Adilla Septiani, Syamsir, Afifah Rahma Aulia, Auliya Resti, Viona Fazira, Dwi Andini Sukma Wijaya, Zakia Aldeo / Peranan E-government dalam Pelayanan Publik/Vol 3 No 5 (2022) DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183 e-ISSN 2721-2246 Published by Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 3, No. 5, November 2022
Peranan E-government dalam Pelayanan Publik
Adilla Septiani 1 , Syamsir 2 , Afifah Rahma Aulia 3 , Auliya Resti 4 , Viona Fazira 5 , Dwi Andini Sukma Wijaya 6 , Zakia Aldeo 7
Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Padang, Indonesia Email: septianiadilla05@gmail.com , syamsirsaili@yahoo.com , afifahrahmaaulia9@gmail.com , auliyaresti16@gmail.com , vionafazira9@gmail.com , zakiaaldeo22@gmail.com
Article Information Submitted: 14 November 2022 Accepted: 28 November 2022 Online  Publish: 28 November 2022

## Abstrak
Konsep good  governance ,  masyarakat  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus terjalin  dengan pemerintah dan swasta. Isu-isu terkait pencapaian tata kelola yang baik ditemukan karena ketidakpercayaan publik karena keterbatasan pemerintah dan kelemahan manajerial, yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.  Sederhananya,  tata  kelola  adalah  proses  dimana  lembaga  publik mengatasi  masalah  publik,  mengelola  sumber  daya  publik,  dan  menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Esensi tata pemerintahan yang baik adalah kebebasan dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta pengakuan hak-hak berdasarkan aturan hukum. Ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam menerapkan sistem  e-government,  yaitu:  Kebutuhan  masyarakat  menjadi  prioritas  utama pelayanan pemerintah. Pemerintah Bukit Tinggi tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang  dominan,  tetapi  mempertimbangkan  statusnya  sebagai  penyedia  layanan masyarakat  dan  ketersediaan  sumber  daya  baik  dari  warga  maupun  pemerintah. Sumber daya diartikan sebagai tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan sumber  daya  teknis  yang  merata.  Kehadiran  MPP  diharapkan  dapat  mendorong inovasi  pelayanan  publik  di  daerah.  Selain  itu,  pembentukan  MPP  juga  sejalan dengan  misi  walikota  Bukit  Tinggi  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang tanggap.  Saat  ini  MPP  Kabupaten  Bukittinggi  menyediakan  19  pelayanan  publik dalam bentuk izin dan non izin. Sebelum adanya MPP, masyarakat lebih mengenal pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu (PTSP). Mal layanan publik bisa dikatakan meningkatkan kualitas dari dua layanan komprehensif ini.

## Kata Kunci : Good Governance, e-government System, MPP Abstract
In  the  concept  of  good  governance,  society  is  one  of  the  elements  that  must  be intertwined with the government and the private sector. Issues related to achieving good  governance  were  found  to  be  due  to  public  distrust  due  to  government limitations  and  managerial  weaknesses,  which  lead  to  abuse  of  power  by government  officials.  Simply  put,  governance  is  the  process  by  which  public institutions  address  public  issues,  manage  public  resources,  and  ensure  the fulfillment of human rights. The essence of good governance is freedom from abuse of power and corruption, as well as recognition of rights based on the rule of law. There are two things that the government must pay attention to in implementing an e-government system, namely: Community needs are the top priority for government services. The Bukit Tinggi government is no longer positioned as the dominant party but  considers  its  status  as  a  community  service  provider  and  the  availability  of resources  from  both  citizens  and  the  government.  Resources  are  defined  as  the
availability of skilled human resources and evenly distributed technical resources. The  presence  of  MPP  is  expected  to  encourage  public  service  innovation  in  the regions. In addition, the formation of the MPP is also in line with the mission of the mayor  of  Bukit  Tinggi  to  organize  a  responsive  government.  Currently,  the Bukittinggi  Regency  MPP  provides  19  public  services  in  the  form  of  permits  and non-permits. Prior to MPP, the public was more familiar with public services in the One-Stop  Integrated  Service  (PTSA)  and  One-Stop  Integrated  Service  (PTSP). Public service malls can be said to improve the quality of these two comprehensive services.
Keywords: : Good Governance, e-government System, MPP

## Pendahuluan
Konsep pemerintahan yang baik (good governance) , masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus saling terikat dengan pemerintah dan sektor swasta. Masalah yang ditemukan terkait perwujudan good governance adalah ketidakpercayaan publik akibat keterbatasan  dan  kelemahan  pemerintah  dalam  manajemen  yang  memunculkan penyalahgunaan  wewenang  (abuse  of  power)  aparatur  pemerintah (Haningsih,  2008) . Secara  sederhana, governance merupakan  proses  lembaga-lembaga  publik  dalam mengatasi  masalah-masalah  publik,  mengelola  sumber  daya  publik,  dan  menjamin realisasi hak asasi manusia (Muliawaty & Hendryawan, 2020) . Hakikat good governance yang  esensial  yaitu  bebas  dari  penyalahgunaan  wewenang  dan  korupsi  serta  dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Kondisi ideal yang disebutkan di atas, terkait dengan pelayanan publik, kajian ini berusaha mengusungkan pemikiran mengenai  pentingnya  peran e-government yang  mampu  memangkas  kegagalan- kegagalan  pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Konsep  sistem elektronik  sudah  diakui  efektivitasnya  oleh  pihak-pihak  swasta,  yang  kemudian  dirasa penting  untuk  diadopsi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersifat  elektronis. Sistem elektronik ini dikenal dengan istilah Electronic Government (Ramli, 2013).
Perkemabangan  zaman  menuntut  organisasi  pelayanan  publik  untuk  dapat menggunakan  teknologi  untuk  memudahkan  pekerjaan  tidak  terkecuali  dengan  Mal Pelayanan  Publik (Salam,  2021). Perlu  diadakannya  inovasi  pelayanan  publik  sebagai salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan. Perkembangan yang terjadi mengharuskan  setiap  sektor  publik  untuk  dapat  bekerja  cepat  yang  sejalan  dengan kebutuhan  masyarakat  yang  kompleks.  Masyarakat  dapat  mengakses  pelayanan  kapan saja  dan  dimana  saja  sebagai  bentuk  efektivitas  dan  efisiensi  dari  pelayanan.  Maka disinilah e-government untuk mewujudkan hal tersebut (Simarmata et al., 2020). Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan kualiatas pelayanan publik yaitu dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan.  Hal  tersebut  dikenal  dengan  istilah e-government atau  penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau internet (Syamsir, Nur, Wahidah, & Alia, 2020) . Governansi digital atau yang sering disebut e-government (e-gov) sederhananya diartikan sebagai  elektronik  pemerintah. E-government merupakan  penerapan  dari  tata  Kelola pemerintah  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  diharapkan  mampu  memberikan pelayanan  yang  efisien  dan  efektif  kepada  masyarakat. E-government bertujuan  untuk dapat  membentuk  sistem  pemerintahan  yang  transparan,  meperlancar  pelayanan,  serta membuat  mekanisme  komunikasi  yang  baik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat (Pertiwi, Dema, Mustanir, & Anugrah, 2021) .
Proses  penerapan e-government melalui  beberapa  tahapan  yaitu  kehadiran (web presence) , interaksi (interaction) , transaksi (transaction) dan transformasi (transformation) (Mahayoni & Wirantari, 2021) . Dengan adanya sistem e-government , diharapkan  setiap  instansi  pelayanan  publik  yang  lebih  transparan,  efekif  dan  efisien. Pengembangan  terkait  penerapan e-government sedang  digencarkan  di  lingkungan instansi  pelayanan  publik.  Berbagai  program  dibuatkan  untuk  dapat  memudahkan pelayanan. Namun, dalam implementasi di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal.  Timbul  keluhan  yang  dilayangkan  masyarakat terkait  program  yang  sedang dikembangkan,  banyak  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Kasus-kasus  terkait  kendala penerapannya juga elak dibiarkan. Masih terdapat kelemahan dari penerapnnya sehingga perlu untuk dikaji ulang. Pelayanan secara online sudah dapat diakses masyarakat kota Bukittinggi,  namun  masih  terdapat  sejumlah  kendala  dalam  operasionalnya.  Masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu berkaitan dengan server dan jaringan yang terkadang  bermasalah.  Permasalahan  atau  kendala  yang  dihadapi  juga  terjadi  di  Mal Pelayanan Publik.

## Tinjauan Pustaka

## E-government
Secara  umum e-government dapat  dikatakan  sebagai  suatu  aplikasi  berbasis komputer  dan  internet  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  hubungan  dan  layanan pemerintah  kepada  warga  masyarakatnya  atau  yang  sering  disebut  dengan  istilah G2C (Government  to  Citizen) .  Di  samping  itu  juga  hubungan  antara  pemerintah  dengan perusahaan  yang  sering  disebut  G2B (Government  to  Business) ,  bahkan  terhadap pemerintah  daerah  atau  negara  lain  yang  sering  disebut  G2G (Government  to Government) sebagai mitranya. “E-government refers to the use by government agencies of  information  technologies  (such  as  Wide  Area  Networks,  the  Internet,  and  mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.” (Indrajit, 2006).
Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa e-government merupakan setiap aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  pemerintah. (Indrajit,  2006) menyatakan definisi  yang  lebih  mudah  bahwa e-government merupakan  penggunaan  teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, dan dalam praktiknya e-government adalah  penggunaan  internet  untuk  melaksanakan  urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar supaya lebih baik dan berorientasi pada pelayanan  masyarakat.  Berbagai  definisi  di  atas,  dapat  ditarik  argumentasi  bahwa e- government merupakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  hubungan  dengan  pihak-pihak  dalam  aspek  good governance (masyarakat  dan  lembaga  bisnis)  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Electronic Government sering digantikan istilahnya dengan Electronic  Administration .  Keduanya  berkenaan  dengan  aplikasi  teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan. Electronic Administration (E-Adm) berkembang dengan mengadopsi electronic business, electronic commerce, dan electronic market yang jauh lebih dulu mengaplikasikan teknologi tersebut dalam institusi bisnis  dengan  menggunakan  jasa  internet.. (Timmers,  2000) menerangkan  bahwa  e- business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan
semiotomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-commerce merupakan tools  of  productivity  di  sektor  bisnis,  karena  dapat  mempersingkat  jalur  bisnis  seperti periklanan,  pemasaran,  dan  pembayaran  transaksi  di  sektor  bisnis.  Berbagai  definisi sistem  elektronik  yang  dipakai  di  lembaga  bisnis,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tata laksana yang dibangun oleh E-commerce dll. telah menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari keseluruhan aktivitas. Pemerintah dapat mengadopsi sistem ini ke dalam bentuk upaya perwujudan good governance yang transparan dan akuntabel. Kegagalan pemerintah dipicu oleh manajemen pemerintahan dan pembangunan yang memunculkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) aparatur pemerintah; sentralistik; top-down; self-oriented;  monopolistik;  tidak  efektif  dan  tidak  efisien;  represif  dan  kurang  peka terhadap  aspirasi  masyarakat  sehingga  mendorong  suburnya  praktik-praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN).  Variabel-variabel  inilah  yang  berkembang  dalam  pola interaksi  antara  pemerintah  dengan  swasta  dan  masyarakat  sehingga  terbentuk  pola kepemerintahan  yang  buruk  (bad governance ).  Berbicara  mengenai  konsep  good governance di Indonesia tentu saja tidak luput dari berbagai problematika yang dialami. Misalnya  problem  demokrasi,  ketika  rakyat  masih  belum  merasa  terwakili  oleh keberadaan wakilnya di DPR karena partisipasi berlangsung hanya pada saat pemilu saja, setelah  itu  rakyat  ditinggal  dalam  proses-proses  pengambilan  kebijakan.  Rendahnya partisipasi  masyarakat  telah  mengurangi  legitimasi  pemerintah  sehingga  perwujudan good governance masih hanya sebuah cita-cita (Nugroho, 2003) .

## Efektifitas Pelayanan Publik
(Sedarmayanti, 2017) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan  gambaran  seberapa  jauh  target  dapat  tercapai.  Pendapat  tersebut  jelas menunjukkan  bahwa  efektivitas  merupakan  suatu  ukuran  yang  memberikan  gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai.
Mahmudi  dalam (Prihatin,  Rusli,  &  As’  ari,  2022) mengemukakan  bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan; semakin besar kontribusi (sumbangan)  output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi, program  atau  kegiatan.  Program  atau  kegiatan  dikatakan  efektif  apabila  output  yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dari pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa “efektivitas” mengandung beberapa pengertian, seperti: terjadinya efek atau  akibat  yang  dikehendaki,  tingkat  pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  sebelumnya,  menjalankan  pekerjaan  yang  benar  atau  kemampuan  untuk memilih tujuan/sasaran yang tepat.

## Faktor Pendukung Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik
Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat  memberikan  layanan  yang  prima.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah dituntut  untuk  berbenah  sebagai  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  terhadap masyarakatnya.  Tetapi,  perubahan  tersebut  ternyata  tidak  dapat  berubah  seketika, diperlukan  rentang  waktu  bagi  pemerintah  dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  dikarenakan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa hal. Untuk mengetahui lebih jauh, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan publik di Indonesia.

## Faktor organisasi sturktur organisasi
Kualitas  pelayanan  publik  pada  pemerintah  salah  satunya  bergantung  pada komponen – komponen pembentuknya. Kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dari sinilah  terbentuk  mekanisme  koordinasi  formal  serta  pola  interaksi  dalam  sebuah organisasi.  Kompleksitas  berarti  struktur  organisasi  tersebut  menerapkan  tingkat pembagian kerja, dan tingkat jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan standard operating  procedure  (SOP).  Terakhir,  sentralisasi  berkaitan  dengan  kewenangan pengambilan keputusan.
Kondisi  ketiga  komponen  struktur  organisasi  inilah  yang  mempengaruhi  kualitas pelayanan  publik  pemerintah.  Apabila  pemerintahan  memiliki  pembagian  kerja  yang sesuai  kebutuhan.  Memiliki  SOP  yang  jelas  untuk  tiap  jenis  pelayanannya.  Serta penerapan desentralisasi yang bertanggungjawab sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan fleksibel. Tentu dapat menunjang kualitas pelayanan publik.

## Faktor Aparat/ pelayan publik
Sebagai  pelaksana  kegiatan  dan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan. Kemampuan  aparatur  pemerintah  ini  turut  pula  berperan  penting  dalam  menentukan tingkat  kualitas  pelayanan  publik  pemerintah.    Bagaimana  pemerintah  mengelola  dan membekali  aparat  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  sehingga  pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah lebih mudah dalam  melakukan  pengelolaan  SDM.  Pemerintah  dapat  menggunakan  aplikasi pengelolaan  SDM.  Semua  proses  pengelolaan  mulai  dari  pendataan  data  pegawai, mutase, kehadiran pegawai, hingga penggajian dapat dikelola dengan lebih  efektif dan efisien.

## Faktor sistem pelayanan publik
Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur,  serta  tarif  pelayanan  yang  transparan  dapat  mendorong  tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Guna  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik.  Saat  ini  pelayanan  publik  banyak yang diintegrasikan menjadi satu pintu. Beberapa kota di Indonesia mulai memanfaatkan sistem  informasi  manajemen  perizinan  terpadu  guna  mendukung  pelayanan  satu  pintu. Sistem  informasi  yang  lebih  dikenal  dengan  e-government  ini  dapat  mendukung penyelenggaraan layanan menjadi lebih jelas, mudah, dan transparan.
Ketika  pemerintah  menerapkan  pelayanan  publik  yang  baik,  maka  tidak  hanya masyarakat yang merasa terbantu. Namun kinerja pemerintah juga akan semakin efektif dan efisien. Proses yang yang biasanya berbelit dan lama menjadi lebih efisien. Dari sisi pemerintah,  data  yang  masuk  terdokumentasi  dengan  baik  sehingga  dapat  menjadi rujukan  dikemudian  hari.  Penerapan  teknologi  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## Kendala Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik
Dilihat  dari  sisi  pola  penyelenggaraannya,  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: kurang responsive, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan inefisiensi.

## Solusi Dalam Mengatasi Kendala Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  sangat  memprihatinkan. Pungutan  liar  dan  KKN  masih  dibudayakan  oleh  oknum  yang  hanya  mementingkan kebutuhan  sendiri,  tidak  peduli  dengan  nasib  bangsanya.  Kondisi  ini  tecermin  dalam peringkat  daya  saing  investasi  Indonesia  yang  masih  terpuruk.  Buruknya  sistem penyelenggaraan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap daya saing investasi dan juga berujung pada perkembangan perkonomian Indonesia di mata internasional. Peluang investasi  ini  bisa  menjadi  potensi  bagi  Indonesia  di  masa  mendatang,  jika  pemerintah mampu memperbaiki performance birokrasi yang kurang bagus dalam perspektif good governance .
Simpul dari reformasi birokrasi tersebut sebenarnya terletak pada mindset bahwa pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah  kepada  masyarakat,  sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Karena  itu,  kedudukan  aparatur  pemerintah dalam  pelayanan  publik  (public  services)  sangat  strategis,  karena  akan  sangat menentukan  sejauh  mana  pemerintah  mampu  memberikan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini  terdapat  pola  konsepsi  pemerintah  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  yaitu  yang  berbasis  pada  “birokrasi”  dan  yang berorientasi pada “demokrasi”.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis deskriptif.  Sumber  utama  data  penelitian  ini  adalah  informan  kunci.  Informan  kunci adalah  pihak-pihak  yang  karena  pengalamannyaatau  intensitasnya  terlibat  dalam pengembangan  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP)  dan  khususnya  pihak-pihak  yang mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Wawancara  dilakukan  terhadap  Informan  kunci  adalah  pegawai  yang  bertugas langsung  di  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Bukittinggi,  Informan  utama  adalah  pegawai yang  bekerja  pada  kantor  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Bukittinggi.  Informan tambahan adalah Masyarakat yang menilai dan merasakan dampak dari pelayanan yang diberikan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi. Data kemudian dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif triangulasi yang terdiri reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan  atau  verifikasi.  Penelitian  ini  di  lakukan  di  Mal  Pelayanan  Publik  Kota Bukittinggi  yang  beralamatkan  di  Jl  Perwira  Belakang  Balok,  Kec.Aur  Birugo  Tigo Baleh, Kota Bukittinggi

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Mal Pelayanan Publik (MPP) dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh  dan  transformasi  tata  kelola  pelayanan  publik.  Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur serta integrasi
pelayanan  pada  Mal  Pelayanan  Publik  akan  memudahkan  akses  masyarakat  dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. MPP dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari  perbaikan  menyeluruh  dan  transformasi  tata  kelola  pelayanan  publik. Menggabungkan  berbagai  jenis  pelayanan  pada  satu  tempat,  penyederhanaan  dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.
Pemerintah Kota Bukittinggi membuktikan kesungguhannya dalam meningkatkan kualitas  pelayanan  publik.  Melalui  mal  pelayanan  publik  (MPP),  masyarakat  di  Kota Bukittinggi akan dapat merasakan kolaborasi berbagai layanan administrasi dan perizinan dalam satu tempat hadirnya MPP Kota Bukittinggi menjadi ajang bagi instansi penyedia layanan untuk berkolaborasidalam memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan aman kepada masyarakatnya. Terdapat 121 jenis layanan dari 19 instansi pemerintah daerah, BUMN/D, dan swasta yang tergabung di dalamnya. Berlokasi di pusat kota, keberadaan MPP  ini  dapat  memudahkan  masyarakat  untuk  menjangkaunya.  Lokasi  yang  dekat dengan rumah penduduk membuat mudah untuk mengurus nomor induk berusaha (NIB). "Lokasinya dekat, pelayanannya juga ramah, danada banyak instansi, jadi tidak perlu ke banyak  tempat  kalau  mau  mengurus  NIB  dan  SAMSAT  sekaligus.  Terdapat  berbagai fasilitas untuk menjaga kenyamanan pengunjung MPP ini. Beberapa diantaranya adalah ruang laktasi, ruang bermain anak, musala, serta terdapat pula layanan bagi penyandang disabilitas seperti toilet, kursi roda, dan jalur landai.MPP ini berada di Jl. Perwira No. 33, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatra Barat. Masyarakat Kota  Bukittinggi  dapat  mengurus  berbagai  layanan  administrasi  maupun  layanan perizinan dan non- perizinan pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-15.00 WIB dan di hari Jumat pukul 08.00-15.30 WIB.
Instansi Yang Terbagung Dalam Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi antara lain:
1. Kejaksaan Negeri Bukittinggi
2. Polres Bukittinggi
3. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
5. PT Jasa Raharja
6. PT Taspen
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi (Samsat)
8. PT PLN UP3 Bukittinggi
9. Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi
10. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
11. PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi
12. BAZNAS Kota Bukittinggi 13. BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi 14. BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kota Bukittinggi
15. PT Bank Mandiri Kota Bukittinggi
16. BRI Bukittinggi
17. PT BNI Bukittinggi
18. Bank Nagari Bukittinggi

## 19. PT BPR Jam Gadang Kota Bukittinggi

## Pembahasan

## Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengertian  pengguna  SPBE  sendiri  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 adalah  instansi  pusat,  pemerintah  daerah,  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
Lebih  lanjut  dalam  Lampiran  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut dijelaskan tentang SPBE atau e-government, yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memanfaatkan  TIK  untuk  memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Adapun layanan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain yaitu:
(a) Pengembangan  layanan  SPBE  yang  berorientasi  kepada  pengguna  SPBE  dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
a. Layanan  SPBE  yang  berorientasi  kepada  pengguna  SPBE  dan  membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong  pemerintah dapat hadir  dalam  melayani  masyarakat  termasuk  masyarakat  yang  terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam pen1rusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
b. Strategi  untuk  mencapai  pengembangan  layanan  SPBE  yang  berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
i. Memastikan  kebutuhan  pengguna  SPBE  terhadap  layanan  SPB  E terpenuhi.
ii. Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan
(b) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
a. Peningkatan  kualitas  layanan  SPBE  dilakukan  secara  sistematis  dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
b. Strategi  untuk  mencapai  peningkatan  kualitas  layanan  SPBE  yang berkesinambungan adalah:
i. Melakukan  integrasi  layanan  di  dalam  dan  antar  Instansi  Fusat  dan Pemerintah Daerah
ii. Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

## Proses dan Anggran SPBE Pada Mall Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi
Rencana dan Anggran SPBE terbagi menjadi beberapa tingkat yaitu yang pertama ada tingkat intansi pusat dan tingkat pemerintah daerah.Untuk Rencana dan Anggran SPBE Instansi Pusat  harus berpedoman pada Aritektur SPBE Instansi Pusat dan Peta
Rencana SPBE Instansi Pusat Masing Maing.Sedangkan Untuk rencana dan Anggran SPBE  Pemerintah  Daerah  akan  berpedoman  pada  arsitektur  Pemerintah  Daerah  dan Peta  rencana  SPBE  Pemerintah  Daerah  masing  masing.Agar  dapat  terancang  secara terpadu  penyusunan  rencana  dan  anggran  SPBE  pemerintah  daerah  akan dikoordinasikan  oleh  perangkat  daerah  yang  bertanggung  jawab  pada  bidang perencanaan dan pembangunan daerah atau BAPEDDA.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pasal  22  menyebutknan  bahwa  Setiap Pemerintah  Daerah  menyusun  rencana  dan  anggaran  SPBE  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Masing Masing.Untuk Pemerintah Kota Bukittingi Dalam proses dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik (aplikasi) pada mal pelayanan  publik  kota  bukittingi  menggunakan  anggran  pemerintah  daerah  dengan anggran  daerah  yang  cukup  banyak  digunakan  sebagai  bentuk  bukti  komitmen pemerintah  kota  Bukitting  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.Adapun rencana dan anggran yang telah dimlementasikan oleh pemerintah bukitting  untuk  meningkatkan  pelayanan  dalam  menyelenggarakan  kepemerintahan berbasis elektronik dalam Mal pelayanan publik yaitu:

## 1. OSS OSS-RBA (Online Single Submission Risked Based Approach)
Sistem  perizinan  berusaha  yang  menjadi  kewenangan  Menteri/  Pimpinan Lembaga,  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  yang  terintegrasi  secaraelektronik. Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  melalui  SistemOnline  Single Submission  (OSS)  merupakan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan  karakteristik  sebagai  berikut:  Berbentuk  badan  usaha  maupun  perorangan; Usaha  mikro,  kecil,  menengah  maupun  besar;  usaha  non  mikro,  Usaha perorangan/badan  usaha  baik  yang  baru  maupun  yangsudah  berdiri  sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui  sistem  OSS  dilakukan  reformasi  peraturan  Perizinan  Berusaha.  Penahapan untuk  memperolehperizinan  berusaha  melalui  Sistem  OSS,  terdiri  atas:  Pendaftaran , Pemberian izin usaha, dan Pemberian izin komersial/operasional.

## 2. SICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik)
SICANTIK  adalah  singkatan  dari  Aplikasi  Cerdas  Layanan  Perizinan  Terpadu Untuk  Publik.  SiCantik  merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai aplikasi umum dalam penyelenggaraan perizinan terpadu  satu  pintu  di  daerah  guna  mendukung  Implementasi  Sistem  Online  Single Submission (OSS). SICANTIK dirancang untuk menangani proses perizinan dan non- perizinan,  mulai  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan  penerbitan  dokumen,  dan pembuatan laporan eksekutif yang terintegrasi. SICANTIK digunakan oleh Organisasi perangkat  daerah  yang  memberikan  layanan  dibidang  perizinan  (Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu)  dan  Masyarakat  yang  akan  memerlukan perizinan  daerah.  Tahapandalam  penggunaan layanan  SiCANTIK  yaitu:  Pendaftaran, Login  ke  Website  SICANTIK,  Melakukan  atau  mengajukan  permohonan  dan melengkapi  data-data  persyaratan  permohonan  yang  telah  ditentukan,  dan  Verifikasi
oleh petugas

## 3. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)
SIMBG  merupakan  singkatan  dari  Sistem  Informasi  Manajemen  Bangunan Gedung yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang  dapat  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  pelayanan  terkait bangunan gedung. SIMBG sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan  Online  Single  Submission  (OSS)  untuk  perijinan  khusus  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) dan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga masyarakat dapat mengajukan  permohonan  secara  online  kapan  saja  dimana  saja  selama  ada  akses internet.PBG dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  untuk  mengetahui  apakah rencana  teknis  tersebut memenuhi  standar  teknis atau  tidak,diperlukan  sebuah  proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan  gedung.Tahapan  dalm  menggunakan  layanan  SIMBG  yaitu:  Pengajuan, Pemeriksaan Rencana Teknis, Perhitungan Retribusi, Penerbitan PBG Dalam tahapan- tahapan  tersebut  di  butuhkan  beberapa  data  yaitu,  data  dan  dokumen  teknis permohonan, Data Bangunan Gedung dan Dokumen rencana teknis.

## Kendala  dari  Pengunaan  Aplikasi  SPBE  Pada  Mal  Pelayanan  Publik  Kota Bukittingi
Dalam penerapanya masih ada berbagai hambatan yang sangat berpengaruh pada proses  pelaksanaan  aplikasi  tersebut  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mampu mengopersikan  aplikasi  OSS-RBA,  SICANTIK,  SIMBG.Selain  itu  jaringan  juga menjadi  salah  satu  bentuk  kendala  yang  terjadi  dalam  penggunaan  aplikasi  tersebut, jaringan yang kurang stabil membuat proses pembuatan perizanan menjadi lelet.Hal ini menyebabkan proses pembuatan perizinan masih berjalan lama.

## Upaya Dalam mengatasinya
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Bukitinggi  untuk  bisa mengefektifkan dari penggunaan aplikasi ini adalah dengan cara melakukan sosialiasi rutin  secara  bergilir  kepada  masyarakat  masyarakat  yang  ada  di  Kota  Bukittingi sehingga  dengan  adanya  sosilaisasi  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  ini  akan mempermudah masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini sehingga aplikasi perizinan ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berbasis elektronik.

## Kesimpulan
Untuk  rencana  dan  Anggran  SPBE  Pemerintah  Daerah  akan  berpedoman  pada arsitektur Pemerintah Daerah dan Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah masing masing. Agar dapat terancang secara terpadu penyusunan rencana dan anggran SPBE pemerintah daerah akan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab pada bidang perencanaan dan pembangunan daerah atau BAPEDDA. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal  22  menyebutknan  bahwa  Setiap  Pemerintah  Daerah  menyusun  rencana  dan anggaran  SPBE  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  dengan  berpedoman  pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Masing
Masing.Untuk  Pemerintah  Kota  Bukittingi  Dalam  proses  dan  anggaran  sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  (aplikasi)  pada  mal  pelayanan  publik  kota  bukittingi menggunakan  anggran  pemerintah  daerah  dengan  anggran  daerah  yang  cukup  banyak digunakan  sebagai  bentuk  bukti  komitmen  pemerintah  kota  Bukitting  untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.Adapun rencana dan anggran yang telah dimlementasikan oleh pemerintah bukitting untuk meningkatkan pelayanan dalam menyelenggarakan kepemerintahan berbasis elektronik dalam Mal pelayanan publik yaitu OSS-RBA, SICANTIK, SIMBG

## BIBLIOGRAFI
Haningsih,  Sri.  (2008).  Peran  strategis  pesantren,  madrasah  dan  sekolah  islam  di Indonesia. El Tarbawi , 1 (1), 27–39.
Indrajit,  Richardus  Eko.  (2006).  Electronic  Government:  Konsep  Pelayanan  Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom .
Mahayoni, Gusti Ayu Dwi Intan, & Wirantari, I. Dewa Ayu Putri. (2021). Pengembangan Website  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Desa  Bona, Gianyar. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA) , 1 (1), 13–19.
Muliawaty,  Lia,  &  Hendryawan,  Shofwan.  (2020).  Peranan  e-government  dalam pelayanan  publik  (studi  kasus:  Mal  pelayanan  publik  Kabupaten  Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 11 (2), 45–57.
Nugroho,  Riant.  (2003).  Kebijakan  Publik:  formulasi,  implementasi,  dan  evaluasi.
Jakarta: Elex Media Komputindo .
Pertiwi, Anggun, Dema, Herman, Mustanir, Ahmad, & Anugrah, Eka. (2021). Penerapan E-Government  Dalam  Mewujudkan  Transparansi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa (Studi  Pada  Pemerintahan  Desa  Bulo  Timoreng). PRAJA:  Jurnal  Ilmiah Pemerintahan , 9 (3), 130–139.
Prihatin, Muhaini, Rusli, Zaili, & As’ ari, Hasim. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Dumai Kota. Jurnal Niara , 14 (3), 266–274. Ramli, Muhammad. (2013). Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan .
Salam,  Rahmat.  (2021).  Perubahan  dan  inovasi  pelayanan  publik  di  era  new  normal pandemi covid-19. Journal of Public Administration and Government , 3 (1), 28–36. Sedarmayanti,  Perencanaan.  (2017).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Bandung: PT Refika Aditama .
Simarmata, Janner, Chaerul, Muhammad, Mukti, Retno Cahya, Purba, Deddy Wahyudin, Tamrin,  Andi  Febriana,  Jamaludin,  Jamaludin,  Suhelayanti,  Suhelayanti, Watrianthos,  Ronal,  Sahabuddin,  Andi  Arfan,  &  Meganingratna,  Andi.  (2020). Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya . Yayasan Kita Menulis. Syamsir, Ahmad, Nur, Mohamad Ichsana, Wahidah, Idah, & Alia, Siti. (2020). Kualitas pelayanan  publik  dalam  pembelajaran  berbasis  daring  di  tengah  pandemi Coronavirus Disease 2019. Publication .
Timmers,  P.  (2000).  Electronic  Commerce:  Strategies  and  Models  for  Business-to- Business Trading John Wiley and Sons. Chichester, UK .

## Copyright holder:
Adilla Septiani, Syamsir, Afifah Rahma Aulia, Auliya Resti, Viona Fazira, Dwi Andini Sukma Wijaya, Zakia Aldeo (2022)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)