SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Penanggung Jawab Sumardi Efendi, M.Ag (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Editor In Chief M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## Editor
Husamuddin MZ, MA (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Ida Rahma, MH (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Asy’ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I (IAIN Kediri)
Sufrizal, M.Sh (IAIN Langsa)
Layout Muflihatul Fauza, ME (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal ............................................................................................. 1 -14
Pre  –  Trial  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk  Perlindungan
Hak-Hak Tersangka Iskandar ............................................................................................................... 15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo ...................................................................... 29-41
Wakaf  Benda  Tidak  Bergerak  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz ......................................................................... 42 -53
Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bumi  Sari  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia .............................................................................................. 54 -67
Penanganan  Tindak  Pidana  Khalwat  Di  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami ..................................................................................................... 68 -81

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin

## Mohammad Haikal
STAI Al Washliyah Banda Aceh, Aceh, Indonesia Email: mh@stai-alwashliyahbna.ac.id

## ABSTRAK
Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat. Hal ini dapat kita rasakan dalam transaksi  jual  beli  melalui e-commerce ,  sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk berbisnis lebih cepat, aman dan rahasia. Sudah ada teknologi bernama Bitcoin yang dianggap  sebagai  mata  uang  digital. Bitcoin mewakili  sistem  moneter  dunia  yang benar-benar  terkait dengan kekuatan  penawaran  dan  permintaan  serta independen dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif kepustakaan  ( library  search ).  Penelitian ini bersifat  indikatif,  yaitu.  itu  mengevaluasi  dan  menjelaskan  penentuan  hukum apakah penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi jual beli diizinkan atau tidak.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi.  Analisis  penelitian ini menggunakan  analisis  deduktif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik transaksi jual beli dengan dengan Bitcoin baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhat,  dan  sesuatu  yang  syubhat  itu  hendaklah  ditinggalkan,  karena  tidak membawa  manfaat  sekaligus  yang  menjadi  tujuan  daripada  syari’at  Islam  yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

## Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Bitcoin

## Pendahuluan
Uang adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ada yang berpendapat bahwa uang adalah urat nadi ekonomi karena mekanisme ekonomi pada masyarakat modern  saat  ini  didasarkan  pada  kegiatan  ekonomi  seperti  jual  beli,  sewa,  ekspor- impor, dll, yang kesemuanya membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk mencapai apapun tujuan (Luqman Nurhisam, 2020). Teknologi yang terus berkembang dapat memengaruhi  bentuk  sistem  pembayaran  keuangan,  memengaruhi  kehidupan masyarakat  saat  ini.  Saat  ini  masyarakat  lebih  memilih  menggunakan  sistem pembayaran  elektronik  daripada  sistem  pembayaran  tunai  karena  pembayaran elektronik  yang  ditawarkan  mudah.  Melihat  fenomena  masyarakat  saat  ini  yang semakin  memilih  menggunakan  sistem  pembayaran  elektronik  untuk  transaksi pembayaran,  tidak  lepas  dari  perkembangan  praktik  belanja  dan  penjualan  online
yang  menjadi  trend  gaya  hidup  masyarakat  saat  ini  (Muhammad  Hery  Ardiyanto dan Nani Feliyani, 2022).
Praktek  jual  beli  dengan  menawarkan  barang  melalui  media  televisi,  website dan toko online merupakan salah satu bentuk kemudahan yang ditawarkan penjual kepada konsumen untuk mencari dan memilih kebutuhannya (Fauzan Hidayatullah. dkk,  2022).  Ini  semacam  fenomena  baru  yang  melatarbelakangi  kehidupan masyarakat  di  kota-kota  besar  akibat  tekanan  waktu,  karir  dan  pekerjaan,  banyak dari mereka tidak lagi punya waktu untuk berbelanja (Agus Wismo Widodo, 2020). Hal  ini  dikarenakan  pertimbangan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  berbelanja, sehingga  lebih  banyak  mendapatkan  penghasilan  jika  digunakan  untuk  bekerja. Pada  saat  yang  sama,  penduduk  desa  (yang  memiliki  kesempatan  untuk menggunakan  layanan  listrik  dan  telepon)  yang  mampu  membeli  produk  ini  lebih terpengaruh  oleh  jenis  konsumsinya.  Selain  aspek-aspek  tersebut,  masih  banyak alasan lain seperti waktu belanja yang lama atau kemacetan lalu lintas dan lain-lain.
Bitcoin adalah  jaringan  pembayaran  berdasarkan  teknologi peer-to-peer dan bersifat open source , setiap transaksi Bitcoin dicatat dalam basis data jaringan Bitcoin . (Yusra  Fadhillah.  dkk,  2022).  Dalam  transaksi Bitcoin ,  pembeli  dan  penjual  secara otomatis  masuk  ke  dalam  jaringan  database Bitcoin .  Sebagai  fenomena  era  digital, kita memiliki akses ke berbagai layanan dan fasilitas yang memungkinkan pengguna Internet  untuk  membeli  barang  dari  toko  online  seperti  Shopee.com, BukaLapak.com,  Olx.co.id  dan  Lazada.co.id  dan  berbagai  e-site  -  bisnis  lainnya (Romindo  Romindo,  2019).  Pada  umumnya  dalam  transaksijual  beli onlinedimudahkan  dalam  melakukan  transaksi  pembayaran,  melalui  internet banking,  mobile  bankingatau  dengan  kartu  kredit.  Namun,  dengan Bitcoin sebagai mata  uang  digital,  orang  dapat  melakukan  transaksi  dengan  lebih  mudah dibandingkan dengan model pembayaran yang dijelaskan di atas.
Ada  sisi  baik  dan  buruk  tentang Bitcoin di  Indonesia  akhir-akhir  ini  karena Bitcoin telah  gagal  dalam  beberapa  bagian  dan  kriteria  sebagai  mata  uang  yang berlaku  di  Indonesia.  Seperti  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang Pasal  1  ayat  1  disebutkan  bahwa:  mata  uang  adalah  uang  yang  dikeluarkan  oleh Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  rupiah. Bitcoin sendiri  bukanlah  mata  uang  yang  dikeluarkan  pemerintah,  melainkan Bitcoin dikeluarkan  melalui  sistem  enkripsi  jaringan  komputer.  Juga,  ayat  6  dan  7  Pasal  1 menyatakan  bahwa  bahan  baku  yang  digunakan  sebagai  uang  adalah  kertas  dan logam. Bitcoin sendiri tidak berbentuk koin, kertas, perak atau emas, Bitcoin hanyalah sebuah  mata  uang  digital  yang  dikendalikan  oleh  perangkat  lunak  jaringan komputer  (Aisyah  Ayu  Musyafah,  2020).  Artikel  berita  online  juga  melaporkan bahwa  Bank  Indonesia,  sesuai  dengan  Keputusan  No.  16/6/Dkom/2014, memutuskan  bahwa Bitcoin dan  mata  uang  virtual  lainnya  bukan  mata  uang  atau alat  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.  Masyarakat  disarankan  untuk  berhati-hati
dengan Bitcoin dan  mata  uang  virtual  lainnya.  Semua  risiko  yang  terkait  dengan kepemilikan atau penggunaan Bitcoin adalah tanggung jawab pemilik atau pengguna Bitcoin dan mata uang virtual lainnya (Bank Indonesia, 2014).
Dalam  transaksi  tradisional,  barter  pada  awalnya  merupakan  sistem perdagangan yang berfungsi sebagai pertukaran sebelum uang ada. Ekonomi barter adalah sistem transaksi di mana barang ditukar dengan barang, karena uang belum ditemukan  (Sahrani  Sahrani,  2021).  Pada  dasarnya,  setiap  barang  berfungsi  seperti uang.  Setelah  agen  ekonomi  menemukan  uang,  mereka  setuju  bahwa  uang  adalah alat  tukar  dalam  ekonomi  global.  Al-Ghazali  menyebutkan  hal  ini  sebagaimana dikutip Ahmad Dimyati dalam bukunya (Ahmad Dimyati, 2008).
Ada  beberapa  teori  tentang  asal  usul  uang  dalam  ilmu  ekonomi  tradisional, antara lain Davanzati dan Montanri yang berpendapat bahwa manusia membentuk uang  berdasarkan  kesepakatan  atau  kesepakatan  (Sandra  Wijaya,  2018).  Teori  ini didasarkan pada kesadaran bahwa barang dan jasa merupakan hal yang berlawanan dalam kehidupan ekonomi, sehingga diperlukan perantara untuk kebutuhan barang dan jasa tersebut (Bonaraja Purba. dkk, 2020).
Sejarah  Uang  dalam  Islam  Uang  adalah  sesuatu  yang  diambil  dari  peradaban Romawi dan Persia. Namun, dalam Al-Qur'an dan Hadits, mata uang hanya terdiri dari  dinar  dan  dirham,  dengan  dinar  terbuat  dari  emas  dan  dirham  terbuat  dari perak (Mohammad Haikal, 2020). Koin yang terbuat dari emas dan perak berfungsi sebagai harta dan simbol kekayaan yang disimpan, tetapi Al-Quran dan Hadis tidak secara khusus mengatur penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang. Q.S. At- Taubah (9) : 34 :
يِذَّلا  اَهُّيَاٰۤ ي َن وُنَم ا ا َّنِا ا ًريِثَك َنِ م ِراَبحَلاا ِناَبه ُّرلا َو َنوُلُكاَيَل َلا َومَا ِساَّنلا ِلِطاَبلاِب َنوُّدُصَي َو نَع ِليِبَس ِٰاللّ َنيِذَّلا َو َنو ُزِنكَي َبَهَّذلا َةَّضِفلا َو َلا َو َنوُقِفنُي ىِف اَه ِليِبَس ِٰاللّ مُهرِ شَبَف باَذَعِب ميِلَا
Artinta: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi  (manusia)  dari  jalan  Allah.  Dan  orang-orang  yang  menyimpan  emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih .
Ayat  di  atas  menggambarkan  orang  yang  menimbun  emas  dan  harta bendanya,  dan  ayat  tersebut  berarti  bahwa  emas  dan  perak  berfungsi  sebagai  alat tukar,  sebagai  penyimpan  nilai,  sebagai  satuan  hitung  dan  sebagai  metode pembayaran di masa mendatang.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan karena informasi atau bahan yang  diperlukan  untuk  melakukan  penelitian  berasal  dari  perpustakaan  berupa buku,  ensiklopedia,  kamus,  majalah,  dokumen, dan  lain-lain.  Teknik  pengumpulan
data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi.  dan  penggalian  data  primer  dari  teks arsip  (baik  berupa  media  cetak  maupun  audio), data  gambar  atau  foto, dll.  Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif.

## Pembahasan/hasil

## A. Mata Uang Dalam Ruang Lingkup Fiqih Muamalah
Dalam  ekonomi  Islam,  secara  etimologi  uang  berasal  dari  kata  alnaqdu- nuqud.  Pengertiannya  ada  beberapa  makna, yiatu  al-naqdu  yang  berarti  yang  baik dari  dirham,  menggenggam  dirham,  dan  al-naqdu  juga  berarti  tunai.  Kata  nuqud tidak  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  hadist  karena  bangsa  arab  umumnya  tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk  menunjukkan  mata  uang  yang  terbuat  dari  emas  dan  kata  dirham  untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk  menunjukkan  dirham  perak,  kata  ‘ain  untuk  menunjukkan  dinar  emas. Sementara  itu  kata  fulus  (uang  tembaga)  adalah  alat  tukar  tambahan  yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014).
Uang  dapat  dilihat  dari  dua  sisi  yaitu  sisi  hukum  dan  sisi  fungsi,  secara hukum  uang  adalah  sesuatu  yang  dirumuskan  oleh  undang-undang  sebagai  uang (Adrian  Sutedi,  2022). Jadi  apapun  bisa  diterima  sebagai  uang jika  ada  aturan  atau hukum yang mengatakan sesuatu bisa dijadikan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi,  uang  dapat  dikatakan  segala  sesuatu  yang  menjalankan  fungsi  dapat dijadikan  sebagai:  alat  tukar-menukar,  penyimpan  nilai,  satuan  hitung  dan  alat pembayaran (Andri Soemitra, 2009).
Dengan  adanya  uang  dapat  menawarkan  alternatif  transaksi  yang  lebih sederhana  dari  pertukaran  dan  cocok  digunakan  dalam  sistem  ekonomi  modern (Kustoro  Budiarta,  2020). Lebih jauh,  keberadaan  uang dapat  menciptakan  efisiensi karena  uang  pada  akhirnya  mendorong  perdagangan  dan  pembagian  kerja  yang meningkatkan produktivitas dan kekayaan (Uliana, 2017).
Untuk  menjadi  alat  tukar,  uang  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang tujuannya  agar  sesuatu  yang  dianggap  sebagai  uang  dapat  diterima  oleh  semua lapisan masyarakat dan pemiliknya dapat menggunakannya sebagai alat tukar (Nur Rianto,  2015).  Kriteria  sesuatu  yang  dianggap  uang  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut  (Kasmir, 2018):
1. Ada  Jaminan,  semua  dana  yang  dihabiskan  dijamin  oleh  pemerintah  negara tertentu.  Berkat  jaminan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tertentu,  Trust menggunakan  uang  untuk  berbagai keperluan  untuk  mendapatkan  kepercayaan dari  masyarakat  luas.  Koin  khususnya  menjamin  nilai  yang  terkandung  dalam uang.  Jadi  yang  butuh  jaminan  pemerintah  adalah  uang  kertas.  Jenis  uang  ini hanya digunakan secara fidusia ( fiat money ).
2. Diterima  umum,  ini  berarti  bahwa  uang  diterima  secara  universal  baik  sebagai alat  tukar,  sebagai  alat  untuk  mengumpulkan  kekayaan,  atau  sebagai  standar
untuk membayar hutang. Oleh karena itu, peran uang disini bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk menghimpun kekayaan atau alat untuk membayar hutang.
3. Nilai  yang  stabil,  nilai  uang  harus  stabil  dan  aman,  dan  upaya  harus  dilakukan untuk  meminimalkan  fluktuasi.  Ketika  nilai  uang  sering  berubah-ubah,  maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
4. Mudah disimpan, menyimpan uang dengan mudah di berbagai tempat, meski di tempat kecil, namun dalam jumlah banyak. Ini berarti bahwa uang harus fleksibel, bentuk  fisik yang  tidak  terlalu  besar,  mudah  dilipat, dan  memiliki  pecahan dari pecahan kecil hingga tertinggi .
5. Mudah  dibawa,  uang  harus  mudah  dibawa  kemana-mana,  yaitu  mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan lain, sekalipun  kecil  secara  fisik  dan  besar  nominalnya.  Uang  harus  mudah  dibawa untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, fisik uang dalam hal ini tidak boleh terlalu besar dan usahakan seringan mungkin.
6. Tidak mudah rusak, uang tidak boleh mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik sobek maupun pudar, terutama kondisi fisiknya mengingat sering berpindahnya uang  dari  tangan  ke  tangan.  Perlu diperhatikan  bahwa  kualitas  fisik  uang  harus terjaga  dengan  baik  dan  kualitasnya  harus  terjamin,  sehingga  uang  dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama.
7. Mudah  dibagi,  kemudahan  untuk  membagi  uang  menjadi  unit-unit  tertentu dengan beberapa pecahan yang berbeda untuk memudahkan transaksi dari uang kertas  kecil  hingga  besar,  bahkan  dalam  jumlah  banyak.  Maka  uang  itu  tidak hanya  mudah  dibagikan,  tetapi  juga  harus  mudah  dibulatkan  ke  kelipatan tertentu,  terutama  dalam  kasus  pembulatan  nilai.  Oleh  karena  itu,  untuk mendistribusikan uang dengan mudah, itu harus dalam nilai yang berbeda.
8. Suplai harus elastis, agar perdagangan berjalan lancar, jumlah uang yang beredar di  masyarakat  harus  mencukupi.  Ketersediaan  dana  yang  cukup  disesuaikan dengan  kondisi  perekonomian.  Jika  ada  kekurangan  uang  dalam  bisnis,  hasil akhirnya  akan  buruk,  begitu  pula  sebaliknya,  jika  jumlah  uang  melebihi  jumlah yang  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu,  jumlah  uang  harus  disesuaikan  dengan keadaan  masing-masing.  Artinya  kekurangan  atau  kelebihan  dapat  segera diperbaiki  tanpa  mengganggu  aktivitas  masyarakat  dalam  berbagai  urusan moneter.
Dalam  Islam,  apapun  yang  berfungsi  sebagai  uang  hanyalah  alat  tukar.  Ini bukan  komoditas  yang  bisa  diperdagangkan  langsung  atau  tidak  dengan keuntungan  (Muchammad  Ichsan,  2020).  Fenomena  penting  dari  sifat-sifat  uang adalah tidak diperlukan untuk konsumsi, tidak diperlukan untuk kebutuhan sendiri, tetapi  diperlukan  untuk  membeli  barang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010).
Secara garis besar, uang memiliki empat fungsi utama dalam ekonomi Islam, yaitu (Kasmir, 2018):
1. Alat  tukar-menukar,  uang  digunakan  sebagai  alat  untuk  membeli  atau  menjual barang  atau  jasa.  Dengan  kata  lain,  uang  dapat  dibuat  untuk  membayar  barang yang dibeli atau diterima sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Artinya, uang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk semua jenis barang dan jasa.
2. Satuan hitung, fungsi uang sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai barang dan  jasa  yang  dijual  atau  dibeli.  Besaran  nilai  digunakan  sebagai  satuan perhitungan untuk dengan mudah menentukan harga barang dan jasa. Dalam hal uang, memfasilitasi keseragaman satuan hitung.
3. Alat  penyimpanan  kekayaan,  itu  berarti  penghematan  karena  nilai  uang  tidak berubah. Uang yang disimpan bisa berupa uang tunai atau uang yang disimpan di rekening bank. Tetapi uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Ketika harga  naik,  jumlah  barang  dan  jasa  yang  dapat  dibeli  dengan  sejumlah  uang berkurang. Biasanya ada beberapa alasan untuk menahan uang, antara lain:
a) Kemudahan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.
b) Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang. Selain itu, ada motif spekulatif terkait bunga, dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan  dari  selisih  antara  tingkat  bunga  tinggi  dan  tingkat  bunga  normal.
Motif ini tidak diterima dalam ekonomi Islam.
4. Standar  pencicilan  utang,  uang  dapat  mempermudah  penentuan  tingkat  gagal bayar utang dan kredit, baik secara tunai maupun secara cicilan. Dengan bantuan uang,  seseorang  dapat  dengan  mudah  mengetahui  berapa  utang  yang  harus dibayar atau dibayar sekarang atau di masa depan.

## B. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah
Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay’ yaitu bentuk mashdar dari ba’a-yabi’u-bay’an ba’a- yabi’u-bay’an yang artinya menjual (Masyhuri Masyhuri, 2022). Dalam bahasa Arab, kata  membeli  dikenal  dengan al-syira ,  yakni.  mashdar  dari  kata  syara,  artinya membeli. Biasanya kata al-bay mencakup keduanya, jadi kata al-bay berarti jual beli sekaligus (Vivi Rizkiyah, 2022).
Secara  etimologi  jual  beli  diartikan  sebagai  menukarkan  sesuatu  dengan sesuatu  yang  lain,  atau  memberi dengan  sesuatu  yang lain. Jual  beli  juga diartikan sebagai  tukar  menukar  harta  dengan  harta,  atau  menukar  atau  menerima  sesuatu (Dede  Abduroman,  2020).  Jual  beli  sebagaimana  dipahami  dalam  syariah  adalah akad pertukaran harta (barang) berdasarkan kehendak (perjanjian) antara para pihak menurut  kesepakatan  atau  peraturan  yang  diperbolehkan  oleh  hukum  syariah (Wilopo  Cahyo  Figur  Satrio,  2020).  Peraturan  Syara  berarti  bahwa  penjualan  dan pembelian berlangsung sesuai dengan persyaratan, pilar dan aspek lain yang terkait dengan penjualan dan pembelian (Abdul Ghofur Anshori, 2018).
Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam dan keduanya  disebutkan  dalam  Al-Quran,  Al-Hadits  dan  Ijma  ulama.  Al-Quran  yang menegaskan dalam Firman Allah   Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yaitu:
يِذَّلَا َن َنوُلُكاَي او ب ِ رلا َلا َنوُموُقَي َّلاِا اَمَك ُموُقَي ىِذَّلا ُهُطَّبَخَتَي ُن  طيَّشلا َنِم ِ سَملا ذ َكِل مُهَّنَاِب َق ٰۤوُلا ا اَمَّنِا ُعيَبلا ُلثِم او ب ِ رلا َّلَحَا َو ُٰاللّ َعيَبلا َم َّرَح َو او ب ِ رلا نَمَف هَءاَج ةَظِعوَم نِ م هِ ب َّر ى  هَتناَف هَلَف اَم َفَلَس ٰۤه ُرمَا َو ىَلِا ِٰاللّ نَم َو َداَع لوُاَف ٮ َك ُب  حصَا ِراَّنلا مُه َهيِف ا وُدِل  خ َن
Artinya  :  Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  itu  karena  mereka berkata  bahwa  jual  beli  sama  dengan  riba.  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Barangsiapa  mendapat  peringatan  dari  Tuhannya,  lalu  dia  berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.  Barangsiapa  mengulangi,  maka  mereka  itu  penghuni  neraka,  mereka  kekal  di dalamnya.
Selain itu, Allah juga melarang memakan harta orang lain dengan cara yang salah,  yaitu.  tanpa  hak  untuk  memakannya,  yang  merupakan  dusta  berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut Firman Tuhan  Q.S. An-Nisa ayat 29 yaitu:
اَهُّيَاـٰۤ ي يِذَّلا َن اوُنَم ا َلا ا ٰۤوُلُكاَت مُكـَلا َومَا مُكَنيَب ِلِطاَبلاِب َّٰۤلاِا نَا َنوُكَت ًة َراَجِت نَع ضا َرَت مُكنِ م َلا َو ا ٰۤوُلُتقَت مُكَسُفـنَا َّنِا َٰاللّ َناَك مُكِب اًمي ِح َر
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang  berlaku atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
Dasar hukum jual beli dalam dari hadits Rasulullah SAW:
ضا َرَت  ْنَع ُعْيَبْلا اَمَّنِإ – يقهيبلا هاور
Artinya : Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)
Ulama  telah  menyepakati  akseptabilitas  akad  jual  beli.  Ijma'  ini menyampaikan  hikmah bahwa  kebutuhan  manusia  berkaitan  dengan  sesuatu  yang dimiliki oleh orang lain, dan harta itu tidak diberikan, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai gantinya. Dengan demikian hukum jual beli merupakan suatu cara untuk  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan  manusia,  karena  pada  dasarnya seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kontak dan bantuan orang lain.
C. Bitcoin Sebagai Pembayaran Dalam Transaksi Keuangan Transaksi Bitcoin adalah  uang  elektronik  atau  mata  uang  virtual,  mata  uang  ini diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto (Taofik Hidajat, 2021). Bitcoin merupakan  mata  uang  virtual  yang  memiliki  keunggulan  dalam  hal keamanan  karena  setiap  transaksi  diatur  oleh  algoritma  kriptografi. Bitcoin dapat
dianggap  sebagai  mata  uang  global  karena  penggunaannya  didistribusikan  ke seluruh negara melalui internet (Purbandini, 2021).
Nilai mata uang Bitcoin sangat fluktuatif, sulit ditebak setiap jamnya, sehingga banyak  para  pedagang Bitcoin yang  mengalami  kerugian  karena  salah  dalam mengelola aset Bitcoin nya. Perubahan harga Bitcoin sendiri dipengaruhi oleh banyak hal seperti penutupan pasar Bitcoin di suatu negara, terjadinya serangan hacker pada blockchain Bitcoin dan  munculnya  koin  baru  yang  menggunakan  teknologi  mirip dengan Bitcoin . Tetapi ketika situasi pasar yang stabil berubah, harga Bitcoin murni dipengaruhi  oleh  kekuatan  pasar  (Rini  Sovia,  2019).  Keberlanjutan Bitcoin dan teknologi  blockchain  juga  dipengaruhi  oleh  sensitisasi  masyarakat  terhadap ketidakpastian Bitcoin . Bitcoin dan blockchainnya ternyata menjadi channelisasi unik yang mampu menjawab ketidakpastian politik yang dialami masyarakat. Pemerintah perlu  memahami  sosio-psiko-kultural  dinamika  untuk  merekomendasikan pengujian  empiris  pada  berbagai  skala  untuk  mendapatkan  umpan  balik  tentang sistem politik dan ekonomi mereka kebijakan (Juneman Abraham, 2019).
Pengunaan  alat  tukar Bitcoin pada  dasarnya  bernilai  mubah,  hal  ini  sesuai dengan kaidah fiqih (H. A. Djazuli, 2007):
ا ُ لْصَلأ ُ يِ ف ُ ُ ِ ةَ لَ ماَ ع ملا ُ ُ ةَحاَ بِلإا ُ ُ الِإ ُ ُ ْ نَ أ ُ ُ ا ل دَ ي ُ ُ لْ يِ لَ د ُ ىَ لَع ُ ُ َ اهِ ميِرْحَ ت ُ
Artinya  :  Hukum  asal  dari  sesuatu  (muamalah)  adalah  mubah  sampai  ada  dalil  yang melarangnya.
Namun  jika  kita  melihat  kasus-kasus  yang  pernah  terjadi  mengenai penggunaannya,  penggunaan Bitcoin menghasilkan  efek  tindakan,  yang  jika dikaitkan dengan distribusi efek tindakan dalam maqasid al-syariah, tergolong efek tindakan  yang  menimbulkan  kerusakan.  kepada  orang  lain  dan  dilakukan  dengan sengaja,  karena  biasanya  seseorang  yang  menggunakan Bitcoin ingin  mengetahui tentang Bitcoin terlebih  dahulu  sebelum  menggunakannya,  bisa  dikatakan  ia menggunakan Bitcoin dengan sengaja, padahal ia sudah mengetahui dampak negatif dari  penggunaannya Bitcoin (Mariske  Myeke  Tampi,  2017).  Namun,  mereka  tidak bermaksud  merugikan  orang  lain,  mereka  hanya  menginginkan  kenyamanan  dan keuntungan, yang merupakan tujuan dasar penggunaannya. Kalaupun mereka tidak bermaksud  menimbulkan  mafsadat  kepada  orang  lain,  maka  akibat  buruk  yang ditimbulkannya  sudah  pasti,  yaitu  dapat  dipastikan  akibat  buruknya  dan  nilai mafsadatnya lebih besar dari nilai maslahatnya. Nilai mafsadat yang dihasilkan dari penggunaan Bitcoin masuk  ke Hajiyyat dan  bisa  naik  ke  level Dharūriyat karena Bitcoin adalah aset (Dara Lidia, 2018).
Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu dari lima unsur Maqasid al- Syariah yang  merupakan  tujuan  syariat  harus  dilindungi  dan  dijaga,  karena  harta termasuk  dalam  tingkat Dharuriyat ,  yang  jika  dibiarkan  akan  menimbulkan
kesengsaraan  dan  merugikan  (Ubbadul  Adzkiya,  2020).  Tanpa  kekayaan,  urusan duniawi  dan  agama  tidak  dapat dikelola  dengan  baik.  Kerugian  yang  ditimbulkan dari  penggunaan Bitcoin lebih  besar  daripada  keuntungan  yang  didapat  (Triya Julianti,  2021).  Tingkat  kemaslahatan  penggunaan Bitcoin berada  pada  tingkat hajiyyat ,  sedangkan  tingkat mafsadat nya  jauh  lebih  besar  dari hajiyyat ,  yaitu  berada pada  tingkat  dharūriyat.  Maka  penggunaannya  ini  merupakan  sesuatu  yang  harus dihindarkan,  karena  menolak mafsadat lebih  diutamakan  dari  pada  mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:
ُ أْ رَ د ُ ِ دِ ساَ فَ م ْ لا ُ ما دَ ق م ىَ لَع ُ ِبْ لَج ُ ِحِ لاَصَ م ْ لا
Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. Sejak  koin Bitcoin muncul,  berbagai  otoritas  di  berbagai  negara  telah membahas koin tersebut. Hal ini cukup membuat heboh karena mata uang digital di dunia maya juga dapat digunakan di dunia nyata (Ekka Sakti Koeswanto, 2017).
Peraturan  mengenai  mata  uang  apa  yang  dijadikan  sebagai  alat  tukar  di Negara  Indonesia  sudah  sangat  jelas  diatur,  ketika  terdapat  alat  tukar  lain  yang masuk ke negara ini dan dijadikan sebagai alat pembayaran maka alat tukar tersebut tidak  sah.  Melihat Bitcoin akan  dijadikan  alat  pembayaran  atau  alat  tukar  dalam transaksi  khususnya  perdaganyan  online  maka  bisa  dikatakan Bitcoin ini  adalah tidak  sah  berdasarkan  undang-undang  tentang  mata  uang.  Pernyataan  “tidak  sah sebagai  alat  tukar  di  Indonesia”  terhadap Bitcoin semakin  dipertegaskan  Bank Indonesia dengan memperhatikan konsep Bitcoin yang sifatnya independen, ini akan menyulitkan  bank  sentral  atau  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  mencatat lalulintas pembayaran yang terjadi jika Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran. Resiko  terhadap  pencucian  mata  uang  juga  akan  kerap  terjadi  serta  transaksi- transaksi kotor lainnya akan tidak terlihat, ini karena pemilik atau pengguna Bitcoin tidak  dapat  terdeteksi.  Banyak  sisi  negatif  yang  akan  timbul  ketika Bitcoin ini dijadikan sebagai alat pembayaran jikalau Bitcoin ini bersifat independen dan Bank Indonesia  atau  OJK  belum  bisa  melakukan  pengawasan  dan  pencatatan  terhadap transaksi yang terjadi serta identitas pemilik atau pengguna tidak diketahui.
Banyak  kelebihan  yang  ada  pada Bitcoin tidak  ada  pada  alat  pembayaran lainnya,  seperti  sifatnya  yang  desentralisasi  (tidak  ada  entitas/lembaga  terpusat yang mencetak uang tersebut), jaringan pembayarannya berdasarkan teknologi peer- to-peer dan open source, setiap transaksi tercatat dalam database, mudah dan cepat saat  melakukan  transaksi,  dan  tidak  mengalami  inflasi.  Namun  dibalik  semua kelebihan  tersebut,  ternyata  berdasarkan  kasus-kasus  yang  telah  terjadi sepanjangkemunculannya, Bitcoin juga memiliki dampak negatif. Seperti kasus yang terjadi  pada  pasangan  di  Inggris  yang  ingin  bercerai,  proses  perceraian  pasangan tersebut  mengalami  kesulitan  disaat  pembagian  harta,  di  Inggris  pasangan  yang diharuskan berbagi harta dengan porsi 50:50. Kesulitan tersebut terjadi karena salah
satu  pasangannya  menyimpan  harta  dalam  bentuk  mata  uang  kripto,  sedangkan mata uang kripto bersifat anonim sehingga sangat sulit untuk dilacak.
Dalam  Islam  syarat  jual-beli  yaitu  menurut  mazhab  syafi’iyah  merumuskan dua  kelompok  persyaratan  yang  berkaitan  dengan  ijab-qabul  dan  objek  jual-beli. Adapun  syarat  yang  berkaitan  dengan  ijab-qabul  yaitu  (a)  berupa  percakapan  dua pihak,  (b)  pihak  pertama  menyatakan  barang  dan  harganya,  (c)  qabul  dinyatakan oleh  pihak  kedua,  (d)  antara  ijab-qbul  tidak  terputus  dengan  percakapan  lain.,  (e) kalimat  qabul  tidak  berubah  dengan  qabul  yang  baru,  terdapat  kesesuaian  antara ijab dan qabul, (f) shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan (g) tidak  dibatasi  dalam  periode  waktu  tertentu.  Syarat  yang  berkaitan  dengan  objek jual-beli  yaitu  (a)  Harus  suci,  (b)  dapat  diserah  terimakan,  (c)  dapat dimanfaatkansecara syara’, (d) hak milik sendiri atau orang lain dan (e) materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas (Nasrun Haroen, 2017).
Dalam  jual-beli  yang  terjadi  pada Bitcoin ,  pembelian Bitcoin memiliki  dua tujuan.  Pertama  untuk  alat  tukar,  dan  yang  Kedua  sebagaialat  investasi. Bitcoin sebagai alat tukar yaitu pembelian Bitcoin karena adanya kebutuhan yaitu untuk alat tukar seperti pembayaran pemasangan iklan di blog atau website, namun ini hanya bersifat  sementara  karena  hanya  mengikuti  tren  perkembangan  teknologi  saja. Dalam waktu yang panjang Bitcoin tidak akan berarti lagi sebab ada uang fisik yang lebih  aman  baik  nilai  maupun  pertanggung  jawabannya.  Kemudian  pembelian Bitcoin dengan tujuan investasi ini kebanyakan pada praktiknya seperti praktik judi yang dibuat sekenario dengan penuh rekayasa sehingga praktik tersebut akan tidak terlihat  seperti  praktik  judi.  Orang  yang  membeli Bitcoin dengan  tujuan memanfaatkan fluktuasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi  (spekulasi)  ini  membuat  pengguna  merasa  ketagihan  karena  terkadang mendapatkan untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga Bitcoin yang begitu tinggi,  namun  kadang  terjadi  kerugian  karena  harga  turun  secara  tajam.  Mereka yang melakukan praktik seperti ini tidak menyadari bahwa mereka hanyalah seperti mengadu  nasib  yaitu  memanfaatkan  keberuntungan  saja,  sedangkan  barang  yang dijadikan  alat  investasi  tidak  jelas  wujud  nyatanya,  nilainya  pun  tidak  menjamin, bahkan dari pemerintah pun tidak menjamin keberadaanya.
Hal seperti ini yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur maisir (spekulasi atau hanya tujuan untung-untungan). Sebagaimana firman Allah Q.S. Al- Maidah (5) : 90:
يِذَّلا اَهُّيَاٰۤ ي َن ا ٰۤوُنَم ا اَمَّنِا ُرمَخلا ُرِسيَملا َو ُباَصنَلاا َو ُم َلازَلاا َو سج ِر نِ م ِلَمَع ِن طيَّشلا ُهوُبِنَتجاَف َّلَعَل مُك َنوُحِلفُت
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban  untuk)  berhala,  dan  mengundi nasib  dengan  anak  panah,  adalah  perbuatan  keji
dan  termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah  (perbuatan-perbuatan)  itu  agar  kamu beruntung.
Jadi, dari sudut pandang penulis, Bitcoin sebenarnya bukan benda atau benda yang  tergolong  ilegal,  karena  hanya  perangkat  lunak  yang  dibuat  sebagai  uang. Namun  karena  praktek  perdagangan Bitcoin dalam  hal  ini  banyak  mengandung unsur-unsur  yang  dilarang  dalam  Islam,  sebagai  sebuah  komunitas  secara keseluruhan.  Jadi  praktik  jual  beli  dengan Bitcoin melayani  kebutuhan  pertukaran atau  investasi,  terutama  dalam  bisnis  keuangan  online,  termasuk  yang  meragukan (hal-hal yang masih belum jelas dalam undang-undang, apakah diperbolehkan atau tidak),  dan  semacamnya.  patut  dipertanyakan  harus  ditinggalkan  karena  tidak membawa  manfaat  sekaligus  yang  menjadi  tujuan  syariat Islam,  yaitu.  manfaatnya sendiri tidak terwujud.

## Kesimpulan
Bitcoin bukanlah  mata  uang  yang  dikeluarkan  di  dalam  negeri  karena berdasarkan  sisi  hukum  hukum  positif  yaitu  adanya  Surat  Edaran  Bank  Indonesia No. 16/6/Dkom/2014 yang menyatakan bahwa Bitcoin tidak diakui sebagai bentuk mata  uang  Peredaran Bitcoin di  Indonesia.  Dari  sudut  pandang  fikih  Muamalah, praktik jual beli Bitcoin bertujuan baik untuk kebutuhan lingkungan pertukaran atau investasi,  khususnya  dalam  bisnis  keuangan  online,  termasuk  hal-hal  yang meragukan  yang  harus  ditinggalkan  oleh  pihak  yang  dipertanyakan  karena  tidak sebaik sebagai. tujuan hukum Islam, yaitu keuntungannya sendiri, tidak terwujud.
Aspek  penggunaan Bitcoin sebagai  alat  transaksi  merupakan  kerugian  yang melebihi keuntungan penggunaannya sebagai mata uang dan alat pembayaran atau sebagai  transaksi  bahkan  sebagai  komoditas.  Karena  segala  resiko  kelemahan keamanan  apabila  terjadi  penyalahgunaan  atau  tindakan  kriminal  terhadap penggunaan atau akses terhadap Bitcoin itu sendiri, apalagi jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, maka jika hal tersebut terjadi maka masyarakat atau pengguna Bitcoin semua harus memakai dia.

## Daftar Pustaka
Abduroman,  D.,  Putra,  H.  M.,  &  Nurdin,  I.  (2020).  Tinjauan  Fiqih  Muamalah Terhadap Jual Beli Online. Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 1(2), 35-48.
Adrian Sutedi, S. H. (2022). Hukum keuangan negara. Sinar Grafika.
Anshori, A. G. (2018). Perbankan Syariah di Indonesia. UGM PRESS.
Budiarta,  K.,  Ginting,  S.  O.,  &  Simarmata,  J.  (2020).  Ekonomi  dan  Bisnis  Digital. Yayasan Kita Menulis.
Dimyati,  A.  (2008).  Teori  keuangan  Islam:  Rekonstruksi  Metodologis  Terhadap Konsep Keuangan Al-Ghazali. UII Press.
Djazuli, H. A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana.
Efendi,  S.  (2023).  The  Role  Of  Tuha  Lapan  In  Providing  Sanctions  For  Persons  Of Gampong Traditional Violations: English. Progressive Law Review, 5(01), 37-50.
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In Proceedings:  Dirundeng International  Conference  on  Islamic  Studies (pp.  185- 196).
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In Proceedings:  Dirundeng International  Conference  on  Islamic  Studies (pp.  185- 196).
Efendi,  S.,  &  Haikal,  M.  (2022).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. At- Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 41-54.
Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M.  A.,  ...  &  Multazam,  M.  T.  (2022).  Teknologi  Blockchain  dan Implementasinya. Yayasan Kita Menulis.
Fatoni, S. N. (2017). Pengantar Ilmu Ekonomi. Bandung: Pustaka Setia.
Feliyani, N., & Ardiyanto, M. H. (2022). Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian KeIslaman, 11(1), 109- 124.
Haikal, M. (2020). How To Build Islamic Financial Industry. SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies, 1(2), 63-67.
Haroen, N. (2017). Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Hidajat,  T.,  Kristanto,  R.  S.,  &  Octrina,  F.  (2021).  Measuring Bitcoin Literacy  in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 433-439.
Hidayatullah,  F.,  Putra,  K.  A.  D.,  Rahman,  R.  A.,  &  Mulawarman,  M.  (2022). Mediatisasi Belanja Online Shop (Shopee) Melalui Teknologi Media. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 34-46.
http://www.cryptocoinsnews.com/id/berita- Bitcoin /sikap-pemerintah-indonesia- bitcoi/2014/07/31
Huda,  N  &  Heykal,  M.  (2010).  Lembaga  Keuangan  Islam  :  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group.
Huda, Q. (2011). Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Teras.
Ichsan,  M.  (2020).  Konsep  uang  dalam  perspektif  ekonomi  Islam.  Profetika:  Jurnal Studi Islam, 21(1), 27-38.
Idri.  (2015).  Hadis  Ekonomi:  Ekonomi  Dalam  Perspektif  Hadis  Nabi.  Jakarta: Kharisma Putra Utama.
Masyhuri,  M.,  Khunaini,  F.,  &  Saleh,  H.  (2022).  Analisis  Hukum  Islam  terhadap Penjualan  Barang  Kredit  Macet  oleh  PT  Adira  Finance  Sumenep.  Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 5(1), 1-20.
Musyafah,  A.  A.  (2020).  Transaksi Bitcoin Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif Indonesia. Diponegoro Private Law Review, 7(1), 60-72.
Nurhisam, L. (2020). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 4(1), 165-186.
Purba,  B.,  Sudarmanto,  E.,  Syafii,  A.,  Nugraha,  N.  A.,  Zaman,  N.,  Ahdiyat,  M.,  & Umarama,  A.  (2020).  Ekonomi  Politik:  Teori  dan  Pemikiran.  Yayasan  Kita Menulis.
Purbandini, Justitia, A., & Hau, A. M. (2021, February). Unified theory of acceptance and  use  of  technology  model  for  user  acceptance  analysis  of Bitcoin .  In  AIP Conference Proceedings (Vol. 2329, No. 1, p. 050011). AIP Publishing LLC.
Rianto, N. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia.
Rizkiyah, V., Agustina, R. W., & Abidah, U. (2022). Jual Beli Chip Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Al-Syirkah, 3(2), 35-49.
Romindo,  R.,  Muttaqin,  M.,  Saputra,  D.  H.,  Purba,  D.  W.,  Iswahyudi,  M., Banjarnahor, A. R., ... & Simarmata, J. (2019). E-commerce : Implementasi, Strategi dan Inovasinya. Yayasan Kita Menulis.
Rozalinda,  (2014).  Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sabry,  F.  (2021).  Mata  Uang  Digital:  Sementara  Semua  Cryptocurrency  Dapat Disebut  Sebagai  Mata  Uang  Digital,  Kebalikannya  Tidak  Benar  (Vol.  2).  One Billion Knowledgeable.
Sahrani,  S.,  Nabir,  A.  M.,  &  Rahmatullah,  R.  (2021).  Peluang  Penggunaan  Dinar Sebagai  Alat  Pembayaran  di  Indonesia  Dari  Perspektif  Fenomenologi.  Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2), 104- 117.
Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. Notarius, 13(1), 294-311.
Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga keuangan Syariahn Edisi Kedua. Depok: PT. Kharisma Putra Utama.
Sovia,  R.,  Yanto,  M.,  Budiman,  A.,  Mayola,  L.,  &  Saputra,  D.  (2019,  December). Backpropagation  neural  network  prediction  for  cryptocurrency Bitcoin prices.
In  Journal  of  Physics:  Conference  Series  (Vol.  1339,  No.  1,  p.  012060).  IOP Publishing.
Uliana, Uang Dalam Pandangan Islam, Vol. 1 No. 2, Amwaluna, 2017, hlm. 221.
Widodo,  A.  W.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Kemudahan,  Kenyamanan  Dan  Efisiensi Terhadap  Frekwensi  Pembelian  Produk  Melalui  Internet.  Tekinfo:  Jurnal Bidang Teknik Industri dan Teknik Informatika, 21(1), 21-28.
Wijaya,  D.  A.  (2016).  Mengenal Bitcoin &  Cryptocurrency.  Sumatra  Utara: Puspantara.
Wijaya, S. (2018). Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam.
Abraham,  J.,  Sutiksno,  D.  U.,  Kurniasih, N., &  Warokka,  A. (2019). Acceptance  and penetration of Bitcoin : The role of psychological distance and national culture. SAGE Open, 9(3).
Tampi,  M.  M.  (2017).  Legal  Protection  for Bitcoin Investors  in  Indonesia:  To  Move Beyond  the  Current Exchange System.  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  47(1), 83-99.
Lidia, D. (2018).  Eksistensi Bitcoin dalam  Perspektif  Maqā ṣ id  alSyar  ‘īyah  (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
Julianti, T., & Apriani, R. (2021). Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 12(1).
Koeswanto, E. S., & Taufik, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual currency. Jurnal Living Law, 9(1).