## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## HUKUM INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA
Salmon Abertnego Manurung 1* , Nabitatus Sa’adah 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro abertnego@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia is a country with a high population, including migrant workers abroad. The existence of migrant workers encourages a reduction in the number of unemployed and an increase in the economic level of the country. The many problems of migrant workers abroad are of particular concern to the Government of the Republic of Indonesia so that the function of the state to protect its citizens abroad becomes important. In this legal writing the authors use the normative juridical approach. Data obtained from secondary data which are described descriptively. There are already many legal instruments in terms of protection for both citizens and Indonesian  legal  entities  abroad,  so  the  implementation  of  protection  by  the  government  must  be  further optimized. Awareness of citizens especially migrant workers in terms of reporting to representatives of the Government  of  the  Republic  of  Indonesia  abroad  becomes  a  supporting  factor  in  the  implementation  of protection  of  migrant  workers.  All  technical  protection  technically  carried  out  by  the  government  is  in accordance with international and national law.
Keywords: Migrant Workers; Protection; International Law; Diplomacy.

## ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi tak terkecuali pada tenaga kerja migran yang ada di luar negeri. Adanya tenaga kerja migran mendorong pengurangan jumlah pengangguran serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya permasalahan tenaga kerja migran di luar negeri menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Republik Indonesia sehingga fungsi negara guna melindungi warga negara nya di luar negeri menjadi hal yang penting. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder yang diuraikan secara deskriptif. Sudah terdapat banyak instrumen hukum dalam hal perlindungan baik warga negara maupun badan hukum Indonesia di luar negeri sehingga pelaksanaan perlindungan oleh pemerintah harus lebih dioptimalkan. Kesadaran dari warga negara terutama tenaga kerja migran dalam hal pelaporan kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri  menjadi  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  perlindungan  tenaga  kerja  migran.  Semua  teknis perlindungan secara teknis yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum internasional maupun nasional.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Migran; Perlindungan; Hukum Internasional; Diplomasi.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang besar  dan  memiliki  jumlah  penduduk  yang  cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik  Indonesia,  pada  tahun  2018  saja,  jumlah penduduk  di  Republik Indonesia  ini  telah  mencapai angka  265.000.000  jiwa  (265  juta  jiwa).  Seiring dengan  bertumbuhnya  jumlah  angka  penduduk, maka  juga  bertambah  masalah-masalah  yang dihadapi. Salah satu masalah tersebut adalah jumlah pengangguran. Masalah tersebut muncul disebabkan oleh  banyak  hal,  salah  satunya  ialah  tidak tersedianya  lapangan  kerja  yang  memadai  dan mencukupi  untung  menampung  ledakan  jumlah tenaga  kerja  yang  tersedia  (Sihombing, Yaakob,  & Safarudin, 2011).
Tenaga  kerja  merupakan  hal  yang  sangat penting  bagi  banyak  pihak,  jadi  dapat  diasumsikan bahwa  pembangunan  ketenagakerjaan  melalui tenaga kerja yang tersedia merupakan bagian yang tidak  terpisahkan  dari  pembangunan  nasional  yang berdasar  pada  Pancasila  dan  Konstitusi  Republik Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945). Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  serta mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil, makmur, dan sejahtera (Dewi, & Sudagung, 2017).
Tenaga kerja dapat dikatakan sebagai pelaku pembangunan  ekonomi  di  Indonesia,  baik  tenaga kerja  tersebut  secara  individu  maupun  kelompok. Dalam  perekonomian  nasional,  tenaga  kerja
berperan  penting  dalam  produktivitas  serta kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tenaga kerja juga  dibutuhkan  seiring  perubahan  zaman  di  era globalisasi  ini  yang  semakin  bergeser  dari  basis pertanian menjadi basis industri yang didorong oleh kemjuan teknologi.
Banyak  upaya  yang  dilakukan  pemerintah demi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia; misalnya  saja  dengan  membuka  lapangan  kerja, mengundang investor luar negeri untuk berinvestasi di  Indonesia  agar  terciptanya  lapangan  pekerjaan dari bentuk investasi tersebut. Upaya lain yang ada yakni dengan menempatkan tenaga kerja Indonesia di  luar  negeri,  sebagai  alternatif  untuk  mengurangi tingkat  pengangguran  dalam  negeri  (Kusuma, York, & Wibowo, 2015).
Keterbatasan  lapangan  kerja  yang  tersedia dan tidak terciptanya suasan dan iklim ekonomi yang baik di dalam negeri menjadi suatu pemicu terjadinya mobilitas  pekerja  migran. Migrasi  adalah  salah  satu langkah  yang  ditempuh  tenaga  kerja  yang  ada  di Indonesia  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  dan meningkatkan  taraf  hidup  sehingga  kehidupan menjadi layak, dimana diketahui bahwa penghasilan yang  cukup  dan  layak  menjadi  salah  satu  alasan adanya  migrasi  tenaga  kerja  dari  Indonesia  ke  luar negeri.
Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia dengan mengeluarkan  Peraturan  Menteri  nomor  PER- 19/MEN/V/2006.  tentang  Pelaksanaan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Peraturan  Menteri  yang  sudah  ada  diharapkan menjadi  dasar  dan  jembatan  untuk  mengurangi tingkat  pengangguran  yang  ada  di  Indonesia (Sudewo,& Tunggal, 2018). Terlebih jika diperbaharui lagi,  pemerintah  dengan  DPR  telah  mengesahkan undang-undang yang terbaru mengenai perlindungan tenaga kerja migran yakni pada UU Nomor 18 Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Migran Indonesia.
Penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk  mewujudkan  hak  dan  kewajiban  yang  sama bagi tenaga  kerja  untuk  mengingkatkan taraf  hidup. Dengan  adanya  migrasi  ini,  tenaga  kerja  Indonesia juga  mampu  memberikan  kontribusi  bagi perekonomian  Negara  Indonesia.  Perlu diketahui bahwa  jumlah  tenaga  kerja  migran  semakin meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah tenaga  kerja  yang  ada.  Setidaknya  terdapat  tiga faktor  kunci  yang  mempengaruhi  peningkatan fenomena migrasi tenaga kerja. Pertama merupakan Pull  Factor yang  diakibatkan  oleh  perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara- negara  industry. Kedua  adalah Push  Factor, hal  ini berkaitan  dengan  persoalan  kependudukan, pengangguran  dan  tekaan  krisis. Ketiga dengan adanya  eksistensi  jaringan  antara  negara berdasarkan  aspek  keluarga,  budaya  dan  sejarah (Widyawati, 2018).
Namun  perlu  diketahui  juga  bahwa International  Labour  Organization (ILO)  yang merupakan  badan  internasional  PBB  yang
menangani  masalah  buruh  dan  tenaga  kerja menyatakan migrasi belum dapat mengurangi tingkat pengangguran global.
Permasalahan  tenaga  kerja  hingga  detik  ini semakin  kompleks  dan  berkembang  hingga  sangat diperlukannya penanganan yang tanggap, cepat, dan serius.  Berkembangnya  masalah  seiring  dengan berkembangnya pergeseran nilai-nilai serta taraf dan tata kehidupan yang terjadi. Perkembangan masalah tersebut  tidaklah  selalu  sesuai  dengan  peraturan, tidak  jarang  masalah-masalah  tersebut  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghadapi  dinamika  permasalahan  tenaga  kerja migran,  diperlukan  langkah-langkah  pencegahan  / antisipatif  seperti  pengawasan  tenaga  kerja  migran yang tersedia. Diharapkan juga tenaga kerja migran Indonesia  di  luar  negeri  mendapatkan  perlindungan sebagaimana diamanatkan pada konstitusi Indonesia yaitu  UUD  NRI  1945  serta  undang-undang pelaksananya (Rahayu, 2018).
Menyinggung mengenai  perlindungan  tenaga kerja  migran  Indonesia,  bukan  hanya  Peraturan Menteri Nomor  PER-19/MEN/V/2006  saja  yang menjadi  payung  hukum. Jika  ditarik  secara  hierarki ke atas, dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia  tahun  1945  terutama  pada  alinea  IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara yaitu melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia (UUD NRI 1945)
Berkaitan  dengan  perlindungan  tenaga  kerja migran  Indonesia  di  luar  negeri  sebagai  warga negara  Indonesia  juga  dilandasi  perlindungannya

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
oleh  UU Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan Luar Negeri; terutama ada terdapat dalam Pasal 19, yang berisi; “memberikan pengayoman,
perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan  badan  hukum  Indonesia  di  luar  negeri,  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan  nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”
Disertai  juga  dalam Pasal  21, yang  berisi; “Dalam  hal  warga  negara  Indonesia  terancam bahaya  nyata,  Perwakilan  Republik  Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan  menghimpun  mereka  di  wilayah  yang  aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”
Dari  pernyataan  yang  ada,  merupakan  suatu kewajiban  bagi  negara  untuk  melindungi  warga negaranya  termasuk  tenaga  kerja  migran  Indonesia yang  tinggal  dan  bekerja  di  luar  wilayah  Republik Indonesia  untuk mendapatkan  perlindungan  dari negara  melalui  organ-organnya  seperti  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang merupakan institusi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang dimiliki Indonesia (Suryokusumo, 2004).
Komitmen-komitmen  dalam  upaya  untuk melindungi  tenaga  kerja  migran  Indonesia  harus dilakukan secara optimal. Perlindungan tersebut juga harus memperhatikan hak dan kewajiban. Hak dalam mendayagunakan tenaga kerja migran Indonesia dan kewajiban  dalam  melindungi  setiap  tenaga  kerja sebagai perimbangan atas apa yang telah dilakukan oleh  tenaga  kerja  tersebut.  Perlindungan  tenaga
kerja  migran  juga  tidak  boleh  membedakan  status serta latar belakang dari pekerja migran (Maksum, & Sahide, 2019).
Berdasarkan latar belakang di  atas, maka sudah didapati bahwa keselarasan antara instrumen hukum  internasional  maupun  hukum  nasional sebagai dasar dari perlindungan tenaga kerja migran sudah  tercapai.  Keselarasan  juga  telah  dicapai melalui  norma-norma  yang  ada.  Namun  masih terdapat  kesenjangan  di  lapangan  mengenai implementasi dari instrumen hukum yang sudah ada dengan fakta-fakta yang terjadi secara empiris. Fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dari tujuan awal  dibuatnya  instrumen  hukum  terkait  dengan perlindungan tenaga kerja migran. Pelaksanaan dari instrumen  hukum  internasional  dan  nasional  dari Indonesia  perlu  dioptimalkan  melalui  diplomasi- diplomasi  dari  yang  berkepentingan  agar perlindungan  dikatakan  efektif  dan  optimal.  Maka dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut;  (1) Bagaimana  perlindungan  tenaga  kerja  migran Indonesia  /  TKI  di  luar negeri  serta;  (2) Bagaimana diplomasi  perlindungan  tenaga  kerja  migran Indonesia terkait dengan hukum internasional.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti  yang  membahas  mengenai  upaya perlindungan tenaga kerja migran melalui instrumen hukum  internasional  maupun  nasional. Hasil penelitian  sebelumnya  akan digunakan  untuk mendukung  penelitian  ini. Penelitian  Izza  Mafruhah, Totok  Sarsito,  dan  Evi  Gravitiani  mengenai analisis

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kesejahteraan  tenaga  kerja  migran  berdasarkan sosio-ekonomi  terhadap  perlindungan  tenaga  kerja (Mafruhah, Sarsito, & Gravitiani, 2012).
Dalam  penelitian  Henny  Nuraeny  mengenai usaha  dalam  perlindungan  dan  pencegahan  bagi tenaga kerja migran Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan  penelitian  yang  ditulis  oleh  penulis  karena penelitian oleh Henny Nuraeny lebih fokus terhadap permasalahan  yang  ada  dalam  upaya  pencegahan serta  perlindungan  tenaga  kerja  migran  dimana penulis  fokus  terhadap  upaya  diplomasi  (Nuraeny, 2017).
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Endro Sulaksono,  peneliti  terfokus  dalam  suatu  kasus tersendiri dalam pola human trafficking di perbatasan Kepulauan  Riau  dan  Johor.  Penulis  ingin memperbarui  penelitian  dengan  penambahan  pada perlindungan  tenaga  kerja  migran  Indonesia  dari human trafficking (Sulaksono, 2018).
Dalam  penelitian  Riwanto  Tirtosudarmo  dan Lilis Mulyani, peneliti fokus terhadap kebijakan atau policy yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Republik Indonesia  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan luar  negeri.  Penulis  ingin  memperbarui  dengan penambahan  unsur  instrumen  hukum  internasional serta  diplomasi  sebagai  upaya  pelaksanaan (Tirtosudarmo, & Mulyani, 2013).
Penelitian yang dilakukan oleh I Made Pasek Diantha, fokus peneliti pada kejadian serta deskripsi pengalaman  yang  sudah  terjadi  pada  tenaga  kerja migran  Indonesia  serta  perlindungannya.  Penulis
ingin  memperbarui  mengenai  upaya  pelaksanaan melalui diplomasi Indonesia (Diantha, 2015).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  hukum  internasional  serta peran  diplomasi  Republik  Indonesia  dalam memberikan  perlindungan  yang  optimal  bagi  warga negaranya terutama tenaga kerja migran Indonesia di luar  negeri ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  (normative  legal  research),  yakni  dengan menggunakan  kajian  serta  analisis  data  sekunder yang  utamanya  menggunakan  bahan-bahan  hukum tertentu yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Data  yang  dipergunakan  adalah  data sekunder  dimana  data  yang  didapat  dan  diperoleh tidak langsung pada sumbernya.
Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis.  Jenis  dan  data  dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan (library  research),  dan  kemudian  metode  yang digunakan  untuk  menganalisi  data  ialah  dengan analisis secara kualitatif (Rusli, 2006).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia / TKI di Luar Negeri
Sebelum  membahas  mengenai  perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri, berikut dijabarkan  terkait  dengan  undang-undang  serta peraturan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan warga  negara  Indonesia  : Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Alinea  IV, Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler dan Konvensi Wina tentang Hubungan  Konsuler, Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian lnternasional, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (yang sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia), Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan Presiden RI Nomor 108  Tahun  2003  tentang  Susunan  Organisasi Perwakilan RI, lnstruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI, Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor  02/ANlll/2005/01  Tahun  2005  tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, Keputusan  Menteri  Luar  Negeri  RI  Nomor 06/A/OTNl/2004/01  Tahun  2004  mengenai Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perwakilan  Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Peraturan Perundang- undangan  Indonesia  serta  hukum  dan  kebiasaan internasional lain yang relevan
Menurut Pasal  1 UU  Nomor  18  Tahun  2017 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, Pekerja  Migran  Indonesia  atau  yang  lebih  dikenal secara awam melalui istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  adalah  setiap  warga Negara  Indonesia  yang
akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik Indonesia. Tenaga kerja  migran  Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar  negeri.  Sebagaimana  layaknya  warga  negara, tenaga  kerja  migran  memiliki  hak  dan  kewajiban dengan  negaranya  disebabkan  adanya  nasionalitas (Husein, 2006).
Dengan  bekerjanya  seorang  tenaga  kerja Indonesia  ke  luar  negeri  berarti  ia  telah  berimigrasi sehingga  ia  juga  mendapat  hak-hak  bagi  tenaga kerja migran dan orang asing sebagaimana terdapat dalam  instrumen hukum  yang  lingkupnya  universal maupun dalam perundangundangan nasional tentang tenaga  kerja  Indonesia. Sebagaimana  diketahui, pemerintah  melalui  Kementerian  Luar  Negeri memiliki Direktorat khusus untuk menangani masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang abntuan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) ataupun Badan  Hukum  Indonesia  (BHI).  Direktorat  tersebut adalah  Direktorat  Perlindungan  WNI  dan  BHI (Rahmawati, 2019).
Direktorat  ini  melindungi  warga  negara Indonesia  bukan  saja  hanya  tenaga  kerja  migran atau  TKI  Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri, namun  juga  profesional,  mahasiswa,  pengusaha (kalangan  bisnis),  wisatawan  /  turis,  keagamaan. Kemudian untuk Badan Hukum Indonesia juga terdiri dari  BUMN,  Perseroan  Terbatas  (PT),  hingga perusahaan  swasta  yang  membuka  cabang  di negara lain (Setyawati, 2013).
Dalam  pelaksaanaan  perlindungan  tenaga

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kerja  migran,  banyak  ditempuh  cara-cara  sebagai berikut; pemberian  penampungan,  repatriasi, pemberian  serta  pendampingan  di  bidang  hukum, rehabilitasi  serta  pemulihan  kesehatan  baik  secara fisik  maupun  psikis,  reintegrasi  (penyatuan  kembali WNI  dengan  keluarganya  ataupun  lingkungan masyarakat),  serta  pemberdayaan  ekonomi  dan pendidikan TKI.
Upaya  perlindungan  TKI  dilakukan  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  koordinasi penanganan  masalah  WNI  dan  Badan  Hukum Indonesia  (BHI)  di  luar  negeri  berada  di  tangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  bersama  dengan Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  (baik dilomatik maupun konsuler).
Perlindungan  tenaga  kerja  migran  sebagai warga  negara  Indonesia  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  (Kemlu  RI)  dapat  diwujudkan  dalam bentuk-bentuk  sebagai  berikut: perlindungan  teknis yang mencakup upaya-upaya  perlindungan  yang bersifat  koordinasi  teknis.  Tindakan  perlindungan teknis  yang  dapat  dilakukan  oleh  Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia adalah tindakan yang ditujukan  kepada  tenaga  kerja  migran  berupa penyediaan  rumah  singgah  yang  aman  dan repatriasi,  serta  apabila  diperlukan  maka  Kedutaan Besar RI dapat menjadi fasilitator dengan melakukan rehabilitasi  terhadap  tenaga  kerja  migran  yang bermasalah (Sidik, 2018).
Kemudian  perlindungan  yuridis. Perlindungan yuridis  mencakup  upaya-upaya  perwakilan  RI  baik fungsi  diplomatik  maupun  fungsi konsuler  untuk memberikan  bantuan  hukum  kepada  warga  negara Indonesia di luar negeri.
Perwakilan  RI  (Diplomatik  maupun  Konsuler) melakukan  kerjasama  dengan  pengacara  dan  ahli hukum  dalam  memberikan  arahan-arahan  kepada WNI yang akan menghadapi proses hukum. Arahan tersebut  misalnya  berupa  arahan  mengenai  hukum acara,  system  hukum  yang  berlaku  di  negara tersebut,  hingga  arahan  dalam  bersikap  dan berperilaku selama menjalani proses hukum. Dalam hal  ini,  perwakilan RI  memberikan  bantuan  dalam menyelesaikan masalah hukum.
Mengingat  jumlah  dari  tenaga  kerja  migran yang  cukup  banyak,  maka  diperlukan  perhatian khusus dalam penanganan masalah di bidang hukum oleh perwakilan RI. Perwakilan Konsuler serta bidang teknis  memberikan  bantuan  melalui  upaya  mediasi dan musyawarah atau melalui jalur hukum.
Kemudian  yang  terakhir  adalah  perlindungan politis. Memorandum  of  Understanding (MoU) atau nota  kesepahaman  merupakan  salah  satu  bentuk dari perlindungan politis yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dengan negara  dimana  tenaga  kerja  migran  akan ditempatkan.  Perjanjian-perjanjian  bilateral  juga sangat  diperlukan  guna  melindungi  kepentingan tenaga  kerja  migran  serta  penyelesaian  masalah tenaga  kerja  migran  di  luar  negeri.  Bukan  hanya perjanjian bilateral saja yang dibutuhkan, namun juga

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
perjanjian-perjanjian  internasional  yang  bersifat multilateral serta regional.

## 2. Diplomasi  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Migran Indonesia terkait dengan Hukum Internasional
Hukum Internasional menyatakan bahwasanya suatu  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi warga  negara  dari negara  tersebut  yang  tinggal  di luar  negeri (Aust,  2005). Istilah  tersebut  sesuai dengan Diplomatic Protection; di mana warga negara di manapun  dia  berada  akan  mendapatkan perlindungan dari negaranya. “Action taken by a state against  another  state  in  respect  of  injury  to  the person  or  property  of  national caused  by  an internationally wrongful act or omission attributable to the  latter  state”  merupakan  konsep  dari Diplomatic Protection (Forcese, 2006).
Lain daripada itu, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus  dipenuhi  dalam  melaksanakan  perlindungan diplomatik bagi  warga  negara  dalam  hal ini  tenaga kerja  migran,  yaitu (Suryono, &  Arisoendha, 1986): an  International  Wrong,  yakni warga  negara  suatu negara  di  luar  negeri  wajib  diberikan  perlindungan oleh  negara  asalnya  apabila  terjadi  pelanggaran hukum internasional  yang  dilakukan  oleh  warga negara nya tersebut.
Hal  selanjutnya Exhaustion  of Local Remedies, yakni negara memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang berada di luar negeri untuk  menuntut  negara  lain  apabila  warga  negara tersebut  telah  melakukan  upaya  hukum lokal di negara  penerima. Lalu Link  of  Nationality,  yaitu perlindungan  diplomatik  diberikan  kepada  warga
negara apabila  terjadi  tindakan  pelanggaran  hukum internasional oleh negara lain.
Syarat–syarat  yang  telah  dijabarkan  telah sesuai  dengan  prinsip  kewarganegaraan  pasif. Kewarganegaraan  pasif  yang  dimaksud  adalah yurisdiksi  dari  suatu  negara  berlaku  bagi  individu yang  melakukan  pelanggaran  hukum  di  wilayah ataupun  yurisdiksi  negara  lain  yang  dimana  akibat dari  pelanggaran  hukum tersebut  menimpa  warga negara  nya.  Maka  dari  itu  negara  sebagai  tempat dimana pelanggaran  hukum  itu  terjadi  tidak  mampu dan  tidak  bisa  menghukum,  maka  negara  yang warga negaranya terkena akibat pelanggaran hukum tersebut memiliki wewenang untuk menghukum.
Dalam  mendukung  kegiatan  operasional kantor  perwakilan  Indonesia  di  luar  negeri  (fungsi diplomatik  atau  fungsi  konsuler),  telah  dibentuk Pelayanan  Warga  (Citizen  Service)  pada  24  (dua puluh  empat)  perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar negeri  seperti  di  Singapura  (2007),  Hong  Kong (2008), New York (2009), Beijing (2015), dan lainnya. Pelayanan  Warga  (Citizen  Service)  sangat  penting mengingat  banyak  kejadian  dan  peristiwa  baik  itu bencana  alam  maupun  permasalahan  hukum  yang dihadapi  warga  negara  Indonesia  terutama  tenaga kerja  migran.  Bentuk-bentuk  kegiatan  operasional misalnya;  identifikasi  korban,  pencatatan  kronologi kasus, Repatriasi dengan mempersiapkan dokumen- dokumen kepulangan.
Mengingat  jumlah  warga  negara  Indonesia yang  didalamnya  merupakan  tenaga  kerja  migran yang  berada  di  luar  negeri  cukup  banyak,  perlunya

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
peran  aktif  juga  dari  warga  negara  Indonesia. Misalnya  melaporkan  kejadian  atau  peristiwa  yang mebahayakan keselamatan warga negara ke kantor perwakilan  baik  kantor  diplomatic  maupun  kantor konsuler  setempat  melalui  sms  / hotline yang  telah disosialisasikan pada saat pembekalan TKI.
Dikutip dari keterangan Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia (Kemlu RI), banyak ditemui permasalahan- permasalahan  yang  disebabkan  bukan  hanya  dari faktor  eksternal,  namun  datang  dari  faktor  internal atau  dari  tenaga  kerja  migran  Indonesia  itu  sendiri seperti Illegal Entry (memasukki suatu negara tanpa dokumen  yang  jelas  dan  lengkap), Overstayer (melebihi batas izin tinggal dari visa yang dikeluarkan oleh  negara  penerima),  maupun  juga  yang  terlibat dalam  tindakan  dan  kasus  kriminal  di  luar  negeri. Dilanjutkan  dalam  keterangannya  bahwa  kendala yang sering dihadapi oleh staff perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut: WNI memiliki  kesadaran  yang  rendah  dalam  hal  wajib lapor  secara  berkala  ke  kantor  perwakilan  Republik Indonesia.  Banyak  yang  melapor  saat  sedang menghadapi masalah. Lalu terhambatnya komunikasi dengan  otoritas  setempat  perihal  masalah  TKI dengan majikan.
Kemudian  kejadian  dan  peristiwa  mengenai masalah-masalah  tenaga  kerja  migran  yang  tidak bisa  diprediksi. Kendala  yang  terakhir  adalah pemalsuan dokumen terkait dengan identitas tenaga kerja  migran  yang  menyulitkan  kinerja  dari perwakilan Republik Indonesia data terjadi masalah.
Selain daripada itu, permasalahan yang timbul lagi  terkait  dengan  kondisi  politik  suatu  negara. Misalnya  saja  pada  konflik  politik  yang  terjadi  di Suriah  terkait  dengan  Pemerintah  Suriah  dengan kelompok Islamic  State.  Pemerintah  Indonesia melalui  KBRI  Damaskus  telah  melakukan  repatriasi pekerja migran asal Indonesia yang berada di Suriah. KBRI  Damaskus  menyiapkan shelter bagi  pekerja migran  yang  hendak  dipulangkan. Padahal, Pemerintah telah melarang secara sementara untuk pengiriman tenaga kerja migran ke Suriah mengingat kondisi yang belum memungkinkan. Repatriasi yang dilaksanakan  ini  bukanlah  hanya  sekali  saja dilakukan  oleh  KBRI  Damaskus,  melainkan hingga berulang  kali  dengan  cara  yang  bertahap. Peran diplomasi  seperti  ini  yang  hendak  dicapai  oleh pemerintah  untuk  melindungi  WNI  terutama  pekerja migran  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang.

## D. SIMPULAN
Telah tersedianya payung hukum serta dasar hukum  untuk  melindungi  tenaga  kerja  migran Indonesia  atau  TKI.  Pemerintah  Republik  Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) telah memiliki organ-organ tersendiri demi melindungi  orang  Indonesia  baik  statusnya  sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau berupa Badan Hukum Indonesia (BHI). Perlindungan yang diberikan berupa  Perlindungan  Teknis,  Perlindungan  Yuridis, serta Perlindungan Politis. Negara merupakan subjek hukum  internasional  yang  memiliki  kewajiban  untuk

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
melindungi  warga  negaranya  yang  berada  di  luar negeri.  Perlindungan  kepada  tenaga  kerja  migran sebagai WNI harus memenuhi 3 (tiga) syarat utama, yakni; an  International  Wrong,  Exhaustion  Local Remedies, dan Link  of  Nationality. Selain  itu Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya  di  luar  negeri  telah  memiliki Pelayanan  Warga  (Citizen  Service)  untuk memberikan  fasilitas  pelayanan  dan  perlindungan bagi WNI.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aust,  A. (2005). Handbook  of  International  Law.
Cambridge: Cambridge University Press.
Suryono, Edy., & Arisoendha, Moenir. (1986). Hukum
Diplomatik,  Kekebalan  dan  Keistimewaannya,
Bandung: Angkasa.
Husein, A. (2006). A Concept Placement and Service
Program  to  Indonesia  Overseas  Migrant Workers. Semarang : Makalah Apjati.
Suryokusumo,  S. (2004). Hukum  Diplomatik  :  Teori dan Kasus. Bandung : Alumni.

## JURNAL
Dewi,  Anggia  Utami.,  &  Sudagung,  Adityo Darmawan.  (2017). Indonesia's  Migrant Domestic  Workers  Within Asean  Community Framework: A Societal And Economic Security Approach. Intermestic: Journal of International Studies, Vol.2, (No.1), pp.20-35.
Diantha,  I  Made  P.  (2015). Protecting  Migrant Workers,  An  Indonesian  Experiences. International Journal of Business, Economics, and Law, Vol.7, Issue 3, pp.53-57.
Forcese,  C. (2006). The  Capacity  to  Protect:
Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War  on  Terror. European  Journal  of International Law, Vol.17, (No.2), pp.374-384. Kusuma,  Ardli  Johan.,  York,  Michael  Ryan.,  &
Wibowo,  Rizki  Hari.  (2015). Violence  against Indonesian Migrant  Workers - A  Causal Analysis. Jurnal  Hubungan  Internasional,
Vol.4, (No.1), pp.47-57.
Mafruhah,  Izza.,  Sarsito,  Totok.,  &  Gravitiani, Evi.
(2012). The Welfare of the Indonesian Workers (TKI) in the Land of a Malay Nation: a Socio- Economic  Analysis. Southeast  Asian  Journal of  Social  and  Political  Issues,  Vol.1,  (No.2), pp.246-271.
Maksum, Ali., & Sahide, Ahmad. (2019). The Chinese Migrant Workers In Indonesia: The Local And Migrant  Workers  Context. Jurnal  Ilmiah Peuradeun, Vol.7, (No.3), pp.511-532.
Nuraeny, H. (2017). Trafficking of Migrant Workers in Indonesia: A Legal Enforcement and Economic Perspective  of  Prevention  and Protection Efforts. European  Research  Studies  Journal, Vol.20, Issue 4B, pp.16-26.
Rahayu,  N.  (2018). Indonesian  Migrant  Worker Policies  and  the  Vulnerability  of  Women Migrant  Workers  to  Becoming  Trafficking Victims:  an  Overview  of  Recent  Legislation.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Journal  of  Southeast  Asian  Human  Rights,
Vol.1, (No.2), pp.159-172.
Rahmawati, M. (2019). Indonesian Worker Protection from  Labour  Exploitation  in  Singapore. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.19, Issue 1, pp.169-185.
Rusli, H. (2006). Metode Penelitian Hukum Normatif:
Bagaimana?. Law  Review  Universitas  Pelita
Harapan, Vol.5, (No.3), pp.45-61.
Setyawati,  D.  (2013). Assets  or  commodities?
Comparing  regulations  of  placement  and protection of migrant workers in Indonesia and the  Philippines. ASEAS - Austrian  Journal  of South-East  Asian Studies, Vol.6,  (No.2), pp.264-280.
Sidik,  Jihan  Djafar.,  &  Elvianti,  Witri.  (2018).  The Consignment of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia and Its Resilience: Examining the Impacts  of  Indonesia’s  Moratorium  Policy. Andalas Journal of International Studies, Vol.7,
(No.1), pp.14-31.
Sihombing,  Haeryip.,  Yaakob,  Mohammad  Yuhazri.,
& Safarudin, Mochamad. (2011). The Business
Perspectives  Strategy  Towards  the  TKI (Indonesia  Migrant  Workers)  Market. Journal of Indonesian Economy and Business, Vol.26,
(No.1), pp.64-89.
Sudewo,  Wahyu  Premono.,  &  Tunggal,  Aprilia Restuning. (2018). Indonesian Migrant Worker Protection:  The  Role  of  BNP2TKI  to  Protect Indonesian  Migrant  Worker  in  Saudi  Arabia 2016  Post  Moratorium. Mediasi:  Journal  of International Relations, Vol.1, (No.1), pp.1-20.
Sulaksono,  E.  (2018). The  Patterns  of  Human Trafficking  of  Indonesian Migrant  Workers: Case  Study  of  the  Riau  Islands and  Johor Border Crossing. Masyarakat Jurnal Sosiologi,
Vol.23, (No.2), pp.167-186.
Tirtosudarmo,  Riwanto.,  &  Mulyani,  Lilis.  (2013).
Indonesia’s  Migrant  Workers  and  Overseas Labor  Policy;  Buruh  Migran  Indonesia  dan Kebijakan  Ketenagakerjaan  Luar  Negeri.
Jurnal  Masyarakat  &  Budaya, Vol.15,  (No.1), pp.49-70.
Widyawati,  A.  (2018). Legal  Protection  Model  for Indonesian  Migrant  Workers. Journal  of Indonesian  Legal  Studies, Vol.3,  (No.2), pp.291-304.

## PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri Nomor PER-19/MEN/V/2006 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri