## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2, No. 2, Desember 2020, pp 93-104 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Pembangunan Daerah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju
Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain 1 & Azwad Rachmat Hambali 2 & Nur Fadhillah Mappaseleng 2
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia,
2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Koresponden Penulis, Email: dhedescph@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 10-04-2020 Revised: 01-06-52020 Accepted: 14-07-2020 Published: 25-07-2020
Keywords: Criminal act; Corruption; Regional development
Kata Kunci: Tindak  Pidana;  Korupsi; Penbangunan Daerah
Abstract . The  objective  of  this  reserach  is  to  :    1)  To  Analyze  and Explain  the  influence  of  criminal  acts  of  corruption  on  regional development that occurred in Polewali Mandar district, based on Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning efforts to eradicate  Corruption  and  seeking  remedies  rather  than  corruption influencing  regional  development  in  Polewali  Mandar  Regency.  This research method is an empirical doctrinal approach to legal research. The  results  showed  that  :  1)  In  analyzing  the  factors  causing  the occurrence  of  criminal  acts  of  corruption  against  the  regional development  fund  of  Polewali  Mandar  Regency,  there  are  internal factors and external factors. 2) Efforts to prevent and tackle corruption are  carried  out  in  three  ways,  namely  Pre-emptive,  preventive  and repressive measures .
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  Untuk  Menganalisis  dan Menjelaskan pengaruh tindak pidana korupsi terhadap pembangunan daerah yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun  2001  tentang  usahan  pemberantasan  Korupsi  serta  mencari upaya  penanggulangan  daripada  tindak  pidana  korupsi  yang mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  pendekatan doktrinal yang bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)  Dalam  menganalisa  faktor  faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana  korupsi  terhadap  dana  pembangunan  daerah  Kabupaten Polewali  Mandar,  terdapat  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  2) Upaya pencegahan dan penangulangan korupsi dilakukan dengan tiga cara yaitu Upaya pre-emtif, preventif, dan represif.
Coresponden author: * Email: dhedescph@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Tindak Pidana Korupsi Terhadap … ( Husain & Hambali & Mappaselleng) | 106

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi bila  sistem  pembangunan  ekonomi  masih  bersifat  sentralistik (Satriya,  2006) .  Untuk mengatasi  hambatan  tersebut,  pemerintah  menetapkan  otonomi  daerah  mulai  tahun 2001 sampai saat ini (Mariana, 2010) . Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif (Abdullah, 2005) . Hal ini didasarkan asumsi  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  mereka  daripada  pemerintah  pusat.  Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya  dalam  mengelola  daerahnya,  sehingga  berada  dalam  posisi  lebih baik,  untuk  memobilisasi  sumber  daya  secara  mandiri  serta  untuk  mencapai  tujuan pembangunan daerah (Hasjimzum, 2014).
Salah satu hal yang membuat tidak terwujudnya pembangunan daerah secara baik dan sesuai  tujuan,  dapat  terjadi  karena  adanya  tindakan  penyimpangan  dalam menjalankan  Negara.  Salah  satu  permasalahannya  ialah  Korupsi  atau  biasa  disebut Tindak Pidana Korupsi (Rasul, 2009).
Fenomena  korupsi  selalu  terjadi  dimana-mana,  bersama    dengan  berdirinya  sebuah Negara  dan  selalu  terkait  dengan  masalah    moralitas  penguasa  Negara (Thalib, Ramadhan  &  Djanggih,  2017) .  Tindak  pidana  korupsi  selalu  mendapatkan  perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain diberbagai belahan dunia (Lubis, 2017) .  Fenomena  ini  dapat  dimaklumi  mengingat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh  tindak  pidana  ini (Baswir,  2002) .  Dampak  yang  ditimbulkan  dapat  menyentuh berbagai  bidang  kehidupan.  Korupsi  merupakan  masalah  serius,  tindak  pidana  ini dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  membahayakan pembangunan  sosial  ekonomi  dan  juga  politik,  serta  dapat  merusak  nilai-nilai demokrasi  dan  moralitas  karena  lambat  laun  perbuatan  ini  seakan  menjadi  sebuah perilaku yang menyimpang (Yuliastuti, 2020).
Berkembangnya  fenomena  korupsi  dapat  dilihat  dari  maraknya  berita-berita  di berbagai media massa, dimana hampir  setiap hari dipadati oleh berita-berita tentang skandal-skandal  korupsi yang tengah merajarela di Indonesia (Poti, 2011) . Berita-berita tentang  skandal-skandal  korupsi  ini  telah  memancing  reaksi  yang  beragam  di masyarakat, mulai dari bentuknya yang lunak hingga reaksi-reaksi yang keras (tirani), diantaranya  demonstrasi-demonstrasi  menuntut  pertanggungjawaban  para  koruptor yang  diikuti  dengan  tindakan-tindakan  perusakan,  sehingga  kerap  kali  menimbulkan kerugian yang cukup besar (Jati, 2016).
Reaksi-reaksi yang bersifat spontanitas dan tidak memiliki  target yang jelas, dibarengi dengan  tindakan  tirani,  bahkan  tidak  jarang  ditumpangi  dengan  kepentingan- kepentingan  politik,  tentunya  reaksi-reaksi  demikian  ini  kecil  manfaatnya  bagi  usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh karena itu reaksi-reaksi yang bersifat  emosional  dan  tidak  rasional  harus  dihentikan  yaitu  dengan  cara mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  bahwa  cara  penyelesaian  yang  terbaik  dan lebih beradab adalah dengan menggunakan jalur hukum (Prahassacitta, 2014) . Seperti yang  telah  dikemukakan  diatas,  usaha  untuk  menempuh  cara  yang  beradab  tersebut
tidaklah  mudah  namun  hanya  itulah  cara  yang  tersedia,  artinya  jika  segenap  elemen bangsa gagal dalam menggunakan hukum sebagai alat penyelesai masalah maka yang berkembang  adalah  cara-cara  penyelesaian  yang  bersifat  tirani.  Demikian  pula sebaliknya,  semakin  mampu  bangsa  ini  menggunakan  hukum  sebagai  cara penyelesaian  masalah  maka  semakin  kecil  pula  penggunaan  cara-cara  tirani  dalam penyelesaian masalah bangsa.
Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam sistem Hukum di Indonesia, Korupsi termasuk dalam Extraodinary Crime , atau biasa  disebut  kejahatan  luar  biasa  karena  menyebabkan  kerugian  Negara  yang berdampak  pada  pembangunan  Negara (Mustaghfirin  &Efendi,  2016) .  Korupsi merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang  wajib  diberantas.  Landasan  Hukumnya  diatur sejak  pada  era  reformasi,  spirit  reformasi  dituangkan  ke  dalam  TAP  MPR  XI/1998 tentang  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  bebas  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme (KKN).  Hal  ini  diperkuat  dengan  TAP  MPR  VIII/2001  tentang  arah  kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun, selain itu  juga  dituangkan  pada  tahun  1971,  melalui  UU  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selanjutnya  pada  tahun  1999,  terbitlah  UU Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menjadi aturan utama tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang  kemudian  direvisi  melalui  UU  Nomor  20  Tahun  2001  pada  beberapa  pasalnya (Pramono, 2013).
Siapakah orang yang melakukan korupsi? Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU  Nomor  20  tahun  2001  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Ini merupakan  delik  pidana  korupsi  yang  dijelaskan  UU.  Selanjutnya  pada  Pasal  3  UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang (Bunga, Aswari & Djanggih, 2018) . Dalam mempermudah penindakan terhadap pelaku korupsi, Pemerintah RI berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  atau  disingkat  KPK.  Komisi  tersebut  menurut Pasal  3  UU  Nomor  30  Tahun  2002  adalah  lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun.
Saat  ini,  yang  menjadi  fokus  perhatian  penulis,  yaitu  terdapat  pada  Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar biasa disingkat (Polman)  merupakan  salah  satu  daerah  tingkat  II  di  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Jumlah penduduk  Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah  455.572  jiwa.  Ibu  kota  kabupaten  ini ialah kota Polewali yang memiliki jarak 246 km dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebelum bernama Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat  (Polmas)  yang  secara  administratif  berada  dalam  wilayah  Provinsi  Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten  tersendiri,  maka  nama  Polewali  Mamasa  pun  diganti  menjadi  Polewali Mandar.  Nama  Kabupaten  ini  resmi  digunakan  dalam  proses  administrasi
Tindak Pidana Korupsi Terhadap … ( Husain & Hambali & Mappaselleng) | 108
pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa  menjadi  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Dalam  melakukan  pembangunan daerah,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  membutuhkan  kerja  sama atau  kemitraan  bersama  dengan  rakyat  Polewali  Mandar  untuk  mengelola  berbagai macam  sumber  daya.  Baik  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia. Pembangunan  Kabupaten  Polewali  Mandar  ditopang  dengan  adanya  aspek perkebunan,  pertanian,  industri,  dan  wisata  yang  menjadi  beberapa  sentra  komoditi keunggulan kabupaten ini. Serta hal yang paling mendasar dalam membangun daerah salah satunya ialah sektor pelayanan publik.
Berkaitan  dengan  beberapa  keterangan  sebelumnya,  ternyata  proses  pembangunan daerah  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  mendapatkan  beberapa  hambatan.  Hambatan yang dimaksud ialah perilaku menyimpang yang dilakukan perangkat daerah. Perilaku tersebut  adalah  perilaku  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menimbulkan  kerugian  secara materil  terhadap  Negara,  dalam  hal  ini  proses  pembangunan  kabupaten  Polewali Mandar.  Pada  tahun  2019,  terjadi  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  terjadi  di  kabupaten Polewali  Mandar  yang  menyeret  beberapa  ASN  (aparatur  sipil  negara)  dan  puluhan kepala desa. Hal ini terkait dugaan kasus korupsi lampu jalan tenaga surya di 144 desa di  Polewali  Mandar,  tahun  anggaran  2016-2017  yang  diduga  merugikan  keuangan negara  hingga  Rp  17  miliar.  Sebelumnya,  terdapat  dua  terdakwa  yaitu  Direktur  CV Binanga, Haeruddin selaku pemegang proyek dan mantan Kabid Badan Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (BPMD)  Polewali  Mandar,  Andi  Baharuddin  Patajangi,  mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. Namun, selain kasus di atas masih ada beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang pernah menjadi hambatan Pembangunan  di  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Maka  dari  itu,  hal  inilah  yang melatar  belakangi  penulis  dalam  membuat  judul  penelitian.  Selain  itu,  yang  perlu diketahui,  bahwa  penulis  ingin  memberikan  penelitian  yang  meliputi  faktor  –  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  juga  yang  terpenting  ialah upaya  penanggulangannya,  karena  hal  ini  sangat  baik  kedepannya  untuk perkembangan kemajuan di Kabupaten Polewali Mandar.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya   pengamatan untuk menemukan suatu data. Penelitian ini dilakukan disalah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu  Kabupaten  Polewali  Mandar  khususnya  pada  wilayah  pembangunan  daerah. Penemuan  data  permasalahan  Korupsi  dapat  ditemukan  juga  melalui  putusan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pengadilan  Negeri  Mamuju. Pemilihan  lokasi penelitian  ini  atas  dasar  pertimbangan  bahwa  terdapat  data  -  data  terhadap  perilaku korupsi yang menghambat pembangunan daerah di kabupaten Polewali Mandar.

## PEMBAHASAN
Salah  satu  objek  daripada  penelitian  ini,  yaitu  adanya  putusan  perkara  Tindak  Pidana Korupsi yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, melalui putusan Pengadilan Negeri Mamuju. Berikut adalah analisis penulis terhadap putusan – putusan tersebut.
109 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020

## 1. Analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2019/PN Mam.
a. Duduk perkara
Sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan  pada  bab  terdahulu  bahwa  korupsi dapat  diartikan  sebagai  penyalahgunaan  wewenang  atau  kekuasaan  demi keuntungan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  atau  perekonomian  negara.  Dalam  kehidupan  sehari  -  hari  kita, mungkin  istilah  korupsi  sudah  tidak  asing  lagi  terdengar  ditelinga  kita masyarakat  Indonesia,  dikarenakan  begitu  banyaknya  kasus  yang  terjadi  setiap harinya yang diberitakan baik pada media cetak maupun media elektronik. Pejabat  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  Kabupaten  Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berinisial AB (50), ditetapkan sebagai tersangka kasus  korupsi  proyek  pengadaan  lampu  jalan  tenaga  surya.  Dia  dijebloskan  ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Makassar, Jumat (14/2), dengan status titipan  penyidik  Kejati  Sulsel.  Dia  keluar  dari  ruang  pemeriksaan  pukul  14.45 WITA  didampingi  tim  penyidik  Kejati  Sulsel,  kemudian  dibawa  ke  Lapas. Tersangka ditahan selama 20 hari agar tidak menghilangkan barang bukti. Kepala seksi  penyidikan  Kejati  Sulsel,  Andi  Faik  Wana  Hamzah  menjelaskan,  tersangka terlibat di kasus korupsi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya di 144 Desa Kabupaten  Polman,  Sulawesi  Barat  tahun  Anggaran  (TA)  2016-2017.  Dengan jabatannya sebagai kepala bidang BPMD, kata Andi Faik, memudahkan dia untuk mengarahkan  kepala  -  kepala  desa  dalam  proyek  lampu  -  lampu  jalan  tenaga surya  ditiap  desa  itu.  "Di  perjalanan  proyek  itu,  ada  indikasi mark  up anggaran yang  estimasinya  ada  sekitar  Rp  10  miliar,  dari  total  anggaran  sekitar  Rp  30 miliar," kata Andi Faik.
Tetapi, untuk kepastian nilai korupsi di proyek lampu jalan itu, pihaknya masih menunggu  hasil  perhitungan  dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  Sulsel.  "Dugaan  nilai  korupsi  yang  kami  sebut  tadi  itu adalah  hasil  penghitungan  penyidik  dari  data  yang  dikumpulkan, real  cost pengeluaran dari penyedia dan beberapa anggaran yang telah dikeluarkan, kami temukan selisih. Namun yang berkompeten menentukan adalah lembaga auditor seperti BPKP," ujarnya seraya menambahkan, di proyek ini pihaknya menetapkan dua  tersangka  sejak  September  2018  lalu,  namun  satu  tersangka  lainnya  lebih dulu ditahan sejak hari Senin (10/12) sebelumnya.
Selain  daripada  itu  kasus  ini  menemui  perkembangannya.  Kasus  dugaan  tindak pidana  korupsi  pengadaan  lampu  jalan  tenaga  surya  di  144  Desa  Kabupaten Polman,  Sulawesi  Barat  menemui  babak  baru.  Hal  baru  tersebut  yakni  berkas perkara kedua tersangka kasus korupsi tersebut sudah resmi dilimpahkan tahap 1 dan diteliti oleh jaksa peneliti. “Jadi saat ini kasus lampu Jalan Sulbar itu sudah tahap satu dan berkasnya sedang diteliti oleh Jaksa Peneliti,” kata, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Fentje E. Loway, Senin (25/3/2019). Diketahui dalam  kasus  dugaan  korupsi  pengadaan  lampu  jalan  tersebut,  Penyidik  bidang Pidana  Khusus  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  (Kejati  Sulsel)  telah menetapkan dua orang tersangka.
Kedua tersangka masing - masing Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi  Barat  (Sulbar),  Andi  Baharuddin.  Selanjutnya  Haeruddin,  Direktur  CV. Binanga  yang  merupakan  distributor  PT.  Avecode  International  atau  bertindak
Tindak Pidana Korupsi Terhadap … ( Husain & Hambali & Mappaselleng) | 110
selaku rekanan dalam proyek pengadaan lampu jalan tersebut. Andi Baharuddin berperan mengarahkan para Kepala Desa untuk membeli lampu jalan kepada CV. Binanga  serta  memfasilitasi  pembayaran  lampu  jalan  di  Kantor  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Daerah  (BPMD)  Kabupaten  Polewali  Mandar. Sementara  Haeruddin  berperan  melakukan  penjualan  lampu  jalan  tenaga  surya di seluruh desa di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 dan 2017. Dari hasil penyidikan, tim penyidik menemukan terjadinya dugaan kemahalan penawaran dalam  proyek  pengadaan  lampu  jalan  tersebut  sebesar  Rp.  2.550.000  per  unit. Sehingga  pada  tahun  2016  dengan  pembelian  sebanyak  720  unit  lampu  jalan, potensi  kerugian  negara  apabila  mengacu  pada  harga  penawaran  tersebut sebesar  Rp.  1.836.000.000.  dan  untuk  tahun  2017  dengan  pembelian  sebanyak 715 unit lampu jalan, potensi kerugian negara mencapai Rp 1.823.250.000.
Selanjutnya dalam perkembangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan Lampu jalan pada 144 desa di Polewali Mandar, memasuki pelimpahan  tahap  kedua.  Pelimpahan  tahap  kedua  dilakukan  oleh  penyidik Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Sulselbar  yang  menangani  kasus  tersebut.  Penyidik Kejati  menyerahkan  dua  tersangka  dan  barang  bukti  ke  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU)  Kejaksaan  Negeri  Polewali  Mandar.  Sebab  kasus  ini  berada  di  wilayah hukum,  Kejari  Polewali  Mandar.  Dua  tersangka  yang  diserahkan  yakni  Direktur CV Binanga, Haeruddin dan mantan Kabid Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (BPMD)  Polewali  Mandar,  Andi  Baharuddin  Patajangi.  Kasi  Pidsus  Kejari Polewali  Mandar,  Fadly  A  Syafa  menjelaskan,  pelimpahan  tahap  kedua berlangsung  di  kantor  Kejar Selanjutnya  tersangka  ditahan  di  Rutan  Kelas  II  B Mamuju.  "Dengan  pertimbangan  persidangan  akan  dilakukan  di  Pengadilan Negeri  Tipikor  Mamuju,"  jelas  Fadly  A  Syafa,  Sabtu  (6/4/2019).  Dijelaskan,  JPU Kejari  Polewali  Mandar  akan  segera  melimpahkan  perkara  tersebut  ke  PN Tipikor Mamuju. Selanjutnya akan menunggu penetapan sidang dari pengadilan. "Secepatnya,  sampai  tahap  penuntutan  sudah  siap  untuk  dilimpahkan  ke pengadilan,"  ungkapnya.  Kejari  Polewali  Mandar  nantinya  akan  menunjuk delapan  jaksa  untuk  menangani  proses  persidangan.  Empat  jaksa  dari  Kejari Polewali Mandar dan empat lainnya jaksa Kejati Sulselbar. Dugaan korupsi lampu jalan pada 144 desa di Polman ini terjadi bertahap selama dua tahun. Pada 2016, terdapat  720  unit  pengadaan  lampu  jalan.  Sementara  2017,  jumlah  pengadaan sebanyak 715 unit yang diduga dikorupsi.
Dari  uraian  diatas,  bahwa  kita  dapat  melihat  kasus  tersebut  terjadi  selama beberapa  tahun  terakhir.  Melibatkan  banyak  elemen.  Termasuk  elemen pemerintahan  hingga  pada  tingkat  desa.  Hal  ini  dapat  dikatakan  jika  tindak pidana  korupsi  terjadi  karena  melihat  adanya  peluang  dari  keadaan  yang  ada. Termasuk menyeret seorang pejabat daerah yaitu Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (BPMD)  Kabupaten  Polewali  Mandar,  Provinsi  Sulawesi  Barat berinisial AB (50). Dengan melihat terseretnya seorang pejabat daerah, maka hal ini merupakan suatu perilaku melawan hukum. Dengan menyalahguakan jabatan yang  ia  emban  sebagai  pejabat  daerah.  Namun,  disisi  lain  ada  beberapa  pihak yang terseret termasuk dari pihak swasta.
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Terdakwa  kasus  tindak  pidana  korupsi  lampu  jalan  tenaga  surya  di  Kabupaten Polewali  Mandar  (Polman)  menjalani  sidang  tuntutan  di  Pengadilan  Negeri
Tipikor  Mamuju,  Sulbar,  Kamis,  10  Oktober  2019.  Dua  orang  terdakwa  kasus tersebut  dituntut  tujuh  tahun  kurungan  penjara.  Masing-masing  Direktur  CV Binanga,  Haeruddin,  dan  Kepala  Bidang  Pemerintahan  Desa,  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Polman,  Andi  Baharuddin Patajangi.  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  Kejaksaan  Negeri  Polman,  Yanuar Fihawian,  mengatakan,  selain  tuntutan  kurungan  penjara,  kedua  terdakwa  juga dituntut  membayar  denda  dan  mengganti  kerugian  negara.  Terdakwa  Andi Baharuddin  Patajangi,  kata  Yanuar,  dituntut  membayar  denda  sebesar  Rp150 juta.  Apabila  denda  tak  dapat  dibayar  maka  diganti  pidana  selama  6  bulan kurungan  penjara.  Sedangkan,  bagi  Haeruddin,  dituntut  mengganti  kerugian negara sebesar Rp 8,1 miliar lebih. Jika Haeruddin tak membayar uang pengganti paling  lama  satu  bulan  setelah  putusan  pengadilan  maka  harta  bendanya  dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Jika harta benda tidak cukup  mengganti  kerugian  tersebut  maka  diganti  dengan  kurungan  pidana selama tiga tahun,” kata Yanuar dalam persidangan pembacaan tuntutan, Kamis, 10  Oktober  2019.  Haeruddin,  tambah  Yanuar,  harus  membayar  denda  sebesar Rp200  juta.  Jika  tak  dapat  dibayar  diganti  dengan  kurungan  penjara  selama  6 bulan. Yanuar menyebut, tuntutan itu sudah berdasarkan pertimbangan.
Andi  Baharuddin  Patajangi  dinilai  tidak  mendukung  program  pemerintah mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dari  korupsi  dan  tidak  mengakui perbuatannya. “Hal - hal yang meringankan Andi Baharuddin Patajangi ialah telah berbuat sopan selama persidangan dan terdakwa tak pernah menjalani hukuman sebelumnya,” beber Yanuar. Sementara, Haeruddin dianggap juga tak mendukung program  pemerintah  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dari  korupsi  dan tidak  mengakui  perbuatannya.  Serta  telah  mengakibatkan  kerugian  negara sebesar  Rp.  8,1  miliar  lebih.  Sedangkan,  hal  -  hal  yang  meringankan  Haeruddin ialah  terdakwa  berbuat  sopan  selama  persidangan  dan  tak  pernah  menjalani hukuman sebelumnya.
c. Amar Putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju menjatuhkan vonis  2  tahun  penjara  dan  denda  Rp.  50  juta  subsider  3  bulan  masa  kurungan kepada  terdakwa,  Andi  Baharuddin  Patajangi.  Mantan  Kepala  Bidang Pemerintahan  Desa  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD) Kabupaten  Polewali  Mandar,  Sulawesi  Barat,  ini  dinyatakan  terbukti  bersalah terkait proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya melalui APBD Polman tahun 2017  sebesar  Rp.  1.470  miliar.  "Memutuskan  terdakwa  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  seperti  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU)," kata ketua Majelis Hakim, Andi Adha, saat membacakan amar putusan di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Mamuju,  Kamis  (31/10).  Atas  perbuatannya tersebut, Andi Baharuddin Patajangi dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 3 ayat  (1)  tahun  1991  tentang  Undang  -  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Vonis  majelis  hakim  ini  lebih  rendah  dibandingkan  tuntutan  dari  JPU  yang menuntut terdakwa Andi Baharuddin Patajangi dihukum 7 tahun penjara. "Kami sudah  maksimal  karena  sudah  terbukti,  selanjutnya  kami  serahkan  sepenuhnya kepada  Majelis  Hakim,"  kata  Jaksa  Penuntut  Umum,  Yanuar,  disela  -  sela persidangan. Terhadap putusan yang belum inkracht itu, Kuasa Hukum terdakwa,
Tindak Pidana Korupsi Terhadap … ( Husain & Hambali & Mappaselleng) | 112
Jamal,  yang  dihubungi  usai  persidangan  mengatakan  mendengar  pandangan majelis dengan putusan dua tahun penjara dan denda 50 juta.  Jamal pun masih berpikir  apakah  nantinya  akan  mengajukan  banding  atau  menerima  keputusan majelis  hakim.  "Masih  pikir  -  pikir  dengan  waktu  yang  ditentukan,  apakah banding atau menerima," katanya.
Namun  ternyata  pihak  terdakwa  mengajukan  banding  di  pengadilan  Tinggi Makassar.  Baharuddin  dinyatakan  bebas  setelah  mengajukan  banding  di Pengadilan  Tinggi  Makassar.  Padahal  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor) Mamuju telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp. 50 juta  kepada  Baharuddin  pada  31  Oktober  2019.  Baharuddin  dan  sejumlah terdakwa lainnya dianggap terbukti merugikan negara hingga Rp. 2,9 Miliar.
Kejaksaan  Tinggi  (Kejati)  Sulawesi  Barat  menyatakan  jaksa  penuntutnya  akan mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  (MA)  ihwal  vonis  bebas  Andi Baharuddin,  terpidana  korupsi  pengadaan  lampu  jalan  tenaga  surya  di Kabupaten  Polewali  Mandar.  “Kalau  ada  perkara  begitu  jaksa  penuntut  umum pasti  melakukan  upaya  hukum  dalam  hal  ini  kasasi  ke  MA,”  kata  Kepala  Seksi (Kasi)  Penerangan  Hukum  Kejati  Sulbar  Amiruddin  kepada  Sulbarkita.com  di ruang  kerjanya,  Jalan  Martadinata,  Kelurahan  Simboro,  Kecamatan  Simboro, Selasa, 28 Januari 2020. Sebelumnya, Andi Baharuddin Patajangi, mantan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kabupaten Polman, resmi meninggalkan Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  kelas  II  B  Polewali,  Kabupaten  Polewali Mandar pada Jumat, 24 Januari 2020.
Dalam  kasus  ini  kita  dapat  melihat  jika  kriminologi  sebagai  salah  satu  kacamata  arah berfikir  dalam  menuntaskan  penelitian  ini.  Jika  dikaitkan  dengan  “ social  order  the primary  of  the  social ”  bagaimana  kita  harus    melihat  pengoptimalan  hukum  dalam menjalankan pembangunan daerah agar tidak terhambat oleh pengaruh dari terjadinya tindak  pidana  korupsi.  Jika  ditinjau  dari  aspek  kriminologi,  kasus  diatas  adalah Kejahatan  merupakan  suatu  fenomena  yang  kompleks  yang  dapat  dipahami  dari berbagai  sisi  yang  berbeda.  Itulah  sebabnya  dalam  keseharian  kita  dapat  menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari - hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan - batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur - unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan  tersebut,  misalnya  siapa  yang  berbuat,  sebab  -  sebabnya  dan  sebagainya. Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang berkaitan dengan penyogokan dan penggelapan uang. Kasus korupsi lampu jalan adalah kasus  yang  disebabkan  dengan  kegiatan  penggelapan  uang.    Pengaruh  yang  terjadi berdampak pada pembangunan daerah. Kita ketahui bahwa lampu jalan adalah fasilitas pelayanan    publik  yang  berbentuk  infrastruktur.  Jika  dikaitkan  dengan  perbandingan kasus  nasional.  Korupsi  Infrastruktur  sangatlah  tinggi.  Tak  heran  jika  dalam  sejumlah kesempatan,  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  Basuki Hadimuljono  menyatakan,  kerja  di  sektor  infrastruktur  rentan  godaan.  Mereka  yang tergoda  iming  -  iming  oknum  tak  bertanggung  jawab,  terutama  sektor  swasta,  bisa memperoleh  kekayaan  secara  instan.  Namun,  cara  instan  itu  bukan  berarti  tanpa  ada risiko  besar  yang  menghantui.  Jika  salah  langkah,  ancaman  pidana  menghantui  para pelaku sektor ini. “Makanya saya kalau di raker (rapat kerja) selalu bilang, kita di PU ini
kerja dekat dengan surga, tapi tidak jauh dari neraka. Kalau benar, amal jariyah terus, tetapi  kalau  dalam  pelaksanaannya  main-main,  ya  itu  tadi  neraka  dan  bisa  masuk penjara,” .
Infrastruktur  merupakan  kebutuhan  dasar  fisik  yang  diperlukan  seperti  jalan,  jalur kereta  api,  jembatan,  kelistrikan,  telekomunikasi,  pengairan/irigasi  dan  bandar  udara yang bertujuan untuk pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan agar ekonomi dapat  berjalan.  “Dengan  tersedianya  infrastruktur  fisik  secara  memadai,  akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa”.
Jika melihat dari perbandingan antara dakwan jaksa, amar putusan, serta banding yang diajukan  terdakwa.  Ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  yaitu  mencari  alasan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memberikan vonis bebas kepada terdakwa.
2. Analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam.
a. Duduk Perkara Kasus korupsi pada koperasi simpan pinjam adalah salah satu dari sekian kasus di  kabupaten  Polewali  Mandar  yang  dimulai  terjadinya  pada  tahun  2013  dan masih berlanjut hingga keuar putusannya pada tahun 2019. Tim penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Polman menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana pinjaman bergulir bantuan koperasi tahun 2013 yang mengakibatkan  kerugian  negara  senilai  hampir  Rp  6  miliar.  Keempat  tersangka ini yakni MA, RL, BB dan BS. Sementara satu orang tersangka lainnya berinisial BB kini masih buron dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Polman.
Kasat  Reskrim  Polres  Polman  AKP  Niki  Ramdhany  mengatakan,  penetapan tersangka  berdasarkan  laporan  polisi  tahun  2017  dan  hasil  audit  inspektorat yang menyebut dugaan penyalahgunaan dana pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar. Dari hasil audit, tim pemeriksa  menemukan  kerugian  negara  lebih  dari  Rp  6  miliar.  Dana  pinjaman KSP tersebut di LPDB senilai Rp 7 miliar di Jakarta melalui perwakilannya yang ada di Makassar. Setelah petugas melakukan lidik akhirnya ditemukan data - data dan kemudian menetapkan empat orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam  kasus  ini.  "Alhamdulillah  kasus  ini  kami  sudah  sampai  ke  tingkat penyidikan,”  kata  pihak  kepolisian,  kepolisian  menambahkan,  modus  yang digunakan oleh tersangka, yaitu peralihan dari koperasi satu ke koperasi lainnya dengan tidak sesuai prosedur. Dengan tidak sesuai dengan prosedur artinya ada tindakan  melawan  hukum  objektif  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil  investigasi penyidik mengenai mekanisme pencairan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak melalui Rapat Akhir Tahun (RAT). Pihak penyidik belum melakukan  penahanan  terhadap  para  tersangka  karena  mereka  masih kooperaktif dalam memberi keterangan. "Kalau tersangka BB yang menjadi DPO sendiri tetap akan kami lakukan pencarian, karena tersangka DPO ini yang paling tahu persis bergulirnya dana tersebut.
Kebijakan Program dana bergulir dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2000. Dana  bergulir  tersebut  diberikan  dalam  bentuk  uang  atau  barang  modal  yang disalurkan  kepada  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (KUKM).  Kebijakan Program  dana  bergulir  tidak  terlepas  dari  keinginan  pemerintah  untuk
Tindak Pidana Korupsi Terhadap … ( Husain & Hambali & Mappaselleng) | 114
mendorong  tumbuh  kembangnya  koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Menurut kantor Kementrian Koperasi dan  Usaha  Kecil  Menengah,  dana  bergulir  adalah  dana  pemerintah  yang disalurkan  sebagai  pinjaman  kepada  koperasi  dengan  jangka  waktu  tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usah produktif dan selanjutnya disalurkan kepada koperasi lainnya.
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dijelaskan,  sebelumnya  tiga  tersangka  lebih  dulu  ditahan  oleh  Kejari  Polman. Diantaranya, Ketua dan Sekretaris KSP Sulbar berinisial MA dan DS. Serta Ketua KSP  Sulbar  berinisial  RL.  Perkara  penggelapan  dana  koperasi  ini  bermula  saat pengucuran  dana  dari  LPDB  sebesar  Rp  7  M  miliar  untuk  KSP  Sulbar.  Namun ternyata, sebagian dana tersebut malah ditransfer dari KSP Sulbar ke KSP Metro. Penggelapan  dana  tersebut  telah  menyebabkan  kerugian  negara  sebesar  Rp5 miliar. Dalam kasus ini, tersangka keempat BB mendapat perintah dari Ketua KSP Metro MA untuk mencari kooperasi yang di Polewali. Koperasi yang ditemukan itu diberi nama KSP Sulbar. BB bertindak selaku Sekretaris koperasi tersebut dan RL  sebagai  ketuanya.  BB  dan  RL  lalu  mengusulkan  permohonan  dana  ke  LPDB. Berkas  permohonan  dana  yang  diajukan  diduga  kuat  fikti.  "BB  dan  RL,  Mereka yang tandatangani permohonan pencairan untuk pinjaman dana ke LPDB," jelas Fadly.  Seperti  ketiga  tersangka  lainnya,  BB  juga  didakwa  dengan  pasal  2  ayat  1 dan pasal 3 UU Nomor  31 Tahun  1999 perubahan UU Nomor 20 Tahun  2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana pasal 2 ancaman hukum minimal empat tahun, dan untuk pasal 3 minimal satu tahun penjara.
c. Amar Putusan
Empat terdakwa korupsi Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) di Kabupaten Polman, yakni Rusdi Lantong sebagai Ketua Sulbar, Muh Aldrin Ketua KSP Metro Makasar, Busman Sania Sekretaris KSP Makassar dan Baso Bahtiar Sekretaris KSP Sulbar. Masing  –  masing  di  vonis  empat  tahun  penjara  subsider  200  juta.  Sedangkan terdakwa  Muh  Aldrin  Ketua  KSP  Metro  Makasar,  harus  membayar  uang pengganti 3,9 Miliar bersama Rusdi Lantong, dengan jumlah 700 juta. Pembacaan amar  putusan  oleh  ketua  Majelis  hakim  Andi  Adha,  SH  bersama  dua  wakil anggota  Irwan  Ismail,  SH.,  MH  serta  Yudikasi  Waruwu,  SH.,  MH,  bahwa  empat tedakwa  dinyatakan  terbukti  bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  korupsi  secara  bersama  –  bersama.  Hakim  tipikor  menyebut, Keempat  terdakwa  sesuai  dakwaan  melanggar  Pasal  2  Undang  -  Undang  RI nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diubah  dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tipikor. “Menjatuhkan  pidana  penjara  masing  –  masing  selama  4  tahun  penjara  dan pidana denda 200 juta.
Menghukum terdakwa Muh Aldrin membayar uang  pengganti sebesar 3,9 Miliar dan  Rusdilanto  membayara  uang  pengganti  700  juta,”  kata  Andi  Adha  disertai dengan ketukan palu hakim. Usai pembacaan amar putusan, JPU Fadly A. Safaa, SH  MH,  mengaku  setelah  mendengar  pembacaan  amar  putusan  oleh  majelis hakim Tipikor, mengaku JPU masih pikir – pikir apakah menerima putusan hakim atau akan melakukan upaya hukum. Fadly menilai, bahwa sebelumnnya masing – masing  Empat  terdakwa  dituntut  berbeda.  Disebutkan,  untuk  terdakwa  Muh Adrian  selaku  ketua  KSP  Metro  diangagap  bertanggung  jawab  adanya  kerugian
negara  sehingga  dituntut  6  tahun  penjara  dengan  uang  penggati  5  Miliar  dan subsider 3 tahun. Terdakwa Busman Sania juga dituntut 5 tahun penjara tetapi tidak  dibebankan  uang  pengganti.  Sementara  Rusdi  Lanton  selaku  ketua  KSP Sulbar bersama dengan sekretrisnya Baso Bahtiar dituntut hanya 4 tahun penjara namun uang pengganti 7 Miliar.
Hipotesis berikutnya adalah dengan melihat dampak pengaruh dari korupsi yang terjadi pada  koperasi  terhadap  pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Hasil Hipotesis melihat jika koperasi berperan sebagai ekonomi Kerakyatan yang merupakan sebuah  sistem  perekonomian  yang  ditujukan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  di bidang  ekonomi.  Ekonomi  Kerakyatan  memiliki  prinsip  bahwa  perekonomian  disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, selain itu ekonomi kerakyatan juga  menginginkan  kemakmuran  rakyat.  Prinsip  -  prinsip  ekonomi  kerakyatan  itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.
Dalam konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi  dilakukan  oleh  semua  warga  masyarakat  dan  untuk  warga  masyarakat, sedangkan  pengelolaannya  dibawah  pimpinan  dan  pengawasan  anggota  masyarakat sendiri  (Mubyarto,  2002).  Prinsip  demokrasi  ekonomi  tersebut  hanya  dapat diimplementasikan  dalam  wadah  koperasi  yang  berasaskan  kekeluargaan.  Hal  ini menunjukan  bahwa  Koperasi  memiliki  peranan  dalam  Ekonomi  Keakyatan  karena Koperasi  merupakan  bentuk  perusahan,  satu-satunya  bentuk  perusahaan  yang  sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan. Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai pengertian Koperasi di Indonesia.
Jika  dilihat  dari  alur  daripada  kasus  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  jika  penegak hukum  telah  dapat  mengoptimalkan  perannya  sebagai  penegak  hukum,  dengan memberikan efek jera melalui hukuman kepada terdakwa.
3. Analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam.
a. Duduk Perkara
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian semua pihak  secara  bersama  dan  terkoordinasi.  Mengingat  kondisi  perekonomian Indonesia  yang  sangat  terpuruk  sehingga  berdampak  negatif    terhadap masyarakat, baik dari segi pendidikan, pendapatan , maupun dalam hal daya beli masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Begitupun  kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal - hal yang biasa untuk dipunyai  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung  dan  air  minum,  hal  ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.
Kemiskinan  kadang  juga  berarti  tidak  adanya  akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjaan  yang  mampu  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan  mendapatkan kehormatan  yang  layak  sebagai  warga  negara.  Untuk  meningkatkan  efektifitas penanggulangan  kemiskinan  tersebut,  pemerintah  pada  tanggal  31  April  2007 meluncurkan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  di kabupaten Polewali Mandar  Sulawesi barat, mulai dilaksanakan. Melalui PNPM Mandiri  dirumuskan  kembali  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang melibatkan  unsur  masyarakat,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, hingga  pemantauan  dan  evaluasi.  Melalui  proses  pembangunan  partisipatif, kesadaran  kritis  dan  kemandirian  masyarakat,  terutama  masyarakat  miskin, dapat  ditumbuhkembangkan  sehingga  mereka  bukan  sebagai  obyek  melainkan
Tindak Pidana Korupsi Terhadap … ( Husain & Hambali & Mappaselleng) | 116
subyek upaya penanggulangan kemiskinan.    Diharapkan melalui Program PNPM Mandiri  dapat  terjadi  harmonisasi  prinsip  -  prinsip  dasar,  pendekatan,  strategi, serta  berbagai  proses  dan  prosedur  pembangunan  berbasis  pemberdayaan masyarakat  sehingga  proses  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Di  Kecamatan  Binuang  tingkat  kemiskinan  juga  semakin  meningkat.  Hal  ini dilihat  dari  bertambahnya  angkatan  kerja  namun  kesempatan  kerja  tidak tersedia  sehingga  menciptakan  semakin  banyaknya  angka  pengangguran  yang selanjutnya menambah angka kemiskinan. Di kecamatan Binuang banyak sumber daya  alam  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengurangi  angka  pengangguran sekaligus  mengurangi  angka  kemiskinan,  namun  semuanya  itu  terkendala  oleh faktor modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah yang berada di kecamatan  ini.  Proses  pengelolaan  dana  PNPM  di  kecamatan  ini  mengalami hambatan  dengan  ditemukannya  kasus  korupsi.  Dengan  adanya  Terdakwa korupsi  Dana  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  (PNPM-Mandiri)  di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

## b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Seorang  bendahara  pengelola  PNPM  Yuliani  dituntut  satu  tahun  enam bulanpenjara  dan  denda  Rp  50  juta  di  Pengadilan  Tipikor  Mamuju,  Sulawesi Barat. Jaksa Penuntut Umum, Muh. Risal mengatakan, Bendahara Unit Pengelola Keuangan  PNPM-MP  ini  diduga  mengorupsi  dana  sekitar  Rp  228  juta.  Kata  dia, dana  PNPM  sebanyak  itu  disalurkan  Yuliani  ke  kelompok  fiktif.  “Tuntutan  - tuntutan PNPM tadi, ah jadi sudah ada tuntutan. Tuntutan 1 tahun 6 bulan. Satu tahun  enam  bulan  eh  denda  50  juta  rupiah.  Kalau  kerugian  Negara  kan  sudah dikembalikan semua. Jadi total kerugian Negara Rp. 228 juta sekian. Sebelumnya, Bendahara  Pengelola  Keuangan  PNPM-Mandiri  Pedesaan  Binuang,  Polewali Mandar,  Yuliani  diduga  korupsi  dengan  cara  mencairkan  dana  sebesar  Rp  228 juta kepada kelompok fiktif. Kasus ini muncul dan mulai diselidiki setelah warga setempat  mengendus  tindak  pindana  korupsi  itu.  Bendahara  ini  melakukan penyalahgunaan  kewenangan  dan  jabatannya  dalam  mengelola  sumber  dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

## c. Amar Putusan
Majelis hakim kemudian mengeluarkan putusan jika terdakwa dipidana penjara dengan kurungan 4 tahun dan denda Rp. 288.000.000.
PNPM  Mandiri  Perdesaan  Merupakan  Program  Yang  Terintegrasi  Kedalam  PNPM- Mandiri  Perdesaan.  Dengan  langkah  pengintegrasian  komponen  lingkungan  hidup  dan pelestarian sumber daya alam kedalam Progam PNPM Mandiri Perdesaan, selanjutnya disebut  dengan  PNPM  Lingkungan  Mandiri  Perdesaan  (PNPM-LMP)  maka  kegiatan  ini akan  mengutamakan  perbaikan  dan  pengelolaan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam secara lestari kedalam salah satu Program Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi di Indonesia.

## SIMPULAN
Mendasari pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Adanya Korupsi yang terjadi di di  kabupaten  Polewali  Mandar  terhadap  putusan-putusan  yang  menjadi  objek  kajian penelitian ini, menyebabkan dana pembangunan daerah di kabupaten Polewali Mandar terhambat  dalam  proses  penggunannya.  Hal  ini  dikarenakan  terjadinya  Tindak  Pidana Korupsi. Melihat dakwaan jaksa menurut penulis telah ada pada tahap yang betul dalam memutuskan  dakwaan  apa  yang  tepat  bagi  terdakwa.  Hal  ini  kemudian  menjadikan dasar analisis penulis melihat perkara yang terjadi.

## SARAN
1.  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  harus  memiliki  program  edukatif tambahan  dalam  memberikan  pengertian  tentang  bahaya  korupsi  kepada  setiap lapisan generasi melaui program Polewali anti korupsi. Dengan memanfaatkan para tenaga  mulai  dari  mahasiswa  maupun  tokoh  masyarakat,  agama  dan  adat.  Selain daripada  itu,  harus  dilakukan  reorganisasi  sistem  aparatur  sipil  negara  yang  baik dilingkup pemerintah kabupaten hingga desa.
2.  Setiap  unsur  kabupaten  Polewali  Mandar  baik  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif harus  bersama  –  sama  melakukan  sinergitas  dengan  melakukan  upaya penanggulangan  secara  Pre-emtif,  Preventif,  dan  Represif.  Bersinergitas  dengan semua  aspek  golongan  adalah  kunci  utama  dalam  upaya  penanggulangan  Tindak Pidana Korupsi

## DAFTAR BACAAN
Abdullah,  S.  (2005).  Desentralisasi:  Konsep,  Teori  Dan  Perdebatannya. Jurnal Desentralisasi Vol , 6 (4).
Baswir,  R.  (2002).  Dinamika  korupsi  di  Indonesia  dalam  perspektif  struktural. Jurnal Universitas Paramadina , 2 (1), 25-34.
Bunga,  M.,  Aswari,  A.,  &  Djanggih,  H.  (2018).  Konsepsi  Penyelamatan  Dana  Desa  Dari Perbuatan Korupsi. Halu Oleo Law Review , 2 (2), 448-459.
Hasjimzum, Y. (2014). Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi  Otonomi  Daerah  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Pasca Reformasi). Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 445-457.
Jati,  W.  R.  (2016).  Media  and  Political  Persuasion:  The  Role  of  Media  in  Indonesia Presidential Campaign 2001-2009. Jurnal Penelitian Politik , 10 (2), 16.
Lubis,  E.  Z.  (2017).  Dampak  Melawan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 7 (2), 107-116.
Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. governance , 1 (1), 13-20.
Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016).  . Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (1), 11-22.
Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 17-29.
Prahassacitta, V. (2014). Penghakiman oleh Pers Nasional: Suatu Kritik atas Kebebasan Pers  dalam  Pemberitaan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Humaniora , 5 (1),  216- 227.
Tindak Pidana Korupsi Terhadap … ( Husain & Hambali & Mappaselleng) | 118
Pramono,  A.  (2013).  Kekuasaan  dan  Hukum  dalam  Perkuatan  Pemberantasan Korupsi. Masalah-Masalah Hukum , 42 (1), 105-113.
Rasul,  S.  (2009).  Penerapan  Good  governance  di  Indonesia  dalam  upaya  pencegahan tindak  pidana  korupsi. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 21 (3), 538-553.
Satriya,  E.  (2006).  Pentingnya  Revitalisasi  e-government  di  Indonesia. Jurnal  Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Bandung . Thalib,  H.,  Ramadhan,  A.,  &  Djanggih,  H.  (2017).  The  Corruption  Investigation  In  The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. Rechtsidee , 4 (1), 71-86.
Yuliastuti,  E.  (2020).  Problematika  Yang  Dihadapi  Jaksa  Dalam  Penyidikan  Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus  Pada  Kejaksaan  Negeri  Karanganyar). Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah , 1-20.