SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

## (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)
M. Rasyid Ridla
(Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam al-Hamidy Pamekasan,Kompleks PP. Al-Hamidy Banyuanyar email. Ridla-Rasy@yahoo.com)

## Abstrak
Sebagai  sesuatu  yang  tidak  muncul  eksis  dalam  ruang  hampa, jelas, hukum Islam merupakan fenomena budaya dan fenomena sosial sekaligus.  Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa dalam melakukan  studi  hukum  Islam,  penggunaan  perspektif  ilmu- ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial merupakan suatu keniscayaan dalam  meneropong  hukum  Islam.  Artikel  ini,  berusaha memotret  gagasan  M.  Atho’  Mudzhar  tentang  sosiologi  hukum Islam,  yang  dapat  mengambil  beberapa  tema  yakni  studi mengenai  pengaruh  agama  terhadap  perubahan  masyarakat, studi  tentang  pengaruh  struktur  dan  perubahan  masyarakat terhadap  pemahaman  ajaran  agama  atau  konsep  keagamaan, studi  tentang  tingkat  pengamalan  beragama  masyarakat,  studi tentang  pola  sosial  masyarakat  Muslim  dan  studi  tentang gerakan  masyarakat  yang  membawa  paham  yang  dapat melemahkan  atau  menunjang  kehidupan  beragama.  Pada bidang-bidang inilah  Mudzhar  mendedikasikan hampir keseluruhan  energi  intelektualnya,  sebagaimana  tampak  dalam hampir keseluruhan karya tulis dan hasil penelitiannya.

## Abstract
Islamic law does not exist in an empty space as it has been social and  cultural  phenomena.  Therefore,  it  is  certain  to  occupy  the perspectives of cultural and social sciences to study Islamic law. This  article attempts  to  capture  the  ideas  of  M.  Atho’  Mudzhar on  Islamic  law  sociology.  The  ideas  are  classified  into  several themes of studies: the influence of religion on social change; the influence  of  structure  and  social  change  on  religious  teaching comprehension  and  its  concept;  the  level  of  implementation  of religion of society; the social pattern of Muslim society; and the movement  of  society  carrying  opinion  that able  to  weaken  and support  religious life. In  these areas, Mudzhar dedicates almost
M. Rasyid Ridla
all  his  intellectual  energy,  as  seen  in  almost  all  papers  and research results.

## Kata-kata Kunci
M. Atho’ Mudzhar, Hukum Islam, fenomena sosial, fenomena budaya.

## Pendahuluan
Upaya untuk merumuskan metodologi studi Islam bukanlah merupakan  fenomena  baru  abad  modern  sekarang  ini.  Kesadaran tentang  urgensi  metodologi  yang  akurat  tentang  mempelajari  Islam telah  dimulai  sejak  masa  sejarah  Islam  klasik.  Di  antara  bukti  yang menegaskan  hal  tersebut  adalah  munculnya  beragam  disiplin  ilmu dalam Islam seperti ilmu hadith dengan segala percabangannya, ilmu ushul  fiqh dan berbagai  disiplin  lainnya, yang sayangnya,  ilmu-ilmu itu  masih  terasa  terserak-serak  sehingga  deskripsi  metodologi  studi Islam  yang  utuh  belum  tampak.  Karena  itu,  upaya  pengembangan metodologi  studi  Islam  sekarang  ini,  selain  harus  mengakomodasi pemikiran-pemikiran baru –termasuk juga yang mungkin datang dari
Barat—juga mesti selalu menyertakan pemikiran-pemikiran
metodologi yang telah lama ada namun masuk berserak itu.
Tulisan  ini  berusaha  memotret  gagasan  M.  Atho’  Mudzhar tentang  urgensi pendekatan sosiologi  dalam mengkaji  hukum  Islam, sehingga  diharapkan  nantinya  bisa  dimengerti  jika  terdapat  produk ijtihad  tentang  hukum  Islam,  namun  tidak  lazim,  akan  tetapi  jika dilihat  dari  perspektif  keilmuan  [sosiologi  misalnya],  fenomena tersebut merupakan  suatu  kelaziman,  dikarenakan  adanya dinamika sosial.

## Agama sebagai Fenomena Budaya dan Fenomena Sosial
Sebelum  memasuki  substansi  permasalahan  tentang  hukum Islam  dalam  perspektif  sosiologis,  dalam  perspektif  M.  Atho’ Mudzhar 1 memandang  perlu  untuk  dikaji  terlebih  dahulu  agama
1 H.  M.  Atho’  Mudzhar,  dilahirkan  di  Serang,  Propinsi  Banten,  20  Oktober  1948. Menamatkan  sarjana  lengkap  tahun  1975  di  IAIN  Jakarta.  Tahun1978  melanjutkan studi di University of Queensland, Brisbane, Australia hingga memperoleh Gelar Master of  Social  and  Development pada  tahun  1981.  Tahun  1986  mempelajari  Islam  di University  of  California  Los  Angeles  (UCLA) hingga  memperoleh  gelar    Doctor  of Philosophy dan  Islamic  Studies  pada  tahun  1990.  Sepulangnya  dari  Amerika,  beliau
Sosiologi Hukum Islam
295
sebagai  fenomena  budaya  dan  agama  sebagai  fenomena  sosial, dengan maksud untuk memperjelas fokus pengkajian.
Pada  awalnya,  ilmu  (science)  diklasifikasikan  menjadi  dua macam,  ilmu  alam  dan  ilmu  budaya.  Ilmu  alam  bertugas  mencari hukum-hukum  alam,  mencari  keteraturan  yang  terjadi  pada  alam yang  dilakukan  dengan  mengurai  keterulangan  suatu  fenomena alam. 2 Sebaliknya  pengetahuan  budaya,  bersifat  tidak  terulang, melainkan unik. 3
Di  antara  ilmu  pengetahuan  kealaman  dan  pengetahuan budaya  itu  terdapat  ilmu  pengetahuan  sosial.  Ilmu-ilmu  sosial berusaha  mencoba  memahami  fenomena  yang  tidak  berulang  tetapi dengan  cara  memahami  keterulangannya,  sehingga  penelitian  ilmu sosial mengalami problem dari segi obyektivitasnya. 4
menjadi birokrat dengan   menjabat  sebagai Direktur Pembinaan  Pendidikan Agama Islam pada  sekolah Umum  dan  selanjutnya Direktur  Peembinaan Perguruan  Tinggi Agama  Islam Departemen Agama. Sejak Oktober 1996 beliau menjabat Rektor IAIN Sunan  Kalijogo  Yogyakarta  hingga  tahun  2000.  Ketika menjadi  rektor  itulah,  beliau banyak  berkecimpung  dalam  dunia  keilmuan  dengan  aktif  memberi  kuliah  di program  pascasarjana, yang puncaknya pada 15  September  1999  beliau dikukuhkan sebagai  profesor  dalam  ilmu  Sosiologi  Hukum  Islam  di  IAIN  (sekarang  UIN Yogyakarta).   Pasca menjabat  sebagai  rektor, hingga sekarang  ini beliau menduduki posisi  sebagai  Kepala  Balai  Penelitian,  Pengembangan,  Pendidikan  dan  Latihan (Balitbang Diklat)  Departemen Agama RI.
2 Misalnya  jika  kemarin  air  mengalir  dari  atas  ke  bawah,  sekarang  dan  besok  juga demikian. Keterulangan gejala tersebut dapat diamati dan dites kembali oleh peneliti berikutnya,  sehingga  inti  ilmu  kealaman  adalah  berusaha  memahami  keterulangan pada  fenomena alam, sehingga ia bersifat positivisme, artinya sesuatu baru dianggap sebagai  ilmu  jika  observable,  measurable    dan  verifiable.  Periksa  M.  Atho’  Mudzhar, Pendekatan Studi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 13. 3 Misalnya  pengetahuan  tentang  batu  nisan  seorang  raja  atau  arsitektur  istananya adalah  unik  untuk  batu  nisan  dan  istana  tersebut.    Demikian  pula  pengetahuan sejarah  tentang  suatu  dinasti  adalah  unik  untuk  dinasti  tersebut.  Pengetahuan tentang  hal  tersebut  [batu  nisan,  arsitektur  istana  dan  sejarah  dinasti]  adalah  unik untuk  obyek  yang  dideskripsikannya  dan  telah  dianggap  memadai    dengan  cara memandangnya demikian, meskipun tidak terulang.
4 Karena  itu,  sebagian  pakar  ilmu  sosial  menggunakan  ilmu  statistik    dalam  porsi yang  besar  agar  dapat  mengukur  gejala  sosial  secara  lebih  cermat    dan  lebih  ajeg, sehingga  lahirlah  ilmu  sosial  kuantitatif;  sebaliknya    ada  pula  pakar  sosial  yang mengembangkan  ilmu  sosial  yang  lebih  dekat  dengan  ilmu  budaya    seperti antropologi  sosial.  Periksa  M.  Atho’  Mudzhar,  “Pendekatan  Sosiologi  dalam  Studi Hukum  Islam”,  dalam  Mencari  Islam:  Studi  Islam  dengan  Berbagai  Pendekatan,  ed.  M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 29.
M. Rasyid Ridla
al-Ihkâm , V o l .   7   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 2 296
Kemudian, di manakah letak studi-studi agama [Islam]? Jika dilihat  dari  definisi  yang  sering  dikemukakan  yakni  agama  sebagai kepercayaan  akan  adanya  sesuatu  yang  Maha  Kuasa  dan  hubungan dengan  yang  Maha  Kuasa  itu,  maka  agama  adalah  gejala  budaya, karena  agama  adalah  kepercayaan.  Sedangkan  interaksi  antara sesama  pemeluk  agama  adalah  gejala  sosial.  Dengan  demikian, agama  dapat  dilihat  secara  bipolar,  yakni  sebagai  gejala  budaya  dan sebagai fenomena sosial. 5
Hal  ini  berarti.  Studi  Islam  dapat  didekati  dari  perspektif fenomena  budaya  dan  dapat  pula  dari  perspektif  fenomena  sosial atau keduanya sekaligus.  Ketika  Islam  dilihat sebagai gejala  budaya, maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian budaya, seperti filsafat, sejarah, studi naskah dan arkeologi. Dan ketika Islam dilihat sebagai gejala sosial, maka metodologi yang digunakan adalah metode  penelitian  ilmu-ilmu  sosial.  Kemudian,  penggunaan  studi Islam sebagai fenomena budaya dan fenomena sosial sekaligus, dapat dilihat dari obyek studi tentang fatwa ulama dan situasi politik yang mengitarinya 6

## Format Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi
Studi  Islam  dengan  pendekatan  sosiologi,  dalam  pandangan Atho’  Mudzhar  lebih  mendekati  kajian  sosiologi  agama  klasik  dari pada  sosiologi  agama  modern,  dengan  alasan  studi  Islam  dalam
5 Dalam kaitannya dengan  Islam,  Islam  biasanya didefinisikan  sebagai wahyu Allah yang  diturunkan  kepada  Muhammad  untuk  kebahagiaan  dunia  akhirat.  Sebagai wahyu,  Islam  berarti ajaran dan  sebagai  ajaran  berarti  Islam  sebagai  gejala  budaya. Ketika  seseorang  mempelajari  bagaimana  ajaran  Islam  tentang  shalat,  puasa,  haji, tentang konsep keesaan Tuhan, tentang argumen adanya Tuhan, tentang aturan etika dan  aspek  lainnya,  berarti  ia  mempelajari  Islam  sebagai  gejala  budaya.  Sedangkan hubungan antara sesama  pemeluk Islam dalam  mengamalkan ajaran agamanya dan hubungan antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lain adalah gejala sosial 6 Ketika  studi  tersebut  membahas  argumen-argumen  nash  suatu  fatwa  dan pembahasan  tentang  hal  tersebut  dalam  naskah  kitab  fiqh  klasik,  berarti  sedang melihat fatwa tersebut sebagai gejala budaya, tetapi ketika studi tersebut membahas faktor  sosial  politik  yang  mempengaruhi  penafsiran  para  ulama  tentang  dalil-dalil tersebut  berarti  sedang  melihat  Islam  sebagai  gejala  sosial.  Diskusi  lebih  lanjut tentang  hal  ini  periksa  M.  Atho’  Mudzhar,  Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (Jakarta: INIS, 1993)
Sosiologi Hukum Islam
perspektif  sosiologis  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara agama dan masyarakat. 7
Lebih  lanjut,  Atho  Mudzhar  menyatakan  bahwa  studi  Islam dengan  pendekatan  sosiologi  dapat  mengambil,  setidaknya  lima tema: 8 Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan  konsep  fungsi  sosial  agama. 9 Dalam  bentuk  ini  studi Islam  mencoba  memahami  seberapa  jauh  pola-pola  budaya masyarakat  (misalnya  menilai  sesuatu  sebagai  baik  atau  tidak  baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya  supremasi  kaum  lelaki)  berpangkal  pada  ajaran  tertentu agama  atau  seberapa  jauh  perilaku  masyarakat  (seperti  pola berkonsumsi  dan  berpakaian  masyarakat)  berpangkal  tolak  pada ajaran tertentu agama. 10 Kedua, studi  tentang  pengaruh  struktur  dan  perubahan masyarakat  terhadap  pemahaman  ajaran  agama  atau  konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah  mengakibatkan  lahirnya  pendapat-pendapat  hukum  Islam rasional  ala  Hanafi  atau  bagaimana  faktor  lingkungan  geografis Basrah  dan  Mesir  telah  mendorong  lahirnya  qawl  qadîm    dan    qawl jadîd al-Syâfi’î. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.  Studi  Islam  dengan  pendekatan  sosiologi  dapat  juga
7 studi  Islam dengan  pendekatan  sosiologi  merupakan bagian  dari  sosiologi agama. Terdapat perbedaan tentang tema pokok antara sosiologi klasik dan modern. Dalam sosiologi  agama  klasik  tema  pokoknya adalah  hubungan  timbal  balik antara  agama dan  masyarakat,  bagaimana  agama  mempengaruhi  pemikiran  dan  pemahaman keagamaan masyarakat.    Sedangkan  sosiologi agama modern,  tema pusatnya hanya satu  arah, yakni  bagaimana agama  mempengaruhi  masyarakat.    Lebih  jelas  periksa Ian Robertson, Sociology (New York: Worth  Publisher, 1982), hlm. 403.
8 Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi”, hlm. 30.
9 Berdasarkan ide Durkheim, para sosiolog modern  telah mengidentifikasi fungsi sosial agama, yakni fungsi solidaritas sosial, fungsi memberi makna hidup, kontrol sosial, perubahan sosial dan fungsi memberi dukungan psikologis. Periksa Robertson, Sociology, hlm. 593.
10 Sebagai contoh misalnya, bagaimana ajaran Islam tentang Muhrim telah cenderung mendorong  masyarakat  Arab    menilai  bahwa  kehidupan  yang  baik  adalah  yang mempraktikkan  segregasi  antara  laki-laki  dan  perempuan,  juga  bagaimana  ajaran tentang larangan riba menyebabkan banyak orang berperilaku tidak mau menyimpan uangnya di bank-bank konvensional, sehingga berkembang bank syari’ah.
M. Rasyid Ridla
mengevaluasi  pola  penyebaran  agama  dan  seberapa  jauh  ajaran agama  itu  diamalkan  masyarakat.  Melalui  pengamatan  dan  survey, masyarakat  dikaji  tentang  seberapa  intens  mengamalkan  ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual  agamanya  dan  sebagainya.  Keempat,  studi  pola  sosial masyarakat Muslim, seperti  pola sosial masyarakat  Muslim  kota dan masyarakat  Muslim  desa,  pola  hubungan  antar  agama  dalam  suatu masyarakat,  perilaku  toleransi  antara  masyarakat  Muslim  terdidik dan  kurang  terdidik,  hubungan  tingkat  pemahaman  agama  dengan perilaku  politik,  hubungan  perilaku  keagamaan  dengan  perilaku kebangsaan,  agama  sebagai  faktor  integrasi  dan  disintegrasi  dan berbagai senada lainnya.
Kelima, studi  tentang  gerakan  masyarakat  yang  membawa paham  yang  dapat  melemahkan  atau  menunjang  kehidupan beragama.  Gerakan  kelompok  Islam  yang  mendukung  paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara  gerakan  yang  mengancam  kehidupan  beragama  dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat  yang  mendukung  spiritualisme  dan  sufisme  misalnya, yang  pada  tingkat  tertentu  dapat  menunjang  kehidupan  beragama perlu dipelajari dengan seksama pula

## Format Studi Hukum Islam
Dengan  mengacu  pada  distingsi  gejala  studi  Islam  secara umum,  maka  hukum  Islam  juga  dapat  dipandang  sebagai  gejala budaya  dan  sebagai  gejala  sosial.  Filsafat  dan  aturan  hukum  Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang Islam dengan orang lain –seagama atau tidak seagama—merupakan gejala sosial.
Secara lebih elaboratif, Atho’ Mudzhar memerinci hukum Islam pada tiga segmen:
1. Penelitian  hukum  Islam  sebagai  doktrin  asas.  Dalam  penelitian ini,  sasaran  utamanya  adalah  dasar-dasar  konseptual  hukum Islam  seperti masalah sumber hukum, konsep maqâsid al-syarî’ah, qawâ’id al-fiqhiyyah, tharîq al-Istinbâth, manhaj ijtihâd dan lainnya.
2. Penelitian  hukum  Islam  normatif.  Dalam  penelitian  ini  sasaran utamanya  adalah  hukum  Islam  sebagai  norma  atau  aturan,  baik yang  masih  berbentuk  nas  maupun  yang  sudah  menjadi  produk pikiran manusia.  Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan
Sosiologi Hukum Islam
299
hadits  ahkam.  Sedangkan  aturan  yang  sudah  dipikirkan  manusia antara  lain  berbentuk  fatwa-fatwa  ulama  dan  bentuk-bentuk aturan  lainnya  yang  mengikat  seperti  kompilasi  hukum  Islam, dustur, perjanjian  internasional,  surat  kontrak,  kesaksian  dan sebagainya.
3. Penelitian  hukum  Islam  sebagai  gejala  sosial.  Sasaran  utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim.  Ini  mencakup masalah-masalah  seperti politik perumusan  dan  penerapan  hukum  (siyâsah  al-syarî’ah),  perilaku penegak  hukum,  perilaku  pemikir  hukum  seperti  mujtahid, fuqaha,  mufti  dan  anggota  badan  legislatif,  masalah-masalah administrasi  dan  organisasi  hukum  seperti  pengadilan  dengan segala  graduasinya  dan  perhimpunan  penegak  serta  pemikir hukum  seperti  perhimpunan  hakim  agama,  perhimpunan    studi peminat  hukum  Islam,  lajnah-lajnah  fatwa  dcari  organisasi- organisasi  keagamaan  dan  lembaga-lembaga  penerbitan  atau pendidikan  yang  menspesialisasikan  diri  atau  mendorong  studi- studi  hukum  Islam.    Dalam  jenis  penelitian  ini  juga  tercakup masalah-masalah  evaluasi  pelaksanaan  dan  efektivitas  hukum, masalah  pengaruh  hukum  Islam  terhadap  perkembangan masyarakat  atau  pemikiran  hukum,  sejarah  perkembangan hukum,  sejarah  pemikiran  hukum,  sejarah  administrasi  hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat. 11
Ketiga bentuk studi hukum Islam tersebut, lanjut Atho’,  dapat dilakukan secara  terpisah  dan dapat  pula  dilakukan  secara bersama- sama  untuk  melihat  keterkaitan  satu  sama  lain  mengenai  masalah hukum  Islam.  Dua  bentuk  studi  hukum  Islam  yang  pertama  [studi hukum  Islam sebagai  doktrin asas  dan studi hukum  Islam normatif] dapat  digabungkan  dan  diidentifikasi  sebagai  studi  hukum  Islam doktrinal, sedangkan bentuk studi hukum yang ketiga disebut sebagai studi hukum  Islam Sosiologis. Dua  bentuk  studi  yang  pertama melihat Islam  sebagai  fenomena  budaya  dan  bentuk  studi  Islam  yang  ketiga melihat Islam sebagai fenomena sosial.
Lebih  lanjut,  Atho’  menegaskan  bahwa  seperti  halnya penggunaan  pendekatan  sosiologis  dalam  studi Islam  secara  umum,
11 Mudzhar, “ Pendekatan Sosiologi”, hlm. 34-35.
M. Rasyid Ridla
penggunaan  pendekatan  sosiologi  dalam  studi  hukum  Islam  dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:
1. Pengaruh  hukum  Islam  terhadap  masyarakat  dan  perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah  mendorong  ribuan  umat  Islam  Indonesia  setiap  tahun berangkat ke Mekah  dengan segala akibat ekonomi,  penggunaan alat transportasi dan organisasi managemen dalam penyelenggaraannya  serta  akibat  sosial  dan  struktural  yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
2. Pengaruh  perubahan  dan  perkembangan  masyarakat  terhadap pemikiran  hukum  Islam.  Contohnya,  bagaimana  oil  booming  di negara-negara  teluk  dan  semakin  mengentalnya  Islam  sebagai ideologi  ekonomi  di  negara-negara  tersebut    pada  awal  tahun 1970-an  telah  menyebabkan  lahirnya  sistem  perbankan  Islam, yang  kemudian  berdampak  ke  Indonesia  dengan  terbentuknya bank-bank syarî’ah.
3. Tingkat  pengamalan  hukum  agama  masyarakat,  seperti bagaimana  perilaku  masyarakat  Islam  mengacu  pada  hukum Islam.
4. Pola  interaksi  masyarakat  di  seputar  hukum  Islam,  seperti bagaimana  kelompok-kelompok  keagamaan  dan  politik  di Indonesia  merespons  berbagai  persoalan  hukum  Islam  seperti terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
5. gerakan  atau  organisasi  kemasyarakat  yang  mendukung  atau yang  kurang  mendukung  hukum  Islam,  misalnya  perhimpunan penghulu,  perhimpunan  hakim  agama,  perhimpunan  pengacara dan sebagainya.
Sebagai  mekanisme  konkret  dari  tawaran  pemikirannya,  Atho’ mengajukan beberapa contoh aplikasi pendekatan sosiologis terhadap hukum  Islam,  salah  satunya  adalah  tentang  Tawsiyah  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) mengenai Calon Legislatif non Muslim 12 .
12 Isi  tawsiyah  tersebut  adalah  [1]  agar  bangsa  Indonesia  khususnya  umat  Islam menggunakan  hak  pilihnya    secara  benar  dan  bertanggung  jawab  sesuai  kata  hati nurani dengan memilih partai politik yang diyakini dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam, bangsa dan negara. [2]  agar umat Islam dengan ikhlas dan  niat  ibadah  kepada  Allah  memilih  salah  satu  dari  partai  politik  yang  secara sungguh-sungguh  menonjolkan  caleg-caleg    yang  beragama  Islam  dan  berakhlak
Sosiologi Hukum Islam
301
Sehubungan dengan contoh pertama,  Atho’ menegaskan bahwa substansi  tawsiyah  tersebut  merupakan suatu  problem  hukum  Islam, sebab  kitab-kitab  fiqh  (yurisprudensi  Islam)  umumnya  memuat  hal yang berkaitan  dengan  tata  politik  kenegaraan  yang  disebut  dengan kitab  al-Qada’, artinya  bab  tentang  kehakiman  yang  bagiannya termasuk  masalah  kekuasaan  dan  kepemimpinan.  Kemudian mengingat  tawsiyah  tersebut  merupakan  himbauan,  apakah  menjadi problem hukum dan bukan sekedar problem moral?
Dalam  konteks  ini,  Atho’  menyatakan  bahwa  dalam  hukum positif, himbauan belum merupakan  persoalan  hukum, karena suatu perbuatan  baru  dapat  berkategori  hukum  jika  perbuatan  itu mengikuti  atau  melanggar  aturan  hukum  tertentu  yang  mempunyai sanksi.  Akan  tetapi  dalam  hukum  Islam,  himbauan  atau  anjuran merupakan  perbuatan  hukum,  dengan  alasan  hukum  dalam  Islam bukan  hanya  berkaitan  dengan  taat  atau  melanggar  aturan  tertentu yang  ada  sanksinya,  akan  tetapi  juga  berkaitan  dengan  moral. Bukankah  kita  mengenal  adanya  konsep  sunnah  dan  makruh. Meskipun  dalam  perspektif  hukum  positif,  keduanya  [sunnah    dan makruh ] tidak berkategori hukum, akan tetapi dalam perspektif Islam berkategori  hukum,  karena  substansi  hukum  dalam perspektif  Islam mencakup substansi hukum tetapi juga moral. 13
Kemudian  berkaitan  dengan  isi  tawsiyah  tersebut,  Atho’ menegaskan  bahwa  ketika  MUI  mengeluarkan  himbauan  agar  umat Islam  Indonesia  tidak  memilih  partai  politikdalam  pemilu  yang
karimah.  [3] agar umat Islam mewaspadai kebangkitan kembali  bahaya komunisme dan kekuasaan otoriter dan sekuler  melalui partai politik peserta Pemilu yang pada dasarnya  menyimpan  kebencian  kepada  Islam  dan  kejayaan  negara  Republik Indonesia. [4] agar umat Islam senantiasa berserah diri kepada Allah memperbanyak do’a munajat  agar pemilu berlangsung aman, demokratis Luber dan Jurdil sehingga bangsa Indonesia dapat keluar dari berbagai krisis menuju terwujudnya masyarakat Indonesia  baru  di  bawah  naungan  ridha  Allah  swt.    Tawsiyah  ini  tertanggal  1  Juni 1999  ditandatangani  oleh  KH.  Ali  Yafie  dan  Drs,  Nazri  Adlani.    Periksa  Majalah Mimbar Ulama (Jakarta: MUI Pusat, Rabi’ul Awal 1420 H/ Juni 1999), hlm. 27. 13 Lebih  jauh  hukum  Islam  berada  pada  posisi  tarik  menarik  antara  hukum  dan moral.  Adanya   konsep hilah  (hiyâl) dalam  fiqh dan  ushul  fiqh adalah bukti  tentang posisi  itu.  Bahkan,  sesungguhnya  hukum  Islam  itu  bukan  hanya  berada  pada  tarik menarik  sekitar  moral  dan  hukum,  tetapi  juga  tarik  menarik  antara  kesatuan  dan keragaman,  universalisme  dan  partikularisme,  wahyu  dan  akal,  antara  otoritarian dan  liberal.  Lebih  lanjut  periksa  Noel  J.  Coulson,  Conflicts  and  Tensions  in  Islamic Jurisprudence (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).
M. Rasyid Ridla
kebanyakan calon legislatifnya non Muslim, sesungguhnya ayat-ayat- Qur’an  tersebut  di  atas  itulah  [QS.  Ali  Imran  ayat  28]  yang  menjadi acuan  para  pimpinan  MUI.  Inilah  rambu-rambu  nilai  yang  bersifat doktrinal yang mendasari himbauan MUI tersebut. 14 Kemudian secara sosiologis, logika MUI dalam tawsiyah tersebut dapat  diamati,  yakni  himbauan  itu  dikeluarkan  beberapa  saat menjelang  pelaksanaan  pemilu  yang  akan  memilih  wakil  dan pemimpin  rakyat  yang  membuat  Undang-Undang  baru  dan mengamandemen  UU  lama.  Jika  wakil  rakyat  tersebut  kebanyakan tidak beragama Islam, bagaimana mungkin mereka memperjuangkan aspirasi  umat  Islam.  Dengan  alur  logika  demikian,  kiranya  dapat dimengerti.
Dalam konteks  demikian,  kita melihat bahwa MUI  dihadapkan pada  realitas  empirik  yang  harus  dijawab  yakni bahwa ada  diantara partai  politik  peserta  pemilu  yang  secara  lahiriah  berasaskan kebangsaan,  tetapi  calon  legislatifnya  didominasi  oleh  non  Muslim yang berarti tidak mencerminkan representasi bangsa Indonesia. MUI tidak  ingin  umat  Islam  dikelabui,  sehingga  keluarlah  tawsiyah tersebut.  MUI  tidak  mengingkari  hak  non  Muslim  untuk  menjadi anggota  legislatif  di  negara  ini,  tetapi  hendaknya  jangan  sampai mendominasi  dan  mengatasnamakan  sebagian  besar  rakyat  yang justru  beragama  Islam.  Dari  segi  itu,  pikiran  hukum  MUI  tentang kepemimpinan  non  Muslim  sesungguhnya  telah  mengalami kompromi,  dibandingkan  dengan  larangan  al-Qur’an  yang  mutlak sama  sekali  melarang  mengangkat  pemimpin  non  Muslim.  Dalam konteks  ini  landasan  hukum  doktrinal 15 MUI  telah  disesuaikan dengan realitas empirik masyarakat.
14 Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi”, 42.
15 Dalam literatur hukum Islam terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang boleh tidaknya  berkoalisi dengan orang kafir  pada saat perang. Madhab Maliki melarang mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imrân ayat 28. Asbâb al-nuzul  ayat tersebut  berkaitan  dengan  kasus  Ubadah  bin  Shamit    --Muslim  Anshar—yang mempunyai  perjanjian  tolong  menolong  dengan  seorang  Yahudi  yang  mengaku dapat mengerahkan  500  orang  Yahudi  untuk menakuti  musuh  Islam dalam perang Ahzab. Ubadah bertanya pada Nabi tentang tindakannya, dan turunlah ayat tersebut. Sedangkan jumhur ulama –madhab Shafi’I, Hanbali dan Hanafi—berpendapat boleh berkoalisi  dengan  orang  non  Muslim  dengan  syarat,  pertama,    jika  memang  benar- benar diperlukan,  kedua,  dapat dipercaya.  Pendapat ini  berdasarkan perbuatan Nabi yang pernah meminta bantuan seorang Yahudi dari Bani Qaynuqa’ dan pernah juga
Sosiologi Hukum Islam
303
Dari  uraian  di  atas,  dapat  ditegaskan  bahwa  tawsiyah  MUI menjelang  pemilu  7  Juni  1999  merupakan  hasil  ijtihad  yang  telah mengakomodasi realitas bahwa tidak mungkin semua wakil rakyat di DPR  itu  Muslim,  tetapi  bagi  MUI  hendaknya  yang  non  Muslim  itu tidak dominan jumlahnya.

## Penutup
Dari  deskripsi  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  situasi kondisi  sosial  politik  yang  mengitari  suatu  ijtihad  sedemikian berpengaruh signifikan terhadap hasil ijtihâd tersebut. Dalam konteks demikianlah  inilah,  pendekatan sosiologis  dalam  studi  hukum  Islam sedemikian  urgen  untuk  dilakukan,  bahkan  tidak  hanya  mencakup masalah-masalah  hukum  Islam  kontemporer,  tetapi  juga  masalah- masalah  hukum  Islam  masa  klasik,  seperti  yang  dicontohkan  oleh David S. Powers. Dalam  studi  tersebut,  Powers mendemonstrasikan bagaimana  hukum  Islam    waris  dipahami  orang  sekarang,  berbeda dan  telah  bergeser  dari  apa  yang  ada  pada  zaman  nabi  dan  para sahabat  besar    (proto  Islamic  Law)  serta  masalah-masalah  yang berkaitan dengan pergeseran-pergeseran tersebut. 16
Penerapan  pendekatan  sosiologi  dalam  studi  hukum  Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di  seputar  hukum  Islam,  sehingga  dapat  membantu  memperdalam pemahaman  hukum  Islam  doktrinal  dan  pada gilirannya  membantu dalam  memahami  dinamika  hukum  Islam.  Dari  contoh  yang dikemukakan di atas, tampak jelas  bahwa perkembangan pemikiran hukum Islam acap kali dipicu –bahkan diarahkan—oleh perbenturan kepentingan  antar  kelompok  dalam  masyarakat  yang  berinteraksi. Hal  ini memberi kesan bahwa –sampai batas tertentu—hukum Islam hanyalah  produk  pemikiran  manusia  Muslim  dalam  meresponsi lingkungan  sekitarnya.  Untuk  sebagian  hal  itu  benar  adanya,  tetapi pada  saat  yang  sama  juga  merupakan  ekspressi  upaya  dalam
meminta bantuan pada Safwan bin Uyaynah dari Bani Hawazin. Periksa Muhammad Alî  al-Shabunî,  Rawâi’  al-Bayân  fî  Tafsîr  Ayât  al-Ahkâm  min  al-Qur’â.  (Kairo:  Dâr  al- Qur’ân al-Karîm, 1972), 402-403.
16 Periksa David S. Powers,  Studies in Qur’an and Hadith: The Formation of Islamic Law of  Inheritance (Berkeley:  University  of  California  Press,  1986).  Lihat  juga  M.  Atho’ Mudzhar,  Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi  (Yogyakarta:  Titian Ilahi Press, 1998).
M. Rasyid Ridla
memahami  dan menjabarkan  titah  kewahyuan  dalam realitas aktual. Dalam  konteks  tarik  menarik  antara  titah  kewahyuan  transendental dengan  realitas  aktual  empirikal  itulah  terletak  dinamika  hukum Islam  serta  disini pula  letak kontribusi signifikan  studi hukum Islam dengan bingkai pendekatan sosiologi.
Pada  aras  inilah  tampaknya  –jika  diamati  secara  jeli—Atho’ Mudzhar mendedikasikan hampir keseluruhan energi intelektualnya, sebagaimana tampak dalam hampir keseluruhan karya tulis dan hasil penelitiannya.

## Daftar Pustaka:
Coulson,  Noel  J.  Conflicts  and  Tensions  in  Islamic  Jurisprudence. Chicago: The University of Chicago Press, 1969. Majalah  Mimbar  Ulama  (Jakarta:  MUI  Pusat,  Rabi’ul  Awal  1420  H/
Juni 1999)
Mudzhar,  M.  Atho.’  Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia.  Jakarta:
INIS, 1993.
Mudzhar,  M.  Atho’.  “Pendekatan  Sosiologi  dalam  Studi  Hukum Islam”,  dalam  Mencari  Islam:  Studi  Islam  dengan  Berbagai Pendekatan. Ed.  M.  Amin  Abdullah.  Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 2000)
Mudzhar,  M.  Atho’.  Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan
Liberasi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Mudzhar,  M.  Atho’.  Pendekatan  Studi  Islam.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 1998.
Powers,  David S. Studies in Qur’an and Hadith: The Formation of Islamic
Law of Inheritance. Berkeley: University of California Press, 1986.
Robertson, Ian. Sociology. New York: Worth  Publisher, 1982. Shabuni,  Muhammad  Ali  al-.  Rawâi’  al-Bayân  fî  Tafsîr  Âyât  al-Ahkâm min al-Qur’ân. Kairo: Dâr al-Qur’ân al-Karîm, 1972.