## ANALISIS KINERJA PELAYANAN APOTEK DAN KINERJA KEUANGAN PADA APOTEK PROGRAM RUJUK BALIK
(PRB)-KRONIS BPJS DAN APOTEK TIDAK BEKERJA

## SAMA BPJS DI KOTA BOGOR, JAWABARAT
Submitted : 26 Mei 2020
Edited : 22 Desember 2020 Accepted : 29 Desember 2020
M. Kenli Kendi Tampoliu 1,2 , MGS. Aritonang 1 , Yusi Anggriani 1
1 Fakultas Farmasi, Universitas Pancasila, Jagakarsa Jakarta 12640
2 Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi (STTIF), Jalan Kumbang Bogor 16151 *Email : mkenlikt@gmail.com

## ABSTRACT
The  number  of  JKN  participants  increase  continuously  everyday.  Therefore,  health facilities should be grow and developed well to serve them. One of the facility is pharmacy. In Bogor, there are three districts that do not have BRP pharmacy, they are East Bogor, North Bogor and Tanah Sareal. The less and uneven of pharmacy on those districts will affect the eviciency and  accesibility  of  the  participants.  We  could  say  that  the  accesibility  is  not  good  on  those districts. And if it does, it will affect the satisfaction of patients against the BRP. This research was conducted in Bogor City. The purpose of this research is to find out the comparison of service performance and financial performance between BRP-Chronic pharmacy cooperating to BPJS and  pharmacy  non  cooperating  to  BPJS.  This  research  was  conducted  by  using  descriptive comparative  method  with  qualitative  and  quantitative  approach.  It  was  build  with  survey, questionaire, observation and interview. Using purposing sampling, there was 2 BRP-Chronic pharmacies and 10 non BRP-Chronic pharmacies that become the sample of this research. The instruments  were  developed  based  on  Permenkes  number  73  on  2016.  The  qualitative  data analysis  method  was  made  descriptively.  The  qualitative  data  was  presented  descriptively  to explain the qualitative data. The result of this research showed that the BPR-Chronic pharmacies were  more  prime  on  pharmaceutical  preparations,  clinical  pharmaceutical  service, pharmaceutical service quality evaluation, and ensuring the availability. On the other hand, non cooperating to BPJS pharmacies were more excellent on pharmaceutical resources and service report. The result of financial performance research showed that pharmacy non cooperating to BPJS  was  better  than  BRP-Chronic.  The  BRP-Chronic  has  problem  on  claiming,  not  being collected  and  late  claim  payment.  Pharmacy  non  cooperating  to  BPJS  was  rely  on  clients’ prescriptions and suplement salling and also it use the new technology such as media social and e-commerce.
Keywords : Service performance, Financial performance, Back Referral Program, Chronic

## PENDAHULUAN
Berdasarkan standar WHO rasio yang baik  antara  jumlah  apotek  dan  jumlah penduduk  adalah  1:2.000 (1) .  Kota  Bogor memiliki rasio 1:8.315. Hal ini tidak sesuai dengan  standar  WHO  tersebut.  Apalagi untuk  Kecamatan  Tanah  Sareal  rasio
Kecamatan  terbesar  di  Kota  Bogor  yaitu
1:14.537 (2) . Hal ini menunjukkan
ketidakrataan dari penyebaran apotek berdasarkan demografi.
Fenomena  yang  terjadi  di  lapangan berdasarkan  penelitian  analisis  pengaruh keberadaan  BPJS  Kesehatan  terhadap
kelangsungan  usaha  apotek  didapatkan bahwa  adanya  perubahan  yang  signifikan dari  rata-rata  keuntungan  dan  omzet sebelum  maupun  sesudah  adanya  BPJS Kesehatan  yang  menunjukkan  adanya penurunan (3) .  Data  lain  juga  menunjukkan bahwa  apotek  juga  mengalami  penurunan omzet berkisar antara 20 hingga 60 persen (4) . Berdasarkan  data  dari  BPJS  Kota Bogor  jumlah  pasien  PRB  memiliki  tren terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun (5) . Sementara  fasilitas  kesehatan  penunjang jumlahnya  tidak  bertambah.  Salah  satunya adalah  apotek.  Apotek  yang  bekerja  sama dengan  BPJS  Kesehatan  di  Kota  Bogor hanya 10 apotek PRB.
Di Kota Bogor terdapat tiga kecamatan yang tidak memiliki apotek PRB
yaitu Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal. Jumlah apotek yang sedikit dan tidak
merata tersebut akan mempegaruhi kemudahan atau keterjangkauan serta aksesibilitas  terhadap  pelayanan  obat  rujuk balik (5) .  Dapat  dikatakan  aksesibilitasnya tidak  baik  untuk  beberapa  kecamatan tersebut.  Jika  aksesibilitasnya  tidak  baik maka  akan  mempengaruhi  kepuasan  pasien terhadap program PRB.
Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini dapat  menjadi  peluang  bagi  apotek  untuk menjadi apotek PRB-Kronis untuk
memenuhi ketersediaan obat. Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  lebih  baik kinerja  pelayanan  dan  kinerja  keuangan antara  apotek  PRB-Kronis  yang  bekerja sama  dengan  BPJS  atau  apotek  non  PRB- Kronis  yang  tidak  bekerja  sama  dengan BPJS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  komparatif  dengan  pendekatan kuantitatif  kualitatif.  Untuk  mempertegas hasil  dari  pendekatan  kuantitatif  maka digunakan  data  kualitatif.  Data  kuantitatif untuk  melihat  kinerja  pelayanan  apotek
diperoleh  dari  kuesioner  dan  untuk  melihat kinerja  keuangan  apotek  diperoleh  dari laporan  keuangan  apotek  pada  periode  tiga tahun  yaitu  2016,  2017,  dan  2018.  Data kualitatif diperoleh menggunakan wawancara ( interview ). Instrumen pengukuran kinerja pelayanan apotek dikembangkan berdasarkan Permenkes nomor  73  tahun  2016.  Rasio  keuangan berupa rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas  digunakan  untuk  mengukur kinerja keuangan.
Berdasarkan  dari  data-data  tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil  penelitian  serta  hasil  analisis  data hanya berlaku bagi apotek yang diteliti dan berlaku pada saat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kinerja Pelayanan Apotek
Kinerja pelayanan apotek yang diukur adalah pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan  farmasi  klinik,  sumber  daya kefarmasian,  evaluasi  mutu  pelayanan kefarmasian, menjamin ketersediaan sediaan farmasi, dan laporan kefarmasian.

## Pengelolaan Sediaan Farmasi
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa frekuensi jawaban untuk pengelolaan sediaan farmasi pada apotek PRB-Kronis di Kota Bogor berada pada kategori baik yaitu sebesar  79%.  Hasil  mengungkapkan  bahwa pada apotek non PRB-Kronis yang melakukan  pengelolaan  sediaan  farmasi secara  umum  dalam  kondisi  sangat  baik yaitu sebanyak 40% apotek. Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi pada apotek PRB-Kronis lebih baik dari pada apotek non PRB-Kronis.
Pada  apotek  PRB-Kronis  indikator pengelolaan  sediaan  farmasi  yang  baik  dan sesuai  adalah  perencanaan,  pengadaan, penerimaan,  dan  pencatatan.  Indikator pengelolaan sediaan farmasi yang termasuk sedang  adalah  penyimpanan,  pemusnahan,
dan pengendalian. Pada apotek PRB-Kronis indikator  terendah  adalah  pengendalian. Pengendalian  obat  masih  kurang  efektif berdampak  pada  terdapatnya  obat  yang kurang dan pasien pulang tidak mendapatkan obat. Kendala ini dialami oleh apotek  disebabkan  PBF  tidak  memberikan harga sesuai dengan e-catalogue , kuota obat dari  PBF  terbatas  dan  lebih  diutamakan untuk rumah sakit. Hal yang dapat dilakukan oleh  apotek  untuk  menanggulangi  hal tersebut perlu dioptimalkannya safety stock dan apotek dapat mempertimbangkan membeli  obat  generik  dari  pabrikan  lain dengan  harga  yang  masih  sesuai.  Dalam skala nasional, perlu dilakukan pengoptimalan pembuatan rencana
kebutuhan  obat  (RKO)  melibatkan  seluruh stakeholder secara  tepat  sehingga  dapat mengurangi kekosongan obat.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian Ianathasya  (2015)  yang  menyatakan  bahwa terdapat kendala dalam pengadaan obat PRB yaitu  mengenai  harga  yang  dibeli  yaitu masih  ada  distributor  yang  menetapkan harga  tidak  sesuai  dengan  yang  ditetapkan dalam e-catalogue (7) . Jika apotek memaksakan  untuk  membeli  obat  tersebut maka  biaya  obat  tidak  akan  dapat  diklaim pada pihak BPJS Kesehatan dan menimbulkan kerugian pada apotek tersebut. Menurut Ianathasya (2015) dalam hal kekosongan obat, sebaiknya BPJS Kesehatan khususnya melalui Unit
Manajemen  Pelayanan  Kesehatan  Primer perlu  melakukan  pengawasan  terhadap kekosongan  obat  program  rujuk  balik.  Jika ditemukan kekosongan obat dapat langsung diatasi  sehingga  pada  waktu  mendatang tidak lagi terjadi kekosongan obat (7) . Apotek memiliki  cara  untuk  menanggulangi  hal tersebut  dengan  melakukan  perencanaan yang baik dan menyetok obat lebih banyak.
Untuk  meningkatkan  pengelolaan sediaan farmasi pada indikator pengendalian adalah  melakukan  sesuai  standar  yaitu Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  73 tahun  2016,  dengan  cara  mengoptimalkan analisa  perencanaan  dan  mengoptimalkan pencatatan (kartu stok) dalam bentuk digital atau  manual.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjamin ketersediaan, menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kedaluwarsa, kehilangan  serta  pengembalian  barang pesanan (8) .
Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang sudah baik dan sesuai adalah pengadaan,  penerimaan,  dan  pengendalian. Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang rendah  adalah  penyimpanan,  pemusnahan, dan pecatatan. Untuk meningkatkan pengelolaan  sediaan  farmasi  pada indikator penyimpanan,  pemusnahan,  dan  pencatatan adalah  melakukan  sesuai  standar  yaitu dengan cara menyediakan ruangan, rak, atau lemari yang cukup memuat sediaan farmasi, menyediakan  sistem  pendingin  yang  dapat menjaga suhu ruangan, melakukan pemusnahan sesuai peraturan yang berlaku, dan  mengoptimalkan sumber daya  manusia agar  melakukan  penyetokan  obat  dengan benar.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjamin kualitas, penerimaan, pengeluaran,
kerusakan,  kedaluwarsa,  kehilangan  serta pengembalian pesanan farmasi, alat
kesehatan dan BMHP (8) . Penelitian Sukmajati (2007) menunjukkan  bahwa  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek  yaitu  pengelolaan yang telah dilaksanakan dengan baik adalah perencanaan, pengadaan dan penyimpanan (9) .  Penelitian  Cahyono  (2015)
yang menyatakan bahwa apotek menitikberatkan pelaksanaan standar
pelayanan  kefarmasian  di  apotek  pada administrasi  dan  pengelolaan  obat  sesuai standar pelayanan kefarmasian (10) .
Tabel 1 . Perbandingan Kinerja Pelayanan Pada Apotek Program Rujuk Balik (PRB)-Kronis
BPJS dan Apotek Tidak Bekerja Sama BPJS di Kota Bogor Parameter Apotek PRB- Kronis BPJS Apotek Tidak Bekerja Sama BPJS Apotek Terbaik Pengelolaan sediaan farmasi 3,78 3,67 PRB-Kronis BPJS Pelayanan farmasi klinik 3,71 3,40 PRB-Kronis BPJS Sumber daya kefarmasian 3,50 3,61 Tidak Bekerja Sama BPJS Evaluasi mutu pelayanan kefarmasian 3,90 3,70 PRB-Kronis BPJS Menjamin ketersediaan 4,38 3,85 PRB-Kronis BPJS Laporan pelayanan 4,00 4,45 Tidak Bekerja Sama BPJS Jumlah 23,27 22,68 PRB-Kronis BPJS Rata-rata 3,88 3,78

## Pelayanan Farmasi Klinis
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  frekuensi  jawaban  untuk  pelayanan farmasi  klinik  pada  apotek  PRB-Kronis  di Kota Bogor berada pada kategori baik yaitu sebesar  71%.  Hasil  pengujian  deskriptif mengungkapkan  bahwa  frekuensi  jawaban untuk  pelayanan  farmasi  klinik  pada  apotek non PRB-Kronis secara umum pada kondisi baik  yaitu  40%.  Data  pada  tabel  1 menunjukkan  bahwa  pelayanan  farmasi klinik  pada  apotek  PRB-Kronis  lebih  baik dari pada apotek non PRB-Kronis.
Pada  apotek  PRB-Kronis  indikator pelayanan farmasi klinik yang telah baik dan sesuai  adalah  pengkajian  resep, dispensing , pelayanan  informasi  obat  (PIO), home pharmacy  care dan  pemantauan  terapi  obat (PTO).  Indikator  pelayanan  farmasi  klinik termasuk  kategori  sedang  adalah  konseling dan monitoring efek samping obat (MESO).
Untuk meningkatkan pelayanan farmasi  klinik  pada  indikator  konseling  dan MESO  adalah  melakukan  sesuai  standar yaitu  dengan  cara  mempersiapkan  ruang
konseling yang nyaman, waktu yang cukup, dan  dokumentasi  konseling.  Apoteker  harus melakukan MESO
dengan cara mempersiapkan  data  MESO  apotek  dan melaporkan  ke  Pusat  Monitoring  Efek Samping  Obat  Nasional (8) .  Menurut  Ulfa (2017)  perlu  dilakukan  pelatihan  tentang farmakovigilan  untuk  apoteker  agar  dapat meningkatkan  pengetahuan  tentang  sistem pelaporan MESO
sehingga dapat meningkatkan jumlah pelaporan MESO (11) . Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang telah baik dan sesuai adalah pengkajian resep, dispensing, dan PIO. Pada apotek non PRB-Kronis  indikator  yang  rendah  adalah konseling, home  pharmacy  care ,  PTO,  dan MESO. Pada apotek tersebut konseling tidak memiliki  ruangan  khusus  melainkan  hanya meja sehingga kurang nyaman dan percakapan  antara  apoteker  dan  pasien  atau keluarga  pasien  dapat  didengar  oleh  pihak yang tidak berkepentingan dan kurang terjaga kerahasiaannya.
Untuk meningkatkan pelayanan farmasi  klinik  pada  indikator  konseling,
home  pharmacy  care ,  PTO,  dan  MESO adalah  melakukan  sesuai  standar  yaitu Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  73 tahun 2016, dengan cara apoteker melakukan konseling  menggunakan three    prime questions ,  mempersiapkan  ruang  konseling, dan  dokumentasi  konseling.  Apoteker  harus melakukan home pharmacy care dengan cara menentukan  kriteria  pasien,  pelayanan apoteker, pendokumentasian dan monitoring serta  evaluasi.  Apoteker  harus  melakukan PTO dengan cara seleksi pasien, identifikasi masalah  terkait  obat,  rekomendasi,  dan melakukan  dokumentasi.    Apoteker  harus melakukan MESO
dengan cara
mempersiapkan  data  MESO  apotek  dan melaporkan  ke  Pusat  Monitoring  Efek Samping Obat Nasional. Semua hal tersebut dilakukan untuk keselamatan pasien ( patient safety )  sehingga  kualitas  hidup  pasien ( quality of life ) terjamin (8) . Penelitian Sukmajati (2007)
menunjukkan  bahwa  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek  yaitu  pelayanan farmasi  klinik  yang  telah  dilaksanakan dengan  baik  adalah  dispensing,  konseling, dan  PIO (9) .  Penelitian  Wirasuta  (2016) implementasi  pelayanan  kefarmasian  di apotek  PRB  dari  sudut  pandang  pasien menunjukkan  persepsi  yang  rendah  pada pelayanan  pengkajian  resep  dan  dispensing, serta persepsi yang sangat rendah pada PIO, konseling,  dan  monitoring (12) .  Penelitian Mulyagustina  (2017)  bahwa  pelayanan farmasi  klinis  baru  berjalan  pada  pelayanan resep,  PIO  dan  sebagian  konseling. Home pharmacy  care ,  PTO  dan  MESO  serta dokumentasi klinis belum dilakukan (13) .

## Sumber Daya Kefarmasian
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya kefarmasian pada apotek PRB-Kronis  di  Kota  Bogor  berada  pada kategori  baik  yaitu  sebesar  55%.  Hasil mengungkapkan  bahwa  pada  apotek  non PRB-Kronis  yang  memiliki  sumber  daya
kefarmasian  secara  umum  dalam  kategori sedang  yaitu  sebanyak  35%  apotek.  Data pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  sumber daya  kefarmasian  pada  apotek  non  PRB- Kronis  lebih  baik  dari  pada  apotek  PRB- Kronis.
Pada  apotek  PRB-Kronis  indikator sumber daya kefarmasian yang telah baik dan sesuai  adalah  berorientasi  pada  keselamatan pasien,  apoteker  memenuhi  persyaratan. Indikator sumber  daya  kefarmasian  kategori rendah  adalah  ruang  konseling.  Untuk meningkatkan sumber daya kefarmasian pada indikator  ruang  konseling  perlu  disiapkan ruang konseling yang nyaman.
Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang telah baik dan sesuai adalah berorientasi pada keselamatan pasien, apoteker memenuhi persyaratan, apoteker
menjalankan  peran  dan  ruang  penyerahan obat. Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang  rendah  adalah  ruang  konseling,  ruang penyimpanan, dan ruang arsip.
Pada  ruang  konseling  apotek  ditemui hanya counter berupa meja konseling. Hal ini tidak  sesuai  dikarenakan  pada  saat  apoteker memberikan konseling tidak boleh diketahui atau  didengar  oleh  orang  lain  yang  tidak berkepentingan. Pada saat konseling akan ada permasalahan  yang  harus  dipecahkan  oleh apoteker  terkait  dengan  pengobatan  pasien sehingga kerahasian sangatlah dijaga.
Hal ini juga sesuai penelitian Mulyagustina (2017) faktor yang menghambat implementasi standar pelayanan  kefarmasian  di  apotek  adalah keterbatasan  kehadiran  apoteker,  tidak adanya  ruangan  layanan  konseling,  dan keterbatasan sumber daya manusia
farmasi (13) .
Untuk  meningkatkan  sumber  daya kefarmasian pada indikator ruang konseling, ruang  penyimpanan,  dan  ruang  arsip  adalah melakukan  sesuai  standar  yaitu  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  73  tahun  2016, dengan cara memiliki ruang konseling berupa
ruang  konseling  sempurna,  ruang  untuk penyimpanan yang dilengkapi palet dan kartu suhu,  dan  ruang  arsip  yang  memadai.  Hal tersebut dilakukan untuk menjamin mutu dan kelancaran praktik pelayanan kefarmasian.

## Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi mutu pelayanan kefarmasian pada  apotek  PRB-Kronis  di  Kota  Bogor berada pada kategori baik yaitu sebesar 70%. Hasil  pengujian  deskriptif  mengungkapkan bahwa  pada  apotek  non  PRB-Kronis  yang melakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian secara umum dalam kondisi baik yaitu sebanyak 44% apotek. Data pada tabel 1  menunjukkan  bahwa  evaluasi  mutu pelayanan  kefarmasian  pada  apotek  PRB- Kronis lebih baik dari pada apotek non PRB- Kronis.
Pada  apotek  PRB-Kronis  indikator evaluasi  mutu  pelayanan  kefarmasian  yang telah  baik  dan  sesuai  adalah  evaluasi  mutu manajerial,  pelayanan  farmasi  klinik zero deffect dari medication  error ,  pelayanan sesuai  SOP,  dan  lama  waktu  pelayanan. Indikator evaluasi mutu pelayanan kefarmasian kategori sedang adalah evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik.
Untuk  meningkatkan  evaluasi  mutu pelayanan kefarmasian pada indikator evaluasi  mutu  pelayanan  farmasi  klinik adalah  melakukan  sesuai  standar  yaitu Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  73 tahun 2016, dengan cara melakukan evaluasi mutu pelayanan farmasi klinik meliputi audit penyerahan obat, review kejadian medication error ,  survei  tingkat  kepuasan,  dan  evaluasi pelaksanaan SOP pelayanan.
Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang telah baik dan sesuai adalah pelayanan sesuai SOP dan lama waktu pelayanan resep. Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang rendah  adalah  evaluasi  mutu  pelayanan farmasi klinik.
Untuk  meningkatkan  evaluasi  mutu pelayanan kefarmasian pada indikator evaluasi  mutu  pelayanan  farmasi  klinik adalah  melakukan  sesuai  standar  yaitu dengan  cara  melakukan  evaluasi  mutu pelayanan  farmasi  klinik  meliputi  audit penyerahan obat, review kejadian medication error ,  survei  tingkat  kepuasan,  dan  evaluasi pelaksanaan  SOP  pelayanan.  Hal  ini dilakukan  untuk  efektivitas  serta  efisisensi pada pelayanan kefarmasian.
Penelitian  Anditasari  (2016)  bahwa apotek yang disurvei belum pernah melakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian (14) .  Penelitian  Ihsan  (2014) bahwa mutu pelayanan, dalam segi SOP, dan waktu pelayanan obat di apotek menunjukkan  kategori  cukup (15) .  Menurut penelitian  Mardiyaningsih  (2014)  terdapat medication  error di  apotek  dan  upaya  yang dilakukan  oleh  apoteker  dalam  menangani medication error antara lain mengkonfirmasi dokter  penulis  resep,  menangani  berdasar referensi,  dan  mengembalikan  kembali resep (16) .

## Menjamin Ketersediaan Sediaan Farmasi
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  menjamin  ketersediaan  persediaan pada  apotek  PRB-Kronis  di  Kota  Bogor berada  pada  kategori  sangat  baik  yaitu sebesar  50%.  Hasil  pengujian  deskriptif mengungkapkan  bahwa  pada  apotek  non PRB-Kronis  yang  menjamin  ketersediaan persediaan  secara  umum  dalam  kondisi sedang yaitu sebanyak 38%. Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa menjamin ketersediaan  sediaan  farmasi  pada  apotek PRB-Kronis lebih baik dari pada apotek non
PRB-Kronis.
Pada  apotek  PRB-Kronis  indikator menjamin  ketersediaan  yang  telah  baik  dan sesuai adalah aman, bermutu, dan bermanfaat.  Indikator  pelayanan  farmasi klinik  kategori  sedang  adalah  terjangkau (tersedia).  Kondisi  tersebut  dapat  terjadi
karena  terdapat  keluhan  dari  pasien  bahwa beberapa  obat  program  BPJS  tidak  tersedia khususnya  pada  waktu  tertentu.  Apotek memiliki  cara  untuk  menanggulangi  hal tersebut dengan cara mengalihkan sementara ke  apotek  lain  yang  melayani  pasien  PRB- Kronis.  Untuk  meningkatkan  pelayanan farmasi  klinik  pada  indikator  terjangkau adalah  mengoptimalkan  perencanaan  dan pengadaan  sesuai kebutuhan.
Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang telah baik dan sesuai adalah bermanfaat. Pada apotek non PRB-Kronis indikator yang termasuk  kategori  sedang  adalah  aman, bermutu,  dan  terjangkau.  Penelitian  Pratiwi (2018)  yang  menyatakan  bahwa  apotek memilih  distributor  yang  telah  memenuhi kualifikasi  untuk  menjamin  kualitas  produk yang  dikonsumsi  aman,  manjur,  dan bermanfaat (17) .
Untuk meningkatkan pelayanan farmasi klinik pada indikator aman, bermutu, dan  terjangkau  adalah  membeli  obat  di distributor resmi, penerimaan obat diperiksa, mengontrol suhu, penyimpanan, dan mengontrol  kadaluwarsa,  cara  menyetok sesuai  kebutuhan,  menawarkan  obat  dengan kandungan yang sama.

## Laporan Pelayanan Kefarmasian
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  pelaporan  pelayanan  kefarmasian pada  apotek  PRB-Kronis  di  Kota  Bogor berada pada kategori baik yaitu sebesar 50%. Hasil  pengujian  deskriptif  mengungkapkan bahwa  pada  apotek  non  PRB-Kronis  yang melakukan pelaporan pelayanan kefarmasian secara umum dalam kondisi sangat baik yaitu sebanyak 50%. Data pada tabel 1
menunjukkan  bahwa  laporan  pelayanan kefarmasian  pada  apotek  non  PRB-Kronis lebih baik dari pada apotek PRB-Kronis.
Pada  apotek  PRB-Kronis  indikator laporan  pelayanan  kefarmasian  yang  telah baik  adalah  melakukan  pelaporan  sesuai waktu  yang  ditentukan.  Indikator  kategori
sedang  adalah  melakukan  pelaporan  sesuai standar.  Untuk  meningkatkan  pelaporan pelayanan  kefarmasian  adalah  melakukan sesuai  standar  yaitu  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  73  tahun  2016,  dengan cara melakukan pelaporan meliputi pelaporan narkotika dan psikotropika dilakukan dengan sistem  komputer  dan  sesuai  tanggal  yang ditetapkan.
Pada apotek non PRB-Kronis indikator laporan  pelayanan  kefarmasian  yang  telah baik  adalah  melakukan  pelaporan  sesuai peraturan dan yang termasuk kategori sedang adalah pelaporan sesuai waktu yang ditentukan.  Untuk  meningkatkan  pelaporan sesuai  waktu  yang  ditentukan  adalah melakukan  sesuai  standar  yaitu  melakukan pelaporan  sesuai  tanggal  yang  ditetapkan yaitu  paling  lambat  setiap  tanggal  10  bulan berikutnya (18) .
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian Bertawati (2013) menunjukkan bahwa semua apotek  melakukan  pemakaian  narkotika  dan psikotropika secara rutin (19) . Menurut Susanti (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi  Sistem  Pelaporan  Narkotika  dan Psikotropika  (SIPNAP)  mempermudah  dan tidak ada yang berpendapat mempersulit (20) .

## Kinerja Keuangan Apotek
Kinerja  keuangan  yang  dinilai  pada penelitian  ini  adalah  rasio  rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Dalam perspektif ini penilaian kinerja apotek PRB-Kronis dan non  PRB-Kronis  dilihat  dari  beberapa indikator  keuangan  antara  lain Gross  Profit Margin (GPM), Net  Profit  Margin (NPM), Return On Investment (ROI), dan
Rentabilitas  Ekonomis, Curent  Ratio,  Acid
Test  Ratio,  Debt  to  Equity  Ratio, dan Debt Ratio .  Data  perbandingan  kinerja  keuangan dapat dilihat pada tabel 2. Pada apotek PRB-Kronis rasio
keuangan  yang  baik  adalah  rasio  likuiditas.
Rasio  keuangan  yang  rendah  adalah  rasio rentabilitas dan solvabilitas. Untuk
meningkatkan  rasio  rentabilitas  yang  perlu dilakukan  adalah  menaikkan  penjualan  agar sebanding  dengan  kenaikan  harga  pokok penjualan,  menaikkan  tingkat  perputaran aktiva,  menaikkan  persentase  laba  bersih dengan cara menaikkan harga atau membeli barang  dengan  biaya  lebih  rendah  serta mengurangi beban usaha. Untuk meningkatkan  rasio  solvabilitas  adalah dengan  menurunkan  total  utang  lebih  besar dibandingkan total aktiva dan menaikan total ekuitas.  Apotek  dapat  mencari  PBF  yang menjual  obat  dengan  harga  lebih  murah, membuat perjanjian dengan PBF yaitu diskon potongan pembayaran saat pelunasan, membeli obat pabrikan yang berbeda dengan
harga  yang  lebih  murah,  membeli  barang dalam  volume  besar  agar  mendapatkan diskon dari PBF, menaikan volume penjualan dengan mengoptimalisasi promosi ke rumah sakit atau puskesmas yang banyak  memiliki pasien  PRB-Kronis,  menaikan  volume penjualan  obat  dengan  nama  dagang  dan suplemen.
Apotek juga dapat mempersembahkan pelayanan terbaik sehingga customer merasa  sangat  puas  dan dengan demikian akan tercipta loyalitas dan terjadi  kenaikan  penjualan,  melakukan diversifikasi usaha, misalnya dengan membuka usaha klinik, menekan pengeluaran seperti biaya listrik dan telepon. Tabel 2 .  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pada  Apotek  Program  Rujuk  Balik  (PRB)-Kronis BPJS dan Apotek Tidak Bekerja Sama BPJS di Kota Bogor
Parameter Rasio dalam % Apotek Terbaik Apotek PRB- Kronis BPJS Apotek Tidak Bekerja Sama BPJS Rasio Rentabilitas GPM 16,00 23,56 Tidak Bekerja Sama BPJS NPM 10,68 11,56 Tidak Bekerja Sama BPJS ROI 12,05 27,17 Tidak Bekerja Sama BPJS ROE 13,44 33,42 Tidak Bekerja Sama BPJS Rentabilitas Ekonomi 12,05 27,17 Tidak Bekerja Sama BPJS Rasio Likuiditas Current Ratio 411,66 322,01 PRB-Kronis BPJS Acid Test Ratio 235,50 117,61 PRB-Kronis BPJS Rasio Solvabilitas Debt Equity Ratio 9,58 8,60 Tidak Bekerja Sama BPJS Debt Ratio 14,88 12,22 Tidak Bekerja Sama BPJS
Pada  apotek  non  PRB-Kronis  rasio keuangan yang baik adalah rasio rentabilitas dan solvabilitas. Rasio keuangan yang rendah adalah rasio likuiditas. Untuk  meningkatkan rasio  likuiditas  yang  perlu  dilakukan  adalah menurunkan  utang  lancar  yang  lebih  besar dengan  aktiva  lancar.    Apotek  dapat menaikan volume penjualan dengan
mengoptimalisasi promosi, menaikan volume penjualan  obat  dengan  nama  dagang  dan produk non obat (suplemen), dan melakukan pengoptimalan
persediaan farmasi.
Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini kinerja  keuangan  apotek  non  PRB-Kronis lebih baik dari pada apotek PRB-Kronis.

## SIMPULAN
Secara umum kinerja apotek non PRB- Kronis yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan lebih baik dari pada kinerja apotek PRB-Kronis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  Kinerja  pelayanan  apotek  PRB- Kronis  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan  lebih  baik  dari  pada  kinerja pelayanan  apotek  non  PRB-Kronis  yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kinerja  keuangan  apotek  non  PRB-Kronis yang  tidak  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan  lebih  baik  dari  pada  kinerja keuangan  apotek  PRB-Kronis  yang  tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Sukamdi DP, Lutfan L, Sumarni, 2015, Analysis of Pharmacy Distribution With Geographic Information System, Journal  of Management  and  Pharmacy Practice , 5(1):56-60.
2. Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor.  Profil Dinas  Kesehatan,  2018,  Bogor:  Dinas Kesehatan Kota Bogor, h 25.
3. Rizal R, Sara S, 2018, The Analysis of
Influence  of  The  Existence  of  BPJS Kesehatan  to  The  Pharmacy  Business Continuity In Padang City,
Pharmaceutical  Journal  of  Indonesia , 15(2):120-133.
4. Gloria, 2016, BPJS Kesehatan Pengaruhi  Industri  Farmasi  Secara Signifikan.  [Internet].  18  Jan  2016
[diakses  30  April  2019].  Diakses  dari: https://ugm.ac.id/id/berita/11045bpjs.ke sehatan.pengaruhi.industri.farmasi.seca ra.signifikan.
5. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bogor Tahun 2019
6. BPJS  Kesehatan,  2019,  Pencarian  Data Faskes. [Internet]. 1 April 2019 [diakses 30 April 2019]. Diakses dari: https://faskes.bpjs- kesehatan.go.id/aplicares/#/app /pnama/bylocation 7. Ianathasya, Mardiati N, 2014, Gambaran  Stock  Out  Obat  Program Rujuk Balik Bagi Peserta JKN di BPJS Kesehatan  Jakarta  Pusat  Pada  Juni  – Agustus 2014 (Tesis). Jakarta: Universitas Indonesia, h. 1-10. 8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  2019,  Pedoman  Teknis Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal
Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan,  h  4-
52.
9. Sukmajati  MA,  2017,  Pelaksanaan Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 di Kota Yogyakarta (Skripsi). Yogyakarta: Fakultas  Farmasi  Universitas  Sanata Dharma, h 42-80. 10. Cahyono LT, Anneke S, 2015, Pelaksanaan  Standar  Kefarmasian  pada Apotik di Kabupaten Semarang. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia , 3(2):100-107.
11. Ulfa  S,  Ristiono  H,  Perwitasari  DA, 2017, Pengetahuan dan Persepsi Apoteker  Terhadap  Sistem  Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat
(MESO)  di  Apotek  Wilayah  Kota Yogyakarta. Jurnal  Ilmiah  Manuntung ,
3(2):150-157. 12. Wirasuta,  2016,  Penilaian  Pelayanan
Kefarmasian  Program  Rujuk  Balik Jaminan Kesehatan Nasional di Kotamadya Denpasar Berdasarkan Sudut  Pandang  Pasien. Jurnal  Farmasi Indonesia . 8(1):334-343.
13. Mulyagustina,  Chairun  W,  Ausi  AK, 2017,  Implementasi  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  Kota  Jambi.
Jurnal  Manajemen  dan  Pelayanan Farmasi , 7(2):83-96.
14. Anditasari  W,  Eka  KU,  Esy  N,  2016, Penilaian  Terhadap  Penerapan  Standar
Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek  di Kota  Ketapang  Tahun  2016  (Skripsi). Pontianak: Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, h 1-10. 15. Ihsan S, Putri R, Nur IA, 2014, Evaluasi Mutu  Pelayanan  di  Apotek  Komunitas Kota  Kendari  Berdasarkan  Standar Pelayanan Kefarmasian. Jurnal Farmasi dan  Ilmu  Kefarmasian  Indonesia ,
1(2):30-35. 16. Mardiysinigsih  A,  Farisya  N,  Nanang
MY, 2014, Medication Error dan Upaya Pengatasan  Apoteker  di  Apotek  di Wilayah Kotamadya Yogyakarta. Dalam:  Risalah  Seminar  Nasional Pembelajaran  Inter  Profesional  Menuju Pelayanan Kesehatan Berkualitas. Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kesehatan  ‘Aisyiyah  Yogyakarta,  h 138-150.
17. Pratiwi RI, Adila P, 2018, Implementasi Strategi  Bauran  Pemasaran  (Marketing Mix) Pada Obat di Apotek “Nurbunda” dari  Perspektif  Etika  Kefarmasian. Jurnal Para Pemikir , 7(1):187-191.
18. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran,  Penyimpanan,  Pemusnahan, dan  Pelaporan  Narkotika,  Psikotropika, dan Prekusor Farmasi.
19. Bertawati,  2013,  Profil  Pelayanan
Kefarmasian  dan  Kepuasan  Konsumen Apotek  di  Kecamatan  Adiwerna  Kota Tegal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2):1-11. 20. Susanti  J,  2018,  Evaluasi  Ketersediaan Serta  Aplikasi  Sistem  Pelaporan  Obat Golongan  Narkotika  dan  Psikotropika pada  Apotek  di  Kota  Medan  (Tesis). Medan:  Fakultas  Farmasi  Universitas Sumatera Utara, h 69.