E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI DAN PENGGUNA JASA DALAM PROSTITUSI ONLINE ANAK
Laila Nur Fafirani 1 , Diana Lukitasari 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1 fafirani.laila@student.uns.ac.id, 2 lukitasari.diana@gmail.com
Abstract:  This  article  aims  to  analyze  the  criminal  liability  of  pimps  and  service  users  in  child  online prostitution in the perspective of the laws and regulations in force in Indonesia and the legal protection of children as victims of online prostitution. This research is a prescriptive normative legal research, in which this normative legal research uses a statutory approach and a case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by means of library research, as well as the method of analyzing legal materials using qualitative legal materials analysis methods. Data obtained from primary data and secondary data. The  results  of  the  study  indicate  that  there  is  no  law  that  regulates  in  detail  about  online  prostitution, especially child online prostitution. The Criminal Code only regulates the punishment of pimps, not with service users and the Criminal Code cannot tackle online prostitution. However, there are several laws and regulations outside the Criminal Code that can be used as a legal umbrella for the criminal liability of pimps and sex service users in the crime of child online prostitution, which is found in Law no. 35 of 2014, Law no.  44  of  2008,  Law  no.  19  of  2016  jo.  Law  No.  11  of  2008,  Law  no.  21  of  2007  and  several  regional regulations that regulate the same thing. Regarding the legal protection of children as victims of online prostitution, it is divided into 2 (two), namely preventive and repressive legal protection.
Keywords: criminal liability; pimping; child online prostitution.
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum pada anak selaku korban  prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif,  yang  mana  penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan  cara  studi  kepustakaan  (library  research),  serta  metode  analisis  bahan  hukum  menggunakan metode  analisis  bahan  hukum  kualitatif.  Data  diperoleh  dari  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang prostitusi online,  terlebih  prostitusi  online  anak.  KUHP  hanya  mengatur  pemidanaan  pada  mucikari,  tidak  dengan pengguna  jasa  serta  KUHP  tidak  dapat  menanggulangi  tindak  pidana  prostitusi  online.  Namun  terdapat beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang  dapat  dijadikan  sebagai  payung  hukum pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa seks dalam tindak pidana prostitusi online anak, yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur hal yang serupa. Terkait perlindungan hukum anak selaku korban prostitusi online dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; mucikari; prostitusi online anak.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh yang pesat bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan dibalik kecanggihan teknologi informasi yang ada  saat  ini  menimbulkan  dampak  negatif.  Salah satu  tindak  pidana yang berkembang karena  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yakni  prostitusi  (Negoro  &  Atmadja 2014, 68). Prostitusi berasal dari kata “prostitute” yabg berasal dari kata latin yang berarti menyerahkan  secara  diri  untuk  melakukan  perbuatan  zinah.  Prostitusi  merupakan kegiatan  yang  menjadikan  seseorang  sebagai  objek  layanan  seksual  untuk diperdagangkan  menggunakan  media  online  (Hehalatu  dkk  2022,  02).  Umumnya  para pelaku memasarkan perempuan bahkan anak-anak baik menggunakan Website ataupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Wechat, Michat, Telegram, Line, Whatsapp dan lain sebagainya.
Beralihnya prostitusi konvensional ke prostitusi online disebabkan banyak tempat- tempat prostitusi seperti lokalisasi, hotel, tempat rekreasi yang ditutup oleh pemerintah, penggunaan media online cenderung mudah, murah dan aman dari razia petugas  serta antara  mucikari  dengan  pengguna  jasa  layanan  seksual  tidak  perlu  bertemu  secara langsung untuk bertransaksi (Kurniawan & Wijaya 2016, 57). Prostitusi sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun secara konvensional saja. Melalui perkembangan modus operandi tindak pidana prostitusi yang menggunakan media online, pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  menjadi  payung  hukum  untuk  menegakkan  prostitusi  online. Meskipun prostitusi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  akan  tetapi  pada  dasarnya  prostitusi  merupakan  perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dapat dijerat sanksi pidana.
Banyak kasus-kasus kejahatan anak Eksploitasi Seksual Komersial anak (ESKA), salah satunya anak sebagai korban prostitusi. Yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adala h “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam  kandungan”.  Mucikari  yang  melibatkan  anak -anak  dalam  industri  layanan  seks komersional  tetap  tidak  terhindarkan,  meskipun  jelas  melanggar  dan  diancam  dengan sanksi yang berat bagi para pihak yang memanfaatkannya, namun dalam kenyataannya indikasi  modus  operandi  prostitusi  online  anak  terus  bertambah  dari  tahun  ke  tahun (Hehalatu  dkk  2022,  05).  Dikutip  dari  laman  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (www.kpai.go.id), pada Tahun 2021 periode Bulan Januari s.d April, tercatat kasus Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dan  Eksploitasi  Anak  sebanyak  35  kasus  dengan jumlah korban mencapai 234 anak, 83% atau 217 anak diantaranya merupakan 29 kasus prostitusi  anak.  Melihat  tren  kasus,  medium  anak  menjadi  korban  eksploitasi  seksual dijelaskan  bahwa  60%  menggunakan  jejaring  media  sosial  (online)  dan  40%  secara konvensional  didatangkan,  diajak  dan  direkrut  secara  fisik. Medium  online  yang  paling sering  digunakan  oleh  mucikari  yaitu  aplikasi  MiChat  sebanyak  41%,  Whatsapp  21%, Facebook  17%,  tidak  diketahui  17%  dan  hotel  yang  dipesan  secara  virtual  bernama Reddoorz 4% (KPAI, n.d.).
Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam prostitusi, yakni mucikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks. Di Indonesia, sendiri tidak adanya pengaturan secara tegas  melarang  adanya praktik prostitusi  (Rahmawati  2020,  369).  Namun  dalam  KUHP
terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi,  yakni  dalam  Pasal  296  KUHP  yang  mengancam  hukuman  dengan  penjara kepada  siapa  saja  yang  pekerjaannya  atau  kebiasaannya  dengan  sengaja  mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga, Pasal 506 KUHP yang  mengatur  pidana  kepada  mucikari  yang  mengambil  keuntungan  prostitusi, kemudian pengaturan prostitusi terhadap anak yang belum dewasa  yakni dalam Pasal 295 KUHP. Disini terlihat jelas bahwa pengaturan yang ada pada saat ini hanya mengatur pemidanaan  kepada  mucikari  saja.  Tidak  ada  peraturan  perundangan  yang  mengatur pemidanaan pengguna jasa, sehingga pengguna jasa sering kali lolos dari jeratan hukum karena tidak ada regulasi yang mengatur, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  berjudul  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Para  Pihak  Perkara  Prostitusi  Online  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana”  dengan  penulis Jonathan Surya Wijaya dalam Jurnal Jurist-Diction Tahun 2020 Volume 3 Nomor 6, dalam penelitian  ini  membahas  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  oleh  para  pihak  yang terlibat dalam prostitusi online, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas pertanggungjawaban  pidana  mucikari  dan  pengguna  layanan  seksual  prostitusi  online yang  melibatkan  anak  dibawah  umur  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  yang didapatkan anak selaku korban prostitusi online.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kasus prostitusi online yang melibatkan  anak  di  bawah  umur  semakin  meningkat  dan  meresahkan  masyarakat. Berbicara  mengenai  tindak  pidana  prostitusi  online  anak  tidak  terlepas  dari pertanggungjawaban  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  dilakukan pembuat pada anak (Purandari 2019, 239). Penegakan hukum yang berlaku seharusnya memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  prostitusi  yang  melibatkan  anak  sebagai  pekerja seks komersial. Oleh karena itu penulis tertarik dengan permasalahan yang akan diteliti lebih  lanjut.  Permasalahan  tersebut  yakni  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana mucikari  dan  pengguna  jasa  dalam  prostitusi  online  anak  dari  perspektif  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan- bahan  hukum  yang  disusun  secara  sistematis,  dikaji  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti.  Sifat  penelitian  ini  adalah  preskriptif  dengan menguraikan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-  undangan  dan  pendekatan  kasus.  Jenis  dan  Sumber  bahan hukum yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Sumber bahan primer adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of
Children,  Child  Prostitution  And  Child  Pornography  .  Sumber  bahan  sekunder  adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan  pengadilan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  teknik  studi kepustakaan (library research)  serta  teknik  analisis  bahan  hukum  menggunakan  teknik yang bersifat kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pertanggungjawaban  pidana  dibangun  atas  dasar  unsur  perbuatan  pidana  dan kesalahan.  Untuk  dapat  dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  tersebut terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan memenuhi rumusan delik  dalam  undang-undang,  namun  perbuatan  seseorang  tersebut  juga  haruslah mempunyai  kesalahan.  Orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dapat  dipidana  jika adanya  kesalahan  dalam  perbuatan  tersebut  (Ali  2015,  156).  Harus  melihat  terlebih dahulu  maksud  dan  kehendak  dari  sikap  batin  seseorang  tersebut  apakah  perbuatan dilakukan  dengan  senagaj  (dolus)  atau  karena  kelalaian  (culpa),  karena  keduanya mempengaruhi beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dapat disimpulkan bahwa  orang  tersebut  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang dilakukan  atau  dilihat  dari  segi  perbuatan,  perbuatan  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat (Purandari 2019, 240). Sebelum menentukan kesalahan  dalam  diri  si  pembuat,  harus  memenuhi  beberapa  unsur,  diantaranya  :  a. Adanya  kemampuan  untuk  bertanggungjawab;  b.  Hubungan  batin  antara  si  pembuat dengan  perbuatan;  c.  Tidak  ada  alasan  penghapus  kesalahan  atau  tidak adanya  alasan pemaaf dan pemaaf.
Seseorang  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  kecuali  jiwanya  cacat, tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  44  KUHP  ayat  (1)  bahwa  seseorang  yang  tumbuh dengan  jiwa  yang  cacat  atau  terganggu  jiwanya  karena  sebuah  penyakit,  tidak  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak, pertanggungjawaban masing-masing dijabarkan sebagai berikut :
a. Mucikari
Mucikari  merupakan  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  membantu  pelacur mencarikan  pelanggan,  yang  kemudian  dari  hasil  prostitusi  tersebut  mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh  pelacur  tersebut  (Yulianti  dkk  2020,  41).  Mucikari  tentunya  sangat  berperan sebagai  penghubung  antara  pekerja  seks  dengan  pengguna  jasa.  Meskipun perkembangan  prostitusi  sudah  sangat  pesat  mengikuti  perkembangan  teknologi informasi  yang  menggunakan  sarana  internet,  peranan  mucikari  tetap  ada  dalam prostitusi online.
Pertanggungjawaban  pidana  atas  prostitusi  online  dibebankan  kepada  mucikari sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  295,  Pasal  296  dan  Pasal  506  KUHP.  Akan  tetapi rumusan pasal-pasal ini tidak dirancang dan dirumuskan untuk mengantisipasi adanya prostitusi  melalui  media  internet.  Hal  ini  disebabkan  pembentukan  KUHP  hanya
untuk menyelesaikan permasalahan umum yang terjadi di dalam masyarakat, sudah seharusnya dilakukan sebuah pembaharuan dalam KUHP (Palandi   2017,   145).   Akan tetapi beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dijadikan sebagai payung hukum tindak pidana prostitusi online anak, meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam rumusan pasalnya, diantaranya :
1) Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  ekonomi  dan/atau  seksual terhadap  anak.  Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  maupun  korporasi berbadan  hukum  dan  bukan  berbadan  hukum.  Tidak  hanya  mucikari  yang mengambil keuntungan dari kgeiatan prostitusi yang dapat dijerat pidana, akan tetapi  setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  perbuatan  dalam  pasal  dan  unsur kesalahan dapat dikenakan pemidanaan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam undang- undang  ini  yakni  ‘dengan  sengaja’.  Perbuatan  berupa  mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual dengan maksut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2) Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi, mengatur  larangan  menawarkan  atau  mengiklankan  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  layanan  seksual.  Prostitusi  yang  diiklankan  merupakan pornografi.  Kesalahan  yang  harus  dibuktikan  dalam  undang-undang  ini  yaitu ‘menyediakan’  layanan  seksual  baik  secara  langsung  atau  tidak  dan  dilakukan dalam  keadaan  jiwa  yang  sehat  &  tidak  cacat.  Di  undang-undang  yang  sama, mengatur  juga  pelarangan  prostitusi  terhadap  anak,  tercantum  dalam  Pasal  37 Undang-Undang Pornografi.
3) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  mengatur  pelarangan  korban  perdagangan  orang secara paksa dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kesalahan yang tercantum adalah ‘dengan sengaja’.
4) Pasal  27  ayat  (1)  jo.  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  mengatur  tentang pelarangan  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang bermuatan  melanggar  asusila.  Unsur  kesalahan  yang  ada  yakni  ‘tanpa  hak’,  ini berarti bahwa ‘dengan sengaja’. Dalam Undang -undang ITE sebelum perubahan, Pasal 52 ayat (1) juga mengatur pelarangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terhadap anak.
Mucikari  adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  membantu  pelacur mencarikan  pelanggan,  yang  kemudian  dari  hasil  prostitusi  tersebut  mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh  pelacur  tersebut  (Yulianti  dkk  2020,  41).  Mucikari  tentunya  sangat  berperan sebagai  penghubung  antara  pekerja  seks  dengan  pengguna  jasa.  Meskipun perkembangan  prostitusi  sudah  sangat  pesat  mengikuti  perkembangan  teknologi
informasi  yang  menggunakan  sarana  internet,  peranan  mucikari  tetap  ada  dalam prostitusi online .
Selain  regulasi  yang  terdapat  dalam  undang-undang  yang  secara  tersirat mengatur pemidanaan prostitusi, beberapa daerah mengesahkan mengatur kegiatan prostitusi seperti Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  No.  07  Tahun  1999  tentang  Prostitusi, Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  No.  08  Tahun  2007  tentang  Ketertiban  Umum, Peraturan  Daerah  Kota  Malang  No.  08  Tahun  2005  tentang  larangan  Tempat Prostitusi dan Perbuatan Cabul dan Peraturan Daerah lainnya (Defianasari 2019, 16).
b. Pengguna Jasa Seksual
Dalam praktik prostitusi baik konvensional ataupun online, tidak hanya mucikari saja  yang  berperan  dalam  praktik  ini.  Melainkan  pengguna  jasa  seksual  juga  turut andil. Pengguna jasa seksual dikatakan sebagai turut serta disebabkan pengguna turut melakukan  negosiasi  kepada  mucikari  hingga  mencapai  kesepakatan  untuk menggunakan pekerja seksual (Rahmawati 2020, 378).
Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP tidak mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa seksual sebab rumusan pasal- pasal ini hanya merujuk pada mucikari. Akan tetapi dapat dipidana seorang pengguna jasa seksual yang sudah berumah tangga atau terikat dalam perkawinan yakni dengan ketentuan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Akan tetapi terdapat beberapa syarat harus  terpenuhi  agar  dikenakan  pidana  menggunakan  Pasal  284  KUHP  tentang perzinahan, diantaranya : 1). Harus terdapat hubungan badan terlebih dahulu antara pengguna  jasa  seks  dengan  pekerja  seks;  2).  Dibuktikan  dengan  alat  bukti  saksi dan/atau visum atas perbuatan perzinahan;  3). Adanya delik aduan dari suami/istri dari pengguna jasa seks.
Meskipun  di  dalam  Kitab-Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang- undang tidak mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa, akan tetapi beberapa Peraturan Daerah mengatur hal tersebut, yaitu :
1) Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang  Pelanggaran  Pelacuran,  menjelaskan  bahwa  siapapun  di  Daerah  Kota Tangerang  baik  secara  individu  ataupun  secara  bersama-sama  melakukan perbuatan pelacuran, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  bulan atau  dengan  pidana  denda  Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setiap orang  yang  dimaksut  merupakan  orang  perseorangan  maupun  lebih  dari  satu orang  yang  melakukan  perbuatan  pelacuran,  sehingga  mucikari  dan  pengguna jasa prostitusi online yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial dapat dikenakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah ini.
2) Pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 61 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang  Ketertiban  Umum,  dijelaskan  bahwa  larangan  setiap  orang  yang menggunakan layanan prostitusi diancam dengan pidana penjara paling sedikit 20 (dua  puluh)  hari  dan  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  atau  denda  paling sedikit  Rp.  500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3) Pasal  37  ayat  (2)  jo. Pasal  46  Peraturan  Daerah Kota  Surabaya  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menggunakan layanan prostitusi, maka  akan  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :
“Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak agar  hal-hak  yang  melekat  pada  anak  tetap  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  martabat  kemanusiaan  dan mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi”.
Sarana  perlindungan  hukum  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam,  yakni  sarana perlindungan  hukum  preventif  dan  sarana  perlindungan  hukum  represif. Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya  suatu pelanggaran.  Yang  mana  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan  suatu  kewajiban.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  adalah perlindungan terakhir yang dapat diberikan, yakni berupa sanksi pidana seperti sanksi penjara, sanksi denda dan pidana tambahan yang diberikan jika sudah terjadi suatu pelanggaran atau perbuatan (Yusyanti 2020, 627).
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, salah satu kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah  dan  Lembaga  Negara  lainnya  memiliki  kewajiban  dan  bertanggungjawaban untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus  kepada  anak  yang  tereksploitasi  secara ekonomi dan/atau seksual. Anak korban prostitusi online atau konvensional maupun dapat  dikategorikan  sebagai  anak  yang  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual  wajib  mendapatkan  perlindungan  khusus.  Berdasarkan  Pasal  66  Undang- Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus dapat berupa :
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyakat, dan Masyarakat  dalam  penghapusan  eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomi dan/atau seksual.
Bisnis prostitusi yang melibatkan anak baik secara konvensional maupun secara online  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  kekerasan  seksual  pada  anak,  bila  anak- anak  direkrut  dan  dibujuk  untuk  menjadi  pekerja  seks  komersial  untuk  dikonsumsi oleh pelanggan seks yang phedofil. Pada umumnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan  seksual  enggan  menceritakan  apa  yang  sudah  mereka  alami  karena mengalami  intimidasi  dari  pelaku  (Yusyanti  2020,  627 – 628)  dan  juga  takut  akan menjadi aib apabila masyarakat mengetahui bahwa mereka menjadi pelacur. Hal ini
tentu  akan  berpengaruh  dan  mengalami  gangguan  pada  psikis  anak-anak. Berdasarkan Pasal 69A jo. Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual dilakukan melalui upaya :
a. Edukasi  mengenai  pentingnya  kesehatan  reproduksi,  nilai  agama  dan  nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan secara psikososial dari tahap pengobatan hingga pemulihan; dan
d. Pemberian  perlindungan  serta  pendampingan  pada  setiap  pemeriksaan  dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan.
Selain  ketentuan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  untuk menjamin perlindungan pada anak, pemerintah juga membuat lembaga negara yakni Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang memiliki peran dan melaksanakan perlidungan pada anak. Peran KPAI antara lain (Rizky dkk 2019, 207 – 208):
a. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan hak-hak anak;
b. Melakukan pemantauan terlaksanananya perlindungan pada anak;
c. Melakukan  kajian  yang  strategis  pada  permasalahan  dan  kebijakan  yang berhubungan dengan anak;
d. Memberikan advokasi dan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili anak;
e. Melakukan pemulihan atau rehabilitasi pada kondisi tertentu anak; dan
f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta pengenalan tentang hak anak dan upaya dalam perlindungan anak.
Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online melalui media online diatur juga dalam Optional Protocol To The Convention On  The  Rights  Of  The  Child  On  The  Sale  Of  Children,  Child  Prostitution  And  Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak). Indonesia telah meratifikasi protokol ini dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Optional Protocol To The Convention On  The  Rights  Of  The  Child  On  The  Sale  Of  Children,  Child  Prostitution  And  Child Pornography . Pasal 8 OPSC menysyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk mengambil  langkah-langkah  yang  tepat  guna  melindungi  hak-hak  dan  kepentingan anak  yang  menjadi  korban  praktik  yang  dilarang  dalam  OPSC  (penjualan  anak, prostitusi anak, pornografi anak) pada semua tahapan peradilan pidana (Mushthafa dkk 2018, 476).
Beberapa hak khusus anak yang diatur dalam Pasal 8 OPSC, yakni sebagai berikut :
a. Mengakui  kerentanan  anak-anak  yang  menjadi  korban  dan  melakukan penyesuaian  prosedur  untuk  mengenali  kebutuhan  khusus  mereka,  termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;
b. Memberitahu  anak-anak  yang  menjadi  korban  tentang  hak-hak  dan  peran mereka,  serta  ruang  lingkup,  waktu,  dan  kemajuan  tahapan,  dan  penyelesaian perkara mereka;
c. Memungkinkan  pandangan,  kebutuhan,  dan  perhatian  dari  anak-anak  yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana
kepentingan  pribadi  mereka  terpengaruh,  dengan  cara  yang  konsisten  dengan peraturan prosedural hukum nasional;
d. Menyediakan  layanan  dukungan  yang  sesuai  kepada  anak-anak  yang menjadi korban selama proses hukum;
e. Melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban,  dan  mengambil  langkah-langkah  yang  sesuai  dengan  hukum  nasional untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban;
f. Menjamin,  dalam  kasus-kasus  tertentu,  keselamatan  anak-anak  yang menjadi korban,  dan  juga  keluarga  mereka  serta  saksi  yang  mewakili  mereka,  dari intimidasi dan pembalasan; dan
g. Menghindari  penundaan  yang  tidak  perlu  dalam  penyelesaian  perkara  dan pelaksanaan  perintah  atau  keputusan  yang  memberikan  kompensasi  kepada anak-anak yang menjadi korban
Ketentuan  mengenai  larangan  tentang eksploitasi  ekonomi  dan/atau seksual terhadap anak yang sebenarnya telah dicantumkan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi  “ Setiap  Orang  dilarang menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan eksplo itasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.
Dengan ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 88 yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidanan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

## 4. Simpulan
Belum adanya regulasi yang mengatur secara terperinci untuk menjerat para pihak yang  terlibat  dalam  prostitusi  online  sehingga  menyulitkan  penegak  hukum.  Untuk menjerat  para  pelaku  prostitusi  online  digunakan  pasal-pasal  yang  tercantum  dalam beberapa Undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Namun, perundang-undangan hanya mengatur pemidanaan pada mucikari saja, tidak mengatur pemidanaan terhadap pengguna jasa layanan seksual. Serta pelarangan terhadap mucikari prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pekerja seks hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  ITE  dan  Undang-Undang  Pornografi.  Terkecuali apabila  pengguna  jasa  terikat  dalam  ikatan  perkawinan  maka  dapat  dijerat  Pasal  284 KUHP tentang zina dengan delik aduan. Beberapa daerah mengatur pemidanaan kegiatan prostitusi  yakni  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005  tentang Pelanggaran  Pelacuran,  Peraturan  Daerah  Kendari  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi, dan Peraturan Daerah lain. Selain itu  terdapat  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  prostitusi  online  yang terbagi kedalam 2 (dua) perlindungan, yakni preventif dan represif. Upaya perlindungan preventif merupakan upaya yang dibuat pemerintah guna melindungi dan pencegahan yakni  dibuatnya  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  upaya  hukum  represif adalah upaya terakhir berupa sanksi pidana jika sudah dilakukan tindak pidana prostitusi online anak.

## 5. Saran
Diharapkan  pemerintah  pembentuk  undang-undang  dapat  membuat  regulasi  yang secara khusus mengatur prostitusi anak terlebih lagi prostitusi online anak. Yang mana tidak hanya mucikari saja yang dapat dikenakan pemidanaan, melainkan pengguna jasa layanan seksual demi tercapainya rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

## 6. Kesimpulan
Kesimpulan  berisi  uraian  yang  seharusnya  menjawab  tujuan  penelitian.  Memberikan kesimpulan  yang  jelas  dan  ringkas.  Jangan  mengulang  Abstrak  atau  sekedar mendeskripsikan  hasil  penelitian.  Memberikan  penjelasan  yang  jelas  mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait dengan temuan penelitian.

## 7. Daftar Pustaka
Ali, M. (2015). Asas-asas Hukum Pidana Korporasi . Raja Grafindo Persada.
Annur,  C.  M.  2022.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-
juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah Pengguna Internet  di  Indonesia  (2018-2022*)&text=Pada  Januari  2021%2C  jumlah pengguna,meningkat dalam lima tahun terakhir. Diakses pada 26 Maret 2022.
Defianasari, C. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam
Prostitusi Online. Simposium Hukum Indonesia , 1(1), 574 – 586. http://journal.trunojoyo.ac.id/shi
Hehalatu, N., Jacomina, D., Hehanussa, A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Korban  Prostitusi  Online  Melalui  Aplikasi  Michat. PATTIMURA Legal Journal , 1(1), 1 – 14.
KPAI,  A.  (n.d.).2021.https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-  tentang- perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-  bulan-januari- s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-  prostitusi-jumlah-korban- mencapai-234. Diakses pada 26 Maret 2022
Kurniawan, W., & Wijaya, L.  A. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI  ONLINE  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NO.  11  TAHUN  2008.
Journal of Judicial Review, XVIII (2), 56 – 68.
Mushthafa, A. A., Ruhaeni, N., & Aqimuddin, E. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak  yang  Menjadi  Korban  Pornografi  di  Media  Online  Berdasarkan  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution  and  Child  Pornografi  dan  Implementasinya  di  Indonesia. Prosiding ilmu hukum , 04(01), 473 – 480. http://103.78.195.33/handle/123456789/21028
Negoro, P. A., & Atmadja, I. G. O. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia. Recidive , 3(1), 68 – 79. file:///C:/Users/WIN10- PC/Documents/SKRIPSI/JURNAL SKRIPSII/Teori Pasal.pdf
Palandi, A. B. (2017). Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lex Crimen, 6 (1), 141 – 149.
Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet. Media Iuris , 2(2), 233. https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717
Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online.
Media Iuris , 3(3), 367 – 382. https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047
Rizky,  M.  N.,  Fitriani,  R.  I.,  Sudibyo,  M.  W.,  Husnasari,  F.  A.,  &  Maulana,  F.  (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. Media Iuris , 2(2), 197. https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193
Yanto,  O.  (2016).  Prostitusi  Online  Sebagai  Kejahatan  Kemanusiaan  terhadap  Anak:
Telaah Hukum Islam dan Huku m Positif. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 16 (2), 187 – 196. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449
Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. 15, 41 – 50.
Yusyanti,  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  dari  Pelaku  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20 (4),  619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636