## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN DI KABUPATEN KARO
Oleh :
May Linda Sari, Muhammad Yamin, Rosnidar 1

## Abstract
One of the obstacles often faced by the people  of  Karo  Regency  in  terms  of  land registration  for  the  first  time  is  the  absence  of authentic  proof  of  legal  land  ownership,  in  the form  of  a  Land  Tenure  Certificate  (SKPT).  In general,  they  get  land  management  from  the customary leader without written evidence. Land management  in  Tanah  Karo  is  basically communal  or  shared  use  regulated  by  the Customary  Stakeholders.  As  long  as  the payment  goes  well,  land  tenure  will  continue, because this is evidence of land tenure given to the  community.  This  phenomenon  underlies  the research  problem  regarding  how  the  legal position of the SKPT is as proof of ownership in Karo Regency.
This  study  uses  field  research  with  a descriptive  qualitative  analysis  approach  and was  conducted  in  Karo  Regency,  North Sumatra.The type of this research is qualitative. Primary  data  was  collected  through  observation and  interviews,  while  secondary  data  was collected through library research and documentation.
The  results  showed  that  there  are  2 (two) types of SKPT as regulated in Government Regulation  no.  24  year  1997  concerning  Land Registration, namely Proof of Old Rights (Article 24 PP 24/1997) and Proof of New Rights (Article 23 PP 24/1997). However, for the conversion of Ownership Rights, SKPT requires strengthening of witnesses and land tenure is not intended for things  that  are  prohibited  by  law  and  are  not  in dispute.  Suggestions  in  this  study  are  the  need for education to the public about the importance of  proof  of  land  tenure  as  evidence  in  land
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
registration for the first time. People who control the  SKPT  but  have  not  registered  it  must manage their land properly, not to be controlled by a third party. The Karo  Regency Land Office needs to socialize about legal remedies that can be taken by the community when the rights they get are weak.

## Abstrak
Salah satu kendala yang sering dihadapi masyarakat Kabupaten Karo dalam hal pendaftaran  tanah  untuk  yang  pertama  kali adalah  tidak  adanya  bukti  otentik  kepemilikan tanah yang sah, dalam bentuk Surat Keterangan Penguasaan  Tanah  (SKPT).  Pada  umumnya, mereka mendapat pengelolaan tanah dari Ketua Adat  tanpa  bukti  tertulis.  Pengelolaan  tanah  di Tanah  Karo  pada  dasarnya  bersifat  komunal atau  pemakaian  bersama  yang  diatur  oleh Pemangku  Adat.  Selama  pembayaran  berjalan dengan  baik,  maka  penguasaan  tanah  tetap berjalan,  karena  hal  ini  yang  menjadi  bukti penguasaan  lahan  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Fenomena  ini  yang  melandasi permasalahan  penelitian  mengenai  bagaimana kedudukan hukum SKPT sebagai bukti kepemilikan di Kabupaten Karo.
Penelitian ini menggunakan field research dengan  pendekatan  analisis  kualitatif deskriptif  dan  dilakukan  di  Kabupaten  Karo, Sumatera Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan melalui  observasi,  wawancara  sedangkan  data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  2  jenis  SKPT  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  yaitu  Pembuktian Hak  Milik  Lama  (Pasal  24  PP  24/1997)  dan Pembuktian  Hak  Baru  (Pasal  23  PP  24/1997). Namun,  guna  konversi  Hak  Kepemilikan,  SKPT membutuhkan  penguatan  dari  saksi-saksi  serta penguasaan tanah tidak diperuntukkan hal yang dilarang  dalam  undang-undang  dan  tidak bersengketa.  Saran  dalam  penelitian  ini  adalah perlu  adanya  edukasi  kepada  masyarakat mengenai  pentingnya  bukti  penguasaan  tanah sebaga  alat  bukti  dalam  pendaftaran  tanah untuk  yang  pertama  kali.  Masyarakat  yang menguasai
SKPT namun belum
mendaftarkannya  harus  mengelola  tanahnya dengan baik, jangan sampai dikuasai oleh pihak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ketiga.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karo perlu  melakukan  sosialisasi  mengenai  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  masyarakat manakala  lemahnya  alas  hak  yang  mereka peroleh.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Keberadaan  tanah  sebagai  sumber kehidupan  dalam  kehidupan  mempunyai  arti dan  sekaligus  memiliki  fungsi  ganda,  yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social  asset  tanah  merupakan  sarana  pengikat kesatuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  untuk hidup  dan  kehidupan,  sedangkan  capital  asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting.
Dewasa  ini,  masih  terdapat  masyarakat yang  menguasai  tanah  namun  tidak  dapat mempunyai  bukti-bukti  kepemilikan  tanah  (alas hak)  secara  lengkap  dan  bahkan  sama  sekali tidak  mempunyai  bukti  kepemilikan  sehingga terkendala  dalam  permohonan  pendaftaran  hak atas tanahnya. Dengan kondisi tersebut, Menteri ATR/Kepala  BPN  mengeluarkan  Surat  Nomor
1756/15.1/IV/2016
tentang
Petunjuk Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Masyarakat ("SE 1765/2016"). SE 1765/2016 pada dasarnya dikeluarkan  untuk  mempercepat  pendaftaran tanah.  Dalam  SE  1765/2016  memberikan petunjuk dalam hal dasar  penguasaan dan/atau bukti  kepemilikan  tanah  masyarakat  tidak lengkap  atau  sama  sekali  tidak  mempunyai dasar  penguasaan  dan/atau  bukti  kepemilikan tanah,  masyarakat  dapat  membuktikannya dengan  membuat  surat  pernyataan  tertulis tentang  penguasaan  fisik  bidang  tanah  dengan ithikad baik dari yang bersangkutan.
Pada  tahun  2017,  juga  dengan  tema yang  sama  yaitu  untuk  meningkatkan  kegiatan
pendaftaran  tanah,  dan  peningkatan  kegiatan pendaftaran  tanah,  dan  peningkatan  penerbitan sertifikat hak milik bagi warga negara Indonesia, Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementrian  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  memiliki  program  yaitu  Pendaftaran Tanah  Sistemetis  Lengkap  ("PTSL").  Program ini  memiliki  dasar  hukum  pelaksanaannya  yaitu
Peraturan Menteri
Agraria dan Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap sebagaimana diubah pada tahun 2018 dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap ("Permen PTSL").
Program PTSL tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang memberikan kemudahan untuk percepatan  pendaftaran  tanah  masyarakat  dan meringankan  pembiayaan  pendaftaran  tanah bagi masyarakat. Dalam memberikan kemudahan  percepatan  pendaftaran  tanah, tidak  lagi  dicantumkan  surat  keterangan  tanah sebagai  syarat  pendaftaran  tanah  seperti  yang diatur dalam Pasal 76 (3) huruf b PMNA 3/1997. Petunjuk  Teknis  Bidang  Yuridis  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019
menggariskan  jenis  alat  bukti  dalam  rangka pengumpulan data yuridis antara lain meliputi:
1.  Alas  hak,  misalnya  bukti  perpajakan  yang dimiliki sebelum tahun 1960;
2.  Bukti  peralihan  hak,  misalnya  akta  jual  beli atau surat pernyataan dibawah tangan;
3.  Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan  bukti  kepemilikan  baik  yang berupa  bukti  tertulis  maupun  bentuk  lain yang  dapat  dipercaya,  pembuktian  hak dapat  dilakukan  tidak  berdasarkan  bukti kepemilikan  melainkan  berdasarkan  bukti

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penguasaan  fisik  yang  dilakukan  oleh pemohon dan pendahulunya.
Petunjuk Teknis Bidang Yuridis
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Tahun 2019  merupakan  instrumen  hukum yang menghapus  surat  keterangan  tanah  sebagai syarat  dalam  pendaftaran  tanah  sebagaimana yang diatur dalam PMNA 3/1997. Dalam hal ini, penulis melihat pemerintah mendorong percepatan  penyertipikatan  tanah  yang  salah satu caranya yakni penghapusan surat keterangan tanah dari syarat pendaftaran tanah.
Langkah
pemerintah dalam menghapuskan  surat  keterangan  tanah  dari syarat  pendaftaran  tanah  memiliki  dampak positif  terkhusus  pada  masyarakat  yang  status tanahnya  belum  bersertifikat  yakni  terjadinya percepatan  proses  pengurusan  sertifikat  hingga pada pengumuman keputusan kepemilikan atas tanah  (akta/sertifikat).  Seperti  yang  kita  ketahui selama  ini  dalam  proses  pengurusan  sertifikat membutuhkan  waktu  bertahun-tahun,  namun dengan program pemerintah akan mempercepat dari segi proses pelaksanaannya. Akan tetapi di sisi lain jika surat keterangan tanah  dihapuskan dalam  upaya  penyederhanaan  pelaksanaan pendaftaran tanah muncul
berbagai
permasalahan baru dikarenakan surat keterangan  tanah  yang  diterbitkan  dari  Kepala Desa/Lurah  menerapkan  asas  kecermatan dalam  proses  pendaftaran  tanah  sehingga meminimalisir  kerugian  yang  akan  ditimbulkan dan  ketika  pemerintah menghapus surat keterangan tanah dari kelurahan sebagai syarat pendaftaran  tanah  maka  memperbesar  potensi kerugian yang akan ditimbulkan akibat ketidakcermatan  dalam  proses  pendaftaran tanah.
Surat  penguasaan  fisik  bidang  tanah yang  dijadikan  sebagai  dasar  penerbitan sertifikat bisa menimbulkan permasalahan dikemudian  hari  dikarenakan  memotong  proses administrasi  di  Kantor  Kepala  Desa  dan  luput dari pengawasan aparatur pertanahan khususnya  Kantor  Pertanahan  di  daerah terkesan  mementingkan  target  pendaftaran tanah.  Hal  ini  akan  sangat  terasa  seperti  di Kabupaten  Karo  yang  mayoritas  penguasaan tanahnya didapat secara turun temurun sehingga  sulit  untuk  melacak  kebenarannya sehingga menimbulkan potensi penyalah- gunaan  surat  penguasaan  fisik  bidang  tanah oleh  orang  yang  tidak  berhak  atas  tanah tersebut.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka  penulis  merumuskan  masalah  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Apa  bentuk  Surat  Keterangan  Penguasaan Tanah  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan diakui  dalam  rangka  pendaftaran  tanah  di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo?
2.  Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan penguasaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo?
3.  Bagaimana  upaya  pendaftaran  untuk  yang pertama  sekali  kepemilikan  penyertifikatan ditinjau  dari  Surat  Keterangan  Penguasaan Tanah di Kabupaten Karo?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah,  menjelaskan  serta  menganalisa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan pada tujuan penelitian ini.Tujuan dalam
penelitian
deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau untuk  menentukan  frekuensi  atau  penyebaran suatu  gejala  atau  frekuensi  adanya  hubungan tertentu  antara  gejala  dan  gejala  lain  dalam masyarakat.  Maksud  utama  analisis  terhadap bahan  hukum  adalah  mengetahui  makna  yang dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya  dalam  praktik  dan  putusan- putusan hukum.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya,  yakni  penelitian  yang  bertujuan untuk menjalankan
fenomena melalui pengumpulan
data sedalam-dalamnya. Penelitian  kualitatif  tidak  selalu  bertujuan  untuk mencari  sebab  akibat  terjadinya  sesuatu,  tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian  kualitatif  berupaya  mendalami  dan menerobos gejalanya
dengan menginterprestasikan masalah.
Dilihat  dari  jenisnya  penelitian  ini termasuk  penelitian  lapangan  ( field  research ), yaitu suatu prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian  (seseorang  lembaga  dan  lainnya) pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta  yang tampak atau sebagainya. Penulis menggunakan jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan  wawancara  terhadap  sampel
yang  telah  di  tentukan,  dan  observasi  di lapangan.

## II.  Hasil Dan Pembahasan
A.  Dasar Hukum Surat Keterangan

## Penguasaan Tanah
Pemerintah  telah  mengatur  bagaimana pembuktian  hak  tanah  sebelum  pembentukan UUPA  atau  disebut  dengan  “Pembuktian  Hak Lama”  dan  pembuktian  hak  tanah  setelah pembentukan  UUPA  atau  disebut  dengan “Pembuktian Hak Baru”.
Adapun penetapan pembuktian hak baru yaitu:
1.  Penetapan  pemberian  hak  dari  Pejabat yang  berwenang  memberikan  hak  yang bersangkutan  menurut  ketentuan  yang berlaku  apabila  pemberian  hak  tersebut berasal  dari  tanah  Negara  atau  tanah  hak pengelolaan;
2.  Asli  akta  PPAT  yang  memuat  pemberian hak  tersebut  oleh  pemegang  hak  milik kepada  penerima  hak  guna  bangunan  dan hak pakai atas tanah hak milik;
Sedangkan  penetapan  pembuktian  hak lama diatur sebagai berikut:
(1)  Untuk  keperluan  pendaftaran  hak,  hak  atas tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak lama  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti mengenai  adanya  hak  tersebut  berupa bukti-bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan atau  penyataan  yang  bersangkutan  yang kadar  kebenarannya  oleh  Panitia  Ajudikasi dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap  cukup  untuk  mendaftar  hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
(2)  Dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi  tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
pembukuan hak dapat
dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara berturut-turut  oleh  pemohon  pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
a.  Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,  serta  diperkuat  oleh  kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b. Penguasaan  tersebut  baik  sebelum maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak  dipermasalahkan  oleh  masyarakat hukum  adat  atau  desa\kelurahan  yang bersangkutan ataupun pihak lainnya .
Pada  penjelasan  Pasal  24  PP  No. 24/1997  Ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  bukti kepemilikan  itu  pada  dasarnya  terdiri  dari  bukti kepemilikan  atas  nama  pemegang  hak  pada waktu  berlakunya  UUPA  dan  apabila  hak tersebut  kemudian  beralih,  bukti  peralihan  hak berturut-turut  sampai  ke  tangan  pemegang  hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat  bukti  tertulis  yang  dimaksudkan  dapat berupa:
1. Grosse akta hak eigendom yang  diterbitkan berdasarkan Overschrijvings  Ordonnantie ( Staatsblad 1834  27),  yang  telah  dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan  dikonversi  menjadi  hak  milik; atau
2. Grosse akta hak eigendom yang  diterbitkan berdasarkan Overschrijvings  Ordonnantie
( Staatsblad 1834  27)  sejak  berlakunya UUPA  sampai  tanggal  pendaftaran  tanah dilaksanakan menurut Peraturan
Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  di daerah yang bersangkutan; atau
3.  Surat  tanda  bukti  hak  milik  yang  diterbitkan berdasarkan  Peraturan  Swapraja  yang bersangkutan; atau
4.  Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
5.  Surat  keputusan  pemberian  hak  milik  dari
Pejabat  yang  berwenang,  baik  sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  hak yang  diberikan,  tetapi  telah  dipenuhi  semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
6.  Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan  yang  dibubuhi  tanda  kesaksian  oleh Kepala  Adat/Kepala  Desa/Kelurahan  yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
7.  Akta  pemindahan  hak  atas  tanah  yang dibuat  oleh  PPAT,  yang  tanahnya  belum dibukukan; atau
8.  Akta  ikrar  wakaf/surat  ikrar  wakaf  yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1977; atau
9.  Risalah  lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat Lelang  yang  berwenang,  yang  tanahnya belum dibukukan; atau
10.  Surat  penunjukan  atau  pembelian  kaveling tanah  pengganti  tanah  yang  diambil  oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
11.  Petuk  Pajak  Bumi/ Landrente ,  girik,  pipil,
kekitir  dan Verponding Indonesia  sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
12.  Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi dan Bangunan; atau
13.  Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dalam  hal  bukti  tertulis  tersebut  tidak lengkap  atau  tidak  ada  lagi,  pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang
dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara sistematik  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
Ketentuan  ini  memberi  jalan  keluar  apabila pemegang  hak  tidak  dapat  menyediakan  bukti kepemilikan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) baik  yang  berupa  bukti  tertulis  maupun  bentuk lain  yang  dapat  dipercaya.  Dalam  hal  demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan  bukti  kepemilikan  akan  tetapi berdasarkan  bukti  penguasaan  fisik  yang  telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan  hak  menurut  ayat  ini  harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1.  Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang  bersangkutan  dilakukan  secara  nyata dan  dengan  itikad  baik  selama  20  (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;
2.  Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu  gugat  dan  karena  itu  dianggap diakui  dan  dibenarkan  oleh  masyarakat hukum  adat  atau  desa/kelurahan  yang bersangkutan;
3.  Bahwa  hal-hal  tersebut  diperkuat  oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
4.  Bahwa  telah  diberikan  kesempatan  kepada pihak  lain  untuk  mengajukan  keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 PP No. 24/1997;
5.  Bahwa  telah  diadakan  penelitian  juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
6.  Bahwa  akhirnya  kesimpulan  mengenai status tanah dan pemegang haknya
dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan  hak  yang  bersangkutan  oleh Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah secara  sistematik  dan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
B.  Kedudukan Surat Keterangan Penguasaan  Tanah  Di  Kabupaten Karo Sebagaimana
tercantum dalam penjelasan  dari  Pasal  24  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  terdapat  alat  bukti  tertulis  untuk  dapat membuktikan  kepemilikan  atas  tanah  yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan  merupakan  dokumen  yang  lengkap  untuk kepentingan  pendaftaran  tanah  antara  lain  akta pemindahan  hak  yang  dibuat  di  bawah  tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.  Surat  Penguasaan  Tanah  (SPT)  yang mana  merupakan  alas  hak  yang  banyak dipergunakan  di  berbagai  daerah,  di  pedesaan terdapat istilah  yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya “SPT Kepala Desa/Kelurahan”  dan  hal  ini  termasuk  dalam bentuk alat pembuktian tertulis.
Surat  Penguasaan  Tanah  (SPT)  yang dahulunya  dikuasai  oleh  seseorang  diterbitkan surat  oleh  Kepada  Desa  berupa  ijin  tebas tebang,  untuk  membuktikan  mereka  dapat mengakui  tanah  tersebut  maka  dikeluarkan Surat  Penguasaan  Tanah  (SPT).  Kemudian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penggarap  hendak  menjual  tanah  ini,  oleh  para pihak  ke  desa  buktinya  adalah  ganti  rugi  dari segala hal yang telah dikeluarkan oleh pengarap tersebut  maka  dirancanglah  oleh  perangkat desa  mengenai  ganti  rugi  hingga  sekarang disebut dengan surat keterangan ganti rugi. Hal ini  terjadi  setelah  tahun  1970-an  ke  atas sehingga  Surat  Penguasaan  Tanah  (SPT)  yang terbit sebelum tahun 1970 tidaklah ada.
Surat  keterangan  ganti  rugi  ini  dibuat oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yaitu pihak  yang  tanahnya  diganti  rugi  (penggarap) dan  pihak  yang  memberi  kerugian  (pembeli). Prosesnya  cukup  sederhana,  dimulai  dengan kesaksian  ketua  Rukun  Tetangga  (RT),  ketua Rukun  Warga  (RW),  kemudian  diketahui  oleh Kepala  Desa,  disetujui  oleh  Kepala  Desa  atau Lurah  dan  seterusnya  dikuatkan  oleh  Camat serta saksi-saksi.
Proses  mendapatkan  hak  milik  atas tanah seperti ini jika merujuk pada UUPA, surat keterangan  tanah  merupakan  proses  awal  atau alas hak untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah.  Namun  dengan  mengantongi  surat keterangan  tanah  tersebut  masyarakat  merasa haknya  sudah  aman  dan  terlindungi,  meskipun dalam  praktek  penerbitan  Surat  Penguasaan Tanah  (SPT)  banyak  hal  negative  yang dijumpai.  Surat  Keterangan  Tanah  ini  diakui juga  oleh  pemerintah  sebagai  salah  satu  bukti dalam pengajuan sertipikat bagi hak milik untuk mendapatkan  suatu  hak  berdasarkan  UUPA. Masyarakat  lebih  memilih  memakai  Surat Keterangan  Tanah  yang  dibuat  oleh  Kepala Desa harganya lebih terjangkau.
Kekuatan  hukum  Surat  Penguasaan Tanah  (SPT)  kepala  desa  dalam  transaksi  jual beli,  dapat  dipahami  bahwa  kedudukan  Kepala
Desa  ditinjau  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, berbunyi  sebagai  berikut:  Pasal  7  Ayat  (2), disebutkan  bahwa:  “ Untuk  desa-desa  dalam wilayah  yang  terpencil  Menteri  dapat  menunjuk PPAT Sementara ”.
Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal  7  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  untuk mempermudah  rakyat  di  daerah  terpencil  yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum  mengenai  tanah,  yang  ditunjuk  sebagai PPAT  Sementara  adalah  Pejabat  Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa/Kelurahan.
Kewenangan  Kepala  Desa/Kelurahan juga diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf  b  angka  1)  dan  angka  2),  disebutkan bahwa:  Mengenai  bidang  tanah  yang  belum terdaftar,  kepadanya  tidak  disampaikan:  surat bukti  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 24  ayat  (1)  atau  surat  keterangan  Kepala Desa/Kelurahan  yang  menyatakan  bahwa  yang bersangkutan  menguasai  bidang  tanah  tersebut sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat (2);  dan  Surat  keterangan  yang  menyatakan bahwa  bidang  tanah  yang  bersangkutan  belum besertipikat  dari  Kantor  Pertanahan,  atau  untuk tanah  yang  terletak  di  daerah  yang  jauh  dari kedudukan  Kantor  Pertanahan,  dari  pemegang hak  yang  bersangkutan  dengan  dikuatkan  oleh Kepala Desa/Kelurahan;
Berdasarkan  bunyi  Pasal  39  ayat  (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat  keterangan  yang  menguatkan  sebagai bukti  hak  dengan  yang  bersangkutan  yang menguasai  bidang  Tanah  tersebut.  Untuk daerah-daerah  Kecamatan  di  luar  kota  tempat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kedudukan Kantor Pertanahan, surat
Keterangan  Kepala  Kantor  Pendaftaran  tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyatan Kepala Desa.
Berdasarkan  bukti  kepemilikan  tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang berupa surat keterangan  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kepala Desa  yang  disahkan  oleh  Kecamatan  setempat berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2),  dan  Pasal  39 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai  alas  hak  yang  diajukan  sebagai kelengkapan  persyaratan  permohonan  hak  atas tanah, oleh  karena itu  apabila  terjadi  kesalahan atau  adanya  cacat  hukum  dalam  penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya  sertipikat  yang  diterbitkan  karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat diketahui  bahwa  walaupun  Surat  keterangan tanah  merupakan  alat  bukti  tertulis  di  bawah tangan  yang  kekuatan  pembuktiannya  tidak sekuat  akta  otentik,  namun  karena  Surat keterangan  tanah  tersebut  merupakan  surat- surat  yang  dikategorikan  alas  hak  atau  data yuridis  atas  tanah  yang  dijadikan  syarat kelengkapan  persyaratan  permohonan  hak  atas tanah.
C.  Upaya Hukum Penyelesaian Kepemilikan Tanah Atas Surat
Keterangan  Penguasaan  Tanah  Di

## Kabupaten Karo
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 23  PP  No.  24/1997  diuraikan  bahwa  terbagi  2 bukti  kepemilikan  tanah,  yaitu  Pembuktian  Hak Lama  dan  Pembuktian  Hak  Baru.  Pembuktian ini  dibatas  sebelum  dikeluarkannya  UUPA  dan sebelum dikeluarkannya UUPA. Menurut Kasi II
Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, pembuktian tersebut dibutuhkan guna
persyaratan  pendaftaran  tanah  pertama  kali. Masyarakat  yang  ingin  mengajukan  SKPT menjadi SHM harus melampirkan bukti kepemilikan  yang  mereka  miliki  sesuai  dengan masanya.
Pada masa sebelum berlakunya UUPA. Masyarakat tanah karo pada umumnya menguasai  lahan  secara  komunal.  Dalam lingkungan  masyarakat  adat  Tanah  Karo  masih dikenal  adanya hak ulayat/hak masyarakat adat atas  tanah  yang  merupakan  hak  persekutuan adat,  di  mana  kewenangan  penguasaan  atas tanah  tersebut  dipegang  oleh  Kepala  Desa  dan pemangku adat. Di dalam hak ulayat diakui pula adanya hak atas tanah perseorangan. Wewenang  penggunaan  tanah  selalu  disertai dengan kewajiban sehingga dalam pemanfaatan tanah  tidak  hanya  berguna  bagi  individu  tetapi juga memberi manfaat bagi warga persekutuan. Bilamana  kewajiban  atas  penguasaan  tanah ulayat tidak dipenuhi atau tidak ada tanda-tanda adanya  hubungan  seseorang  dengan  tanah, maka penguasa adat berhak untuk mengambilnya  dan  status  itu  kembali  menjadi hak  ulayat  dan  seterusnya  dapat  diberikan kepada  warga  persekutuan  yang  lain.  Hukum Adat  dalam  masyarakat  Adat  Karo  pada dasarnya  tidak  membedakan  hak  antara  warga masyarakatnya  dengan  warga  luar  sehubungan dengan  pemilikan  dan  penguasaan  atas  tanah ulayat. Keberlanjutan penguasaan lahan selanjutnya  berada  pada  pembayaran  uang pajak  tanah  ke  desa.  Jika  pembayaran  lancar, maka  keberlanjutan  penguasaan  tanah  bisa diteruskan,  tetapi  jika  pembayaran  tidak  lancar, maka  penguasaan  tanah  atas  kuasa  Kepala Desa  atau  Pemangku  Adat,  bisa  dialihkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepada warga lain. Disinilah pentingnya memiliki bukti hak lama yang diatur dalam UUPA.
Pada  umumnya,  bentuk  Pembuktian Hak  Lama  yang  penulis  temukan  di  Kabupaten Karo  berupa  Petuk  Pajak  Bumi/ Landrente . Berdasarkan  kasus  yang  menimpa  responden AS  (dan  keluarga)  dimana  keluarga  mereka telah  menguasai  lahan  sekitar  2  hektar  di  Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten  Karo.  Setiap  tahunnya,  keluarga mereka  rutin  membayar  pajak  ke  Pemangku Adat  /  Kepala  Desa.  Melalui  pembayaran  petuk pajak  tersebut,  oleh  Kepala  Desa  menerbitkan Surat  Keterangan  Desa  yang berisi kepemilikan yang  sah  kepada  keluarga  ASsekitar  tahun 1954.  Berbekal  surat  tersebut,  AS  (dan keluarga)  yang  merupakan  generasi  ketiga, mengajukan  kepemilikan  yang  sah  (SHM)  ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karo pada tahun 2015. Guna menguatkan pembuktian kepemilikan,  selain  surat  keterangan  Kepala Desa,  mereka  juga  mendatangkan  saksi-saksi antara  lain  anak  beru  dan  kalimbubu.  Melalui kepengurusan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karo,  dengan  mendaftarkan  bukti-bukti  dan saksi  yang  ada,  setelah  melewati  fase  kurang lebih  2  tahun,  keterangan  AS  dan  saksi-saksi akhirnya dapat diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  Karo  sehingga  sertifikat  yang diperjuangkan  oleh  AS  (dan  keluarga)  pada akhirnya diterbitkan SHM oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa pembuktian  SKPT  3(dalam  hal  ini  melalui Pembuktian Hak Lama) asal sudah lengkap dan memadai,  maka  bisa  dijadikan  alat  bukti kepemilikan  yang  sah  dan  bisa  dikonversi  ke SHM.  Hal  ini  membantu  masyarakat  yang kesulitan  dalam  hal  pembuktian  kepemilikan
untuk  mendapatkan  sertifikat  hak  milik  atas tanah yang mereka kuasai selama ini. Penguasaan  tanah  sebagaimana  dijelaskan diatas  bisa  berupa  tanah  adat,  tanah  terlantar atau  tanpa  kepemilikan  yang  jelas  yang  sudah mereka  kuasai  minimal  selama  20  tahun. Pemerintah membantu masyarakat dalam mendapatkan  haknya  dengan  menerbitkan regulasi mengenai pendaftaran tanah. Pengurusan kepemilikan tanah di setiap daerah, dalam  hal  ini  di  Kabupaten  Karo  adalah  melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
Salah  satu  syarat  dalam  mengurus sertifikat  tanah  melalui  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karo  adalah  Surat  Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). SKPT ini
dikeluarkan  oleh  kelurahan  setempat.  SKPT  ini pada dasarnya menegaskan riwayat kepemilikan tanah.
Misalnya dalam pendaftaran/pensertifikatan  atas  tanah  bekas hak  milik  adat  (dikenal  sebagai  “tanah  girik”). Peralihan  hak  atas  tanah  girik  biasanya dilakukan  di  hadapan  camat  atau  kepala  desa. Namun  demikian,  banyak  juga  yang  hanya dilakukan  berdasarkan  kepercayaan  dari  para pihak  dan  selembar  kwitansi  saja.  Sehingga tidak  ada  surat-surat  apapun  yang  dapat digunakan untuk menelusuri kepemilikannya.
Pensertifikatan  tanah  girik  tersebut dalam  istilah  hukum  tanah  disebut  sebagai pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya untuk tanah bekas hak  milik  adat  dan  tanah  garapan,  salah  satu persyaratannya  adalah  mendapatkan  surat rekomendasi  dari  lurah/camat  perihal  tanah yang  bersangkutan,  yang  menyatakan  bahwa atas tanah tersebut belum pernah disertifikatkan serta  riwayat  pemilikan  tanah  dimaksud  yang dilampirkan  dengan  surat  riwayat  tanah.  Dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pembuatan  surat  yang  menyatakan  bahwa tanah  tersebut  tidak  dalam  keadaan  sengketa dari RT/RW/Lurah.
Selain  tanah  bekas  hak  milik  adat  atau tanah girik, bentuk lain surat yang dipegang oleh masyarakat  dapat  merupakan  tanah-tanah bekas  hak  barat  yang  berasal  sejak  jaman belanda,  namun  belum  dikonversi  pada  saat ketentuan  konversi  tanah  diberlakukan  di  tahun 1960.  Tanah-tanah  yang  demikian  biasanya masih  berstatus  tanah eigendom,  eigendom verponding , tanah opstal maupun tanah erfpacht ,
yang tentunya
proses pensertifikatannya akan berbeda dengan proses pensertifikatan  tanah  bekas  hak  milik  adat tersebut.
Bentuk  SKPT  selain  keterangan  dari Pemangku  Adat  juga  dapat  berupa  keterangan tertulis  tentang  penguasaan  sebidang  tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan (tidak terdapat  keberatan  dari  pihak  lain  atas  tanah yang  dikuasai/  tidak  dalam  sengketa;  tidak termasuk  aset  pemerintah  atau  pemerintah daerah; tidak termasuk kawasan hutan).
Surat pernyataan tersebut dibuat dengan  disaksikan  paling  sedikit  2  (dua)  orang saksi  dari  lingkungan  setempat  yang  tidak mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  yang bersangkutan  sampai  derajat  kedua,  baik kekerabatan  vertikal  maupun  horizontal  yang menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  adalah benar  pemilik  dan  menguasai  bidang  tanah tersebut.
Surat  pernyataan  dibuat  berdasarkan keterangan  sebenar-benarnya  dari  pihak  yang membuat pernyataan bertanggung jawab secara pidana dan perdata. Tentunya apabila
dikemudian
hari terbukti ada unsur
ketidakbenaran  dalam  pernyataannya  maka sertifikat  dapat  dibatalkan  dan  pelaku  dapat diproses  secara  hukum.  Kantor  Pertanahan sebagai  administrator  yang  bertugas  menerima seluruh SKPT dapat menerbitkan sertifikat yang diajukan  bila  semua  prosedur  dan  kelengkapan dokumen  yang  dipersyaratkan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah dipenuhi oleh masyarakat.
Pengajuan  pendaftaran  tanah  untuk yang  pertama  sekali  dengan  Pembuktian  Hak Baru  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karo sebagaimana  diungkapkan  oleh  Kasi  II  Kantor BPN  Kabupaten  Karo  mengungkapkan  selama masyarakat  memiliki  SKPT  yang  sahih  dan lengkap,  maka  pengajuan  konversi  kepemilikan yang sah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karo  dapat  dilayani  dan  bisa  dikeluarkan  SHM. Adapun  prosedur  pengajuan  pendaftaran  tanah pertama  kali  dapat  diuraikan  sebagaimana berikut:
1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak a.  Dasar Hukum:
1)  UU No. 5/1960
2)  UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3)  PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4)  PP No. 24/1997 5)  PP No. 13/2010 6)  PMNA/KBPN No. 3/1997
7)  Peraturan KBPN RI No. 7/2007
b.  Persyaratan:
1)  Formulir  permohonan  yang  sudah diisi  dan  ditandatangani  pemohon atau  kuasanya  di  atas  materai cukup
2)  Surat Kuasa apabila dikuasakan 3)  Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikuasakan,  yang  telah  dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4)  Bukti  pemilikan  tanah/alas  hak milik adat/bekas milik adat
5)  Foto  copy  SPPT  PBB  Tahun berjalan  yang  telah  dicocokkan
dengan  aslinya  oleh  petugas  loket dan penyerahan bukti SSB
(BPHTB)
6)  Melampirkan  bukti  SSP/PPh  sesuai dengan ketentuan
c.  Biaya
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
tentang  jenis  dan  tarif  atas  jenis
penerimaan  negara  bukan  pajak  yang berlaku pada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
d.  Waktu
98 (Sembilan puluh delapan) hari.
e.  Keterangan
Formulir permohonan memuat:
1)  Identitas diri
2)  Luas,  letak  dan  penggunaan  tanah yang dimohon 3)  Pernyataan tanah tidak sengketa 4)  Pernyataan  tanah  dikuasai  secara fisik
2.  Pemberian Hak Milik Perorangan
a.  Dasar Hukum
1)  UU No. 5/1960 2)  UU No. 21/1997 jo. 20/2000 3)  PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4)  PP No. 24/1997 5)  PP No. 13/2010 6)  PMNA/KBPN No. 3/1997 7)  PMNA/KBPN No. 3/1999 8)  PMNA/KBPN No. 9/1999 9)  Peraturan KBPN RI No. 3/2006
10) Peraturan KBPN RI No. 4/2006
11) Peraturan KBPN No.7/2007
12) KMNA/KBPN 2/1998 13) KMNA/KBPN 6/1998
14) SE  KBPN  No.  600-1900  tanggal  31 Juli 2003
b.  Persyaratan
1)  Formulir  permohonan  yang  sudah diisi  dan  ditandatangani  pemohon atau  kuasanya  di  atas  materai cukup
2)  Surat Kuasa apabila dikuasakan
3)  Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan,  yang  telah  dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4)  Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5)  Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan  pelunasan  tanah  dan  rumah (Rumah  Gol  III)  atau  rumah  yang dibeli dari pemerintah
6)  Foto  copy  SPPT  PBB  Tahun berjalan  yang  telah  dicocokkan dengan  aslinya  oleh  petugas  loket, penyerahan  bukti  SSB  (BPHTB) dan  bukti  bayar  uang  pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7)  Melampirkan  bukti  SSP/PPh  sesuai dengan ketentuan
c.  Biaya
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang  jenis  dan  tarif  atas  jenis penerimaan  negara  bukan  pajak  yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
d.  Waktu
1)  38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
- Tanah  pertanian  yang  luasnya tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah  non  pertanian  yang luasnya  tidak  lebih  dari  2.000
m2 2)  57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
- Tanah  pertanian  yang  luasnya lebih dari 2 Ha
- Tanah  non  pertanian  yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2
3)  97  (sembilan  puluh  tujuh)  hari untuk:
- Tanah  non  pertanian  yang luasnya lebih dari 5.000 m2
e.  Keterangan
1.  Formulir permohonan memuat:
a)  Identitas diri b)  Luas,  letak  dan  penggunaan tanah yang dimohon c)  Pernyataan tanah tidak sengketa d)  Pernyataan tanah dikuasai secara fisik e)  Pernyataan  menguasai  tanah tidak  lebih  dari  5  (lima)  bidang untuk permohonan rumah tinggal 2.  Catatan: a)  Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK b)  Jangka  waktu  tidak  termasuk waktu  yang  diperlukan  untuk pengiriman
berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya.
Menurut  Kasi  II  Kantor  BPN  Kabupaten Karo, masyarakat Kabupaten Karo dipersilahkan untuk  melakukan  pendaftaran  bila  memegang bukti fisik berupa SKPT baik yang baru maupun yang  lama.  Kantor  BPN  Kabupaten  Karo  akan melayani  dan  memberikan  arahan.  Masyarakat
tinggal  melengkapi  data-data  sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
Pada dasarnya, sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya  SKPT bukan  menjadi  satu-satunya  alat  bukti,  namun perlu  pengesahan  dan  kelengkapan  bukti maupun saksi-saksi lainnya.
Masyarakat
bisa melakukan pendaftaran  sendiri-sendiri  atau  yang  dikenal dengan  sebutan  sporadis  maupun  melakukan pendaftaran  secara  bersama-sama  atau  dahulu disebut dengan PRONA, namun dengan adanya
Peraturan Menteri Agraria
dan Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap sebagaimana diubah pada tahun 2018 dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap ("Permen PTSL").
Kantor BPN Kabupaten Karo, selama ini juga  pernah  berurusan  pendaftaran  tanah dengan  SKPT  Bukti  Kepemilikan  Baru  dan  juga SKPT  Bukti  Kepemilikan  Lama.  Hal  ini  bisa dilihat  pada  Lampiran  I  dan  II  dalam  penelitian ini.  Pada  Lampiran  I  yang  merupakan  bukti kepemilikan  baru,  masyarakat  melakukannya secara PTSL dimana pemohon telah menguasai sebidang  tanah  sejak  tahun  2018  berdasarkan Akta  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah.  Setelah mempelajari  bukti-bukti,  maka  pihak  BPN Kabupaten  Karo  mempelajari  dan  melakukan survey  di  lapangan.  Begitu  juga  dengan  SKPT Bukti  Kepemilikan  Lama  sebagaimana  tertuang pada  Lampiran  II  yang  merupakan  tanah  adat yang  diwariskan  secara  turun  temurun.  Karena

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  memiliki  hak  alas,  maka  dalam  surat pernyataan  tersebut  dilengkapi  dengan  saksi- saksi yang mendukung bukti penguasaan tanah atas pemohon.

## III.  Penutup

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  tujuan  penelitian  dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:
Terdapat 2 (dua) jenis Surat Keterangan Penguasaan  Tanah  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  1997 tentang  perangkat  alat  bukti  yang  dimiliki  oleh penguasa tanah sebelum diterbitkannya UUPA.Pembuktian  Hak  Milik  Lama  yang  diatur dalam  Pasal  24  PP  24/1997.  Dan  Pembuktian Hak  Baru  yang  diatur  dalam  Pasal  23  PP 24/1997.
Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah mempunyi  kekuatan  hukum  sebagai  bukti  atas penguasaan  tanah.  Pengelolaan  tanah  di  tanah Karo  pada  dasarnya  bersifat  komunal  atau pemakaian bersama yang diatur oleh Pemangku Adat.  Namun  Pemangku  Adat  juga  mengatur pengelolaan  tanah  untuk  masyarakat  secara khusus  yang  dipergunakan  sebagai  tempat tinggal,  bertani  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini masyarakat  diwajibkan  membayar  pajak  tanah (landrente)  kepada  Pemangku  Adat  atas penguasaan tanah tersebut. Selama pembayaran  berjalan  dengan  baik,  maka penguasaan tanah tetap berjalan, karena hal ini yang  menjadi  bukti  penguasaan  lahan  yang diberikan  kepada  masyarakat.  SKPT  Hak  Lama yang diterbitkan oleh Ketua Adat memiliki dasar hukum  yang  jelas  sebagai  penguasa  daerah yang  diakui  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA, dimana  disebutkan  Pemerintah  Desa/Kelurahan
atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah Kepala  Adat  di  Kabupaten  Karo  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.
Adapun  upaya  pendaftaran  untuk  yang pertama  sekali  dalam  penyertifikatan  tanah  di Kabupaten  Karo,  dalam  hal  ini  jika  bukti  SKPT sudah  lengkap  (baik  dalam  hal  melalui Pembuktian  Hak  Lama  maupun  Pembuktian Hak  Baru)  bisa  dijadikan  alat  bukti  kepemilikan yang  sah  dan  bisa  dikonversi  ke  Sertifikat  Hak Milik. Penguasaan tanah sebagaimana dijelaskan  diatas  bisa  berupa  tanah  adat,  tanah terlantar atau tanpa kepemilikan yang jelas yang sudah mereka kuasai minimal selama 20 tahun. Pengurusan  kepemilikan  tanah  selanjutnya dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.

## B.  Saran
Perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai  pentingnya  data  ataupun bukti  penguasaan  tanah  sebagai  alat  bukti dalam  pendaftaran  tanah  untuk  yang  pertama kali.  Bukti  penguasaan  tanah  (baik  dari Pembuktian  Hak  Lama  maupun  Hak  Baru)  jika tidak  segera  didaftarkan,  masyarakat  bisa kehilangan  hak  kepemilikan  jika  didahului  oleh masyarakat lain.
Perlu  bagi  masyarakat  yang  menguasai sebidang tanah dan sudah memiliki SKPT  yang kuat  namun  belum  mendaftarkan  tanah  untuk yang  pertama  kali  untuk  mengelola  tanah sebagai penguat bukti penguasaan dan pemanfaatan  tanah.  Jika  pengelolaan  tanah berada  pada  pihak  ketiga  dan  berlangsung dalam  waktu  lama,  maka  memungkin  potensi beralihnya  hak  kepemilikan.  Pengeloaan  dan pemanfaatan  ini  menjadi  keterangan  bagi  para saksi  bahwa  tanah  yang  dikuasai  dimanfaatkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  baik.Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karo  perlu  melakukan  sosialisasi  mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat manakala  lemahnya  alas  hak  yang  mereka peroleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamari,  Firdausi,  Widodo  Suryandono,  dan Pieter Everhardus Latumeten, Kedudukan Surat Keterangan Penguasaan  Tanah  dalam  Pemindahan Hak  Atas  Tanah  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 94/PDT.G/2018/PN PAL). Jurnal Indonesian Notary . Vol. 1, No. 4. Hal. 1 – 22, 2019.
Amiruddin dan Zainal Asikin , Pengantar Metode
Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Ashofa,  Burhan, Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Badrulzaman,  Mariam  Darus. Hukum  Benda Nasional . Bandung: Alumni, 1990.
C.B.  Macpherson, Property:  Mainstream  and Critical Positions. Pemikiran Dasar tentang  Hak  Milik.  Cetakan  Pertama. Terjemahan .  Jakarta:  Yayasan  Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
CST.  Kansil, Modul  Hukum  Perdata  (Termasuk Asas-Asas  Hukum  Perdata). Jakarta:  PT Pradnya Paramita, 1995.
CST.  Kansil  dan  Christine  ST.  Kansil,  Hukum Tata  Negara  Republik  Indonesia  (1). Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Hadari,  Nawawi, Metode  Penelitian  di  Bidang Sosial , Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, Cet. Ke-8, 1998.
Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Reseach,  Jilid  I , Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Riset  Nasional.
Magelang: Akmil, 2007.
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia , cet.
9. Jakarta: Djambatan, 2003.
Hasibuan,  Abdurrozaq, Metodologi  Penelitian . Medan: Nurinsani, 2013.
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:
Bayumedia Publishing, 2008.
Ishimora,  Irena  Luci,  Suparjo  Sujadi,  dan  Enny Koeswarni,    Pendaftaran  dan  Peralihan Hak  Atas  Tanah  pada  Kawasan  Taman Wisata  Alam  Teluk  Youtefa  (Analisis Putusan  Pengadilan  Negeri  Jayapura Nomor  147/PDT.G/2017/PN.JAP). Jurnal Indonesian  Notary .  Jakarta:  Universitas Indonesia.  Vol.  3,  No.  2,  Hal.  339 –  359,
2020.
Jimly Asshi ddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum , Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
JJ M. Wuismen, Penelitian Ilmu  Sosial . Jakarta: Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, 2006.
Johan,  Bahder  Johan, Metode  Penelitian  Ilmu Hukum . Semarang: Mandar Maju, 2004. Kamello, Tan, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan  dan  Perjanjian  di  Sumatera Utara . Medan: Disertasi PPs-USU, 2002.
Kartini  Muljadi&  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum Harta  Kekayaan:  Kedudukan  Berkuasa  & Hak  Milik  (dalam  Sudut  Pandang  KUH Perdata) . Jakarta: Kencana, 2003.
Kontjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian Masyarakat . Jakarta: Gramedia, 2007.
Kriyantono,  Rachmat, Teknik  Praktis  Riset
Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset
Media,  Public  Relations,  Advertising,
Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran , Jakarta: Kencana, 2006.
Kusnardi  dan  Bintan  R.  Saragih, Ilmu  Negara . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
Lubis.  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian . Bandung: Mandar Maju, 2004.
Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum.
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
Mustofa, Tuntunan Pembuatan Akta-akta Tanah . Yogyakarta: Karya Media, 2014.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Parlindungan,  A.P, Pendaftaran  Tanah  di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1998.
Patittingi,  Farida, Penegasan Alasan Hak
Penguasaan  Fisik  Turun-Temurun  Dalam
Praktik Pendaftaran Tanah . Jurnal Amanagappa,  vol.19  No.4,  Desember 2011, Makassar: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, 2011.
Putri,  Annisa  Oktaviani  dan  Harjono.  Kekuatan
Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah  Agung  Perkara  No:  816 K/Pdt/2016). Jurnal Hukum Acara,
Verstek .  Universitas  Negeri  Sebelas Maret. Vol. 7, No. 1, Hal. 41 – 46.
Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum .  Bandung: Alumni, 1982.
Rato,  Dominikus, Filsafat  Hukum  Mencari  dan Memahami Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
Salman,  HR  Otje, Teori  Hukum .  Jakarta:  Refika Aditama, 2012
Setiabudi,  Jayadi.  2013. Panduan  lengkap Mengurus  Tanah  Rumah  Serta  Segala Perizinannya . Yogyakarta: Buku Pintar.
Sibuea,  Harris  Yonatan  Parmahan.  Arti  Penting Pendaftaran  Tanah  untuk  Pertama  Kali. Jurnal  Ilmiah  Hukum,  Negara  Hukum. Jakarta:  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan Data  dan  Informasi  (P3DI),  Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik  Indonesia.  Vol.  2,  No.  2,  Hal. 287 – 306, 2011.
Siregar , Tampil  Anshari, Metodologi  Penelitian Hukum Penulisan Skripsi . Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkeontrak dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank Indonesia . Jakarta:
Institut Bankir Indonesia, 2013. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2012.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali, 2015.
Soeryasumantri,  Jujun  S, Filsafat  Ilmu  Sebuah Pengantar Populer , Jakarta: Sinar Harapan, 1976. Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian
Hukum,  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2013
Supriadi, Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Surono, Agus, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Tanah (P4T) . Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013.
Sutedi,  Adrian, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan Pendaftarannya. Jakarta:  Sinar  Grafika, 2007.
Syahrani,  Riduan, Rangkuman  Intisari  Ilmu Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1999.
Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo, Teori Keadilan  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial Dalam  Negara. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006.
Wahid,  Muhtar,  Memaknai  Kepastian  Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta: Republika, 2008.
Wasono,  Doto  Dono.  Kekuatan  Hukum  Surat Keterangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT) sebagai  Bukti  Hukum  Penguasaan  Atas Sebidang Tanah (Studi di Kota Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum. Pontianak: Universitas Tanjungpura.  Vol.  1,  No.  1,  Hal.  1 –  33, 2017.