## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## THE ROLE OF SPORTS FUND AND BUSINESS MANAGEMENT INSTITUTIONS (LPDUK) IN MANAGING NON-TAX STATE REVENUES (PNBP) FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS INDUSTRY
PERAN LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN (LPDUK) DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
Alfisa Triatmoko 1 , Kumba Digdowiseiso²
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 2

## ABSTRACT
The Indonesian government has implemented the Reinventing Government paradigm to improve  public  services.  The  paradigm  focuses  on  innovation  and  adaptability  to  the changing  needs  of  the  population.  This  article  uses  a  qualitative  approach  using  a literature study. The author tries to explain the concept  of  rediscovering the role and function of the Sports Fund and Business Management Institution (LPDUK) with BLU status at the Ministry of Youth and Sports in managing Non-Tax State Revenue (PNBP) in the context of developing the sports industry.The role of government in public services includes  directing  public  services,  advancing  public  interests,  fostering  aspirations, generating  potential,  coordinating  activities,  fostering  cooperation,  and  ensuring community welfare. The government is seen as a fixed entity that does not change, but rather adapts to the changing political and technological landscape. The Public Service Agency (BLU) is a key component of this paradigm, combining government and public service functions. BLUs are government agencies that provide public services without requiring government intervention. BLU is also called Non-Tax State Revenue (PNBP) in the APBN structure.
Keywords: LPDUK, BLU, PNBP, Ministry of Youth and Sports

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  paradigma  Reinventing  Government  untuk meningkatkan pelayanan publik. Paradigma tersebut sejatinya berfokus pada inovasi dan kemampuan  beradaptasi  terhadap  perubahan  kebutuhan  penduduk.  Artikel  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan.  Penulis berusaha menjelaskan konsep menemukan kembali peran dan fungsi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) yang berstatus BLU pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam konteks pengembangan  industri  olahraga.Peran  pemerintah  dalam  pelayanan  publik  meliputi mengarahkan pelayanan publik, memajukan kepentingan umum, menumbuhkan aspirasi, membangkitkan  potensi,  mengkoordinasikan  kegiatan,  membina  kerjasama,  dan menjamin  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  dipandang  sebagai  entitas  tetap  yang tidak berubah, melainkan beradaptasi dengan lanskap politik dan teknologi yang terus berubah. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan komponen kunci dari paradigma ini, yang menggabungkan fungsi pemerintah dan pelayanan publik. BLU merupakan lembaga pemerintah  yang  memberikan  pelayanan  publik  tanpa  memerlukan  campur  tangan pemerintah. BLU disebut juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam struktur APBN.
Kata Kunci: LPDUK, BLU, PNBP, Kementerian Pemuda dan Olahraga

## PENDAHULUAN
Negara  berkewajiban  melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam  kerangka  pelayanan  publik.  Hal ini  merupakan  amanat  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pemerintah  wajib  membangun kepercayaan  masyarakat  atas  pelayanan publik  yang  dilakukan  agar  mampu memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat  sebagaimana  diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut Osborne dan  Gaeblaer  (1992)  salah  satu  cara membangun kepercayaan publik tersebut adalah  melalui  inovasi  mewirusahakan pemerintah dalam paradigma baru yang dikenal  dengan  paradigma Reinventing Government .
Kerangka Pikir ini muncul dengan runtuhnya Tembok Berlin di tahun 1990 sekaligus  paradigma  lama  tentang pemerintahan.  Paradigma  lama  selalu beranggapan bahwa pemerintahan adalah government as something fixed (pemerintahan  itu  bersifat  baku) dan something that does not change (pemerintahan  itu  tidak  bisa berubah).  Pemerintah  identik  dengan kekakuan  birokrasi  dalam  melayani masyarakat.
Padahal, pemerintah sepatutnya secara konstan terus berubah dan beriringan mengikuti alur perkembangan pola pikir dan teknologi. Pemerintah  dituntut  untuk  terus  adaptif terhadap  perkembangan  jaman  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Salah satu konsep dari Reinventing Government adalah penerapan mewirausahakan Pemerintah yang dikenal  dengan  istilah Enterprising
Government .  Konsep  ini  menjelaskan pengembangan  semangat  berwirausaha dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Dalam memaksimal pelayanan
masyarakat  agar  dapat  bersaing  dengan sektor  bisnis,  pemerintah  mempunyai wakil  atau  agen  dalam  menjalankan konsep Enterprising the Government tersebut .
Agen  itu  adalah  Badan  Layanan Umum atau BLU. Konsep BLU berbeda dibanding  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN).  Pada  BUMN,  pemerintah menyertakan  modalnya  dan  kekayaan BUMN tersebut dipisahkan dari kekayaan  Negara.  Sedangkan  di  BLU, semua  asetnya  merupakan  bagian  dari kekayaan negara. Pendapatan BLU juga dianggap  sebagai  Pendapatan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  dalam  struktur Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN). Dengan demikian BLU tetap merupakan bagian utuh Pemerintah.
Terminologi BLU mulai masuk ke ranah  publik  sejak  kelahiran  Undang- Undang  No.  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  terutama  pasal 68-69  tentang  Pengelolaan  Keuangan
Badan Layanan Umum. Dalam peraturan tersebut, definisi Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai Instansi di Lingkungan  pemerintah  yang  dibentuk untuk  memberi  pelayanan  kepada masyarakat  berupa  penyediaan  barang dan/  atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan produktivitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  mengandung  makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan  setiap  warga  negara  melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak  sipil  setiap
warga  negara  atas  barang  publik,  jasa publik, dan pelayanan administrasi.
Menurut  H.A.  Muin  Fahmal, pejabat  administrasi  selaku  pelaksana kebijakan  politik  negara  mempunyai wewenang  sebagaimana  diperintahkan undang-undang.  Berfungsi  memimpin masyarakat, mengendalikan pemerintahan, memberi petunjuk, menghimpun  aspirasi,  menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan  kegiatan,  membuka kesempatan, memberi kemudahan, mengawasi, menilai, mendukung, membina,  melayani,  mendorong,  dan melindungi  masyarakat.  Hakikat  fungsi pemerintah (pejabat administrasi) adalah sebagai pelayan masyarakat. Sementara menurut Mediya Lukman, institusi penyelenggara layanan  publik  dapat  digolongkan  ke dalam  3  (tiga)  bentuk  yakni  institusi birokrasi  biasa  dengan  derajat  otonomi dan kemandirian yang terbatas atau tidak ada sama sekali, BLU/D sebagai institusi yang  semi  otonom,  dan  BUMN/D sebagai  institusi  publik/negara  yang benar-benar  otonom  dalam  mengelola setiap  sumber  daya  dan  pembuatan keputusan.
Dalam
perkembangan selanjutnya  setelah  keluarnya  Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial, dan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  maka ditambahkan  1  (satu)  bentuk  lagi institusi  penyelenggara  layanan  publik yang memiliki otonomi dan diskresi jauh lebih besar daripada institusi /organisasi publik yang berbentuk BLU yaitu BPJS dan PTN badan hukum.
Dari beberapa institusi penyelenggara  layanan  publik  tersebut, yang  cukup  menarik  untuk  diamati  dan dikaji  lebih  mendalam  adalah  dalam bentuk  Badan  Layanan  Umum  (BLU). Hal  itu  berawal  dari  adanya  suatu pemikiran  bahwa  setelah  berlakunya
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara hanya  diatur  adanya  2  (dua)  bentuk BUMN  saja  yaitu  Perusahaan  Umum (Perum)  dan  Perusahaan  Perseroan (Persero), sedangkan bentuk Perusahaan Jawatan  (Perjan)  tidak  dikenal  lagi karena Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor  19  Tahun  2003  tentang  BUMN menyatakan bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini berlaku  semua  BUMN  yang  berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) harus telah diubah  bentuknya  menjadi  Perusahaan Umum  (Perum)  ataupun  Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya keberadaan Perusahaan Jawatan (Perjan) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan  pelayanan  umum tanpa  bermaksud  mencari  keuntungan digantikan  oleh  Badan  Layanan  Umum (BLU), kalau dapat dikatakan demikian. Konsep  penyelenggaraan  layanan publik  dalam  bentuk  Badan  Layanan Umum (BLU) didasarkan pada Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum, walaupun juga didukung  oleh  berbagai  peraturan perundang-undangan lainnya yaitu
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara;  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan  Negara;  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik;  maupun  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Badan  Layanan  Umum  menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  adalah  Instansi  di  lingkungan Pemerintah  yang  dibentuk  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat  berupa  penyediaan  barang
dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan produktivitas Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut  ditegaskan  bahwa  pelayanan kepada  masyarakat  tersebut  diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa. Selain itu juga dinyatakan bahwa kekayaan  Badan  Layanan  Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, maka  penulis  dalam  artikel  ini  akan menjelaskan  secara  spesifik  bagaimana peran  dan  fungsi  Lembaga  Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK)  yang  berstatus  BLU  pada
Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga dalam  pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  dalam  konteks pengembangan industri olahraga.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode kualitatif  serta  menggunakan  studi kepustakaan  sebagai frame tulisan. Penulis  berusaha  menjelaskan  konsep menemukan  kembali  peran  dan  fungsi Lembaga  Pengelola  Dana  dan  Usaha Keolahragaan  (LPDUK)  yang  berstatus BLU  pada  Kementerian  Pemuda  dan Olahraga dalam pengelolaan Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dalam konteks pengembangan industri olahraga, yang  berdasarkan  atas  informasi  yang diperoleh  dari  tulisan  ilmiah,  jurnal, koran dihubungkan dengan teori sumber daya  manusia  aparatur  sebagai  variabel tunggal ( mono variabel ) sehingga dapat menghasilkan  sebuah  pernyataan  dan kesimpulan yang komprehensif.
I. HASIL

## DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Pendapatan BLU dianggap sebagai
Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  dalam  struktur  APBN.  Dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  tahun  2018,  untuk  pertama kalinya  Pendapatan  Negara  melampaui target. Hal ini tidak lepas dari kontribusi pendapatan  BLU  yang  mencapai  55 triliun  Rupiah.  Sebagai  bagian  dari PNBP,  pendapatan  BLU  hanya  kalah dengan Penerimaan Migas dan Penerimaan  PNBP  lainnya,  dimana penerimaan  Migas  meningkat  akibat kenaikan  harga  minyak  mentah  dunia. Pendapatan  BLU  sendiri  di  tahun tersebut  tumbuh  13  %  dari  tahun sebelumnya serta jauh di atas target yang dicanangkan  yaitu  43  Triliun  rupiah. Ketika Penerimaan Perpajakan di tahun tersebut  belum  mampu  mencapai  target penerimaan  atau  sekitar  94%,  PNBP memang muncul sebagai tokoh protagonis  dalam  raihan  pendapatan yang melampaui target. Kontribusi Total PNBP mencapai 407 Triliun rupiah atau
147%  dari  target  yang  dicanangkan sehingga memberikan daya ungkit yang signifikan  terhadap  terpenuhinya  target penerimaan Negara.
Pendapatan  BLU  didominasi  oleh Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada  Masyarakat  sebesar  Rp28,7 Triliun  dan  Pengelolaan  Dana  Khusus untuk  Masyarakat  Rp17,6  Triliun. Kedua  sektor  tersebut  juga  menjadi sektor  utama  pendapatan  di  tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan di tahun 2018. Sementara di di tahun 2019, pendapatan  BLU  juga  menunjukkan tanda  yang  baik.  Sampai  dengan  paruh pertama tahun 2019, realisasi
pendapatan  BLU  mencapai  21  Triliun dan 44 % dari target yang dicanangkan.
Jumlah ini naik 2.5 % dari periode yang sama di tahun 2018.
Tahun  2025  Pendapatan  BLU diproyeksikan  akan  mencapai  85.2 Triliun Rupiah dan berkontribusi sebesar 26% dari total PNBP di tahun tersebut. Kondisi  ini  tentu  memberikan  sinyal positif  bagi  potensi  pendapatan  Negara di  masa  mendatang  karena  BLU  terus beradaptasi  dan  berkembang  seiring dengan mindset fleksibilitas  keuangan yang  dianut.  Fleksibilitas  Keuangan tentu  dibutuhkan  dalam  menghadapi tantangan  globalisasi  yang  fluktuatif. Proteksisme  dan  perang  dagang  yang akhir-akhir  ini  menghantui  perlu  di antisipasi dari dalam dengan memperkuat  otot-otot  fondasi  ekonomi melalui  pengembangan  SDM  (Sumber Daya  Manusia).  Pidato  Presiden  dalam acara Kenegaraan menyambut HUT ke- 74  semakin  meyakinkan  kepentingan pengembangan  SDM  tersebut.  Presiden Joko  Widodo  menegaskan  Indonesia tidak  gentar  menghadapi  persaingan global.
SDM  yang  unggul  memiliki kreativitas, inovasi, dan kecepatan untuk bersaing secara global sehingga mampu melompati bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini sejalan dengan tema APBN 2020 yaitu SDM Unggul. Untuk meningkatkan  daya  saing  nasional adalah  peningkatan  kualitas  Sumber
Daya  Manusia  (SDM),  sebagai  modal memasuki era ekonomi berbasis digital. Di  sinilah  peran  BLU  menjadi  penting sebagai wakil pemerintah yang langsung melayani  masyarakat  dalam  berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan
ekonomi  untuk  membentuk  SDM  yang kompeten. Optimalisasi pelayanan BLU menjadi  kunci  pemerintah  untuk mengakselerasi pembentukan SDM yang unggul dan berdaya saing Internasional. Untuk  meraih  tujuan  utamanya,
Pemerintah  memang  perlu  menjawab tantangan  globalisasi.  Dinamisasi  dan persaingan global tentu tidak bisa hanya dihadapi  dengan  kekakuan  birokrasi. Perlu  adanya  entitas  pemerintah  yang mampu  bergerak  dinamis  dan  efektif untuk menjawab tantangan tersebut. Itu lah mengapa, BLU muncul dan menjadi wakil  pemerintah  dalam  menjawab tantangan  tersebut.  Sejak  ditetapkannya Undang-Undang  No.  1  tahun  2004, jumlah  BLU  terus  meningkat  dan semakin berkembang di Indonesia. Pada tahun  2019,  jumlah  BLU  Pusat  di Indonesia  adalah  234  BLU,  terdiri  dari BLU  pendidikan,  Kesehatan,  Pengelola Dana,  Pengelola  Kawasan  dan  BLU Barang  Jenis  lainnya.  BLU  tumbuh sebagai  instansi  yang  luwes,  dan diharapkan mampu beradaptasi terhadap kondisi globalisasi maupun masyarakat. BLU berprinsip pada praktek bisnis yang sehat, efisiensi ekonomi, dan produktifitas.
Dalam  diskursus  administrasi publik, tercetus sebuah teori agensifikasi yang bisa digunakan untuk menganalisis peranan  sebuah  Badan  Layanan  Umum (BLU) berdasarkan Undang-Undang No. 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara  dan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara. Teori tersebut  mengatur secara tegas peran pemerintah selaku regulator dan  peran  pemerintah  sebagai  manajer. Pemerintah  ( principel )  bertindak  untuk menyusun  regulasi  dan  bagian  dari pemerintah  ( agen )  berperan  untuk merencanakan, mengelola dan menggunakan sumber daya operasionalnya.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005
Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  (BLU)  mempertegas peran  dan  fungsi  BLU  sebagai  satuan kerja  yang  bertindak  atas  nama pemerintah  untuk  fokus  merencanakan, mengelola  dan  menggunakan  sumber daya secara efektif dan efisien. Maka, sebagai bentuk pengejawantahan dari Teori Agensifikasi  itulah  dibentuk  Badan Layanan  Umum  (BLU),  yang  secara umum  memberikan  pemahaman  bahwa adanya pemisahan atau dikotomi antara fungsi  kebijakan  (regulator)  dengan fungsi  pelayanan  publik  dalam  struktur organisasi  pemerintah.  Fungsi  pertama sebagai regulator atau kebijakan dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan yang  kedua  adalah  kantor-kantor  yang melaksanakan tugas pelayanan. Merujuk kepada teori agensifikasi, maka idealnya seorang  Menteri/Pimpinan  Lembaga memberikan  mandat  dalam    dalam sebuah  bentuk  kontrak  kinerja  kepada Kepala  Eksekutif  Badan  Pelayanan Umum  dalam  melaksanakan  satu program  atau  beberapa  program  sejenis yang  akan  dikelola  secara  professional. Dalam  penjelasan  umum  Peraturan
Pemerintah/PP  Nomor  23  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan
Layanan Umum secara explisit menjelaskan,  BLU  tidak  hanya  sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan  Negara  namun  juga  sebagai wadah baru bagi pembaruan manajemen keuangan  sektor  publik  ( public  sector reform in financial managements ).
Berdasarkan  hal  itu,  maka  demi memudahkan pemahaman tentang aplikasi  dari  teori  agensifikasi  ini diambil contoh  tentang peran dan fungsi sebuah  Badan  Layanan  Umum  (BLU) yang ada di bawah Kementerian Pemuda dan  Olahraga  (Kemenpora),  yaitu
Lembaga  Pengelola  Dana  dan  Usaha Keolahragaan  (LPDUK)  yang  dibentuk berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/272/M.KT.01/2017  tanggal  12  Mei 2017  tentang  Pembentukan  Unit  yang Menangani Pengelolaan Dana Keolahragaan,  dan  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  433/KMK.05/2017 tentang  Penetapan  Lembaga  Pengelola Dana  dan  Usaha  Keolahragaan  pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagai  Instansi  Pemerintah  yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum, organisasi dan tata kerja LPDUK diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pemuda  dan Olahraga No 22/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDUK yang disahkan  pada  6  Nopember  2017. Lembaga ini menjalankan fungsi sebagai perencana kebutuhan dan pengembangan  usaha  olahraga,  serta pelaksanaan  dan  pengembangan  event dan  industri  olahraga.  Sejak  2005, Pemerintah  sejatinya  telah  berupaya untuk  mendukung  olahraga  nasional menuju kemandirian pendanaan, dengan ditetapkannya  UU  3/2005  tentang
Sistem  Keolahragaan  Nasional  dan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. PP tersebut mengamanatkan pembentukan  suatu  lembaga  (badan usaha)  yang  dapat  mengelola  dana keolahragaan.  Dana  yang  dikumpulkan oleh  lembaga  tersebut  bersumber  dari berbagai  usaha  yang  terkait  dengan keolahragaan  seperti,  penyelengaraan event/pekan/festival olahraga, penjualan tiket,  sponsorship,  penjualan  suvenir, transfer atlet, konsultasi, dan penyewaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana  diatur  dalam  PP  tersebut. Walaupun  menyebutkan  bahwa  bentuk lembaga  yang  mendukung  pendanaan keolahragaan  tersebut  adalah  badan usaha dan bukan Badan Layanan Umum (BLU),  secara  karakteristik,  lembaga
yang tepat dalam mendukung pendanaan olahraga nasional sebagaimana diamanatkan dalam PP 18/2007 seharusnya tidak mengutamakan pencarian  profit  dan  lebih  kental  misi sosialnya  dibandingkan  misi  bisnisnya, namun  tetap  akuntabel,  transparan,  dan berkinerja  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  maka bentuk  BLU  lebih  tepat  untuk mendukung amanat PP tersebut.
Pembentukan LPDUK, merupakan langkah  awal  dalam  mewujudkan kemandirian pendanaan olahraga nasional  yang  juga  dipicu  oleh kebutuhan dalam penyelenggaraan Asian  Games  XVIII.  Dalam  jangka pendek,  LPDUK  ditujukan  untuk mendukung  pelaksanaan  Asian  Games XVIII. Dalam implementasinya,

## LPDUK bekerjasama dengan INASGOC
( Indonesian  Asian  Games  Organizing Committe ),  panitia  pelaksana  Asian
Games  XVIII.  Status  BLU  LPDUK sangat  diperlukan  untuk  mengelola PNBP yang timbul dari pelaksanaan even t olahraga tersebut dan membelanjakannya  untuk  keperluan Asian Games XVIII. Selanjutnya dalam jangka  panjang,  layanan  LPDUK  dapat dikembangkan  untuk  mengelola  usaha keolahragaan  sebagaimana  ditetapkan dalam PP 18/2007 tersebut. Pada perencanaan awalnya LPDUK dibentuk dalam rangka pengelolaan pendapatan komersial yang diperoleh Panitia Penyelenggaraan Asian  Games  XVIII  Tahun  2018. Dengan mempertimbangkan kesinambungan layanan di satu sisi, dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan. LPDUK
kemudian  dibentuk  dengan  ruang lingkup  dan  tujuan  yang  lebih  luas sebagai  lembaga  yang  didedikasikan untuk pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari masyarakat  dan  industri  olahraga  agar dapat  lebih  optimal  dalam  mendukung
upaya pengembangan
kegiatan keolahragaan  di  Indonesia.  LPDUK sebagai  instansi  pemerintah  yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan  Layanan  Umum  (PK-BLU), melalui  perencanaan  dan  penganggaran yang baik, LPDUK melakukan kegiatan sebagai lembaga khusus yang akuntabilitas tinggi dan dibentuk dalam rangka  memberikan  layanan  yang profesional  di  bidang  pengelolaan  dana dan  usaha  keolahragaan  di  Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, layanan  yang  diselenggarakan  oleh
LPDUK adalah: 1. Layanan Pengelolaan Dana Keolahragaan,  yang  terdiri  dari kegiatan berikut: a. Penghimpunan dana dari masyarakat; b. Penempatan dan investasi dana;
c. Penyaluran dan pemanfaatan dana.
2. Layanan  Usaha  Keolahragaan,  yang terdiri dari kegiatan berikut: a. Kerjasama penyelenggaraan event  olahraga  (sponsor,  tiket, dan pendapatan komersial lainnya); b. Keagenan olahraga; c. Pendayagunaan sarana dan prasarana olahraga.
Dalam  rangka  memiliki  pondasi yang kokoh dan kuat, LPDUK didirikan melalui  dasar  dan  landasan  yang  jelas dan  diatur  oleh  negara  sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Adapun dasar dan landasan terbentuknya LPDUK antara lain: 1. Peraturan  Menteri  Pemuda  dan Olahraga (Permenpora) Nomor: PER13/MENPORA/V/2017  Tanggal 17 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /KMK.05/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan Lembaga
Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 92/PMK.05/2011  Tanggal  23  Juni 2011  tentang  Rencana  Bisnis  dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 20/PB/2012  Tanggal  23  Mei  2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Anggaran. Sejalan dengan tugas dan fungsinya,  maka  visi  organisasi  BLU
LPDUK adalah menjadi Lembaga yang Profesional  dan  Akuntabel  dalam Pengelolaan Dana dan Penyelenggaraan Usaha  Keolahragaan  di  Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi  BLU  LPDUK  diuraikan  sebagai berikut:
1. Mendorong  peran  serta  masyarakat dan industri olahraga dalam pendanaan keolahragaan; 2. Mengembangkan potensi usaha keolahragaan; 3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana keolahragaan; 4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana keolahragaan. Pembentukan  LPDUK  menjadi langkah  awal  dalam  mewujudkan kemandirian pendanaan olahraga nasional yang keberadaanya dipacu oleh kebutuhan sebuah BLU dalam penyelenggaraan  Asian  Games  XVIII Tahun  2018.  Dengan  kata  lain,  dalam jangka pendek, LPDUK ditujukan untuk mendukung  pelaksanaan  Asian  Games 2018.  Yaitu  bekerjasama  dengan INASGOC dalam mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang  timbul  dari  pelaksanaan  event olahraga tersebut dan
membelanjakannya  untuk  keperluan Asian Games edisi ke-18. Dalam jangka panjang, layanan LPDUK dapat dikembangkan  untuk  mengelola  usaha keolahragaan  sebagaimana  digariskan dalam  PP  18/2007,  bukan  hanya  Asian Games 2018. Dana yang bisa dikumpulkan  bersumber  dari  berbagai usaha yang terkait dengan keolahragaan seperti,  penyelengaraan  acara  olahraga, penjualan  tiket,  sponsorship,  penjualan suvenir,  transfer  atlet,  konsultasi,  dan penyewaan  sarana  dan  prasarana olahraga.
Dari  tahun  2016  s.d  2020, anggaran Kemenpora mengalami pertumbuhan  rata-rata  sebesar  10,0 persen, diluar anggaran yang diperuntukkan  bagi  penyelenggaran Asian  Games  dan  Asian  Para  Games pada tahun 2018. Peningkatan signifikan terjadi  pada  selama  periode  2015-2018 karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah  penyelenggaraan  Asian  Games dan Asian Para Games.
Di  tahun  2020  sebagian  besar anggaran  digunakan  untuk  mengurangi beban masyarakat terdampak Covid-19. Pada  tahun  2020,  Pemerintah  melalui Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga membuat kebijakan diantaranya:
a. perubahan  mekanisme  kerja  ASN dengan penerapan sistem Work From Home (WFH);
b. Training  Center  untuk  cabang olahraga  tetap  berjalan,  seperti bulutangkis,  angkat  besi,  bola  voli, panahan  serta  sepakbola.  Khusus sepakbola, dalam rangka mendukung persiapan tim nasional yang tangguh untuk  mengikuti  FIFA  World  Cup U20 tahun 2021;
c. Penundaan  event  olahraga  nasional seperti  PON  dan  Peparnas  Papua  ke tahun 2021;
d. Pembinaan  atlet  PPLP  dan  PPLM yang melakukan kegiatan belajar dan
latihan jarak jauh dari rumah masing- masing secara virtual;
e. Webinar untuk  berbagai  bentuk pelatihan kepemudaan dan kepramukaan; f. Dukungan  pemberian  masker  dan vitamin  untuk  para  relawan  pemuda dan  serta  peralatan  latihan  bagi  atlet yang  masih  menjalani  latihan  di rumah;
g. Peningkatan budaya olahraga melalui program  Senam Stay  At  Home dan lain-lain.
Selanjutnya, pada tahun 2021 pagu anggaran  Kemenpora  sebesar  Rp. 2.322,8  miliar,  bersumber  dari  Rupiah Murni  (98,5  persen),  dan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  (1,5 persen).  Dari  total  anggaran  tersebut, sebanyak  5,1  persen  untuk  belanja pegawai,  94,2  persen  untuk  belanja barang,  dan  0,7  persen  untuk  belanja modal.  Dibandingkan  dengan  tahun 2020,  anggaran  tersebut  mengalami kenaikan  Rp.  1.149,1  miliar.  Kenaikan tersebut digunakan untuk event olahraga tahun 2020 yang ditunda ke tahun 2021 seperti  PON  dan  Peparnas  Papua  dan Olympiade  Tokyo,  penyelenggaraan FIFA World Cup U-20, serta pembinaan sentra kepemudaan dan keolahragaan di Cibubur.
Pada tahun 2021, Kemenpora akan melanjutkan kegiatan prioritas, Program
Kepemudaan antara lain: a. Fasilitasi Pemuda kader kewirausahaan pemuda kepada 5.000 orang;
b. Fasilitasi  Pemuda  Kader  dalam
Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian,  Kesukarelawanan,  dan Kepeloporan  Pemuda  dengan  target sebesar 1.800 orang; c. Fasilitasi  Pemuda  Kader  dalam Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkoba  dengan target 1.500 orang, d. Fasilitasi Pengelola Organisasi Kepemudaan dalam Pelatihan Manajemen  Organisasi  Kepemudaan dengan target 6.150 orang. Sedangkan Program Keolahragaan dengan output prioritas antara lain:
a. Kampanye  Olahraga  Tradisional, Lansia,  Penyandang  Disabilitas  dan Olahraga di Lembaga Pemasyarakatan dengan target 11.274 orang; b. Fasilitasi Peserta PPLP/PPLM Dalam Pembinaan dan Pengembangan sebanyak 1.231 orang; c. Pembinaan  Olahragawan  Andalan Nasional  Berbasis  Cabang  Olahraga Olimpiade/Paralimpiade yang Difasilitasi sebanyak 1.000 orang; d. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Keikutsertaan  Pada  Kejuaraan  Multi Event  Olahraga  Prestasi  di  Tingkat
Regional  dan  Internasional  dengan target yaitu 4 event, yakni Olimpiade dan  Paralimpiade  Tokyo  2021,  dan SEA Games dan ASEAN Para Games Vietnam 2021;
e. Fasilitasi penyelenggaraan dan sarana pertandingan  PON  dan  Peparnas Papua yang diundur dari tahun 2020 ke tahun 2021 ;
f. Fasilitasi  penyelenggaraan  FIFA
World Cup U-20 tahun 2021.
Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/m edia/15867/buku-iii-himpunan-rka-kl- ta-2021.pdf Sebagai agen pemerintah,   kontribusi  BLU  cukup strategis.  Kontribusi  nyata  yang  telah dilakukan  oleh  BLU  bagi  pelayanan
publik terangkum dalam Laporan Monev Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU)  tahun  2018.  Kontribusi  tersebut antara  lain    dalam  bidang  Pendidikan, Kesehatan, UMKM, Pengelolaan Kawasan/Aset, Infrastruktur IT Nasional, Ketahanan  Energi,  Ketahanan  Pangan
Hewani.
Selain  kontribusi  yang  telah disebutkan,  BLU  juga  berkontribusi dalam  proyek  strategis  Nasional  antara lain  pembangunan  serat  optik  Palapa Ring,  program  penyelenggaran  Asian Games 2018, pembangunan infrastruktur dan  lain  sebagainya.  Kontribusi  inilah yang  perlu  terus  ditingkatkan  untuk mewujudkan tujuan utama pemerintah.
Penulis  berargumen  bahwa  peran LPDUK  sebagai  BLU  Kemenpora sangat penting dan strategis, khususnya dalam  membantu  pelaksanaan  berbagai event olahraga yang menunjang kemajuan industri olahraga. Fakta yang tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  suksesnya pengelolaan  dana  Asian  Games  2018 tidak  bisa  lepas  dari  peran  dan  fungsi LPDUK.  Dukungan  LPDUK  dalam setiap  event  olahraga  merupakan  upaya meningkatkan  prestasi  dan  industri olahraga  nasional,  terlebih  dengan Indonesia  menjadi  tuan  rumah  Piala Dunia  U-20  tahun  2021  kerjasama LPDUK  dengan  semua  instansi  terkait pengelolaan dana sponsorship dan hibah dalam  rangka  peningkatan  prestasi  dan industri  olahraga  di  Indonesia  semakin meningkat.
Di saat yang sama, sebagai satker
Pemerintah,  BLU  harus  memiliki pengawasan dari pemerintah,
manajemen  yang  profesional,  keuangan yang  transparan,  dan  SDM  yang kompeten.  Artinya  BLU  memang  tetap mencari  pendapatan,  tetapi  BLU  harus melayani  masyarakat  dengan  pelayanan yang tinggi dengan tetap berjalan dalam koridor  instansi  pemerintah  dengan
kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya.  Untuk  itu,  sangat  diperlukan dukungan penuh setiap elemen masyarakat dan pemerintah. Hasil  kinerja  BLU  yang  optimal pasti  akan  mampu  meningkatkan  SDM Indonesia  yang  tangguh  dan  unggul  di tingkat  global.  BLU  menjadi  strategi dalam  menjawab  tantangan  globalisasi pelayanan  publik  sekaligus  mampu meraih tujuan mulianya, yaitu kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## PENUTUP
Kesimpulan Badan  Layanan  Umum  (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah  yang  dibentuk  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat  berupa  penyediaan  barang dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan produktivitas (Pasal 1 ayat 23 UU No. 1
Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara).  Selanjutnya  pasal  68  ayat  (1) menyatakan  tujuan  pembentukan  BLU yaitu  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Dengan  kata  lain pemerintah  ingin  menjadikan  BLU sebagai  organisasi  yang custumer- oriented,  not-for-profit  oriented  dan outcome-oriented.  Customer  oriented adalah  suatu  organisasi  yang  peka  atas kebutuhan  pelanggan  sehingga  produk dan atau jasa yang dijual selalu ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.  Organisasi not-for-profit-
oriented yaitu  organisasi  yang  dikelola bukan  dalam  rangka  mencari  laba dimana  pendapatan  yang  diperoleh semata-mata  untuk  peningkatan  mutu pelayanan  sehingga  bermanfaat  bagi pengguna  akhir  layanan.  Sedangkan
outcome-oriented adalah suatu pengelolaan  organisasi  yang  dikelola yang  lebih  mengutamakan  pencapaian hasil  yang  diharapkan.  Secara  konsep, pembentukan  BLU  telah  dilandasi prinsip  yang  tepat  untuk  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam  konteks  peran  LPDUK sebagai  BLU  di  bawah  naungan Kemenpora, tidak bisa dipungkiri bahwa ke  depan  lembaga  ini  harus  terus  eksis dan semakin diperkuat dengan perbaikan dan  peningkatan  kualitas  lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Osborne, David dan Ted Gaebler. (1992). Reinventing Government: How the
Entrepreneurial Spirit is Transforming  the  Public  Sector, diterjemahkan oleh Abdul Rosyid.
1996.  Mewirausahakan  Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik.
Jakarta: Pustaka Binaman Pressido. Henny Juliani, (2018). Eksistensi  Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara  Pelayanan Publik, Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1, Memahami  Badan  Layanan  Umum Sebagai Ujung Tombak Pemerintah  Dalam  Pelayanan Publik , Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id Manggappu Pasaribu, Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, BLU: Bukan Korporasi Tapi  Memberi  Kontribusi  Demi
Pelayanan  Yang  Bernilai, artikel diakses di: https://kemenkeu.go.id
Buku III, Himpunan Rencana  Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  (RKA  K/L) Tahun  Anggaran  2021.  Sumber: https://www.kemenkeu.go.id Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaab Keuangan BLU Nomor KEP-220/PB.5/2018 Tentang  Kertas  Kerja  Monitoring dan EValuasi pada Badan Layanan Umum  Tahun  Anggaran  2018.
Sumber: http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id https://www.lpduk.id https://kemenkeu.go.id http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id