“Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fly Over Di Kota Samarinda ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepe ntingan Umum”.
Harun Ratu, S.H dan Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

## ABSTRAK
Kota samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi  yang berkembang begitu pesat dengan  adanya  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  memajukan  perekonomian  dari masyarakat. Akan tetapi untuk memajukan suatu daerah dalam hal pembangunan harus adanya  ketersediaan lahan  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Masalah  pembangunan dan lahan bukanlah hal baru dalam setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak jarang ditemui dimana saja. Dikota samarinda sendiri ketersediaan lahan masih  terbatas,  contohnya  dalam  kasus  pelaksanaan  pembangunan  Fly  Over  yang dilaksanakan  di  daerah  Kota  Samarinda  saat  ini,  apakah  pembebasan  yang  dilakukan pemerintah  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  ? seperti  diketahui  bahwa  lahan  yang  tersedia  di  Kota  Samarinda sendiri  masih  sangat terbatas. Oleh  karenanya  bagaimana  pelaksanaan  pembebasan  lahan  dan  upaya pemerintah dalam hal pembebasan lahan untuk membangun Insfrastruktur kepentingan umum seperti Fly Over.
Kata kunci: upaya Pemerintah, Pembebasan lahan untuk pembangunan.

## ABSTRACT
The Borneo city has economic growth growing so rapidly with the development that aims to  improve  the  economy  of  the  community,  but  to  promote  a  region  in  terms  of development should be the availability of land in carrying out development, construction and land not a problem new any implementation of development for public interest and not uncommon anywhere. The city itself is still limited availability of land, for example in the case of the implementation of the construction of the Fly Over held in the City of at this  time,  whether  the  acquisition  by  the  government  in  accordance  with  regulations established by Law ? as it is known that the land available in the city of Samarinda still very  limited,  therefore the  implementation  of  land  acquisition  and  the  government's efforts in terms of land acquisition to build the infrastructure public interest such as Fly Over.
Keywords: the Government's efforts, acquisition of land for development.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kebutuhan  akanlahan  (tanah)  sebagai capital asset (faktor  modal  dalam pembangunan)  semakin  meningkat  sehubungan  dengan  semakin  intensifnya kegiatan  pembangunan.  Sebagai  mana  diketahui  bahwa  kegiatan  pembangunan terutama dibidang fisik baik dikota maupun didesa tentu saja banyak memerlukan tanah  sebagai  tempat  penampung  dari  pembangunan  tersebut.  Kebutuhan  akan tersedianya  tanah  untuk  pembangunan  memberikan  peluang  terjadinya pengambilalihan  tanah  untuk  proyek,  baik  untuk  kepentingan  negara  atau kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis, dalam sekala besar maupun kecil. 1 Mengingat tanah negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya, sebab itu untuk mendukung berbagai kepentingan diatas yang menjadi obyeknya adalah tanah-tanah hak, baik yang dipunyai oleh orang perorangan, badan hukum, maupun masyarakat adat. 2
Pokok sengketa atau konflik tanah sebenarnya terkait proses musyawarah dan penetapan  bentuk  dan  nilai  ganti  rugi.  Masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah umumnya  meminta  nilai  kompensasi  atau  ganti  rugi  yang  besar  atas  tanah  dan segala  kekayaan  yang  berada  di  atasnya.Alasan  mereka  sederhana.Di  satu  sisi, tanah merupakan tumpuan hidup satu-satunya. Jika tanah hilang, maka mereka terjerembab dalam kemiskinan dan masa depan anak cucu jadi gelap. 3 Selain itu pembangunan di segala bidang turut berpengaruh terhadap harga tanah.Bagaimanapun juga semua pihak dan individu memerlukan tanah.Permintaan  tanah  yang  semakin  meningkat  membuat  naik  harga  tanah dimana-mana. Akan tetapi dari masyarakat sendirilah yang menjadi faktor utama dimana  timbul  gejala  bahwa  masyarakat  sengaja  meniup-niup  harga  tanah  dan melupakan  bahwa  pembangunan  sangat  memerlukan  tanah  dimana  dari pembangunan tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang- undang  Dasar  1945  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Dari Undang-undang ini kemudian  lahir  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pertanahan  yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal 2 dijelaskan mengenai pengertian hak menguasai oleh Negara yaitu: 1) Atas dasar ketentuan pasal 33 Ayat(3), UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal, bumi, air dan ruang angksa dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk: 4
1 Maria Sumarjdono, TanahDalamPerspektifHakEkonomi, SosialdanBudaya, Buku Kompas, Jakarta 2008, hlm.vii
2 Ibid.
3 Sumber : http://pancanaka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=684:kunci-sukses- pembebasan-lahan.
4 Muhamad  Bakri, HakmenguasaiTanahOlehNegara,ParadigmaBaruuntukReformasiAgraria, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2007.
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 5 2) Wewenang yang bersumber pada Hak menguasai dari Negara tersebut, pada pasal 33 Ayat (3) digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat, dan  Negara  hukum  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  adil  dan  makmur. Sehubungan  dengan  itu  adanya,  kewajiban  yang  harus  diwujudkan  oleh Negara.6 Pertama,  bahwa  segala  bentuk bumi  dan  air  serta  hasil  yang diperoleh dari kekayaan alam, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, melindungi dan menjamin segala hak rakyat  yang terdapat di  dalam atau diatas bumi,  air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan  rakyat  tidak  mempunyai  kesempatan  atau  akan  kehilangan haknya dalam menikamati kekayaan alam.
3) Hak  menguasai  Negara  tersebut  diatas,  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada  daerah-daerah,  swasta,  dan  masyarakat-masyarakat  hukum  adat, sekedar  diperlukan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya disisi lain tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi juga mempunyai nilai sosial, yang  artinya  bahwa hak atas tanah tidaklah mutlak. Sesuai dengan pasal 6 Undang- undang pokok agraria bahwa “Semua hak atas  tanah  memilik  fungsi  sosial”  Artinya  bahwa  hak  atas  tanah  apapun  pada seseorang tidak dibenarkan bahwa tanahnya itu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya,  apalagi  bila  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Sehingga dengan  demikian  penggunaan  tanah  harus  memberikan  kesejahteraan  dan kemakmuran bagi masyarakat dan Negara. 7
Kota  Samarinda  merupakan  ibu  kota  provinsi  kalimantan timur  yang dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota yang melaksanakan fungsi sebagai pemerintah  daerah  menurut  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintah  daerah.  Disamping  itu  kota  samarinda  mengalami  pertubuhan ekonomi  yang  berkembang  begitu pesat  dengan  adanya  pembangunan- pembangunan  yang  mana  pembangunan  tersebut  bertujuan  untuk  memajukan perekonomian  dari  masyarakatnya  sendiri.  Akan  tetapi  dalam  menjalankan tugasnya  pemerintah dituntut  bijaksana  prihal  pelaksanaan  pembangunan tersebut.Pembangunan yang  benar  yaitu  pembangunan  yang  menjamin  adanya ketersediaan  lahan.Hal  ini  merupakan  faktor  pendukung  sehingga  tujuan  dari pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa, negara, dan masyarakat tetap terjamin. Akan tetapi mengingat ketersediaan lahan yang  dimiliki  pemerintah  sangat minim  sehingga  guna  mendapatkan  tanah
5 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang  Nomor 5 Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
6 Bagir Manan, BeberapacatatanatasRUUtentangMinyakdanGasbumi, penerbit FH-UNPAD, Bandung
7 Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria.
pemerintah  melakukan  pembebasan  tanah  terhadap  tanah-tanah  yang  dimiliki masyarakat. Berbicara masalah pembebasan lahan bukanlah hal baru dalam setiap pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dan  tidak  jarang  ditemui dimana  saja. Dikota  samarinda  sendiri  ketersediaan  lahan  masih  terbatas,  ini terlihat pada setiap kali pelaksanaan pembagunan. Berbicara tentang pembebasan lahan maka tidak lepas dari dua sisi kepentingan. Yaitu:
1. Adanya  kepentingan  pemerintah  sebagai  pelaksana  dari  pembangunan tersebut.  Dalam  pasal  18  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agararia disebutkan:
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan N egara serta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara  yang  diatur  oleh undang- undang”.
2. Adanya  kepentingan  masyarakat  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah.  Hal  ini tertuang dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) UUPA yaitu:
1) Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
2) Tiap-tiap  warga  Negara  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun  wanita mempunyai  kesemptan  yang  sama  untuk  memperoleh  sesuatu  hak  atas tanah  serta  untuk  mendapat  mamfaat  dari  hasilnya,  baik  bagi  dirinya sendiri maupun keluarganya.
Dua hal ini sangat berhubungan, akan tetapi sebagai penguasa dan pelaksana dari  pembangunan  tersebut  pemerintah  juga  harus  memperhatikan  kepentingan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Karenannya penguasaan atas tanah dalam  keadaan  mendesak  hanya  dapat  dilakukan  apabila  kepentingan  umum menghendaki adanya:
a) Penyediaan  tanah  tersebut  diperlukan  dalam  keadaan  mendesak  dimana pelaksanaannya  dapat  menimbulkan  bencana  alam  yang  mengancam keselamatan umum;
b) Penyediaan  tanah  tersebut  sangat  diperlukan  dalam  suatu  kegiatan pembangunan  yang  oleh  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  luas dianggap tidak dapat ditunda-tunda lagi.

## B. Permasalahan
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  pelaksanaan  pembebasan  lahan  yang  dilakukan  pemerintah  kota samarinda dalam pembangunan fly over ?
2) Kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi  Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  pembebasan  lahan  yang  dilakukan  pemerintah kota samarinda untuk pembangunan fly Over.
2. Untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  pemerintah  kota  samarinda dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over
Sedangkan mamfaat dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  pembebasan  lahan  dalam pembangunan fly over tersebut.
2. Untuk  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

## BAB II METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif.Yaitu suatu  bentuk  penelitian  yang  berdasarkan  atau  bersumber  dari  bahan  kepustakaan seperti  buku-buku,  dokumen-dokumen,  Peraturan  perundang-undangan  serta  karya ilmiah yang berhubungan dengan judul dan permasalahan pokok dalam penulisan ini. 8 Sedangkan  untuk  menunjang  dan  melengkapi  data  maka  dilakukan  penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sekunder atau data pendukung.
2. Sumber Data
A. Data Skunder
Data  Skunder  yaitu data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan, yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer. Yaitu:
1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria;
3) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan;
5) Himpunan peraturan perundang-undangan lainnya.
b. Bahan Hukum Skunder. Yaitu:
1) Buku-bukun Literatur Ilmu hukum
2) Tesis
3) Pendapat para Ahli 4) Jurnal hukum c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum
3) Ensiklopedia
3. Alat Penelitian
a. Studi dokumen dan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan  hukum,  baik  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder,  bahan  hukum Tersier.
b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan subyek penelitian.
c. Observasi
4. Analisis Data
Analisa data ini dilakukan dengan cara berdasarkan pokok masalah, serta mempelajari peraturan-peraturan  yang  menjadi  objek  penelitian  yang  dipilih  dan  himpunan berdasarkan asas hukum, kaidah dan ketentuan hukum positif yang mendasarinya.
8 Bambang Sunggono, MetodePenelitianHukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005,hlm.184

## BAB III PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Pembebasan Lahan Yang Dilakukan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pembangunan Fly Over
Proyek  pembangunan  Fly  Over  atau  jalan layang dikota  samarinda memang  termasuk  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Sesuai dengan  pasal  10  UU Nomor  12  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagai mana dimaksud dalm pasal 4 ayat (1) bagian b digunakan untuk “Jalan umum,  jalan  tol,  terotoar,  jalur  kereta  api,  terowongan,  dan fasilitas  operator kereta api”. Hal ini jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota  samarinda  bukan  tampa  alasan,  akan  tetapi  melihat  kebutuhan  masyarakat serta  kondisinyata  dilapangan  dimana  pada  tiap  harinya  selalu  dipadati  dengan kendaraan  apalagi  di  jam-jam  kantor.  Ini  merupakan  cara  pemerintah  kota samarinda  dalam  mengatasi  masalah  kemacetan.  Akan  tetapi  dalam  proses pembangunannya  sendiri,  pemerintah  diperhadapkan  dengan  kepentingan masyarakat  yang  tidak  inggin  melepaskan  tanahnya kepada  pemerintah. jika proyek  pembangunan  yang  akan  dibangun  memiliki  nilai  bisnis  tinggi  seperti pembangunan  jalan  laying  (Fly  over).  Akan  tetapi  tidak  ada  di  pikiran mereka kalau  pemerintah  ‘memiliki’  uang  terbatas.  Karena  itu, bila  menggunakan pendekatan  hukum  dan politik saja, ini  jelas tidak  akan  bisa  menyelesaikan masalah.  Yang  paling  utama  dan  menentukan  adalah  dengan pendekatan kesejahteraan.Artinya ganti  rugi yang  diberikan  oleh  pemerintah  akibat pembebasan lahan ini, harus benar-benar mampu menjamin kehidupan pemegang hak atas tanah lebih baik dari sebelumnya.Sebab itu, bentuk dan nilai ganti rugi yang ‘layak dan adil’ yang diperintahkan UU Nomor 2 Tahun 2012 harus mampu diterjemahkan secara rinci dan jelas, kemudian dihitung/dirumuskan secara adil dan seimbang dalam Perpres
Dalam pasal 9 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 jelas bahwa pada dasarnya dalam  pengadaan/  pembebasan  tanah    dilaksanakan  dengan  pemberian  ganti kerugian yang layak dan adil.Arti layak bahwa dengan adanya pengadaan tanah yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maka  pemerintah  harus  dapat  memberikan jaminan  kepada  pihak  (masyarakat)  yang  melepaskan  tanahnya  tersebut  untuk mendapatkan  kesempatan  melangsungkan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Jangan sampai setelah masyarakat melepaskan hak atas tanahnya tersebut kehidupanya lebih  susah.  Sedangkan  arti  adil  adalah  pemerintah  harus  memberikan perlindungan  serta  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  yaitu  harkat  dan martabat  setiap  warga  negara  dan  penduduk  indonesia  secara  proposional. 9 Menurut Maria S.W Sumarjdjono, ia berpendapat  bahwaprinsip penghormatan tersebut lebih tepat diberikan kepada pemegang hak atas tanah (subyek) dari pada kepada hak atas tanah (obyek). Karena dalam hal ini kounstitusi menjamin hak dari seseorang atas tanah yang merupakan hak ekonomi. 10
9 Penjelasan  pasal  2  huruf  a  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
10 Maria.S.W Sumardjono, 2007, KebijakanPertanahan;AgrariaRegulasidanImplementasi, Penerbit  Buku Kompas, Jakarta, Halaman 89.
Pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  fly  over  dikota  samarinda  jelas berhubungan  dengan  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang bertempat tinggal didaerah tersebut. Akan tetapi karena melihat standar ganti rugi yang
Di  sisi  lain,  masyarakat  pemilik  tanah  juga  pamam betul  bahwa  tanah mereka  mau  dipakai  oleh  negara  dan  mitranya  untuk  proyek  pembangunan. Apalagi, diberikan  oleh  pemerintah  sangat  kecil,  maka  hanya  sebagian  saja masyarakat  yang  mau  menerima  berdasarkan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP). Pembangunan  fly  over  sendiri  sendiri  jelas  sangat  membutuhkan  lahan  yang cukup  luas.  Sehingga  dengan  adanya  pembangunan  ini,  sebagian  besar masyarakat sengaja inggin mencari keuntungan dengan memberikan harga pasar kepada pemerintah.
Untuk itulah  agar  mendapatkan  jalan  keluar  dalam  pelaksanaan pembebasan  lahan,  maka  usaha Wali  Kota  Samarinda yaitu  terjun  langsung melakukan  pendekatan  persuasif kepada masyarakat  yang  belum bersedia melepaskan tanahnya.Hal ini dilakukan oleh Wali Kota Samarinda dengantujuan untuk  memberikan  pemahaman  serta  mengubah  cara  pandang  masyarakat khususnya terhadap proyek pembangunan fly over itu sendiri. Sehingga dengan demikian diharapkan kepada masyarakat  yang masih berat menerima ganti rugi akibat  pembebasan  tanah yang  dilakukan  pemerintah  tersebut,  dapat  dengan segera menerima guna kepentingan bersama.Disamping itu pemerintah kotatelah menyediakan anggaran pembebasan lahan hingga Rp 20 miliar sebagai dana ganti rugi  kepada  masyarakat  yang  tanahnya  dibebaskan.  Selanjutnya  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Samarinda  sudah  menyelesaikan  peta  lokasi  tanah yang  terkena  dampak  pembangunan  fly  over.  Sehingga  langkah  selanjutnya adalah menunjuk Tim Apparaisal yang akan melakukan penaksiran harga tanah yang  akan  dibebaskan. 11 Adapun Pemerintah  kota  sendiri,  telah  menyiapkan anggaran tambahansebesar Rp 20 miliar dari APBD 2014 dan bila masih kurang, akan dianggarkan di APBD 2015.
B. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah Kota  Samarinda  dalam Pembebasan lahan Untuk Pembangunan Fly Over.
Dalam  proses  pembebasan    lahan  tentu  tidak  lepas  dari  berbagai  faktor yang menjadi kendala. Adapun kendala-kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over,yaitu:
1) Perencanaan Tata Ruang Kota yang kurang konperhensip
Persoalan  penetapan lokasi  yang  tidak  berdasarkan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  merupakan  salah  satu  penghambat  dalam pembebasan  lahan.Dimana  dalam  menentukan  lokasi  pembangunan  hanya dapat  dilakukan  berdasarkan  pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini penting sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut tidak mengalami kendala.
11 Sumber: http://www.samarindakota.go.id/content/fokus-pembebasan-jaang-langsung-pendekatan persuasif

## 2) Kurangnya pemahaman masyarakat.
Pada  dasarnya  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah bertujuan  untuk  menjamin  kesejahteraan  masyarakat.Akan  tetapi  hanya sebagian kecil masyarakat saja yang memahami maksud tujuan tersebut.Hal ini  dikarenakan  sebagian  besar  masyarakat  masih  memandang  bahwa pembangunan  tersebut  ditujukan  untuk  mencari  keuntungan  satu  pihak  saja bukan untuk masyarakat pada umumnya.Inilah yang terkadang menimbulkan kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah.Sehingga pemerintah harus dapat memberikan pengertian lebih lagi kepada masyarakat, selain itu adanya  transparansi  dalam  setiap  perencanaan  pembangunan  juga  hal  yang penting  dilakukan  pemerintah.Sehingga  masyarakat  betul-betul  memahami maksud dari pembangunan dan kesepahaman antara kedua belah pihak dapat tercapai.
3) Budaya masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Dalam realitas empiris diakui bahwa persoalan yang sering menganjal dalam menyediaan lahan adalah sulitnya menetukan harga tanah. Alasannya karena  pemilik  tanah  atau  pemegang  hak  atas  tanah  meminta  harga  yang sangat  tinggi  melebihi  harga  pasaran  dan  nilai  jual  Objek  Pajak  (NJOP), 12 namun  disisi  lain tidak  sedikit  juga  pemegang hakatas  tanah  terpaksa menerima ganti rugi dibawah nilai jual objek pajak (NJOP). 13
Kecendrungan masyarakat pada umumnya yang menggunakan harga pasar  dalam  jual  beli  tanah  bukanlah  tampa  alasan,  hal  ini  karena  inggin mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan dalam menentukan nilai jual beli,  pemerintah  menggunakan  standar  harga  berdasarkan  Nilai  Jual  Objek Pajak  (NJOP),  yang  mana  kita  ketahui  bahwa  harga  berdasarkan  NJOP  ini sangat  merugikan  disisi  masyarakat  karena  nilainya  yang  kecil.  Sehingga dalam  proses  menentukan  harga  jual  beli  tanah  tidak  jarang  menimbulkan permasalahan  yang  berujung  pada  tersendatnya  pembangunan  itu  sendiri, karena baik pemerintah maupun masyarakat tidak ingin dirugikan.
4) Kurang Tegasnya Pemerintah.
Dalam  pasal  18  Undang-undang  Nomor  06  tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agararia  disebutkan: “Untuk  kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang  layak  dan  menurut  cara  yang  diatur  oleh  undang- undang”. Artinya bahwa  dalam  pembebasan  lahan  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk mendapatkan lahan, termasuk dengan melakukan upaya paksa.
Hal  ini  dapat  dilakukan  apabila  upaya  negosiasi  serta  musyawarah gagal dilakukan atau sudah tidak mendapatkan jalan keluar, serta mengingat pembangunan  yang  tidak  dapat  ditunda-tunda  lagi.  Adapun  nantinya  biaya ganti kerugian tersebut  ditiitipkan pada pengadilan apabila pemilik hakatas tanah tidak menerimanya. Akan tetapi  pada implementasinya ini jarang sekali dilakukan sehingga berdampak pada tersendatnya pembangunan itu sendiri.
12 Ahmad Rubaie, HukumPengadaanTanahUntukKepentinganUmum, cet.Pertama, Bayumedia Publishing, Malang,2007, hlm.31
13 Aminudin Salle, HukumPengadaanTanahUntukKepentinganUmum, Cet. Pertama, Kreasi Total Media, Jogjakarta, 2007, hlm.147

## 5) Besaran Nilai Ganti rugi.
Berbicara ganti kerugian merupakan kendala yang umum sering terjadi dalam  menyediakan  lahan.Istilah  ganti  rugi  tersebut  dimaksud  yaitu pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya  hak  tersebut.Adapun  bentuk  ganti  kerugian  yang  ditawarkan seharusnya  tidak  hanya  ganti  kerugian  fisik  yang  hilang,  akan  tetapi  harus menghitung ganti kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipindahkan kelokasi yang baru. Sepatutnya pemberian ganti kerugian  tersebut  tidak  membawa  dampak  kerugian  kepada  pemegang  hak atas  tanah  yang  telah  kehilangan haknya  tersebut  melainkan  membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik. 14
Salah  satu  proses  untuk  menentukan  ganti  kerugian  ialah  dengan musyawarah,  tampa  adanya  musyawarah  antara  pemegang  hak  atas  tanah dengan pemerintah maka proses pengadaan tanah untuk pembangunan tidak akan terealisasi. Musyawarah yaitu kegiatan yang mengandung proses saling mendengar,  saling  memberi  dan  saling  menerimah  pendapat  serta  adanya keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk besar dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesetaraan dan kesukarelaan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. 15
Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  pemberian  ganti  kerugian dibatasi sebagai penggantian terhadap kerugian, baik bersifat fisik atau non fisik  sebagai  akibat  dari  pengadaan  tanah  kepada  yang  mempunyai  tanah, bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. 16

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan  pembebasan  lahan  pada  dasarnya  dilakukan  apabila pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat ditunda lagi dan melihat dari tuntuntan kebutuhan masyarakat luas. Akan tetapi dalam prosesnya Pemerintah kota samarinda tetap memperhitungkan  memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat sebagai pemegang  hak  atas  tanah.  Apabila  dalam  proses  ganti  rugi  masyarakat  tetap menolak,  maka  pemerintah  kota  samarinda  akan  menunjuk  tim  penilai  untuk menilai berapa ganti kerugian yang diberikan.
2. Kendala dalam pembebasan lahan yaitu:
a. Perencanaan Tata Ruang Kota yang kurang konperhensip
b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
14 Maria.S.W  Sumardjono,  ,KebijakanPertanahan;AgrariaRegulasidanImplementasi,  Penerbit    Buku Kompas, Jakarta,2007,hlm 200.
15 Perpres No.35/2006 Pasal 1 ayat (10)
16 Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 11
c. Budaya masyarakat dalam melakukan transaksi  jual beli tanah. d. Kurang Tegasnya Pemerintah.
e. Nilai Ganti kerugian.
B. Saran
1. Masyarakat  hendaknya  mengerti  apa  yang  menjadi  tujuan  pembangunan Pemerintah  kota  samarinda  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum.Karena pemerintah  tidak  akan  dapat  melaksanakan  tugas  sebagai  pelaksana pembangunan sendiri apabila dukungan tersebut tidak sepenuhnya diberikan.
2. Dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan tanah hendaknya pemerintah  bukan  hanya  harus  mengindahkan  prinsip-prinsip  hukum,  akan tetapi pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan sosial, asas ketertiban, dan asas kemanusiaan agar faktor-faktor ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku:
Abdurrahman, MasalahPencabutanHakAtas Tanah danPembebasan Tanah Di Indonesia, Bandung 1983
Ahmad Rubaie, HukumPengadaan Tanah UntukKepentinganUmum, cet.Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
Aminudin  Salle, Hukum  Pengadaan  Tanah  UntukKepentinganUmum,  Cet.  Pertama, Kreasi Total Media, Jogjakarta, 2007.
Bernard Limbong, Pengadaan Tanah BagiPembagunan, PenerbitSinarGrafika, Jakarta, 2011
BagirManan, Beberapacatatanatas  RUU  tentangMinyakdan  Gas  bumi,penerbit  FH- UNPAD, Bandung
BambangSunggono, MetodePenelitianHukum,  Penerbit  Raja  GrafindoPersada,  Jakarta
2005. John  Salindheo, Masalah  Tanah  Dalam  Pembangunan,  PenerbitSinarGrafika,  Jakarta, Cet.II, 1988. Maria.S.WSumardjono, KebijakanPertanahan; AgrariaRegulasidanImplementasi, PenerbitBukuKompas, Jakarta, 2007.
Maria Sumarjdono, Tanah DalamPerspektifHakEkonomi, SosialdanBudaya, Buku Kompas, Jakarta 2008.
MuhamadBakri, Hak  menguasai  Tanah  Oleh  Negara,ParadigmaBaruuntukReformasi Agraria, CetakanPertama, Yogyakarta, 2007
Muhammad YaminLubisdan Abdul Rahim Lubis, PencabutanHak, Pembebasan, dan
Pengadaan Tanah, MandarMaju, Bandung, 2011.
OloanSitorusdanDayatLimbong, Pengadaan  Tanah  UntukKepentinganUmum,  Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.
Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Penerbit Citra AdityaBakti,
Bandung.1993
SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, PenelitianHukumNormatif, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, Cet. II, 1986.
Soekanto,  Soerjono, SosiologiSuatuPengantar,  Penerbit  PT  Raja  GrafindoPersada, Jakarta, 2001.
Supryadi, HukumAgraria, PenerbitSinarGrafika, Jakarta 2008. SudiknoMertokusumo, MengenaiHukumSuatuPengantar, Revisiketiga,  Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007.

## KAMUS BAHASA INDONESIA
W.J.S.  Poerwadarminta,  KamusBahasa  Indonesia,  Jakarta,  PN,  PenerbitBalaiPustaka, 1985.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945
- Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgraria
- Undang-UndangNomor 20 Tahun 1961 tentangPencabutanHak-Hak Tanah dan Benda- Benda diatasnya.
- Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah
- Undang-undangNomor2  Tahun  2012  tentangPengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan UntukKepentinganUmum
- PeraturanPresidenNomor  36  Tahun  2005  tentangPengadaan  Tanah  Pengadaan  Tanah bagipembangunanuntukKepentinganUmum.
- PeraturanPresidenNomor 65 Tahun 2006.TentangPerubahanAtasPeraturanPresiden
- PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 15 Tahun 1975
- Keputusanpresiden Nomor.55 Tahun1993.

## INTERNET
- http://pancanaka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=684:kun ci-sukses-pembebasan-lahan.
- http://tienadewi.blogspot.com/2013/07/pengertian-tanah-dan-lahan.html - carapedia.com>Home>Devinisi Pembangunan menurut Para Ahli
- http://www.samarindakota.go.id/content/fokus-pembebasan-jaang-langsung- pendekatan persuasif