## IMPLEMENTASI

## KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  DISIPLIN  MILITER  DI  POLISI  MILITER  DAERAH MILITER II SRIWIJAYA
Tuta Herawati 1 , Harry Sepga Nanda 2 , Maryanto Tri Saputra 3 , Rika Yuliarty 4 , Endang Widayanti 5
1 Pomdam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat
2 .Staf Universitas Sjakhyakirti Palembang 3 Staf Universitas Sjakhyakirti Palembang
4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ogan Ilir
5 Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Email: davienafandi@gmail.com 1 , harrysepgananda@gmail.com 2 , ini.maryanto@gmail.com 3 , rikayuliarty9@gmail.com 4 , widayanti110371@gmail.com 5

## Abstract
This study aims to identify and analyze field findings related to the implementation of the policy of  the  Republic  of  Indonesia  Law  Number  25  of  2014  concerning  military  discipline  law  at  the Sriwijaya  Regional  Military  Command  II.  This  study  uses  qualitative  methods,  using  primary data and secondary data. Primary data was obtained through in-depth interviews regarding the perceptions of relevant parties regarding the policy. Secondary data collected in the form of policy chronology,  laws  and  regulations  and  news  regarding  the  research  theme.  The  results  of  this study  indicate  that  in  the  implementation  of  the  policy  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 25 of 2014 concerning the law of military discipline at the Sriwijaya Regional Military Command II, the imposition of violations of discipline that violates is carried out by Ankum as an official  in  the  military  who  has  been  responsible  for  the  ins  and  outs  of  his  subordinates.  who violated.  Every  member  of  the  TNI  who  violates  both  discipline  and  light  punishment  which  is punishable by a sentence of less than 3 months always involves the Military Police and does not continue to be resolved in military courts. The form of punishment varies, namely 7 days, 12 days and 21 days which will be placed in a special room or cell. All forms of disciplinary violations that will be investigated will lie with the task of the Provos and if the Military Police have found out that a member of the TNI has violated discipline, then they must hand it over to the Provos to the unit on duty. In the service of public complaints regarding violations of the TNI member's code of ethics,  this  can  be  seen  when  the  reporter  has  taken  a  statement  or  received  a  police  report,  the report  is  given  to  the  complainant  to  be  read  again,  and  asked  whether  the  reported  report  is appropriate. Guidance/organization of guidance and enforcement of discipline and order for TNI members who violate discipline in serving the general public has gone well, so that it reflects the expectations of the community so that services can be faster, easier, more professional, and more
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
transparent.  Utilization  of  information  and  communication  technology  in  the  government process  is  also  expected  to  increase  efficiency,  effectiveness,  transparency,  and  accountability  of government administration.
Keywords: Implementation, Policy, Military Disciplinary Law

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  temuan  dilapangan berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  menggunakan  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  didapatkan  melalui  wawancara  mendalam  mengenai persepsi  pihak  terkait  mengenai  kebijakan  tersebut.  Data  sekunder  yang  dikumpulkan berupa  kronologi  kebijakan,  peraturan  perundangan  dan  berita  mengenai  tema penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2014  tentang  hukum  disiplin militer  di  Komando  Daerah  Militer  II  Sriwijaya,  Penjatuhan  terhadap  pelanggaran disiplin yang melanggar dilakukan oleh ankum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar. Setiap anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang  dari  3  bulan  selalu  melibatkan  Polisi  Militer  dan  tidak  melanjutkan penyelesaiaannya di peradilan militer. Bentuk dari hukuman bervariasi yaitu 7 hari, 12 hari  dan  21  hari  yang  akan  ditempatkan  di  ruangan  khusus  atau  sel.  Semua  bentuk pelanggaran  disiplin  yang  akan  memeriksanya  terletak  pada  tugas  dari  Provos  dan apabila Polisi Militer telah mengetahui ada anggota TNI yang melanggar disiplin, maka harus menyerahkan pada Provos pada kesatuan bertugas. Dalam pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik anggota TNI telah berjalan baik, hal ini  dapat  terlihat  pada  saat  pelapor  telah  diambil  keterangan  atau  diterima  laporan polisinya, laporan tersebut diberikan kepada pelapor untuk dibaca kembali, dan ditanya apakah laporan yang dilaporkan sudah sesuai. Pembinaan/ penyelenggaraan pembinaan dan penegakan disiplin dan tata tertib bagi anggota TNI yang melanggar disiplin dalam melayani  masyarakat  umum  telah  berjalan  baik,  sehingga  cermin  harapan  masyarakat agar  layanan  dapat  lebih  cepat,  lebih  mudah,  lebih  profesional,  dan  lebih  transparan. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses  pemerintahan  juga diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Hukum Disiplin Militer

## Pendahuluan
Hukum  disiplin  militer  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  mengandung
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
jabaran  pedoman  perilaku  setiap  anggota  TNI  dalam  berhubungan  dengan masyarakat,  baik  ketika menjalankan  tugas  dan wewenangnya  maupun  ketika tidak  sedang  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  ditengah  masyarakat. Norma  yang terkandung dalam  hukum disiplin militer  TNI dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer  memiliki kekuatan  mengikat  dan  nilai-nilai  moral  yang  tinggi  yang  menjadi  pedoman bagi  anggota  TNI  untuk  perilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  moral.  Pelanggaran terhadap  hukum  disiplin  militer  TNI  maka  bagi  anggota  TNI  penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan  hukum,  antara  lain:  keputusan  sidang  disiplin  maupun  sidang kode  e tik  belum  mengikat  dan  belum  final,  karena  keputusan  akhir  dalam penjatuhan  hukum  terletak  pada  atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum), sehingga  keputusan  sidang  itu  terbatas  hanya  memberi  rekomendasi  kepada Ankum atas keputusan  yang dijatuhkan berdasar  fakta hukum  yang terungkap dalam persidangan.
Oleh  karena  itu  fungsi  dan  peranan  Polisi  Militer  di  lingkungan  TNI menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota  TNI  dan  terutama  penegakan  kode  etik  TNI.  Profesionalitas  TNI menjadi  dambaan  bukan  saja  oleh  anggota  TNI,  tetapi  seluruh  masyarakat Indonesia, karena fungsi pengamanan negara  didukung  adanya  profesionalitas TNI  dan  semua  itu  tidak  lepas  dari  peranan  Polisi  Militer  dalam  penegakan hukum disiplin militer anggota TNI.
Acuan  bagi  pembuatan  kode  etik  sebuah  organisasi  adalah  kebudayaan terutama  nilai-nilai  budaya  dan  tujuan  dari  kegiatan  organisasi  tersebut.  Di samping  itu,  Undang-Undang  tentang  hukum  disiplin  militer  yang  baru  ini sudah  tersedia  penjelasan  akibat  Undang-Undang  tersebut  masing-masing pihak  akan  memiliki  penafsiran  yang  berbeda,  sehingga  dapat  membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian.
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  25  Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer  di Polisi Militer Daerah Militer II  Sriwijaya

## Landasan Teori

## 1.  Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Terdapat  banyak  konsep  pada  studi  implementasi  kebijakan  yang  dipilih. Dunn (Darwin,2000:56) menyebut terdapat dua sudut pemahaman terkait studi implementasi yaitu sudut pandang ilmu administrasi negara dan ilmu politik.
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti

## 2.  Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
Bardach,  steiss  &  Daneke  (patton  &  Sawicki:  1987)  menjelaskan  bahwa proses  implementasi,  merupakan  seperangkat  permainan  dimana  banyak  aktor melakukan manuver tertentu untuk memperoleh apa yang mereka inginkan.
Pressman  dan  Wildavsky  (1984:21)  yang  digelari  sebagai  pencetus  konsep implementasi kebijakan publik, menyatakan bahwa:
“implementation, to us, means just what Webster and Roger say it does; to carry out, accomplish  fulfill,  produce,  comlete.  But  what  is  it  being  implemented?  A  policy, naturaly. There must be some thing out their prior to implementation; otherwise there would  be  nothing  to  move  toward  in  the  process  of  implementation.  A  verb  like “implement” must have an object like “policy”. But policies normally contain but goals and the mean for achieving them. How, then, do we distinguish between a policy and its implementation?”
Konsep  pressman  dan  Wildavsky  di  atas,  mengindikasikan  bahwa  pada dasarnya  implementasi  adalah  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  harus mempunyai objek dan dapat menimbulkan dampak tercapai atau tidaknya suatu kebijakan.
Grindle  (1980:1)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  publik sesungguhnya  bukanlah  sekedar  bersangkut  paut  dengan  mekanisme penjabaran  keputusan  politik  ke  dalam  prosedur  rutin  lewat  saluran  birokrasi, melainkan  lebih  dari  itu,  ia  menyangkut  masalah  konflik,  keputusan  dan  siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

## 3.  Pendekatan Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  dibutuhkan  pendekatan  dan  ilmu  yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicolas Henry (1998:33)sebagai berikut:
a. Pendekatan Politik
Istilah  pada  pendekatan  ini  mengacu  pada  pola-pola  kekuasaan  dan pengaruh di antara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi.

## b. Pendekatan Struktural
Melalui  pendekatan  ini  secara  umum  dapat dikenali  bahwa  struktur  yang bersifat  “organis”.  Nampak  relevan  untuk  implementasi  kebijakan  ini  sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti

## c. Pendekatan Prosedural dan Managerial
Prosedur  dimaksud  di  antaranya  terkait  dengan  pross  penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

## d. Pendekatan Prilaku
Pendekatan  ini  menekankan  pada  proses  untuk  menimbulkan  berbagai perubahan  yang  di  inginkan  dalam  suatu  organisasi  melalui  penerapan  ilmu keprilakuan (Eddy, 1981:72)

## 4.  Implementasi Kebijakan Dalam Kebijakan Publik
George Fredericson (1988:27) mengemukakan enam paradigma administrasi  publik;  Birokrasi  klasik,  Neo  klasik,  kelembagaan,  hubungan kemanusiaan, pilihan publik dan administrasi negara baru.
John  M.  Pfiffner  dan  Robert  V.  Presthus  (1960:5-6)  menjelaskan  bahwa public  administration  involves  the  implementation  of  public  policy  which  has  been determine by representative political bdies .
Prajudi  Atmosudirjo  (1982;272)  memberi  definisi  “administrasi  Negara adalah  administrasi  daripada  negara  sebagai  organisasi  dan  administasi  yang mengejar  tercapainya  tujuan  yang  bersifat  kenegaraan”.  Arifin  Abdulrachman, mendefinisikan  “administrasi  Negara  adalah  ilmu  yang  mempelajari pelaksanaan dari politik Negara”.

## 5. Konsep Pelayanan Publik
Frederickson  (1997:47)  membagi  publik  ke  dalam  5  prespektif,  yaitu (1)Publik  sebagai  kelompok  minat  atau  masyarakat  secara  luas  yang berkepentingan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuannya.  (2)Publik sebagai  pemilih  rasional  (public  choise).  (3)Publik  seperti  direpresentasikan. (4)Publik sebagai masyarakat, individu sebagai masyarakat  dan birokrat sebagai pelayan. (5)Publik sebagai citizen.
Wahab  (2001:139-141)  mengatakan  bahwa  pelayanan  yaitu  melakukan sesuatu  yang  baik  bagi  orang  lain,  sehingga  kata  pelayanan  mengandung  arti (1)Adanya  pihak  yang  melayani,  yang  dapat  juga  disebut  pelayan,  (2)Adanya pihak  yang  dilayani,  yang  dapat  juga  disebut  masyarakat,  (3)Terjadinya  proses melayani-dilayani atau memberi menerima
Kemudian  Pendapat  Lovelock  dan  Wright  (2005:15)  mengemukakan  4 fungsi  inti  yang  harus  dipahami  penyedia  layanan  jasa,  yaitu:  (1)Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah tentang nilai dan kualitas jasa atau produk,  (2)Memahami  kemampuan  sumber  daya  dalam  menyediakan pelayanan, (3)Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas  yang  diinginkan  masyarakat  terwujud,  dan  (4)Memahami  fungsi lembaga  pelayanan  agar  nilai  dan  kualitas  jasa/produk  tercapai  dan  kebutuhan
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
setiap stakeholders terpenuhi.
Selanjutnya,  Zeithaml,  et  al.  (1990:20)  menyatakan  bahwa  kualitas pelayanan  ditentukan  oleh  dua  hal  yaitu expected  service dan preceived  ervice. Expected  service dan perceived  service ditentukan  oleh dimension  of  service  quality yang  terdiri  dari  10  (sepuluh)  dimensi  dan  kesepuluh  dimensi  kualitas pelayanan, kemudian Zeithaml, et. al, (1990:26) menyederhanakannya menjadi 5 dimensi  yang  dinyatakan  dengan SERVQUAL  dimensions, yaitu: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy.

## 6.  Disiplin Anggota Tentara Nasional  Indonesia (TNI)
Pengertian  disiplin  menurut  Siagian  (2003:305)  “Disiplin  diartikan  sebagai suatu  tindakan  pemimpin  untuk  mendorong  para  anggota  organisasi  kesatuan dalam  memenuhi  tuntutan  dengan  berbagai  ketentuan”.  Sedangkan  menurut Hasibuan  (2001:212)  menyatakan  bahwa  kedisiplinan  adalah  kesadaran  dan kesediaan  seseorang  mentaati  semua  peraturan  organisasi  dan  norma-norma sosial  yang  berlaku.  Ada beberapa  langkah  lain  yang  dapat  ditempuh  secara teratur  dan  berkesinambungan  sesuai  dengan  norma  dasar  keprajuritan  antara lain:
1. Penanaman  kesadaran  prajurit  akan  pentingnya  disiplin  dalam  kehidupan keprajuritan  dan  kemasyarakatan  yang  mensyaratkan  prajurit  akan  selalu menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan masyarakat.
2. Pemberian  pemahaman  (sosialisasi)  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan disiplin  keprajuritan  yang  berlaku  terhadap  prajurit  dan  keluarga  dengan dibarengi adanya suatu reward and punishment (penghargaan dan hukuman).

## Orisinilitas Penelitian Terdahulu
1. Penelitian Ancaman Pemberatan pada Jenis Hukuman Disiplin Militer sebagai upaya  pencegahan  pelanggaran  disiplin  prajurit  TNI,  oleh  Nurdin,  2019. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  tentang  ancaman hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
2. Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi Oleh: Eka Martiana Wulansari. Yang  membedakan  dari  penelitian  yang  akan  dilakukan,  melalui  teori  yang digunakan, lokasi penelitian serta fokus penelitian.
3. Penegakan Disiplin Guna meminimalisir tingkat pelanggaran disiplin anggota sesuai  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Disiplin  Militer  di Garnisun III Surabaya, oleh Rumadi, 2018. Yang membedakan dari penelitian yang  akan  dilakukan,  melalui  teori  yang  digunakan,  lokasi  penelitian  serta lokus penelitian.
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti

## Kerangka Pemikiran
Implementasi  kebijakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Implementasi Kebijakan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2014  tentang Hukum  Disiplin  Militer  di  Komando  Daerah  Militer  II  Sriwijaya.    Atas  dasar pemahaman peneliti maka kerangka pemikiran ini peneliti petakan pada gambar sebagai berikut:

## Gambar 2.3 : Kerangka Berpikir Penelitian

## Metode Penelitian
Desain penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Fokus  penelitian  adalah  untuk  menggambarkan  bagaimana menjalankan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014 tentang  Hukum  Disiplin  Militer  serta  kendala  yang  dihadapi.  Penentuan informan menggunakan teknik purposive , dimana hanya orang-orang atau pihak- pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Seperti :
1. Komandan dan Wakil Komandan POMDAM.
2. Kasi LIDKRIMPAMFIK, Kasi HARTIB
3. KASI IDIN dan Kasi RUSTAHMIL
4. LSM
Sumber  data  penelitian  ini  ada  2  macam  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah    data    yang    diambil  dari  sumber  pertama  di lapangan  yang  diperoleh  melalui  wawancara  terhadap  informan  yang  ditemui dilapangan,  sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  berupa  surat keputusan  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  Implementasi  Kebijakan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Hukum Disiplin Militer  di Polisi Militer   Kodam  II Sriwijaya, serta data dan informasi
Mengimplementasikan berbagai kegiatan sosialisasi  rencana  aksi dan  ketentuan  Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  25 Tahun  2014  Tentang Hukum Disiplin Militer di  Komando  Daerah Militer  II  Sriwijaya berjalan baik.
1. Kompetensi  dan  jumlah staf.
2. Rentang dan derajat pengendalian.
3. Dukungan   yang dimiliki.
4. Kekuatan organisasi.
5. Derajat  komunikasi  dan kebebasan komunikasi.
6. Keterkaitan dengan kebijakan Van Meter & Van Horn dalam Winarno (2007 :152) Implementasi Kebijakan  Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  25 Tahun  2014  Tentang Hukum Disiplin Militer  di  Komando Daerah  Militer  II Sriwijaya
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  beberapa  prosedur  yaitu  wawancara,  observasi  dan  studi kepustakaan
Pengujian  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik triangulasi yaitu  melalui: check,  re-check dan crosscheck terhadap  data  yang  diperoleh  dari teori, metodologi dan persepsi peneliti.
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada  3  (tiga)  komponen  utama  yaitu;  reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Polisi Militer Daerah Militer II Sriwijaya dengan waktu penelitian selama 6 bulan

## Pembahasan

## 1.  Gambaran Umum Polisi Militer
Saat  Tentara  Keamanan  Rakyat  (TKR)  terbentuk  pada  tanggal  5  Oktober 1945,  belum  tersedia  perangkat  hukum  atau  peraturan  yang  mengendalikan suatu  organisasi  bersenjata  atau  angkatan  perang.  Pada  tanggal  8  Desember 1945,  Markas  Tertinggi  TKR  memberi  petunjuk,  agar  tiap-tiap  Divisi  dibentuk Polisi  Tentara.  Akhir  Desember  1945,  Musyawarah  tingkat  Markas  Tertinggi TKR menetapkan pembentukan Markas Tertinggi Polisi Tentara (MTPT) dengan berada  langsung  di  bawah  Panglima  Besar  Jenderal  Sudirman. Tanggal  22  Juni 1946  bertempat  di  alun-alun  Yogyakarta,  Presiden  selaku  Panglima  Tertinggi meresmikan  satuan  Polisi  Tentara  setingkat  Divisi  dengan  nama  yang lengendaris  dan  bersejarah  “Divisi  Gajah  Mada”. Setelah  Divisi  Gajah  Mada diresmikan,  maka  segera  pula  dibentuk  Markas  Besar  Polisi  Tentara  (MBPT) yang  mengatur  kebijaksanaan  mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  Polisi Tentara secara keseluruhan.

## 2.  Pembahasan Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Disiplin  Militer  di  Komando Daerah Militer II Sriwijaya
Kebijakan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  25  Tahun  2014 tentang  hukum  disiplin  militer  di  Komando  Daerah  Militer  II  Sriwijaya penjatuhan  terhadap  pelanggaran  disiplin  militer  yang  dilakukan  oleh  anggota militer  dalam  penyelesaian  perkara  diserahkan  kepada  Atasan  yang  berhak menghukum.  Kewenangan  Ankum  yang  melekat  pada  jabatan  seorang Komandan  atau  Atasan.  Penyelesaian  Pelanggaran  Hukum  Disiplin  Militer sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 25  Undang-undang  Nomor  25 tahun 2014, yaitu:
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
a. Tidakan Disiplin Militer, dan
b. Hukuman Disiplin Militer
Dalam  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2014  terdapat  2  jenis pelanggaran yang terdiri atas:
a. Segala  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  perintah  kedinasan,  peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer
b. Perbuatan  yang  melanggar  Peraturan  Perundang-undangan  pidana  yang sedemikian ringan sifatnya.
Jenis hukuman Disiplin Militer terdapat dalam Pasal 9:
a. Teguran
b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan
c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 hari
Dalam  Tindak  Pidana  Militer,  Hukum  Pidana  Militer  adalah  bagian  dari hukum  positif,  Hukum  Pidana  Militer  disebut  dengan  Hukum  Pidana  khusus yang hanya berlaku bagi :
1. Prajurit Militer,
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit
3. Anggota  suatu  golongan  atau  jawatan  atau  badan  atau  yang  dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang
4. Seseorang  yang  tidak  termasuk  golongan  tersebut  tetapi  atas  keputusan Panglima  dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman  harus  diadili  oleh  suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
Prajurit  yang  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  maka  telah  melakukan pelanggaran  ketentuan  Hukum  Pidana  Militer  dan  Hukum  Pidana  Umum. Hukum  Pidana  Militer  bersumber  pada  KUHPM  dan  KUHP  serta  Undang- undang lainnya.
Sanksi  Disiplin  Prajurit  TNI  paska  reformasi  merupakan  sanksi  yang bersifat  administrasi  dan  menghilangkan  sanksi  pidana  untuk  hukum  disiplin. Penghilangan  sanksi  pidana  disini  merupakan  pembenahan  dalam  penegakan hukum  di  lingkungan  militer.  Sanksi  kedisiplinan  berbeda  dengan  sanksi pidana.  Sanksi  kedisiplinan  lebih  mengacu  kepada  hal-hal  administratif, sedangkan  sanksi  pidana  lebih  mengacu  kepada  perilaku  pihak-pihak  yang berdampak kepada publik secara umum. Sanksi administratif  bersifat preventif atau  pencegahan  bagi  setiap  prajurit  TNI  agar  tidak  melakukan  pelanggaran hukum.
Sanksi  administrasi  dalam  penegakan  hukum  disiplin  prajurit  TNI  paska reformasi bertujuan untuk:
a. menyadarkan  Prajurit  TNI  terhadap  kelalaian  tanggung  jawabnya  dan memberikan  semangat  serta  pemahaman  bagi  Prajurit  TNI  untuk  lebih menghargai peraturan yang berlaku;
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
b. memberikan  efek  jera.  Hal  tersebut  untuk  memperingatkan  prajurit  lainnya agar  tidak  melakukan  hal  serupa,  karena  sanksi  administrasi  bersifat  adil, berimbang, dan memiliki landasan hukum; dan
c. melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata  memberikan  hukuman  kepada  personel  tapi  lebih  banyak  ke pembinaan, sanksi administratif disiplin Prajurit TNI paska reformasi bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.
Prajurit TNI paska reformasi diterapkan berdasarkan tingkat pelanggaran disiplin  Prajurit  TNI  yang  bersifat  ringan,  sedang,  dan  berat.  Dikategorikan sebagai  Pelanggaran  disiplin  Prajurit  TNI  tingkat  ringan  apabila  yang menimbulkan  dampak  negatif  pada  kesatuannya.  Dikategorikan  sebagai Pelanggaran  disiplin  Prajurit  TNI  tingkat  sedang,  jika  menimbulkan  dampak negatif  pada  institusi  TNI.  Dikategorikan  sebagai  pelanggaran  disiplin  Prajurit TNI  tingkat  berat,  yang  menimbulkan  dampak  negatif  pada  pemerintah  dan negara. Sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi disiplin  sedang  berupa  penundaan  kenaikan  pangkat,  rawatan  kedinasan  bagi Prajurit  TNI  diberhentikan  sementara  dari  jabatan  dan  penurunan  pangkat setingkat  lebih  rendah  selama  1  tahun.  Sanksi  disiplin  berat  berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tugas Ankum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Menegakkan  hukum  di  lingkungan  militer  yang  berada  dibawah komandonya.
b. Bertanggungjawab atas setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran yang berada di bawah wewenang komandonya.
Wewenang Ankum di lingkungan TNI adalah sebagai berikut:
a.  Ankum  yang  berwenang  penuh  untuk  menjatuhkan  semua  jenis  hukuman disiplin  kepada  semua  Prajurit  yang  berada  dibawah  wewenang Komandonya, seperti:  (1)Teguran,  (2)Penahanan  Ringan  paling  lama  14  hari, dan (3)Penahanan Berat paling lambat 21 hari.
b. Ankum yang berwenang terbatas menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap Prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, kecuali terhadap  perwira  seperti:  1.Teguran,  2.Penahanan  Ringan  paling  lambat  14 hari, dan (3)Penahanan Berat paling lambat 21 hari.
c.  Ankum  yang  berwenang  sangat  terbatas  untuk  menjatuhkan  hukuman disiplin kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya, seperti: (1)Teguran, (2)Penahanan Ringan paling lambat 14 hari, dan (3)Penahanan Berat paling lambat 21 hari.
Menurut  Pasal  12  ayat  (1)  undang-undang  Nomor  26  Tahun  1997  atasan
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
yang berhak menghukum itu berwenang untuk:
a.  Melakukan  atau  memerintahkan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Prajurit yang berada di bawah komandonya;
b.  Menjatuhkan  hukuman  disiplin  terhadap  Prajurit  yang  berada  dibawah wewenang komandonya;
c.  Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.
Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer. Menurut Pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  tentang  Hukum  Disiplin  Prajurit  ABRI menyatakan  bahwa  “Untuk  menegakkan  tata  kehidupan  Angkatan  Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib  bersikap  dan  berlaku  disiplin”.  Disiplin  bagi  seorang  anggota  TNI merupakan suatu keharusan dan pola  hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin  bagi  Prajurit  diawali  dari  masa  pendidikan  dasar  keprajuritan. Pembinaan  dan  pengasuhan  merupakan  salah  satu  cara  pembentukan  disiplin bagi  prajurit.  Pola  pembinaan  diberikan  melalui  intensitas  kegiatan  disertai doktrin bagi anggota TNI. Disiplin pada hakikatnya merupakan:
a. Suatu  ketaatan  yang  dilandasi  oleh  kesadaran  lahir  dan  bathin  atas pengabdian  pada  nusa  dan  bangsa  serta  merupakan  perwuju  dan pengendalian  diri  untuk  tidak  melanggar  perintah  kedinasan  dan  tata kehidupan prajurit.
b. Sikap  mental  setiap  prajurit  yang  bermuara  pada  terjaminnya  kesatuan  pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
c. Ciri  khas  prajurit  Angkatan  Perang  Republik  Indonesia  dalam  melakukan tugasnya.
Dari  data  yang  diperoleh  di  dapat  dari  Komando  Daerah  Militer  II Sriwijaya menunjukan bahwa pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit  TNI  selama  3  tahun  terakhir  berupa  terlambat  apel,  rambut  gondrong (kotor  badan)  dan  Tidak  Hadir  Tanpa  Ijin  (THTI)  yang  dilakukan  pada  tahun 2019  yang  penyelesaian  perkaranya  dapat  diselesaikan  di  kesatuan  oleh Komandan selaku Ankum tanpa diserahkan ke pengadilan militer. Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang  menyebutkan  bahwa:  Militer,  yang  dengan  sengaja  melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:
ke-1, Dengan  pidana  penjara  maksimum  satu  tahun  empat  bulan,  apabila ketidakhadiran  itu  dalam  waktu  damai  minimal  satu  hari  dan  tidak  lebih lama dari tiga puluh hari.
ke-2, Dengan  pidana  penjara  maksimum  dua  tahun  delapan  bulan,  apabila ketidakhadiran  itu  dalam  waktu  perang  tidak  lebih  lama  dari  empat  hari.
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan  perbuatan  atau  tindakan  yang  termasuk  ke  dalam  tindak pidana  militer  karena  diatur  di  dalam  Pasal  86  KUHPM,  tetapi  di  dalam Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan  setiap  perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana  yang sedemikian  ringan  sifatnya  sehingga  dapat  diselesaikan  secara  hukum disiplin prajurit.
Dari  uraian  tersebut  diatas  bahwa  dalam  penjatuhan  setiap  anggota  yang melanggar aturan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran disiplin dan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ringan yaitu dibawah 3  bulan.  Semua  pelanggaran  atau  perbuatan  pidana  ringan  tersebut  dalam penyelesaiaannya  dilakukan  oleh  Ankum  dan  tidak  dilanjutkan  di  peradilan militer.
Potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Komando  Daerah  Militer  II Sriwijaya  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  sejalan  dengan  keterangan yang  diberikan  oleh  informan  dalam  penelitian  ini  juga  tidak  dapat  lepas  dari ketersediaan sarana penunjang. Staf atau personil yang ada di Komando Daerah Militer  II  Sriwijaya    pada  dasarnya  merupakan  sumber  daya  yang  paling esensial, karena banyak terjadi dalam pengimplementasian kebijakan yang gagal ternyata  dipengaruhi  oleh  kemampuan  personil  yang  kurang  handal.  Jumlah personil  yang  banyakpun  tidak  menjamin  suksesnya  suatu  implementasi kebijakan, apabila tidak dibarengi dengan keterampilan dan keahlian. Namun di sisi  lain  kekurangan  staf  juga  akan  menimbulkan  persoalan  yang  pelik  dalam implementasi kebijakan.
Persoalan  lain  dalam  pelaksanaan  kebijakan  adalah  faktor  sumber  daya anggaran. Pada dasarnya sumber daya  manusia  dalam mengimplementasikan Kebijakan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014  bukan merupakan alternatif jawaban terhadap kesulitan yang mungkin timbul, karena bagaimanapun  besarnya  dana,  bila  tidak  dibarengi  dengan  sistem  manajemen yang  baik,  akan  tetap  sulit  untuk  mencapai  efektifitas  implementasi  dari  suatu kebijakan.
Bila melihat beragam fenomena tersebut, terlihat bahwa pentingnya faktor sumber daya manusia pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dalam setiap aktivitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan manusialah yang merupakan pelaku  dan  penggerak  proses  mekanisme  dalam  sistem  pemerintahan.  Oleh sebab  itu,  agar  mekanisme  pemerintahan  tersebut  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan,  maka  manusia  atau  subyek  atau pelakunya harus baik pula.
Dimensi  sumber  daya  manusia  ini  memiliki  dua  karakteristik  yang  harus
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
dipenuhi agar mampu menjadi pelaksana kebijakan yang baik yaitu :
1) Terpenuhinya  jumlah  yang  cukup,  dimana  indikatomya  adalah  jumlah personil  dibandingkan  dengan  beban  kerja,  jumlah  kelompok  sasaran,  serta luas wilayah
2) Memiliki kemampuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan .
Kapabilitas  disini  meliputi  kemampuan  teknik,  kemampuan  manajerial, pemahaman mengenai substansi kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sikap/ perilaku (attitude), yaitu keinginan dan rasa tanggung jawab untuk keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  Hal  lainya  dari  aspek  sumber  daya  adalah  tersedianya informasi yang terwujud dalam dua bentuk yaitu: (1)kejelasan mengenai langkah tindakan  yang  harus  dilaksanakan  dan  (2)informasi  dalam  bentuk  data  yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  faktor  sumber daya, khususnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  25  tahun  2014  tentang  Hukum Disiplin  Militer  di  Komando  Daerah  Militer  II  Sriwijaya  merupakan  faktor penting.  Dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  pengelolaan alokasi  anggaran  untuk  pelayanan  publik  yang  baik  akan  dapat  membantu dalam melayani masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang ada.
Implementasi  Kebijakan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Disiplin  Militer  di  Komando  Daerah  Militer  II Sriwijaya  membutuhkan  dukungan  aparat  pelaksana  di  lapangan  sehingga dapat  mencapai  sasaran  atau  tujuan.  Aparat  pelaksana  yang  ada  di  lapangan mengetahui secara mendalam bagaimana suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan  efektif,  karena  mereka  lebih  mengetahui  apa  yang  menjadi  kebutuhan dari  masyarakat.  Pemahaman  situasi  dan  kondisi  masyarakat  membuat  aparat pelaksana  menjadi  diperhitungkan  dalam  mengimplementasikan  suatu kebijakan.
Dalam  penerapan,  setiap  anggota  TNI  yang  melanggar  disiplin  dilakukan oleh  Provos  untuk  melakukan  pemeriksaan,  baik  pelanggaran  disiplin  murni maupun  tidak  murni.  Apabila  terdapat  anggota  yang  melanggar  yang menangkap  Polisi  Militer,  maka  apabila  pelanggaran  tersebut  merupakan pelanggaran  disiplin  murni  atau  tidak  murni  wajib  untuk  menyerahkan  ke Provos  dan  apabila  terdapat  unsur  pidana  yang  ancamannya  diatas  3  bulan maka  anggota  tersebut  diserahkan  ke  Polisi  Militer  untuk  diteruskan  ke sidang militer.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses pemerintahan  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti

## Simpulan
1. Dalam  implementasi kebijakan  Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya,  penjatuhan  terhadap  pelanggaran  disiplin  yang  melanggar dilakukan oleh ankum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadan seluk beluk anak buahnya yang melanggar.
2. Setiap  anggota  TNI  yang  melanggar  baik  disiplin  maupun  pidana  ringan yang  ancaman  hukumannya  kurang  dari  3  bulan  selalu  melibatkan  Polisi Militer dan tidak melanjutkan penyelesaiaannya di peradilan militer. Bentuk dari  hukuman  bervariasi  yaitu  7  hari,  12  hari  dan  21  hari  yang  akan ditempatkan di ruangan khusus atau sel. Semua bentuk pelanggaran disiplin yang akan memeriksanya terletak pada tugas dari Provos dan apabila Polisi Militer  telah  mengetahui  ada  anggota  TNI  yang  melanggar  disiplin,  maka harus menyerahkan pada Provos pada kesatuan bertugas.
3. Dalam Pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik anggota TNI telah berjalan baik, hal ini dapat terlihat pada saat pelapor telah  diambil  keterangan  atau  diterima  laporan  polisinya,  laporan  tersebut diberikan kepada pelapor untuk dibaca kembali, dan ditanya apakah laporan yang dilaporkan sudah sesuai.
4. Pembinaan/  penyelenggaraan  pembinaan  dan  penegakan  disiplin  dan  tata tertib bagi anggota TNI yang melanggar disiplin dalam melayani masyarakat umum  telah  berjalan  baik,  sehingga  cermin  harapan  masyarakat  agar layanan  dapat  lebih  cepat,  lebih  mudah,  lebih  profesional,  dan  lebih transparan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

## Saran
Agar implementasi kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25  tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer  di  Komando  Daerah  Militer  II Sriwijaya    dapat  berjalan  secara  efektif  dan  membawa  hasil  sesuai  dengan harapan  maka  implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  25  tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer  di  Komando  Daerah Militer  II  Sriwijaya  sebagai  pelaksananya  perlu  melakukan  langkah-langkah sebagai berikut:
1. Sebagai input konseptual dalam pengembangan kebijakan   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer di Komando Daerah Militer II Sriwijaya perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut berkenaan dengan kebijakan yang ada untuk mendapatkan rekomendasi dan
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
arahan  untuk  perbaikan  dalam  kegiatan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik lagi.
2. Kedepan, agar Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer  di Komando Daerah Militer  II  Sriwijaya  dapat  menunjang  kegiatan  pelayanan  publik  yang  ada, maka    perlu      keinginan  dan  rasa  tanggung  jawab  untuk  keberhasilan pelayanan  penerimaan  pengaduan  dari  warga  masyarakat  tentang  Hal lainya dari aspek  sumber daya adalah tersedianya informasi yang terwujud dalam  dua  bentuk  yaitu:  (1)  kejelasan  mengenai  langkah  tindakan  yang harus  dilaksanakan  dan  (2)  informasi  dalam  bentuk  data  yang  berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

## Daftar Pustaka
Bardach,  E.  1977. The  Imlementation  Game,  What  Happen  After  A  Become  A  Law . Cambridge  Mass: MIT Press.
Edward  III,  George,  C.  1980, Implementing  Public  Policy .  Washington: Congressional  Quarterly Press.
Fredrickson, George. 1988. Administrasi Negara Baru . Jakarta: LP3ES
Grindle, Marille S. 1980. Polities and Policy Imlementation And  Public Policy In The Third Word. New Jersey : Princeton University Press.
Hasibuan,  SP.  Malayu.  2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Henry, Nicholas, 1998. Public Administration an Public Affairs. Eight New Edition
Patton, M. Q. 1987 .  How to Use Qualitative Methods in Evaluation . California: Sage Publications, Inc.
Pfiffner&  Robert  V.  Presthus.  1967. Public  Administration. New  York,  Ronald Press Co.
Presman, J. & Wildavsky A. 1979. Imlementation . California: Berkeley University.
Siagian, S.P. ( 2003 ). Teori dan Praktek Kepemimpinan . Jakarta: Rineka Cipta.
Tahjan, 2007. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahaan Universitas Padjadjaran.
Wahab,  A,A.  2004. Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  KeImplementasi Kebijaksanaan Negara ,  Jakarta:  Bumi Aksara.
Tuta Herawati, Harry Sepga Nanda, Maryanto Tri Saputra, Rika Yuliarty, Endang Widayanti
Zeithaml,  Valarie  A-Parasuraman  A.and  Beryy,  Leonard  L.  1990. Delivering Service Quality: Banlancing  Custumer Perceptinon and Expectations . New York: The Pree Press
Zamzam,  F.,  &  Aravik,  H.  (2016). Manajemen  SDM  Berbasis  Syariah .  Bogor:  CV. RWTC Success.

## Peraturan Terkait
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer