Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5221/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Kinerja Di Upt Pjj Bina Marga Provinsi Di Kota Malang
Waskito Dwi Handoko 1 ,Nyuherno 2 ,Eka Setyowati 3
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Waskita Dharma, Malang, Indonesia 1,2,3
Article Info Abstract Article history: Received : 25 May 2023 Publish : 04 July 2023 The  purpose  of  this  research  is  to  identify  the  Application  of  Capability  Analysis  at  UPT Maintenance of Provincial Line Bridges in Malang Malang City. The results of this research prove that: (1) in the usual way the maintenance of the Malang City route has been carried out but it is still not optimal and there are still many obstacles in its implementation. As a result,  the  expected  results  have  not been  fully  successful,  (2) Based  on  the  results  in the square, the powerful factors that limit the achievement of goals are at least the resources of the people they have, the management of the duration of the accounting year which does not integrate with the situation in the square. But behind that, some residents thought that the local authorities had shown a fairly optimal response in maintaining the roads in Malang City. It is also the support of the residents that is the impetus for local authorities. Keywords: Analysis, Road Maintenance Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 25 Mei 2023 Publis : 04 Juli 2023 Tujuan  dari  riset  ini  merupakan  buat  mengenali  Penerapan  Analisa  Kemampuan  di  UPT Pemeliharan jembatan jalur Provinsi di Kota Malang Malang. Hasil riset ini membuktikan kalau:( 1) dengan cara biasa kegiatan perawatan jalur Kota Malang sudah dilaksanakan tetapi sedang  belum  maksimum  serta  dalam  penerapannya  sedang  ada  banyak  banyak halangan.
Alhasil hasil yang diharapkan belum dapat berhasil dengan cara penuh,( 2) Bersumber pada hasil  di  alun-  alun  factor  berkuasa  yang  membatasi  tercapainya  tujuan  terdapat  pada sedikitnya pangkal energi orang yang dipunyai, manajemen durasi tahun perhitungan yang tidak berintegrasi dengan situasi di alun- alun. Tetapi dibalik itu beberapa warga menyangka kalau  penguasa  setempat  sudah  membuktikan  reaksi  yang  lumayan  maksimum  dalam perawatan jalur di Kota Malang. Sokongan warga pulalah yang jadi dorongan untuk penguasa setempat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Waskito Dwi Handoko
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Email: waskitodwihandoko@waskitadharma.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Bersamaan  dengan  desakan  perkembangan  dan  kemajuan  kedudukan  serta  guna  rezim dibidang public service [7] ataupun jasa khalayak hingga buat memaksimalkan kedudukan serta guna  itu,  penguasa  butuh  membuat  lapisan  badan  serta  aturan  kegiatan  dalam  bagan  buat membagikan  jasa  pada  warga  cocok  dengan  aspek  tugasnya  tiap-  tiap.Indonesia  ialah  negeri dengan perkembangan ekonomi serta pabrik yang terus menjadi tahun terus menjadi bertumbuh, alhasil  kehadiran  jalur  raya  amat  dibutuhkan  buat  mendukung  laju  perkembangan  ekonomi, bersamaan  dengan  melonjaknya  keinginan  alat  pemindahan  yang  bisa  menjangkau  daerah- wilayah  terasing  yang  ialah  infrastruktur  pemindahan  bumi  yang  menggenggam  andil  berarti dalam  zona  perhubungan,  [2]paling  utama  buat  kelangsungan  penyaluran  benda  serta pelayanan, dan warga serta buat pengembangan kapasitas ataupun jumlah alat transportasi yang mengaitkan kota- kota dampingi provinsi serta terbatasnya anggaran buat pembangunan jalur dan belum optimalnya pengoperasian infrastruktur kemudian rute yang terdapat, ialah perkara penting di indonesia serta di banyak negara- negara yang lagi bertumbuh. Pemograman kenaikan jalur ialah salah satu usaha buat menanggulangi kasus kemudian rute.[10]
Kilat ataupun lelet jalur hendak hadapi penyusutan tingkatan jasa. Menyusutnya tingkatan jasa  jalur  di  tandai  dengan  terdapatnya  kehancuran  pada  jalur,  kehancuran  yang  terjalin  pula bermacam-  macam  pada  tiap  bagian  di  selama  ruas  jalur  bila  didiamkan  dalam  waktu  durasi yang  lama,  hingga  hendak  terus  menjadi  memperparah  situasi  jalur  itu  sendiri  serta  bisa
pengaruhi  keamanan,  kenyamanan,  serta  kelancaran  dalam  lalu  rute.  Biasanya  jalur direncanakan mempunyai baya konsep jasa khusus cocok keinginan serta situasi kemudian rute yang  terdapat,  misalnya  10  hingga  dengan  20  tahun,  dengan  impian  kalau  jalur  sedang senantiasa bisa melayani kemudian rute dengan tingkatan jasa pada situasi yang bagus,[1] buat menggapai  jasa  pada  situasi  yang  bagus  sepanjang  baya  konsep  itu  dibutuhkan  terdapatnya usaha pengawasan serta perawatan jalur dengan cara berkepanjangan.Situasi jalur di Indonesia dikala ini sedang banyak kekurangan, Direktorat Jendral Bina Ahli Departemen Profesi Biasa Djoko Murjanto membenarkan kalau jalur di Indonesia belum seluruhnya dalam situasi afdal. Tetapi, tutur ia, dari informasi yang dipunyanya, nisbah jalur cacat terus menjadi sedikit.
Dengan terdapatnya Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 34 Tahun 2006 mengenai Jalur yang dituturkan pula hal perawatan jalur di pasal 1 bagian 8, dan penjatahan wewenang Penguasa yang tertera pada pasal 59 bagian 1. Tidak hanya itu, terdapatnya analisis, riset serta pengembangan  di  aspek  jalur  yang  melingkupi  pandangan  pemograman,  pemrograman, pemograman  teknis[6],  penerapan  arsitektur,  pengoperasian,  serta  pemeliharan,  teknologi materi serta perlengkapan, aturan bagaikan dan pengawasan serta pengaturan tertera pada pasal 82 bagian 3 serta dipaparkan balik hal pembangunan jalur serta program penindakan jaringan jalur pada pasal 83 serta pasal 84 bagian 3. Dan dipaparkan lebih perinci hal pengoperasian serta perawatan jalur pada Alinea 6 artikel 96- pasal 101.[17]
Prasarana  memiliki  andil  berarti  dalam  mempermudah  warga  tiap  hari  dalam melaksanakan  kegiatan,  dikala  ini  tiap  Negeri  membagikan  keselamatan  untuk  rakyatnya. Pembangunan prasarana ialah suatu jasa ataupun sarana yang diserahkan dari Negeri buat orang jadi  bagian  pembangunan  nasional,  penguasa  pusat  sendiri  telah  membagikan  Perhitungan Pemasukan  Berbelanja  Negeri(  APBN)  di  bagian  prasarana  spesialnya  jalur  serta  jembatan, bagus buat pembangunan, pengembangan ataupun perawatan ke dalam perhitungan Unit Profesi Biasa[3]. Pembangunan prasarana jalur bermaksud buat memperlancar arus penyaluran benda serta  pelayanan,  dan  berfungsi  dalam  kenaikan  mutu  hidup  serta  keselamatan orang.Pembangunan jalur selaku prasarana pemindahan merujuk pada aturan ruang, berintegrasi sistem  pemindahan  nasional,  dan  penuhi  standar  keamanan  jalur,  serta  berwawasan  area. Pembangunan  prasarana  jalur  pula  wajib  mencermati  3  pandangan  berarti  sekalian  ialah: pandangan  ekonomi,  sosial,  serta  area.  Pembangunan  prasarana  jalur  yang  mencukupi  ialah situasi  yang  berarti  sebab  sanggup  tingkatkan  keselamatan  warga.  Bila  sesuatu  Wilayah memiliki  prasarana  jalur  yang  bagus  hingga  perekonomiannya  pula  bisa  memperoleh kenaikan[5],  kebalikannya  bila  sesuatu  Wilayah  yang  keinginan  prasarana  jalannya  kurang bagus ataupun tidak terkabul hingga perekonomian Daerahnya  bisa memperoleh  penyusutan. Pengembangan  perekonomian  sesuatu  Wilayah  hendak  menghasilkan  keselamatan  warga alhasil pembangunan jalur amat berarti.
Biro  Profesi  biasa(  PU)  yang  ialah  perpanjangan  tangan  dari  penguasa  pusat  ialah kementrian profesi biasa, kehadirannya amat berikan warna kepada jasa khalayak. Biro Profesi Biasa(  PU)  merupakan  fitur  wilayah  yang  diserahkan  wewenang  kewajiban  serta  tanggung jawab  buat  melakukan  independensi  wilayah[4],  desentralisasi  dalam  aspek  Profesi Biasa.Kondisi  independensi  wilayah  yang  diisyarati  dengan  keahlian  self  supporting  badan wilayah,  instalasi  Biro  Profesi  Biasa  memiliki  kedudukan  amat  berarti  selaku  lembaga  yang melakukan  serta  menjaga  pembangunan  prasarana  di  wilayah  spesialnya  di  Kota  Malang. Prasarana  yang  bagus  serta  komplit  hendak  memperlancar  perekonomian  di  wilayah, sedemikian itu pula kebalikannya jeleknya prasarana hendak membatasi perekonomian alhasil pembangunan  di  wilayah  jadi  lelet  serta  tidak  bertumbuh.  Mengenang  berartinya  kedudukan serta  guna  lembaga  Biro  Profesi  Biasa(  PU)  semacam  yang  sudah  dijabarkan  diatas,  hingga lembaga  ini  oleh  penguasa  wilayah  diprioritaskan  dalam  pembuatan  lapisan  badan didaerahnya.Aspek bina ahli mementingkan diri pada jalur serta jembatan dan gedung aksesoris, yang jadi subjek vital keinginan infrakstruktur bawah warga. Sebab itu, beberapa ruas jalur serta jembatan sudah dibentuk oleh biro Profesi Biasa dengan tujuan buat memenuhi infrakstruktur bawah.  Kedatangan  infrakstruktur  jalur  serta  jembatan  ini  hendak  membuka  akses  dari katerisoliran serta mendesak perekonomian area.[10]
Pembangunan  infrakstruktur  jasa  khalayak  ini  di  sejalankan  dengan  strategi  percepatan perkembangan  ekonomi  area.  Tujuannya  pasti  tidak  lain  membenarkan  cakra  perekonomian beranjak kilat yang beberapa cetak biru jalur serta jembatan sudah sukses dituntaskan oleh biro Profesi Biasa.Buat menyelenggarakan kewajiban begitu juga diartikan diatas, aspek bina Ahli memiliki kewajiban ialah( 1) Kategorisasi konsep teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Ahli,( 2) Pengawasan, pengaturan, serta penerapan Profesi Bina Ahli,( 3) Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya ( 4) Penanggulangan jalan dan
jembatan akibat bencana alam,( 5) Pengumpulan data akibat jembatan rusak dan bencana alam,( 6) Penerapan kewajiban lain yang diserahkan Kepala Biro Profesi Biasa.Penguasa Kota ataupun kota di semua Indonesia spesialnya di Kota Malang harus melakukan guna hukum Nomor. 32 tahun  2004  Mengenai  Penguasa  wilayah  serta  hukum  Nomor.  33  tahun  2004  Mengenai Perimbangan  finansial  antara  pusat  serta  penguasa  darah.  Kebijaksanaan  penguasa  pusat  itu berasal  dari  sesuatu  kemauan  buat  membenarkan  cara  kesertaan  pembangunan  wilayah,  dari yang bertabiat Top- Down jadi Bottom- Up. Wilayah Kota ataupun kota wilayah dituntut buat bisa  menggali  serta  meningkatkan  kemampuan  sumberdaya  alam  serta  pangkal  energi  orang untuk  bisa  melakukan  pembangunan  di  daerahnya.[16]  Pada  penerapan  bagian  penerapan metode( UPT) spesialnya di Kota Malang Telah maksimum. Sebab ada sebagian jembatan dan jalur provinsi calo antara kota pasurun, kota malang serta kota blitar yang bolong yang butuh di aspal dampak pergantian hawa serta tidak terdapatnya koreksi jalanan. Alhasil berakibat bagus kepada konsumen jalur dampingi kota ataupun masyarakat kota Malang. Situasi jalur Provinsi di kota Malang  persisnya di Jalan. Soekarno Hatta( Suhat) yang senantiasa di benahi. Alasannya jalur yang tiap hari dilewati ratusan alat transportasi cakra 4 ataupun cakra 2 itu puluhan tahun senantiasa menemukan atensi penguasa. Karena jalur itu ialah rute yang mengaitkan antara Kota Blitar, Kota Malang serta Kota Pasuruan. jalur yang cacat itu di aspal dekat 10 kilometer ialah jalur yang ada lubang- lubang.

## 2. PEMBAHASAN

## Analisis Kinerja di UPT PJJ Bina Marga Provinsi di Kota Malang a.  Responsivitas
Responsivitas  Eksekutif  perawatan  yang  diartikan  semacam  kala  terdapat  kritikan, keluhkesah, serta anjuran dari warga hal permasalahan pembangunan jalur rute provinsi di Kota Malang yang tertuju pada karyawan Biro Bina Ahli berlaku seperti eksekutif perawatan jalur. Responsivitas karyawan yang bagus wajib senantiasa mempunyai watak kelangsungan kepada  masukan  dari  bermacam  permasalahan  yag  dilayangkan  warga  kepada  penerapan kewajiban yang dimaksudkan. Tidak hanya itu sepanjang mereka menyambut masukan dari penerapan  pembangunan  serta  pemelihiraan  jalur,  mereka  hendak  berupaya  menjelasakan arti dan tujuan pembangunan itu supaya tidak terdapat kesalah pahaman. Warga yang kritis di butuhkan ketabahan dalam merespon serta mengantarkan arti dari pembangunan.
Dalam  penerapannya,  kegiatan  perawatan  jalur  di  Kota  Malang  sedang  kurang  dalam bidang durasi profesi yang kerapkali dicoba di siang hari kala kemudian rute lagi terletak di puncak  kepadatannya  alhasil  menimbulkan  kemacetan  sedangkan,  yang  membuat  warga tersendat walaupun sudah berupaya buat mengoptimalkan penerapan dengan berkoordinasi dengan badan terpaut yang terletak  di alun- alun  semacam Polisi  Kemudian  Rute ataupun Biro Perhubungan supaya tidak membatasi kepadatan alat transportasi yang melewati posisi kebijaksanaan itu, Salah satu masyarakat yang dimintai pendapatnya berkata kalau kegiatan perawatan jalur yang dicoba disiang hari amat mengusik. Alasannya jalanan itu dilewati oleh ratusan  alat  transportasi  tiap  hari.  Dikala  pengerjaan  jalur  terjalin  kemacetan  jauh  yang membatasi  kegiatan  masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  pihak  yang  diharapkan  hendak berkolaborasi  dalam  aktivitas  perawatan  itu  kadangkala  tidak  penuhi  tugasnya.  Semacam perihalnya polisi kemudian rute.[14]
Tidak hanya itu,  pangkal energi orang yang dipunyai oleh dasar kewajiban perawatan jalur  kurang  mencukupi  bila  dibanding  dengan  besar  Kota  malang    yang  besar  alhasil kerapkali profesi dicoba dengan cara tergesa- gesa yang bisa membuat mutu dari profesi itu dapat tidak maksimum serta ada jalur cacat yang terbengkalai dalam durasi yang amat lama walaupun petugas- petugas itu diperkerjakan tiap hari cocok dengan area yang sudah dipecah oleh  koordinatornya.  Terbatasnya  aparat  menyebabkan  aktivitas  pengerjaan  jalur terbengkalai serta terhitung lama. Perihal ini jadi salah satu factor penghalang dari aktivitas perawatan jalur di Kota Malang.Perawatan jalur Kota Malang sudah menolong membongkar permasalahan yang terjalin di warga sebab membenarkan balik hancurnya jalur yang mereka lalui, kurangi efek musibah kemudian rute dampak jalur yang cacat walaupun menginginkan cara kegiatan yang lumayan lama.
Kegiatan  perawatan  jalur  kota  di  Kota  Malang  nyata  semacam  yang  sudah  dikatakan lebih dahulu, ialah buat membenarkan jalur yang telah cacat sampai dapat dipakai semacam lebih dahulu dengan bagus yang dikontrol alhasil dapat dikenal dengan cara teratur. Sebagian warga selaku konsumen jalur mengutarakan opini kalau hasil yang di idamkan itu dialami pas dengan apa yang diperlukan warga alhasil penampilan begitu yang butuh dipertahankan oleh  pihak  eksekutif  kegiatan  alhasil  selaku  dorongan  tertentu  dalam  melakukan  kegiatan perawatan  jalur  kota  di  Kota  Malang  dengan  cara  maksimum  walaupun  terdapat  sebagian memo yang butuh dicermati dalam penerapannya.
Bersumber  pada  pemaparan  di  atas  bisa  nampak  kalau  dalam  penerapan  kegiatan perawatan  jalur  di  Kota  Malang  ada  unsur-  unsur  yang  jadi  aspek  penghalang  dalam penerapan  kegiatan  perawatan  jalur  ini  ialah  kasus  perhitungan,  durasi,  pangkal  energi. Perhitungan yang dipakai dalam penerapan kegiatan perawatan jalur di Kota Malang dikira tidak  sanggup  mencukupi  seluruh  keinginan  dalam  penerapan  perawatan  jalur  itu,  alhasil pada  dikala  cara  penerapan  perawatan  jalur  luang  terjalin  macet  kegiatan  oleh  dasar kewajiban perawatan jalur di Kota Malang. Durasi yang tidak pas, dimana perawatan jalur dicoba di siang hari saat- saat dimana kemudian rute lagi rame. Pangkal energi ialah dasar kewajiban perawatan jalur yang tidak mencukupi dengan besar jalanan yang membutuhkan perawatan alhasil penerapan terkesan tergesa- gesa serta hasil yang tidak melegakan. Tidak hanya ada aspek penghalang dalam penerapan perawatan jalur di  Kota Malang, ada pula aspek pendukung yang dimana sanggup menanggulangi seluruh permasalahan yang terjalin  ialah:  responsivitas  penguasa  setempat,  sokongan  warga.  Responsivitas  penguasa, meski sedang ada warga yang mengganggap reaksi penguasa sedang kurang, tetapi sedang ada pula yang menyangka kalau reaksi penguasa setempat kepada perawatan jalanan di Kota Malang  sudah  membuktikan  penampilan  yang  lumayan  maksimum  perihal  ini  dibuktikan dengan  perawatan  jalanan  sudah  menggapai  dekat  60  m.  Sokongan  warga  sudah  jadi dorongan untuk penguasa setempat buat lalu meneruskan cara penerapan perawatan jalur di Kota Malang meski ditimpa sebagian permasalahan.[13]
b.  Responsibilitas
Responsibilitas  dipakai  buat  memperhitungkan  kemampuan  badan  khalayak. Responsibilitas  ialah  dimensi  kemampuan  yang  membuktikan  seberapa  besar  tingkatan kesesuaian antara eksekutor pemerinta dengan hokum ataupun peraturan serta metode yang diresmikan. Buat dapat melakukan evaluasi kepada apa yang jadi tindakan, sikap serta sepak terjang  birokrasi  khalayak,  hingga  wajib  mempunyai  standar  evaluasi  tertentu  yang karakternya administrasif ataupun teknis, bukan politis. hingga bisa dikenal kalau eksekutif perawatan jalur di Kota Malang mempunyai responsibilitas yang lumayan dengan melakukan perawatan  cocok  dengan  perhitungan  yang  terdapat.  Pada  dikala  observasipun  periset memandang  jalanan  di  Malang  terdapat  yang  lumayan  bagus  serta  adapula  yang  sedang membutuhkan  perbaikan.  Spesialnya  buat  wilayah  Suhat  ada  jalanan  yang  amat  butuh koreksi dengan memandang situasi jalanan yang telah cacat akut. membuktikan  kalau apa yang diklaim oleh eksekutif pemelihara jalur dengan warga mempunyai perbandingan yang jelas. Periset pula melaksanakan pemantauan sebagian Jalanan di Suhat serta menciptakan jalur  yang  kehancurannya  akut.[9]  Dari  perihal  itu  bisa  dikenal  kalau  responsibiltas  dari eksekutif pemelihara jalur sedang kurang serta inilah yang sepatutnya jadi atensi dari pihak yang terpaut dengan eksekutif pemelihara jalur bersama lembaga yang terpaut dengan Biro Profesi  Biasa(  PU).  Perawatan  jalur  dicoba  supaya  warga  dapat  memperoleh  kenyamanan kala melampaui jalur itu tetapi pada faktanya jalanan di Suhat sedang membutuhkan koreksi supaya warga bisa merasa aman
c.  Dukungan Masyarakat
Kesertaan  warga  dalam  pembangunan  ialah  keikutsertaan  badan  warga  dalam pembangunan, mencakup aktivitas dalam pemograman serta  penerapan( aplikasi)  program ataupun  cetak  biru  pembangunan  yang  digarap  di  dalam  warga  lokal.  Sokongan  ataupun kedudukan  dan  warga  dalam  pembagunan  pedesaan  bisa  di  artikan  selaku  aktualisasi  dari
ketersediaan serta keahlian badan warga buat berdedikasi serta berkontribusi dalam aplikasi program ataupun cetak biru warga.[8] kalau Perawatan Jalur yang dicoba pihak Biro Profesi Biasa tidak terselenggara cocok dengan apa yag sudah disetujui lebih dahulu. Dimana pada dialog dini mereka hendak melakukan koreksi jalur di semua jalur Suhat tetapi pada faktanya mereka cuma melaksanakan beberapa dari tugasnya.

## 3. PENUTUP Kesimpulan
Bersumber pada hasil riset dengan cara biasa kegiatan perawatan jalur Kota Malang sudah dilaksanakan  tetapi  sedang  belum  maksimum  serta  dalam  penerapannya  sedang  ada  banyak halangan. Alhasil hasil yang diharapkan belum dapat berhasil dengan cara penuh.
Bersumber  pada  hasil  di  alun-  alun  aspek  berkuasa  yang  membatasi  tercapainya  tujuan terdapat  pada  sedikitnya  pangkal  energi  orang  yang  dipunyai,  manajemen  durasi  tahun perhitungan  yang  tidak  berintegrasi  dengan  situasi  di  alun-  alun.  Tetapi  dibalik  itu  beberapa warga  menyangka  kalau  penguasa  setempat  sudah  membuktikan  reaksi  yang  lumayan maksimum dalam perawatan jalur di Kota Malang. Sokongan warga pulalah yang jadi dorongan untuk penguasa setempat.

## Saran
Butuh terdapatnya kenaikan pengawasan dalam selaku usaha buat mengendalikan penerapan kebijaksanaan itu lewat kawan kerja dari eksekutif kebijaksanaan di alun- alun biar cocok dengan apa yang sudah direncanakan.
Hendaknya  durasi  penerapan  kebijaksanaan  itu  dialihkan  pada  jam-  jam  yang  tidak  padat kemudian rute alhasil pihak warga, polantas, serta eksekutif di alun- alun aman buat melakukan perawatan jalur.
Serta tingkatkan intesitas koordinasi dari pihak eksekutif kebijaksanaan dengan polantas buat mengkondisikan alun- alun supaya kondusi
Memaksimalkan lagi kemampuan yang sudah dicoba dan wajib diiringi kontrol teratur yang dicoba oleh penguasa kota, jadi tidak wajib menunggu terdapatnya informasi dari warga.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Alkin, Marvin C.’ Evaluation Theory Development, UCLA CSE Evaluation Comment, Center For The Study Of Evaluation, University Of California, Los Angeles. Vol.2, No.1. 1969 Arikunto, Suharsimi.’ Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek’. Ed. 1999 Arthur, Wignall.. Proyek Jalan: Teori dan Praktek . Jakarta: Penerbi Erlangga.
Edward III, George C.. Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quartelly Inc. 1980
Handayaningrat, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta 2002. Jeddawi,  Murtir.. Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daeerah  (Analisis  Kewenangan, Kelembagaan,  Manajemen,  Kepegawaian  dan  Peraturan  Daerah). Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008
Kartasasmita,  Ginanjar,. Pembangunan  Untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo1996. Norman  E.  Gronlund,. Pengukuran  dan  Evaluasi  Dalam  Pengajaran .  New  York  :  McMillan Publishing. 1985
Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Lingkup Pemerintah.
Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Peayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.
Rev. IV. Yogyakarta: Rineka Cipta.
Salim, Mahmud. Rencana Pemeliharaan Jalan . Bandung: Pustaka Setia2002.. Saodang, Stufflebbeam,  Daniel  L.  dan  Dhinkfield,  Anthony  J.. Evaluation  Theory,  Models,  and Application. San Fransisco: Jossey-Bass. 2007
Sugiono,. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: 2008 .
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.