Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
Volume 1
Halaman 61– 70
No. 1 September 2017

## DI BALIK YANG TERSURAT: KONTROVERSI ARSIP INDUSTRIALISASI DAN POLUSI DI SIDOARJO 1970-2000AN
Ronal Ridho’i Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang ronal.ridhoi.fis@um.ac.id

## Abstract
This study attempts to examine controversial contemporary archives of industrialization and  pollution  in  Sidoarjo,  East  Java  since  1970-2000.  The  diversity  of  contemporary archives makes the source of history increasingly interpreted freely in accordance with the  ideology  of  the  archivist  and  the  soul  of  his  time  (zeitgeist).  This  makes  historical sources an increasingly multi-interpretive object and the truth is non-absolute. This study uses historical methods by utilizing the sources of newspaper archives, online news and government archives. This study found a difference in perspective and clumsiness of news substance.  Archives  produced  during  the  New  Order  tend  to  see  the  progress  of  the Sidoarjo region from the massive industrialization, and see the pollution only on the level of  physical  impact,  not  from  the  root  of the  problem.  The  post-New  Order  archive  sees environmental  issues  critically  as  it  mentions  the  government's  involvement  in  the emergence of pollution (industry).
Keywords : contemporary archives, industrialization, pollution, Sidoarjo.

## Intisari
Kajian  ini  mencoba  menelaah  kontroversi  arsip  kontemporer  mengenai  industrialisasi dan  polusi  di  Sidoarjo  Jawa  Timur  sejak  tahun  1970-2000an.  Beragamnya  arsip kontemporer  membuat  sumber  sejarah  semakin  diinterpretasikan  secara  bebas  sesuai dengan  ideologi  pembuat  arsip  dan  jiwa  zamannya  (zeitgeist).  Hal  ini  menjadikan sumber-sumber  sejarah  sebagai  objek  yang  semakin  multitafsir  dan  kebenarannya bersifat non-absolut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa arsip koran, berita online dan arsip pemerintahan. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan perspektif dan kejanggalan substansi berita. Arsip yang diproduksi masa Orde Baru cenderung melihat kemajuan daerah Sidoarjo dari masifnya industrialisasi,  dan  melihat  polusi  hanya  pada  tataran  dampak  fisik,  bukan  dari  akar permasalahannya. Arsip pasca Orde Baru lebih melihat permasalahan lingkungan secara kritis  karena  menyebutkan  keterlibatan  pemerintah  terhadap  munculnya  polusi (industri).
Kata kunci : Arsip, kontemporer, Industrialisasi, Polusi, Sidoarjo.
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an

## PENDAHULUAN
Arsip merupakan bukti peninggalan (warisan  budaya)  masa  lalu  yang menyimpan  memori  tertentu.  Arsip menjadi  hal  yang  penting  ketika  seorang sejarawan  dan  ilmuwan  sosial  ingin menghadirkan  kembali  peristiwa  masa lalu. Selama ini sejarawan selalu terjebak pada  penggunaan  arsip  sebagai  sumber utama penelitian, khususnya yang berupa dokumen  resmi  pemerintah.  Ketika mereka  mendapatkan  dokumen  yang bersifat  rahasia  maka  seolah  itu  yang memberikan  informasi  tentang  realitas sesungguhnya di masa lalu. Jika demikian, maka  sejarah  hanya  dilihat  sebagai kumpulan  naskah, history  as  documents. Satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  di  sini bahwa  naskah  oleh  Brereton  (1999:576) dianggap sebagai warisan masa lalu yang harus dihormati dan lestarikan.
Istilah  arsip  bisa  diartikan  dalam arti  sempit  dan  luas.  Dalam  arti  sempit, arsip  diartikan  sebagai  naskah  dan dokumen.  Sedangkan  dalam  arti  luas arsip  merupakan  segala  sesuatu  yang berisi  memori  tentang  peristiwa  yang pernah terjadi.
Manoff (2004:10) berpendapat  bahwa  segala  sesuatu tersebut  bisa  jadi  benda-benda  yang terdapat di dalam
museum, perpustakaan, tempat penyimpanan arsip,  dan  segala  hal  yang  mempunyai ingatan  historis.  Bahkan  baru-baru  ini arsip  juga  bisa  berupa  dokumen elektronik,  suara,  dan  juga  gambar- gambar  visual.  Hal  itu  dikarenakan  pada saat  ini  perkembangan  teknologi  sudah semakin maju dan semakin mudah untuk diakses.
Dalam  paper  ini,  penulis  tidak secara  detail  menjelaskan  pengertian arsip.  Fokus  permasalahan  yang  dikaji dalam  paper ini  yaitu  bagaimana menggunakan  dan  memaknai  arsip kontemporer  dalam  penulisan  sejarah lingkungan  di  Sidoarjo,  Jawa  Timur. Dalam  hal  ini,  arsip  kontemporer dikategorikan sebagai arsip yang diproduksi  sejak  periode  Orde  Baru
hingga  saat  ini.  Kategorisasi  tersebut dilihat  berdasarkan  periodisasi  sejarah Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa periode  Orde  Baru  hingga  tahun  2000an merupakan  periode  Sejarah  Indonesia Kontemporer.
Penulis  menelaah  arsip  dalam  arti luas,  yakni  dokumen  atau  informasi apapun tentang industrialisasi dan polusi di  Sidoarjo.  Sumber  utama  yang digunakan  di  sini  yaitu  koran,  berita online,  dan  dokumen  dari  beberapa institusi  pemerintahan.  Sumber-sumber yang digunakan merupakan arsip kontemporer  yang  berasal  dari  tahun 1970-an sampai tahun 2000an.
Ketika  menelaah  beberapa  koran dan  majalah  yang  terbit  tahun  1970-an dan  2000-an,  penulis  menemukan perbedaan  substansi  berita.  Walaupun korannya sama tapi ditemukan perbedaan  ketika  berganti  rezim.  Koran yang  terbit  pada  tahun  1970-an cenderung  memberitakan  polusi  dari sudut  pandang  penguasa  dan  kaum industrialis.  Realitas  yang  muncul  yaitu berita-berita  polusi  yang  secara  tegas menyudutkan  pihak  pabrik.  Selain  itu, berita  polusi  kebanyakan  menyangkut dampak fisik lingkungan, seperti matinya ikan-ikan di Sungai Mas pada pertengahan 1970-an ( Tempo , 24
September  1977),  pencemaran  Sungai Mangetan  Kanal  oleh  pabrik  tahu  dan peternakan  babi  pada  1988  ( Surabaya Post , 9 Mei 1989), dan matinya ribuan itik di  Sungai  Mangetan  Kanal  di  awal  1990- an ( Kompas , 3 Juni 1993). Berbeda dengan pemberitaan polusi di penghujung Orde Baru. Kritik terhadap permasalahan  lingkungan  menjadi  lebih beragam.  Walaupun  pencemaran  fisik masih berlangsung, yang lebih dipermasalahkan  oleh  publik  adalah peran  pemerintah  daerah.  Pemerintah belum tegas menangani masalah polusi di Sidoarjo.
Hal  ini  kemudian  memunculkan gerakan-gerakan  lingkungan,  gerakan korban  pencemaran  lingkungan,  bahkan
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
demonstrasi massa. 1
Tujuan  penulisan  dari  paper  ini yaitu  menjawab  berbagai  pertanyaan yang  muncul  dari  penggunaan  sumber tentang  industrialisasi  dan  polusi  yang ada  di  Sidoarjo.  Perbedaan  perspektif yang  ada  dalam  sumber  kontemporer tersebut  menarik  untuk  ditelaah  agar mengetahui  proses  pembuatan,  mengapa arsip  tersebut  dibuat,  dan  untuk kepentingan  apakah  arsip  tersebut dibuat.  Penulis  berharap  tulisan  singkat ini dapat menjawab perbedaan perspektif tentang penggunaan sumber sejarah yang selama  ini  menjadi  konsumsi  wajib  para sejarawan.
Perang Ideologi; Arsip yang Dibungkam dan yang Di(bebas)kan Arsip kontemporer erat hubungannya  dengan  ideologi  pembuat arsip.  Dalam  penelusuran  arsip  tentang industrialisasi  dan  polusi  di  Sidoarjo, penulis memfokuskan  pada koran, berita di  internet  dan  dokumen  dari  beberapa institusi. Penulis membandingkan berita- berita  yang  dimuat  dalam  koran  periode Orde  Baru  dengan  koran  pasca  Orde Baru.  Dari  kedua  periode  tersebut ditemukan perbedaan bahwa koran masa Orde  Baru  lebih  pro  pemerintah dibandingkan koran pasca Orde Baru.
Perbedaan  rezim  memunculkan perbedaan  substansi  arsip.  Laporan  dan berita  yang  terbit  masa  Orde  Baru digunakan  untuk  kepentingan  penguasa. Legitimasi 2 dimunculkan agar
masyarakat  pada  saat  itu  percaya  akan kekuatan  penguasa.  Laporan  dan  berita yang  berupa  dokumen  tertulis  tersebut sudah  terlanjur  memihak  penguasa. Tidak ada yang tau jika di kemudian hari akan  digunakan  oleh  para  sejarawan dalam merepresentasikan sejarah. Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Mona  Lohanda (1998:4)  bahwa  arsip  yang  berbentuk dokumen  tertulis  tidak  pernah  dengan sengaja  diciptakan  untuk  kepentingan sejarah.
Dalam  menganalisis  perbedaan ideologi  penguasa  tersebut  penulis mengambil  contoh  berita  di  koran.  Salah satunnya  yaitu  berita  di Kompas yang terbit  di  tahun  1970-an  tentang industrialisasi di Sidoarjo. Dalam halaman  utamanya, Kompas memuat kesuksesan pembangunan industri agraris,  seperti  ekspor  beras,  tambak bandeng  dan  lobster,  industri  krupuk udang dan petis. Jarang sekali diberitakan masalah  polusi  yang  timbul  akibat industrialisasi  tersebut.  Redaksi  pada saat  itu  lebih  sering  membuat  berita kesuksesan  program  Repelita  (Rencana Pembangunan
Lima Tahun) yang dicanangkan  oleh  Soeharto.  Ini  terjadi karena  rezim  Soeharto  berkuasa  penuh tehadap  pers  yang  ada  saat  itu.  Ideologi Pancasila  yang  diterapkan  kala  itu  tidak lain  merupakan  pemaksaan  terhadap masyarakat  untuk  mengikuti  kehendak penguasa.
Contoh yang dapat penulis hadirkan di sini yaitu berita di koran yang berjudul Sidoarjo  Kota  Teladan  Pembangunan  di Jawa  Timur .  Kabupaten  Sidoarjo  tahun
1969/1970 merupakan kawasan produktif di Jawa Timur yang menghasilkan  ikan  air  payau  terbanyak. Bahkan  hasil  ikan  air  payau  di  Sidoarjo jauh melebihi Taiwan. Hal ini disebabkan jumlah  tambak  yang  ada  di  Sidoarjo  12
1 Lihat  “Warga  Dua  Desa  Memprotes Limbah Pengepakan Udang”, Surya, 24 November 1997,  hlm.  4.  Lihat  juga Koleksi Arsip Proper BLH Sidoarjo:  PT.  Panggung  Elektronik.  Surat  No.  13/ FKPL/I/SUB/2001
2 Dalam  konteks  ini  legitimasi  kekuasaan dimunculkan  dalam  arsip  agar  kekuasaan  tetap bisa dikontrol dan pemberontakan bisa dikurangi. Karena pada dasarnya peran arsip itu juga untuk mengangkat  otoritas  politik  melampaui  tradisi kebudayaan agar tidak terjadi resistensi terhadap kekuatan politis. Politisasi terhadap arsip ini terus dilakukan  walaupun  bisa  mengakibatkan  peru-
bahan  sejarah.  Lihat  Benjamin  Hutchens. “Techniques of Forgetting? Hypo-Amnesic History and  the  An-Archive”.  Dalam SubStance ,  Vol.  36, No. 2, Issue 113: The Future of Anarchism (2007), hlm. 37-55. University of Wisconsin Press.
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
kali  lebih  luas  daripada  Taiwan. 3
Sehingga, ikan-ikan hasil tambak tersebut bisa  diekspor  ke  luar  negeri  dan  dapat menambah devisa negara maupun daerah ( Kompas ,  9  Februari  1970).  Dengan adanya penambahan devisa dan keuntungan  dalam  bidang  pertambakan maka pembangunan di kawasan ini dapat segera  dilaksanakan  sesuai  dengan program Repelita.
Contoh  lainnya  yaitu  berita  yang berjudul Daerah  Bandeng  yang  Bebas Pengangguran .  Bupati  Sidoarjo,  Kolonel Pol.  H.  Soedarsono  menjelaskan  bahwa pada  tahun  1974  Sidoarjo  merupakan daerah  bandeng  yang  bebas  dari pengangguran. Tidak ada penduduk yang berstatus  sebagai  pengangguran.  Bahkan pengusaha pabrik gula sampai mendatangi  bupati  untuk  meminta tenaga  kerja  agar  bisa  bekerja  di pabriknya.  Selain  itu,  juga  meminta  ijin pada  bupati  agar  bisa  mendatangkan tenaga  kerja  dari  luar  Sidoarjo  karena semua orang di daerah ini sudah bekerja semua.  Dari  luas  seluruh  lahan  di Sidoarjo,
52% adalah
wilayah persawahan,
23% adalah wilayah pertambakan,  dan  sisanya  merupakan daerah perindustrian yang semakin maju pada  masa  Orde  Baru  ( Kompas ,  14  Mei 1974).
Laporan  di  atas  tidak  cukup  kuat untuk membuktikan di Sidoarjo tidak ada pengangguran,  karena  keterangannya hanya  berasal  dari  wawancara  terhadap Bupati Sidoarjo. Tidak
adanya pengangguran  digunakan  sebagai  alat untuk  menunjukkan  kesuksesan  dan kesejahteraan  masyarakat  masa  Orde
Baru.  Tidak  ada  berita  yang  mengritik pemerintahan Soeharto apalagi menyalahkan  kebijakan-kebijakan  yang telah dikeluarkannya. Padahal,
berdasarkan  penelitian  I  Nyoman  Adika (2003:148)  ditemukan  bahwa  pada periode  1961-1971  dan  periode  1971- 1980,  Surabaya  dan  Sidoarjo  memiliki laju  pertumbuhan  penduduk  yang  paling tinggi di banding wilayah lainnya di Jawa Timur. Persentase pertumbuhan penduduk  Surabaya  saat  itu  3,00%- 3,04%  dan  Sidoarjo  bahkan  lebih  tinggi, yakni  3,85%.  Banyak  tenaga  kerja berdatangan  dari  luar  kota,  luar  pulau, bahkan luar negeri. Dengan pertumbuhan penduduk seperti yang dijelaskan di atas kemungkinan  masalah  pengangguran juga bisa terjadi di Sidoarjo.
Kompas yang terbit pasca Orde Baru menyajikan  berita  dari  perspektif  yang berbeda  dari  sebelumnya.  Sejak  akhir Orde  Baru  mulai  sering  muncul  berita tantang polusi dan permasalahan lingkungan  di  Jawa  Timur.  Yang terpenting di sini yaitu adanya perubahan perspektif  dalam  pemberitaan.  Hal  itu disebabkan  system  pemerintahan  yang digunakan  negara  ini  sudah  mulai mengarah  pada  demokrasi.  Banyak wacana-wacana baru muncul dan menjadikan  Soeharto  sebagai  kambing hitam dalam berbagai permasalahan yang timbul di Indonesia.
Contoh permasalahan tersebut dapat  dilihat  pada  berita  yang  berjudul Lintas  Jatim:  Pencemaran  Lingkungan  di Sidoarjo. Berita  yang  dimuat  dalam Kompas tersebut  memberitakan  bahwa tingkat  pencemaran  lingkungan  di Sidoarjo  telah  bertambah  tinggi,  yakni lebih  dari  50%.  Hal  ini  disebabkan  oleh limbah  industri  yang  berdampak  pada pencemaran  air sungai  dan  polusi  udara.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya mulai mengusahakan bagaimana industrialisasi di Sidoarjo bisa berjalan  dengan  mengurangi  kadar polutannya  ( Kompas ,  31  Juli  2002).  Jelas
3 Hal  ini  dikarenakan  luas  tambak  di Sidoarjo  saja  dapat  melebihi  luas  tambak  ikan  di seluruh  Taiwan.  Negara  Taiwan  memiliki  luas tambak  ikan  sebesar  13.000  ha,  sedangkan  luas tambak  di  daerah  Sidoarjo  diperkirakan  165.000 ha.  Jadi,  dapat  dikatakan  luas  tambak  di  Sidoarjo 12  kali  lebih  besar  daripada  di  Taiwan.  Lihat Kompas,  5  Februari  1970. Sidoarjo Kota Teladan Pembangunan  di  Jatim:  Penghasil  Ekspor  jang  tak Pernah Menerima Devisa.
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
perbedaan  dalam  berita  ini  yaitu  kritik terhadap  Pemda  yang  harus  mencari jalan  keluar  permasalahan  lingkungan akibat industrialisasi di Sidoarjo. Perbedaan  ini  terjadi  setelah  pergantian sistem  pemerintahan  dari  yang  otoriter ke  demokrasi  liberal.  Jelas  di  sini  kritik terhadap  pemerintah  dianggap  sebagai suatu kebebasan
mengeluarkan pendapat.
Peristiwa  pencemaran  lingkungan tersebut  didukung  arsip  dari  institusi pemerintahan. Berdasarkan laporan yang penulis dapatkan dari Badan Lingkungan Hidup  tahun  2002,  menyatakan  bahwa industrialisasi  di  Sidoarjo  menimbulkan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Industri manufaktur memberikan kontribusi  besar  terhadap  polusi  air, yakni sekitar 61,25%. Sedangkan sisanya ditimbulkan  dari  limbah  rumah  tangga sebesar  27,48%  dan  agro  industri sebesar  11,27%.  Ini  merupakan  bukti nyata  bahwa  sungai-sungai  di  Delta Brantas sudah mulai tercemar. Permasalahan  ini  bukan  merupakan permasalahan  yang  ringan,  karena tingkat pencemaran sudah melebihi 50% ( Koleksi Arsip BLH Sidoarjo , 2002).
Tahun 2003 Kompas juga memberitakan  masalah  yang  sama. Tingkat polusi (terutama polusi udara) di beberapa  daerah,  seperti  Surabaya, Sidoarjo  dan  Gresik  sudah  bertambah tinggi.  Polusi  udara  tersebut  mengancam para  penderita  asma.  Selain  debu  dan asap rokok, polusi udara yang disebabkan oleh  asap  kendaraan  bermotor  dan kegiatan  industri  di  beberapa  daerah tersebut merupakan salah satu penyebab yang dapat meningkatkan serangan asma ( Kompas, 74  April  6447).  Hal  ini  bukan satu-satunya permasalahan karena masih ada  polusi  tanah,  polusi  udara,  dan permasalahan  lingkungan  sosio-kultural lainnya.
Permasalahan  lingkungan  lainnya yaitu  bencana  lumpur  Lapindo  yang terjadi  pada  tanggal  29  Mei  2006. Bencana tersebut menenggelamkan
empat desa di sekitar PT Lapindo Brantas Inc.  Banyak  warga  yang  kehilangan tempat tinggal karena peristiwa tersebut (Rifai,  2009:xvii).  Perusahaan  yang dimiliki Bakrie ini memberikan ganti rugi kepada  warga,  tetapi  kenyataannya warga  tidak  mendapatkan  ganti  rugi sepenuhnya.  Sudah  lebih  dari  sepuluh tahun,  semburan  lumpur  tersebut  masih belum  berhenti,  walaupun  saat  ini volume  semburannya  telah  berkurang.
Semburan Lumpur Lapindo ini merupakan  dampak  dari  eksploitasi lahan  industri  migas  yang  kemudian menjadi bencana nasional. Berbagai surat kabar  dan  berita  online  banyak  yang berbicara  tentang  kasus  ini.  Ada  pihak yang  menyalahkan  pemerintah  dan perusahaan Lapindo tersebut. Tetapi ada juga  yang  memberitakan  bahwa  itu merupakan fenomena alam.
Dari  hasil  penelitian  di  atas menunjukkan  bahwa  sumber-sumber kontemporer  memang  sangat  dinamis. Perbedaan  perspektif  pun  tidak  dapat dipungkiri,  di  mana  ada  pihak  yang  pro pemerintah  menyatakan  bahwa  bencana tersebut adalah fenomena alam.
Sedangkan  pihak  yang  pro  terhadap rakyat  mewacanakan  berbeda,  yakni bencana lumpur panas tersebut disebabkan  oleh  PT.  Lapindo  Inc.  Koran- koran  lokal  maupun  nasional  juga berbeda-beda dalam memberitakan bencana tersebut.
Suryandanu  (2009)  menganalisis berita  dalam  tiga  media  nasional ( Kompas,  Media  Indonesia ,  dan Seputar Indonesia ) dan tiga media lokal ( Jawa Pos, Surabaya  Post, dan Surya ).  Ada  media yang  dengan  konsisten  menggunakan istilah  Lumpur  Lapindo  ( Kompas ),  tapi ada  juga  yang  konsisten  menggunakan istilah  Lumpur  Porong  ( Surabaya  Post ). Sementara  media  yang  lainnya  ( Seputar Indonesia, Media Indonesia, Jawa Pos , dan Surya )  cenderung  tidak  konsisten  dalam memberikan  label  untuk  peristiwa tersebut.
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
Dapat  disimpulkan  bahwa  sumber kontemporer
khususnya
dokumen tertulis  sangat  rentan  dengan  pelabelan ( labelling ).  Tergantung  sejarawan  nanti akan  mengambil  label  yang  mana.  Tapi, yang  paling  penting  adalah  menemukan makna  di  dalam  label  tersebut.  Ini  tugas berat  bagi  para  sejarawan  sebelum merepresentasikannya  menjadi  sebuah historiografi.
Penulis  tidak  hanya  menggunakan sumber  koran.  Salah  satu  jenis  sumber kontemporer  yang  banyak  dibicarakan disini  yaitu  berita  online.  Banyak informasi  yang  bisa  didapatkan  dari internet, khususnya berita online tentang Sidoarjo.  Sumber  dari  internet  ini  yang lebih  rentan  dibandingkan  sumber  yang lainnya.  Karena  berita  atau  artikel  yang ada  di  internet  seringkali  mengandung asumsi yang tidak dilandasi dengan bukti otentik.  Ini  yang  menyebabkan  berita online  masih  dipertanyakan  kembali kredibilitasnya.  Penulis  mengumpulkan berita-berita online yang khusus berbicara  tentang  industri  dan  polusi  di Sidoarjo.  Penulis  sengaja  mencari  berita yang  berasal  dari  surat  kabar online  dan situs  resmi  pemerintah.  Beberapa  situs yang diakses yaitu kompas.com,
detik.com, sidoarjokab.go.id,
beritasidoarjo.com,  www.jpnn.com,  dan sebagainya.
Contoh  berita  dari  detik.com  yang menyatakan  bahwa  lumpur  Lapindo membawa  dampak  negatif  terhadap lingkungan dan juga ekonomi masyarakat Porong dan Tanggulangin. Pasca semburan,  air  sumur  di  tiga  desa  (Reno Kenongo,  Siring  dan  jatirejo)  mengalami pencemaran  bau  dan  mengandung  gas. Selain  itu,  pendapatan  dari  industri  kulit dan handicraft di  kawasan  tersebut mengalami  penurunan  sejak  tahun  2006 (detik.com, 2006). Pendapatan masyarakat di daerah Porong,
Tanggulangin  dan  Jabon  mengalami penurunan  sampai  40%  ( Radar  Sidoarjo , 20 November 2006).
Pemerintah daerah kemudian
mendeklarasikan  Kampung  Jetis  sebagai kampung industri batik di Sidoarjo tahun 2009. Ini diharapkan dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat yang  mengalami  penurunan  akibat bencana  lumpur  Lapindo.  Namun, menurut  Johny  Kusyairi  industri  batik  di Jetis,  Sidoarjo  sudah  bertahan  jauh sebelum  semburan  lumpur  Lapindo  dan tidak  ada  pengaruh  ekonomis  yang berdampak  pada  industri  batik  tersebut (Khusyairi,  2011:  277-278).  Dapat dipastikan  Bupati  Sidoarjo  berusaha menutupi  luka  lama  korban  lumpur Lapindo  dengan  membuka  kampung wisata baru yang berbasis industri batik.
Ideologi  pembuat  berita  di  sini penting  untuk  diketahui  agar  dapat dipahami makna tersurat dari berita yang ditulisnya.  Ini  memang  hal  sulit  bagi penulis tapi bisa disiasati dengan melihat identitas  penulisnya  dan  juga  sumber- sumber  yang  dirujuk  dalam  berita tersebut.  Jika  identitas  dan  sumber beritanya  meyakinkan  maka  dapat digunakan  untuk  bahan  penulisan. Selanjutnya, jika beberapa syarat tersebut  telah  dipenuhi  maka  tugas sejarawan  yaitu  menganalisis  dan merepresentasikan kembali dalam bentuk  narasi.  Di  sini  juga  tidak  terlepas dari  pengaruh  ideologi  sejarawan  yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Beragamnya  sumber  kontemporer tentang  Sidoarjo  tersebut  membuat peranan  ideologi  semakin  kuat.  Ketika ada  perbedaan  antara  berita  pada  masa Orde  Baru  dan  pasca  Orde  Baru sebenarnya  hal  ini  merupakan  perang ideologi 4 antar  rezim.  Akan  wajar  ketika
4 Perang  ideologi  dalam  memproduksi arsip  memang  wajar  terjadi  karena  setiap  arsip memang  mengandung  muatan  ideologi  tertentu. Mark Wigley (2005: 11) berpendapat bahwa arsip itu dilindungi secara fisik dan ideologis oleh pera- turan-peraturan, protokol, prosedur, dan teknolo- gi yang dibuat oleh pemerintah. Maksud dari per- lindungan  tersebut  adalah  untuk  menjaga  jarak antar  pemerintah  dan  peneliti  agar  rahasia  pent- ing  negara  tidak  dipublikasikan.  Lihat  Mark
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
Orde  Baru  dengan  sifatnya  yang  otoriter telah  runtuh  dan  berganti  dengan  era demokrasi liberal di tahun 2000-an, maka banyak  wacana  yang  terbalik.  Apa  yang benar  menurut  Soeharto  menjadi  hal yang  salah  saat  ini.  Yang  terpenting dalam  tulisan  sejarah  itu  adalah  tidak mencari kambing hitam.
Antara  Penghakiman  dan  Realitas Empiris
Arsip kontemporer yang diproduksi masa  Orde  Baru  kebanyakan  merupakan penghakiman terhadap realitas masa lalu. Apa  yang  tidak  sesuai  dengan  program pembangunan sebisa
mungkin disembunyikan  dan  tidak  ditampilkan dalam  berita.  Kemiskinan,  kesengsaraan rakyat  dan  pencemaran  lingkungan jarang  diberitakan  agar  pembangunan  di era Orde Baru dinilai sukses. Orang-orang pemerintahan,  industrialis  dan  para pemilik modal pada saat itu seperti kebal terhadap  hukum  karena  tidak  ada penghakiman  yang  berat  terhadap mereka.
Misalnya,  ketika  ada  permasalahan lingkungan  tentang  polusi  air  akibat industri  di  DAS  Brantas  tahun  1970-an. Penghakiman  justru  ditujukan  kepada pemilik  pabrik  di  sekitar  DAS  Brantas, yang  juga  melewati  Kabupaten  Sidoarjo. Anton Lucas dan Arief W. Djati (2007:322 -323)  yang  meneliti  polusi  air  di  Sungai Mas  (Kalimas),  menyatakan  bahwa banyak  pabrik-pabrik  yang  didirikan  di sekitar  sungai  sejak  tahun  1970.  Banyak dari  pabrik  tersebut  yang  tidak mempunyai  alat  pengolahan  limbah  dan mereka  membuang  limbah  secara langsung  di  sungai.  Kasus  polusi  air  di Sungai  Mas  mulai  diberitakan Tempo pada  Juli  1975.  Ketika  itu,  di  Sungai  Mas Surabaya  banyak  ikan  yang  mati keracunan.  Sejak  saat  itu  Pemerintah
Provinsi Jawa Timur mulai memperhatikan  masalah  limbah  pabrik. Tahun  1980-an  Gubernur  Jawa  Timur memberi  peringatan  pada  pabrik-pabrik sekitaran Sungai Mas agar meminimalisir polusi yang mereka keluarkan.
Pertanyaannya, mengapa sejak awal pemerintah  memperbolehkan  dan  tidak mengontrol  pembangunan  industri  di sekitar  sungai?  Mangapa  setelah  tahu dampaknya  bagi  kesehatan  manusia  dan biota  sungai,  pemerintah  baru  turun tangan?  Ini  yang  menjadikan  sumber- sumber tidak dapat  dipercaya  seutuhnya dan membutuhkan analisis lebih mendalam.  Ketika  mendapat  informasi pada  masa  Orde  Baru  sejarawan  tidak boleh  langsung  mempercayainya  tanpa mempertanyakan  apa  yang  ada  di  balik sumber  tersebut.  Kepercayaan  yang berlebihan  terhadap  sumber-sumber tersebut  akan  membuat  tulisan  menjadi ahistoris.
Berita-berita  yang  pada  umumnya mengritik  negara  atau  yang  bisa menghambat  program  pembangunan harus  dirahasiakan  dari  publik.  Seperti berita tentang kemiskinan dan pengangguran masyarakat pedesaan atau peri-urban  akibat  industrialisasi.  Berita tersebut  jarang  ditampilkan  dan  bahkan dirahasiakan  oleh  negara  pada  tahun 1970-an.  Informasi  yang  bersifat  rahasia memang  wajar  adanya.  Seperti  yang dijelaskan  Stoler  (2009:  28)  bahwa dokumen  dan  informasinya  terkadang bermuatan rahasia ( secret/geheim ) karena  didalamnya  terdapat  masalah besar  jika  diketahui  publik.  Negara  pun mempunyai
hak untuk tidak memberitahukannya  kepada  publik.  Jika dilihat pada permasalahan industrialisasi di  Sidoarjo  pada  dasarnya  memang merusak lingkungan. Maka merahasiakan masalah  polusi  akibat  industrialisasi tersebut  menurut  rezim  Orde  Baru dianggap  wajar.  Ini  dilakukan  agar industrialisasi dianggap masyarakat sebagai  fenomena  yang  bisa  memajukan
Wigley.  “Unleashing  the  Archive”.  Dalam Future Anterior:  Journal  of  Historic  Preservation,  History, Theory, and Criticism ,  Vol.  6,  No.  6  (6449),  hlm.  54- 15. University of Minnesota Press.
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
serta  menyejahterakan  negara  dan daerah,
bukan malah merusak lingkungan.
Dalam  contoh  kasus  berita  tentang industrialisasi  di  Sidoarjo,  rezim  Orde Baru telah menghakimi bahwa kabupaten ini  merupakan  daerah  yang  subur  dan sejahtera.  Hal  ini  dibuktikan  dari meningkatnya
hasil
pertanian, pertambakan dan perkembangan industri manufaktur sejak tahun 1970-an. Bahkan
Pemda  menyebutkan  bahwa  tidak  ada penduduk yang berstatus sebagai pengangguran.
Rezim Orde Baru mencoba membuat wacana kesejahteraan dan  kesuksesan  pembangunan  dengan mendominasi  berita-berita  di  koran. Tujuannya  agar  para  pembaca  meyakini bahwa  program  pembangunan  masa  itu berhasil  membawa  bangsa  Indonesia selangkah lebih maju.
Penghakiman  tersebut  mungkin tidak  sesuai  dengan  realitas  empiriknya. Walaupun  Sidoarjo  pada  tahun  1970-an dinilai  sebagai  kawasan  yang  subur dengan kesejahteraan penduduknya, tapi masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan.  Misalnya,  kemiskinan  yang ada  di  beberapa  desa  di  Sidoarjo  dan pencemaran  lingkungan  akibat  limbah industri  dan  limbah  rumah  tangga.  Dua hal  tersebut  merupakan  realitas  sehari- hari  yang  tidak  dilaporkan  dalam  berita atau laporan pemerintah kabupaten.
Menurut Wardah Hafidz (1993: 219 -220) pada  masa  Orde  Baru telah  terjadi kemiskinan berlebihan atau “pemiskinan” penduduk.  Hal  ini  dibuktikan  dengan kurangnya  pendapatan,  makanan,  dan tempat  tinggal  yang  layak;  perlindungan (terhadap  sistem  kesehatan  yang  buruk, rasis,  dan  kekerasan);  otoriterianisme dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA); polusi  industri;  rendahnya  kualitas pendidikan;  dan  kemiskinan  identitas (Javanisasi  kebudayaan,  migrasi  secara paksa,  pengasingan,  dan  sebagainya). Beberapa  hal  di  atas  merupakan  realitas empirik  yang  seharusnya  dilihat  oleh para  sejarawan  ketika  menulis  periode
Orde Baru.
Realitas  empirik  perlu  dihadirkan dalam  penulisan  sejarah.  Walaupun sumber  yang  didapatkan  cenderung variatif  karena  dipengaruhi  ideologi tertentu,  tapi  sejarawan  harus  bisa menghadirkan  realitas  dibalik  itu semua. Sejarawan tidak harus menulis secara apa adanya  mengenai  apapun  yang  tersurat dalam  arsip,  tapi  sejarawan  juga  harus bisa  menghadirkan  realitas  yang  tersirat dari  arsip  tersebut.  Ini  dilakukan  agar penulisan sejarah lebih bersifat kritis dan penuh  dengan  analisis  mendalam. Menurut  Brereton  (1999:  575-576) interpretasi  sejarawan  menjadi  penting karena  sebenarnya  arsip  tidak  dapat berbicara
tanpa ada yang menarasikannya. Walaupun memakai alat dan  media  yang  canggih  untuk  bisa membacanya  tetapi  pada  akhirnya  arsip ini  perlu  dinarasikan.  Di  sini  peran sejarawan  dan  para  ilmuwan  sosial lainnya dipertaruhkan.
Sejarawan  tidak  perlu  khawatir menggunakan  sumber  kontemporer. Perbedaan  ideologis  dari  pihak  yang memproduksi sumber kontemporer merupakan keunikan tersendiri. Tergantung  orang  ingin  melihat  realitas itu dari perspektif yang mana. Yang jelas seorang sejarawan harus bisa menghadirkan  makna  yang  tersirat  dari sumber  tersebut.  Dokumen  pemerintah, koran,  maupun  sumber  internet  bukan merupakan
permasalahan untuk dijadikan sumber penulisan, yang penting identitas  penulis  dan  rujukannya  jelas. Soeri Soeroto (1980: 66-67) berpendapat bahwa  peristiwa  masa  lalu  itu  tidak mungkin  diulang  maka  yang  bisa dilakukan  sejarawan  hanyalah  melacak dan  mengumpulkan  dokumen  yang pernah  ada  di  masa  lalu  itu.  Setelah  itu tinggal  menyajikannya  sesuai  dengan analisis sejarawan itu sendiri.
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an

## KESIMPULAN
Arsip  tentang  industrialisasi  dan polusi  termasuk  arsip  yang  cukup “sensitif”. Penggunaannya sebagai sumber  sejarah  harus  dilihat  dan dimaknai  kembali  oleh  sejarawan. Banyak  makna  tersirat  dalam  arsip tersebut karena pengaruh-pengaruh politis  dari  suatu  rezim.  Sidoarjo  adalah salah  satu  contoh  dari  sekian  banyak daerah  industri  di  Indonesia  yang memiliki  berbagai  arsip  kontemporer tentang industrialisasi dan polusi. Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari perdebatan terkait permasalahan
lingkungan.  Perdebatan  tersebut  dapat dilihat  sejak  periode  Orde  Baru,  yang mana  kebanyakan  arsip  hanya  melihat kemajuan  industri,  pembangunan,  dan permasalahan  lingkungan  dari  segi  fisik, bukan  dilihat  dari  proses  kausalitas tentang kemunculan permasalahan lingkungan  tersebut.  Ketika  rezim berganti  maka  terjadi  pula  perubahan dari arsip yang cenderung pro pemerintah  ke  arsip  yang  banyak mengritik  pemerintah  terkait  masifnya industrialisasi dan polusi di Sidoarjo.
DAFTAR PUSTAKA Arsip, Koran, dan Majalah Koleksi Arsip BLH Sidoarjo, 2002. Koleksi  Arsip  Proper  BLH  Sidoarjo:  PT. Panggung  Elektronik.  Surat  No.  13/ FKPL/I/SUB/2001.
Kompas , 9 Februari 1970; 14 Mei 1974; 3 Juni  1993;  31  Juli  2002;  30  April 2003;
Radar Sidoarjo , 64 November 2006. Surabaya Post , 9 Mei 1989.
Surya, 68 November 1997. “Surabaya  Geger  Kepati,  Gegernya  Air Kena Polusi”, Tempo, 24 September 1977.
Buku Daniels,  Maygene  F.  &  Walch,  Timothy. 1984. A  Modern  Archives  Reader: Basic  Readings  on  Archival  Theory and  Practice .  Washington:  National Archives and Records Service.
Hafidz, W. “Poverties Beyond Economics”. Hlm.  219-222.  Dalam  Dirkse,  J.P.
(eds.).  1993. Development  and Social Welfare: Indonesia’s Experiences  Under  the  New  Order. Leiden: KITLV Press.
Khusyairi, Johny A. “Drawing the Present of the Past: Declaration of Kampung Batik  Jetis  Sidoarjo”.  Hlm.  267-286.
Dalam  Khusyairi,  J.A.  &  Rabani, L.A. 2011. Kampung Perkotaan Indonesia: Kajian Historis- Antropologis  atas Kesenjangan Sosial  dan  Ruang  Kota.  Yogyakarta: New Elmatera.
Lohanda,  Mona.  1998. Sumber  Sejarah dan Penelitian Sejarah. Depok: Pusat Penelitian  Kemasyarakatan  dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Lucas, Anton & Djati, Arif W. “The Politics Environmental and Water Pollution in  East  Java”.  Hlm.  321-351.  Dalam Peter  Boomgaard  (ed.).  2007. A World  of  Water:  Rain,  Rivers  and Seas  in  Southeast  Asian  Histories. Leiden: KITLV Press.
Rifai, Rahmat. 2009. Spatial Modeling and Elements  at  Risk  Assessment  of Sidoarjo Mud Volcanic Flow. Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University Soeroto,  S.  “Penelitian  Bahan-bahan
Arsip:  Masalah  dan  Kenyataan”. Hlm.  63-79.  Dalam  Tim  penulis. 1980. Arsip  dan  Sejarah. Jakarta: ANRI.
Stoler,  Ann  Laura.  2007.  Colonial Archives and the Arts of Governance:  On  the  Content  in  the Form.  Hlm.  267-279.  Dalam  Blouin, F.X.  &  Rosenberg,  W.G.  (eds). Archives, Documentation, and Institutions  of  Social  Memory:  Essay from the Sawyer Seminar . University of Michigan Press.
_________.  2009. Along  The  Archival  Grain:
Epistemic  Anxieties  and  Colonial Common Sense . New Jersey:
Di balik yang Tersurat: Kontroversi Arsip Industrialisasi dan Polusi di Sidoarjo,  1970-2000-an
Princeton University Press. Suryandaru,  Y.S.  2009. Kasus  Lumpur Lapindo dalam Bingkai Media Massa .
Surabaya:  LPPM  Unair  dan  TIFA Foundation.
Disertasi, dan Terbitan berkala Adika,  I  Nyoman.  2003. Perkembangan Wilayah Pinggiran Kota Metropolitan Surabaya dan Mobilitas  Tenaga  Kerja  (Kasus Kabupaten Sidoarjo) . Disertasi UGM. Tidak diterbitkan. Brereton,  J.C. “Rethinking Our  Archive:  A Beginning”.  Dalam College  English , Vol. 61, No. 5 (Mei, 1999), hlm. 574- 576.    National  Council  of  Teachers of English.
Hutchens,  Benjamin.  “Techniques  of Forgetting?  Hypo-Amnesic  History and the An-Archive”. Dalam
SubStance , Vol. 36, No. 2, Issue 113: The  Future  of  Anarchism  (2007), hlm. 37-55. University of Wisconsin Press.
Manoff, M. 2004. Theories of the Archive from  Across  the  Disciplines.  Dalam Libraries  and  the  Academy, Vol.  8, No.  1,  hlm.  9-25.  Johns  Hopkins University Press. Wigley,  M.  “Unleashing  the  Archive”. Dalam Future  Anterior:  Journal  of Historic Preservation, History,
Theory,  and  Criticism ,  Vol.  6,  No.  6 (2005),  hlm.  10-15.  University  of Minnesota Press.
Sumber online: Balk,  G.L.  (eds.). History  of  the  Archives . Dalam http://sejarah- nusantara.anri.go.id/about-the-voc- and-its-archives/.  Diakses  pada tanggal  23  Juni  2015,  pukul  13.35 WIB. Niemeijer,  Hendrik  E. The  Central Administration of the VOC Government and the Local
Institutions of Batavia (1619-1811) – an  Introduction .  Dalam  http:// sejarah-nusantara.anri.go.id/about-
the-voc-and-its-archives/.  Diakses pada  tanggal  23  Juni  2015,  pukul 13.51 WIB.
Detik  news,  8  Juni  2006. Gara-gara Lumpur Gas, 3 Desa Krisis Air. Dalam http://news.detik.com/
berita/612254/gara-gara-lumpur- gas-3-desa-krisis-air.  Diakses  pada tanggal  23  Juni  2015,  pukul  14.00 WIB.