## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGELIMINIR PELANGGARAN HAK ANAK
Didi Nazmi 1* , Syofirman Syofyan 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: didinazmi@law.unand.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 24/05/2023 Anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  karena  anak  merupakan  generasi  yang berharga bagi negara di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya  pengecualian.  Permasalahan-permasalahan  HAM  anak  secara  umum menggambarkan bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak masih  menjadi  catatan  tersendiri  bagi  negara  ini.  Selain  itu  persoalan pemenuhan  Hak  Anak  ini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  tanggung  jawab tunggal  negara  melainkan  juga  membutuhkan  peran  serta  orang  tuanya, masyarakat sekitar dan lembaga masyarakat untuk mengadvokasinya. Terlebih masa  depan  bangsa  ini  berada  di  tangan  anak  muda.  Maka  menjaga  anak  dari segala  kerentanan  dari  pelanggaran  hak  asasinya  adalah  suatu  keniscayaan apabila kita menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.
Direvisi, 27/06/2023 Dipublikasi, 13/07/2023 Kata Kunci:
Hak Anak, Perlindungan
Hak Anak

## Abstract
Keywords: Children rights, Protection Children rights Children have to protect by law because they are the next generation which is precious for the country in the future. Every children has the same right without exceptionalism. The big problems of children's human rights generally explain so the fulfillment and protection against child human rights still became a bad record for this country. Likewise, the problem of fulfilling children's right is not only  about  the  independent  responsibility  of  the  country  moreover  also  need parental  guidance,  surrounding  society,  and  institution  to  advocation.  More this  country  future  in  young  hand.  Therefore,  the  protection  of  children  from every  distribution  of  human  right  violence  is  one  of  the  light  in  case  we  want Indonesia's future that better further

## PENDAHULUAN
Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa  sehari-hari  semenjak  perang  dunia  II  dan  pembentukan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Dalam perkembangannya hak untuk perempuan dan anak merupakan bagian inheren dari hak yang diakomodir sebagai hak asasi manusia. Begitupula dengan anak yang  merupakan manusia dan karenanya menghormati hak  asasi  anak sama halnya dengan menghormati  hak asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan  instrumen  HAM  internasional  justru  berada  pada  “jantung”  hak-hak  anak. Sayangnya  fakta  masih  menunjukkan,  anak  termasuk  sebagian  dari  kelompok  yang  rentan terjadinya kekerasan.
Kerentanan  atas  pengabaian  hak  atas  anak    ini  terjadi  sebagai  akibat  anak  diklaim sebagai  manusia  yang  “lemah”.  Usia  dan  faktor  kematangan  psikologis  dan  mental membuatnya  kerap  kali  terpinggirkan  dalam  pengambilan  kebijakan.  Bahkan  kebijakan menyangkut  dirinya  saja.  Komunitas  anak  teralienasi  dari  kepentingan  terbesar  terhadap
dirinya.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  latar  belakang  lahirnya  konvensi  PBB  tentang  anak, International  Convention  on  the  Rights  of  the  child  (CRC)  tahun  1989 merupakan  bukti normatif  tentang  visi  dan  paradigma  baru  perlindungan  terhadap  komunitas  anak. Konsideransi  ketentuan  ini  menyatakan  bahwa  pembinaan  kesejahteraan  anak  termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.
Bentuk komitmen pada perlindungan anak semakin menemukan momentumnya dengan lahirnya  beberapa  ketentuan  internasional  yang  mengatur  perlindungan  kaum  anak,  yakni Optional  Protocol  to  the  Convention  on  the  rights  of  Child  on  the  sale  of  children,  Child Prostitution and Child Pornography, Optional Protocol to the Convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict, Minimum Age Convention, 1973 dan Worst forms of Child Labour Covention, 1999.
Indonesia  telah  meratifikasi  CRC  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Di  dalam  mukadimahnya  juga  CRC menegaskan, bahwa karena alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan  dan  pengasuhan  khusus,  termasuk  perlindungan  hukum  yang  tepat,  baik sebelum  maupun  setelah  kelahirannya.  Pernyataan  ini  menunjukan  bahwa  anak  adalah manusia yang membutuhkan  pemajuan dan perlindungan HAM.
Untuk  memperkuat  upaya  perlindungan  anak,  maka  Indonesia  juga  sudah  memiliki beberapa  pengaturan  tentang  Hak  Anak  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  sampai  dengan Unang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  1  angka  2 menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  melindungi  hak  anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Anak perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan  generasi  yang  berharga  bagi  negara  di  masa  depan.  Setiap  anak  memiliki  hak yang sama tanpa adanya pengecualian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  hukum  normatif  ( doctrinal  research )  yaitu.  Dalam penelitian  hukum  normatif  dilakukan  penelitian  melalui  studi  kepustakaan,  yaitu mengumpulkan  data  sekunder,  baik  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun bahan  hukum  tersier,  berupa  ketentuan  perundang-undangan,  pendapat  ahli  hukum  (doktrin- doktrin), dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian menggunakan  pendekatan  Undang-Undang  ( statue  approach ),  pendekatan  kasus  ( cases approach ), dan pendekatan dan analisis hukum ( conceptual approach ) 1
1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

## PEMBAHASAN Pengaturan Hak Anak Secara Internasional
Instrumen  Hak  Asasi  Manusia  yang  ada  ditingkat  internasional  terdapat  instrumen HAM khusus mengenai perlindungan Anak. Instrumen ini secara khusus membahas hak-hak anak  yang  perlu  menjadi  perhatian  dan  dilindungi  oleh  negara-negara.  Bahkan  negara memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak anak tersebut.
Secara  terperinci,  ada  31  jenis  jaminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  yang diberikan oleh konvensi anak: 2
1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;
2) Hak untuk mendapatkan nama;
3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan;
4) Hak untuk mendapatkan identitas;
5) Hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak;
6) Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi;
7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata
8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum;
9) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  jika  mengalami  eksploitasi  sebagai pekerja anak;
10) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  jika  mengalami    eksploitasi  dalam penyalahgunaan obat-obatan;
11) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  mengalami  eksploitasi  seksual  dan penyalahgunaan seksual;
12) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dari  penculikan,  penjualan  dan perdagangan anak-anak;
13) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  jika  mengalami  eksploitasi  sebagai anggota masyarakat minoritas atau masyarakat adat;
14) Hak untuk hidup dengan orang tuanya;
15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua;
16) Hak untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan;
17) Hak untuk berkreasi;
18) Hak untuk bermain;
19) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya;
20) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengusi;
21) Hak  untuk bebas beragama;
22) Hak untuk bebas berserikat;
23) Hak untuk bebas berkumpul secara damai;
24) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi;
25) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber;
26) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
27) Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  perlakuan  kejam  hukuma    dan  perlakuan yang tidak manusiawi;
28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan;
29) Hak untuk mendapatakan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang;
30) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kebebasan;
31) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.
2 Konvensi Hak Anak
Di  tingkat  Internasional  31  hak  anak  tersebut  menjadi  mandat  yang  dinilai  setiap tahunnya  mengenai  pemenuhannya.  Meski  sifat  pelaporannya  adalah  voluntari  terkandung kepada  negara  mana  yang  kemudian  mau  melaporkan  perkembangan  pemenuhannya  di dalam  sidang  PBB  dan  Dewan  HAM  internasional  serta  tidak  adanya  sanksi  yang  dapat dijatuhkan oleh negara-negara anggota. Namun demikian tren pelaporan ini sekarang menjadi salah satu diplomasi bagi negara-negara anggota yang meratifikasi perjanjian/konvensi anak ini  untuk  menunjukan  kepada  dunia  citra  baik  dan  keseriusannya  dalam  menaati  konvensi yang  telah  diratifikasi  tersebut.  Tidak  jarang  laporan  masing-masing  negara  ini  dijadikan bahan  pembelajaran  sesama  negara  anggota  untuk  menemukan  solusi  atas  tantangan  dan masalah yang dihadapi masing-masing negara dalam upaya pemenuhan hak asasi anak ini.
Ada  empat  butir  pengakuan  masyarakat  internasional  atas  hak-hak  yang  dimiliki  oleh kaum anak, yakni 1) hak terhadap kelangsungan hidup anak ( survival rights) ; 2) hak terhadap perlindungan ( protection rights) ; 3) hak untuk tumbuh kembang ( development rights) ; dan 4) hak untuk berpartisipasi ( participation rights). Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukan  bahwa  kaum  anak  memiliki  karakteristik  kehidupan  tertentu, dus, menjadikannya  sebagai  dasar  logis  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak ( the best interest of child shall be primary consideration). 3
Bentuk komitmen pada perlindungan anak semakin menemukan momentumnya dengan lahirnya  beberapa  ketentuan  internasional  yang  mengatur  perlindungan  kaum  anak,  yakni Optional  Protocol  to  the  Convention  on  the  rights  of  Child  on  the  sale  of  children,  Child Prostitution and Child Pornography, Optional Protocol to the Convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict, Minimum Age Convention, 1973 dan Worst forms of Child Labour Covention, 1999.

## Pengaturan Hak Anak Di Indonesia
Secara  regulatif  perkembangan  positif  lainnya  adalah  pemuatan  jaminan  yang  lebih konstitutif  terhadap  hak-hak  perempuan.  Di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945, jaminan  itu  begitu  terlihat  tegas  dalam  Pasal  28A  sampai  28J  pada  Bab  XA  tentang  Hak Asasi Manusia memberikan kepastian yuridis normatif yang menyatakan bahwa setiap orang harus dipandang sama di mata hukum dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif baik karena ras,  agama,  suku,  budaya  maupun  jenis  kelamin.  Kalimat  ini  semakin  meneguhkan  bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama secara konstitusional. Ketentuan mengenai HAM itu menyiratkan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk didalamnya hak bagi perempuan dan anak.
Seorang  anak  memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama  dengan  orang  dewasa  sebagai manusia. Pengawasan terhadap hak  anak  baik secara pribadi maupun  dari masyarakat  perlu dilakukan  yang  bertujuan  melindungi  hak-hak  anak  serta  mencegah  pengaruh  negatif  yang dapat  mengganggu  tumbuh  kembang  anak.  Pengawasan  yang  dilakukan  tidak  hanya  dari
3 Ramdlon  Naming,  2001, Cita  dan  Citra  Hak-Hak  Asasi  Manusia .  Yogyakarta:  UI  PUSHAM  UII,  2008, Hukum Hak Asasi Manusia . Hal.45
orang  tua  saja,  akan  tetapi  peran  serta  masyarakat  dan  pemerintah  juga  dapat  menentukan nasib anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak bangsa adalah  dengan  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  anak.  Melalui  perlindungan hukum  yang  dibuat  tersebut,  diharapkan  dapat  memberikan  jaminan  terpenuhinya  hak-hak anak agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.
Jamak diketahui bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, meskipun sudah diratifikasi, tetapi  Indonesia  tidak  menerima  seluruh  Pasal  KHA  yang  berjumlah  54  Pasal.  Ada  tujuah pasal  kunci  dalam  KHA  yang  direservasi  atau  tidak  diterima  sebagai  syarat  untuk dilaksanakan oleh Indonesia yaitu: 4
1) Pasal 1 mengenai definisi;
2) Pasal 14 mengenai hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinann dan beragama;
3) Pasal 16 mengenai hak privasi;
4) Pasal 17 mengenai hak anak mendapatkan informasi layak anak;
5) Pasal 21 mengenai adopsi;
6) Pasal 22 mengenai pengungsi anak;
7) Pasal 29 mengenai tujuan pendidikan.
Penerimaan  reservasi  (syarat)  terhadap  tujuh  pasal  dalam  konvensi  hak  anak  tersebut, kemudian  diimplementasikan  secara  konstitusional  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  UUD  1945, bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi”. Tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Hak  Anak,  maka  Pemerintah  Indonesia  Mengatur  Perlindungan  Hak  Anak  Indonesia  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia    (UU  HAM),  adapun Pasal-pasal didalam UU HAM yang mengatur tentang Hak Anak adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Pengaturan Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia No Pasal Isi 1 Pasal 52 1. Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan
2 Pasal 53 1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap  anak  sejak  kelahirannya,  berhak  atas  suatu  nama  dan  status kewarganegaraannya
3 Pasal 54 Setiap  anak  yang  cacat  fisik  dan  atau  mental  berhak  memperoleh  perawatan, pendidikan,  pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  negara,  untuk  menjamin kehidupannya  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan,  meningkatkan  rasa  percaya  diri,
dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
4 Pasal 55 Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan  berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali 5 Pasal 56 1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam  hal  orang  tua  anak  tidak  mampu  membesarkan  dan  memelihara  anaknya dengan  baik  dan  sesuai  dengan  Undang-undang  ini,  maka  anak  tersebut  boleh
4 Mahsyur Effendi, 1994, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.67
diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  oleh  orang  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
6 Pasal 57 1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing  kehidupannya  oleh  orang  tua  atau  walinya  sampai  dewasa  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  orang  tua  angkat  atau  wali  berdasarkan putusan  pengadilan  apabila  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang  tua  angkat  atau  wali  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
7 Pasal 58 1. Setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  segala  bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk penganiayaan  fisik  atau  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk,  dan  pelecehan seksual  termasuk  pemerkosaan,  dan  atau  pembunuhan  terhadap  anak  yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. 8 Pasal 59 1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi anak.
2. Dalam  keadaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  hak  anak  untuk  tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.
9 Pasal 60 1. Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat  intelektualitas  dan  usianya  demi  pengembangan  dirinya  sepanjang  sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10 Pasal 61 Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat,  bergaul  dengan  anak  yang  sebaya,  bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
12 Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
13 Pasal 63 Setiap  anak  berhak  untuk  tidak  dilibatkan  di  dalam  peristiwa  peperangan,  sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
14 Pasal 64 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  dirinya,  sehingga  dapat  mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya 15 Pasal 65 Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan  anak,  serta  dari  berbagai  bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
16 Pasal 66  1. Setiap  anak  berhak  untuk  tidak  dijadikan  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan,  atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman  mati  atau  hukuman  seumur  hidup  tidak  dapat  dijatuhkan  untuk  pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan,  penahanan,  atau  pidana  penjara  anak  hanya  boleh  dilakukan  sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak  mendapatkan  perlakuan  secara manusiawi  dan  dengan  memperhatikan  kebutuhan  pengembangan  pribadi  sesuai dengan  usianya  dan  harus  dipisahkan  dari  orang  dewasa,  kecuali  demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  berhak  untuk  membela  diri  dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
Berdasarkan  tabel  diatas,  kebijakan  hukum  atau  politik  hukum  nasional  Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM khususnya bagi anak cukup baik. Dari ratusan Pasal di  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  16  Pasal memuat  tentang  jaminan  hak  asasi  bagi  anak.  Bahkan  pengaturan  mengenai  hak  asasi  bagi anak ini tidak hanya diatur dalam bentuk  undang-undang hak asasi manusia saja melainkan terdapat  pula  undang-undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  anak  atau merupakan lex  specialis  derogat  legi  generalis (hukum  yang  khusus  mengesampingkan hukum  yang  umum)  walaupun  dalam  konteks  Undang-Undang  HAM  dan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  ini  bukan  saling  menisbikan  keberadaan  masing-masing  tapi  justru melengkapi dan memperkuat perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi anak.
Bukan hanya dalam UU HAM dijamin perlindungan hak-hak anak, tetapi juga DPR dan pemerintah  Indonesia  membentuk  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak.
Beberapa pengertian yang perlu diketahui dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak
“Anak adalah seseroang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang perlindungan Anak
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi”
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak
“Keluarga  adalah  unit  terkecil  dalam  masyarakat  yang  terdiri  atas  suami  istri,  atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis luru keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga”
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak
“ Orang tua adalah ayah dan/ atau Ibu Kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”
Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Anak
“Wali  adalah  orang  atau  badan  yang  dalam  kenyataannya  menjalankan  kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak
“anak  terlantar  adalah  anak  ayng  tidak  terpenuhi  kebutuhannya  secara  wajar,  baik fisik, mental, spritual maupun sosial”
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perlindungan Anak
“Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan  fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang  dalam berinteraksi dengan
lingkungan    dan  sikap  masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan  yang  menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuannya sendiri, kecuali ada alasan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang perlindungan Anak:
Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa
“ setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau  aturan  hukum    yang  sah  menunjukan  bahwa  pemisahan  itu  adlah  demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”
Pasal 14 ayat (3) mengatakan bahwa:
Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
1. Bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan  kedua  orang tuannya;
2. Mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan,  dan  perlindungan  untuk proses  tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuannya  sesuai  dengan  kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuannya; dan
4. Memperoleh hak anak lainnya.
Pihak yang wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak  menurut    Pasal  20  UU  perlindungan  Anak  adalah  “Negara,  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  orang  tua  atau  wali”.  Sedangkan    mengenai  materi perlindungan yang harus diberikan kepada anak ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Penyalahgunaan dalam sengketa bersenjata;
3. Penyalahgunaan dalam kerusahan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.
Diundangkannya  UU  No.23  Tahun  2002  ini  juga  merupakan  salah  satu  bentuk keseriusan  pemerintah  dalam  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  Tahun  1990. Pemerintah  perlu  menjamin  atau  memberikan  perlindungan  secara  khusus  terhadap keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keberadaan anak-anak sebagai tunas bangsa. Anak diberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  layak tanpa  diliputi  rasa  khawatir  atau  mendapat  tekanan.  Tujuan  dibentuknya  UU  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tertera dalam Pasal 3, Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang  tujuan  dibentuknya  UU  Perlindungan  Anak,  yang  diharapkan  seluruh  anak mendapatkan  hak-haknya  dan  melindungi  hak  anak  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Sehingga  dengan  adanya  perlindungan  anak  tersebut,  dapat  mewujudkan  harapan  dalam meningkatkan kualitas anak Indonesia.
Pengaturan  tentang  Perlindungan    Anak  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  terdapat  93  pasal  aturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  anak  dan terdapat  24  pasal  mengenai  hukuman  apabila  terjadi  pelanggaran  dalam  pelaksanaan perlindungan  anak.  Ketentuan  tentang  hukuman  terhadap  pelanggaran  perlindungan  anak
tercantum  pada  bab  XII  tentang  ketentuan  pidana  yang  mencakup  dari  Pasal  77  sampai dengan   Pasal  90. Undang-Undang ini juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Adapun dalam UU Perlindungan Anak ini terdapat 5 (lima) jenis perlindungan terhadap anak yaitu:
1. Perlindungan dalam agama
2. Perlindungan kesehatan
3. Perlindungan Pendidikan
4. Perlindungan Hal Sosial
5. Perlindungan Khusus
Secara  terperinci  dapat  dilihat  beberapa  perubahan  UU  No.23  Tahun  2022  tentang Perlindungan  Anak    sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5 No Pasal Isi 1 Pasal 4 Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2 Pasal 5 Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan. 3 Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua 4 Pasal 7 (1)  Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2)  Dalam  hal  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin  tumbuh kembang  anak,  atau  anak  dalam  keadaan  terlantar  maka  anak  tersebut  berhak diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  asuh  atau  anak  angkat  oleh  orang  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 Pasal 8 Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 6 Pasal 9 (1)  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 7 Pasal 10 Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima,  mencari, dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 8 Pasal 11 Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 9 Pasal 12 Setiap  anak  yang  menyandang  cacat  berhak  memperoleh  rehabilitasi,  bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 10 Pasal 13 (1)  Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya. (2)  Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk perlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan pemberatan hukuman 12 Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum  yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 13 Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.
14 Pasal 16 (1)  Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3)  Penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai upaya terakhir 15 Pasal 17 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  penempatannya  dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di  depan  pengadilan  anak  yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2)  Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 16 Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 17 Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan  ibadah  sesuai  dengan  ajaran  agamanya;  dan  e.  melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya pengaturan mengenai hak asasi manusia bagi anak yang lebih spesifik dan melengkapi ketentuan mengenai hak asasi bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu dari sejumlah pasal  yang  ada  didalam  Undang-Undang  dapat  disimpulkan  ada  17  Pasal  yang  berbicara mengenai hak asasi anak.
Selain itu, Undang-Undang inilah yang secara  khusus mengatur bagaimana mekanisme dan  pelaksanaan  jaminan  perlindungan  dan  penghargaan  hak-hak  anak.  Pemerintah  juga menerbitkan  Undang-Undang  yang  menjamin  hak  anak  ketika  berhadapan  dengan  proses hukum, dengan kata lain adanya perlakuanyang berbeda atas anak yang melakukan kejahatan dengan  pelaku  kejahatan  yang  bukan  anak.  Hal  demikian  dimaksudkan  untuk  melindungi kepentingan dan hak asasi  anak itu sendiri. Untuk itu  diterbitkan juga hukum  acara (hukum formal) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur tata cara dan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah untuk melindungi hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia.  Anak perlu mendapatkan  perlindungan  karena  anak  merupakan  generasi  yang  berharga  bagi  negara  di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian.  Oleh sebab itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar  dapat  menjadi  manusia  yang  utuh  dan  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  diri  sendiri, bangsa  dan  negaranya.  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Anak  ini  lahir  karena kemungkinan masih terdapat  kasus  mengenai  penyimpangan  terhadap  hak anak.
Perlindungan  bagi  anak  dapat  dimaknai  sebagai  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartispasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapatkan perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Sehingga  menimbulkan  pertanyaan  apakah instrumet hukum HAM yang ada selama ini tidak berjalan dengan baik atau adakah masalah- masalah di luar substansi hukum itu sendiri dalam memberikan perlindungan  dan penegakan hak asasi manusia bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Eko  Riyadi,  2018, Hukum  Hak  Asasi  Manusia : Perspektif  Internasional,  Regional  dan Nasional, Jakarta: Rajawali Press Jimly Asshiddiqie,2013, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: SinarGrafika Kuncoro  Purbopranoto,  1969, Hak  Asasi  Manusia  dan  Pancasila, Yogyakarta:  Pradja Paramita
Mahsyur Effendi, 1994, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional , Jakarta: Ghalia Indonesia Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Mashood  A  Baderin,  2013, Hukum  Internasional  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Islam, Jakarta: Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia
Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya terhadap Hukum dan Masyarakat , Bandung : PT Refika Aditama. Ramdlon  Naming,  2001, Cita  dan  Citra  Hak-Hak  Asasi  Manusia .  UI  PUSHAM  UII,  2008, Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta Todung Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia , Jakarta: Sinar Harapan Zainuddin Ali, 2011, Filsafat Hukum, Jakarta: SinarGrafika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak