## MASALAH DAN DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG TRANSPORTASI Kajian Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Awing Asmawi Diah Fatma Sjoraida Rully Khairul Anwar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung
email: awingasmawi@ymail.com

## ABSTRAK
Artikel ini membahas bagaimana kebijakan publik tentang transportasi dapat mempunyai masalah  dan  dinamika  implementasinya  di  masyarakat.  Kajian  ini  dilakukan  di Tasikmalaya,  Jawa  Barat,  Indonesia.  Hal  ini  penting  bagi  masyarakat  karena pembangunan  layanan  transportasi  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan kesejahteraan  sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah.  Hal  tersebut  dapat ditunjukkan  dengan  indikasi  bahwa  wilayah  yang  memiliki  kelengkapan  sistem transportasi  yang  berfungsi  lebih  baik  dibandingkan  dengan  wilayah  lainnya,  maka wilayah  tersebut  cenderung  mempunyai  tingkat  kesejahteraan  sosial  serta  pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan transportasi yang kurang berfungsi dengan  dengan  baik  akan  mengakibatkan  munculnya  problem  sosial  dan  masalah lingkungan.  Kajian  ini  menggunakan  metode  kajian  kasus  berganda.  Kasus-kasusnya terdiri  dari  kegiatan-kegiatan  yang  merupakan  implementasi  dari  program  sosialisasi pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakatnya mengenai transportasi. Wawancara, pengamatan,  dan  analisis  dokumen  digunakan  untuk  mengumpulkan  data.  Wawancara tatap  muka  memakai  daftar  pertanyaan  telah  dikembangkan  untuk  kajian  ini.  Temuan kajian  menunjukkan  bahwa  selain  merancang  sendiri  dan  melaksanakan  rencana pembangunan  transportasi  di  dalam  Kota  Tasikmalaya  itu  sendiri  maupun  yang melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan pemerintahan nasional Indonesia.
Kata  Kunci: Kebijakan  Publik,  Transportasi,  Kota  Tasikmalaya,  Implementasi Kebijakan

## ABSTRACT
This  article  discusses  how  public  policy  on  transport  can  have  the  issues  and  the dynamics of its implementation in society. The study was conducted in Tasikmalaya City, West Java, Indonesia. It is important to the society because the development of transport services  has  a  very  close  relationship  with  social  welfare  and  economic  growth  of  a region. It can be shown with an indication that the region has a complete transportation system that works better than the other regions, then these regions tend to have a better level of social welfare and economic growth. Conversely, the presence of transport less functioning properly will result in the emergence of social and environmental problems. The  study  used  a  multiple  case  study  method.  The  cases  consist  of  activities  in  the implementation  of  Tasikmalaya  city  government  outreach  programs  to  the  community regarding transport. Interviews, observation and document analyses were used to collect the  data.  Face-to-face  interviews  using  a  list  of  questions  had  been  developed  for  this
study. The findings of the study indicate that in addition to designing their own and carry out the development plans of transport in Tasikmalaya City itself, there are also the plans involving  the  West  Java  provincial  government,  and  even  national  government  of Indonesia.
Keywords: Public Policy, Transport, Tasikmalaya City, Policy Implementation

## PENDAHULUAN
Pengembangan layanan transportasi memiliki hubungan yang sangat  dekat  dengan  kesejahteraan sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat ditunjukkan  dengan  indikasi  bahwa wilayah  tersebut  memiliki  sistem transportasi  lengkap  yang  bekerja lebih  baik  daripada  daerah  lain,  dan kemudian  daerah  ini  cenderung memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan  pertumbuhan  ekonomi  yang lebih  baik  pula.  Sebaliknya,  kondisi transportasi kurang berfungsi dengan baik akan mengakibatkan munculnya masalah sosial dan masalah lingkungan,  sehingga  kesejahteraan sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi akan terganggu. Di beberapa daerah di Indonesia penyediaan layanan transportasi  masih  terkendala  oleh
terbatasnya jumlah alokasi anggaran. Ini disebabkan fakta bahwa sebagian besar  dari  anggaran  itu  dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai di setiap daerah. Kota Tasikmalaya telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Priangan Timur- Pangandaran dalam Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat Tahun  2009-2029.  Jumlah  penduduk kota  ini  pada  tahun  2010  ialah 639.987 jiwa, sedangkan  tahun 2015 sebesar  657.477  jiwa;  yang  dengan demikian  mengalami  peningkatan sebesar 17.490 jiwa dalam masa lima tahun.  Hal  ini  menandakan  bahwa Kota  Tasikmalaya  termasuk  Kota yang mengalami perkembangan cukup  signifikan.  Selain  menjadi daya  tarik  sebagai  kota  industri  dan bisnis  untuk  priangan  timur,  Kota Tasikmalaya  memiliki  posisi  yang sangat  strategis  dalam  konstelasi wilayah  di  Jawa  Barat,  sehingga  hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mengembangkan Priangan Timur dengan merencanakan  pembangunan  jalan tol  dari  Bandung  sampai  dengan Kota Banjar.
Dengan  ditetapkannya  Kota Tasikmalaya  sebagai  Pusat  Wilayah
Pengembangan Priangan Timur- Pangandaran  respon  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya dengan merencanakan
perkembangan  kota  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  4 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Tasikmalaya Tahun  2011-2031  yang  didalamnya
berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam  penataan  ruang  sesuai  dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kota
Tasikmalaya pun disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Transportasi ialah seperangkat  fasilitas  berupa  barang dan  jasa  yang  disediakan  untuk kepentingan  publik  atau  masyarakat dalam pelayanan pemindahan. Transportasi  memerlukan  jasa  atau fasilitas  dasar  dan  peralatan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai pelaksanaan fungsi suatu negara atau wilayah,  misalnya  penyediaan  lahan, laut  dan  udara,  dan  pekerjaan  umum sama-sama  diperlukan  dalam  sistem transportasi (Srinivasu, 2013: 82).
Transportasi seperti yang diusulkan oleh Nasution (2004:  121) ialah  transfer  barang  dan  orang  dari titik  asal  ke  titik  tujuan.  Kegiatan tersebut  berisi  tiga  hal:  kargo  untuk dikirim, ketersediaan kendaraan sebagai alat angkut, dan adanya jalan yang  bisa  dilalui.  Ada  proses bergerak  dari  tempat  asal  gerakan, dan  kemudian  ada  transportasi  dari awal  dan  tujuan  di  mana  aktivitas tersebut  terhenti.  Oleh  karena  itu dengan pergerakan barang dan orang, transportasi  merupakan  salah  satu sektor yang dapat mendukung kegiatan ekonomi (sektor mempromosikan) dan penyedia layanan (sektor servis) untuk pembangunan  ekonomi.  Sehingga transportasi ialah perilaku
mengemudi  orang  dalam  membawa dirinya sendiri dan membawa barang-barang. Dengan  demikian,  baik  atau
buruk dari kondisi transportasi tergantung  pada  tiga  faktor  di  atas. Ketiganya  sangat  penting  dalam proses transportasi bahkan
kecelakaan dan kemacetan dihasilkan dari  tiga  masalah  ini.  Tingkat transportasi  dalam  kecelakaan  di jalan  di  kawasan  Asia-Pasifik,  yang meliputi  Indonesia,  menyumbang 44%  dari  total  kecelakaan  di  dunia. Kecelakaan lalu lintas juga mengakibatkan kemiskinan meningkat,  karena  kecelakaan  lalu lintas  yang  menyebabkan  biaya, hilangnya produktivitas, dan
hilangnya  pencari  nafkah  keluarga (Sari, 2012: 1). Oleh karena itu, dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan, bahwa keselamatan berkendara merupakan prioritas mutlak,  sebagaimana  diamanatkan dalam  Pasal  1,  ayat  31  yang menjelaskan bahwa keselamatan lalu lintas  dan  angkutan  jalan  ialah keadaan  orang  menghindari  semua risiko  kecelakaan  selama  berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan / atau lingkungan  (UU  Lalu  Lintas,  2009: 5).  Sementara  transportasi  jalan diselenggarakan dengan tujuan menerapkan lalu lintas dan angkutan jalan  dengan  aman,  lancar,  tertib,
nyaman dan efisien; mampu mengintegrasikan  moda  transportasi
lainnya; menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, dan mendukung pembangunan  nasional  dengan  biaya yang  terjangkau  oleh  masyarakat (Kansil, 1995: 15). Bahkan, sifat proyek pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Demikian  karena  secara normatif,  kesejahteraan  masyarakat akan meningkat jika ada peningkatan nilai  produk  barang  dan  jasa  yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan seperti proyek transportasi (Anwar, 2011: 52). Transportasi yang baik membantu meningkatkan produktivitas  dan  menurunkan  biaya dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung. Pemenuhan transportasi yang  memadai  dapat  membantu untuk  meningkatkan  produktivitas dan  biaya  langsung  produksi  yang lebih  rendah,  yang  dapat  lebih memperluas atau meningkatkan pertumbuhan  (Gopalakrishna  dan Leelavathi, 2011). Transportasi  mempengaruhi investasi  dan  pertumbuhan  melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi.  Pengembangan transportasi akan  meningkatkan  keuntungan  bagi perusahaan  karena  biaya  produksi yang  lebih  rendah  dan  memperluas pasar.  Dengan  perluasan  produksi, dampak  pada  pertumbuhan,  pada gilirannya, akan mempengaruhi kesejahteraan (Srinivasu, 2013: 86).
Selain  itu,  menurut  Ofyar  Z. Tamin  (2008:  68),  infrastruktur transportasi  memiliki  dua  peran utama,  yaitu:  (1)  sebagai  alat  untuk mendorong  pembangunan  di  daerah perkotaan dan (2) sebagai
infrastruktur  untuk  pergerakan  orang dan  /  atau  barang  yang  timbul sebagai  akibat  dari  kegiatan  mereka di daerah perkotaan. Dengan melihat dua  peran  yang  disebutkan  di  atas, peran pertama sering digunakan oleh pengembang perencanaan untuk mengembangkan  wilayah  wilayah mereka.  Sebagai  contoh,  dalam perencanaan  untuk  mengembangkan wilayah  baru  tidak  akan  pernah  ada permintaan  jika  wilayah  tersebut tidak  disediakan  sistem  infrastruktur transportasi. Dalam kondisi ini infrastruktur transportasi penting yang harus dibuat untuk aksesibilitas menuju daerah akan berdampak pada kepentingan publik yang tinggi untuk melakukan  kegiatan  ekonomi.  Ini ialah penjelasan tentang peran infrastruktur transportasi, yaitu untuk mendukung  pergerakan  orang  dan barang. Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki hubungan yang sangat  dekat,  sehingga  keduanya dapat  mempengaruhi  satu  sama  lain. Sebagai  hasil  dari  pertumbuhan ekonomi,  semakin  banyaknya  orang dan  pergerakan  dapat  meningkatnya keperluan melebihi kapasitas infrastruktur transportasi yang tersedia.  Dapat  disimpulkan  bahwa transportasi  dan  ekonomi  memiliki ikatan  yang  kuat.  Di  satu  sisi,
transportasi dapat meningkatkan kegiatan  ekonomi  suatu  daerah karena kehadiran infrastruktur transportasi daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi mereka.  Tapi  di  sisi  lain,  karena aktivitas  yang  tinggi  di  mana terdapat  peningkatan  pertumbuhan ekonomi,  masalah  yang  timbul  dari transportasi pun terjadi seperti kemacetan  lalu  lintas,  sehingga muncullah  keperluan  untuk  jalur transportasi  tambahan  (Tamin, 2008:
91). Pentingnya sektor transportasi  untuk  kegiatan  ekonomi membutuhkan  sistem  transportasi yang  handal,  efisien,  dan  efektif. Transportasi  yang  efektif  berarti bahwa sistem transportasi memenuhi kapasitas  angkut  yang  bersatu  atau terintegrasi dengan moda transportasi lainnya  secara  tertib,  teratur,  lancar, cepat  dan  tepat,  aman,  nyaman  dan ekonomis.  Sementara  efisien  dalam arti  beban  publik  sebagai  pengguna jasa  transportasi  menjadi  rendah  dan memiliki kegunaan yang tinggi.
Klasifikasi  transportasi  dapat ditinjau  pada  empat  unsur,  yaitu jalan, peralatan transportasi,
kekuatan  pendorong,  dan  stasiun.
Setiap  elemen  transportasi  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Jalan. Jalan merupakan keperluan
yang paling penting dalam transportasi.  Tanpa  jalan  tidak mungkin ada layanan transportasi bagi penggunanya. Jalan dimaksudkan dan disediakan sebagai dasar untuk sarana
transportasi. Misalnya  adalah
jalan,  kereta  api,  jalan  air  dan jalan udara. 2) Peralatan Transportasi. Kendaraan dan peralatan transportasi  secara  umum  ialah elemen  transportasi  yang  paling penting. Perkembangan dan kemajuan  jalan  dan  peralatan transportasi  ialah  dua  elemen yang  saling  membutuhkan  atau saling  terkait  satu  sama  lain. Peralatan transportasi dapat dibagi  menjadi  jenis  peralatan transportasi  jalan  darat,  air  atau udara. Peralatan transportasi jalan darat  misalnya  ialah:  becak, gerobak,  sepeda,  sepeda  motor, mobil,  bus,  truk,  kereta  api,  dan lain-lain.
3) Kekuatan Pendorong. Yang dimaksud dengan kekuatan
pendorong  ialah  kekuatan  atau energi  yang  digunakan  untuk menggerakkan  alat  transportasi. Untuk tujuan ini dapat digunakan tenaga  manusia,  tenaga  hewan, uap, batubara, bahan bakar minyak, diesel, listrik, dll.
4) Terminal.  Terminal  ialah  tempat di  mana  perjalanan  transportasi dimulai atau berhenti atau berakhir  sebagai  tujuan.  Karena itu  di  stasiun  disediakan  fasilitas pelayanan  penumpang,  bongkar muat  dan  penyimpanan  barang. Untuk tujuan terminal itu, manusia menciptakan stasiun kereta  api,  stasiun  bus,  bandara, dan pelabuhan.
Selain  itu,  transportasi  dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Transportasi  Darat.  transportasi darat terdiri dari dua, yaitu:
a. Jalan  raya.  Ini  termasuk transportasi menggunakan
peralatan  transportasi  seperti manusia, hewan, gerobak sepeda,  sepeda  motor,  becak, bus,  truk,  dan  kendaraan lainnya.
b. Rail  Road.  Dalam  peralatan transportasi  kereta  api  itu digunakan dalam bentuk kereta api, terdiri dari lokomotif, gerbong, tank,
kotak  khusus,  trailer  dan kereta penumpang. Jalan yang digunakan dalam bentuk rel  baja,  baik  dua  rel  atau monorel.
2) Transportasi  Air.  Transportasi melalui  air  dapat  dibagi  antara lain:
a. Transportasi  air  pedalaman.
Yaitu  penggunaan  peralatan transportasi seperti rakit,
perahu, boat, dan motor boat. b. Transportasi laut. Transportasi laut menggunakan alat seperti perahu  transportasi,  kapal uap, kapal, dll.
3) Transportasi  Udara.  Transportasi udara  ialah  sarana  transportasi terbaru  dan  tercepat.  Di  sini, pesawat adalah sarana transportasinya  dan  udara  atau angkasa sebagai jalannya. Pesawat  ini  dilengkapi  dengan perangkat navigasi dan telekomunikasi. Untuk memahami transportasi dalam kehidupan, diperlukan adanya organisasi. Menurut teori ketergantungan sumber  daya  ekonomi  dan  sosial, organisasi akan memiliki
serangkaian  hubungan  dan  akan terikat  oleh  hubungan  lain  atau dengan  posisinya  dalam  sistem jaringan  yang  lebih  luas.  Organisasi biasanya  tertanam  dalam  jaringan multi. Seringkali jaringan ini tumpang  tindih  satu  sama  lain. Perspektif kelas sosial dalam analisis jaringan sosial percaya pada argumen bahwa ekonomi, politik dan sosial  di  antara  kelompok  elite menciptakan  kekuatan  elit  yang koheren (Mills, 1959). Sebuah perspektif  ketergantungan  sumber daya  memandang  organisasi  sebagai aktor  dan  individu  utama  sebagai agen  simbolik;  sedangkan  menurut perspektif  kelas  sosial,  individu dipandang  sebagai  aktor  utama  dan organisasi  sebagai  kendaraannya. Jaringan antar-organisasi yang dibentuk dari kelompok ini merupakan sarana untuk memperkuat integrasi elite kekuasaan dan mempertahankan kontrol dari lembaga-lembaga utama sosial (Perry, 2002: 16). Di situlah
gambaran  pentingnya  keterlibatan pemerintah  di  bidang  transportasi, yaitu  bagaimana  pemerintah  dapat mengontrol masalah transportasi ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu dengan berfokus pada prinsip-prinsip umum fenomena sosial yang mendasar dalam masyarakat. Demikian  karena  objek  analisis dalam pendekatan kualitatif ialah arti dari gejala sosial dan budaya dengan menggunakan  budaya  masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan gambaran dari kategorisasi  tertentu  (Bungin,  2009: 302). Sebagai pengayaan, penelitian  ini  didukung  oleh  metode jurnalisme,  yaitu  melalui  proses pengumpulan,  pemilihan,  penulisan,
editing, dan penerbitan berita (Weiner,  1990:  247).  Penelitian  ini menggunakan  analisis  isi  sebagai salah satu metodologi untuk
mengamati dan mengukur isi komunikasi  (Flourney,  1992:  9).
Analisis  isi  ini  digunakan  dalam melihat  struktur  dari  berita  tentang transportasi  di  Jawa  Barat  dan tempatnya dalam publikasi.
Metode komunikasi akan dikombinasikan dengan analisis wacana linguistik, karena komunikasi itu sendiri menggunakan bahasa sebagai kendaraan atau sebagai  bahannya  (Junus,  1996:  39). Karena  analisis  wacana  digunakan oleh  banyak  aliran  linguistik,  akan berguna  untuk  mempelajari  pers lokal dan nasional dengan menggunakan  analisis  semiotik  yang “menetapkan  bahwa  analisis  teks
ialah  bagian  penting  dari  analisis
sosial budaya media, dengan menghubungkan  sifat  teks  dalam ideologi,  hubungan  kekuasaan  dan nilai-nilai budaya” (Fairclough, 1995:  24).  Pada  gilirannya,  perlu interpretasi bahasa untuk menyelidiki arti  teks  (Graber,  1989:  77;  Junus, 1996:  39).  Metode  analisis  wacana akan  menjadi  metode  utama  dalam penelitian  ini  untuk  interpretasi simbol  dalam  bahasa  seperti  surat pembaca.
Singkatnya, isi penelitian akan  mencakup  berita,  surat  dan artikel.  Berita  terdiri  sebagian  besar kebijakan  yang  dibuat  oleh  para pemimpin  politik,  partai;  berbagai pihak  dipengaruhi  oleh  kebijakan pemerintah  tersebut,  dan  reaksi mereka  terhadap  kebijakan  tersebut. Umpan  balik  dari  masyarakat  umum juga  membantu  membawa  penelitian ini  ke  arah  “keterbukaan”  dari  apa yang  laten.  Artikel  itu  dirancang untuk meningkatkan dan menyelesaikan masalah melalui diskusi  terbuka.  Sedangkan  editorial terdiri umpan balik dari media massa dan memainkan peranan besar dalam komunikasi politik. Dengan
demikian,  berita,  surat,  artikel  dan editorial  bersama-sama  melakukan tugas  komunikasi  politik  dalam masyarakat,  termasuk  dalam  hal transportasi.

## OBJEK,  HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka untuk memenuhi  kehidupan  yang  layak dari  orang-orang  dan  pendatang  di
Kota  Tasikmalaya,  pemerintah  telah merancang perencanaan pembangunan,  termasuk  di  bidang transportasi. Ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  pusat. Rencana  tersebut  dilakukan  melalui pengorganisasian,  mengelola  dan mengendalikan pasar yang mengganggu lalu lintas untuk diintegrasikan dengan kehadiran terminal  dan  fasilitas  lainnya  dan memukimkan kembali penduduk pasar  yang  tidak  didukung  oleh infrastruktur yang memadai. Upaya-upaya  tersebut  di  atas adalah dalam rangka mitigasi pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap  gejala-gejala  sosial  dan ekonomi  yang  ditimbulkan  dari problem-problem transportasi. Demikian itu dilakukan agar cita-cita tata ruang wilayah dapat tersampaikan  kepada  masyarakat, sehingga masyarakat pun memahami dan  memakluminya  apabila  pihak pemerintah  menjalankan  program- program  pembangunan.  Sebab  kota yang maju umumnya memiliki aturan  mengenai  tata  ruang  dalam mengatur  wilayahnya.  Misalnya,  ada wilayah  menjadi  daerah  pusat  kota ( Central  Business  District ),  daerah penyangga  ( Buffer  Area ),  daerah
permukiman ( Settlement Area ),
daerah  industri  ( Industry  Area )  atau daerah  pertanian  ( Farming  Area ) sehingga  jika  diperhatikan  maka akan  terlihat  bagaimana  sebuah  kota yang tertata dengan baik. Konsekuensi penerapan aturan  mengenai  tata  ruang  ialah adanya factor x (jarak), factor c (biaya) dan rent (sewa), ketiga factor  tersebut  saling  mempengaruhi satu sama lainnya sebagaimana  yang telah dijelaskan oleh William Alonso (dalam  Yunus,  2000:77)  membahas tentang  teori bid – rent  analysis (sewa tanah), dimana penyebaran keruangan kegiatan industri berlokasi diantara perumahan dan retail. Semakin  dekat  dengan  pusat  kota (pusat  bisnis)  maka  harga  (sewa) tanah  semakin  tinggi,  begitu  juga sebaliknya.   Dengan  kata  lain,  sewa yang ditawarkan orang untuk membayar tanah per meter perseginya, menurun mengikuti jaraknya dari pusat kota
(komersial/bisnis).
Pusat  kegiatan  masyarakat Kota  Tasikmalaya  berada  sepanjang koridor  H.  Zaenal  Mustafa,  Jalan Cihideung,  Jalan  Pasar  Wetan,  Jalan Dr. Soekardjo, Jalan Sutisna Senjaya, Jalan  Pataruman  yang  merupakan satu  blok  yang  dalam  Rencana  Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya sebagai Central Business District (CBD) yang berfungsi  sebagai  Pusat  Pelayanan Kota  (PPK)  yang  melayani  regional wilayah  di  sekitarnya.  Dampak  yang ditimbulkan akibat dari pusat pelayan  ialah  lalu  lintas,  pusat pedagang  kaki  lima,  pusat  hunian sementara,  penyerapan  tenaga  kerja dan  lain-lain  yang  menyebabkan beban dari wilayah tersebut menjadi overload sehingga
pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal. Upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membangun wilayahnya  terus  dilakukan  dengan berbagai  cara,  diantaranya  dengan mengatur  sistem  transportasi,  baik yang bersifat  antar wilayah atau luar wilayah.  Tercatat  sampai  dengan akhir  tahun  2015,  terdapat  21  trayek angkutan kota yang melayani hampir seluruh  wilayah  kota  dan  3  rencana trayek  baru  guna  membuka  akses  ke lokasi  yang  belum  tersentuh  oleh angkutan umum.
Selain upaya pengaturan sistem  transportasi,  Pemerintah  Kota Tasikmalaya melakukan pembangunan  jalan  lingkar  yang berfungsi  untuk  mengurai  titik-titik kemacetan baik yang menghubungkan wilayah Timur- Barat  maupun  Utara-Selatan  yang saat ini pada jam tertentu ( rush hour )
sering  menjadi  simpul  kemacetan.
Oleh karena itu, kebijakan membangun  jalan  lingkar  luar  Kota Tasikmalaya  merupakan  solusi  yang jitu. Sampai  akhir  tahun  2015, ruas jalan Mangkubumi dan Indihiang sudah dapat dioperasionalkan  dengan  normal, walaupun masih perlu banyak penyempurnaan  seperti  ketersediaan marka  jalan  dan  kelengkapan  jalan lainnya. Pada tahun 2017 ini pembangunan  ruas  1  lingkar  luar Utara  akan  mulai  dilaksanakan  yang mengambil titik awal Pos AU sampai dengan Karang Resik yang pembebasan lahannya telah
dilaksanakan  pada  tahun  2015. Diharapkan  akhir  tahun  2017,  ruas lingkar utara tahap 1 Pos AU-Karang Resik  dapat  beroperasi  sehingga membuka  akses  Utara-Timur  yang menghubungkan antara wilayah
Manonjaya-Ciamis.
Selanjutnya diharapkan ruas lingkar utara tahap 2 Karang  Resik-Letjen  Ibrahim  Adjie dan  lingkar  selatan  A.H.  Nasution- Perintis Kemerdekaan dapat dilaksanakan sehingga akhir perencanaan  tata  ruang  Tahun  2031 jalan  lingkar  di  Kota  Tasikmalaya sudah terhubung. Dari  segi  kendaraan,  pada awal tahun 2000-an ialah perkembangan  jumlah  kendaraan yang cukup melonjak dengan kemudahan untuk memiliki kendaraan  tidak  diiringi  dengan meningkatnya  kapasitas  jalan  atau penambahan  jalan  baru,  sehingga akibatnya muncul titik-titik kemacetan. Selain itu, ketidakmampuan  pemerintah  untuk menciptakan moda transportasi masal, aman, dan nyaman merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan. Berkaca dari pengalaman Jakarta,  bukan  tidak  mungkin  Kota Tasikmalaya  yang  pada  saat  ini dikategorikan  sebagai  kota  besar (mengacu  kepada  jumlah  penduduk antara  500.000  –  1.000.000  jiwa) akan berkembang menjadi salah satu kota yang menjadi pusat pertumbuhan  di  priangan  timur  atau
bahkan  Jawa  Barat  sesuai  dengan visi  “Dengan  Iman  dan  Takwa  Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Bisnisdan Industri  Termaju  di  Jawa  Barat” maka  hal-hal  yang  menyangkut dengan  sistem  transportasi  masal perlu benar-benar direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perlu dipahami, bahwa Pemerintah  Daerah  berkewajiban untuk dapat melayani masyarakatnya dalam  hal  ini  menyediakan  moda transportasi  yang  baik,  nyaman  dan ramah  lingkungan.  Konsep  yang cocok  diterapkan  untuk  di  Kota Tasikmalaya  ialah  mengembangkan moda transportasi masal yang bersifat  komuter  ( Commuter )  artinya menyediakan sistem transportasi yang  terkoneksi  dengan  angkutan kota   bagi  pekerja  yang  berasal  dari luar  pusat  kota  dengan  menyediakan beberapa  pemberhentian  ( shelter) sebagai  tempat  koneksi  dengan angkutan umum. Sehingga masyarakat  akan  dengan  mudah menuju  lokasi  yang  dituju  tanpa harus membawa kendaraan pribadi.
Adapun  konsep  komuter  ini sangat  sederhana  dan  tidak  banyak mengeluarkan  biaya  yang  cukup besar,  yaitu  dengan  memanfaatkan ketepatan  waktu  dan  tarip  yang terjangkau  oleh  masyarakat  dengan
sistem flat . Artinya waktu keberangkatan  untuk  masing-masing armada  sudah  diatur  berdasarkan kajian  yang  dibuat,  apakah  dengan selang waktu 15 menit, 20 menit atau 30.  Sehingga  masyarakat  akan  lebih mengetahui  dengan  pasti  kapan
armada  tersebut  ada  pada  tiap shelternya.
Sebagai  gambaran  jarak  total jalan  lingkar  Kota  Tasikmalaya ialah + 34,2  km  dengan  jumlah shelter 18 unit sesuai  dengan jumlah persimpangan  dan  tempat  strategis lainnya.  Waktu  tempuh  tiap-tiap armada  dengan  kecepatan  rata-rata 40  km  per  jam  dan  untuk  tiap-tiap shelter  maksimal  berhenti  1  menit, dengan  18  shelter  maka  akan menghabiskan  waktu  18  menit, sehingga jarak tempuh untuk kembali ke tempat awal + 1 jam. Berikut ilustrasi untuk masing-masing  ruas  dengan  jumlah shelter pemberhentiannya.
1) Mulai  Terminal  Indhiang  –  AH.
Nasution  (7,7  km).  Rute  ini dibuat  sebagai  salah  satu  upaya untuk mengoptimalkan lahan terminal  yang  belum  efektif  dan efisien,  artinya  jika  armada  bus trans  tasik  yang  memanfaatkan terminal sebagai tempat pemberhentian  awal  dan  akhir maka sistem angkutan di Tasikmalaya  akan  terintegrasi dengan  baik,  dengan  kata  lain, penumpang  bus  dari  terminal Indihiang  akan  bisa  langsung menggunakan  moda  lain  untuk menuju tujuan akhir.
2) Nasution-Perintis  Kemerdekaan (8,6  Km).  Untuk  ruas  ini, merupakan  penghubung  antara wilayah  barat  dengan  wilayah selatan  Kota  Tasikmalaya  atau dikenal  dengan  Lingkar  Selatan, mulai  dari  shelter  AH.  Nasution
– Cibeuti – Perintis Kemerdekaan. 3) Perintis  Kemerdekaan-Pos  AU (6,4  Km).  Ruas  ini  meruupakan ruas  yang  sudah  ada,  yaitu  jalan Mashudi  yang  menghubungkan antara persimpangan perintis
kemerdekaan  dengan  pos  AU (Rencana Bandara Komersil Kota
Tasikmalaya). 4) Pos  AU-Terminal  Indihiang  (9,5 Km). Dan ruas terakhir merupakan ruas yang menghubungkan  antara  Pos  AU dengan  Terminal  Indhiang  atau disebut  dengan  lingkar  utara,  ini merupakan ruas yang menghubungkan  antara  Bandara dengan Terminal. Untuk dapat dengan pasti dan tepat dalam menentukan moda transportasi dan sistem yang dilakukan  maka  diperlukan  kajian lebih  lanjut  baik  dari  aspek  social kemasyarakatan, cost- benefit, kebijakan dan lain sebagainya. Pembukaan akses jalan, konstruksi jalan raya dan rekonstruksi jalan membuat pergerakan  orang  dan  barang  lebih lancar  sehingga  akan  menggerakkan perekonomian lebih cepat dan secara tidak  langsung  akan  meningkatkan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, pendapatan ke daerah harus ditingkatkan  karena  pembangunan infrastruktur yang baik membutuhkan biaya tinggi. Aspek  lain  dari  kebijakan
transportasi  di  Kota  Tasikmalaya
ialah  salah  satu  budaya.  Mengacu pada  tujuh  unsur  kebudayaan  yang bahasa,  sistem  mata  pencaharian, teknologi, agama, seni dan pengetahuan  sistem  semua  bergeser dan  reorientasi.  Terjadinya  mobilitas tinggi  membuat  orang  terbuka  untuk hal-hal  baru  dan  sensitif  terhadap informasi dan teknologi.
Begitu  pula  dengan  seni. Kebijakan  transportasi  dapat  juga berupa  seni  seperti  adanya  jalan layang  di  Kota  Bandung  yang mendapatkan  respon  positif  dari masyarakat. Program seperti ini akan berjalan dengan baik di kota Tasikmalaya. Dengan  demikian,  kebijakan sosiologis transportasi telah
mengangkat  tiga  interaksi  interaksi bisnis,  interaksi  politik  dan  interaksi budaya.  Interaksi  bisnis  ialah  titik interaksi  kegiatan  ekonomi  sebagai dasar  dan  langkah-langkah  yang digunakannya sangat ekonomis. Interaksi  politik  ialah  interaksi  yang dapat  menciptakan  ketergantungan dari  kelompok  ke  kelompok  lain. Interaksi budaya ialah bentuk hubungan  sosial  di  mana  budaya menjadi modal  mereka.  Dalam interaksi  budaya  mungkin  terjadi pertemuan  antara  dua  atau  lebih individu  pendukung  untuk  unsur- unsur budaya yang berbeda. Pertemuan ini menghasilkan
perhubungan  satu  sama  lain,  saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain sampai membentuk budaya baru.
Ada  beberapa  langkah  pola komunikasi  kebijakan  transportasi  di Kota Tasikmalaya, yaitu: 1) Melalui jalur media konvensional, seperti media cetak atau media elektronik.
2) Melalui komunikasi formal, yaitu para pekerja pemerintah dari atas ke bawah.
3) Melalui  komunikasi  tradisional,
yaitu pemerintah mendekati masyarakat dan pemimpin informal, seperti pemimpin organisasi masyarakat, pemimpin tradisi, dsb.
4) Melalui http://www.tasikmalayakota.go.i d/ situs  di  mana  ada  sebuah portal  terbuka  bagi  orang  untuk berkomunikasi  secara  langsung dengan pemerintah.
5) Melalui saluran komunikasi pribadi  seperti  telepon,  layanan pesan singkat (sms), dll.
6) Melalui jalur media sosial seperti
Facebook, WhatsApp, dll.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan penjelasan di  atas, dari  penelitian ini dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai
berikut:
1.  Apa  yang  datang  ke  permukaan,
melalui  media  massa,  masyarakat kota  Tasikmalaya  sebagian  besar menyambut kebijakan yang mendukung transportasi yang
mudah, aman, nyaman dan terjangkau.  Dengan demikian, pengembangan kebijakan transportasi telah
dikomunikasikan dengan baik
oleh pelaksana kebijakan.
2.  Dengan  kemajuan  transportasi, baik  darat,  laut  atau  udara;  telah terjadi  perubahan  sosial,  budaya, dan bahkan teknologi masyarakat.
3.  Sosial,  kebijakan  transportasi  di kota Tasikmalaya telah mengakibatkan  lebih  massifnya interaksi bisnis, politik, dan interaksi budaya.
4.  Selain  kebijakan  ekonomi,  sosial, budaya, dan teknologi, transportasi  pun  dapat  menambah rasa seni masyarakat.
5.  Kebijakan  Transportasi  di  kota Tasikmalaya  ialah  sistemik,  di mana  perubahan  satu  hal  akan mengakibatkan hal-hal lain.
6. Sudah terdapat ide-ide penambahan  fasilitas  jalan  dan moda transportasi pada pemerintahan Kota Tasikmalaya. 6. Komunikasi dari kebijakan transportasi dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara,
yaitu media konvensional, formal, website,  komunikasi  tradisional, komunikasi  pribadi,  dan  media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  (2006). Sosiologi
Komunikasi: Teori, Paradigma,  dan  Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana.
Ali,  Muhidin  S.  dan  Abdurrahman,
M.    2007. Analisis  Korelasi, Regresi  dan  Jalur  dalam
Penelitian . Bandung: CV.
Pustaka Setia.
Anwar, Nurul. 2011. Evaluasi
Proyek-Proyek  Pembangunan Pemerintah , Purwokerto: Percetakan  dan  Penerbitan
UNSOED.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2014.
Jawa  Barat  Dalam  Angka (Tahun  2008-2013) .  Bandung: Bappeda  Jawa  Barat  dan Badan  Pusat  Statistik  Propinsi Jawa Barat.
Budiardjo,  Miriam.  1985. Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan dan  Wibawa .  Jakarta:  Sinar
Harapan. Deutsch,  Karl  W.  1986.  “The  Crisis of  State,  Government  and Opposition”  dalam  Roy  C. Micridis, “Comparative Politics”  dalam  A.R.  Henry Sitanggang, (terj.) Perbandingan Politik , Jakarta: Erlangga.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik .
Yogyakarta:  Gadjah Mada
University Press. Fairclough,  Norman.  1995. Media Discourse , New York: Arnold,
1995. Flourney,  Don  Michael  (ed.).  1992. Content Analysis of Indonesian Newspapers , Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Gopalakrishna  and  Leelavathi,  D.S.
2011.  “  Infrastructure  and
Human  development  in  India: An  Inter-state  comparison.
Journal  of  Global  Economy (ISSN  0975-3931),  Volume  7
No 4, October-December,
2011. Graber,  Doris  A.  1989. Mass  Media and American Politics , Washington, D.C.: CQ Press. http:// bisnis news.viva.co.id/ news/read/464409  ini  provinsi peraih penghargaan pemeliharaan jalan terbaik. http://dispenda.jabarprov.go.id/2016/ 05/28/pad-dan-peningkatan- infrastruktur-di-jawa-barat/. http://ekonomi kompasiana.com/ bisnis/  2013  /  05/22/itf  2013 mengupas-peran dan pembiayaan transportasi 562271.html. Jabarprov.go.id. 2014. Panjang Jalan  Menurut  Kondisi  Jalan dan Tingkat Kewenangan .http://perwakilan .jabarprov.go.id/artikel/datajab ar/25. Junus,  Umar.  1996. Teori  Moden Sastera  dan  Permasalahan Sastera Melayu , Kuala Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka. Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan .  Edisi  Keempat. Jakarta: UPP STIM YKPN. Magnis-Suseno, Franz. 1995. Filsafat  sebagai  Ilmu  Kritis .
Kanisius: Yogyakarta.
Mahathir, Muhamad. 2011. “Konsep Kesejahteraan”.
http://mahathir71.blogspot.co
m /2011/12/konsep- kesejahteraan_16.html.
Nee, Victor. 2005. The New Institutionalism  in  Economics
and  Sociology .  Center  for economy  and  Society,Ithaca: Cornell University. Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Somashekar, Ne. Thi. 2003. Development and Environmental Economics , New Age International Publishers. Srinivasu,  B.  2013.  Infrastructure  of Development  and  Economic Growth: Prospects and Perspective. Dalam Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR) .  ISSN  No:  2319-
5614 Volume 2.
Sunggono,  Bambang.  1994. Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta:
Sinar Grafika. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis  Kebijaksanaan:  Dari Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Sinar Grafika. Weiner, Richard. 1990. Dictionary of Media  and  Communications , New York: Simon & Schusters. www.bps.go.id., 2016. www.id.wikipedia.org. www.jabar.bps.go.id., 2016.