## STUDI DESKRIPTIF PERAN PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA MATARAM

## Abdul Muttalib

## Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Program Studi Ekonomi Islam
Abstrak; Penelitian  ini  bertujuanUntuk  menganalisis  bentuk  partisipasi  perempuan  dalam Musrenbang/  MPBM  Tingkat  Kota  Mataram  dan  untuk  menganalisis  kendala-kendala  yang mempengaruhi  tingkat  peranan  perempuan  dalam  Musrenbang/  MPBM  Tingkat  Kota  Mataram. Penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  menekankan  pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif adalah  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodologi  yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat  realitas  yang  terbangun  secara  sosial  serta  hubungan  erat  antara  peneliti  dan  subjek  yang diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Musrenbang  Kota  Mataram  diselenggarakan berdasarkan  pada  Peraturan  Walikota  Mataram  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan DaerahNomor 27 Tahun 2001 Tentang MusyawarahPembangunan Bermitra Masyarakat, pelaksanaan  Musrenbang  yang  dilaksanakan  di  Kota  Mataram  Tahun  2017  telah  berjalan  sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram.kehadiran perempuan di Kota Mataram belum mencapai kuota minimal  30%  dari  jumlah  peserta,keterlibatan  perempuan  dalam  komisi  fisik  dan  prasarana  (0%), komisi  umum  (11,8%),  komisi  ekonomi  (11,8%)  dan  komisi  sosial  budaya  (21,1%).  Akses perempuan didalam Musrenbang Kota Mataram Tahun 2017 melalui sidang komisi paling banyak berada di komisi sosial budaya karena keahlian perempuan lebih dimanfaatkan dalam komisi sosial budaya dibandingkan dengan komisi yang lainnya. Minimnya tingkat keterlibatan perempuan dalam Musrenbang  Kota  Mataram  tahun  2017  disebabkan  oleh  beberapa  factor  :  Beban  kerja  domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang hendak beraktivitas public, Masyarakat yang telah  menyakini  bahwa  perempuan  identik  dengan  domestik  maka  menjadi  wajar  jika  banyak perempuan  yang enggan untuk mengikuti aktivitas di forum publik seperti Musrenbang,rendahnya pendidikan perempuan yang berakibat tidak siapnya perempuan memasuki wilayah-wilayah publik yang  kompetitif  dan  maskulin,aktivitas  publik  seperti  waktu  rapat  yang  mempertimbangkan kebutuhan perempuan

## Kata Kunci : Peran Perempuan, Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Abstract; This  study  aims  to  analyze  the  participation  of  women  in  Musrenbang  /  MPBM Kota Mataram and to analyze the constraints that affect the level of women's role in Musrenbang / MPBM Kota Mataram. This study, the authors use a qualitative research approach with emphasis on  the  construction  of  narrative  or  textual  description  of  the  phenomenon  to  be  studied.  A qualitative  approach  is  a  process  of  research  and  understanding  based  on  a  methodology  that investigates a social phenomenon and a human problem. In this approach, researchers emphasize the nature of  socially constructed reality as well as the close relationship  between the researcher and the subject under study. The result of the research shows that Musrenbang of Mataram City is organized  based  on  Mayor  Regulation  of  Mataram  Number  8  Year  2016  About  Amendment  Of Local  Regulation  Number  27  Year  2001  About  Deliberation  Of  Community  Partnership Development, Musrenbang implementation in Mataram City Year 2017 has run in accordance with Mayor of Mataram Regulation. the presence of women in the city of Mataram has not reached the minimum quota of 30% of the participants, the involvement of women in physical commissions and infrastructure (0%), general commissions (11.8%), economic commissions (11.8%) and social and cultural commissions (21 , 1%). Women's access in the Musrenbang of Mataram City 2017 through the  commission  meeting  is  mostly  in  the  socio-cultural  commission  because  women's  expertise  is more utilized in socio-cultural commissions than with other commissions. The low level of women's
involvement  in  Musrenbang  Kota  Mataram  in  2017  is  caused  by  several  factors:  Domestic workload  that  creates  a  double  burden  for  women  who  want  to  move  public,  people  who  have believed that women are identical with domestic so it becomes natural if many women are reluctant to  follow  the  activities  in  public  forums  such  as  Musrenbang,  the  low  level  of  women's  education resulting in women's unpreparedness into competitive and masculine public areas, public activities such as meeting times that take into account the needs of women
Keywords: Women's Role, Participatory Development Planning
Pendahuluan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Indonesia  ada  dua  pendekataan top down dan bottom  up tujuannya  untuk menjamin  keseimbangan  antara  prioritas nasional  dengan  aspirasi  prioritas  lokal, walaupun  pada  kenyatannya  sebagian  besar daerah  belum  mengakomodasi  aspirasi  lokal dikarenakan  sebagian  besar  proposal  proyek yang diajukan berdasarkan aspirasi  lokal telah tersingkir dalam rapat kordinasi yang menempatkan  proposal  yang  diajukan  oleh tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  tanpa memperhatikan  proposal  yang  diajukan  oleh tingkat  pemerintahan  yang  lebih  rendah. Dengan  adanya  system  perencanaan  yang bersifat sentralistik dari atas kebawah menyebabkan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  belum  sempurna ini  disebabkan  partisipasi  masyarakat  hanya sebatas  pada  keikutsertaan  masyarakat  pada tahap  pelaksanaan  program-program  kegiatan pemerintah  saja,  namun  diperlukan  pada  saat dimulainya  suatu  perencanaan  bahkan  dalam pengambilan keputusan
Dalam  prakteknya  banyak  daerah menyusun  berbagai  standar  dan  mekanisme perencanaan  yang  inovatif,  dengan  tanpa menegasikan  sistem  dan  mekanisme  yang sudah  ada.  Bahkan  proses  perencanaan  yang diterapkan  sangat  kreatif  dan  tematik,  seperti penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat  (MPBM)  telah  dilaksanakan Pemerintah  Kota  Mataram  sejak  tahun  2002, yang  mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah
Perencanaan  Bermitra  Masyarakat  (MPBM) sebagai  wahana  atau  forum  bersama  dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
sebagaimana halnya Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan  masalah  konflik  dan  juga problem  yang  ada  di  masyarakat,  merupakan agenda  tahunan,  dimana  warga  bertemu mendiskusikan  masalah  yang  mereka  hadapi dan  memutuskan  prioritas  pembangunan jangka  pendek,  setelah  itu  diusulkan  kepada pemerintah  di  level  yang  lebih  tinggi  melalui Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)
Awal  mula  munculnya  Musrenbang sebagai  upaya  mengganti  system  sentralistik dan top  down masyarakat  di  tingkat  lokal  dan pemerintah,  yang  mempunyai  tanggungjawab yang  sama  dalam  membangun  wilayahnya. Dengan kata lain forum musrenbang merupakan proses sinkronisasi program Pemerintah Kota Mataram  dengan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah.  Seperti  dikemukakan  sebelumnya bahwa keterlibatan stakeholders dalam memberikan aspirasi dan kebutuhan merupakan  faktor  sangat  menentukan  dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang.
Dalam  Peraturan  Walikota  Mataram Nomor:  35/KPTS/2004  tentang  Pedoman Pelaksanaan MPBM, bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua stakeholder tentang materi/ bahan pelaksanaan MPBM  dan  hasil  dari  proses  semua  bentuk MPBM untuk kemudian ditindaklanjuti, merujuk  Surat  Edaran  Bersama  Menteri Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional atau  Kepala  BAPPENAS  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  0259/  M.PPN/  I/  2005- 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 Keterlibatan  masyarakat  luas  dalam proses  perencanaan  pembangunan  sangatlah penting, begitu juga dengan peranan/ partisipasi  perempuan  dalam  Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
melalui  forum  Musyawarah  Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). Dimana
Forum  MPBM  menjadi  media  penting  untuk mensosialisasikan hasil-hasil Perencanaan MPBM.
Dalam  Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak) dan  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  disebutkan bahwa  perempuan  harus  dipastikan  ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Bahkan, perwakilan perempuan harus dipastikan  masuk  ke  dalam  setiap  pengiriman delegasi  di  tahapan  Musrenbang  yang  lebih tinggi,  dengan berpartisipasinya perempuan di setiap Musrenbang, perempuan dapat berpartisipasi  untuk  memasukkan  agenda- agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya  dapat  terwakili.  Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi  perempuan dalam proses demokrasi adalah bagian dari demokrasi  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  semua anggota  masyarakat  dari  berbagai  kelompok, golongan baik itu laki-laki ataupun perempuan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan
Salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi  angkatan  kerja  (TPAK)  perempuan disemua  bidang  lapangan  kerja  sebagai politikus,  PNS,  karyawan,  buruh  perusahaan termasuk petani, partisipasi perempuan hingga tahun  1998  saja  sudah  mencapai  40,2 persen.Kondisi  ini  dapat  dipahami,  karena begitu besar andil perempuan dalam pembangunan  nasional  yang  diprediksi  akan terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.Dengan pendekatan Women In Development Approach (WID)  yang  diperkenalkan  oleh United  States
Agency for International Development (USAID) bahwa perempuan merupakan sumber daya  yang belum  dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi  dalam  pembangunan.  Ini  berarti bahwa  perempuan  dan  pembangunan  telah menjadi  sorotan  dunia  internasional  termasuk lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  dalam kajian yang lebih komprehensif.
Menyadari  pentingnya  hak  dan  peran perempuan  dalam  mengkontribusikan  ide dalam  kehidupan  sosial,  terutama  dalam aspek-aspek pembangunan, maka sudah
sepatutnya  perempuan  diberi  kesempatan  dan diberdayakan  dalam  lingkup  Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
Dalam  tahap  pelaksanaan  MPBM tingkat  Kota  Mataram,  masyarakat  yang terlibat  didalamnya  khususnya  kehadiran perempuan  di  dalam  forum  ini  sudah  cukup baik, itu artinya bahwa keterlibatan perempuan dalam  forum  ini  sama  pentingnya  dengan unsur  masyarakat  lainnya.  Pada  pelaksanaan MPBM  tingkat  Kota  Mataram  dalam  kurun waktu  3  (tiga)  tahun,  diawali  dari  tahun  2014 sampai  dengan  tahun  2016  partisipasi  kaum perempuan  mengalami  kenaikan  prosentase dalam kehadirannya
Dari penjelasan di atas, diperoleh suatu gambaran  bahwa  antusiasme  masyarakat  Kota Mataram  untuk  ikut  berpartisipasi  sudah sangat  baik,  yang  mana  dalam  kurun  waktu  3 (tiga)  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan, khususnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan  pembangunan  di  Kota  Mataram telah mengalami peningkatan. Namun demikian, keterwakilan dalam bentuk kehadiran  saja  sebenarnya  belum  cukup menjamin  aspirasi  dari  bawah  tersampaikan atau menjadi bagian dari pengambilan keputusan  di  tahap  selanjutnya,  akan  tetapi diharapkan peran aktif perempuan pada proses perencanaan,  dalam  pengambilan  keputusan, pelaksanaan  keputusan  dan  memperoleh  hasil atau  manfaat  dari  keseluruhan  tindakan  yang berkaitan  dengan  upaya  pembangunan  yang dilaksanakan
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam Musrenbang/ MPBM Tingkat Kota Mataram?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi tingkat peranan perempuan dalam Musrenbang/ MPBM Tingkat Kota Mataram??
Landasan Teori
1. Perencanaan Pembangunan
Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu  rangkaian  proses  kegiatan  menyiapkan keputusan  mengenai  apa  yang  diharapkan terjadi seperti peristiwa,  keadaan, suasana dan sebagainya.  Perencanaan  bukanlah  masalah kira-kira,  manipulasi  atau  teoritis  tanpa  fakta
atau  data  yang  kongkrit  melainkan  persiapan perencanaan  harus  dinilai.  Bangsa  lain  yang terkenal perencanaannya adalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan sangat menentukan  keberhasilan  dari  suatu  program sehingga  bangsa  Amerika  dan  bangsa  Jepang akan berlama-lama dalam membahas perencanaan daripada aplikasinya.
Pembangunan  Jangka  Panjang  boleh dikatakan  telah  berhasil  meletakkan  landasan yang  kuat  bagi  pembangunan  Jangka  Panjang berikutnya.  Adapun  tujuan  Pembangunan Jangka  Panjang  adalah  mewujudkan  bangsa yang  maju  dan  mandiri,  sejahtera  lahir  batin dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil makmur  dalam  negara  kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945.  Rumusan  yang  luas  tersebut  dapat  kita sebut  tujuan  normatif  atau  visi  normatif  dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian  tujuan  normatif  Pembangunan Jangka  Panjang  tersebut  di  rumuskan  pula sebagai  sasaran  umum  ialah  terciptanya kualitas  manusia  dan  kualitas  masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.
2. Pengertian Perencanaan Pembangunan MenurutRiyadi dan Bratakusumah (2005:7)perencanaan pembangunan dapat diartikan  sebagai  :  Suatu  proses  perumusan alternatif-alternatif  atau  keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas  kemasyarakatan,  baik  yang bersifat  fisik  (material)  maupun  nonfisik (mental  dan  spiritual)  dalam  rangka  mencapai tujuan yang lebih baik”.
Conyers dan Hills dalam Munir (2002; 25-26)  mendefinisikan  perencanaan  sebagai suatu  proses  yang  berkesinambungan  yang mencakup  keputusan-keputusan  atau  pilihan berbagai  alternatif    penggunaan  sumberdaya untuk  mencapai  tujuan  tertentu  pada  masa yang  akan  datang.  Berdasarkan  definisi tersebut,  berarti  ada  empat  elemen  dasar perencanaan  yakni:  (1)  Merencanakan  berarti memilih;  (2)  Perencanaan  merupakan  alat pengalokasian  sumber  daya;  (3)  perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan (4) perencanaan untuk masa depan.
Widodo (2006 ; 3), menyatakan bahwa perencanaan didefinisikan sebagai  upaya  yang
dilakukan  oleh  sebuah  institusi  publik  untuk membuat  arah  kebijakan  pembangunan    yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun daerah dengan berdasarkan keunggulan  dan  kelemahan  yang  dimiliki wilayah tersebut. Artinya dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, pembiayaan,  dan  kualitas  sumberdaya  yang ada di wilayah tersebut.
Terdapat  3  (tiga)  prinsip  utama  yakni: partisipasi,  transparansi  danakuntabilitas,  ini merupakan  perwujudan  sistem  demokrasi  di Indonesia.  Dari  ketiga  prinsip  itu,  prinsip partisipasi sering diabaikan, khususnya partisipasi  dari  kaum  perempuan.Partisipasi perempuan  menjadi  hal  yang  penting,  karena dapat menyampaikan aspirasinya.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan diselenggarakan setiap tahun,
ini dapatdiartikan sebagai sebuah proses penyusunan rencana  yang mempunyai  rentang waktu  satu  tahun  yang  merupakan  rencana operasional  dari  rencana  jangka  panjang  dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/  kegiatan  untuk  menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Dokumen kunci perencanaan pembangunan  daerah  adalah  terdiri  dari  (1) RPJMD  sebagai  produk  perencanaan  5 tahunan, (2) RKPD sebagai dokumen perencanaan  tahunan  daerah,  (3)  Renstra SKPD  sebagai  dokumen  perencanaan  5 tahunan  SKPD,  dan  (4)  Renja  SKPD  sebagai dokumen  perencanaan  tahunan  daerah  di tingkat SKPD.
Berdasarkan  aktor  yang  melakukan proses
penyusunan
perencanaan
pembangunan,  Innes  dalam  Syaifullah  (2008; 33)  membedakannya  dalam  beberapa  model yaitu :
1. Technical Bureaucratic Planning Perencanaan ini berbasis kepada penilaian  birokrasi  atas  alternatif  yang  terbaik untuk mencapai
tujuan dengan mengembangkan  analisis  komparatif  serta proyeksi,  untuk  membuat  suatu  rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan
informasi  dan  penilaian  atas  dampak  politik dan perubahan yang dikehendaki.

## 2. Political Influence Planning ,
Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan  daerah  atau  anggota  legislatif  yang terpilih. Perencanaan berbasis pada
aspirasi/harapan
dari masing-masing konstituennya.
3. Social Movement Planning,
Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan  masyarakat  dimana  di  dalamnya terdapat  individu  atau  kelompok  yang  secara struktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.
4. Collaborative Planning,
Dalam  model  ini  setiap  partisipan bergabung  untuk  mengembangkan  misi  dan tujuannya,  menyampaikan  kepentingannya untuk  diketahui  bersama,  mengembangkan saling  pengertian  atas  masalah  dan  perjanjian yang mereka butuhkan,  dan kemudian bekerja melalui  serangkaian  tugas  yang  diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama
4. Partisipasi Masyarakat
Keterlibatan  masyarakat  di  dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif  masyarakat   terdapat  pada   4 (empat)  pasal  Undang-Undang  ini  yaitu   pada Pasal  2,  Pasal  5,  Pasal  6  dan  Pasal  7.  Sistem perencanaan  yang  diatur  dalam  UU  25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi  pendekatan  antara top-down  (atas- bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih  menekankan  cara-cara  aspiratif  dan partisipatif.  Dengan  adanya  program-program partisipatif  memberikan  kesempatan  secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan  mereka  dan  secara  langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari  program  tersebut.  Selain  uu  no.  25  tahun 2004  terdapat  peraturan  perundang-  undangan lain  yang  menekankan  perlunya  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan yakni  :  Undang-Undang  Nomor   32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan     Daerah  dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tata
Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 5. Definisi Partisipasi Masyarakat Partisipasi diartikan sebagai
keikutsertaan  seseorang  secara  sukarela  tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropoetro (1988) (dalam Lugiarti, 2004 : 7) bahwa  partisipasi  adalah  keterlibatan  secara spontan  dengan  kesadaran  disertai  tanggung jawab  terhadap  kepentingan  kelompok  untuk mencapai tujuan.
Menurut  Mubyarto  (1985)  (dalam Lugiarti,  2004  :  8),  partisipasi  sebagai kesadaran  untuk  membantu  berhasilnya  setiap program  sesuai  dengan  kemampuan  setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri  sendiri.Partisipasi  sangat  penting  dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan  kegiatan  yang  berkesinambungan. Dalam  pembangunan  seperti  itu  sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin.  Sehingga  tanpa  partisipasi  dari seluruh  masyarakat  pembangunan  sukar  dapat berjalan dengan baik.
Partisipasi  merupakan  masukan  dalam proses  pembangunan  dan  sekaligus  menjadi keluaran  atau  sasaran  dari  pelaksanaan pembangunan.  Partisipasi  dalam  konteks pembangunan  desa  mencakup  keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan  keputusan,  dan  dalam  penerapan program  yaitu  adanya  pembagian  keuntungan atau  manfaat  dari  hasil  pelaksanaan  kegiatan seta  keterlibatan  warga  dalam  mengevaluasi kegiatan tersebut. Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan  tahapan  partisipasi  dalam proses  pembangunan,  yang  mencakup  (1) partisipasi  pada  tahap  perencanaan,  (2) partisipasi  pada  tahap  pelaksanaan,  (3) partisipasi  pada  tahap  pemanfaatan  dan  (4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan
Peran  serta  masyarakat,  memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan,  karena  masyarakat  saat  ini tidak  boleh  lagi  dianggap  sebagai  obyek pembangunan tetapi harus ditempatkan sebagai  subyek  pembangunan  bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat harus di  dorong  untuk  aktif  terlibat  dalam  proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengawasandan  evaluasi  serta
pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
Selanjutnya  Oetomo  (2002  :  30) menyatakan  bahwa  secara  garis  besar  peran serta masyarakat dalam perencanaan meliputi :
1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pembangunan;
2. Mengidentifikasikan  berbagai  potensi  dan masalah pembangunan;
3. Pemberian  masukan  dalam  perumusan rencana tata ruang;
4. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan  strategi  dan  arah  kebijakan pembangunan;
5. Pengajuan  keberatan  terhadap  rancangan pembangunan;
6. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
7. Bantuan tenaga ahli.
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan  akan  terwujud  sebagai  suatu kegiatan  nyata  apabila  terpenuhi  adanya  tiga faktor  utama  yang  mendukungnya,  yaitu  (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  Slamet (1992) (dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003 : 46).

## 7. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan
Berbagai  pendekatan  telah  dilakukan pemerintah  mulai  dari  WID,  WAD  dan  GAD. Women In development (WID) adalah pengintegrasian
perempuan
dalam
pembangunan dengan menekankan pada upaya mendorong perempuan agar dapat memberikan sumbangan  produktif  terhadap  pembangunan. Selanjutnya  adalah  pendekatan  WAD,  dalam pendekatan WAD tidak dibahas letak kedudukan  laki-laki  dan  perempuan.  Sudah ada  pemahaman  bahwa  antara  laki-laki  dan perempuan  memiliki  kedudukan,  kesempatan, dan  peran  yang  sejajar.  Terakhir  adalah pendekatan Gender  and  Development (GAD), merupakan  pendekatan  yang  berupaya  untuk mengatasi kesenjangan gender dengan memberikan  kesempatan  yang  setara  bagi perempuan  dan  laki-laki  untuk  berpartisipasi penuh dalam pembangunan, serta memberikan akses kepada kontrol pembangunan. Berangkat
dari  pemahaman  bahwa  perempuan  juga memiliki kesempatan untuk  ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

## 8. Peran dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
Di  dalam  pembangunan,  perempuan juga  merupakan  subyek  yang  seharusnya dilibatkan  juga  dalam  pembangunan  baik  itu dalam prosesnya maupun manfaatnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan peran perempuan  dalam  pembangunan  melalui landasan  yuridis  Instruksi  Presiden  Nomor  9 Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender (PUG)  dalam  pembangunan  nasional  yang mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah  memasukkan  kesetaraan  dan  dan keadilan  gender  (KKG)  dalam  setiap  tahapan kegiatan  pembangunannya,  baik  di  tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan  evaluasi.  Tujuan  dari  PUG  yang merupakan komitmen nasional maupun internasional  ini  adalah  agar  perempuan  dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi  serta  memiliki  kontrol  dan manfaat  yang  sama  dalam  pembangunan sehingga  pada  akhirnya  dapat  mengurangi ataupun  mempersempit  kesenjangan  gender diberbagai bidang kehidupan.
Menurut  Keputusan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  132  Tahun  2003  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan  Di  Daerah,  kesetaraan  dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan  setara  dalam  hubungan  kerjasama  antara perempuan dan laki-laki.
Kesetaraan dan keadilan gender menjadi  hal  yang  sangat  penting  karena  dapat menjadi upaya untuk menghilangkan diskriminasi  antara  perempuan  dan  laki-laki. Sehingga  antara  perempuan  dengan  laki-laki sama-sama  mempunyai  akses  untuk  dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan.
Menurut UNESCO seperti yang dikutip oleh  Ismi,  Dwi  Astuti  (2008:  25),  definisi kesetaraan  gender  dan  keadilan  gender  adalah sebagai berikut:
”Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua  manusia  (baik  laki-laki  maupun perempuan) bebas mengembangkan
kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype,  peran  gender  yang  kaku  dan prasangka-prasangka.  Hal  ini  bukan  berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama  tetapi  hak  dan  tanggung  jawab  dan kesempatannya  tidak  dipengaruhi  oleh apakah  mereka  dilahirkan  sebagai  laki-laki atau perempuan”.
”Keadilan  gender  adalah  keadilan  dalam memperlakukan  perempuan  dan laki - laki sesuai    kebutuhan    mereka.  Hal    ini mencakup    perlakuan      yang  setara  atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan  ekuivalen    dalam  hak, kewajiban,
kepentingan, dan kesempatannya”.
Partisipasi  dan  peranan  perempuan dalam  pembangunan  adalah  keikutsertaan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan  serta  evaluasi.  Peranan  wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender.  Peranan  wanita  dalam  pembangunan adalah  hak  dan  kewajiban  yang  dijalankan oleh  wanita  pada  status  atau  kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan  di  bidang  politik,  ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan  dan  keamanan,  baik  di  dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.
9. Pengertian Musrenbang
Musrenbang adalah forum perencanaan (program)  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga publik  yaitu  pemerintah  daerah,  bekerja  sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.Musrenbang  adalah  hasil  assesmen paling  penting  terhadap  usulan  program  yang prioritas  dari  masyarakat  karena  apa  yang dihasilkan  merupakan  kebutuhan  masyarakat yang  sebenarnya.  Dijelaskan,  mengacu  pada aturan hukum  yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  maka partisipasi  masyarakat  harus  menjadi  prioritas utama  dalam  merencanakan  pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.
Agar Musrenbang lebih bermakna serta kelanjutan pembangunan kita berharap kepada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) mensinkronkan  kegiatan  yang  ada  di  unit kerjanya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD
pemanfataannya lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. Wildan menambahkan  bila  suatu  perencanaan  sudah disusun  dengan  rapi  dan  matang  diyakini sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  akan berlangsung  baik  sesuai  dengan  harapan masyarakat  serta  visi  dan  misi  pemerintah daerah.Musrenbang  kita  tahu  adalah  proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan daerah yang di laksanakan guna untuk  mendapatkan  suatu  kesepakatan  di antara  masyarakat  di  setiap  daerah  yang  akan di  adakan  pembangunan.Musrenbang  adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan  aspirasi  meraka,dalam  proses pembangunan yang akan di laksanakan tentang bagaiman yang seharusnya di lakukan pemerintah  serta  sebaliknya  yang  harus  di lakukan  masyarakat  dalam  pembnguna  yang akan  di  laksanakan.musrenbang  adalah  proses memajukan setiap daerah mulai dari desa/kelurahan,kecamatan,kabupaten/kota ,provinsi hingga pusat.
Peran  dan  fungsi  Musrenbang  ialah untuk  mencapai  konsensus  dan  kesepakatan mengenai:
1. Prioritas  program  dan  kegiatan  SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD
2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang kabupaten

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  pendekatanpenelitian  kualitatif dengan  menekankan  pada  pembangunan naratif  atau  deskripsi  tekstual  atas  fenomena yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif adalah suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan masalah manusia.
Pada  pendekatan  ini,  peneliti  menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial serta hubungan erat  antara peneliti dan subjek  yang diteliti. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan  bahwa  metodologi  kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati.  Data  deskriptif  adalah penelitian  yang  memberi  gambaran  secara cermat  mengenai  individu  atau  kelompok
tertentu  tentang  keadaan  dan  gejala  yang terjadi.
Dalam  penelitian  kualitatif,   data  studi kasus  dapat  diperoleh  dari  semua  pihak  yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi,  partisipasi,  dan  dokumentasi.  Data yang  diperoleh  dari  berbagai  cara  itu hakikatnya  untuk  saling  melengkapi.  Ada kalanya  data  yang  diperoleh  dari  wawancara belum  lengkap,  sehingga  harus  dicari  lewat cara lain, seperti observasi, dan partisipasi.
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Badan Perencana Pembangunan
Daerah Kota Mataram
NTB. Pemilihan lokasi ini dikarenakan  kedekatan  peneliti  dengan  obyek penelitian,  dimana  Kota  Mataram  adalah tempat  peneliti  berdomisili  dan  bekerja, sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan sekitar bulan nopember 2017.
1. Jenis dan Sumber Data
Sumber  data  penelitian  yaitu  sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Sumber  data  terbagi  menjadi  dua  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung dari  sumbernya  (informan),  sementara  data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti dari sumber yang sudah ada.
2. Informan Subjek penelitian disebut dengan informan,  informan  adalah  orang-orang  yang bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang  diangkat  dalam  penelitian  tersebut. Teknik  penentuan  informan  dengan  cara melakukan observasi dan wawancra.
Burhan  Bungin  (2011;78)  menyatakan, informan  penelitian  adalah  “subyek  yang memahami  informasi  dari  obyek  penelitian sebagai  pelaku  maupun  orang  lain  yang memahami obyek penelitian”. Obyek penelitian  ini  adalah  realitas  yang  terjadi dalam organisasi pemerintahan daerah sebagai sebuah  komunitas,  yang  didalamnya  terjadi interaksi  antara  individu.  Atas  dasar  itu informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah  para  pihak  yang  terlibat  langsung  dan mempunyai pengalaman dalam proses perencanaan  pembangunan  daerah  di  Kota Mataram.
3. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari  orang-orang  atau  institusi  yang  diamati. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan  metode  deskriptif  untuk  dapat memperoleh  gambaran  mengenai  realitas sosial  yang  kompleks  mengenai  partisipasi langsung perempuan.
Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis dengan  menggunakan  analisis  gender  model Harvard  dengan  kategori  profil  aktivitas, akses,  kontrol  dan  manfaat.  Kerangka  analisis Harvard meliputi empat komponen yaitu:
1. Profil  Aktifitas,  didasarkan  pada  konsep pembagian  dengan  data  terpilah  jenis kelamin.  Profil  aktifitas  ini  merinci kegiatan  nyata  menurut  umur  (siapa mengerjakan  apa),  penjadwalan  (alokasi waktu)  untuk  kelompok-kelompok  sosial ekonomi.
2. Profil Akses, siapa yang mempunyai akses terhadap sumberdaya produktif, perempuan  memperoleh  sumber  daya  apa, bagaimana  perempuan  dan  laki-laki  bisa memperoleh  dan  menikmati  sumber  daya tersebut.
3. Profil  Kontrol  dan  Manfaat,  merinci sumber-sumber apa yang dikuasai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya  dan  manfaat apa yang diperoleh  setiap  orang  dari  hasil  kegiatan tersebut.  Profil  ini  memperlihatkan  siapa yang  memiliki  akses  kepada  sumberdaya dan kontrol atas penggunaannya.
Analisisfaktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kegiatan,  Akses  dan  Kontrol;  Berpusat  pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian  kerja  berdasarkan  gender.  Analisis disini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor- faktor  yang  mempengaruhi  perbedaan  antara laki-laki  dan  perempuan.  Karena  pekerjaan yang  dilakukan  laki-laki  dan  perempuan berubah  dari  waktu  ke  waktu  sebagai  akibat dari  proses  pembangunan  atau  perubahan lingkungan.

## 4. Keabsahan Data
Demi  terjaminnya  keakuratan  data,  maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang  salah  akan  menghasilkan  penarikan kesimpulan yang  salah,  demikian  pula
sebaliknya,  data  yang  sah  akan  menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.
Kebenaran  atau  validitas  harus  dirasakan merupakan  tuntutan  yang  terdiri  dari  tiga  hal menurut  Alwasilah  (dalam  Bachri,  2010:54) “yakni:  1)  deskriptif,  2)  interpretasi,  dan  3) teori  dalam  penelitian  kualitatif”.  Untuk menetapkan  keabsahan  data  diperlukan  teknik pemeriksaaan.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan MPBM di Kota Mataram
Dari  hasil  penelitian  penulis  dengan menggunakan  data  dokumentasi  dan  data observasi,  pelaksanaan  Musrenbang  yang dilaksanakan  di  Kota  Mataram  Tahun  2017 telah berjalan sesuai dengan PeraturanWalikota  Mataram  Nomor  Nomor  8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan  DaerahNomor  27  Tahun  2001 Tentang  MusyawarahPembangunan  Bermitra Masyarakadengan melibatkan seluruh unsur di masyarakat Kota Mataram Sesuai
dengan
tahapan-tahapan
Musrenbang  berdasarkan  Peraturan  Walikota Mataram  Nomor  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
DaerahNomor  27  Tahun  2001,  persidangan dalam  Musrenbang  Kota  Mataram  2017 meliputi  tiga  sidang,  dengan  masing-masing hasil sidang sebagai berikut:
a. Sidang Pleno I
Dalam sidang pleno I menghasilkan:
- Dipilihnya pimpinan sidang dipimpin oleh Steering Commiittee
- Disahkannya tata tertib;
- Pemaparan prioritas program atau kegiatan pembangunan di kecamatan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya oleh Camat atau pemerintah Kecamatan;
- Pemaparan prioritas program atau kegiatan kotan tahun berikutnya beserta informasi perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bantuan Pembangunan kota (Block Grant) ;
- Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan;
- Penetapan tata cara penyeleksian prioritas kegiatan.
b. Sidang Komisi Dalam sidang komisi menghasilkan:
- Penyusunan, validasi dan rekapitulasi prioritas kegiatan dalam rangka pemecahan masalah:
a) yang akan didanai dengan Dana Bantuan Pembangunan Kecamatan (Block Grant) dan atau Swadaya Masyarakat;
b) yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD.
c. Sidang Pleno II Dalam sidang pleno II menghasilkan:
- Pemaparan hasil sidang komisi;
- Tanggapan;
- Pengesahan hasil sidang pleno II;
- Pembentukan Tim Penyempurnaan Perumusan;
- Penyerahan  hasil  Musrenbang  kepada Panitia  Pengarah  untuk  diteruskan  kepada Penanggung Jawab;
- Pembentukan  Tim  Perencana  Kegiatan Pembangunan,  Tim  Pelaksana  Kegiatan Pembangunan  dan  Tim  Monitoring  dan Evaluasi  Kegiatan  Pembangunan  yang prosesnya  dipimpin  oleh  Penanggung Jawab;
- Penandatanganan  Berita  Acara  hasil-hasil Musrenbang diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi
2. Aktivitas Perempuan Dalam Musrenbang Kota Mataram
Dari  profil  aktivitas  yang  dilakukan  oleh perempuan  dalam  forum  Musrenbang  Kota Mataram Kota Mataram tahun 2017
disimpulkan bahwa ternyata kehadiran perempuan di  kelurahan Kota Mataram  belum mencapai  kuota  minimal  30%  dari  jumlah peserta,  seperti  yang  tertulis  dalam  Peraturan Walikota  Mataram  Nomor  8  Tahun  2016. Sekalipun jumlah prosentase perempuan hanya mencapai  11,6%  dari  jumlah  keseluruhan peserta, dalam forum tersebut perempuan tidak hanya  hadir  melainkan  juga  aktif  dengan memberikan banyak masukan di dalam forum.
3. Akses Perempuan Dalam Musrenbang Kota Mataram
Dari  hasil  observasi  penulis,  keterasingan perempuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan sarana-prasarana
pembangunan  terlihat  jelas  oleh  salah  satu informan  perempuan  yang  menjadi  tim penyempurna  rumusan  Daftar  Skala  Prioritas. Dalam  rapat  kecil  paska  Musrenbang  untuk menyempurnakan  rumusan  DSP,  peneliti mengamati bahwa informan perempuan tersebut  terlihat  bingung  dengan  pembahasan- pembahasan tentang fisik dan prasarana. Maka
cukup  beralasan  apabila  banyak  perempuan yang  menganggap  bahwa  komisi  fisik  dan prasarana  bukan  komisi  yang  tepat  untuk perempuan.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  melalui  wawancara  dan  juga  melalui pengamatan secara langsung, ditarik kesimpulan  bahwa  dari  profil  akses  yang diperoleh perempuan dalam forum Musrenbang  Kota  Mataram  tahun  2017 disimpulkan  bahwa  keterlibatan  perempuan dalam komisi fisik dan prasarana (0%), komisi umum  (11,8%),  komisi  ekonomi  (11,8%)  dan komisi sosial budaya (21,1%). Akses perempuan didalam Musrenbang Kota Mataram  Tahun  2017  melalui  sidang  komisi paling  banyak  berada  di  komisi  sosial  budaya karena keahlian perempuan lebih dimanfaatkan  dalam  komisi  sosial  budaya dibandingkan dengan komisi yang lainnya.

## 4. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbang Kota Mataram
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa kontrol
perempuan
didalam forum
Musrenbang  Kota  Mataram  tahun  2017  masih kurang karena dari sekian banyak kepengurusan  panitia  Musrenbang,  sama sekali  tidak  ada  posisi  strategis  sebagai  ketua ataupun  wakil  ketua  yang  diduduki  oleh perempuan.  Keseluruhan  perempuan  lebih memilih  untuk  menjadi  anggota  saja.  Faktor yang  berpengaruh  diantaranya  adalah  tidak percaya  dirinya  perempuan  didalam  forum publik  karena  selama  ini  perempuan  lebih banyak  berkutat  di  wilayah  domestik.  Faktor beban  ganda (double  burden) sehingga perempuan akan berupaya untuk menyelesaikan  pekerjaan  rumah  tangganya terlebih  dahulu  sebelum  menjalani  aktivitas publik.  Selain  kedua  faktor  tersebut,  juga dikarenakan faktor religi yang sudah mengakar sehingga masyarakat  akan menilai sebagai  hal yang  tabu  apabila  terdapat  perempuan  yang kedudukannya di atas laki-laki.

## 5. Manfaat Yang Diperoleh Perempuan Di Dalam Musrenbang Kota Mataram
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah daftar  skala  prioritas  pembangunan  hasil Musrenbang  Kota  Mataram  tahun  2017  yang responsif  perempuan  masih  sedikit,  namun demikian  perempuan  di  Kota  Mataram  telah memperoleh manfaat yang besar dari
Musrenbang karena forum ini telah memperhatikan  aspirasi,  kepentingan  dan kebutuhan perempuan
6. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi Dalam

## Musrenbang Kota Mataram
Minimnya  tingkat  keterlibatan  perempuan dalam Musrenbang Kota Mataram  tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor :
1. Beban  kerja  domestik  (pekerjaan  rumah tangga)  yang  menimbulkan  beban  ganda bagi  perempuan  yang  hendak  beraktivitas publik
2. Masyarakat  yang  telah  menyakini  bahwa perempuan  identik  dengan  domestik  maka menjadi  wajar  jika  banyak  perempuan yang  enggan  untuk  mengikuti  aktivitas  di forum publik seperti Musrenbang, sehingga  ini  juga  bisa  menjadi  kendala bagi  keterlibatan  perempuan  di  dalam forum publik.
3. Faktor  rendahnya  pendidikan  perempuan yang  berakibat  tidak  siapnya  perempuan memasuki  wilayah-wilayah  publik  yang kompetitif.
4. Tidak  ada  mekanisme  yang  diciptakan secara khusus agar perempuan yang masih lekat  dengan  peran  domestiknya  bisa secara maksimal untuk menjalankan aktivitas  publiknya  seperti  waktu  rapat yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian, maka  dapat  diperolehkesimpulan  sebagai berikut:
Musrenbang Kota Mataram diselenggarakan  berdasarkan  pada  Peraturan Walikota  Mataram  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor  27  Tahun  2001  Tentang MusyawarahPembangunan Bermitra
Masyarakat,  pelaksanaan  Musrenbang  yang dilaksanakan  di  Kota  Mataram  Tahun  2017 telah  berjalan  sesuai  dengan  Peraturan Walikota  Mataram.kehadiran  perempuan  di Kota Mataram belum mencapai kuota minimal 30% dari jumlah peserta,keterlibatan perempuan  dalam  komisi  fisik  dan  prasarana (0%), komisi umum (11,8%), komisi ekonomi (11,8%)  dan  komisi  sosial  budaya  (21,1%). Akses  perempuan  didalam  Musrenbang  Kota
Mataram  Tahun  2017  melalui  sidang  komisi paling  banyak  berada  di  komisi  sosial  budaya karena keahlian
perempuan lebih dimanfaatkan  dalam  komisi  sosial  budaya dibandingkan  dengan  komisi  yang  lainnya. Minimnya  tingkat  keterlibatan  perempuan dalam Musrenbang Kota Mataram  tahun 2017 disebabkan oleh beberapa factor : Beban kerja domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan  yang  hendak  beraktivitas  public, Masyarakat  yang  telah  menyakini  bahwa perempuan  identik  dengan  domestik  maka menjadi  wajar  jika  banyak  perempuan  yang enggan  untuk  mengikuti  aktivitas  di  forum publik seperti Musrenbang,rendahnya pendidikan  perempuan  yang  berakibat  tidak siapnya perempuan memasuki wilayah- wilayah publik yang kompetitif dan maskulin,aktivitas  publik  seperti  waktu  rapat yang
mempertimbangkan kebutuhan perempuan.

## SARAN
Untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  dihadapi  oleh  perempuan  terkait  dengan permasalahan  aktivitas  perempuan  dengan mensosialisasikan arti pentingnya Musrenbang kepada  berbagai  pihak  terutama  perempuan sehingga  perempuan  di  Kota  Mataram mempunyai  kepedulian  dan  pengetahuan tentang Musrenbang/MPBM
Dengan menempatkan perempuan dimasing-masing  komisi  maka  perempuan mempunyai  peluang  dan  kesempatan  yang sama dengan laki-laki.
Terus-menerus  memberikan  dorongan dan  kepercayaan  penuh  kepada  perempuan untuk  menduduki  posisi-posisi  strategis  di Musrenbeng  sehingga  perempuan  terlibat dalam proses pengambilan keputusan ditingkat kelurahan  tersebut.  Dan  juga  memberikan motivasi  intensif  kepada  perempuan  supaya perempuan  memanfaatkan  peluang  dalam Musrenbang secara maksimal.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan yang muncul akibat dari faktor-faktor penghambat  perempuan  dalam  berpartisipasi di musrenbangkel, dapat diupayakan dengan:
1. Menciptakan  mekanisme  yang  secara khusus  agar  perempuan  yang  masih terhambat  dengan  peran  domestik  dan kultur  masyarakat  bisa  secara  maksimal untuk  mengikuti  Musrenbang  seperti
waktu  pelaksanaan  Musrenbang  di  hari libur dan di siang hari.
2. Memberikan motivasi intensif kepada perempuan supaya perempuan memanfaatkan peluang dalam Musrenbang secara maksimal

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander  Abe,  2001.  Perencanaan  Daerah Memperkuat  Prakarsa  Rakyat  Dalam Otonomi  Daerah.  Lapera  Pustaka Utama, Yogyakarta.
Anggarini,  Yunita  dan  Puranto,  Hendra,  B.,
2010. Anggaran  Berbasis  Kinerja PenyusunanAPBD Secara Komprehensif ,  UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta. Arifin Nasution. 2007. Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006-2010) . Medan: Universitas Sumatera Utara Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodelogi
penelitian . Yogyakarta: Bina Aksara.
Baron  &  Byrne.  (2000). Social  Psychology.
(9th Edition). Massachusetts: APearson Education Company.
Bintoro  Tjokroamidjojo,  1988, Pengantar Administrasi  Pembangunan, LP3ES, Jakarta. Bryant,Coralie&LouiseG.White.1987. Manajem en PembangunanUntukNegara-negara Berkembang . Jakarta:LP3ES Bogdan, R.C & Biklen, S.K. 1982. Methods of Social  Research .  Boston:  Allyn  and Bacon, Inc.
Bogdan,  Robert  &  Steven  J.Taylor.  1998.
Introduction  to  Qualitative  Research Methods , John Wiley & Sons.
Bungin,  B.  2007. Penelitian  Kualitatif .
Prenada Media Group: Jakarta.
_________,  dkk.  2008. Penelitian  Kualitatif;
Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya . Jakarta: Kencana.
Bradley,  Tamsin.  2006.  Challenging  the NGOs: Women, Religion and Western. Conyers,  Diana.  (1994). Perencanaan  Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta.Gadjah Mada University Press. Dadang  Juliantara.  (2002). Pembaruan  Desa: Bertumpu pada Apa yang
Terbawa. Yogyakarta:Lapera Pustaka
Utama Depdiknas.  (2001). Partisipasi  Masyarakat. Jakarta: Depdiknas. Fakih, M. (2006). Analisis Gender danTransformasi Sosial . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Gatot  Sulistoni,  Hendriadi  2004. Anggaran
Tak Sampai. Penerbit Solidaritas Masyarakat  Transparansi  NTB,  Jl. Pariwisata N0.41 Mataram NTB
83121. Fax 0370-628251, email: somasi@indo.net.id
Hidayat syarif 2000. Refleksi  Realitas  Daerah Dalam Tantangan Kedepan PT Pustaka
Quatum :Jakarta. Lugiarti E.2004. PartisipasiMasyarakat Dalam Proses Pembangunan . Khanata. Jakarta.
Mikkelsen.  Britha,  2001. Metode  Penelitian
Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan .  Alih  Bahasa  Nalle, Matheos. Yayasan Obor Indonesia.Jakarta. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian
Kualitatif .   Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Moeljarto,  T.  1987. Politik  Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah danStrategi . Tiara Wacana. Yogyakarta. Mubyarto. 2003. Pengantar Ekonomi
Pertanian  Edisi  Ketiga .  LP3ES.
Jakarta
Munir.  2002. Perencanaan  Pembangunan
Daerah  Dalam  Perspektif  Otonomi . NTB, Bappeda. Nasution, S.2003. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif .
Bandung:Tarsito.
Oetomo,  Budi  Sutedjo  Dharma. Perencanaan dan  Pembangunan  SistemInformasi . Yogyakarta: ANDI, 2002
Pierson, John. 2002. Tackling Social Exclusion. London  and  New  York: Routledge.
Rogers, Everett M., dan Shoemaker, F. Floyd. (1981). Communication  of  lnnovatin . Edisi Indonesia disarikan oleh Abdillah
Hanafi. Memasyarakatkan  Ide  Baru . Surabaya: Usaha Nasional.
Riyadi  Dan  Bratakusumah,  2005  : Peran
Masyarakat dalam Pembangunan,
Multigrafika,Jakarta.
Riant  Nugroho,  2011. Gender  dan  Strategi Pengarus-Utamannya  di  Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sastropoetro,  Santoso.  1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplindalam  Pembangunan  Nasional. Bandung : Alumni. Sondang  P.  Siagian  (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta. Sumarto dan Hetifah (2003). Inovasi,
Partisipasi  dan  Good  Governance 20Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan OborIndonesia Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian
Kualitatif .  Bandung: ALFABETA. Sumardjo  dan  Saharudin.  2003. Metode- metode Partisipatif dalamPengembangan Masyarakat . Bogor : IPB press. Tjokroamidjojo,  B.  (1996), Perencanaan
Pembangunan ,  Edisi  ke  -19,  PT Gunung Agung , Jakarta. Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (EraOtonomi  Daerah) .  UUP  STIM YKPN. Yogyakarta. Zulkarimen Nasution, 2007. Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori
danPenerapannya) .  Yang  Menerbitkan
PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
Undang-undang & Peraturan Pemerintah :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaga  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang  Pemerintahan  daerah  Yang Kemudian  Direvisi  Menjadi  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  daerah
(Lembaran  Negara  Republic  Indonesia
Nomor 125 Tahun 2004); UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah SE  Bersama  Menteri  Negara  Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas  Dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005- 050/166/SJ  Tentang  Petunjuk  Teknis Penyelenggaraan  Musrenbang  Tahun 2005 Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  Nomor  27
Tahun  2001  Tentang  Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat; Peraturan Walikota Mataram Nomor 35/KPTS/2004 Tentang Pedoman

## Pelaksanaan MPBM
Jurnal, Tesis & Artikel Internet : Detha Riristuningsia, 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanan Pembangunan  Pedesaan  (Studi  Di Desa Lopok Kecamatan Lopok
Kabupaten Sumbawa) . Diana  Djuwita,  2009, Peran  Perempuan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapat Keluarga Nelayan Di Desa Mertasinga . Farida  Hydro  Foilyani,  2009, Pemberdayaan Perempuan Desa Dalam Pembangunan (Studi Kasus Perempuan  Di  Desa  Samboja  Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara). Harvard Institute For Internasional Development; Analisis Model  Harvard Dan Women In Development (WID) Hendriadi, 2016, Studi Fenomenologi Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Perencanaan Dan Pengganggaran  Di  Kota  Mataram. Unversitas Mataram Hunia  Djumati,  2010 ,  Partisipasi  Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan  Kao  Utara  Kabupaten Halmahera Utara.
Listyaningsih,  2010, Partisipasi  Perempuan Dalam  Politik  Dan  Pembangunan  di Banten
Murniati Ruslan, 2010, Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender. Oktaviani Adhi Suciptaningsih, 2010, Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga  Legislatif  di  Kabupaten Kendal . Syaifullah, 2008, Analisis Perencanaan Pembangunan  Tahunan  Daerah  di KotaMagelang (Studi Kasus Perencanaan  Pembangunan  Tahun 2007) ,  Tesis,Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro, Magister IlmuAdministrasi, Semarang Sahidu, A. 1998. ” Partisipasi masyarakat tani pengguna lahan
sawah
dalampembangunan pertanian di daerah  Lombok,  NTB .”  Disertasi.
Bogor:Program Pascasarjana IPB. Soemarmo, 2005, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada ProsesPerencanaan  Pembangunan  Di Kota Semarang (Studi KasusPelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di KecamatanBanyumanik) , Tesis, Magister Administrasi Publik, UniversitasDiponegoro, Semarang. Triana  Sofiani,  2009, Membuka  Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan . http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/prog ram/kegiatan-sosbud/287-sistem- manajemen-pembangunan-partisipatif- smpp http/:/dumadia.wordpress.com/2009/09/02/per encanaan-pembangunan- partisipatif/ Ardhana. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif. Tersedia: http://ardhana12.wordpress.com/2008 /02/08/teknik-pengumpulan-data- kualitatif/
Somerville,  Peter.  1998.  “Explanations  of social  exclusion:  where  does  housing fit in?” Housing Study, Vol. 13, No. 6: 761-780. http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2 009/06/15/eksklusi-sosial-gender-dan- pembangunan/