ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 63-75

## PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

## Regina Angelita Br Sebayang
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi reginaangelitasby@gmail.com

## Hartati
Dosen Program Khusus Hukum Adminitrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi hartatifh@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the role of the Ombudsman as an oversight body for the delivery of public services in Indonesia. The Ombudsman of the Republic of Indonesia as an institution that helps the delivery of public services has an important role in the implementation of effective and efficient  public  services.  However,  it  is  realized  that  they  still  exist  in  the  implementation  of supervision  of  public  services.  First,  they  still  represent  the  Ombudsman  of  the  Republic  of Indonesia  who  cannot  be  transferred  by  the  invited  party  because  many  think  that  the ombudsman  should  not  be  invited.  Second,  it  is  constrained  by  the  absence  of  regulations related  to  Ombudsman  approval  and  the  sanctions  that  must  be  applied.  Third,  there  is  no punishment  execution  by  the  Government  for  the  cancellation  of  public  services  to  Regional Heads that has been proclaimed by the Indonesian Ombudsman. Both the government and the community must support the implementation of oversight of governance by the Ombudsman in order to create public welfare.
Keywords: Ombudsman,  Supervision, Public  Service.

## Abstrak
Penelitian    ini    bertujuan    untuk    mengetahui    peran    Ombudsman    sebagai    badan pengawasa  penyelenggaraan    pelayanan    publik    di    Indonesia.  Ombudsman  Republik Indonesia  sebagai  lembaga  yang  membantu  penyelenggaraan  pelayanan  publik  memiliki peran  penting  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien.  Namun disadari masih eksis dalam penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik. Pertama, masih mewakili  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  tidak  bisa  dimutasi  oleh  pihak  yang diundang  karena  banyak  yang  menilai  ombudsman  harus  diundang  tidak  wajib.  Kedua, terkendala  belum  adanya  regulasi  terkait  persetujuan  Ombudsman  dan  sanksi  yang  harus diterapkan. Ketiga, tidak ada eksekusi hukuman oleh Pemerintah atas pembatalan pelayanan publik  kepada  Kepala  Daerah  yang  dicanangkan  oleh  Ombudsman  RI.  Baik  pemerintah maupun  masyarakat  harus  mendukung  terlaksananya  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan oleh Ombudsman dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Ombudsman, Pengawas, Pelayanan Publik.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## A. Pendahuluan
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  yaitu setiap  institusi  penyelenggara  Negara, korporasi,  lembaga  independen  yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk  kegiatan  pelayanan  publik.  Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai,  petugas,  dan  setiap  orang  yang bekerja  di  dalam  organisasi  penyelenggara yang  bertugas  melaksanakan tindakan  atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  baik  akan  mendorong  terwujudmya Good  Governance.  Ombudsman  sebagai salah satu lembaga pengawasan diharapkan akan  tercipta    sebuah    penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien.
Dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan  pemerintah  standar  yang dijadikan    ukuran  mengacu    pada    konsep Good    Governance ,    yakni    sejauh    mana penyelenggaraan  pemerintah  secara  efisien dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  dapat mencapai  sasaran  yang  telah  digariskan oleh peraturan perundang-undangan dalam
rangka  menciptakan  kesejahteraan  rakyat menuju welfare society. 1
Ombudsman    Republik    Indonesia adalah  lembaga  negara  yang  mempunyai wewenang  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara  negara  dan  pemerintahan termasuk yang  diselenggarakan oleh Badan Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan publik  tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tugas Ombudsman adalah memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan mengeluarkan  Rekomendasi  atas  laporan tersebut  yang  ditujukan  kepada  Terlapor. 2
Namun masih banyak yang tidak mengetahui  fungsi  Ombudsman    sebagai Lembaga    Pengawas    Pelayanan    Publik    di Indonesia.    Padahal  pengawasan  pelayanan publik    sangat    diperlukan    untuk terciptanya sebuah penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  efektif  dan efisiendalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat.
1 Absori.(2013).Politik Hukum Menuju Hukum Progresif. Surakarta: Muhammadiyah University Press. H.160.
2 Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor 37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik
Indonesia
Berdasarkan  latar  belakangyang  telah diuraikan,  maka  penulis  akan  membahas mengenai urgensi rekomendasi Ombudsman RI sebagai bentuk pengawasan pelayanan  publik  dikaitkan  dengan  asas Good Governance. Oleh sebab itu, jurnal ini disampaikan  dengan  judul  “Ombudsman Sebagai  Lembaga  Pengawas  Pelayanan Publik  di  Indonesia,”  yang  mana  akan membahas  mengenai  peran  Ombudsman, peran  penyelenggaraan  pelayanan  public,
peran dari Ombudsman didalam pengawasan  pelayanan  public  dan  peran dari  Ombudsman  dalam  penyelesaian sengekta pelayanan publik di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  makalah  ini penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif.    Penelitian    yuridis normatif    merupakan    penelitian    yang difokuskan    untuk  mengkaji  penerapan kaidah  -  kaidah  atau norma  -  norma  dalam hukum  positif.  Metode  penelitian  yuridis normatif  berupa  penelitian  hukum  tentang asas  -  asas  hukum  yang  didasarkan  pada peraturan  perundang  -  undangan,  teori  - teori,  dan  konsep  -  konsep  yang berhubungan  dengan  penulisan  penelitian ini, dalam penulisannya, penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data
sekunder sebagai acuan penulisan.
Data  sekunder  terdiri  dari  bahan- bahan    hukum    yang    mengikat    yang berkaitan    dengan Good    Governance dan
Ombudsman    RI.    Undang  -  Undang    Dasar Negara    Republik    Indonesia   Tahun    1945, Undang - Undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia, Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  sertab  literatur  - literatur atau buku - buku ilmu pengetahuan hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok bahasan,  dan  juga  hasil  penelitian,  artikel  - artikel dari internet dan bahan - bahan lain yang  sifatnya  karya  ilmiah  yang  berkaitan dengan  Masalah  Kewenangan  Ombudsman senbagai  lembaga  Pengawas  Pelayanan Publik.

## C. Peran Ombudsman
Jika  dikaitkan  dengan  lembaga Ombudsman,  maka  peran  Ombudsman Republik  Indonesia  adalah  melaksanakan fungsi,  tugas  dan  kewenangannya  sesuai dengan  kedudukannya  dan  aktifitas- aktifitas  yang  sudah  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  sehingga dalam  mengimplementasikan  perannya tidak  bergantung  pada  lembaga  lain  serta diharapkan  dapat  berpengaruh  dan  sesuai dengan  keinginan,  harapan  dan  tuntutan masyrakat.  Antonius  sujata  berpendapat bahwa Ombudsman pada umumnya berperan sebagai: 1. Menciptakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Menegakkan demokrasi dengan memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya kepada masyarakat; 3. Melindungi Hak Asasi Manusia; dan
4. Memberantas Korupsi
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Dennis
Pearce, the  Ombudsman  is  undoubtedly  the most valuable institution from the viewpoint of  both  citizen  and  bureaucrat  that  has evolved  during  this  century (Ombudsman tanpa  ragu-ragu  merupakan  lembaga  yang paling  berharga  yang  berkembang  di  abad ini;  baik  dari  sudut  pandang  warga  negara, maupun dari sudut pandang birokrat).
The  office  of  Ombudsman  is (lembaga Ombudsman adalah):
1. Quick  by  comparsion  with  other  review bodies;
2. Informal  and  therefore  more  accessible to complainants;
3. Cheap for both complainant and decision maker; dan
4. Not  threatening  to  decision  makers  or not  as  threatening  as  other  review mechanism.
Oleh  sebab  itu  Ombudsman  cepat diterima diberbagai negara sebagai lembaga pengawas  yang  bersahabat  terhadap pelapor  maupun  institusi  terlapor,  karena dalam  proses  penanganan  laporannya Ombudsman  memegang  asas  Ombudsman Universal.
D. Peran Penyelenggara Pelayanan Publik Pelayanan publik diartikan, pemberian  layanan  (melayani)  keperluan orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  organisasi  itu  sesuai  dengan aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan. 3 Menurut  Albrecht  dan  Zemke, sebgaimana  dikutip  Subarsono,  bahwa pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari  berbagai  aspek  (yaitu:  sistem pelayanan,  sumber  daya  manusia  pemberi pelayanan, strategi pelanggan). 4
Oleh  karena  itu  harus  didukung  oleh, sistem  pelayanan  publik  yang  baik  pula. Suatu  sistem  yang  baik  akan  memberikan mekanis  me  kontrol  dalam  dirinya  ( built  in control ) sehingga segala bentuk
penyimpangan  yang  terjadi  akan  mudah dideteksi.  Selain  itu,  sistem  pelayanan  juga harus  sesuai  dengan  kebutuhan  pelanggan. Ini  berati  organisasi  (pemerintah)  harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat. Menurut Undang-Undang Nomor
25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan  Nasional  (Propenas)  2000-
2004 Pelayanan publik adalah:
1. Peningkatan  partisipasi  masyarakat dalam fungsi fungsi pelayanan;
3 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik , Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.
4 Albert,  Karl  and  Ron  Zemke. Service America!  Doing  Business  in  The  New  Economy, Homewood,  Illionois:  Dow  Jones-Irwin,  1990, hlm. 41.
2. Menyusun  standar  dan  melaksanakan pelayanan  publik  yang  cepat  dan  tepat, murah,  memuaskan,  transparan  dan tidak diskriminatif;
3. Mengembangkan  konsep  indeks  tingkat
kepuasan pelayanan masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi peraturan pemerintah  oleh aparatur negara kepada masyarakat; 4. Melakukan  upaya  deregulasi  dan debirokrasi khususnya kebijakan- kebijakan  dibidang  ekonomi  atau menghilangkan  berbagai  hambatan terhadap  kelancaran  mekanisme  pasar secara sehat dan optimal.
Suatu produk organisasi publik adalah pelayanan  public  publik  dan  produk pelayanan  publik  di  dalam  negara  hukum demokrasi  paling  tidak  harus  memenuhi tiga indikator, yakni:
1. Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan
terhadap  harapan,  keinginan,  aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu  ukuran  yang  menunjukkan seberapa  jauh  proses  pemberian pelayanan  publik  itu  dilakukan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  atau  ketentuan- ketentuan  administrasi  dan  organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu  ukuran  yang  menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan  sesuai  dengan  kepentingan
stakeholdersdan  norma-norma  yang berkembang dalam masyarakat. 5 E. Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman bernama Komisi Ombudsman  Nasional  yang  dibentuk berdasarkan  dikeluarkannya  Keputusan
Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  tentang Pembentukan    Komisi    Ombudsman Nasional. 6 Keppres    Tentang    Komisi Ombudsman  Nasional  merupakan  dasar hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan  bahwa Ombudsman
Republik    Indonesia    yang    selanjutnya disebut  Ombudsman    adalah    lembaga negara    yang    mempunyai    kewenangan mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara  negara  dan  pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik Daerah  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara serta badan swasta atau perseorangan  yang diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan publik  tertentu  yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
5 Ibid , hlm. 57.
6 Sujata,  A, Ombudsman  Indonesia:  Masa Lalu,  Sekarang,  dan  Masa  Mendatang ,  Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 4.
pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 7
Pembentukan  Ombudsman    sebagai lembaga  pengawas  eksternal  dan  bersifat mandiri    melakukan  tugas    pengawasan penyelenggaraan    pelayanan    publik berdasarkan    Undang-undang    Nomor  37 Tahun  2008  Pasal  1  angka    1  sebagaimana berikut:   “Ombudsman  Republik  Indonesia yang    selanjutnya    disebut    Ombudsman adalah    lembaga  negara    yang    mempunyai kewenangan    mengawasi    penyelenggaraan pelayanan publik baik yang
diselenggarakan    oleh    penyelenggara negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara,  Badan  Usaha  Milik   Daerah,  dan Badan Hukum    Milik    Negara    serta    badan swasta    atau    perseorangan    yang    diberi tugas menyelenggarakan  pelayanan  publik tertentu    yang    sebagian    atau    seluruh dananya    bersumber  dari    anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.”
Penjelasan    Umum    Undang-undang Nomor    37    Tahun    2008    tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa reformasi mengamanatkan    perubahan    kehidupan bernegara,  berbangsa  dan  bermasyarakat yaitu    kehidupan    yang    didasarkan    pada penyelenggaraan negara dan 7 Pasal  1  Angka  (1),  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia.
pemerintahan    yang    demokratis    dalam rangka    meningkatkan  kesejahteraan, menciptakan    keadilan    dan    kepastian hukum    bagi    seluruh    warga    negara sebagaimana    dimaksud    dalam    Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Sebelum  reformasi,  penyelenggaraan negara    dan    pemerintahan    diwarnai dengan  praktek    maladministrasi    antara lain    terjadinya    korupsi,    kolusi,    dan nepotisme,    sehingga  mutlak    diperlukan reformasi    birokrasi    penyelenggaraan negara    dan    pemerintahan    demi terwujudnya  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan    yang    efektif    dan    efisien, jujur,  bersih,    terbuka,    serta    bebas    dari korupsi,    kolusi,    dan    nepotisme. Penyelenggaraan    negara    dan      yang    baik hanya  dapat  tercapai  dengan  peningkatan mutu  aparatur penyelenggara  negara  dan pemerintahan    dan    penegakan    asas-asas umum  yang  baik.  Untuk penyelenggaraan pemerintahan    yang    baik    dan    upaya meningkatkan    pelayanan    publik    dan penegakan  hukum  diperlukan  keberadaan lembaga  pengawas  eksternal  yang  secara efektif  mampu    mengontrol    tugas penyelenggara  negara  dan  pemerintahan.
Oleh    karena    itu  dibentuklah Ombudsman    Republik    Indonesia    atau yang    selanjutnya    disebut    sebagai Ombudsman.  Menurut    S.F.    Marbun, pengawasan  dapat  ditinjau  dari  berbagai segi,    antara    lain    segi  ekonomi    atau
manajemen    dan    segi    hukum.    Dari    segi manajemen,  pengawasan  diperlukan untuk menjamin  agar  suatu  kegiatan  organisasi berjalan    sesuai    dengan    rencana (planning)  sehingga    tujuan    organisasi tercapai.  Di  samping  itu,  pengawasan  juga untuk  menjaga  agar fungsi  pemerintahan berjalan    dengan    baik    dan    terjamin penerapan  tata  kelola  pemerintahan yang baik  (good  governance).  Dengan  demikian pengawasan  dapat  memperkecil  hambatan yang    terjadi  dan  segera    melakukan perbaikan.
Dari    segi    hukum    administrasi, pengawasan    diperlukan    untuk    menjamin agar pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan    berjalan    sesuai    dengan norma    hukum    atau  ketentuan    peraturan perundang-undangan    dan    perlindungan hukum    bagi    rakyat    atas    sikap  tindak badan/pejabat  tata    usaha    negara    dapat diupayakan. 8
Tujuan    pokok    dari    pengawasan (kontrol)    adalah    untuk    menghindari terjadinya  kekeliruan-kekeliruan,    baik yang    disengaja    maupun    yang    tidak disengaja,    sebagai    suatu  usaha    preventif, atau  juga  untuk  memperbaikinya  apabila sudah  terjadi  kekeliruan  itu, sebagai suatu usaha    represif. 9 Selanjutnya    ia menyatakan  bahwa  ada  beberapa  macam
8 S.F.  Marbun, Op.,  Cit , hlm. 2.
9 Paulus  Effendi  Lotulung, Op., Cit . hlm.
15.
bentuk  kontrol  yang  dapat dibedakan dari beberapa  segi,  yaitu: 10
1. Segi    kedudukan    dari    badan/organ yang    melaksanakan    kontrol    itu terhadap  badan/organ yang  dikontrol, yang  dibedakan  sebagai  kontrol  intern dan    kontrol    ekstern.    Kontrol    intern berarti  bahwa    pengawasan    itu dilakukan    oleh    suatu    badan    yang secara  organisatoris/struktural    masih termasuk dalam lingkungan pemerintah    sendiri.  Pengawasan tersebut  disebut  juga  kontrol  teknis- administratif  atau  lazim  disebut  pula sebagai    suatu    bentuk    “built-in control”.    Sebaliknya,    kontrol    ekstern adalah    pengawasan  yang    dilakukan oleh    organ    atau    lembaga-lembaga yang    secara    organisatoris/struktural berada    di  luar  pemerintah  dalam  arti eksekutif.
2. Segi    saat/waktu    dilaksanakannya suatu    kontrol    atau    pengawasan, dibedakan    dalam    dua  jenis    yaitu Kontrol A-Priori dan    Kontrol A- Posteriori .    Kontrol A-Priori adalah bilamana  pengawasan    itu    dilakukan sebelum    dikeluarkannya    suatu keputusan    atau    ketetapan  pemerintah ataupun    peraturan    lainnya    yang pengeluarannya    memang    menjadi wewenang pemerintah.    Dalam    hal    ini tampak    jelas    unsur    preventif    dari
10 Loc., Cit , hlm. 15-16.
maksud    kontrol    itu,    sebab  tujuan utamanya    adalah    untuk    mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan.  Sebaliknya,    Kontrol A- Posteriori adalah bilamana pengawasan  itu  baru  terjadi  sesudah dikeluarkannya    keputusan.    Dengan kata    lain,    arti    pengawasan    di    sini adalah  dititikberatkan    pada    tujuan yang    bersifat    korektif    dan memulihkan    suatu    tindakan    yang
keliru.
F. Peran Ombudsman dalam Penyelesaian  Sengeketa  Pelayanan Publik di Indonesia Secara filosofis, fungsi Negara
mengemban tugas penting yaitu melindungi dan mensejahterakan Rakyat. Dalam rangka mensejahterahkan  itulah,  maka  Negara mempunyai  kewajiban  untuk  memfasilitasi Seluruh  pemenuhan  hak  setiap  warga Negara.  Oleh  karena  itu  maka  lahir  lah peran  Negara  yang  Dilaksanakan  oleh sebuah  pemerintahan  dengan  tugas  pokok yaitu  mempertemukan  dan  mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan warga Negara baik hanya untuk individual maupun kelompok  masyarakat  secara  adil  dan  non diskriminasi.
11 Dalam  Pasal  1  dari  UU  No.  37  tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 11 Hesti  Puspitosari,  dkk,  2012, Filosofi
Pelayanan Publik, Setara Press (kelompok Intrans Publishing)  dan  Jaringan  Nasional  Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) , Malang, hlm. 9.
Indonesia  disebutkan  bahwa  Ombudsman adalah  lembaga  negara  yang  mempunyai kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan  termasuk  yang  diselengga- rakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,
Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan
Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta atau  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dari  pasal  tersebut  dapat  diketahui bahwa  ORI  mempunyai  kewenangan  yang luas  dalam  mengawasi  implementasi pelayanan  publik.  Mengenai  peran  dan fungsi  Ombudsman  Republik  Indonesia (ORI)  mengacu  pada  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia dan  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
Dalam undang-undang ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang dengan  mendasarkan  beberapa  asas  yakni kepatutan, keadilan, non–diskriminasi,
keterbukaan,  dan  kerahasiaan.  Dalam undang-  undang  ini  diatur  mengenai  tugas Ombudsman,  antara lain memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Maladministrasi  adalah  perilaku  atau perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang,menggunakan  wewenang  untuk tujuan  lain  dari  yang  menjadi  tujuan wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian atau  pengabaian  kewajiban  hukum  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang menimbulkan  kerugian  materil  dan/  atau immaterial  bagi  masyarakat  dan  orang perseorangan.  Ombudsman  RI  bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan
Kopelayanan publik.
Menindaklanjuti  laporan/pengaduan masyarakat  yang  tercakup  dalam  ruang lingkup  kewenangan  Ombudsman  RI, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri dan melakukan koordinasi kerja sama serta pengembangan  jaringan  kerja  dengan lembaga  negara  atau  lembaga  pemerintah lainnya.  Ombudsman  RI  pada  tahun  2017 menerima  laporan/pengaduan  masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan  publik  sebanyak  9.446  laporan melalui  Ombudsman  RI  dan  Tim  Penerima Verifikasi Laporan. Selain laporan/ pengaduan masyarakat Ombudsman RI juga menindaklanjuti tembusan surat pengaduan sebanyak  1112.  Dari  data  pengaduan masyarakat sebanyak 9.446 yang memenuhi syarat
formil  serta  materiil  serta  kewenangan Ombudsman RI yaitu sebesar 8.264 laporan yang ter-register pada aplikasi SIMPel. 12 G. Analisis Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Ombudsman mempunyai peran penting  dalam  rangka  perwujudan  prinsip- prinsip  good  governance  dalam  rangka pelayanan umum (public services). Cita-cita Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai konstitusi  Negara  kesejahteraan  atau walfare state, yang oleh  Bung Hatta pernah diterjemahkan  dengan  kata  pengurus,  juga berkaitan  dengan  fungsi  lembaga  seperti Ombudsman  yang  dapat  berperan  penting dalam    pengawasan    dan    penyaluran keluhankeluhan masyarakat akan buruknya kualitas  pelayanan  umum  ( public  services ) oleh  birokrasi  pemerintahan.
Jika    lembaga    Ombudsman    ini dibentuk    berdasarkan  Undang-undang, bukan tidak mungkin suatu kali nanti dapat pula berkembang penafsiran bahwa lembaga  ini  juga  akan  dianggap  sebagai lembaga    yang    penting    secara konstitusional. 13
Ombudsman dalam menjalankan  kewenangannya  didukung oleh  2  (dua)  Undang-  Undang,  yaitu  UU
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
12 Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia.Jakarta, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, hlm. 14.
13 J.Asshiddiqie, Perkembangan  dan Konslidasi  Lembaga    Negara    Pasca    Reformasi ,
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 55.
Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.  Dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi dan    wewenangnya    untuk    menangani laporan    dugaan    maladministrasi    dalam penyelenggraaan    pelayanan    publik, Ombudsman    menggunakan    standar    nilai yang  menjadi  asas  disetiap  gerak  nafas insan Ombudsman dalam melayani masyarakat,  yaitu  asas    kepatutan
( appropriateness ),    keadilan  ( justice ),    non- diskriminasi  ( non  discrimination ),  tidak memihak ( impartial ), akuntabiliitas
( accountability ),  keseimbangan  ( balances ), keterbukaan ( transparency ) dan
kerahasiaan ( confidentialit ).
Undang–Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang–Undangan   dalam    memberikan petunjuk    teknik    penyusunan    peraturan perundang-undangan  menerangkan  penaf- siran  kata  “wajib”  sebagai  berikut:  Untuk menyatakan  adanya  suatu  kewajiban  yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib. Jika kewajiban  tersebut  tidak  dipenuhi,  yang bersangkutan  dijatuhi  sanksi.  Seperti Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  Pasal  8  (1)  Setiap orang  yang  masuk  atau  ke  luar  wilayah
Indonesia wajib memiliki dokumen
perjalanan yang sah dan masih berlaku. 14
14 Nuryanto,  A.D., Telaah    Yuridis Kekuatan    Hukum    Rekomendasi    Ombudsman , Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, hlm. 1.
Namun    pada    kenyataannya    masih banyak    yang    menafsirkan    rekomendasi Ombudsman    tidak    wajib    dilaksanakan berdasarkan  Pasal  dalam  Undang-Undang Ombudsman 15 yang  berbunyi:  “(4)  Dalam hal    terlapor    dan    atasan    terlapor    tidak melaksanakan  rekomendasi  atau  hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima oleh  Ombudsman,  Ombudsman  dapat mempublikasikan  atasan  terlapor  yang tidak  melaksanakan  rekomendasi  dan menyampaikan  laporan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.”
Frase  “Dalam  hal  terlapor  dan  atasan terlapor tidak  melaksanakan  rekomendasi atau    hanya    melaksanakan    sebagian rekomendasi  dengan  alasan  yang  tidak dapat  diterima  oleh  Ombudsman”  masih banyak  dijadikan  alasan  pembenaran  oleh terlapor  maupun  atasan  terlapor  untuk membuat alasan untuk tidak melaksanakan rekomendasi  Ombudsman.  Dalam  Undang- Undang  tersebut  juga  disebutkan  bahwa terlapor  dan  atasan  terlapor  yang melanggar  ketentuan  tersebut  dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan  perundang-undangan. 16 Sanksi administratif menurut peraturan
pemerintah  tentang  tata  cara    pengenaan sanksi    administratif    adalah    sanksi    yang dikenakan  bagi  pejabat pemerintahan yang
15 Ibid. Pasal 38. Ayat 4.
16 Pasal  39,  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.
melakukan  pelanggaran  administratif. 17
Namun  belum  ada  peraturan  lebih  lanjut yang  mengatur  tentang  sanksi  adminstratif yang  dalam Undang-Undang Ombudsman.
Masyarakat    berhak    mengadukan penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada Ombudsman.  Masyarakat  yang  melakukan pengaduan  tersebut  dijamin  hak-haknya oleh  peraturan    perundang-undangan. Pengaduan    yang    dilakukan    masyarakat dilakukan  terhadap  penyelenggara  yang tidak melaksanakan kewajiban atau
melanggar  larangan,  ataupun  pelaksana pelayanan  publik  yang  memberi  pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana mestinya. 18
Rekomendasi    yang    dikeluarkan Ombudsman    adalah    rekomendasi    yang sudah  dipertimbangkan    kemanfaatannya baik    untuk    terlapor    maupun    pelapor, khususnya  terlapor  agar  kedepannya  tidak melakukan  lagi  perbuatan  maladministrasi. Pertimbangan  kemanfaatan    dilakukan, agar    rekomendasi    yang    dikeluarkan Ombudsman    bisa  dilaksanakan  secara efektif,  karena  itu  produk  rekomendasi
Ombudsman  terbagi  beberapa  jenis,  jenis rekomendasi Ombudsman dapat
dikelompokkan menjadi empat kelompok.
17 Pasal 1 Angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor    48  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Pengenaan Sanksi Administratif  Kepada Pejabat Pemerintahan.
18 Pasal 40, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 40
Pertama,  rekomendasi  yang  disusun guna  membantu  penyelesaian  masalah pelapor. Kedua, rekomendasi yang menyarankan  pemberian  sanksi  guna pembinaan  efek  jera.  Ketiga,    rekomendasi yang  diperuntukkan  mencegah  agar  tidak terjadi  tindakan maladministrasi.  Keempat, rekomendasi    untuk    mengubah    proses atau  sistem  yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum. 19 Setiap rekomendasi yang
dikeluarkan    Ombudsman    sudah    melalui tahapan sebagaimana dimaksud di atas, dan rekomendasi  Ombudsman  wajib  untuk dilaksanakan  serta  tidak  dapat  dilakukan banding  atas  keputusan  yang  sudah dikeluarkan  tersebut.  Untuk    mewujudkan penyelesaian    maladministrasi    oleh Ombudsman,  pada  tahapan akhirnyadalam putusan  serta  rekomendasi  yang  menjadi produk  penetapan  Ombudsman,  pada tataran  teoritis,  prinsipnya  mempunyai  3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:
1. Kekuatan pembuktian;
2. Kekuatan  mengikat;  dan
3. Kekuatan  eksekutorial. Sebagaimana  ditegaskan  Dalam  Pasal 37  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 20 Tugas Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik diamanatkan oleh Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2008 19 Budi  Masthuri, Mengenal  Ombudsman Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.
69.
20 Nuryanto A. D. Op. Cit ., hlm. 5.
tentang  Ombudsman  RI  dan  Undang- Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik.  Pencapaian  pelayanan publik  yang  prima  oleh  pemerintah  daerah juga  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan  daerah.  Pasal  351  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan    rekomendasi    Ombudsman dilakukan  “pembinaan”  oleh  Kemendagri. Kemudian  telah  terdapat  pula  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2017 tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelengga- raan  Pemerintahan  Daerah,  dimana  pada Pasal  37  menyebutkan  pemberian  sanksi kepada  pemerintah  daerah  yang  tidak melaksanakan

## H. Kesimpulan
Ombudsman    Republik    Indonesia sebagai  lembaga  yang    berwenang    untuk mengawasi  administrasi  layanan  publik memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien. Namun, diketahui bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan
pelayanan    publik    tersebut.    Pertama, masih    adanya  rekomendasi  Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh  pihak  yang  dilaporkan  karena  banyak yang  menganggap  bahwa  rekomendasi Ombudsman tidak wajib. Kedua, terkendala oleh  tidak  adanya  peraturan  pelaksanaan terkait  dengan  pelaksanaan  rekomendasi
Ombudsman    dan    sanksi    yang    harus diterapkan.  Ketiga,    tidak    adanya  eksekusi sanksi oleh Pemerintah terhadap pelanggaran  pelayanan  publik  terutama kepada  Kepala    Daerah    yang    dilaporkan oleh    Ombudsman    RI.    Seharusnya    baik pemerintah maupun masyarakat mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan  pelayanan  publik  oleh
Ombudsman  dalam  rangka  menciptakan kesejahteraan masyarakat

## I. Saran
Berdasarkan beberapa temuan hukum tersebut  di  atas,  maka  dapat  diajukan beberapa  saran  Perlu  adanya  sosialisasi mengenai  keberadaan,  peran  Ombudsman
Republik Indonesia agar semua masyarakat
Indonesia memahami lembaga Ombudsman itu.  Perlu  adanya  penguatan  dari  sisi pengaturan perundang-undangan Ombudsman  Republik  Indonesia  agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh
Ombudsman  Republik  Indonesia  dapat dipatuhi  oleh  instansi  terlapor.  Perlu diberikan  kewenangan  yang  lebih  besar kepada  Ombudsman  misalnya  dapat memberikan  sanksi  apabila  rekomendasi dari Ombudsman tidak dilaksanakan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Absori. 2013. Politik Hukum Menuju Hukum Progresif .  Muhammadiyah  University Press. Surakarta.
Agung  Kurniawan.  2005. Transformasi Pelayanan Publik . Pembaruan. Yohyakarta.
Budi Masthuri. 2005. Mengenal Ombudsman
Indonesia . Pradnya Paramita. Jakarta.
Karl  Albert  and  Ron  Zemke.  1990. Service America!  Doing  Business  in  The  New
Economy.
J.Asshiddiqie.  2010. Perkembangan    dan
Konslidasi  Lembaga    Negara    Pasca
Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta.
Hesti  Puspitosari,  dkk.  2012. Filosofi Pelayanan Publik, Setara Press (kelompok  Intrans  Publishing)  dan Jaringan  Nasional  Masyarakat  Peduli Pelayanan Publik (MP3) . Malang.
Homewood. Illionois: Dow Jones-Irwin.
https://pnkaranganyar.go.id/main/index.p hp/berita/artikel/973-pelayanan- publik. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel- -ombudsman-dan-pelayanan-publik- Laporan  Tahunan  2017  Ombudsman Republik Indonesia.Jakarta : Sekretariat
jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
Sujata. A. 2002. Ombudsman Indonesia: Masa
Lalu,  Sekarang,  dan  Masa  Mendatang .
Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang    Nomor    37    Tahun    2008
Tentang    Ombudsman    Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun
2017  Tentang  Tata  Cara  Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.