## PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PERKAWINAN: KAJIAN UNTUK MENCIPTAKAN PARAMETER YURISPRUDENSI (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
0211/PDT.P/2013/PA.BTL)
Rezki Fitriah Usemahu Mohammad Faisol Soleh Abdul Wahid Riski Marita Eka Saputri Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia E-mail: rezkiusemahu@gmail.com

## Abstrak
Yurisprudensi  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  di  Indonesia  sering  dipandang sebagai wujud keadilan dalam sistem penegakan hukum karena orientasinya yang sering ditujukan terhadap aspek sosial masyarakat. Namun, hal ini menjadi sebuah masalah  ketika  kaidah  yurisprudensi  yang  dipilih  ternyata  mengesampingkan norma  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Dilain  sisi, kedudukan yurisprudensi di Indonesia dijalankan berdasarkan asas the persuasive force of precedent menegaskan bahwa hakim tidak terikat dengan yurisprudennsi yang  ada,  sehingga ratio  decidendi menjadi  kebebasan  dalam  memutus  perkara baik  menggunakan  yurisprudensi  maupun  tidak.  Perlunya  pembatasan  terhadap kebebasan hakim ini menjadi urgensi penting dalam merumuskan parameter ideal yurisprudensi  yang  dapat  dijadikan  dalih  hakim  dalam  memutus  perkara,  seperti halnya latar belakang filosofis ( philosophical background ), latar belakang yuridis ( juridical  background ),  latar  belakang  historis  ( historical  background ),  dan  latar belakang sosioligis ( sociological background ) yang merupakan unsur ideal dalam mempertimbangkan  sebuah  yurisprudensi  patut  untuk  diambil  dalam  memutus perkara.
Kata kunci: yurisprudensi, ratio decidendi, kebebasan hakim.

## Abstract
Jurisprudence  as  a  source  of  law  in  Indonesia  is  perceived  as  a  form  of  justice within the legal system for its social orientation. However, problem arises when it rules  out  the  written  positive  norms  in  the  existing  laws.  On  the  other  hand,  the legal status of jurisprudence in Indonesia, that  is governed under the principle of the  persuasive  force  of  precedent,  affirms  that  judges  are  not  bound  to  previous jurisprudence,  this  results  in  the  freedom  of  ratio  decidenci  in  deciding  cases either those which are based on jurisprudence or not. The need of restricting this freedom  becomes  urgency  in  formulating  the  ideal  parameters  of  proper jurisprudence to be a consideration in case decision, as well as the philosophical, juridical,  historical,  and  sociological  background  which  are  ideal  elements  in measuring jurisprudences, are to be taken into account in case decision.
Keywords: Jurisprudence, ratio decidendi, freedom of judges.

## A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah
Gagasan yang tertuang dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan acuan atau parameter dalam yurisprudensi. Terkait gagasan tersebut, penulis mengambil studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl  sebagai  objek  penelitian.  Terdapat  hubungan  yang  erat antara  gagasan  penulis  dengan  objek  penelitian  sehingga  penting  untuk  dikaji, dengan alasan:
Pertama, berdasarkan asas the persuasive  force of precedent , bahwa hakim boleh mengikuti atau tidak keputusan-keputusan hakim sebelumnya perihal kasus atau  perkara  yang  sejenis.  Asas  ini  banyak  mendasari  dan  berlaku  khususnya  di Indonesia.  Berlakunya asas ini, didasarkan karena tidak hanya yurisprudensi saja yang dijadikan landasan yuridis, namun juga undang-undang. Hal ini berimplikasi bahwa  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  tidak  hanya  sebagai  pelaksana undang-undang,  melainkan  sebagai  pembentuk  hukum.  Secara  normatif,  hal tersebut  adalah  baik,  tetapi  pada  praktiknya  justru  terdapat  banyak  kelemahan. Beberapa hakim dalam  memutus lebih  menekankan kepada aspek sosiologis  dan terkadang  banyak  menyalahi  aturan  hukum.  Tidak  menjadi  masalah  bahwa terdapat  keputusan-keputusan  hakim  yang  menyimpang  dari  aturan  hukumnya, tetapi  bagaimana  bila  suatu  keputusan  hukum  tersebut  ternyata  merugikan  pihak lain  dan  meskipun  tidak  merugikan  pihak  yang  memohon  maupun  bersengketa. Hal ini tergambarkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.
Kedua ,  Penetapan  Pengadilan  Agama  Nomor  0211/Pdt.P/2013/PA.Btl mengabulkan pemisahan harta bersama setelah perkawinan, hal ini berarti bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan setelah perkawinan. 1 Faktanya, selama ini  undang-undang  hanya  mengatur  bahwa  perjanjian  perkawinan  hanya  dapat dilakukan sebelum atau saat dilaksanakannya perkawinan. 2
Ketiga ,  dasar  pertimbangan  yang  digunakan  dalam  Penetapan  Pengadilan Agama  Nomor  0211/Pdt.P/2013/PA.Btl  adalah  yurisprudensi  Penetapan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  Nomor  207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR  dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR.  Kedua  yurisprudensi  tersebut  memiliki ratio decidendi yang  berbeda  dengan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl. 3 Hal  ini  menjadi  salah  satu  pertanyaan  mendasar  bagi
1 Lihat  pada  Penetapan  Pengadilan  Agama  Bantul    Nomor    0211/Pdt.P/2013/PA.Btl. antara Jens Loedhe Nielsen dengan Laurrien Maylinda
2 Ketentuan  untuk  melaksanakan  perjanjian  perkawinan  tersebut  telah  diatur  di  dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam,  dan    Pasal  147  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  menyatakan  bahwa  perjanjian pekawinan dilakukan dalam bentuk tertulis sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan
3 Pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR  dan  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR  alasan  yang  dijadikan  bahan  pertimbangan  oleh  hakim,  yakni dikarenakan kealpaan dan ketidaktahuan kedua pemohon bahwa perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan  sebelum  dilangsungkan  perkawinan;  karena  status  sosial  masing-masing  pemohon,  di mana salah satu pemohon memiliki resiko terhadap harta bersama; dan kedua pemohon memiliki penghasilan  bersama,  meskipun  hal  tersebut  tidak  menghilangkan  kewajiban  dari  salah  satu pemohon yang berkedudukan sebagai kepala keluarga untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Berbeda dengan Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor
penulis,  apakah  kedua  putusan  tersebut  dapat  dijadikan  yurisprudensi  padahal ratio decidendi -nya berbeda.
Dari  ketiga  alasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penelitian  ini  penting dilakukan untuk dapat:
1. mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan yurisprudensi;
2. mengetahui  tingkat  efektivitas  undang-undang  yang  berlaku  selama  ini terkait dengan putusan-putusan hakimnya;
3. menelaah dari aspek filosofis, yuridis, dan historis terkait yurisprudensi;
4. memberikan  gambaran  mengenai  parameter  tentang  yurisprudensi, sehingga  dapat  menjadi  acuan  terhadap  putusan-putusan  hakim selanjutnya.

## 2. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  penulis  merumuskan penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana implikasi hukum dari beberapa putusan Pengadilan yang lebih mengutamakan yurisprudensi dari pada undang-undang?
b. Apa  saja  parameter  dari  yurisprudensi  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim dalam menggunakan yurisprudensi untuk memutus perkara?
3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Menganalisa  implikasi  hukum  dari  beberapa  putusan  Pengadilan  yang lebih mengutamakan yurisprudensi dari pada undang-undang;
b. Mengetahui  parameter  dari  yurisprudensi  yang  dapat  digunakan  oleh hakim sebagai acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

## B. PEMBAHASAN
1.  Beberapa  Putusan  Pengadilan  yang  Lebih Mengutamakan  Yurisprudensi daripada Undang-Undang
Analisis  terhadap  beberapa  putusan  pengadilan  yang  lebih  mengutamakan yurisprudensi  daripada  peraturan  perundang-undangan  menjadi  suatu  gambaran bahwa  yurisprudensi  memiliki  peran  vital  dalam ratio  decidendi hakim  saat memutus.  Di  lain  sisi,  beberapa  putusan  pengadilan  tersebut  juga  memberikan implikasi  hukum  yang  dapat  mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan yang  mengikat  terhadap  suatu  perkara.  Hal  ini  yang  kemudin  tercermin  dalam beberapa putusan pengadilan dibawah ini:
a. Penetapan  Pengadilan  Agama  Bantul  Nomor  021/Pdt.P/2013/Pa.Btl tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan
Pada  tanggal  27  November  2013  Jens  Loedhe  Nielsen  dengan  Laurrien Maylinda  mengajukan  permohonan  Perjanjian  Perkawinan  kepada  Pengadilan Agama  Bantul  untuk  ditetapkan  atau  disahkan.  Bahwa  para  pemohon  tersebut
0211/Pdt.P/2013/PA.Btl,  dasar  pertimbangan  hakim  memutus  karena  kedua  pemohon  sepakat untuk  memisahkan  harta  bawaan  dan  harta  yang  didapat  dalam  perkawinan  tidak  bercampur sebagai  harta  bersama,  selain  itu  karena  salah  satu  pemohon,  yakni  suami  tidak  memiliki  harta bawaan.
telah melakukan pernikahan pada hari Jum’at tanggal 7 Sesember 2012. Ternyata sebelum  perkawinan  berlangsung,  pemohon  belum  membuat  perjanjian perkawinan pemisahan harta.
Penetapan pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl antara Jens  Loedhe  Nielsen  dengan  Laurrien  Maylinda  telah  mengabulkan  permohonan para  pemohon  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  pasca  perkawinan,  yang sudah jelas melanggar pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan, BW, dan KHI.
1) Pertimbangan Hukum Hakim
Berdasar  pada  yurisprudensi  yang  berasal  dari  Penetapan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Timur  Nomor.  207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr  dan Penetapan  Pengadilan  Negeri  Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr, sehingga  Hakim  kemudian  mengabulkan  permohonan  pengesahan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.
2) Analisis Pertimbangan Hakim
Pasal  29  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  47  KHI, dan  Pasal  147  KUHPerdata  jelas  mengamanatkan  bahwa  Perjanjian Perkawinan  harus  dan  bisa  dilakukan  sebelum  atau  pada  saat perkawinan. Penetapan tersebut memberi gambaran bahwa Perjanjian Perkawinan  dapat  dilaksanakan  setelah  perkawinan  dan  jelas bertentangan dengan kehendak undang-undang. b. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang Perkawinan Beda Agama Pemohon  bernama  Yudi  Krisnanto  meminta  penetapan  pengadilan  untuk mengabulkan pernikahan berbeda agama yang dilakukannya bersama yeni aryono. Pemohon  sendiri  beragama  islam  sedangkan  istrinya  beragama  khatolik. Sebelumnya pemohon telah melakukan pernikahan dengan cara khatolik di gereja, yang  mana  itu  diketahui  dan  disetujui  oleh  keluarga  dari  kedua  belah  pihak. Namun,  karena  menurut  aturan  hukum  tertulis,  apabila  hendak  meminta pernikahan  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil,  kedua  calon  mempelai  harus memiliki keyakinan  yang sama, sehingga itu menyebabkan pemohon  tidak dapat melakukan pendaftaran perkawinan.
1) Pertimbangan Hukum Hakim
-  Berdasar  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal  60  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  ditunjuk  oleh  Kepala KUA  dan  Pegawai  Luar  Biasa  Pencatatan  Sipil  DKI  Jakarta  untuk menolak pekawinan beda agama. -    Bahwa  benar  perkawinan  beda  agama  tidak  diatur  secara  tegas  di dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  oleh sebab  itu  dapat  dinyatakan  terdapat  keosongan  hukum  atas  kasus perkawinan beda agama.
2) Analisis Pertimbangan Hakim
-    Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  diatur  mengenai  penegasan  peran  keagamaan  dari  suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya.  Maka  sangat  jelas  perkawinan  yang  diakui legalitiasnya adalah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan masing- masing  dan  bukan  perkawinan  yang  dialkukan  dalam  kepercayaan yang berbeda.
-  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  juga menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  bagi  yang  beragama  Islam pencatatan  dilakukan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  bagi yang  beragama  selain  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil.  Artinya,  konsekuensi  dari  tidak  sahnya perkawinan  adalah  jelas  tidak  dapat  dicatatkan  baik  dalam  KUA maupun  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  karena ketidakjelasan  status  kepercayaan  masing  masing  untuk  kemudian didaftarkan.
c. Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  109  PK/Pid/2007  tentang Kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Mengajukan  Permintaan Peninjauan Kembali
Bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto yang sejak tahun 1999 telah melakukan  berbagai  kegiatan  dengan  dalih  untuk  menegakkan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia melihat korban Munir, SH. sebagai  aktifis  LSM  dan Ketua Kontras  yang  sering  mengidentifikasikan  dirinya  penggerak  dan  pelopor pembangunan  demokrasi,  membela  Hak  Asasi  Manusia  dan  tidak  jarang  bahkan terbiasa  mengkritisi  program  pemerintah,  melakukan  kritik  sosial,  komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh terdakwa maupun  pihak  tertentu  telah  sangat  mengganggu  dan  menjadi  halangan  atau kendala  bagi  terlaksananya  program  pemerintah,  mengakibatkan  adanya  pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.
Berlatar  belakang  anggapan  dan  penilaian  tersebut  mendorong  terdakwa merasa  perlu  harus  menghentikan  kegiatan  korban  Munir,  SH  dengan merencanakan  cara-cara  yang  sangat  matang  untuk  menghilangkan  jiwa  korban Munir,  SH  guna      mewujudkan      rencananya      menghilangkan      jiwa      korban Munir,  SH  mulailah  terdakwa  memonitor  kegiatan  Munir,  SH  baik  secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban Munir, SH yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi.
Selanjutnya  untuk  memastikan  tentang  kepastian  keberangkatan  Munir, SH,  tersebut  pada  tanggal  4  September  2004  terdakwa  telah  berusaha  menelpon Munir, SH melalui Handphone milik Munir, SH yang temyata diterima oleh saksi Suciwati  (istri  Munir,  SH)  dengan  maksud  menanyakan  kapan  keberangkatan Munir, SH ke Belanda  yang dijawab oleh saksi Suciwati bahwa Munir, SH akan berangkat hari senin tanggal 6 September 2004.
Setelah      mengetahui      kepastian      tanggal      keberangkatan      Munir,      SH pada  tanggal  6  September  2004  terdakwa  berangkat  ke  Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh Munir SH.
Tempat duduk Munir, SH. yang pada awalnya adalah 40G di kelas ekonomi, tetapi kemudian oleh terdakwa dipindah ke Bisnis Class 3K hal itu bertujuan agar memudahkan  untuk  menghilangkan  nyawa  Munir,  SH.  Terdakwa  memasukan racun  arsen  yang  sangat  kuat  kedalam  minuman  orange  juice  Munir,  SH.  sesuai hasil      pemeriksaan      laboratorium  Kementerian  Kehakiman  Lembaga  Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. Robbert Visser, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B. Kubat.
1) Pertimbangan Hukum Hakim
-  Bahwa  untuk  memelihara  keseragaman  putusan  Mahkamah  Agung ( consistency  in  Court  decision ),  maka  Mahkamah  Agung  dalam memeriksa  dan  mengadili  perkara  peninjauan  kembali  terpidana tersebut,  akan  mengikuti  pendapat  Mahkamah  Agung  dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah  Agung  tanggal  2  Agustus  2001  No.  3  PK/Pid/2001 tersebut  di  atas,  yang  secara  formal  telah  mengakui  hak/wewenang Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  permintaan  peninjauan kembali. - Majelis hakim juga menilai bahwa di dalam Pasal 263 KUHAP juga tidak  tegas  melarang  jaksa  untuk  mengajukan  PK  atas  suatu  perkara. Sehingga  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  pengajuan PK  oleh  JPU  di  dalam  perkara  ini  bisa  diterima  berdasarkan  alasan- alasan tersebut.
2) Analisis Pertimbangan Hakim
-  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  yang  berhak mengajukan  PK  adalah  terdakwa  atau  ahli  warisnya,  pengajuan permohonan  PK  oleh  jaksa  sebenarnya  tidak  bisa  dilakukan  karena merugikan kepentingan pihak terpidana. Meskipun kasus ini sangatlah kontroversial  di  mata  masyarakat,  namun  perlu  adanya  suatu penegasan  yang  serius  mengenai  kewenangan  jaksa  dalam mengajukan  PK,  sehingga  tidak  mengesampingkan  asas  kepastian hukum dalam suatu prosedur hukum yang ada.
d. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2109  K/Pid/2012  tentang Penerimaan  Permohonan  Pemeriksaan  Kasasi  oleh  Penuntut  Umum terhadap Putusan Bebas
Perkara  pidana  dalam  tingkat  kasasi  telah  memutuskan  dalam  perkara Terdakwa atas nama Takdir, 47 tahun, laki-laki, Islam, Petani, beralamat di Dusun IV  Desa  Lobu,  Kecamatan  Moutong,  Kabupaten  Parigi  Moutong.  Bahwa Terdakwa  Takdir,  pada  hari  Sabtu  tanggal  25  Februari  2012  sekitar  pukul  16.00 Wita, bertempat di Dusun V Bengka Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di tempat lain  yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan penganiayaan terhadap Adin Pamusu alias Adi.
Perbuatan  diawali  oleh  percakapan  singkat  mengenai  tuduhan  penebangan durian  yang  dituduhkan  oleh  Korban  kepada  Terdakwa,  yang  nyatanya penebangan  tersebut  dilakukan  oleh  istri  Terdakwa.  Namun  Korban  malah memukul Terdakwa dengan tangan kosong (terkepal), Terdakwa pun menghindar sehingga tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa mundur dan Korban terus maju
dan mau memukul maka Terdakwa mencabut parang yang ada di pinggangnya sementara  Terdakwa  mencabut  parang,  Korban  justru  menantang  Terdakwa, alhasil  sebilah  parang  pun  dilayangkan  kearah  lengan  kiri  Korban  (di  daerah bagian  bawah  ketiak  kearah  punggung  sebelah  kiri),  dan  setelah  Terdakwa melihat  Korban  sudah  luka  dan  berdarah  lalu  Terdakwa  langsung  lari  dan Korban  juga  berlari  kearah  pondok  yang  ada  di  tempat  itu  untuk  mencari parang.
Akibat  perbuatan  Terdakwa  sesuai  dengan  Visum  Et  Repertum  Nomor: 812/006-02/VER/III/2012  tanggal  2  Maret  2012  yang  dibuat  dan  ditanda tangani  oleh  Dr.  Ni  Made  Rai  Sustiana  Wati,  yang  telah  melakukan pemeriksaan  luar  tehadap  Adin  Pamusu  alias  Adi  dengan  kesimpulan  hasil pemeriksaan  bahwa  luka  yang  dialami  oleh  Adi  adalah luka  robek  akibat  dari trauma benda tajam dengan tekanan kuat titik.
1) Pertimbangan Hukum Hakim
- Bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  275
K/Pid/1983  tanggal  15  Desember  1983  (Dalam  perkara  atas  nama Terdakwa  Raden  Sonson  Natalegawa),  putusan  Nomor:  1 K/Pid/2000  tanggal  22  September  2000  (dalam  perkara  atas  nama Terdakwa  Hutomo  mandala  Putra  Alias  Tomi  bin  Soeharto)  yang menyatakan  bahwa  alasan  tetap  Mahkamah  Agung  berpendapat selaku  badan  peradilan  tertinggi  yang  mempunyai  tugas  untuk membina  dan  menjaga  agar  semua  hukum  dan  undang-undang  di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung  wajib  memeriksa  apabila  ada  pihak  yang  mengajukan permohonan kasasi terhadap "putusan pengadilan yang bawahannya yang  membebaskan  terdakwa,  yaitu  guna  menentukan  sudah  tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu".
2) Analisis Pertimbangan Hakim
- Pada  prinsipnya  Pasal  224  menyatakan  secara  eksplisit  bahwa
“Terhadap  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan  pada  tingkat terakhir  oleh  pengadilan  lain  selain  daripada  Mahkamah  Agung, terdakwa  atau  penuntut  umum  dapat  mengajukan  permintaan pemeriksaan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  kecuali  terhadap putusan  bebas”.  Oleh  sebab  itu,  Putusan  bebas  dengan  segala bentuknya  sama  sekali  tidak  dapat  diterima  dalam  permohonan pemeriksaan  Kasasi  oleh  Penuntut  Umum  menjadi  putusan  yang menggeser ketentuan Pasal 224 KUHAP.
e. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Nomor  42/Pdt.G/2013/PTA  Plg tentang  Hak  Pemeliharaan  Anak  yang  Belum  Mumayyiz  dapat Diserahkan pada Ayah
Penggugat  dan  Tergugat  melaksanakan  pernikahan  pada  tanggal  12 Februari  2012  dan  dicatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Sukarami,  Kota  Palembang  dengan  Nomor.  320/110/11/2012.  Tanggal  1  Juli 2013  keduanya  telah  rukun  membina  rumah  tangga  serta  telah  dikaruniai  1 (satu) orang Anak Perempuan.
Keluarga  mereka  dalam  membina  rumah  tangga  pada  mulanya  (kurang lebih  2  (dua)  bulan)  masih  terlihat  harmonis.  Namun  kemudian  terjadi  krisis
rumah tangga karena diantara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding  terus  menerus  terjadi  perselisihan,  sekarang  rumah tangga  sudah  pecah  dan  berpisah  tempat  tinggal,  selengkapnya  sebagaimana dalam  surat  gugatan,    maka  Penggugat  mengajukan  Gugatan  Perceraian    dan penguasaan anak (hadlonah) tersebut.
1) Pertimbangan Hukum Hakim
- Bahwa sekalipun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemegang  hadlonah  anak  yang  belum  mencapai  usia  mumayyiz adalah hak ibunya, tapi pemeliharaan Anak lebih baik dikuasai oleh Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, sebab orang tua Tergugat/Pembanding    tidak bekerja sehingga  dapat    mencurahkan kasih  sayang    dan  pemeliharaan    anak    secara    leluasa,  tidak terganggu  oleh  pekerjaan  lain  yang  mengikat,  pula  memudahkan kepada  Tergugat/Pembanding  sebagai  ayahnya  memberikan  biaya hadlonah  dan  nafkah  lainnya,  sedangkan  Penggugat/Terbanding dan  keluarga  semuanya  bekerja,  sehingga  disaat  mereka  bekerja anak  tersebut  tidak  akan    terurus,  selain  itu  tidak  jelas  anak  harus bersama  siapa,  sedangkan  selama  ini  telah  terbukti  anak  hidup dengan  tenang  dan  tenteram  bersama  ayahnya,  yaitu  dengan  orang tuanya  Pembanding,  maka  demi  kemaslahatan  anak  Majelis berpendapat Tergugat/Pembanding selaku ayahnya harus ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah anak tersebut. -  Bahwa  selaras  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 110K/AG/2007,  tanggal  7  Desember  2007,  menyatakan  “  .... pertimbangan utama dalam masalah Hadlonah (pemeliharaan anak) adalah  kemaslahatan  dan  kepentingan  si  anak,  bukan  semata  mata yang  secara    normatif  paling  berhak.  Sekalipun  si  anak  belum berusia 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke lu ar negeri,  sehingga  tidak    jelas    si  anak  harus  bersama  siapa, sedangkan  selama  ini  telah  terbukti  si  anak  telah  hidup  dengan tenang    dan    tenteram  bersama  ayahnya,  maka  demi  kemaslahatan si anak
hak  hadlonahnya diserahkan kepada ayahnya “.
2) Analisis Pertimbangan Hakim - Pasal 105 (a) KHI menyebut jelas bahwa terkait dengan terjadinya perceraian  maka  “Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”. Ini bukti jelas bahwa implikasi  atas  Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  memberi kewenangan bahwa hak pemeliharaan anak belum mumayyiz dapat diberikan  kepada  ayahnya  dan  telah  jelas  melanggar  ketentuan Pasal  105  (a)  KHI  yang  menghendaki  hak  asuh  didapat  oleh  ibu secara mutlak.
Analisis dari beberapa putusan pengadilan memberikan gambaran bahwa pertimbangan  kaidah  yurisprudensi  dapat  dipakai  dan  diunggulkan  meski bertentangan  dengan  norma  positif  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagai  hukum  yang  mengikat.  Berikut  implikasi  hukum  yang  timbul  dari beberapa putusan diatas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1. Putusan Pengadilan dan Implikasi Hukumnya No.  Putusan Pengadilan Akibat Hukum 1. Penetapan Nomor 021/Pdt.P/2013/Pa.Btl tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Menggeser Ketentuan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Pasal  47  KHI,  dan Pasal 147 KUHPerdata 2. Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL tentang Perkawinan Beda Agama Menggeser  Ketentuan  Pasal  2  (1) dan  Pasal  2  (2)  UU  No.  1  Tahun 1974 3. Putusan  Nomor  109  PK/Pid/2007 tentang  Kewenangan  Jaksa  Penuntut Umum dalam Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali Menggeser  Ketentuan  Pasal  263 ayat (1) KUHAP 4. Putusan  Nomor  2109  K/Pid/2012 tentang Penerimaan Permohonan Pemeriksaan  Kasasi  oleh  Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Menggeser  Ketentuan  Pasal  224 KUHAP 5. Putusan  Nomor  42/Pdt.G/2013/PTA Plg  tentang  Hak  Pemeliharaan  Anak yang Belum Mumayyiz dapat Diserahkan pada Ayah Menggeser Ketentuan Pasal 105 (a) KHI
Implikasi  hukum  yang  timbul  dari  beberapa  putusan  diatas  memberi peluang norma hukum positif yang berlaku untuk disimpangi oleh putusan hakim sebelumnya  yang  dijadikan  alasan  yurisprudensi  bagi  hakim  dalam  memutus suatu perkara.

## 2. Parameter Yurisprudensi yang Ideal dalam Ratio Decidendi Hakim
Menentukan  yurisprudensi  yang  tepat  dalam  pertimbangan  hakim  untuk memutus  perkara  merupakan  hal  penting  guna  menciptakan  keadilan  komunal sebagaimana  tujuan  hukum.  Hal  ini  menjadi  urgensi  dalam  menciptakan parameter  yurisprudensi  yang  ideal  dalam  menciptakan  keadilan  terhadap masyarakat  secara  keseluruhan.  Analisis  penggunaan  yurisprudensi  dalam  teori dan praktek diatas menggambarkan celah hukum yang dapat disimpangi sehingga hakikat  penggunaan  yurisprudensi  untuk  membantu  hakim  dalam  memutus perkara dengan seadil-adilnya menjadi sulit untuk didapat.
Dalam  menjawab  permasalahan  yurisprudensi  diatas,  maka  penulis menggagas  parameter  yurisprudensi  yang  dapat  diambil  dalam ratio  decidendi (pertimbangan) hakim untuk memutus suatu perkara sehingga dapat  menciptakan putusan  yang  sesuai  dengan  hakikat,  hukum,  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  penulis  mengusulkan  bahwa  suatu  yurisprudensi dapat  diambil  dengan  memenuhi  beberapa  parameter,  seperti philosophical background,  juridical  background,  historical  background, dan sociological background .
a. Philosophical Background
Philosophical  Background atau  latar  belakang  filosofis  yurisprudensi menjadi hal yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan hakim dalam mengambil
kaidah  yurisprudensi.  Hal  ini  penting  mengingat  telaah  putusan  sebelumnya haruslah  sesuai  dengan  hakikat  penggunaan  yurisprudensi  yang  benar  dan  baik bagi  keadilan  masyarakat.  Kategori  inilah  yang  nantinya  akan  ditarik  serta diharmonisasikan  kedalam  perkara  yang  dihadapi  oleh  hakim.  Apabila  putusan hakim  terdahulu  tersebut  menyimpangi  hakikat  yurisprudensi  dan  tidak memberikan  keadilan  dalam  masyarakat,  maka  hakim  dilarang  menggunakannya dalam dalihnya memutus perkara.
Disini,  filosofis  adanya  putusan  sebelumnya  ditekankan  untuk  kemudian dianggap  selaras  dengan  perkara  yang  dihadapi  hakim  setelahnya  sebagai  dalih hukumnya. Rumusan parameter ini dapat tergambar dalam skema berikut:
Skema 1. Rumusan Parameter Filosofis
Hakim  melakukan  analisis  terhadap  putusan  terdahulu  yang  kemudian  diukur dengan  filosofis  putusan  tersebut.  Adapun  langkah  selanjutnya  adalah mengharmonisasikan  kedalam  perkara  yang  diadili  guna  dipertimbangkan landasan  filosofis  putusan  terdahulu  untuk  kemudian  ditemukan  kesamaannya. Landasan  filosofis  yang  diambil  hakim  haruslah  sama  dengan  yurisprudensi terdahulu sehingga keserasian putusan dapat benar-benar tercapai dalam memutus perkara.

## b. Juridical Background
Latar  belakang  yuridis  dipilih  sebagai  salah  satu  parameter  yurisprudensi yang  dapat  diambil  dalam ratio  decidendi hakim  dalam  memutus  perkara  guna memastikan  putusan  terdahulu  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  tentu selaras  dengan  amanat  konstitusi  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menghendaki penyelenggaraan negara  haruslah ditegakkan dengan ketentuan hukum,  termasuk juga  dalam  sistem  peradilan  yang  tentunya  hukum  menjadi  acuan  utama  dan pertama dalam penegakannya.
Selain  itu,  parameter juridical  background ini  juga  berfungsi  untuk menentukan  tingkat  efektivitas  hukum  tertulis  yang  ada,  sehingga  tercapai keadilan  yang  benar-benar  berdasar  akan  hukum  yang  berlaku.  Konstruksi pemakaian parameter ini dapat dilihat dari skema berikut:
judge verdict 2 philosophy verdict 1
Skema 2. Konstruksi Pemakaian Parameter Juridical Background
Pertimbangan  hakim  terlebih  dahulu  menitik  beratkan  pada  putusan  terdahulu yang  akan dijadikan kaidah  yurisprudensi  dari aspek hukum,  sehingga kemudian dapat dibandingkan dengan perkara  yang sedang dihadapi berdasar aspek hukum yang  telah  dikaji  pada  putusan  sebelumnya.  Dalam  hal  putusan  terdahulu mengandung nilai serta maksud hukum yang berbeda dengan perkara yang sedang dihadapi,  maka  hakim  dilarang  mengambil  putusan  terdahulu  tersebut  sebagai dalih yurisprudensi.

## c. Historical Background
Latar  belakang  sejarah  diambil  sebagai  salah  satu  parameter  untuk menentukan  keserasian  perkara  terdahulu  dengan  perkara  yang  sedang  dihadapi terutama  mengenai  faktor  kemunculan  perkara  yang  menjadikannya  dapat dipersamakan.  Persamaan  kemunculan  dan  latar  belakang  perkara  dapat memberikan  gambaran  bagi  hakim  dalam  mempertimbangkan  perkara  terdahulu dapat  atau  tidak  untuk  diikuti  sebagai  yurisprudensi.  Kaidah  sejarah  ini  juga diambil  sebagai  ukuran  serta  perbandingan  terhadap  kasus  terdahulu,  misalnya implakasi  putusan  yang  kurang  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  atau masyarakat secara keseluruhan menjadi acuan bagi hakim untuk tidak mengambil putusan  yang  sama  atau  bahkan  memperbaiki  putusan  terdahulu  demi  mencapai putusan yang lebih baik lagi terhadap perkara yang sedang dihadapi hakim.
Konstrusi  ini  mengambil  persamaan  nilai  atas  lahirnya  perkara sebelumnya untuk kemudian dipertimbangkan dalam ratio decidendi hakim dalam memutus  perkara  yang  dirasa  menyerupai.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  skema berikut:
true based on law
Skema 3. Skema pemakaian parameter historical background
Perkara terdahulu dianalisis terlebih dahulu  oleh  hakim ditinjau dari latar belakang kemunculannya.  Kemudian,  perkara  yang  sedang  dihadapi  juga dilakukan analisis berdasar latar belakang, sehingga terdapat asumsi  hakim akan kedua  latar  belakang  perkara  untuk  kemudian  ditetapkan  kesimpulan  terkait  bisa atau  tidaknya  perkara  terdahulu  tersebut  dijadikan  rujukan  yurisprudensi berdasarkan latar belakang perkara yang diambil dengan yang sedang dihadapi.

## d. Sociological Background
Hukum  dipengaruhi  serta  perubahannya  diikuti  sejarah  sosial  suatu masyarakat.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  parameter  pengambilan  yurisprudensi oleh  hakim  haruslah  beradasar  nilai  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Urgensi  dimasukkannya  latar  belakang  sosial  atau sociological  background menjadi  salah  satu  bagian  yang  tidak  boleh  ditinggalkan  adalah  memastikan bahwa  putusan  dapat  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yang  menjadi  nilai  keadilan bagi masyarakat.
Hakim  dituntut  untuk  menelaah  kondisi  sosial  masyarakat  dalam  perkara terdahulu  untuk  kemudian  dipersamakan  dengan  perkara  yang  sedang  dihadapi. Bentuk persamaan menggambarkan kondisi keadilan dalam masyarkat yang dapat diambil  nilainya  untuk  memutuskan  perkara  dengan  putusan  yang  adil  bagi masyarakat.  Hakim  disini  dapat  menjadikan  ukuran  keadaan  sosial  ini  dalam kerangka skema sebagai berikut:
Skema 4. Pemakaian Parameter Sociological Background
historica l social justice
Hakim  dituntut  untuk  menelaah  kondisi  masyarakat  dalam  kedua  perkara yang hendak dipersamakan. Kondisi ini yang nantinya akan menjadi acuan hakim dalam  memutus  perkara  untuk  sebesar-besarnya  keadilan  bagi  masyarakat. Parameter ini harus senantiasa dipegang teguh hakim dalam rangka memutuskan suatu  perkara  yang  bukan  hanya  berdasar  perkara  terdahulu,  namun  juga  tetap berorientasi pada kedailan dalam masyarakat sehingga putusan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah keadilan.
Parameter  diatas  dapat  menjadi  acuan  hakim  dalam  mempertimbangkan suatu  kaidah  yurisprudensi  yang  baik  serta  sesuai  dengan  hakikat,  hukum,  dan nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  parameter  diatas digagas  dengan  pemenuhannya  secara  kumulatif  dalam  rangka  mensinergikan beberapa unsur yang kadang lebih diunggulkan satu dengan yang lainnya.

## C. KESIMPULAN
Sebagai  salah  satu  sumber  hukum  yang  sifatnya  tidak  mengikat  berdasar asas the persuasive force of precedent , yurisprudensi dikenal sebagai kaidah yang sering  dipakai  hakim  untuk  memutus  perkara  dengan  tujuan  keadilan  dalam masyarakat.  Hal  ini  memang  baik  pada  dasarnya,  namun  kadang  juga  dapat memberikan  implikasi  yang  tidak  sesuai  prinsip  yang  ada,  sehingga  banyak kemudian  putusan  pengadilan  yang  mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan.  Kebebasan  hakim  yang  tidak  terbatas  inilah  yang  memberi  cela penyelewengan hukum dalam pertimbangan memutus suatu perkara yang sedang dihadapi.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  suatu  pembatasan  terhadap  kewenangan kebebasan  hakim  ini  guna  mewujudkan  putusan  yang  sesuai  dengan  hakikat, hukum, dan nilai-nilai dalam masyarakat.
Hal  tersebut  diwujudkan  dalam  parameter  ideal  yurisprudensi  seperti  latar belakang  filosofis  ( philosophical  background )  yang  menuntut  hakim  untuk menganalisis  yurisprudensi  yang  didalihkan  secara  filosofis  yurisprudensi tersebut. Betigu halnya dengan latar belakang yuridis ( juridical background ) yang harus juga ditegakkan hakim untuk mengukur apakah yurisprudensi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum. Dilanjutkan dengan latar belakang historis ( historical background )  yang melihat yurisprudensi dari latar belakang kemunculannya, dan latar  belakang  sosioligis  ( sociological  background )  sebagai  unsur  yang  dapat memberi keadilan dalam masyarakakt karena sifatnya yang menitik beratkan pada kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzan,  H.M,  2014, Kaidah  Penemuan  Hukum  Yurisprudensi  Bidang  Hukum Perdata, Jakarta: Prenadamedia Group 2014.
Campbell, Henry Black. 1979, Black’s Law Dictionary (Kamus Hukum) , St. Paul: MINN West Publishing.
Marzuki, Peter Mahmud. 2006, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media. Simorangkir, J.C.T, 1987, Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta , Jakarta: Kompas.
Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Kompilasi Hukum Islam
 Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl
 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.JKT.TMR
 Penetapan Pengadila Negeri Magelang Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 PK/Pid/2007
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2109 K/Pid/2012
 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA Plg
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Situs Internet Miftakhul Huda, “ Ratio Decidendi ”, dalam, http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html Ratio Decidendi Definition , http://www.duhaime.org/LegalDictionary/R/RatioDecidendi.aspx.
Ratio  Decidendi  Law  and  Legal  Definition ,  http://definitions.uslegal.com/r/ratio- decidendi.
Ratio  decidendi:  The  legal  principles  behind  the  court's  decision , http://www.lawmentor.co.uk/glossary/R/ratio-decidendi/