## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 699-709
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i2.566

## Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang)

## Faadhilla Putri Aryanti*, Fachradita Nurhalizah, Hayatull Jannah
UIN Raden Fatah Palembang Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Komp *Correspondence email: faadhilahputeriarrr@gmail.com
Abstrak. Perbankan  syariah  adalah  suatu  sistem  perbankan  yang  pelaksanaannya  berdasarkan  syariat  Islam.lembaga  keuangan yang  kegiatan  operasional  dan  produknya  menganut  prinsip-prinsip  Islam  berlandaskan  Alquran  dan  hadis.  Karakteristik perbankan syariah sesungguhnya berdasarkan Produk Inti pembiayaan bagi hasil yang di kembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah  dan  mudharabah.  Kehadiran  perbankan  syariah  seharusnya  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  pertumbuhan sektor yang  nyata. Salah satu unit usaha  yang perlu di kembangkan untuk  mendorong pertumbuhan sektor yang nyata  ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  yang dalam perekonomian  nasional saat ini  memiliki posisi  yang sangat penting, karna kontribusinya  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  dan  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB).  Serta  fleksibilitas  dan  ketangguhannya dalam  menghadapi  krisis  ekonomi.  Peranan  pembiayaan  mikro  modal  kerja  berperan  penting  dalam  melakukan  pembinaan terhadap  (UMKM)  untuk  mengembangkan  usaha,  memberikan  konsultasi  mengenai  pengembangan  usaha  dan  memfasilitasi keberadaan tempat usaha di kota Pelembang.
Kata kunci : pembiayaan syariah; usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); pembiayaan modal kerja Kota Palembang
Abstract.  Islamic  banking  is  a  banking  system  whose  implementation  is  based  on  Islamic  law.  Financial  institutions  whose operational  activities  and  products  adhere  to  Islamic  principles  based  on  Islamic  principles  Quran  and  Hadith.  The characteristics  of  Islamic  banking  are  actually  based  on  the  core  product  of  profit-sharing financing  developed  in  the  product musyarakah and mudharabah financing. The presence of Islamic banking should have a major impact on real sector growth. One unit Businesses  that  need  to  be developed  to  encourage real sector  growth are  Micro,  Small and Medium Enterprises  (MSMEs) which  in  the  current  national  economy  has  a  very  important  position,  because  of  its  contribution  to  employment  and  Gross Domestic  Product  (GDP).  As  well  as  its  flexibility  and  toughness  in  facing  an  economic  crisis.  The  role  of  working  capital microfinance  plays  an  important  role  in  providing  guidance  to  (MSMEs)  to  develop  businesses,  provide  consulting  on  business development and facilitating the existence of a place of business in the Palembang city.
Keywords: Sharia financing; small and medium micro finance (UMKM) working capital financing; Palembang city

## PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  salah  satu  agen  pengembangan  ( agent  of  development )  dalam  kehidupan  bernegara, karena  fungsi  utama  dari  perbankan  adalah  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  ( financial  intermediary instituation ),  yaitu  lembaga  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi concern dari  perbankan  syariah  disamping  fungsi  lain  sebagai  lembaga  yang  mengelola  zakat,  infak,  dan  sedekah  (zis). Eksistensi perbankan syariah di indonesia mengalami perkembangan yang signifkan setelah di undangkannya undang- undang  nomor  10  tahun  1998  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan  yang lebih  mengakomodasi  dan  memberi  peluang  bagi  perkembangan  perbankan  syariah.  Kehadiran  undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara tegas mengkui eksistensi dari perbankan syariah yang membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.
Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah  (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah  (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan  usahanya, bann syariah memberikan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudharabah).  Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahahah), atau pembiayaan atau barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), akad  salam,  akad  istisna,  sewa-  menyewa  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  (ijarah  al-muntabiya  bi  tamlik),  dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
Khusus  dalam  hal  penyaluran  dana  kepada  masyarakat,  maka  pembiayaannya  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan  nasabah.  Meskipun  demikian,  produk  pembiayaan  perbankan  syariah  secara  teoritis  tetap  mengacu  pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah  sebagai  akad inti dalam  sistem bagi hasil (loss  and profit sharing). Dalam sistem bagi  hasil, penentuan besarnya rasio atau  nisbah bagi  hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung  bersama.  Sisi  lain  pada  sistem  bagi  hasil,  jumlah  pembagian  laba  meningkat  sesuai  dengan  peningkatan jumlah  pendapatan  sedangkan  sistem  konvensional,  jumlah  pembayaran  bunga  tidak  meningkat  meskipun  jumlah keuntungan  berlipat.  Dengan  konsep  seperti  ini  memberi  peluang  bagi  usaha  UMKM  untuk  mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  sektor  ekonomi  di  Indonesia  secara  faktual  sebagian  besar  didukung  oleh sektor  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Pada  saat  krisis  ekonomi  pun  ternyata  sektor  ini  mampu  tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu  kebijakan  yang  tepat  dan  dukungan  dari  lembaga  yang  tepat  pula.  Permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh sektor  UMKM  adalah  masalah  permodalan,  terkadang  dalam  memperoleh  modal  dari  bank  mereka  mengalami kesulitan.  Salah  satu  sebabnya  adalah  tingkat  suku  bunga  kredit  yang  tinggi  dan  diberlakukannya  adanya  jaminan kebendaan (collateral minded) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas  utama  lembaga  perbankan  pada  dasarnya  memiliki  ciri  yang  sama  sejak  dulu.  Namun,  dalam perkembangannya  saat  ini  mengarah  pada  variasi  dan  pola-pola  yang  menggabungkan  perkembangan  teknologi dengan  segmen  pasar  dan  regulasi  yang  menyertainya.  Jika  dilihat  dan  segi  pola  dan  penggolongan  kreditnya,  maka salah  satu  produk  perbankan  dalam  memberikan  kreditnya  kepada  masyarakat  tersebut  adalah  melalui  kredit  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dengan  semaraknya  perkembangan  sektor  perbankan  syariah  maka  diharapkan  secara  optimal  dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat  ini memiliki  posisi yang sangat penting, karena  kontribusinya  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  dan  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB),  serta  fleksibilitas  dan ketangguhannya  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Hal  ini  menjadikan  UMKM  sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis  mengingat  jumlahnya  yang  mencapai  99,95%  dari  total  jumlah  usaha  di  Indonesia.  Namun,  banyak perkembangan  UMKM  masih  terbatas  pada  modal  sehingga  perlu  adanya  pembiayaan  untuk  mendukung perkembangan  tersebut.  Sebenarnya  banyak  fasilitas  kredit  yang  ditawarkan,  baik  itu  dari  bank  konvensional, microfinance,  dan  tak  terkecuali  dari  bank  syariah.  Namun,  dari  semua  tawaran  skema  kredit  yang  menggiurkan tersebut,  hanya  sekitar  60%  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  UMKM  karena  mereka  belum  bisa  memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah collateral atau jaminan  yang  dimiliki.  Kondisi  tersebut  juga  dialami  oleh  UMKM  di  Kota  Palembang.  Diharapkan,  melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank  syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan  kredit/pinjaman  (loan) dari bank  konvensional,  UMKM  akan  dapat  memenuhi  kebutuhan  permodalan  dimaksud.  Permasalahan  yang  muncul kaitannya  dengan  hal  ini  adalah  mengenai  kontribusi  pembiayaan  untuk  UMKM  dan  bagaimana  sebaiknya  bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM di Kota Palembang. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang Pengaruh  Kontribusi  Pembiayaan  Mikro  Modal  Kerja  dilembaga  Kauangan  Perbankan  Syari’ah  Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikota Palembang. Tulisan ini akan membahas masalah pokok berupa pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pembiayaan mikro modal kerja syariah yang dialokasikan untuk  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang,  dan  bagaimana  prospek  pembiayaan  mikro modal kerja syariah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.

## METODE
Penelitian  ini  mengunakan  metode  kuantitatif.  Waktu  penelitian  dimulai  sejak  pengajuan  proposal  sampai selesai  penyusunan  laporan.  Penelitian  ini  menggunakan  angka-angka  dalam  statistik  guna  penyajian  data  dana analisis.  Metode  penelitian  ini  sesuai  dengan  harapan  peneliti.  Perhatian  utama  dalam  penelitian  ini  menyangkut seberapa  besar  Pengaruh  Kontribusi  Pembiayaan  Mikro  Modal  Kerja  Di  dalam  Lembaga  Keuangan  Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang. Subjek dan objek penelitian ini  adalah:  Pembiayaan  Mikro  Modal  Kerja  Di  dalam  Lembaga  Keuangan  Perbankan  Syariah  yang  menjadi  subyek penelitian dalam penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angka-angka dan uraian untuk mencari  makna  sehingga  akan  menghasilkan  suatu  informasi.  Menurut  Sugiyono  (2009)  populasi  adalah  wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan  karekteristik tertentu  yang ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulanya.  Populasi  diambil  dari  Lembaga  Keuangan Perbankan  Syariah  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Analisis  data  kuantitatif  adalah  pengolahan  data  dengan kaidah-kaidah  matematik  terhadap  data  angka  atau  numerik.  Analisis  data  dimaksudkan  untuk  memahami  apa  yang
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
terdapat  di  balik  semua  data  tersebut,  mengelompokkannya,  meringkasnya  menjadi  suatu  yang  kompak  dan  mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.

## HASIL

## Tabel 1
Besarnya Penyaluran Kredit Modal Kerja Sektor Ekonomi dan UMKM oleh Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Palembang Januari – Desember 2021 (Rp. Juta).
Bulan Pembiayaan Syariah Kontribusi Sektor Ekonomi UMKM Januari 1,176,957 165,270 14,04 Februari 1,265,024 186,116 14,71 Maret 1,322,860 180,055 13,61 April 1,437,387 224,772 15,63 Mei 1,484,998 241,665 16,27 Juni 1,699,450 405,842 23,88 Juli 1,768,069 274,523 15,52 Agustus 1,839,709 291,328 15,83 September 1,954,476 311,550 15,94 Oktober 2,015,471 306,431 15,20 November 2,025,116 239,906 11,84 Desember 2,020,185 243,733 12,06
Sumber: data olahan
Tabel 1 tampak bahwa selama tahun 2021 (Januari-Desember) besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan syariah untuk sektor-sektor ekonomi dan UMKM di Kota Palembang berfluktuasi. Kontribusi terbesar yang  diberikan  oleh  pembiayaan  syariah  perbankan  terjadi  pada  bulan  Juni  2021,  yaitu  Rp.  405.842.000.000  atau 23,88%  dari  total  pembiayaan  yang  dikeluarkan  oleh  perbankan  syariah.  Meskipun  disadari  bahwa  sektor  ekonomi masih mendominasi kredit perbankan syariah dibandingkan dengan UMKM. Artinya, pembiayaan yang dialokasikan perbankan  syariah  masih  bertumpu  pada  sektor  ekonomi  dan  besar  kemungkinan  didominasi  oleh  pembiayaan konsumtif  (murābaḥah)  sebagaimana  produk  yang  paling  banyak  diminati  di  perbankan  syariah.  Sementara pembiayaan  kepada  UMKM  yang  berbasis  usaha  produktif  dalam  bentuk  akad  musyārakah  dan  muḍārabah  masih minim.
Pada  bulan  November  dan  Desember  kontribusi  pembiayaan  syariah  terhadap  UMKM  di  Kota  Palembang hanya  11,84%  dan  12,06%.  Secara  rata-rata  kontribusi  pembiayaan  perbankan  syariah  terhadap  UMKM  di  Kota Palembang  selama  tahun  2021  sebesar  15,37%.  Kontribusi  tersebut  masih  minim  bila  dikaitkan  dengan  filosofi perbankan  syariah  Sjahdeini  (1999)  bahwa  perbankan  syariah  adalah  perbankan  yang  menyediakan  fasilitas  dengan cara  mengupayakan  instrumen-instrumen  yang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dan  norma-norma  syariah. Perangkat-perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim,  bukan  semata-mata  ditujukan  untuk  memaksimumkan  keuntungan  yang  diperoleh,  sebagaimana  yang menjadi tujuan perbankan konvesional. Komitmen akan pembangunan dan kemajuan bagi masyarakat muslim menjadi tujuan utama keberadaan perbankan syariah.
Demikian pula seharusnya perhatian terhadap UMKM dalam bentuk alokasi pembiayaan perbankan, termasuk perbankan  syariah  harus  menjadi  prioritas.  Sebab  tidak  dapat  pungkiri  bahwa  sektor  UMKM  secara  realitas menunjukkan  peran  dan  sumbangsihnya  yang  begitu  penting  sebagai  tulang  punggung  perekonomian  dalam menciptakan  lapangan  kerja  dan  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia.  Tampak  bahwa  perhatian  perbankan khususnya  pembiayaan  perbankan  syariah  terhadap  pengembangan  UMKM  di  Kota  Palembang  ada  kecenderungan semakin tinggi meski masih kecil kontribusinya. Dengan demikian, keseriusan pembiayaan perbankan syariah di Kota Palembang untuk ikut mendukung peningkatkan kinerja UMKM sudah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing- masing  bank  syariah  secara  individu,  seperti  pembukaan  pusat-pusat  pelayanan  pembiayaan  mikro  seperti  gerai UMKM atau sentra UMKM.
Seharusnya  dukungan  kepada  sektor  UMKM  tidak  hanya  dilakukan  oleh  sektor  perbankan  saja,  tapi  semua komponen  bangsa  ini,  khususnya  kementerian  dan  pemerintah  daerah.  Kementerian  dan  pemerintah  daerah  harus mengalokasikan  dana  pendamping  pengembangan  UMKM  dalam  mendukung  modal  usaha  dari  pembiayaan perbankan.  Ada  beberapa  alasan  yang  menjadikan  UMKM  dalam  prioritas  pengembangan:  Penampung  tenaga  kerja
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
dalam  jumlah  besar  (99,5%),  penyumbang  PDB  sebesar  56,7%,  kontribusinya  dalam  ekspor  non-migas  sebesar 19,1%,  berkontribusi  dalam  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penopang  perekonomian  nasional  ketika  masa  krisis, tidak  menjadi  beban  negara  meskipun  hampir  seluruh  sektor  usaha  terkena  dampak  krisis  moneter.  Meskipun kontribusinya  mengalami  perkembangan,  sektor  UMKM  di  Kota  Palembang  bukannya  tumbuh  tanpa  memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM di Kota Palembang sama dengan UMKM secara nasional yang begitu kompleks, mulai dari masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi, maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum di mana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha  yang  belum  terbangun  baik  ketika  usaha  yang  dilakukan  berdasarkan  usaha  turun  temurun,  pengelolaan  dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini yang tengah dibenahi oleh pihak- pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah  telah  melakukan  kerja  sama  dalam  penyaluran  pembiayaan  ke  sektor  tersebut.  Kerja  sama  tersebut  berupa kerja  sama  pembiayaan  yang  menggunakan  konsep  linkage,  di  mana  bank  syariah  yang  lebih  besar  menyalurkan pembiayaan  UMKM-nya  melalui  lembaga  keuangan  syariah  yang  lebih  kecil,  seperti  BPRS  dan  BMT.  Hal  ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.
Skema  pembiayaan  linkage  yang  dilakukan  bank  syariah  dengan  BPRS  atau  BMT  dapat  berupa channeling, executing atau joint  financing .  Skema channeling menempatkan  BPRS  atau  BMT  sebagai  intermediator  BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema executing dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka  ke nasabah UMKM-nya.  Sementara itu, skema joint financing adalah  skema  di  mana  BUS/UUS  dan  BPRS/BMT  bekerja  sama  dalam  memberikan  pembiayaan  pada pelaku UMKM. Di samping itu, akhir-akhir ini terbentuk juga kerja sama bank-bank syariah dengan lembaga-lembaga terkait  dalam  memecahkan  masalah  lain  yang  menghantui  dunia  UMKM,  seperti  masalah  budaya  usaha,  tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Bank syariah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah khususnya bagi nasabah UMKM telah menjadi faktor yang krusial dalam rangka menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik.
Beberapa  permasalahan  penyaluran  kredit  (pembiayaan)  kepada  UKM  diantaranya  tidak  memiliki kemampuan  pencatatan  keuangan  yang  baik,  selain  itu  tidak  memiliki  kemasan  (branding)  produk  yang  baik  serta belum  mampu  memperluas  area  pemasaran  Kutip  dari  gatra.com  tentang  penyebab  UKM  di  sumsel  tidak  bankable, (pada  tanggal  14  september  2019).  Berdasarkan  datanya,  penyaluran  kredit  perbankan  sampai  dengan  Juni  lalu tumbuh 4,98% (yoy) dari Rp.80,67 triliun di semester I (2018) menjadi Rp.84,64 triliun semester I (2019). Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 11,66% dari Rp.76,20 triliun (S-I 2018) menjadi Rp.85,09 triliun (S-I 2019). Saat ini, alokasi pembiayaan diberikan kepada UKM sudah 31,53% dari total Rp.26,69 triliun. Angka ini baru tumbuh 3,13%  dari  posisi  yang  sama  tahun  sebelumnya  Rp.25,88  triliun.  Kinerja  kredit/pembiayaan  UKM  sedikit  menurun sehingga rasio NPL 5,58%,”terangnya. Kondisi tersebut menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan pada Semester  I  99,47%.  Melihat  kondisi  seperti  ini  dan  uraian  yang  telah  disampaikan  diatas  bahwa  dapat  ditarik kesimpulan bahwa permodalan untuk meningkatkan UKM merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakan oleh pelaku UKM, disisi lain untuk mendapatkan pembiayaan bank baik dari lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah dibutuhkan administrasi yang harus disiapkan oleh pelaku usaha.
Pada  masa  yang  akan  datang  diharapkan  lebih  banyak  pihak  mampu  memberikan  kontribusinya  yang signifikan  dalam  mendorong  peran  perbankan  syariah  di  sektor  UMKM  ini.  Pada  sisi  sektor  UMKM,  diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut  mampu  berproduksi  dan  berkinerja  dengan  efisien.  Perbaikan  atau  pembenahan  sektor  UMKM  pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan  syariah  diperlukan  peningkatan  pengetahuan  dan  keahlian  bankir  syariah  pada  dunia  UMKM  di  semua sektornya.  Dengan  begitu,  diharapkan  kontribusi  perbankan  syariah  dapat  lebih  maksimal,  misalnya  pembiayaan perbankan  syariah tidak  hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa  usaha dan perdagangan saja dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.
Berdasarkan sektoral, pangsa kredit korporasi di Sumatera Selatan didominasi oleh sektor utama yaitu industri pengolahan  (29,20%),  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  (24,62%),  perdagangan  besar  dan  eceran  (21,24%), konstruksi (7,35%), serta listrik, gas dan air (3,24%). Jika dibandingkan dengan triwulan  IV 2020, perbaikan kinerja penyaluran  kredit  korporasi  secara  tahunan  terjadi  pada  penyaluran  ke  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi, sementara industri pengolahan dan listrik, gas dan air masih mengalami perlambatan  permintaan  kredit.  Sejalan  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  PDRB  konstruksi,  penyaluran  kreditdi konstruksi  juga  mengalami  peningkatan,  meskipun  masih  terkontraksi.  Penyaluran  kredit  ke  konstruksi  terkontraksi
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
sebesar  -16,20%  dari  tahun  ke  tahun  (years  on  years/  yoy)  pada  triwulan  I  2021,  meningkat  dibandingkan  triwulan sebelumnya  yang  terkontraksi  lebih  dalam  sebesar  -17,93%  (yoy).  Peningkatan  kredit  ke  kontruksi  didorong  oleh berlanjutnya  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  (JJTS)  dan  proyek  infrastruktur  lainnya  serta  kenaikan  pagu belanja  modal  pemerintah.  Kebijakan  pelonggaran  LTV  untuk  kredit  pembiayaan  sektor  properti  juga  turut mendorong  pelaku  usaha  di  sektor  konstruksi  perumahan  untuk  mulai  meningkatkan  kembali  pembangunannya. Kondisi  ini  juga  tercermin  dalam  survei  Bank  Indonesia  yang  menunjukkan  likert  scale  investasi  pada  triwulan laporan tercatat sebesar 0,31, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2020.

## Sumber: data olahan

## Gambar 1 Grafik Likert Scale Investasi
Lebih lanjut, peningkatan kinerja korporasi perdagangan besar dan eceran turut meningkat menjadi sebesar - 2,58%  (yoy)  pada  triwulan  berjalan  dibandingkan  dengan  triwulan  IV  2020  sebesar  -2,94%  (yoy).  Hal  ini  ditopang oleh  penyaluran  kredit  ke  ini  yang  meningkat  dari  -8,76%  (yoy)  pada  triwulan  IV  2020 menjadi  -1,38%  (yoy)  pada triwulan laporan. Peningkatan ekspansi kredit pada perdagangan besar dan eceran diikuti dengan kualitas kredit yang turut  membaik  yaitu  NPL  sebesar  5,25% dari  sebelumnya  5,74%.  Namun  demikian,  kualitas  kredit  sedikit  menurun yang  tercermin  dari  peningkatan  NPL  menjadi  sebesar  15,46%  dari  sebelumnya  sebesar  14,65%  pada  triwulan  IV 2020.  Peningkatan  NPL  pada  kontruksi  disinyalir  akibat  keterlambatan  pencairan  anggaran  proyek  infrastruktur pemerintah  di  awal  tahun  sehingga  pelaku  usaha  mengalami  hambatan  dalam  pembayaran  kreditnya  kepada  bank. Namun  demikian,  kondisi  ini  diyakini  akan  segera  membaik  mengingat  besarnya  komitmen  pemerintah  terhadap perkembangan  infrastruktur  di  tahun  2021,  tercermin  dengan  adanya  peningkatan  alokasi  anggaran  APBN  untuk pembangunan infrastruktur menjadi sebesar Rp417,4 triliun dari sebelumnya sebesar Rp281,1 triliun.
Pada  triwulan  I  2021,  pangsa  kredit  UMKM  terhadap  total  penyaluran  kredit  di  Sumatera  Selatan  tercatat sebesar  22,29%,  sedikit  menurun  dibandingkan  triwulan  sebelumnya  22,75%.  Meskipun  demikian,  rasio  ini  dinilai cukup baik karena telah melampaui kewajiban pemberian kredit/pembiayaan UMKM minimal 20%10. Dilihat dari sisi sektor  ekonomi,  pangsa  penyaluran  kredit  UMKM  terbesar  adalah  di  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran  yaitu sebesar 40,91%, diikuti oleh pertanian, perburuan dan kehutanan pangsa 27,59% dan konstruksi pangsa 8,12%. Pada triwulan I 2021 kredit UMKM tumbuh positif sebesar 0,27% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi  sebesar  -1,03%  (yoy)  dengan  penyaluran  kredit  yang  juga  meningkat  mencapai  Rp28,07  triliun. Meningkatnya  pertumbuhan  kredit  UMKM  bersumber  dari  peningkatan  penyaluran  kredit  UMKM  untuk  LU pertanian,  perburuan  dan  kehutanan  dan  LU  konstruksi.  Penyaluran  kredit  UMKM  sebagian  besar  digunakan  untuk kredit  modal  kerja  (67,65%)  dan  kredit  investasi  (32,35%)  (Grafik  4-30).  Peningkatan  penyaluran  kredit  UMKM utamanya bersumber dari penyaluran kredit modal kerja sebesar 2,09% (yoy).
Dalam  rangka  mendorong  UMKM  berbasis  potensi  lokal  menjadi  kekuatan  baru  perekonomian,  strategi pengembangan  UMKM  dilakukan  melalui  akselerasi  pemanfaatan  teknologi  digital  serta  peningkatan  akses  UMKM yang  ditopang  dengan  3  (tiga)  pilar  Strategi  Nasional  Pengembangan  UMKM,  yaitu  korporatisasi,  peningkatan kapasitas  dan  akses  pembiayaan.  Di  tengah  tantangan  atas  penyesuaian  pembatasan  pelaksanaan  kegiatan  secara langsung,  Bank  Indonesia  menyelenggarakan  peningkatan  kapasitas  digitalisasi  UMKM  dan  perluasan  akses  pasar berupa  edukasi  onboarding  kepada  UMKM  dan  pelaksanaan  pameran  produk  unggulan  UMKM  secara  virtual  yang terhubung  dengan  marketplace  dan  digital  payment.  Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  salah  seorang  pelaku usaha  kecil  diperoleh  keterangan  bahwa  dalam  rangka  penyaluran  pembiayaan  terhadap  UMKM  Bank  Syariah bekerjasama  dengan  unit  manajemen  lain  seperti  BPRS  atau  Koperasi  –  koperasi.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Bank
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
mengingat  bahwa  UMKM  masih  memiliki  kelemahan-kelemahan  yang  harus  diperhitungkan,  karena  hal  ini menyangkut keuntungan Bank. Berikut ini merupakan kelemahan dari UMKM :
Tabel 2 Kelemahan dari UMKM No. Bidang Kelemahan 1. Pendidikan Pendidikan yg dimiliki oleh pelaku UKM relatif kurang tinggi 2. Keterampilan Profesionalisme, kemampuan teknikal dan manajerial yang rendah 3. Kemampuan Penetrasi Pasar Kemampuan penetrasi pasar yg rendah karena produk yang inferior dan skala produksi yg kecil 4. Permodalan Modal usaha kecil dan sulit akses pada lembaga keuangan 5. Teknologi Industri Lemah karena tidak ada akses pada lembaga keuangan 6. Jaringan Terbatas pada produk inferior dan jumlahnya terbatas 7. Iklim Usaha Kurang menunjang karena adanya persaingan
8. Sarana & Prasarana Belum memiliki sarana dan prasarana
Sumber: data olahan
Hal  ini  wajar  saja  diperhitungkan  oleh  Bank  Syariah,  mengingat  bahwa  secara  prinsip  pembiayaan  Bank Syariah  harus  memenuhi  dua  aspek,  yaitu  aspek  Syariah  dan  aspek  ekonomi.  Artinya,  selain  harus  sesuai  syariah, Bank  Syariah  harus  tetap  memperhitungkan  profitabilitas  dari  usaha  yang  akan  dibiayai,  agar  menguntungkan  bagi bank  maupun  nasabah.  Namun,  hal  itu  bukan  berarti  bahwa  Bank  Syariah  tidak  berpihak  kepada  UMKM.  Karena untuk  menyiasati  keadaan  ini  bank  memiliki  kebijakan-kebijakan  tertentu  yang  juga  merupakan  strategi  bank  dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak mau terjebak dalam pola-pola konvensional yang hanya terfokus pada peningkatan profit tanpa melihat aspek-aspek lain seperti aspek keadilan dan keseimbangan  pada  Bank  Syariah.  Telah  banyak  upaya-upaya  pengembangan  UMKM  melalui  pembiayaan  yang dilakukan oleh Bank Syariah. Hal ini merupakan salah satu kebijakan bank yang baik dalam rangka mengoptimalkan fungsi  bank.  Artinya,  Bank  Syariah  telah  berupaya  untuk  mengembangkan  sektor  UMKM  melalui  pembiayaan.  Hal ini  tecermin  dalam  kebijakan  di  atas  yang  senantiasa  mengakomodir  kesulitan  serta  kelemahan  UMKM  dengan membuat  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak  pada  UMKM.  Hal  ini  tidak  hanya  tecermin  dari  kebijakan-kebijakan yang dianut oleh Bank, namun dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilakukan analisis peran strategis bank syariah dalam pembiayaan proyek  UMKM  sebagai  berikut:  Sesuai  dengan  fokus  pengembangan  perbankan  syariah  nasional  pada  fase  kedua yaitu meningkatkan kompetensi skill, profesional lembaga dan pelaku perbankan  syariah,  serta meningkatkan fungsi intermediasi,  efisiensi,  dan  daya  saing  industri  perbankan  syariah,  maka  diperlukan  adanya  kesiapan  menyongsong pasar  retail  yang  masih  terbuka  peluangnya.  Lalu  pertanyaannya,  haruskah  bank  syariah  terjun  langsung  dalam mengakomodasikan proyek pembiayaan itu pada sektor itu? Sementara Bank Indonesia yang berstatus sebagai otoritas moneter menetapkan prosedur agunan yang selama ini masih menyulitkan UMKM untuk masuk dalam LKM formal. Dengan melihat trend pasar yang menjanjikan serta kebijakan BI di awal tahun 2006 ini, bank Syariah sebenarnya bisa memasuki  pasar  UMKM  ini  secara  langsung  di  samping  juga  tetap  mengakomodasi  kelas  lower  dengan  program linkage.  Sedangkan  masalah  kesulitan  agunan  bisa  disiasati  dengan  mengembangkan  social  capital  dengan memberdayakan  kelompok  usaha,  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSP)  sehingga  berlaku  tanggung  jawab  renteng dengan double pressure yaitu pada bank dan pada kelompoknya. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga intermediasi syariah dengan  kekuatan yang  sama  yang masuk dalam sektor UMKM ini untuk melindungi kepentingan pengusaha kecil dari praktik-praktik perbankan yang tidak fair dan tentunya memenuhi prinsip syaiah.
Program  kredit/pembiayaan  proyek  untuk  kegiatan  produktif  memang  seharusnya  mencapai  sasaran,  yaitu meningkatkan volume produksi yang akan meningkatkan produktivitas di sektor riil sehingga menghasilkan multiplier effect (permintaan  tenaga  kerja  maupun  usaha  ikutannya)  bagi  lingkungan  sekitarnya  dan  mampu  menggerakkan pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karenanya,  diperlukan  integrasi  program  kredit  yang  tidak  lagi  bertumpu  pada  satu lembaga  saja.  Sementara  itu  kendala  dan  tantangan  yang  muncul  dari  perbankan  syariah  di  Kota  Palembang  adalah: (1)  relatif  kecilnya  pangsa  perbankan  syariah,  (2)  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  mumpuni,  (3)  paradigma bank  konvensional  yang  masih  kuat,  (4)  Masih  dikejar  target  BEP,  (5)  kurangnya  sosialisasi,  dan    (6)  masih terbatasnya jaringan.
Adapun  kendala  yang  bersifat  kebijakan  lebih  diakibatkan  oleh  sejumlah  perbedaan  dalam  pelaksanaan operasional  antara  perbankan  syariah  dan  bank  konvensional  sehingga  diperlukan  peran  yang  harus  lebih  maksimal dari  policy  maker.  Beberapa  ketentuan  yang  masih  perlu  diperhatikan  di  antaranya  adalah  dalam  hal  aturan  tentang instrumen  terkait  masalah  likuiditas;  instrumen  moneter  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  untuk  keperluan
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
pelaksanaan  tugas  bank  sentral;  standar  akuntansi,  audit,  dan  pelaporan;  serta  ketentuan  yang  mengatur  mengenai prinsip kehati-hatian dan sabagainya. Selain itu juga diperlukan optimalisasi dukungan untuk penerapan dual banking system yang masih jauh dari harapan.

## Kendala Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Palembang
Sebenarnya Kendala di dalam pembiayaan dari lembaga keuangan syariah bagi UMKM ini sudah diatasi oleh Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  BI  No.  14/22/2012.  UMKM  memperoleh  bantuan  berupa  teknis  dan  kredit  atau pembiayaan  20%  minimum  dari  total  yang  kredit  atau  pembiayaan  yang  disalurkan  bank  umum  sejak  tahun  2018. Namun perlu diketahui bahwa pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional hanya 0,23% atau kurang  dari  1%.  Menurut  analisa  dari  bank  Indonesia  bahwa  bank  syariah  baru  akan  bisa  mempengaruhi perekonomian nasional bahkan bisa mempengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian nasional  bekiar  antara  10%-20%.  Kendala  yang  dimaksud  ini  disini  adalah  kendala  yang  dihadapi  untuk mengoptimalkan  pembiayaan  syariah  adalah  rendahnya  kesadaran,  pemahaman  dan  niat  yang  masih  terbatas  dari pelaku  UMKM  yang  untuk  bekerja  sama  dengan  lembaga  keuangan  syariah  (Qoyum  &  Fauziyyah,  2019).  Dalam sektor UMKM (yang merupakan stimulator perekonomian) itu sendiri peran pembiayaan syariah saat ini juga dinilai belum  maksimal,  karena  pembiayaan  pada  sektor  UMKM  di  Kota  Palembang  masih  didominasi  oleh  bank konvensional.  Adapun  alasan-alasan  yang  menghambat  pembiayaan  syariah  dalam  mengoptimalkan  perannya  pada sektor UMKM di Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Ketersediaan sumber daya insani yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas  (SDM  yang  kurang  berkualitas).  Maraknya  perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  tidak  diimbangi dengan  sumber  daya  yang  memadai.  Sebagian  besar  sumber  daya  yang  ada  di  bank  syariah,  terutama  bank konvensional  yang  membuka  cabang  syariah  (Islamic  windows)  berlatar  belakang  ilmu  ekonomi  konvensional sehingga akselerasi aplikasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasi dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat.
2. Sosialisasi  tentang  bank  syariah  yang  kurang  terutama  kepada  masyarakat  lapisan  bawah  sebagai  pemegang peranan  penting  sektor  UMKM.  Sosialisasi  tidak  sekadar  memperkenalkan  bank  syariah  kepada  masyarakat  tapi lebih  penting  memperkenalkan  mekanisme,  produk  bank  syariah  dan  instrumen  keuangannya,  termasuk pembiayaan untuk sektor UMKM.39
3. Kurang aktifnya bank syariah dalam pembiayaan,
4. Kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional
5. Kebijakan  pemerintah  terhadap  perkembangan  bank  syariah  dinilai  laimban  karena  pemerintahan  sendiri  masih berpihak  pada  perbankan  konvensional  dengan  alasan  eksistensi  bank  konvensional  selama  ini  berpengaruh  pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah sendiri
6. Adanya  asymetris  information  atau  informasi  satu  arah  antara  bank  syariah  dengan  nasabah  sehingga  tidak  ada sinkronisasi dalam menjalankan aktivitasnya
7. Adanya  penyelewengan  tugas  oleh  pihak  bank  syariah  itu  sendiri  dikarenakan  sumber  daya  manusia  yang diberdayakan dalam bank syariah tersebut berasal dari bank konvensional  atau  karena pengetahuan yang dimiliki hanya terbatas pada itu-itu saja
8. Peran  bank  syariah  sebagi  mitra  kerja  sektor  UMKM  yang  dinilai  belum  tuntas  artinya  bank  syariah  hanya membantu  dalam  hal  pembiayaan  dana  saja  tetapi  tidak  turut  serta  membantu  untuk  memajukan  UMKM  dalam meningkatkan pendapatannya.
9. Jumlah  bank  syariah  yang  masih  terbatas  merupakan  hambatan  yang  cukup  berarti  karena  sebagian  besar  sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan.
Hambatan-hambatan  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas  itulah  yang  menyebabkan  perkembangan  bank syariah  terhambat  walaupun  secara  teoretis  bank  syariah  memiliki  keunggulan  kompetitif  ( competitive  advantage ) dalam  perekonomian  nasional.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  adanya  kerja  sama  antara  pemerintah  sebagai  penentu kebijakan,  bank  syariah,  serta  masyarakat.  Dengan  begitu,  pembiayaan  syariah  akan  mampu  bersaing  dengan  bank konvensional  serta  pada  akhirnya  akan  benar-benar  mampu  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  melalui pertumbuhan sektor riil.
Usaha  kecil  dan  menengah  pada  perekonomian  saat  ini  memiliki  posisi  yang  sangat  penting,  karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB) Kota Palembang, serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai  harapan  utama  tulang  punggung  peningkatan  perekonomian  daerah  maupun  nasional  di  masa  mendatang. Namun,  banyak  perkembangan  UMKM  masih  terbatas  pada  modal  sehingga  perlu  adanya  pembiayaan  untuk mendukung  perkembangan  tersebut.  Sebenarnya  banyak  fasilitas  kredit  yang  ditawarkan,  baik  itu  dari  bank
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
konvensional,  microfinance,  dan  tak  terkecuali  dari  bank  syariah.  Namun,  dari  semua  tawaran  skema  kredit  yang menggiurkan  tersebut,  hanya  sekitar  60%  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  UMKM  karena  mereka  belum  bisa memanfaatkan  tawaran  tersebut  dengan  baik.  Hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa  keterbatasan  dari  UMKM  untuk memperoleh pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah Collateral atau jaminan yang dimiliki.
Ketersediaan jaminan merupakan hambatan bagi UMKM sekarang ini dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian  besar  UMKM  tidak  memiliki  jaminan  yang  cukup  untuk  memenuhi  persyaratan  pengajuan  pembiayaan tersebut. Dan bank enggan memberikan pembiayaan kepada orang yang memiliki jaminan yang terbatas. Alasan lain dari  UMKM  yang  kesulitan  memperoleh  pembiayaan  dari  bank  syariah  adalah  kurangnya  aksesbilitas  UMKM mengenai  kurangnya  legalitas  dan  administrasi.  Sebagian  besar  UMKM  tidak  memiliki  administrasi  yang  teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan  oleh  bank  syariah  itu  terlalu  ribet,  karena  setiap  bulannya  mereka  harus  menghitung  berapa  persen  laba yang  harus  disetorkan  kepada  bank,  sedangakan  banyak  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pemilik  UMKM  mengingat sebagian  besar  dari  UMKM  hanya  dihandle  oleh  satu  orang.  Berbeda  dengan  bank  konvensional  yang  menerapkan sistem  bunga.  Mereka  tidak  kesulitan  untuk  menghitung  kembali  besar  bagi  hasil  yang  ahrus  dibayarkan  setiap bulannya, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap tiap bulannya.
Lembaga  keuangan  syariah  sudah  menjalankan  berbagai  strategi  untuk  berperan  dalam  mengembangkan UMKM, namun secara kuantitatif berdasarkan data yang didapat lembaga keuangan syariah belum memberikan peran begitu  memuaskan.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  aspek  makro,  mikro  dan  epistimologi  pengembangan  lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia.  Penyebab  dari  aspek  makro  terutama  disebabkan  karena  melambatnya  pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya krisis ekonomi di beberapa Negara (Bank Indonesia, 2012).
Pada  aspek  mikro,  menurut  Sakti  (2011)  perlu  upaya  perbaikan  sarana  atau  infrastruktur,  baik  berupa infrastruktur  yang  bersifat  fisik  maupun  non-fisik,  agar  sektor  tersebut  mampu  berproduksi  dan  berkinerja  efisien. Pembenahan  sektor  UMKM  diharapkan  mampu  menekan  persepsi  risiko  tinggi  yang  melekat  pada  sektor  tersebut. Sedangkan  pada  sisi  perbankan  syariah  perlu  peningkatan  pengetahuan  dan  keahlian  bankir  syariah  pada  dunia UMKM di semua sektor. Sehingga pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha  dan  perdagangan  saja  tetapi  juga  sektor  potensial  lainnya,  khususnya  sektor  produktif  seperti  sektor  pertanian dan manufaktur.
Sedangkan  dari  sisi  epistimologi  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah  nampaknya  secara  mainstream masih menggunakan pendekatan Islamisasi lembaga keuangan konvensional dengan berasaskan pada kaidah maslahat. Sehingga  sampai  saat  ini  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  tidak  akan  mampu  melepaskan  diri  dari permasalahan fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola  pikir  permissive  akibat  lingkungan  kehidupan  yang  belum  ideal.  Faktor-faktor  penghambat  diatas  sebenarnya dapat  diatasi  dengan  mengupayakan  beberapa  hal,  antara  lain: pertama ,  perbaikan  peraturan  perbankan  yaitu  perlu disesuaikan  agar  bank  dapat  tetap  dalam  kondisi  kesehatan  yang  baik  dengan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian, namun tetap memperhatikan kondisi nasabah yang tidak selalu sama. Misalnya dalam hal pembebanan jaminan yang terasa sangat memberatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terbatas terutama dalam hal asset; kedua, bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terkendala dengan jaminan, maka dapat menjadi anggota pada suatu  koperasi  primer.  Perbankan  syariah  dapat  melakukan  pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  dalam  bentuk  modal kerja dalam hal ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil  kepada koperasi primer untuk diteruskan kemudian pembiayaan  tersebut  diteruskan  kepada  anggotanya.28  Selain  itu  bank  syariah  dapat  bekerja  sama  dengan  lembaga keuangan mikro syariah yang segmentasi pembiayaannya ditujukan memang bagi usaha mikro.
Ketiga, peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya  Insani  perbankan  syariah.  Bagi  perbankan  syariah, maka  pengembangan  sumber  daya  insani  tidak  hanya  memerlukan  pengetahuan  yang  luas  di  bidang  perbankan, memahami  implementasi  prinsip-prinsip  syariah  di  dalam  praktiknya,  namun  juga  memiliki  komitmen  yang  kuat untuk menerapkannya  secara konsisten.  Selain itu pengembangan  jaringan kantor maupun lembaga  keuangan mikro. Pengembangan  jaringan kantor bank syariah  sangat diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.  Sebagaimana  pada  perbankan  konvensional  yang  memiliki  jaringan  kantor  hingga  ke  pelosok  daerah, maka perbankan syariah diharapkan memiliki jumlah jaringan yang luas sehingga akan meningkatkan efisiensi usaha serta  meningkatkan  kompetisi  kearah  peningkatan  kualitas  pelayanan  dan  mendorong  inovasi  produk  dan  jasa perbankan  syariah. Keempat ,  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  mengenai  budaya  kejujuran  dan  produk pembiayaan bank syariah. Perilaku atau perangai masyarakat  yang dikhawatirkan oleh perbankan syariah tersebut di dalam sosiologi hukum telah disebutkan. Perilaku tidak jujur masyarakat dalam objek kajian sosiologi hukum disebut dengan  behavior,  yatu  merupakan  kenyataan  hukum  di  masyarakat  yang  terkadang  terjadi  tidak  sesuai  dengan  apa yang diharapkan. Dalam Islam, perilaku tersebut disebut dengan akhlak.
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
Selain  dari  keempat  hal  di  atas,  untuk  mengatasi  hambatan  pembiayaan  syariah  dalam  mengoptimalkan perannya  pada  sektor  UMKM  di  Kota  Palembang  terdapat  beberapa  hal  yang  diberikan  oleh  Bank  Indonesia  dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di dalam lembaga keuangan syariah, seperti beikut ini :
1. Rescheduling. Penjadwalan kembali ( rescheduling ) merupakan pembiayaan boleh dilaksanakan atas permohonan secara  tertulis  dari  nasabah  atau  karyawan  lembaga  keuangan  yang  akan  menawarkan  pola  penyelamatan pembiayaan  macet  apabila  sudah  nampak  pada  nasabah  yang  pembayarannya  macet.  Pihak  lembaga  keuangan memberikan  persyaratannya  dan  akan  memantau  informasi  mengenai  pengurusan  nasabah  karena  ini  sangat berkaitan  dengan  kualitas  angsuran  yang  diberikan  oleh  nasabah  kepada  bank.  Setelah  itu  bank  atau  lembaga keuangan  juga  akan  sering  sesekali  kunjungan  terhadap  nasabah  untuk  mengetahui  perkembangan  usahanya. Peran  yang  digunakan  Lembaga  Keuangan  di  Kota  Palembang  terhadap  nasabah  pembiayaan  UMKM  pada Rescheduling yaitu terdapat pada perpanjangan tenggang waktu kredit.
2. Reconditioning.  Reconditioning merupakan  upaya  penyelamatan  kredit  dengan  cara  melakukan  perubahan  atas seluruh  syarat  perjanjian  kredit  yang  tidak  terbatas  hanya  kepada  perubahan  jadwal  angsuran  atau  jangka  waktu kredit saja. Peran yang digunakan Lembaga Keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada Reconditioning yaitu  sudah  baik  dalam  menjalankan  perannya  untuk  melayani,  menginformasikan, pemantauan,  dan  melaksanakan  tugas  dalam  persyaratan  ulang  ( Reconditioning )  untuk  nasabah  UMKM  yang memiliki pembiayaan bermasalah.
3. Restructuring. Restrukturisasi  pembiayaan  adalah  sebuah  upaya  yang  dilakukan  bank  dalam  menyelesaikan pembiayaan  bermasalah  melalui  penjadwalan  kembali,  persyaratan  kembali,  dan  penataan  kembali.  Peran  yang digunakan Lembaga Keuangan di Kota Palembang terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada Restructuring atau restrukturisasi  yaitu  sudah  baik  terlaksana,  akan  tetapi  hanya  terlaksanakan  pada  pemindahan  akad pembiayaannya saja.
Selain terjadi kendala di dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan dalam melakukan pengembangan UMKM di  Kota  Palembang,  pada  umumnya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  dalam menghadapi masalah keuangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal.

## Faktor Internal
a. Terbatasnya  jumlah  modal  merupakan  kendala  utama  dalam  pengembangan  usaha  UMKM  di  Kabupaten Banyumas.  Mayoritas  pengusaha  menggunakan  modal  sendiri  dalam  menjalankan  usahanya.  Kurangnya permodalan  UKM,  oleh  karena  pada  umumnya  usaha  kecil  dan  menengah  merupakan  usaha  perorangan  atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan  modal  pinjaman  dari  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  sulit  diperoleh,  karena  persyaratan  secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha  keluarga  yang  turun  temurun.  Keterbatasan  SDM  usaha  kecil  baik  dari  segi  pendidikan  formal  maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif  sulit  untuk  mengadopsi  perkembangan  teknologi  baru  untuk  meningkatkan  daya  saing  produk  yang dihasilkannya.
c. Lemahnya  Jaringan  Usaha  dan  Kemampuan  Penetrasi  Pasar  Usaha  kecil  yang  pada  umumnya  merupakan  unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena  produk  yang  dihasilkan  jumlahnya  sangat  terbatas  dan  mempunyai  kualitas  yang  kurang  kompetitif. Berbeda  dengan  usaha  besar  yang  telah  mempunyai  jaringan  yang  sudah  solid  serta  didukung  dengan  teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

## Faktor Eksternal
a. Iklim  Usaha  Belum  Sepenuhnya  Kondusif  Kebijaksanaan  Pemerintah  untuk  menumbuhkembangkan  Usaha  Kecil dan  Menengah  (UKM),  meskipun  dari  tahun  ke  tahun  terus  disempurnakan,  namun  dirasakan  belum  sepenuhnya kondusif.  Hal  ini  terlihat  antara  lain  masih  terjadinya  persaingan  yang  kurang  sehat  antara  pengusahapengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
b. Terbatasnya  Sarana  dan  Prasarana  Usaha  Kurangnya  informasi  yang  berhubungan  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  menyebabkan  sarana  dan  prasarana  yang  mereka  miliki  juga  tidak  cepat  berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
c. Implikasi  Otonomi  Daerah  Dengan  berlakunya  Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)
d. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.
e. Terbatasnya  Akses  Pasar  Terbatasnya  akses  pasar  akan  menyebabkan  produk  yang  dihasilkan  tidak  dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional
Tabel 3 Kendala Dalam Pengembangan UMKM di Kota Palembang Faktor Dimensi Internal Terbatasnya modal Terbatasnya kemampuan SDM Lemahnya jaringan usaha dan akses pasar Adaptasi inovasi teknologi Kendala operasi (pemasaran dan pengendalian persediaan) Kendala administratif (pembukuan dan manajemen secara umum) Eksternal Infra Struktur/ Sarana prasarana Iklim Usaha Otonomi Daerah
Globalisasi
Sumber: data olahan
Selanjutnya, kurangnya pemerataan pembiayaan bank syariah ke semua wilayah dan kurangnya pengetahuan masyarakat  menegenai  sistem  bank  syariah  juga  merupakan  faktor  penghambat  aksesbilitas  UMKM  terhadap  bank syariah. Sebagai contoh pada pada  kota-kota  kecil, masyarakat setempat hanya sedikit yang benar-benar mengetahui tentang sistem dan kelebihan dari pembiayaan bank syariah. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa bank syariah itu hanya bank yang menabungnya di kantor pos dan tidak berfikir untuk mengajukan untuk pembiayaan. Hal itu  tidak  terlepas  dari  sangat  terbatas  sekali  bank  syariah  di  daerah  tersebut.  Sehingga  kebanyakan  UMKM  masih terfokus pada pembiayaan  konvesional yang menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, perlu adanya  solusi  untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Hendaknya semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Pada bank-bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas aksesnya  dan  dapat  mensosialisasikan  mengenai  kelebihannya  dengan  baik  sehingga  bank  syariah  bisa  menjadi penguat dan pendamping untuk mengembangkan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha bisa meningkat.

## SIMPULAN
Pembiayaan  dengan  menggunakan  prinsip  syariah  sangat  berperan  penting  bagi  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM).  Karena  segala  sesuatu  yang  dilakukan  di  dunia  ini  akan  di  pertanggungjawabkan  di  akhirat kelak.  Maka  bank  syariah  harus  lebi  fokus  lagi  dalam  mengoptimalakan  UMKM,  yaitu  dengan  memberikan kemudahan  terhadap  UMKM  dalam  urusan  permodalan  atau  pembiayaan,  selain  itu  bank  syariah  juga  harus mendampingi  dan  melakukan  pembinaan  terhadap  suatu  usaha  yang  akan  di  bangun  terutama  dalam  hal memanajemen  keuangan.  Sedangkan  untuk  para  pelaku  UMKM  sendiri  harus  lebih  kreatif  dalam  membuat  produk agar dapat memasarkan produknya secara internasioanl. Apabila hal tersebut sudah dilakukan maka perekonomian di Provinsi Jawa Timur akan terus meningkat. Karena suksesnya suatu UMKM akan sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan perekonomian diamanapun.
Perkembangan  pembiayaan  perbankan  syariah  dalam  upaya  pengembangan  UMKM  di  Kota  Palembang mengalami  peningkatan  yang  berfluktuasi.  Hal  tersebut  mencerminkan  bahwa  peran  serta  pembiayaan  perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palembang belum optimal. Meskipun besarnya  pembiayaan  perbankan  syariah  yang  disalurkan  oleh  bank  syariah  di  Kota  Palembang  masih  berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam upaya  pengembangan  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  sangat  dibutuhkan  mengingat banyaknya  UMKM  yang  selama  ini  belum  memperoleh  fasilitas  pembiayaan.  Selanjutnya,  kendala  dan  tantangan yang  selama  ini  banyak  dihadapi  oleh  perbankan  syariah  di  Kota  Palembang  dalam  upaya  pengembangan  Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah  : relatif kecil pangsa perbankan syariah, terbatasnya  Sumber Daya Manusia yang mumpuni, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan
Faadhilla Putri  Aryanti  et al., Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah  terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Palembang  (Studi  Kasus  Bank  Syariah Indonesia KC Demang)

## DAFTAR PUSTAKA
Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Nasional , Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti Sudarsono, 2004, Heri, Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi ke-2, Yogyakarta: Ekonosia Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta Sumaryanto, 2010, Mengenal Kewirausahaan , Cet. I, Semarang: PT. Sindur Press Sumitro, Warkum, 2004, Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , Jakarta: Raja Grafindo Persada Supriatna,
Aan. 2021. Karakteristik Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).
https://www.lalaukan.com/2021/03/karakteristik-usaha-menengah-kecil-dan.html?m=1. Diakses pada 11 April 2022.
Ulpah, Mariya,. 2020. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Jurnal Madani Syari'ah , 3, 149-151. UMKM  Koperasi.  2021.  Peran  UMKM  dalam  Perekonomian  Indonesia.  https://www.umkmkoperasi.com/peran- umkm-dalam-perekonomian- indonesia/#:~:text=Dilansir%20dari%20situs%20Bappenas%2C%20di,untuk%20menjalankan%20kegiatan% 20ekonomi%20produktif. Diakses pada 10 April 2022.
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.