ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

## Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan
Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018
Nora Angelina, Yulia Efni, M. Rasuli
Program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Dengan  Pengawasan  Sebagai Variabel  Moderating  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau  Tahun  2014  –  2018.  Populasi  dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah yang ada di Provinsi Riau sebanyak 12 (dua belas) Kabupaten/Kota  selama  tahun  2014  –  2018.  Metode  pengambilan  sampel  menggunakan  metode sensus atau sampel jenuh, yaitu seluruh populasi menjadi sampel penelitian sehingga total sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah 60.  Hasil dalam penelitian  ini  bahwa  belanja  modal, pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  daerah.  Pengawasan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan . Pengawasan  dapat  memoderasi  antara  belanja  modal,  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi umum dan kinerja keuangan daerah
Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kinerja Keuangan Daerah dan Pengawasan
ABSTRACT  : This  study  aims  to  see  and  the  effect  of  capital  expenditure,  local  revenue  and general  allocation  funds  on  financial  performance  with  supervision  as  a  moderating  variable  in regencies  /  cities  of  Riau  Province  in  2014-2018.  The  population  in  this  study  is  the  regional financial  performance  in  Riau  Province  as  much  as  12  (twelve)  Districts  /  Cities  during  2014  - 2018.  The  sampling  method  used  the  census  method  or  saturated  samples,  namely  the  entire population  became  the  research  sample  so  that  the  total  sample  used  in  this  study  was  60.  The results in this study are that capital expenditures, local revenue and general allocation funds have a  significant  positive  effect  on  regional  financial  performance.  Supervision  has  a  significant positive effect on financial performance. Supervision can moderate between capital expenditures, local revenue and general allocation funds and regional financial performance.
Keywords: Capital Expenditures, Regional Original Income, General Allocation Funds, Regional Financial Performance and Supervision
Email Address : noraangelina@gmail.com
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan  yang  dimiliki  daerah  untuk membuat  peraturan  daerah,  menyusun  dan melaksanakan  kebijakan,  serta  mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015:231). Penerapan kebijakan  otonomi  daerah  menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Salah satu untuk mengukur  kinerja  keuangan  daerah  dalam penelitian ini adalah dengan cara memakai rasio  kemandirian  yang  digambarkan melalui  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap  sumber  dana  ekstern.  Rasio kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah yang  berasal  dari  sumber  lain,  misalnya bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari pinjaman.  Rasio  kemandirian  bertujuan untuk  menggambarkan  ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  daerah (Halim,  2014:233).  Berikut  data  tabel  1.1 kinerja  keuangan  yang  dilihat  dari  rasio kemandirian dari tahun 2014-2018 :
Tabel  1  :  Data  kinerja  keuangan  di  ukur  dengan  rasio  kemandirian  Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 Kab/Kota Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian 2014 2015 2016 2017 2018 Kuantan Singingi 4,56 6,12 5,49 8,97 6,18 Indragiri Hulu 7,38 10,42 7,63 12,21 8,53 Indragiri Hilir 6,21 8,47 7,77 13,48 9,53 Pelalawan 6,20 9,07 8,25 14,16 10,65 Siak 13,26 24,09 11,15 19,11 14,10 Kampar 7,59 11,25 8,18 16,76 11,50 Rokan Hulu 6,72 7,05 7,10 18,10 6,39 Bengkalis 6,80 10,67 7,43 9,34 10,50 Rokan Hilir 3,74 7,29 6,30 12,57 6,89 Kepulauan Meranti 5,64 6,56 5,37 9,23 6,97 Pekanbaru 22,95 31,27 31,20 47,31 38,34 Dumai 14,65 20,27 24,90 31,60 30,75 X 8,81 12,71 10,90 17,74 13,36 Keterangan :
1. Tinggi   75% - 100%
2. Sedang 50% - 75%
3. Rendah 25% - 50%
4. Rendah sekali  0%  - 25%
Sumber : BPKAD Provinsi Riau, 2020.
Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota  se-Provinsi  Riau  periode tahun 2014 s.d. 2018 yang di ukur dengan rasio  kemandirian  sangat  rendah  sekali
karena  tidak  ada  satupun  kabupaten/kota yang  rasio  kemandirianya  melebihi  50%. Hal  ini  tentunya  akan  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  dan  pembangunan suatu daerah dimana sangat
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
ketergantungannya pemerintah daerah terhadap  sumber  dana  luar  atau  eksternal. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber dana  eksternal.  Semakin  tinggi  rasio kemandirian  mengandung  arti  bahwa tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah  pusat  dan  propinsi)  semakin rendah,  dan  demikian  pula  sebaliknya. Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan  retribusi daerah  yang merupakan  komponen  utama  pendapatan asli  daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Salah  satu  faktor  terjadinya  kinerja keuangan  daerah  yang  baik  dari  sisi belanja modalnya. Belanja modal merupakan  suatu  pengeluaran  yang  dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka  pembentukkan  modal  yang  ada. Belanja  modal  adalah  suatu  pengeluaran
yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau  investasi  yang  ada  sehingga  akan memberikan manfaat tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke  dalam  pembukuan  akuntansi,  dengan kata lain belanja modal akan
mempengaruhi  posisi  keuangan.  Rasio belanja  modal  terhadap  total  belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang  dibelanjakan  untuk  belanja  modal. Belanja  modal  ditambah  belanja  operasi, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah,  selain  dari  sektor  swasta,  rumah tangga,  dan  luar  negeri.  Oleh  karena  itu, semakin  tinggi  angka  rasionya,  semakin baik  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Sebaliknya,  semakin  rendah angkanya,  semakin  buruk  pengaruhnya terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Realisasi belanja  modal  daerah  kabupaten/kota  se- Provinsi  Riau  untuk  periode  tahun  2014  - 2018  disajikan  pada  tabel  1.2  sebagai berikut:

## Tabel 2 : Realisasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun
2014 - 2018 Kab/Kota Realisasi Belanja Modal (Milyar rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 Kuantan Singingi 358,43 326,74 178,02 203,27 196,80 Indragiri Hulu 557,61 320,88 246,98 247,69 138,09 Indragiri Hilir 394,04 358,40 415,38 353,14 213,66 Pelalawan 327,48 453,58 454,68 254,67 161,28 Siak 1.005,35     1.005,35 252,76 216,46 179,48 Kampar 624,43 490,40 377,69 352,06 315,56 Rokan Hulu 330,67 279,25 252,87 330,43 353,29 Bengkalis 1.316,32     1.815,70 765,74 982,28 903,41 Rokan Hilir 561,19 465,85 399,64 339,74 217,56 Kepulauan Meranti 289,13 196,50 255,39 173,84 169,80 Pekanbaru 647,10 821,63 450,34 466,57 531,15 Dumai 383,17 143,89 200,12 272,62 174,22 Jumlah 6.794,91     6.678,17 4.249,61 4.192,77 3.554,31 X 566,24 556,51 354,13 349,40 296,19
Sumber : BPKAD Provinsi Riau, 2020.
Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa kecenderungan  belanja  modal  pemerintah daerah  kabupaten/kota  se-Provinsi  Riau periode  tahun  2014  s.d.  2018,  secara
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
umum  dari  tahun  ke  tahun  mengalami fluktuasi  dalam  belanja  modal.  Rata-rata realisasi  belanja  modal  pemerintah  daerah kabupaten/kota  se-Provinsi  Riau  tertinggi pada  tahun  2014  sebesar  566,  24  milyar rupiah  dan  terendah  pada  tahun  2018 sebesar  296,19  milyar  rupiah.  Pentingnya belanja  Modal  dikarenakan  belanja  modal pemerintah  daerah  akan  bermanfaatnya melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  dan selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan pada kelompok belanja operasi. Kelompok belanja  ini  mencakup  jenis  belanja  baik untuk  bagian  belanja  pegawai  maupun pelayanan publik sehingga semakin besarnya  belanja  modal  yang  diberikan maka akan semakin baik dalam peningkatan kinerja keuangan. Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan  daerah  adalah  pendapatan  asli daerah  itu  sendiri.  Pendapatan  asli  daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam  daerah  karena  digunakan  untuk membiayai  segala  program-program  yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian  daerah  (Mohammed  et  al., 2015).  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan  daerah  merupakan  seluruh penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari beberapa komponen dan mampu menambah  nilai  kekayaan  bersih  yang dimiliki  daerah.  Pertumbuhan  pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan  tergantung  dari  seberapa  besar sumber-sumber  keuangan  daerah  mampu menghasilkan  pendapatan  bagi  daerahnya. Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah tanpa  harus  melanggar  norma-norma dengan  cara  mengoptimalisasi  potensi yang  ada.  Optimalisasi  pendapatan  asli daerah  dari  sisi  penerimaan  hendaknya diikuti  dengan  pengelolaan  penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan  baik  dengan  prinsip value  for money serta dilakukan secara
komprehensif  dengan  berbagai  strategi
sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan  daerah  dan  keuangan  negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip stewardship dan accountability . Selain faktor belanja modal dan pendapatan asli daerah, faktor dana alokasi umum juga mempengaruhi kinerja keuangan  dimana  dana  alokasi  umum adalah  bagian  dari  Dana  Perimbangan yang  diberikan  setiap  tahunnya  yang diambil  dari  dana  APBN,  dan  besarnya dana  yang  diberikan  tersebut  ditentukan oleh  kebutuhan  daerah  dan  potensi daerahnya masing-masing. Alokasi tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Alokasi Umum tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, dimana penggunaannya diserahkan  sepenuhnya  kepada  daerah.
Sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Alokasi  Dana  Alokasi  Umum  bersifat dinamis sesuai dengan capaian pendapatan dalam  negeri  tersebut.  Besaran  alokasi Dana  Alokasi  Umum  per  daerah  dihitung menggunakan  formulasi  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2005.  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani mengatakan idealnya skema Dana Alokasi  Umum  bersifat  dinamis,  sebab penerimaan pendapatan negara yang menjadi  sumber  Dana  Alokasi  Umum  pun sifatnya tidak tetap. Menurutnya, pemerintah  pusat  bekerja  keras  untuk memastikan penerimaan bisa akurat dengan  proyeksi  dan  estimasi.  Maka, pemerintah  daerah  harus  memberi  upaya demikian  untuk  memastikan  penerimaan dalam APBD-nya.
Menurut  PP  No.  55  Tahun  2005  Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Proporsi  dalam dana  alokasi  umum  antara  provinsi  dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara  bobot  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.  Proporsi  ini  ditetapkan dengan  imbangan  10%  (sepuluh  persen) untuk  provinsi  dan  90%  (sembilan  puluh persen) untuk kabupaten/kota. Jumlah dana alokasi  umum  bagi  semua  daerah  provinsi tersebut  dan  jumlah  daerah  bagi  semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan  setiap  tahun  dalam  APBN.
Dana  alokasi  umum  yang  dimaksud  ini merupakan  jumlah  semua  dana  alokasi umum  untuk  daerah  provinsi  dan  untuk daerah  kabupaten/kota.  Perubahan  dana alokasi  umum  akan  sejalan  dengan penyerahan  dan  pengalihan  kewenangan pemerintah  pusat  kepada  daerah  dalam rangka desentralisasi.
Dari ketiga faktor belanja modal, pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi umum yang mempengaruhi kinerja keuangan  perlu  adanya  pengawasan  yang baik  untuk  memonitoring  agar  kinerja keuangan tepat sasaran. Karena pengawasan  keuangan  daerah  berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan  pengawasan  yang  baik  dan maksimal,  baik  dalam  segi  perencanaan, penganggaran,  dan  pelaksanaan  kegiatan yang  telah  direncanakan  sebelumnya.
Dalam penelitian ini mengambil pengawasan  di  internal,  salah  satunya adalah Inspektorat Daerah yang mempunyai  fungsi  perencanaan  program pengawasan,  perumusan  kebijakan  dan fasilitasi pengawasan,
pemeriksaan, pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Dearah  dibidang  pengawasan. Fungsi  dan  tugas  inspektorat  di  daerah seharusnya diperluas, meliputi pengawasan pelaksanaan  pelayanan  publik  di  daerah, pengawasan  internal  pada  OPD  tidak hanya  pada  fungsi  pengawasan  anggaran, sebaiknya  diperluas  sehingga  pengaduan
masyarakat  dapat  ditangani  secara  internal dan  dilakukan  pengawasan  langsung  oleh inspektorat.
Pengawasan  Intern  adalah  seluruh  proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi  dalam  rangka  memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tolok ukur  yang  telah  ditetapkan  secara  efektif dan  efisien  untuk  kepentingan  pimpinan dalam  mewujudkan  tata  kepemerintahan yang  baik.  Salah  satu  faktor  utama  yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian  Intern  adalah  efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP). Untuk itu,  APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan  proses  bisnis  guna  memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Beberapa  penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian  Aprilia  dan  Addirfa  (2016) memberikan hasil belanja modal berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Bertentangan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Malendra  (2016),  bahwa  belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Pada sisi lain penelitian yang dilakukan Mulyani dan  Wibowo  (2017)  mendapatkan  hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memberikan  indikasi  bahwa  peningkatan pendapatan  asli  daerah  dapat  menurunkan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Faisal  dan Nofrianto (2016), menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  sunaryo  dan  Gofar (2015),  menemukan  bahwa  dana  alokasi umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Fahmi  dan  Addirfa  (2015)  memberikan hasil  pengawasan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2014), bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya.  Akan  tetapi  ada  beberapa perbedaan  diantaranya  yaitu:  (1)  Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel  pengawasan  sebagai  moderasi yang tidak ada pada penelitian sebelumnya,  dimana  pengawasan  sangat penting  untuk  melihat  keberhasilan  suatu daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan yang transparansi dan akuntabilitas.  (2)  Pada  objek  penelitian dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya  yaitu  pada  12  daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau,  hal  ini peneliti  lakukan  karena  dari  pengamatan awal  ditemukan  bahwa  Kinerja  Keuangan pada  12  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Riau  cenderung  sangat  rendah yang  berbanding  terbalik  dengan  PAD, DAU  dan  Belanja  Modal  yang  justru mengalami  fluktuatif  sehingga  menjadi menarik untuk diteliti bagaimana sebenarnya  dan  seberapa  besar  pengaruh dari  PAD,  DAU,  dan  Belanja  Modal tersebut  dapat  mempengaruhi  Kinerja Keuangan. (3) Periode pengamatan, dimana periode pengamatan yang digunakan  pada  penelitian  ini,  lebih up  to date yaitu  selama  lima  tahun  dari  tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

## 2. TINJAUAN

## 2.1. Teori Stewardship
Ilmu  atau  teori  yang  di  gunakan  dalam metode  pembelajaran  Akuntansi  Sektor
Publik adalah menggunakan teori Stewardship. Teori stewardship (pengabdian) berpendapat bahwa sebenarnya  manusia  pada  hakikatnya mampu  bertindak  dengan  penuh  tanggung jawab, berintegritas tinggi, memiliki kejujuran  serta  dapat  dipercaya.  Teori
stewardship memandang manajemen sebagai  pihak  yang  mampu  menjalankan tindakan dengan sangat baik yang berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan stakeholders.  Teori  ini  adalah  sebagai dasar  teori  yang  menyatakan  bahwa  teori ini  tidak  memiliki  keinginan  untuk memenuhi  kepentingan  pribadi  sebagai bentuk  dan  upaya  untuk  menghindari konflik dengan  stakeholders.  “Teori stewardship dapat berfungsi sebagai mekanisme  pertanggungjawaban  untuk dapat  memastikan  pemantauan,  audit  dan pelaporan  yang  baik  agar  dapat  membantu pencapaian tujuan organisasi (Jefri, 2018)”.

## 2.2. Kinerja Keuangan (Rasio Kemandirian)
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 bahwa  “kemandirian  keuangan  daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan  sendiri,  melaksanakan  sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”. Pengertian  kemandirian  keuangan  daerah dikemukakan  oleh  Halim  (2008:232) sebagai  berikut:  “Kemandirian  keuangan daerah  adalah  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

## 2.3. Belanja Modal
Menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi  antara  lain  belanja  modal  untuk perolehan  tanah,  gedung  dan  bangunan, peralatan,  aset  tak  berwujud.  Belanja modal  digunakan  untuk  memperoleh  aset tetap  pemerintah  daerah  seperti  peralatan, infrastruktur,  dan  aset  tetap  lainnya.  Cara
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

## 2.4. Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  penjelasan  dari  UU  No.  33 Tahun  2004  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  salah  satu  sumber  dana pembiayaan  pembangunan  daerah  pada kenyataannya  belum  cukup  memberikan sumbangan  bagi  pertumbuhan  daerah,  hal ini  mengharuskan  pemerintah  daerah menggali  dan  meningkatkan  pendapatan daerah  terutama  sumber  pendapatan  asli daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## 2.5. Dana Alokasi Umum
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Keuangan  Daerah disebutkan  bahwa  “Dana  Alokasi  Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi”.  Menurut  Awaniz  (2011: 19)  “Dana  alokasi  umum  merupakan  jenis transfer  dana  antar  tingkat  pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu”.

## 3. DATA DAN METODOLOGI
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Riau selama  periode  tahun  2014  –  2018.  Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  kuantitatif  yaitu  berupa
laporan keuangan pada tahun 2014 – 2018 yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Provinsi Riau.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah kinerja  keuangan  daerah  yang  ada  di Provinsi  Riau  sebanyak  12  (dua  belas) Kabupaten/Kota  selama  tahun  2014  – 2018.  Sampel  merupakan  bagian  populasi yang  akan  diteliti  atau  sebagian  jumlah dari  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi. Dikarenakan pada jumlah populasi  yang  tidak  terlalu  banyak,  maka penulis  mengambil  keseluruhan  populasi sebagai  sampel.  Metode  pengambilan sampel  menggunakan  metode  sensus  atau sampel  jenuh,  yaitu  seluruh  populasi menjadi  sampel  penelitian  sehingga  total sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah 60.

## 3.3. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis  ini  hanya  digunakan  untuk menyajikan  dan  menganalisis  data  disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas  keadaan  atau  karakteristik data  yang  bersangkutan.  Pengukuran  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah mean,  standar  deviasi,  maksimum,  dan minimum. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan

## 3.4. Uji Normalitas
Uji  normalitas  merupakan  suatu  pengujian yang  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu atau  residual  memiliki  distribusi  normal
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
atau  tidak.  Pengujian  normalitas  distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistik Kolmogorov- Smirnov. Data populasi dikatakan
berdistribusi normal jika koefisien Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari α =0.05.

## 3.5 Moderated Regression Analysis
Uji  interaksi  atau  sering  disebut  dengan Moderated  Regression  Analysis  (MRA) merupakan  aplikasi  khusus  regresi  linear berganda dimana dalam persamaan regresinya  mengandung  unsur  interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen)  (Ghozali,  2012).  Mengingat model  dalam  penelitian  menggunakan variabel  moderasi,  maka  untuk  menguji hipotesis yang diajukan digunakan
Moderate Regression Analysis (MRA). Adapun model persamaan multiple regression  analysis  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
Y  =  α  +  β1X 1 +  β2X 2 +  β3X 3 +  β4Z  + β5[{X 1 *Z}]  +  β6[{X 2 *Z}]  +  β7  [{X 3 *Z}] + ε Dimana: Y = Kinerja Keuangan
a = Konstanta X 1 = Belanja Modal X 2 = Pendapatan Asli Daerah X 3 = Dana Alokasi Umum Z = Pengawasan X 1 *Z   = Interaksi  antara  Belanja Modal dan Pengawasan. X 2 *Z   = Interaksi  antara  PAD  dan Pengawasan. X 3 *Z  = Interaksi  antara  DAU  dan Pengawasan e = Error

## 3.6 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  Determinasi  (R 2 )  digunakan untuk mengukur
seberapa jauh
kemampuan  variabel-variabel  dependen. Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  adalah antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil
berarti kemampuan variabel-variabel
independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen  amat  terbatas.  Jika  koefisien determinasi  sama  dengan  nol,  maka variabel  independen  tidak  berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Analisis Deskripif Variabel Penelitian
Tabel 3: Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kinerja Keuangan 60 3.74 47.31 12.7028 9.09000 Belanja Modal 60 138.09 1815.70 424.4962 307.54190 PAD 60 52.41 697.47 188.5192 134.44953 DAU 60 85.78 918.60 540.7638 202.61986 Pengawasan 60 70.00 92.50 80.4583 7.25579 Valid N (listwise) 60 Sumber : Data Olahan 2020
Berdasarkan  Tabel  3  dari  dapat dilihat  bahwa  pada  variable  kinerja keuangan  memiliki  nilai mean sebesar
12,70  dengan  standar  deviasi  sebesar
9,09.  Pada  variable  Belanja  Modal memiliki  nilai mean sebesar  424,49
dengan  standar  deviasi  sebesar  307,54 serta  variable  Pendapatan  Asli  Daerah
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
(PAD)  memiliki  nilai mean sebesar 188,51  dengan  standar  deviasi  sebesar 134,44  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) memiliki  nilai mean sebesar  540,76 dengan standar deviasi 202,61 sedangkan untuk  variable  moderasi  (pengawasan) memiliki  nilai mean sebesar  80,45 dengan standar deviasi sebesar 7,25. Dari hasil  statistik  deskriptif  dari  semua variable  penelitian  dapat  terlihat  bahwa nilai mean lebih  besar  dari  nilai  standar deviasi,  hal  ini  menunjukan  bahwa sebaran  data  yang  digunakan  cukup  baik mengindikasikan  data  tersebut  layak digunakan dalam penelitian ini.

## 4.2 Uji Normalitas

## Tabel 4 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandar dized Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.2891912 3 Most Extreme Differences Absolute .140 Positive .140 Negative -.083 Kolmogorov-Smirnov Z 1.082 Asymp. Sig. (2-tailed) .192 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Data diolah peneliti 2020
Berdasarkan  Tabel  4  dari  hasil uji  normalitas  diatas  dari  semua  variabel yang  di unstandardized didapat  nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,192>0,05  artinya  bahwa  data  yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi  normal  dan  menunjukan model regresi layak untuk dipakai.

## 4.3 Moderated Regression Analysis
Tabel 7 Uji MRA Model Unstandardized Coefficients
Standardiz ed Coefficien ts t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.125 17.230 .065 .948 Belanja Modal .014 .026 .478 3.549 .031 PAD .068 .042 .329 2.984 .013 DAU .019 .030 .423 2.741 .002 Pengawasan .433 .667 .849 4.390 .003 X1_Z .341 .339 .498 3.007 .000 X2_Z .056 .054 .061 3.105 .001 X3_Z .159 .037 .307 2.934 .012 Sumber: Data diolah peneliti, 2020
Berdasarkan  Tabel  7  pada  model  regresi diatas  dapat  diketahui  hubungan  antara variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat yang dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:
Y (Kinerja) =  1,125 (α) +  0,014 (X1) + 0,068 (X2) +  0,019 (X3) + 0,433 (Z) +  0,341 (X1Z) –
0,056 (X2Z) + 0,159 (X3Z) + e 4.4 Uji R Square
Tabel 410 Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Adjusted Std.
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Square R Square Error of the Estimate 1 .934 a .872 .855 3.45966 a. Predictors: (Constant), X3_Z, PAD, X1_Z, Pengawasan, X2_Z, DAU, Belanja Modal
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
Sumber: Data diolah peneliti, 2020
Berdasarkan  Tabel  10  nilai adjusted R 2 sebesar  0,872.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  kontribusi  variabel bebas  dapat  menjelaskan  variabel  terikat sebesar  87,2%  sedangkan  sisanya  12,8% di  jelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak terdapat didalam penelitian ini.
4.5 Hasil Pembahasan 4.5.1   Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Hasil dalam penelitian ini menunjukan  belanja  modal  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan  daerah  artinya  Belanja  modal adalah  komponen  belanja  langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa  aset  tetap. Dalam  pemanfaatan  aset  tetap  yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan  publik  atau  dipakai  oleh masyarakat  (seperti  jalan,  jembatan, trotoar,  gedung  olah  raga,  stadion, jogging  track ,  halte,  dan  rambu  lalu lintas)  dan  ada  yang  tidak  langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor  pemerintahan).  Dalam  perspektif kebijakan  publik,  sebagian  besar  belanja modal  berhubungan  dengan  pelayanan publik,  sehingga  pada  setiap  anggaran tahunan  jumlahnya  semestinya  relatif besar.
Namun,  tidak  selalu  belanja modal  berhubungan  langsung  dengan pelayanan  publik.  Beberapa  proyek  fisik menghasilkan output berupa  bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi)  atau  satuan  kerja  yang  tidak berhubungan  langsung  dengan  fungsi pelayanan  publik.  Sebagaimana  belanja
modal untuk pembangunan kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah)  atau  inspektorat daerah.  Oleh  karena  itu,  tidak  tepat  jika dikatakan  bahwa  belanja  modal  adalah belanja  publik,  atau  sebaliknya,  belanja publik adalah belanja modal. Pengaktegorian  ke  dalam  belanja  publik dan  belanja  aparatur  mengandung  bias dari  aspek  penggunaan  makna  fungsi (outcome) belanja. Seiring dengan diselenggarakannya otonomi suatu daerah maka harus dapat mengembangkan daerahnnya sendiri agar kegiatan pemerintah dalam pembangunan daerah  dapat  terlaksana  seperti  belanja modal  tanah,  peralatan  dan  mesin, gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan jaringan,  dan  modal  fisik  lainnya. Menurut  UU  No.  23  tahun  2014  tentang pemerintah daerah dalam proses penyusunan  anggaran  belanja.  Teori stewardship memandang manajemen sebagai  pihak  yang  mampu  menjalankan tindakan  dengan  sangat  baik  yang berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan stakeholders.  Semakin  tinggi  tingkat investasi  belanja  modal  yang  diharapkan mampu  meningkatkan  kualitas  layanan publik  karena  Alokasi  belanja  modal didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan  maupun  untuk  fasilitas publik  sehingga  kemajuan  pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan
pendapatan  perkapita  penduduk  di  riau dapat  terealisasi  dan  terjadi  perbaikan kesejahteraan.  Belanja  modal  yang  besar merupakan  cerminan  dari  banyaknya infrastruktur  yang  dibangun  sehingga meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah sesuai  dengan  angka  dan  logika,  dalam peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang  keuangan  daerah  yang  meliputi rasio  anggaran  dan  realisasi  merupakan indikator  yang  baik  dalam  mengukur tingkat  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah.
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Aprilia  dan  Addirfa  (2016)  memberikan hasil  belanja  modal  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah. Bertentangan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Malendra (2016),  bahwa  belanja  modal  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan daerah.
4.5.2 Pengaruh  pendapatan  asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah Hasil dalam penelitian ini menunjukan  pendapatan  asli  daerah
(PAD)  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kinerja keuangan daerah artinya dengan  semakin  baiknya  pengelolaan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dalam membiayai segala program-program yang direncanakan  oleh  pemerintah  yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian  daerah  sehingga  kinerja keuangan daerah semaikin baik.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan semua  penerimaan  daerah  yang  berasal dari  sumber  ekonomi  asli  daerah. Pertumbuhan  ekonomi  daerah  akan merangsang  meningkatnya  pendapatan penduduk  di  daerah  yang  bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan  Asli  Daerah  berarti  semakin besar  belanja  daerah  yang  dilakukan pemerintah  daerah  untuk  pembangunan di daerahnya masing-masing.
Dalam  teori  stewardship  para pengelola  anggaran  diharapkan  akan bekerja  dengan  sebaik-baiknya  untuk kepentingan  principal  yaitu  masyarakat dan  instansi  mereka  sehingga  suatu oragnisasi dapat dipercaya untuk bertindak  sesuai  dengan  kepentingan publik  dengan  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  dengan  tepat,  merencanakan dan
melaksanakan anggaranyang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggarandapat  tercapai  secara  maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards diharapkan
mengerahkan  semua  kemampuan  dan keahlian  Sumber  Daya  Manusianya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi,  Komitmen  semua  pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran sehingga  diharapkan  dapat  mencapai pengelolaan anggaran yang makin efektif. Pemerintah daerah perlu memfasilitas berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi.  Pembangunan  infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Pembangunan infrastruktur industry akan memberikan  dampak  nyata  terhadap kenaikan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).
UU  No  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur  bahwa  Kepala  Daerah  harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa  Laporan  Keuangan.  Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD,
Neraca,  Laporan  Arus  Kas  dan  Catatan Atas  Laporan  Keuangan  yang  dilampiri dengan  laporan  keuangan  perusahaan daerah  (Nordiawan,  2006:  34).  dari laporan keuangan yang diterbitkan
pemerintah daerah dapat dijadikan indikator bahwa peningkatan pertumbuhan  ekonomi  yang  bersumber dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dapat memberikan kinerja keuangan yang baik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mulia  dan  Basri  (2016),  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  daerah  Artinya  bahwa tingginya  penerimaan  pendapatan  asli daerah  dapat  meningkatkan  kemandirian pemerintah  daerah  sehingga  hal  tersebut berimplikasi  pada  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Pada  sisi  lain penelitian  yang  dilakukan  Mulyani  dan Wibowo  (2017)  mendapatkan  hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
memberikan  indikasi  bahwa  peningkatan pendapatan asli daerah dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 4.5.3 Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kinerja keuangan daerah Hasil dalam penelitian ini menunjukan  dana  alokasi  umum  (DAU) berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  daerah  artinya  dana alokasi  umum  merupakan  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semakin  besar  dana  yang  diterima  oleh daerah  dari  pusat  akan  memberikan tingkat  kinerja  yang  semakin  baik.  Dana
Alokasi Umum adalah dana perimbangan dan  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU sebagai salah satu elemen desentralisasi  fiskal  menjadi  elemen penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk menutup pembiayaaan daerah
implikasinya,  DAU  dialokasikan  kepada setiap  daerah  dalam  rangka  menjalankan kewenangan  pemerintah  daerah  dalam memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.  DAU  yang  merupakan transfer  pemerintah  pusat  kepada  daerah bersifat  “block  grant”,  yang  berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya  sesuai  dengan  prioritas dan  kebutuhan  daerah  dengan  tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Dalam Teori stewardship mengasumsikan  hubungan  yang  kiat antara  keberhasilan  tujuan  organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward akan melindungi dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh organisasi dengan memaksimalkan kinerja  perusahaan,  sehingga  dengan demikian  fungsi  utilitas  ikut  maksimal
dengan  sendirinya.  Asumsi  penting  dari stewardship adalah  manajer  membentuk tujuannya  agar  sesuai  dengan  tujuan prinsipal.  Namun,  tidak  berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup. Pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa  hasil  dari  kegiatan  yang  telah dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas yang  terukur  dan  tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  program  organisasi dalam  mewujudkan  tujuan  organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Kemandirian keuangan daerah  sendiri  ditunjukan  oleh  besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah yang  berasal  dari  sumber  lain  misalnya, bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari pinjaman.  Dari  beberapa  pendapat  yang dikemukakan  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  kemandirian  keuangan  daerah adalah  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  menggali  dan  mengelola  sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya  secara  efektif  dan  efisien sebagai  sunber  utama  keuangan  daerah yang  berguna  untuk  membiayai  kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Faisal dan Nofrianto (2016), menemukan bahwa  dana  alokasi  umum  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  sunaryo dan  Gofar  (2015),  menemukan  bahwa dana  alokasi  umum  tidak  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4.5.4 Pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah Hasil  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Secara  umum  pengawasan  dapat dirumuskan  sebagai  suatu  proses kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus
untuk mengamati, memahami dan menilai setiap
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Pengawasan    keuangan    daerah berkaitan    erat  dengan  kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan  suatu  visi  dan  misi membutuhkan  pengawasan  yang  baik dan  maksimal,  baik    dalam    segi perencanaan,    penganggaran  dan pelaksanaan  kegiatan  yang    telah direncanakan  sebelumnya.  Semakin baik  tingkat  pengawasan  pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik pula. Wiguna et al (2015) penelitiannya mengatakan bahwa dengan adanya Pelaksanaan pengawasan  keuangan  daerah  yang baik  akan  mendorong  pemerintah untuk  melaksanakan  kegiatan  yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan  dalam  upaya  mewujudkan pelaksanaan  pemerintah  yang  baik. Dengan  demikian,  semakin  baik pengawasan  keuangan  daerah  maka akan  semakin  baik  pula  kinerja pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian ini  menunjukan  bahwa  pemerintah Kabupaten  Bengkalis  memiliki  nilai rata-rata  tertinggi  selama  5  tahunan dengan nilai 88.5 dibandingkan dengan  Kab/Kota  yang  ada  di propinsi  Riau.  Hal  ini  berarti  dengan adanya  pengawasan  langsung  yang dilakukan  oleh  pihak  Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti mengawasi  kegiatan  atau  program pemerintah, melakukan financial audit terhadap  laporan  keuangan dalam  upaya  mengevaluasi  kinerja. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Widanarto  (2009)  dan
Wiguna et al (2015) yang
menunjukan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Fahmi  dan  Addirfa  (2015) memberikan hasil pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Irawan  (2014),  bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah. 4.5.5 Pengawasan dapat memoderasi  belanja  modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Hasil dalam penelitian ini menunjukan pengawasan dapat memoderasi belanja modal dalam meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah artinya  pengawasan  keuangan  daerah berkaitan  erat  dengan  kinerja  pemerintah daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena pencapaian  keberhasilan  suatu  visi  dan misi  membutuhkan  pengawasan  yang baik  dan  maksimal,  baik  dalam  segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan  sebelumnya.  Pengawasan keuangan  daerah  merupakan  bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah  yang  pada  dasarnya  mencakup segala  tindakan  untuk  menjamin  agar pengelolaan  keuangan  daerah  berjalan sesuai  dengan  rencana,  ketentuan,  dan undang-undang  yang  berlaku.  Semakin baik  tingkat  pengawasan  pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan  kinerja  pemerintah  yang baik pula. Dalam  teori  stewardshipdalam penelitian ini yaitu stewards dalam hal ini adalah para pengelola anggaran diharapkan  akan  bekerja  dengan  sebaik- baiknya  untuk  kepentingan  principal yaitu  masyarakat  dan  instansi  mereka sehingga suatu oragnisasi dapat
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
dipercaya  untuk  bertindak  sesuai  dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dengan  tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaranyang  diamanahkan  kepadanya, dengan  demikian  tujuan  pengelolaan anggarandapat  tercapai  secara  maksimal.
Pengawasan internal dan eksternal berpengaruh  cukup  kuat  secara  bersama- sama terhadap kinerja pemerintah
(widarnato, 2017). Belanja modal merupakan  anggaran  pemerintah  daerah untuk memperoleh asset dalam peningkatan  pelayanan  publik,  dalam konteks pengelolaan daerah dan pengalokasian  belanja  modal  sangat berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan yang  dilakukan  demi  tercapainya  tujuan kesejahteraan  masyarakatnya.  Kinerja keuangan  daerah  yang  baik  apabila pencapaian kinerja tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai apa  yang  menjadi  target  sejak  awal. Peran  Inspektorat  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  belanja  modal daerah  akan  berpengaruh  signifikan terhadap  proses  berjalannya  kegiatan pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat, sehingga kinerja  keuangan  daerah  mengalami pertumbuhan yang signifikan juga.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Fahmi  dan  Addirfa  (2015)  memberikan hasil  pengawasan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Irawan  (2014), bahwa  pengawasan  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah.
4.5.6 Pengawasan dapat memoderasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Hasil dalam penelitian ini menunjukan pengawasan dapat memoderasi  pendapatan  asli  daerah (PAD)  dalam  meningkatkan  kinerja keuangan  daerah  artinya  pengawasan daerah  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat
merupakan bagian integral yang mencakup  tindakan  untuk  menjamin pengelolaan  keuangan  daerah  berjalan sesuai dengan rencana ketentuan dan UU yang  berlaku.  Semakin  baik  pengawasan terhadap  sumber  pendapatan  asli  daerah (PAD)  maka  akan  menghasilkan  kinerja keuangan daerah yang baik pula.
UU  No.33  tahun  2004  pasal  6 menjelaskan  bahwa  PAD  terdiri  dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah,  dan  lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Teori Stewardship , model  of  man
diasumsikan sebagai seorang yang memiliki  perilaku  dimana  dia  dapat dibentuk  agar selalu  dapat  diajak bekerjasama  dalam  organisasi,  memiliki perilaku kolektif  atau  berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya  dan  selalu  bersedia  untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu  pilihan  antara  perilaku self-serving dan pro-organisational .  Yang  mana perilaku  manajer  tidak  akan  dipisahkan dari  kepentingan  organisasi  juga  bahwa perilaku  eksekutif  disejajarkan  dengan kepentingan prinsipal dimana para steward berada. Steward akan
menggantikan  atau  mengalihkan self- serving untuk  berperilaku  kooperatif. Sehingga  meskipun  kepentingan  antara steward dan  prinsipal  tidak  sama, steward tetap  akan  menjunjung  tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku  tersebut  dianggap  perilaku rasional yang dapat diterima.
Baik-buruknya
pemerintahan bisa  dinilai  bila  ia  telah  bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.  Keuangan  daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak dan  kewajiban  daerah  tersebut  dalam kerangka  APBD  (Bab  1,  Pasal  1,  Ayat  5 Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun 2005).  Kinerja  keuangan  pemerintah
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
daerah  adalah  tingkat  pencapaian  dari suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan daerah  yang  meliputi  peneriman  dan belanja  daerah  dengan  menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja  tersebut  berupa  rasio  keuangan yang  terbentuk  dari  sistem  laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Suqri dan Mardiamal (2016) memberikan hasil  pengawasan  mampu  memoderasi pengaruh  belanja  modal  terhadap  kinerja keuangan daerah secara positif signifikan. Sejalan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arivonda (2015), bahwa GGG memperkuat hubungan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah. 4.5.7 Pengawasan dapat memoderasi  dana  alokasi umum (DAU) dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Hasil dalam penelitian ini menunjukan pengawasan dapat memoderasi  dana  alokasi  umum  (DAU) dalam  meningkatkan  kinerja  keuangan daerah.  Menurut  UU  no.33  tahun  2004
tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,  menjelaskan  bahwa  dana  alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan  sekurang-kurangnya  26%  dari pendapatan  dalam  negeri  netto  yang ditetapkan  oleh  APBN.  Pemerintah daerah saat ini masih banyak
membutuhkan dana bantuan dari pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan sarana  dan  prasarana  publik  serta infrastruktur dalam
meningkatkan pembangunan  daerah  yang  bertujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat  yang  semakin  baik  sehingga dapat  disimpulkan  jika  dana  alokasi umumnya  tinggi  maka  perlu  dilakukan pengawasan.
Konsekuensi dalam peningkatan  DAU  adalah  bertambahnya tanggung  jawab  daerah  atas  berbagai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam pengelolaan  keuangan  daerah  perlu adanya  kontrol  terhadap  penggunaan anggaran di daerah ini karena merupakan suatu  persoalan  yang  sangat  penting untuk  dilaksanakan  dan  mekanisme kontrol  yang  jelas  sangat  diperlukan untuk  menilai  kelayakan  pengeluaran daerah  dikaitkan  dengan  kepentingan masyarakat yang bersangkutan.
Daerah  dapat  memakai  dana transfer  yang  berupa  bantuan  DAU  yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan  terbaik  yang  dikelola  secara penuh  oleh  pemerintah  daerah  sesuai dengan  kebutuhan.  Semakin  besar  DAU yang diberikan dari pusat maka pengawasan terhadap pengelolaan keuangannya  juga  harus  semakin  baik demi  tercapainya  tujuan  kesejahteraan masyarakat, sehingga pertumbuhan
ekonomi di daerah tersebut juga mengalami  peningkatan  yang  dilihat  dari kinerja keuangan daerah tersebut. Pengawasan  anggaran  meliputi  seluruh siklus  anggaran,  mulai  dari  tahap perencanan, pelaksanaan, maupun pertangungjawaban.  Secara  sederhana pengawasan  anggaran  merupakan  proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanan  anggaran  dan  pelaksanaanya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan  perlu  dilakukan,  hal  ini bertujuan  untuk  memastikan  seluruh kebijakan  publik  yang  terkait  dengan siklus  anggaran  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  berorientasi  pada prioritas publik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ferdinand  (2016)  memberikan  hasil GGG memperkuat hubungan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
yang  dilakukan  oleh  Zea  dan  Akmal (2015),  bahwa  pengawasan  mampu memoderasi  pengaruh  dana  alokasi umum  terhadap  kinerja  keuangan  daerah secara positif signifikan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap  kinerja  keuangan  daerah,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  belanja  modal  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  daerah.  Hal  ini  berarti meningkatnya  belanja  modal  suatu daerah yang tercermin dalam peningkatan  asset  investasi  seperti asset  tanah,  infrastruktur  dan  asset lainnya  untuk  kepentingan  fasilitas publik  sehingga  berpengaruh  positif terhadap kinerja keuangan di daerah.
2. Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Hal  ini  berarti  meningkatnya  PAD yang terlihat meningkatnya pendapatan dari pajak daerah, distribusi  dan  laba  usaha  daerah sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  daerah  akan mensejahterakan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang  produktif  dalam  usaha  yang diiringi  dengan  kinerja  keuangan daerah yang meningkat juga. 3. Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  dana  alokasi  umum  (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja  keuangan.  Hal  ini berarti  meningkatnya  dana  alokasi umum  yang  dialokasikan  bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan  daerah  untuk  mendanai setiap kebutuhan daerah dalam rangka  pelaksanaan  disentralisasi akan meningkatkan kinerja keuangan didaerah. 4. Hasil  penelitian  ini  menemukan
bahwa pengawasan berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan.  Hal  ini  berarti  bahwa meningkatnya pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap kegiatan  pemerintah  daerah  dalam pengembangan pembangunan sumber daya  didaerah  nya  maka  akan meningkatkan kinerja keuangan daerah yang semakin baik. 5. Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa pengawasan dapat
memoderasi  antara  belanja  modal dan kinerja  keuangan daerah. Hal  ini berarti  meningkatnya  pengawasan terhadap  belanja  modal  daerah  yang dilakukan  Inspektorat  maka  realisasi belanja  modal  di  suatu  daerah  akan berjalan  sesuai  dengan  anggaran yang  diharapkan,  sehingga  kinerja keuangan  yang  telah  ditetapkan  akan tercapai.
6. Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa pengawasan dapat memoderasi  antara  pendapatan  asli daerah  (PAD)  dan  kinerja  keuangan daerah.  Hal  ini  berarti  meningkatnya pengawasan  dari  inspektorat  akan memberikan  motivasi  pemerintah daerah untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakatnya sehingga  pertumbuhan  ekonomi  di daerahnya  akan  meningkat  juga, seiring  dengan  kinerja  keuangan yang baik.
7. Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa pengawasan dapat memoderasi  antara  dana  alokasi umum  (DAU)  dan  kinerja  keuangan daerah.  Hal  ini  berarti  meningkatnya pengawasan  dari  inspektorat  daerah untuk mengawasi dana yang ditransfer  pusat  benar-benar  akan dialokasikan demi kebutuhan fasilitas masyarakatnya sehingga kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat seiring  dengan  kinerja  keuangan daerah yang baik.

## 5.2   Saran
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
1 Penelitian  ini  masih  ada  keterbatasan mengenai  sampel  yang  dilakukan pada wilayah kabupaten/kota di propinsi  Riau  selama  tahun  2014- 2018,  yang  sebaiknya  menggunakan seluruh  kabupaten/kota  se-Indonesia agar hasilnya dapat lebih digeneralisasi, kemudian jangka waktu  pengamatannya  lebih  terupdate sehingga  untuk  penelitian  selanjutnya dapat  menggambarkan  situasi  dan kondisi saat ini..
2 Penelitian  ini  adalah  untuk  mengukur tingkat  kemandirian  kinerja  keuangan daerah  di  propinsi  Riau  selama pelaksanaan otonomi daerah, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya  dapat  membandingkan dua indikator kinerja keuangan daerah tersebut sebelum dan sesudah otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy.  2013.  Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adisasmita, Rahardjo. 2015. “Pengelolaan  Pendapatan Dan  Anggran  Daerah”. Graha Ilmu: Yogjakarta.
Abdullah,  S.,  &  Halim,  A.  (2014).
The study of capital expenditures in local government budgets in relation to maintenance spending  and  sources  of income.  Jurnal  Akuntansi Pemerintah, 2, 17-32 Anthony,  R.N.,  &  Govindarajan,  V. (2017). Management control  systems,  (12  th Edition). McGraw-Hill London  Balitbang  Provinsi NTT.  (2016).  Analysis  of the efficiency and
effectiveness of government  spending  on regional Ghozali,  Imam.  2016.  “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  09  Tahun  2015 Tentang Pemerintah Daerah. Rohman,  Abdul.  2017.  “Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah  (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten,  dan  Provinsi  di Jawa Tengah)”. Jurnal MAKSI,Vol  7,no.  2:206- 220. Agustus. Sukmawan,  dan  Anggarsari.  2016. “Pengaruh Pengawasan Intern  Dan  Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah (Survei  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya)”.Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi unsil, vol.4,no. 1. Tuasikal,  Askam.  2015.  ”Pengaruh Pengawasan,  Pemahaman Sistem akuntansi Keuangan dan  Pengelolaan  Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah”. Universitas
ISSN 2747-0067 @Program Studi Manajemen FE Universitas Maritim Raja Ali Haji
Pattimura  Ambon.  Vol.  10, No.Juni. Hlm. 66-88. Widanarto, Agustinus. 2009. Pengaruh Pengawasan Internal  dan  Pengawasan Eksternal Terhadap Kinerja Pemerintah  Kota  Bandung. Bandung:  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik
Universitas Padjadjaran.
Wiguna, Made BS., Yuniartha G., dan Darmawan N. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Buleleng,  e-
Journal Vol. 3 No. 1.