan  pemberian  paspor untuk warga Indonesia yang ingin bepergian keluar negeri. Dalam rangkaian tugas tersebut imigrasi  juga  berperan  dalam  proses  keberangkatan  dan  kedatangan  bagi  setiap  warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

## Upaya Melalui Timpora
Dalam pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
untuk  melakukan  pengawasan  keimigrasian  terhadap  kegiatan  orang  asing  di  wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Undang-undang nomor  6  tahun  2011  mengamanatkan  bahwa  tim  pengawasan  orang  asing  terdiri  dari berbagai unsur-unsur tim pengawasan orang asing terdiri dari, 1) Kementerian hukum dan hak asasi manusia, 2) Pemerintahan daerah, 3)Penegak hukum, 4) Pengamanan negara, 5) Instansi vertikal lainya.
Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pengawasan terhadap orang asing secara lebih efektif. Kelompok ini dapat dibentuk di level nasional  dan  daerah,  dengan  anggota  yang  berasal  dari  berbagai  instansi  dan  lembaga pemerintah terkait. Di tingkat pusat, tim pemantau dibentuk melalui keputusan menteri dan dipimpin oleh menteri sendiri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Sementara itu, di level provinsi,  pembentukan  kelompok  ini  dilakukan  melalui  keputusan  kepala  kantor  wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dengan  kepemimpinan  dipegang  oleh  kepala  divisi keimigrasian dari kantor wilayah tersebut.
Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melalui timpora dalam dilihat dalam gambaran penindakan cepat dalam kasus berikut dengan tujuan mencegah terjadinya  tindakan  kejahatan  transnasional.  Pada  Senin,  11  Desember  2023, pukul  13.00, Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jakarta  Utara  mengadakan  konferensi  pers  mengenai  proses penyidikan  tindak  pidana  keimigrasian.  Acara  ini  berlangsung  di  aula  kantor  dan dipresentasikan oleh dua pejabat penting: Sandi Andaryadi, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, serta Bong Bong Prakoso Napitupulu, selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan. Dalam paparan mereka, diungkapkan bahwa PPNS  Kantor Imigrasi  Jakarta Utara telah melakukan  investigasi terhadap seorang warga negara Tiongkok (inisial TN). Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Proses hukum telah berjalan dengan penyerahan berkas perkara oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada 30 November 2023. Saat ini, tim penyidik sedang menanti respons dari kejaksaan terkait kelengkapan dokumentasi kasus tersebut.
Pada 25 September 2023, terjadi penangkapan seorang warga negara Tiongkok di sebuah ruko di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi ini didasari oleh aduan masyarakat mengenai  usaha  kecantikan  dan  kesehatan  yang  dioperasikan  oleh  orang  asing,  diduga berasal  dari  Tiongkok.  Dalam  operasi  tersebut,  pihak  berwenang  mengamankan  tiga individu asing (TN, TY, LL). Ketika diminta menunjukkan dokumen perjalanan, hanya TY dan LL yang mampu menyerahkan paspor mereka. TN mengklaim telah menjadi warga negara
Indonesia  melalui  proses  naturalisasi,  namun  hanya  bisa  menunjukkan  foto  KTP  dalam bentuk digital. Petugas mencurigai klaim kewarganegaraan  TN karena  adanya kemiripan dengan  seseorang  yang  sebelumnya  pernah  dikenai  sanksi  deportasi  dan  penangkalan. Kemudian pada 24 Oktober 2023, TY dan LL dideportasi dan dilarang masuk ke Indonesia karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal mereka. (Imigrasi, 2023)
Investigasi  lanjutan  mengungkap  bahwa  TN  memiliki  catatan  kriminal  sebagai  eks- narapidana kasus  obat terlarang. Ia telah menyelesaikan masa tahanan enam tahun dan membayar  sanksi  finansial  sebesar  satu  miliar  rupiah,  dengan  opsi  tambahan  dua  bulan kurungan  jika  tidak  mampu  membayar  denda.  Akibat  riwayat  hukumnya,  TN  dikenai larangan permanen untuk memasuki wilayah Indonesia sejak akhir Agustus 2022. Namun, pihak berwenang meyakini bahwa TN berhasil menyusup ke Indonesia melalui rute ilegal, kemungkinan  besar  melalui  jalur  tidak  resmi  di  area  perbatasan  antara  Kalimantan  dan Sarawak, tanpa melalui prosedur imigrasi yang sah. (Imigrasi, 2023). Kejahatan transnasional merupakan tindak kriminal yang dilakukan melewati batas-batas negara oleh aktor-aktor non-negara. Tindak pidana ini jelas merupakan pelanggaran ham.
Sebagai institusi yang mengawasi arus keluar masuk orang dan barang melintasi batas negara,  kantor  imigrasi  memiliki  peran  strategis  dalam  upaya  pencegahan  kejahatan transnasional. Kantor imigrasi menerapkan sistem kontrol dan intelijen keimigrasian untuk mengidentifikasi modus-modus baru kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah di system imigrasi.kantor imigrasi juga menerapkan teknologi canggih dalam pembuatan e- paspor  guna  mencegah  pemalsuan  identitas.  Intelijen  imigrasi  juga  dilakukan  untuk mengidentifikasi modus-modus baru perdagangan orang yang memanfaatkan celah sistem imigrasi.  Dengan  upaya-upaya  tersebut,  kantor  imigrasi  turut  berkontribusi  menegakkan konsep  ham  serta  mencegah  terjadinya  kejahatan  transnasional.  Untuk  itu  konsep transnasional crime cocok untuk digunakan dalam menganalisa kasus ini. Meski demikian, tetap  diperlukan  kerja  sama  dengan  institusi  lain  untuk  memberantas  kejahatan transnasional secara komprehensif demi melindungi harkat dan martabat setiap individu.

## SIMPULAN
Kejahatan transnasional adalah jenis kejahatan yang dilakukan melintasi batas-batas negara oleh kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir. Kejahatan transnasional biasanya memiliki  jaringan  yang  luas  melewati  beberapa  negara.  Beberapa  gambaran  lain  dari kejahatan  transnasional  ialah,  perdagangan  manusia,  penyelundupan  obat-obatan  dan narkotika, penyelundupan senjata, pencucian uang ( money laundering), perdagangan organ
tubuh manusia, kejahatan dunia maya ( cybercrime), dan terorisme. Sebagai penjaga pintu keluar  masuk  negara  pun  keimigrasian  sangat  berperan  penting  dalam  memberantas masalah  ini.  Keimigrasian  pun  melakukan  berbagai  tindakan  pengawasan  pembuatan paspor,  wawancara,  teknologi  yang  digunakan  untuk  semakin  meminimalisir  terjadinya kejahatan transnasional, dan tetap mengutamakan ham, hingga pada saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (tpi). Serta melakukan penyidikan bagi pelaku yang terbukti melakukan  kejahatan  transnasional.  Keimigrasian  memberlakukan  kebijakan  selektif ( selective  policy)  pada  saat  penerimaan  masuknya  warga  negara  asing  yang  masuk mengawasi  orang  asing  yang  berada  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  timpora  kantor imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ammar, m., & prasetyo, d. (2018). Manusia serta pengawasan tenaga kerja Indonesia (the role of immigration in solving the problem of human trafficking and Indonesian labor supervision). 1 – 18.
Dzulhidayat. (2022). Peran imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (human  trafficking)  di  bandara  internasional  soekarno  hatta. ץראה , 8.5.2017 , 2003 – 2005.
https://JakartaUtara.imigrasi.go.id/ruang-berita/page/29/ , Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Jakarta Utara
https://www.imigrasi.go.id/index?lang=id-id , direktorat jendral imigrasi
https://kemenkumham.go.id/ , kementrian hukum dan ham Imigrasi, p. (2023). Jaim : jurnal abdimas imigrasi. 6 – 9.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tahun 2022. (2022).
Margono.  (2015).  Aktor  non-negara  dalam  hubungan  internasional. Jurnal  pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, 28(2), 105 – 110.
Nugroho, t. W. A. (2017). Optimalisasi peran timpora pasca berlakunya peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan. Jurnal ilmiah kebijakan hukum, 11(3), 263 – 285.
Pranadita,  sip  nugraha,  &  sh,  mm  (2023). Buku  ajar  kejahatan  transnasional., books.google.com,
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tnhjeaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq =kejahatan+transnasional&ots=u0e8s0pzin&sig=rl-f3tkxv0g6amgjonq1xfhfp64
Puspasari,  a.  D.,  ayu,  b.,  rizkina,  i.,  &  kumakauw,  m.  A.  (2023). Jurnal  ilmiah  universitas batanghari jambi peran imigrasi Indonesia dalam melawan kejahatan transnasional ,
Https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3121
Rekapitulasi tak tahun 2023, seksi intelejen dan penindakan keimigrasian.
Rencana strategis tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
Lakip (laporan kinerja instansi pemerintah) tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
Romdiati, h., & noveria, m. (2020). Dimensi mobilitas penduduk: berpindah, bukan untuk menetap. Jurnal kependudukan Indonesia, 14(2), 185.
Https://doi.org/10.14203/jki.v14i2.476
Sande,  j. P. (2020). Selective policy  imigrasi Indonesia terhadap orang asing  dari negara calling visa. Indonesian perspective, 5(1), 92 – 111. Https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196