## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

## Vol 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)
Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru
Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril
Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan Gemeente Mojokerto Tahun 1918-1942 Firmanda Dwi Septiawan
Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati

## Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia
Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti

## Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional
Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri

## Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV
Siti Khusnul Khotimah, Yuliati

## Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia
Privera Ajeng Ersanda

## Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir
Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril
Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi
Ira Sugiarnik
Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX
Yohanes Purwanto

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)
Dewi Angraini, M.Si. (Universitas PGRI Silampari)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii

## 1. Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril ................................................................... 79
2. Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan Gemeente Mojokerto Tahun 1918-1942 Firmanda Dwi Septiawan .......................................................................................... 88 3. Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati ............................. 98 4. Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti ..................................... 106

## 5. Pola Insurjensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan
Model Keamanan Nasional Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri ....................... 114 6. Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV Siti Khusnul Khotimah, Yuliati ................................................................................. 128
7. Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia Privera Ajeng Ersanda ............................................................................................... 134 8. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril ........................................................................... 141 9. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Ira Sugiarnik ............................................................................................................. 150 10. Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX Yohanes Purwanto ..................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872
ISSN-E: 2623-2065
Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022): 150-163
GUBERNUR JENDERAL HINDIA-BELANDA DAN KEBIJAKANNYA PADA TAHUN 1900-1945 SERTA KONDISI SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI
Ira Sugiarnik Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember Alamat korespondensi: iradicky496@gmail.com
Diterima: 15 Maret 2022; Direvisi: 30 Mei 2022; Disetujui: 15 Juni 2022

## Abstract
The  Dutch  East  Indies  government  itself  is  an  extension  of  the  Dutch  kingdom.  In  moving  the government every day the Governor General is Followed by an Institution Named the Algemeene Secretariat,  a  special  institution  in  the  governorate,  specifically  dealing  with  correspondence policies  that  will  be  issued  by  the  Dutch  East  Indies  government.  Colonial  administration  is dualistic,  it  means  that  there  are  two  layers,  the  background  of  the  emergence  of  this  dualistic government  is  actually  still  related  to  the  implementation  of  the  culture  which  in  this  practice really  requires  cooperation  with  local  aristocrats,  another  goal  of  implementing  this  dualistic system as the main tool in maintaining conditions colonialism, especially regarding the interests of the  mother  country  in  this  colonized  land.  Under  the  authority  of  the  governor  general  of  the Dutch  East  Indies  at  that  time,  there  was  an  assumption  that  all  existing  affairs  and  problems could  be  handled  properly  if  decentralization  was  implemented.  Decentralization  itself  is  a consequence of the Ethical Policy which was heavily campaigned at the end of the 20th century. The  implementation  of  this  decentralization  eventually  led  to  the  formation  of  regional  councils. One of the forms of the decentralization law was the formation of the People's Council or Volksraad on May 18, 1918, to be precise during the governor general van Limburg Styrum.
Keywords : Govenor general, Dutch East Indies, policy.

## Abstrak
Pemerintah  Hindia  belanda  sendiri  merupakan  kepanjangan  dari  kerajaan  Belanda. Dalam  menggerakan  roda  pemerintahan  setiap  harinya  Gubernur  Jenderal  didampingi oleh  sebuah  Lembaga  yang  Bernama  Algemeene  Secretarie,  Lembaga  ini  bertugas  di kantor  gubernur  jenderal,  secara  khusus  Lembaga  ini  menangani  korespondensi kebijakan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  hindia  belanda.  Administrasi pemerintahan  kolonial  bersifat  dualistis,  itu  artinya  terdapat  dua  lapisan  birokrasi, mengenai  latarbelakang  munculnya  dualistis  pemerintahan  ini  sebenarnya  masih berkaitan  dengan  pelaksanaan  cultuurstelsel  dimana  dalam  praktik  ini  sangat membutuhkan kerjasama dengan para priyayi lokal, tujuan lain dari diterapkanya sistem dualistis  ini  sebagai  alat  utama  dalam  mempertahankan  kondisi  kolonial  khususnya mengenai kepentingan negara induk di tanah jajahanya ini. Dibawah kekuasaan gubernur jenderal Hindia Belanda pada saat itu ada anggapan semua urusan dan masalah yang ada dapat  tertangani dengan  baik  apabila  diterapkanya  desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan  konsekuensi  dari  Politik  Etis  yang  gencar  dikampanyekan  akhir  abad  20. Penerapan  desentralisasi  ini  akhirnya  mendorong  terbentuknya  dewan-dewan  daerah. Bentuk  implementasi  dari  undang-undang  desentralisasi  salah  satunya  dibentuknya dewan  rakyat  atau  Volksraad  pada 18 Mei  1918  tepatnya  pada masa gubernur  jenderal van limburg stirum.
Kata Kunci : Gubernur jenderal, Hindia Belanda, kebijakan.

## A. Pendahuluan
Latarbelakang terbentuknya Guburnur  Jenderal  tidak  terlepas  dari usaha  pemerintah  Belanda  dalam mempermudah pengawasan dan pengelolaan  tanah  jajahanaya.  Maka dibentuklah Gubernur Jenderal,
gubernur  jenderal  sendiri  merupakan ketua Rad van Naderlandsch-Indie atau organisasi  pusat  pemerintah  kolonial Hindia  Belanda  yang  anggotanya  tidak lebih  dari  enam  orang.  Gubernur Jenderal  pertama  adalah  Pieter  Both
yang  memerintah  pada  tahun  1610. Meskipun bentuk kepemimpinan seperti ini  diterapkan  pada  saat  masa  VOC ternyata kepemimpinan gubernur jenderal  terus  digunakan  hingga  masa pemerintahan  Hindia  Belanda,  namun hanya  saja  kedudukan  dewan  hindia (Raad  van  Indie)  bertugas  sebagai dewan penasihat. (Hisyam dan Ardhana 2012: 54)
Pada awalnya pengaruh badan-badan pemerintahan pusat terbatas karena titik berat  pekerjaan  pemerintah  berada  di bawah  korps  Pegawai  pemerintahan dalam  negeri.  Hal  itu  berubah  sekitar tahun  1900.  Disamping  itu  krisis ekonomi  yang  melanda  Hindia  pada kuartal  terakhir  abad  ke  –  19 membukakan kesadaran bagi pemerintah  Hindia  Belanda  bahwa liberalisme  ekonomi  yang  selama  ini diterapkan tidak membawa kemakmuran khususnya
bagi masyarakat pribumi (Anrooij, 2012: 6).
Kemudian terdapat salah satu kabinet yang  mengemukakan  pendapatnya bahwa  kasih  sayang  kepada  manusia harus menjadi dasar kebijakan pemerintah  kolonial  belanda.  Terdapat pidato  ratu  belanda  yang  mengandung perhatian  terhadap  nasib  kesejahteraan masyarakat  di  Indonesia,  pernyataan yang  kemudian  menjadi  terkenal, bahwa Belanda sebagai (Negara Kristen) memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan balas  budi  karena  tanah  hindia  belanda sudah  banyak  membawa  keuntungan bagi  negara  induk,  oleh  karena  itu
Belanda
harus memenuhi suatu panggilan moral. Permyataan itu segera diikuti  dengan  persetujuan  untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap penyebab kurangnya
kemakmuran  penduduk  di  Hindia Belanda (Anrooij, 2012: 6).
Di  samping  itu  memang  mulai muncul  suara  dari  pihak  Belanda  yang
turut  mendukung  adanya  sebuah perhatian  kepada  masyarakat  Hindia Belanda yang selama ini hidup dibawah ketertindasan (Ricklefs, 2007;319) Disamping  itu  pada  tahun  1899  Van Deventer  seorang  ahli  hukum  menulis sebuah  artikel  yang  berjudul  Een eereschuld atau suatu hutang kehormatan.  Menurutnya  ekspolitas tanah  jajahan  yang  dilakukan  oleh Belanda  telah  banyak  mendatangkan keuntungan  bagi  Belanda,  sedangkan bangsa  Indonesia  tetap  berada  dalam kemiskinan.  Kekayaan  yang  telah dirampas itu menurutnya sudah seharusnya dikembalikan kepada bangsa  Indonesia  melalui  hal-hal  yang dianggap dapat menghantarkan Indonesia  menuju  kekehidupan  yang lebih  baik.  Maka  sejalan  dengan penyelidikan  yang  telah  dilakukan mengenai  penyebab  rendahnya  tingkat kemakmuran penduduk Indonesia maka  pendidikan,  irigasi,  dan  5 perpindahan  penduduk  dimasukan dalam  program  politi  etis  (Ricklefs, 2007;320).  Politik  etis  memberikan perubahan terhadap arah tujuan pemerintah  kolonial  di  tahun  1900-an, pasalnya  setiap  kebijakan  yang  dibuat oleh  Gubernur  Jenderal  mengacu  pada tiga  hal  yang  termuat  didalam  politik etis.  Oleh  karena  itu  mereka  tidak  lagi terlalu  memperlihatkan  eksploitasi  dan menggantikan dengan pernyataan keprihatinan  atas  nasib  kesejahteraan bangsa Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  artikel  ini,  penulis menggunakan  metodelogi  sejarah  studi kepustakaan.  Penulis  ini  menggunakan prosedur  penelitian  dengan  lima tahapan yaitu pemilihan topik, pencarian  dan  pengumpulan  sumber, verifikasi, interpetasi, penulisan kembali
sesuai  dengan  sumber  yang  valid. (Kuntowijoyo, 2013: 69)
Metode  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  Gubernur  Jenderal Hindia-Belanda Dan Kebijakannya Pada Tahun  1900  S/D  1945  Serta  Kondisi
Sosial
Budaya. Penelitian ini menggunakan  penelitian  Kualitatif, artinya  penelitian  yang  digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh  social  yang  tidak  dapat dijelaskan,  diukur  atau  digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Kuntowijoyo, 2013: 69)
Hal  pertama  yang  dilakukan  yaitu mencari  dan  mengumpulkan  beberapa sumber-sumber  relevan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  akan dibahas  dengan  memanfaat  media elektronik. Selanjutnya penulis melakukan  kritik  pada  sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menguji kebenaran isi dokumen.
Tahap selanjutnya  adalah  menginterpretasikan makna
yang berkaitan dengan permasalahan  yang  dibahas.  Dan  yang terakhir, menuliskan kembali informasi- informasi  yang  telah  diperoleh  untuk menjawab  permasalahan-permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.
Data  dan  Sumber  data  merupakan segala  sesuatu  yang  memberikan informasi berupa data. Dalam Artikel ini menggunakan  sumber  data  berupa Buku,  Artikel  pada  Jurnal  Ilmiah, Artikel dari Internet, dan Skripsi.

## C. Pembahasan
Kehidupan Pemerintahan Hindia

## Belanda
Pemerintaha  Hindia  belanda  sendiri merupakan  kepanjangan  dari  kerajaan Belanda.  Dalam  menggerakan  roda pemerintahan  setiap  harinya  Gubernur Jenderal  didampingi  oleh  sebuah Lembaga  yang  Bernama  Algemeene
Secretarie,  Lembaga  ini  bertugas  di kantor gubernur jenderal, secara khusus Lembaga  ini  menangani  korespondensi kebijakan  yang  akan  dikeluarkan  oleh pemerintah hindia belanda. Administrasi  pemerintahan  kolonial bersifat  dualistis,  itu  artinya  terdapat dua lapisan birokrasi, mengenai latarbelakang munculnya dualistis pemerintahan  ini  sebenarnya  masih berkaitan dengan pelaksanaan cultuurstelsel  dimana  dalam  praktik  ini sangat membutuhkan kerjasama dengan para  priyayi  lokal,  tujuan  lain  dari diterapkanya sistem dualistis ini sebagai alat  utama  dalam  mempertahankan kondisi  kolonial  khususnya  mengenai kepentingan  negara  induk  di  tanah jajahanya  ini  (Soejono&  Leirissa.  2010: 10).
Dualistis  kekuasaan  ini  sendiri  telah tercantum  didalam  Pasal  67  dari Regeringsreglement (Peraturan
Pemerintah) memutuskan bahwa penduduk  pribumi,  selama  situasinya memungkinkan,  sebisa  mungkin  harus dibiarkan  di  bawah  wewenang  kepala daerah  mereka  sendiri.  Para  kepala  itu harus  diangkat  2  atau  diakui  oleh gubernur
jenderal.Tugas dari
pemerintah  dalam  negeri  menyangkut pengaturan atau
pengelolahan pemerintahan  dalam  negeri  (Hindian Belanda), melakukan kerja sama dengan dan  mengawasi  pegawai  pemerinthan eropa maupun pribumi, serta melakukan penjalinan hubungan dengan  inlandse  vorsten  en  groten seperti  raja  dan  petinggi  pribumi. (Anrooij, 2012: 14).
Dasar  dari  pemerintah  kolonial Hindia belanda adalah Undang-Undang Dasar  Kerajaan  Belanda,  undang- undang  ini  memuat  syarat-syarat  yang menentukan  hubungan  antara  Hindia Belanda dengan negara induk.
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022): 150-163.
Pemerintahan Dalam Negeri (Binnenlands Bestuur) a)  Pemerintahan  Eropa,  birokrasi  ini sepenuhnya  diisi  oleh  orang-orang eropa. Jabatan tertinggi didalam birokrasi  ini  adalah  residen,  kemudian dibawah  residen  terdapat  asisten residen.  Asisten  residen  memiliki wewenang  untuk  memimpin  sebuah wilayah atau afdeling. Susunan birokrasi  di  zaman  Hindia  Belanda sebenarya  tidak  jauh  berbeda  dimasa sebelumnya  (VOC)  dimana  jenjang birokrasi  dimulai  dari  yang  paling terendah.
b)  Pemerintahan  Pribumi,  didalam birokrasi  ini  yang  mengepalai  adalah bupati  (regent),  posisi  dibawahnya adalah pati.  Sejak 1913 terdapat kriteria khusus  untuk  pengangkatan  bupati. Dimana calon bupati harus berpendidikan  paling  tidak  merupakan lulusan  OSVIA,  memiliki  pengalaman kerja  sebagai  patih  minimal  2  tahun. Rupanya  pemerintah  Hindia  belanda pada  saat  itu  benar-benar  ingin meningkatkan  kualitas  para  pejabatnya. Hal ini terlihat di tahun 1914 pemerintah hindia belanda mendirikan bestuurschool,  melalui  bestuurschool diharapkan  mereka  yang  lulus  bisa menjadi patih atau bupati.
c)  Pemerintahan  Timur  Asing, didalamnya  terdapat  warga  Cina  dan Arab.  Mengenai  latar  belakang  ikut sertanya  komonitas  Cina  dan  Arab sebenarnya merupakan kesadaran pemerintah  tentang  keberadaan  mereka yang telah lama bermukim jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara.
Pemerintahan  Umum  (Algemeneen Bestur)
Pada
dasarnya semua tugas administrasi  pemerintah  di  Hindia
Belanda  dikerjakan  oleh  beberapa departeman dibidangnya masing- masing,  seperti  sipil,  militer,  dan
Angkatan  laut.  Dari  sekian  banyak dapertemen  yang  mengurus  masalah- masalah  teknis,  ternyata  terdapat  salah satu  dapartemen  yang  paling  dominan yaitu Dapetemen van Binnelands Bestur. Dapertemen  ini  ternyata  tidak  hanya mengurus  persoalan  didalam  negeri tetapi juga nengurus tentang keamanan.
Dibawah kekuasaan gubernur jenderal  Hindia  Belanda  pada  saat  itu ada  anggapan  semua  urusan  dan masalah  yang  ada  dapat  tertangani dengan  baik  apabila  diterapkanya desentralisasi.  Desentralisasi  sendiri merupakan konsekuensi dari Politik Etis yang gencar dikampanyekan akhir abad 20. Penerapan desentralisasi ini akhirnya mendorong terbentuknya dewan-dewan daerah. Bentuk implementasi dari undang-undang desentralisasi salah satunya dibentuknya dewan rakyat atau Volksraad  pada  18  Mei  1918  tepatnya pada  masa  gubernur  jenderal  van limburg stirum. Undang-undang desentralisasi semenjak 1903 mendorong terbentuknya  dewan-dewan  daerah, baik  dewan  ditingkat  karesidenan maupun  dewan  ditingkat  kota  dimana mereka  memiliki  wewenang  seperti membuat  peraturan-peraturan  pajak maupun infrastruktur (Soejono& Leirissa. 2010:33)
Anggota  Volksraad  terdiri  dari mereka  yang  diangkat  dan  ditunjuk, keanggotaanya berasal dari rakyat bumi putra.Didalam  Volksraad  dibicarakan mengenai  anggaran  hindia  belanda  dan undang-undang yang menyangkut urusan dalam negeri, kemudian dirancang, didiskusikan dan diputuskan dalam persedingan dewan ini.
Meskipun  sebagai  dewan  rakyat  dalam kenyataaanya  Volksraad  tetap  tidak memiliki wewenang untuk bisa menggeserkan petinggi birokrasi
kolonial.  Volksraad  lahir  semata-mata
dijadikan  tanda  bahwa  pemerintah kolonial telah melakukan politik etis.

## Kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda
a)  Gubernur  Jenderal  W.  Rooseboom (1899-1904)  Sebelum  menjabat  sebagai seorang  Gubernur  Jenderal  Rooseboom pernah bergabung dalam satuan militer, hal ini dapat diketahui disaat ia menjadi guru  di  sekolah  tinggi  militer  di  tahun 1874. Sebagai seorang gubernur Jenderal Williem Rooseboom memiliki kebijakan, dan  kebijakan  yang  dibuatnya  selama menjabat  Sebagian  besar  fokus  dalam dunia  pendidikan.  Kebijakan  yang dibuat  seperti  memperluas  penggunaan bahasa  belanda,  membangun  pusat- pusat kursus bahasa Belanda, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat bumiputra, kemudian merekrut  lulusan  yang  berkualitas  ke dalam  instansi  pemerintahan  Hindia Belanda.
b)  Gubernur  Jenderal  Van  Heutsz (1904-1909)  Sebelum  menjabat  Van Heutsz  adalah  anggota  militer  yang berpangkat  bintang  2,  kemudian  ia melanjutkan  pendidikan  militernya  di Surabaya, karena karirnya yang cermelang akhirnya Van Heutsz dianggkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda.
Disaat menjadi Gubernur, Van Heutsz didampingi oleh Dirk Fock. Fokus kebijakan yang dibuat mengarah  pada  dunia  pendidikan.  Hal ini  terlihat  dengan  dibukanya  sekolah desa  atau  sekolah  rakyat.  Didalam sekolah  rakyat  ini  mereka  diajarkan keterampilan  dasar  seperti  membaca dan  menghitung.  Namun  sayangnya masyarakat  desa  memiliki  tingkat antusias yang rendah. Dimasa kepemimpinanya  ini  Van  Heutsz menyambut  baik  lahirnya  organisasi Boedi  Utomo.  Menurutnya  sebagai penerapan  politik  etis  sendiri  memang dirasa  perlu  menghadirkan  organisasi-
organisasi semacam ini. Saat menjalankan  roda  pemerintahan  ia  di bantu  oleh  Dirk  Fock.  Van  Heuts memperoleh penghargaan oleh masyarakat  Belanda  dimana  namanya dijadikan  sebagai  nama  sebuah  kapal, monument, dan jalan.
c)  Gubernur  Jenderal  Alexander Idenburg  merupakan  gubernur  jenderal hindia belanda (1909-1916) yang mempraktikan pemikiran-pemikiran politik  etis.  Mengenai  politik  etis  ini terdapat  tiga  hal  yang  dianggap merupakan  dasar  kebijakan  baru tersebut  yakni  mengeni  pendidikan, perpindahan masyarakat, dan pengairan.  Sebagai  seorang  gubernur jenderal  ia  memiliki  kebijakan  dan kebijakan  yang  dibuatnya  ini  tidak terlepas  dari  adanya  pengaruh  konsep politik  etis.  Pada  tahun  1915  di  Batavia gubernur jenderal Idenburg membentuk sebuah komite sebagai upaya mempromosikan  industri  munakfaktur di  Hindia  Belanda.  Latarbelakang pembentukan  komite  ini  disebabkan pada  saat  itu  sedang  dihadapkan  oleh kondisi  kapital  yang  terakumulasi  di Hindia  Belanda  serta  macetnya  jalur perdagangan  Eropa.  Tugas  komite  ini untuk melakukan investigasi komoditas yang  dapat  diproduksi  di  Hindia Belanda.  Namun  dapat  dikatakan komite  ini  sebenarnya  tidak  terlalu menghasilkan  sesuatu  yang  signifikan, akan  tetapi  mereka  dapat  memperluas rencana perluasan industrialisasi, wacana  yang  dibuat  ini  kemudian direalisasikan dalam
bentuk pembangunan  pabrik  munafaktur  di Hindia  Belanda.  Pabrik-pabrik  tersebut diantaranya  pabrik  kertas,  gas,  korek, ban,  obat  malaria,  bir,  sabun,  semen, pewarna, minyak,  kain dan lilin. Untuk melakukan  proyek-proyek  seperti  itu maka  jelas  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda  membutuhkan  dana.  Untuk
mengatasi  hal  itu  maka  pemerintah Belanda mengambil alih hutang pemerintah kolonial yang sebesar 40 juta gulden.  Dengan  cara  ini  maka diharapkan Batavia dapat
meningkatkan pengeluaran tanpa terbebani  hutang,  kemudia  politik  etis dapat  berjalan  dengan  lancer.  Selain itu saat menjabat sebagai gubernur jenderal ia  melakukan  pengakuan  terhadap Sarekat  Islam,  peresmian  hutan  depok sebagai kawasan cagar alam .
d) Gubernur Jenderal Limburg Stirum menggantikan  idenburg  pada  tahun 1916.  Pada  awal  masa  pemerintahanya (1916-1921)  Stirum  memiliki  kebijakan untuk memindahkan ibu kota Batavia ke wilayah  yang  pada  saat  itu  kondisinya belum  berkembang,  dan  ternyata wilayah  itu  adalah  Bandung.  Menurut gubernur  jenderal  Stirum,  Bandung merupakan wilayah yang menguntungkan  secara  militer  karena wilayahnya  dikelilingi  gunung  dan berada  didaratan  tinggi  dibandingkan dengan kota-kota di pesisir. Pada tahun 1917  Gubernur  Jenderal  van  Limbburg Stirum  membentuk  Waterkracht  en Electriciteit Gevormd yaitu Dapartemen Tenaga Air dan Kelistrikan. Dapertemen ini  didirikan  untuk  mencari  kebijakan listrik yang dapat memberikan keuntungan maksimum dari pemakaian air untuk keperluan listrik (Izzudin,2020:6). Kemudian membentuk Dapertemen  tenaga  air  dan  listrik, gubernur
van limburg Stirum membentuk  sebuah  dinas  intelijen politik  Politieke  Inlichtingen  Dienst pada  tanggal  6  mei  1916.  Tujuan dibentuknya  dapertemen  ini  untuk melakukan pengamatan atau pengawasan  terhadap  ancaman  dari luar  maupun  dalam  negeri  yangn dikhawatirkan  dapat  membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di tanah jajahnya  ini.(Marieke  Bloembergen,
2011;218).  Selain  dapertemen  Gubernur Jenderal Stirum juga membentuk komite pertahanan  Hindia  atau  Comite  Indie Wererbar. Pada perkembanganya komite  ini  malah  turut  berkontribusi terhadap  pembentukan  Dewan  Rakyat atau Volksraad (Ricklefs, 2005; 358).
e) Gubernur Jenderal Dirk Fock (1921- 1926) Dirk Fock lahir di Den Haag pada tanggal  19  juni  1858.  Sebelum  menjabat di  Hindia  Belanda  Dirk  Fock  sempat menjabat  sebagai  Gubernur  Jenderal  di Suriname.  Pada  masa  kepemimpinanya Gubernur Jenderal Dirk Fock mengurangi  lembaga  penting  dalam politik  etis  yaitu  penasihat  urusan bumiputra.  Penghapusan  Lembaga  ini dianggap  sebagai  tanda  berakhirnya politik  etis,  disamping  itu  di  masa kepemimpinananya  ini  juga  banyak sekali  penindasan  kepada  masyarakat pribumi  Beliau  merupakan  salah  satu tokoh  yang  tidak  setuju  dengan kebijakan  Gubernur  Jenderal  Van Limburg
menyangkut politik kesejahteraan (Shidiq.2014) f)  Gubernur  Jenderal  De  Graf  (1926- 1931) Untuk mengembalikan
kepercayaan  masyarakat,  menurutnya tidak  perlu  menyamakan  organisasi pergerakan  seperti  organisasi  komunis. Sehingga dari situlah ia mulai memperbolehkan  adanya  kebebasan organisasi pergerakan. Dimasa kepemimpinanya ini ia banyak membuka perguruan tinggi baru, hal ini bertujuan  agar  pemerintah  Hindia Belanda  memeroleh  pegawai  yang memeliki  keahlian  yang  baik.  Tepat dimasa  kepemimpinanya  ini  juga STOVIA  berkembang  menjadi  sekolah kedokteran.
Selain itu dunia perindustrianpun juga sedang
berkembang  pesat.  Kebebasan  yang selama  ini  di  perbolehkan  oleh Gubernur  Jenderal  de  Graf  pada akhirnya  menimbulkan  perpecahan
didalam  masyarakat  Hindia  Belanda. Pada  saat  itu  ia  membuang  para pemberontak  yang  memiliki  hubungan dengan  PKI  ke  kamp  interniran  Tanah merah di Boven Digul.
g)  Gubernur  Jenderal  Cornelis  de Jonge  (1931-1936)  Pada  saat  menjabat sebagai gubener jenderal ia mengeluarkan peraturan Ordonasi pengawasan  pada  tahun  1932,  pasalnya dimasa  kepemimpinanya  itu  banyak terjadi  pemberontakan,  seperti  yang terjadi di tahun 1933 terjadi pemberontakan  oleh  anggota  Angkatan laut  ,  pada  1  oktober  1932  melarang organisasi-organisasi  yang  ada  untuk mendirikan  pendidikan.  Disamping  itu sikapnya  yang  otoriter  membuat  ia bersikap  keras  kepada  organisasi pergerakan nasional.
h)  Gubernur  Jenderal  Lembertus Tjarda(1936-1942)  Sebagai  kelanjutan dari  keadaaan  sebelumnya  mengenai pemberontakan  yang  banyak  terjadi diatasi  dengan  menhadirkan  militer- militer  yang  Tangguh  atau  yang  sering disebut  KNIL.  Gubernur  Jenderal Lembertus  Tjarda  merupakan  gubernur jenderal terakhir yang memimpin tanah Hindia  Belanda  ini.  Gubernur  Tjarda memiliki  sikap  yang  ramah  dan  hal  itu bertujuan  agar  organisasi  pergerakan Indonesia  tidak  melakukan  perlawanan yang  dapat  membahayakan  pemerintah kolonial  hindia  Belanda.  Akhir  dari kepemimpinanya  ini  ditandai  dengan masuknya  Jepang  ke  Indonesia,  dan mundurnya  tantara  Hindia  Belanda mengakibatkan mereka harus menandatangi  surat  penyerahan  di Kalijati.

## Kondisi Sosial dalam Bidang Pendidikan
Pendidikan  waktu  itu  atau  masa pergerakan  barat  tahun  1928  lebih banyak  oleh  pendidikan  barat.  Pada perkembangan  selanjutnya,  pendidikan
barat  lebih  diperluas  dan  memegang prinsip menjadi lebih terbuka. Meskipun  sudah  memiliki  prinsip demikian,  pendidikan  barat  ini  tetap membatasi,  karena  memang  pada dasarnya pendidikan ini tidak sepenuhnya  bersifat  terbuka  dan  hanya sedikit  dari  masyarakat  yang  berasal dari  kolonial  hanya  mengirimkan anaknya untuk memperoleh pendidikan pada  sekolah  bergaya  barat  ini. (Sartono:1999)
Setelah  dicanangkannya  politik  etis, program  pengembangan  pendidikan bagi  pribumi  di  Hindia  Belanda digalakan  secara  lebih  serius,  rintisan pengemabngan  ini  sudah  dimulai  masa pemerintahan  Deandels  (1808-1811). Pada  tahun  1809  Deandels  berinisiatif mendirikan sekolah ronggeng di Cirebon. Pada awalnya sekolah Ronggeng  itu  dimaksudkan  untuk mendidik  remaja,  pada  praktiknya menyebabkan  kerusakan  moral  bagi gadis-gadis sehingga sekolah itu ditutup.  Guna  Mengatur  pelaksanaan kegiatan pendidikan pribumi pemerintahan  kolonial  mengeluarkan indisch staatsblad 1893 nomor 125 yang menetapkan pembagian sekolah Bumiputera menjadi sekolah dasar kelas 1 dan sekolah dasar kelas 2. Jika sekolah dasar  kelas  1  lama  belajarnya  ada  5 tahun  dan  mata  pelajarannya  adalah membaca,  menulis,  berhitung,  ilmu bumi,  sejarah,  pengetahuan  alam, menggambar  dan  ilmu  ukur  tanah. Adapun sekolah dasar kelas 2 diperuntukkan untuk rakyat biasa  lama pendidikan  nya  adalah  3  tahun  mata pelajaran yang diberikan adalah membaca,  menulis  dan  berhitung. Bahasa pengantar menggunakan bahasa daerah  dan  jika  tidak  mungkin digunakan bahasa Melayu. (Hisyam, M. dan Ardhana, IK., 2012: 201)
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2022): 150-163.
Dengan demikian pemerintah kolonial  itu  tidak  bersungguh-sungguh berkeinginan untuk mencerdaskan anak pribumi  hal  itu  dapat  dilihat  dari rendahnya  kualitas  pendidikan  sekolah dasar  kelas  2  apabila  guru  yang mengajar  tidak  mempunyai  kualifikasi tertentu.  Guna  meningkatkan  mutu pendidikan  sekolah  dasar  kelas  2  maka pada 1902 lama belajarnya ditingkatkan menjadi  5  tahun.  Sejak  1915  sekolah dasar  kelas  2  dapat  berdampingan dengan  sederajat  dengan  sekolah  lain yaitu Vlogschool lanjutan dari Volkschool  yang  lama  belajarnya  3 tahun.  Sekolah  ini  dibuka  sejak  1907 karena  krisis  tahun  1930  pemerintah harus  melakukan  penghematan  secara lebih ketat sehingga sekolah dasar kelas 2  diubah  menjadi  Volkschool  selama  3 tahun dan lanjutannya adalah
Vervlogschool selama 2 tahun. (Hisyam, M. dan Ardhana, IK., 2012: 202) Pada masa Sultan Hamengku Buwono VII kesadaran akan pentingnya pendidikan  untuk  putra  putri  keraton ternyata tidak  cukup  hanya  pendidikan tradisional Jawa
saja, dalam
melaksanakan  tugas  sebagai  pejabat kerajaan.  Oleh  karena  itu  selain pelajaran yang bertujuan untuk memupuk rasa cinta kepada kebudayaan  Jawa  seperti  membaca, menulis  huruf  jawa,  menyanyi  atau menembang  serta  mempelajari  sejarah Keraton  dimasukkan  juga  pengetahuan modern  seperti  matematika,  Geografi hindia-belanda,  ilmu  hayat  dan  ilmu ukur  tanah.  Tidak  puas  dengan  hasil yang diperoleh dari pendidikan Belanda di  Jogjakarta  Hamengkubuwono  VIII mengirim  putra-putri  yang  pandai untuk  belajar  ke  Eropa.  Pada  1906  di
Batavia didirikan sekolah Ratu Wilhelmina  atau  koningin  Wilhelmina school  yang  merupakan  sekolah  tertua, sekolah  ini  memiliki  dua  bagian  yaitu
hogere  burger  school  (HBS)  yang  lama di  pendidikannya  3  tahun  dengan jurusan  perdagangan  dan  kelautan  A serta  kursus  3  dengan  pengetahuan teknik  B.  Pada  1911  didirikan  sekolah ke-2  dengan  dukungan  KPM  atau koninklijke  paketvaart  maatschappij yaitu  sekolah  HBS  3  tahun  dengan jurusan  teknik  yang  bernama  sekolah Pangeran  Hendrik  atau  prins  Hendrik school.  Pada  1917  sekolah  HBS  ketiga didirikan di Yogyakarta dengan jurusan Teknik  pertukangan.  (Hisyam,  M.  dan Ardhana, IK., 2012: 203)
Kepentingan perusahaan swasta yang menanamkan  modalnya  di  Hindia Belanda memperoleh dukungan pemerintahan kolonial. Untuk
mendukung  pengembangan  industri perkebunan  pertambangan  maupun manufaktur  diperlukan  teknisi  Madya dan  tukang  yang  dididik  pada  sekolah pertukangan  untuk  pengembangan sekolah teknik. Pada 1917 pemerintahan mendirikan  3  Sekolah  Teknik,  dengan murid sebanyak 986 orang. Di Jogjakarta Sekolah Dasar kelas 1 dan sekolah dasar kelas  dua  dikelola  oleh  pemerintah kolonial  yang  berdiri  pada  abad  20 demikian  pula  hollandschinlandsche school  atau  HIS  baru  ada  di  daerah tersebut  pada  awal  abad  20.  Di Surakarta  sekolah  guru  didirikan  pada 1852 kemudian di tahun 1875 dipindahkan  ke  Magelang.  Pada  1902 Sekolah dokter dijawa berubah menjadi school tot opleiding Van Indische artsen atau  STOVIA.  Pada  1913  di  Surabaya didirikan  semacam  sekolah  stovia dengan  nama  nederlandsch  Indische artsen  school  atau  NIAS.  Pada  1927 STOVIA ditingkatkan menjadi geneeskundige  high  school  atau  GHS. Pada  1912  di  Sukabumi  didirikan sekolah  Pertanian  dan  Kehutanan Kemudian  pada  1914  didirikan  sekolah yang  mempunyai  tingkat  yang  lebih
tinggi sejak 1903 di Bogor diselenggarakan kursus tentang pertanian dan perkebunan guna membantu  pertanian  dan  perkebunan rakyat.  Kemudian  pada  1907  dilakukan reorganisasi  dalam  penyelenggaraan kursus yaitu lulusan kursus ditempatkan sebagai Menteri
Kehutanan.  (Hisyam,  M.  dan  Ardhana, IK., 2012: 204)
Pada  1912  reorganisasi  menyeluruh dilaksanakan  dengan  cara  menambah waktu  studi  sekolah  Pertanian  dan Kehutanan  menjadi  3  tahun.  Pada  1909 sekolah  pertukangan  didirikan  di Batavia  Semarang  dan  Surabaya, sekolah  pertukangan  didirikan  dengan tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan tenaga  tukang  yang  diperlukan  dalam industri Eropa yang sudah berkembang. Di  sekolah  tenaga  tukang  sekolah pertukangan  setelah  murid  diberi berbagai  mata  pencaharian  pelajaran seperti  menyambung  papan  membuat tembok  membuat  gatel  menempa  besi menempa  Tapal  Kuda  membuat  meja membuat  mesin  besi  membuat  mebel kayu  membuat  mebel  rotan  membuat pekerjaan  dari  tembaga  membuat kaleng dan mengecat. Setelah itu murid dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu kelompok pekerjaan kayu dan kelompok  pekerjaan  besi.  (Hisyam,  M. dan Ardhana, IK., 2012: 205)
Kondisi Sosial dalam Segi Jabatan Dalam  ciri  khas  dari  masyarakat kolonial  dalam  perbedaan  antara pekerjaan  dari  orang  Eropa  dan  bukan orang  Eropa.  Pengangkatan  dalam pekerjaan  orang  Eropa  sangat  ada kaitannya  dengan  gaji  yang  berskala khusus. Hal ini masuk dalam penghasilan C untuk skala B
pengetahuan  tentang  bahasa  Belanda yang  diwajibkan  dan  untuk  segala  hal mewajibkan  untuk  bisa  Bahasa  Belanda dan beberapa pekerjaan mereka berpendidikan  Dasar  dengan  bahasa
Indonesia.  Untuk  golongan  upah  pun tergolong  dalam  segala  perubahan Bumiputera.(Ahmadin,2017: 8)
Secara  umun  dapat  disimpulkan bahwa,  aspek  pembedaan  penghasilan itu  sebaian  besar  disesuaikan  dengan dengan perbedaan ras, dengan pengolongan  rata–rata  sedikit  golongan Eropa  di  bagian  atas  dan  banyak  sekali golongan  bumiputra  di  bagian  bawah. Diagram  ini  mengambarkan,  bahwa terdapat  ketidak  seimbangan  pada penempatan  masyarakat  kolonial  Jawa, dikarenakan diskriminasi ras dan faktor pendidikan yang minim pada masyarakat kolonial Jawa.

## Kondisi Budaya Bangsa Indonesia pada Masa Awal Pergerakan Nasional Indonesia
Budaya pendidikanpun juga terjadi di masa  pergerakan  nasional,  pendidikan sedikit  di  beda-bedakan.  Sekolah  untuk anak  pribumi  berbeda  dengan  anak bangsawan.  Jadi,    sebagian  masyarakat yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia sebagian masih berkebudayaan Indonesia  tepatnya  di  daerah-daerah pedalaman,  dan  sebagian  lagi  masih menggunakan  kebudayaan  barat  yaitu di daerah-daerah kota. Budaya di pulau Jawa  dengan  di  luar  pulau  Jawa  juga sedikit berbeda. Pulau Jawa merupakan tempat penjajah memperluas wilayahnya,  jadi  sebagian  penduduk pulau  Jawa  masih  dipengaruhi  oleh kebudayaan
barat, khususnya kebudayaan  para  penjajah.  (Hajati,  Dra.
Chusnul, dkk:1997) Pejuangan kebudayaan melalui Organisasi  Sebelum  lahirnya  masa pergerakan nasional, nasionalisme yang di  lakukan  oleh  rakyat  bersifat kedaerahan  atau  disebut  juga  dengan nasionalisme  sempit.  Hal  ini  di karenakan rakyat melawan kolonialisme dengan  tujuan  untuk  memperjuangkan daerah  masing-masing  bukan  atas kepentingan nasional bangsa  Indonesia. Masa awal pergerakan nasional ditandai dengan  berdirinya  organisasi  Boedi Oetomo  (BO),  pada  awalnya  organisasi ini dibentuk untuk membentuk kesatuan kebudayaan jawa. Tetapi tidak
hanya  terpaku  pada  golongan  jawa organisasi  BO  juga  terbuka  untuk seluruh  golongan  di  Indonesia  yang memiliki  tujuan  melawan  kebudayaan barat  dengan  sikap  nasionalisme.  Dari hal ini dapt dikatakan bahwa pergerakan  nasional  merupakan  suatu perjuangan kebudayaan Indonesia. Dalam  perkembanganya  ada  beberapa kendala  yang  dihapai  oleh  organisasi Boedi  Oetomo  salah  satunya  ketika menentukan rencana untuk menentukan sikap  terhadap  kebudayaan  barat, dalam  rapat  atau  kongres  yang  di adakan  BO  pada  tahun  1908  muncul pendapat berbeda antara dua golongan. Golongan progresif berpendapat bahwa kebudayaan,  tradisi,  dan  adat  istiadat Negara kita sudah baik tetapi kita perlu mengenal  dan  mempelajari  metode- metode  barat,  sedangkan  konservatif menginginkan Negara kita tetap berpegang teguh pada kebudayaan lama untuk  menghimpun  seluruh  rakyat.
Lambat laun di samping berkembangnya kedu pendapat tersebut, muncul dan berkembang suatu aliran baru yang menginginkan kebudayaan  Indonesia  menjadi  satu kesatuan  yaitu  persamaan  bahasa umum, pakaian, satu bangsa, dan tanah air. Golongan ini menyadari bagaimana posisi  Indonesia  di  dunia  internasional sehingga  mereka  berpendapat  bahwa integrasi  antara  kebudayaan  barat  dan timur  itu  perlu  tanpa  semata-mata meniru.  Gerakan  kebudayaan  ini  juga turut  mendorong  tumbuhnya  rasa nasionalisme.

## Kondisi Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Awal Pergerakan Nasional
Indonesia
Kapitalisme kolonial pada awal abad 20 mengalami perkembangan  yang  bisa dikatakan  sebagai  perkembangan  yang baik dan membawa keberuntungan. Hal ini  di  buktikan  dengan  semakin besarnya  aliran  emas  di  Indonesia, produksi  gula  yang  meningkat,  antara tahun  1904-1913.  Selain  emas  dan  gula hasil  alam  lain  seperti  teh,  karet, tembakau, lada, beras, kapuk, dan timah juga mengalami peningkatan.
Peningkatan hasil alam tersebut memberikan keuntungan karena produksi  mengalami  peningkatan  yang pesat  yaitu  dari  75  juta  gulden  menjadi 305  juta  gulden.  Dari  penjelasan tersebut,  diperoleh  kesimpulan  bahwa pada masa ini sebagian besar masyarakat  bekerja  di  bidang  pertanian dan perkebunan. Selain perkebunan dan pertanian, sejak tahun 1890 sampai abad XX  awal  pembangunan  pelabuhan semakin meningkat, hal ini dilatarbelakangi  oleh  meningkatnya jumlah  industry  di  perkotaan.  Kegiatan ekonomi  industri  ini  di  tujukan  untuk menghasilkan  suatu  produksi  yang dibutuhkan  oleh  pihak  luar  misalnya orang  eropa.  Selain  pembangunan pelabuhan  yang  meningkat,  sarana  dan prasarana  di  kota  turut  mengalami kemajuan dalam pembangunan. Diantaranya  pembangunan  di  sektor maritime, politik, ekonomi, serta sarana dan  prasarana.  dengan  pembangunan industri  yang  semakin  berkembang, tidak  sedikit  masyarakat  desa  yang berpindah ke kota untuk bekerja. Akibat dari banyaknya perpindahan penduduk yang  tidak  teratur  ini  mengakibatkan munculnya  berbagai  macam  wabah penyakit.  (Hisyam  dan  Ardhana,  2012: 222)
Terlepas  dari  bagaimana  keadaan rakyat  pemerintah  kolonial  tetap memperoleh  keuntungan  yang  besar dari  system  ekonomi  yang  mereka terapkan. Semakin besarnya keuntungan  yang  diperoleh  oleh pemerintah  kolonial  membuat  mereka semakin  gencar  dalam  memperluas eksploitasi  di  indonesia,  hal  ini  tentu saja  bertujuan  untuk  meningkatkan keuntungan ekonomi pemerintah hindia belanda.  Salah  satu  bukti  pernyataan bahwa  pemerintah  menguntungkan kaum  pengusaha  dan  merugikan masyarakat  yaitu  adanya  pembatalan pajak  ekspor  untuk  minyak  tanah  dan pengurangan  pembayaran  pajak  oleh pabrik  gula,  hal  ini  tentu  saja memberikan  kerugian  yang  besar  bagi Negara.  Sedangkan  pajak  masyarakat semakin  ditingkatkan  hingga  40% (untuk  pulau  jawa  dan  Madura  )  pada
masa  pemerintahan  Fock,  hal  ini didasarkan atas laporan mayer Ranneftuender.  Eksploitasi  berlebihan ini  lah  yang  nantinya  menumbuhkan dan  memunculkan  adanya  gerakan pertentangan  dari  rakyat  atau  disebut juga  gerakan  nasional.  (Soejono  dan Leirissa, 2010: 27-28)
Pada  masa  awal  pergerakan nasional Indonesia  keadaan  ekonomi  bangsa Indonesia sangat memprihatinkan, banyak rakyat yang mengalami kekurangan bahan pangan dan kerugian dalam  pekerjaan.  Keadaan  tersebut  di akibatkan  karena  tindakan  pemerintah kolonialisme  yang  meng  eksploitasi sumber  daya  Indonesia  baik  sumber daya  alam  maupun  sumber  daya manusia.  Kegiatan  eksploitasi  dari pemeeintah hindia belanda juga menimbulkan  terjadinya  pertentangan- pertentangan  dari  masyarakat  dan  hal ini  terjadi  secara  terus  menerus. Kegiatan  eksploitasi  yang  dilakukan oleh pemerintah hindia-belanda merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk  melindungi  keadaan  ekonomi mereka,  agar tetap  memperoleh  banyak keuntungan.  Meskipun  pemerintah kolonial pada masa ini sudah menghapuskan  istilah  wingewest  tetapi pemerintah kolonial masih mengizinkan dan melegalkan eksplotasi modal secara perorangan.  Dan  dari  sini  dapat disimpulkan  bahwa  ekonomi  politik kolonial  tetap  menjadi  yang  utama ketimbang  nasib  dari  rakyat  jajahan yang  terus  berada  dalam  jurang kemiskinan. Keadaan ini mengakibatkan pertentangan  terus  terjadi  di  kalangan masyarakat dimana kehidupan masyarakat  semakin  tebelakang  dan tidak  mampu  menyaingi  kapitalisme pemerintah hindia belanda yang memiliki  organisasi  serta  tekhnologi modern yang bisa mengubah kehidupan dan sistem ekonomi di Indonesia Selain itu sikap pemerintah kolonial yang terus menerus melakukan eksploitasi mengakibatkan  masyarakat  melakukan emansipasi  atau  perjuangan  di  bidang ekonomi.  Keadaan  masyarakat  yang semakin  tertekan  akibat  eksploitasi mengakibatkan solidoritas antar
masyarakat semakin kuat. Solidoritas ini diwujudkan  dengan  aksi  pembencian terhadap  warga  asing  terutama  orang cina.  Cina  menjadi  salah  satu  etnis  luas yang  paling  dibenci  karena  keberadaan cina  menjadi  penghambat  pedagang lokal untuk mengembangkan perdaganganya.aksi lain yang di lakukan  dalam  angka  menentang kolonialis yaitu, dalam setiap kongresnya rakyat melancarkan kritikan pedas  terhadap  sosial  ekonomi  yang memprihatinkan,  kerja  paksa,  upah yang  minimum,  pajak  tanah,  tanah partikelir, industi gula dsb.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan terbentuknya  Guburnur Jenderal  tidak  terlepas  dari  usaha pemerintah Belanda dalam mempermudah pengawasan dan pengelolaan  tanah  jajahanaya. Maka dibentuklah Gubernur Jenderal, gubernur jenderal sendiri merupakan ketua Rad van Naderlandsch-Indie  atau  organisasi pusat  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda  yang  anggotanya  tidak  lebih dari  enam  orang. Gubernur  Jenderal pertama  adalah  Pieter  Both  yang memerintah pada tahun 1610. Meskipun bentuk  kepemimpinan  seperti  ini diterapkan  pada  saat  masa  VOC ternyata kepemimpinan gubernur jenderal  terus  digunakan  hingga  masa pemerintahan  Hindia  Belanda, namun hanya  saja  kedudukan  dewan  hindia bertugas  sebagai  dewan  penasihat. (Hisyam dan Ardhana 2012: 54) Pemerintaha  Hindia  belanda  sendiri merupakan  kepanjangan  dari  kerajaan Belanda. Dalam menggerakan roda pemerintahan  setiap  harinya  Gubernur Jenderal  didampingi  oleh  sebuah Lembaga  yang  Bernama  Algemeene Secretarie, Lembaga  ini  bertugas  di kantor gubernur jenderal, secara khusus Lembaga  ini  menangani  korespondensi kebijakan  yang  akan  dikeluarkan  oleh pemerintah  hindia  belanda. Para  kepala itu  harus  diangkat    atau  diakui  oleh gubernur jenderal. Dasar dari pemerintah  kolonial  Hindia  belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan
Belanda, undang-undang  ini  memuat syarat-syarat
yang menentukan hubungan  antara  Hindia  Belanda dengan negara  induk. (Soejono& Leirissa. 2010:10)
Pendidikan  waktu  itu  atau  masa pergerakan  barat  tahun  1928  lebih banyak  oleh  pendidikan  barat. Pada perkembangan  selanjutnya, pendidikan barat  lebih  diperluas  dan  memegang prinsip
menjadi
lebih terbuka. Meskipun sudah memiliki prinsip  demikian, pendidikan  barat  ini tetap  membatasi, karena  memang  pada dasarnya pendidikan ini tidak sepenuhnya  bersifat  terbuka  dan  hanya sedikit  dari  masyarakat  yang  berasal dari  kolonial  hanya  mengirimkan anaknya untuk memperoleh pendidikan pada  sekolah  bergaya  barat  ini. Setelah dicanangkannya  politik  etis, program pengembangan pendidikan bagi pribumi  di  Hindia  Belanda  digalakan secara
lebih serius, rintisan pengemabngan  ini  sudah  dimulai  masa pemerintahan Deandels.
Untuk  mendukung  pengembangan industri  perkebunan  pertambangan maupun  manufaktur  diperlukan  teknisi Madya  dan  tukang  yang  dididik  pada sekolah pertukangan untuk pengembangan  sekolah  teknik. Pada 1917  pemerintahan  mendirikan  3 Sekolah Teknik, dengan murid sebanyak 986  orang. Di  Jogjakarta  Sekolah  Dasar kelas  1  dan  sekolah  dasar  kelas  dua dikelola  oleh  pemerintah  kolonial  yang berdiri  pada  abad  20  demikian  pula hollandsch  inlandsche  school  atau  HIS baru  ada  di  daerah  tersebut  pada  awal abad  20. Di  Surakarta  sekolah  guru didirikan pada 1852 kemudian di tahun 1875 dipindahkan ke Magelang.
Pada  1902  Sekolah  dokter  dijawa berubah  menjadi  school  tot  opleiding Van Indische artsen atau STOVIA. Pada 1913  di  Surabaya  didirikan  semacam sekolah stovia dengan nama nederlandsch  Indische  artsen  school atau  NIAS. Pada  1912  di  Sukabumi didirikan
sekolah Pertanian dan Kehutanan  Kemudian  pada  1914 didirikan  sekolah  yang  mempunyai tingkat  yang  lebih  tinggi  sejak  1903  di
Bogor  diselenggarakan  kursus  tentang pertanian dan perkebunan guna membantu  pertanian  dan  perkebunan rakyat. Pada 1912 reorganisasi menyeluruh  dilaksanakan  dengan  cara menambah waktu studi sekolah Pertanian  dan  Kehutanan  menjadi  3 tahun.
Pada  1909  sekolah  pertukangan didirikan  di  Batavia  Semarang  dan Surabaya, sekolah pertukangan
didirikan dengan tujuan untuk memenuhi  kebutuhan  tenaga  tukang yang  diperlukan  dalam  industri  Eropa yang  sudah  berkembang. Di  sekolah tenaga  tukang  sekolah  pertukangan setelah  murid  diberi  berbagai  mata pencaharian pelajaran seperti menyambung  papan  membuat  tembok membuat gatel menempa besi menempa Tapal  Kuda  membuat  meja  membuat mesin  besi  membuat  mebel  kayu membuat mebel rotan membuat pekerjaan  dari  tembaga  membuat kaleng dan mengecat.
Budaya pendidikanpun juga terjadi di masa  pergerakan  nasional, pendidikan sedikit  di  beda-bedakan. Sekolah  untuk anak  pribumi  berbeda  dengan  anak bangsawan. Jadi, sebagian  masyarakat yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia sebagian masih berkebudayaan Indonesia  tepatnya  di  daerah-daerah pedalaman, dan  sebagian  lagi  masih menggunakan  kebudayaan  barat  yaitu di daerah-daerah kota. Budaya di pulau Jawa  dengan  di  luar  pulau  Jawa  juga sedikit  berbeda. Pulau  Jawa  merupakan tempat penjajah memperluas wilayahnya, jadi  sebagian  penduduk pulau  Jawa  masih  dipengaruhi  oleh kebudayaan
barat, khususnya kebudayaan para penjajah.
Kapitalisme kolonial pada awal abad 20 mengalami perkembangan  yang  bisa dikatakan  sebagai  perkembangan  yang baik dan membawa keberuntungan. Hal ini  di  buktikan  dengan  semakin besarnya aliran emas di Indonesia, produksi gula yang meningkat, antara tahun 1904- 1913. Diantaranya  pembangunan  di sektor  maritime, politik, ekonomi, serta sarana dan prasarana. dengan
pembangunan  industri  yang  semakin berkembang, tidak  sedikit  masyarakat desa  yang  berpindah  ke  kota  untuk bekerja. Akibat dari banyaknya perpindahan  penduduk  yang  tidak teratur  ini  mengakibatkan  munculnya berbagai macam wabah penyakit.
Terlepas  dari  bagaimana  keadaan rakyat  pemerintah  kolonial  tetap memperoleh  keuntungan  yang  besar dari  system  ekonomi  yang  mereka terapkan. Semakin besarnya keuntungan  yang  diperoleh  oleh pemerintah  kolonial  membuat  mereka semakin  gencar  dalam  memperluas eksploitasi  di  indonesia, hal  ini  tentu saja  bertujuan  untuk  meningkatkan keuntungan ekonomi pemerintah hindia belanda. Salah  satu  bukti  pernyataan bahwa  pemerintah  menguntungkan kaum  pengusaha  dan  merugikan masyarakat  yaitu  adanya  pembatalan pajak  ekspor  untuk  minyak  tanah  dan pengurangan  pembayaran  pajak  oleh pabrik gula, hal ini tentu saja memberikan  kerugian  yang  besar  bagi Negara. Sedangkan  pajak  masyarakat semakin  ditingkatkan  hingga  40%  pada masa pemerintahan Fock, hal ini didasarkan atas laporan mayer Ranneftuender. Eksploitasi  berlebihan ini  lah  yang  nantinya  menumbuhkan dan  memunculkan  adanya  gerakan pertentangan  dari  rakyat  atau  disebut juga gerakan nasional.
Pada  masa  awal  pergerakan nasional Indonesia  keadaan  ekonomi  bangsa Indonesia sangat memprihatinkan, banyak  rakyat  yang mengalami  kekurangan  bahan  pangan dan
kerugian dalam pekerjaan. Solidoritas  ini  diwujudkan dengan  aksi  pembencian  terhadap warga  asing  terutama  orang  cina. Cina menjadi  salah  satu  etnis  luas  yang paling  dibenci  karena  keberadaan  cina menjadi  penghambat  pedagang  lokal untuk mengembangkan perdaganganya.aksi lain yang di lakukan  dalam  angka  menentang kolonialis yaitu, dalam setiap
kongresnya rakyat melancarkan kritikan pedas  terhadap  sosial  ekonomi  yang memprihatinkan, kerja paksa, upah
yang minimum, pajak tanah, tanah partikelir, industi gula dsb.
Sebelum  lahirnya  masa  pergerakan nasional, nasionalisme  yang  di  lakukan oleh  rakyat  bersifat  kedaerahan  atau disebut  juga  dengan  nasionalisme sempit. Hal  ini  di  karenakan  rakyat melawan  kolonialisme  dengan  tujuan untuk memperjuangkan daerah masing- masing bukan atas kepentingan nasional bangsa
Indonesia. Masa awal pergerakan  nasional  ditandai  dengan berdirinya organisasi
Boedi Oetomo , pada  awalnya  organisasi  ini dibentuk  untuk  membentuk  kesatuan kebudayaan  jawa. Tetapi  tidak  hanya terpaku  pada  golongan  jawa  organisasi BO  juga  terbuka  untuk  seluruh golongan  di  Indonesia  yang  memiliki tujuan  melawan  kebudayaan  barat dengan sikap nasionalisme.

## Daftar Referensi
Agung, L. & Suparman, T. (2016)
SejarahPendidikan . Cetakan Kedua. Jogjakarta: Ombak. Ahmadin.(2017). Sejarah PergerakanNasional Indonesia Cetakan ketiga.Makasar: RAYHAN INTERMEDIA Hisyam, M dan Ardhana, IK. (2012).
Indonesia dalam arus Sejarah Jilid 5: Masa Pergerakan Kebangsaan. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Riclefs, M.C.(2005). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT.  Ikrar Mandiriabadi.
Soejono, RP. & Leirissa, R.Z.(Ed) (2010).
Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (1900-1942). Jakarta: Barat Pustaka Bloembergen, Marieke. (2011). Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan.
Jakarta:PT Kompas MediaNusantara. Hasanah, M., (2015), Ekonomi Politik Kolonialisme : Perspektif kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Hindia Belanda dalam Mengelola Industri
Gula Mangkunegara, Yogyakarta Polgov Kuntowijoyo, (2013). Pengantar Ilmu Sejarah.Yogyakarta: Tiara Wacana