## PERASIONALISASI PEGADAIAN SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH TERNATE UNIT BASTIONG SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

## NOHO ULIDAM
Dosen Fak Syariah IAIN Ternate (nohoulidam@gmail.com)

## Abstrack
Business  institutions  are  mushrooming  everywhere,  even  most  business  institutions  use the sharia system. The development of Sharia-based products is increasingly widespread in  Indonesia,  with  no  exception  in  Pegadaian.  Perum  Pegadaian  issued  a  syariah-based product called the Pegadaian Syariah. Sharia-based products have the characteristic of not charging  interest  in  various  forms,  because  usury  establishes  money  as  a  medium  of exchange, not as a commodity that is traded. In principle, in the Islamic financial system, the required non-bank financial institutions have almost the same role. The difference lies in  the  operational  principles  and  mechanisms.  With  the  abolition  of  the  principle  of interest, both in the mechanism of direct and indirect investment and the interbank money market,  the  practice  of  an  interest-free  system  (profit  sharing)  will  be  younger  to  be applied integrally. Therefore, to accommodate the interests of the community that has not been channeled by Islamic banking services. Then several non-bank financial institutions have  been  formed  with  the  principles  justified  by  Islamic  Sharia.  Pegadaian  is  an institution  that  can  provide  financing  loans  to  anyone  who  needs  it,  while  on  the  other hand Pegadaian is not allowed to collect public funds, such as savings and deposits
Keywords: Sharia Pawnshop, Non-bank financial institutions

## Abstrak
Lembaga-lembaga Bisnis menjamur dimana-mana, bahkan sebagian besar lembaga bisnis memakai  sistem  syariah.Perkembangan  produk-produk  berbasis  Syariah  kian  marak  di Indonesia  tidak  terkecuali  Pegadaian.  Perum  Pegadaian  mengeluarkan  prosuk  berbasis syariah  yang  disebut  dengan  Pegadaian  Syariah.  Produk  berbasis  Syariah  memiliki karakteristik  tidak  memungut  bunga  dalam  berbagai  bentuk,  karena  riba  menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komuditas yang diperdagangkan. Pada prinsipnya, dalam  sistem  keuangan  Islam,  lembaga-lembaga  keuangan  non-bank  yang  diperlukan memiliki  peran  yang  hampir  sama.  Perbedaan  terletak  pada  prinsip  dan  mekanisme operasionalnya.  Dengan  penghapusan  prinsip  bunga,  baik  dalam  mekanisme  investasi langsung  ataupun  tak  langsung  dan  pasar  uang  antar  bank,  praktek  sistem  bebas  bunga (bagi  hasil)  akan  lebih  muda  untuk  diterapkan  secara  integral.  Oleh  karena  itu,  untuk mewadahi  kepentingan  masyarakat  yang  belum  tersalurkan  oleh  jasa  perbankan  Islam. Maka  telah  dibentuk  beberapa  institusi  keuangan  non-bank  dengan  prinsip  yang dibenarkan  oleh  Syariah  Islam.  Pegadaian  adalah  lembaga  yang  adapat  memberikan pinjaman  pembiayaan  pada  siapapun  yang  butuh,  sedang  dipihak  lain  Pegadaian  tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat, seperti tabungan dan deposito
Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Lembaga keuangan non bank

## I. Pendahuluan
Pegadaian  adalah  lembaga  yang  unik,  di  satu  pihak  Pegadaian  dapat  memberikan pinjaman/pembiayaan  pada  siapapun  yang  butuh,  sedang  di  pihak  lain,  Pegadaian  tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat, seperti tabungan, giro, deposito, seperti bank. Demikian  juga  halnya  operasional  Pegadaian  Syariah.  Masyarakat  yang  bisa  berhubungan dengan  Pegadaian  disebut  nasabah.  Nasabah  itu  memiliki  kondisi  sosial ekonomi  dengan karakteristik yang berbeda, yang berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pinjaman.
Pegadaian Syariah saat ini terdapat di 9 kantor wilayah, dengan total jaringan kantor Perum Pegadaian yang berjumlah 739 cabang, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sesuai tujuan awal Pegadaian memberantas lintah darat, rentenir, praktik gadai gelap, yang  memberatkan  masyarakat  kecil,  sehingga  pengguna  jasa  gadai  syariah  sebagian  besar masyarakat yang memiliki sosial ekonomi kecil, biasanya digunakan sifatnya sosial-konsumtif. Namun  relatifnya  masih  banyak  dimanfatkaan  masyarakat  golongan  menengah  keatas,  yang bersifat komersil-produktif.
Pada  prinsipnya,  dalam  sistem  keuangan  Islam,  lembaga-lembaga  keuangan  non-bank yang  diperlukan  memiliki  peran  yang  hampir  sama.  Perbedaan  terletak  pada  prinsip  dan mekanisme  operasionalnya.  Dengan  penghapusan  prinsip  bunga,  baik  dalam  mekanisme investasi  langsung  ataupun  tak  langsung  dan  pasar  uang  antar  bank,  praktek  sistem  bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi  kepentingan  masyarakat  yang  belum  tersalurkan  oleh  jasa  perbankan  Islam,  maka telah  dibentuk  beberapa  institusi  keungan  non  bank  dengan  prinsip  yang  dibenarkan  oleh syariah Islam, yaitu:
1) Baitul mall wattamwil dan Kopersi Pondok Pesantren.
2) Asuransi Syariah (takaful).
3) Reksadana Syariah.
4) Dasar Modal Syariah.
5) Pegadaian Syariah (rahn).
6) Lembaga Zakat, Infaq, Shadakah dan Waqaf.
Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam  mendorong  umatnya  untuk  menjadi  sukarelawan  dalam  beramal (volunteer). Dana  ini hanya  boleh  dialokasikan  untuk  kepentingan  sosial  atau  peruntukkan  yang  telah  digariskan menurut syariah Islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah ditentukan oleh Al- Qur'an).
Dengan  hadirnya  berbagai  lembaga  keuangan  non-bank  tersebut,  maka  ide  terhadap penghapusan  riba  dari  perekonomian  akan  lebih  efektif  dan  mendorong  efesiennya  sistem keuangan. Khususnya di kota Ternate kehadiran lembaga keuangan, seperti Pegadaian Syariah sangat  dibutuhkan  sebagai  jawaban  permasalahan  keuangan  masyarakat.   Permasalahannya bagaimana operasionalisasi Pegadaian Syariah pada Pegadaian Syariah Ternate Unit Bastiong sebagai lembaga keuangan Non Bank.

## II. Pembahasan

## A. PENGERTIAN
Gadai  menurut  bahasa  berarti  al-isubut  dan  al-hubs  ialah  penetapan  dan  penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, di samping itu rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jarninan.
Menurut  Zainuddin  dan  Jambari,  gadai  adalah  rnenyerahkan  benda  berharga  dan seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang
Dalam  Fiqh  Sunnah,  menurut  bahasa Rahn adalah  tetap  dan  lestari.  Pengertian  Secara Istilah Menurut istilah syara' ar-rahn terdapat beberapa pengertian di antaranya:
1. Gadai  merupakan  akad  perjanjian  pinjam  meminjarn  dengan  rnenyerahkan  barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat
3. kepercayaan dalam utang piutang.
4. Akad  yang  obyeknya  menahan  harga  terhadap  sesuatu  hak  yang:  mungkin  diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
Dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyirnpulkan bahw a ar-rahn (gadai) ialah suatu sistem muarnalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.
Menurut  pendapat  Syafe ' i  Antonio,  Ar-rahn  (Gadai)  adalah menahan  salah  satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjarnan yang diterimanya.
Penyerahan  jaminan  tersebut  tidak  harus  bersifat  aktual  (berwujud),  narnun  yang terlebih  penting  penyerahan  itu  bersifat  legal,  rnisalnya  berupa  penyerahan  kepada rahn sertifikat atau surat bukti kepernilikan yang sah suatu harta jaminan.
Dalam  hal  gadai  Ghufron  A.  Mas'adi,  mengemukakan  bahwa  yang dimaksud ar- rahn (g adai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).

## B. KETENTUAN OPERASIONAL PEGADAIAN SYA RIAH UNIT BASTIONG
Pegadaian  Syariah Cabang Ternate Unit Bastiong didirikan pada  bulan Mey 2007, dan Unit Bastiong pada bulan November 2008.
Dalam  menggadaikan  adarang  di  pegadaian  syariah  harus  Dalam  menggdaikan barang di pegadaian memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan.
b. Tidak sah menggadaikan barang rampasan ( di gasab) atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebgai jaminan
c. Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti.
d. Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak
e. Menerima  barang  gadai  oleh  pegadaian  adalah  salah  satu  rukun ada  gadai  atas tetapnya gadaian.
f. Seandainya  ada  orang  menggadaikan  barang  namun  barang tersebut  belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
g. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahn (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
h. Penarikan  kembali  (pembatalan)  akad  gadai  itu  adakalanya dengan  ucapan  dan adakalanya dengan tindakan.
i. Jika  akhir  masa  sewanya  belum  tiba  maka  waktu  membayar utangnya  tidak termasuk pembatalan.
j. Jika  masa  pembayaran  utang  pada  gadai  lebih  awal  daripada masa  sewa  (masa sewanya  lebih  lama  daripada  masa  gadai)  maka  tidaklah  termasuk  pembatalan gadai,  dan  memperbolehkan  penjualan  barang  yang  digadaikan  hal  ini termasuk kaul yang ashab.
k. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah.
l. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian  tidak  wajib  menanggung  barang  tersebut  dan  jumlah  pinjaman  yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
m. Seandainya  pegadaian  mengaku  bahwa  barang  gadaian  tersebut musnah,  maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah.
n. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang pegadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian).
o. Jika  pegadaian  itu  lengah  atau  merusak  barang  gadaian  karena sengaja memanfaatkan  barang  yang  dilarang  untuk  dipergunakan,  maka  pegadaian  harus menggantinya.
3 . Pelelangan Benda Gadai Pada Pegadaian Syariah Bastiong
Pelelangan benda jaminan gadai disebut marhun di Pegadaian Syariah pada praktiknya menerapkan  system  penjualan. Marhun (barang  gadai)  yang  telah  jatuh  tempo  dan  tidak ditebus rahin oleh  pihak  m urtahin (pegadaian  syariah)  akan  dijual.  Adapun  maksud  dari penjualan marhun tersebut  adalah  sebagai  salah  satu  upaya  pengembalian  uang  pinjaman beserta  jasa  simpan  yang  tidak  dapat  dilunasi  sampai  batas  waktu  yang  telah  ditentukan. Namun  biasanya  sebelum  batas  waktu  habis ,  murtahin memberikan  pemberitahuan  kepada rahin dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Meskipun  dalam  pelaksanaanya  menggunakan  sistem  penjualan,  namun  dalam pengarsipannya  tetap  merupakan  pelelangan.  Hal  ini  diterapkan  karena  disatu  sisi  pegadain syariah  ingin  menegakkan  syariat  Islam  secara  keseluruhan,  namun  disisi  lain,  pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional.
Saat ini Pegadaian Syariah setiap bulannya membuka bazaar mas di  unit Pegadaian Syariah Bastiong, mas yang dilelang adalah yang sudah tidak  mampu lagi ditebus oleh pihak murtahin (penggadai).
Dimana  ada  hal-hal  dari  pegadaian  syariah  yang  masih  harus  diperhatikan,  yaitu sebagai berikut:

## a. Persiapan Penjualan Marhun
Persiapan  penjualan  dilakukan  paling  lambat  7  hari  sebelum  penjualan. Pimpinan  cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:
1) 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk)
2) 2orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi)
b. Waktu dan Tata Cara Penjualan Tata cara Penjualan
Tata cara dalam pelaksanaan penjualan marhun (b arang gadai) diatur sebagai berikut:
1) Waktu penjual an marhun a dalah setiap hari Sabtu;
2) Penjulaan ini dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada hari Sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan)

## 3)
Khusus untuk marhun e mas, karena pada hari Sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari Jum'at.  Penetapan  harga emas  ini  harus  didukung oleh  data-data  yang  akurat,  misalnya  dari kantor pusat atau harga dari 3 toko setempat.
4) Sedangkan untuk marhun non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
5) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
6) Untuk marhun yang tidak terjual pada hari Sabtu tersebut, maka dilakukan  pelunasan administratif  oleh  perusahaan  sebesar  harga  minimum  penjualan,  selanjutnya  oleh  panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (show room/case).
7) Pelunasan administratif dilakukan dengan cara:
a) Karena sistem akuntansi pegadaian syariah menggunakan Cash Basis, maka pelunasan administratif hanya untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta register barang tidak laku.
b) Jika marhun tersebut  laku,  maka  uang  pinjaman,  jasa  simpan,  dan  biaya  penjualan diakui sebagai pendapatan.

## c. Harga Minimum Penjualan Barang Gadai
Sebelum  penjualan  dilaksankan,  semua marhun harus  ditaksir  ulang  menurut  peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjulan dicatat pada  SBR dwilipat  atau  pada  halaman  belakangnya.  Penetapan  harga  penjualannya  adalah  sebagai berikut:
1) Apabila  taksiran  baru  itu  lebih  rendah  dari  uang  pinjaman  ditambah  jasa  simpan penuh, maka barang ini harus dijual serendah rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjulan dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.
2) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh,
maka barang itu harus dijual dengan harga se rendah-rendahnya.
d.  Peringatan  untuk  orang  yang  menggadaikan  kepada  baran g  gadai  saat  Jatuh Tempo
Pemberitahuan  (peringatan)  ini  dilakukan  paling  lambat  5  har i sebelum  tanggal penjulan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara la m elalui:
1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2) Dihubungi melalui telepon
3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang.

## 4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di
daerah)

## e. Sanksi atas Rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya
Fatwa  Dewan  Syariah  Nas ional member  k e tntuna  apabila  rahin  tidak  dapat  melunasi hutannya maka marhun (barang gadai) dijual paksa melalui lelang sesuai Syariah.

## f. Hasil Penjuala n Marhun (Barang gadai)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  memberikan  ketentuan  hasil  penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi  utan g  rahin, biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar,  serta  biaya penjualan  (biaya  lelang  pembeli,  biaya  lelang  penjual,  dan  dana  sosial).  Dilihat  dari  praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan marhun, maka Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MU I/ III/2002 bagian kedua butir 5c.
Fungsi Dan Peran Gadai Syariah Sebagai Lembaga Keuangan NonBank
Mengenai  teknis  Gadai  Syariah,  maka  secara  teknis  mekanisme  opersional  dapat lembaga  sendiri,  seperti  Pegadaian  Syariah,  baik  sebagai  lembaga  gadai  swasta  maupun pemerintah. Hadirnya Pegadaian Syariah ini sebagai sebuah lembaga keuangan formal berbentuk unit dari Perum P egadaian, bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian p injaman kepada masyarakat membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah perlu mendapatkan sambutan positif.
Dalam  operasionalnya,  sebenarnya  LKS  gadai  syariah  dapat  nigunakan  sebagai fungsi  sosial  (bersifat  konsumtif),  yang  sifatnya  mendesak, disamping  fungsi  komersil  (bersifat produktif).  Namun  implementasinya,  ada indikasi  gadai  syariah  masih didom inasi  si fa tnya  fungsi komersil , meskipun apabila mengkaji latarbelakang skim gadai ini, baik Implicit, maupun eksplisit berpihak  dan  bertuju  kepentingan  fungsi  sosial  (kebutuhan  sehari-hari). Karena  dasarnya  Islam memandang  bahwa  manusia  itu  memiliki  kebutuhan  hidup  asasi/primer,  berupa  pangan, sedang, y ang membutuhkan pemenuhan yang tidak dapat ditunda lagi.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  hadits  diriwayatkan  Bukhari,  Ahmad  Nasa'I,  dan Ibnu  Majah  " Dari A isyah  r.a.  bahwa  Rasulullah  Saw.  Membeli  makanan  dari  seorang  Yahudi  dan 'menjaminkan' kepadanya baju besi"
Demikian pula halnya dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari, ahmad Nasa'I, dan Ibnu Majah, bahwasanya "Dari Anas r.a berkata: “Rasulullah 'menggadaikan' baju besinya ke pada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau".
Dalam  mekanisme  operasionalnya  gadai  syariah  juga  masih  relative  ada kecenderungan  berpihak  kepentingan  golongan  berpendapatan  menengah  ke  atas  tersebut. Pegadaian  Syariah  sendiri  masih  mau  menerima  gadai,  apabila  barang  jaminannya  berupa  emas dan sejenisnya, yang kemungkinan masyarakat golongan ekonomi bawah mampuh memilikinya.
Padahal  dalam  konsep  ekonomi  Islam,  semua  barang,  baik  itu  bergerak  maupun tidak bergerak yang memiliki 'nilai ekonomis' dapat dijadikan barang jaminan, ketika melakukan akad rahn. Tidak seperti Bank Syariah, BPRS maupun BMT, maka keberadaan Pegadaian Syariah masih terbatas, sehingga apabila gadai syariah dalam operasionalnya masih melaksanakan dengan model  seperti  itu,  maka  sebenarnya  gadai  syariah  seakan  melenceng  dari  tujuan  didirikannya Pegadaian  sendiri  yang  berusaha  mengeliminir  keberadaan  rentenir,  pengijon,  dan  gadai  ilegal, dimana kemempuan mereka membaca kebutuhan mas y arakat ekonomi lemah untuk mendapatkan dana cepat dan tanpa jaminan, meskipun dikenakan biaya bunga terkadang di luar nalar pemikiran jernih,  yang  kemungkinan  kesulitan  pengembaliannya  akan  berjalan  lancar,  semua  itu  jauh  dari prinsip syariah.
Oleh karena itu, mungkin kita tidak dapat menyalahkan masyarakat, apabila mereka kembali  kepada  rentenir,  pengijon  dan  gadai  illegal  tersebut.  Apabila  gadai  syariah maiz belum mampu meng-co ver kepentingan masyarakat golongan sosial ekonomi yang berpendapatan rendah tersebut, dan tetap memberikan ketentuan hanya 'emas dan sejenisnya' yang masih diperbolehkan dijasikan barang gadai.
Dalam  perekonomian  Indonesia,  dikenal  lembaga  pembiayaan  yang  dapat digunakan  alternative  sumberdana,  yaitu  gadai  syariah.  Gadai  syariah  sebgai  lembaga  pinjaman langsung di bawah Perum Pegadaian, dengan pengawasan Depkeu dan DSN-MUI, menyalurkan dananya atas dasar hukum gadai syariah, menerima jaminan barang begerak. Persyaratan ringan, prosedur sederhana, dan pelayanan cepat sebagai cirinya gadai syariah.
Sesuai  tujuan  awal  Pegadaian  memberantas  lintah  darat,  rentenir  praktik  gadai gelap, yang memberatkan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa gadai syariah sebagian besar masyarakat yang memiliki sosial ekonomi biasanya digunakan sifatnya sosial-konsumtif. Namun relatifnya  masih dimanfatkaan  masyarakat  golongan  menengah  keatas,  yang  bersifat  komersil- produktif.
Akad yang digunakan gadai syariah, masih menggunakan akad ordhul hasan dan ijarah untuk  sebagain  besar  transaksi  gadai,  apakah  Tenentingan  sosial-konsumtif  maupun
komersil, produktif. Meski sebenarnya akad bagi hasil, baik aka d rahn, mudharabah maupun ba'I muwayyadah  da pat  digunakan  alternative  transaksi gadai  syariah, terutama  apabila  pemanfaatan digunakan  sesuatu  yang  sifatnya  produktif.  Berdasarkan  latar  belakang  itu,  maka  rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik syariah di Pegadaian syariah.
Dalam  sehari-hari,  uang  selalu  dibutuhkan  membayar  berbagai  keperluan. Masalahnya,  terkadang  kebutuhan  yang  ingin  dibeli  tidak  dapat  dicukupi  dengan  uang dimilikinya.  Namun,  keperluan  sangat  penting,  maka  harus  dipenuhi  dengan  berbagai  cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.
Apabila jumlah kebutuhan dana itu cukup besar, maka dalam jangka pendek sulit dipenuhi,  apalagi  harus  dipenuhi  lewat  Bank.  Namun,  jika  dana  yang  dibutuhkan  relatif  kecil, relatif  tidak  jadi  masalah,  karena  banyak  tersedia  sumber  dana  murah  dan  cepat,  mulai  dari pinjam tetangga, tukang ijon, dan sebagainya.
Pegadaian adalah lembaga yang unik, di satu pihak Pegadaian dapat memberikan pinjaman/pembiayaan  pada  siapapun  yang  butuh,  sedang  di  pihak  lain,  Pegadaian  tidak diperkenankan  menghimpun  dana  masyarakat,  seperti  tabungan,  giro,  deposito,  seperti  bank. Demikian  juga  halnya operasional  Pegadaian  Syariah. Masyarakat  yang  bisa  berhubungan  dengan Pegadaian  disebut nasabah. Nasabah  itu  memiliki  kondisi  sosial  ekonomi  dengan karakteristik y ang  berbeda,  yang  berpengaruh  terhadap  kelancaran  pembayaran  pinjaman.  Sebagaimana kesimpulan  penelitian  Kities  tentang  Profil  Nasabah  Pegadaian.,  bahwa  nasabah  yang memanfaatkan  pinjaman  untuk  kebutuhan  konsumsi  rumah  tangga ( 44%),  yang  berarti  fungsi sosial gadai terpenuhi sangat dominan.
Guna  mempelajari  praktik  syariah  di  Pegadaian  Syariah,  berdasarkan  latar belakang  gadai  syariah  lebih  bersifat  fungsi  sosial.  Dengan  perkembangan  ekonomi  saat  ini, fungsi sosial itu tidak harus diganti jadi fungsi komersil. Karena gadai syariah itu pinjaman atau pembiayaan, maka yang uai dengan konsep utang piutang ini adalah akad qardhukl hasan (bersifat administrasi ) dan ijarah ( biaya jasa simpanan) yang sifatnya s osi al-konsumtif dan akad bagi hasil (PLS),  akad rahn,  mudharabah (musyarakah)  dan muqayyadah  y ang  sifatnya  komersil  produktif maupun konsumtif.
Peminjam  di  gadai  syariah  untuk  fungsi  sosial-konsumtif  ini  masyarakat ekonomi  bawah,  wajib  dilunasi  waktu  jatuh  tempo  tanna  tambahan  apapun  yang  disyaratkan (kembali  pokok  pinjaman).  Peminjamhanya  menanggung  biaya  nyata  terjadi,  seperti  biaya administrasi  (materai,  akte  notaries , dan  lain-lain),  biaya  penyimpan dan  sebagainya,  serta dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentado seperti aka d mudharabah (musyawarah).
Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata- mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentu k marhun sebagai  jaminan,  dan  bukan  untuk  kepentingan  komersil  dengan  mengambil  keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.
Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai  produk  pinjaman,  berarti  Pegadaian  Syariah  hanya  memeproleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun, maka produk rahn ini biasanya hanya digunakan keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan  dan  kesehatan.  Sedangkan rahn sebagai  produk  pembiayaan,  berarti  Pegadaian Syariah memperoleh bagi hasil dari usaha rahin yang dibiayainya.

## III. PENUTUP
1.  Kendala  Peagadaian  Syariah  yang  relative  baru  sebagai  suatu sistem  keuangan  Syariah, dimana  masyarakat  kecil  yang  dominan  menggunakan  jasa  Pegadaian  kurang  familiar  dengan produk rahn di  Lembaga  Keuangan  Syariah,  selain  itu  kebijakan  pemerintah  tentang  gadai belum  sepenuhnya  akomodatif  terhadap  keberadaan  Pegadaian  Syariah.  Kurangnya  tenaga professional yang handal yang mengerti tentang operasionalisasi Pegadaian Syariah.
2.  Sebagai  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Pegadaian  Berfungsi sebagai  lembaga  sosial- konsumtif itu jelas tersirat dan tersurat, artinya gadai syariah dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan, dan kesehatan) yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  strata  sosial  ekonominya  dalam  golongan  pendapatan menengah  bawah  dan  bersifat  mendesak,  bukan  yang  sifatnya  untuk  usaha  yang  sifatnya komersil-produktif,  yang notabene hal  itu  relatif  untuk  orang  yang  masuk  golongan berpendapatan menengah ke atas.

## DAFTAR REFERENSI
Perum Pegadaian, M anual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, hal 1
H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ( Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Pere 2 0 02), hal. 105 A.  Zainu d din  dan  Muhammad Jam ha ri,  Al-Islam  2.  Muamalah  dan Akhle 1;  Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 21
Sayyid Sabiq , Fiqh Sunnah 12 (C et. 1;Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hal 150
H. Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah ( Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hal. 105-106
Perum Pegadaian, Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, hal. 1-2
Muh.  Syafei  Antonio ,  Bank  Syariah  dan  Dari  Teori  Ke  Praktik  (Cet. I:  Jakarta Gema Insani Press. 2003), hal .1 28
Hassan Sadily , Ensiklopedi Islam, Jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar van Hoove 2000) hal. 1480
Ghufron A.M as'adi , Figh Muamlah Kontekstual (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad. 2002), hal. 175-176