Peran Birokrasi Dalam PenempatanTenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri
Oleh:

## Faisal Rani

## Abstract
The  goal  of  this  observation  is  to  discuss  the  problem  of  bureaucrat’s  role  in  protecting immigrant  labor  that  is  sent  to  the  foreign  country.  The  problem  of  Immigrant  labor  becomes unsolved problem. This problem becomes the attention of all sides from pre-departure, departure until arrival in the country where they work. Bureaucrat through the place of bureaucracy has important role in solving this problem. In this writing, the writer wants to suggest the idea about the role of bureaucracy for protecting Immigrant labor in the foreign country.

## Key word: Bureaucracy, Immigrant labor, Foreign Policy
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskusikan  peran  birokrasi  dalam  melindungi  Tenaga Kerja  Indonesia  yang  dikirim  ke  luar  negeri.  Masalah  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri menghadapi masalah yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Hal ini menjadi perhatian semua kalangan  dari  sebelum  keberangkatan,  keberangkatan  sampai  kedatangan  di  negara  dimana mereka  bekerja.  Birokrat  melalui  sistem  birokrasi  mempunyai  peran  penting  dalam menyelesaikan  masalah  ini.  Dalam  tulisan  ini,  penulis  ingin  menuangkan  ide  mengenai  peran birokrasi dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar  negeri.

## Kata kunci: Birokrasi, Tenaga kerja luar negeri , Kebijakan luar negeri

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  tentu  saja  mempunyai  begitu  banyak permasalahan.  Mulai  dari  bidang  pendidikan  sampai  masalah  kesejahteraan  masyarakat. Kesejahteraan  masyarakat  merupakan  masalah  utama  dan  penting  untuk  diselesaikan.  Tingkat kemiskinan  masyarakat  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  banyaknya  jumlah  pengangguran  yang ada. Hal ini disebabkan dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan.
Pada  umumnya,  minat  tenaga  kerja  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  dalam  negeri  sendiri,  seperti  faktor  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat, lapangan  kerja  yang  sangat  terbatas,  sumber  pendapatan  yang  tidak  memadai  dan  faktor pengambilan tenaga kerja yang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkan faktor dari luar negeri adalah  mencari  pengalaman  yang  motif  utamanya  untuk  mendapatkan  upah  yang  lebih  baik
sehingga dapat mensejahterakan keluarganya. 1 Tetapi tidak jarang kenyataan ini disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pemerintah  Indonesia  telah  sekitar  22  tahun  (sejak  1985)  menyelenggarakan  pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal serupa telah dijalankan kalangan swasta sejak sekitar  tahun  1978.  Sumbangan  devisa  dari  TKI  tersebut  dari  tahun  ke  tahun  terus  meningkat. Misalnya tahun 2001 dengan jumlah sekitar 338.992 TKI terkirim, devisa yang dihasilkan sekitar 537  juga  dolar  AS  (sekitar  Rp  5  triliun)  dan  tahun  2004  terkirim  886.457  TKI  yang menghasilkan  devisa  sekitar  683  juta  dolar  AS  (sekitar  Rp  6,3  triliun)  (Depnakertrans,  1984). Dengan begitu para TKI tersebut sering dijuluki  sebagai 'pahlawan devisa. Bahkan di beberapa kabupaten  di  Jawa  Timur,  kontribusi  TKI  per  tahun  lebih  besar  dari  APBD-nya.  Namun sayangnya  cukup  banyak  terjadi  para  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  atau  bahkan  sebelum ditempatkan  di  luar  negeri  mengalami  musibah.  Musibah  itu  bisa  berupa  penipuan  oleh  calo, pemerasan, juga penganiayaan oleh majikan. Diperkirakan, TKI yang bermasalah di tempat kerja di luar negeri tersebut sekitar 10 persen dari keseluruhan yang umumnya merupakan TKI ilegal. Juga  sering  diungkapkan  oleh  para  pengamat  bahwa  sebagian  TKI  yang  bemasalah  tak terlindungi  oleh  Pemerintah.  Sistem  perlindungan  yang  lemah  tersebut  bisa  terlihat  dari  mulai rekrutmen, pelatihan, pengiriman, penempatan, hingga pemulangan. Semua titik yang dilalui dari mulai direkrut hingga kerja dan pulang, selalu ada kasus kekerasan terhadap TKI.
Secara umum masalah TKI muncul karena kurangnya perlindungan dan kurangnya fasilitas pelayanan. Kurangnya fasilitas pelayanan itu bisa berupa minimnya sarana pengiriman uang dari negara  tempat  kerja  ke  daerah-daerahnya  di  Tanah  Air.  Sementara  itu,  kalau  dibandingkan dengan  tenaga  kerja  Filipina,  fasilitas  dari  pemerintahnya  sudah  sangat  maju.  Sehingga kontribusi  dan  kesejahteraan  TK  Filipina  jauh  lebih  baik  dibandingkan  TKI.  Sebut  saja, kontribusi  devisa  seluruh  TK  Filipina  terhadap  negaranya  yakni  sekitar  12  milyar  dolar  AS (sekitar Rp 110, 4 trilyun) atau 17,5 kali kontribusi TKI.
Realita  yang  ada  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  TKI  yang  tidak mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah Indonesia maupun dari negara  tempat  ia  bekerja.  Dari  sisi  perekrutan  saja  misalnya,  pemerintah  belum  bisa  mengatasi keberadaan  perusahaan  pengirim  tenaga  kerja  yang  illegal  atau  pun  memberantas  jaringan
1 Iskandar Budiman, Dilema Buruh Di Rantau (Membongkar system kerja TKI di Malaysia), Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2004, hlm. 381.
trafficker yang merekrut anak-anak di bawah umur. Selain itu, kasus-kasus yang menimpa TKI di tempat kerjanya pun banyak  yang tidak ditanggapi secara cepat dan tepat oleh negara. Kasus terlantarnya 400 buruh migran Indonesia di kolong jembatan di kota Jeddah pada bulan Agustus 2009  misalnya  menunjukkan  ketidaksigapan  pemerintah  dalam  merespon  permasalahan  yang dihadapi  oleh  TKI  di  tempat  mereka  bekerja.  Terlantarnya  warga  negara  Indonesia  di  Jeddah tersebut bahkan memakan korban jiwa. Seorang tenaga kerja wanita (TKW) bernama Halimah bt Kohar  bahkan  meninggal  dunia  setelah  dua  minggu  menderita  sakit  dan  tidak  mendapatkan perawatan medis. 2
Melihat sekelumit potret TKI di atas maka sungguh suatu hal yang ironis apabila TKI yang dielu-elukan  sebagai  pahlawan  devisa  negara,  yang  pada  tahun  2008  berhasil  membawa pemasukan  bagi  negara  sebesar  Rp  82  triliun 3 ,  masih  mengalami  hambatan-hambatan  didalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai pekerja ataupun sebagai manusia.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  sangat  banyak  di  dunia.  Sensus tahun 2010 mencatat 237,4  juta jiwa dan Indonesia tergolong dalam  Negara  yang berkembang. Salah satu dari ciri negara berkembang adalah standar hidup dan produktifitas penduduknya yang rendah,  Pertumbuhan  penduduk  yang  besar  namun  kurang  tersedianya  lapangan  perkerjaan. 4 Kurangnya  jumlah  lapangan  pekerjaan  seiring  dangan  kemampuan  keterampilan  dan produktifitas  dari  penduduk  yang  rendah  menyebabkan  meningkatnya  angka  pengangguran. Kondisi ini menjadi delematis bagi bangsa Indonesia.
Sehingga ada sebagian dari penduduk Indonesia yang berkeinginan untuk mengadu  nasib tidak  di  negeri  sendiri.  Iming-iming  berkerja  di  luar  negeri  dengan  berpenghasilan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  pendapat  dalam  negeri.  Dengan  penuh  harapan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  secara  ekonomi  mereka  berkerja  sebagai  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI).  Ada beberapa  negara  menjadi  tujuan    utama  TKI  adalah  Saudi  Arabia,  Malaysia,  Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang, 5 dengan bidang pekerjan yang umumnya buruh
2 Migrant Care, “Ratusan Buruh Migran Indonesia Terlantas di Bawah Kolong Jembatan di Jeddah”, Press Release Migrant Care 6 Agustus 2009, <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid= 6&artid=628>,  diakses 8 Januari 2010
3 Hamzirwan, “TKI, Urat Nadi yang Diabaikan”, Kompas 30 Desember 2009, <http://cetak.kompas.com/read/xml/ 2009/12/30/03434869/tki.urat.nadi.yang.diabaikan>, diakses 8 Januari 2010.
4 Bachrawi Sanusi, 2004“ Pengantar Ekonomi Pembangunan” Penerbit  Rineka Cipta hal : 16
5 M.Sadli,“Masalah  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Malaysia”,  dalam  http://www,kolom/pasific.net.id/modules.phd, diakses 30 September 2010, pukul 10.00 WIB
pabrik, buruh perkebunan atau pembantu rumah tangga dan sangat sedikit yang bekerja sebagai peneliti.  Dalam  konteks  internasional,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  pengirim  tenaga kerja migran terbesar di Asia. 6
Untuk berangkat keluar negeri ada  yang mengunankan jalur resmi dan jalur tidak resmi. Jalur  tidak  resmi  menjadi  pilihan  biasanya  dengan  pertimbangan,  gaji  yang  tinggi  dan    akan kemudahan-kemudahan  prosesnya.  Melalui  jalur  ini  tidak  jarang  banyak  dari  Para  TKI  yang tertipu  dengan  cara  yang  demikian.  Dan  jalur  resmi  yang  disediakan  pemerintah,  yaitu  melalui agen  rekrutmen  yang  secara  resmi  ditunjuk  oleh  pemerintah  yang  disebut  dengan  Perusahaan Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI),  dan  kini  dikenal  dengan  sebutan  Pelaksana  Penempatan Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS) 7 .  Terdapat  tiga  asosiasi  yang  bergerak  dalam bidang ini, yaitu Himpunan Pengusaha TKI (Himsataki), Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), dan Indonesian Development Employee Agencies (IDEA).
Pada  Tempat  mereka  berkerja  banyak  dari  mereka  yang  gajinya  tidak  dibayarkan,  ada yang  disiksa  majikan,  ada  yang  mengalami  pemerkosaan.  Beberapa  kasus  yang  dapat  cermati antara lain. Sumiati binti Salan Mustapa wanita asal Nusa Tenggara Barat. Sumiati menjadi TKI di  Arab  Saudi  dan  mengalami  penganiayaan  oleh  majikannya.  Bibir  Sumiat  digunting  majikan hingga  harus  menjalani  perawatan  dirumah  sakit  King  Fahd  di  Madinah  kamar  nomor  125 bangsal 1B Rumah Sakit, Arab Saudi 8 .
Migrant care telah mencatat sekitar 45.845 kasus yang menimpa buruh migrant Indonesia di luar negeri yang dapat di kelompokan ke dalam  jenis diantaranya :
a. Meninggal dunia ada 908 kasus
b. PHK sepihak dan tidak digaji ada 8.080 kasus
c. Deportasi dari Malaysia ada 22.745 kasus
d. Penganiayaan ada 1.187 kasus
e. Pelecehan seksual ada 874 kasus
6 : Suko Bandiyono dan Fadjri Alihar “ A review of Research Work on International Migration in Indonesia:, dalam http://www.unesco.org/most/apmrlabo5.doc, di akses 29 September 2010, pukul 21.30 WIB.
7 Istilah  PPTKIS  mulai  dikenal sejak  tahun  2004.  Dalam  UU  39  Tahun  2004, istilah  PJTKI  diganti  dengan istilah PPTKIS.
8 Duka  di  negeri  Gurun,  http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/29/NAS/mbm.  diakses  20  September 2011 pukul 10.00 WIB
Pemerintah  seharusnya  menaruh  perhatian  pada  TKI  yang  bererja  di  luar  negeri.  Dalam Undang-Undang  bahwa  setiap  warga  Negara  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  Negara. Namun tidak bagi sebagian TKI pada hal TKI telah menyumbang devisa yang besar bagi Negara 60  Triliun  tahun  2010.  Pada  tulisan  ini  penulis  ingin  menjawab  bagaimana  peran  birokrasi mewakili pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI diluar negeri?

## Teori Peran (Role Theory)
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Peran melalui perspektif pluralis dan tingkat  analisa  kelompok.  Tingkat  analisanya  Kelompok  yang  dikemukakan  oleh  Mohtar Mas’oed,  yang  berasumsi  bahwa  individu  umumnya  melakukan  tindakan  internasional  dalam kelompok.  Hubungan  internasional  sebetulnya  adalah  hubungan  antar  berbagai  kelompok  kecil di  berbagai  negara.  Artinya,  peristiwa  internasional  sebenarnya  ditentukan  bukan  hanya  oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politbiro, dan sebagainya)  dan  oleh  organisasi,  birokrasi,  departemen,  badan-badan  pemerintahan,  dan sebagainya.  Dengan  demikian,  untuk  memahami  hubungan  internasional  terlebih  dahulu  harus mempelajari  perilaku  kelompok-kelompok  kecil  dan  organisasi-organisasi  yang  terlibat  dalam hubungan  internasional.  Perspektif  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pluralist  perspective. Diana  L.  Eck  menjelaskan  bahwa  pluralisme  adalah  suatu  sistematika  serta  kerangka  di  mana terdapat  beberapa  kelompok  atau  bagian  dari  sistem  lainnya  dan  saling  berhubungan  dengan basis  saling  menghargai  dan  menghormati  antar  sesama. 9 Dalam  pluralisme,  aktor  non  negara adalah  aktor  penting  dalam  bahasan  hubungan  internasional.  Ada  empat  aspek  penting  dalam perspektif pluralisme 10 , yaitu:
1. Aktor  non-negara  adalah  salah  satu  unsur  penting  dalam  dunia  politik.  Organisasi Internasional adalah salah satu contoh aktor politik non-negara.
9 Diana L. Eck, What is pluralism, diakses dari http://pluralism.org/pages/pluralism/what_is_pluralism pada 7 Maret 2011.
10 Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, and Beyond. (Boston:Allyn and Bacond, 1998), hal.192.
2. Kaum  pluralis  beranggapan  bahwa  negara  bukanlah  aktor  yang  berdiri  sendiri. Negara  dalam  hal  ini  terdiri  dari  individu  (rakyat),  kelompok  kepentingan,  dan birokrat lainnya.
3. Pluralis juga bertentangan dengan kaum realis yang mengatakan bahwa negara adalah aktor  rasional.  Dalam  situasi  pembuatan  keputusan,  aktor  politik  dalam  hal  ini cenderung  pada  untuk  saling  berkompromi,  tergabung  dalam  suatu  forum  atau kelompok  lainnya,  menggunakan  posisi  tawar  (bargaining  posistion),  dan mengedepankan kepentingan nasionalnya.
4. Agenda  internasional  bagi  kaum  pluralis  cenderung  bersifat  ekstensif.  Pluralis  tidak hanya  membahas  masalah keamanan nasional secara  fisik, tetapi  juga  melalui aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya.
Birokrasi  merupakan  salah-satu  institusi  yang  paling  sering  bahkan  secara  keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.
Ripley  dan  Franklin  dalam  Winarno 11 mengidentifikasi  enam  karakteristik  birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:
1. Birokrasi  diciptakan  sebagai  instrumen  dalam  menangani  keperluan-keperluan  publik (public affair).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.
Implementasi  kebijakan  yang  bersifat  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini  akan  menyebabkan  ketidakefektifan  dan  menghambat  jalanya  pelaksanaan  kebijakan.
11 Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Med Press. Yogyakarta. 149-160
Berdasakan  penjelasan  di  atas,  maka  memahami  struktur  birokrasi  merupakan  faktor  yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.
Menurut  Edwards  III  dalam  Winarno 12 terdapat  dua  karakteristik  utama  dari  birokrasi yakni:  ”Standard  Operational  Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi”.  ”Standard  operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.
Ukuran  dasar  SOP  atau  prosedur  kerja  ini  biasa  digunakan  untuk  menanggulangi keadaan-keadaan  umum  diberbagai  sektor  publik  dan  swasta.  Dengan  menggunakan  SOP,  para pelaksana  dapat  mengoptimalkan  waktu  yang  tersedia  dan  dapat  berfungsi  untuk menyeragamkan  tindakan-tindakan  pejabat  dalam  organisasi  yang  kompleks  dan  tersebar  luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.
Berdasakan  hasil  penelitian  Edward  III  yang  dirangkum  oleh  Winarno 13 menjelaskan bahwa:  ”SOP  sangat  mungkin  dapat  menjadi  kendala  bagi  implementasi  kebijakan  baru  yang membutuhkan  cara-cara  kerja  baru  atau  tipe-tipe  personil  baru  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan.  Dengan  begitu,  semakin  besar  kebijakan  membutuhkan  perubahan  dalam  cara-cara yang  lazim  dalam  suatu  organisasi,  semakin  besar  pula  probabilitas  SOP  menghambat implementasi”.
Namun  demikian,  di  samping  menghambat  implementasi  kebijakan  SOP  juga mempunyai  manfaat.  Organisasi-organisasi  dengan  prosedur-prosedur  perencanaan  yang  luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.
Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi.  Edward  III  dalam  Winarno 14 menjelaskan  bahwa  ”fragmentasi  merupakan penyebaran  tanggung  jawab  suatu  kebijakan  kepada  beberapa  badan  yang  berbeda  sehingga memerlukan  koordinasi”.  Pada  umumnya,  semakin  besar  koordinasi  yang  diperlukan  untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.
12 Ibid..
13 Ibid..
14 Ibid..
Dapat  disimpulkan  fragmentasi  mengakibatkan  pandangan-pandangan  yang  sempit  dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan  konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
Berikut  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  fregmentasi  birokrasi  berhubungan dengan implementasi kebijakan publik menurut Winarno 15 , Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya  fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan  yang  berbeda-beda.  Di  samping  itu,  masing-masing  badan  mempunyai  yurisdiksi  yang terbatas  atas  suatu  bidang,  maka  tugas-tugas  yang  penting  mungkin  akan  terlantarkan  dalam berbagai  agenda  birokrasi  yang  menumpuk”.”Kedua,  pandangan  yang  sempit  dari  badan  yang mungkin  juga  akan  menghambat  perubahan.  Jika  suatu  badan  mempunyai  fleksibilitas  yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.
Birokrasi  merupakan  organisasi  pemerintahan  yang  terdiri  dari  sub-sub  struktur  yang memiliki  hubungan  satu  dengan  yang  lain.  Birokrasi  memiliki  fungsi,  peran  dan  kewenangan dalam  mencapai  visi  dan  misi  dari  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Setidaknya  dalam  hal  ini birokrasi  memiliki  tiga  tugas  pokok  antara  lain  memberikan  pelayanan,  pemberdayaan  dan menyelenggarakan pembangunan.
Pelayanan pada sisi administrasi birokrasi mempunyai peranan penting dalam menjalankan dan mewakili negara dalam menjalankan fungsinya. Negara punya kewajiban untuk melindungi warganya  dimanapun  warganya  tersebut  berada  baik  itu  dari  segi  hukum  maupun  dari  sisi keamanan bagi warganya.

## Pembahasan

## Peran Birokrasi dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
Kurangnya  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  menyebabkan  sebagian  besar masyarakat  di  Indonesia  memilih  untuk  bekerja  sebagai  TKI  di  negara  lain  khususnya  Arab Saudi.  Arab  Saudi  menjadi  pilihan  TKI  sebagai  negara  tujuan  dikarenakan  negara  tersebut memiliki  kerja  ekonomi  yang  kuat  sehingga  negara  ini  menduduki  urutan  ke-3  dalam  hal kestabilan  ekonomi  secara  menyeluruh.  Minyak  bumi  merupakan  penghasilan  utama  negara
tersebut. Produksi minyak 9 juta barel per hari, pada akhir 2004 Arab Saudi mencatat pendapatan sebesar $ 754.4 miliar (US $ 201.1 miliar). 16 Jumlah pendapatan negara yang sangat besar, tahun 2005  sebanyak  626.895  orang  telah  tercatat  sebagai  TKI  di  Arab  Saudi  dan  pada  tahun  2006 mengalami  peningkatan  sebesar  4,25%. 17 Arab  Saudi  merupakan  negara  terbesar  kedua pengiriman TKI setelah Malaysia, sisanya berada dinegara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Yordan Hongkong dan Taiwan. 18
Kebijakan penempatan TKI di luar negeri diarahkan untuk memanfaatkan peluang kerja di  luar  negeri  dengan  mengedepankan  aspek  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak di daerah asal, selama di negara tujuan sampai kembali ke daerah  asal.Untuk  itu,  strategi  yang  telah  dan  akan  dilakukan  oleh  Pemerintah  dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:
-  Regulasi,  dilakukan  dengan  menerbitkan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dan  menyusun  berbagai peraturan pelaksanaannya.
-  Kelembagaan,  dilakukan  dengan  membagi  kewenangan  pusat  dan  daerah  secara  jelas  di dalam sistem penempatan dan perlindungan TKI.
- Tindakan, dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:
1 Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 06 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan cara:
a.  Penyederhanaan  birokrasi  pelayanan  penempatan  TKI  seperti  penyederhanaan  prosedur penempatan yang semula 24 simpul menjadi 14 simpul.
b. Meringankan beban biaya yang ditanggung oleh CTKI dengan membebaskan biaya Fiskal, tidak  menaikkan  biaya  Paspor,  membebaskan  biaya  pengurusan  Kartu  Tenaga  Kerja  Luar Negeri (KTKLN), membebaskan biaya PAP
2 Meningkatkan  kualitas  TKI  melalui  pelatihan  keterampilan,  kemampuan,  bahasa  dan persiapan  mental.  Hanya  akan  menempatkan  TKI  yang  dinilai  sudah  memenuhi  syarat
16 http:/www.kbri-riyadh.org/artikel/menggali  potensi  profit-sharing  rejeki  minyak  Arab  Saudi  Riyadh/  Artikel Menggali Potensi Rejeki Minyak Arab Saudi, Riyadh. diakses tgl 19 November 2009 pukul 20.10 wib
17 http:/www.kbri-riyadh.org, Loc. Cit
18 http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?sumbar=artikel&id=312/ Artikel Catatan Akhir Tahun Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Diakses tgl 15 februari 2010 pukul 23.45 wib
kompetensi  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  dari  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  yang ditunjuk oleh Depnakertrans.
3 Memberikan  perlindungan  terhadap  hak  dan  harta  TKI  melalui  program  asuransi  TKI  yang dilaksanakan oleh lima Konsorsium Asuransi. Dalam hal ini, Konsorsium Asuransi tersebut juga  diwajibkan  untuk  bekerjasama  dengan  lembaga  bantuan  hukum/lawyer  di  negara penempatan TKI.
4 Meningkatkan hubungan bilateral dengan delapan negara penempatan yaitu Malaysia, Korea Selatan,  Jordania,  Kuwait,  Taiwan,  Australia  dan  Uni  Emirat  Arab  dalam  bentuk penandatanganan  Memorandum  of  Understanding  (MoU).  Saat  ini  dipersiapkan penandatanganan  MoU  dengan  enam  negara,  yaitu:  Qatar,  Yunani,  Kuwait  dan  Yordan (revisi), Jepang, Brunei Darussalam serta Maroko.
5 Membentuk  empat  sentra  layanan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  (SP3TKI)  di  Serang, Denpasar, Riau, dan Kuala Tungkal.
6 Membentuk  Atase  Ketenagakerjaan  di  lima  negara,  di  luar  negara-negara  yang  telah memiliki Atase Ketenagakerjaan, yaitu Singapura, Brunai Darussalam, Korea Selatan, Qatar dan Yordania.
7 Melakukan  penandatanganan  kesepakatan  bersama  dengan  pihak  Kepolisian  Negara  R.I dalam rangka penegakan hukum.
8 Berpartisipasi  aktif  dalam  forum  International  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan perlindungan  bagi  TKI,  seperti  ILC,  sidang  IOM,  pertemuan  UNIFEM,  dan  pertemuan CEDAW.
9 Melakukan  registrasi  dan  penerbitan  SIPPTKIS,  dimana  sampai  saat  ini  telah  terdaftar  496 PPTKIS.
10 Turut  melaksanakan  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  khususnya  yang menyangkut  TKI  sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  melalui  pencegahan  (tindak pidana) dan penanganan (korban), dengan cara:
a.  Peningkatan  kewaspadaan  masyarakat  mengenai  ciri  dan  modus  operandi  tindak  pidana perdagangan orang.
b. Pelatihan anti perdagangan orang.
c. Penelitian.
d. Perluasan kesempatan kerja.
e. Perlindungan korban.
f. Pembentukan gugus tugas.
1. Membina  dan  pemberdayaan  TKI  purna  agar  dapat  memanfaatkan  penghasilannya menjadi  usaha  ekonomi  produktif  dengan  memberikan  bimbingan  wirausaha, pengembangan usaha, pendampingan, membangun akses untuk memperoleh kredit modal Perbankan.  Mendorong  terbentuknya  Asosiasi  TKI  purna  yang  dimaksudkan  sebagai wadah  integrasi  dan  konsultasi  TKI  Purna  dalam  meningkatkan  dan  mengembangkan potensi dan usaha yang mereka miliki. 19
2. Melindungi  TKI  merupakan  wujud  dari  pelayanan  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap warga  negaranya.  TKI  membutuhkan  birokrasi  dalam  mendapatkan  perlindungan. Keputusan  MENPAN  No.63  Tahun  2004  mngelompokkan  tiga  jenis  pelayanan  dari instansi  pemerintah  serta  BUMN/BUMD.  Pengelompokan  pelayanan  tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori antara lain :

## A. Jenis Pelayanan Administrative
Pelayanan dalam bentuk administrative merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk dokumentasi  seperti  pengurusan  surat  izin,  sertifikat,  ijin-ijin  dan  keterangan  lainnya.    Jenis pelayanan  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  TKI  dalam  mengadu  nasib  di  negeri  orang.  Pemilikan paspor, pemilikan visa dan surat-surat lainnya sehingga menjadi pegangan sah tentang indentitas mereka  dan  berkekuatan  hukum.  Kelengkapan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  oleh  TKI akan  memmberikan  perlindungan  kepada  TKI  dalam  menghadapi  persoalan-persolan  hkum  di negara tempat meek berkerja.
Para  birokrat  hendaknya  memberikan  kemudahan  dan  sosialisasi  berkesenambungan tentang  persoalan  izin.  Dan  birokrasi  juga  diharapkan  agar  mengawal  perusahaan-perusahaan
19 Carunia  Mulya  Firdausy,  International  labour  migration  From  Indonesia;  Trends,  Consequences  and  Issues, dalam Asia Pasific Development Journal, Vol. 4 no. 1, juni 1997.
yang  menjalakan  bidang  usahanya  dalam  pengiriman  jasa  TKI.    Bagi  perusahaan-perusahaan yang melanggar dan tidak mematuhi aturan maka lakukan penindakan tegas secara hukum yang berlaku.
Secara  administartive  pelaksana  dan  prosedur  Penempatan  Tenaga  Kerja  ke  Luar  Negeri dalam  Undang-Undang  No.39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar Negeri  tercantum  pada  pasal  10  menetapkan  bahwa  pelaksana  penempatan  TKI  di  luar  negeri yakni :
1. Pengurusan Surat Izin Pengerahan
2. Perekrutan dan seleksi
3. Pendidikan dan pelatihan kerja
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi
5. Pengurusan dokumen
6. Uji kompetensi
7. Pembekalan akhir pemberangkatan
8. Pemberangkatan.
Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam penempatan TKI ke luar negeri antara lain:
1. Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  atau  disebut  calon  TKI.  TKI  merupakan  setiap  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pencari  kerja  yang  akan  bekerja  diluar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Perusahaan  dan  pelaksana  penempatan  TKI  swasta,  adalah  badan  hukum  yang memperoleh  izin  tertulis  dari  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
3. Mitra  usaha,  adalah  instansi  atau  badan  usaha  berbentuk  badan  hukum  di  negara  tujuan yang bertanggung jawab dalam penempatan TKI pada pengguna.
4. Pengguna  jasa  TKI,  adalah  instansi  Pemerintah,  Badan  Hukum  Pemerintah,  Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
Undang-undang  ini  menjadi  dasar  bagi  birokrat  dalam  melindungi  TKI  dari  praktek percaloan  dan  tindakan-tidakan  perusahaan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan,  Seperti  :  pertama penampungan-penampungan  liar  yang  jauh  dari  kelayakan  sehingga  mengakibatkan  rawan
timbulnya  penyakit.  Kedua  rentag  waktu  yang  ckup  lama  menunggu  pemberangkatan  olh  para calo.  Ketiga  penipuan  dan  pemerasan  yang  dialami  oleh  TKI. 20 Keempat  tidak  perlidungan hukum bagi TKI.
B. Jenis Pelayanan Barang
Sedangkan pelayanan barang merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan dengan hasil ahirnya berupa barang. Minsalnya tempat penampungan bagi TKI di luar negeri.
C. Jenis Pelayanan Jasa
Jenis  pelayanan  jasa  maksudnya  bentuk  pelayanan  yang  diberikan  dengan  mendatangkan manfaat  bagi  penggunanya  secara  lansung  dan  habis  terpakai  dalam  jangka  waktu  tertentu, minsalnya seperti pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum, dan lainnya.
Perlindungan  terhadap  TKI  ini  seharusnya  dilakukan  oleh  birokrasi  (pemerintah)  secara menyeluruh.  Mulai  dari  pelindungan  pemberdayaan  TKI,  prapenempatan  TKI,  selama  masa kerja  TKI,  sampai  dengan  sudah  penempatan.  Jenis  perlindungan  TKI  berupa  pencegahan kemungkinan  terjadinya  masalah  yang  menimpa  TKI  dengan  pembuatan  regulasi,  sosialisasi program, penggunaan, penetapan standar kualifikasi TKI/PJTKI, pengawasan terhadap regulasi, serta pemberdayaan calon TKI. Memberikan bantuan penyelesaian terhadap pemenuhan hak-hak TKI  baik  secara  harkat  mapun  secara  psikis.  Kemudian  dengan  memberikan  perlindungan penindakan bagi pelanggaran ketentuan yang merugikan TKI.
Perlindungan  ini  perlu  menjadi  perhatian  para  birokrat.  Beberpa  faktor  yang menyebabkan  tidak  terpenuhi  dan  lemahnya  pengelolaan  TKI  antara  lain:  lemahnya  pelayanan dan belum sinerginya  kinerja antar istansi birokrasi dalam  melindungi TKI, kurangya pelatihan yang  diberikan  pemerintah  pada  TKI  dalam  meniggkatkan  daya  saing  TKI  di  Lur  negeri, banyaknya  terjadi  Kolusi  Korupsi  dan  Nepotisme  (KKN)  dalam  pengurusan  TKI  serta  belum adanya jaminan keamanan bagi TKI di tempat mereka berkerja.

## Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)
Adanya  kasus-kasus  yang  dialami  oleh  para  tenaga  kerja  Indonesia  memperlihatkan betapa lemahnya posisi dan perlindungan terhadap TKI diluar negeri. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya termasuk
20 Syafri Harto, 2003, “Masalah Tki Illegal, (Studi Tentang Riau Sebagi Daerah Transit Bagi TKI Illegal)” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional hal 177
TKI  diluar  negeri.  Sering  kali  proses  perlindungan  bagi  TKI  belum  optimal  bahkan  terkesan mengabaikan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  institusional  tersebut.  Sesuai  dengan  UU  No.  39 tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia,  maka  perlu membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai  lembaga  pemerintah  untuk  dilaksanakan  kebijakan  dibidang  penempatan  dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi.
BNP2TKI  adalah  lembaga  pemerintah  yang  diharapkan  mampu  memfasilitasi  segala kebutuhan  para  tenaga  kerja  Indonesia.  Semakin  banyak  peristwa  yang  dialami  oleh  para  TKI sudah  tentu  dibutuhkan  suatu  tempat  atau  wadah  yang  dapat  menerima  segala  keluhan  yang dialami  oleh  para  TKI.  Tidak  hanya  menjadi  tempat  pengaduan,  BNP2TKI  juga  harus  mampu membantu dan melindungi hak-hak para TKI yang terenggut sehingga dapat menjamin hak-hak dan  martabat  para  tenaga  kerja.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pada  tanggal  8  September  2006  di Jakarta,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  menetapkan  peraturan  presiden  No.  81  tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). 21
Berdasarkan definisinya, perlindungan TKI menurut UU No. 39 tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  baik  sebelum,  selama  maupun  sesudah  bekerja. Sedangkan berkaitan dengan tugas perlindungan TKI yang khusus ditugaskan kepada BNP2TKI. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Perpres  No.  81  tahun  2006  adalah  mempunyai  tugas merumuskan,  mengkoordinasikan,  melaksanakan  dan  mengawasi  pelaksanaan  kebijakan  teknis perlindungan  TKI  yang  meliputi  standarisasi,  sosialisasi  dan  pelaksanaan  perlindungan  mulai dari pra-pemberangkatan, selama penempatan serta sampai dengan pemulangan. 22
Adapun  peranan  BNP2TKI  dalam  melindungi  para  TKI  sebelum  keberangkatan  adalah dengan memberikan pembekalan-pembekalan terhadap calon TKI terkait bidang pekerjaan yang akan  dijalani  di  negara  penempatan.  Yakni  dengan  melakukan  pelatihan  selaman  320  jam melalui Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBBM). Semua ini tidak dipungut biaya alias gratis.  Peranan  BNP2TKI  pada  saat  penempatan  dinegara  tujuan  adalah  dengan  melakukan
21 http://www.bnp2tki.go.id/content/view/188/205/  Artikel  Peraturan  Presiden  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. diakses tgl 5 April 2010 pukul 14.15 wib
22 http://www.bnp2tki.go.id. Loc. Cit
kerjasama dengan pejabat atau petugas perwakilan negara Republik Indonesia di negara tempat TKI bekerja. 23
Sesuai  dengan  pasal  23  Perpres  No.  81  tahun  2006,  guna  memperlancar  pelaksanaan penempatan  dan  perlindungan  TKI  maka  dibentuk  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  TKI  (BP3TKI)  di  ibukota  propinsi.  Badan  ini  bertugas  untuk  memberikan kemudahan  dalam  pemprosesan  seluruh  dokumen  penempatan,  perlindungan  dan  penyelesaian masalah TKI secara terkoordinir dan terintegrasi diwilayah kerja masing-masing BP3TKI.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  BNP2TKI  juga  bekerjasama  dengan  instansi-instansi terkait  yang  saling  berkoordinasi.  Sebagai  contoh  perekrutan  calon  TKI  dilayani  oleh  Disnaker Kab/Kota,  KTP  dilayani  oleh  Depdagri,  Check  Up  Kesehatan  dilayani  oleh  Depkes,  Pasport dilayani  oleh  Dephum  dan  Ham,  Pengesahan  Job  Order  dan  pembelaan  dilayani  oleh  Deplu melalui  perwakilan  RI  dinegara-negara  tujuan  penempatan,  angkutan  dilayani  oleh  Dephub, keamanan  dilayani  oleh  POLRI,  pelatihan  melalui  BLKN  izinnya  dikeluarkan  oleh  Disnaker Kab/Kota. BNP2TKI mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan tersebut melalui penertiban Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

## Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNP2TKI 24
1) Roadshow  BNP2TKI  kenegara  Singapura,  Korea  Selatan,  Hong  Kong,  Macao,  Uni Emirat  Arab,  Syiria  dan  Saudi  Arabia  dalam  rangka  penguatan  perlindungan  serta penjajakan peluang kerja TKI formal.
2) Peluncuran  Sistem  Pelayanan  Warga  (Citizen  Services)  dinegara-negara  yang  jumlah TKI-nya  besar  dan  belum  memiliki  Atase  atau  Staf  Teknis  Ketenagakerjaan (Mendampingi Mentri Luar Negeri).
23 http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_2739.html  Artikel  Peranan  BNP2TKI  tidak  Optimal. Diakses tgl 17 Mei 2010 pukul 20.15 wib
24 http://www.bnp2tki.go.id. Loc. Cit
3) Menandatangani  MoU  dengan  ILO  pada  tanggal  30  Mei  2007  dalam  rangka mengefektifkan  dan  memanfaatkan  bantuan  ILO  dibidang  Capacity  Building  dan pelatihan bagi staf BNP2TKI.
4) Menjajaki  jaringan  kerjasama  dengan  berbagai  lemabaga  internasional  seperti  ASEAN, AANZ  (Asean,  Australia,    New  Zealand),  GMFD  (Global  Forum  on  Migration  and Development),  ACILS  (American  Center  for  International  Labor  Solidarity),  IOM (International  Organization  for  Migration),  WTO  dan  UNIFEM  (United  Nations Development  Funds  for  Migration)  sebagai  upaya  memperkuat  posisi  tawar  Indonesia dalam melindungi TKI dinegara-negara penempatan.
5) Menerapkan Surat Izin Pengerahan (SIP) yang memberikan keleluasaan kepada PPTKIS untuk  bisa  berpindah  wilayah  rekrut  tanpa  harus  melaporkan  kepada  BNP2TKI  tetapi cukup pengantar dari BP3TKI.  Hal ini sebagai langkah awal menuju pemberlakuan  SIP secara nasional.
6) Memberi  penegasan  kepada  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta  agar  melaksanakan  UU No.  39  tahun  2004  dimana  rekomendasi  pembuatan  paspor  serta  penandatanganan perjanjian penempatan dilaksanan dikantor-kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
7) Menghapuskan  pungutan  Rp.  25.000,-  kepada  TKI  yang  pulang  melalui  Terminal  3 bandara Soekarno Hatta terhitung mulai tanggal 17 Juni 2007.
8) Menghentikan  pelayanan  sementara  kepada  berbagai  agen  diluar  negeri  seperti  di  Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Arab Saudi sebagai upaya penerapan sanksi kepada mitra usaha yang terbukti merugikan TKI sehingga dapat menimbulkan efek jera.

## Peningkatan Peran yang sedang dilakukan oleh BNP2TKI
1) Meningkatkan kerjasama luar negeri dengan negara-negara tujuan penempatan, diarahkan untuk  mempromosikan  potensi  tenaga  kerja  professional  yang  bekerjasama  dengan Depnakertrans  dan  Deplu  untuk  merealisasikan  perundingan  dan  penandatangan  MoU dengan  negara  Kuwait,  Arab  Saudi,  Syiria  dan  Yordania.  Mendorong  pembentukan Citizen  Services  di  negara  yang  belum  mempunyai  atase  ketenagakerjaan  serta
mengoptimalkan  peran  atase  ketenagakerjaan  diperwakilan  RI  diluar  negeri  sebagai Market Intelegent.
2) Penggunaan  Kartu  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (KTKLN),  Implementasi  KTLN  sudah dimulai sejak tanggal 20 November 2007 yang tersebar di 20 lokasi pelayanan KTKLN. Penggunaan  KTKLN  akan  secara  mudah  dilakukan  pengecekan  identitas  dan  merecord keberangkatan TKI di embarkasi.
3) Pelayanan Bursa  Kerja luar negeri dalam pelayanan informasi dan  fasilitasi kesempatan kerja  ke  luar  negeri  diwilayah  Kabupaten/Kota/Kecamatan.  Bursa  Kerja  luar  negeri bertujuan  untuk  menghentikan  praktek  percaloan  dalam  perekrutan  CTKI  yang  modus digunakan  mirip  dengan  perdagangan  manusia.  Untuk  mendukung  upaya  peningkatan upah  TKI,  pemerintag  telah  melaksanakan  Rating  BLKN-LN  untuk  meningkatkan kualitas CTKI/TKI melalui perbaikan sistem pelatihan dan penampungan.
4) Permasalahan  terbesar  dalam  bidang  Pelayanan  Pemeriksaan  Kesehatan  Calon  TKI adalah  banyaknya  pemalsuan  sertifikat  hasil  pemeriksaan  kesehatan  sehingga permasalahan ini akan diatasi melalui standarisasi sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan yang  harus  dilaksanakan  oleh  seluruh  sarana  kesehatan  dan  terintegrasi  dengan  sistem informasi secara online.
Peranan  BNP2TKI  dalam  meningkatkan  perlindungan  terhadap  TKI  sangatlah  besar karena BNP2TKI lah yang bertanggung jawab melindungi para TKI sehingga berbagai upayapun terus  dilakukan.  Langkah  awal  yang  dilakukan  melalui  peningkatan  kualitas  TKI.  Hal  ini dilakukan pada awal perekrutan TKI dengan cara memperketat proses seleksi kesehatan, proses memperoleh paspor yang harus menggunakan sidik jari (finger print) dan fotobiometrik, hingga pemilihan  jenis  pekerjaan  dan  lapangan  pekerjaan  yang  dituju  TKI.  Selain  itu,  BNP2TKI  akan menggunakan  diplomasi  buruh  guna  memperjuangkan  ratifikasi  konvensi  International  Labor Organization (ILO) tentang perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja migran. 25
Perlindungan  terhadap  TKI  harus  terus  ditegakkan  karena  masyrakat  dunia  bisa  saja bangkrut  tanpa  andil  buruh  migran,  termasuk  TKI  yang  jumlahnya  begitu  besar.  Hal  ini  tentu
25 http://www.bnp2tki.go.id/ Penenmpatan TKI Skill Akan Terus Ditingkatkan Kualitasnya/rabu,28 agustus 2008. Diakses tgl 6 April 2010 pukul 00.25 wib
saja merupakan potensi yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat dunia membutuhkan tenaga kerja untuk membantu kehidupan perekonomian.

## Kerjasama Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah
Meskipun  pemerintah  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  bagi  TKI,  namun perlindungan  tersebut  masih  memiliki  kekurangan.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada belum  sepenuhnya  mampu  melindungi  hak-hak  TKI  di  luar  negeri.  Peraturan  perundang- undangan  yang  kurang  memadai  membuat  pemerintah  belum  mampu  menyelesaikan  persoalan TKI  di  luar  negeri.  Terutama  Arab  Saudi.  Banyaknya  permasalahan  TKI  yang  belum diselesaikan tersebut memunculkan image bahwa pemerintah kurang peduli. 26
Pemerintah Indonesia yang terkesan lamban bukan berarti tidak peduli melainkan karena tidak  memiliki  kemampuan  yang  cukup  sesuai  dengan  kebutuhan  TKI.  Persoalan  TKI  di  luar negeri umumnya lebih banyak mendapat perhatian khusus dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga  bantuan  hukum.  Lembaga-lembaga  tersebut  aktif  memberikan  masukan-masukan berupa saran dan kritik kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan TKI.

## Simpulan
Permasalah  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  merupakan  permasalahan  yang  belum  bisa terselesaikan  dengan  baik.  Birokrasi  mempunyai  peranan  yang  sangat  signifkan  dalam memberikan  perlindungan  pada  TKI.  Birokrat  dalam  birokrasi  merupakan  wakil  perpanjangan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada TKI. Peningkatan Peran  yang sedang dilakukan oleh  BNP2TKI  merupakan  implementasi  dari  kebijakan  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan TKI di luar negeri. Ketika peran pelayanan  yang diberikan oleh birokrasi bejalan dengan  baik  dan  maksimal  maka  TKI  akan  terlindungi.  Pelayan  mulai  dari  prapemberangkatan kelengkapan  administrasi  yang  dibutuhkan  TKI.  Pembekalan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  daya  saing  TKI  di  tempat  kerja,  perlindungan  hukum  ditempat TKI berkerja. Peran birokrat juga dilakukan melalui upaya diplomasi birokrasi dalam melakukan
26 http://www.republika.co.id/lutfi achmad “aplikasi kepedulian dalam bentuk kongkret” diakses tgl 18 April 2010 pukul 16.05 wib
kerjasama  dengan  Negara  tempat  TKI  berkerja.  Kerjasama  yang  dilakukan  dalam  memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI.

## Daftar Pustaka
Bandiono,  Suko.  Fajri  Alihar,  Tinjauan  Penelitian  Migrasi  Internasional  di  Indonesia,  dalam

## Globalisasi dan MIgrasi antar Negara, Bandung, Alumni 1999
Bachrawi, Sanusi, 2004“ Pengantar Ekonomi Pembangunan” Penerbit  Rineka Cipta Budiman, Iskandar, Dilema Buruh Di Rantau (Membongkar sistem kerja TKI di Malaysia), Ar- Ruzz, Yogyakarta, 2004
Hadi Sasmito,2004. “ Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi: Kendala dan
Prospek.penerbit PT Gramedia Pustaka Utama M.Sadli,“Masalah Tenaga Kerja Indonesia
di Malaysia”, dalam http://www,kolom/pasific.net.id/modules.phd
Nainggolan,  A.  Edison,  Buku  Saku  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Jakarta:  Penerbit  Tabloid  Tenaga Kerja Indonesia, 2007
Nasution,  M.  Arif,  Globalisasi  dan  Migrasi  antar  Bangsa,  yayasan  Adikarya  IKAPI  dan  The
Ford Fundation, Bandung, 1999
Syafri Harto, 2003, “Masalah Tki Illegal, (Studi Tentang Riau Sebagai Daerah Transit Bagi

## TKI Illegal)” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional hal 177
Suko Bandiyono dan Fadjri Alihar “ A review of Research Work on International Migration in Indonesia:, dalam http://www.unesco.org/most/apmrlabo5.doc.
Duka di negeri Gurun, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/29/NAS/mbm. diakses 20 September 2011 pukul 10.00 WIB
http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/komunitas,-permasalahan tenaga kerja Indonesia-269.html.
Artikel Permasalahan yang Dihadapi TKI. Diakses tgl 20 Februari 2010 pukul 20.31 wib http://www.bnp2tki.go.id. Artikel Kekerasan yang Dialami para TKI. Diakses tgl 20 Februari
2010 pukul 21.00 wib
http://www.migrancare.com. Artikel Arab Saudi Akui Adanya Pelanggaran Hak TKI . Diakses tgl 14 Februari 2010 pukul 21.20 wib
http://www.mail-achive.com/mediacare@yahoogroups.com/msg32222.html.  Diakses  tgl  21
Februari 2010 pukul 21.50 wib http://www.cidesonline.org/content/view/161/65/lang,id. Artikel Perlindungan BNP2TKI terhadap TKI. Diakses tgl 16 Februari 2010 pukul 01.02 wib