Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49

## REVITALISASI KONSTITUSIONAL DALAM PENENTUAN KANDIDAT PRESIDEN MELALUI PEMILIHAN DEMOKRATIS

## Connie Pania Putri
Fakultas Hukum, Univesitas Kader Bangsa Email: coniepania79@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  explain  the  constitutional  revitalization  in  determining presidential candidates through democratic elections in internal parties. This research method is normative law or doctrinal legal research with a legal inventory approach. The results of the research can be explained that it is constitutionally determined that the state is based on the One Godhead. This study uses a normative approach method where the materials used are literature  and  library  materials  as  well  as  laws.  The  conclusion  in  the  research  is constitutional revitalization as a process, means, act of reviving or reactivating in accordance with the Indonesian constitution with the philosophical foundation of Pancasila based on the one  and  only  God  for  the  realization  of  happiness  for  the  Indonesian  people.  Constitutional revitalization  in  determining  presidential  candidates  is  related  to  the  requirements  for presidential candidates and democratic elections.

## Keywords: constitutional; election; democratic

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  menjelaskan  revitalisasi  konstitusional  dalam  penentuan  kandidat presiden  melalui  pemilihan  demokratis  di  internal  partai.  Metode  penelitian  ini  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal  dengan  pendekatan  inventarisasi  hukum.  Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa secara konstitusional ditentukan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normarif dimana bahan  yang  digunakan  ialah  literature  dan  bahan  kepustakaan  serta  undang-  undang. Kesimpulan  dalam  penelitian  ialah  revitalisasi  konstitusional  sebagai  proses,  cara,  perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali sesuai dengan konstitusi Indonesia dengan landasan filosofis  Pancasila  berbasiskan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  demi  wujudnya kebahagiaan  bagi  rakyat  Indonesia.  Revitalisasi  konstitusional  dalam  penentuan  kandidat presiden berkaitan dengan syarat kandidat presiden dan pemilihan demokratis.
Kata Kunci : konstitusional; pemilihan; demokratis

## PENDAHULUAN
Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya UUD NKRI Tahun
1945). 1 Pasal 6A Ayat (2) UUD NKRI Tahun  1945  menyebutkan  bahwa “pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden  diusulkan  oleh  partai  politik atau  gabungan  partai  politik  peserta
1 Ramlan  Surbakti, Naskah  Akademik  Dan Draft  RUU  Kitab  Hukum  Pemilu:  Usulan Masyarakat  Sipil (Kemitraan  bagi  Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015).
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan  pasal  ini,  diketahui  bahwa partai  politik  memiliki  peran  yang menentukan  dalam  sebuah  sistem demokrasi modern dan juga merupakan pilar  utama  dalam  pranata  sistem politik. 2 Berarti  pula  kandidat  presiden dan  wakil  presiden  hanya  diusung  dari partai atau gabungan partai politik.
Penentuan  kandidat  merupakan inti dari tatanan demokrasi ( in the core of any democratic order ) dan merupakan  kegiatan  mendasar  dalam proses politik (a fundamental activity in the  political  process ). 3 Pemilihan presiden  merupakan  salah  satu  proses politik  tersebut.  Penentuan  kandidat presiden  senantiasa  menjadi  isu  yang menarik  disebabkan  jumlah  jabatan presiden  hanya  satu  dalam  suatu negara. 4
UUD  NKRI  Tahun  1945  tidak menentukan mekanisme penentuan calon  di  tingkat  partai  politik.  Untuk pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden
2 Thomas  Meyer, Peran  Partai  Politik  Dalam Sebuah  Sistem  Demokrasi (Jakarta:  Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012).
3 Miguel Pérez-Moneo, “Regulating Nominations  in  Political  Parties:  Candidates, Primaries and Law,” 2020.
4 Surbakti, Naskah  Akademik  Dan  Draft  RUU Kitab  Hukum  Pemilu:  Usulan  Masyarakat Sipil .
sejak  tahun  2004  telah  diadakan pemilihan langsung oleh rakyat. 5
Pemilihan  umum  presiden  dan  wakil presiden  secara  langsung  mempertegas sistem pemerintahan presidensil. 6
Pemilihan  presiden  dan  wakil presiden seharusnya tetap mengakomodir  usulan  bukan  dari partai  politik  atau  gabungan  partai politik  (independen).  Meskipun  ada pendapat pencalonan presiden independen  memiliki  lebih  banyak kekurangan daripada keunggulan. Karena  hanya  diusung  dari  partai  atau gabungan  partai  politik  maka  sistem pemilihan  umum  presiden  dan  wakil presidendi Indonesia belum mengakomodasi prinsip demokrasi secara penuh. 7
Ketentuan  UUD  NKRI  Tahun 1945  terkait  pemilihan  presiden  secara teknis  dijabarkan  lebih  lanjut  dengan undang-undang, sedangkan dalam partai  politik  terdapat  mekanisme dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran
5 Sumono,  “Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presiden,” 2014.
6 Abu  Tamrin,  “Urgensi  Pemilu  Presiden  Dan Wakil  Presiden  Secara  Langsung  Di  Era Reformasi,” Cita Hukum 1, no. 1 (2013): 194.
7 Muh. Ikhsan Baso, “Sistem Pemilihan Umum Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan),” Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion 1, no. 5 (2013): 8.
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
rumah  tangga  (AD/ART). 8 Dalam kajian  ini,  penulis  akan  meninjau sistem  pemilihan  umum  presiden  dan wakil  presiden  dalam  undang-undang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 9
Setiap partai politik yang dilengkapi dengan
AD/ART, kelihatannya tidak menjamin terwujudnya penentuan kandidat presiden  melalui  pemilihan  demokratis di  internal  partai.  Sementara,rakyat terpaksa  harus  memilih  calon  presiden
8 Partai  GOLKAR  bersifat  mandiri,  terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada  karya  dan  kekaryaan  (AD  ART  Partai Golkar).  Watak  Partai  GERINDRA  adalah demokratis,  merdeka,  pantang  menyerah, berpendirian  teguh,  percaya  pada  kekuatan sendiri  dan  kekuatan  rakyat,  terbuka  dan  taat hukum serta senantiasa memiliki watak sebagai pejuang  yang  berjuang  untuk  kepentingan rakyat  (AD  ART  Partai  Gerindra).  Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional  (AD  ART  partai  Persatuan Pembangunan).  Tujuan  umum  didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pembukaan  UUD  Tahun  1945  dan berkembangnya  kehidupan  demokrasi  dengan menghormati  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan prinsip-prinsip  ajaran  Islam  (AD  ART  Partai Bulan  Bintang).  Watak  Partai  adalah  gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah  dan  terbuka  (AD  ART  PDI Perjuangan). Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka (AD ART Partai PKB
9 Surbakti, Naskah  Akademik  Dan  Draft  RUU Kitab  Hukum  Pemilu:  Usulan  Masyarakat Sipil .
yang disodorkan partai politik. 10
Menurut  Slamet  belum  tentu  proses seleksi  calon  presiden  dan  wakil presidendi internal partai politik memenuhi mekanisme yang demokratis sebagaimana yang dikehendaki masyarakat. Slamet mengingatkan bahwa partai politik cenderung bersifat oligarchy atau mempertahankan kekuasaannya pada sekelompok orang/golongan  saja.  Jadi,  bukan  tidak mungkin  dalam  proses  seleksi  calon presiden  dan  wakil  presiden  tersebut terdapat  kepentingan  kelompok  yang dikedepankan. 11
Pengusungan  atau  dukungan partai  politik  terhadap  calon  presiden dan  wakil  presiden  yang  sangat  elitis dan  berkonflik.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  beberapa  kejadian  internal  politik yang rapuh karena kader tidak dilibatkan dalam mekanisme pengusungan calon presiden.
Contohnya pada tingkat nasional Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  ketika Surya Dharma Ali selaku Ketua Umum PPP  sepihak  memberikan  dukungan kepada  Prabowo  Subianto  dan  Hatta Rajasa,  bahkan  sebelum  pemilihan
10 Zae,  “Perlu  Seleksi  Internal  Partai  Yang Demokratis Soal Capres,” n.d.
11 Zae.
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
legislatif  terjadi. 12 Begitu  juga  dengan Partai Golongan Karya (Partai Golkar), para kader seniornya menganggap Abu Rizal  Bakrie  terlalu  egois  dan  terburu- buru  dalam  menambatkan  dukungan kepada  Prabowo.  Perpecahan  di  tubuh Partai  Golkar  dapat  terlihat  dari pembangkangan  beberapa  kadernya mendukung  Joko  Widodo  dan  Jusuf Kalla, seperti Luhut Pandjaitan,
Nudirman Munir, dan lain-lain. 13
Berdasarkan  kondisi  tersebut maka  mekanisme  penentuan  calon presiden  dan  wakil  presiden  yang dilakukan oleh partai politik selama ini berlangsung  secara  tidak  demokratis. 14
Sehingga  diperlukan  kajian  untuk menguji  pernyataan  bahwa  Indonesia menjadi  contoh  dari  sukses  negara demokrasi. 15
Realitas yang ada sangat penting  untuk  melakukan  revitalisasi konstitusional dalam penentuan kandidat  calon  presiden  dan  wakil presiden  melalui  pemilihan  demokratis di internal partai. Beberapa
12 Ican  Ihsannuddin,  “Suryadharma  Tak  Cabut Dukungannya Kepada Prabowo,” n.d.
13 Fabian,  “Tokoh  Senior  Golkar  Dukung Jokowi,” Laman Kompas Online, 2014. 14 Fabian.
15 Farahdiba  Rahma  Bachtiar,  “Pemilu Indonesia:  Kiblat  Negara  Demokrasi  Dari Berbagai Refresentasi,” Jurnal Profetik 3, no. 1 (2014): 25.
pertimbangan secara kronologis revitalisasi konstitusional menjadi sangat  penting  karena:  1.  Negara Indonesia diselenggarakan secara konstitusional.  2.  Presiden  adalah pemegang  kekuasaan  pemerintahan negara.  3.  Calon  presiden  dan  wakil presiden  diusulkan  oleh  partai  politik dan gabungan partai politik. 4. Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden dilaksanakan  melalui  pemilihan  umum (pemilu).  5.  Pemilu  dilaksanakan secara demokratis.
Memperhatikan  pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden yang  demokratis  harus  dimulai  di internal  partai  politik.  Oleh  sebab  itu, fokus  utama  penelitian  ini  terkait revitalisasi konstitusional dengan mengedepankan  tinjauan  filosofis  dan normatif  terhadap  teks  UUD  NKRI Tahun  1945  dilengkapi  dengan  aturan undangundang. Untuk kajian di internal partai dilakukan tinjauan dengan menganalisisAD/ART  partai  politik. Alasan dan dasar pemikiran pembahasan revitalisasi konstitusi tidak terlepas daripentingnya posisi konstitusi  (UUD  NKRI  Tahun  1945) dalam suatu negara. UUD NKRI Tahun 1945  ditempatkan  pada  kedudukan
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
yang  tinggi  (supreme).  Ada  semacam jaminan  bahwa  konstitusi  itu  akan diperhatikan dan ditaati. 16
Penelitian  tentang  revitalisasi konstitusional dalam penentuan kandidat  presiden  melalui  pemilihan demokratis  di  internal  partai  belum pernah  disentuh  oleh  penulis  lain. Beberapa  terdahulu  diantaranya  Sri Handayani  Retna  Wardani  hanya meneliti  tentang  tolok  ukur  demokrasi Pancasila  dalam  membentuk  Undang- Undang Pemilu Legislatif. Hasil penelitiannya menjelaskan pembentukan  undang-undang  bidang
politik  tidak  menggunakan  model  dan tidak sesuai dengan konsep
negarahukum sebagaimana
diamanatkan  dalam  konstitusi  (UUD NRI  Tahun1945)  dan  tidak  sesuai denganideologi Pancasila sebagai landasan filosofisnya. 17
Wimmy  Halim  pernah  meneliti tentang demokrasi deliberatif
indonesia: konsep partisipasi
masyarakat dalam membentuk demokrasi  dan  hukum  yang  responsif.
Dalam
penelitiannya dijelaskan
16 Ni’matul  Huda, UUD  1945  Dan  Gagasan Amandemen  Ulang (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2008).
17 Sri Handayani Retna  Wardani, “Tolok Ukur Demokrasi Pancasila Dalam Membentuk Undang-Undang  Pemilu  Legislatif,” Jurnal Kajian Hukum 1, no. 1 (2016): 92.
kekuatan  konstituen  dapat  membentuk hukum dalam sistem demokrasi deliberatif  dan  direct  popular  checks atau pemeriksaan langsung oleh masyarakat. Artinya,masyarakat ditempatkan  sebagai  sebuah  pilar  yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan.  Pada  hakikatnya,sistem ini  merupakan  sarana-sarana  ultra- demokrasi  yang  merupakan  perluasan proses  legislatif  di  luar  majelis  yang dibentuk  oleh  masyarakat.  Hal  ini menjadi penting dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. 18
Lambang Trijono meneliti tentang reaktualisasi politik demokrasi: politik agensi dan revitalisasi kelembagaan demokrasi. Dalam penelitiannya menggarisbawahi wacana  pembentukan  subyek  politik baru  melalui  pengembangan  model politik  agonistik  yang  diasumsikan dapat lebih merepresentasikan kepentingan publik dan mampu mengaktivasi  lembaga-lembaga  politik
18 Wimmy  Halim,  “Demokrasi  Deliberatif Indonesia:  Konsep  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Membentuk  Demokrasi  Dan  Hukum Yang Responsif,” Jurnal Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 19.
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
untuk kembali
menjalankan fungsinya. 19
Abdul  Latif  pernah  menulis tentang  pemilihan  presiden  (pilpres) dalam  perspektif  koalisi  multipartai. Dalam  tulisannya  dijelaskan  bahwa perlu  persepsi  yang  sama  tentang sistem pemerintahan. Sistem campuran harus jelas bagian-bagian yang menggunakan  sistem  parlementer  dan bagian  yang  masih  menggunakan sistem presidensil. Ketidakjelasan sistem  campuran  akan  menimbulkan kekaburan  tentang  hak  dan  kewajiban Presiden.  Kebenaran  yang  didasarkan
suara terbanyak tidak selalu
menggambarkan kualitas yang didukung oleh kebenaran teoritik. 20 Bila ditelaah penelitian terdahulu  tersebut  jelas  tidak  ada kaitannya
dengan revitalisasi konstitusional dalam penentuan kandidat  presiden  melalui  pemilihan demokratis  di  internal  partai.  Adapun permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  terkait  dengan  konsepsi revitalisasi konstitusional dalam penentuan kandidat presiden dan
19 Lambang  Trijono,  “Reaktualisasi  Politik Demokrasi:  Politik  Agensi  Dan  Revitalisasi Kelembagaan  Demokrasi,” Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik 15, no. 2 (2011): 93.
20 Abdul  Latif,  “Pilpres  Dalam  Perspektif Koalisi Multiparta,” Jurnal  Konstitusi 6,  no.  3 (2009): 49.
penentuan  kandidat  presiden  melalui pemilihan demokratis di internal partai. Hasil  yang  diharapkan  dari  penelitian ini  untuk  menjelaskan  revitalisasi konstitusional dalam penentuan kandidat  presiden  melalui  pemilihan demokratis di internal partai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan  khususnya  hukum  tata negara.
Dari  latar  belakang  di  atas, maka penulis membahas tentang revitalisasi konstitusional dalam penentuan  kandidat  presiden  melalui pemilihan demokratis.
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan  norma-norma  yang sudah  diidentifikasi  sebagai  norma hukum.  Sebagai  penelitian  hukum normatif  maka  sumber  data  yang dipergunakan  berupa  data  sekunder, terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Analisis  data penelitian  secara  secara  kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  pendapat  para sarjana (doktrin) serta teori-teori
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
hukum  lainnya.  Kesimpulan  penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan  diawali  dari  yang  bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN
A. Revitalisasi Konstitusional Tentang  Syarat  Calon  Presiden dan Wakil Presiden
Berdasarkan  Pasal  6  Ayat  (1) dan  Pasal  6  A  Ayat  (2)  UUD  NKRI Tahun  1945,  calon  presiden  dan  calon wakil  presiden  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut:
a. Warga  negara  Indonesia  sejak kelahirannya  dan  tidak  pernah menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya sendiri.
b. Tidak pernah mengkhianati negara.
c. Mampu  secara  rohani  dan jasmani  untuk  melaksanakan tugas  dan  kewajiban  sebagai presiden dan wakil presiden.
d. Dipilih  dalam  satu  pasangan secara langsung oleh rakyat.
e. Diusulkan  oleh  partai  politik atau  gabungan  partai  politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Ketentuan  UUD  NKRI  Tahun 1945 menyebutkan bahwa calon presiden  dan  calon  wakil  presiden harus  mampu  secara  rohani  dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Persoalannya, siapa yang  dikategorikan  mampu  tersebut dengan menggunakan prinsip revitalisasi  konstitusional  maka mutlak memaknai  secara  intensif.  Ketentuan dalam UUD NKRI secara komprehensif, bukan sepotong- sepotong.  Karena  ketentuan  UUD NKRITahun  1945  adalah  penjabaran dari  Pancasila  yang  dijiwai  dengan prinsip  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Oleh  sebab  itu,  intensitas  pemaknaan kata  mampu  mutlak  dioptimalkan sesuai  dengan  ketentuan  Tuhan  Yang Maha Esa.
Dalam konteks ini, Tuhan Yang Maha  Esa  telah  memberikan  potensi kepada segenap Warga Negara Indonesia  untuk  menjadi  pemimpin sesuai  dengan  amanah  konstitusi. Walaupun demikian, dalam perkembangannya  tidak  setiap  orang mampu mengembangkan potensi kepemimpinan,  sehingga  hanya  orang- orang  tertentu  saja  yang  menjadi kandidat  presiden  dan  wakil  presiden
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Upaya merintis intensitas revitalisasi konstitusional penting artinya  untuk  memahami  spirit  yang mengemuka  ketika  dilakukan  proses Amandemen  UUD  NKRI  Tahun  1945. Usulanusulan  yang  muncul  dalam Amandemen  UUD  NKRI  Tahun  1945 sebagai berikut. a. Syarat-syarat keadaan  diri  secara  lengkap  itu  diatur dengan  undangundang,  agar  bisa  lebih teliti,  lebih  luwes,  lengkap,  utuh,  dan terpadu. 21 b.  Berkaitan  dengan  mental, didefinisikan  oleh  kalangan  medis berupa rangeyang luas. Menurut kalangan  agamawan,  bicara  tentang mental tentang sesuatu yang tidak jelas batasannya  sehingga  tidak  mungkin dijabarkan  terlalu  rinci  dalam  UUD NKRI Tahun 1945. Hal ini diatur lebih lanjut dengan undangundang, karena di tingkat  undangundang  terdapat  bagian penjelasan  yang  dapat  uraikan  lebih terperinci.  Intinya  bahwa  memang seorang calon presiden dan calon wakil presiden  itu  harus  ada  persyaratan jelas.  Tapi  persyaratan  yang  seperti
21 Mahkamah
Konstitusi,
Naskah
Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Buku  IV  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010).
apa,  itu  harus  dengan  persepsi  yang sama  dan  harus  terperinci  dijelaskan. Misalkan,  pengertian  cacat,  fisik, psikis,  dan  lain  sebagainya. 22 c. Tentang  persyaratan  yang  akan  dipilih itu  memang  orang  yang  sempurna, sehat  lahir  batin,  mental,  dan  fisiknya. Meskipun  ada  di  antara  kepala  negara yang  pernah  tidak  sempurna.  Tetapi, dalam 250-an juta rakyat Indonesia apa tidak  ada  yang  sempurna.  Apalagi nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung.  Oleh  karena  itu,  diharapkan agar  syarat  sehat  mental  dan  fisik  itu harus  dicantumkan  pada  konstitusi. Nantinya,  secara  rinci  bagaimana keterangan sehat fisik, mental dicantumkan pada undang-undang. 23 d. Syarat pengajuan yang tidak debatable, karena  itu  menjadi  persyaratan  yang mendasar termasuk jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani pun menjadi syarat untuk  semua,  calon  pegawai  negeri atau  calon  apapun  biasanya  diminta syarat dengan surat keterangan menjadi suatu  hal  yang  umum.  Tapi,  kalau untuk mengatur supaya tidak diperdebatkan,  terkait  dengan  klausul Ayat  (2)  itu  sebenarnya  sudah  bisa menyelesaikan masalah. Undang-
22 Konstitusi.
23 Konstitusi.
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
undang  mengatur  bagaimana  sehat jasmani  dan  rohani  calon,  sehingga menjadi persyaratan mendasar. 24
Usulan-usulan
yang
mengilhami  lahirnya  ketentuan  dalam
UUD NKRI Tahun 1945 yang menentukan persyaratan untuk menjadi calon  presiden  dan  wakil  presiden sebagaimana  diatur  pada  Pasal  6  Ayat
(2) UUD NKRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum
yang demokratis,dibentuklah pengaturan berupa undang-undang maupun  turunnyayang  menjelaskan lebih  rinci  persyaratan  maupun  teknis pelaksanaan pemilu. Dalam hal pemilu presiden  dan  wakil  presiden,  terdahulu dibentuk dengan Undang- UndangNomor  23  Tahun  2003  yang kemudian  diubah  dengan  Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun  2008  tentang  PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden. 25
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden menentukan syarat  bagi  calon  presiden dan  calon  wakil  presiden  sebagai
24 Konstitusi. 25 Ahmad Farhan Subhi, “Pengusulan Pasangan Calon  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Sebagai Peserta  Pemilu  Menurut  Undang-Undang Pilpres,” Jurnal  Cita  Hukum  Fakultas  Syariah Dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah II,  no. 2 (2015): 341.
berikut.  a.  Bertaqwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa.  b.  Warga  negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah  menerima  kewarganegaraan lain  karena  kehendaknya  sendiri.  c. Tidak  pernah  mengkhianati  negara.  d. Mampu  secara  rohani  dan  jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban  sebagai  presiden  dan  wakil presiden.  e.  Bertempat  tinggal  dalam wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. f. Telah melaporkan kekayaannya  kepada  instansi  yang berwenang memeriksa laporan kekayaan  penyelenggara  negara.  g. Tidak  sedang  memiliki  tanggungan utang  secara  perseorangan  dan/atau secara  badan  hukum  yang  menjadi tanggung  jawabnya  yang  merugikan keuangan  negara.  h.  Tidak  sedang dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan pengadilan. i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.  j.  Tidak  pernah melakukan perbuatan tercela. k. Terdaftar  sebagai  pemilih.  l.  Memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) dan  telah  melaksanakan  kewajiban pajak  selama  5  (lima)  tahun  terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.  m.  Memiliki  daftar  riwayat hidup.  n.  Belum  pernah  menjabat sebagai  presiden  dan  wakil  presiden selama  dua  kali  masa  jabatan  dalam jabatan  yang  sama.  o.  Setia  kepada Pancasila  sebagai  dasar  negara,  UUD Tahun  1945,  dan  cita-cita  Proklamasi 17  Agustus  1945.  p.  Tidak  pernah dihukum  penjara  karena  melakukan tindak  pidana  makar  berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  q. Berusia  sekurang-kurangnya  35  (tiga puluh  lima)  tahun.  r.  Berpendidikan serendah-rendahnya  SLTA  atau  yang sederajat.  s.  Bukan  bekas  anggota organisasi  terlarang  Partai  Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya,  atau  bukan  orang  yang terlibat  langsung  dalam  G  30  S/PKI.  t. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  lima tahun atau lebih.
Konsep revitalisasi konstitusional  berupa  syarat  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Kesalehan  seorang  pemimpin  negara diukur  pada  seberapa  baik  akhlaknya, seberapa kuat komitmen dan kemampuanuntuk mencapai tujuan
kepemimpinan untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap  rakyat. 26 Ketentuan  Tuhan yang  menyebut  tentang  syarat  takwa sebagai berikut. a . And believe in what I  reveal,  confirming  the  revelation which is with you,and be not the first to reject  Faith  therein,  nor  sell  My  Signs for a smallprice; and fear Me, and Me alone (Q.S. Baqara (2) : 41). b. It is not righteousness  that  ye  turn  your  faces towards  east  or  west;  butit  is righteousness-  to  believe  in  Allah  and the  last  day,  and  the  angels,  andthe book,  and  the  messengers;  to  spend  of your substance, out of love for Him,for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who ask,and for the ransom of slaves; to be steadfast in prayer, and practice regularcharity; to fulfil  the  contracts  which  ye  have made;  and  to  be  firm  and  patient,in pain  [or  suffering]  and  adversity,  and throughout  all  periods  of  panic. Suchare the people of truth, the Allah- fearing(Q.S.  Baqara  (2):  177).  c.  The prohibited  month  for  the  prohibited month,- and so for all thingsprohibited,-  there  is  the  law  of equality.  If  then  any  one  transgresses theprohibition  against  you,  transgress ye likewise against him. But fear Allah, andknow  that  Allah  is  with  those  who restrain  themselves(Q.S.  Baqara  (2): 194). d. O ye who believe! Fear Allah, and  give  up  what  remains  of  your demand  forusury,  if  ye  are  indeed believers (Q.S. Baqara (2): 278).
Bila ditinjau cita negara Hukum Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila, ide  kenegaraan  tidak  dapat  dilepaskan dari  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa Sila  Pertama  dari  Pancasila.  Oleh
26 Masdar  Farid  Mas’udi, Syarah  UUD  1945 Perspektif Islam (PT Pustaka Alvabet, 2013).
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
karena itu, negara Indonesia menjunjung  tinggi  nilai-nilai  ke-Maha Esaan  dan  ke-Maha  Kuasaan  Tuhan. Artinya,  diakuinya  prinsip  supremasi hukum  tidak  mengabaikan  keyakinan mengenai  ke-Maha  Kuasa-an  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  diyakini  sebagai Sila Pertama dari Pancasila. Pengakuan segenap  bangsa  Indonesia  mengenai kekuasaan  tertinggi  yang  terdapat dalam hukum tidak boleh bertentangan dengan  keyakinan  segenap  warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  di  pihak  lain  pengakuan  akan prinsip  supremasi  hukum  itu  juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia  hanya  memutlakkan  Yang Esa  dan  menisbikan  kehidupan  antar sesama  warga  yang  bersifat  egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah negara Pancasila. 27
Menyertakan  moral  Ketuhanan sebagai  dasar  negara  memberikan dimensi transcendental pada kehidupan
27 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” n.d.
politik serta mempertemukan hubungan simbiosis antara konsepsi daulat Tuhan dan  daulat  rakyat.  Pancasila  dalam kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral  atau  sakral.  Rekonsiliasi  antara tendensi kearah sekularisasi dan sakralisasi dengan wawasan Ketuhanan diharapkan  dapat  memperkuat  etos kerja, karena kualitas kerja ditransendensikan  dari  batasan  hasil kerja  materialnya.  Oleh  karena  itu, teologi kerja yang transendental memberi  nilai  tambah  spiritual  maka memperkuat motivasi di satu pihak dan di  pihak  lain  memperbesar  inspirasi dan  aspirasi  warga  negara.  Wawasan teosentris  menuntut  untuk  pandai menjangkarkan  kepentingan  ( interest ) kepada  nilai  ( value )  dalam  politik. 28
Pancasila mengakui tentang
Ketuhanan. 29 Tuhan Yang Maha Esa menetapkan  doktrin  akan  keEsaan  dan Kekuasaan-Nya (the unity and souverenity  of  God ).  Ajaran  ini menjangkau  seluruh  aspek  kehidupan manusia,  tidak  terkecuali  aspek  politik
28 Pimpinan  MPR  dan  Tim  Kerja  Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013).
29 Budiyono,  “Hubungan  Negara  Dan  Agama Dalam Negara Pancasila,” Fiat  Justisia  Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (2014): 410.
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
ketatanegaraan  serta  pemerintahan. 30 Di  antara  ayat  hukum  Tuhan  yang berkenaan dengan kepemimpinan adalah  Surat the  Women  verse  58-59: Indeed, Allah commands you to render trusts  to  whom  they  are  due  and  when you judge between people to judge with justice.  Excellent  is  that  which  Allah instructs  you.  Indeed,  Allah  is  ever hearing  and  seeing  (verse:  58);  O  you who  have  believed,  obey  Allah  and obey  the  messenger  and  those  in authority  among  you.  And  if  you disagree over anything, refer it to Allah and  the  Messenger,  if  you  should believe  in  Allah  and  the  last  day.  That is  the  best  [way]  and  best  in  result (verse: 59).
Ketentuan Tuhan
yang menyebutkan:  let  not  believers  take disbelievers  as  allies  rather  than believers. And  whoever  [of  you]  does that  has  nothing  with  Allah,  except when taking precaution against them in prudence.  And  Allah  warns  you  of Himself,  and  to  Allah  is  the  [final] destination  (al-Kitab  -  the  Family  of Imran:  28). Sejalan  dengan  ketentuan Tuhan  sebelumnya,  utusan  Tuhan  (the messenger)  yang  menyebutkan  bahwa: each one of you is a leader and each of you  is  responsible  for  what  you  lead. Pada  kesempatan  lain  disebutkan bahwa the  Scientists  heirs  of  the Prophets.
30 Trianto  dan  Titik  Triwulan  Tutik, Falsafah Negara  Dan  Pendidikan  Kewarganeraan (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007).
Berdasarkan  ketentuan  Tuhan dan utusan-Nya dalam hubungandengan  penentuan  kandidat presiden  diketahui  bahwa  kandidat presiden  itu  harus  taat  kepada  Tuhan dan  utusan-Nya,  amanah,  shiddiq, tabligh,  dan  fathanah.  Berdasarkan intensitas  hukum  mutlak  dipahami bahwa  hukum  Tuhan  tidak  boleh diabaikan  oleh  manusia  dengan  alasan apapun. Larangan terhadap pengabaian itu  dikarenakan  kegunaan  hukum  itu adalah  untuk  kebaikan  manusia  itu sendiri.  Ketika  pengabaian  hukum Tuhan  terjadi  maka  tidak  akan  ada wujud keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum  dalam  artian yang sesungguhnya.  Begitu  juga  tidak  akan muncul  kesadaran  dan  kepatuhan hukum  di  tengah-tengah  masyarakat. Peringatan Tuhan sangat jelas, diantaranya menyebutkan:
Then seest thou such a one as takes as his god his own vain desire? Allahhas, knowing [him as such], left him astray, and  sealed  his  hearing  and  hisheart [and  understanding],  and  put  a  cover on  his  sight.  Who,  then,  will  guidehim after Allah [has withdrawn guidance]? Will ye not then receive admonition?(Q.S.  Jatsiya  (45):  23).O ye  people!  adore  your  guardian-lord, who  created  you  and  those  who camebefore  you,  that  ye  may  have  the chance  to  learn  righteousness(Q.S. Baqara  (2):  21).  Who  has  made  the earth your couch, and the heavens your
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
canopy;  and  sentdown  rain  from  the heavens;  and  brought  forth  therewith Fruits for yoursustenance; then set not up rivals unto Allah when ye know [the truth]. (Q.S. Baqara (2): 22).
Tantangan untuk lahirnya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum  Tuhan  datang  dari  manusia yang  suka  membangkang,  manusia yang  memperturutkan  hawa  nafsu, manusia yang bersangkutan membutuhkan  hidayah  Tuhan  dalam kehidupannya.

## KESIMPULAN
Konsepsi revitalisasi
konstitusional  sebagai  proses,  cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan  kembali  sesuai  dengan konstitusi  Indonesia  dengan  landasan filosofis  Pancasila  berbasiskan  kepada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  demi wujudnya  kebahagiaan  bagi  rakyat Indonesia.  Revitalisasi  konstitusional dalam  penentuan  kandidat  presiden berkaitan dengan syarat kandidat presiden  dan  pemilihan  demokratis. Syarat  utama  kandidat  presiden  adalah bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  sedangkan  pelaksanaan  pemilihan demokratis mesti dengan prinsip amanah  dan  prosedur  yang  memberi ruang partisipasi seluruh rakyat
dilandasi  dengan  prinsip  Ketuhananan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
2009-2014,  Pimpinan  MPR  dan  Tim Kerja  Sosialisasi  MPR  Periode.
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara .
Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR RI, 2013.
Asshiddiqie,  Jimly.  “Gagasan  Negara
Hukum Indonesia,” n.d.
Bachtiar,  Farahdiba  Rahma.  “Pemilu
Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai
Refresentasi.” Jurnal  Profetik 3, no. 1 (2014): 25.
Baso, Muh. Ikhsan. “Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan  Secara  Independen (Perseorangan).” Jurnal Ilmu
Hukum  Legal  Opinion 1,  no.  5 (2013): 8.
Budiyono.  “Hubungan  Negara  Dan
Agama Dalam Negara Pancasila.”
Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum 8, no. 3 (2014): 410.
Fabian. “Tokoh Senior Golkar Dukung Jokowi.”  Laman  Kompas  Online, 2014.
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
Halim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan
Hukum  Yang  Responsif.” Jurnal Masyarakat  Indonesia 42,  no.  1
(2016): 19.
Huda,  Ni’matul. UUD  1945  Dan Gagasan Amandemen Ulang .
Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Ihsannuddin,  Ican.  “Suryadharma  Tak
Cabut Dukungannya Kepada Prabowo,” n.d. Konstitusi, Mahkamah. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan
Negara . Jakarta: Sekretariat
Jenderal  dan  Kepaniteraan  MK, 2010. Latif, Abdul. “Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multiparta.” Jurnal
Konstitusi 6, no. 3 (2009): 49.
Mas’udi,  Masdar  Farid. Syarah  UUD
1945 Perspektif Islam . PT Pustaka Alvabet, 2013.
Meyer,  Thomas. Peran  Partai  Politik
Dalam Sebuah Sistem Demokrasi .
Jakarta:  Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan
Indonesia, 2012.
Pérez-Moneo,  Miguel.  “Regulating Nominations  in  Political  Parties: Candidates,  Primaries  and  Law,” 2020.
Subhi,  Ahmad  Farhan.  “Pengusulan Pasangan  Calon  Presiden  Dan Wakil  Presiden  Sebagai  Peserta Pemilu  Menurut  Undang-Undang Pilpres.” Jurnal  Cita  Hukum Fakultas  Syariah  Dan  Hukum UIN  Syarif  Hidayatullah II,  no.  2 (2015): 341.
Sumono.  “Pemilihan  Presiden  Dan
Wakil Presiden Berdasarkan
Sistem Presiden,” 2014.
Surbakti,  Ramlan. Naskah  Akademik Dan  Draft  RUU  Kitab  Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil . Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata
Pemerintahan di Indonesia, 2015. Tamrin, Abu. “Urgensi Pemilu
Presiden  Dan  Wakil  Presiden
Secara Langsung Di Era
Reformasi.” Cita  Hukum 1,  no.  1
(2013): 194.
Trijono, Lambang. “Reaktualisasi Politik  Demokrasi:  Politik  Agensi Dan  Revitalisasi  Kelembagaan Demokrasi.” Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik 15, no. 2 (2011):
93.
Tutik,  Trianto  dan  Titik  Triwulan.
Connie  Pania  Putri,  Revitalisasi  Konstitusional  Dalam  Penentuan  Kandidat  Presiden  Melalui  Pemilihan Demokratis, Halaman 35-49
Falsafah  Negara  Dan  Pendidikan Kewarganeraan .  Jakarta:  Prestasi
Pustaka Publisher, 2007.
Wardani, Sri Handayani Retna. “Tolok
Ukur Demokrasi  Pancasila Dalam Membentuk Undang-Undang
Pemilu  Legislatif.” Jurnal  Kajian
Hukum 1, no. 1 (2016): 92.
Zae.  “Perlu  Seleksi  Internal  Partai Yang  Demokratis  Soal  Capres,”
n.d.