Perspektif Akuntansi Volume 5 Nomor 3 (Oktober 2022), hal. 225-241
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p225-241 http://ejournal.uksw.edu/persi
Perlukah  Tata  Kelola  Pengelolaan  Dana  Kemahasiswaan Dilakukan?
Ireina Thesa Shaula 1
Universitas Kristen Satya Wacana Paramita Budirahayu Universitas Kristen Satya Wacana Ika Kristianti Universitas Kristen Satya Wacana
Received 20/07/2022 Revised 27/08/2022 Accepted 31/08/2022 Abstract. The  phenomenon  of the normalization  of  student  fund fraud  at  the  Student  Institution  Faculty  showed  indications  of fraudulent practices in the Student Institution. This study aims to learn  how  efficient  the  implementation  of  Good  University Governance  (GUG)  at  Faculty  X,  YZ  University  is  in  preventing student fund fraud. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out by means of interviews and  distributing  questionnaires  to  the  faculty  legislature,  faculty executive board, and faculty units. The stages in this research are divided into three parts, namely data reduction, data presentation, and  drawing  conclusions.  The  results  of  the  study  show  that  the Good Government University (GUG) principle that has been carried out by the Student Institution of Faculty X, YZ University is running quite well, but still needs to be improved to maximize student fund management. It is hoped that this research will bring benefits to the Student  Institution  of  Faculty  X,  YZ  University  in  evaluating  and assessing  the  risk of  fraud  and  the  controls  needed  in  managing student funds.
Keywords: Student  Institutions,  Student  Fund  Management,  Good University Governance (GUG)
1 232019159@student.uksw.edu
Abstrak . Fenomena  terjadinya  normalisasi  kecurangan  dana kemahasiswaan di Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas menunjukkan terjadinya indikasi praktik kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa efisien penerapan Good University Governance (GUG) di Fakultas  X,  Universitas  YZ  dalam  mencegah  terjadinya kecurangan  dana  kemahasiswaan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  penyebaran kuesioner  kepada  badan  legislatif  fakultas,  badan  eksekutif fakultas, dan unit fakultas. Tahapan dalam penelitian ini terbagi dalam  tiga  bagian  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  prinsip Good  Government  University (GUG)  yang  telah  dilakukan  oleh Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas X, Universitas YZ berjalan cukup  baik,  namun  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  untuk memaksimalkan  pengelolaan  dana  kemahasiswaan. Diharapkan penelitian ini membawa manfaat bagi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas  X,  Universitas  YZ  dalam  mengevaluasi  serta  menilai risiko  kecurangan  dan  pengendalian  yang  diperlukan  di  dalam pengelolaan dana kemahasiswaan. Kata  kunci: Lembaga  Kemahasiswaan,  Pengelolaan  Dana  Mahasiswa, Good University Governance (GUG)

## Pendahuluan
Kecurangan  dapat  terjadi  dalam  semua  lingkup  organisasi,  tak  terkecuali  sektor pendidikan.  Hasil  kajian Indonesian  Corruption  Watch (ICW)  menyebutkan  bahwa kerugian  negara  ditaksir  hingga  Rp  1,6  triliun  dari  240  kasus  korupsi  pendidikan selama  tahun  2016  hingga  2021 (Indonesia  Corruption Watch ,  2021).  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  fenomena  yang  terjadi  bahwa  praktik  kecurangan  di  sektor pendidikan  rentan  untuk  dilakukan  (Rachman,  2019;  Gumelar  dan  Shauki,  2020; Sunaryo  dan  Utami,  2021).  Salah  satu  kasus  korupsi  di  sektor  pendidikan  yaitu pembangunan  Rumah  Sakit  Pendidikan  Khusus  Penyakit  Infeksi  dan  Pariwisata Universitas Udayana yang ditaksir menyumbang kerugian bagi negara sebesar lebih dari  Rp  25,9  Miliar. Dalam  lingkup  perguruan  tinggi,  kasus  kecurangan  juga  dapat dijumpai di lingkungan Lembaga Kemahasiswaan (LK). Kasus penyelewengan dana kemahasiswaan  di  Universitas  Islam  Indonesia  (UII),  yang  pada  akhirnya  hanya diselesaikan secara kekeluargaan (Satriadi, 2018).
Penerapan tata kelola yang baik tentunya dapat memitigasi kecurangan yang terjadi di  sektor  pendidikan.  Lembaga Kemahasiswaan  (LK)  yang  ada  dalam  perguruan tinggi bertujuan untuk membantu dalam mencapai visi dan misi yang telah dibuat, dengan adanya hal ini maka diperlukan suatu pengelolaan yang baik. Penerapan Good University  Governance (GUG)  dinilai  penting  karena  dapat  membantu  perguruan tinggi  dalam  meningkatkan  kualitas  kerja  sesuai  dengan  aspek  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi,  dan  keadilan.  Pengawasan  dan
pertanggungjawaban  pengelolaan  akan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya GUG,  dimana  hal  ini  mampu  mengurangi  kemungkinan  terjadinya fraud .  Menurut salah  satu  dosen  Akuntansi  FEB  Unmas  Denpasar  Suryandari  (2019),  penerapan prinsip Good University Governance (GUG) yang tepat akan menguatkan perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global.
Penelitian  Hapsari  dan  Supriyono  (2020)  menjelaskan  bahwa  letak  potensi kecurangan  terdapat  hampir  di  setiap  tahapan  penggunaan  dana  dan  terdapat normalisasi adanya kecurangan dalam pengelolaan juga dianggap wajar dan sudah menjadi budaya turun temurun. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Violetta dan Kristianti (2021) yang meneliti mengenai pengungkapan kecurangan di lembaga kemahasiswaan pada PTS XYZ dan menemukan bahwa faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan adalah rasionalisasi karena kecurangan telah dilakukan secara turun-temurun. Lebih lanjut, faktor kemampuan, kesempatan, dan tekanan juga turut mempengaruhi terjadinya kecurangan.
Sujana et al. (2017), Nurhikmahyanti (2017) dan Nurlatifa et al. (2021) menjelaskan bahwa  pentingnya  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban, kemandirian,  dan  kewajaran  untuk  menciptakan  tata  kelola  organisasi  yang  baik. Sujana  et  al.  (2017)  juga  menjelaskan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  dapat digunakan  sebagai  mekanisme  pengawasan  di  perguruan  tinggi  dalam  praktik penerapan GUG.  GUG memberikan dampak positif terhadap kinerja perguruan tinggi (Machmuddah  dan  Suhartono,  2019).  Penelitian ini  berfokus  pada  penerapan  GUG pada pengelolaan dana kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas X,  Universitas YZ.  Selain  itu,  penelitian ini  juga  melakukan  triangulasi  data dengan melakukan observasi wawancara kepada narasumber sehingga data yang didapatkan lebih  lengkap.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  legitimasi  dalam  pembahasannya. Teori  legitimasi  menjelaskan  mengenai  adanya  batasan  dalam  bertindak  dalam kegiatan berorganisasi.
Masalah  utama  dari  penelitian  ini  adalah  adanya  normalisasi  kecurangan  dana kemahasiswa  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X,  Universitas  YZ.  Berdasarkan wawancara  awal  dengan  responden,  seringkali  laporan  pertanggungjawaban keuangan  atas  kegiatan mahasiswa  teridentifikasi adanya mark-up harga.  Terlebih lagi, tidak adanya aturan yang tegas berkaitan dengan penindakan kecurangan yang terjadi.  Peraturan  mengenai  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  tersebut  sebatas mengatur mengenai alokasi dana dan pertanggungjawaban keuangan saja. Fenomena tersebut menjadi dasar mengapa penelitian ini dilakukan sebab banyak ditemukan kecurangan  terkait  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  yang  terus  terjadi  setiap tahunnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan GUG pada pengelolaan dana kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas X, Universitas YZ. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak: pertama bagi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF) Fakultas X, yaitu sebagai bahan evaluasi bagi dalam menerapkan GUG pada  pengelolaan  dana  kemahasiswaan.  Kedua  bagi  fungsionaris  LKF  Fakultas  X, yaitu  untuk  meningkatkan  pengendalian  internal  guna  memitigasi  kecurangan pengelolaan  dana  kemahasiswaan.  Ketiga  bagi  akademisi,  penelitian  ini  juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi serta menambah literatur mengenai GUG.

## Telaah Pustaka

## Teori Legitimasi
Menurut  teori  legitimasi,  organisasi  mengharapkan  penerimaan  yang  sah  dari masyarakat dan sosial. Teori legitimasi menyatakan bahwa untuk memperoleh status legitimasi  tersebut,  organisasi  membutuhkan  persetujuan  masyarakat  dan menghindari ancaman atas kelangsungan hidup (Khan et al., 2012; Mumtahanah dan Septiani,  2017).  Legitimasi  adalah  status  yang  dicapai  ketika  sebuah  organisasi memiliki  sistem  nilai  yang  sesuai  dengan  sistem  nilai yang  berlaku  di masyarakat (Lindblom, 1994). Penerapan teori legitimasi dalam organisasi dapat menjadi acuan dalam  berperilaku  karena  didalamnya  membahas  batasan  dalam  norma  maupun keterkaitan  dengan  lingkungan  sekitar.  Kesenjangan  antara  persepsi  masyarakat dengan  kegiatan  operasional  perusahaan,  menimbulkan  kesenjangan  legitimasi. Kesenjangan  legitimasi ini  dapat  diatasi  dengan  cara  menerapkan  tata  kelola  yang baik bagi organisasi.

## Good University Governance (GUG)
Good  University  Governance (GUG)  merupakan  pedoman  atau  instruktur  yang digunakan  untuk  menghasilkan  pedoman  bagi  pengelola  dalam  rangka  mengelola manajemen  perguruan  tinggi  dengan  memperhatikan  kepentingan  pemangku kepentingan (Sujana et al., 2017). Tata kelola diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi,  tergantung  besar  atau  kecilnya  organisasi.  Perguruan  tinggi  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  organisasi  lainnya,  sehingga  ada  pembeda tertentu  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  dan  sisi  akademik  maupun  sosial (Machmuddah  dan  Suhartono,  2019).  Penerapan  GUG  memastikan  bahwa  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi,  dan  keadilan  berjalan dengan baik. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia (2018) tata kelola perguruan  tinggi  memiliki  tujuan  menciptakan  perguruan  tinggi  yang  akuntabel dengan  berdasarkan  delapan  prinsip  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, dan nirlaba.
Transparansi  berperan  penting  dalam  menjamin  penyediaan  dan  kemudahan perolehan informasi publik yang memadai dan akurat (Muhsin et al., 2020). Selain itu, transparansi  memiliki  tujuan  yaitu  guna  menciptakan  rasa  saling  percaya  antara pihak  yang  berkaitan  langsung  dengan  menyediakan  informasi  yang  terpercaya. Munawir (2019), dan Sonya dan Wulandari (2016) menjelaskan akuntabilitas dapat diwujudkan  dengan  menciptakan  tata  kelola  yang  berkualitas.  Akuntabilitas  juga digunakan  sebagai  pertanggungjawaban  kepada  pemangku  kepentingan  dalam memberikan  penjelasan  mengenai  visi,  misi,  dan  tujuan  universitas.  Dalam penerapannya,  prinsip  responsibilitas  diterapkan  sebagai  wujud  tanggung  jawab melalui  anggaran  dasar  universitas,  penjabaran  kedudukan  ( job  description ),  dan Standard Operational Procedure (SOP).
Febriani  (2018)  dan  Larasati  et  al.  (2018)  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab perguruan  tinggi  berkaitan  dengan  prinsip  bahwa  dalam  melayani stakeholders , pelaku administrasi harus mematuhi nilai administrasi dan kebijakan yang berlaku. Sementara  itu,  prinsip  independensi  dapat  diterapkan  dengan  pemisahan pengambilan keputusan antara perguruan tinggi dengan pemerintah maupun badan hukum  nirlaba  pemiliknya.  Perguruan  tinggi  juga  perlu  dibukakan  jalan  oleh pemerintah  dalam  mengambil  keputusan  untuk  menyelesaikan masalah  kompleks mengenai tata kelola yang baik (Wardhani et al., 2019). Dalam prinsip keadilan, tata kelola  yang  dijalankan  di  perguruan  tinggi  untuk  memenuhi  hak-hak  pemangku kepentingan mengharuskan adanya perlakuan yang adil dan setara. Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penerapan tata kelola dilihat dari sistem perencanaan jangka pendek, jangka menengah (rencana strategis), dan tahunan (rencana kegiatan dan  anggaran  tahunan) seperti  yang  dijelaskan  Negara  dan  Purnamasari  (2018) bahwa  tata  kelola  yang  baik  menghasilkan  output  dari  keseluruhan  proses  dan kelembagaan yang tepat sasaran.

## Lembaga Kemahasiswaan
Lembaga  Kemahasiswaan  (LK)  atau  yang  sering  disebut  organisasi  mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa kemahasiswaannya berupa  aspirasi,  gagasan-gagasan  positif  dan  kreativitas  yang  dibangun  dalam berbagai  kegiatan  untuk  mencapai  visi  dan  misi  universitas.  Lembaga Kemahasiswaan (LK) dibentuk untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dan mengasah  kompetensi  mahasiswa,  baik  dalam  hal humanistic  skills maupun professional  skills .  Terdapat  pembagian  tugas  dalam  lembaga  kemahasiswaan  yang ada pada fakultas maupun universitas. Lembaga kemahasiswaan dibagi menjadi 2, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Tugas dari lembaga legislatif adalah menjalankan  fungsi  pengawasan  ( controlling )  terhadap  kegiatan  yang  diadakan dalam fakultas maupun universitas, sedangkan lembaga eksekutif bertugas sebagai eksekutor dalam menjalankan program kegiatan dalam lembaga kemahasiswaan.

## Pengelolaan Dana Kemahasiswaan
Setiap  tahun,  lembaga  kemahasiswaan  diberikan  dana  oleh  universitas  untuk menunjang  program  kerja  pada  periode  berjalan  (Hapsari  dan  Supriyono,  2020). Dana  kemahasiswaan  pada  Universitas  YZ  terdiri  dari  beberapa  jenis  yaitu  Dana Pengembangan  Lembaga Kemahasiswaan  (PLK), Dana  Ikatan  Keluarga  Mahasiswa (IKAMA),  Dana  Jas  Almamater,  dan Dana  Café  Rindang.   Lembaga Kemahasiswaan diberikan  kebebasan  untuk  mengelola  dana  tersebut  untuk  menunjang  kebutuhan program kerja lembaga kemahasiswaan. Dalam penggunaannya, terdapat 4 tahapan yaitu  tahap  perencanaan,  pengesahan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan dilakukan oleh unit dibawah LKF dengan mengajukan program kerja selama satu periode baik perencanaan anggaran maupun perencanaan kegiatan. Tahap  pengesahan  dilakukan  sebanyak  dua  kali  yaitu  pada  aras  fakultas  dan  aras universitas.  Tahapan  pelaksanaan  dilakukan  oleh  unit  dibawah  LKF.  Tahapan terakhir  yaitu  pertanggungjawaban  dan  evaluasi,  tahapan  ini  dilakukan  dengan pembuatan laporan yang akan disahkan pada rapat evaluasi akhir periode.

## Metoda

## Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini mengambil objek penelitian Lembaga Kemahasiswaan Fakultas (LKF) Fakultas  X,  Universitas  YZ  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer,  dengan  menyebarkan  100  kuesioner  kepada  anggota lembaga  kemahasiswaan  dan  panitia  kegiatan  yang  membidangi  keuangan  dan melakukan  program  kerja.  Kuesioner  terdiri  atas  pertanyaan  mengenai  6  prinsip Good  University  Governance yang  mendasari  pengelolaan  dana  kemahasiswaan diantaranya  adalah  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi. Kuesioner disebarkan dengan menggunakan google form, dengan tujuan pengumpulan data menjadi lebih cepat karena responden dapat  mengisi  dimanapun.  Kuesioner  telah  disebarkan  kepada  Lembaga Kemahasiswaan  Fakultas  X,  Universitas  YZ.  Kuesioner yang  kembali  berjumlah  25 kuesioner dengan data yang lengkap dan dapat diolah.
Tahapan  kedua  dalam  pengumpulan  data  adalah  wawancara  kepada  anggota pengurus  harian  lembaga  kemahasiswaan.  Tujuan  dari  wawancara  adalah mengeksplorasi lebih mendalam atas kegiatan GUG pada Lembaga Kemahasiswaan. Narasumber  dalam  penelitian  ini  mencakup  anggota  unit,  bendahara,  sekretaris, ketua komisi, serta ketua Senat Mahasiswa Fakultas. Adapun teknik wawancara yang dipakai  adalah  semi  terstruktur  dimana  panduan  pertanyaan  telah  disiapkan kemudian  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  akan  jawaban  atas  persoalan penelitian. Selain pembagian kuesioner dan wawancara, data juga diperoleh dengan melakukan observasi dalam kegiatan pengelolaan dana kemahasiswaan. Narasumber terdiri atas 11 mahasiswa fungsionaris Senat Mahasiswa, 7 mahasiswa fungsionaris Badan Perwakilan Mahasiswa, dan 7 mahasiswa fungsionaris Himpunan Mahasiswa Program Studi.

## Tahapan Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan.  Pada  proses  reduksi  data  bertujuan  untuk  mengambil poin  penting  dari  hasil  wawancara  yang  berkaitan  dengan  persoalan  penelitian. Kemudian  data  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif,  di  dalamnya  terdapat  petikan wawancara sebagai bukti pendukung yang kemudian diklasifikasikan sesuai konsep pengelolaan dana kemahasiswaan.
Hasil  kuesioner  dipaparkan  dalam  bentuk  persentase  jawaban  responden, wawancara,  dan  analisis  digunakan  untuk  menarik  simpulan  dan  menjawab persoalan penelitian. Selain tahapan analisis tersebut, penelitian ini akan melakukan triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengkonfirmasi  kepada  narasumber  dalam  jangka  waktu  tertentu  dalam  setiap tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang akan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara narasumber dari waktu ke waktu  untuk  mengecek  konsistensi  jawaban  narasumber.  Penelitian  ini  juga  akan melakukan konfirmasi terhadap dokumen terkait yang telah dikumpulkan, sehingga hasil analisis data bersifat lebih objektif.

## Hasil dan Pembahasan

## Lembaga Kemahasiswaan
Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X,  Universitas  YZ  memiliki  4  tahapan  dalam melakukan  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  yaitu  perencanaan,  pengesahan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban.  Tahapan  ini  diawali  dengan  tahap perencanaan  yang  dilakukan  oleh  bendahara  Senat  Mahasiswa  sebagai  badan eksekutif  dengan  pihak  Fakultas  X,  dimana  tahap  ini  dilakukan  pada  setiap  awal periode.  Tahap  perencanaan  ini  berkaitan  dengan  pengajuan  program  kerja  dan anggaran kegiatan dari Lembaga Kemahasiswaan (LK) yang akan dilakukan selama satu periode. Pengajuan program kerja disesuaikan dengan pembagian nominal dana yang telah disepakati sesuai dengan persentase pembagian dana untuk Humanistic Skills dan Professional Skills . Setelah program kerja tersusun, tahap selanjutnya adalah program kerja dibawa dan disahkan dalam Rapat Kerja (Raker) ranah Fakultas untuk persetujuan pengalokasian dana yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya dalam pengelolaan  dana  kemahasiswaan  adalah  tahap  pelaksanaan,  dimana  tahap  ini ditandai dengan adanya pengesahan atas program kerja dan anggaran kegiatan pada Rapat  Koordinasi  (Rakoor)  Universitas.  Tahap  terakhir  dalam  pengelolaan  dana kemahasiswaan  adalah  tahap  pertanggungjawaban,  tahap  ini  dilakukan  ketika program  kerja  telah  selesai  dilaksanakan.  Lembaga  Kemahasiswaan  (LK)  Fakultas perlu membuat laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya adalah 5 hari kerja setelah  kegiatan  program  kerja  berlangsung.  Tahap  pertanggungjawaban  ini  juga berguna untuk mengetahui apakah dana yang telah dibagikan dipergunakan dengan tepat, yang mana laporan pertanggungjawaban ini akan diperiksa dan disetujui oleh
Biro  Kemahasiswaan  dan  akan  diteruskan  pada  Bagian  Akuntansi  dan  Keuangan Universitas.
Pengajuan  proposal  dapat  juga  dikatakan  sebagai  salah  satu  bentuk  pemenuhan indikator  konsistensi  dalam  menjalankan  program  kerja.  Dalam  pembuatan pengajuan  proposal,  telah  menerapkan Standard  Operational Procedure (SOP), dimana SOP ini digunakan sebagai panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus  dilakukan  dan  dijalankan.  SOP  pengelolaan  dana  kemahasiswaan  berkaitan dengan pengajuan proposal dan pencairan dana yang ada di Fakultas X, Universitas YZ sudah memenuhi kriteria dan sudah dijelaskan rinci. Hal ini juga sesuai dengan penuturan langsung oleh QP selaku bendahara Senat Mahasiswa:
“ SOP yang diterapkan di Fakultas X, Universitas YZ menurut saya sudah baik dan jelas, karena SOP di Fakultas X berasal dari peraturan-peraturan yang diturunkan dari  Universitas  sehingga  SOP  ini  sudah  disesuaikan  dengan  apa  yang  harus dilampirkan  ketika  membuat  proposal  kegiatan  sebagai  acuan  pembuatan proposal,  dan  SOP  terkait  dengan  proposal  anggaran  dimana  SOP  sudah menjelaskan  tentang  bagaimana  alur  dalam  penggunaan  dana mahasiswa  dari awal  pengajuan  hingga  pertanggungjawaban  terkait  dengan  pencairan  dana anggaran ”
Gambar 1 merupakan bagan alur birokrasi pengajuan kegiatan di aras fakultas. Bagan tersebut  menjelaskan  mulai  dari  pembentukan  unit  dibawah  senat  mahasiswa, perencanaan  kegiatan  dan  anggaran,  hingga  pencairan  serta  pengarsipan penggunaan dana kemahasiswaan.

## Sumber: data diolah, 2022
Gambar 1. Alur Birokrasi Fakultas X, Universitas YZ

## Praktik GUG Dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan
Terdapat  6  prinsip Good  University  Governance (GUG)  yang  dapat  mendasari pengelolaan  dana  kemahasiswaan,  diantaranya  adalah  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi.

## Transparansi
Pada  indikator  transparansi  terdapat  4  pernyataan  yang  membahas  seputar kepemilikan sistem check and balance dan pelaksanaan pertanggungjawaban serta transparansi  dana  kemahasiswaan.  Terdapat  variasi  pilihan  jawaban  dari  total responden. Sebanyak 59 (59%) sangat setuju, 32 (32%) setuju, 8 (8%) netral, dan 1 (1%)  tidak  setuju  dari  keseluruhan  total  jawaban  atas  pernyataan  indikator transparansi.
Responden  sangat  setuju  bahwa  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X  telah melaksanakan pertanggungjawaban serta transparansi dana kemahasiswaan, hal ini juga diutarakan oleh QP selaku bendahara Senat Mahasiswa:
“ Penggunaan dana kemahasiswaan (terutama PLK dan IKAMA) selalu melakukan transparansi dengan yang pertama melaporkan dan mempertanggungjawabkannya di rapat kerja Lembaga Kemahasiswaan Fakultas dan rapat koordinasi Lembaga Kemahasiswaan aras universitas. Kemudian untuk penyaluran  informasi  mengenai  dana  PLK  dan  IKAMA  dilakukan  oleh  Komisi Anggaran Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) melalui email maupun media sosial milik BPMF ”

## Akuntabilitas
Pada  indikator  akuntabilitas  terdapat  4  pernyataan  yang  membahas  seputar kepemilikan perancangan kegiatan, perancangan anggaran, pengawas internal, dan kepemilikan  sistem  akuntansi  khusus  dalam  mengelola  dana  kemahasiswaan. Terdapat  variasi  pilihan  jawaban  dari  total  responden.  Sebanyak  52  (52%) sangat setuju, 34 (34%) setuju, dan 14 (14%) memilih netral dari keseluruhan total jawaban atas pernyataan indikator akuntabilitas.
siswaan Fakultas X telah melaksanakan pembuatan rancangan kegiatan dan anggaran dana kemahasiswaan dan mempertanggungjawabkannya, hal ini juga diutarakan oleh LS selaku sekretaris Senat Mahasiswa:
“ Jadi memang di LKF selalu membuat pertanggungjawaban hal ini dilaksanakan ketika kegiatan sudah selesai dan kegiatan itu ada pertanggungjawabannya dalam satu  draft  di rapat  evaluasi  akhir.  Di  rapat  evaluasi  akhir  untuk  proposal  akan dijadikan sebagai bahan acuan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas X. Jadi nanti jelas kontribusi dana digunakan untuk apa saja”

## Responsibilitas
Pada indikator responsibilitas terdapat pada 3 pernyataan yang membahas seputar pembagian tugas sesuai jabatan, adanya standard operational procedure , dan evaluasi atas SOP setiap periodenya. Terdapat variasi pilihan jawaban dari total responden. Sebanyak 35 (47%) sangat setuju, 30 (40%) setuju, 9 (12%) netral, dan 1 (1%) tidak setuju  dari  keseluruhan  total  jawaban  atas  pernyataan  indikator  responsibilitas. Responden  sangat  setuju  bahwa  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X  telah melaksanakan pertanggungjawaban serta transparansi dana kemahasiswaan, hal ini juga diutarakan oleh YK selaku ketua Senat Mahasiswa:
“ Mengenai pembagian tugas, di senat sendiri ada pembagiannya dan disampaikan setiap kita rapat kerja baik aras fakultas maupun universitas. Setiap pimpinan baik kepala bidang dan badan pengurus harian akan membuat jobdesk untuk dirinya sendiri dan juga untuk staff dibawahnya.”
Selain itu, responden juga setuju dengan pernyataan bahwa dalam pembagian tugas tetap ada kendala. Hal tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh YK:
“Pastinya ada kendala dalam pembagian tugas, sekalipun sudah ada pembagian tugas  tapi  tetap  ada  yang  lalai  misal  tidak  melaksanakan  tugas,  membantu anggota  yang  lain,  atau  bahkan  memang melupakan tugas  dan  tanggungjawab dirinya sendiri.”

## Independensi
Hasil  kuesioner  menunjukkan  15  (15%)  responden  menjawab  sangat  setuju,  43 (43%) memilih setuju, 31 (31%) netral, dan 11 (11%) tidak setuju. Pada indikator independensi  terdapat  4  pertanyaan  mengenai  conflict  of  interest,  pengambilan keputusan,  dan  hak  otorisasi.  Responden  meyakini  bahwa  tidak  pernah  terjadi conflict of interest di ranah Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, hal ini sesuai dengan pernyataan dari NP selaku ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas:
“ Untuk  conflict,  sejauh  ini  belum  pernah  ada  yang  terdengar  sampai  ke  BPMF, biasanya, conflict yang terjadi itu akan diselesaikan dahulu secara internal di unit terkait nanti kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri SC akan lapor kepada ketua SMF”
Selain itu, terdapat 6 responden yang memilih tidak setuju atas pernyataan bahwa LKF  dapat  mengambil  keputusannya  sendiri  terlepas  dari universitas.  Hal  ini  juga didukung  oleh  pernyataan  AD  selaku  Ketua  Komisi  Advokasi  Badan  Perwakilan Mahasiswa Fakultas:
“Untuk pernyataan lembaga kemahasiswaan dapat keputusan sendiri terlepas dari universitas itu aku nggak setuju karena peraturan yang dibuat dari universitas kan yang paling atas, peraturan yang mereka buat itu harus diikuti oleh yang ada di bawah  gitu.  Jadi  kayak  peraturannya  disamaratakan  seperti  itu  agar  tidak  ada perbedaan. Tapi  beda  hal  kalau  misalkan menjawab  kebutuhan untuk  di  setiap fakultas-fakultas  ya  kayak  contoh  dalam  pembuatan  kegiatan  harus
mencantumkan  10  kadar  kegiatan  sesuai  dengan  skenario  pola  pengembangan mahasiswa. Nah, setiap fakultas itu ada yang hanya bisa memenuhi 3 dari 10 kadar yang ada, kalau kasusnya seperti itu tentunya perlakuannya beda (fakultas bisa mengambil keputusannya sendiri). Namun, jika kasus seperti syarat menjadi badan pengurus harian itu sifatnya mutlak dan fakultas tidak bisa membantah dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri ”

## Keadilan
Pada  indikator  keadilan  terdapat  pada  3  pernyataan  yang  membahas  seputar pemberian reward bagi fungsionaris, penerapan merit system , dan perlakuan adil dan setara.  Terdapat  variasi  pilihan  jawaban  dari  total  responden.  Sebanyak 17  (23%) sangat setuju, 23 (31%) setuju, 22 (29%) netral, 12 (16%) tidak setuju, dan 1 (1%) sangat  tidak  setuju  dari  keseluruhan  total  jawaban  atas  pernyataan  indikator keadilan.  Responden  sangat  setuju  bahwa  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X memberikan reward bagi fungsionaris setiap bulannya dan telah menerapkan merit system dalam  pemilihan  fungsionaris,  hal  ini  juga  diutarakan  oleh  IT  selaku  ketua Himpunan Mahasiswa:
“ Benar  sekali,  dalam  HMP  K  setiap  bulannya  selalu  ada  nominasi  fungsionaris terbaik.  Terdapat  penilaian  juga  bagi  nominan  yang  masuk  dalam  kategori fungsionaris terbaik seperti aktif, kreatif, pokoknya yang sesuai dengan visi misi dari unit terkait. Setahu saya, pemberian reward fungsionaris terbaik bulanan itu ada di HMP K, HMP I, dan di Senat Mahasiswa kalau di BPMF dan HMP M sepertinya belum  ada.  Untuk  pemilihan  fungsionaris,  saya  yakin  pasti  kami  juga mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya mempertimbangkan kuantitas yang dibutuhkan tapi juga kualitas untuk masing-masing fungsionaris baik dari kinerja maupun attitudenya ”

## Efektivitas dan Efisiensi
Hasil  kuesioner  menunjukkan  58  (58%)  responden  menjawab  sangat  setuju,  19 (19%)    memilih  setuju,  21  (21%)  netral,  dan  2  (2%)  tidak  setuju.  Pada  indikator independensi terdapat 2 pertanyaan mengenai kepedulian lingkungan dan rencana induk pengembangan. Responden memilih menjawab netral atas pernyataan bahwa Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X  memiliki  peraturan  mengenai  kepedulian kelestarian lingkungan hidup dan memiliki rencana induk pengembangan .

## Pembahasan
Berdasarkan hasil kuesioner terdapat berbagai risiko yang menjadi celah terjadinya kecurangan dalam ranah Lembaga Kemahasiswaan Fakultas. Kurangnya pengawasan dan evaluasi rutin menjadi salah satu faktor kurangnya tata kelola pengelolaan dana kemahasiswaan. Dari berbagai risiko yang timbul, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dirasa masih kurang tegas dalam menerapkan pengendalian internal, hal ini yang menyebabkan celah kecurangan dalam Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X terjadi. Selain  itu,  prinsip-prinsip Good  University  Governance (GUG)  belum  sepenuhnya diterapkan di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X.
Penerapan  prinsip  transparansi  dinilai  sudah  baik  oleh  fungsionaris  Lembaga Kemahasiswaan  Fakultas  X  dan  juga  oleh  peneliti.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari mudahnya  mengakses  transparansi  penggunaan  dana  kemahasiswaan  baik pengalokasian maupun pertanggungjawaban. Adanya transparansi dana juga sudah menjawab  tujuan  utama  dari  prinsip  tersebut  yaitu  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  mahasiswa  dan  universitas.  Dari  wawancara  yang sudah dilakukan, transparansi anggaran dan pertanggungjawaban dibagikan kepada mahasiswa melalui sosial media Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan melalui broadcast  email . Penerapan  prinsip  transparansi  juga  telah  sesuai  dengan  tujuan yaitu  untuk  menyediakan  informasi  yang  terpercaya  dan  menciptakan  rasa  saling percaya.  Sebagai  bentuk  pengembangan  pelayanan,  LKF  dapat  meningkatkan publikasi  transparansi  penggunaan  dana  dengan  mempublikasikannya  secara  fisik melalui papan pengumuman yang ada di kantor maupun fakultas terkait.
Penerapan  prinsip  akuntabilitas  dinilai  sudah  cukup  oleh  fungsionaris  Lembaga Kemahasiswaan  Fakultas  X  dan  juga  peneliti.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X  selalu  membuat  rancangan  kegiatan  dan anggaran setiap periode dan selalu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan  anggaran.  Namun,  terdapat  fakta  bahwa  belum  terdapat  satuan  pengawas internal  di  ranah  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X  yang  berdiri  sendiri  dan bersifat  independen.  Satuan  pengawas  internal  dalam  Lembaga  Kemahasiswaan Fakultas  X  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  bentuk  pengendalian internal  untuk mencegah  terjadinya  kecurangan.  Selain  itu,  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X juga  belum  memiliki  sistem  akuntansi  khusus  dalam  pengelolaan  dana kemahasiswaan.  Selama  ini,  pembagian,  penghitungan,  dan  pencatatan  dana kemahasiswaan dilakukan berdasarkan aturan yang tertulis pada Mekanisme Kinerja Lembaga  Kemahasiswaan  serta  pencatatan  dilakukan  di google  sheet yang  hanya dapat  diakses  oleh  bendahara  Senat  Mahasiswa  dan  staff  bendahara  Senat Mahasiswa. Selain itu, normalisasi mark-up harga juga masih menjadi masalah yang harus dituntaskan oleh LKF karena belum terdapat aturan atas tindak kecurangan ini. Penerapan  prinsip  akuntabilitas  di  lingkungan  LKF  sudah  cukup  memenuhi  teori yang  ada  dan  juga  sesuai  dengan  tujuan  dari  akuntabilitas  yaitu  sebagai  wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pimpinan universitas.
Penerapan  prinsip  responsibilitas  dinilai  sudah  baik  oleh  fungsionaris  Lembaga Kemahasiswaan  Fakultas  X  dan  juga  peneliti.  Dalam  penerapannya,  prinsip responsibilitas sudah diterapkan sesuai dengan teori yang ada yaitu sebagai wujud tanggung  jawab  dapat  dilihat  dari  adanya  penjabaran  kedudukan (job  description) dan Standard Operational Procedure (SOP) yang pada awal periode akan dilakukan peninjauan ulang serta akan direvisi jika terdapat prosedur yang kurang relevan.
Penerapan  prinsip  independensi  dinilai  sudah  cukup  oleh  fungsionaris  Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X. Prinsip independensi diterapkan dengan pemberian hak otorisasi  dari  universitas  kepada  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  dalam merancang kegiatan dalam satu periode yang tentunya juga sesuai dengan pengertian yang diungkapkan oleh Wardhani et al. (2019) yaitu diperbolehkan untuk mengambil
keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Selain itu, masih terdapat hal yang harus diperbaiki yaitu Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X belum memiliki alur  penanganan conflict  of  interest yang  didokumentasikan  secara  tertulis  serta dipublikasikan kepada fungsionaris maupun mahasiswa di Fakultas X.
Penerapan  prinsip  keadilan  di  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X  dinilai  sudah baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  hal  yang  dilakukan  Lembaga Kemahasiswaan Fakultas seperti memberikan reward tiap bulan kepada fungsionaris yang  memberikan  kontribusi  dan  kinerja  yang  baik  dibandingkan  dengan  lainnya. Pemberian reward ini  dinilai  baik  oleh  fungsionaris  Lembaga  Kemahasiswaan Fakultas  karena  hal  ini  dapat  memacu  kinerja  fungsionaris  lainnya  untuk memberikan kontribusi yang setara dengan lainnya. Dengan penerapan merit system juga  memacu  sumber  daya  manusia  di  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  untuk meningkatkan  aspek  kompetensi,  prestasi  kerja,  adil,  dan  keterbukaan. Dalam penerapannya, LKF telah mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara atas semua fungsionaris  yang  ada.  Hal  tersebut  tentunya  sesuai  dengan  pengertian  prinsip keadilan dalam GUG.
Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X dirasa kurang maksimal. Dalam penerapan prinsip tata kelola terkait efektivitas dan efisiensi di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X belum memiliki peraturan mengenai kelestarian  lingkungan.  Teori  legitimasi  mengupayakan  bahwa  ada  batasan  dalam setiap kegiatan dalam organisasi. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab melekat pada  jabatan  yang  telah  diemban  oleh  masing-masing  anggota  lembaga kemahasiswaan  maupun  kepanitiaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  beberapa anggota  telah  menerapkan  dan  melakukan  fungsinya  sesuai  dengan  jabatan  yang dimiliki. Namun seringkali, ada beberapa oknum yang menormalisasi bahwa aspek kedekatan akan mengupayakan hal yang diluar batasan tersebut. Pengendalian yang belum efektif menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan supaya batasan dalam pengambilan  keputusan  organisasi  dapat  berjalan  dengan  baik.  efektivitas  dan efisiensi  tata  kelola  Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X  juga  belum  memiliki Rencana  Induk  Pengembangan,  sehingga  hal  ini  menyebabkan  celah  kecurangan dalam organisasi. Suatu program kegiatan maupun organisasi akan dikatakan efektif dan efisien apabila penggunaan sumber daya tepat sasaran. Sebagai bahan evaluasi, kedepannya  LKF  dapat  mengembangkan  dan  merancang  kegiatan  yang  berkaitan dengan kelestarian lingkungan serta memiliki peraturan atas hal tersebut.
Singkatnya, 6 dari 8 prinsip GUG telah diterapkan dengan cukup baik oleh Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X, Universitas YZ. Namun, masih terdapat beberapa faktor pendukung  yang  bila  diterapkan  dapat  menambah  pengendalian  internal  dan memitigasi  terjadinya  kecurangan  penggunaan  dana  kemahasiswaan  di  Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X.

## Simpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  beserta  pembahasan,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa penerapan GUG dalam pengelolaan dana kemahasiswaan yang dilakukan oleh
Lembaga  Kemahasiswaan  Fakultas  X,  Universitas  YZ  belum  sepenuhnya  berhasil diterapkan karena masih kurangnya pengendalian internal dan kesadaran diri. Sesuai dengan  hasil  penelitian  bahwa  kurangnya  penerapan  GUG  ini  menjadi  potensi kecurangan dana kemahasiswaan pada Lembaga Kemahasiswaan.
Penerapan prinsip GUG yang masih perlu ditinjau ulang adalah prinsip akuntabilitas. bendahara dan sekretaris Senat Mahasiswa harus melakukan pendampingan kepada unit  ketika  melakukan  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban.  Tujuan diberlakukannya  hal  tersebut  adalah  agar  dana  yang  dialokasikan  sesuai  dengan kebutuhan dan meminimalisir pemegang kegiatan untuk melakukan mark-up harga.
Prinsip efisiensi dan efektivitas juga masih perlu ditingkatkan. Pekerjaan dikatakan efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan dana serendah-rendahnya. Keefektifan organisasi  dapat  diartikan  sebagai  tingkat  pencapaian  tujuan  baik  jangka  pendek maupun  jangka  panjang.  Jika  pendampingan  anggaran  dilakukan,  prinsip  efisiensi dan efektivitas akan terpenuhi.
Bagian yang terakhir, aktivitas pada Lembaga Kemahasiswaan juga masih diperlukan pengawasan  yang  ketat.  Adanya  satuan  pengawas  internal  yang  berdiri  secara independen  dapat  membantu  fungsionaris  dalam  melayani  mahasiswa  dan memitigasi terjadinya kecurangan penggunaan dana kemahasiswaan di Universitas YZ.

## Daftar Pustaka
Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia. (2018). Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Ptn Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Pts. Permenristekdikti, 1–79.
Fortina Febriani, A. (2018). the Management of International Cooperation in Sebelas Maret University in the Perspective of Good University Governance. Journal of Governance and Public Policy, 5(1). https://doi.org/10.18196/jgpp.5192
Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi : Perspektif Theory of Planned Behavior. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 12(1).
Hapsari, A. N. S., & Supriyono, E. (2020). Fraud and Whistleblowing in the Management of Student Funds. Asia Pacific Fraud Journal, 5(1), 126.
https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.143
Indonesia  Corruption  Watch.  (2021).  Tren  Penindakan  Korupsi  Sektor  Pendidikan: Pendidikan di Tengah Latar Belakang.
Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility  Disclosures:  Evidence  from  an  Emerging  Economy.  SSRN  Electronic Journal, May, 1–41. https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630
Larasati,  R.,  Asnawai,  M.,  &  Hafizrianda,  Y.  (2018).  Analisis  Penerapan  Good  University Governance  pada  Perguruan  Tinggi  di  Kota  Jayapura.  Journal  of  Applied  Managerial Accounting, 2(2), 304–323.
Lindblom,  C.  K.  (1994).  The  implications  of  organisational  legitimacy  for  corporate  social performance  and  disclosure.  Conference  Paper,  Critical  Perspectives  on  Accounting Conference.
Machmuddah,  Z.,  &  Suhartono,  E.  (2019).  Peranan  Good  University  Governance  Terhadap
Kinerja Perguruan Tinggi. Jurnal Akuntansi Indonesia, 8(2), 167.
https://doi.org/10.30659/jai.8.2.167-183
Muhsin,  Martono,  S.,  Nurkhin,  A.,  Pramusinto,  H.,  Afsari,  N.,  &  Arham,  A.  F.  (2020).  The relationship  of  good  university  governance  and  student  satisfaction.  International Journal of Higher Education, 19(1), 1–10. https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n1p1
Mumtahanah,  S.  .,  &  Septiani,  A.  (2017).  Pengaruh  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility  terhadap  Agresivitas  Pajak dengan  Moderasi  Kepemilikan  Saham  oleh Keluarga. Diponegoro Journal of Accounting, 6(4), 1–13.
Munawir, Raharjo, K., Djalil, M. A., Syahputra, H., Muslim, B., & Adam, M. (2019). Dimensions of identity  strength  and  organizational  citizenship  behavior  (OCB)  in  establishing  good university governance and performance of religious ideology-based higher educations.
Journal of Applied Research in Higher Education,  11(2),  250–272.
https://doi.org/10.1108/JARHE-07-2018-0115
Negara, H. K. S., & Purnamasari, D. I. (2018). Implementation of good university governance principles in managing new universities assets. IJCSN-International Journal of Computer Science and Network, 7(5), 304–310.
Nurhikmahyanti,  D.  (2017).  Implementasi  Tata  Kelola  Layanan  Publik  untuk  Mewujudkan Good  Governace  pada  Perguruan Tinggi.  Manajemen Dan  Supervisi Pendidikan, 2(1), 24–32.
Nurlatifa, A., Suratman, B., & Hariyati. (2021). Pola Pengelolaan Good Corporate Governance Badan Layanan Umum. Journal of Accounting Science, 5(1), 28–34.
Rachman, D. A. (2019). Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi. Kompas.Com.
Rulyanti  Susi  Wardhani,  Taufik  Taufik,  Luk  luk  Fuadah,  &  Saadah  Siddik.  (2019).  The Implementation of Good University Governance in State Universities. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 15(1), 16–23. https://doi.org/10.33830/jom.v15i1.6.2019
Satriadi, V. (2018). Penyelewengan Dana Triwulan oleh Wakil Mahasiswa. Lpmprofesi.Com.
Sonya,  K.  L.,  &  Wulandari,  A.  (2016).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Kinerja  dan  Dampaknya  pada  Daya  Saing  PT.  Jasa  Layanan  Pemeliharaan.  Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 18(1), 1–12.
Sujana,  I.  W.,  Widnyana,  I.  W.,  &  Suparsa,  I.  N.  (2017).  Peran  Auditor  Internal  dalam Menentukan Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Good University Governance di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jurnal Bakti Saraswati, 06(01), 63–72.
Sunaryo,  &  Utami,  H.  (2021). Kecurangan pelaporan  keuangan  organisasi  kemahasiswaan: perspektif crowe’s fraud pentagon theory. Jurnal Akuntansi Aktual, 8(1), 51–55.
Suryandari, N. N. A. (2019). Good University Governance. Kompasiana.Com.
Violetta, G. P., & Kristianti, I. (2021). Pengungkapan Kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan.
Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 5(1), 26–37. https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11300