…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM PERKEMBANGAN WABAH VIRUS COVID-19  DI KOTA PROBOLINGGO
Oleh Siti Marwiyah 1) , Devi Putri Salvira 2)
Peneliti Pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas PancaMarga Email: 2 devisalvira50@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dikhususkan  untuk  meneliti  pengaruh  kebijakan  pembatasan  kegiatan  masyarakat pada  era  pandemi  COVID-19  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Penelitian  dilakukan  dengan deskriptif  kualitatif.  Obyek  penelitian  adalah  jumlah  kasus  yang  ada  di  Kota  Probolinggo  pada saat  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dengan  rentang  waktu  penelitian  selama  kebijakan pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  dari  level  1  sampai  level  4.  Hasil  penelitian menunjukan bahwasannya jumlah covid yang ada di kota pobolinggo mengalami penurunan juga demikian dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yakni berada di level 2. Kata Kunci: Covid-19, Pemerintah, Kebijakan, Efektivitas.

## PENDAHULUAN
Coronavirus  adalah  sekelompok  virus dari  sub  famili  Orthocronavirinae  di  famili Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok  virus  yang  dapat  menyebabkan penyakit  pada  burung  dan  mamalia,  termasuk manusia.  di  Tempat  orang,  virus  corona biasanya  menyebabkan  infeksi  pernapasan ringan,  seperti:  masuk  angin,  meskipun beberapa  bentuk  penyakit  seperti;  SARS, MERS  dan  COVID-19  lebih  mematikan. Dalam keadaan saat ini, virus corona mungkin bukan  epidemi  diabaikan  begitu  saja.  Jika melihat gejalanya, orang awam akan menganggap  ini  hal  yang  biasa.  terbatas  pada influenza  biasa,  tetapi  untuk  analisis  medis virus  ini  cukup  berbahaya.  Saat  ini  di  tahun 2020 perkembangan penularan virus ini cukup penting  karena  telah  menyebar  ke  seluruh dunia  dan  semua  negara  menderita  karenanya termasuk  Indonesia.  Antisipasi  dan  kurangi jumlah  penderita  virus  corona  di  Indonesia dilaksanakan  di  semua  sektor.  Diantaranya memberikan  kebijakan  batasi  kegiatan  di  luar ruangan, kegiatan sekolah di rumah, pekerjaan rumah  (pekerjaan  rumah),  kegiatan  ibadah juga  di  rumah.  Ini  telah  menjadi  kebijakan
publik berdasarkan pertimbangan yang dianalisis  maksimal  tentunya.  Dalam  hal penghentian  kegiatan,  polisi  tunduk  pada persyaratan  hal  khusus  untuk  dilakukan. Kebijakan  ini  harus  mampu  menyelesaikan masalah  itu  terjadi  di  masyarakat.  Kebijakan ini dikembangkan oleh beberapa pihak, antara lain:  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan dan  kepentingan  Publik.  Yang  dimaksud dengan  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik adalah hubungan yang memungkinkan tercapainya  tujuan  atau  sasaran  sebagai  hasil akhir  dari  kegiatan  pemerintah.  Kelemahan atau  kesalahan  dalam  kebijakan  publik  akan diketahui setelah pelaksanaan ketertiban umum. Semoga berhasil implementasi kebijakan publik terlihat dari dampaknya hasil evaluasi implementasi suatu kebijakan. Kebijakan  kesehatan  dapat  dianggap  sebagai aspek  penting  dalam  kebijakan  sosial.  Karena kesehatan  adalah  faktor  penentu  untuk  status sosial.  Orang  sukses  bukan  hanya  orang  yang pendapatan  atau  perumahan  yang  memadai, melainkan orang yang baik dan sehat fisik dan mental.  Di  Inggris,  Australia  dan  Selandia Baru, layanan Kesehatan masyarakat diselenggarakan  oleh  sebuah  lembaga  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
disebut  National  Health  Service.  Lembaga  ini menawarkan  perawatan  kesehatan  dasar  gratis untuk  hampir  semua  semua  warga  negara. melihat  keaadan  pandemi  Corona  Virus Disease  (Covid-19),  pemerintah  Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan  social  distancing  (jaga  jarak  sosial, menghindari kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020 lalu dilanjutkan dengan  PSBB  (pembatasan  sosial  berskala besar)  pada  april  2020  hingga  PPKM  ( pemberlakuan pembatasan kegiatan masyrakat)  level  3  dan  4  menjelang  akhir  juli 2021.  Kebijakan  itu  telah  menurunkan  secara drastis  aktivitas  dan  pergerakan  orang  di Jabodetabek dan kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat  dari  menurunnya  jumlah  penumpang pada  berbagai  sarana  transportasi  mulai pesawat  terbang,  kereta  api  komuter,  bus  dan busway,  angkot,  taksi,  taksi  online,  bajaj, hingga ojek dan ojek online (ojol).
Dari  pemasalahan  diatas  munculah pertanyaan  yang  menjadi  fokus  penelitian yaitu : bagaimana perkembangan dan efektivitas  kebijakan  PPKM  terhadap  virus covid-19.

## LANDASAN TEORI
Penelitian  ini  menggunakan  teori Menurut  Mardiasmo  (2017:  134)  Efektivitas adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  pencapaian tujuan  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya. Apabila  suatu  organisasi  mencapai  tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.  Indikator  efektivitas  menggambarkan jangkauan  akibat  dan  dampak  (outcome)  dari keluaran  (Output)  program  dalam  mencapai tujuan  program.  Semakin  besar  kontribusi output  yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian tujuan  atau  sasaran  yang  ditentukan,  maka semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian berikut  metode yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif
yang  digunakan  sebagai  penulisan  dalam jurnal.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara observasi dan wawawancara kepada dinas kesehatan
Kota
Probolinggo serta menggunakan instrumen penelitian dari sumber data yang berasal dari dinas kesehatan dan  jurnal  ilmiah,  situs  web  resmi  yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif  yaitu  menggambarkan  penerapan kebijakan  pembatasan  kegiatan  masyarakat (PPKM)  di  Kota  Probolinggo.  Metode efektivitas    yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  keefektivitasan  penerapan  kebijakan PPKM  dalam  membatasi  mobilitas  warga sedangkan  unit  ekspanasinya  adalah  tinjauan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PPKM  merupakan  singkatan  dari
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat.  PPKM  ini  dilakukan  untuk membatasi  interaksi,  pertemuan  antara  orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran  dan  penularan  Covid-19.  Meski demikian,  PPKM  bukanlah  istilah  aturan pembatasan  sosial  pertama  yang  digunakan oleh pemerintah. Sebelumnya, ada sebutan lain yang  juga  diperkenalkan  pemerintah  sejak awal  pandemi  Covid-19,  yakni  PSBB.  Aturan pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB) mulai diberlakukan 17 April 2020. Penggantian  istilah  dari  PPKM  Darurat menjadi  PPKM  level  3-4  tertuang  dalam Instruksi  Mendagri  Nomor  22  Tahun  2021 tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  Level  4  Corona  Virus  Disease 2019  di  Wilayah  Jawa  dan  Bali  itu ditandatangani  Mendagri  Tito  Karnavian  pada Selasa  (20/7/2021).  "Menindaklanjuti  arahan Presiden
Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat  (PPKM)  Level  4  (empat)  Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali  sesuai  dengan  kriteria  level  situasi pandemi  berdasarkan  asesmen  dan  untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
melengkapi  pelaksanaan  Instruksi  Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta
mengoptimalkan  Posko  Penanganan  Covid-19 di  Tingkat  Desa  dan  Kelurahan  untuk Pengendalian  Penyebaran  Covid-19.  Hal-  hal yang dilakukan oleh pemerintah kota Pobolinggo  selama  PPKM  adalah  Pemerintah Kota  Probolinggo  melakukan  pemadaman lampu  kota  di  malam  hari  sebagai  bentuk upaya  agar  masyarakat  membatasi  mobilitas selama PPKM Darurat.  Pemadaman lampu ini dilakukan  sekitar  pukul  19.00-06.00  WIB. Kegiatan pemadaman dilakukan untuk menunjang  pelaksnaan  PPKM  Darurat  di wilayah Kota Probolinggo sehingga masyarakat  bisa  mengurangi  aktivitasnya  di malam  hari.  Baisanya  setiap  malam  hari banyak  masyarakat  khususnya  para  pemuda berkumpul  dan  menimbulkan  kerumunan, sehingga dengan pemadaman ini akan mengurangi  kerumunan  dan  tidak  keluar  di malam  hari  pada  lingkunganKota.  Selain  itu kegiatan  ini  juga  bertujuan  untuk  mendorong masyarakat  agar  disiplin  selama  penerapan PPKM.
Selain  itu  masa  PPKM  darurat  membuat pemerintah  Kota  Probolinggo  melakukan penutupan  atau  peralihan  arus  lalu  lintas  kota guna  menghindari  kemacetan  dan  kerumunan serta  membatasi  kegiatan  masyarakat.  Satgas penanganan  covid-19  melakukan  penyekatan pada beberapa akses menuju Kota. Diharapkan dengan  berkurangnya  mobilitas  warga  dapat menurunkan  potensi  penularan  covid-19. Pembatasan  ini  perlu  dilakukan  karena melibatkan banyak orang dan seringkali warga tersebut  tidak  menggunakan  masker.  Juga dilakukannya  pembatasan  jam  operasional supermarket  atau  toko  swalayan  dan  kegiatan keagamaan.  Dengan  diterapkan  kebijakan PPKM  pemerintah  Kota  Probolinggo  makin menguatkan  Peraturan  Walikota  No  80  Tahun 2020  yang  berisikan  panduan  protokol kesehatanbagi  masyarakat  din  tempat  umum. Pemerintah  terus  berupaya  degan  pengawasan yang  ketat  pada  tempat-tempat  umum  dan membatasi  jam  operasional  termasuk  mall,
tempat  makan,  restoran,  rumah  makan,  cafe, warung  makan,  dan  pedagang  kaki  lima diperbolehkan  buka  hanya  sampai  jam  9 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap  semua  unit  usaha  tersebut.  Setelah jam  9  malam  akan  dilakukan  patroli  oleh TNI/Polri  dan  Satpol  PP  dan  jika  tetap beroperasi melewati jam yang telah ditentukan ,  maka  akan  dikenakan  sanksi  larangan berjualan.
Berdasarkan data Pantauan Covid-19 di Kota  Probolinggo  per  tanggal  13  Juli  2021, diketahui  kasus  aktif ada sebanyak 248 kasus. Angka ini dinilai Wali Kota Habib Hadi sangat tinggi  bila  dibanding  tahun  sebelumnya. Dengan  adanya  aturan  penerapan  PPKM Darurat  di  Kota  Probolinggo  sejak  3  Juli  lalu, Habib  Hadi  menyebutkan,  langkah  itu  cukup efektif  dirasakan.  Terbukti,  dari  321  kasus aktif  pada  tanggal  10  Juli  lalu,  angka  ini menurun menjadi 248 kasus pada 13 Juli 2021.
Hasil  akhirnya  Kementerian  Dalam Negeri  melalui  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  42  Tahun  2021  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Level  4,  Level  3,  Dan  Level  2 Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  di  Wilayah Jawa dan Bali, memasukkan Kota Probolinggo dalam  kategori  PPKM  Level  2  mulai  tanggal 14  –  20  September  2021.  Jadi  berdasarkan pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwasanya kebijakanPPKM ini dinilai efektif dalam mengurangi angka/kasus aktif covid-19, juga  memberikan  dampak  yang  positif terhadap pengurangan jumlah kecelakaan yang terjadi  sebanyak  80%  angka  kecelakaan menurun drastis.

## PENUTUP Kesimpulan
Kebijakan  PPKM  ini  dinilai  efektif dalam mengurangi angka/kasus aktif covid-19, Berdasarkan  data  Pantauan  Covid-19  di  Kota Probolinggo  per  tanggal  13  Juli  2021, diketahui  kasus  aktif ada  sebanyak 248 kasus. Angka ini dinilai Wali Kota Habib Hadi sangat tinggi  bila  dibanding  tahun  sebelumnya. Dengan  adanya  aturan  penerapan  PPKM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Darurat  di  Kota  Probolinggo  sejak  3  Juli  lalu, Habib  Hadi  menyebutkan,  langkah  itu  cukup efektif  dirasakan.  Terbukti,  dari  321  kasus aktif  pada  tanggal  10  Juli  lalu,  angka  ini menurun menjadi 248 kasus pada 13 Juli 2021. Juga  memberikan  dampak  yang  positif terhadap pengurangan jumlah kecelakaan yang terjadi  sebanyak  80%  angka  kecelakaan menurun drastis.

## Saran
Hal  yang  ingin  peneliti  sampaikan  meskipun kota Probolinggo sudah memasuki PPKM  level  2  diharapkan  agar  masyarakat tetap  menerapkan  prinsip  5M  (Memakai masker,  mencuci  tangan  menggunakan  sabun dan  air  mengalir,  menjaga  jarak,  menjauhi kerumunan,  serta  membatasi  mobilitasi  dan interaksi) agar angka covid tetap terkendali.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Darmalaksana,  W.,  &  Garnasih,  T.  R.
(2021). Pulih dari Covid melalui Psikologi: Studi  Kasus  PPKM  Di  Indonesia. Pre-
Print Kelas Menulis UIN … . http://digilib.uinsgd.ac.id/40765/ [2] Dilapanga, A. (2021). Responsivitas
Pelayanan  Publik  Di  Era  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (Ppkm)
Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Bolaang  …. Jurnal Administro: Jurnal Kajian … . http://ejurnal-mapalus- unima.ac.id/index.php/administro/article/vi ew/2052
[3] Hidayat, D. W., Mardikawati, B., Oktopianto, Y., & ... (2021). Analisis Lalu
Lintas  Ruas  Jalan  Denpasar-Gilimanuk Tabanan Bali Masa Pendemi Covid  19. … (Indonesian Journal of … . http://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj/article/vie w/406
[4] Jalilah,  D.  L.,  &  Efendi,  M.  R.  (2021).
Pendampingan  Pembelajaran  Anak  Dari Rumah Pada Masa Ppkm Untuk Meningkatkan  Motivasi  Dan  Hasil  Belajar Siswa Di Desa Paneongan. In PROCEEDINGS UIN SUNAN … .
proceedings.uinsgd.ac.id. https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/
proceedings/article/view/225
[5] Lesmana,  I.  S.,  Sari,  N.  N.,  Diyana,  R.,
Safitri,  S.  Y.,  &  ...  (2021).  SOSIALISASI PENTINGNYA KEPATUHAN DAN

## KEDISIPLINAN
MASYARAKAT DI ERA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  (PPKM). …  Journal  of Community … . http://icjcs.esc-
id.org/index.php/home/article/view/15
[6] Lestari, N. D., Kusbandrijo, B., & Murti, I.
(2021).  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian … . https://aksiologi.org/index.php/praja/article /view/109
[7] Marwiyah,  S.,  Yolanda,  M.,  &  Rizeki,  K.
(2021). ANALISIS KEBIJAKAN

## PEMBERLAKUKAN
PEMBATASAN KEGIATAN  MASYARAKAT  (PPKM)
TERHADAP  KESEHATAN  MENTAL MASYARAKAT KOTA …. In Journal of Innovation Research and Knowledge .
[8] RUHYANA, N. (2021). IMPLEMENTASI NILAI  KETAATAN  HUKUM  PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  (PPKM)  DARURAT DALAM  RANGKA  …. Jurnal  Kajian Lemhannas RI . https://prosiding.lemhannas.go.id/index.ph
p/jkl/article/view/220
[9] Sari, W., Marwiyah, S.,  Puji, M., Melidia, M.,  &  ...  (2021).  Evaluasi  Kebijakan PPKM  Level  4  Dampaknya  Terhadap Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Kelurahan
Kanigaran  Kota  Probolinggo. Jurpis: Jurnal … . https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jur pis/article/view/1295