## UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGANI PARKIR LIAR DI KOTA PROBOLINGGO
1 Verto Septiandika, 2 Andhi Nur Rahmadi, 3 Deki Hariyanto
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringu Probolinggo vertoseptiandika@upm.ac.id , andhi.iansyah@gmail.com , dekihariyanto09@gmail.com
Abstrak – Pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  hasil  analisis  upaya dinas  perhubungan  dalam  menangani  parkir  liar  di  kota  Probolinggo.  Penelitian dilaksanakan  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Probolinggo  menggunakan  metode analisis  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  berasal  dari  instrumen  yang digunakan  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  dilaksanakan berulang guna mendapatkan data yang valid.
Kata Kunci: Upaya, Parkir Liar, Dinas Perhubungan
Abstract – This study aims to obtain the results of an analysis of the efforts of the transportation  service  in  dealing  with  illegal  parking  in  the  city  of  Probolinggo.  The research  was  conducted  at  the  Probolinggo  City  Transportation  Office  using  a descriptive qualitative analysis method. Data collection comes from the instruments used in  the  form  of  interviews,  observations,  and  documentation  which  are  carried  out repeatedly to obtain valid data.
Keywords: Efforts, Illegal Parking, Department of Transportation

## PENDAHULUAN
Kota Probolinggo merupakan  kota  di  Jawa  Timur yang  terletak  di  wilayah  Tapal Kuda,  dan  menjadi  jalur  utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dengan  Pulau  Bali.  Sejalan dengan  pertumbuhan  penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan  pribadi  yang  dimiliki
oleh  warga  Kota  Probolinggo juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan tingginya  arus  kendaraan  di jalan  raya,  yang  mengakibatkan kemacetan. Masalah kemacetan seringkali  terjadi  pada  kawasan yang memiliki intensitas kegiatan, penggunaan lahan serta  jumlah  penduduk  yang sangat  tinggi  serta volume lalu lintas  yang  tinggi  dan  secara terus  menerus (through  traffic), seperti pasar, kawasan pertokoan dan sebagainya. Menurut Mustikarani  (2016:144)  hal  ini disebabkan oleh adanya percampuran  lalu  lintas  yang terjadi, dimana biasanya berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya, selain juga berpengaruh terhadap terganggunya kegiatan dilingkungan sekelilingnya. Lebih lanjut beliau juga mengungkapkan, bahwasanya dampak luas kemacetan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan sosial, ekonomi  serta  budaya  di  suatu daerah.
Dampak sosial yang ditimbulkan, biasanya menimbulkan  stress,  kesal,  lelah yang dialami pengendara, bahkan  secara  luas  berpengaruh terhadap  psikologi  penduduk yang  ada  di  sekitar  wilayah tersebut.  Sedangkan  dari  segi ekonomi bisa berdampak terhadap hilangnya waktu pengendara, bertambahnya biaya untuk  membeli  bahan  bakar
yang lebih banyak karena kemacetan.  Sedangkan  secara budaya dapat dilihat dari banyaknya  pengguna  jalan  yang tidak tertib, pemakai jalan melawan arus, kurangnya petugas lalu lintas yang mengawasi,  permukaan  jalan tidak  rata,  tidak  ada  jembatan penyeberangan,  dan  tidak  ada pembatasan jenis kendaraan hingga kendaraan  yang parkir di badan  jalan.  Secara  gamblang Boediningsih  (2011:122)  juga mengungkap hal diatas merupakan faktor penyebab kemacetan.
Sebagaimana diungkap oleh Boediningsih diatas, bahwa salah  satu  penyebab  kemacetan adalah  adanya  kendaraan  yang parkir di badan jalan. Seharusnya jalan digunakan sebagai  arus  kendaraan  umum, sebagaimana  amanat  Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan,  bahwa  hak utama dari pengguna jalan adalah kelancaran. Hal ini sesuai pula  dengan  hasil  observasi peneliti  yang  melihat  langsung titik kemacetan di Kota Probolinggo,  yang salah  satunya sebagai akibat dari adanya parkir di  badan  jalan,  serta  berdasar hasil  wawancara  awal  dengan informan yang menyatakan bahwa:
“Titik kemacetan di Kota Probolinggo  yaitu  Jalan  Dr. Soetomo, Jalan Panglima
Sudirman,  Jalan  Dr  Soetomo,
Jalan  Gatot  Subroto,  dan  Jalan
Suroyo.  Jalan  tersebut  sering digunakan para pengendara kendaraan  untuk  memarkirkan kendaraannya untuk kepentingan pribadi” (Hasil wawancara dengan Bapak Purwantoro selaku  Kepala  Bidang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo    pada  Sabtu,  07 Maret 2020, pukul 14:00 WIB). Dari  uraian  diatas,  maka sudah seyogyanya penataan parkir  di  Kota  Probolinggo mendapatkan  perhatian  serius dari  pihak  yang  terkait,  dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan  Kota  Probolinggo. Sejatinya,  permasalahan  parkir di Kota Probolinggo telah diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kota Probolinggo  Nomor  3  Tahun
2019  tentang  Penyelenggaraan Parkir. Dalam ketentuan tersebut penyelenggaraan parkir dilaksanakan di  luar ruang  milik jalan  dan  di  dalam  ruang  milik jalan  (Pasal  6).  Dua  hal  tersebut merupakan penyelenggaraan parkir  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang dalam pelaksanaannya  dapat  bekerja sama  dengan  Daerah  lainnya dan/atau  pihak  ketiga  yang berbentuk  perseorangan  maupun badan  (Pasal  7  ayat  4).  Adapun dalam  pasal  lain,  dinyatakan bahwa  pengaturan  perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip; a. kepastian hukum, b. transparan, c. akuntabel, d. seimbang, e. keamanan  dan  keselamatan,  f.
ketertiban  dan  kelancaran  lalu lintas (Pasal 2).
Dalam  konteks  untuk memenuhi  unsur  keamanan  dan keselamatan,  serta  ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana  termaksud  dalam Pasal  2  diatas,  maka  salah  satu upaya  yang  dilakukan  oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo  adalah  melakukan uji  coba  parkir  baru  di  sekitar pasar baru,  yang dilakukan pada hari  selasa  12  Februari  2019 selama dua minggu untuk melihat  efektivitasnya.  Dari  uji coba  parkir  ini  akan  mengatur lokasi-lokasi  parkir  kendaraan bagi  roda  dua,  roda  empat,  serta becak.  Lokasi  alternatif  untuk parkir pengunjung pasar maupun toko  telah  disiapkan  oleh  Dinas Perhubungan  Kota  Probolinggo.
Menurut Sumadi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo  “uji  coba  penataan parkir  ini  untuk  mengurangi kemacetan  di  sekitar  pasar  baru. Jika  sebelumnya  parkir  di  utara ada  dua  baris,  sekarang  hanya boleh  satu  baris  saja”.  Parkir  di utara  pasar  baru  sejak  dari tikungan  Jl.  Brigjen  Katamso sampai  tikungan  Pasar  Gotong Royong  bisa  digunakan  untuk roda  dua.  Begitu  juga  dari tikungan  Ruko  Jalan  Panglima Sudirman  sampai  Jalan  Cut
Nyak Dien, hanya bias
digunakan  untuk  sepeda  motor. “Sedangkan  untuk  roda  empat bisa  diparkir  tepat  di  depan Pasar  Baru  atau  parkir  di  sisi selatan,  begitu  juga  dengan
becak”.  Becak  boleh  parkir  di depan  pasar  agar  memudahkan pengunjung pasar, terutama pedagang keliling untuk mengangkat sayur. Dinas Perhubungan juga akan menempatkan  petugas  di  lokasi- lokasi  parkir  tersebut  untuk mengingatkan  warga  terkait  uji coba  parkir  (Radar  Bromo,  20 Februari 2019). Namun demikian,  berdasarkan  observasi peneliti,  di  jalan  sekitar  pasar baru  tersebut  nyatanya  masih mengalami kemacetan dan parkir yang sudah diatur sedemikian  rupa  yakni,  sisi selatan  tempat  parkir  khusus
untuk  mobil,  masih  digunakan untuk  parkir  sepeda  motor. Belum  lagi  di  titik-tik  lain seperti  di  Jalan  Gatot  Subroto, Jalan Pahlawan, dan sebagainya.
Berdasarkan latar belakang  diatas,  maka  rumusan masalah  yaitu  1)  Bagaimana Upaya Dinas Perhubungan Dalam  Menangani  Parkir  Liar Di Kota Probolinggo?. Penelitian  bertujuan  untuk  1) Mengetahui  dan  menganalisis Upaya Dinas Perhubungan Dalam  Menangani  Parkir  Liar Di Kota Probolinggo. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Upaya Upaya  merupakan  suatu usaha yang dilakukan berdasarkan  permasalahan  yang ada  agar  mencapai  suatu  tujuan dan  dapat  memecahkan  suatu permasalahan.  Dalam  (Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia)  kata upaya  berati  usaha,  ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud,memecahkan persoalan,mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dalam  kamus  Besar  Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa  kata  upaya  memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar, dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan  persoalan,  mencari jalan keluar. Upaya Dinas Perhubungan  Kota  Probolinggo dalam mengatasi penataan parkir, guna mengurangi kemacetan  di  Jalan  Umum  Kota Probolinggo. Menggunakan teori manajemen dari George R.Terry, 1958  dalam  bukunya Principles of  Management (Sukarna,  2011: 10).  Manajemen  sangat  penting bagi  setiap  aktivitas  individu atau  kelompok  dalam  organisasi untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses ( process  oriented )  yang  berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi  lebih  efektif  atau  dapat menghasilkan  tindakan  dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab  itu,  tidak  akan  ada organisasi  yang  akan  sukses apabila tidak menggunakan
manajemen  yang  baik.  (Torang, 2013: 165). Berdasarkan pengertian diatas, saya berpendapat bahwa yang dimaksud  dengan  Manajemen adalah  ilmu  mengatur  proses untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai. Upaya tersebut dapat dilihat dari planning (perencanaan)  yang  dibuat  oleh Dinas Perhubungan dalam menata  parkir  untuk  mengatasi kemacetan, kemudian organizing (pengorganisasian) bekerjasama  dengan  beberapa organisasi  atau  instansi  dalam upayanya  mengatasi  penataan parkir  di  Jalan  Umum  Kota Probolinggo,  dan  juga actuating (pelaksanaan)  kepada  seluruh pegawai Dinas Perhubungan dalam  hal  mengatasi  penataan parkir serta controlling (pengawasan)  yang  dilakukan dalam  hal  mengontrol  seluruh kegiatan  Dinas  Perhubungan agar seluruh kegiatan bisa berjalan  lancar  sesuai  dengan apa yang diinginkan. 1) Planning (Perencanaan) George R. Terry dalam  bukunya Principles  of Management (Sukarna, 2011:10) mengemukakaan tentang Planning sebagai berikut, yaitu  “...Perencanaan adalah  pemilih  fakta  dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan- perkiraan  atau  asumsi-asumsi
untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan  merumuskan  kegiatan- kegiatan yang diperlukan untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan.” Planning (perencanaan) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo  untuk  mengatasi kemacetan  yang  terjadi  di Jalan Umum Kota Probolinggo, dengan cara melakukan penataan parkir di sepanjang jalan yang mengalami titik kemacetan. 2) Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian tidak  dapat  diwujudkan  tanpa ada  hubungan  dengan  yang lain  dan  tanpa  menetapkan tugas-tugas  tertentu  untuk masing-masing  unit.  George R.  Terry  dalam  bukunya
Principles  of  Management (Sukarna, 2011:10) mengemukakaan tentang organizing sebagai berikut, yaitu “…Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan- kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor physik yang cocok  bagi  keperluan  kerja dan  penunjukkan  hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap  setiap  orang  dalam hubungannya dengan
pelaksanaan  setiap  kegiatan yang diharapkan.”
3) Actuating (Pelaksanan) Menurut  George  R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna,  2011: 82) mengatakan bahwa “…Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong  semua  anggota kelompok agar supaya berkehendak  dan  berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan  dengan  ikhlas  serta serasi  dengan  perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian  dari  pihak pimpinan.” Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung  kepada  planning dan organizing yang baik, melainkan  juga  tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan  efektif  karena  dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget , standard ,
metode  kerja,  prosedur  dan program. (Sukarna, 2011: 82- 83). Dinas Perhubungan melakukan  pembagian  tugas kepada masing-masing pegawainya  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsinya. Hal tersebut dilakukan dengan  tujuan  pegawai  bisa mengetahui permasalahan yang  terjadi  dan  memberikan solusi. 4) Controlling (pengawasan) Control mempunyai perananan  atau  kedudukan yang  penting  sekali  dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji  apakah  pelaksanaan kerja  teratur  tertib,  terarah atau tidak. Walaupun planning , organizi ng, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah,  maka  tujuan  yang telah  ditetapkan  tidak  akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegaiatan agara tertuju kepada  sasarannya,  sehingga tujuan  yang  telah  ditetapkan dapat tercapai.

## Pengertian Parkir
Pengertian tentang parkir  ada  dua,  yaitu  tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan  juga  adalah  tempat pemberhentian kendaraan
untuk  jangka  waktu  yang  lama atau  sebentar  sesuai  dengan kebutuhannya (Winaya, 2017).
Sebagaimana diungkap oleh Winajaya diatas, Tempat-tempat  pemberhentian (parkir) kendaraan yang bersifat sementara dalam waktu  relatif  singkat  seperti menaikkan  dan  menurunkan penumpang untuk bongkar barang. Tetapi ada juga kendaraan yang berhenti dengan  waktu  yang  relatif
lama,  misalnya  untuk  kegiatan belanja,  ke  kantor,  ke  sekolah dan  kegiatan  lainnya,  sehingga dibutuhkan  tempat  parkir  bagi kendaraan-kendaraan
yang akan berhenti tersebut. a. Karakteristik Parkir Persoalan  parkir  jika tidak  ditangani  dengan  baik maka  akan  berdampak  pada kemacetan lalu lintas dijalan.  Dengan  banyaknya ruas jalan yang diperuntukkan  untuk  parkir badan  jalan (parking  on  the street) maka  perlu  adanya penataan  parkir  yang  baik. Apalagi  ditambah  dengan fenomena  jumlah kendaraan yang terus menerus bertambah  sedangkan  ruang parkir  terbatas.  Oleh  karena itu, dibutuhkannya pemahaman karakteristik parkir  dalam  mengurangi persoalan tersebut. Karakteristik  parkir merupakan  suatu  ukuran atau  besaran  yang  dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan fasilitas  ruang  yang  dapat digunakan  serta  digunakan dalam mengendalikan kebutuhan parkir (Abubakar 2011:75). Dengan memahami  dan  mengetahui karakteristik parkir itu sendiri maka dapat mengambil keputusan mengenai  penataan  parkir yang baik dan sesuai dengan peruntukannya.
b. Tipe penataan parkir 1) Parkir  di  dalam  ruang milik jalan Parkir di dalam ruang  milik  jalan  adalah parkir  yang  berada  di  tepi jalan  umum  dan  atau  parkir insidentil. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang peyelenggaraan parkir. Dalam  ketentuan  tersebut penggunaan  dan  penetapan ruang  milik  jalan  untuk parkir  dapat  diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/ atau hari dengan rambu  parkir  (Pasal  13  ayat 2).
2) Parkir di luar ruang milik jalan
Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang peyelenggaraan parkir. Parkir  di  luar  ruang  milik jalan  adalah  parkir  yang berada  di  halaman  gedung parkir khusus, gedung parkir pendukung, pelataran atau taman parkir khusus, dan pelataran atau taman parkir  pendukung  (Pasal  8 ayat  1).  Adapun  dalam pasal lain, dinyatakan bahwa penyelenggara parkir  di  luar  ruang  milik jalan  agar  menyediakan fasilitas parkir khusus untuk penyandang disabilitas,  orang  lanjut
usia, ibu  hamil dan sepeda
(Pasal 17 ayat 1).
3) Pengendalian parkir dijalan Peraturan  daerah Kota  Probolinggo  Nomor 3  Tahun  2019  pasal  15 menyatakan  bahwa  setiap orang/  badan  yang  akan menggunakan  ruang  milik jalan sebagai tempat parkir untuk  kegiatan  tertentu yang  bersifat  insidentil, harus  mendapatkan  izin dari  Walikota  (ayat  1). Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala  Dinas  (ayat  2). Penggunaan  ruang  milik jalan sebagai tempat parkir untuk  kegiatan  tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan  kegiatan harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan METODE Berdasarkan  tujuan  yang ingin dicapai peneliti, metode penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai pendekatan untuk memahami fenomena  yang  dipilih  untuk  diteliti, karena dalam penelitian ini menggambarkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada di Kabupaten Probolinggo tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan fenomena yang
ada,  baik  fenomena  alam  maupun buatan  manusia.  Fenomena  tersebut dapat berupa fungsi, sifat, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan
fenomena lainnya. (Sukmadinata,
2006). Tujuan dari penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat gambaran yang akurat tentang
kelompok,
menggambarkan
mekanisme  proses  atau  hubungan, memberikan gambaran lengkap dalam  bentuk  verbal  atau  numerik, memberikan  informasi  dasar  tentang hubungan,  dan  akhirnya  membuat serangkaian kategori dan mengklarifikasikan.  Penelitian  ini dilakukan di KPU Kabupaten Probolinggo.  Informan  penelitian  ini antara  lain  anggota  KPU  Kabupaten Probolinggo,  pejabat  PPS,  Panwaslu dan  penyandang  disabilitas.  Untuk mendapatkan  data  yang  cukup, penulis menggunakan teknik pengumpulan  data  yang  tersedia secara  serentak  ,  setiap  teknik  saling berkaitan  satu  sama  lain,  teknik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data primer
a) Wawancara (interview )
Wawancara  dilakukan
secara  terstruktur  dengan membatasi pertanyaan informan yang telah
ditulis sebelumnya sehingga pertanyaan dalam  proses  wawancara lebih  terarah  pada  tujuan penelitian. b) Pengamatan (observasi) Proses observasi diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti. Kemudian melakukan survei untuk memperoleh gambaran  umum  tentang tujuan  penelitian.  Data yang diamati dapat berupa  gambaran  sikap, tingkah  laku,  aktivitas, dan semua interaksi antar manusia.
2. Pengumpulan Data sekunder
a) Studi kepustakaan
Studi kepustakaan melalui  studi  literatur seperti  buku,  artikel,  dan jurnal yang dianggap relevan  sesuai  dengan masalah yang diteliti. b) Studi dokumentasi Dokumentasi  digunakan oleh peneliti yang meneliti situasi dan kondisitempat  penelitian, menyalin buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan  foto  atau  gambar yang  digunakan  untuk mendukung penelitian. Dokumentasi  merupakan
catatan
peristiwa/kejadian  yang telah  terjadi.  Dokumen
tersebut  juga  bisa  berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tipe Penataan Parkir Yang Di Terapkan  Oleh  Pemerintah Kota Probolinggo Parkir  Di  Dalam  Ruang  Milik Jalan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, hal tersebut memaparkan  bahwa  posisi parkir  di  dalam  ruang  milik jalan.  Posisi  ini  merupakan lokasi  parkir  yang  berada  di tepi  jalan  umum  serta  parkir
tergolong dalam parkir insidentil. Konsep posisi parkir  ini  memberlakukan batasan waktu yang didukung dengan adanya rambu. Adanya  kebijakan  tersebut sebelumnya sudah menjalankan tahap perencanaan di Kota Probolinggo.  Pemeritah  Kota Probolinggo mengatur Perencanaan  tersebut  tidak hanya untuk mengatasi masalah tata ruang tetapi juga konsep pelayanan kepada masyarakat. Agar  tercipta ketertiban, keteraturan,
keamanan,  serta  kelancaran lalu  lintas.  Terlebih  lokasi parkir  berada  di  tepi  jalan umum. Pengorganisasian lokasi parkir  di  dalam  ruang  milik jalan  dapat  dikelola  oleh Pemerintah Daerah serta Badan Usaha maupun individu.  Pemerintah  Daerah dapat  menetapkan  parkir  di dalam ruang milik jalan untuk memudahkan akses masyarakat menikmati kepentingan publik. Konsepnya  mengorientasikan pada  estimasi  potensi  parkir. Sepenuhnya  diatur  dengan adanya  peraturan  Walikota. Sedangkan yang dikelola badan usaha maupun individu juga  dapat  diterapkan  dengan perjanjian  kerjasama  sebagai aktivitas usaha.
Pelaksanaan tata kelola parkir di  dalam  ruang  milik  jalan dengan  menggunakan  ruang milik  jalan  untuk  tempat parkir hanya dapat terselenggara  pada  jalan  kota sesuai kawasan kendali parkir.  Seluruh  titik  lokasi parkir  dalam  ruang  milik jalan  atas  dasar  keputusan Walikota, serta di delegasikan  kepada  kepala dinas dan menempatkan petugas  sebagai  pengatur, penjaga, dan lainnya. Penetapannya  diperbolehkan menggunakan tepi jalan dalam status insidentil. Syarat dari parkir dalam ruang milik jalan  meliputi  memiliki  dua
jalur  setiap  arah  pada  jalan kota, ada jaminan keselamatan  dan  arus  lancar, kemudahan akses bagi masyarakat, melestarikan lingkungan  atau  artinya  tidak merusak nilai fungsi lingkungan, tidak mengganggu hak pejalan kaki,  dan  tidak  mengganggu mobilisasi bagi disabilitas. Pengawasan  kelola  parkir  di dalam  ruang  milik  jalan dilakukan evaluasi dalam kurun waktu dua tahun sekali. Kegiatan  evaluasi  menerima aduan masyarakat hingga pengamatan  langsung  oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Pengawasan tegas  diberlakukan  terutama bagi  lokasi  parkir  yang  dapat mengganggu ketertiban, keselamatan,  dan  arus  lalu lintas. Selain  itu  lokasi parkir tepi  jalan  dapat  di  tertibkan atau  di  cabut  ijinnya  jika disekitar  area  tersebut  telah tersedia  gedung  parkir  sesuai SRP.

## Parkir  di  luar  ruang  milik jalan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota  Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, hal tersebut memaparkan  bahwa  posisi parkir  di  luar  ruang  milik jalan.  Posisi  ini  merupakan lokasi  parkir  pada  halaman
gedung parkir khusus, gedung  parkir  pendukung, pelataran  atau  taman  parkir khusus,  dan  pelataran  atau taman parkir pendukung. Konsep posisi parkir ini tetap mengorientasikan pada dampak  atau  akibat  bagi  arus lalu  lintas  sesuai  dengan perundag-undangan. Adanya  kebijakan  tersebut sebelumnya sudah menjalankan tahap perencanaan di Kota Probolinggo.  Pemeritah  Kota Probolinggo menyusun perencanaan yang disesuaikan  dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merancang jaminan keselamatan  bagi  masyarakat dan  arus  lalu  lintas  tetap lancar,  rancangan  jaminan keamanan  dan  keselamatan masyarakat yang menggunakan  layanan  parkir, adanya  akses  bagi  warga disabilitas,  dan  memenuhi standar  minimal  SRP.  Selain itu  bangunan  parkir  luar ruang  milik  jalan  tidak  boleh melanggar area ruang terbuka hijau.  Seluruh  perijinan  dan ketentuan  parkir  luar  ruang milik jalan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dari Walikota Probolinggo. Pengorganisasian lokasi parkir  di  luar  ruang  milik jalan sama dengan pengelolaan  parkir  di  dalam ruang milik jalan. Pemerintah Daerah  serta  Badan  Usaha maupun individu bekerjasama  dalam  kelola parkir ini. Pemerintah Daerah dapat  membuka  ruang  parkir di dalam kantor untuk pendukung  layanan  sektor publik khusus bagi masyarakat  datang  ke  kantor instansi.  Tempat  usaha  atau individu dapat membuka tempat parkir untuk membuka akses dan kemudahan  bagi  pengguna parkir.  Sepenuhnya  diatur dengan adanya peraturan Walikota.
Pelaksanaan tata kelola parkir di  luar  ruang  milik  jalan memiliki  kriteria,  pertama setiap  wilayah  atau  kawasan usaha harus didukung adanya area  parkir  yang  memadai sesuai  SRP.  Area  parkir dilarang memakan bahu
jalan,  trotoar,  dan  saluran  air tertutup.  Kedua,  bagi  tempat usaha  yang  saling  berdekatan atau  halaman  parikir  terbatas dapat bersama-sama membangun  tempat  parkir. Artinya beberapa gedung atau bangunan usaha dapat memiliki  1  tempat  parkir yang dikelola bersama. Ketiga, seluruh bentuk bangunan atau halaman parkir  perlu  disusun  dengan perjanjian  kerjasama.  Serta ketentuan  penyedian  tempat parkir  di  luar  ruang  milik jalan mengikuti aturan Walikota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pembangunan dan
pengembangan  parkir  di  luar ruang  milik  jalan  dengan teringrasi kawasan pemukiman, perkantoran, industri, dan transportasi umum. Pengawasan  kelola  parkir  di luar ruang milik jalan dilakukan evaluasi secara bertahap dan berkala. Pengawasan tidak hanya dilakukan  pemerintah  daerah Probolinggo  tetapi  juga  perlu partisipasi  masyarakat  dalam mengawasi. Pengawasan tidak hanya terkait pelanggaran  lalu  lintas  dan penyalahgunaan ruang terbuka  hijau  saja.  Tetapi juga perlu pengawasan terhadap fasilitas bagi disabilitas,  masyarakat  lanjut usia,  wanita  hamil,  serta  ada area  khusus  parkir  sepeda atau kendaraan tidak bermotor. Selain itu pengawasan area parkir harus memiliki  kriteria  letak  parkir dekat  dengan  gedung  yang dituju  maupun  dekat  dengan gerbang    parkitr  harus  luas serta  ada  akses  dan  ruang bagi  kursi  roda  atau  kereta bayi,  dan  area  parkir  harus didukung  dengan  simbol  dan penerangan yang cukup.
Pengendalian parkir dijalan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota  Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, hal tersebut
memaparkan  bahwa  posisi parkir  di  jalan  perlu  ada pengendalian. Agar tidak semua  jalan  dapat  dijadikan lahan  parkir  liar.  Pemerintah Kota  Proboliggo  menetapkan persyaratan penyediaan parkir.  Misalnya  larangan untuk  parkir  di  rambu-rambu larang  parkir  dan  tepi  jalan yang  mengganggu  arus  lalu lintas  serta  mengganggu  hak pejalan kaki.
Perencanaan pengendalian parkir di jalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Parkir  di  tepi  jalan tetap ada jaminan keselamatan  dan  arus  lalu lintas  yang  lancar.  Tetap berorientasi pada tingkat keamanan  dan  keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa parkir dengan  mudah.  Kebereadaan parkir di jalan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Tetap menyediakan akses bagi disabilitas dan lansia. Keberadaan parkir jalan boleh diselenggarakan adanya SRP minimal. Pengorganisasian  parkir  di jalan dengan melibatkan berbagai pihak. Seprti Walikota  sebagai  pihak  yang mengeluarkan keputusan, kebijakan, regulasi dan melakukan pengawasan. Peran  Walikota  Probolinggo di dukung oleh Dinas Perhubungan  yang  bertugas dilapangan  sebagai  pelaksana
di lapangan, pengawasan, dan sekaligus melakulan evaluasi.
Badan  usaha  atau  individu yang  turut  serta  membangun lahan parkir agar tidak memakan bahan jalan dengan bentuk  perjanjian  kerjasama. Terkahir adalah peran petugas  parkir  yang  disiplin pemgaturan parkir, transparan dengan memberlakukan karcis  parkir,  menggunakan seragam, memiliki tanda pengenal,  dilengkapi  alat  dan peluti,  tidak  membuka  parkir liar, dan lainnya. Pelaksanaan pengendalian parkir di jalan dengan SRP di dalam ruang milik jalan dapat dibuat  serong  atau  paralel dengan mengorientasikan kondisi  jalan  yang  lebar; Memperhatikan  olume  lalu lintas;  karakteristik  rata-rata kecepatan; dimensi kendaraan; fungsi lahan sekitarnya;  dan  fungsi  jalan. Sarana parkir sebagai pengendalian  parkir  di  jalan adalah rambu lalu lintas yang menunjukkan  tempat  parkir dan/atau  rambu  tambahan yang  menerangkan  batasan waktu  dan  cara  parkir;  ada rambu  yang  menerangkan zona  tempat  parkir  dan  tarif layanan  parkir;  menyediakan karcis parkir, dan memberlakulan petugas parkir. Bentuk  pengendalian  parkir di jalan dengan adanya pemberlakukan larangan. Meliputilarangan  penyedian
parkir  tanpa  izin  dan  atau berada di depan komplek/gang, rumah/toko, kantor pemerintah atau swasta,  dan  tempat  ibadah keagamaan  yang  menutup akses  jalan  disertai  dengan praktik  intimidasi.  Larangan menggunakan  badan  jalan sebagai  tempat  parkir  untuk keperluan  sendiri  atau  usaha pokok tertentu kecuali ditentukan  lain  berdasarkan kewenangan Walikota sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Daerah yang mengatur  tentang  Retribusi Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan  Umum  dan  Tempat Khusus Parkir. Laramgan penyalahgunaan  sarana  dan prasarana  pelayanan  parkir atau  menggunakan  trotoar tempat  pejalan  kaki  sebagai tempat  pelayanan  parkir  atau dengan  maksud  menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang  ditentukan;  dan  wajib mengatur  area  parkir  yang dapat menimbulkan
kemacetan arus lalu lintas.
Larangan  selanjutnya  adalah menyediakan parkir di tempat pejalan  kaki,  jalur  sepeda, tempat penyeberangan, tikungan, oersimpamgan, jembatan,  terowongan  tempat yang  mendekati  perlintasan sebidang,  dan  area  parkir jangan menjadi trmpat
bongkar  muat  barang  serta naik turun penumpang.
Pengawasan  dan  pembinaan pada  penyelenggaraan  parkir diterapkan oleh walikota Probolinggo.  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota. KESIMPULAN Upaya Pemerintah Kota Probolinggo  melalui  Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam menangani  parkir  liar  dengan mengutamakan  implementasi kebijakan  Peraturan  Daerah Kota  Probolinggo  Nomor  3 Tahun  2019.  Regulasi  posisi parkir terdapat 2 ruang meliputi  parkir  dalam  ruang milik  jalan  dan  luar  ruang milik  jalan.  Seluruh  bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan telah diatur pemerintah Kota Probolinggo mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Begitu juga bentuk pengendalian parkir di tepi  jalan  menunjukkan dapat di berlakukan dengan pemenuhan  kriteria  SRP  dan menghindari  larangan.  Hal tersebut  sudah  tertera  pada regulasi dan ketentuan Walikota Probolinggo. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing  penelitian  dan kepada seluruh informan yang
bersedia berbagi
informasi  terkait  pada  proses penyusunan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, D. (2013).
Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda. Ejournal sosiatri- sosiologi , 1 (1), 10- 19.
Boediningsih,  W.  2011. Dampak  kepadatan lalu  lintas  terhadap polusi  udara  kota surabaya.  Jurnal,  h. 122  -132.  Diunduh dari http://ejournal.narota ma.ac.id Moleong, L. J. (2004).
Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. Mustikarani Wini, Suherdiyanto, (2016) “Anaisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas  di  Sepanjang
Jalan  H  Rais  A Rahman (Suijawi) Kota Pontianak Vol.14 No.1”, diakses  melaui  situs https://journal.ikippg riptk.ac.id/index.php /edukasi/article/view /292,  diakses  pada tanggal 8 Maret 2023 Soekmadinata, Nana Syaodih. 2006.
Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sukarna.   2011. Dasar- Dasar   Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
Torang,  Syamsir
(2013).  Organisasi dan  Manajemen (Perilaku,  Struktur,
Budaya  dan Perubahasn Organisasi). Bandung: Alfabeta.