## S U R Y A    A B D I M A S
Vol. 8 No. 2 (2024) pp. 275 – 283
Available online at: http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/index p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN: 2581-0162
Sosialisasi  dan  Edukasi  Tentang  Perizinan  dan  Pendirian  Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum
Syaiful 1 , Neni Susanti 1 , Maudy Satyadharma 1 , Ridwan Syah Nuhun 2 , Try Sugiyarto Soeparyanto 2 , La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad 2 , Rano Marlany Rachman 2 , Hado 3
1 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia 2 Universitas Halu Oleo Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232, Indonesia 3 Universitas Sulawesi Tenggara Jl. Kapten Piere Tendean No.109, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93870, Indonesia | maudhymaudhy@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347 |

## Abstrak
Transportasi merupakan kebutuhan yang vital yang mampu menunjang pergerakan dan mobilitas orang dan  juga  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Manusia  memerlukan  alat  transportasi untuk  mendukung  segala  aktifitasnya.  Alat  transportasi  berdasarkan  kegunaannya  dibedakan  menjadi angkutan  pribadi  dan  angkutan  umum.  Pentingnya  keberadaan  angkutan  baik  angkutan  penumpang umum dan angkutan barang bagi masyarakat tentu membutuhkan penerapan aturan yang harus diikuti oleh segenap pihak. Namun tentu saja penyelenggaraan dan penerapan aturan itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum yang harus dilakukan oleh instansi terkait.  Salah satu rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerbitan izin penyelenggaraan angkutan umum. Permasalahan yang terjadi hari ini, perizinan transportasi hari ini sudah  mengalami  pergeseran  dimana  perizinan  usaha  sektor  transportasi  dilakukan  secara  online  dan berbasiskan risiko. Fakta yang ditemukan hari ini, ternyata banyak sopir angkutan umum yang sama sekali tidak  memahami  dengan  jelas  mengenai  fenomena  pergeseran  perizinan  berusaha  di  sektor  transportasi termasuk  di  wilayah  Kabupaten  Bombana.  Hasil  sosialisasi  yang  dilakukan  memperlihatkan  adanya peningkatan pemahaman dari para sopir angkutan umum di kabupaten Bombana terkait apa itu perizinan usaha Angkutan Umum, persyaratan pengurusan yang ternyata tidak serumit dalam bayangan mereka dan perlindungan apa yang mereka dapatkan dengan adanya izin yang mereka miliki dalam penyelenggaraan transportasi hari ini serta adanya kesadaran untuk mengurus perizinan sesuai regilasi yang berlaku.
Kata Kunci : Sosialisasi, Perizinan, Badan hukum, Angkutan umum
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Transportasi  merupakan  kebutuhan  mendasar  yang  diperlukan  guna  menunjang kegiatan yang ada dimasyarakat dimana tanpa transportasi manusia tidak bisa melakukan mobilisasi.  Saat  ini  peranan  transportasi  menjadi  sangat  penting  sesuai  dengan  tingkat kemajuan perekonomian dan kemakmuran negara, pada umumnya negara yang maju dan berkembang juga dapat ditandai dengan sistem transportasi yang memadai di negaranya.
Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang dan barang  yang  berkembang  dengan  baik  serta  mempunyai  peran  didalam  menunjang pembangunan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  maupun  pertahanan  keamanan (Satyadharma et al., 2023) .
Manusia  memerlukan  transportasi  untuk  melakukan  perpindahan  orang  dan  atau barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan menggunakan  kendaraan (Salim,  2004) , apabila  dilihat  dari  jenis  kegunaannya  alat  transportasi  dibedakan  menjadi  kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah yang dimiliki oleh seseorang dan hanya di gunakan oleh sipemilik. Kendaraan umum adalah kendaraan yang digunakan masyarakat secara bersama–sama dengan membayar tarif. Keterkaitan sektor transportasi bagi pembangunan ekonomi suatu negara dijelaskan oleh (Barcik & Bylinko, 2018 ; Cigu et al., 2018; Soeparyanto et al., 2023) . Namun demikian sektor transportasi juga memberikan dampak  yang  buruk  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  dalah  hal  aspek  keselamatan  dan keamanan (Aziah & Adawia, 2018) . Selain itu karena kebutuhan pergerakan manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas supply armada angkutan umum tentu akan memberikan dampak dan permasalahan yang semakin kompleks pada sektor transportasi (Pradana et al., 2017; Supriyatno, 2015) .
Pentingnya keberadaan angkutan baik angkutan penumpang umum dan angkutan barang  bagi  masyarakat  tentu  membutuhkan  penerapan  aturan  yang harus  diikuti  oleh segenap pihak. Namun, tentu saja penyelenggaraan dan penerapan aturan itu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum yang  harus  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  beserta  stakeholder  terhadap  angkutan yang melalui ruas jalan (Fata & Syahbandir, 2018) . Hal itu juga dijelaskan oleh (Silondae et al., 2016; Mahdar et al., 2023) bahwa angkutan umum selain berguna bagi perekonomian lantaran juga menjadi sarana pendistribusian barang dan tenaga kerja, juga menjadi poin dari perekonomian di kota.
Pemerintah  sebagai  regulator  memiliki  kewajiban  dalam  penyediaan  infrastruktur yang  memadai  untuk  mendukung  pengoperasian  fasilitas  ekonomi,  sosial,  pendidikan hingga ke aspek transportasi (Askari & Peiravian, 2019) .  Hal itu juga dijelaskan oleh Oña & Oña (2015) bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk mendukung pergerakan manusia  dengan  pemberian  pelayanan  yang  berkualitas  seperti  standard  dan  kebijakan regulasi  yang  diharapkan  mampu  mendukung  pergerakan  manusia.  Provinsi  Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kota/ kabupaten memiliki perkembangan yang signifikan di berbagai  bidang  termasuk  sektor  transportasi.  Sektor  transportasi  turut  mendukung pengembangan  wilayah  di  beberapa  kota/  kabupaten  di  provinsi  Sulawesi  Tenggara. Kedua  hal  tersebut  saling  berkaitan  dengan  besarnya  permintaan  masyarakat  terhadap kebutuhan angkutan umum dalam pergerakan orang dan barang dari satu titik ke titik lain, sehingga jumlah Angkutan Umum (Angkutan Kota Dalam Provinsi/AKDP) dan Angkutan Barang  Umum  semakin  meningkat,  yang  menjadi  kewenangan  tugas  pokok  fungsi (tupoksi) dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Mahdar et al., 2023) . Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan menyatakan bahwa  LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri  atas Lalu  Lintas,  Angkutan  Jalan,  Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Prasarana  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Negara  bertanggung  jawab  atas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
Syaiful, Neni Susanti, Maudy Satyadharma, Ridwan Syah Nuhun, Try Sugiyarto Soeparyanto, La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad, Rano Marlany Rachman, Hado
Salah  satu  rangkaian  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah penerbitan  izin  penyelenggaraan  angkutan  umum.  Hakikat  diterbitkannya  izin  oleh pemerintah  yaitu:  (1)  Memberikan  jaminan  bagi  pengguna  jasa  angkutan  untuk mendapatkan  jasa  angkutan  sesuai  dengan  keinginan  dan  kebutuhannya.  Untuk mewujudkan  kepastian  pelayanan  jasa  angkutan  umum  tersebut  maka  setiap  operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. (2) Memberikan perlindungan kepada  penyedia  jasa/operator  dengan  menjaga  keseimbangan  antara  penyediaan angkutan  dan  permintaan  angkutan,  agar  perusahaan  dapat  menjaga  dan mengembangkan usahanya (Saputra et al., 2023) .
Permasalahan yang terjadi hari ini, perizinan transportasi hari ini sudah mengalami pergeseran  dimana  dengan  hadirnya  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja  menjadikan  banyak  perizinan  termasuk  perizinan  di  sektor  transportasi dilakukan secara online dan berbasis risiko. Perubahan paradigma ini menjadikan risiko sebagai    pertimbangan  vital  dalam  setiap  kegiatan  berusaha  sehingga  memberikan implikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan dan platform layanan  perizinan berusaha mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintahan daerah (Saputra et al., 2023) . Fakta yang ditemukan hari ini, ternyata banyak sopir angkutan umum yang sama sekali tidak memahami dengan jelas mengenai  fenomena pergeseran perizinan berusaha di sektor transportasi. Mereka menjalankan usaha angkutan dan transportasi setiap hari namun  tidak  memahami  bahwa  sejatinya  dalam  penyelenggaraan  angkutan  umum  itu memerlukan suatu perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soeparyanto et al., 2023) . Kabupaten  Bombana  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  wilayah  provinsi  Sulawesi Tenggara  juga  sangat  terbantu  dengan  kehadiran  angkutan  umum  dalam  rangka mendorong  pergerakan  dan  mobilitas  orang  dan  barang  dari  dan  keluar  wilayah kabupaten  Bombana.  Hasil  observasi  awal  yang  pernah  dilakukan  oleh  Tim  Dinas Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  serta informasi  dari  Dinas Perhubungan  kab. Bombana  mencatat  hampir  keseluruhan  sopir  angkutan  umum  di  wilayah  kabupaten Bombana  belum  mempunyai  izin  penyelenggaraan  angkutan  umum  yang  dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat penting untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi dalam mendorong sopir angkutan umum di kabupaten Bombana  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang  Izin  Angkutan  Umum  yang  harus dimiliki dalam rangka ketertiban dan keteraturan pada penyelenggaraan transportasi yang diharapkan akan tercipta aman, nyaman, selamat, tertib dan berkelanjutan.

## 2. Metode
Kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi dan edukasi pada sopir Angkutan Umum di Kabupaten Bombana terkait izin Usaha Angkutan Umum sesuai regulasi yang berlaku. Target luaran yang diharapkan adalah mendengar masalah yang dihadapi oleh sopir di Kabupaten  Bombana  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  serta  meningkatnya  pemahaman  dan kesadaran  sopir  Angkutan  Umum  untuk  memiliki  izin  Angkutan  Umum  dalam  suatu badan hukum sesuai regulasi saat ini.
Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu tempat yang dijadikan tempat mangkal para sopir angkutan umum di kabupaten Bombana pada tanggal 7 Maret 2024 dengan jumlah sopir yang mengikuti sosialisasi ini sebanyak 10 orang (shift pagi).
Untuk memperluas pengetahuan dan informasi terkait perizinan, maka tim pengabdian menghimbau  para  peserta  kegiatan  edukasi  ini  dapat  berbai  informasi  dengan menyampaikannya kepada sopir angkutan umum lainnya yang tidak sempat mengikuti kegiatan ini. Trayek dominan untuk jalur lintas daerah di kabupaten Bombana ini hanya terdiri  dua  yaitu  Bombana–Kendari  serta  jalur  Bombana–Kolaka  dengan  jadwal  3  shift yaitu  jadwal  di  pagi hari,  siang  dan  sore  hari.  Tahapan  kegiatan  pengabdian  dijelaskan dalam  bentuk  diagram  alir  (flowchart)  yang  terdiri  dari  beberapa  tahapan  sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar 1 .
Gambar 1 . Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Adapun  pemateri  dalam  kegiatan  sosialisasi  lapangan  ini  dilakukan  oleh  Bapak Syaiful, S.Pd., M.A.P., (Kepala Bidang Angkutan Jalan) dan Ibu Rina Sutriana, S.T. M.T., (Kepala  Seksi  Angkutan  Dalam  Trayek  dan  Terminal),  dan  didampingi  oleh  Bapak  M. Salam  (Kepala  Seksi  Angkutan  dan  Terminal  Dishub  kab.  Bombana)  beserta  jajaran. Tempat sosialisasi ini adalah di Kawasan Tugu Perjuangan Jl. Yos Sudarso kec. Rumbia Tengah kab. Bombana prov. Sulawesi Tenggara, yang merupakan tempat mangkal para sopir  angkutan  umum  (AKDP)  yang  berfungsi  menjadi  “terminal”  dikarenakan  belum adanya fasilitas Terminal Umum Penumpang Tipe B.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Identifikasi  dan  Gambaran  Penyelenggaraan  Transportasi  Darat  di  Kabupaten Bombana
Identifikasi  permasalahan  dilakukan  dengan  melakukan  kegiatan  wawancara terbuka  dengan  para  sopir  Angkutan  Umum  (AKDP)  di  Kabupaten  Bombana  terkait perizinan  Angkutan  Umum  secara  khusus  maupun  dalam  konteks  transportasi  darat secara keseluruhan. Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan hasil bahwa masih banyak  sopir  Angkutan  umum  di  Kabupaten  Bombana  belum  mengetahui  mengenai perubahan  paradigma  dalam  perizinan  berusaha  angkutan  umum  yang  sudah  berbasis One Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Syaiful, Neni Susanti, Maudy Satyadharma, Ridwan Syah Nuhun, Try Sugiyarto Soeparyanto, La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad, Rano Marlany Rachman, Hado
Pemaparan materi selanjutnya dari Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Tenggara dan  Dinas  Perhubungan  kab.  Bombana  menjelaskan  mengenai  permasalahan  umum  di Bombana cenderung berlaku sama hampir di beberapa kota lainnya di Sulawesi Tenggara bahkan di Indoneisia seperti angkutan umum yang tidak memiliki izin angkutan ataupun Izinnya  sudah  tidak  berlaku  lagi,  kendaraan  yang  kadang-kadang  tidak  laik  jalan,  plat kendaraan angkutan umum yang masih berplat hitam dan belum ada terminal penumpang umum  (Tipe  B)  atau  masih  belum  optimalnya  Terminal  itu sendiri. Hal itu  juga sejalan dengan  temuan  yang  dilakukan  oleh (Hasina  &  Satyadharma,  2023) yang  menyatakan beberapa  permasalahan  tersebut  mengerogoti  kinerja  transportasi  di  wilayah  provinsi Sulawesi Tenggara.

## 3.2. Penyelenggaraan Perizinan berusaha Secara Umum
Dalam kegiatan sosialisasi ini dijelaskan mengenai perizinan secara umum termasuk pergeseran  paradigm  perizinan  itu  sendiri.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  mendefinisikan  perizinan adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
Tujuan  diadakannya  perizinan  berusaha  berbasis  resiko  sebagaimana  dijelaskan kepada  audience  sosialisasi  adalah  untuk  mendorong  banyak  para  pelaku  usaha  untuk dapat berinvestasi atau berusaha dengan semakin efektif dan sederhana birokrasi perizinan hari ini. Bahkan pelaku usaha yang dari daerah seperti Bombana tidak harus sering datang ke Kendari, hanya untuk pengurusan dan menyetor berkas-berkas untuk kelengkapan izin Angkutan.  Hal  itu  sejalan  dengan  yang  dinyatakan  oleh Saputra  et  al.,  (2023) bahwa diadakannya  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  adalah  untuk  mendorong  peningkatan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.  Sementara  itu,  bagi  dunia  usaha  dan  masyarakat  umum, pendekatan  ini  akan  meminimalisasi  potensi  risiko  dan  menikmati  proses  pengurusan perizinan  berusaha  yang  efektif.  Kegiatan  sosialisasi  perizinan  Angkutan  Umum  yang dilakukan di kab. Bombana dalam Gambar 2 .
(a) (b)
Gambar 2. (a) Kunjungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, (b) Kegiatan

## Sosialisasi Izin Angkutan Umum di Kabupaten Bombana

## 3.3. Perizinan Berusaha Sektor Transportasi
Pemaparan materi sosialisasi disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, juga menjelaskan beberapa landasan hukum terkait perizinan hari ini di sektor transportasi sehingga para sopir Angkutan Umum yang sempat mengikuti sosialisasi ini.
Para  peserta  dapat  memahami  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah terutama  instansi  di  Sektor  Perhubungan  bukan  tanpa  dasar  dan  semuanya  tentu  ada landasan hukum sebagai kerangka bekerja di lapangan. Perizinan tentu dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara dan pemerintah kepada masyarakat terutama para pelaku usaha sehingga menjalankan usahanya dengan perasaan aman, nyaman dan tidak khawatir karena sudah berjalan sesuai regulasi yang ada, namun para pelaku usaha juga tetap mengikuti setiap ketentuan dan aturan yang berlaku dalam hadirnya izin yang diterimanya tersebut.
Hasil sosialisasi yang dilakukan memberikan banyak gambaran kepada para sopir angkutan umum di kabupaten Bombana terkait apa itu perizinan, persyaratan pengurusan yang ternyata tidak serumit dalam bayangan mereka dan perlindungan apa yang mereka dapatkan dengan adanya izin yang mereka miliki dalam penyelenggaraan transportasi hari ini.  Sebaliknya  bagi  Dinas  Perhubungan  provinsi  Sulawesi  Tenggara  dan  Dinas Perhubungan  kabupaten  Bombana,  mendapat  gambaran  informasi  menyeluruh  bahwa ternyata pemahaman terkait perizinan berusaha di sektor transportasi ini belum banyak menyentuh hingga ke level sopir angkutan umum, sebagai pelaku usaha dan kedepannya tentu  perlu  dipikirkan  seperti  apa  mekanisme  Collaborative  Governance  antara  kedua instansi sehingga pemahaman dan kesadaran untuk mengurus perizinan angkutan umum yang benar itu sudah diterima dengan baik oleh para sopir angkutan umum tersebut.
Collaborative Governance juga perlu diadakan antara pihak pemerintah (dalam hal ini Dinas  Perhubungan)  dengan  kalangan  akademisi  sehingga  mampu  memberikan  kajian akademis yang ilmiah sehingga mampu memberikan pandangan yang menyeluruh kepada pengambil kebijakan. Begitupun halnya mekanisme Collaborative Governance dengan pihak media dalam hal penyebaran informasi terkait penyelenggaraan transportasi khususnya isu spesifik pergeseran perizinan sektor transportasi yang sudah online dan berbasiskan risiko,  karena  besarnya  pengaruh  media  dan  pers  dalam  memberitakan  informasi- informasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  bagian  dari  kebijakan  publik (Satyadharma et al., 2023) .
Kegiatan  sosialisasi  ini  perlu melibatkan  warga masyarakat terutama sopir sebagai makhluk   sosial   dan   akan   mendorong   setiap   manusia   untuk   berbicara   tukar menukar pikiran dalam rencana kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan,    saling  mengirim    dan    menerima    informasi,  berbagi  pengalaman  masing- masing   serta  diharapkan  akan memenuhi target  serta   sasaran  yang diharapkan (Hasina et al., 2023, Purwanto & Rusmining, 2024; Wiridin et al., 2023) .
Gambar 3 . Kunjungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
Syaiful, Neni Susanti, Maudy Satyadharma, Ridwan Syah Nuhun, Try Sugiyarto Soeparyanto, La Ode Muhamad Nurrakhmad Arsyad, Rano Marlany Rachman, Hado
Kegiatan  sosialisasi  ini  juga  dilengkapi  dengan  kemampuan  berkomunikasi  yang efektif dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga maksud dan tujuan dari  materi  yang  disampaikan  akan  mampu  diterima  dan  dipahami  dengan  baik  oleh peserta sosisalisasi (sopir angkutan umum di kabupaten Bombana) yang dilakukan melalui kegiatan kunjungan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 . Dengan semakin efektifnya komunikasi interpersonal yang dibangun dan terjadi selama kegiatan sosialisasi tersebut maka  diharapkan  akan  semakin  baik  pula  pemahaman  yang  diterima  oleh  peserta sosialisasi tersebut (Hasina et al., 2024) . Sosialisasi pada sopir angkutan umum ini sekalipun memfokuskan  pada  penyelenggaraan  izin  angkutan  yang  sudah  berubah  menjadi perizinan  berusaha  berbasis  resiko  (OSS-RBA)  juga  perlu  ditindaklanjuti  terkait pengukuran  kinerja  Angkutan  Umum  Penumpang  (AKDP)  yang  menjadi  kewenangan Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyediakan angkutan publik yang lebih baik (Soeparyanto et al., 2023) .
Hasil dari sosialisasi ini berhasil sesuai dengan yang direncanakan dimana banyak sopir Angkutan umum di Kabupaten Bombana yang mendapat pemahaman  yang lebih baik terkait pengurusan Izin Usaha Angkutan Umum sesuai regulasi yang ada (berbasis resiko / OSS-RBA) dan mendapat kesadaran untuk sesegera mungkin mengurus perizinan untuk  kendaraan  atau  angkutan  yang  dibawanya  untuk  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku.

## 4. Kesimpulan
Kegiatan  sosialisasi  ini  dilakukan  dalam  rangka  menyerap  informasi  terkait pemahaman  dan  penerimaan  sopir  Angkutan  Umum  terkait  izin  penyelenggaraan transportasi yang dilakukan di Kabupaten Bombana. Sopir Angkutan Umum yang menjadi peserta  sosialisasi  ini  menyambut  gembira  kunjungan  lapangan  sekaligus  sosialisasi  ini sehingga terjadi penambahan informasi  dan berita terkait perizinan yang ternyata tidak serumit  dalam  persepsi  mereka.  Hasil  sosialisasi  memperlihatkan  adanya  peningkatan pemahaman  yang  dimiliki  oleh  para  sopir  terkait  izin Angkutan Umum dan  kesadaran untuk  mengurus  perizinan  tersebut  sesuai  regulasi  yang  berlaku.  Diharapkan  kegiatan sosialisasi  ini  terus  bisa  dilakukan  di  beberapa  wilayah  Kabupaten  Kota  Se  Sulawesi Tenggara  sehingga  semakin  banyak  persepsi  dan  pemahaman  yang  benar  dari  Sopir Angkutan  Umum  terkait  izin  Angkutan  sehingga  penyelenggaraan  transportasi  yang aman,  nyaman,  selamat dan  berkelanjutan  perlahan  dapat  terwujud. Perlu  juga  kiranya didorong  mekanisme  Collaborative  Governance  yang  lebih  optimal  dengan  instansi  lain seperti Dinas Perhubungan Kab/Kota setempat, pihak Akademisi, Pers dan Media serta lembaga  Eksternal  Seperti  Masyarakat  Transportasi  Indonesia  (MTI)  dalam  rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan transportasi sebagaimana yang diharapkan.

## Acknowledgement
Ucapan  terimakasih  diberikan  sebesar-besarnya  kepada  segala  pihak  yang  mendukung terselenggaranya sosialisasi ini baik kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara  beserta  jajaran,  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Bombana,  pihak Akademisi Universitas Halu Oleo dan Universitas Sulawesi Tenggara yang memberikan masukan berharga dalam materi sosialisasi ini.

## Daftar Pustaka
Askari, S., & Peiravian, F. (2019). Public Transportation Quality of Service: Factors, Models,
and Applications. Transport Reviews, 39(4), 558–560. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1531083
Aziah, A., & Adawia, P. R. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT. Gojek Indonesia). Cakrawala, 18(2).
Barcik,  R.,  &  Bylinko,  L.  (2018).  Transportation  Demand  Management  as  A  Tool  of
Transport Policy. Transport Problems, 13(2), 121–131. https://doi.org/https://doi.org/10.20858/tp.2018.13.2.12
Cigu, E., Agheorghiesei, D. T., Gavriluţă, A. F., & Toader, E. (2018). Transport infrastructure development, public performance and long-run economic growth: A case study for the Eu-28 Countries. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–22.
https://doi.org/10.3390/su11010067
Fata,  R.,  &  Syahbandir,  M.  (2018).  Pelaksanaan  Pengawasan  Oleh  Dinas  Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh Terhadap Kelayakan Dan Keamanan Angkutan Umum Darat di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(1), 103-114.
Hado, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. Journal Publicuho, 6(1), 246–256.
Hasina,  H.,  Hawa,  S.,  Mahdar,  Satyadharma,  M.,  Assegaf,  M.,  &  Razinati,  S.  (2023). Pendampingan  Perencanaan  Pembuatan  Talud  Pengaman  Pantai  di  Desa  Patande Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan. Jurnal JPPMI Jurnal Pengabdian  Pada  Masyarakat  Indonesia  Universitas  Gajah  Putih,  2(2),  99–108. https://doi.org/https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i2.630
Hasina, H., Irwan Lakawa, Bahrun, A., Yani Taufik, Hidayat, A., Bana, S., & Satyadharma, M. (2024). Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Hasil Penelitian Terkait Aspal Buton di Kabupaten Buton. INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian, 8(1), 83–94.
Mahdar,  Satyadharma,  M.,  &  Ahmad,  S.  (2023).  Analisis  Framing  Penegakan  Hukum Angkutan  Pada  Media  Online  detiksultra.com.  KINESIK,  10(2),  213–222. https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.876
Oña, J. de, & Oña, R. de. (2015). Quality of Service in Public Transport Based on Customer Satisfaction  Surveys:  A  Review  and  Assessment  of  Methodological  Approaches. Transportation  Science,  49(3),  605–622.  https://doi.org/https://doi.org/10.1287/ trsc.2014.0544
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  37  Tahun  2017  tentang  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
Pradana,  M.  F.,  Intari,  D.  E.,  &  Apriardiarti,  L.  (2017).  Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  dan Jumlah Armada Angkutan Kota di Kota Tangerang (Studi Kasus :Trayek Angkutan Kota  T.01,  Terminal  Poris  Plawad–Jatake).  Jurnal  Fondasi,  6(2),  68–77. https://doi.org/10.36055/jft.v6i2.2477
Purwanto, A., & Rusmining. (2024). Seminar Sosialisasi dan Pendampingan Literasi Digital Bagi Guru Sebagai Upaya Penguatan Literasi Digital di Sekolah. Surya Abdimas, 8(1), 80–86. https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3773
Salim, A. (2004). Manajemen Transportasi. Raja Gravindo Persada.
Saputra, Y. J., Satyadharma, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika Petugas Perizinan pada  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  CERMIN :  JURNAL
PENELITIAN, 7(2), 561–573. https://doi.org/https://doi.org/10.36841/
cermin_unars.v7i2.3995 ABSTRAK
Satyadharma,  M.,  Arsyad,  L.  O.  M.  N.,  Soeparyanto,  T.  S.,  &  Hado.  (2023).  Framing Pemberitaan  Penyelenggaraan  Angkutan  Barang  Umum  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara dalam Media Online. KINESIK, 10(3), 334–344.
https://doi.org/10.22487/ejk.v10i3.1087
Satyadharma, M., Elwan, L. O., & Putra, Z. (2023). Pemanfaatan Media Sosial  Facebook dalam Penyebaran Informasi Transportasi ke Publik. Titian : Jurnal Ilmu Humaniora, 07(02), 347–358.
Silondae,  S.,  Muthalib, H. A. A., &  Ernawati.  (2016). Keterkaitan Jalur Transportasi  dan Interaksi  Ekonomi  Kabupaten  Konawe  Utara  dengan  Kabupaten  Kota  Sekitarnya. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 1(1), 49–64.
Soeparyanto,  T.  S.,  Statiswaty,  Arsyad,  L.  O.  M.  N.,  &  Masikki,  S.  M.  H.  (2023).  Jurnal Kinerja Angkutan Umum Penumpang Perkotaan di Kota Kendari. Jurnal Transportasi, 23(2), 93–102.
Supriyatno,  Dadang,  A.  W.  (2015).  Evaluasi  Kinerja  Angkutan  Umum  di  Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Transportasi, 15(1), 51–60.
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Wiridin, D., Putra, Z., Hasina, H., & Arifin, M. (2023). Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2015  Tentang  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat  Miskin Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(2), 48–59. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.217