## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN SERTA LAHAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI SUAKA MARGASATWA BARISAN
(Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota)
Ronald Hidayat 1* , Iyah Faniyah 2
1) Anggota Polri, Polres Solok Kota Email: ronaldhidayat83@gmail.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: iyahfaniyah01@gmail.com
*Corresponding Author: Ronald Hidayat 1

## ABSTRACT
Article  40  paragraph  (1)  of  Law  Number  5  of  1990  concerning  the  Conservation  of Biological Natural Resources and their Ecosystems prohibits everyone from making changes to the integrity of the Nature Reserve Area. Violations of the article in the jurisdiction of the Polres Solok Kota occurred in Jorong Balai Batingkah Nagari Saniang Bakar Kec. X Koto Singkarak  Kab.  Solok  where  the  perpetrators  committed  forest  burning  in  the  Barisan Wildlife  Reserve  Forest  Area  which  aimed  to  open  plantation  land.  The  crime  has  been processed  by  the  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  based  on  Police  Report  Number: LP/246/B/IX/2019/Polres  Solok  Kota,  and  the  perpetrators  of  criminal  acts  have  been sentenced to criminal penalties based on Mahkamah Agung decisions Number 3171/Pid.Sus- LH/2020  and  Number  3174/Pid.Sus-LH/2020.  Based  on  the  results  of  research  and discussion,  it  can  be  concluded  that First ,  law  enforcement  by  the  Satreskrim  Polres  Solok Kota against criminals jointly causing forest and land fires in the Barisan Wildlife Sanctuary Conservation  Forest  area  is  carried  out  based  on  the  SOP  of  investigation  and  applies Article  40 Paragraph  (1)  of  Law  Number  5  of  1990  concerning  Conservation  of Biological Natural Resources and Their Ecosystems Juncto Article 55 of the Criminal Code. Second , the obstacles  faced  by  investigators  of  the  Solok  Kota  Police  Satreskrim  in  law  enforcement against  criminals  together  with  the  causes  of  forest  and  land  fires  in  the  Barisan  Wildlife Sanctuary  Conservation  Forest  Area  include  internal  obstacles,  namely:  1)  the  quality  of investigator's human resources that must be improved, 2) the absence of a special budget for the  investigation  of  forest  burning  crimes;  3)  incomplete  facilities  and  infrastructure  that support the investigation of forest burning crimes. External constraints are: 1) the quality of investigator's human resources that must be improved, 2) the absence of a special budget for the  investigation  of  forest  burning  crimes;  3)  incomplete  facilities  and  infrastructure  that support  the  investigation  of  forest  burning  crimes.  External  constraints  are:  1)  Community ignorance of the boundaries of customary forests with the Barisan Wildlife Reserve Area; 2) Lack  of  community  knowledge  about  the  dangers  and  impacts  of  forest  burning  and  the importance of forests; 3) A large and hard-to-reach crime scene; 4) Limited forestry experts at the local level; 5) Few people want to be witnesses in the process of investigating forest fire crimes.
Keywords: Law Enforcement, Forest Conservation, Forest Fire.

## ABSTRAK
Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang setiap orang melakukan perubahan pada keutuhan Kawasan  Suaka  Alam.  Pelanggaran  terhadap  pasal  tersebut  di  wilayah  hukum  Polres  Solok Kota  terjadi  di  Jorong  Balai  Batingkah  Nagari  Saniang  Bakar  Kec.  X  Koto  Singkarak  Kab. Solok  dimana  pelaku  melakukan  pembakaran  hutan  di  Kawasan  Hutan  Suaka  Margasatwa Barisan  yang  bertujuan  untuk  membuka  lahan  perkebunan.  Tindak  pidana  tersebut  telah diproses  oleh  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  berdasarkan  Laporan  Polisi  Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres  Solok  Kota,  dan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  telah  dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung  Nomor 3171/Pid.Sus-LH/2020 dan Nomor  3174/Pid.Sus-LH/2020.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat disimpulkan bahwa Pertama, penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Solok Kota terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Hutan  Konservasi  Suaka  Margasatwa  Barisan  dilakukan  berdasarkan  SOP  penyidikan  dan menerapkan  Pasal  40  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya Juncto Pasal  55  KUHP. Kedua ,  kendala- kendala  yang  dihadapi  penyidik  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  dalam  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan mencakup kendala internal yaitu: 1) kualitas  SDM  penyidik  yang  harus  ditingkatkan,  2)  belum  adanya    anggaran  khusus  untuk penyidikan    tindak  pidana  pembakaran  hutan;  3)  belum  lengkapnya  sarana  dan  prasarana yang  mendukung  penyidikan  tindak  pidana  pembakaran  hutan.  Kendala  eksternal  yaitu:  1) Ketidaktahuan  masyarakat  tentang  batas  hutan  ulayat  dengan  Kawasan  Suaka  Margasatwa Barisan;  2)    Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  bahaya  dan  dampak  dari pembakaran hutan dan pentingnya hutan; 3) Tempat Kejadian Perkara (TKP)  yang luas dan sulit  dijangkau;  4)  Terbatasnya  ahli  kehutanan  di  tingkat  daerah;  5)  Sedikitnya  orang  yang mau menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hutan Konservasi, Kebakaran Hutan.

## PENDAHULUAN
Kawasan  Suaka  Alam  adalah  kawasan  dengan  ciri  khas  tertentu,  baik  di  daratan maupun  di  perairan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai  kawasan  pengawetan keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa  serta  ekosistemnya  yang  juga  berfungsi  sebagai wilayah penyangga kehidupan (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam).
Akan  tetapi,  dalam  memanfaatkan  hutan  banyak  oknum  yang  melanggar  atau menyimpang  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Salah  satu bentuk  penyimpangan  tersebut  adalah  pembakaran  hutan  yang  bertujuan  untuk  membuka lahan  pertanian  atau  perkebunan.  Pembakaran  hutan  bukanlah  tindak  pidana  biasa  karena berdampak luar biasa terhadap Negara.
Pembakaran  hutan  merupakan  pelanggaran  hukum  yang  diancam  sanksi  pidana  dan denda.  Oleh  karena  tindakan  pembakaran  hutan  harus  diproses  sesuai  dengan  hukum  atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang pembakaran hutan, antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
Peraturan  perundang-undangan  tersebut  mengatur  berbagai  bentuk  sanksi  pidana terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  korporasi. Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak dapat hanya diartikan sebagai sarana untuk  menertibkan  kehidupan  masyarakat,  melainkan  juga  dijadikan  sarana  yang  mampu mengubah  pola  pikir  dan  pola  perilaku  warga  masyarakat. 1 Namun,  tindakan  pembakaran hutan  masih  banyak  dilakukan  di  wilayah  Indonesia  khususnya  di  daerah  Sumatera  dan Kalimantan.  Hal  tersebut  dikarenakan  sanksi  yang  diberikan  dirasa  terlalu  ringan  dan  tidak sesuai dengan akibat dari tindakan pelaku.
Proses  penegakan  hukum  ditingkat  penyidikan  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan dapat  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  maupun  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  yang diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 29  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  garda  terdepan  dalam  penegakan hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan.  Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  tugas pokok  Kepolisian.  Tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menurut  Pasal  13 Undng-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polri  sendiri  tidak  terlepas  dari  pengertian penyidikan  yang  terdapat  pada  Pasal  1  butir  ke-2  KUHAP,  penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  Penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya. Penyidik  bertugas  untuk  mencari  dan  mengungkap  keterangan  atau  informasi  tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui indentitas pelakunya.
Sebagaimana  diuraikan  diatas  bahwa  Penyidik  Polri  memiliki  kewenangan  dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Salah satu kasus tindak pidana pembakaran  hutan  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  Solok  Kota  yaitu  di  kawasan  hutan konservasi  suaka  margasatwa  barisan,  tepatnya  di  Lurah  Banto  Jorong  Balai  Batingkah Nagari  Saniang  Bakar  Kec.  X  Koto  Singkarak  Kab.  Solok.  Kejadian  tindak  pidana  tersebut dilaporkan  oleh  Polisi  Hutan  BKSDA  Sumbar  Sdr.  Afrilius,  S.I.P,  sebagaimana  tertuang dalam  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/246/B/IX/2019/Polres  Solok  Kota,  tanggal  14  September 2019.  Pembakaran  hutan  tersebut  di  lakukan  oleh  4  (empat)  orang  yaitu  Sdr.  Kadir,  Sdr.
1 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 72
Dedek  Randi,  Sdr.  Afmomen  dan  Sdr.  Yandi  Muhamad  yang  dimodali  oleh  Sdr.  Lukmi, terjadi  pada  hari  Jumat  tanggal  13  September  2019  sekitar  pukul  14.00  WIB.  Sdr.  Lukmi menyuruh ke empat rekannya tersebut untuk membuka lahan perkebunan yang akan ditanami cengkeh, kopi, kulit manis dan tanaman tua lainnya. Sdr. Lukmi beralasan bahwa lahan yang dibakar  tersebut  merupakan  lahan  peninggalan  mertua  Sdr.  Lukmi.  Namun,  berdasarkan keterangan  ahli  dari  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Sumatera  Barat menerangkan  bahwa  2  (dua)  titik  koordinat  lahan  yang  terbakar  tersebut  berada  di  kawasan hutan konservasi suaka margasatwa barisan.
Terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Sdr.  Lukmi,  Sdr.  Kadir,  Sdr.  Dedek Randi,  Sdr.  Afmomen  dan  Sdr.  Yandi  Muhamad,  dilakukan  penegakan  hukum  oleh Satreskrim Polres Solok Kota. Untuk perkara tersebut di dipisahkan antara Sdr. Lukmi yang berperan  sebagai  orang  yang  menyuruh  melakukan  tindak  pidana  ( doenpleger )  dengan  Sdr. Kadir, Sdr. Dedek Randi, Sdr. Afmomen dan Sdr. Yandi Muhamad sebagai orang yang ikut melakukan  tindak  pidana  ( madepleager ).  Sdr.  Lukmi  dijatuhi  hukuman  dengan  pidana penjara  selama  8  bulan  dengan  masa  percobaan  1  tahun  dan  denda  Rp.  50.000.000  (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama 3 bulan, sebagaimana tertuang dalam putusan Makamah Agung No:  3174K/Pid.Sus-LH/2020 tanggal 09 November 2020. Sdr. Kadir, Sdr. Dedek  Randi,  Sdr.  Afmomen  dan  Sdr.  Yandi  Muhamad  dijatuhi  hukuman  masing-masing dengan  pidana  penjara  selama  6  bulan  dengan  masa  percobaan  1  tahun  dan  denda  Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama 3 bulan, sebagaimana tertuang dalam putusan Makamah Agung No:  3171K/Pid.Sus-LH/2020 tanggal 09 November 2020.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul:  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Secara  Bersama-Sama  Penyebab  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di  Kawasan  Hutan Konservasi  Suaka  Margasatwa  Barisan  (Laporan  Polisi  Nomor:  LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota)”.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penegakan  hukum  oleh  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  terhadap  pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa barisan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  secara  bersama-sama  penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa barisan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung  dengan  pendekatan  yuridis empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer  yang  dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang  didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Oleh  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Secara  Bersama-Sama Penyebab  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di  Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan
Penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang  keadilan- keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan. 2 Dalam  upaya menjamin kelestarian hutan di Indonesia agar tetap utuh dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,  bangsa  dan  Negara,  maka  diperlukan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan. Penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus  pembakaran  hutan  dan  lahan  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum Penyidik  Kepolisian, PPNS, Jaksa, Hakim,  Lembaga Pemasyarakatan, serta Advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa. 3
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  dikarenakan perbuatan dari pelaku tindak pidana yang dapat menyebabkan pencemaran udara, kerusakan habitat  dan  kerusakan  ekosistem  yang  ada  di  hutan  tersebut.  Terlebih  lagi  terhadap  hutan konservasi  suaka  margasatwa  yang  mana  fungsi  pokok  dari  hutan  konservasi  suaka margasatwa adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
Pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  haruslah  bertanggungjawab terhadap  tindakan  yang  dilakukannya.  Karena  tindakan  pembakaran  hutan  dikenakan  sanksi pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Undang-undang yang  mengatur  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  diantaranya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Pada  kasus  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  dilaporkan  ke  Polres Solok  Kota,  sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota, tanggal 14 September 2019. Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut terjadi  pada  hari  Jumat  tanggal  13  September  2019  sekitar  pukul  14.00  WIB  bertempat  di Lurah  Banto  Jorong  Balai  Batingkah  Nagari  Saning  Bakar  Kec.  X  Koto  Singkarak  Kab. Solok. Tempat kejadian perkara merupakan bagian dari Kawasan Suaka Margasatwa Barisan, sebagaimana  telah  ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan dengan Nomor SK/595/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2016, dengan luas + 56.264,33 (lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat dan tiga puluh tiga perseratus), yang membentang di wilayah  Kota  Padang,  Kota  Solok,  Kabupaten  Tanah  Datar,  Kabupaten  Padang  Pariaman, dan Kabupaten Solok. Kawasan suaka margasatwa barisan mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan  pengawetan  keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa  serta  ekosistemnya  yang  juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dengan ditetapkan sebagai kawasan suaka  margasatwa  maka  mutlak  dilindungi  dan  tidak  diperbolehkan  adanya  perubahan  apa pun oleh aktivitas manusia.
Perbuatan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Sdr. H. LUKMI, Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI  MUHAMAD  merubah  keadaan  dari  Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan  dengan
2 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan,  Metode  dan  Pilihan  Masalah, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004. hlm, 15
3 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. hlm, 163
cara menebang, merambah dan membakar yang bertujuan untuk membuka lahan perkebunan baru. Para pelaku dikenakan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan atau Pasal 78 ayat (2) dan (3) dan atau Pasal 50 ayat (3)  ke huruf b dan d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan atau Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau Pasal 55 KUHP.
Setiap  unsur  pasal  harus  terpenuhi,  supaya  pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Tiada  suatu  perbuatan  ( feit )  yang dapat  dipidana  selain  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang mendahuluinya. 4 Berdasarkan  kasus  pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  wilayah hukum Polres Solok Kota, peran dari para pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut, terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:
1. Orang  yang  menyuruh  melakukan  ( doen  pleger ),  yang  berperan  sebagai doen  pleger adalah  Sdr.  H.  LUKMI,  sebagaimana  keterangan  dari  saksi-saksi  dan  tersangka  bahwa yang  menyuruh  melakukan  dan  menyediakan  peralatan  untuk  melakukan  penebangan, perambahan dan pembakaran hutan adalah Sdr. H. LUKMI, namun Sdr. H. LUKMI tidak ikut  langsung  dalam  kegiatan  penebangan,  perambahan  dan  pembakaran  hutan  tersebut. Sdr.  H.  LUKMI  menyuruh  Sdr.  KODIR,  Sdr.  DEDEK  RANDI,  Sdr.  AFMOMEN,  dan Sdr.  YANDI  MUHAMAD  untuk  melakukan  kegiatan  penebangan,  perambahan  dan pembakaran  hutan  yang  bertujuan  untuk  membuka  lahan  perkebunan  untuk  Sdr.  H. LUKMI yang akan ditanami cengkeh, kopi, kulit manis, pokat dan buah naga.
2. Orang yang turut melakukan ( mede pleger ) yang berperan sebagai mede pleger adalah Sdr. KODIR,  Sdr.  DEDEK  RANDI,  Sdr.  AFMOMEN,  dan  Sdr.  YANDI  MUHAMAD merupakan orang yang disuruh dan melakukan langsung tindak pidana pembakaran hutan dan  lahan  di  Jorong  Balai  Batingkah  Nagari  Saning  Bakar  Kec.  X  Koto  Singkarak  Kab. Solok yang masuk dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Barisan.
Dikarenakan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  tersebut  dilakukan  oleh beberapa  orang  dengan  peran  pelaku  yang  berbeda  penyidik  Polres  Solok  Kota  melakukan pemisahan  administrasi  penyidikan  ( Split ),  hal  ini  dilakukan  setelah  berkoordinasi  dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Ngeri Solok, yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses  penuntutan  pada  pemeriksaan  di  persidangan.  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  meminta berkas  perkara  dilakukan  pemisahan  apabila  dalam  satu  berkas  perkara  memuat  beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka.
Penyidik  Polres  Solok  Kota  dalam  melakukan  penetapan  terhadap  pelaku  tindak pidana  berpedoman  pada  Perkap  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana. Dalam  hal  penetapan  tersangka  haruslah  berdasarkan  paling  sedikit  2  (dua)  alat  bukti  yang didukung  barang  bukti  dan  penetapan  tersangka  tersebut  harus  melalui  mekanisme  gelar perkara,  kecuali  tertangkap  tangan.  Adapun  2  alat  bukti  yang  dimaksud,  berdasarkan  Pasal 184 KUHAP, yaitu:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
4 H.  A.  Zainal  Abiding  dan  Andi  Hamzah, Hukum  Pidana  Indonesia, PT.  Yarsif  Watampone,  Jakarta, 2010, hlm. 53

## 3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  telah  didapatkan  oleh  penyidik  pada  proses penyidikan  di  paparkan  oleh  penyidik  dihadapan  atasan  penyidik,  pengawas  penyidik  dan fungsi bidang hukum Polri. Hal ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Terhadap  perkara  tersebut  telah  di  proses  oleh  Pengadilan  Negeri  Solok,  Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung dengan putusan sebagai berikut:
1. Pada Pengadilan Negeri Solok
Terhadap  Sdr.  H.  LUKMI,  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Solok Nomor 137/Pid.B/LH/2019/PN Slk, tanggal 3 Februari 2020.
Terhadap Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD,  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor 138/Pid.B/LH/2019/PN Slk, tanggal 3 Februari 2020.
2. Pada Pengadilan Tinggi Padang
Terhadap  Sdr.  H.  LUKMI,  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/PID.SUS-LH/2020/PT PDG, tanggal 2 April 2020.
Terhadap Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD,  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Padang  Nomor 60/PID.SUS-LH/2020/PT PDG, tanggal 2 April 2020.
3. Pada Mahkamah Agung
Terhadap  Sdr.  H.  LUKMI,  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 3174/Pid.Sus-LH/2020, tanggal 9 November 2020.
Terhadap Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD,  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 3171/Pid.Sus-LH/2020, tanggal 9 November 2020..
Berdasarkan    proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum, maka diperoleh sanksi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  di  Kawasan  Suaka  Margasatwa Barisan.  Setiap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan mempertanggung-jawabkan  perbuatan  mereka  sesuai  dengan  peran  dari  masing-masing pelaku  tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  tindak  pidana  memiliki  fungsi  sebagai  kontrol sosial,  sehingga  masyarakat  sadar  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kawasan Suaka Margasatwa Barisan adalah perbuatan yang salah dan melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  secara  bersama-sama  penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan Untuk penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan peran para penegak hukum dan masyarakat sangat penting sehingga dapat mencapai tujuan dari pemidanaan yang diarahkan kepada  perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan  serta  keseimbangan  dan  keselarasan  hidup dalam  bermasyarakat.  Penegak  hukum  yang  berperan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
setidaknya  ada  4  lembaga,  yakni  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan. Antara satu lembaga dengan lembaga lain saling terkait dan berpengaruh yang menciptakan Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu.  Penanganan  pembakaran  hutan  dan  lahan  belakangan  ini menjadi  perhatian,  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  Penyidik  dalam  pelaksanaan penegakan hukum tersebut, antara lain:
1. Kendala Internal
a. Kurangnya  pengetahuan  dan  pengalaman  penyidik  dan  penyidik  pembantu  dalam penanganan  tindak  pidana  pembakaran  hutan.  Dapat  dilihat  ketika  penyidik menerapkan  banyak  pasal  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan. Penyidik  Polres  Solok  Kota  menerapkan  3  (tiga)  pasal  dari  3  (tiga)  undang-undang yang  mengatur  hutan,  yaitu  pertama,  Pasal  40  Ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya, kedua, Pasal 78 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan,  dan  ketiga,  Pasal  82  Ayat  1  huruf  c  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya kejadian kebakaran  hutan  yang  berlanjut  ke  tingkat  penyidikan,  kebanyakan  kebakaran  hutan yang dilaporkan dikarenakan faktor alam.
b. Tidak  adanya  anggaran  penyidikan  khusus  untuk  tindak  pidana  pembakaran  hutan. Sehingga  anggaran  penyidikan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  diambil  dari anggaran tindak pidana umum. Hal ini menghambat proses penyidikan karena proses penyidikan tindak pidana umum tidak sama dengan proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan berbeda yang lebih banyak, bahkan penyidik harus mengeluarkan uang pribadi demi berjalannya proses penyidikan.
c. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  mendukung  penyidikan  tindak  pidana  pembakaran hutan.  Salah  satu  contoh  adalah  tidak  adanya  ketersediaan  kendaraan  operasional khusus  satreskrim  Polres  Solok  Kota  yang  bisa  digunakan  untuk  menjangkau  lokasi pembakaran  hutan.  Penyidik  menggunakan  kendaraan  pribadi  dalam  melaksanakan proses  penyidikan.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  kinerja  penyidik  karena  sarana  dan prasarana sangat berpengaruh dalam kelancaran proses penyidikan.
2. Kendala Eksternal
a. Masyarakat  di  sekitar  Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan  tidak  mengetahui  dari mana  dan  sampai  mana  batas  Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan  dengan  tanah ulayat  milik  masyarakat  itu  sendiri.  Meskipun  telah  diatur  dalam  Pasal  16  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  bahwa  penetapan  dan  pemanfaatan  suatu  wilayah  sebagai  kawasan suaka  alam  dan  penetapan  wilayah  yang  berbatasan  dengannya  sebagai  daerah penyangga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Namun  masyarakat  banyak  yang belum  mengetahui,  sehingga  perlu  dilakukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  yang berbatasan dengan kawasan suaka margasatwa barisan.
b. Minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  bahaya  dan  dampak  dari  pembakaran hutan  dan  pentingnya  hutan.  Perlunya  sosialisasi  peraturan-peraturan  tentang Kawasan Suaka Margasatwa Barisan juga harus diikuti dengan sosialisasi bagaimana
masyarakat dapat manfaatkan hutan di Kawasan Suaka Margasatwa Barisan dan juga sosialisasi  tentang  sanksi-sanksi  hukum  apabila  melakukan  perubahan  terhadap Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan  berikut  bahaya  dan  dampak  dari  pembakaran hutan  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar  hutan.  Hal  ini  agar  masyarakat mematuhi  hukum  yang  berlaku  dan  sadar  bahwa  keberadaan  Kawasan  Suaka Margasatwa Barisan sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga bagi  satwa  dan  tumbuhan  yang  ada  di  dalam  Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan tersebut.
c. Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  yang  luas  dan  sulit  dijangkau  dengan  kendaraan bermotor,  sehingga  menyulitkan  dalam  melakukan  pengolahan  Tempat  Kejadian Perkara  (TKP).  Kondisi  ini  memperlambat  atau  memperlama  proses  penyidikan tindak pidana pembakaran hutan.
d. Terbatasnya  ahli  kehutanan  di  daerah  sehingga  harus  meminta  ahli  dari  kehutanan provinsi untuk dapat menerangkan tentang  Kawasan Suaka Margasatwa  Barisan dan menentukan  batas-batas  Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan  dengan  tanah  ulayat milik  masyarakat  perlu  menggunakan  Global  Position  System  (GPS)  khusus,  yang hanya dimiliki oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.
e. Sedikitnya  orang  yang  mau  menjadi  saksi  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana kebakaran  hutan.  Padahal  keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  dalam tindak  pidana.  Masyarakat  sekitar  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  tidak  ingin menjadi  saksi  karena  pelaku  masih  sanak  family  (ada  hubungan  keluarga)  atau hubungan  pertemanan  dan  pelaku  orang  terpandang  (berpengaruh)  di  Lurah  Banto Jorong Balai Batingkah Nagari Saning Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulan sebagai berikut:
1. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  secara  bersama-sama  penyebab kebakaran  hutan  serta  lahan  di  Kawasan  Hutan  Konservasi  Suaka  Margasatwa  Barisan dilakukan  dengan  cara  mengelompokkan  pelaku  berdasarkan  peran  dalam  melakukan tindak  pidana,  sehingga  setiap  pelaku  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  sesuai dengan peran dari pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kawasan Hutan Konservasi  Suaka  Margasatwa  Barisan.  Para  pelaku  disangkakan  dengan  3  (tiga)  pasal dari 3 (tiga) undang-undang  yang mengatur tentang hutan, yaitu   pertama, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kedua, Pasal 78 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan,  dan  ketiga,  Pasal  82  ayat  (1)    huruf  c  Undang-undang  Nomor  18 tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Pengrusakan  Hutan  atau  Pasal  55 KUH. Pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  secara  bersama-sama  penyebab  kebakaran  hutan serta  lahan  di  Kawasan  Hutan  Konservasi  Suaka  Margasatwa  Barisan,  mencakup: Kendala  Internal,  yaitu:  1)  Kurangnya  pengetahuan  dan  pengalaman  penyidik  dan penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan; 2) Tidak adanya
anggaran penyidikan khusus untuk tindak pidana pembakaran hutan; 3) Kurangnya sarana dan  prasarana  mendukung  penyidikan  tindak  pidana  pembakaran  hutan.  Kendala Eksternal,  yaitu:  1)  Ketidaktahuan  masyarakat  tentang  batas  hutan  ulayat  dengan Kawasan  Suaka  Margasatwa  Barisan;  2)  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang bahaya  dan  dampak  dari  pembakaran  hutan  dan  pentingnya  hutan;  3)  Tempat  Kejadian Perkara  (TKP)  yang  luas  dan  sulit  dijangkau;  4)  Terbatasnya  ahli  kehutanan  di  tingkat daerah;  5)  Sedikitnya  orang  yang  mau  menjadi  saksi  dalam  proses  penyidikan  tindak pidana kebakaran hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
H. A. Zainal Abiding dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan,  Metode  dan  Pilihan  Masalah, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004.
Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia, Graha  Ilmu,  Yogyakarta,
2012.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  PP  No.27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan Lahan.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Keputusan Bersama Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PKS.3 Tahun 2021, Nomor: KB/1/V/2021, Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penegakan

## Hukum  Terpadu  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kebakaran  Hutan  dan/atau  Lahan Dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup
https://www.suara.com/tekno/2021/10/21/141509/5-manfaat-hutan-bagi-kehidupan-lengkap- dengan-jenis-jenisnya?page=all