388 2 2442-9325
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] * Dosen Universitas Islam Malang, Jl. MT. Haryono 193 Malang, , S.AP., M.Si (Universitas hayat.150318@gmail.com Islam Malang).

## Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teore s dalam Konsep Demokrasi

## Hayat*

## Abstrak
Keberadaan  hukum  ditentukan  oleh  perilaku,  sifat,  dan  sikap  yang  berada  dalam  jiwa manusia  sebagai  kodrat  berkehidupan  dan  bermasyarakat.  Pengaturan  kaidah  hukum tentang tatanan manusia  dak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  saja,  melainkan  juga  berpedoman  kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada se ap warga negara di dalam sebuah negara.  Hukum  dalam  konteks  negara  Indonesia  yang  menganut  sistem  demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum posi f dalam suatu negara hukum, penegakan hukum  dituntut  agar  dilakukan  secara  profesional,  proporsional,  baik,  adil,  serta  bijak sehingga  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  kemanfaatan,  kebaikan  dan  kesetaraan  dalam hukum itu sendiri. Negara yang demokra s mengedapankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan  negara  hukum  yang  memberikan  rasa  adil  kepada  se ap  warga  negaranya dengan  peraturan-peraturan  yang  teratur  dalam  penegakannya,  sehingga  menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara.
Kata kunci: keadilan, negara hukum, tujuan hukum, penegakkan, demokrasi.

## Jus ce as the Principles of Law: Theore cal Review of Democracy Concept

## Abstract
The existence of the law is determined by the behavior, character, and a tude that resides in the human psyche as an existence and society nature. The regula on of the rules of law of the human order is not just hold on to standard rules s pulated in the legisla on, but in rela on to the norms and moral values inherent to every ci zen in a country. Law in the Indonesia’s context  embraces  democra c  system  upholding  the  values  of  jus ce  that  is  there  in,  in principle, jus ce for all Indonesian people. As the law of the State in State law requires law enforcement professional, propor onate, fair and good and wise in the rules of expediency, kindness,  and  equality  in  the  law  itself.  Democra c  state  dis nguished  concept  of  legal jus ce in the law state that gives a sense of jus ce to every ci zen with regular rules in enforcement,  resul ng  in  good  quality  and  qualiﬁed  that  aims  to  achieve  jus ce  and
prosperity for the people of Indonesia as a whole authority and sovereignty of the country.
Keywords: jus ce, state law, legal purpose, enforcement, democracy.

## A.  Latar Belakang
Bangsa dan negara merupakan konsep riil yang memberikan pola bagi masyarakat sosial  didalamnya  untuk  menjalankan  kehidupan  bernegara.  Tatanan  sosial masyarakat tentunya diatur secara paralel dengan ketentuan dan peraturan yang mengikat  dan  saling  terikat  antara  kehidupan  masyarakat  secara  individu  atau sebagai masyarakat sosial. Peraturan dalam kehidupan sosial merupakan sebuah norma  yang  harus  dijunjung  keberadaannya  dan  ditaa   segala  konsekuensinya. Keberadaan norma dalam kehidupan sosial masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab  bersama  dalam  mempertahankan  nilai-nilai  moral  dan  e ka  yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri, tujuannya untuk  membangun  masyarakat  yang  bertata  nilai  dengan  prinsip  keadilan  dan kebaikan.
Keteraturan  hidup  berdasarkan  norma  dibangun  berdasarkan  ketaatan terhadap hukum yang melingkupinya, baik hukum agama, sosial, dan negara. Plato mendeﬁnisikan hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan posi f yang terorganisir atau  terformulasi,  mengikat  pada  keseluruhan  individu  dalam  negara.¹  Hal  ini berar ,  hukum  sebagai  bentuk  pengaturan  dalam  kehidupan  masyarakat  secara universal dengan  dak memandang siapa yang melakukan dan prinsip ketegasan dalam sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran. Sanksi diberikan sebagai putusan akhir dari se ap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud  tanggung  jawab  atas  segala  perbuatannya.  Sanksi  merupakan  turunan peraturan  yang  mengiku nya  sebagai  efek  jera  dari  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  untuk  sekiranya  dak  dilakukan  lagi.  Pada  prinsipnya,  sanksi  yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan.  Caranya  adalah  dengan  mengubah  tatanan  nilai  yang  ada  dalam  diri individu di masa yang akan datang dengan harapan menjadi warga negara yang lebih baik.
Seringkali terdapat pertanyaan tentang pola pelaksanaan hukum di Indonesia sebagai  negara  demokrasi,  juga  pertayaan  mengenai  arah  kebijakan  hukum Indonesia, dan segala per mbangan hukum yang melatarbelakangi pembentukan hukum  atau  penjatuhan  vonis.  Problema ka  itu  merupakan  sebuah  gambaran
¹  Herman Bakir, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan , Bandung: Reﬁka Aditama, 2007, hlm. 175.

## Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum
keberadaan hukum bangsa Indonesia yang semakin  nggi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh komponen masyarakat untuk berusaha dan memperbaiki sistem hukum  sebagai  kekuatan  suatu  negara  hukum.  Negara  yang  kuat  adalah  negara yang  menjadikan  hukum  sebagai  panglima,  bangsa  yang  mandiri  adalah  bangsa yang menjadikan keadilan sebagai pondasi.
Pemikiran-pemikiran  hukum  merupakan  tantangan  yang  harus  terus dikembangkan  dalam  sebuah  negara,  terutama  negara  demokra s  yang memberikan ruang kebebasan bagi warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai  individu  dan  masyarakat,  dengan  kebebasan  yang  teratur,  terarah  dan sistema s dengan prinsip-prinsip peraturan yang melekat dalam diri warga negara itu sendiri. Hukum  dak berjalan dengan baik tanpa ada par sipasi yang baik dari seluruh  elemen  negara,  termasuk  di  dalamnya  warga  negara.  Hukum  harus dijunjung  sebagai  kekuatan  penuh  dalam  penegakan  dan  keadilannya.  Hukum harus menjadi panglima untuk menciptakan bangsa yang kuat dan maju. Hukum harus menjadi kekuatan utama dalam sistem pemerintahan sebagai benteng dan pintu utama gerbang kenegaraan.
Hukum merupakan sumber dari kebaikan dan kejayaan bangsa. Ke ka hukum kuat,  maka  bisa  dipas kan  negara  itu  adalah  negara  yang  kuat.  Ke ka  hukum menjadi  panglima  dengan  dak  tebang  pilih,  maka  seluruh  warga  negara  akan menjunjungnya melebihi dirinya. Ke ka hukum menjadi kesatuan yang utuh bagi para  penegak  keadilan  dalam  penerapannya,  maka  kebaikan  dan  kesejahteraan bangsa ini akan tercapai dengan baik, karena dampak secara nasional dari hukum adalah ekonomi, poli k, pemerintahan, dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B.  Prinsip Keadilan dalam Sistem Negara Demokrasi
Purbacaraka  dan  Soekanto  menyebutkan  sembilan  ar   hukum,  yaitu:  (1)  ilmu pengetahuan, pengetahuan yang tersusun secara sistema s atas dasar kekuatan pemikiran; (2) disiplin, suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala- gejala yang dihadapi; (3) norma, pedoman atau patokan sikap  ndak atau perilaku yang pantas  atau  diharapkan;  (4)  tata  hukum,  struktur  dan  proses  perangkat  norma- norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;  (5)  petugas,  yakni  pribadi-pribadi  yang  merupakan  kalangan  yang berhubungan  erat  dengan  penegakan  hukum  ( law  enforcement  oﬃcer );  (6) keputusan  penguasa, yakni hasil proses diskresi; (7) proses pemerintahan, yaitu proses hubungan  mbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; (8) sikap atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama,  yang  bertujuan  mencapai  kedamaian;  (9)  jalinan  nilai-nilai,  jalinan  dari
konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.²
Se ap  negara  mempunyai  peraturan  yang  mengikat  bagi  seluruh  warga negaranya  dalam  tatanan  sosial  kemasyarakatan  untuk  ditaa   dan  diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsekuensi dalam berbagai ndakan  nyata  sesuai  dengan  kontribusi  yang  dibangun.  Tatanan  nilai  dalam masyarakat  ditentukan  oleh  norma-norma  yang  mengatur  secara  paksa  untuk kepen ngan  dan  tujuan  negara  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  dan mengatur masyarakatnya secara adil dalam penegakkan hukum yang profesional dan akuntabel.
Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian terpen ng yang  dak dapat dipisahkan, karena keberadaannya mempunyai peran pen ng  dalam  berbagai  ndakan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  dengan ketentuan-ketentuan hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan  ngkat keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan.
Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya,  sehingga  menimbulkan  efek  nega f  dengan  pembelajaran  yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya.
Hart  mengemukakan,  bahwa  prinsip  umum  keadilan  dalam  hukum  adalah kesetaraan  dan  ke daksetaraan.³  Ar nya  bahwa  untuk  hal  yang  serupa diperlakukan  dengan  cara  yang  serupa,  sedangkan  untuk  hal  yang  berbeda diperlakukan  dengan  cara  yang  berbeda.  Pandangan  ini  memberikan  persepsi bahwa  kesetaraan  terhadap  individu  harus  diperlakukan  sama  dengan  individu yang  lainnya,  menjadi  rela f  jika  kesetaraan  berbeda  dari  apa  yang  dilakukan terhadap cara yang diperlakukannya, begitu juga dengan perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara yang serupa pula.
Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum  dak dapat diabaikan begitu saja dalam prak knya, menjadi orang adil itu  dak mudah begitu juga  dak sulit, asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil. Karena, pada dasarnya keadilan itu kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan kepada orang yang diadili. Ar nya,  dak se ap yang sama rata itu dikatakan adil, tergantung dari prinsip substan f perbuatan yang dilakukan. Realitas yang terjadi dalam kehidupan
²  Wayan Resmini, “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indoensia”, Ganec Swara , Volume 7,
Nomor 1, Maret 2013, hlm. 7.
³  Yus nus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humaniora , Volume 3, Nomor
2, Oktober 2012, hlm. 348.

## Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum
sosial  masyarakat  menjadi  dak  benar  jika  hal  yang  dilakukan  oleh  individu  itu dikatakan  dak  adil,  padahal  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Masyarakat  terkadang  kurang  memahami  makna  keadilan  itu  sendiri,  karena sebagai suatu substansi dari hukum yang dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi  orang  lain,  begitu  juga  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  keadilan  mengandung konsep rela visme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi, untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan. Keadilan  dak bisa dipandang sebagai rasa, keinginan, dan harapan, tetapi berada di dalam ha  nurani masing- masing yang  dak dapat diungkapkan secara pas .
Plato memberikan kualiﬁkasi makna substansi dari keadilan itu, antara lain: (1) suatu  karakteris k  atau  sifat  yang  terbit  secara  alami  dalam  diri  se ap  individu manusia;  (2)  dalam  keadaan  ini,  keadilan  memungkinkan  orang  mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada  ngkat emosi  mereka  dalam  usaha  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  tempat  ia bergaul; dan (3) keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semes nya.⁴ Keadilan merupakan sebuah sifat yang ada dalam diri manusia sebagai ungkapan atau ekspresi yang mempengaruhi di sekitarnya dalam  ndakan dan karakter yang melekat  kepada  masing-masing  individu  manusia,  sehingga  keberadaannya ditentukan  oleh  penataan  yang  dilakukan  dan  pengendalian  yang  merupakan sebuah kunci  ndakan yang akan diputuskan. Hal itu juga berkaitan dengan emosi se ap  manusia  dalam  melakukan  sebuah  konsepsi  keadilan  dengan  sifat  yang melekat,  sehingga  dorongan  dan  situasi  serta  kondisi  lingkungan  juga mempengaruhi  proses  keadilan  itu  sendiri.  Pandangan  itu  memberikan  sebuah pengetahuan tentang makna substansi dari jiwa manusia yang terdesiminasikan oleh keadaan lingkungannya dengan cara-cara yang wajar sebagai manusia dengan segala kodrat yang melekat di dalamnya.
Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum  yang  diterapkan  kepada  semua  kasus  yang  menurut  peraturannya  harus diterapkan.⁵  Legalitas  secara  hukum  terhadap  peraturan  yang  diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan  dak adil jika penerapan dari peraturan itu  dak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.
⁴  Herman Bakir, Op.cit. , hlm. 177.
⁵  Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Norma f sebagai Ilmu Hukum Deskrip f- Empirik , terjemahan Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007, hlm. 15-16.

## PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
Makna  yang  disampaikan  oleh  Kelsen  merujuk  kepada  keadilan  yang meni kberatkan terhadap  ndakan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Ke ka ada kasus yang sama di tempat yang berbeda, maka penerapan ketentuan peraturannya  harus  sama.  Ar nya,  dak  memandang  siapa  yang  melakukan perbuatan  itu  dan  di  mana  perbuatan  itu  dilakukan.  Sehingga,  penekanan peraturan  dan  perbuatan  itu  menjadi  in   dari  prinsip  keadilan,  dengan  prinsip kesamaan dalam penegakan terhadap perbuatan yang sama  dak memunculkan sebuah paradigma yang salah terhadap masyarakat.
Konsep  yang  ada  di  dalam  masyarakat  saat  ini  merupakan  perbandingan terhadap  nilai-nilai  keadilan  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  menjadi  bahan ke dakadilan bagi pelaku yang sama, bahkan terhadap perbuatan yang  dak sama pula. Masyarakat menjadi pengawas dalam pelbagai konsep keadilan hukum yang diterapkan, sehingga ke ka ada  ndakan yang memberatkan dengan sanksi yang ringan maka dapat disimpulkan ada ke dakadilan dalam proses hukumnya. Begitu juga sebaliknya, ke ka perbuatan yang lebih ringan dikenakan hukuman yang lebih berat sedangkan perbuatan yang berat dikenakan sanksi yang lebih ringan, maka ke dakadilan semakin terlihat nyata.
Teori Lon Fuller dalam Dimya  dan Wardiono⁶ menekankan isi hukum posi f yang harus memenuhi delapan persyaratan moral tertentu, antara lain: Pertama, harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Hukum merupakan  konﬁgurasi  terhadap  keputusan-keputusan  yang  diambil  sebagai langkah  konkret  dalam  penerapannya  secara  adil  dan  bijaksana  sesuai  dengan aturan-aturan yang legal. Keputusan-keputusan itu bukan kebijakan yang diambil secara  bebas  dengan  otoritas  hukum  yang  dimiliki,  melainkan  kebijakan  yang mengikat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas otoritas dengan peraturan yang universal.  Oleh  karena  itu,  se ap  keputusan  yang  diambil  mempunyai  kekuatan hukum  yang  dak  dapat  diganggu  gugat  dan  bersifat  ﬁnal.  Dengan  prinsip memberikan kewenangan dan kebebasan terhadap hak dan kewajiban terhadap keputusan yang sudah inkracht. Kedua, aturan-aturan  yang  menjadi  pedoman  bagi  otoritas  dak  boleh dirahasiakan,  melainkan  harus  diumumkan.  Aturan  sebagai  pedoman  dalam melakukan  sebuah  ndakan  menjadi  hak  bersama  untuk  diketahui  dan disosialisasikan agar sekiranya dapat dipahami secara bersama untuk membentuk sebuah persepsi yang sama dengan pembangunan paradigma secara konsepsional dan  transparan  terhadap  peraturan  yang  ada,  sehingga  kekuatan  aturan  itu menekankan  penger an  yang  ke ka  dipahami  secara  otoma s  dak  akan
⁶  Khudzaifah  Dimya   dan  Kelik  Wardiono,  “Pola  Pemikiran  Hukum  Responsif;  Sebuah  Studi  Atas  Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 10, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 4-5.

## Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum
melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan  yang  ada.  Sanksi  dalam  aturan  itu mengikat  terhadap  perbuatan  pelanggarannya.  Oleh  karena  itu,  sudah  menjadi kewajiban otoritas untuk mempublikasikan aturan-aturan yang ada untuk diketahui dan  didiseminasi  sebagai  ketentuan  yang  harus  ditaa   secara  bersama  dengan menghindari segala bentuk pelanggaran aturan tersebut.
Ke ga, aturan-aturan  harus  dibuat  untuk  menjadi  pedoman  bagi  kegiatan- kegiatan  di  kemudian  hari.  Hukum  merupakan  aturan  yang  menjadi  pedoman dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  yang  berlaku  pada  saat  ini  dengan konsepsi  dak  berlaku  surut.  Ar nya,  bahwa  terhadap  se ap  perbuatan  yang dilakukan saat ini diberlakukan hukum yang sedang berlaku saat ini juga, dengan prinsip  pemberlakuan  secara  realis s  dan  proporsional.  Sebuah  perbuatan  yang sudah  dilakukan  pada  masa  yang  lalu,  dak  bisa  dijerat  dengan  peraturan  yang diberlakukan saat ini, sehingga indvidu tersebut  dak bisa dijerat secara hukum. Oleh karena itu, pada prinsipnya hukum itu berlaku pada saat diberlakukan dengan dak berlaku surut.
Keempat, hukum  harus  dibuat  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  dimenger oleh rakyat. Secara hierarki, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, memahami, dan  menger   tentang  aturan  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat.  Akan  tetapi, masyarakat  seringkali  menjadi  apa s  terhadap  aturan-aturan  yang  ada,  kecuali aturan-aturan  yang  berhubungan  secara  langsung.  Upaya  tersebut  pun  rupanya dak dilakukan secara proporsional, hanya informasi dari berbagai kalangan yang kurang valid kebenarannya,  sehingga  terkadang  memberikan  pemahaman  yang menyesatkan bagi masyarakat itu sendiri. Merupakan kewajiban pemerintah dalam melakukan sosialisasi keberadaan aturan-aturan itu dengan berbagai pendekatan kepada  masyarakat  untuk  diketahui  bersama  dan  ditaa   secara  utuh,  sehingga pelaksanaan  dari  hukum  itu  berjalan  sesuai  dengan  harapan  yang  diinginkan, masyarakat  sebagai  objek  dari  hukum  mempunyai  kesadaran  atas  aturan  yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pembuatan aturan dibuat seeﬁsien dan seefek f mungkin dan dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat sehingga aplikasinya mudah diimplementasikan.
Kelima, aturan-aturan  dak boleh bertentangan satu sama lain. Keberadaan aturan  dibuat  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  agar  tersistema sasi  dan terstruktur  dengan  baik  terhadap  segala  bentuk  ndakan  dalam  kehidupan masyarakat.  Hal  yang  merugikan  orang  lain  secara  universal  menjadi  ketentuan yang dilarang oleh aturan, begitupun sebaliknya. Ar nya, bahwa aturan itu dibuat untuk  kebaikan  bersama  dengan  pemahaman  dan  pelaksanaan  secara  bersama sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga aturan yang dibuat tersebut  dak bertentangan dengan kebiasaan sosial masyarakat dan aturan yang sudah berjalan. Aturan yang satu saling terintegrasi terhadap keberadaan yang
lainnya, sehingga keberadaan berbagai aturan tersebut dapat berjalan beriringan dan bersinergi sesuai dengan e ka dan nilai-nilai hukum yang ada.
Keenam, aturan-aturan  dak boleh menyaratkan perilaku di luar kemampuan pihak-pihak  yang  terikat  di  dalamnya.  Se ap  manusia  mempunyai  keterbatasan kemampuan  dalam  kehidupannya  sesuai  dengan  kodrat  dan  ﬁtrah  yang  telah dianugerahkan  oleh  Tuhan  dengan  berbagai  kekurangan  dan  keterbatasan  yang dimilikinya, tentunya manusia ber ndak dan taat sesuai dengan kemampuannya. Aturan  menjadi  sebuah  nilai  pembatas  dalam  kehidupan  manusia  antara  yang buruk  dan  yang  baik,  akan  tetapi  pembatasan  itu  harus  diiringi  oleh  saksi  yang mengiku nya.  Aturan  itu  harus  sesuai  dengan  nilai  e ka  kehidupan  masyarakat sesuai dengan keberadaan dan kemampuan yang dimilikinya,  dak memberatkan dan mengekang kehidupannya. Prinsip aturan adalah mengatur batas-batas yang dak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan dengan kaidah-kaidah dan nilai- nilai budaya masyarakat. Sehingga keberadaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan itu bersifat rela f  pula,  karena  antara  budaya  masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lainnya mepunyai ketentuan yang berbeda-beda.
Ketujuh, dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum menjadi peraturan yang mutlak  yang  harus  ditaa   oleh  se ap  orang,  siapa  yang  melanggar  harus  diberi sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hukum  mempunyai  nilai  legalitas formal  dengan  ketegasan  sanksi  yang  mengiku nya.  Seringkali  menjadi  sebuah problema ka ke ka hukum sudah  dak dijadikan alat untuk mengambil sikap yang adil  dalam  penerapannya.  Ketegasan  dalam  hukum  menjadi  keharusan  dan kewajiban bagi penegak hukum, karena para penegak hukum juga mempunyai kode e k  yang  mengatur  bagaimana  memperlakukan  dan  memutuskan  sesuatu  yang berkaitan dengan aturan yang dibuat. Seringkali ketegasan hukum hanya berlaku bagi kalangan orang-orang tertentu, begitu juga ke daktegasan hukum juga berlaku bagi  masyarakat  tertentu,  sehingga  keberadaan  hukum  menjadi  apa sme  bagi masyarakat  ke ka  hukum  bukan  lagi  menjadi  pintu  gerbang  keadilan  secara keseluruhan.
Kedelapan ,  harus  ada  konsistensi  antara  aturan-aturan  sebagaimana  yang diumumkan  dengan  pelaksanaan  kenyataannya.  Keputusan  akan  keberadaan aturan menjadi ﬁnal ke ka disepaka  bersama oleh pemerintah dan DPR dalam menentukan aturan yang akan dilaksanakan. Siapapun harus patuh dan taat atas putusan tersebut, termasuk para pembuat aturan itu sendiri. Konsistensi menjadi tanggung  jawab  pemerintah  dalam  menerapkannya,  dalam  hal  ini  adalah  para penegak hukum seper  kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan.
Kegagalan dalam penerapan hukum yang konsisten menjadi permasalahan bagi para penegak hukum, apalagi konsistensi itu diiku  oleh pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh para penegak hukum. Menjadi semakin tumpul keberadaan aturan  tersebut,  jika  para  oknum  pengambil  keputusan  dalam  konteks  hukum melanggar  aturan  itu  sendiri,  sehingga  keberlanjutan  aturannya  menjadi  kurang terarah dan mengubah pola pemikiran rakyat secara  dak langsung. Oleh karena itu,  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  akuntabel,  jujur,  adil,  dan  bijaksana untuk  mengawal  aturan-aturan  hukum  yang  ada  dengan  mengembalikan  fungsi hukum.
Hukum menjadi satu kesatuan dengan para penegak hukum yang  dak dapat dipisahkan  oleh  ruang  dan  waktu  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ke ka  hukum menjadi  aturan  yang  ditaa   bersama  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  maka penegak  hukum  mempunyai  dua  lapisan  aturan  yang  mengikat  dalam  dirinya, aturan yang mengatur hukum secara umum seper  aturan yang ditujukan kepada masyarakat  dan  aturan  yang  mengatur  terhadap  diri  para  penegak  hukum  itu sendiri yang dalam hal ini biasa disebut sebagai kode e k para penegak hukum. Moral dan e ka para penegak hukum memang menjadi mutlak dimilikinya dengan kejujuran,  keadilan  dan  kebijaksanaan  karakter  yang  harus  di ngkatkan  untuk mengatur sebuah aturan hukum dapat diimplemetasikan dengan baik. Sehingga segala bentuk aplikasi hukum dapat diterapkan secara maksimal dan profesional dalam rangka menata kehidupan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan taat akan aturan yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

## 1.  Penegakan Hukum di Indonesia
Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses peradilan, sekurang- kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat dirumuskan, pandangan Rawls dalam Ruman⁷ menjelaskan mengenai keadilan sebagai fairness . Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan praduga tak bersalah. Prinsip rasionalitas memberikan paradigma terhadap hukum secara baik dan benar yang mengatur individu untuk menaa  segala unsur dan konsep hukum yang ada dengan meninggalkan segala larangan sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri, secara rasional dan sadar. Peraturan sebagai langkah tatanan bagi individu yang berakal dan  bermoral  merupakan  ketentuan  sebagai  konsekuensi  dari  apa  yang  boleh dilakukan dan sesuatu yang  dak boleh dilakukan.
Bagi se ap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan  memberikan  dampak  posi f  kepada  para  individu  dengan reward secara moral,  yakni  kebaikan.  Orang  yang  taat  akan  hukum  dapat  menjadi  paradigma masyarakat secara perilaku, bahwa orang tersebut adalah orang yang baik. Begitu juga  sebaliknya  apabila  individu  melanggar  ketentuan  hukum,  maka  secara langsung ia akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Ke ka pelanggaran
⁷  Yus nus Suhardi Ruman, Op.cit. , hlm. 349-351.
itu  termasuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana,  maka  secara  otoma s  ada  sanksi pidana yang mengiku  perilakunya yang harus dipertanggungjawabkan.
Prinsip  konsistensi  menjelaskan  bahwa  konsistensi  dalam  hukum  menjadi kewajiban terhadap implementasi dan penerapan hukum secara adil dan bijaksana. Begitupun  sanksi  yang  mengiku nya  harus  berlaku  sama  sesuai  dengan  ngkat perilaku  hukumnya.  Perlakuan  yang  sama  dan  serupa  terhadap  se ap  individu mempunyai  korelasi  tersendiri  terhadap  peraturan  hukum  beserta  sanksinya, termasuk  didalamnya  prinsip-prinsip  yang  digunakan  untuk  menafsirkannya. Pengambilan keputusan peradilan dalam hukum merupakan otoritas dari penegak hukum untuk memutuskan dengan prinsip keadilan dan kebaikan bagi semua orang dengan  dak  menimbulkan  belenggu  problema ka,  sehingga  secara  prinsip keputusan itu berlaku konsisten dan baik.
Menurut prinsip publisitas, se ap pelanggaran mempunyai ketentuan dalam hukum yang berimplikasi terhadap prinsip penegakan hukum yang berlaku, dengan acuan bahwa  dak ada pelanggaran tanpa adanya hukum ( nulla crimen sine lege ) sebagai sumber dari sistem hukum. Hal ini diketahui secara sadar dan jelas bersifat umum dengan kebaikan-kebaikan yang di mbulkannya, serta  dak dipergunakan secara  semena-mena  dengan  merugikan  orang  lain.  Se ap  pelanggaran  hukum dihubungkan  dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  baku,  secara  detail  dan berkesinambungan,  untuk  memudahkan  individu  untuk  mengetahui  serta memberikan  hak  untuk  mengetahui  bahwa  ketentuannya  telah  sesuai  dengan konsepnya.
Ke ka  individu  menyadari  bahwa  perbuatannya  adalah  melanggar  hukum, maka secara sadar pula ia akan mengetahui realitas hukumnya untuk bertanggung jawab  atas  perbuatannya.  Publisitas  juga  mempunyai  dampak  posi f  terhadap pembelajaran hukum bagi se ap individu agar dapat dipelajari dan ditaa  bersama- sama dalam segala  ndakan dan perbuatan.
Menurut prinsip praduga tak bersalah, bahwa pelanggaran hukum merupakan konsekuensi dari perbuatan individu yang dilarang oleh hukum melalui berbagai konsepsi peraturan yang berlaku. Ke ka hukum mengatakan salah, maka secara prinsip  perbuatan  itu  adalah  salah  dan  merupakan  pelanggaran  yang  harus dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dari segala perbuatan yang dilakukan, yang mengarah  kepada  sebuah  sanksi  hukum,  akan  diproses  secara  hukum  sesuai dengan ketentuan dan tatanan hukumnya.
Hukum memberikan prinsip mengenai mana yang harus dilakukan dan mana yang  dak  boleh  dilakukan  dengan  ketentuan  itu.  Untuk  menentukan keterkaitannya  secara  tepat  dan  baik  untuk  memas kan  apakah  perlakuan  itu melanggar  atau  dak,  diperlukan  sebuah  pengujian  perbuatan  dengan  berbagai instrumen yang ada dalam keteraturan hukum itu sendiri. Minimal adanya dua saksi
terhadap  perbuatan  yang  dianggap  melanggar  hukum  tersebut  sudah  mampu memberikan  sanksi  hukum  kepada  individu  yang  melanggar.  Keteraturan  dalam pemutusan  terhadap  hukum,  mulai  dari  proses  penyelidikan,  penyidikan  hingga persidangan  dan  putusan  mempunyai  kode  e k  dan  tata  cara  pelaksanaannya untuk menentukan apakah  ndakan itu melanggar hukum secara nyata, ataukah hanya  terjadi  penyimpangan  dengan  dak  melanggar  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Keha -ha an  dalam  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  dalam  suatu perbuatan  mengarahkan  para  penegak  hukum  dan  semua  elemen  masyarakat untuk menerapkan prinsip praduga  dak bersalah terhadap tersangka. Hal tersebut merupakan  upaya  penyelarasan  dan  pemahaman  secara  riil  tentang  ndakan tersangka agar dapat diteli , ditelaah, dan kemudian disimpulkan menjadi sebuah keputusan dan kebijakan hukum mengenai bersalah atau  daknya tersangka, dapat ditahan atau  dak, boleh dibebaskan atau ditahan.
Penelaahan  Plato  dalam  konsep  keadilan  yang  diintegrasikan  ke  dalam  jiwa manusia secara luas dan tatanan sebuah negara, yaitu: (1) peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mampu memainkan fungsinya sebagai masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku, termasuk terhadap aset ekonomi pribadinya; (2) akal atau naluri menjadi tonggak utama keadilan yang harus diletakkan pada posisi ter nggi dengan pengendalian yang  sesuai  terhadap  ketentuan  yang  berlaku,  maka  keadilan  akan diimplementasikan  dengan  baik  mengalahkan  ke dakadilan;  (3)  elemen masyarakat  secara  terpadu  menjadi k  pencapaian  rasa  adil  dalam  kehidupan bermasyarakat  ke ka  akal  manusia  secara  rasional  beserta  prinsip-prinsip kemasyarakatan lainnya memandu secara bersamaan.⁸
Konsep  hukum  mengajarkan  manusia  untuk  berbuat  baik  dan  adil  dalam mengambil  keputusan,  terutama  di  pengadilan.  Sulis yono,⁹  mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan UU No. 48 Pasal 27 ayat (1): Pertama, hakim harus memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana. Se ap keputusan hakim bersifat mengikat dan ﬁnal, dalam ar an keputusan itu berlaku sejak ketok palu hakim memutuskan, sehingga segala hal yang diputuskan oleh hakim  dak dapat ditolak dan disanggah dengan berbagai ke dakpuasan dan berbagai persepsi yang muncul dalam keputusan itu.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keputusan yang berkualitas bagi perkara- perkara  yang  dijadikan  dasar  keputusan  hakim.  Tentunya,  hakim  yang  bijaksana
⁸  Herman Bakir, Loc.cit.
⁹  Adi Sulistyiono, “Menggapai Mu ara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 8, Nomor 2, September 2005, hlm. 164-165.
akan menghasilkan putusan yang adil dan berwibawa serta dapat diterima oleh individu  sesuai  dengan  peraturannya.  Dari  seorang  hakim  dibutuhkan  sebuah kebijaksanaan dalam penerapan hukum sebagai upaya mengambil keputusan yang akuntabel dan profesional dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijaksanaan  dak serta merta menjadi landasan utama atau tolok ukur bahwa hakim itu adil, akan tetapi keadilan itu tercermin dari bijaknya seorang hakim dalam memutuskan hukum.
Kedua, menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum. Ilmu pengetahuan  merupakan  suatu  bekal  seseorang  dalam  bekerja  dan  ber ndak sesuai  dengan  tujuan  dan  harapan  yang  diinginkan.  Begitupun  seorang  hakim dituntut untuk lebih cerdas dan inova f dalam memahami berbagai perkembangan ilmu hukum yang terintegrasi dengan keadaan zaman yang berlaku dinamis.
Sesuai  dengan  konsep  hukum,  bahwa  se ap  peraturan-peraturan  yang mengikat  dengan  hukum  itu  dak  berlaku  surut.  Keputusan  hakim  dalam menentukan  sikap  di  pengadilan  membutuhkan  pengetahuan  yang  luas  dalam pelbagai  per mbangan  antara  keberadaan  buk   dan  saksi  sebagai  upaya meningkatkan kualitas putusan yang adil berdasarkan prinsip hukum secara realis s dan agar dapat diterima secara universal.
Keputusan-keputusan  hakim  dak  serta  merta  sebuah  keputusan  yang mengandalkan keadaan saat ini, akan tetapi membutuhkan konsep pemikiran dan pelbagai  keilmuan  yang  terintegrasi  dengan  ketentuan  yang  ada  saat  ini  untuk menyesuaikan keberadaannya suatu perkara apakah sudah berada pada posisi yang tepat  kepada  tuntutan  yang  adaataukah  problema kanya  belum  diatur  dalam ketentuan  peraturannya.  Maka,  dibutuhkan  kejelian  dengan  sikap  yang  cerdas terhadap pemilihan referensi ilmu pengetahuan agar dapat memutuskan perkara secara bijaksana.
Ke ga, hakim  dak  boleh  membawa  logika  hukum  terlalu  jauh  sehingga menjadi  tawanan  undang-undang.  Rasionalitas  hukum  menjadi  pen ng  ke ka dibutuhkan  per mbangan  yang  memungkinkan  untuk  berlaku  adil  dalam keputusan  hukum.  Keseimbangan  antara  logika  dan  ketentuan  undang-undang yang mengatur diupayakan  dak menjadikan logika sebagai kekuatan penuh untuk memutuskan  perkara,  ar nya  keseimbangan  hukum  itu  harus  diklariﬁkasi  dan didesiminasi secara benar dan akurat karena hal itu akan menjadi tawanan undang- undang dalam mengambil keputusan.
Logika hukum melihat aspek rasionalitas dari perbuatan baik atau buruk secara norma  dan  nilai-nilai  moral.  Sementara  undang-undang  adalah  ketentuan  yang mengatur  bentuk  ndakan  dengan  batasan  sanksi-sanksi  yang  mengiku nya. Undang-undang  sebagai  pijakan  seorang  hakim  dalam  mengambil  keputusan dengan berbagai konsepsi hukum dan perkembangan ilmu hukum yang dianalisis
secara cerdas dan bijak, termasuk menggunakan nalar rasionalitas untuk melihat konteks kekinian. Penerapan sistem pemerintahan yang demokra s menjadi bagian yang  dak dapat terpisahkan oleh naluri seorang hakim sebagai upaya rekonstruksi hukum menjadi lebih baik.
Keempat, hakim  harus  memahami  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat. Pemikiran  manusia  dak  harus  sama  sejalan  antara  persepsi  yang  satu  dengan persepsi yang lain, maka konsep kemasyarakatan sebagai budaya lokal dengan nilai- nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat dapat menjadi per mbangan hakim. Ketentuan undang-undang  dak secara merata berlaku sama terhadap masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam konteks  ndakan dan perbuatan yang bersifat dinamis dan abstrak. Hukum dibentuk salah satunya dengan melihat aspek budaya yang melekat dalam diri kelompok masyarakat yang bersifat  dak merugikan satu sama lainnya.
Nilai-nilai budaya mempunyai makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat sebagai ideologi stra ﬁkasi sosial kemasyarakatan dalam membentuk komponen- komponen kehidupan masyarakat itu sendiri. Ketentuan hakim dalam memutuskan perkara  merupakan  per mbangan  dari  aspek  budaya  dan  nilai  kehidupan masyarakat yang ada. Tidak serta merta sesuatu yang dianggap dilarang oleh hukum menjadi mutlak untuk disalahkan, karena dalam kehidupan masyarakat ada nilai yang kadangkala  dak dipahami secara logis. Per mbangan-per mbangan itulah yang menjadi salah satu bagian dalam pengambilan keputusan.
Kelima, hakim  dak  sekedar  memeriksa  masalah  yang  dihadapi,  tapi  juga berkewajiban  untuk  mengetahui  keadaan  sekitar  masalah  yang  bersangkutan. Kehidupan masyarakat demokrasi menuntut sebuah kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat  dengan  segala  ungkapan  dan  ekspresi  yang  diargumentasikan secara terbuka dan bebas. Begitu juga dengan konsep hukum dalam era demokrasi yang  menuntut  hakim  untuk  mengetahui  keberadaan  masyarakat  yang  ada didalamnya dengan permasalahan yang dihadapi dan delik yang dilakukan sebagai konsepsi penguatan keputusan yang akan diambil, dengan saksi-saksi yang ada di sekitar  masyarakat  itu  sendiri.  Permasalahan  sebagai  kunci  pelanggaran  hukum yang  dilakukan  bukan  semata-mata  fokus  utama,  akan  tetapi  ruang  lingkup kemasyarakatan  dalam  problema ka  itu  juga  perlu  dipandang  sebagai per mbangan hukum.
Keenam, hakim  dalam  memutus  perkara  harus  secara  proposional memperha kan keadilan, kepas an hukum, dan kemanfaatan. Keputusan hakim menjadi k  akhir  keberadaan  sanksi  dari  sebuah  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  sesuai  dengan  ngkat  pelanggaran  yang  dilakukan  untuk  diputuskan dengan kepas an hukum yang melekat dalam undang-undang yang mengaturnya, serta  dengan  asas  kemanfaatan  bagi  putusan  hakim  terhadap  keputusan  yang sudah diambil.
Asas keadilan menjadi sangat pen ng bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara dengan berbagai per mbangan, misalnya sanksi,  ngkat perbuatan yang dilakukan,  nilai  dan  norma  yang  ada  di  dalam  masyarakat,  dan  alat  buk   di pengadilan.  Hal  tersebut  berorientasi  terhadap  asas  kepas an  hukum  secara konsisten dan akuntabel serta asas kemanfaatan yang akan diperoleh melalui sanksi yang  diberlakukan  dengan  konsep  mendidik  dan  mengarahkan  kepada  sesuatu yang  baik  sebagai  efek  jera  atas  perbuatan  yang  dilakukan,  dengan  prinsip membentuk pelanggar menjadi orang yang lebih baik. Ar nya, bahwa sanksi yang diberikan  kepada  seseorang  sifatnya  adalah  membina  perilaku  yang  dak  baik menjadi baik dengan berbagai pemberdayaan yang diberikan di dalamnya dengan harapan  dak  mengulangi  perbuatannya  dan  menaa   segala  ketentuan  hukum yang ada.
Konsep  hukum  dibangun  dan  dibuat  oleh  sistem  poli k  yang  berlaku. Keberadaan hukum ditentukan oleh keberadaan perpoli kan. Ar nya hukum itu dibuat  oleh  poli si  yang notabene berperan  sebagai  aspirasi  rakyat  yang mempunyai  kapasitas  dalam  menentukan  dan  mengatur  tatanan  rakyat  dengan harapan  konsepsi  kehidupan  masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Pengaturan  di  sini meni kberatkan  kepada  kepen ngan  rakyat  secara  umum  dengan  prinsip  pilar kebangsaan yang melipu  UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta norma-norma  yang  ada  dalam  budaya  lokal  kemasyarakatan  sebagai  acuan dibentuknya  aturan  hukum  yang  akan  ditetapkan  melalui  kebijakan  bersama dengan pemerintah.
Perkembangan  paradigma  hukum  semakin  nggi  dalam  konteks  negara demokrasi  dengan  ngkat  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  kompleks  dan terbuka. Nilai-nilai hukum menjadi tumpuan utama dalam komposisi demokra sasi sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga dibutuhkan pola-pola penegakan hukum  yang  menuntut  kebutuhan  hukum  saat  ini  sebagai  sandaran  terhadap paradigma yang berkembang. Sebagai negara hukum yang menganut sistem negara demokrasi, tentunya berbagai elemen pokok kebebasan menuntut prinsip hukum untuk  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  ada  dengan  dak menghilangkan  nilai-nilai  substan f  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini  pen ng  sebagai perlakuan  yang  adil  terhadap  masyarakat  demokrasi  dengan  transparansi  yang menjadi tonggak keterbukaan hukum. Tentunya hal itu juga dilihat dari asas-asas hukum  yang  diharapkan  secara  bersama,  asas  keadilan,  kebaikan,  dan kemanfaatan.
Nurrachman  memberikan  konsep  keadilan  yang  selalu  disandingkan  dengan rumusan-rumusan konsep hukum dalam ilmu hukum yang sesuai dengan zaman, berbagai perubahan, dan paradigma yang ada di masyarakat. Hakikatnya, keadilan adalah bentuk kata sifat dari se ap individu. Dalam konsepnya, keadilan itu berasal
dari kata adil yang berar   dak berat sebelah atau  dak pilih kasih sesuai dengan kebutuhan  dan  kesetaraan.  Keadilan  merupakan  suatu  konsep  yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan ( jus ce or fair treatment ).¹⁰ Sementara  itu,  Huijber  mengungkapkan  bahwa  secara  historis  keberadaan hukum dan keadilan bermula dari pemikiran hukum yang menuju kepada suatu aturan  yang  dicita-citakan  dengan  berbagai  rancangan  di  negara  Eropa  dalam bentuk undang-undang, hanya saja hal itu  dak pernah terwujud secara utuh. Oleh karena adanya sebuah dikotomi, maka muncul dua is lah hukum itu sendiri, yaitu: (1) hukum dalam ar  keadilan ( ius a ) atau ius / recht yang berasal dari kata regere yang mempunyai ar  memimpin. Keadilan di sini merupakan penanda bagi suatu hukum  tentang  peraturan-peraturan  yang  ada  di  masyarakat  sesuai  dengan harapan  dan  cita-cita  bersama  untuk  menata  kehidupan  masyarakat  yang  lebih baik; dan (2) hukum dalam ar  undang-undang atau lex atau wet . Undang-undang sebagai sarana dalam penegakan hukum secara tertulis dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum sebagai perwujudan dari konsep ius a. ¹¹ Se ardja  mengungkapkan  bahwa  Aristoteles  dalam  Susilo,¹²  mempunyai pandangan dan pemikiran yang berbeda tentang makna keadilan secara distribu f, yakni: Pertama, keadilan  dalam  segi-segi  tertentu  dalam  kehidupan  manusia, antara lain: (1) mengatur hubungan baik antar manusia. Kebaikan dalam kehidupan manusia mempunyai ar  adil jika dilakukan dengan baik antara manusia yang satu dengan  manusia  yang  lain  dalam  segala  kehidupannya.  Sebuah  keadilan  akan tercipta dari interaksi manusia secara utuh jika hal itu memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya; dan (2) keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim. Kehidupan  manusia  ditentukan  oleh  kehidupan  orang  lain  disekelilingnya  yang dilakukan melalui keseimbangan dalam kepen ngan dan kebutuhannya. Manusia dak boleh memen ngkan dirinya sendiri dengan melupakan kepen ngan orang lain di sekitarnya.
Kedua, pembagian  keadilan  secara  garis  besar,  antara  lain:  (1)  keadilan distribu f,  ar nya  bahwa  dalam  kehidupan  masyarakat  diatur  antara  hubungan yang saling berkaitan antara masyarakat dengan para anggota masyarakat yang lain dengan  mewajibkan  pemerintah  untuk  memberikan  hak  kepada  para  anggota masyarakat;  (2)  keadilan  komuta f,  mengatur  hubungan  antar  para  anggota masyarakat  yang  satu  dan  anggota  yang  lain.  Pengaturan  hubungan  anggota masyarakat  terhadap  anggota  yang  lain  dengan  ketentuan  yang  dicita-citakan bersama dengan mewajibkan se ap orang untuk ber ndak sesuai dengan hukum
¹⁰  Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Persfek f Hermeniu ka Hukum: Suatu Alterna f Solusi  Terhadap  Problema ka  Penegakan  Hukum  di  Indonesia”, Jurnal  Persfek f ,  Volume  XVI,  Nomor  4, September 2011, hlm. 217.
¹¹ Ibid.
¹² Ibid. , hlm. 219.
alam dan/atau perjanjian yang telah disepaka  bersama. Hal ini berkenaan dengan milik pribadi dan kepen ngan pribadi.
Dijelaskan bahwa sesuatu yang menjadi milik anggota masyarakat dilakukan sesuai  dengan  asas  kemanfaatan  bagi  dirinya  sendiri  untuk  kepen ngan  sendiri dengan  dak  merugikan  orang  lain  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sehingga, dalam  hal  ini  dak  ada  anggota  masyarakat  yang  dirugikan  oleh  aturan  yang berkaitan dengan hak individu atau anggota masyarakat itu sendiri, berdasarkan kepen ngan masing-masing.
Ke ga, keadilan yang menyangkut keter ban umum, yaitu: (1) keadilan legal yang  mengatur  lembaga  legisla f  sebagai  aspirator  masyarakat  dalam  prinisip kewenangan dan kewajibannya sebagai legislator dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat secara umum, sesuai dengan kepen ngan dan  kebutuhan  yang  diharapkan  dengan  tujuan  kesejahteraan  dan  keadilan bersama.  Sementara,  dilain  pihak  masyarakat  diwajibkan  untuk  patuh  terhadap undang-undang yang sudah dibuat dengan  dak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan menjalani segala bentuk kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan  yang  berlaku;  dan  (2)  keadilan  sosial  yang  mengatur hubungan  antara  majikan  dan  buruh.  Pengaturan  terhadap  penguasa  dan  yang dikuasai terkait hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjalin keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

## 2.  Negara Hukum dan Hukum Negara dalam Perspek f Demokrasi
Negara dari segala konsepsi dan fungsi serta sistemnya berasal dari bahasa La n yaitu  ‘ lo  stato ’  yang  mempunyai  ar ,  antara  lain:  keseluruhan  jabatan  tetap, pejabat-pejabat dalam jabatannya, penguasa dan pengikutnya, serta wilayah yang dikuasai.  Iver  mengungkapkan  bahwa  makna  negara  menjadi  perbincangan kontroversi para ahli. Kontroversi tersebut antara lain memandang negara sebagai struktur  kelas  yang  menguasai  kelas  lain,  ada  pula  yang  menyebutkan  negara dideﬁnisikan sebagai suatu sistem kekuasaan dan sistem kesejahteraan. Ada juga mengatakan  negara  merupakan  suatu  konstruksi  hukum,  kemudian  ada  yang beranggapan  bahwa  negara  sama  dengan  bangsa,  sedangkan  yang  lainnya mengatakan bahwa negara iden k dengan nasionalitas atau kebangsaan.¹³
Socrates  memberikan  gambaran  tentang  makna  negara,  yaitu  susunan  yang obyek f  berdasarkan  kepada  sifat  hakikat  manusia.  Oleh  karena  itu,  negara bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang obyek f yang memuat keadilan bagi umum dan  dak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara  yang  bergan -gan .¹⁴  Negara  bukanlah  suatu  organisasi  yang  hanya
¹³ I Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan , Malang: Setara Press, 2012, hlm. 19.
¹⁴ Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 35.

## Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum
memen ngkan kehidupan organisasinya, akan tetapi salah satu tugas dari suatu negara  adalah  untuk  membentuk,  menjalani,  dan  memberikan  rasa  keadilan kepada se ap masyarakat dengan prinsip pelayanan bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan  negara  terhadap  kebutuhan  dan  harapan  secara  bersama,  dengan kedaulatan  penuh  yang  ditumpukan  kepada  masyarakat  secara  umum. Penyelenggara negara merupakan penguasa dari pemilik negara seutuhnya, yaitu rakyat  dengan  segala  kedaulatan  yang  melekat  menjadi  sebuah  implikasi  yang mewajibkan para pejabat publik untuk memaksimalkan peran jabatan yang dimiliki terhadap kepen ngan rakyat.
Hakikat negara adalah suatu konsep pemikiran yang melekat secara substan f dalam diri negara itu sendiri yang didalamnya terdapat ketentuan dan elemen dasar dari  negara  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh.  Atmadja,¹⁵  menambahkan  bahwa dalam teori hakikat negara terdapat beberapa komponen yang melekat. Pertama, teori sosiologi. Ketentuan negara dalam teori ini dipandang sebagai suatu ins tusi atau lembaga negara yang mengatur, mengurusi, melayani, dan menyelenggarakan seluruh  kepen ngan  masyarakatnya  secara  penuh  dan  bertanggung  jawab. Keberadaan  negara  akan  tetap  eksis  dengan  pola  sta s  yang  dibangun  serta terintegrasi  dengan  berbagai  keadaan  dan  situasi  serta  kondisi  zaman  atau perubahan,  sehingga  kekokohan  negara  akan  tetap  terjaga  dari  segala  bentuk perubahan-perubahan yang ada.
Kedua, teori  organis.  Organisasi  negara  dipandang  sebagai  suatu  sistem pertumbuhan dalam konsep organ tubuh manusia, membutuhkan asupan energi dengan  segala  sistem  pertumbuhan  yang  ada  serta  dengan  fungsi  sistem  yang berlaku  pada  se ap  organisasi  negara.  Negara  membutuhkan  ruang  gerak  dan hidup seper  kehidupan manusia, lahir, hidup, berkembang, dan kemudian ma sesuai dengan umur dari negara itu sendiri.
Ke ga, teori ikatan golongan. Antar golongan masyarakat mempunyai peran dan  tanggung  jawab  bersama  dalam  tujuan  kesejateraan  bersama.  Tolong- menolong antara sesama merupakan bentuk dari sosiologi kemasyarakatan yang mempunyai dampak kehidupan sosial yang lebih baik. Negara menjamin kehidupan golongan masyarakat secara undang-undang dengan mengikatkan kepada peran dan fungsinya sebagai masyarakat yang utuh.
Demokrasi mengharapkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan lebih baik dalam  kerangka  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Bentuk  negara  demokrasi menuntut  keberadaan  hukum  negara  mampu  ditransformasikan  ke  dalam kehidupan  yang  demokra s  pula  sesuai  dengan  perkembangan  sosial kemasyarakatan, akan tetapi  dak menghilangkan nilai-nilai moral yang melekat dalam diri ideologi negara itu sendiri.
¹⁵ I Dewa Gede Atmadja, Op.cit. , hlm. 41-46.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  demokra s,  menganut  kedaulatan rakyat  sekaligus  kedaulatan  hukum.  Segala  bentuk  ndakan  warga  negara  yang didalamnya juga terdapat penyelenggara negara mempunyai ketentuan yang sama didalam hukum negara, dengan  dak membedakan status dan sosialnya, sehingga keadilan dan kedaulatan hukum dapat dirasakan secara bersama serta kedaulatan rakyat tercipta dengan baik yang mengarah kepada kesejajaran dihadapan hukum. Konsep negara hukum adalah hierarki tatanan norma yang bermuara kepada UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan norma kemasyarakatan sebagai  acuan  kons tusi.  Begitu  juga  terhadap  pelaksanaan  dari  negara  hukum yang  demokra s  harus  bersumber  dari  UUD  1945,  sehingga  dapat  diterapkan dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara ( check and balance system ).¹⁶ Anggriani,¹⁷  menjelaskan  bahwa  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  serta bermasyarakat harus didasarkan atas hukum seper  yang diku p dalam UUD 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan saja. Oleh karena itu, secara prinsip hukum mempunyai posisi yang paling  nggi dalam kehidupan negara atas rakyatnya yang mengatur  segala  bentuk  kehidupan  dengan  tatanan  yang  diharapkan  dapat menjaga  stabilitas  masyarakat  dengan  pengendalian-pengendalian  yang  ada  di dalamnya. Sehingga, memungkinkan masyarakat untuk menaa  segala aturan yang diberlakukan dengan prinsip keadilan yang secara penuh diterima oleh masyarakat dengan  dak ada diskriminasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
Seper   yang  disampaikan  oleh  Curson,  bahwa  negara  merupakan  sebuah ikh ar  yang  akan  membawa  orang  pada  suatu  tujuan,  yakni  menuju  pada keadilan.¹⁸ Keadilan akan berada pada k puncak pencapaian secara substan f, jika peran dan fungsi masyarakat diaplikasikan secara rasional dan bersama-sama mengendalikan proses kehidupan dengan kontrol-kontrol yang memuat eksistensi keadilan  kedalam  jiwa  se ap  individu,  yang  didalamnya  terdapat  aset-aset  yang dimiliki  oleh  mereka  sendiri.  Lebih  lanjut  Anggriani¹⁹  mengungkapkan,  bahwa penger an negara hukum itu adalah: (1) negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya; (2) menghorma  dan melindungi hak- hak  kemanusiaan;  (3)  adanya  suatu  mekanisme  kelembagaan  negara  yang demokra s; (4) adanya suatu sistem hukum; dan (5) adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.
¹⁶ Martha  Pigome,  “Implementasi  Prinsip  Demokrasi  dan  Nomokrasi  dalam  Struktru  Ketatanegaraan  RI  Pasca Amandemen UUD 1945”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 11, Nomor 2, Mei 2011, hlm. 336. ¹⁷  Jum Anggriani, Op.cit. , hlm. 37. ¹⁸ Herman Bakir, Op.cit. , hlm. 178. ¹⁹ Jum Anggriani, Op.cit. , hlm. 38.

## Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum
Keberadaan  suatu  negara  hukum  memungkinkan  untuk  memberikan  rasa keadilan  kepada  masyarakatnya  secara  universal  dengan  prinsip-prinsip  hukum demokrasi,  sehingga  keberadaan  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  secara  otoma s  memberikan  konsepsi  pembelajaran  dan  pendidikan terhadap  ketaatan  hukum  yang  diharapkan  karena  adanya  suatu  hukum.  Tanpa adanya  kesadaran  dan  pengetahuan  tentang  hukum  yang  dimaksud  oleh masyarakatnya secara  dak langsung akan membebani negara itu sendiri sebagai penyelenggara  negara  terhadap  hukum  dan  masyarakat  sebagai  pihak  yang seharusnya  taat  terhadap  hukum.  Mekanisme  kelembagaan  negara  hukum  juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ke dakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghorma  terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal  itu  menjadi  satu  kesatuan  dalam  sistem  hukum  dengan  otoritas  penegak hukum. Lembaga kehakiman yang secara bebas dan taat akan asas keadilan untuk memberikan  pengendalian  terhadap  keberadaan  hukum  negara  sebagai  negara hukum.

## C.  Kesimpulan
Konsep  hukum  memberikan  implikasi  terhadap  tatanan  kehidupan  masyarakat sebagai  warga  negara,  terutama  dalam  negara  demokrasi  yang  menjunjung kebebasan  berekspresi  dan  berkreasi  guna  membentuk  negara  yang  baik  dan modern.  Demokra sasi  negara  ditentukan  oleh  keberadaan  prinsip  keadilan didalamnya, sehingga negara yang demokra s menjadi paradigma umum. Ke ka demokrasi  dikaitkan  dengan  keadilan,  bukan  semata-mata  adil  dalam  kaitannya tatanan peraturan hukum yang mengikat, akan tetapi adil dalam penggalan jiwa penegak  keadilan  dan  jiwa-jiwa  manusia  secara  individu  yang  dituntut  untuk berlaku  adil.  Minimal  keadilan  dibentuk  dari  dalam  lingkungan  masyarakat  itu sendiri dengan asas-asas ekonomi yang dimiliki.
Hukum  yang  adil  sudah  menjadi  tuntutan  sistem  negara  yang  demokra s. Walaupun dipersepsikan bahwa hukum adalah produk poli k yang menjadi sumber dari  segala  sumber  penyelenggraan  negara,  akan  tetapi  keberlakuan  hukum bersifat  universal  dan  berlaku  kepada  siapa  saja,  tak  terkecuali  kepada  para penegak  hukum  termasuk  para  pembuat  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  dan  lembaga  legisla f  sebagai  representasi  dari  negara  demokrasi seper  Indonesia.
Negara Indonesia sebagai negara yang demokra s dengan konsensus hukum yang  ada,  mengantarkan  tatanan  hukum  yang  lebih  ﬂeksibel  dan  dinamis,  serta penegakan  secara  demokra s  terhadap  persepsi  bahwa  se ap  warga  negara Indonesia mempunyai hak kons tusi dalam peraturan perundang-undang sebagai pemegang  kekuasaan  penuh  negara.  Secara  teore s  penegakan  hukum  di
Indonesia  masih  memiliki k  lemah  dalam  penerapannya.  Dengan  berbagai konsepsi  yang  ada  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  para  penegak  hukum  dan masyarakat secara umum dalam tataran aturan yang diberlakukan menjadi sedikit apa s  dengan  ngkat  kepercayaan  yang  semakin  luntur  dan  keyakinan  yang semakin pesimis terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Demokra sasi negara menuntut perlakuan hukum untuk berlaku adil seadil- adilnya, karena negara demokrasi memberikan ruang yang sangat luas bagi se ap warga negara untuk menuntut keadilan kepada para penegak hukum. Konsekuensi yang  dihadapi  adalah  kewajiban  bersama  untuk  memberikan  kontribusi  nyata terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia,  dengan  pemikiran  dan  substansi  dari kondisi  lingkungan  bangsa  Indonesia  untuk  lebih  baik  dan  adil.  Keadilan  dalam konteks hukum negara Indonesia menjadi harapan bersama sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

## Da ar Pustaka Buku
I  Dewa  Gede  Atmadja, Ilmu  Negara:  Sejarah,  Konsep  Negara  dan  Kajian Kenegaraan , Setara Press, Malang, 2012. Herman Bakir, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan , Reﬁka Aditama, Bandung, 2007. Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. Kelsen, Hans, Teori Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Norma f Sebagai Ilmu  Hukum  Deskrip f-Empiris ,  ter.  Somardi,  Bee  Media  Indonesia,  Jakarta, 2007.

## Dokumen Lain
Adi  Sulistyiono,  “Menggapai  Mu ara  Keadilan:  Membangun  Pengadilan  yang Independen dengan Paradigma Moral, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 8, Nomor 2,
September 2005.
Agus  Budi  Susilo,  “Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Persfek f Hermeniu ka  Hukum:  Suatu  Alterna f  Solusi  Terhadap  Problema ka Penegakan  Hukum  di  Indonesia”, Jurnal  Persfek f ,  Volume  XVI,  Nomor  4,
September 2011.
Khudzaifah Dimya  dan Kelik Wardiono, “Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum ,
Volume 10, Nomor 1, Maret 2007.
Pigome, Martha, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan  RI  Pasca  Amandemen  UUD  1945”, Junal  Dinamika  Hukum , Volume 11, Nomor 2, Mei 2011.
Wayan  Resmini,  “Peranan  Filsafat  Hukum  dalam  Pembentukan  Hukum  di Indonesia”, GaneÇcSwara, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013.
Yus nus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”,
Humaniora , Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012.