## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 103-112
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Korupsi kepala daerah dan pertumbuhan industri: Studi dari Kabupaten dan Kota Mojokerto

## Sanda Aditiya Arsandi
Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia sanda.aditiya@mail.ugm.ac.id
* Corresponding Author
Abstrak : Ada perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai dampak korupsi terhadap pertumbuhan industri. Banyak orang percaya bahwa korupsi akan menghambat pertumbuhan industri, tetapi beberapa penelitian (terutama di Asia) menemukan bahwa korupsi adalah pelumas untuk roda bisnis. Penelitian ini berusaha  untuk  mengkaji  hubungan  antara  pertumbuhan  industri  dan  korupsi  dengan  menggunakan metode studi kasus dan teknik quantitative content analysis pada kondisi di Kabupaten dan Kota Mojokerto, dua  wilayah  yang  industrinya  merupakan  sektor  pembangunan  yang  penting.  Setidaknya,  dalam  empat periode terakhir, mantan Bupati dan Walikota Mojokerto diberitakan terlibat kasus korupsi. Padahal, di kedua wilayah tersebut, industri merupakan sektor pembangunan yang penting. Kami menguji hubungan antara  korupsi  yang  terjadi  di  Kabupaten  dan  Kota  Mojokerto  terhadap  pertumbuhan  industri menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan menggunakan analisis kuantitatif pada  beberapa  parameter  pertumbuhan  industri  (seperti  jumlah  tenaga  kerja,  nilai  investasi,  jumlah perusahaan, dan jumlah produksi), kami menemukan bahwa kepala daerah yang terlibat dalam beberapa kasus korupsi baik di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, tidak bisa membawa perubahan positif dalam pertumbuhan industri selama masa jabatannya. Sebaliknya menimbulkan beberapa penurunan di kedua. daerah.
Kata Kunci : Studi Kasus; Mojokerto; Korupsi; Pertumbuhan Industri
How to Cite : Arsandi, S. A. (2022). Regional head corruption and industrial growth: Evidence from
Mojokerto Regency and City. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 103 – 112.
https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.857

## Pendahuluan
Peninggalan fisik kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara tersebar di berbagai wi- layah di Mojokerto. Sejarah mencatat sebagian tempat di Mojokerto merupakan ibu kota Kerajaan Majapahit yang makmur dengan pemimpin yang cakap. Dirangkum dalam cerita-cerita Panji, para raja  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kepahlawanan,  penghormatan  terhadap  kemanusiaan,  etika sosial yang santun dan setara, serta diplomasi (Munandar, 2020) untuk konsolidasi kekuasaan (Kieven, 2013). Pada tahun 1300-an, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya dengan me- nyatukan hampir seluruh nusantara, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Timor  Leste,  dan  Filipina.  Namun akhir-akhir  ini, kegemilangan  Raja  Hayam  Wuruk dan  Patih Gadjah Mada tampaknya tidak menjadi teladan bagi para pemimpin daerah di sana. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kata "Mojokerto" identik dengan pemberitaan korupsi kepala daerah di media massa (surat kabar cetak dan online). Setidaknya dalam empat periode terakhir, mantan kepala  daerah  di  Mojokerto  diberitakan  terlibat  dalam  kasus  korupsi,  tidak  termasuk  kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau anggota DPRD. Maraknya kasus korupsi secara perlahan- lahan dapat menggeser citra daerah ini.
Sementara  itu,  baik  di  situs  resmi  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  (Pemerintah  Kota Mojokerto,  2013)  maupun  Pemerintah  Kota  Mojokerto  (Pemerintah  Kota  Mojokerto,  2017), industri merupakan sektor andalan kedua daerah. Industri didefinisikan sebagai kegiatan ekono- mi untuk mengubah  barang  dasar secara mekanis,  kimia,  atau  dengan  tangan  menjadi  barang jadi/setengah  jadi,  dan/atau  barang  yang  kurang  berharga  menjadi  barang  yang  lebih  tinggi nilainya,  yang  mendekati  pengguna  akhir  (Badan  Pusat  Statistik  Kota  Mojokerto,  2016).  Kota Mojokerto memiliki berbagai industri pengolahan seperti perak, rokok, konveksi, makanan, dan minuman. Sementara itu, Kabupaten Mojokerto merupakan rumah bagi berbagai industri seperti
logam dasar, pupuk, tekstil, dan industri pengolahan lainnya. Kabupaten Mojokerto bahkan secara intensif mengembangkan Kawasan Industri di berbagai kecamatan seperti Ngoro (500 hektar), Mojoanyar  (500  hektar),  dan  kombinasi  10.000  hektar  di  Jetis,  Kemlagi,  dan  Dawarblandong (Pemerintah Kota Mojokerto, 2013). Sekilas, upaya pengembangan industri ini terlihat kontras dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Indonesia memasuki era di mana mereka yang terpilih untuk jabatan publik didominasi oleh para  pebisnis.  Akar  korupsi  politik  di  Indonesia  adalah  percampuran  politik  dan  bisnis,  yang menciptakan peluang terjadinya berbagai konflik kepentingan (Syarif & Faisal, 2019).
Perilaku pejabat daerah di Kabupaten dan Kota Mojokerto identik dengan korupsi politik. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan untuk keuntungan pribadi (Kramer,  1998).  Pengaruh  korupsi  terhadap  industri  manufaktur  di  Indonesia  telah  dipelajari oleh  Vial  dan  Hanoteau dengan menggunakan  data  panel  pada era  Suharto  (1975-1995)  yang menunjukkan bahwa praktik suap tidak terbukti secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan industri (Vial & Hanoteau, 2010). Korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jika berada di atas ambang batas korupsi dan sebaliknya jika berada di bawah ambang batas korupsi (Alfada, 2019). Namun, dalam penelitian lain, praktik korupsi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri (Fisman, R., & Svensson, 2007; McArthur  &  Teal,  2002).  Beberapa  penelitian  (terutama  di  Asia)  bahkan  menemukan  bahwa korupsi adalah “pelumas” yang melumasi roda bisnis (Nawatmi, 2016; Wei, 1999). Berangkat dari perbedaan literatur tersebut, kami melakukan penelitian terkait perilaku ko- rupsi kepala daerah yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru dan menyelidiki pengaruh perilaku tersebut terhadap pertumbuhan industri. Kabupaten dan Kota Mojokerto dipilih karena di dua daerah  tersebut  para  kepala  daerah  terbukti  terlibat  kasus  korupsi  setidaknya  dalam  empat periode terakhir sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Kasus Korupsi Kepala Daerah di Mojokerto Daerah Nama Periode Kasus Kota Mojokerto TGS 1994-2003 (2 periode) korupsi dana program pemekaran kecamatan di Kota Mojokerto AGS 2003-2013 (2 periode) dugaan korupsi pengalihan status aset tanah kas desa (Ishomuddin, 2014) MSY 2013-2018 terlibat kasus suap pembahasan perubahan APBD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Mojokerto ACH 2000-2008 (2 periode) korupsi dana kas daerah senilai Rp 30,9 miliar SWD 2008-2010 terbukti melakukan korupsi sendiri dengan meminta pencairan dana tanpa Surat Perintah Pembayaran selain menerima arus kas dari ACH MKP 2010-2018 (2 periode) terlibat dalam suap terkait perolehan izin pemanfaatan ruang dan izin pembangunan beberapa menara telekomunikasi

## Sumber: disarikan dari berbagai media nasional
Korupsi memakan korban yang signifikan pada perekonomian mana pun. Bank Dunia (2001) menyatakan bahwa korupsi merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, aktivitas investasi, perdagangan internasional dan stabilitas harga (Dreher & Herzfeld, 2005). Dreher dan Herzfeld (2005) menyebutkan bahwa PDB Indonesia setiap tahun menurun rata-rata 0,19% karena ko- rupsi, sementara PDB per kapita menurun rata-rata US $599 setiap tahun. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kemudahan Berusaha (IKB) dalam lima tahun terakhir memiliki kecen- derungan yang sama: semakin tinggi IPK, semakin tinggi IKB (Pusparisa, 2019). Hal ini mengindi- kasikan bahwa di Indonesia, iklim bisnis berhubungan langsung dengan tingkat korupsi.
Sayangnya, korupsi di Indonesia marak terjadi di kalangan pejabat pemerintah, perwakilan rakyat, dan masyarakat luas (Badan Pusat Statistik, 2019). Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)  yang  dilakukan  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2012-2020  menunjukkan  IPAK  cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, skor IPAK berada di 3,84, sementara pemerintah telah menargetkan 4,00 (Badan Pusat Statistik, 2020). Beberapa kesimpulan yang perlu diperhati-
kan dalam survei ini adalah: (1) Dalam survei IPAK 2019, responden berusia muda (<40 tahun) lebih permisif terhadap perilaku  korupsi, meskipun hasil ini berbanding terbalik dengan hasil survei  IPAK  2020;  (2)  Dalam  survei  IPAK  2019  juga  disebutkan  bahwa  masyarakat  semakin permisif terhadap korupsi di lingkungan keluarga; dan (3) Dalam survei IPAK 2020 ditemukan masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang membayar lebih dari ketentuan saat mengakses pelayanan publik.
Gambar 1. Perbandingan dari IPK dan IKB di Indonesia sumber: www.transparency.org dan data.worldbank.org
Semakin banyak publik yang melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus korupsi adalah sebuah pencapaian yang sulit. Hal ini menunjukkan sisi tragis dari mentalitas ko- rupsi (Santoso et al., 2014). Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membandingkan bagaimana korupsi kepala daerah dapat mempengaruhi industri. Data yang akan digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota Mojokerto yang tersedia melalui laman resminya.

## Metode
Ini  adalah  penelitian  studi  kasus.  Kami  menggunakan  studi  kasus  karena  beberapa  alasan: Pertama, ada fenomena korupsi khas yang terjadi secara berurutan dari masa jabatan ke masa jabatan  (seperti  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1) di  Mojokerto.  Padahal  Mojokerto merupakan daerah yang berorientasi pada pengembangan industri. Kedua, masalah ini tidak bisa kita telusuri dengan pendekatan lain karena keterbatasan akses terhadap data dan sumber yang sensitif ter- kait dampak korupsi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif. Analisis isi digunakan untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks atau sumber lain yang bermakna, memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang  fenomena korupsi ini (Krippendorff, 1991).
Kami  menjalankan  sampling  teoritis  untuk  memilih  objek  penelitian  dalam  studi  kasus  ini. Kami menggunakan parameter pertumbuhan industri pada periode kepala daerah yang terlibat korupsi selama beberapa periode terakhir di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Data yang diguna- kan adalah data sekunder yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota Mojokerto. Untuk Kabupaten Mojokerto, data output industri didasarkan pada tahun 2012, 2013 dan 2019 sesuai dengan data yang ada. Sedangkan untuk Kota Mojokerto analisis didasar- kan pada tahun 2014 dan 2016 sesuai ketersediaan data.
Kami menggunakan analisis isi kuantitatif untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap per- tumbuhan industri, yang diwujudkan dalam beberapa parameter. Teknik yang digunakan dalam metode  ini  adalah  perhitungan  setiap  variabel  untuk  mendapatkan  nilai output industri,  yaitu dengan  mengurangi output industri  tahun  terakhir  dengan  tahun  awal,  yang  kemudian  dibagi dengan output tahun awal dan dikalikan 100% sebagaimana Persamaan 1.
Pertumbuhan Industri (𝑦) = (𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−2 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−1) 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−1 𝑥 100% ......  (1)
Untuk  Kabupaten  Mojokerto,  pengklasifikasian  hasil  industri  didasarkan  pada  jenis  barang yang dihasilkan oleh industri tersebut, dengan tahun 2012 sebagai tahun awal dan 2019 sebagai tahun terakhir. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, klasifikasi hasil industri didasarkan pada jenis industrinya, dengan tahun 2014 sebagai tahun awal dan tahun 2016 sebagai tahun terakhir. Tek- nik analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahun dimana analisis tersebut dilakukan.
Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang merupakan komponen penyusun out- put industri (pada Persamaan 1), antara lain jumlah perusahaan (x 1 ), jumlah tenaga kerja yang terlibat (x 2 ), nilai produksi (x 3 ) dan nilai investasi (x 4 ). Untuk Kota Mojokerto variabel yang digunakan adalah x 1 , x 2 , x 3 dan x 4 (Persamaan 2), sedang- kan untuk Kabupaten Mojokerto digunakan variabel x 1 dan x 2 (Persamaan 3). Persamaan yang dihasilkan untuk Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
Output Industri = (∆𝑥1+∆𝑥2+∆𝑥3+∆𝑥4)
4 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑎 ∆ = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑥 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−2−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑥 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑥 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−1 ..... (2)
Persamaan yang dihasilkan untuk Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
Output Industri = (∆𝑥1+∆𝑥2)
2 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑎 ∆ = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑥 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−2−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑥 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑥 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒−1 ...................... (3)
Yang dimaksud dengan 'jumlah perusahaan' adalah jumlah perusahaan yang didirikan di ma- sing-masing kabupaten dan kota di Moj okerto. ‘Jumlah tenaga kerja yang terlibat’ menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan di berbagai sektor industri. ‘Nilai produksi’ adalah jumlah rupiah yang dihasilkan dari produk yang dihasilkan industri. ‘Nilai investasi’ adalah jumlah rupiah yang diinvestasikan ke sektor tersebut oleh investor.
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
H 0 = y ≥ 0 (korupsi tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan industri) H 1 = y < 0 (𝑘orupsi memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan industri)

## Hasil dan Pembahasan

## Profil Daerah
Kabupaten  dan  Kota  Mojokerto  memiliki  luas  wilayah  yang  relatif  kecil  jika  dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah sekitar 969.360 kilometer persegi, yang hanya 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Kota Mojokerto bahkan ha- nya memiliki luas wilayah sekitar 16,47 kilometer persegi.
Dari  segi  kewilayahan,  Kabupaten  dan  Kota  Mojokerto  merupakan  daerah  penyangga  Kota Metropolitan Surabaya. Keduanya merupakan bagian dari kelompok Gerbang Kertasusila, yang mengelilingi dan memiliki pengaruh langsung terhadap Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sebagai buffer zone , perekonomian kedua wilayah ini relatif maju seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Sektor yang terpengaruh oleh pesatnya permintaan pasar adalah real estate , perdagangan dan transportasi. Surabaya dan Mojokerto terhubung langsung dengan kereta api komuter. Jalan Nasional yang menghubungkan Surabaya dan Mojokerto selalu ramai, mencermin- kan mobilitas penduduk di kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2017, jumlah penduduk dari Ka- bupaten Mojokerto yang kegiatan utamanya berada di luar Kabupaten dan Kota Mojokerto hampir 93 ribu orang, sedangkan penduduk yang berasal dari luar Kabupaten dan Kota Mojokerto yang kegiatan utamanya berada di dalam kedua wilayah tersebut sebanyak 62 ribu orang. Jumlah pen- duduk di Surabaya yang kegiatan utamanya berada di luar kota Surabaya sebanyak 62 ribu orang, sedangkan penduduk yang berasal dari luar Surabaya yang kegiatan utamanya berada di dalam kota Surabaya sebanyak 173 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2017).
Secara administratif, Kabupaten Mojokerto memiliki 18 Kecamatan, 299 Desa dan lima Keca- matan (Pemerintah Kota Mojokerto, 2013), sedangkan Kota Mojokerto memiliki tiga Kecamatan dan 18 Kelurahan (Pemerintah Kota Mojokerto, 2020). Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuru- an  di  timur,  Kota  Batu  dan  Kota  Malang  di  selatan,  serta  Kabupaten  Jombang  di  barat.  Kota Mojokerto sendiri terletak di pusat Kabupaten Mojokerto.
Dari sisi anggaran, pada tahun 2020 kedua daerah ini menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Lebih dari seperlima kebutuhan belanja daerah berasal dari kemampuan daerah  dalam  menghasilkan  pendapatan  sendiri.  Meski  mayoritas  masih  ditopang  oleh  Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), kedua daerah ini mampu menghasilkan porsi pendapatan daerah yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan sektor industri, perdagangan dan jasa di kedua wilayah tersebut relatif berkembang. Kabupaten Mojokerto memiliki PAD sebesar Rp542.338.009.277,48. Jumlah tersebut termasuk 21,5%  dari  total  anggaran  pendapatan  daerah  sebesar  Rp  2.507.879.900.336,48  (Peraturan Daerah  Kabupaten  Mojokerto  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Industri Kota Mojokerto Tahun 2018-2038, 2019). Sedangkan Kota Mojokerto memiliki PAD sebesar Rp 205.935.512.000,00.  Jumlah  tersebut  setara  dengan  23,2%  dari  total  anggaran  pendapatan daerah sebesar  Rp885.815.848.000,00  (Peraturan Walikota  Mojokerto  Nomor  99  Tahun  2019 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 2019).

## Deskripsi Kasus Korupsi Kepala Daerah
Walikota  Mojokerto  periode  1994-2003  (dua  periode)  TGS,  divonis  pada  tahun  2008  oleh Pengadilan Negeri Mojokerto karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana APBD sebesar Rp 2,2 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk program pemekaran kecamatan di Kota Mojokerto.  TGS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya tetapi hukumannya tidak dibatalkan. Kemudian TGS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun putusan kasasi tetap dengan 1,5 tahun penjara sesuai salinan putusan Mahkamah Agung No. 520 K/Pidsus/2009 tg/ 30 Desember 2011. TGS tidak dipenjara karena menderita penyakit Parkinson. Kasus ini juga me- libatkan mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Bagian Keuangannya (Chariris, 2019).
Pada Pilkada 2013, MSY terpilih sebagai Walikota Mojokerto. MSY dan bawahannya, Kepala Dinas PUPR, tertangkap tangan KPK menyuap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dalam kasus suap pembahasan APBD revisi 2017. Kepala Dinas PUPR divonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 250 juta pada 10 November 2017. Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang menerima suap dari MSY divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. MSY sendiri divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta dari Pengadilan Tipikor Surabaya pada 4 Oktober 2018. Hak politiknya juga dicabut selama 3 tahun (Budianto, 2020).
Selanjutnya kita beralih ke kasus korupsi kepala daerah Kabupaten Mojokerto. ACH, bupati periode 2000-2008, divonis Pengadilan Tipikor Surabaya sembilan tahun penjara setelah terbukti melakukan korupsi dana kas daerah sebesar Rp30,9 miliar. Pada 2008, ACH mencalonkan diri se- bagai gubernur Jawa Timur tetapi tidak terpilih. Korupsi juga melibatkan wakil bupati, SWD, yang selanjutnya menggantikan ACH karena mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur (Chariris, 2020).
SWD, bupati periode 2008-2010 terbukti menerima kucuran dana sebesar Rp 5,3 miliar dari ACH. SWD juga terbukti melakukan korupsi sendiri dengan meminta pencairan dana tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) (Wibowo, 2012).
Pengganti SWD adalah MKP yang terpilih sebagai Bupati Mojokerto dalam dua kali pemilihan (2010 dan 2015). Belum selesai masa jabatan keduanya,  pada 2018 ia ditangkap KPK sebagai tersangka kasus suap Rp2,3 miliar. Suap itu terkait pengurusan izin pemanfaatan ruang dan izin pembangunan  beberapa  menara  telekomunikasi  di  Mojokerto.  MKP  juga  didakwa  menerima gratifikasi dari sejumlah proyek. Besaran gratifikasi yang diterima mencapai Rp. 34 miliar yang sebagian besar dicuci oleh kerabat (Rahma, 2020). Menariknya, istri MKP (IFM) terpilih dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto pada 2021.

## Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Industri
Kota Mojokerto
Berdasarkan ketersediaan data yang diakses di website BPS Kota Mojokerto, dilakukan analisis perkembangan  industri  selama  periode  2014-2016.  Periode  ini  adalah  masa  jabatan  walikota MSY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa variabel Kota Mojokerto mengalami pertumbuhan negatif (Tabel 2 dan Tabel 3).
Pada variabel jumlah perusahaan (x 1 ), pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar total 31%. Penurunan  ini  meliputi  industri  kecil,  menengah  dan  mikro.  Penurunan  terbesar  terjadi  pada industri skala mikro dan menengah.
Pada variabel ‘jumlah pekerja’ yang terlibat dalam industri (x 2 ), terjadi penurunan besar dalam penyerapan permintaan tenaga kerja pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014. Jumlah pekerja yang terlibat di sektor industri turun sebesar 83%. Penurunan terbesar terjadi pada industri skala menengah.
Pada variabel ‘nilai produksi’ (x 3 ), pada tahun 2016 tidak ada perubahan nilai total yang signi- fikan dibandingkan dengan tahun 2014 (konstan). Seperti terlihat pada Tabel 2, tidak ada per- ubahan  total  yang  signifikan  namun  terjadi  pergeseran  jumlah  rupiah  yang  dihasilkan  pada masing-masing klasifikasi industri. Pergeseran produksi terjadi dari sektor industri menengah ke besar. Sementara itu, produksi sektor kecil dan mikro cenderung meningkat.
Pada  variabel  ‘nilai  investasi’  (x 4 ),  nilai  turun  drastis  pada  tahun  2016,  dengan  total  78%. Penurunan  signifikan  terjadi  pada  sektor  industri  kecil  dan  menengah.  Sementara  itu,  nilai investasi  pada  industri  besar  dan  mikro  meningkat  lebih  dari  400%,  meskipun  secara  total proporsinya masih relatif kecil.
Berdasarkan keempat variabel pertumbuhan industri tersebut, terjadi pertumbuhan industri negatif di Mojokerto. Penurunan terbesar terjadi pada jumlah pekerja yang terlibat (-83%), diikuti oleh nilai investasi (-78%), dan jumlah perusahaan (-31%).

## Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan laman BPS Kabupaten Mojokerto, data yang diolah meliputi jumlah perusahaan industri menengah dan besar dan jumlah pekerja menurut subsektor industri pada tahun 2012, 2013 dan 2019. Terdapat sembilan subkategori industri. Tahun 2012-2019 merupakan masa ke- pemimpinan Bupati Mustafa Kemal Pasha yang terjerat kasus suap terkait menara telekomunikasi dengan nilai gratifikasi Rp 34 miliar.
Tabel 4. Variabel Output Industri di Kabupaten Mojokerto Klasifikasi Industri Jumlah Perusahaan Jumlah Pekerja Jumlah Perusahaan Jumlah Pekerja Industri/Tahun 2019 2012 Makanan, Minuman, dan Tembakau 30 4.734 39 6.149 Tekstil, Pakaian, Kulit, dan Kaus Kaki 9 4.043 37 5.079 Kayu, rotan, perabot rumah tangga 14 1.134 7 1.154 Kertas, artikel kertas, percetakan dan penerbitan 7 876 18 4.024 Pupuk, Bahan Kimia, dan Karet 41 2.306 42 3.358 Semen, mineral bukan logam, minyak bumi, dan batu bara 22 747 22 6.108 Logam dasar 16 10.775 27 2.237 Alat angkut, mesin dan peralatan 8 7.041 7 400 Lainnya 7 244 24 9.376 Jumlah 154 31.900 223 37.885
sumber: https://mojokertokab.bps.go.id/
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  diperoleh  informasi  bahwa  secara  keseluruhan  terjadi penurunan  jumlah  perusahaan  di  Kabupaten  Mojokerto  sebesar  31%  dari  tahun  2012  hingga 2019. Tiga klasifikasi industri yang mengalami penurunan terbesar adalah: industri tekstil (76 %), industri pengolahan lainnya (71%) dan kertas (61%).
Dari  sisi  jumlah  pekerja  juga  terjadi  penurunan  jumlah  tenaga  kerja  industri  besar  dan menengah di Kabupaten Mojokerto, dari 37.885 orang menjadi 31.900 orang dalam kurun waktu 2012 hingga 2019. Artinya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 16% dari tahun 2012 hingga 2019.  Penurunan terbesar  terjadi  pada  industri  lainnya  (-97%),  semen, mineral  bukan logam,  minyak,  dan  batubara  (-88%)  dan  kertas,  artikel  kertas,  percetakan,  dan  penerbitan  (- 78%). Penurunan jumlah perusahaan dan tenaga kerja disarikan dalam Tabel 5.
Copyright © 2022, Integritas: Jurnal Antikorupsi 2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)
Tabel 2. Variabel Output Industri Kota Mojokerto Industrial Classification Jumlah Perusahaan Karyawan Nilai Produksi (Rp Juta) Nilai Investasi (Rp Juta) Jumlah Perusahaan Karyawan Nilai Produksi (Rp Juta) Nilai Investasi (Rp Juta) Industry/Year 2016 2014 Industri Skala Besar 4,00 3.267,00 1.843.250,48 213.460,82 3,00 1.007,00 205.845,16 35.978,86 Industri Skala Menengah 44,00 972,00 115.442,37 20.013,35 44,00 46.164,00 1.906.179,13 1.115.221,69 Industri Skala Kecil 570,00 5.331,00 282.631,99 23.770,73 808,00 6.663,00 180.337,49 35.122,63 Industri Skala Mikro 879,00 1.828,00 80.453,19 6.833,27 1.308,00 13.236,00 28.827,74 1.292,31 Total 1.497,00 11.398,00 2.321.778,03 264.078,17 2.163,00 67.070,00 2.321.189,52 1.187.615,49 Sumber: https://mojokertokota.bps.go.id/ Tabel 3. Hasil Perubahan Variabel Industri di Kota Mojokerto Jumlah Perusahaan Karyawan Nilai Produksi (Rp Juta) Nilai Investasi (Rp Juta) Formula (2016-2014)/2014 Industri Skala Besar 4−3 3 = 1 3 = 0,33 = 33% 3267−1007 1007 = −2260 1007 =- 2,24=-224% 1843250,48−205845,16 205845,16 = 1637405,32 205845,16 =7,95=795% 213460,82−35978,86 35978,86 = 177481,96 35978,86 =4,93=493% Industri Skala Menengah 44−44 44 = 0 44 = 0 = 0% 972−46164 46164 = −45192 46164 =- 0,98=-98% 115442,37−1906179,13 1906179,13 = −1790736,76 1906179,13 =- 0,94=-94% 20013,35−1115221,69 1115221,69 = −1095208,34 1115221,69 =-0,98=- 98% Industri Skala Kecil 570−808 808 = −238 808 = − 0,29= − 29% 5331−6663 6663 = −1332 6663 =-0,2=- 20% 282631,99−180337,49 180337,49 = 102294,50 180337,49 =0,57=57% 23770.73 − 35122,63 35122,63 = −11351,90 35122,63 = −0,32 = −32% Industri Skala Mikro 879−1308 1308 = −429 1308 = − 0,33=-33% 1828−13236 13236 = −11408 13236 =- 0,86=-86% 80453,19 −28827,74 28827,74 = 51625,45 28827,74 =1,79=179% 6833,27−1292,31 1292,31 = 5540,96 1292.31 =4,29=429% Total Perubahan 1497 − 2163 2163 = −666 2163 = −0,31 = −31% 11398−67070 67070 = −55672 67070 =- 0,83=-83% 2321778−2321189,52 2321189,52 = 588,51 2321189,52 =0=0% 264078,17−1187615,49 1187615,49 = −923537,32 1187615,49 =-0,78=- 78%
Sumber: diolah dari data BPS Kota Mojokerto
Tabel 5. Perubahan Per Klasifikasi Industri di Kabupaten Mojokerto Klasifikasi Industri Jumlah Perusahaan Jumlah Pekerja Industri/Tahun Perubahan Makanan, Minuman, dan Tembakau -23% -23% Tekstil, Pakaian, Kulit, dan Kaus Kaki -76% -20% Kayu, rotan, perabot rumah tangga 100% -2% Kertas, artikel kertas, percetakan dan penerbitan -61% -78% Pupuk, Bahan Kimia, dan Karet -2% -31% Semen, mineral bukan logam, minyak bumi, dan batu bara 0% -88% Logam dasar -41% 382% Alat angkut, mesin dan peralatan 14% 1660% Lainnya -71% -97% Total -31% -16% Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Mojokerto

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:  Pertama,  Pertumbuhan  industri  di  Kota  Mojokerto  cenderung menurun  pada  periode 2014-2016. Berdasarkan empat parameter pertumbuhan industri, terjadi pertumbuhan negatif. Penurunan  terjadi  pada  jumlah  pekerja  yang  terlibat  (83%),  nilai  investasi  (78%)  dan  jumlah perusahaan (31%). Sementara itu, jumlah produk tidak mengalami peningkatan di tahun 2016. Kedua, Pertumbuhan industri di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2012 hingga 2019 mengalami penurunan sebesar 31% untuk jumlah perusahaan dan sebesar 16% untuk jumlah tenaga kerja yang terlibat.
Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pertumbuhan industri akan bernilai positif jika pa- rameter tahun berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis kami, semua parameter  pertumbuhan  industri  mengalami  pertumbuhan  negatif  di  bawah  pimpinan  kepala daerah yang terlibat korupsi. Secara kuantitatif, hasil ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah yang korup tidak dapat membawa perubahan positif dalam pertumbuhan industri selama masa jabatannya.

## Keterbatasan dan Rekomendasi
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: Pertama, Tidak ada uji korelasi langsung  antara  pengaruh  korupsi  terhadap  perkembangan  industri  di  Kabupaten  dan  Kota Mojokerto. Hal ini terjadi karena belum adanya publikasi yang kredibel dan relevan yang mem- berikan data peringkat indeks persepsi korupsi menurut kabupaten/kota. Terdapat angka IPAK yang diterbitkan oleh BPS setiap tahun, tetapi angka tersebut merupakan penjumlahan dari angka nasional.  Kedua,  Data  pengukuran  pertumbuhan  industri  di  laman  BPS  Kabupaten  dan  Kota Mojokerto tidak lengkap sehingga antara korupsi dan dampak industri tidak dapat secara akurat diperbandingkan pada tahun dan kategori yang sama. Metode pengukuran hanya didasarkan pada perubahan beberapa variabel yang tersedia di laman BPS kedua daerah. Ketiga, Analisis penyebab terjadinya korupsi antar periode di Kabupaten dan Kota Mojokerto tidak dilakukan dalam peneli- tian studi kasus ini. Penting untuk melihat apakah penelitian lebih lanjut dapat mengungkapkan penyebab korupsi "diwariskan" dari satu kepala daerah ke kepala daerah lainnya. Hal ini relevan karena korupsi dapat menjadi jaringan interpersonal yang kuat karena interaksi sosial, terutama hubungan keluarga (Rahman, Baidhowi, & Agnesia, 2018). Beberapa kepala daerah di Mojokerto tercatat memiliki ikatan keluarga seperti MKP (2010-2018) dan IFM (2021-sekarang). Selain itu, patut  diduga  bahwa  tingginya  tingkat  korupsi  di  kalangan  kepala  daerah  di  Mojokerto  terjadi karena rendahnya awareness warga lokal terhadap korupsi di kalangan pejabat publik sebagai tindak pidana berat (Mapusari & Mahmudah, 2018).
Berdasarkan keterbatasan tersebut, ada dua  rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: (1) Melakukan  uji  statistik  (korelasi  atau  regresi)  untuk  mengetahui  pengaruh  korupsi  terhadap pertumbuhan industri berdasarkan ketersediaan data di wilayah yang lebih luas; (2) Membuat
perbandingan variabel pertumbuhan industri yang setara dari tahun ke tahun agar lebih dapat diperbandingkan.

## Daftar Pustaka
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. Heliyon , 5 (10), e02649. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649 Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Komuter Gerbangkertosusila hasil survei Komuter Gerbangkertosusila 2017 (I. Luswara, T. Windiarto, & R. Savitridina (eds.)). BPS RI. https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/2017000000000000102368/statistik- komuter-gerbangkertosusila-hasil-survei-komuter-gerbangkertosusila-2017.html Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks perilaku anti korupsi 2019 . Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks perilaku anti korupsi 2020 . Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks- perilaku-anti-korupsi-2020.html
Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. (2016). Perkembangan industri menurut kelompok industri . Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. https://mojokertokota.bps.go.id/statictable/2018/04/24/61/perkembangan-industri- menurut-kelompok-industri-2016.html
Budianto, E. E. (2020). Perjalanan eks Walkot Mojokerto hingga berakhir di penjara gegara kasus suap . Detiknews. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5149586/perjalanan-eks- walkot-mojokerto-hingga-berakhir-di-penjara-gegara-kasus-suap Chariris, M. (2019). Mantan Wali Kota Mojokerto pikun dan alami Parkinson . Radar Mojokerto. https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/31/01/2019/mantan-wali-kota- mojokerto-pikun-dan-alami-parkinson/
Chariris, M. (2020). Achmady terlama, Mas’ud Yunus tiga kali Idul Fitri . Radar Mojokerto. https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/29/05/2020/achmady-terlama- masud-yunus-tiga-kali-idul-fitri/
Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005). The economic costs of corruption: a survey and new evidence.
SSRN Electronic Journal , January . https://doi.org/10.2139/ssrn.734184
Fisman, R., & Svensson, J. (2007). Are corruption and taxation really harmful to growth? Journal of Development Economics , 83 , 63 – 75. Ishomuddin, I. (2014). Kejaksaan periksa bekas Wali Kota Mojokerto (E. Kurniawati (ed.)). Tempo.Co.
Kieven, L. (2013). Following the Cap-Figure in Majapahit Temple Reliefs A New Look at the Religious Function of East Javanese Temples, Fourteenth and Fifteenth Centuries (R. Hoefte & H. S. Nordholt (eds.)). KITVL.
Kramer, J. M. (1998). The politics of corruption. Current History , 97 (621), 329 – 334. Krippendorff, K. (1991). Content analysis: an introduction ot its methodology . Sage Publications. McArthur, J., & Teal, F. J. (2002). Corruption and firm performance in Africa (No. 0409050). https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpdc/0409050.html
Mojokerto City Government. (2019). Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 tanggal 27 Desember 2019 .
Mojokerto Regency Government. (n.d.). Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Mojokerto . Mojokerto Regency Government. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tanggal 27 Desember 2019 . Munandar, A. A. (2020). Majapahit and the contemporary kingdoms: Interactions and views. Berkala Arkeologi , 40 (1), 1 – 22. https://doi.org/10.30883/jba.v40i1.522
Nawatmi, S. (2016). Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara -
Negara Asia Pasifik. Media Ekonomi Dan Manajemen , 31 (1), 14 – 25. Pemerintah Kota Mojokerto. (2017). Industri dan kerajinan . Mojokertokota.Go.Id. https://old.mojokertokota.go.id/home/industri/dataindustri Pemerintah Kota Mojokerto. (2020). Kondisi geografis . Mojokertokota.Go.Id. https://web.mojokertokota.go.id/profil/kondisi-geografis-qPBkluSanr Pusparisa, Y. (2019). Korupsi berkurang, iklim investasi membaik . Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6e0cf72/korupsi-berkurang- iklim-investasi-membaik
Rahma, A. (2020). KPK Periksa Bupati Mojokerto di Kasus Dugaan Pencucian Uang . Tempo.Co. Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 27 (4), 173. https://doi.org/10.20473/mkp.V27I42014.173-183
Syarif, L. M., & Faisal, F. (2019). Addressing the root of political corruption in Indonesia.
Integritas : Jurnal AntikorupsiJurnal Antikorupsi , 5 (2), 191 – 198. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.487
Vial, V., & Hanoteau, J. (2010). Corruption, manufacturing plant growth, and the Asian Paradox: Indonesian evidence. World Development , 38 (5), 693 – 705. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.022
Wei, S.-J. (1999). Corruption in Economic, Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle? In Policy Research Working Paper .
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=604923 Wibowo, K. S. (2012). Bekas Bupati Mojokerto divonis 9 tahun (A. Supriyanto (ed.)). Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/450742/bekas-bupati-mojokerto-divonis-9-tahun