Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN)
Syahrial 1 , Thazilla Desrina 2
12 Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat, Perumahan Vila Residen Padang Birik-Birik Pariaman Utara Syahrialrajomulie63@gmail.com

## Abstract
The Family of Hope Program (PKH) is a program for providing conditional social assistance to  families  and  someone  who  is  poor  and  vulnerable  who  are  registered  in  the  integrated  data program for handling the poor and processed by the Center for Social Welfare Data and Information which is designated as Beneficiary Families (KPM). This study aims to analyze the implementation of the  Family  Hope  Program  (PKH)  in  overcoming  poverty  in  the  East  Pariaman  District,  Pariaman City.  This  type  of  research  is  a  descriptive  study  using  a  qualitative  analysis  approach.  The  data collection technique was carried out by direct observation to the research location and interviewing predetermined research respondents. Respondents of this study were the Social Service, Coordinator of PKH in Pariaman City, PKH Facilitator in East Pariaman District.
Based on the results of the research, the implementation of the Family Hope Program (PKH) in  reducing  poverty  in  Kota  Pariaman  has  been  running  well,  but  has  not  been  on  target.  When viewed from the condition of PKH beneficiaries, they use it to help with health, education and social costs and make PKH participants aware of the importance of education and health services.
Keywords: Implementation of the Hope Family Program in Poverty Reduction

## Abstrak
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  Program  pemberian  bantuan  social  bersyarat kepada  keluarga  dan  seseorang  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  program penanganan  fakir  miskin  dan  diolah  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  yang ditetapkan  sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis Implementasi  Program  KeluargaHarapan  (PKH)  dalam  menanggulangi  Kemiskinan  di  Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan  analisis  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  observasi langsung ke lokasi penelitian dan wawancara responden penelitian yang telah ditentukan. Responden penelitian ini  adalah  Dinas  Sosial,  Koordinator  PKH  Kota  Pariaman,  Pendamping  PKH  Kecamatan  Pariaman Timur.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Implementasi  Program  KeluargaHarapan  (PKH)  dalam menanggulangi  kemiskinan  di  Kota  Pariaman  standar  mekanisme  PKH  sudah  berjalan  dengan  baik, tetapi  belum  tepat  sasaran.  Apabila  dilihat  dari  keadaan  penerima  bantuan  PKH  tersebut  mereka menggunakannya untuk membantu biaya kesehatan, pendidikan dan social serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Kesehatan.
Kata kunci: Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menaggulangi Kemiskinan
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Dunia mengalami kemajuan teknologi di setiap zamannya, berlangsungnya
kebangkitan dan
meluasnya penggunaan alat dalam industri namun kemiskinan masih menjadi
beban yang harus diurus oleh pemerintah.  Kemiskinan  juga  dialami oleh  negara  yang  memiliki  banyak sumber  daya  alam  yakni  Indonesia. Menurut  Murdiansyah  (2014:72),  salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan  ekonomi  suatu  Negara
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
dapat  dilihat  dari  angka  kemiskinannya. Kemiskinan  menjadi  salah  satu  tema utama  dalam  pembangunan.Keberhasilan dan  kegagalan  pembangunan  seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.
Menurut  Auliyah  H,  dkk  (2013:9- 17), kemiskinan dapat  menyebabkan efek yang  cenderung  menyebar  (multiplier effects) bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimana kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu untuk dipenuhi.Sehingga keanekaragaman
persoalan  kemiskinan  memerlukan  upaya penyelesaian dan pencegahan yang lengkap  dan  menyeluruh,  mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat  dan  dilaksanakan  secara terpadu dan terorganisir secara baik.
Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia,  dalam  Peraturan  Presiden No.13  Tahun  2009  tentang  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja masyarakat  miskin  secara mandiri.  Untuk itu  pemerintah  memiliki  peranan  penting dalam  mengimplementasi  kebijakan  guna menanggulangi kemiskinan yang ada.
Berikut adalah fungsi-fungsi
pemerintahan di Indonesia antara lain yaitu: fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
Pemerintah  Indonesia saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, program tersebut salah satunya
PKH (Program Keluarga Harapan). Program Keluarga Harapan (PKH)
merupakan program bantuan tunai bersyarat yang  diberikan  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat.Program  ini  merupakan  program pemerintah sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan dan pengembangan  sistem  perlindungan  sosial kepada  masyarakat  miskin.  Pelaksanaan program ini dalam jangka panjang diharapkan  dapat  memutus  mata  rantai
kemiskinan
pada Keluarga Miskin.Melalui  PKH  diharapkan  dapat memperbaiki  jangkauan  dan  aksesibilitas masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan  publik  khususnya  layanan pendidikan  dan  kesehatan  masyarakat Indonesia.
Dana  PKH  dalam  jangka  pendek bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga (dampak komsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi  generasi  masa  depan  yang  lebih baik melalui peningkatan kesehatan (dampak  pengembangan  modal  manusia). artinya,  dana  PKH  diharapkan  oleh pemerintah sebagai program yang mampu menanggulangi masalah kemiskinan.
Sementara  secara  khusus,  tujuan  PKH adalah:
1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  bagi peserta  PKH,  2)  Meningkatkan  taraf pendidikan  peserta,  3)  Meningkatkan status  kesehatan  dan  gizi  ibu  hamil,  ibu nifas, bawah lima tahun (Balita), dan anak prasekolah  anggota  Keluarga  Sangat Miskin  (KSM),  4)  Meningkatkan  kondisi sosial  ekonomi  para  peserta  PKH.  Kota Pariaman  merupakan  salah  satu  Kota  di Sumatera  Barat  yang  juga  melaksanakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  dimana  jumlah  penduduknya pada  tahun  2019  berjumlah  88.501 Jiwa.  Kota  Pariaman  Juga  mempunyai empat  kecamatan  yaitu  kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah,
Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara.  Berikut ini
Tabel  Jumlah  penduduk  di  kota
Pariaman:
Banyak penduduk Menurut Kecamatan dikota Pariaman
Keca Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) mata 201 201 201 201 201 201 201 n 3 4 5 6 7 8 9 Paria man 171 175 178 182 186 189 193 Selata 82 24 95 62 10 78 21
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
Paria man 298 300 302 304 306 308 309
Tenga 27 28 89 57 28 24 69 h
Paria 152 153 154 155 155 156 157 man 48 46 67 26 96 79 36 Timur Paria 203 207 210 214 217 221 224 man 79 12 58 46 84 45 75 Utara Kota 826 836 847 856 866 876 885 Paria 36 10 09 91 18 26 01
man
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

## Pariaman
Berdasarkan tabel banyak penduduk  menurut  Kecamatan  di  Kota Pariaman  dapat  di  simpulkan  bahwa rata-rata  jumlah  penduduk  di  Kota Pariaman  mengalami  kenaikan  jumlah penduduk pertahunnya, hal ini mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan masyarakat  di  Kota  Pariaman  karena dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk maka kebutuhan masyarakat akan bertambah  dan  ini  juga  harus  di  sertai dengan  pekerjaan  yang  bisa  mendukung untuk  mencukupi  kebutuhan  masyarakat jika  tidak,  maka  masyarakat  akan  sulit untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dan  menyebabkan  adanya  Kemiskinan.
Maka dari itu Pemerintah berupaya untuk
menanggulangi kemiskinan dengan memberikan  bantuan  sosial  kepada masyarakat  Miskin,  salah  satu  Program bantuan  yang  diberikan  pemerintah yaituantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH).
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Pariaman Sumatera Barat dimulai  sejak  tahun  2013  untuk  dua wilayah  Kecamatan.  Kedua  Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pariaman Utara dan  Kecamatan  Pariaman  Timur.  Tahun 2014 bertambah satu  Kecamatan Pariaman Selatan,  kemudian  semua  Kecamatan  di Kota  Pariaman  mendapat  PKH  di  Tahun 2015 dengan masuknya PKH ke Kecamatan Pariaman Tengah.
Penambahan Keluarga Penerima
Manfaat  (KPM)  untuk  semua  Kecamatan di Kota Pariaman terjadi pada tahun 2016 dan  Tahun  2018.Tahun  2019  sekitar 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh)
KPM mendapat dukungan
PKH.Harapannya secara langsung manfaat yang dapat dirasakan oleh RTSM adalah  terbantunya  pendapatan  tambahan keluarga melalui bantuan tunai bersyarat.
Berikut  ini  adalah  jumlah  penduduk Miskin  di  kota  Pariaman  tahun  2013- 2019
4.7
4.6 4.5
4.4
Jumlah 4.3
penduduk 4.2
miskin 4.1 4 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 2019

## Sumber data: Badan Pusat Statistik kota Pariaman
Jika dilihat dari sisi  data Penduduk Miskin  pada  tahun  2013  terdapat  44.000 jiwa  masuk  dalam  kategori  miskin  pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi  43.000  jiwa.  Namun  pada  tahun 2015 angka Kemiskinn di Kota Pariaman menigkat  menjadi 45.800 jiwa dan tahun 2017 angka kemiskinan di Kota Pariaman meningkat  menjadi  44.900  jiwa  namun pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 42.000  jiwa.  Lalu  pada  tahun  2018 mengalami  penurunan  menjadi  44.000 jiwa dan pada tahun
2019  angka  Kemiskinan  di  Kota Pariaman
kembali mengalami Penurunan menjadi 42.000 jiwa. Hal ini bisa dikatakan sebagai Implementasi Keberhasilan bantuan Program
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi  Kemiskinan  karena  dari jumlah  angka  kemiskinan  pada  tahun 2013  sebanyak  44.000  hingga  tahun 2019  menjadi  sebanyak  42.000  angka Kemiskinan di Kota Pariaman.
Kuota  penerima  bantuan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  tentukan Berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat dengan  menggunakan  sistem  terpadu yang  ada  pada  Pemerintah  Pusat,  lalu memberikan Data kepada Pemerintah
Daerah yang berisi Nama-nama Penerima Bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH) agar bisa di Realisasikan.  (sumber  data:Dinas  Sosial Kota Pariaman)
Sepanjang tahun 2019 pelaksanaan PKH  di  Kota  Pariaman  berjalan  dengan lancar,  pada  Tahun  ini  dilihat  dari  Data yang  ada  terdapat  trend  penurunan jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  baik  yang  disebabkan  karena graduasi alami (habis komponen) maupun  Graduasi  Mandiri,  graduasi mandiri  merupakan  proses  keluarnya peserta PKH dari program  karena  akibat kemauan dan kesadaran diri sendiri yang sudah  merasa  sejahtera  atau  mampu. Jumlah  Kelompok  Penerima  Manfaat dapat dilihat dari infografis berikut ini :
Kec. Pariaman Selatan, 569 Kec. Pariaman Utara, 783
Kec. Pariaman Tengah 488
Kec. Pariaman Timur, 593
Berdasarkan  gambar  bisa  dilihat bahwasanya  sebaran  KPM  berdasarkan data  closing  tahap  1  2019  yang  paling banyak  adalah  di  Kec.Pariaman  Utara sebanyak 783 KPM, Kec.Pariaman
Timur sebanyak 593 KPM,
Kec.Pariaman  Selatan  569  KPM  dan yang  paling  sedikit  di  kecamatan pariaman  tengah  sebanyak  488  KPM, dengan Total KPM PKH Kota Pariaman sebanyak 2433 KPM.
Proses implementasi Program Keluarga  Harapan  di  Kota  Pariaman khususnya  di  Kecamatan  Pariaman Timur  sudah  berjalan  dengan  baik  akan tetapi  didalam  pelaksanaannya  masih terdapat  kendala  dan  juga  belum  tepat sasaran karena ada masyarakat yang memenuhi syarat tetapi tidak mendapatkan  bantuan  sosial  dan  ada masyarakat  yang  bisa  dikategorikan mampu tetapi mendapat bantuan.
Berdasarkan  uraian  Latar  belakang yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka permasalahan yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dalam  menanggulangi  kemiskinan di  Kecamatan  Pariaman  Timur  Kota Pariaman. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui bagaimana Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dalam  menanggulangi  kemiskinan di  Kecamatan  Pariaman  Timur  Kota Pariaman.

## LANDASAN TEORI 1.Teori Administrasi Publik
Menurut Gray, yang dikutip Pasolong  (2010:18)  yaitu:  Administrasi publik  berperan  menjamin  pemerataan distribusi  pendapatan  nasional,  dapat melindungi  hak-hak  masyarakat,  dan berperan  dalam  melestarikan  nilai-nilai tradisi masyarakat. Menurut Dwight Waldo dalam Syafri (2012:12)
mengemukakan  Administrasi  Publik adalah organisasi dan manajemen manusia
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
dari  material  untuk  pencapaian  tujuan pemerintah negara.
Woodrow  Wilson  dalam  Syafri (2012:21)  mengemukakan  Administrasi Publik  adalah  urusan  atau  praktek  urusan pemerintah  karena  tujuan  pemerintah adalah  melaksanakan  pekerjaan  publik secara  efisien  dan  sejauh  mungkin  untuk sesuai  dengan  selera  atau  keinginan rakyat.  Menurut  Nigro  dalam  Syafri (2012:20)  Administrasi  Publik  adalah usaha kerjasama kelompok dalam organisasi negara meliputi cabang eksekutif, yudikatif,legisatif sehingga merupakan bagian dari proses politik yang berhubungan  dengan  sector  swasta  dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Teori Kebijakan Publik
Kebijakan Publik
merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas  dan  fungsinya  dalam  hubungannya dengan  masyarakat  dan  dunia  usaha.Pada dasarnya  kebijakan  pemerintah  dalam menata  kehidupan  masyarakat  diberbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi  pada  kepentingan  publik. Pengertian  kebijakan  adalah  prinsip  atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan
(Clara Dheby dkk, 2017:164).
Menurut Dunn, sebagaimana dikutip
Pasolong (2010:39),
mengatakan kebijakan  publik  adalah  suatu  rangkaian pilihan-pilihan  yang  saling  berhubungan yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat pemerintah  pada  bidang-bidang  yang menyangkut  tugas  pemerintahan,  seperti pertahanan  keamanan,  energi,  kesehatan, pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

## 3. Implementasi Kebijakan
Menurut  V.Meter  V.Horn  dalam Winarno  (2016:1)  menyatakan  bahwa implementasi  kebijakan  merupakan  suatu
kegiatan yang dilaksanakan oleh individu  atau  organisasi  pemerintahan maupun rganisasi swasta yang ditujukan untuk  mencapai  hasil  yang  telah disepakati dalam keputusan kebijakan sebelumnya.Sehingga implementasi merupakan segala tindakan  membuat  menjadi  nyata  suatu aturan  dan  keputusan  yang  telah disepakati dan disahkan sebelumnya
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam  Indiahono  (2009:  38)  model implementasi  kebijakan  dari  menetapkan beberapa  variabel  yang  diyakini  dapat mempengaruhi  implementasi  dan  kinerja kebijakan.  Beberapa  variable  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Standar  dan  sasaran  kebijakan  pada dasarnya  adalah  apa  yang  hendak dicapai  oleh  program  atau  kebijakan, baik  yang  berwujud  maupun  tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan  harus  dapat  dilihat  secara spesifik  sehingga  di  akhir  program dapat  diketahui  keberhasilan  atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.Kinerja
kebijakan merupakan penilaian terhadap  pencapaian  standar  dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal.
2. Sumber daya menunjuk kepada seberapa  besar  dukungan  finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana,menunjukkepada mekanisme prosedur yang dicanangkan  untuk  mencapai  sasaran dan tujuan program.
3. Karakteristik badan pelaksana,
menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi,  nilai-nilai yang  berkembang,  hubungan  dan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
komunikasi  yang  terjadi  di  internal birokrasi.
4. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik,  menunjuk  bahwa  lingkungan dalam ranah implementasi dapat
mempengaruhi kesuksesan
implementasi kebijakan itu sendiri.
5. Sikap  pelaksana,  menunjuk  bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi
kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

## 4. Kebijakan Kemiskinan
Kebijakan  kemiskinan  adalah  suatu usaha  pengambilan  keputusan  dalam  hal kemiskinan mulai dari menentukan target
dengan menggunakan indikator, penanganan,  dan  penangulangan  untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam menangani dan
menanggulangi kemiskinan  harus  mengerti  betul  tentang kemiskinan  dan  indikator  yang  akan digunakan.
Menurut  Suharto  dalam  Tirtado Sinaga  (2019:30)  menyatakan  bahwa kemiskinan mempunyai dampak yang negative yang bersifat menyebar
(multiplier efec)
terhdap tatanan masyarakat  secara  menyeluruh.  Berbagai konflik di tanah air yang terjadi sepanjang krisi  ekonomi,misal  nya  menunjukkan bahwa  ternyata  persoalan  kemiskinan bukanlah semat-mata mempengaruhi
ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh
rendahnya daya beli masyarakat melainkan pula mempengaruhi ketahanan
sosial masyarakat dan ketahanan
nasional.Sadar  bahwa  isu  kemiskinanan merupakan masalah laten  yang senantiasa actual, pengajian konsep kemiskinan
merupakan upaya positif guna menghasilkan  pendekatan  dan  strategi yang tepat dalam menanggulangi maslaah  krusial  yang  dihadapi  bangsa Indonesia.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik (BPS) dalam Khomsan et al, (2015:12) menyatakan Kemiskinan berarti ketidakmampuan dalam memenuhi standar  kebutuhan  dasar  yang  meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.  Schille  menyatakan  dalam Suyanto  (2013:2)  kemiskinan  adalah ketidakmampuan untuk mendapat
barangdan  pelayanan  yang  memadai untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  yang terbatas.

## 5. Program Keluarga Harapan
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) adalah Program  pemberian bantuan sosial bersyarat  kepada  keluarga  dan  seseorang miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam data  terpadu  program  penanganan  fakir miskin  dan  diolah  oleh  Pusat  Data  dan Informasi  Kesejahteraan  Sosial  yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima
Manfaat (KPM). Ada beberapa Komponen yang berhak menerima bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH):
1. Komponen Kesehatan
a. Memiliki ibu hamil/Nifas.
b. Memiliki anak usia 0 sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Komponen Pendidikan
a. Memiliki  anak Sekolah  Dasar (SD), Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  atau sederajat.
b. Memiliki  anak  Sekolah  Menengah
Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts), atau sederajat.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
c. Memiliki  Anak  Sekolah  Menengah Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah,  atau sederajat.
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
a. Lanjut Usia mulai 60 tahun ke atas.
b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
6. Dasar Hukum Program Keluarga

## Harapan
Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementrian dan lembaga, yaitu : Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementrian Sosial, Kementriaan Kesehatan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama,
Kementrian Komunikasi dan Informatika,
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negri, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak,  BPS,  TNP2K  dan
Pemerintah  Daaerah.  Sumber  dana  PKH beraasal  dari  APBN.  Oleh  karena  itu, dalam pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkaan peraturan dibawah ini :
1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1998  tentang  Kesejahteraan  Lanjut Usia.
2. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin.
5. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian  Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 8).
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
10. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  poin  lampiran  ke  46 tentang  Pelaksanaan  Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga  Sangat  Miskin  Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan
11. Peraturan  Menteri  Keuangan  RI Nomor  254/PMK.05/2015  tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
12. SK   Menteri   Sosial   RI   Nomor
294/HUK/2016tentangIndeks DanKomponen Bantuan Sosial Program  Keluarga  Harapan  Tahun 2016.SK  Dirjen  Perlindungan  Dan Jaminan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
Sosial  Nomor  12/LJS/09/2016  tentang Pedoman  Umum  Program  Keluarga Harapan.

## 7. Kebijakan Pemerintah Tentang Program Keluarga Harapan
Melalui  Program  Keluarga  Harapan (PKH), Kementerian Sosial didorong
untuk  memiliki  akses  dan  memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,
perawatan,  dan  pendampingan,  termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan  program  komplementer  secara berkelanjutan.
PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan mensinergikan berbagai program perlindungan dan  pemberdayaan  sosial nasional.Misi besar PKH untuk
menurunkankemiskinan  semakin  mengem uka  mengingat  jumlah  penduduk  miskin Indonesia sampai pada Maret tahun
2016  masih  sebesar  10,86%  dari  total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan  kemiskinan  menjadi  7-8%  pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMN) 2015-2019.
PKH  diharapkan  dapat  berkontribusi secara  signifikan  untuk  menurunkan  jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan ( gini ratio ) seraya
meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia  (IPM).  Hasil  penelitian  lain menunjukkan  bahwa  PKH  memberikan dampak  terhadap  perubahan  konsumsi rumah  tangga,  seperti  di  beberapa  negara pelaksana  CCT  lainnya.  PKH  berhasil meningkatkan  konsumsi  rumah  tangga penerima  manfaat  di  Indonesia  sebesar 4,8%.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Program Keluarga
Kemiskinan Harapan (PKH) Penanggulangan Kemiskinan Kesesuaian Dasar Regulasi atau isi kebijakan program PKH di Lapangan Implementasi

## Gambar 1

## Kerangka Konseptual Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan  analisis  Kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2015:15),  dalam  penelitian kualitatif.  Sampel  sumber  data  yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun pembuat proposal perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan  akan  digunakan  sebagai sumber  data.  Lokasi  Penelitian  ini  di wilayah Kecamatan Pariaman
Timur,Kota  Pariaman  Sumatera  Barat dengan  semua  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  implementasi  Program  Keluarga Harapan dalam menanggulangi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
kemiskinan yang ada di wilayah kecamatan pariaman timur,kota pariaman,sumatera barat. Implementasi kebijakan menunjuk beberapa indikator yang berperan penting dalam pencapaian
keberhasilan implementasi,  yaitu:  Standard  dan  sasaran kebijakan  Program  Keluarga  Harapan (PKH),Sumber  daya,  Komunikasi  antar badan  pelaksana,  Lingkungan  Sosial  dan ekonomi,  Karakteristik  dan  sikap  badan Pelaksana.  Peneliti  akan  mewawancarai beberapa Narasumber yang mampu memberikan informasi, adalah :
1. Dinas Sosial Kota Pariaman : 1 Orang
2. Koordinator PKH Kota Pariaman : 1 Orang
3. Pendamping PKH Kecamatan Pariaman Timur : 2 Orang
4. Masyarakat Penerima PKH : 6 Orang
5. Masyarakat yang memenuhi syarat tetapi tidak menerima PKH : 6 Orang
Menurut  Sugiyono  (2015:6)  teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling  utama  dalam  penelitian,  karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,maka peneliti  tidak  akan  mendapat  data  yang memenuhi  standar  data  yang  ditetapkan. Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan dalam penelitian ini,maka peneliti menggunakan  alat  pengumpul  data  yaitu: Observasi  atau  melakukan  pengamatan langsung  ke  lokasi  penelitian,  Wawancara, Dokumentasi.  Instrumen  Penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  peneliti  itu  sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara,perekam  suara  atau  kamera, selain  itu  dilakukan  pencatatan  secara bertahap dan interaktif pada data yang telah ditentukan.
Penegecekan  kredibilitas  dari  data yang  disajikan  maka  peneliti  mengadakan membercheck . Tujuan membercheck adalah untuk  mengetahui  sejauh  mana  data  yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh  pemberi  data  sehingga  penulisan
laporan  dapat  sesuai  dengan  apa  yang dimaksud oleh sumber data. Membercheck menurut Sugiyono (2015:129) merupakan proses pengecekan data  yang  diperoleh  peneliti  kepada pemberi data.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik  Trianggulasi  data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan  atau  pembanding  terhadap data  itu.  Trianggulasi  adalah  metode yang dilakukan dengan cara membandingkan  informasi  atau  data dengan cara yang berbeda.

## METODE ANALISIS DATA
Analisis  Deskriptif  yang  disajikan dalam  bentuk  paparan  atau  gambaran dari temuan-temuan yang ada dilapangan berupa  informasi  hasil  wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan Kualitatif dengan cara:
1. Reduksi Data Data   yang   diperoleh   dari   hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi merupakan data mentah yang belum diolah kemudian  data  tersebut  dirangkum, memilih hal-hal
pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari  tema  dan  polanya  serta membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian Data Data  yang  telah  disusun  dari  hasil reduksi  data,  kemudian  disajikan dalam  bentuk  narasi  deskripsi.Data yang disajikan merupakan data yang dapat  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  yang  diteliti.Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.
3. Penyimpulan data
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
Penyimpulan data adalah menggabungkan  data  yang  telah  ada untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban  dari  permasalahan  yang diteliti.
4. KesesuaianDasar Regulasi/Isi
Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam PelaksanaanProgram Keluarga Harapan  (PKH)  sudah  sesuai  atau belum di Lapangan. IMPLEMENTASI

## PROGRAM KELUARGA HARAPAN A.Standard dan Sasaran Kebijakan
Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka  perluasan  jangkauan  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH,  dimana dalam  penetapan  sasaran  memperlihatkan sumber  data,  yaitu  data  terpadu  program penanganan fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan salah  satunya  skala  prioritas  percepatan wilayah penanggulangan kemiskinan.
Berkaitan  dengan  standard  dan  sasaran yang  terdapat  pada  Program  Keluarga Harapan  peneliti  memberikan  pertanyaan kepada  Koordinator  PKH  Kota  Pariaman yaitu gambaran Program Keluarga Harapan dan  kesesuaian  dengan  kebijakan  standard dan  sasaran  Program  Keluarga  Harapan yaitu:
“Program Keluarga Harapan Kecamatan  Pariaman  Timur  di  mulai pada tahun 2013,
kemudian penambahan  peserta  baru  di  tahun 2016  serta  tahun  2018,  secara  garis besar  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Pariaman  Timur  sudah sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan, kalau dari proses kegiatannya kita sudah laksanakan sesuai  dengan  ketentuan  kementerian sosial”
Pertanyataan ini di dukung oleh Pendamping  PKH  Kecamatan  Pariaman timur yaitu:
“Program  Keluarga  Harapan di
Kecamatan
Pariaman
timur keberhasilannya  sudah  mencapai 60%  dari  jumlah  KPM  500  Lebih sudah dinyatakan sejahtera dengan 2 pendamping 60% itu sudah dinyatakan  sejahtera  tinggal  40% lagi  yang perlu di kunjungi, melihat keadaan dari KPM dan melakukansurvei selama bantuan ini di  dapatkan,  kemana  saja  bantuan ini di pergunakan.”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut  tingkat  keberhasilan  Program Keluarga  Harapan  sudah  mencapai  60% dan  sudah  dinyatakan  sejahtera.  Tetapi masih  tersisa  40%  lagi  yang  belum sejahtera  karena  tidak  semua  penerima Program  Keluarga  Harapan  ini  di kategorikan  miskin,  untuk  mengatasi permasalahan  ini  maka  pendamping PKH melakukan sosialisasi dan melakukan  kunjungan  kepada  KPM  ini agar mau melakukan Graduasi Mandiri.
Berkaitan  dengan  ketepat  sasaran bantuan PKH ini peneliti juga mewawancara  salah  satu  masyarakat atau KPM yang menerima bantuan PKH ini, berikut ini hasil wawancaranya:
“Bantuan ini saya rasa sudah tepat sasaran,  saya  sendiri  semenjak mendapat  bantuan  ini  sudah  bisa membantu  biaya  sekolah  anak- anak  saya.  Di  desa  tempat  saya banyak  yang  di  katakan  dalam kategori miskin dan setelah mendapatkan bantuan ini akhirnya perekonomiannya terbantu”
Berdasarkan hasil wawancara mengenai  tepat  sasaran  bantuan  ini, sudah  tepat  sasaran.  Karena  memang sudah bisa
membantu perekonomian penerima bantuan  terkhusus  untuk  Komponen syarat dalam menerima bantuan ini.
Wawancara  dengan  KPM  bantuan PKH  di  atas  berbanding  terbalik  dengan hasil  wawancara  dengan  masyarakat
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
yang  memenuhi  syarat  menerima  PKH tetapi tidak menerimanya.
“Saya  Masyarakat  yang  memiliki KTP  dan  KK  yang  beralamat  di Kecamatan  Pariaman  Timur  dan sudah  lama  tinggal  di  Kecamatan
Pariaman Timur tetapi tidak mendapat  bantuan  dari  pemerintah, sedangkan  saya  mempunyai  anak  3 orang  yang  bersekolah  di  SD  dan SMP, Keadaan rumah masih berdinding kayu lantai rumah masih di  Cor  kasar  suami  saya  hanya bekerja serabutan atau tidak menentu.  Sedangkan  tetangga  saya yang  hanya  memiliki  1  orang  anak dan rumahnya berlantai keramik dan berdinding beton atau Bata, mendapat bantuan PKH ini”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas di  temukan  adanya  ketidak  tepat  sasaran dari  bantuan  ini,  karena  ada  masyarakat yang  miskin  dan  layak  mendapatkan bantuan  dan  mempunyai  komponen  yang menjadi  syarat  dalam  penerimaan  bantuan PKH  ini.  Badan  pelaksana  harus  terus melakukan  sosialisasi  dan  bagi  penerima bantuan  yang  sudah  bisa  di  katakan sejahtera  akan  diberikan  pengertian  dan arahan  agar  mau  melakukan  Graduasi mandiri  atau  mau  melepaskan  bantuan  ini agar  bisa  diberikan  kepada  calon  penerima KPM  lainnya  yang  belum  mendapatkan bantuan  PKH  ini  agar  tidak  terjadi ketimpangan  dalam  penerimaan  bantuan ini.

## B. Sumber daya
Implementasi  Kebijakan  diperlukan sumber  daya.Di  dalam  hal  ini,  yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial, dimana sumber daya  manusia  yang  dimaksudkan  adalah siapa yang menjalankan pelaksanaan program  di  lapangan  dan  sejauh  mana pelaksana memahami tentang tugasnya.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara mengenai syarat menjadi pendamping PKH
yang di sampaikan oleh Pendamping PKH kecamatan Pariaman timur,yaitu:
“Syarat  menjadi  pendamping PKH yaitu harus melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap seleksi administarasi sampai dengan tahap kompetisi bidang.Seleksi administrasi adalah seleksi yang dilakukan berupa verifikasi dokumen pelamar  terlebih  dahulu,  setelah selesai selesksi administrasi maka dilanjutkan dengan kompetensi seleksi bidang.Misalnya seleksi kompetensi bidang bagi pekerja sosial  supervisor,  pendamping sosial, dan asisten pendamping sosial, semua di tes menggunakan tes tertulis yang artinya tes tersebut bisa mengukur  kemampuan  masing- masing sehingga akhirnya nanti terpilih  lah  pendamping  PKH untuk masing-masing kecamatan. Selain ikut ujian tes tertulis  calon  pendamping PKH Juga  harus  mempunyai  latar belakang  pendidikan,contohnya minimal D3 agar bisa mengikuti tes ini”.
Berkaitan  dengan  dana  finansial peneliti  memberikan  pertanyaan  berupa darimana  dana  PKH  ini  diperoleh. Seperti yang disampaikan oleh Koordintor PKH di kota pariaman yaitu: “Dana  PKH  bersumber  dari APBN,  Dananya  di  transfer langsung  dari  Kemenenterian Sosial  ke  rekening  penerima PKH”
Berdasarkan  wawancara  tersebut di jelaskan bahwa dana PKH berasal dari dana  APBN  murni  yang  diberikan negara kepada kementerian sosial berdasarkan  persetujuan  Presiden  untuk bantuan-bantuan sosial, termasuk PKH.
Berdasarkandari beberapa
observasi  yaitu  sumber  daya  dalam
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
implementasi kebijakan sangat diperlukan karena  sumber  daya  dalam  hal  ini,  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia dan sumber daya finansial, yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah siapa yang menjalankan pelaksanaan
program dilapangan  dan  sejauhmana  pelaksana atau  pendamping  memahami  tentang tugasnya.  Selain  itu  yang  dimaksud dengan  sumber  daya  finansial  adalah  dari mana  sumber  dana  yang  diperoleh  terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.  Berikut  ini  beberapa  sumber daya finansial di dalam PKH yaitu:
2. KPM Reguler pertahunnya = Rp
1.890.000KPM Lanjut usia pertahunnya =Rp 2.000.000
3. KPM Penyandang Disabilitas pertahunnya =Rp 2.000.000 Bantuan ini disalurkan setiap sekali dalam waktu 3 bulan.

## C. Komunikasi antar Badan Pelaksana
Penerapan komunikasi dalam organisasi begitu penting dalam kontribusinya untuk mengembangkan organisasi.  Komunikasi  adalah  sebuah proses  yang  melibatkan  individu  antara satu dengan yang lainnya. Peneliti memberikan  pertanyaan  berupa  apa  saja bentuk komunikasi yang dilakukan Pelaksana  dalam  menjalankan  tugasnya. Seperti yang di katakan informan Pendamping  PKH  Kecamatan  pariaman timur yaitu:
“Untuk  menjalin  komunikasi  yang baik, pelaksana mengadakan pertemuan  sekali  dalam  sebulan,  di dalam  pertemuan  ini  akan  dibahas mengenai masalah-masalah yang terjadi ketika berada dilapangan lalu
mencari jalan keluar atas permasalahan  yang  terjadi  hal  ini dianggap  efektif  dalam  menjalin komunikasi yang baik karena masalah-masalah yang terjadi dilapangan  sudah  bisa  diatasi  dan
bisa  menambah  pengalaman  bagi pelaksana PKH.”
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara diatas, adalah komunikasi  yang dialkukan sudah terjalin dengan baik karena pelaksana  menjalankan  tugas  masing- masing dengan baik.

## D.  Lingkungan  Sosial  dan  ekonomi
Berdasarkan Lingkungan sosial dan ekonomi dilakukan dengan hasil wawancara  yang  ditemukan  mengenai tujuan  utama  PKH  untuk  menanggulangi kemiskinan maka hasil wawancara dengan  Koordinator  PKH  dapat  dilihat sebagai berikut:
“Menurut  saya  tujuan  utama  PKH secara garis besar adalah pemberian bansos untuk KPM PKH dimana
KPM  punya  kewajiban dalam mengakses pendidikan atau kesehatan, ada juga KPM yang diawal kepersertaan memang kategori  miskin  tetapi  dengan tambahan  usaha  KPM  tersebut bisa  mandiri,  ada  juga  peran  PKH yang  digunakan  untuk  penopang ekonomi keluarga.”
Berdasaran hasil wawancara diatas ditemukan  hasil  bahwa  terdapat  tujuan utama  PKH  yaitu  pemberian  Bansos untuk  KPM  PKH  dalam  mengakses pendidikan atau kesehatan dengan cara 2 indikator  yaitu  memutuskan  mata  rantai kemiskinan  dengan  kata  lain  anak  yang sehat  dan  berpendidikan  tinggi  maka  si anak nanti berhasil menjadi TNI, POLRI dan  sebagainya,  dan  mencapai  tingkat kesejahteraan  dengan  melakukan  peran PKH.
E.  Karakteristik  dan  sikap  Badan Pelaksana
Karakteristik badan pelaksana meliputi siapa saja yang terlibat di dalam suatu  kebijakan  atau  program  yang masuk  dalam  struktur  organisasi  PKH maupun di luar struktur organisasi PKH, seperti  penjelasan  yang  diberikan  oleh
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
informan  koordinator  PKH  di  kecamatan pariaman timur.
“Di  dalam  pelaksanaan  PKH  ada peran  penting  dalam  keberhasilan PKH. Di mulai dari badan pelaksana pusat yang merancang dan mengelola  persiapan  pelaksanaan program,  badan  pelaksana  pusat juga melakukan
pengawasan perkembangan  yang  terjadi  ditingkat daerah  serta  menyediakan  bantuan yang  dibutuhkan.  Selain  itu,  badan pelaksana  di  kota  melaksanakan program  dan  memastikan  bahwa  alur informasi yang didapatkan dari kecamatan itu di berikan informasi ke pusat  dan  dapat  berjalan  dengan  baik dan lancar, dan badan pelaksana kota juga  memiliki  peran  mengelola  dan mengawasi kinerja pendamping. Tugas pendamping juga termasukmelakukan sosialisasi,pengawasan dan mendampingi para penerima bantuan dalam memenuhi komitmennya.  Dalam  pelaksanaan
PKH ini tim koordinasi yang membantu kelancaran program ditingkat  provinsi  yang  bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan menyampaikan bantuan  ke  tangan  penerima  manfaat langsung. Semua tiadak akan berjalan lancar  jika  tidak  saling  bekerja  sama, juga  ada  tim  lain  di  luar  strktur  yang berperan  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan PKH yaitu lembaga pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan pendidikan di setiap kecamatan tempat PKH ini dilaksanakan”.
Berdasarkan  wawancara  mengenai karakteristik badan pelaksana yaitu meliputi  siapa  saja  yang  terlibat  di  dalam suatu  kebijakan  atau  program  yang  masuk di  dalam  struktur  organisasi  PKH  maupun diluar organisasi PKH.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Berikut ini hasil pemaparan wawancara  dengan  Koordinator  PKH mengenai  Penanggulangan  kemiskinan. Peneliti  memberikan  pertanyaan  yaitu setelah  adanya  bantuan  PKH  ini  apakah sudah bisa menjawab permasalahan kemiskinan di  Kota Pariaman dan apakah kemiskinan  itu  sudah  bisa  di  tanggulangi karena adanya bantuan PKH ini.
“Menurut  saya  program  ini  sudah menjawab permasalahan kemiskinan di kota pariaman, maupun kemiskinan  di  Kecamatan  Pariaman Timur  karena  untuk  dapat  memutus mata  rantai  kemiskinan  didalam suatu  keluarga  maka  seorang  anak harus sehat dan mempunyai pendidikan  yang  tinggi.  Beberapa KPM kami ada yang anaknya sudah berhasil  menjadi  TNI,  Polisi,  atau bekerja di  BUMNdan si  anak sudah bisa  mensejahterakan  keluarganya dan  khusus  untuk  KPM  yang  sudah mencapai puncak sejahtera maka pendamping akan melakukan Graduasi mandiri”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut  maka  bisa  dikatakan  program PKH ini sudah bisa menjawab permasalahan  kemiskinan  di  Kecamatan Pariaman  Timur,  sebagaimana  telah  di jelaskan  tujuan  utama  dari  PKH  ini secara  garis  besar  adalah  pemberian bansos  untuk  KPM  PKH  dimana  KPM mempunyai Kewajiban dalam
mengakses pendidikan maupun
kesehatan,  dua  indikator  ini  diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Peneliti mewawancarai salah satu penerima PKH yaitu dengan memberikan pertanyaan berupa bagaimana  cara  penerima  bantuan  PKH dalam memanfaatkan dana PKH ini agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Dalam  memanfaatkan  dana  PKH saya  tentu  saja  memprioritaskan untuk pendidikan anak saya terlebih  dahulu  nanti  saya  sisakan sedikit untuk modal saya berjualan agar uang tersebut bisa bermanfaat
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
untuk  membangun  usaha  saya  dan menambah penghasilan keluarga”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peran PKH adalah sebagai penopang ekonomi keluarga sementara,
pada awalnya KPM di awal kepesertaannya memang
termasuk kategori miskin kemudian setelah mendapatkan  bantuan  ini  KPM  tersebut mulai  berusaha  seperti  membuka  usaha untuk  mencukupi  kebutuhannya  hingga akhirnya KPM tersebut bisa mandiri.
Program PKH di Kecamatan
Pariaman Timur dimulai pada tahun 2013 dengan  jumlah  penerima  PKH  sebanyak 500  KPM  dan  pada  tahun  2014  hingga tahun  2016  dilakukan  graduasi  mandiri maupun graduasi alami (habis komponen) bagi  penerima  PKH  sebanyak  118 KPM.Berikut  ini  adalah  Jumlah  pertahun KPM  yang  sudah  melakukan  Graduasi mandiri  yang  dimulai  dari  tahun  2013 hingga tahun 2019.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang diajukan  didalam  Penelitian  ini  maka  ada permasalahan  yang  akan  dijawab  melalui hasil  wawancara  serta  data  yang  diperoleh langsung pada lokasi penelitian yaitu di Kecamatan  Pariaman  Timur.  Permasalahan yang  ingin  dijawab  dalam  penelitian  ini adalah  tentang  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi  Kemiskinan  di  Kecamatan Pariaman Timur Kota
Pariaman.
Berdasarkan pemahaman informan
mengenai  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Kecamatan  Pariaman  Timur sudah cukup baik dibuktikan dari penjelasan  koordinator  Pelaksana  Program Keluarga  Harapan  yang  menyatakan  dari segi  persiapan  badan  pelaksana  pusat  yang merancang dan mengelola persiapan pelaksanaan  program.  Selain  itu,  Program pemerintah juga turut serta dalam menanggulangi kimiskinan di Kota Pariaman, Khususnya Kecamatan Pariaman Timur.  Badan  pelaksana  pusat juga
melakukan  pengawasan  perkembangan yang  terjadi  ditingkat  daerah  serta menyediakan  bantuan  yang  dibutuhkan. Selain  itu,  badan  pelaksana  di  kota melaksanakan  program  dan  memastikan bahwa  alur  informasi  yang  didapatkan dari kecamatan itu di berikan informasi ke pusat  dan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan lancar,  dan  badan  pelaksana  kota  juga memiliki peran mengelola dan mengawasi kinerja  pendamping.  Hingga  akhirnya pendamping  melakukan  sosialisasi  dan mendampingi masyarakat penerima bantuan  agar  bisa  mempergunakan  dana bantuan  sesuai  dengan  syarat  yang  telah diberikan didalam PKH.
Selain  mewawancarai  informan, peneliti juga menganalisis sesuai denganyang ditemukan di lapangan bahwa  Implementasi  PKH  di  Kecamatan Pariaman  Timur  jika  dilihat  dari  standar dan  sasaran  kebijakan  sudah  baik  dan namun  dalam  pelaksanaannya  belum sesuai dengan tujuan PKH yaitu memutus rantai kemiskinan belum maksimal tercapai.
Seperti  yang  di  jelaskan  oleh pendamping  PKH  di  dalam  wawancara yaitu  sebanyak  60%  KPM  PKH  di Kecamatan  Pariaman  Timur  sudah dinyatakan  sejahtera  dan  hanya  tersisa 40%  lagi  yang  belum  sejahtera.  KPM yang  telah  dikatakan  sejahtera  harus melakukan Graduasi mandiri agar bantuan  PKH  ini  bisa  diberikan  kepada calon  KPM  yang baru.Graduasi  Mandiri ini memerlukan peran pendamping untuk memberikan  arahan  dan  pengertian kepada  KPM  yang  telah  sejahtera  agar mau secara suka rela untuk mengundurkan  diri  atau  melakukan Graduasi  Mandiri.Bantuan  PKH  jika dilihat dari sudah tepat atau belum sesuai dengan  target  menerima  bantuan  PKH dimana menurut Koordinator PKH sudah tepat sasaran sesuai dengan sumber data utama  PKH  yaitu  data  Basis  Data Terpadu (BDT)/Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
diusulkan oleh desa masing-masing penerima  KPM.  Akan  tetapi,  hal  ini berbanding  terbalik  dengan  fakta  yang ditemukan  dilapangan  karena  masih  ada masyarakat  kategori  miskin  yang  layak untuk  dibantu  dan  memiliki  komponen dari  program  keluarga  Harapan  tetapi tidak  mendapatkan  bantuan,  sedangkan masyarakat  lain  yang  mendapat  bantuan masih bisa dikatakan
mampu.
Pendamping  PKH  dikecamatan  Pariaman Pariaman Timur terdiri dari 2 pendamping yang  mendampingi  tiap  593  (berdasarkan data  closing  tahap  1  2019)  KPM  yang tersebar  di  16  desa  di  Kecamatan
Pariaman
Timur.Pemilihan untuk pendamping  PKH  ini  dipilih  berdasarkan rekrutmen  yang  ketat.Rekrutmen  untuk pendamping  PKH,  Calon  pendamping PKH  harus  melalui  beberapa  tahapan diantaranya seleksi berkas, seleksi tertulis dan seleksi lisan.Setelah terpilih pendamping  ini  bekerja  sesuai  dengan penempatan  yang  telah  di  tentukan  oleh badan pelaksana pusat biasanya penempatan sesuai dengan wilayah domisili pendamping PKH.
Pendamping  PKH  bukan  sekedar pendamping  biasa,  pendamping  berperan penting  dalam  keberhasilan  dari  program ini untuk tiap kecamatan.Pendamping PKH dalam  melakukan  pendampingan  tentu membutuhkan  komunikasi  antar  organisasi dalam  pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan Pariaman  Timur.  Komunikasi  yang  bisa dilakukan  dalam  melaksanakan  PKH  di Kecamatan  Pariaman  Timur  yaitu  dengan mengadakan pertemuan sekali dalam sebulan  di  dalam  pertemuan  ini  nanti  akan dibahas  apa  saja  masalah-masalah  yang terjadi  ketika  berada  dilapangan  dan  di musyawarahkan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan  yang terjadi, hal ini bisa dikatakan efektif dalam menjalin komunikasi  yang  baik  antar  pelaksana karena permasalahan yang terjadi dilapangan  sudah  bisa  diatasi  dan  dengan adanya  pertemuan  ini  juga  menambah pengalaman bagi pelaksana PKH.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara dengan  penerima  PKH  atau  KPM  dan hasil  yang  didapatkan  di  lapangan menyatakan bahwa dengan adanya bantuan ini sudah bisa membantu ekonomi  dari  penerima  bantuan,  dapat dilihat  dari  pernyataan  penerima  bantuan PKH bahwa setelah mendapatkan bantuan ini  sudah  bisa  membantu  ekonomi keluarganya  seperti  untuk  membiayai sekolah anak dan untuk biaya persalinan.
Berdasarkan  penelitian  ini  hal  lain yang  perlu  diperhatikan  dalam  menilai kinerja  implementasi  adalah  karakteristik dan sikap pelaksana yang turut mendorong  keberhasilan  program  ini. Hasil  wawancara  dengan  koordinator PKH  mengatakan  bahwa  salah  satu  yang mendukung keberhasilan dari program ini ada yang berperan penting didalamnya, di mulai  dari  badan  pelaksana  pusat  sampai dengan lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di setiap kecamatan tempat dilaksanakannya Program
Keluarga  Harapan  (PKH)  ini.  Sikap pelaksana  juga  mendukung  pelaksanaan program  ini  yaitu  bagaimana  sikap  dari pelaksana  dalam  memberikan  sosialisasi dan menerima keluhan mengenai bantuan  PKH  kepada  penerima  bantuan atau  KPM.Sikap  dari  pelaksana  dalam memberikan  sosialisasi  dan  menerima keluhan  dari  penerima  bantuan  atau KPM  sudah  baik  dan  ini  berarti pelaksana sudah melaksanakan tugasnya dengan  baik  sesuai  dengan  aturan Kemensos.
Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan  sudah  baik  dari  segi  strategi badan  pelaksana  akan  tetapi  penerapan di  lapangan  belum  sepenuhnya  berhasil dalam  menanggulangi  kemiskinan  di Kota Pariaman khususnya di Kecamatan karena  masih  ada  masyarakat  yang belum menerima bantuan PKH sedangkan  masyarakat  tersebut  sudah memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan PKH.

## KESIMPULAN
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi  kemiskinan di  Kecamatan
Pariaman  Timur  Kota  Pariaman  telah berjalan  dengan  baik.  seluruh  rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, penanggulangan
kemiskinan,
pelaksanaan program,
monitoring program  semuanya  berjalan  dengan  baik. Akan  tetapi  pelaksanaan  di  lapangan belum  terealisasi  dengan  baik  karena masih  ada  penerima  yang  tidak  tepat sasaran dalam penerima Bantuan PKH ini. Keberhasilan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  sangat  didukung  olehefektifitas organisasi  pelaksana  dalam  memberi pembelajaran,
pendampingan,kemandirian, bagi masyarakat miskin.Secara lengkap
kesimpulan dari penelitian dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut
1.  Standard dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan  Pariaman  Timur  Kota Pariaman  sudah  dapat  dinyatakan sudah  berjalan  dengan  baik  dimana tujuan  dari  pelaksanaan  PKH  telah tercapai  dengan  baik  mulai  dari mekanisme  dan  prosedur,  kesesuaian jumlah  bantuan  yang  diterima  oleh peserta  telah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan  PKH.  Walaupun  kondisi di  masyarakat  ada  yang  menunjukkan bahwa  penerima  bantuan  dana  PKH masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas.
2. Sumber  Daya  dalam  Pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Pariaman  Timur  Kota Pariaman  sudah  sangat  baik  dalam menjalankan tugasnya, selain itu pelaksana  juga  mendapatkan  pelatihan langsung  dari  Kementerian  Sosial terkait  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan (PKH).
3. Komunikasi  antar  badan  pelaksana dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman sudah berjalan baik serta lancar hal ini dapat dilihat  dengan  adanya  pembagian struktur  organisasi  dan  pembagian tugas  yang  cukup  baik  dan  memiliki pertemuan secara formal yang dilakukan sekali dalam sebulan.
4. Kondisi Lingkungan sosial dan ekonomi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan  Pariaman  Timur  Kota
Pariaman  sebelum  mendapatkan bantuan  ini  sangat  susah  karena mereka  sulit  untuk  membiayai sekolah dan kesehatan untuk anaknya, setelah ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akhirnya bisa membantu perekonomian penerima PKH. 5.  Karakteristik dan sikap badan pelaksana  atau  pendamping  benar- benar  memberdayakan  diri  mereka sendiri sebagai obyek dan pelaksanan pembangunan serta memberikan motivasi kepada KPM.
6. Sikap yang di tunjukkan oleh badan pelaksana  atau  pendamping  sudah baik  karena  bisa  mensosialisasikan dan menerima keluhan dari penerima bantuan
Program
Keluarga Harapan (PKH) ini. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah  bisa  menjawab  permasalahan kemiskinan  di  Kecamatan  Pariaman Timur Kota Pariaman dan sudah berjalan dengan  baik  tetapi  masih  belum  tepat sasaran.  Karena  masih  ada  penerima bantuan  PKH  ini  memiliki  kondisi ekonomi  menegah  ke  atas.  Pendamping PKH terus berusaha dengan cara
melakukan Graduasi agar bisa memberikan  bantuan  ini  ke  masyarakat yang  lebih  berhak  dan  memenuhi  syarat tetapi belum mendapatkan bantuan PKH ini.  Graduasi  Mandiri  yaitu  proses keluarnya  peserta  PKH  dari  Program
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 58-74 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.63
atas  kemauannya  atau  kesadaran  sendiri karena  Penerima  bantuan  PKH  sudah merasa mampu dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Auliyah  Husnah,  Hermawandan  Abdul
Wachid.,(2013).Evaluasi
Pelaksanaan Program Penanggulangan  Kemiskinan  Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Sebagai Upaya Mendukung Pencapaian Target MDG’s (Millenium Development Goals) Di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Crisis Center Pendampingan Provinsi Jawa Timur). JAP Vol 1, No 3, 9-17 Bhasin,   B.  B., &Venkataramany,   S. (2010). Globalization of entrepreneurship: Policy Considerations for SME development in Indonesia. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(4). Bungin, Burhan., (2013). Metode Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan,Publik,Komunikasi, Manajemen,dan Pemasaran. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Clara, D., Abdul, K. A., Muhammad, I., (2017).    Implementasi    Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jurnal AdministrasiPublik 3(2)
Dinas Sosial Kota Pariaman Https://kemsos.go.id/program-keluarga harapan-pkh Https://pariamankota.bps.go.id Murdiansyah, Isnan.,  (2014).  Evaluasi Program  Pengentasan  Kemiskinan Berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat
(Studi  Kasus  Pada  Program  Gerdu- Taskin  di  Kabupaten  Malang).
Skripsi STIE Widya Gama, Lumajang. Sugiyono,   (2015).   Metode   Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabet Syafri,  Wirman.,  (2012).  Studi  Tentang Administrasi Publik, Jakarta:Erlangga Tirtado, S., (2018). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Medan Selayang. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara Winarno, Budi., (2016). Kebijakan Publik Era  Globalisasi  Teori,  Proses,  dan Studi Kasus Kompratif.
Yogyakarta:CAPS.