## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 107 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE
Falahuddin 1 , Icut Aprilia 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe
falahuddin@unimal.ac.id
Abstract: This study aims to analyze the application of Ijarah financing accounting based on PSAK No.107 at PT  Bank Rakyat Indonesia Syariah, Branch of Lhokseumawe. The data used in this study are qualitative data which is obtained by conducting interviews with the parties concerned. The data analysis method used in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  method.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  is  known  that  the financing  system  of  Ijarah  Muntahiyya  Bittamlik  at  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah,  Branch  of Lhokseumawe  is  in  accordance  with  the  generally  accepted  accounting  principles  for  sharia  banking, namely PSAK 107 concerning the application of Ijarah financing.
Keywords: Bank Rakyat Indonesia Syariah, PSAK 107, Ijarah Financing.

## PENDAHULUAN
Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya.  Perbedaan  utamanya  terletak  pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional  beroperasi  berlandaskan  bunga, sedangkan  bank  syariah  beroperasi  berlandaskan bagi  hasil,  jual  beli,  dan  sewa.  Apabila  dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi  yang  mengalirkan  investasi  publik secara  optimal  (dengan  kewajiban  zakat  dan larangan  riba)  yang  bersifat  produktif  (dengan larangan judi) serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prisip Islam.
Di Indonesia, bank syariah telah muncul sejak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan Bank Syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan  prinsip  Syariah  agama  Islam.  PT  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan salah satu  bank  syariah  yang  mampu  memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan  jasa  perbankan  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah  agama  Islam.  PT  Bank  Rakyat
Indonesia  (BRI)  Syariah  Cabang  Lhokseumawe merupakan  bank  syariah  yang  didirikan  di wilayah  Kota  Lhokseumawe,  sebagaimana  bank syariah  pada  umumnya  yang  berorientasi  dalam upaya  peningkatan  kesejahteraan  anggota  dan masyarakat.
Ada  beberapa  jenis  pembiayaan yang dilakukan  oleh  PT  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  Cabang  Lhokseumawe,  diantaranya pembiayaan Murabahah,
Mudharabah,
Musyarakah, dan Ijarah Muntahiyya Bittamlik. Sri Nurhayati dan Wasilah (2009) menyatakan  bahwa murabahah adalah  transaksi penjualan  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad beli  dapat  dilakukan  secara  tunai (ba’i  naqdan) atau  tangguh (ba’i  mu’ajjal/ba’i  bi’tsaman  ajil).
Sri  Nurhayati  dan  Wasilah  (2009)  menyatakan bahwa murabahah adalah  transaksi  penjualan barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh penjual  dan  pembeli.  Pembayaran  atas  akad  beli dapat  dilakukan  secara  tunai (ba’i  naqdan) atau tangguh (ba’i mu’ajjal/ba’i bi’tsaman ajil).
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik  dana  dan  pengelola  dana  untuk  kegiatan usaha,  laba  dibagi  atas  dasar  nisbah  bagi  hasil menurut  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  sedangkan bila terjadi kerugian akan di tanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.
Musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu,  dimana masing-masing  pihak  memberikan  konstribusi  dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi konstribusi dana.
Ijarah adalah  akad  pengalihan  hak  penggunaan atas  suatu  barang  (manfaat)  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  kompensasi  pembayaran  uang  sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu.  Sedangkan ijarah  muntahiyya  bittamlik adalah  akad  sewa  menyewa  antara  pemilik  objek sewa  dan  penyewa  untuk  mendapatkan  imbalan  atas objek  sewa  yang  disewakannya  dengan  opsi perpindahan  hak  milik  objek sewa  pada  saat  tertentu sesuai dengan akad sewa. (Ikatan Akuntan Indonesia: 2009).
Ijarah (sewa  jasa)  telah  ada  dari  masa RasulullahSAW  dan  berlandaskan  pada  Al-Quran surah  At-talaq  ayat  6  :  “Tempatkanlah  mereka  (para isteri)  dimana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka  (istri-istri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah  diantara  kamu  (segala  sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu) untuknya.
Tujuan  pembiayaan ijarah  muntahiyya  bittamlik yaitu  suatu  solusi  pembiayaan  islami  bagi  orang- orang  yang  membutuhkan  suatu  barang  namun  tidak memiliki  cukup  biaya  untuk  angsurannya  sehingga perbankan berkonstribusi dalam menyediakan fasilitas  pembiayaan  guna  mengembangkan  potensi ekonomi  anggota  atau  masyarakat.  Sebagaimana dijelaskan  diatas  bahwa ijarah  muntahiyya  bittamlik merupakan  pengembangan  untuk  mengakomodasi kebutuhan  pasar.  Jadi  dengan  adanya ijarah muntahiyya  bittamlik, perbankan  sangat  berperan
penting  dalam  menyediakan  fasilitas  pembiayaan untuk masyarakat.
Namun  demikian,  Pada  PT  Bank  BRISyariah Cabang  Lhokseumawe  sendiri,  pembiayaan ijarah muntahiyya  bittamlik masih  relatif  kecil,  hal  ini dikarenakan  pembiayaan  ini  cenderung  memiliki potensi  yang  merugikan  salah  satu  pihak.  Bank memiliki  kemungkinan  kerugian  yang  lebih  besar daripada  konsumen.  Misalkan  harga  sewa  akan cenderung  mengalami  peningkatan  seiring  dengan berjalannya  waktu.  Namun,  harga  sewa  dalam  akad ijarah  muntahiyya  bittamlik ini  sudah  disepakati secara  tetap  di  awal  transaksi.  Berikut  ini  komposisi pembiayaan  pada  PT  Bank  BRISyariah  Cabang Lhokseumawe pada tahun 2018.

## Tabel 1 Porsi Pembiayaan Pada PT Bank
BRISyariah Cabang Lhokseumawe(2018)
Sumber: PT Bank BRISyariah Cabang Lhokseumawe (2018)
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  nasabah pembiayaan ijarah masih kecil dibanding pembiayaan lainnya. Padahal dalam rangka diversifikasi produk pembiayaan, akad ini dipandang perlu  untuk  dioptimalkan  implementasinya.  Pada dasarnya  akad  ini  bisa  memberikan  keuntungan  baik bagi bank syariah ataupun nasabah.
Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di  Indonesia,  dari  sisi  pembiayaan,  akad murabahah yang  lebih  mendominasi  pembiayaan  tersebut dibandingkan  lainnya.  Seharusnya,  pembiayaan dengan  akad ijarah harus  lebih  banyak  peminatnya. Dikarenakan pada dasarnya akad ini bisa memberikan  keuntungan  baik  bagi  bank  syariah ataupun  nasabah.  Keuntungan  yang  diperoleh nasabah  misalnya  ialah  penambahan  modal  untuk meningkatkan  investasi,  sedangkan  keuntungan  bagi bank  syariah,  selain  sebagai  wujud  diversifikasi
Pembiayaan Jumlah Nasabah Mudharabah 43 Murabahah 1100 Musyarakah 22 Ijarah muntahiyya bittamlik 21
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017
produk, akad ini dapat mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan pola investasi yang baik.
Kejadian  yang  serupa  juga  menjadi  fenomena peneliti  terdahulu  yaitu  Mila  Sartika  dan  Hendri Hermawan  Adinugraha  (2016)  yang  menyatakan bahwa  Implementasi Ijarah dan Ijarah  Muntahiyya Bittamlik Pada Bank BRISyariah Cabang Yogyakarta yang  menunjukkan  bahwa  pada  realitanya ijarah dan/atau ijarah  muntahiyya  bittamlik ini  jarang  di aplikasikan  oleh  bank  syariah  bila  dibandingkan dengan  pembiayaan  lainnya  seperti  pembiayaan murabahah.
Meskipun  pembiayaan ijarah relatif kecil dibandingkan  pembiayaan  yang  lain,  pembiayaan ijarah juga  termasuk  salah  satu  pembiayaan  yang diatur dalam Bank Umum Syariah sehingga memiliki Standar  Akuntansi  Syariah  (SAS)  dalam  mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan  transaksi ijarah .  Transaksi ijarah ini diatur  dalam  PSAK  No.  107.  Perlakuan  akuntansi untuk ijarah dilihat dari dua sisi pelaku yaitu pemberi sewa/ mu’jir (bank) dan penyewa/ musta’jir (nasabah). Bank  adalah  pihak  yang  menyediakan  fasilitas pembiayaan ijarah muntahiyya bittamlik dengan cara menyewakan obyek sewa  yang dimiliki bank kepada nasabah  dan  nasabah  adalah  sebagai  pihak  yang menerima  fasilitas  pembiayaan ijarah  muntahiyya bittamlik dari  bank  yaitu  penyewa  atas  obyek  sewa yang  dimiliki  bank.  Dalam  hal  ini  bank  dan  nasabah akan  melaksanakan  transaksi  sewa  menyewa  sesuai dengan  ketentuan  syariah  atau  bank  akan  menjual barang  kepada  nasabah  dan  nasabah  akan  membeli barang  tersebut  dari  bank  serta  membayar  harganya kepada  bank.  Pembiayaan ijarah meliputi  aset berwujud dan aset tidak berwujud yang diperkenankan syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi  syariah  dapat  dijelaskan  berdasarkan dua  kosa  kata,  yaitu  Akuntansi  dan  Syariah. Akuntansi  adalah  indentifikasi  transaksi  yang kemudian  diikuti  dengan  kegiatan  pencatatan, penggolongan  serta  pengihtisaran  transaksi  tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Syariah  adalah  aturan  yang  telah  ditetapakan  oleh
Allah  SWT  untuk  dipatuhi  oleh  manusia  dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.
Menurut  Sri  Nurhayati  dan  Wasilah  (2009) menyatakan  bahwa  definisi  bebas  dari  akuntansi adalah  identifikasi  transaksi  yang  kemudian  diikuti dengan  kegiatan  pencatatan,  penggolongan,  serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi  bebas  dari  syariah  adalah  aturan  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  SWT  untuk  dipatuhi  oleh manusia  dalam  menjalani  segala  aktivitas  hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi syari’ah ini dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  Allah SWT.
Tujuan dari akuntansi dalam Islam adalah sebagai bentuk  pertanggung  jawaban  dan  menegakkan keadilan  dan  kebenaran.  Manfaatnya  tentu  sangat besar, yakni  menjaga transaksi  yang  tercatat tersebut terekam dengan baik sehingga dikemudian hari dapat dilihat  kembali  dan  dimanfaatkan  informasinya, terutama  pada  transaksi-transaksi  keuangan  yang bersifat hutang-piutang, bahkan Allah SWT menekankan pencatatan hutang-piutang, sebagaimana termaktub  dalam  Al  Qur'an  Surah  Al  Baqarah  ayat 282.
Niken  (2003)  menyatakan  bahwa  tujuan  lain  dari Bank  Syariah  adalah  untuk  memelihara  dan mengembangkan jasa serta produk-produk perbankan yang  sesuai  dengan  syariah  Islam.  Ciri-ciri  yang melekat  dari  syariah  adalah  mengendalikan  etika sehingga dapat terjaga integritasnya dalam menciptakan  rasa  keadilan  bagi  semua  masyarakat. Bank  syariah  dapat  menghasilkan  keuntungan  dalam operasionalnya.  Jika  tidak,  bank  syariah  tersebut dapat  disebut  tidak  amanah  dalam  mengelola  dana yang  di  invetasikan  masyarakat.  Bank  syariah memiliki  tujuan  yang  lebih  luas  dibandingkan  bank konvensional.

## Bank Syariah
Setyorini  (2003)  menyatakan  bahwa  bank merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki  tujuan utama yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada umumnya,  masyarakat  relatif  paham  tentang  fungsi
serta  fasilitas  yang  dapat  diperolehnya  atau disediakaan  oleh  bank  umum  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  banyak.  Selain  menyalurkan fasilitas  pinjaman  atau  kredit  kepada  masyarakat, bank juga menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk  masyarakat  menyimpan  investasi  atau  dana kepada pihak bank.
Verra  (2012)  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya bank  syariah  mengimplementasikan  konsep  yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Produknya pun juga berbeda antara bank konvensional  dengan  bank  syariah.  bahkan  produk yang  merupakan  bisnis  utama,  pencetak  pendapatan terbesar  bagi  sebuah  bank  konvensional  misalnya, yaitu fasilitas kredit dengan sistem bunga (riba) yang melekat  pada  bank  konvensional,  justru  merupakan hal  yang  amat  dilarang  oleh  bank  syariah.  Secara garis besar bank syariah dan bank konvensional sama dalam bentuk sistem, penarikannya, selain itu sebagai lembaga  yang  membutuhkan  dana  baik  untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Namun bank konvensional  dan  bank  syariah  terdapat  perbedaan yang  berkaitan  dengan  aspek  legal,  struktur organisasi usaha-usaha yang dibiayai.
Muhammad  (2005)  menyatakan  bahwa  Bank Islam  atau  selanjutnya  disebut  dengan  Bank  Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengenalkan  pada  bunga.  Bank  islam  atau  biasa disebut  dengan  bank  tanpa  bunga  adalah  lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya  dikembangkan  berlandaskan  Al-Quran dan  Hadist  atau  dengan  kata  lain  Bank  Islam  adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prinsip  syariat Islam.
Setyorini  (2003)  menyatakan  bahwa  perbankan syariah  merupakan  salah  satu  aplikasi  dari  sistem ekonomi  Islam  yang  melarang  pengguna  sistem bunga  dalam  perekonomian,  karena  sistem  tersebut termasuk  riba  haram  yang  dilarang  oleh  Islam. Sistem provit and loss  sharing yang  merupakan keunggulan  bagi  bank  syariah  antara  lain  pertama memungkinkan  para  nasabah  untuk  ikut  mengontrol perkembangan bank, misalnya menggunakan perhitungan profit sharing yang diperoleh tiap bulan. Kedua,  tidak  terpengaruh  atas  naik  turunnya  tingkat suku bunga perbankan.
Hasanuddin  (2004:74)  menyatakan  bahwa  Bank Syariah  adalah  bank  yang  dapat  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran  yang  sesuai  dengan syariat  Islam,  dimana  pencatatan  transaksi  dan pengikhtisaran serta pelaporannya dapat memberikan suatu informasi bagi si pemakai.
Menurut  Sutan  Remy  Shahdeiny  (2007)  Bank Syariah  adalah  lembaga  yang  berfungsi  sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana - dana tersebut kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dalam  bentuk pembiayaan  tanpa  berdasarkan  prinsip  bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.
Muhammad  (2000:13)  menyatakan  bahwa  Bank Syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya  memberikan  pembiayaan  dan  jasa  jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang  yang  pengoperasiannya  disesuaikan  dengan prinsip Syariat Islam.
Yumanita (2005:4) mengemukakan bahwa : “Bank  Syariah  adalahlembaga  intermediasi  dan penyedia  jasa  keuangan  yang  bekerja  berdasarkan etika  dan  sistem  nilai  islam,  khususnya  yang  bebas dari  bunga  ( Riba ),  bebas  dari  kegiatan  spekulatif yang non produktif seperti perjudian ( Maysir ), bebas dari  hal-hal  yang  tidak  jelas  dan  meragukan ( Gharar ),  prinsip  keadilan,  dan  hanya  membiayai kegiatan usaha yang halal”.
Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan  bahwa  bank  syariahmerupakan  lembaga intermediasi  yang  bekerja  berdasarkan  etika  dan sistem  nilai  islam,  khususnya  yang  bebas  dari  bunga (Riba),  bebas  dari  kegiatan  spekulatif  yang  non produktif  seperti  perjudian  (Maysir),  bebas  dari  hal- hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar), prinsip keadilan,  dan  hanya  membiayai  kegiatan  usaha  yang halal.

## Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia
Bank  syariah  di  tanah  air  mendapatkan  pijakan yang kokoh setelah adanya regulasi sektor perbankan pada  tahun  1983.  Hal  ini  karena  sejak  saat  itu diberikan  keleluasaan penentuan  tingkat  suku bunga, termasuk  nol  persen  (  atau  peniadaan  bunga). Sungguhpun  demikian kesempatan  ini  belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan  kantor bank baru. Kemudian posisi bank syariah semakin pasti setelah diusahakannya Undang Undang  Perbankan  No.  7  tahun  1992  dimana  bank
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017
diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang  akan  diambil  dari  nasabahnya  baik  bunga ataupun keuntungan bagi hasil.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 72 tahun 1992  tentang  bagi  hasil  yang  secara  tegas memberikan  batasan  bahwa  bank  bagi  hasil  tidak boleh  melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (  bunga  )  sebaliknya pula  bank  yang  kegiatan  usahanya  tidak  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  tidak  diperkenankan  melakukan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil. Dikeluarkannya Undang Undang ini, maka operasional perbankan syariah semakin luas.
Titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya Undang  Undang  No.  10  tahun  1998  tentang perbankan  yang  membuka  kesempatan  bagi  siapa saja  yang  akan  mendirikan  bank  syariah  maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional ke sistem  syariah.  Undang  Undang  ini  juga  melakukan revisi  beberapa  pasal  yang  dianggap  pentingdan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan  istilah  syariah  dengan  tidak  lagi menggunakan istilah bagi hasil.
Untuk  menjalankan  Undang  Undang  tersebut selanjutnya  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Direksi Bank  Indonesia  tentang  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan  Rakyat  tahun  1999  dilengkapi  Bank berdasarkan  prinsip  syariah.  Aturan  yang  berkaitan dengan  bank  umum  berdasarkan  prinsip  syariah diatur  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank Indonesia  No.  32/34/KEP/DIR  tanggal  12  Mei 1999.Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi bank syariah Indonesia dalam mengembangkan
produk-produknya
dan operasionalnya.

## Landasan Syariah dan Fatwa DSN Ijarah
1. Al-Quran
“Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika mereka  menyusui  (anak-anak)mu  untukmu Maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya, dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui  kesulitan  Maka  perempuan  lain boleh  menyusukan  (anak  itu)  untuknya.” (QS.  Ath-Thalaq:  6) “Salah  seorang  dari kedua  wanita  itu  berkata:  "Ya  bapakku ambillah  ia  sebagai  orang  yang  bekerja (pada  kita),  karena  Sesungguhnya  orang yang  paling  baik  yang  kamu  ambil  untuk bekerja  (pada  kita)  ialah  orang  yang  kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Qashash: 26)
2. Al-Hadist “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya  kering”. (HR.Ibn  Majah  dari Ibnu  Umar) “Barang  siapa  mempekerjakan pekerja,  beritahukan-lah  upahnya”. (HR. Abd  ar-Razzaq  dari  Abu  Hurairah  dan  Abu Sa’id  al  Khuduri) “Dahulu  kita  menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullahlalu melarang cara yang demikian  dan  memerintahkan  kami  agar membayarnya  dengan  uang  mas  atau perak.” (HR.  Ahmad,  Abu  Daud,  dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi Waqas)
3. Ijma’ Mengenai  disyariatkannya ijarah ,  semua Ulama  bersepakat,  tidak  ada  seorang  ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun  ada  beberapa  orang  diantara mereka  yang  berbeda  pendapat  dalam tataran  teknisnya.Pakar-pakar  keilmuan  dan cendekiawan  sepanjang  sejarah  di  seluruh negeri  telah  sepakat  akan  legitimasi ijarah . Dari beberapa nash  yang ada, kiranya dapat dipahami  bahwa ijarah itu  disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya  manusia senantiasa  terbentur  pada  keterbatasan  dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa)  merupakan  salah  satu  aplikasi keterbatasan  yang  dibutuhkan  manusia dalam  kehidupan  bermasyarakat.Bila  dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan  hidup tanpa ber ijarah dengan manusia.Oleh  karena  itu  boleh  dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu  bentuk  aktivitas  antara  dua  pihak  atau saling  meringankan,  serta  termasuk  salah
satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.
4. Fatwa  DSN  09/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Ijarah Ketentuan  objek  ijarah
dan  kewajiban  Lembaga  Keuangan  Syariah dan  nasabah  dalam  pembiayaan ijarah di dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.
9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan
ijarah , yaitu :
a. Rukun dan Syarat Ijarah :
1. Sighat  Ijarah ,  yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan  dari  kedua  belah  pihak  yang  berakad (berkontrak),  baik  secara  verbal  atau  dalam  bentuk lain.
2.  Pihak-pihak  yang  berakad:  terdiri  atas  pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah yaitu :
a) Manfaat barang dan sewa, atau
b) Manfaat jasa atau upah
Kedua: Ketentuan Objek Ijarah :
1.  Objek ijarah adalah  manfaat  dari  penggunaan barang dan atau jasa.
2.  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  bisa  dinilai  dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4.  Kesanggupan  memenuhi  manfaat  harus  nyata  dan sesuai dengan syariah.
5.  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  dikenali  secara spesifik  sedemikian  rupa  untuk  menghilangkan jahalah (ketidakjelasan)  yang  akan  mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7.  Sewa  atau  upah  harus  disepakati  dalam  akad  dan wajib  dibayar  oleh  penyewa/pengguna  jasa  kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai
pembayaran  manfaat  atau  jasa.  Sesuatu  yang dapatdijadikan  harga  ( tsaman )  dalam  jual  beli  dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah .
8.  Pembayaran  sewa  atau  upah  boleh  berbentuk  jasa (manfaat  lain)  dari  jenis  yang  sama  dengan  objek kontrak.
9.  Kelenturan  ( flexibility )  dalam  menentukan  sewa atau  upah  dapat  diwujudkan  dalam  ukuran  waktu, tempat dan jarak.
Ketiga:  Kewajiban  LKS  dan  Nasabah  dalam Pembiayaan Ijarah
1.  Kewajiban  LKS  sebagai  pemberi  manfaat  barang atau jasa :
a.  Menyediakan  barang  yang  disewakan  atau  jasa yang diberikan.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
c.  Menjamin  bila  terdapat  cacat  pada  barang  yang disewakan.
2.  Kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  manfaat barang atau jasa :
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
b.  Menanggung  biaya  pemeliharaan  barang  yang sifatnya ringan (tidak materiil).
c.  Jika  barang  yang  dirusak.  Bukan  karena pelanggaran  dari  penggunaan  yang  dibolehkan,  juga bukan  karena  kelalaian  pihak  penerima  manfaat dalam  menjaganya,  ia  tidak  bertanggung  jawab  atas kerusakan tersebut.
Keempat:
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau  jika  terjadi  perselisihan  diantara  para  pihak, maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan melalui musyawarah

## Karakteristik Bank Syariah
Kegiatan  bank  syariah  merupakan  implementasi dari  prinsip  ekonomi  Islam  dengan  karakteristik sebagaimana menurut Wiyono (2005:75), yakni: a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
b. Tidak  mengenal  konsep  nilai  waktu  dari uang ( time value of money ).
c. Konsep  uang  sebagai  alat  tukar  bukan sebagai komoditas.
d. Tidak  diperkenankan  melakukan  kegiatan yang bersifat spekulatif.
e. idak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
f. Tidak  diperkenankan  dua  transaksi  dalam satu akad.
Perlu  diketahui  Suatu  transaksi  harus  sesuai dengan  prinsip  syariah  apabila  telah  memenuhi syarat-syarat sebagaimana
menurut Wiyono (2005:75), yakni:
a. Transaksi tidak mengandung unsur kedholiman; Bukan riba.
b. Tidak  membayarkan  pihak  sendiri  atau pihak lain.
c. Tidak ada penipuan.
d. Tidak  mengandung  materi-materi  yang diharamkan.
e. Tidak mengandung unsur judi.

## Produk Bank Syariah
Ascarya  (2011:112)  menyatakan  bahwa  produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu:
1. Produk pendanaan yang meliputi:
a. pola titipan (wadiah),
b. pinjaman (qardh) ,
c. bagi hasil (mudharabah) ,
d. deposito dan obligasi serta sewa (ijarah) . 2. Produk pembiayaan meliputi:
a. pola bagi hasil ( mudharabah dan musyarakah ),
b. jual beli (murabahah, salam, isthisna) ,
c. sewa (ijarah) ,
d. serta pinjaman (qardh) .
3. Produk jasa perbankan yang meliputi:
a. pola titipan (wadiah) ,
b. bagi hasil (mudharabah) ,
c. dan  pola  lain (wakalah,  kafalah,  hawalah, rahn, ujr, sharf) .
4.  Produk  kegiatan  sosial  dalam  bentuk  pola pinjaman (qardh) yang  diterapkan  untuk  dana talangan  kepada  nasabah  dan  sumbangan  sektor usaha kecil.

## Ijarah
Pengertian Ijarah dan Ijarah Muntahiyya Bittamlik Ikatan  Akuntan  Indonesia  (1:2009) Ijarah adalah akad pemindahan  hak  guna (manfaat) atas  suatu aset dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset  itu  sendiri.  Sewa  yang  dimaksud  adalah  sewa operasi (operating lease). Sedangkan ijarah muntahiyya  bittamlik adalah  ijarah  dengan  wa’ad perpidahan  kepemilikan  aset  yang  di  ijarahkan  pada saat tertentu.
Menurut sayyid sabiq dalam fiqih sunah, Al ijarah berasal  dari  kata Al  ajru yang  berarti Al  ‘iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat di definisikan sebagai  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas suatu  barang  atau  jasadalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran  upah  sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan  kepemilikan  atas  suatu  barang  atau  jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian  (membayar  sewa  atau  upah  sejumlah tertentu).
Akad ijarah merupakan  akad  yang  memfasilitasi transaksi  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui pembayaran  sewa/upah  tanpa  diikuti  pemidahan kepemilikan  barang.  Bagi  bank  syariah,  transaksi  ini memiliki  beberapa  keunggulan  jika  dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu dibandingkan dengan akad murabahah ,  akad ijarah lebih  fleksibel  dalam hal  objek  transaksi,  dibandingkan  dengan  investasi, akad ijarah mengandung  resiko  usaha  yang  lebih rendah,  yaitu  adanya  pendapatan  sewa  yang  relatif tetap.
Ketentuan Syariah Akad Ijarah
Transaksi ijarah dalam  kedua  bentuknya  sebagai transaksi umum akan sah apabila terpenuhi rukun dan ketentuan.  Menurut  Sri  Nurhayati  dan  Wasilah (2009) rukun ijarah ada tiga macam, yaitu :
1. Pihak-pihak  yang  berakad:  terdiri  atas  pemberi sewa/pemberi jasa/ mu’jjir dan penyewa/pengguna jasa/ musta’jir.
2. Objek  akad ijarah adalah:  manfaat  barang  dan sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
3. Sighat ijarah ,  yaitu  Ijab  dan  qabul  berupa pernyataan  dari  kedua  belah  pihak  yang  berakad (berkontrak).
Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009) ketentuan syariah yaitu :
1. Pelaku; harus cakap hukum dan baligh
2. Objek ijarah adalah  manfaat  dari  penggunaan barang dan/atau jasa
 Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut :
a. Harus  bisa  dinilai  dan  dapat  dilaksanakan  dalam kontrak, misalnya sewa komputer, maka komputer  itu  harus  dapat  berfungsi  sebagaimana mestinya, dan tidak rusak.
b. Harus  yang  bersifat  dibolehkan  secara  syariah (tidak  diharamkan);  maka ijarah atas  objek  sewa melanggar  perintah  Allah  tidak  sah.  Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan  rumah  untuk  tempat  main  judi  atau menjual khamar dan lain sebagainya
c. Dapat  dialihkan  secara  syariah,  contoh  manfaat yang  tidak  dapat  di  alihkan  secara  syariah sehingga tidak sah akadnya
d. Harus  dikenali  secara  spesifik  sedemikian  rupa untuk  menghilangkan  ketidaktahuan  yang  dapat menimbulkan  sengketa,  misalnya  kondisi  fisik mobil  yang  disewa.  Untuk  mengetahui  kejelasan manfaat  dari  suatu  aset  dapat  dilakukan identifikasi fisik.
e. Jangka  waktu  penggunaan  manfaat  ditentukan dengan jelas
f. LKS  sebagai  pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli  dapat  pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
g. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
h. Kelenturan (flexibility) dalam  menentukan  sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
i. Jenis/barang  yang  dapat  disewakan:  Barang modal:  aset  tetap,  misalnya  bangunan,  gedung, kantor, ruko dll. Barang produksi: mesin, alat-alat berat  dll.  Barang  kendaraan  transportasi:  darat, laut,  dan  udara.  Jasa  untuk  membayar  ongkos: uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkutan, dan transportasi
 Ketentuan  syariah  untuk ijarah  muntahiyya  bit tamlik
a. Pihak  yang  melakukan ijarah  muntahiyya bittamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu.  Akad  pemindahan  kepemilikan,  baik dengan  jual  beli  ataupun  pemberian/hibah,  hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah.
b. Janji pemindahan  kepemilikan  yang disepakati di awal  akad ijarah adalah wa’ad, yang  hukumnya tidak  mengikat.  Apabila  janji  itu  dilaksanakan, maka  harus  ada  akad  pemindahan  kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah .
3. Ijab  kabul  adalah  pernyataan  dan  ekspresi  saling rida/rela  di  antara  pihak-pihak  pelaku  akad dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Jenis-jenis Ijarah Menurut  PSAK  Nomor  107, ijarah dibagi menjadi:
1. Ijarah merupakan  sewa  menyewa  objek  ijarah tanpa  perpindahan  resiko  dan  manfaat  yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’ad (janji)  untuk  memindahkan  kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa (musta’jir) pada saat tertentu.
2. Ijarah muntahiyya bittamlik adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan  kepemilikan  aset  yang di ijarah kan  pada  saat  tertentu.  Perpindahan kepemilikan  suatu  aset  yang  disewakan  dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyya bittamlik dapat dilakukan jika seluruh pembayaran  sewa  atas  objek ijarah yang dialihkan  telah  selesai  dan  objek ijarah telah diserahkan  kembali  kepada  pemberi  sewa. Kemudian  untuk  perpindaahan  kepemilikan  akan dibuat  akad  baru,  terpisah  dari  akad ijarah sebelumnya.
3. Jual  dan ijarah adalah  transaksi  menjual  objek ijarah kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali  objek ijarah tersebut  yang  ditelah  dijual tersebut.  Alasan  dilakukannya  transaksi  tersebut bisa  saja  si  pemilik  aset  membutuhkan  uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut.  Transaksi  jual  dan ijarah harus merupakan  transaksi  yang  terpisah  dan  tidak saling  bergantung (ta’alluq) sehingga  harga  jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui  keuntungan  atau  kerugian  atau  pada
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017
periode  terjadinya  penjualan  dalam  laporan  laba rugi.  Keuntungan  atau  kerugian  yang  timbul  dari transaksi  jual  tidak  dapat  diakui  sebagai pengurang  atau  penambah  beban ijarah yang muncul karena ia menjadi penyewa.
4. Ijarah -lanjut  adalah  suatu  entitas  menyewakan lebih  lanjut  kepada  pihak  lain  atas  aset  yang sebelumnya  disewa  dari  pemilik,  maka  entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan  akuntansi  penyewa.  Jika  suatu  entitas menyewa  objek ijarah (sewa)  untuk  disewa- lanjutkan,  maka  entitas  mengakui  sebagai  beban ijarah (sewa) tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka  panjang  dan  sebagai  beban ijarah (sewa) untuk  sewa  jangka  pendek.  Perlakuan  akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi  pemilik  diterapkan  untuk  transaksi antara  entitas  (sebagai  pemilik)  dengan  pihak penyewa-lanjut.
Pembatalan Ijarah
Sri  Nurhayati  dan  Wasilah  (2009)  menyatakan bahwa  transaksi ijarah menjadi  batal  dan  berakhir apabila:
1. Terjadi  cacat  baru  pada  barang  sewaan  di  tangan musta’jir atau  munculnya  kembali  cacat  lama pada barang
2. Rusaknya  barang  sewaan,  seperti  rumah  menjadi runtuh atau hewan menjadi mati
3. Rusaknya barang yang diupahkan
4. Terpenuhinya manfaat yang telah di transaksikan
5. Menurut kalangan mazhab hanafi, transaksi ijarah boleh  dibatalkan  secara  sepihak  (oleh musta’jir ) karena adanya alasan yang dibenarkan
6. Tenggang  waktu  yang  disepakati  dalam  akad ijarah berakhir
7. Wafatnya salah seorang yang berakad
8. Apabila ada udzur dari salah satu pihak. Misalkan rumah  yang  disewakan  disita  negara  karena terikat hutang yang banyak.
Karakteristik Ijarah
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2:2009) Adapun karakteristik ijarah adalah sebagai berikut:
1. Ijarah merupakan  sewa  menyewa  obyek ijarah tanpaperpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait,dengan atau tanpa wa’ad untuk  memindahkan  kepemilikan  daripemilik
( mu’jir )  kepada  penyewa  ( musta’jir )  pada  saat tertentu.
2. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang di ijarah kandari  pemilik  kepada  penyewa,  dalam ijarah  muntahiyahbittamlik ,  dilakukan  jika  akad ijarah telah  berakhir  atau  diakhiridan  aset ijarah
telah diserahkan kepada penyewa denganmembuat akad terpisah secara: a) hibah,
b) penjualan sebelum akhir masa akad,
c) penjualan pada akhir masa akad,
d) penjualan secara bertahap.
3. Pemilik dapat meminta penyewa untuk
menyerahkanjaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.
4. Spesifikasi  obyek ijarah ,  misalnya  jumlah, ukuran,  danjenis,  harus  jelas  diketahui  dan tercantum dalam akad.
Manfaat Dan Resiko Dalam Ijarah
Menurut  Antonio  (2001)  Manfaat  dari  transaksi al-ijarah untuk  bank  adalah  keuntungan  sewa  dan kembalinya  uang  pokok.  Adapun  resiko  yang mungkin  terjadi  dalam al-ijarah adalah  sebagai berikut:
1. Default;  nasabah  tidak  membayar  cicilan  dengan sengaja.
2. Rusak;  asset ijarah rusak  sehingga  menyebabkan biaya  pemeliharaan  bertambah,  terutama  bila disebutkan  dalam  kontrak  bahwa  pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
3. Berhenti;  nasabah  berhenti  ditengah  kontrak  dan tidak  mau  membeli  asset  tersebut.  Akibatnya, bank  harus  menghitung  kembali  keuntungan  dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.
Pengakuan  Dan  Pengukuran Ijarah Menurut PSAK 107
Cakupan Standar Akuntansi Ijarah dan IMBT Standar  akuntansi  tentang  pembiayaan ijarah mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Akuntansi Ijarah menggantikan  PSAK  No.  59  (Akuntansi  Perbankan Syariah,  revisi  2003).  Menurut  PSAK  107,  Cakupan standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan  tentang  pengakuan  dan  pengukuran transaksi  yang  terdapat  dalam  skema ijarah dan IMBT.  Beberapa  hal  dicakup  dalam  standar  ini
adalah  pengakuan  dan  pengukuran  perolehan  objek ijarah ,  pendapatan ijarah dan  IMBT,  piutang pendapatan ijarah dan  IMBT,  biaya  perbaikan  yang dikeluarkan,  perpindahan  hak  milik  objek  sewa, terjadinya  penurunan  nilai  objek  sewa  secara pemanen.

## Pengakuan Dan Pengukuran
1. Akuntansi Pemilik (Mu’jir)
a. Biaya perolehan
 Objek ijarah diakui  pada  saat  objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan
 Biaya  perolehan  objek ijarah yang  berupa  aset tetap mengacu pada PSAK 16: aset tetap, dan aset tidak  berwujud  mengacu  pada  PSAK  19:  aset tidak berwujud Jurnal:
Dr. Aset ijarah xxx Kr. Kas/Utang xxx b. Penyusutan dan Amortisasi
 Objek ijarah disusutkan  atau  diamortisasi,  jika berupa  aset  yang  dapat  disusutkan  atau  di amortisasi,  sesuai  dengan  kebijakan  penyusutan atau  amortisasi  untuk  aset  sejenis  selama  umur manfaatnya (umur ekonomis)
 Kebijakan  penyusutan  atau  amortisasi  yang dipilih  harus  mencerminkan  pola  konsumsi  yang diharapkan  dari  manfaat  ekonomi  dimasa  depan obyek ijarah  Pengaturan  penyusutan  obyek ijarah berupa  aset tetap  sesuai  dengan  PSAK  16:  aset  tetap  dan amortisasi  aset  tidak  berwujud  sesuai  dengan PSAK 19: aset tidak berwujud Jurnal:
Dr. Biaya Penyusutan xxx Kr. Akm penyusutan xxx
c. Pendapatan dan beban
 Pendapatan  sewa  selama  masa  akad  diakui pada  saat  manfaat  atas  aset  telah  diserahkan kepada penyewa
 Piutang  pendapatan  sewa  diukur  sebesar  nilai yang  dapat  direalisasikan  pada  akhir  periode pelaporan
Jurnal: Dr. Kas/Piutang Usaha xxx Kr. Pendapatan Sewa xxx  Jika terjadinya perbaikan obyek ijarah Jurnal: Dr. Biaya Perbaikan xxx Kr. Kas/Utang/Perlengkapan  xxx d. Perpindahan kepemilikan
Pada  saat  perpindahan  kepemilikan  obyek ijarah dari  pemilik  kepada  penyewa  dalam ijarah muntahiyya bittamlik dengan cara:
 Hibah,  maka  jumlah  tercatat  objek ijarah diakui sebagai beban
Jurnal:
Dr. Beban ijarah xxx Dr. Akm penyusutan xxx Kr. Aset ijarah xxx
 Penjualan  sebelum  berakhirnya  masa,  sebesar sisa  cicilan  sewa  atau  jumlah  yang  disepakati maka  selisih  antara  harga  jual  dan  jumlah yang tercatat sebagai objek ijarah dapat diakui sebagai keuntungan/kerugian. Kerugian terjadi jika  nilai  buku  lebih  besar  dari  kas  yang diterima  sebaliknya  jika  nilai  kas  yang diterima  lebih  besar  dari  nilai  buku  maka keuntungan dapat diakui.
Jurnal: Dr. Kas/piutang xxx Dr. Akm penyusutan xxx Dr. Kerugian xxx Kr. Aset ijarah xxx Kr. Keuntungan xxx
 Penjualan  setelah  selesai  masa  akad,  maka selisih  antara  harga  jual  dan  jumlah  tercatat objek ijarah diakui  sebagai  keuntungan  atau
kerugian Jurnal: Dr. Kas/piutang xxx Dr. Akm penyusutan xxx Dr. Kerugian xxx Kr. Aset ijarah xxx Kr. Keuntungan xxx  Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka selisih harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang  telah  dijual  diakui  sebagai keuntungan/kerugian
Jurnal: Dr. Kas/piutang xxx Dr. Akm penyusutan xxx
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017
Dr. Kerugian xxx Kr. Aset ijarah xxx Kr. Keuntungan xxx Bagian  objek ijarah yang  tidak  dibeli penyewa  diakui  sebagai  aset  lancar/aset  tidak lancar  sesuai  dengan  tujuan  penggunaan  aset tersebut.
Jurnal:
Dr. Aset lancar/tidak lancar     xxx Dr. Akm penyusutan xxx Kr. Aset ijarah xxx
2. Akuntansi Penyewa (Musta’jir)
a. Beban
Beban  sewa  diakui  selama  masa  akad  pada  saat manfaat atas aset telah diterima Jurnal:
Dr. Beban sewa  xxx
Kr. Kas/utang
xxx
Untuk  pengakuan  sewa  di  ukur  sebesar  jumlah  yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya  pemeliharaan  objek ijarah yang  disepakati dalam  akad  menjadi  tanggungan  penyewa  diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah  muntahiyya  bittamlik melalui  penjualan  objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan  dengan  peningkatan  kepemilikan  objek ijarah.
Jurnal: Dr. Beban pemeliharaan ijarah xxx
Kr. Kas/utang/perlangkapan xxx
Jurnal  pencatatan  atas  biaya  pemeliharaan  yang menjadi  tanggungan  pemberi  sewa  tapi  dibayarkan dahulu oleh penyewa
Jurnal: Dr. Piutang xxx Kr. Kas/utang/perlengkapan xxx b. Perpindahan kepemilikan
i. Hibah,  maka  penyewa  mengakui  aset  dan keuntungan  sebesar  nilai  wajar  objek ijarah yang diterima
Jurnal: Dr. Aset nonkas xxx Kr. Keuntungan xxx ii. Pembelian  sebelum  masa  akad  berakhir,
maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran  sisa  cicilan  sewa  atas  jumlah  yang disepakati
Jurnal: Dr. Aset nonkas xxx Kr. Kas xxx iii. Pembelian setelah masa akad berakhir maka penyewa  mengakui  aset  sebesar  pembayaran yang disepakati Dr. Aset nonkas xxx Kr. Kas xxx iv. Pembelian  objek ijarah secara  bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran  objek ijarah yang  diterima  (nilai wajar) Dr. Aset nonkas xxx Dr. Kas xxx Kr. Utang xxx c. Jual-dan-Ijarah
Jika  suatu  entitas  menjual  objek ijarah kepada pihak  lain  dan  kemudian  menyewanya  kembali, maka  entitas  tersebut  mengakui  keuntungan  atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan  laba  rugi  dan  menerapkan  perlakuan akuntansi penyewa.
d. Ijarah-Lanjut Jika  suatu  entitas  menyewakan  lebih  lanjut kepada  pihak  lain  atas  aset  yang  sebelumnya disewa  dari  pemilik,  maka  entitas  tersebut menerapkan  perlakuan  akuntansi  pemilik  dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini.

## Penyajian, Pengungkapan, Ketentuan Transisi, Tanggal Efektif, dan Penarikan
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2009) penyajian,  pengungkapan,  ketentuan  transisi,  tanggal efektif,  dan  penarikan  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Penyajian
Berdasarkan  PSAK  No  107  pendapatan ijarah disajikan  secara  neto  setelah  dikurangi  beban yang  terkait,  misalnya  beban  penyusutan,  beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan
Berdasarkan PSAK No 107 pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:
 Penjelasan  umum  isi  akad  yang  signifikan yangmeliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  :i)
keberadaan wa’ad pengalihan  kepemilikan dan  mekanisme  yang  digunakan  (jika  ada wa’ad pengalihan kepemilikan); ii)
pembatasan  pembatasan,  misalnya ijarah - lanjut; iii) agunan yang digunakan (jika ada);
 Nilai  perolehan  dan  akumulasi  penyusutan atau  amortisasi  untuk  setiap  kelompok  aset ijarah;
 Keberadaan  transaksi  jual-dan-ijarah  (jika ada).
Berdasarkan  PSAK  No  107,  penyewa mengungkapkan  dalam  laporan  keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah
muntahiyahbittamlik, tetapi  tidak  terbatas,
pada:
 Penjelasan  umum  isi  akad  yang  signifikan yangmeliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada:i) total pembayaran;ii) keberadaan
wa’ad pemilik  untuk  pengalihankepemilikan dan  mekanisme  yang  digunakan(jika  ada wa’ad pemilik untuk pengalihankepemilikan);iii) pembatasan-
pembatasan, misalnya ijarah -lanjut;iv) agunan yang digunakan (jika ada);
 Keberadaan  transaksi  jual-dan- ijarah dan keuntunganatau  kerugian  yang  diakui  (jika ada transaksi jual-dan- ijarah ).
3. Ketentuan Transisi
Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidakdisyaratkan. 4. Tanggal Efektif Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan danpenyajian  laporan  keuangan  entitas  yang dimulai  padaatau  setelah  tanggal  1  Januari 2010.Penerapanlebih  dinidianjurkan.Jika  entitas menerapkan  Pernyataan  ini  untukperiode  yang dimulai sebelum 1 Januari 2010, maka faktatersebut harus diungkapkan.
5. Penarikan
Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: AkuntansiPerbankan  Syariah  yang  berhubungan
dengan  perlakuanakuntansi  untuk  pengakuan, pengukuran,  penyajian  danpengungkapan  atas transaksi ijarah.

## Penelitian Sebelumnya
Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah  dilakukan  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini antara lain:
1. Martha Tona (2012)
Akuntansi  akad  ijarah  muntahiyya  bittamlik perspektif  metode  maqashid  al-syariah.  Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan  paradigma  penelitian  posy- positivisme.  Dengan  paradigma  ini  peneliti melakukan penyimpulan secara deduktif dan logis dengan memberikan perhatian pada pengumpulan data empiris dan berdasarkan pada teori yang ada. Hasil penelitian ini mengkaji bagaimana penilaian teori maqashid al syariah terhadap pengakuan aset menurut  akuntansi  sewa  guna  usaha  dengan  opsi dan akuntansi ijarah muntahiyya bittamlik.
2. Rizkita Effendi (2013)
Analisis  penerapan  PSAK  107  tentang  akuntansi ijarah  dalam  pembiayaan  perbankan  syariah. Metode  penelitian  yang  digunakan  metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  akuntansi  ijarah  pada pembiayaan  perbankan  syariah  telah  sesuai dengan PSAK No 107 tahun 2009
3. Arista Insaning Azizah (2014) Analisis  penerapan  produk  pembiayaan  ijarah multijasa  pada  PT  BPR  Syariah  Asri  Madani Nusantara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  perlakuan  akuntansi  pmbiayaan  multijasa hanya  mengacu  pada  PSAK  107 dan  telah  sesuai denganketetapannya.
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017

## Kerangka Konseptual
Salah  satu  pembiayaan  bank  syariah  yaitu ijarah dan ijarah  muntahiyya  bittamlik . Ijarah adalah  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran  sewa (ujrah) tanpa  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan ijarah  muntahiyya  bittamlik adalah akad  sewa  menyewa  antara  pemilik  obyek  sewa dan  penyewa  untuk  mendapatkan  imbalan  atas obyek yang disewakannnya dengan opsi perpindahan  hak  milik  obyek  sewa  pada  saat tertentu sesuai dengan kesepakatan di awal akad.
Sewa  yang  dimaksud  adalah  sewa  operasi (operating  lease). Konsekuensinya,  suatu ijarah didasarkan  pada  perjanjian  antara  orang  yang menyewakan  dan  penyewa  atas  penggunaan  aset tertentu.  Orang  yang  menyewakan  tetap  sebagai pemilik  aset  dan  penyewa  menguasai  serta menggunakan aset tersebut dengan membayar uang sewa  tertentu  untuk  suatu  periode  waktu  tertentu. Dalam prosesnya, pengakuan, pengukuran, pengungkapan  dan  penyajiannya  haruslah  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  yang  berlaku umum yaitu PSAK 107agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih relevan.
Maka Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerangka Konseptual

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Objek Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memilih  PT Bank Rakyat Indonesia
Syariah Cabang Lhokseumawe  yang  berlokasi  di  Jl  Merdeka  Gp. Simpang Empat No. 39-40 Kecamatan Banda Sakti
Kota  Lhokseumawe.  Objek  penelitian  hanya mencakup  pembiayaan ijarah yang  dilakukan  oleh PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini adalah  menggunakan  metode  wawancara.  Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil  wawancara  dengan  informan  pada    PT  Bank BRISyariah Cabang Lhokseumawe, yang berhubungan    dengan  akad  pembiayaan ijarah kemudian dideskriptifkan secara menyeluruh. Oleh karena  itu,  peneliti  menggunakan  data  kualitatif untuk mengembangkan  penelitian  ini. Data kualitatif  merupakan  data  yang  berbentuk  kata- kata,  bukan  dalam  bentuk  angka  yang  berasal  dari PT Bank BRISyariah Cabang Lhokseumawe, yakni data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  yang bersangkutan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem Pembiayaan Ijarah Muntahiyya Bittamlik
Pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Cabang Lhokseumawe
Sistem pembiayaan ijarah muntahiyya bittamlik Pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe  yaitu  sistem  perpindahan  aset kepemilikan  pada  saat  objek ijarah telah  berakhir. Perpindahan  aset  dapat  dilakukan  dengan  cara pemberian (hibah) kepada nasabah dan dengan cara menjual kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan di  awal  akad.  Pada  saat  perpindahan  kepemilikan obyek ijarah dari  pemilik  kepada  penyewa  dalam ijarah muntahiyya bittamlik dengan cara pemberian (hibah) maka  jumlah  tercatat  objek ijarah diakui sebagai beban. Sedangkan penjualan setelah selesai masa  akad,  maka  selisih  antara  harga  jual  dan jumlah  tercatat  objek ijarah diakui  sebagai keuntungan atau kerugian.
Analisis  Kesesuaian  Penerapan  PSAK  Nomor 107  Pembiayaan Ijarah  Muntahiyya  Bittamlik Pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Cabang Lhokseumawe
Untuk  melakukan  analisis  dan  pembahasan dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan simulasi  atas  salah  satu  jenis  pembiayaan  yang menggunakan  akad ijarah  muntahiyya  bittamlik. Ilustrasi  yang  digunakan  mengenai  pencatatan akuntansi  pembiayaan ijarah  muntahiyya  bittamlik

## PT. Bank BRISyariah
Cabang Lhokseumawe
Ijarah Muntahiyya
Bittamlik
Sesuai Tidak Sesuai PSAK No 107
yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  BRISyariah, sehingga dapat diketahui pedoman standar akuntansi  dan  metode  pengukuran  yang  digunakan oleh  PT  Bank  BRISyariah  dalam  transaksi pembiayaan ijarah muntahiyya bittamlik .
Berikut  ini  adalah  contoh  simulasi  pembiayaan IMBT :
Pembiayaan  ini  menggunakan  skema  ijarah muntahiyya  bittamlik  dengan  pola  pembayaran angsuran pokok setiap bulan. Informasi pembiayaan adalah sebagai berikut:
- Besarnya biaya perolehan objek Rp 120.000.000.-
- Jangka waktu 2 tahun (24 bulan)
- Tujuan sewa satu unit rumah
- Pencairan
1 Januari 2015
- Periode angsuran februari 2015 s/d januari 2017
- Angsuran pelunasan bulan 1 s/d 12 2016 sebesar   Rp 60.000.000.- bulan 1 s/d 12 2017 sebesar   Rp 60.000.000- maka total angsuran sebesar Rp 120.000.000.-
- Kebijakan keuntungan pemilik 20%  dari modal obyek sewa
- Pelaksanaan  pembayaran  angsuran  dilakukan oleh nasabah setiap tanggal 30
- Perhitungan penyusutan aset IMBT Berdasarkan  PSAK  objek  sewa  disusutkan sesuai  dengan  masa  sewa  jika  merupakan transaksi ijarah muntahiyya bittamlik Berdasarkan kasus diatas maka beban penyusutan perbulan objek IMBT adalah: Penyusutan IMBT per bulan = biaya perolehan Jumlah bulan masa sewa Penyusutan IMBT per bulan = Rp 120.000.000,-
24
= Rp 5.000.000,-
- Jadwal  pembayaran  angsuran  pokok  dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 Jadwal Pembayaran Angsuran Sewa Skedul Tanggal pembayaran Angsuran sewa 1 30/02/2015 Rp 5.000.000 2 30/03/2015 Rp 5.000.000
3 30/04/2015 Rp 5.000.000 4 30/05/2015 Rp 5.000.000 5 30/06/2015 Rp 5.000.000 6 30/07/2015 Rp 5.000.000 7 30/08/2015 Rp 5.000.000 8 30/09/2015 Rp 5.000.000 9 30/10/2015 Rp 5.000.000 10 30/11/2015 Rp 5.000.000 11 30/12/2015 Rp 5.000.000 12 30/01/2016 Rp 5.000.000 13 30/02/2016 Rp 5.000.000 14 30/03/2016 Rp 5.000.000 15 30/04/2016 Rp 5.000.000 16 30/05/2016 Rp 5.000.000 17 30/06/2016 Rp 5.000.000 18 30/07/2016 Rp 5.000.000 19 30/08/2016 Rp 5.000.000 20 30/09/2016 Rp 5.000.000 21 30/10/2016 Rp 5.000.000 22 30/11/2016 Rp 5.000.000 23 30/12/2016 Rp 5.000.000 24 30/01/2017 Rp 5.000.000 Total Rp 120.000.000.-
Selanjutnya  dengan  kebijakan  keuntungan  sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut:
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017
Pendapatan IMBT per bulan = modal penyewaan + n% modal penyewaan = Rp 5.000.000 + (20% x 5.000.000) = Rp 5.000.000 + 1.000.000 = Rp 6.000.000
Maka  Total  pendapatan  IMBT  selama  masa  sewa adalah:
= 24 x Rp 6.000.000
= Rp 144.000.000
Jadi,  keuntungan  sewa  yang  didapatkan  oleh  bank selama 2 tahun adalah
=  Total  pendapatan  IMBT  selama  sewa  –  Biaya Perolehan Objek sewa
= Rp 144.000.000    –  Rp 120.000.000 = Rp 24.000.000.-
Perlakuan Pencatatan Akuntansi
Pengakuan dan Pengukuran
Akuntansi Pemilik (Mu’jir)
a. Biaya perolehan Pencatatan menurut PSAK No. 107:
Dr. Aset ijarah xxx Kr. Kas/Utang xxx Pencatatan menurut BRISyariah: Dr. Aktiva ijarah xxx Cr. Kas/Rekening Supplier
xxx
Hasil analisis:
- Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  BRISyariah akibat  akad ijarah diakui  sebesar  biaya perolehan objek
- Biaya  perolehan  objek ijarah dapat  berupa aset tetap dan aset tidak berwujud
Pencatatan  ini  telah  sesuai  dengan  PSAK Nomor107 par 09.
b. Penyusutan dan Amortisasi Pencatatan menurut PSAK Nomor 107:
Dr. Biaya Penyusutan xxx Kr. Akm penyusutan xxx Pencatatan menurut BRISyariah:
Dr. P/L Beban penyusutan Aktiva Ijarah xxx
Cr. Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah xxx
Hasil analisis:
- Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  BRISyariah  jika terjadinya  penyusutan  aset  dan  amortisasi dicatat sebagai beban penyusutan aset ijarah
- Penyusutan  obyek ijarah dapat  berupa  aset tetap dan aset tidak berwujud.
Pencatatan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan PSAK Nomor 107 par 11.
c. Pendapatan dan beban Pencatatan menurut PSAK Nomor 107: Dr. Kas/Piutang Usaha xxx Kr. Pendapatan Sewa xxx
Pencatatan menurut BRISyariah:
Dr. Piutang Ijarah xxx Cr. Pendapatan Ujroh xxx Hasil analisis:
Pada  Bank  BRISyariah  piutang  pendapatan sewa  diukur  pada  saat  pengakuan  pendapatan ijarah pada akhir bulan
Pencatatan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan PSAK 107 par 15.
d. Perpindahan kepemilikan Pada  saat  perpindahan  kepemilikan  obyek ijarah dari  pemilik  kepada  penyewa  dalam ijarah muntahiyya bittamlik dengan cara:
Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui
sebagai beban Dr. Beban ijarah xxx Dr. Akm penyusutan  xxx Kr. Aset ijarah xxx
Penjualan  setelah  selesai  masa  akad,  maka selisih  antara  harga  jual  dan  jumlah  tercatat objek ijarah diakui  sebagai  keuntungan  atau kerugian
Dr. Kas/piutang xxx Dr. Akm penyusutan xxx
Dr. Kerugian xxx Kr. Aset ijarah xxx Kr. Keuntungan xxx

## Penyajian
Penyajian Menurut PSAK 107:
Pendapatan ijarah disajikan  secara netto setelah dikurangi  beban  yang  terkait,  misalnya  beban penyusutan,  beban  pemeliharaan  dan  perbaikan, dan sebagainya.
Penyajian Menurut BRISyariah:
Akun-akun  yang  berkaitan  dengan  pembiayaan ijarah dan  IMBT  disajikan  di  neraca  dan  laporan laba  rugi.  Pada  neraca,  di  sisi  aktiva  tidak  lancar, terdapat  akun  aset  yang  diperoleh  untuk ijarah yang  menunjukkan  nilai  perolehan  aset  yang disewakan  kepada  nasabah.  Kemudian  terdapat akun  akumulasi  penyusutan  yang  nilainya  menjadi pengurang  atas  akun  aset  yang  diperoleh  untuk ijarah . Pada laporan laba rugi, terdapat pendapatan ijarah secara netto yang merupakan hasil dari total pendapatan ijarah dan  IMBT  dikurangi  dengan beban  penyusutan  aset  aset  yang  menjadi  obyek ijarah .
Hasil analisis:
Penyajian  laporan  keuangan  pada  PT  Bank BRISyariah telah sesuai dengan PSAK 107.

## Pengungkapan
Pengungkapan menurut PSAK 107:
Pemilik  mengungkapkan  dalam  laporan  keuangan terkait  transaksi ijarah dan ijarah  muntahiyya bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:
a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak  terbatas pada:
(i) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme  yang  digunakan  (  jika  ada wa’ad pengalihan kepemilikan)
(ii) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut
(iii) Agunan yang digunakan (jika ada)
b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah
c. Keberadaan transaksi jual-dan- ijarah (jika ada)
Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan  terkait  transaksi ijarah  dan  ijarah muntahiyya bittamlik , tetapi tidak terbatas pada:
a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
(i) Total pembayaran
(ii) Keberadaan wa’ad pemilik  untuk  pengalihan kepemilikan  dan  mekanisme  yang  digunakan (jika  ada wa’ad pemilik  untuk  pengalihan kepemilikan)
(iii) Pembatasan-pembatasan,  misalnya  ijarah- lanjut
(iv) Agunan yang digunakan (jika ada)
b. Keberadaan transaksi jual-dan- ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan- ijarah )
Pengungkapan menurut BRISyariah:
BRISyariah  mengungkapkan  apa  yang  dimaksud dengan  aset  yang  diperoleh  untuk ijarah serta mengklasifikasikan  biaya  perolehan  pertahun  buku untuk  masing-masing  jenis  aset ijarah, kemudian BRISyariah juga menginformasikan nilai penambahan dan pengurangan aset ijarah. Selanjutnya,  pendapatan ijarah maupun  IMBT tergabung  pada  satu  akun  pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyya bittamlik . Akun ini menunjukkan besar pendapatan sewa yang diterima oleh BRISyariah.
Hasil analisis:
Pengungkapan  pada  laporan  keuangan  yang dilakukan  oleh  BRISyariah  telah  sesuai  dengan PSAK 107.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Salah  satu  pembiayaan  syariah  yang terdapat  pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Cabang  Lhokseumawe  yaitu  pembiayaan ijarah. Adapun ijarah yang  di  aplikasikan  pada  PT  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe yaitu ijarah muntahiyya bittamlik. Ijarah muntahiyya  bittamlik yaitu  akad  sewa  menyewa yang dilakukan oleh kedua pihak yang berakad atas suatu  aset  tertentu  dengan  pembayaran  sewa (ujrah) dengan wa’d perpindahan kepemilikan aset yang di ijarah kan pada saat tertentu.
Sistem pembiayaan  ijarah  muntahiyya bittamlik Pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Cabang  Lhokseumawe  yaitu  sistem  perpindahan aset  kepemilikan  pada  saat  objek ijarah telah berakhir. Perpindahan aset dapat dilakukan dengan cara pemberian (hibah) kepada nasabah dan dengan
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017
cara  menjual  kepada  nasabah  sesuai  dengan kesepakatan  di  awal  akad.  Pada  saat  perpindahan kepemilikan  obyek ijarah dari  pemilik  kepada penyewa  dalam ijarah  muntahiyya  bittamlik dengan  cara  pemberian (hibah) maka  jumlah tercatat  objek ijarah diakui  sebagai  beban. Sedangkan  penjualan  setelah  selesai  masa  akad, maka  selisih  antara  harga  jual  dan  jumlah  tercatat objek ijarah diakui  sebagai  keuntungan  atau kerugian.
Perlakuan  pencatatan  akuntansi ijarah  muntahiyya bittamlik yaitu:
 Akuntansi Pemilik (mu’jir)
- Biaya  perolehan:  Biaya  yang  dikeluarkan  oleh
BRISyariah  akibat  akad ijarah diakui  sebesar biaya  perolehan  objek  dan  biaya  perolehan objek ijarah dapat  berupa  aset  tetap  dan  aset tidak  berwujud.  Pencatatan  ini  telah  sesuai dengan PSAK Nomor 107 par 09.
- Penyusutan dan amortisasi:Biaya yang dikeluarkan  oleh  BRISyariah  jika  terjadinya penyusutan  aset  dan  amortisasi  dicatat  sebagai beban  penyusutan  aset ijarah danpenyusutan obyek ijarah dapat  berupa  aset  tetap  dan  aset tidak  berwujud.  Pencatatan  yang  dilakukan telah sesuai dengan PSAK Nomor 107 par 11.
- Pendapatan  dan  beban:  Pada  Bank  BRISyariah piutang  pendapatan  sewa  diukur  pada  saat pengakuan pendapatan ijarah pada akhir bulan.
Pencatatan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan PSAK 107 par 15.
- Perpindahan kepemilikan: Pada saat perpindahan  kepemilikan  objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyya bittamlik dengan cara: Hibah, maka jumlah  tercatat  objek ijarah diakui  sebagai beban.  Penjualan  sebelum  berakhirnya  masa, sebesar  sisa  cicilan  sewa  atau  jumlah  yang disepakati  maka  selisih  antara  harga  jual  dan jumlah yang tercatat sebagai objek ijarah dapat diakui  sebagai  keuntungan/kerugian.  Penjualan setelah  selesai  masa  akad,  maka  selisih  antara harga  jual  dan  jumlah  tercatat  objek ijarah diakui  sebagai  keuntungan  atau  kerugian. Penjualan  objek ijarah secara  bertahap,  maka selisih  harga  jual  dan  jumlah  tercatat  sebagian objek ijarah yang  telah  dijual  diakui  sebagai keuntungan/kerugian  Bagian  objek ijarah yang tidak  dibeli  penyewa  diakui  sebagai  aset lancar/aset  tidak  lancar  sesuai  dengan  tujuan penggunaan  aset  tersebut.  Pencatatan  yang
dilakukan  telah  sesuai  dengan  PSAK  nomor 107 par 19.
 Penyajian:  Akun-akun  yang  berkaitan  dengan pembiayaan ijarah dan  IMBT  disajikan  di neraca  dan  laporan  laba  rugi.  Pada  neraca,  di sisi aktiva tidak lancar, terdapat akun aset yang diperoleh  untuk ijarah yang  menunjukkan  nilai perolehan aset yang disewakan kepada nasabah. Kemudian  terdapat  akun  akumulasi  penyusutan yang nilainya menjadi pengurang atas akun aset yang  diperoleh  untuk ijarah .  Pada  laporan  laba rugi,  terdapat  pendapatan ijarah secara  netto yang  merupakan  hasil  dari  total  pendapatan ijarah dan  IMBT  dikurangi  dengan  beban penyusutan  aset  aset  yang  menjadi  obyek ijarah .
 Pengungkapan:  BRISyariah  mengungkapkan apa yang dimaksud dengan aset yang diperoleh untuk ijarah serta  mengklasifikasikan  biaya perolehan  pertahun  buku  untuk  masing-masing jenis  aset ijarah, kemudian  BRISyariah  juga menginformasikan nilai penambahan dan pengurangan aset ijarah.
Selanjutnya,
pendapatan ijarah maupun  IMBT  tergabung pada  satu  akun  pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyya  bittamlik .  Akun  ini  menunjukkan besar  pendapatan  sewa  yang  diterima  oleh BRISyariah.
Dari  uraian  diatas  penulis  mengambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi ijarah pada PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe telah sesuai dengan prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum  untuk  perbankan syariah yaitu PSAK Nomor 107 tentang penerapan akuntansi pembiayaan ijarah.

## Saran
1. PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe  diharapkan  dapat  bertahan  pada situasi  perbankan  saat  ini  di  mana  persaingan antara bank semakin kuat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian tentang pencatatan transaksi  praktik ijarahmuntahiyya  bittamlik pada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang lebih  beragam  tentang  pembiayaan ijarah muntahiyya bittamlik.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2006). Dasar-Dasar Manajemen  Bank  Syariah. Cetakan Keempat Pustaka Alfabeta. Jakarta.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2005). Bank Syariah  dan  Teori  ke  Praktek ,  Cetakan
Ketiga Gema Insani Press. Jakarta.
Ascarya. (2011). Akad  &  Produk  Bank  Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Arista Insaning Azizah. (2014). Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan  Ijarah  Multijasa  Pada  PT
BPR  Syariah  Asri  Madani  Nusantara. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Biro  Perbankan
Syariah.  (2004). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia . Jakarta.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  (1992). Alqur’an dan Terjemahannya . CV Toha Putra. Semarang.
Dicky  Rusandi.  (2014). Penerapan  Akuntansi Pembiayaan  Ijarah  pada  PT  Bank Muamalat  Indonesia  Kantor  Cabang Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Dian  Gunawan.  (2013). Penerapan  PSAK  107 atas  Transaksi  Ijarah  Pada  PT  BNI
Syariah  Cabang  Makassar. Skripsi Sarjana Diterbitkan. Universitas Hasanuddin. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  09/DSN-
MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Ijarah.
Hidayat  Rahmat.  (2014). Efesiensi  Perbankan Syariah : Teori Dan Praktek
Gramata Publishing, Jawa Barat.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.(2011). Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  107 tentang Ijarah. Salemba Empat. Jakarta.
Khaddafi  Muammar,  dkk.  (2016). Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah  Islam  Dalam  Ilmu  Akuntansi  : Madenatera, Medan. Muhammad. (2005). Pengantar Akuntansi
Syariah ,  Edisi  Kedua,  Salemba  Empat. Jakarta.
Muhammad  Faris.  (2017). Analisis  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan IMBT Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah  di  Indonesia. Skripsi  Sarjana Diterbitkan. Institut Pertanian Bogor.
Martha  Tona.  (2012). Akuntansi  Akad  Ijarah
Muntahiyya Bittamlik
Persepektif
Metode  Maqashid  Al-Syaria. Jurnal
Ekonomi dan Bisnis.
Maryana  Latifa.  (2013). Analisis  Perbandingan PSAK  107  dan  Fatwa  MUI  Terhadap
Praktik
Transaksi Ijarah KMBT
Tadbiratul  Ummah. Jurnal Ekonomi dan
Bisnis.
Nurhayati,  Sri  danWasilah.  (2009). Akuntansi Syariah  di  Indonesia Edisi  2. Salemba Empat. Jakarta .
Saiful.  (2009). Memahami  Penlitian  Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Sjahdeini  Sutan  Remy.  (2007). Perbankan  Islam. Jakarta  :  PT  Pustaka  Utama  Grafiti, Cetakan Ketiga.
Silviana  Aprilia,  Muhammad  Yusuf.  (2011).
Analisis  Penerapan  Akuntansi  Ijarah pada  PT  Bank  DKI  Cabang  Syariah Wahid  Hasyim. Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis.
Sudarsono,  Edi.  (2007). Bank  dan  Lembaga
Keuangan Syari’ah . Yogyakarta :
EKONISIA.
Taufiqi,  Ahmad.  (2011). Metodologi  Penelitian Praktis . Yogyakarta : Teras. Wiyono, Slamet, (2005). Cara Mudah Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI .
Penerbit  PT>  Gramedia  Widiasarana
Indonesia, Jakarta. Yusuf,  Muhammad.  (2012). Analisis  Penerapan Akuntansi Musyarakah
Terhadap
PSAK 106 pada Bank Syariah X . Skripsi Sarjana Diterbitkan. Binus University.