## BENTUK PENGELOLAAN HUTAN NAGARI SUNGAI BULUH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

## Syofia Agustini*, Arya Hadi Dharmawan, dan Eka Intan Kumala Putri
Abstract: Based on Minister of Environment and Forests No. P.83 About Social Forestry, which is “to reduce poverty, unem- ployment and inequality management/utilization of forest areas, it is necessary to establish Social Forestry activities through efforts to provide legal access for local communities with the goal to achieve social welfare and forest resources”. Forests not only provide the advantage of conservation for the environment, but also provide economic benefits for local communities. Not only wood, fruits and honey, other forest products can also be utilized. This research was conducted in Hutan Nagari Sungai Buluh, Padang Pariaman District, West Sumatra Province. The purpose of this research is to understand the manage- ment of Hutan Nagari Sungai Buluh. The method used was a combination of quantitative and qualitative approach using in- depth interviews and literature studies. The results showed that the existence of Hutan Nagari Sungai Buluh provides benefits for the surrounding community living near the forest, economically, environmentally and sustainability of the forest. However, the future of Hutan Nagari Sungai still has challenge on its management. Center for community forest management ( Lembaga Pengelola Hutan Nagari ) should be able to involve community in planning process for the benefit of the community. More- over, community education should be improved, since it has relationship with human resource to manage the forest. Keywords: rural regional development, Social Forestry, Community Forest
Intisari: Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 tentang Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumberdaya hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal sekitar hutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan dan keberlanjutan dari hutan tersebut. Walaupun demikian, untuk kedepannya Hutan Nagari Sungai Buluh ini tetap memiliki tantangan dalam pengelolaanya. LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam hal melakukan perencanaan yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, juga perlu ditingkatkan pendidikan masyarakat karena ini berhubungan dengan sumberdaya manusia yang akan mengelola hutan tersebut.
Kata kunci : Pembangunan Wilayah Pedesaan, Perhutanan Sosial, Hutan Desa
*  Program Ilmu Perencanaan pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, *) E-mail : syofiaagustini20@gmail.com

## A. Pendahuluan
Hutan sebagai sumberdaya alam dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemak- muran rakyat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan di Indonesia bertumpu pada makna Pasal 33 ayat (3)
yaitu pada ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Tahajudin (2015) dalam hal pengelolaan hutan, masyarakat lokal merasa bahwa eksistensi pengelola hutan seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan atau konservasi kawasan hutan kurang memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Perusahaan HPH atau HTI kurang mem- perhatikan kesejahteraan masyarakat lokal, mem- berikan kompensasi yang rendah, dan tidak menepati janji sehingga berimplikasi terjadinya aksi
268 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
negatif dari masyarakat, seperti perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan dan alih fungsi hutan. Hal ini juga disebabkan tata batas kawasan yang tidak jelas dan pembatasan akses yang diberikan kepada masyarakat dalam peman- faatan sumberdaya hutan.
Kondisi hutan yang memprihatinkan ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade , merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam ben- tuk deregulasi dan debirokratisasi (PP Nomor 6 Tahun 2007). Upaya untuk mempertahankan eksis- tensi hutan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan manusia. Hutan memi- liki fungsi hydrologis , yaitu menjaga kuantitas dan kualitas air baik air tanah maupun air permukaan. Hutan juga berfungi menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity) karena hutan memiliki ke- anekaragaman hayati yang tinggi. Hutan selain sebagai penyangga lingkungan juga sebagai penyangga sumber daya ekonomi untuk mening- katkan kesejahteraan rakyat (Tahajudin 2015).
Keberadaan hutan tidak hanya memberikan kayu yang bernilai ekonomis melainkan ada juga jasa lingkungan yang dapat dikembangkan. Berda- sarkan PP No.6 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi PP No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan jasa lingkungan didef inisikan sebagai kegiatan untuk memanfaat- kan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Jenis- jenis pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yaitu berupa penyerapan atau penyim- panan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan jasa aliran air serta ekowisata.
Membicarakan hutan dan sumberdaya hutan di wilayah nusantara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan beragam komunitas yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spiritual, ekologi, eko- nomi, dan politik yang kuat dengan tanah, wilayah dan ekosistem hutan. Keberadaan dan peran mereka dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya hutan telah dicatat oleh peneliti dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sejak zaman kolonial (Wacana 2014). Masyarakat merupakan penjaga hutan terbaik dan hutan tropis yang terjaga meru- pakan penyimpan stok karbon terbaik. Namun masyarakat tidak dapat menjaga hutan apabila akses kelola tersebut tertutup bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan sumberdaya hutan secara optimal dan adil diperlukan pemberdayaan masya- rakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses. Dalam PP No.6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat merupakan kewajiban pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam Bab IV PP No.6 Tahun 2007 tersebut dinyatakan bahwa pem- berdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga skema yaitu melalui hutan desa, hutan kemasya- rakatan dan kemitraan.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menargetkan areal program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Target 12,7 juta hektar ini merupakan bagian dari perwujudan NAWACITA 7 yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi do- mestik dan telah tercantum dalam RPJMN 2015- 2019. Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dilega- lisasi dengan Permenhut No.37/Menhut-II/2007, Hutan Desa/Nagari dengan payung hukum Permen- hut No.49/Menhut-II/2008 dan Hutan Tanaman rak- yat dengan payung Permenhut No.55/Menhut-II/2011.
Syof ia Agustini, dkk., Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh ... 267-278
Hutan kemasyarakatan dapat dikelola oleh kelompok tani hutan dengan kawasan yang dicadangkan berupa hutan produksi dan hutan lindung. Hutan Tanaman Rakyat dapat dikelola oleh perorangan atau koperasi dengan kawasan yang dicadangkan melalui skema hutan produksi dengan hasil hutan berupa kayu. Sedangkan hutan desa/nagari merupakan hutan yang harus dikelola oleh lembaga nagari dengan kawasan yang dica- dangkan berupa hutan produksi dan hutan lindung. Arah pengelolaannya dapat disesuaikan dengan fungsi dan potensi hutan. Khusus untuk hutan nagari, perizinan diberikan dengan SK Gubernur setelah Penetapan Areal Kerja (PAK) menteri kehutanan keluar.
Hingga tahun 2014, terdapat 360.000 hektar lahan hutan kemasyarakatan yang telah dicapai diseluruh Indonesia (FNHM 2014). Sebelumnya pada RPJMN tahun 2010-2014 pemerintah menar- getkan 7,9 juta hektar hutan dikelola dan diman- faatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan serta hutan tanaman rakyat. Namun dari target tersebut baru tercapai lebih kurang 17,5 persen saja. Secara kuantitatif, skema HD dan HKm baru 38% dari target seluas 2,5 juta hektar.
Kegiatan pengelolaan hutan selama ini belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dikare- nakan pengelolaan hutan masih belum berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut agar masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tetap dapat hidup sejahtera. Hutan Nagari bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menjawab permasalahan tersebut. Tulisan ini menjelaskan bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh dalam mengelola hutan lewat Lembaga Pengelola Hutan Nagari.

## B. Bentuk Pengelolaan Hutan
Hutan sangat penting dalam kehidupan di muka bumi ini, bukan hanya untuk generasi sekarang
namun juga untuk generasi yang akan datang. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/ 2008 menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberada- annya sebagai hutan tetap.
Sumberdaya alam hutan adalah faktor produksi dan konsumsi untuk kesejahteraan Bangsa Indo- nesia khususnya dan umat manusia umumnya. Sumberdaya alam hutan dalam memberikan man- faat kesejahteraan kepada umat manusia, mem- punyai lebih banyak dimensi dibandingkan sumber- daya alam lainnya, yakni: (1) memberikan berbagai bentuk manfaat, baik manfaat berwujud ( tangible ), maupun manfaat tak berwujud ( intangible ); (2) bagi seluruh lapisan masyarakat, lapisan bawah sampai atas, masyarakat tradisional sampai modern; (3) bagi generasi kini dan generasi yang akan datang, serta (4) bagi keutuhan bumi sebagai tempat hidup seluruh bangsa di dunia (Darusman 1993).
Menurut Schlager dan Ostrom (2005), hutan merupakan salah satu sumberdaya bersifat com- mon pool resources (CPRs) yang sering menim- bulkan konflik pemanfaatan. Pengelolaan hutan yang digunakan dan  dilaksanakan oleh negara me- nunjukkan banyak keberhasilan akan tetapi meng- hadapi banyak tantang konflik dengan masyarakat dan membutuhkan biaya cukup tinggi (Ostrom 2008).
Hutan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa hutan desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Ar- eal kerja hutan desa adalah satu kesatuan ham- paran kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. Lembaga desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa, bertugas untuk mengelola hutan desa. Lembaga ini secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada

## 270
Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
kepala desa.
Maksud dari pembentukan hutan desa yaitu untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam meman- faatkan sumberdaya hutan secara lestari sehingga penyelenggaraan hutan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan serta yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Hutan nagari (sebutan hutan desa di daerah Sumatera Barat) pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.

## C. Metode
Penelitian ini dilakukan di Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam pene- litian ini berupa data primer dan juga data sekunder. Metode pengambilan data serta informasi dila- kukan dengan teknik observasi lapangan, wawan- cara serta studi literatur.

## D. Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh

## Sejarah Hutan Nagari Sungai Buluh
Hutan merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun suatu daerah. Memanfaatkan sumber daya hutan untuk mening- katkan perekonomian daerah semakin terbuka lebar seiring dengan sistem pemerintahan desen- tralisasi. Dengan otonomi, daerah memiliki kewe- nangan dalam mengelola sumber daya alam untuk kemajuan daerahnya. Apabila sumber daya alam sebagai contoh hutan tidak dilakukan pengelola secara lestari, maka akan menimbulkan berbagai macam bencana alam (banjir, longsor, kekeringan dan lainnya) dikemudian hari. Suatu daerah dengan sumber daya hutan terbatas dengan sistem penge-
lolaan berorientasi pada pemanfaatan ekonomi saja, maka akan mempercepat terjadinya bencana (Siburian 2015).
Menurut Ngadiono (2004), hutan secara historis telah mengalami empat periode penguasaan, yaitu sejak penguasaan para raja, penguasaan pada zaman penjajahan Belanda, penguasaan zaman penjajahan Jepang dan penguasaan zaman kemer- dekaan. Pada masa zaman kemerdekaan dibagi menjadi tiga era penguasaan yaitu era orde lama, orde baru dan orde reformasi. Masing-masing periode penguasaan tersebut mencerminkan sebuah perpaduan antara era eksistensi kehidupan bernegara dan eksistensi pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sumberdaya alam. Pada era raja do- minasi kekuasaan raja menegaskan sebuah pan- dangan bahwa seluruh sumberdaya alam merupa- kan milik raja, sehingga rajalah yang berhak untuk memanfaatkan potensi yang tersedia. Penegasan ini telah menisbikan kepemilikan di luar raja. Hal yang hampir sama terjadi pada era penjajahan baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang.
Eksistensi kekuasaan penjajah yang menghege- moni seluruh kehidupan masyarakat membatasi ruang gerak masyarakat. Akibatnya keseluruhan proses pengelolaan hutan berjalan secara satu arah yaitu demi kepentingan penjajah. Lain halnya yang terjadi pada Hutan Nagari Sungai Buluh ini, pada abad 11-16 an hutan dikuasai oleh Si Satu. Si Satu merupakan orang yang pertama kali datang ke Hutan yang terdapat di Nagari Sungai Buluh ini. Sehingga hutan tersebut pun dikuasai oleh Si Satu dalam hal pengelolaannya.
Masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia menjadi awal pengelolaan kehutanan secara mod- ern. Hutan yang sebelumnya kurang memiliki nilai ekonomi berubah semenjak Belanda masuk ke Indonesia. Pola perdagangan dan sistem pengusa- haan kayu yang sudah berkembang di Eropa di ba- wa ke Indonesia. Menurut Ngadiono (2004), otori- tas pertama pemegang kendali pengelolaan hutan
Syof ia Agustini, dkk., Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh ... 267-278
di Indonesia adalah VOC ( Verenigde Oostindische Compagnie ) yang menguasai Indonesia dari tahun 1650-1800. Pada masa VOC kehutanan dieksploitasi guna berbagai keperluan untuk menghidupkan industri gula, arak, tong, peti, jembatan, senjata, serta untuk membuat perahu. VOC sebagai kesa- tuan dagang Belanda pada tahun 1808 diganti oleh Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda inilah untuk pertama kalinya dibentuk organisasi pemangku hutan.
Organisasi pemangku hutan yang dibentuk tersebut menjadi organisasi pemerintah penjajah pertama yang memiliki kuasa penuh atas sumber- daya hutan. Organisasi pemangku hutan memiliki kelengkapan organisasi yang mampu menjamin pelaksanaan eksploitasi sekaligus menjamin terse- lenggaranya kelestarian dan keamanan hutan, seperti Houtvester (Kepala Kesatuan Pemangku Hutan) dan Boschwezen (Polisi Hutan). Kekuasaan Belanda atas sumberdaya hutan berakhir ketika bala tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942. Belanda yang kalah dari Jepang harus menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada pemerintahan Jepang. Dengan penyerahan keku- asaan ini maka berakhir pula era pengelolaan kehu- tanan Belanda di Indonesia.
Selama pemerintahan Jepang, hutan telah dija- dikan sebagai sumber bahan pendukung pepe- rangan Asia Timur Raya. Proses produksi ekonomi sangat diutamakan dengan mengabaikan kondisi ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Hutan di Jawa telah ditebang dalam jumlah rata-rata lebih dari dua kali dari jumlah penebangan yang diper- bolehkan. Disamping itu, hutan yang ditebang kadang-kadang terdiri atas hutan yang belum masak tebang, tetapi dianggap dapat digunakan untuk mendukung peperangan, seperti untuk pagar, penyangga parit dan jembatan. Akibatnya deforestasi, khususnya hutan di Jawa mulai muncul akibat dari over eksploitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang. Kekuasaan penjajahan Jepang tidak lama. Pada tahun 1945 dengan dijatuhkannya
bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, tentara Jepang menyerah kepada sekutu.
Setelah berakhirnya zaman penjajahan, penge- lolaan hutan yang terdapat di nagari Sungai Buluh dikuasai oleh negara. Sistem pengelolaan hutan di Indonesia mengalami perkembangan dan perge- seran sejalan dengan perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Diawali dengan dikelu- arkannya UU No. 1 dan 5 Tahun 1967, serta UU No 6 Tahun 1968 pemerintah menancapkan apa yang disebut sebagai era pengusahaan hutan guna meraih devisa bagi pembangunan nasional. Pada awal dilaksanakannya pembangunan nasional, disadari bahwa hutan merupakan salah satu sum- berdaya alam yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional, sumberdaya hutan merupakan salah satu modal pembangunan nasional berupa devisa yang dihasilkan dari ekspor kayu bulat atau logs.
Pada tahun 1969-1990an terjadi konflik antara masyarakat dengan negara. Penduduk semakin berkembang, sehingga masyarakat membutuhkan semakin banyak ruang untuk hidup dan mencari kehidupan. Sehingga masyarakat melakukan pem- bukaan lahan di hutan yang telah dikuasai oleh Negara ini. Selain membuka lahan untuk berladang banyak juga masyarakat yang melakukan illegal logging yang didanai oleh oknum-oknum tertentu yang berasal dari Nagari Sungai Buluh ini. Sedang- kan pada peraturannya, masyarakat dilarang mela- kukan illegal logging dan membuka hutan lindung milik negara. Hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah.
Selama periode ini, masyarakat melakukan il- legal logging secara diam-diam. Ketika terjadi razia, maka masyarakat yang sedang melakukan illegal logging akan pergi secara diam-diam sehingga tidak tertangkap oleh aparat kepolisian hutan. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang tertangkap berserta barang bukti oleh polisi hutan. Walaupun demikian, berdasarkan wawancara yang telah dila- kukan dengan beberapa informan menyatakan
272 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
bahwa terkadang oknum dari pihak kepolisian sebagai penerima atau penadah kayu bulat yang telah diambil oleh masyarakat secara illegal log- ging . Selama tahun 1969-1990an, masyarakat yang membuka lahan untuk berladang di hutan yang statusnya milik negara ini rata-rata menanam durian, petai, dan karet.
Keluarnya UU No. 24 tahun 1992 tentang pena- taan ruang menjadi salah satu dasar dalam pene- tapan fungsi hutan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengelolaan hutan lindung dan hutan konservasi terutama tertuju pada aspek kelestarian ekologis, sementara aspek kelestarian fungsi ekonomi dan fungsi sosial kurang diperha- tikan. Hal ini mengakibatkan hutan lindung dan hutan konservasi tidak mampu memberikan man- faat ekonomi dan sosial kepada pengelola hutan. Paradigma pengelolaan kawasan lindung yang hanya mementingkan kelestarian fungsi ekologi, menyebabkan keberadaan kawasan lindung terse- but dianggap sebagai beban karena harus menge- luarkan biaya untuk menjaga kelestarian kawasan tanpa dapat mengambil manfaat darinya (Ngadio- no 2004). Hutan yang terdapat pada Nagari Sungai Buluh ini, selama tahun 2000-an, sebenarnya masyarakat masih melakukan illegal logging dengan sembunyi-sembunyi, tetapi tidak sebanyak pada periode 1969-1990an tersebut. Bagi yang takut tertangkap dan masuk penjara, mereka memilih untuk beralih kesektor lain, seperti bertani, berda- gang ataupun pergi merantau kedaerah lain.
Dengan dikeluarkannya UU No 41 tahun 1999, pemaknaan hutan sebagai sebuah sumberdaya sudah melintasi batas-batas negara. Salah satu bentuk pengelolaan hutan dengan memanfaatkan nilai hutan tersebut adalah melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Konsep pemanfaatan jasa ling- kungan secara struktural baru muncul pada UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan dijabarkan lebih lanjut melalui PP No. 34 tahun 2000. Peman- faatan jasa lingkungan pada kawasan hutan meru- pakan bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi
jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama hutan. Jasa ling- kungan merupakan produk alami dari keseluruhan kawasan hutan berupa keindahan panorama alam, udara bersih dan segar dan keindahan biota yang terdapat didalamnya. Pemanfaatan jasa lingkungan antara lain berupa usaha wisata alam, pemanfaatan air dan carbon trade.
Illegal logging yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu di hutan yang terdapat di Nagari Sungai Buluh, masyarakat merasakan akibatnya setelah beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 lalu terjadi galodo (banjir besar). Hal ini menimbulkan banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, baik secara moril maupun materil. Sawah, ladang masyarakat menjadi rusak dan gagal panen akibat terkena dampak dari banjir ini. Galodo ini juga masuk ke rumah masyarakat bah- kan jembatan penghubung antara satu jorong dengan jorong lain juga rusuk (putus) akibat dari banjir bandang ini. Dengan kejadian galodo ini, mulai menyadarkan masyarakat bahwa jika hutan rusak akan berdampak pada kelangsungan kehi- dupan yaitu menimbulkan banyak bencana. Se- hingga pada tahun 2013 keluarlah SK Menteri Kehutanan No. SK. 856/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari Sungai Buluh seluas ±1.336 Ha Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Selanjutnya pada tahun 2014, Gubernur menge- luarkan hak pengelolaan hutan seluas ±780 Ha. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522.4-789-2014 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung seluas ±780 Ha kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Provinsi Sumatera Barat. Adanya perbedaan luas antara SK yang dikeluarkan oleh Menteri Ke- hutanan dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu SK yang diberikan oleh menteri kehutanan tersebut dengan luas ±1.336 Ha merupakan
Syof ia Agustini, dkk., Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh ... 267-278
termasuk kedalam pemukiman masyarakat, se- dangkan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Suma- tera Barat mengeluarkan pemukiman masyarakat dari hak pengelolaan hutan tersebut sehingga diberikan hak pengelolaan sebesar ±780Ha.
Setelah dikeluarkan SK dari Menteri Kehutanan dan SK dari Gubernur maka hutan dikelola secara sah oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh. Kemudian pada tahun 2016 LPHN Sungai Buluh memperoleh bantuan dari Negara Norwegia melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu mendirikan Rumah Pohon untuk dijadikan sebagai salah satu objek wisata (ekowisata) Hutan Nagari Sungai Buluh. Dengan adanya ekowisata ini, memperoleh banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda yaitu menjadi guide tour bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Rumah pohon tersebut. Rumah pohon resmi dibuka pada bulan Oktober 2016 lalu.
Secara adat, masyarakat Nagari Sungai Buluh telah mengatur peruntukan kawasan di sekitar mereka berdasarkan topograf i dan keberlanjutan sumberdaya alam, hulu-hulu sungai menjadi ka- wasan yang dilindungi untuk menjaga ketersediaan air sebagai irigasi areal persawahan. PDAM yang menjadi sumber air bersih untuk masyarakat Nagari Sungai Buluh khususnya dan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), memerlukan ketersediaan air yang secara langsung berhubungan dengan pen- tingnya melindungi hulu-hulu sungai, hal ini mem- buat masyarakat Nagari Sungai Buluh sepakat untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan di Korong Salisikan dan Korong Kuliek sebagai areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh. Hal ini sesuai dengan skema-skema pengelolaan dan peman- faatan kawasan oleh masyarakat dalam PP No. 6 tahun 2007 dan Permenhut 49 tentang Hutan Desa.
Manusia dan hutan memiliki hubungan yang dapat membentuk perilaku sosial ekonomi masya- rakat, begitupun yang terjadi pada masyarakat
Hutan Nagari Sungai Buluh. Pada awalnya, sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh bekerja sebagai penebang kayu di Hutan, mereka beranggapan kayu yang ditebang tersebut dapat menghasilkan uang tanpa menim- bulkan masalah terutama secara lingkungan. Padahal dengan rusaknya hutan, akan menimbul- kan berbagai bencana terutama dirasakan oleh masyarakat yang tinggal disekitar hutan tersebut. Sebenarnya, masyarakat Nagari Sungai Buluh secara adat telah mengatur peruntukan kawasan yang terdapat disekitar mereka berdasarkan topograf i dan keberlanjutan, yaitu pada kawasan hulu sungai menjadi kawasan yang dilindungi sebagai penjaga ketersediaan air untuk irigasi ar- eal persawahan.
Kebiasaan tersebut akhirnya disadari oleh masyarakat, apalagi setelah melihat beberapa hulu sungai yang terdapat di Hutan Nagari Sungai Buluh merupakan sumber pasokan utama bagi PDAM dan sebagai pasokan air untuk Bandara Internasional Minangkabau. Jika ekosistem ini rusak maka tidak hanya sumber air PDAM saja yang terganggu akan tetapi juga irigasi bagi areal persawahan masya- rakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melindungi hutan dengan cara membentuk lembaga pengelola hutan nagari sebagai areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh sesuai dengan skema pengelolaan dan peman- faatan kawasan hutan oleh masyarakat dalam bentuk skema hutan desa/hutan nagari.
Areal kerja hutan nagari yang diusulkan meru- pakan daerah hulu sungai, berada di Korong Kuliek dan Korong Salisikan dengan luas 2500 Ha. Areal ini sebagian sudah ditanami masyarakat dengan berbagai jenis tanaman. Pengusulan kawasan hutan nagari di Korong Salisikan dan Korong Kuliek ini menjadi areal kerja hutan nagari sebagai upaya agar masyarakat Nagari sungai Buluh dapat mengelola kawasan secara berkelanjutan dan mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan.
Pada awalnya sebagian masyarakat tidak
274 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
menyetujui dengan pengusulan skema hutan nagari ini. Penyebabnya yaitu masyarakat yang sumber penghasilannya bergantung pada penebangan pohon merasa akan terganggu sumber penghasilan mereka karena tidak ada lagi sumber penghasilan selain dari hasil hutan kayu tersebut. Namun, se- iringnya waktu dan berdasarkan diskusi yang dila- kukan secara musyawarah yang didampingi oleh lembaga swadaya Komunitas Konservasi Indone- sia (KKI) Warsi membuat masyarakat semakin mengetahui fungsi hutan baik secara ekonomi maupun secara ekologi dan sekarang mereka semakin mengetahui bahwa hutan tersebut juga berhak dinikmati oleh generasi yang akan datang bukan hanya untuk generasi sekarang saja. Se- hingga sekarang dengan adanya Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh masyarakat ikut ber- peran aktif dalam menjaga kelestarian dan keber- lanjutan hutan tersebut.
Hutan Nagari Sungai Buluh memiliki rencana kerja dalam pengelolaan hutan nagari. Tanaman yang tumbuh di areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh yaitu karet, durian, petai, asam jawa, rotan, kayu meranti, kemiri, manau, pandan, pinang, manggis, cengkeh, rambutan, pohon duku, pohon andalas, jahe, jamur tiram dan lainnya. Areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh yaitu terdiri dari hutan primer yang berjumlah 538 ha dan hutan sekunder seluas 100 ha. Masyarakat mengambil hasil hutan berupa hasil durian, jengkol, karet, rotan, manau, petai, cengkeh, petai, rambutan, pandan, asam dan berbagai jenis tanaman obat.
Pemerintah mendukung keberlanjutan tanaman dengan cara memberikan berbagai macam jenis tanaman untuk ditanam di Hutan Nagari Sungai Buluh. Bantuan tanaman juga berasal dari peru- sahaan-perusahaan dalam bentuk CSR, program CSR selain menyediakan tanaman sebagaimana tersebut di atas juga memberikan bantuan berupa kabung jamur untuk budidaya jamur tiram. Pada saat penelitian dilakukan, sudah ada tiga orang masyarakat yang melakukan budidaya jamur dari
bantuan CSR Pertamina. Untuk mengelola keber- lanjutan sumberdaya ikan, masyarakat melakukan konservasi dengan sistem “lubuk larangan”. Ikan- ikan yang terdapat di kawasan lubuk larangan tidak boleh diambil sampai jangka waktu ditentukan. Jika ada yang melanggarnya maka akan didenda atau akan terkena tuah/kutuk seperti sakit perut.
Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Sungai Buluh secara turun menurun men- jadikan usulan areal kerja ini sebagai hutan larangan. Skema ini telah mampu mempertahan- kan keberadaan kawasan hutan termasuk di dalamnya spesies-spesies flora dan fauna. Sebagai kawasan hutan yang berada didaerah hulu dengan kondisi kawasan hutan yang cukup bagus, ancaman terhadap keberadaan spesies-spesies flora dan fauna juga semakin tinggi. Namun, hal ini diun- tungkan dengan kearifan masyarakat lokal yang ada.
Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/Tahun 2008 tentang Hutan Desa Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai pelaksanaan “Hutan Desa” terdapat dua tujuan yaitu: (1) Untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. (2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat lokal lah yang menjadi subjek dalam pengembangan hutan desa, dengan memper- hatikan aspek aksesibilitas dan aspek kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan dibentuknya hutan desa adalah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

## Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh dari Masa ke Masa
Hutan Indonesia berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan penggerak perekonomian. Upaya penanggulangan kerusakan hutan tidak sebanding dengan laju kerusakan hutan yang terjadi. Adanya kebijakan otonomi membe-
Syof ia Agustini, dkk., Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh ... 267-278
rikan ruang bagi daerah untuk merencanakan pro- gram pembangunan termasuk dalam hal pelesta- rian hutan serta akses masyarakat dalam perhu- tanan sosial. Komitmen pemerintah dalam melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk terlibat dalam menjaga kelestarian hutan terlihat dengan adanya peraturan pemerintah yang memberikan peluang keikutsertaan masya- rakat dalam pengelolaan hutan dimulai dari UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 6 Tahun 2007. Pada PP No. 6 Tahun 2007 mengatur tentang legalitas perhutanan sosial dalam kawasan hutan negara sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan pola kemitraan.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 856/ Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari sungai buluh Seluas ± 1.336 Ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada prinsipnya Hutan Nagari sama dengan Hutan Desa. Sumatera Barat sejak tahun 2000 dengan semangat kembali ke nagari, maka di daerah Sumatera Barat juga menyesuaikannya dengan nama Hutan Nagari.
Bagi masyarakat, Hutan Nagari Sungai Buluh tidaklah hanya sekedar hutan yang berupa tegakan hutan saja. Namun, hutan merupakan bagian dari sistem hidup dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut. Hutan merupakan penyedia kebutuhan dasar seperti pangan, obat-obatan, sebagai sumber pendapatan rumah tangga keluarga, hubungan religi, hubungan ketentraman dan hal lainnya. Bagi masyarakat, Hutan Nagari Sungai Buluh meru- pakan benteng untuk melindungi dari bencana banjir, galodo, longsor dan bencana lainnya. Sehing- ga hutan diupayakan secara baik pengelolaannya agar dapat menjamin kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Karena, jika hutan rusak maka akan menimbulkan banyak bencana bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
Bukan hanya itu, masyarakat juga akan kehilangan sumber pendapatan untuk keluarga. Bagi masyara- kat Hutan Nagari Sungai Buluh, hutan tidak hanya dimanfaatkan atas dasar eksploitatif namun juga untuk memelihara keseimbangan dan keberlan- jutan hutan demi kehidupan masyarakat.
Sebenarnya, sebelum negara mengklaim hutan yang ada di nagari Sungai Buluh ini sebagai hutan milik negara, masyarakat Sungai Buluh telah mempraktekan sistem pengelolaan dan konservasi sendiri. Bukti-bukti praktek tersebut terlihat pada aturan dan praktek lokal yang masih di ikuti oleh masyarakat. Dengan adanya Hutan Nagari ini mem- berikan hak akses kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dalam mengelola hutan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lem- baga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, salah satu nilai-nilai yang masih di lakukan oleh masya- rakat dalam menjaga hutan tetap lestari yaitu bagi masyarakat yang ingin membakar untuk member- sihkan ladang, mereka harus menjaga agar api tidak mengenai ladang milik warga lain. Apabila hal ini terjadi maka dikenakan denda berdasarkan kese- pakatan. Inilah yang menjadi salah satu alasan hutan tetap lestari dan tidak mengalami kebakaran.
Masyarakat Nagari Sungai Buluh memiliki kearifan lokal dalam membagi peruntukan ka- wasannya. Kawasan yang berada di hulu sungai dijadikan sebagai hutan larangan dan tidak boleh dibuka. Ada kawasan hutan cadangan, kawasan olahan untuk perkebunan dan persawahan, serta kawasan peladangan yang berada diluar kawasan hutan kesepakatan. Hutan cadangan yaitu kawasan budidaya pertanian dan perkebunan tetapi buat cadangan generasi berikut. Sedangkan hutan kese- pakatan merupakan kawasan agroforest berdasar- kan kesepakatan masyarakat. Kemudian hutan kelola merupakan kawasan untuk kehidupan seha- ri-hari masyarakat, seperti sawah dan ladang. Selanjutnya hutan larangan yaitu hutan yang tidak boleh diganggu sama sekali. Karena apabila hutan larangan ini diganggu atau dilakukan penebangan

## 276
Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
maka akan menganggu pasokan air untuk PDAM. Bukan hanya itu, hal ini juga akan menganggu akses air bagi persawahan masyarakat yang membu- tuhkan air. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Nagari Sungai Buluh sebenarnya telah menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Setelah di tetapkan SK Hutan Nagari Sungai Buluh, maka secara legal masyarakat telah mem- peroleh hak dalam melakukan pengelolaan hutan dibawah Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh. LPHN Sungai Buluh meman- tau wilayah kerja hutannya dilakukan dengan cara melakukan rapat bulanan setiap tanggal 20 setiap bulannya. Jadi, pada pertemuan tersebut, tidak hanya dibahas tentang bagaimana bentuk penge- lolaan hutan yang akan dilakukan tetapi juga membahas konflik internal yang mungkin muncul yang dapat menghambat keberlanjutan penge- lolaan Hutan Nagari Sungai Buluh nantinya. Bagi anggota yang tidak dapat mengikuti pertemuan bulanan tersebut mereka tetap bisa mendapatkan informasinya, karena biasanya hasil pertemuan tersebut akan diceritakan kembali oleh anggota lain yang hadir, biasanya mereka akan menceritakan ini diwarung-warung ketika masyarakat sedang duduk-duduk diwarung untuk minum kopi atau melakukan kegiatan lainnya.
Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh ini, berdasarkan pengamatan pada saat penelitian dilakukan, tidak terdapat perbedaan keterlibatan antara laki-laki dengan perempuan, semuanya memiliki akses yang sama dalam melakukan pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut. Menurut Tanjung (2014) pengakuan atas peran perempuan disebabkan oleh sistem yang dianut oleh budaya lokal yaitu masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keturunan berdasarkan garis ibu), sehingga hal ini membuat perempuan sangat dihargai dan dihormati. Matri- lineal dalam adat minangkabau tidak hanya ber- makna sistem kekerabatan saja, namun lebih dari itu, yaitu perempuan juga memiliki kedudukan dan
kekuasaan, sehingga dalam budaya minangkabau peran perempuan sangat dihargai sekali. Begitupun yang terdapat dalam struktur kelembagaan Hutan Nagari Sungai Buluh ini, besarnya peran perem- puan dalam kultur asli sehingga mendorong keter- libatan perempuan dalam melakukan pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh tersebut. Perempuan tidak hanya diberikan hak dalam menyampaikan pendapatnya serta diikutsertakan dalam pengam- bilan keputusan namun juga diberikan jabatan dalam struktur kelembagaan seperti misalnya ben- dahara LPHN Sungai Buluh ini merupakan seorang perempuan.
Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh ini memberikan hak kepada masyarakat dalam me- manfaatkan hutan yang bisa dimanfaatkan seperti hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa ling- kungan dari hutan tersebut. Sejak ditetapkan sebagai hutan nagari, masyarakat telah mem- peroleh banyak manfaat. Hutan Nagari Sungai Buluh ini memiliki potensi yang besar untuk dija- dikan sebagai ekowisata. Sehingga pada tahun 2016 lalu, LPHN memperoleh bantuan dana dari UNDP melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam membuat rumah pohon. Rumah pohon ini sekarang dijadikan sebagai objek wisata bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan kota Padang ataupun Bandara Internasional Minang- kabau melalui ketinggian dari rumah pohon terse- but. Ekowisata yang terdapat di Hutan Nagari Sungai Buluh ini di kelola oleh Kelompok Darmawi- sata (Pok Darwis) dibawah pengawasan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh.
Ekowisata ini telah memberikan banyak man- faat bagi perekonomian masyarakat. Seperti membuka lapangan kerja baru bagi pemuda yaitu menjadi tour guide bagi wisatawan yang ingin ber- kunjung ke rumah pohon. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda saja, namun juga membuka usaha baru bagi masyarakat yaitu membuka warung menjual makanan dan minuman bagi wisatawan. Hal ini telah memberikan efek
Syof ia Agustini, dkk., Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh ... 267-278
positif bagi perekonomian pedesaan.
Sistem pengelolaan ekowisata ini dikelola oleh Pok Darwis dibawah Lembaga Pengelola Hutan Nagari. LPHN Hutan Nagari Sungai Buluh menda- patkan 40% dari tiket masuk yang dibayarkan oleh wisatawan, sedangkan 60% diberikan kepada tour guide yang membawa wisatawan. Hasil 40% dari insert wisatawan digunakan oleh LPHN untuk melestarikan hutan nagari.
Untuk mengembangkan ekowisata, LPHN telah menyediakan pelatihan pembuatan souvenir bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki keah- lian dalam membuat souvenir yang akan dijual kepada wisatawan. Karena wisatawan yang berkun- jung tersebut merupakan pasar bagi masyarakat. Hal ini diharapkan nanti bakal membuka usaha baru dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

## Tantangan ke Depan
Sumberdaya alam memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, salah satunya hutan. Hutan merupakan salah satu sektor dalam penghasil devisa negara. Selama ini untuk mening- katkan pertumbuhan ekonomi cenderung menga- baikan keberlanjutan dari sumberdaya hutan, sehingga meimbulkan berbagai masalah. Perma- salahannya tidak hanya mengakibatkan luas hutan menjadi berkurang, akan tetapi berdampak terha- dap permasalahan sosial. Bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, mereka melihat hutan tidak hanya sebatas hutan saja. Mereka menganggap hutan sebagai bagian dari sistem hidup dan kehi- dupan masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh. Menurut Abdoelah (2016), pembangunan selama ini dilakukan terlalu meng- eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara berlebihan sering kali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, berkeadilan serta kurang dalam memperhatikan kesejahteraan penduduk sekitar.
Selanjutnya menurut Rustiadi (2011), tantangan dalam pengelolaan common pool resources (CPRs)
yaitu diperlukan kelembagaan yang bisa mengatur sumberdaya tersebut agar tetap berkelanjutan. Kelembagaan adalah aturan-aturan yang dibangun masyarakat untuk menentukan hal-hal yang perlu atau harus dilakukan atau tidak dilakukan ber- kaitan dengan situasi tertentu. Sedangkan CPRs merupakan sumberdaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau kelompok dimana pengelolaannya mendekati pengelolaan private property.
Beberapa tantangan kedepannya bagi Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh dalam mengelola hutan nagari ini dan seiring dengan melakukan pengembangan terhadap ekowisata juga. Tantangan tersebut yaitu: LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam hal mela- kukan perencaanan dan diterapkan untuk kepen- tingan masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat karena ini berhubungan dengan sum- berdaya manusia yang akan mengelola ekowisata yang berada di hutan tersebut. Selanjutnya bagai- manapun juga dalam upaya melakukan pengem- bangan ekowisata, LPHN serta masyarakat harus tetap memperhatikan keberlanjutan dari sumberdaya hutan tersebut, karena tujuan dari ekowisata itu sendiri yaitu usaha melakukan konservasi dengan tetap memperoleh manfaat ekonomi.

## E. Kesimpulan
Skema Hutan Nagari (Hutan Desa) merupakan salah satu skema dalam perhutanan sosial  yang merupakan salah satu dari NAWACITA Jokowi ternyata memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dari kasus Hutan Nagari Sungai Buluh ini bisa kita garis bawahi bahwasannya dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh yang dikelola oleh masyarakat di bawah naungan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh telah memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara ekonomi dan ekologi. Secara ekonomi, dengan adanya hutan nagari masyarakat memperoleh
278 Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017
sumber pendapatan baru dari ekowisata yang dikembangkan oleh LPHN Sungai Buluh. Sedang- kan secara ekologinya, masyarakat tidak lagi mela- kukan penebangan liar sehingga ini akan mengu- rangi terjadinya erosi dan banjir selain itu hutan tetap terjaga secara lestari. Walaupun demikian, untuk kedepannya hutan nagari masih memiliki tantangan dalam hal pengelolaannya yaitu LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dan berperan aktif dalam melakukan perencanaan un- tuk kepentingan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdoellah 2016, Pembangunan Berkelanjutan di In- donesia di Persimpangan jalan . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Darusman, Dudung 1993, “Pembangunan Sumber- daya Alam Hutan Dalam konteks Pem- bangunan Berkelanjutan: Interaksi Ekonomi dan Ekologi”. Makalah Seminar Nasional Integritas Ekologi dan Ekonomi dalam Peman- faatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Institut Teknologi Bandung, 7-8 Juni 1993.
Ngadiono 2004, 35 Tahun Pengelolaan Hutan Indo- nesia Ref leksi dan Prospek . Yayasan Adi Sanggoro. Bogor.
Ostrom, E 2008, How Type of Goods and Property Rights Jointly Affect Collective action. Journal of Theoritical Politics Vol. 15 (3).
Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan RI No. P. 83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM. 1/10/2016, tentang Perhutanan Sosial.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/ 2008, tentang Hutan Desa.
Rustiadi E, Saefulhakim E, Panulu D R. 2011,
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Tahajudin, Ujud 2015, Pengelolaan Sumberdaya
Hutan: Suatu Tantangan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.