## RESEPSI SASTRA MAHASISWA TERHADAP PUISI ANTIKORUPSI DALAM ANTOLOGI PUISI MENOLAK KORUPSI 6

## STUDENT LITERATURE RECEPTION OF ANTI-CORRUPTION POETRY IN ANTOLOG Y PUISI MENOLAK KORUPSI 6

## Andi Wicaksono
IAIN  Surakarta
Jl.  Pandawa, Dusun  IV,  Pucangan,  Kec. Kartasura,  Kabupaten  Sukoharjo Jawa  Tengah  57168 Pos-el:  bijakmanyar@gmail.com
*) Naskah diterima: 8 Juli 2020; direvisi: 8 Juli 2020; disetujui: 27 Oktober 2020

## Abstrak
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan resepsi sastra mahasiswa terhadap puisi antikorupsi yang dimuat di dalam antologi Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah . Prosedur penelitian yang digunakan untuk melihat aspek resepsi  estetik ini  adalah metode deskriptif  kualitatif. Pendekatan  yang digunakan dalam  penelitian ini  adalah pendekatan  resepsi sastra  secara eksperimental.  Berdasarkan analisis  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  resepsi  sastra  mahasiswa  terhadap puisi  antikorupsi  yang  dimuat  di  dalam  buku  antologi  puisi  tersebut  secara  garis  besar sudah sesuai dengan maksud penulisan dan penerbitannya. Adapun tolok ukur kesesuaian resepsi  estetis  tersebut  dilihat  dari  aspek  pemahamannya,  kelayakan  karya  yang  dimuat sebagai puisi yang baik, sikap responden terhadap ide-ide yang disampaikan dalam puisi, penentuan sasaran pembacanya, serta peran antologi puisi dan gerakan sastrawan menolak korupsi terhadap pemberantasan korupsi.
Kata kunci : resepsi sastra, mahasiswa, puisi, antikorupsi

## Abstract
The purpose of this article is to describe and explain about the literary reception of students about anticorruption poems contained in Antologi Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah. The research procedure used to look at this aesthetic reception aspect is a qualitative descriptive method. The approach used in this study is an experimental reception approach. Based on the analysis that has been done, the results are obtained that the students’ literary reception on anticorruption poems contained in the poetry anthology book is broadly following the purpose of their writing and publication. The aesthetical appropriateness benchmarks are seen from the aspect of understanding, the appropriateness of works published as good poetry, the respondent’s attitude to the ideas expressed in poetry, the determination  of the target audience, and  the anthology role of poetry  and the literary movement against corruption.
Keywords: literary reception, students, poetry, anti-corruption

## PENDAHULUAN
Kesastraan Indonesia modern dari masa ke  masa  terus  mengalami  perubahan  dan perkembangan.  Hal  ini  tampak  salah satunya dari pemilihan tema yang diangkat secara  garis  besar  yang  senantiasa  sejalan dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masanya. Sebagai contoh, pada masa Balai Pustaka yang kental dengan nota rinkesnya akan berbeda dengan Pujangga Baru yang mulai  nasionalistik.  Pun  akan  berbeda dengan  Angkatan  Jepang  dan  ’45  yang mulai  mengangkat  tema  revolusi  dalam karya-karyanya (Mujiyanto & Fuady, 2014).
Pada era pascareformasi, muncullah per- gerakan  yang  diinisiasi  oleh  sastrawan Sosiawan Leak dengan tajuk Gerakan Puisi Menolak  Korupsi  yang  bertujuan  unuk menggalang dukungan terhadap pemberan- tasan korupsi. Gerakan ini kemudian meng- hasilkan  setidaknya  enam  buku  antologi puisi  dalam kurun  waktu  dari tahun  2013 hingga  2017.  Dari  keenam  buku  tersebut terhimpunlah ratusan karya.
Gerakan  ini  tentu  tak  bisa  dipandang sebelah  mata.  Hal  ini  disebabkan,  dalam sepanjang  sejarah  kesastraan  Indonesia modern pada kenyataannya belum pernah ada  gerakan  secara  kolektif  untuk  meng- angkat  tema  antikorupsi.  Meskipun  jika dirunut,  terdapat  karya-karya  sastra  yang mengangkat  tema  antikorupsi,  tetapi  itu hanya sebatas langkah individual.
Hal  ini  terbukti  dari  hasil  riset  dari Indrastuti yang menyatakan bahwa sebenar- nya  puisi-puisi  yang  bertema  antikorupsi sudah ada sejak sebelum gerakan PMK ini digagas.  Beberapa  nama  besar  penyair Indonesia yang vokal dalam menyuarakan kampanye  antikorupsi  pun  disebut  dalam riset  tersebut,  seperti  Taufik  Ismail,  A. Musthofa  Bisri,  WS  Rendra,  Remi  Sylado, Wiji Thukul, hingga Sujiwo Tejo (Indrastuti, 2019).  Namun, sekali  lagi mereka  menulis puisi antikorupsi itu tidak dengan diawali
kesadaran  kolektif  untuk  bersama-sama mengangkat  tema  tersebut,  apalagi  dalam sebuah  gerakan  melawan  tindak  pidana korupsi.  Oleh  karena  itu,  pergerakan  ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.
Di sisi lain, kampanye antikorupsi yang terus digaungkan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam hal ini yang digawangi oleh Komisi  Pemberantasan  Korupi  (KPK)  pun dirasa  masih  kurang  optimal.  Terkhusus, kurang  tereksplorasinya  penggalakan pendidikan  antikorupsi  dalam  dunia  pen- didikan. Hingga saat ini, nilai-nilai penting pendidikan  antikorupsi  yang  seharusnya disampaikan pada saat pembelajaran masih bersifat  global  dan  terintegrasi  dalam pendidikan  karakter.  Hal  ini  disebabkan, lembaga ini baru secara intensif menggarap kampanye  antikorupsi  dalam  bidang pendidikan  pada  tahun  2012  (Waluyo, 2016).
Hal  tersebut  membuat  pemberantasan korupsi  menjadi  sebuah  tantangan  besar bagi proses pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan praktik korupsi  di  berbagai  lini  kehidupan  pun menjadi  tanggung  jawab  bersama  yang harus  dilaksanakan  secara  optimal  dan menyeluruh, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Segala praktik kecurangan dan ketidakjujuran  hendaklah  dihilangkan  di ranah ini, di sisi lain penanaman pendidikan karakter terus dilakukan.
Dalam dunia pendidikan, terdapat satu hasil  riset  karya  Harmanto  yang  meng- hasilkan  sebuah  temuan  bahwa  budaya islami ternyata menjadi satu instrumen pen- ting  dalam  keberhasilan  pendidikan  anti- korupsi.  Tentunya,  temuan  ini  cukup  me- narik,  karena  salah  satu  usaha  untuk  me- nanamkan  budaya  islami  ini  tidak  hanya berupa  konsep,  tapi  dalam  bentuk  kete- ladanan  konsistensi  dalam  mematuhi peraturan dari para pengajarnya (Harmanto, 2012).
Pun demikian dengan riset karya Asroni dan Yusup yang meneliti perihal penanam- an  nilai-nilai  antikorupsi  di  dunia  pesan- tren. Hasil penelitian mereka senada dengan karya  Harmanto  yag  menyatakan  bahwa sangat  diperlukan  rekonstruksi  sistem pendidikan pesantren dalam hal penanam- an  nilai-nilai  antikorupsi  di  lingkungan pendidikan tersebut. Hal ini menandakan, bahkan  dalam  lingkungan  pendidikan keagamaan  Islam  pun  pendidikan  anti- korupsi  masih  belum  tereksplorasi  secara optimal.  Maka  dari  itu,  dalam  konteks pembelajaran  tersebut  diperlukan  peran ulama dalam merekonstruksinya ke dalam lingkungan  pesantren  (Asroni  &  Yusup, 2014).
Di samping itu, riset tentang penanaman pendidikan  antikorupsi  di  dunia  kampus masih sangatlah sedikit. Penelitian terbaru misalkan ditulis oleh Ulya, dkk. yang me- neliti  tentang  muatan  pendidikan  anti- korupsi  pada  mata  kuliah  Pengkajian  dan Apresiasi Puisi di lima perguruan tinggi di Jawa Tengah dan DIY. Salah satu hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa nilai pendidikan  antikorupsi  yang  diinternali- sasikan  pada  mata  kuliah  tersebut  masih bersifat  umum  dan  belum  secara  konkret mengarah  pada  nilai  antikorupsi  (Ulya, Wardani, & Mujiyanto, 2016b).
Gayut  dengan  hasil  riset  di  atas,  pun demikian  atmosfer  pembelajaran  di  Per- guruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia,  khususnya  di  IAIN  Surakarta. Sepanjang  pengamatan  awal  yang  saya lakukan, internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada lingkungan kampus pun masih  belum  terlaksana  secara  optimal. Meskipun  bukan  menjadi  tujuan  utama dalam pembelajaran, internalisasi pendidik- an  antikorupsi  saya  rasa  sangat  penting untuk ditanamkan, baik dalam situasi for- mal dalam pembelajaran maupun informal. Adapun  salah  satu  cara  internalisasi  yang
bisa  diterapkan  dalam  dunia  kampus adalah melalui pengkajian kesastraan, ter- utama puisi.
Bagi para penulisnya, puisi merupakan salah satu kendaraan untuk mengekspresi- kan pendapatnya terhadap suatu fenomena yang terjadi, salah satunya adalah fenomena korupsi  yang  marak  dipraktikkan  di Indonesia.  Di  sisi  lain,  seperti  yang  telah dipahami bersama bahwa sastra merupakan media  alternatif  dalam  penanaman  nilai- nilai  moralitas  dan  pendidikan  karakter kepada  anak  jika  dipahami  secara  baik. Dalam  riset  karya  Ulya,  dkk.  misalkan, ditemukan  sebuah  hasil  penting  bahwa terdapat banyak sekali kandungan metafora dalam puisi-puisi antikorupsi yang ditulis- kan oleh para sastrawan. Dari sekian banyak puisi yang mereka teliti, metafora kehewan- an  dan  pengabstrakan  merupakan  dua metafora  tertinggi  yang  sering  muncul dalam  karya  mereka  (Ulya,  Wardani,  & Mujiyanto, 2016a). Tentunya kenyataan ini kemudian  memunculkan  pertanyaan  baru yang layak untuk direnungi, seberapa jauh kemudian  bahasa-bahasa  permisalan  ter- sebut  dapat  dicerna  oleh  pembacanya, khususnya  para  mahasiswa.  Oleh  karena itu, kemudian saya merasa tergugah untuk meneliti fenomena ini dalam sebuah kajian resepsi  sastra.  Adapun  karya  puisi  yang menjadi bahan kajian adalah beberapa puisi yang dimuat dalam antologi Puisi Menolak Korupsi 6 .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pemahaman  dari  para  res- ponden terhadap puisi dalam antologi PMK 6,  penilaian  responden  perihal  kelayakan karya yang dimuat dalam antologi tersebut, sikap  responden  terhadap  ide  yang  di- sampaikan  dalam  puisi,  sasaran  pembaca, peran  antologi  puisi  tersebut  terhadap pemberantasan korupsi, dan opini mereka tentang  perlunya  gerakan  sastrawan  me- nolak korupsi. Dengan demikian, berangkat
dari  keenam  fokus  penelitian  di  atas memberikan gambaran tentang kualitas dan peran dari antologi puisi tersebut terhadap khazanah pendidikan antikorupsi, khusus- nya di perguruan tinggi.

## LANDASAN TEORI
Resepsi  sastra  yang  kemudian  juga dikenal  dengan  istilah  estetika  resepsi merupakan  salah  satu  pendekatan  untuk mengkaji  karya  sastra  melalui  sudut pandang  pembacanya.  Salah  satu  teori pengkajian  sastra  yang  berkembang  pesat pada  masa  postrukturalisme  ini  lebih  me- nekankan pada penerimaan  atau penyam- butan pembaca terhadap suatu karya sastra (Ratna, 2004). Adapun pendekatan resepsi sastra menjadi begitu penting dalam kajian kesastraan, karena interpretasi karya sastra pada kenyataannya tak bisa hanya dicukup- kan pada perspektif penulis. Pembaca pun memiliki  peran  dalam  mengonkretkan karya (Junus, 1985).
Secara  umum,  bentuk  resepsi  estetik pembaca  terhadap  suatu  karya  sastra  bisa berupa komentar, baik lisan maupun tulis. Meski  demikian,  tidak  menutup  kemung- kinan  bisa  juga  dengan  pembacaan  sajak atau  transformasi  gagasan  yang  telah  pe- nulis sampaikan dalam karyanya (Pradopo, 2007). Karena itu, pengertian resepsi sastra mempunyai  lapangan  yang  luas,  dengan berbagai kemungkinan penggunaan.
Kehadiran resepsi sastra ternyata mem- beri pengaruh bahkan telah mengubah para- digma dalam penelitian sastra. Satu keunik- an  utama  yang  membedakan  pendekatan resepsi sastra dengan pendekatan yang lain adalah perihal penekanan dan fokus utama- nya.  Sebelum  kemunculan  resepsi  sastra, tekanan diberikan kepada teks. Lebih lanjut, untuk  kepentingan  teks  ini  biasanya  se- orang  peneliti  merujuk  kepada  penulis (Junus, 1985).
Adapun resepsi merupakan pendekatan yang  meneliti  teks  sastra  dengan  bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau  tanggapan  terhadap  teks  itu.  Resepsi sastra  merupakan  penelitian  yang  mem- fokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana  pembaca  memberikan  makna terhadap  karya  sastra,  sehingga  mem- berikan reaksi terhadap teks tersebut. Dalam hal ini, pembaca juga mempunyai tanggap- an atau reaksi terhadap teks. Terdapat dua macam  tanggapan,  yaitu  tanggapan  aktif dan  pasif.  Pasif  maksudnya  bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya- karya  sastra  atau  dapat  melihat  hakikat estetika yang ada di dalamnya. Tanggapan yang bersifat aktif adalah bagaimana pem- baca  dapat  “merealisasikan”  karya  sastra tersebut.
Dalam  penelitian  resepsi  dibedakan menjadi  dua  bentuk,  a)  resepsi  secara sinkronis,  dan  b)  resepsi  secara  diakronis. Bentuk pertama meneliti karya sastra dalam hubungannya  dengan  pembaca  sezaman. Sekelompok pembaca, misalnya, memberi- kan tanggapan, baik secara sosiologis mau- pun  psikologis  terhadap  sebuah  novel. Bentuk  resepsi  yang  lebih  rumit  adalah tanggapan pembaca secara diakronis, sebab melibatkan  pembaca  sepanjang  sejarah. Penelitian resepsi secara diakronis memer- lukan data dokumenter yang memadai.
Peranan  pembaca,  seperti  disebutkan pada awal pemaparan benar-benar merupa- kan  pembalikan  paradigma  secara  total. Pembaca  yang  tidak  tahu  tentang  proses kreatif pengarang diberikan fungsi utama, sebab pembacalah yang menikmati, menilai, dan memanfaatkan karya sastra. Sebaliknya, penulis  sebagai  asal  usul  karya  harus  ter- pinggirkan,  bahkan  dianggap  sebagai anonimitas.
Oleh  karena  itulah,  dalam  kaitannya dengan pembaca, berbeda dengan penulis, timbul  berbagai  istilah,  seperti:  pembaca
eksplisit, pembaca implisit, pembaca maha- tahu, dan sebagainya. Pembaca implisit atau pembaca  yang  sebetulnya  disapa  oleh pengarang  ialah  gambaran  mengenai pembaca  yang  merupakan  sasaran  si pengarang dan yang terwujud oleh segala petunjuk  yang  kita  dapat  dalam  teks. Pembaca eksplisit adalah pembaca kepada siapa suatu teks diucapkan.
Penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam tiga pendekatan, yakni (1) pendekat- an  resepsi  sastra  secara  eksperimental;  (2) penelitian  resepsi  sastra  melalui  kritik sastra;  (3)  penelitian  resepsi  sastra  secara intertekstual.  Adapun  jika  dikerucutkan pada  penelitian  ini,  saya  memilih  untuk menggunakan  pendekatan  eksperimental karena responden penelitian ini adalah para mahasiswa  yang  telah  membaca  buku antologi puisi Puisi Menolak Korupsi 6.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  IAIN Surakarta,  tepatnya  pada  mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia yang telah mendapatkan mata kuliah Kajian Apresiasi Puisi. Adapun alasan mengapa mengambil mahasiswa  pada  jurusan  tersebut,  karena secara  keilmuan  dan  kemampuan  meng- apresiasi  puisi  mereka  setidaknya  cukup menguasai. Hal itu disebabkan mereka telah mendapatkan  mata  kuliah  perihal  ke- mampuan  bersastra,  terkhusus  kajian apresiasi  puisi.  Melalui  metode  deskriptif kualitatif,  penelitian  lapangan  ini  meng- gunakan  pendekatan  resepsi  sastra  untuk menganalisis  semua  data  hasil  penelitian yang telah dikumpulkan.
Terdapat tiga sumber data penting yang dijadikan  sebagai  sasaran  penggalian  dan pengumpulan  data  serta  informasi  dalam penelitian  ini.  Sumber  data  tersebut  me- liputi:
1. Responden, dalam penelitian ini meng- gunakan responden mahasiswa Jurusan
Tadris  Bahasa  Indonesia  (TBI)  IAIN Surakarta yang berjumlah enam orang. Tentunya  tidak  semua  mahasiswa  TBI bisa  menjadi  responden  karena  disya- ratkan mereka adalah mahasiswa yang telah  tuntas  menempuh  mata  kuliah kajian  Apresiasi  Puisi  yang  diajarkan pada semester lima. Selain itu, tentunya mereka  juga  sudah  pernah  membaca buku antologi Puisi Menolak Korupsi 6.
2. Informan,  dalam  penelitian  ini  keber- adaan  informan  bertujuan  untuk  tri- angulasi sumber data. Adapun informan yang dimaksud  adalah Sosiawan  Leak selaku  penggagas  gerakan  Puisi  Me- nolak Korupsi yang  telah menerbitkan tujuh antologi puisi menolak korupsi. 3. Dokumen yang berupa naskah antologi Puisi  Menolak  Korupsi  6 dan  hasil kuesioner kepada mahasiswa.
Pengumpulan  data  yang  diterapkan sebagai  alat  mengumpulkan  data  secara lengkap  dan  akurat  sehubungan  dengan masalah yang diteliti secara umum ada dua, yaitu:
1. Kuesioner
Teknik  ini  digunakan  untuk  mem- peroleh data tanggapan dari mahasiswa tentang  hasil  resepsi  sastra  mereka terhadap  buku  antologi  Puisi  Menolak Korupsi 6 . Hasil kuesioner ini kemudian dianalisis  untuk  diukur  sampai  sejauh mana mereka memahami buku antologi puisi  tersebut.
2. Wawancara
Teknik  ini  digunakan  untuk  mem- peroleh data dari informan tentang pe- yusunan  buku  antologi  Puisi  Menolak Korupsi  6 secara  khusus  dan  gerakan PMK  secara  umum.  Wawancara  men- dalam (in depth interview) ini digunakan untuk  triangulasi  sumber  data,  yaitu melakukan  cek  ulang  terhadap  hasil resepsi sastra mahasiswa ehingga dapat
diketahui  apakah  pemahaman  maha- siswa sudah sesuai atau belum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran  Umum  Antologi  Puisi Menolak Korupsi 6
Antologi Puisi Menolak Korupsi 6 adalah kumpulan puisi dari para sastrawan seluruh Indonesia  yang  bertemakan  antikorupsi. Antologi  puisi  ini  mengambil  tajuk Membedah  Korupsi  Kepala  Daerah .  Sesuai dengan tajuk tersebut, sebagian besarpuisi- puisi  yang  dimuat  di  dalamnya  meng- angkat tindak pidana korupsi yang dilaku- kan oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ratusan  puisi  karya  dari  200  orang penyair Indonesia ini sebagian besar berisi kritikan terhadap potret pemerintah daerah di  Indonesia,  mulai dari  proses  pemilihan umumnya  hingga  skandal  korupsi  yang dilakukan  oleh  mereka  ketika  menjabat. Adapun jika dilihat dari objek yang dituju dalam puisi, dapat terbagi menjadi tiga hal. Pertama,  puisi  yang  ditujukan  secara khusus kepada orang tertentu. Kedua, puisi yang ditujukan secara umum kepada semua pelaku  korupsi  di  lingkup  pemerintah daerah. Ketiga, puisi yang memotret masa- masa pemilihan kepala daerah.
Pada kategori pertama sebagai contoh, puisi  yang  berjudul  Ibu  Ratu  karya Adawiyah  Dahlan  Al-Arsyad.  Walau  tak disampaikan secara langsung, puisi ini me- motret  fenomena  korupsi  yang  dilakukan oleh mantan gubernur Banten yang notabe- ne adalah gubernur wanita Indonesia per- tama. Selain itu, ada juga puisi karya Rizka Amalia  yang  justru  secara  gamblang menuliskan judul kecil eks Bupati Bangkalan di  bawah  judul  utamanya  Untuk  Apa?. Hanya  saja,  puisi  yang  termasuk  dalam kategori  ini  sangatlah  sedikit,  mungkin dikarenakan mengandung risiko yang tidak
kecil  juga  karena  sudah  menyasar  pada orang tertentu.
Adapun  untuk  kategori  kedua,  tipe puisi  seperti  ini  banyak  diangkat  oleh penulis.  Sajak-sajak  yang  masuk  dalam kategori  ini  tidak  menggambarkan  secara khusus  skandal  korupsi  yang  dilakukan oleh orang tertentu, tetapi mencoba mema- parkan  kondisi  secara  umum  negeri  ini akibat ulah para koruptor. Sebagai contoh, puisi  karya  Makhfud  Syawaludin  yang berjudul Negeri Ngeri. Puisi yang terdiri atas enam  bait  ini  secara  lugas  menekankan perihal  “Gubernur,  bupati,  hingga  pejabat korupsi ”  (Syawaludin,  2017).  Selain  itu, terdapat  juga  puisi  karya  Pekik  Sasinilo yang  berjudul  Melihat  Kenyataan.  Puisi tersebut  menggambarkan  kondisi  nyata yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  bahwa telah  “Berderet  panjang-panjang/Pasukan berompi oranye mengular” (Sasinilo, 2017). Tak lain  lagi,  penulis  sejak  awal  menekankan bahwa  telah  banyak  pelaku  korupsi  yang telah  ditangkap  yang  kebanyakan  adalah para kepala daerah.
Terakhir, kategori ketiga mencoba men- jelaskan  perihal  pilkada  yang  secara  tak langsung  sangat  berkaitan  dengan  kepala daerah.  Sebagai  contoh,  puisi  karya  Eko Windarto  yang  berjudul  Musim  Kampanye dan karya RD Kedum yang berjudul Janji. Kedua  puisi  tersebut  menjelaskan  perihal gambaran  umum  yang  terjadi  ketika rangkaian perhelatan pilkada berlangsung, bagaimana kemudian para kandidat kepala daerah  tersebut  mengumbar  janji  kepada masyarakat  agar  bisa  terpilih  menjadi kepala daerah.
Berdasarkan data hasil wawancara saya dengan penggagas gerakan Puisi Menolak Korupsi sekaligus editor buku Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah , yaitu  Sosiawan  Leak,  secara  umum  sajak- sajak yang dimuat di dalam buku antologi ini  ditulis  dengan  menggunakan  bahasa
yang  lugas,  walaupun  terdapat  juga  puisi yang disampaikan dengan bahasa figuratif. Besar kemungkinan, pemilihan diksi yang seperti itu bertujuan agar mudah dipahami oleh  khalayak  luas.  Selain  itu,  meskipun kebanyakan berisi kritikan, pada dasarnya gerakan  PMK  ini  tujuannya  juga  untuk memberi  edukasi  kepada  masyarakat perihal pentingnya pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.
Resepsi  Sastra  Responden  terhadap Antologi Puisi Menolak Korupsi 6
Pencarian dan pengumpulan data perihal resepsi sastra mahasiswa terhadap antologi Puisi  Menolak  Korupsi  6:  Membedah  Korupsi Kepala Daerah ini  dilakukan  sejak  tanggal  1 April  2019.  Langkah  pertama  yang  saya lakukan adalah meminta izin dan sekaligus melakukan  wawancara  kepada  penggagas gerakan  PMK,  yaitu  Sosiawan  Leak.  Pada saat itu, sastrawan tersebut menyambut baik niat saya untuk meneliti buku PMK 6 sebab masih  sedikit  peneliti  yang  mengangkat buku itu ke dalam penelitiannya.
Pada  saat  itu,  tepatnya  di  kediaman Sosiawan  Leak  yang  bertempat  di  Jebres Mojosongo  Surakarta,  saya  melakukan wawancara  mendalam  (in  depth  interview) kepada lelaki tersebut perihal gerakan PMK yang salah satunya adalah penerbitan buku PMK 6. Wawancara ini saya lakukan untuk mencari  data  awal  penelitian  sekaligus sebagai  pembanding  (triangulasi  sumber data)  hasil  dari  kuesioner  resepsi  sastra mahasiswa  terhadap  buku  PMK  6  yang kemudian saya lakukan selanjutnya.
Usai  melakukan  wawancara,  barulah pada beberapa hari selanjutnya saya mulai mencari dan  meminta persetujuan  kepada beberapa mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta untuk saya jadikan respon- den  penelitian.  Syarat  untuk  menjadi  res- ponden  dalam  penelitian  ini  adalah  yang utama  mereka  sudah  membaca  buku antologi PMK 6. Selain itu, mereka adalah
mahasiswa  yang  telah  menuntaskan  mata kuliah Kajian Apresiasi Puisi yang diajarkan pada  semester  kelima.  Oleh  karena  itu, responden  yang  saya  peroleh  adalah  para mahasiswa yang pada saat itu tengah men- capai semester keenam perkuliahannya.
Pada  awalnya,  terkumpul  sepuluh orang  mahasiswa  yang  menyatakan  siap untuk menjadi responden. Hanya saja, dari kesepuluh  orang  tersebut  akhirnya  tersisa enam  mahasiswa  yang  positif  menjadi responden.  Kemungkinan  besar,  pengu- rangan  jumlah  responden  ini  disebabkan pada  masa  pencarian  data  tersebut  ber- tepatan dengan jelang akhir perkuliahan se- hingga mahasiswa mulai disibukkan dengan persiapan  ujian  akhir  semester.  Ditambah lagi,  usai  rangkaian  ujian  akhir  semester genap  tahun  ajaran  2018/2019  itu  diikuti dengan libur lebaran dan jeda akhir semester, yang pada saat itu mereka mulai disibukkan dengan  persiapan  Kuliah  Kerja  Nyata. Adapun  keempat  mahasiswa  yang  batal menjadi  responden  tersebut  disebabkan saya  kehilangan  kontak  dengan  mereka, karena  pengumpulan  data  resepsi  sastra mahasiswa  baru  saya  lakukan  saat  pasca- libur  lebaran  yang  notabene  adalah  jeda perkuliahan  antara  semester  genap  2018/ 2019 dan gasal 2019/2020.
Atas dasar berbagai kondisi yang telah saya paparkan sebelumnya itulah, kemudian saya menjadikan  teknik kuesioner  sebagai teknik  pengumpulan  data  resepsi  sastra mahasiswa. Format kuesioner itu pun saya susun  dengan  menggunakan  Google  Form yang  berbasis  daring  sehingga  memudah- kan  para  responden  untuk  mengisinya  di mana pun mereka berada (tidak harus tatap muka atau berkumpul di kelas).
1. Hasil  kuesioner  resepsi  sastra  maha- siswa
Berikut  ini  adalah  ringkasan  hasil kuesioner  resepsi mahasiswa  terhadap puisi antikorupsi yang dilakukan pada
tanggal 26 Juni 2019. Pengisian kuesio- ner  baru  dilaksanakan  pada  tanggal tersebut karena menunggu masa tenang pascaujian akhir semester dan libur Idul Fitri. Adapun detail ringkasan tanggap- an  mahasiswa  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Pertama,  menurut  Joefansah  puisi- puisi  dalam  buku  ini  sudah  bagus, meskipun pemilihan katanya cenderung biasa saja. Dia juga mengatakan bahwa dirinya  memahami  isi  buku  PMK  6. Sebagian karya di dalamnya layak untuk dikatakan  sebagai  puisi  yang  baik dengan alasan bahwa makna dan larik- nya sangat relevan, serta dapat ditunjuk- an kepada semua kalangan. Menurutnya, buku ini memiliki peran dalam kampa- nye pendidikan antikorupsi untuk mem- perkuat  usaha  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  dirasanya  masih kurang tegas dan disliplin. Uniknya, dia menilai bahwa tidak perlu adanya gerak- an  sastrawan  menolak  korupsi  dalam khazanah  kesastraan  Indonesia  dengan alasan  bahwa  puisi-puisi  ini  sudah cukup untuk menjadi media kritik.
Kedua,  Eno.  Mahasiswi  yang  ter- gabung dalam organisasi Lembaga Pers Mahasiswa ini mengaku cukup mema- hami isi buku yang mengandung pesan penegakkan  hukum  harus  seadil-adil- nya tersebut. Ia juga berpendapat bahwa sebagian besar karya yang berada dalam PMK  6  layak  dikatakan  sebagai  puisi yang  baik  dengan  alasan  pemilihan bahasa  yang  halus  dapat  dijadikan kritikan  dan  juga  salah  satu  gerakan menolak  korupsi.  Berbeda  dengan responden  pertama,  Eno  berpendapat bahwa  dalam  pergerakan  kesastraan Indonesia justru perlu diadakan gerak- an sastrawan menolak korupsi sebagai bentuk kepedulian terhadap negeri. Hal ini  disebabkan,  ia  melihat  sejauh  ini
perjuangan negara dalam memberantas korupsi masih kurang maksimal.
Menurut  Sururi,  mahasiswa  yang berasal dari Bojonegoro yang tergabung dalam  organisasi  IMAGORO  (Ikatan Mahasiswa Bojonegoro) ini mengatakan setuju  dengan  ide-ide  yang  tertuang dalam  buku  ini,  terdapat  pesan  kuat dalam  puisi  tersebut  salah  satunya adalah  keresahan  terhadap  korupsi semakin  masif  dan  kian  terstruktur. Saruri  juga  menilai  bahwa  buku  ini memiliki  peran  dalam  kampanye  anti korupsi,  tidak  cukup  dengan  puisi  ini saja karena korupsi merupakan musuh bersama, menurutnya diperlukan gerak- an  sastrawan  dalam  pergerakan  ke- sastraan  Indonesia  dalam  aksi  pembe- rantasan korupsi. Melihat dalam pena- nganan  kasus  korupsi  di  Indonesia masih  sebatas  di  permukaan  tangan, sidang, fatalnya penegak hukum masih bisa  dinego  dibelakang  (menerima suap).
Siti Aminataz Zuhriyah, merupakan mahasiswi  yang  aktif  dalam  berbagai organisasi, ia mengatakan setuju dengan ide-ide dalam puisi Membedah Korupsi Kepala Daerah ini. Menurutnya, sebuah karya  dapat  dikatakan  layak  karena semua merupakan ungkapan dari hasil rasa  apalagi  banyak  sajak  dan  perum- pamaan yang dapat dijadikan sindiran bagi  mereka  (para  koruptor).  Puisi  ini patut  ditujukan  kepada  pejabat  dan wakil  rakyat.  Buku  ini  juga  memiliki peran dalam kampanye pendidikan anti korupsi.  Sastrawan  sejati  tidak  akan tinggal  diam  atas  penindasan  rakyat yang  dilakukan  oleh  pejabat  rakyat. Oleh sebab itu, perlu diadakan gerakan sastrawan  menolak  korupsi  meskipun sudah banyak yang berjuang melawan korupsi tetapi masih banyak yang ditin- das, diancam, dan dibunuh. Oleh karena
itu, masih banyak yang berdiam diri dan takut  atas  ancaman,  jika  dibandingkan antara yang berjuang dan belum berjuang tentu banyak yang belum berjuang.
Menurut  Dika  Saputra,  mahasiswa jurusan  TBI,  ia  mengatakan  setuju dengan ide-ide puisi ini karena buku ini memiliki pesan kuat, yakni merupakan suatu  gagasan  yang  menggugah  se- mangat  masyarakat  dalam  hal  membe- rantas korupsi dengan berbagai cara yang dapat  mereka  lakukan.  Namun,  tidak semuanya layak dikatakan sebagai puisi yang baik karena jika dilihat dari struktur badan  puisi, terlihat puisi  yang kurang menarik karena pemilihan diksinya yang begitu sederhana. Mungkin karena puisi ini dibuat oleh beberapa lapisan masya- rakat.  Namun,  di  sisi  lain  puisi  ini mengandung makna yang luar biasa.
Menurut  Giyanti,  ide-ide  dalam puisi  tersebut  sudah  bagus  dan  me- miliki pesan kuat bahwa korupsi adalah perilaku jahanam yang harus kita lawan, jika  bukan  dari  diri  kita  siapa  lagi. Meskipun  hanya  perbuatan  kecil  akan memberikan dampak yang besar jika di- lakukan bersama-sama karena, korupsi adalah perilaku biadab yang mendzoli- mi  orang  lain.  Jadi,  korupsi  harus  di- basmi karena menimbulkan penderita- an yang tak bertepi, ujarnya. Menurut- nya, puisi ini layak ditunjukan kepada semua khalayak karena memiliki peran kampanye  pendidikan  anti  korupsi. Selain dalam bentuk puisi, ia juga me- ngatakan bahwa perlu adanya gerakan sastrawan  menolak  korupsi  karena koruptor  adalah  musuh  semua  warga negara  Indonesia  sehingga  siapapun wajib  melawannya  sesuai  dengan  ke- mampuan dan keahlian masing-masing. Hingga  saat  ini,  perjuangan  negara dalam  memberantas  korupsi  masih minimal  sekali  seperti  main-main  dan
kurang serius, contohnya kasus penjara di  Suka  Miskin  yang  para  koruptor sudah  mendekam  dibalik  jeruji  besi masih  bisa  menggunakan  fasilitas  me- wah  dan  melakukan  penyogokan  ter- hadap penegak hukum. Semuanya tidak adil, sedangkan penjahat yang mencuri karena  kelaparan  harus  merasakan hukuman yang lebih menyakitkan dari koruptor yang kejahatannya lebih berat, pungkasnya.
2. Analisis  resepsi  sastra  mahasiswa terhadap Puisi Menolak Korupsi 6 Berdasarkah  hasil  kuesioner  yang telah diisi oleh responden dapat ditarik beberapa  poin  penting.  Poin  penting tersebut  jika  dijabarkan  akan  seperti berikut ini.
a. Pemahaman  Mahasiswa  terhadap Puisi dalam PMK 6
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah diisi oleh para responden dapat diper- oleh hasil bahwa 83.3% mahasiswa me- nyatakan  paham  terhadap  isi  semua puisi yang berada dalam antologi PMK 6. Sementara itu, sisanya 16.7% menya- takan cukup paham dengan kandungan makna yang disampaikan dalam puisi- puisi  tersebut.
Dari hasil tersebut dapat disimpul- kan bahwa secara garis besar sajak-sajak yang dimuat dalam antologi PMK 6 ini termasuk  kategori  puisi  yang  mudah dipahami. Hal ini disebabkan oleh diksi yang  digunakan  cenderung  lugas  dan jarang  yang  menggunakan  bahasa
figuratif. Di satu sisi, hal ini bisa menjadi sebuah  kelebihan  sehingga  buku  ini akan lebih mudah diterima oleh masya- rakat  awam  dibandingkan  antologi- antologi puisi lain pada umumnya.
Namun, di sisi lain di mata para aka- demisi, hal ini bisa memunculkan tang- gapan lain. Setidaknya, hal ini telah ter- cermin  dari  tanggapan  salah  satu  res- ponden  yang  mengatakan  bahwa  dari segi  diksi  dianggap  biasa  saja.  Walau- pun  bukan  berarti  bahwa  puisi  harus kaya  kiasan dan  majas  sebab pada  ke- nyataannya  terdapat  pula  puisi-puisi yang lugas, tetapi diakui sebagai sebuah karya sastra yang monumental. Hanya saja, kesan biasa ini bisa menjadi sebuah sinyal awal bagi para editor PMK agar ke  depan  perlu  kembali  merumuskan tolok  ukur  sebuah  karya  laik  muat, terutama dalam hal pilihan kata.
Di sisi lain, jika mengacu pada hasil wawancara dengan Sosiawan Leak, niat utama penerbitan buku ini adalah untuk membuat  sebuah  gerakan  kolektif  dari para sastrawan dalam bersikap terhadap maraknya  kasus  korupsi  di  Indonesia. Selain  itu,  jika  lebih  mengerucut  pada penerbitan PMK 6, buku ini diterbitkan untuk  menjadi  peringatan kepada  para pemimpin daerah yang baru terpilih usai pilkada  serentak  pada  rentang  tahun 2016-2018  sehingga  secara  kematangan karya hingga proses seleksi dan penyun- tingan naskah bisa menjadi sorotan.
Meski  demikian,  kelebihannya  se- cara  topik  yang  diangkat  karya-karya puisi  yang  termuat  di  dalam  PMK  6 sangat menukik dan menyasar kepada objek kajian. Bahkan, gerakan nonprofit ini sudah beberapa kali diundang FGD (focus  group  discussion)  oleh  lembaga antikorupsi  negara,  yaitu  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  untuk ikut mengaggas kampanye antikorupsi
di  Indonesia.  Tentunya  dari  hal  ini dapat disimpulkan bahwa karya-karya dalam PMK 6 telah mendapat pengaku- an dari lembaga KPK, setidaknya karena ketersampaian pesan yang terkandung di dalam puisi-puisinya.
b. Kelayakan  Karya  yang  Dimuat
sebagai Puisi yang Baik
Berhubungan dengan poin sebelum- nya,  menjadi  sebuah  tantangan  ter- sendiri bagi editor dan penggagas PMK untuk  bisa  menghadirkan  puisi  anti- korupsi  yang  mudah  dipahami  kha- layak  dan  tetap  layak  disebut  sebagai karya sastra yang baik. Hal ini tercermin dalam  hasil  kuesioner  yang  telah  diisi bahwa  66,  7%  responden  menyatakan sebagian  besar  layak  disebut  sebagai puisi yang baik. Jika mengacu pada data ini,  dapat  juga  dikatakan  bahwa  ada sebagian  kecil  karya  yang  menurut mereka tidak termasuk puisi yang baik.
Adapun beberapa catatan kritis para responden yang dapat dijadikan acuan perihal  apa  saja  menjadikan  sebagian kecil  karya  tersebut  dianggap  kurang layak  adalah  pada  faktor  diksi  yang biasa dan struktur badan puisinya. Hal ini masih bisa dimaklumi karena besar kemungkinan  para  penulisnya  berasal dari  berbagai  lapisan  masyarakat  dan tidak  menutup  kemungkinan  mereka tidak berangkat dari dunia kesastraan.
Meski  demikian,  33,3%  responden menyatakan  bahwa  semuanya  layak dikatakan  sebagai  sebuah  karya  sastra yang baik. Adapun beberapa alasannya
adalah  dari  segi  relevansinya,  bahasa- nya  yang  tidak  vulgar  (padahal  ke- banyakan isi dari puisi-puisi ini adalah kritikan  tajam  kepada  pemerintah), sangat  kaya  majas,  dan  yang  terakhir puisi-puisi  ini  sangat  bebas  keber- pihakan  politik.  Hal  ini  tergambar dalam beberapa komentar para respon- den seperti berikut ini:
“Jika  dilihat  dari  struktur  badan puisi,  terlihat  terdapat  puisi  yang kurang menarik karena pemilihan diksi dll.  yang  terlihat  begitu  sederhana. Mungkin  karena  puisi  tersebut  dibuat oleh  beberapa  lapisan  masyarakat. Namun  di  sisi  lain,  jika  dilihat  dari makna dan maksud puisi, dapat dikata- kan luar biasa,” (Dika Saputra).
Mengacu pada apa yang dikatakan oleh salah satu responden di atas, dapat disimpulkan  bahwa  meskipun  ada beberapa puisi yang biasa saja, tetapi ia memberi catatan penting bahwa makna yang terkandung pada karya tersebutlah yang  menjadikan  layak  dikatakan  se- bagai puisi yang baik. Barangkali mak- sud dari puisi biasa ini adalah diksinya yang tidak selalu mengandung bahasa figuratif  dan  memang  hal  ini  sah  saja. Hal  ini  pun  diperkuat  oleh  responden yang lain.
c. Sikap  Responden  terhadap  Ide-Ide yang Disampaikan dalam Puisi
Berdasarkan  kuesioner  yang  telah dibagikan  dapat  disimpulkan  bahwa ide-ide  antikorupsi  yang  disampaikan
dalam  antologi  PMK  6  secara  umum bisa  diterima  oleh  responden.  Hal  ini tampak dari diagram di atas yang meng- gambarkan  bahwa  sebanyak  83,3% mahasiswa  setuju  dengan  ide-ide  ter- sebut.
Kesepakatan terhadap ide puisi ini menjadi  sebuah  angin  segar  terhadap kampanye  antikorupsi,  khususnya dalam dunia pendidikan. Besar harap- annya, temuan awal data ini bisa ditin- daklanjuti  ke  dalam  penelitian  yang lebih  lanjut  perihal  efektivitas  peman- faatan  puisi  antikorupsi  terhadap internalisasi  pendidikan  antikorupsi dalam dunia pendidikan formal.
Sebagai  gambaran,  berikut  ini adalah beberapa apresiasi mereka peri- hal kedalaman makna yang terkandung di dalam PMK 3, “Buku ini merupakan suatu  gagasan  untuk  menggugah  se- mangat  masyarakat  dalam  hal  mem- berantas korupsi dengan cara yang dapat mereka lakukan,” (Dika Saputra).
Senada  juga  dengan  pernyataan responden yang lain:
“Korupsi  adalah  perilaku  jahanam yang harus kita lawan. Jika bukan dari diri  kita,  siapa  lagi.  Meskipun  hanya perbuatan kecil akan memberikan dam- pak yang besar jika dilakukan bersama- sama.  Korupsi  adalah  perilaku  yang menzalimi orang lain, Jadi, harus dibas- mi karena mengakibatkan penderitaan yang tiada bertepi,” (Giyanti).
Setidaknya berdasarkan kedua tang- gapan di atas dapat diperoleh gambaran resepsi  mahasiswa  yang  sudah  cukup baik. Mereka sadar melalui buku PMK 6 diharapkan bisa memberikan kesadar- an  kepada  masyarakat  perihal  bahaya korupsi.
d. Sasaran Pembaca
Para  responden  ternyata  tampak berbeda  pendapat  dalam  menjawab sasaran  pembaca  dari  buku  antologi puisi  PMK  6  ini.  Lima  puluh  persen, dengan kata lain, separuh dari mereka menjawab  bahwa  buku  ini  ditujukan kepada  semua  kalangan  masyarakat. Adapun sisanya menjawab secara lebih spesifik,  satu  responden  menjawab ditujukan  khusus  kepada  pejabat  dan wakil rakyat, satu lagi menjawab dituju- kan  khusus  kepada  koruptor,  dan  se- orang terakhir menjawab pejabat daerah serta pada koruptor.
Jika  dianalisis  secara  mendalam, semua  tanggapan  tersebut  memang sangat  beralasan.  Hal  ini  disebabkan, semua puisi yang yang dimuat di dalam buku ini berisi kritikan. Meski demikian, lebih  menyoroti  para  pelakunya.  Ada- pun khusus untuk penegak hukumnya, kurang  begitu  tereksplorasi.  Karena itulah, maka tidak ada yang menjawab secara spesifik ditujukan kepada aparat penegak hukum.
Jika kembali pada hasil wawancara dengan Sosiawan Leak, dia menjelaskan bahwa meskipun tema PMK 6 ini adalah Membedah  Korupsi  Kepala  Daerah, tetapi buku kumpulan puisi ini dituju- kan kepada semua khalayak. Pemilihan tema  tersebut  hanyalah  fokus  pem- bahasan  tidak  sampai  menjadi  pem- batasan sasaran pembaca.
Lebih  dari  itu,  Sosiawan  Leak bahkan juga menjelaskan bahwa puisi-
puisi  yang  termuat  di  dalam  PMK  6 sangat kecil kemungkinan memberikan efek  jera  kepada  koruptor.  Hal  ini disebabkan,  tipikal  koruptor  yang cenderung tak peduli terhadap berbagai norma.  Walaupun  sudah  diancam dengan dalil agama, beberapa peraturan tegas dari pemerintah, bahkan pengucil- an  yang  dilakukan  oleh  masyarakat, pada  kenyataannya  praktik  korupsi tetap terus ada.
Oleh karena itu, sebenarnya PMK 6 ini  diterbitkan  untuk  memberikan edukasi kepada masyarakat luas secara berkesinambungan.  Melalui  kegiatan yang terus didengungkan ini harapan- nya  kelak  akan  tumbuh  masyarakat yang  sadar  akan  bahaya  korupsi  se- hingga  ketika  telah  tiba  masa  mereka berkiprah  di  masyarakat  dan  peme- rintahan, mereka benar-benar akan me- ngatakan  tidak  untuk  praktik  korupsi. Adapun  untuk  koruptor,  biarlah  di- serahkan penanganannya kepada peme- rintah.
e. Peran  Buku  PMK  6  terhadap  Pem- berantasan Korupsi
Para  responden  mayoritas  men- jawab bahwa buku antologi puisi PMK 6  memiliki  peran  dalam  kampanye pendidikan antikorupsi. Hal ini terbukti 83,3% menjawab setuju secara meyakin- kan.  Sementara  itu,  16,7%  responden (satu  orang)  masih  ragu-ragu  dengan memilih jawaban mungkin.
Meskipun hanya satu orang, hal ini perlu  diperhatikan  para  sastrawan,
terkhusus  mereka  yang  tergabung dalam  PMK.  Ketersampaian  ide,  ke- mudahan  karya  untuk  dipahami,  ke- layakan  karya,  dan  berbagai  aspek lainnya tetap harus menjadi tolok ukur yang  harus  diperhatikan  dalam  me- nyaring  karya  yang  masuk  ke  meja redaksi  sehingga  kualitas  karya  yang diterbitkan tetap terjaga.
Meski demikian, bisa jadi pula ada alasan  lain  mengapa  sebagian  kecil responden menjawab ragu-ragu dengan pertanyaan  tersebut.  Sayangnya,  saya belum  menindaklanjuti  temuan  ter- sebut.
f. Perlunya  Gerakan  Sastrawan  Me- nolak  Korupsi
Seperti  halnya  poin  sebelumnya, perihal  peran  buku  PMK  6  terhadap pendidikan antikorupsi, mayoritas res- ponden juga menjawab bahwa gerakan sastrawan  menolak  korupsi  dianggap perlu ada dalam pergerakan kesastraan Indonesia.  Hal  ini  tampak  dari  hasil kuesioner  yang  mengatakan  bahwa 83,3%  peserta  memilih  jawaban  ya sebagai bentuk persetujuan.
Meski demikian, satu orang respon- den menjawab tidak perlu. Jika dirunut dari  alasan  yang  dia  sebutkan  bahwa dengan berkarya saja itu sudah cukup, sehingga tidak perlu ada gerakan karena secara  umum  gerakan  dari  sastrawan adalah dengan menuliskan karya. Tentu pendapat ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Seperti yang telah jamak diketahui, gerakan  sastrawan  menolak  korupsi dalam  sepanjang  sejarah  kesastraan Indonesia modern adalah sebuah gerak- an  baru  yang  bersifat  kolektif.  Hal  ini seperti yang disampaikan oleh Sosiawan Leak  selaku  penggagas  gerakan  PMK. Seperti  yang telah  disampaikan  dalam wawancara  beberapa  waktu  yang  lalu bahwa kegiatan PMK tidak hanya me- nerbitkan  buku,  tetapi  juga  road  show pembacaan  dan  diskusi  puisi  anti- korupsi.
Setidaknya  melalui  dua  kegiatan utama  tersebut,  diseminasi  gagasan pendidikan antikorupsi bisa disampai- kan  secara  luas.  Hanya  saja  kemudian muncul pertanyaan, bukankah kegiatan ini  bisa  dilakukan  oleh  perorangan? Sejauh mana efektivitas gerakan kolektif kesastraan ini memengaruhi bergulirnya opini  masyarakat  hingga  menjadi  ke- bijakan dari pemangku kepentingan?
Sosiawan Leak menjelaskan, melalui gerakan  PMK  ini  setidaknya  terdapat beberapa  keuntungan.  Pertama,  dipan- dang dari segi penyampaian aspirasi yang lebih  cepat  tersampaikan  karena  ini mewakili  suara  kolektif  bukan  perse- orangan. Kedua, karena ini adalah suara kolektif maka akan dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan. Sebagai contoh, ternyata  Leak  selaku  penggagas  PMK sendiri telah beberapa kali diundang oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) untuk melakukan diskusi-diskusi terbatas perihal  kampanye  antikorupsi  melalui media sastra.
Dengan  demikian,  gerakan  sastra- wan  menolak  korupsi  seperti  PMK  ini ternyata cukup signifikan dalam mem- bangun  opini  masyarakat,  terkhusus dalam kampanye antikorupsi. Disebab- kan  kerjanya  yang  bersifat  kolektif
sehingga ketersampaiannya akan lebih signifikan.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  hasil  pene- litian  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa resepsi sastra mahasiswa terhadap puisi antikorupsi yang dimuat  di  dalam  buku  antologi  Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah secara  garis  besar  sudah  sesuai dengan maksud penulisan dan penerbitan- nya.  Meskipun  terdapat  beberapa  per- bedaaan  hasil  resepsinya,  tetapi  persen- tasenya hanya sedikit dan itu pun masih bisa dimaklumi. Oleh karena itu, saya berharap semoga berangkat dari hasil penelitian ini, buku  antologi  puisi  tersebut  perlu  untuk lebih dimasyarakatkan dan dijadikan bahan ajar  pembelajaran  kesastraan  Indonesia pada berbagai jenjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asroni, A., & Yusup, M. 2014. Pesantren and Anti-Corruption  Movement:  The Significance  of  Reconstruction  of Pesantren  Education  System  for Eradicating Corruption. Cendekia, 12(1), 1–13.
Harmanto.  2012.  Pendidikan  Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai- nilai Keislaman. Islamica, 7(1), 100–122.
Indrastuti,  N.  S.  K.  2019.  Wacana  Anti- korupsi dalam Puisi Indonesia Modern: Kajian  Sosiopragmatik.  Widyaparwa,
47 (1), 92–103.
Junus,  U.  1985.  Resepsi  Sastra:  Sebuah Pengantar . Jakarta: Gramedia.
Mujiyanto, Y., & Fuady, A. 2014. Kitab Sejarah
Sastra  Indonesia:  Prosa  da  Puisi .
Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Pradopo,  R.  D.  2007.  Beberapa  Teori  Sastra,
Metode  Kritik,  dan  Penerapannya .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ratna, N. K. 2004. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sasinilo,  P.  2017. Melihat  Kenyataan.  In  S.
Leak  (Ed.),  Puisi  Menolak  Korupsi  6: Membedah Korupsi Kepala Daerah (pp. 242– 243). Yogyakarta: Penerbit Almatera.
Syawaludin,  M.  2017.  Negeri  Ngeri.  In  S.
Leak  (Ed.),  Puisi  Menolak  Korupsi  6: Membedah Korupsi Kepala Daerah (p. 203).
Yogyakarta: Penerbit Almatera.
Ulya,  C.,  Wardani,  N.  E.,  &  Mujiyanto,  Y. 2016. Metafora dalam Puisi Antikorupsi Karya Penyair Indonesia. Atavisme, 19(2), 206–219.
Ulya,  C.,  Wardani,  N.  E.,  &  Mujiyanto,  Y. 2016.  Muatan  Pendidikan  Antikorupsi dalam  Mata  Kuliah  Pengkajian  dan Apresiasi  Puisi  di  Jawa  Tengah  dan Yogyakarta. Journal Indonesian Language Education and Literature , 2(1), 60–75.
Waluyo, B. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi) . Jakarta: Sinar Grafika.