## Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial melalui Subsidi Listrik 450 VA di Kota
Ternate

## Mohbir Umasugi
Universitas Terbuka, Tangerang, Email: mohbir@ecampus.ut.ac.id
Received: June 11, 2023; In Revised: July 29, 2023; Accepted: August 29, 2023

## Abstrak
Penyelesaian  kemiskinan  di  suatu  daerah  tentunya  berbeda  dengan  penyelesaian  di  daerah  lainnya.  Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari faktorinternal dan eksternal. Untuk itu, program JPS harus mampu menyelesaikan akar dari  masalah  kemiskinan  yang  berhasil  diidentifikasi.  Proses  selanjutnya  adalah  identifikasi  alokasi.  Kegiatan  ini dilakukan ketika mengirim bantuan JPS ke penerima bantuan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat dari program jaring pengaman sosial melalui subsidi listrik 450 VA untuk 8 kecamatan di Kota Ternate dengan uraian Kecamatan Ternate Selatan terdapat 655 keluarga  yang  tersebar  di  17  kelurahan,  Kecamatan  Ternate  Tengah  terdapat  574  keluarga  yang  tersebar  di  16 kelurahan, Kecamatan Ternate Utara terdapat 808 keluarga yang tersebar di 14 kelurahan, Kecamatan Ternate Barat terdapat 589 keluarga yang tersebar di 7 kelurahan, Kecamatan Pulau Ternate terdapat 409 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, Kecamatan Pulau Hiri terdapat 390 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, dan Kecamatan Pulau Moti terdapat 588 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan. Sedangkan untuk kecamatan Pulau Batang Dua ada 6 kelurahan namun tidak ada penerima karena di kecamatan tersebut semua pelanggan PLN memakai daya listrik 900 VA dan diatasnya. Total keseluruhan ada 4013 keluarga penerima manfaat yang terdapat di 7 kecamatan yang ada untuk Kota Ternate.
Kata Kunci : Implementasi, Subsidi, Listrik, Kota Ternate.

## Abstract
The solution of poverty in one region is certainly different from the solution in other regions. The causes of poverty can be seen from internal and external factors. For this reason, the Social Safety Net (JPS) program must be able to solve the roots of the identified poverty problems. The next process is the identification of allocations. This activity is carried out when sending JPS assistance to beneficiaries. The data analysis method used in this study is qualitative descriptive.  Descriptive  qualitative  is  a  method  used  to  explore  findings  in  the  field.  The  results  showed  that  the beneficiaries of the social safety net program through electricity subsidies of 450 VA for 8 sub-districts in Ternate City  with  the  description  of  South  Ternate  District  there  were  655  families  spread  across  17  kelurahan,  Central Ternate District there were 574 families spread across 16 kelurahan, North Ternate District there were 808 families spread across 14 kelurahan, West Ternate District has 589 families spread across 7 villages, Ternate Island District has 409 families spread across 6 villages, Hiri Island District has 390 families spread across 6 villages, and Moti Island District has 588 families spread across 6 kelurahan. As for the sub-district of Pulau Batang Dua there are 6 sub-districts but there are no recipients because in that sub-district all PLN customers use electricity of 900 VA and above. In total there are 4013 beneficiary families located in 7 sub-districts that exist for Ternate City.
Keywords: Implementation, Subsidies, Electricity, Ternate City.

## Pendahuluan
Pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya bidang ekonomi, sebelum terjadinya krisis telah mencatat sejumlah kemajuan, walaupun di sana sini masih ditemui sejumlah masalah pembangunan  yang  perlu  segera  ditangani  dan  dipecahkan  (Nasrah  et  al.,  2021;  Putra  & Anzaikhan, 2022). Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi masalah funndamental yang  bersifat  kronis,  yaitu  masalah  yang  berkaitan  dengan  kesenjangan  antar  pelaku  ekonomi /antar  manusia,  kesenjangan  antar  daerah  dan  kesenjangan  antar  sektor  kegiatan  ekonomi. Masalah  kesenjangan  ini  berakibat  luas  pada  masalah  kemiskinan,  pengangguran,  dan kesejahteraan sosial seperti tingkat pendidikan dan kesehatan (Fanni et al., 2022; Timmerman et al.,  2021).  Dalam  aspek  makro,  masalah  kesenjangan  merupakan  implikasi  dari  kurangnya perhatian  pencapaian  tujuan  pembangunan  untuk  rakyat  mewujudkan  “juriteradil”
(Sumodiningrat, 1998; Hajad et al., 2021). Negara-negara yang terkena dampak krisis ekonomi atau  bencana  alam  menghadapi  kenyataan  yang  agak  pahit,  yaitu  tidak  mungkin  mengisolasi wilayahnya dari dampak negatif krisis ekonomi dan bencana alam terhadap negara lain.
Negara-negara yang menganut ideologi negara kesejahteraan, yakni yang telah memiliki program  jaring  pengaman  sosial,  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  mengatasi  dampak  krisis ekonomi dan bencana alam (Aldama et al., 2021; Wibawani et al., 2021). Upaya ini dapat dicapai melalui  upaya  koordinasi,  pengalokasian,  dan  penyaluran  dana  jaring  pengaman  sosial  secara langsung kepada kelompok sasaran di masyarakat terdampak. Jika tidak, dampaknya akan lebih buruk  bagi  individu  atau  keluarga  sebagai  kelompok  sasaran  ( vulnerable  group )  (Anggito Abimanyu et al., 1998). Permasalahan pembangunan lainnya yang juga mengejutkan adalah krisis moneter, ekonomi dan politik yang saat ini melanda negara Indonesia. Permasalahan kedua ini membuat  keadaan  perekonomian  Indonesia  sangat  mengkhawatirkan.  Inflasi  yang  tinggi, perkiraan  pertumbuhan  yang  negatif,  meningkatnya  PHK  dan  pengangguran,  meluasnya kemiskinan dan krisis pangan juga berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial Masyarakat (Ardi & Almaida, 2022; Setyawan et al., 2023).
Bank  Dunia  menyatakan  bahwa  program  jaring  pengaman  sosial  dimaksudkan  untuk melindungi  kelompok  orang  atau  keluarga  yang  mengalami  gangguan  kronis  yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan secara permanen (kemiskinan kronis) dan kelompok  individu  atau  keluarga  yang  mengalami  penurunan  kapasitas.  sesuai  kemampuan mereka  (Barany  et  al.,  2020;  Lisma  &  Kurniawan,  2022).  Kebutuhan  kelangsungan  hidup (kekuatan  transisi)  kelompok  masyarakat  rentan  terhadap  krisis  tersebut,  sehingga  diperlukan perlindungan sosial untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan memberikan kesempatan kerja dan layanan sosial dasar. bantuan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Setiap individu dan keluarga yang mengalami krisis merupakan kelompok prioritas bagi mereka yang menerima  dukungan  program  jaring  pengaman  sosial.  Pengalaman  Bank  Dunia  di  beberapa negara yang terkena dampak krisis ekonomi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelompok masyarakat  rentan  terhadap  krisis  ( capacity  building ),  termasuk  kelompok  masyarakat  miskin, dapat dicapai melalui upaya penjangkauan pemberdayaan masyarakat (Elizabeth, 2021; Basri et al.,  2022).  Tujuan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dicapai  melalui  berbagai  komponen program untuk menciptakan peluang bagi kelompok masyarakat rawan krisis untuk mengakses sumber daya produktif (Subbarao, et al., 1997).
Saat ini program-program JPS di Indonesia diprioritaskan pada: (i) peningkatan ketahanan pangan ( food security ) yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat; (ii) penciptaan lapangan kerja produktif ( labour inlensif ) yang diarahkan  untuk  memberikan  kesempatan  dalam  kegiatan  ekonomi  melalui  pola  padat  karya produktif;  (iii)  perlindungan  sosial  ( social  protection )  diarahkan  untuk  mempertahankan  akses masyarakat  pada  pelayanan  dasar  terutama  pendidikan  dan  kesehatan;  dan  (iv)  pengembangan usaha  kecil  dan  menengah  ( small  medium  enterprise )  untuk  pemberdayaan  ekonomi  rakyat produktif yang berjiwa koperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha. Keempat prioritas itu perlu menjadi landasan bagi upaya penanggulangan  masalah  kesenjangan.  Kesenjangan  antar  sektor  kegiatan  ekonomi  diatasi dengan  program  pembangunan  sektoral,  kesenjangan  antar  wilayah  diatasi  dengan  program pembangunan  daerah,  dan  kesenjangan  antar  masyarakat/kelompok  diatasi  melalui  program pembangunan khusus.
Beberapa faktor menjadi penentu pertimbangan program JPS mempengaruhi kesuksesan dari pelaksanaan program JPS. Sebagai contoh penyelesaian kemiskinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan penyelesaian di daerah lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya identifikasi terkait dengan  siapa  yang  miskin  dan  mempelajari  kehidupan  bermasyarakat  pada  individu  tersebut. Setelah identifikasi  siapa yang miskin  maka dilanjutkan  kepada identifikasi  "Mengapa mereka miskin?"  Kondisi  ini  mengacu  kepada  sebab  seseorang  menjadi  miskin.  Penyebab  kemiskinan
dapat  dilihat  dari  faktorinternal  dan  eksternal.  Untuk  itu,  program  JPS  harus  mampu menyelesaikan  akar  dari  masalah  kemiskinan  yang  berhasil  diidentifikasi.  Proses  selanjutnya adalah  identifikasi  alokasi.  Kegiatan  ini  dilakukan  ketika  mengirim  bantuan  JPS  ke  penerima bantuan.  Bagian  ini  berarti  mempertimbangkan  apakah  membeli  bantuan  secara  terpusat  atau didesentralisasikan di setiap daerah.
Program  JPS  berupa  dana  yang  dialokasikan  langsung  kepada  masyarakat  di  tingkat desa/kecamatan  harus    dikelola  dalam    unit  pengelolaan  keuangan  (KPH)  yang  dikelola  oleh masyarakat  sendiri.  PUK  berperan  dalam  mengelola  berbagai  dana    dari  pemerintah  melalui mekanisme  DIP  (Daftar    Proyek)  dan  SPABP  (Surat  Persetujuan  Anggaran  Bantuan Pembangunan)    serta  dana  bergulir    masyarakat.  PUK  dapat    menjadi  organisasi  pengelola keuangan  masyarakat yang berbadan hukum koperasi (berdasarkan UU Koperasi) atau berbadan hukum  lain  (berdasarkan  Undang-Undang  Perbankan).  Lembaga  keuangan  komunitas  ini selanjutnya  disebut  sebagai  lembaga  keuangan  alternatif  komunitas.  Pemerintah  telah menyalurkan berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok  dari  masyarakat  kurang  mampu  (Muthiah,  2021;  Nurullah,  2023).  Selain  bantuan sosial,  pemerintah  juga  memberikan  berbagai  subsidi,  termasuk  subsidi  listrik    kepada masyarakat.  Berbagai  program  bantuan  sosial  dan  subsidi  tersebut  diberikan  oleh  pemerintah dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup  masyarakat  kurang  mampu.  Namun  berbeda  dengan  Bantuan  Sosial,  subsidi  diberikan sebagian besar masih dalam bentuk subsidi barang sehingga terdapat potensi salah sasaran.
Program  JPS  harus  dipahami  sebagai  stimulus  untuk  mendorong  produktivitas  dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Semoga model pembangunan ini dapat membantu mewujudkan pembangunan dengan tren populer antara lain: (i) menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif  dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis; (ii) pemberdayaan masyarakat terkait penguatan otonomi daerah dilaksanakan secara praktis dan dinamis; (iii) mengkonsolidasikan perubahan dalam struktur sosial itu sendiri dengan  modernisasi  lebih  lanjut;  dan  (iv)  semakin  mengintegrasikan  dan  menghubungkan berbagai program antar masyarakat, antar wilayah, antar bidang kegiatan ekonomi, serta antara kegiatan makro dan mikro negara.

## Metode Penelitian
Teknik  pengumpulan  data  digunakan  dengan  dua  cara  yaitu  teknik  pengumpulan  data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Sosial Kota Ternate, sedangkan teknik pengumpulan  data  primer  diperoleh  secara  langsung  di  lapangan  dengan  cara  melakukan observasi  dan  wawancara  kepada  informan.  Teknik  wawancara  yang  digunakan  adalah  teknik nonprobality  sampling  dengan  menggunakan  purposive  sampling.  Dalam  penelitian  ini wawancara  ditujukan  kepada  Kepala  Bidang  Data  dan  Informasi  serta  staf  Dinas  Sosial  Kota Ternate dan Keluarga Penerima Manfaat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk mengeksplorasi temuan di lapangan (Moleong, 2001:23).

## Hasil dan Pembahasan
Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama tiga puluh tahun Orde Baru akan terhindar  dari  berbagai  permasalahan  sosial  ekonomi  di  masyarakat.  Namun    kelemahan struktural berupa kesenjangan infrastruktur, kelembagaan, tata kelola dan koordinasi pengelolaan sumber  daya  nasional  telah  memperlambat  pemulihan    dan  mengatasi  dampak  krisis.  Jaring pengaman sosial merupakan alat koordinasi dan integrasi antara program pembangunan khusus yang  ditujukan  untuk  mengatasi  situasi  krisis  (program  darurat)  dan  program  pembangunan
reguler  yang  bertujuan  untuk  memecahkan  masalah-masalah  kronis  yang  berkaitan  dengan tantangan  ekonomi mendasar berupa ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan (Elizabeth, 2022).  Di  sisi  lain,  persoalan  pendanaan  jaring  pengaman  sosial  seringkali  menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan terbatasnya pendanaan pemerintah seperti yang terjadi di Indonesia, pelaksanaan program jaminan sosial akan menghadapi banyak keterbatasan. Keadaan  krisis  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  kronis  menjadi  penyebab  utama  munculnya kelompok  miskin.
Jaring Pengaman Sosial  adalah strategi darurat  yang paling memungkingkan dilakukan untuk mengatasi krisis sosial dan ekonomi pada masa pandemi. Hal itu karena krisis yang terjadi adalah  dampak  yang  belum  bisa  terantisipasi  sebelumnya.  Artinya  pandemi  adalah  bencana kesehatan  yang  dampaknya  tidak  bisa  diprediksikan  secara  singkat  dan  pasti.  Oleh  karena  itu, upaya untuk mengatasi jangka pendek adalah hal yang paling utama dilakukan. Jaring Pengaman Sosial  yang  dilakukan  pemerintah  atau  inisiasi  masyarakat  itu  sendiri  memang  menjadi  jalan keluar  yang  mampu  membantu  kelompok  rentan  yang  terkena  imbas  kebijakan  physical distancing  dan  pembatasan  sosial  baik  skala  kecil  maupun  besar.  Namun  dapat  diakui  bahwa Jaring  Pengaman  Sosial  memang  perlu  menjadi  bahan  refleksi.  Jaring  Pengaman  Sosial  yang dilakukan  pemerintah  dalam  bentuk  Bantuan  Sosial  (Bansos)  masih  banyak  yang  belum  tepat sasaran,  mengingat  akurasi  data  penerima  bantuan  sosial  masih  meragukan.  Sebab  tidak dipungkiri  terjadi  tumpeng  tindih  antara  data  penerima  bantuan  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS) dari  pusat  dan  provinsi.  Terlepas  dari  problem,  Jaring  Pengaman  Sosial  yang  dilakukan pemerintah  lebih  sebatas  sebagai  pengaman  sementara,  belum  sampai  pada  recovery  sebab dampak dari krisis pandemi cukup kompleks dan berdampak jangka panjang.
Tabel 1. Bantuan Sosial Era Reformasi Priode Nama Bantuan Metode Distribusi Pola Era Reformasi Hingga Saat Ini Program Keluarga Harapan  (PKH)  2007- 2016 Bantuan tunai disalurkan oleh PT. Pos Indonesia Penyaluran nonperbankan PKH mulai tahun 2016 menggunakan kartu Bantuan nontunai menggunakan  kartu  dan melalui Bank Himbara Penyaluran Perbankan Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT) Program Sembako Bantuan nontunai menggunakan  kartu  dan melalui Bank Himbara Penyaluran Perbankan Program Indonesia Pintar (PIP) Bantuan nontunai menggunakan kartu, melalui Bank Himbara Penyaluran Perbankan Subsidi listrik Subsidi melalui PLN Penyaluran nonperbankan Subsidi LPG 3 Kg Subsidi  harga  melalui pertamina (2016) Penyaluran nonperbankan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bantuan usaha kelompok bersifat nontunai melalui Bank Himbara Penyaluran perbankan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB 2016) Bantuan  tunai  langsung melalui PT. Pos Indonesia Penyaluran nonperbankan ASPDB 2018 Bantuan nontunai melalui PT. Pos Indonesia Penyaluran perbankan
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD 2019-1020) Bantuan nontunai melalui  rekening  Bank Himbara Penyaluran perbankan ASLUT  Tahun  2017- 2019 Bantuan nontunai melalui  rekening  Bank Himbara Penyaluran perbankan Program Bantuan Bertujuan  Lanjut  Usia (BANTU  LU  2019  - 2020) Bantuan nontunai melalui  rekening  Bank Himbara Penyaluran perbankan

## Sumber: Diolah Dari Data Dinas Sosial Kota Ternate
Tabel 1 diatas mengambarkan jenis program bantuan sosial di era reformasi sampai saat ini,  bantuan  sosial  di  mulai  dengan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  2007-2016,  diawal mulainya  program  strategis  sekaligus  prioritas  nasional,  prohram  PKH  menggunakan  metode tunai  yang  di  salurkan  oleh  PT  Pos  Indonesia,  kemudian  pada  tahun  2016  PKH  di  alihkan  ke bantuan nontunai menggunakan kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang merupakan ATM khusu untuk  penerima  bantuan  sosial,  Kementerian  Sosial  menggunakan  Bank  HIMBARA  untuk mendistribusikan bantuan non tunai ini ke 514 kab/kota se Indonesia. Ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako menggunakan mekanisme yang sama dengan PKH, selanjutnya program Indonesia pintar dengan metode distribusi kepada penerima manfaat menggunakan kartu melalui  bank.  Subsidi  listrik  di  dapatkan  dari  PLN  dan  juga  melalui  jaring  pengaman  sosial dengan menggunakan postur anggaran pendapatan daerah, pada poin  inilah pemerintah daerah Kota  Ternate  menterjemahkan  dengan  memberikan  bantuan  pembayaran  listrik  kepada  4013 keluarga yang menggunakan meteran 450 VA yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di wilayah administrasi Kota Ternate.
Selanjutnya  ada  program  asistensi  sosial  penyandang  disabilitas,  bantuan  atensi  ini merupakan bantuan nontunai melalui rekening bank HIMBARA, kemudian ada bantuan ASLUT mekanisme  distribusi  juga  menggunakan  nontunai  melalui  rekening  bank  HIMBARA,  dan program  bantuan  lanjut  usia  yang  memakai  mekanisme  penyaluran  nontunai  melalui  rekening HIMBARA.  Mekanisme  penyaluran  bantuan  sosial  nontunai  ini  di  pakai  untuk  menghindari potongan yang di lakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk setiap penerima bantuan pertama-tama  akan di  salurkan buku tabungan dan  Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sebutan lain dari ATM untuk penerima bantuan sosial, setelah buku tabungan di distribusi kepada keluarga penerima manfaat kemudian nominal bantuan akan di transfers langsung ke rekening- rekening keluarga penerima manfaat, tujuannya agar nominal bantuan sosial apapun nominalnya akan  sampai  ke  penerima  secara  utuh  atau  tidak  ada  pemotongan  dari  pihak  manapun.  Dalam proses  implementasi  program  bantuan  sosial  di  kawal  oleh  pendamping  yang  di  rekrut  secara profesional  oleh  Kementerian  Sosial  yang  kemudian  di  tugaskan  untuk  mengawal  program strategis sekaligus prioritas nasional.
Konsep jaring pengaman sosial juga diperkenalkan oleh para ekonom kapitalis pada masa transisi perekonomian di negara-negara Eropa Timur pada tahun 1990. Pada saat itu sedang terjadi transisi perekonomian dari sistem ekonomi sosialis ke sistem ekonomi pasar. Transisi ekonomi ini mengakibatkan kelompok  miskin yang dalam sistem ekonomi sosialis mendapat jatah pangan gratis  dari  pemerintah,  tidak  lagi  mendapat  jatah  pangan  gratis  (Mubyarto,  1998).  Prinsip pengelolaan program JPS mengikuti prinsip-prinsip berikut: (i) menyalurkan bantuan secara cepat dan  langsung  kepada  kelompok  masyarakat  penerima  manfaat;  (ii)  rencana  aksi  harus disebarluaskan  secara  mudah  dan  terbuka  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat;  (iii)  seluruh kegiatan  harus  bertanggung  jawab  secara  teknis  dan  administratif;  (iv)  hasil  kegiatan  harus memberikan  manfaat  langsung  kepada  masyarakat;  (v)  hasil  kegiatan  harus    dilanjutkan  dan
dikembangkan  oleh  masyarakat    dalam  kerangka  organisasi  masyarakat  setempat;  dan  (vi) program  dapat  dilaksanakan  secara  komprehensif  pada  seluruh  bidang  yang  memerlukan perhatian khusus.
Jaring pengaman sosial merupakan turunan dari program pemerintah pusat dalam rangka penanganan dampak covid kemarin di 2020, di APBD juga di alokasikan kegiatan-kegiatan untuk jaring  pengaman  sosial.  Jaring  pengaman  sosial  terjemahan  dari  bentuk-bentuk  perlindungan masyarakat.  Program  saat  ini  merupakan  penaganan  dampak  inflasi,  harga  barang  yang  tidak stabil yang berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah, akhirnya pemerintah menurunkan suatu program kegiatan melalui Dana Insentif Daerah (DID), tujuannya adalah untuk mendorong daya  beli  masyarakat.  Ada  4  belanja  wajib,  1.  Subsisi  dalam  bentuk  perlindungan  sosial;  2. Subsidi  transportasi;  3.  Pengembangan-pengambangan  sarana  usaha;  4.  Bantuan  sosial.  Nah bantuan  sosial  untuk  Kota  Ternate  kita  arahkan  ke  bantuan  kebutuhan  dasar  berupa  bantuan rekening  listrik.  Pembayaran  dan  pelunasan  rekening  listrik,  sehingga  masyarakat-masyarakat tertentu  listriknya  di  gratiskan.  tujuannya  untuk  mendorong  daya  beli  masyarakat,  kebutuhan- kebutuhan  dasar  harus  di  penuhi.  Itulah  bentuk-bentuk  perlindungan  dari  negara  seperti  yang pemerintah  Daerah  Kota  Ternate  berikan  melalui  belanja  wajib  bantuan  sosial  dari  Jaring Pengaman Sosial  dengan subsidi  listrik  450 VA  yang tersebar di kecamatan yang  ada di  Kota Ternate seperti yang sajian dalam tabel dibawah ini.

## Gambar 1 Jumlah Penerima Jaring Pengaman Sosial 8 Kecamatan di Kota Ternate Sumber: Dinas Sosial Kota Ternate (2023)
Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat data penerima manfaat dari program jaring pengaman sosial  melalui  subsidi  listrik  450  VA  untuk  8  kecamatan  di  Kota  Ternate.  Dapat  dilihat  dari nominal  penerima  manfaat  untuk  8  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Ternate  berfariasi  seperti  di Kecamatan  Ternate  Selatan  terdapat  655  keluarga  yang  tersebar  di  17  kelurahan,  Kecamatan Ternate Tengah terdapat 574 keluarga yang tersebar di 16 kelurahan, Kecamatan Ternate Utara terdapat  808  keluarga  yang  tersebar  di  14  kelurahan,  Kecamatan  Ternate  Barat  terdapat  589 keluarga  yang  tersebar  di  7  kelurahan,  Kecamatan  Pulau  Ternate  terdapat  409  keluarga  yang tersebar di 6 kelurahan, Kecamatan Pulau Hiri terdapat 390 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, dan Kecamatan Pulau Moti terdapat 588 keluarga yang tersebar di 6 kelurahan. Sedangkan untuk kecamatan Pulau Batang Dua ada 6 kelurahan namun tidak ada penerima karena di kecamatan tersebut semua pelanggan PLN memakai daya listrik 900 VA dan diatasnya. Total keseluruhan ada 4013 keluarga penerima manfaat yang terdapat di 7 kecamatan yang ada untuk Kota Ternate.
655 574 808 589 409 390 588 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Ternate Selatan Ternate
Tengah Ternate Utara Ternate Barat Pulau Ternate Pulau Hiri Pulau Moti Pulau Batang Dua Penerima Manfaat
Bila  dilihat  dari  pengertiannya,  bantuan  sosial  bisa  dikatakan  sebagai  salah  satu  tipe belanja pemerintah yang tercantum dalam klasifikasi ekonomi. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berbentuk transfer uang, barang ataupun jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah kepada warga guna melindungi warga dari terjadinya resiko sosial, meningkatkan keahlian ekonomi serta/ ataupun kesejahteraan warga. Penafsiran resiko sosial sendiri merupakan peristiwa ataupun  kejadian  yang  bisa  memunculkan  potensi  terbentuknya  kerentanan  sosial  yang ditanggung oleh orang, keluarga, kelompok, serta/ atau warga akibat krisis sosial, krisis ekonomi, krisis  politik,  fenomena  alam,  wabah  penyakit  serta  musibah  alam  yang  bila  tidak  diberikan belanja bantuan sosial hendak terus menjadi terpuruk serta tidak bisa hidup dalam keadaan normal (Dharmakarja, 2017).
Sebagaimana    dijelaskan  di  atas,  krisis  ekonomi,  sosial,  dan  kepercayaan  yang  dialami Indonesia  saat  ini  merupakan  akumulasi  dari  berbagai  permasalahan.  Untuk  mencoba memecahkan  masalah  ini,  perlu  dilakukan  identifikasi  sejumlah  faktor,  termasuk  faktor-faktor yang ada sebelum krisis dan faktor-faktor yang muncul setelah krisis; masalah pengangguran dan kemiskinan; permasalahan yang timbul di pedesaan dan perkotaan; serta program pembangunan yang    dilaksanakan  sebelum  dan  sesudah  krisis.  Dari  pengamatan  tersebut  perlu  dilakukan rekomendasi  kebijakan  dan  langkah-langkah,  khususnya  untuk  mengatasi  pengangguran  dan mengentaskan  kemiskinan  melalui  upaya  berkelanjutan.  Pendekatan    program  JPS  adalah pertumbuhan  melalui  pemerataan    berkelanjutan  yang  disampaikan  melalui  kebijakan pemberdayaan masyarakat  dalam rangka pengembangan masyarakat  disertai dengan dukungan fasilitator.  Penyediaan  staf  asisten  melibatkan    lembaga  pembangunan  non-pemerintah (LPSM/LSM)  untuk  mendorong  dan  memantau  pengelolaan  bantuan.  Pengelolaan  bantuan menerapkan prinsip pembangunan partisipatif yang dilaksanakan  oleh masyarakat sendiri dalam konteks  kelompok  usaha  produktif  kolektif,  seperti  pokmas  (kelompok  masyarakat),  poksar (kelompok sasaran) dan kelompok lainnya.
Pelaksanaan program dilauncing pada Desember 2022 ketika hari jadi Ternate, program ini  menggunakan  postur  anggaran  2022  dan  akan  jalan  di  tahun  2023.  Ada  masyarakat  yang masuk  dalam  kategori  tidak  mampu  namun  belum  tersentuh  oleh  pemerintah  pusat  karena terbatasnya  kuota  yang  di  berikan  oleh  pusat,  karena  ada  anggaran  dari  daerah  untuk  bantuan sosial  untuk  keluarga  yang  belum  menerima  bantuan  dari  pemerintah  pusat,  tujuannya  untuk pemenuhan  kebutuhan  dasar  mereka.  Penerima  manfaat  setiap  tahun  berubah,  bisa  saja  ada penambahan,  dan  bisa  juga  ada  pengurangan.  Karena  status  sosial  keluarga  tidak  mungkin stagnan  terus,  pasti  ada  perubahan.  Kemudian  tergantung  juga  dengan  ketersediaan  anggaran, kemampuan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  bantuan  sosial  seperti bagaimana nanti di kalkulasikan. Pengelolaan anggaran bantuan sosial ini melalui satu pintu yaitu dari Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), tapi teknisnya dari Dinas Sosial karena data adanya di Dinas Sosial.  Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan postur anggaran  penanganan  dampak  inflasi  dimaksimalkan  sehingga  pemerintah  daerah  diwajibkan menyisihkan anggaran untuk penanganan masalah sosial maka.
Anggaran belanja wajib ada 4 komponen yaitu 1. itu subsisi dalam bentuk perlindungan sosial; 2. Subsidi transportasi; 3. Pengembangan-pengambangan sarana usaha; 4. Bantuan sosial. Melalui  kebijakan  Pak  Walikota  Ternate,  salah  satunya  penangan  dampak  inflasi  melalui pembayaran  listrik  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  daya  listrik  450  VA  agar  masyarakat menengah  kebawah  sudah  tidak  lagi  berpikir  untuk  membayar  listrik  setiap  bulan.  Penerima manfaat ini sudah masuk kategori listrik gratis karena sudah ada subsidi dari pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  menambahkan  dengan  program  dampak  inflasi  jadinya  listrik  keluarga penerima  manfaat  masuk  kategori  gratis  dari  pemerintah.  Alokasi  anggaran  dari  pemerintah daerah untuk program ini yaitu 1 M, distribusi sesuai jumlah pelanggan 450 VA dari PLN, untuk masing-masing  keluarga  mendapatkan  240  ribu  rupiah  diluar  biaya  administrasi.  Jadi  setiap pembelian  token  atau  pembayaran  listrik  pasti  ada  biaya  administrasinya.  Untuk  biaya
administrasi saat ini yang tersedia ada 996 juta. Pemerintah daerah Kota Ternate ingatkan kepada pihak  kelurahan  untuk  disampaikan  ke  keluarga  penerima  manfaat  jangan  kerena  listrik  sudah gratis kemudian buat pengajuan untuk menaikan daya listrik jadi 900 VA, ada konsekuensi kalau naikan daya listrik maka bantuannya hilang atau di alihkan ke mereka yang menggunakan daya 450 VA.
Dalam 450 VA ada 2 kategori, ada prabayar dan ada pasca bayar. Kalau yang prabayar berarti  pemerintah  Kota  Ternate  hanya  memberikan  token.  Untuk  mekanismenya,  uang  dari pemerintah daerah Kota Ternate akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah kerjasama dengan PT. POS Cabang Ternate, setelah terima uang, PT. Pos Cabang Ternate akan membelanjakan, jadi masyarakat tidak menerima dalam bentuk uang namun dalam bentuk token.  Kemudian  yang  pasca  bayar  harus  menunggu  ada  tagihan  PLN  untuk  PT.  Pos  Cabang Ternate bayar dan bukti bayar di serahkan ke keluarga penerima manfaat. Mereka gunakan sampai 240  ribu  habis,  kebutuhan  pemakaian  setiap  keluarga  berbeda  jadi  tinggal  mereka  manfaatkan sesuai  kebutuhan.  Ada  yang  pemakian  besar  hanya  bisa  pakai  bantuannya  3  sampai  dengan  3 bulan, namun kalau yang pemakaiannya rendah mereka bisa gunakan bantuan bisa sampai 11 dan 12 bulan bahkan ada yang bisa sampai 1 tahun 6 bulan. Untuk masyarakat yang belum memiliki akses listrik maka ada program pemerintah pusat yaitu lisdes, mereka di sentuh melalui program pasang  gratis  daya  listrik  450  VA.  Tidak  semua  masyarakat  menerima  manfaat  dari  program jaring pengaman sosial melalui subsidi listrik 450 VA untuk 8 kecamatan di Kota Ternate.

## Simpulan
Pemerintah  daerah  Kota  Ternate  menyasar  pengguna  daya  listrik  450  VA  untuk mendapatkan subsidi pembayaran listrik karena bisa di pastikan masyarakat yang menggunakan listrik  450  V  merupakan  masyarakat  dengan  keadaan  ekonomi  dibawah  rata-rata  atau  masuk kategori miskin. Pemerintah daerah menyasar  mereka yang menggunakan 450 VA karena mereka sudah pasti masyarakat menegah kebawa, hal ini bisa lihat dari pembayaran yuran perbulan hanya 10 ribu. Untuk 8 Kecamatan di Kota Ternate sendiri ada 4013 yang masih menggunakan 450 VA tersebar  di  78  kelurahan.  Mereka  yang  menggunakan  listrik  450  VA  kalau  di  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang  merupakan  basis  data  masyarakat  dengan  pendapatan dibawah 40% itu merupakan masyarakat yang terdata kategori desil 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan pembagian  katogori  tingkat  kemiskinan.  Penentuan  desil  dan  tingkat  kesejahteraan  juga merupakan  salah  satu  indikator  yang  di  pakai  pemerintah  daerah  Kota  Ternate  untuk  melihat tingkat kesejahteraan, kalau orang yang tingkat kesejahteraan masih rendah tidak mungkin pakai daya listrik 1300 VA keatas. Listrik juga menjadi acuan penilaian tingkat kemiskinan, kebutuhan dasar  masyarakat  di  berikan  mulai  dari  bantuan  sosial  sembako  kemudian  pemerintah  daerah lebarkan ke subsidi listrik untuk membantu masyarakat dengan tujuan dapat mendorong daya beli masyarakat.

## Referensi
Abimanyu, A. (1998). Minyak Bumi dan Bantuan Luar Negeri: Dalam Perekonomian Indonesia.
Yogyakarta: STIE YKPN
Aldama, Y., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2021). Upaya Pemerintah dalam Program Jaring Pengaman Sosial untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus  Evaluasi  Implementasi  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  di  Desa Manaruwi  dan  Desa  Masangan  Kecamatan  Bangil  Kabupaten  Pasuruan). Respon Publik , 15 (10), 65-73.
Ardi,  F.  A.,  &  Almaida,  Z.  (2022).  Implementasi  Program  Taman  Olah  Jelantah  dalam Memperkuat Jaring Pengaman Sosial Desa Kalitengah. Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat , 1 (4), 222-231.
Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran. Centre for Strategic and International Studies , 1-11.
Basri, Y. M., Prasetio, Y., & Susilatri, S. (2022). Pengelolaan Belanja Dampak Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Akuntansi Kontemporer , 14 (2), 104-113.
Dharmakarja,  G.  I.  (2017).  Rekonstruksi  Belanja  Bantuan  Sosial. Jurnal  Substansi,  Politeknik Keuangan Negara STAN, 375
Elizabeth,  R.  (2021).  Peningkatan  Peran  Kohesi  dan  Solidaritas  Sosial  Petani  Medukung Keberhasilan Penyaluran Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi COVID19. Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis , 7 (1), 514-531. Elizabeth, R. (2022). Perubahan Sosial Ekonomi dan Pengentasan Petani Kecil Rentan Melalui Bantuan  Jaring  Pengaman  Sosial  di  Masa  Pandemi  COVID-19. Journal  of  Scientech Research and Development , 4 (1), 001-015.
Fanni, D. Y. N., Saiman, S., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial  dalam  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  dari  Pemerintah  Kepada  Masyarakat  yang Terdampak  COVID-19  (Studi  Kasus  di  Desa  Kerjo,  Kabupaten  Trenggalek). Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora , 6 (2), 523-530.
Hajad,  V.,  Ikhsan,  I.,  &  Marefanda,  N.  (2021).  Jaring  Pengaman  Sosial:  Analisis  Anggaran Penanganan  COVID-19  di  Aceh. Journal  of  Governance  and  Social  Policy , 2 (2),  126- 139.
Lexy j, Moleong (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Kariaya, Bandung.
Lisma,  N.,  &  Kurniawan,  A.  (2022).  Pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020 Tentang  Refocusing  Kegiatan  dan  Realokasi  Anggaran  Penanggulangan  COVID-19  di Bidang Jaringan Pengaman Sosial Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , 6 (1), 61-70.
Mubyarto. (1998). Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muthiah, N. (2021). Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi. Policy Assessment, The Indonesian Institute-Center for Publick Policy Research .
Nasrah,  H.,  Irdayanti,  I.,  Nesneri,  Y.,  &  Hidayati,  F.  (2021).  Implementasi  Program  Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru. Jurnal El-Riyasah , 11 (2), 119-138.
Nurullah,  P.  O.  D.  (2023). Implementasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Data  Bantuan  Jaring Pengaman  Sosial  Berbasis  Web  (Studi  Kasus:  Kantor  Kecamatan  Maospati, Magetan) (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta).
Putra, N. H., & Anzaikhan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Era  Pandemi  COVID-19. Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science, 8 (1), 39-56.
Setyawan, D., Rais, D. U., & Maroko, J. (2023). Program Jaring Pengaman Sosial Pasca Pandemi di Kabupaten Malang. REFORMASI , 13 (2), 186-194.
Subbarao, K. (1997). Safety Net Programs and Poverty Reduction: Lessons from Cross-Country Experience. Washinton DC: The World Bank.
Sumodiningrat, G. (1998). Membangun Perekonomian Rakyat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suwandi, A. A., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Manajemen Pemerintahan dalam Program Jaring  Pengaman  Sosial  pada  Masa  Pandemi  COVID-19  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Karawang. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (7), 2551-2560.
Timmerman,  M.  I.,  Sambiran,  S.,  &  Pangemanan,  S.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan dalam Penanganan Covid-19 di Kelurahan Mahakeret Barat. Governance , 1 (1).
Wibawani,  S.,  Hernanda,  F.,  Kusuma,  R.  G.,  &  Irawan,  F.  A.  (2021).  Evaluasi  Program  BLT Dana  Desa  sebagai  Jaring  Pengaman  Sosial  di  Desa  Kemlagi,  Kabupaten Mojokerto. Syntax , 3 (5).