@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## KONTRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) TERHADAP PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI

## (The Contribution of IPHHK to the Socio-Economic Condition of the Indigenous
People in Manokwari Regency)
KORNELIS MANWAS 1 , OBED N. LENSE 2 * , ANTON SILA SINERY 2
1 Mahasiswa Program Studi Magister Kehutanan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Papua Manokwari, Papua Barat 98314 2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat 98314
* Penulis Korespondensi: Email o.lense@unipa.ac.id Diterima: 06 Agustus 2022 | Disetujui: 15 Sept 2022
Abstrak. Kewajiban IPHHK  yang  berada  di  Kabupaten  Manokwari  selama  periode  2017-2021  telah menyumbangkan  devisa  bagi  negara,  namun  disisi  lain  dengan  keberadaannya  apakah  memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  serta  IPHHK  terhadap  peningkatan  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat  hukum  adat  (MHA)  masih  relatif  rendah  (48%).    Hal  ini  diduga  karena  secara legal  para  pemegang  IPHHK  tidak  punya  kewajiban  khusus  untuk  pemberdayaan  masyarakat  sekitar hutan.  Hal  ini  diperparah  lagi  dengan  pola  kemitraan  yang  diterapkan  oleh  hampir  semua  pemegang IPHHK  dalam  pemungutan  dan  pengelolaan  hasil  hutan.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  para mitra  terkesan  tidak  peduli  apalagi  berkontribusi terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  sekitar areal dalam hal ini MHA. Hasil analisis lanjutan menunjukkan terdapat korelasi yang erat antara peran serta IPHHK dan kondisi sosial ekonomi MHA.
Kata Kunci : Peran serta, IPHHK, sosial ekonomi, masyarakat hukum adat
Abstract. The  IPHHK  in  Manokwari  Regency  during  the  2017-2021  period  has  contributed  to country’s  income.  However,  there  is  no  evidence  that  it  has  a  significant  impact  on  improving  the socio-economic community in the area yet. The results showed that the role of IPHHK in improving the socio-economic  conditions  of  indigenous  peoples  (MHA)  was  still  relatively  low  (48%).  This  is presumably because IPHHK holders do not have a special obligation to empower communities around the forest. This is made worse by the partnership scheme applied by almost all IPHHK holders in the collection and management of forest’s product. The results showed that the partners seemed had less contribute to the socio-economic conditions of the community around the area, in this case MHA. The results of correlation analysis show that there is a significant correlation between the participation of IPHHK and the socio-economic conditions of MHA.
Keywords: Contribution, IPHHK, Social Economic, Indigenous People

## PENDAHULUAN
Papua  Barat  adalah  salah  satu  provinsi  di Indonesia yang terletak di bagian barat pulau
Papua,  dengan  jumlah  penduduk  sekitar 1.069.000  jiwa,  luas  wilayah  sekitar  10  juta hektar,  dimana  9.377.855,06  ha  merupakan hutan  dan  1.046.000  ha  merupakan  lahan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
gambut  (Incas  2015).  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  pada  tahun  2020 mencatat  Papua  Barat  menjadi  provinsi  dengan persentase  kawasan  hutan  terluas  yaitu  87,3% dari  luas  daratan  Papua  Barat  sebesar  9,6  juta hektar,  dengan  luas  hutan  mencapai  8,39  juta hektar. Triestini et. al. (2020), pada tahun 2018 sektor  kehutanan  di  Provinsi  Papua  Barat merupakan  penyumbang  devisa  negara  dalam bentuk  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  yang  bersumber  dari  kegiatan pemanfaatan  hutan  oleh  IUPHHK  yang bersumber  pada  PSDH  dan  DR  selama  periode 2010–2018  berkisar  Rp.  73.875.552.670–Rp. 144.308.646.359 per tahun yang memiliki rata– rata  per  tahun  Rp.  110.764.876.329,  sedangkan IPHHK  pada  tahun  2017  menyumbangkan PNBP  sebesar  Rp.  55.538.686.752  dan  pada tahun  2018  sebesar  Rp.  83.964.683.378  (Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat 2022).
Keputusan Menteri
Kehutanan dan Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor 783/II/2014,  Kabupaten  Manokwari  memiliki luas kawasan hutan ± 318.437 ha, berupa hutan konservasi 19.211 ha, hutan lindung 62.391 ha, fungsi  produksi  44.097  ha.  Berdasarkan  data Dinas  Kehutanan  Provinsi  Papua  Barat  tahun 2022,  Kabupaten  Manokwari  menyumbangkan PNBP dari sektor kehutanan pada periode tahun 2017-2021  sebesar  Rp.  193.944.060  dari kegiatan  pemanfaatan  hutan  oleh  IPHHK  yang diberikan  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat dengan  jumlah  pemegang  IPHHK  pada  tahun 2018  sebanyak  68  izin  dan  untuk  jumlah IPHHK  yang  diterbitkan  dari  tahun  2017-2018 berjumlah  156  izin.  Sejak  2017  hingga  2021, Kebijakan  IPHHK  Perorangan  dan  Koperasi  di Papua  Barat  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang  penatausahaan  hasil  hutan  kayu  yang berasal  dari  hutan  alam,  namun  pada  tanggal  1 April  2021  peraturan  tersebut  tidak  berlaku, sehingga  kebijakan  IPHHK  di  Provinsi  Papua
Barat  tidak  diberlakukan  dengan  diterbitkannya Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  tata hutan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan produksi. Kewajiban IPHHK yang berada di Kabupaten  Manokwari  selama  periode  2017- 2021 telah menyumbangkan devisa bagi negara, namun disisi lain dengan keberadaannya apakah memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi peningkatan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang berada  di  dalam  dan  sekitar  areal.  Berdasarkan paparan  di  atas,  perlu  adanya  kajian  tentang peran  serta  pemegang  izin  pemungutan  hasil hutan  kayu  (IPHHK)  dalam  peningkatan  sosial ekonomi  Masyarakat  Hukum  Adat  Kabupaten Manokwari.

## METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu
Penelitian  ini  dilakukan  tiga  Distrik (Kecamatan)  yang  mencakup  empat  belas Kampung dengan jumlah total IPHHK sebanyak 58  unit.  Penelitian  ini  berlangsung  selama  ±  2 bulan  (Juni  –  Juli)  tahun  2022.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif  (Moleong  2007),  dengan  Teknik survei  dan  observasi  langsung.  Penentuan jumlah  responden  masyarakat  hukum  adat (MHA) terpilih adalah menggunakan menggunakan rumus Slovin:
n = N / ( 1 + N.(e) 2 )
Dimana : n = Jumlah sampel N = Jumlah total populasi e = Batas toleransi error
Jumlah  responden  terpilih  adalah  56  KK yang  merupakan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan tersebar  secara  proporsional  dan  dipilih  secara acak di tiap kampung target (Tabel 1).
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Tabel 1. Pedoman menginterpretasikan koefisien korelasi (Sugiyono 2014).
Interval Korelasi Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat kuat
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  mendalam  ( in  dept  interview )  yang berpedoman  pada  daftar  pertanyaan  yang tersedia.  Informasi  yang  diperoleh  kemudian dicatat dalam jurnal harian dan direkam dengan recorder. Selain melakukan  wawancara, peneliti juga  melakukan  observasi  langsung  terhadap berbagai  aktivitas  masyarakat  dalam  situasi yang  bisa  diamati.  Hasil  pengamatan  dicatat dalam buku harian dan diabadikan dalam bentuk foto.
Data  yang  terkumpul  selanjutnya  disusun berdasarkan  skala  Guttman  (Sugiyono  2013). Skor masing-masing jawaban responden kemudian
dijadikan dalam satu tabel. Selanjutnya  secara  umum  dapat  disimpulkan dengan  cara  merata-rata  jawaban  pernyataan dan  kemudian  rata-rata  jawaban  tersebut dimasukkan  ke  dalam  interval  kelas  yang terbagi  menjadi  3  kategori  yaitu  tinggi,  sedang dan rendah dengan rumus sebagai berikut:
Interval  =  Alternatif  jawaban  tertinggi  - Alternatif  jawaban  terendah  / ∑ alternatif jawaban Analisis korelasi untuk mengetahui hubungan  keberadaan  izin  pemungutan  hasil hutan  kayu  (IPHHK)  terhadap  peningkatan sosial  ekonomi  Masyarakat  Hukum  Adat  di Kabupaten  Manokwari  menggunakan  metode korelasi  rank  Spearman  (Sugiyono  2016). Analisis  data  dilakukan  untuk  menentukan model  yang  dirumuskan  dengan  menggunakan program  SPSS  sebagai  alat  bantu.  Berikut rumus analisis korelasi tersebut yang digunakan (Sugiyono 2016):
Keterangan:
P = Koefisien korelasi rank spearaman bi = Ranking data variabel Xi-Yi n = Jumlah responden Tingkat  hubungan  antar  variabel  adalah beradasarkan tabel 2 berikut:
Tabel 2. Jumlah responden masyarakat hukum adat
No Lokasi Penelitian ∑ KK Slovin ∑ Sampel ( KK) Distrik Kampung 1 Sidey Sidey Baru 61 61 x 10% 6 Saray 32 32 x 10% 3 Sidey Jaya 59 59 x 10% 6 Wamnowi 32 32 x 10% 3 2 Masni Kali Merah 24 24 x 10% 2 Makwan 52 52 x 10% 5 Muara Wariori 52 52 x 10% 5
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
No Lokasi Penelitian ∑ KK Slovin ∑ Sampel ( KK) Distrik Kampung Sibuni 21 21 x 10% 2 Prafi Barat 36 36 x 10% 4 3 Manokwari Utara Singgimeba 13 13 x 10% 1 Meinyumfoka 37 37 x 10% 4 Inoduas 63 63 x 10% 6 Bremi 33 33 x 10% 3 Sayro 45 45 x 10% 5 Total 560 56

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Serta IPHHK Terhadap Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi MHA
Hasil penelitian terhadap peran serta IPHHK terhadap  peningkatan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  hukum  adat  (MHA)  menunjukkan bahwa  kontribusi  pemegang  IPHHK  masih relatif  rendah.    Hasil  tersebut  mengindikasikan bahwa hanya sebanyak 52% dari jumlah IPHHK yang belum berkontribusi terhadap peningkatan kondisi  sosial  ekonomi  MHA.  Hal  ini  diduga karena  tidak  adanya  kewajiban  dan  tanggung jawab  khusus  IPHHK  terhadap  aspek  sosial ekonomi  MHA.  Merindakang  et.  al.  (2022) mengatakan  bahwa  pemegang  izin  IPHHK  di Provinsi  Papua  Barat  hanya  memiliki  dua kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan melaksanakan penanaman  pada  tegakan  hidup.  Dalam penjelasan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  peran  serta  pemegang  IPHHK  dalam peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang  izin.  Selain  itu,  secara  spesifik  hasil penelitian  menemukan  bahwa  kurangnya  peran serta  IPHHK  terhadap  peningkatan  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  hukum  adat  diduga salah satu penyebabnya adalah pola kemitraan
yang  dilakukan  pemegang  IPHHK.  Hasil wawancara dengan pemegang IPHHK diketahui bahwa  Sebagian  besar  (79%)  pemungutan  dan pengolahan kayu IPHHK diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Hal ini secara tidak  langsung  berdampak  pada  rendahnya distribusi manfaat yang didapat oleh masyarakat hukum  adat.  Pola  kemitraan  ini  diduga menghilangkan tanggung jawab IPHHK terhadap  aspek  ekonomi  dan  sosial  masyarakat adat.  Peneliti  menemukan  sistem  kemitraan pemegang  izin  pemungutan  hasil  hutan  kayu (IPHHK)  dengan  pihak-pihak  yang  dapat membantu  dalam  pengolahan  hasil  hutan  kayu. Kemitraan  merupakan  suatu  bentuk  kerja  sama dua  pihak  atau  lebih  membentuk  ikatan kolaboratif  berdasarkan  kesepakatan  dan  rasa saling  membutuhkan  untuk  meningkatkan kemampuan  dan  efisiensi  bidang  atau  tujuan bisnis  tertentu  guna  mencapai  hasil  yang  lebih baik.    Pemegang  IPHHK  melakukan  kemitraan atau  kerja  sama  dengan  pembagian  hasil kubikasi  per  jenis  kayu  olahan  dari  areal tebangan.  Kemitraan  dengan  pembagian  hasil kubikasi  per  jenis  kayu  olahan  dari  areal tebangan  menerima  harga  per  kubikasi  sebesar Rp.  200,000  per  jenis  Rimba  Campuran  atau kayu putih, Rp. 300,000 untuk jenis matoa serta Rp. 400,000 untuk jenis merbau atau kayu besi. Bakarbessy  (2018),  dalam  penelitiannya  di
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Distrik Manokwari Utara Kabupaten
Manokwari  menyatakan  bahwa  masyarakat lebih  memilih  untuk  menjalin  kerja  sama dengan  pihak  kedua  (pengusaha  kayu)  dalam kegiatan pemungutan hasil hutan kayu di hutan produksi.  Menurut  Kaihatu  (2006),  terdapat lima  prinsip  dalam  kemitraan  meliputi kesetaraan ( equality ), transparansi ( transparency ),  pendekatan  berorientasi  hasil ( result  oriented  approach ),  tanggung  jawab ( accountability ), dan saling melengkapi ( complementary ). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh  bahwa  79%  responden  yang melakukan kemitraan dalam bentuk pembayaran kubikasi  per  jenis  merasakan  tidak  adanya prinsip kemitraan oleh pihak bermitra dalam hal
pembayaran  per  tiga  bulan  hasil  olahan  kayu yang telah dikeluarkan dengan membandingkan harga  kubikasi  yang  diterima  dengan  harga penjualan  kayu  per  jenis  oleh  stan  kayu  yang tinggi.  Dalam  penelitian  Paririe  et.  al.  (2019), jalur perdagangan kayu dari Distrik Manokwari Utara  dijual  ke  pasar  lokal  di  Kabupaten Manokwari Utara dan Kota Manokwari, dengan margin  keuntungan  tertinggi  oleh  stan  kayu  ke pengguna  akhir  di  Kota  Manokwari  dan sekitarnya.  Tabel  di  bawah  ini,  menunjukkan bahwa  terdapat  kenaikan  harga  pada  periode 2018- 2021 untuk kemitraan dengan pembagian hasil  kubikasi  per  jenis  kayu  olahan  dari  areal tebangan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kenaikan harga pembagian hasil kubikasi per jenis kayu olahan dari areal tebangan perioden 2018 – 2021
Harga Kubikasi (Rp) per Tahun Jenis 2018 2019 2020 2021 Rimba Campuran 200,000 200,000 200,000 300,000 Matoa 300,000 300,000 300,000 400,000 Merbau 400,000 400,000 400,000 500,000
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  pada  periode tahun  2018-2020  tidak  terdapat  kenaikan  harga pada  pembagian  hasil  kubikasi  per  jenis  kayu olahan dari areal tebangan yaitu Rp. 200,000 per jenis  rimba  campuran,  Rp.  300,000  per  jenis matoa  dan  Rp.  400,000  per  jenis  merbau. Sedangkan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp.  300,000  per  jenis  rimba  campuran,  Rp. 400,000  per  jenis  matoa  dan  Rp.  500,000  per jenis merbau.
Bila dilihat secara terpisah, rendahnya peran serta  pemegang  IPHKK  dalam  peningkatan sosial  ekonomi  masyarakat  hukum  adat  diduga berkaitan  erat  dengan  rendahnya  kontribusi peran serta pemegang IPHHK terhadap bantuan pendidikan dengan persentase 18% (Gambar 1), bantuan mendapatkan pekerjaan dengan persentase  21,43%  (Gambar  2)  dan  bantuan peningkatan  pendapatan  dengan  persentase 37,50% (Gambar 3).
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Gambar 1. Peran serta pemegang izin IPHHK periode 2018-2021 terhadap pendidikan anak masyarakat hukum adat di Kabupaten Manokwari
Berdasarkan  Gambar  1,  kontribusi  IPHHK terhadap  peningkatan  pendidikan/sekolah  anak- anak  pada  wilayah  penelitian  masih  relatif sangat  rendah.    Bantuan  yang  diterima  MHA adalah  berupa  biaya  sekolah,  namun  hanya lingkungan  keluarga  dekat  pemegang  IPHHK dan  tidak  diberikan  kepada  semua  masyarakat yang  berdomisili  di  kampung  tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang IPHHK  bahwa  alasan  tidak  memberikan
bantuan pendidikan kepada Masyarakat Hukum Adat  yang  berada  diwilayah  kerja  IPHHK karena masih memiliki tanggungan keluarga dan bukan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi. Selanjutnya  penelitian  ini  juga  menemukan rendahnya kesempatan bekerja MHA di IPPHK (Gambar  2).  Sebagian  kecil  MHA  yang mendapat  bantuan  pekerjaan  adalah  hanya sebagai  buruh  pikul  kayu  hasil  tebangan  pada IPHHK.
Gambar  2.  Peran  serta  pemegang  izin  IPHHK  periode  2018-2021  terhadap  pekerjaan  masyarakat hukum adat di Kabupaten Manokwari
Rendahnya    kontribusi  dalam  bantuan pekerjaan  bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  yang berada diwilayah kerja IPHHK diduga karena
dalam  pengambilan  hasil  hutan  berupa  kayu, pemegang  IPHHK  bekerja  sama  atau  bermitra kepada  stan  kayu  yang  berada  di  Kabupaten Manokwari (Gambar 1).
73% 27% Tidak Bekerja di IPHHK Bekerja di IPHHK
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Gambar  3.  Peran  serta  pemegang  izin  IPHHK  periode  2018-2021  terhadap  pendapatan  masyarakat hukum adat di Kabupaten Manokwari
Gambar  3  menunjukkan  kontribusi  terhadap peningkatan  pendapatan  bagi  Masyarakat Hukum  Adat  yang  berada  diwilayah  kerja IPHHK  juga  masih  relatif  rendah.    Skema kemitraan  (pihak  ketiga)  dalam  pemungutan hasil  hutan  kayu  diduga  juga  masih  menjadi penyebab utama.

## Hubungan Antara Peran Serta IPHHK dan Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi MHA
Analisis  dilakukan  terhadap  peran  serta pemegang  IPHHK  dan  peningkatan  sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan kolerasi keberadaan IPHHK terhadap peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat  di  Kabupaten  Manokwari  (nilai  korelasi Pearson hitung (0,313) > nilai R tabel (0,2586). Arah  hubungan  antara  variabel  yang  dianalisis, korelasinya  dapat  berupa  hubungan  positif  atau negatif  (Budiwanto  2014).  Berdasarkan  nilai korelasi  Pearson  Y  dan  X  menunjukkan hubungan  yang  positif  yaitu  0,313  dengan derajat hubungan yang lemah. Sugiyono (2014), bahwa  korelasi  Pearson  0,20  s/d  0,399 disimpulkan  berkolerasi  lemah.  Sutrisno  Hadi (2004),  menyatakan  bahwa  arah  hubungan positif  antar  veriabel  terjadi  jika  naiknya  skor variabel  X  selalu  diikuti  dengan  naiknya  skor variabel  Y,  atau  jika  turunnya  skor  variabel  X
selalu  diikuti  dengan  turunnya  skor  variabel  Y. Dalam  penelitian  ini  jika  terjadi  kenaikan  nilai korelasi  Pearson  peran  serta  pemegang  IPHHK (Y)  dalam  peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat  sebesar  0,313  atau  30% maka  akan terjadi  kenaikan  nilai  korelasi  Pearson  sosial ekonomi  masyarakat  akan  terjadi  peningkatan secara bertahap sebesar 0,313 atau 30%.

## KESIMPULAN
Peran serta pemegang Izin Pemungutan hasil hutan  kayu  (IPHHK)  terhadap  peningkatan sosial  ekonomi  Masyarakat  Hukum  Adat  di Kabupaten  Manokwari  periode  2018-2021 masih relatif rendah (28,57%). Terdapat kolerasi keberadaan IPHHK terhadap peningkatan sosial ekonomi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Masyarakat  Hukum  Adat  serta  para  pemegang ijin  IPHHK  di  14  Kampung  di  Distrik  Sidey, Masni,  dan  Manokwari  Utara  yang  telah membantu  memberikan  data  dalam  penelitian ini.  Ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan Kepada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Papua  Barat dan  Ketua  Program  Studi  Magister  Kehutanan atas  ijin  yang  diberikan  untuk  kegiatan pengumpulan data lapangan.
63% 37% Tidak Mendapat Manfaat Pendapatan Mendapat Manfaat Pendapatan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA

## DAFTAR PUSTAKA
Bakarbessy  CA.  2018.  Persepsi  dan  partisipasi masyarakat  lokal  pada  pengelolaan  hasil hutan  kayu  yang  ramah  lingkungan  di  hutan produksi Distrik Manokwari Utara Kabupaten  Manokwari.  [Tesis].  Program Studi  Ilmu  Lingkungan  Program  Pasca
Sarjana Universitas Papua.
Dinas  Kehutanan  Provinsi  Papua  Barat.  2022. Kertas  kerja  rekonsiliasi  dana  bagi  hasil provisi  sumber  daya  hutan  tahun  2017  - 2021. Laporan tahunan.
Incas. 2015. Dugaan emisi bersih tahunan GRK dari  penggunaan  lahan  lahan  dan  perubahan penggunaan lahan di hutan dan lahan gambut akibat  ulah  manusia  selama  2001-2012.
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Kaihatu  TS.  2006.  Good  corporate  governance dan  penerapannya  di  Indonesia.  Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8(1): 1-9. Merindakang  NM,  et  al.  2022.  Estimasi produksi  dan  peredaran  kayu  olahan  lokal
berdasarkan  penerbitan  izin  pemungutan hasil  hutan  kayu  di  Provinsi  Papua  Barat. Jurnal Kehutanan Papuasia, 8(1): 55 – 66. Moleong  LJ.  2007.  Metodologi  penelitian kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Paririe  FD.  et  al.  2019.  Tingkat  pendapatan pengusaha  kayu  gergajian  berdasarkan margin keuntungan dan alur pemasaran kayu lkal  di  Distrik  Manokwari  Utara.  Jurnal Kehutanan Papuasia, 5(2): 196–206.
Sugiyono.  2013.  Metode  penelitian  pendidikan pendekatan  Kuantitatif,.  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2014.  Metode  penelitian  pendidikan pendekatan  kuantitatif.  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2016.  Metode  penelitian  kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Triestini,  Y,  Nugroho  B,  Siburian  R.    2020. Trend  PNBP  sektor  kehutanan  Provinsi Papua  Barat  pasca  implementasi  kebijakan si-puhh online dan self assesment. Cassowary, 3(1): 1 – 10.