## 34   | JURNAL AGASTYA VOL  7 NO 1 JANUARI 2017
MODEL PEMBELAJARAN NILAI-NILAI KARAKTER BANGSA DI INDONESIA DARI MASA KE MASA
Yudi Hartono *

## Abstrak
Pembangunan  karakter  bangsa  telah  menjadi  agenda  penting  sejak  awal  kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa  berpengaruh  terhadap  model  pembelajaran  nilai-nialai  karakter  bangsa  di  sekolah.  Pada masa  Orde  Lama  terutama  era  demokrasi  terpimpin,  cenderung  menggunakan  model indoktrinatif  dengan  materi  Tubapi  (tujuh  bahan  pokok  indoktrinasi),  yaitu    Pancasila  dan Manipol USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kebudayaan Indonesia). Pada masa Orde Baru juga cenderung indoktrinatif melaui Penataran P4, Mata Pelajaran PMP dan PSPB. Pada era reformasi pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di sekolah diintegrasikan ke dalam setiap masa pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan budaya sekolah.  Pendidikan  karakter  semestinya  dilaksanakan  dalam  rangka  membentuk  dan memperkuat  karakter  bangsa,  sehingga  perlu  dipersiapkan  dengan  matang  dan  dilaksanakan secara bertahap agar tidak menjadi sekadar pengetahuan atau indoktrinasi. Pendidikan karakter yang dikembangkan sudah seharusnya berakar dari budaya bangsa Indonesia yang menyepakati Bhineka  Tunggal  Ika.  Pendidikan  karakter  yang  ditanamkan  pada  anak-anak  lewat  pendidikan formal meliputi nilai-nilai yang khas Indonesia dan nilai-nilai universal.

## Kata Kunci: Model Pembelajaran, Nilai-nilai Karakter Bangsa

## Pendahuluan
Pembangunan karakter bangsa telah menjadi  agenda  penting  sejak  awal kemerdekaan  Indonesia.  Pembangunan karakter  bangsa  dicanangkan  sebagai tujuan  utama  pendidikan  saat  itu.  UU No.  4  Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah (UUPP)  Pasal  3  menegaskan,  Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab  tentang  kesejahteraan masyarakat dan tanah air.“ Sementara Pasal
4 menegaskan, “Pendidikan dan
pengajaran  berdasar  atas  asas-asas yang  termaktub  dalam  Pancasila,  UUD Negara  Republik  Indonesia  dan  atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”.
Kegiatan pendidikan di tanah air pada awal-awal kemerdekaan diarahkan  pada  pemantapan  nilai-nilai nasionalisme,  identitas  bangsa,  dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Upaya menggelorakan
semangat nasionalisme saat itu sangat tinggi, sehingga oleh  Azyumardi  Azra  dipandang  sebagai fase  ke-2  tumbuhnya  nasionalisme  pada bangsa  Indonesia  (Maftuh,  2008:135).
* Yudi Hartono adalah Dosen Pendidikan Sejarah UNIVERSITAS PGRI MADIUN
Presiden  pertama  Republik  Indonesia  Ir. Soekarno  membawa  semangat nation  and character building dalam pendidikan (Riant Nugroho,  2008:16).  Pendidikan pada masa kolonial  yang  terlalu  intelektualistis diganti  dengan  pendidikan  yang  dapat membentuk kepribadian, dapat mengembangkan kepercayaan diri, menimbulkan  keberanian,  inisiatif,  dan semangat  kerja  (Djumhur&Danasuparta,
1975: 217). Beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, Menteri pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Instruksi Umum yang isinya menyerukan supaya  membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan  patriotisme.  Di  dalam Instruksi Umum dinyatakan bahwa pendidikan haruslah membangun semangat kebangsaan  dan  semangat  patriotisme (Kementrian  Pendidikan,  Pengajaran  dan Kebudayaan,  1954:10;  Moestoko,  1986: 148).
Para guru mengganti sistem pengajaran  kolonial  dengan  pengajaran untuk  membangun  semangat  kebangsaan (Sjamsuddin  dkk.,1993:13;  Departemen Pendidikan  Nasional,  1996:  75).  Instruksi umum  tersebut    memerintahkan  kepada semua  kepala  sekolah  dan  guru  untuk:  1) Mengibarkan  Sang  Merah  Putih  setiap  hari di  halaman  sekolah;  2)  Melagukan  lagu kebangsaan Indonesia Raya; 3) Menghentikan  pengibaran  bendera  jepang
dan  menghapus  nyanyian  Kimiyago  (lagu kebangsaan Jepang); 4) Menghapus
pelajaran bahasa Jepang, serta upacara yang berasal  dari  bala  tentara  Jepang;  5)
Memberi semangat kebasaan kepada semua murid (Mustafa & Abdullah, 1998:130).
Lebih  lanjut,  menurut  Djumhur
& Danasuparta (1975:222), Pemerintahan  Orde  Lama  melakukan pembaharuan pendidikan yang mengarah  pendidikan  watak  atau pendidikan karakter meliputi: a) Pembatasan  bahan  pelajaran  sampai  ke pengetahuan  yang  siap  pakai  secara efektif; b) Usaha ke arah individualisasi dan  keaktifan  peserta  didik;  c) Melepaskan hubungan kelas yang kaku;
d)  Menugaskan  peserta  didik  untuk lebih  banyak  bekerja  secara  kelompok; e)  Menghubungkan  sekolah  dengan masyarakat;  f)  Mencurahkan  perhatian lebih  banyak  kepada  perkembangan perasaan  nasionalis,  etis,  estetis,  dan pembentukan watak.
Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan  Pancasila  yang  merupakan falsafah  negara,  kendati  baru  pada penentuan  saja  karena  belum  dijelaskan bagaimana meletakkan  dasar  itu  pada  tiap- tiap pelajaran (Somarsono Moestoko, 1986:
145).  Kurikulum  pada  masa  itu  disebut dengan “Rencana Pelajaran 1947” atau lebih populer  dengan leer  plan (bahasa  Belanda) yang  artinya  rencana  pelajaran  (Gunawan,
1986:  48).  Rencana  pelajaran  1947  ini  pun
bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia  pendidikan  masih  menerapkan kurikulum  Belanda.  Susunan  rencana pelajaran  1947  sangat  sederhana,  hanya memuat  dua  hal  pokok,  yaitu    daftar  mata pelajaran  dan  jam  pengajarannya,  serta garis-garis  besar  pengajarannya  (Sanjaya, 2007:8).
Rencana pelajaran lebih mengutamakan pendidikan watak,
kesadaran  bernegara  dan  bermasyarakat daripada  pendidikan  intelektual  sebagai antitesis dari pendidikan model kolonial.
Apabila  kita  menilik  sejarah bangsa  sebenarnya  jauh  sebelum kemerdekaan  para  tokoh  bangsa  telah merintis  pendidikan  karakter  bangsa Indonesia. Ki Hadjar Dewantara telah jauh berpikir dalam masalah pendidikan karakter.  Mengasah  kecerdasan  budi sungguh  baik,  karena  dapat  membangun budi  pekerti  yang  baik  dan  kokoh,  hingga dapat
mewujudkan kepribadian ( persoonlijkhheid )  dan karakter (jiwa  yang berasas  hukum)  (Dewantara,  1977:24). Menurut
Ki Hadjar,
“…pendidikan merupakan  daya  upaya  untuk  memajukan bertumbuhnya  budi  pekerti  (kekuatan batin,  karakter),  pikiran  (intellect)  dan tubuh  anak.  Bagian-bagian  itu  tidak  boleh dipisahkan  agar  kita  dapat  memajukan kesempurnaan  hidup  anak-anak  kita. (Kemdiknas,2010:1)
Ki  Hajar  Dewantara  melalui Taman  Siswa    merintis  pendidikan berbasis  karakter  Indonesia.  Bernadib
(1983:37)  mencatat  Taman  siswa  yang berdiri  3  Juli  1922  sebagai  bentuk perlawanan  terhadap  sistem  pendidikan kolonial  yang  banyak  berorientasi  pada kepentingan  Belanda.  Melalui  sistem among,  pendidikan  Taman  Siswa  bertujuan membangun  anak  didik  menjadi  manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani agar  menjadi  anggota  masyarakat  yang mandiri  dan  bertanggung  jawab  atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Taman Siswa selalu menuju pada pertumbuhan  anak-anak  secara  harmonis. Pendidikan  kecerdasan,  pikiran,  kesusilaan, keindahan, dan keluhuran budi pekerti.
Menurut  Ahmadi  (1987:56),  Ki Hajar Dewantara telah dipelopori platform pendidikan  karakter  bangsa Indonesia  dengan  tiga  kalimat: Ing  Ngarsa Sung  Tuladha,  Ing  Madya  Mangun  Karsa, Tutwuri  Handayani. Menurut  Ki  Hajar Dewantara  dalam  bukunya  bagian  pertama “Pendidikan”  (2004:  28)  mengungkapkan ada  enam  pilar  karakter  yang  berasal  dari nilai-nilai  luhur  bangsa  yaitu:  memberi contoh (woorbeeld) ; pembiasaan (pakulinan, gewoontevorming); pengajaran (leering, wulang-wuruk); perintah,  paksaan  dan hukuman;  laku,  serta  pengalaman  lahir batin  yang  mencakup ngerti,  ngroso, nglakoni
(mengetahui, merasa, dan
melakukan) .
Sebelum  Ki  Hajar  ada  R.A.  Kartini (1879-1904)
yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak kaum perempuan untuk  memperoleh  pendidikan  dengan merintis  pendirian Sekolah  Gadis  di  Jepara dibuka  tahun  1903;  dan   Sekolah  Gadis  di Rembang (Hasbullah, 2001: 262).
Pada  usia  12  tahun  dipingit  dan tidak  melanjutkan  sekolah  karena  adat istiadat, namun tidak memadamkan semangatnya untuk maju. Ia banyak belajar dari  membaca  buku  dan  surat  menyurat dengan  teman  dan  kenalannya.  Meskipun banyak  mengalami  kekecewaan,  Kartini berhasil  membuka  Sekolah  wanita  yang pertama  di  Indonesia.  (Mudyahardjo, 2001:285).  Mencermati  biografi  Kartini, Manijo  (2013)  mengungkapkan  Kartini sebagai  karakter  dengan  sosok  ideal seorang  perempuan    pada  masanya  yang berjiwa kuat, dinamis, mandiri, berwawasan  luas  dengan  intelektualitas tinggi, berpikiran modern, memiliki kepekaan sosial dan jiwa nasionalisme serta rasa religiusitas yang mendalam.
Pemikirannya  tentang  pendidikan dan pendidikan perempuan cukup progresif pada  masanya.  Ia  berfikir  perlunya pendidikan ilmu pengetahuan dan pendidikan budi pekerti dilakukan bersama, karena pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan  paling  awal,  ia  menjadi tanggung  jawab  kaum  ibu.  Dengan sendirinya  kaum  ibu  perlu  diberdayakan melalui pendidikan.
Demikian  pula  pendidikan  karakter yang  berlangsung  di  pesantren-pesantren yang  telah  ada  jauh  sebelum  kedatangan Belanda. Pendidikan di pesantren mengutamakan  akhlak  mulia.  Menurut Dhofier  (1985: 21) pendidikan di pesantren bukan  semata-mata  untuk  memperkaya pikiran  para  santri  dengan  penjelasan- penjelasan,  melainkan  untuk  meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan,  mengajarkan  sikap  dan tingkah  laku  yang  jujur  dan  bermoral  serta menyiapkan  para  santri  untuk  hidup sederhana dan bersih hati.
Di  antara  cita-cita  pendidikan  yang penting  di  pesantren  adalah  melatih  para santri berdiri sendiri dan membina diri agar tidak  menggantungkan  sesuatu  kecuali kepada  Tuhan.  Pada  masa  penjajahan, pesantren  menjadi  antitesis  dari  sistem pendidikan  kolonial.  Brugman  (1987:185) menggambarkan sistem pembelajaran kolonial sebagai berikut. “Pengajaran pada sistem pendidikan kolonial terlalu intelektualistis, terlalu banyak
dijejali  dengan  bermacam-macam peraturan dan kurang berpijak pada kultur  Indonesia.  Masa  belajarnya terlalu singkat bagi tercapainya hasil belajar  yang  permanen.  Biaya sekolah sangat mahal, dua belas kali lipat jika dibandingkan dengan biaya pendidikan di pesantren.”
Kebijakan pendidikan karakter bangsa tidak lepas dari berbagai
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa  Indonesia.  Kebijakan  tersebut berpengaruh terhadap model  pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di sekolah. Model pembelajaran pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa mengalami perubahan.

## Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Bangsa Masa Orde Lama
Manipol  Presiden  Soekarno  setelah Dekrit    Presiden  5  juli  1959  berdampak pada pendidikan nasional. Dari sisi ideologi, menurut  Wardiman  Djojonegoro  (1996), Manipol  diindoktrinasikan  pada  seluruh lapisan  rakyat  Indonesia  pada  semua jenjang Pendidikan, sehingga tidak dibenarkan  adanya  penafsiran-penafsiran lain  selain  dari  apa  yang  telah  dirinci  oleh pemerintah. Dari sisi kebijakan pendidikan, asas  pendidikan  nasional  adalah  Pancasila dan Manipol USDEK.
Adapun  tujuan  pendidikan  nasional pada  fase  ini  adalah  untuk  melahirkan warga-warga sosialis Indonesia yang susila,
yang
bertanggung jawab atas
terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia,  adil  dan  makmur  baik  spiritual maupun  material  dan  yang  berjiwa Pancasila,  yaitu:  (a).  Ketuhanan  Yang  Maha Esa;  (b).  Perikemanusiaan  yang  adil  dan beradab;  (c).  Kebangsaan;  (d).  Kerakyatan; dan  (e).  Keadilan  sosial  seperti  dijelaskan dalam Manipol USDEK. (Djojonegoro,1996:103). Konsep sosialisme dalam
pendidikan  pada  masa  ini  memberikan
dasar  bahwa  pendidikan  merupakan  hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial (Yamin, 2009: 87).
Untuk  menyesuaikan  kebijakan pendidikan  dengan  Manipol,  Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan menyusun  rencana  jangka  pendek  yang kemudian  akan  disusul  dengan  rencana jangka  panjang.  Rencana  jangka  pendek disusunlah  rencana  yang  disebut  Sapta Usaha Tama (Tilaar,1995:103) . Sapta Usaha Tama  berisi:  a)  Penertiban  aparatur  dan usaha-usaha  Kementerian  PP  dan  K;  b) Menggiatkan  kesenian  dan  olah  raga;  c)
Menggiatkan
“usaha halaman”; d) Mengharuskan penabungan; e) Mewajibkan usaha-usaha koperasi; f) Mengadakan kelas masyarakat;  g)  Membentuk  regu  kerja  di kalangan  Sekolah  Lanjutan  Atas  dan Universitas.
Sebagai langkah usaha melaksanakan  Sapta  Usaha  Tama  tersebut dibentuk suatu urusan khusus yang disebut urusan Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana. Pancawardhana mengusahakan berjalannya sistem pendidikan  baru  yang  meliputi:  (1) Perkembangan kecerdasan; (2) Perkembangan moral nasional; (3) Perkembangan  artistik  emosional;  (4) Pengembangan  skill;  (5)  Perkembangan fisik (Said dan Affan, 1987: 78). Perincian lebih lanjut Pancawardhana bahwa untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan
manipol maka diinstruksikan dan
menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan  yang  berisi  prinsip-prinsip:  (a) perkembangan  cinta  bangsa  dan  tanah  air, moral  nasional/  internasional/keagamaan; (b) perkembangan kecerdasan; (c) perkembangan  emosional  artistik  atau  rasa keharuan  dan  keindahan  lahir  batin;  (d) perkembangan keprigelan atau  kerajinan tangan;  dan  (e)  perkembangan  jasmani. Sejak saat itu seluruh kegiatan sekolah baik yang kurikuler maupun yang ekstrakurikuler  banyak  berubah  dan  harus menyesuaikan  dengan  intruksi  di  atas. Berdasarkan  segi  materi  pelajaran  di sekolah,  Pancasila  dan  Manipol  dijadikan mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi (Ahmadi, 1987:9).
Panca  Wardhana  berimplikasi  pada dunia pendidikan. Kurikulum harus diarahkan  untuk  mengembangkan  kualitas yang  dinyatakan  dalam  Panca  Wardhana dalam  semangat  Manipol-USDEK.  Tujuan pendidikan  berubah  dari  menghasilkan manusia  yang  susila  dan  demokratis menjadi  manusia  susila  yang  sosialis  dan pelopor  dalam  membela  Manipol-USDEK. Perubahan  yang  sangat  menonjol  dalam kurikulum  adalah  adanya  mata  pelajaran Civics  yang  diarahkan  untuk  pembentukan warganegara  yang  bercirikan  Manipol- USDEK.  Liberalisme  dan  individualisme menjadi  musuh  dan  harus  dibersihkan dalam pelajaran Civics karena bertentangan dengan jiwa dan semangat Manipol-USDEK.
Civics  menjadi  mata  pelajaran  yang mengemban  pendidikan  ideologi  bangsa dan  ini  merupakan  awal  dari  pendidikan ideologi  dalam  kurikulum  (Sjamsuddin, Kosoh, Hamid, 1993:79). Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang berisikan materi pelajaran  yang  sangat  ditentukan  oleh ideologi dan politik.
Tujuan dari sistem pendidikan yang berdasarkan prinsip Pancawardhana adalah membentuk  manusia  sosialis  Indonesia berdasarkan cipta, rasa, karsa, dan karyanya pada  azas-azas  sebagai  berikut:  (1) kepribadian dan kebudayaan Indonesia; (2) semangat patriot komplit dan paripurna; (3) berasas  pancasila;  (4)  bersemangat  gotong royong; (5) memiliki jiwa pelopor (swadaya dan  daya  cipta);  (6)  manusia  susila  dan berbudi luhur; (7) kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran;
(8) kesadaran mendahulukan kewajiban  daripada  hak;  (9)  kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi; (10) kerelaan berkorban dan hidup hemat; (11) mengenal asas  demokrasi  terpimpin;  (12)  mengenal asas  ekonomi  terpimpin;  (13)  berdisiplin; (14) memiliki kepandaian untuk menghargai  waktu;  (15)  cara  berfikir rasional  dan  ekonomis;  (16)  kesadaran bekerja  untuk  membangun  dengan  bekerja keras  (Assegaf,  2005:  81).  Kebijakan pendidikan  “Sapta  Usaha  Tama  dan  Panca Wardhana” tersebut tertuang dalam
instruksi  Menteri  PP&K  Nomor  1  Tahun 1959.
Model  pendidikan  karakter  bangsa di  masa  Orde  Lama  juga  dikuatkan  dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan  Nasional  Semesta  Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Dalam  Pasal  2  TAP  MPRS/II/1960
ditetapkan  strategi  pembangunan  Bidang Mental/Agama/Kerohanian yaitu,
Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan  Mental/Agama/Kerohanian  dan Kebudayaan  dengan  menjamin  syarat- syarat  spiritual  dan  material  agar  setiap warga  negara  dapat  mengembangkan kepribadiannya  dan  kebudayaan  nasional Indonesia serta menolak pengaruh-
pengaruh buruk kebudayaan asing. Strategi selanjutnya  adalah  menetapkan  Pancasila dan  Manipol  sebagai  mata  pelajaran  di perguruan rendah sampai dengan
perguruan tinggi. Kebijakan pendidikan karakter bangsa saat itu dilakukan secara sentralistik,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Tilaar (2003:2)
bahwa kebijakan pendidikan  di  masa  ini  diarahkan  pada proses  indoktrinasi  dan  menolak  segala unsur  budaya  yang  datangnya  dari  luar. Bahan-bahan  yang  diberikan  pun  bukan hanya  tentang  Pancasila  dan  UUD  1945, tetapi  juga  bahan-bahan  yang  berisi pandangan  politik  penguasa  masa  itu. Materi  indoktrinasi  dikenal  dengan  “tujuh
bahan  pokok  indoktrinasi”  atau  disingkat tubapi  yang  terdiri  atas  Pancasila,  Manipol dan  USDEK  (UUD  1945,  Sosialisme Indonesia,  Demokrasi  Terpimpin,  Ekonomi Terpimpin  dan  Kebudayaan  Indonesia) (Muchson,  2004:34). Sejarah  mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan  oleh  rezim  Orde  Lama  itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

## Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Bangsa Masa Orde Baru
Pemerintahan  Orde  Baru  membawa jargon  pembangunan  ekonomi.  Pada  masa ini,  pendidikan  nasional  diarahkan  untuk membekali  generasi  muda  agar  mampu membawa  bangsa  dan  negara  cepat  sejajar dengan  bangsa  dan  negara  lain  yang  lebih maju (Mastuhu, 2003:33). Pendidikan diatur dengan  sistem  pendidikan  nasional  yang sangat  erat  kaitannya  dengan  kehidupan politik bangsa saat itu (Tilaar, 1998:4).
Pada  periode  ini  pendidikan menjadi instrumen pelaksanaan program  pembangunan  di  berbagai bidang,  khususnya  bidang  pedagogi, kurikulum,  organisasi,  dan  evaluasi pendidikan  diarahkan  pada  akselerasi pelaksanaan  pembangunan.  Kegiatan pendidikan  pada  era  ini  banyak diwarnai  oleh  kebijakan  kebijakan sentralistis  yang  mengarah  pada  fungsi pendidikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.
Pembangunan karakter bangsa secara  eksplisit  dimuat  dalam  produk politik  tertinggi  lembaga  negara,  MPR, berupa  GBHN.  Pendidikan  karakter  bangsa pada masa ini diwujudkan dengan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) disingkat P4. Untuk melaksanakan dan menindaklanjuti TAP MPR Nomor: II/MPR/1978 diterbitkan Instruksi Presiden No.  10  tahun  1978  tentang  Penataran Pegawai  Republik  Indonesia  Mengenai Hasil-Hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 1978. Langkah selanjutnya adalah  menyelenggarakan  penataran  P-4 bagi  masyarakat  pada  umumnya,  serta pegawai  negeri  di  instansi  masing-masing. Untuk  keperluan  ini  dibentuk  suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut  Badan  Pembinaan  Pendidikan Pelaksanaan  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila  disingkat  BP-7 dengan  surat  Keputusan  Presiden  No.10 tahun 1979 (Anggono, 2014:506-507).
Sejak  tahun  1983,  penataran  P4 menjadi  hal  yang  harus  diikuti  oleh  setiap siswa  baru  di  semua  sekolah  di  seluruh wilayah  Indonesia  (Darmaningtyas,  2004: 11).  Pemerintahan  Orde  Baru  menegaskan bahwa  P4  adalah  petunjuk  operasional untuk  mengamalkan  Pancasila  dalam kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam bidang  pendidikan.  Tujuan  dari  penataran
P4  adalah  terwujudnya  secara  nyata  sikap dan  tingkah  laku  segenap  aparatur pemerintah  dan  warga  masyarakat  yang sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945 (Madiri Thamrin Sianipar, 1984: 60). Proses indoktrinasi  terjadi  dalam  penerapan penataran  P4  (Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila)  yang  dilakukan  di sekolah-sekolah,  sejak  dari  Sekolah  Dasar hingga Perguruan Tinggi yang berisi tentang butir-butir Pancasila. Penataran P4 menjadi unsur yang sangat penting dan menentukan bagi  masa  depan  siswa  pada  masa  Orde Baru.
Mata  Pelajaran  Pendidikan  Moral Pancasila  pada  masa  itu  berdiri  sendiri dalam  struktur  program  kurikulum  dalam semua  jenjang  sekolah.  Dalam  konsep  P-4, Pancasila  dirinci  menjadi  36  butir  yang menjadi  standar  kemampuan  seseorang dalam  menguasai  Pancasila,baik  di  tingkat sekolah maupun masyarakat. Penataran P-4 digalakkan  mulai  tingat  kelurahan  hingga tingkat  nasional,  termasuk  di  perguruan tinggi,  dosen  dan  mahasiswa.  Dalam kurikulum 1994,
Pendidikan  Pancasila  mengalami perubahan dari mata pelajaran yang berdiri sendiri,  Pendidikan  Pancasila  lalu  digabung dalam  mata  pelajaran  PPKn,  singkatan  dari Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan.  Pendidikan  Pancasila diintegrasikan  sebagai  pengetahuan  untuk mempertebal semangat
dan jiwa kebangsaan melalui ilmu kewarganegaraan.
Niels Mulder (2001:30-31) menggambarkan indoktrinasi  pada  Mata  Pelajaran  Moral Pancasila sebagai berikut.
“Tema yang dibicarakan dalam buku  pelajaran  kelas  satu  yaitu: “Kerapian”, “Cinta Kasih”, “Kebanggaan”,  “Ketertiban”,  “Saling Membantu”, “Kerukunan”, “Keberanian”,  “Kebersihan”  dan “Kesehatan”, “Sikap Hemat”, “Keadilan”, “Kepatuhan”, “Belas Kasih”,  “Kesetiaan”,  “Bakti”  dan
“Saling  Menghormati”.  Tema-tema ini  diulang  secara  terus  menerus sampai  dengan  Sekolah  Menegah Atas.  Pada  tahun-tahun  di  antara tahun  pertama  dan  tahun  kedua belas,  pendidikan  nilai  sedikit  demi sedikit  menjadi  indoktrinasi  politik, yang  karena  diulang-ulang,  menjadi tumpang tindih, dan perasaan bosan dan  jemu  baru  terlupakan  setelah tes atau ujiannya lulus.”
Sebelum  pemberlakuan  kurikulum 1984, yaitu pada tahun 1983 mata pelajaran Pendidikan  Sejarah  Perjuangan  Bangsa (PSPB)  ditetapkan  sebagai  mata  pelajaran wajib. Penetapan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 yang ditandatangani Prof. Dr. Nugroho  Notosusanto.  Posisi  PSPB  sebagai materi  dan  mata  kuliah  wajib  dalam kurikulum  mendapat  kedudukan  hukum yang  lebih  kuat  ketika  MPR  mengeluarkan TAP  MPR  Nomor  II/MPR/1983  dimana dinyatakan  PSPB  sebagai  bagian  dari Pendidikan Pancasila.
Dengan  demikian  maka  pendidikan idiologi  dilakukan  melalui  Pendidikan Pancasila yang memiliki komponen
Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP),  dan  Pendidikan  Sejarah  Perjuangan Bangsa (PSPB).
Digantinya  nama  pelajaran  Civics pada  masa  Orde  Lama  menjadi  PMP  pada masa  Orde  Baru  dalam  pandangan Darmaningtyas  (2004),  memiliki  dampak politik  yang  cukup  besar.  Mata  pelajaran Civics  atau  Kewarganegaraan  mengajarkan hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  warga negara, dan juga kewajiban negara terhadap rakyatnya (Darmaningtyas, 2004: 10).
Dengan  demikian,  setiap  peserta didik sudah diajarkan untuk bersikap kritis terhadap  negara.  PSPB  yang  berlaku  sejak Kurikulum 1984, menurut sebagian pengamat  dinilai  sebagai  upaya  hegemoni pendidikan yang lekat dengan nuansa politis karena  hanya  terfokus  pada  peranan Angkatan  Darat  dalam  menghadapi  PKI pada  tahun  1965-1966  Melalui  mata pelajaran  PSPB  diharapkan  secara  evolutif para  lulusan  pendidikan  formal  memiliki apresiasi  yang  tinggi  terhadap  ABRI  PMP, P4, ataupun PSPB bisa dikatakan merupakan  upaya  pemerintah  Orde  Baru untuk membentuk watak bangsa Indonesia.

## Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Bangsa Masa Reformasi
Pendidikan karakter bangsa di masa Orde Lama dan Orde Baru tampak diwarnai pola-pola  penanaman  nilai-nilai  yang indoktrinatif.  Menurut  Tilaar  (2009:146) indoktrinasi    merupakan  salah  satu  pola
pelaksanaan (praksis) pendidikan berdasarkan kekuasaan. Pembelajaran dalam  praksis  pendidikan  indoktrinasi  juga mengikuti  pola  indoktrinasi.  Khususnya pada  masa  Orde  baru  pada  pertenganahan 1980an,  para  ideolog  pemerintah  mencoba mengabungkan kumpulan gagasan “indoktrinasi  berskala  nasional”  ke  dalam teori  negara  yang  bersifat  koheren  (David Baurchier, 2007:3).
Indoktrinasi  semacam  ini  tidak
hanya  terjadi  di  Indonesia.  Gonzalo  de
Amézola (2007) meneliti
tentang indoktrinasi  melalui  pembelajaran  sejarah di  Argentina.  Hasilnya  adalah  semua  buku teks sejarah yang terbit antara 1956 sampai 1983  di  Argentina  selalu  memuat  konsep tentang tanah air, otoritas, keteraturan, dan tingkatan. Kediktatoran digambarkan sebagai suatu hal yang tak terhindarkan dan wajar  dalam  pemerintahan  Argentina. Fenomena yang sama juga terjadi di Rusia.
Menurut  Victor  Shnirelman  (2009) wacana  sejarah  dalam  buku  pelajaran sejarah  di  Rusia  sangat  tersentralisasi  dan dikuasai  oleh  negara.  Wacana  alternatif  di luar wacana resmi negara tidak diperkenankan  untuk  muncul  dalam  buku teks.  Implikasi  dari  sentralisasi  dan penyeragaman  wacana  ini  adalah  adanya beberapa  kelompok  etnis  tertentu  di  Rusia yang termarjinalkan dan memori kolektifnya tidak diakui oleh negara.
Indoktrinasi melahirkan
keberhasilan  semu  dalam  waktu  yang
singkat,  sekaligus  dipastikan  memupuk antipati, kegersangan, kebohongan, ketidakpedulian,  kebencian,  dan  terutama perlawanan  terhadapnya. (Surakhmad, 2008:2). Indoktrinasi dalam dunia pendidikan  mematikan  kreativitas  peserta didik.  Ideologi  yang  seharusnya  menjadi pembimbing  telah  berubah  menjadi  alat penekan
dari penguasa dalam mengendalikan  sistem  dan  isi  pendidikan nasional  (Tilaar,  2003:67).  Pendekatan indoktrinasi  seperti  itulah  yang  sempat melumpuhkan  Pancasila,  hampir  sepanjang usianya.  Tetapi  dari  sejarah  itu  pula  kita menemukan  sebuah  sebuah  hikmah  bahwa ambisi  politik  penguasa  di  masa  lalu  telah menjadi  blessing  in disguise: Ambisi kekuasaan di masa lalu, ternyata bukan saja tidak  berhasil  mengubah  hakikat  Pancasila, tetapi juga melahirkan kekuatan penghancuran diri. Pancasila seakan-akan harus dilahirkan  kembali.  Pembangunan  karakter bangsa  Pancasila  menjadi  arus  utama pembangunan nasional pada masa reformasi  saat  ini.  Hal  ini  tercermin  dari misi pembangunan nasional yang memosisikan  pendidikan  karakter  bangsa sebagai misi pertama guna mewujudkan visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  Tahun 2005–2025 (Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  17  Tahun  2007),  yaitu
terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif,  berakhlak  mulia,  dan  bermoral berdasarkan  Pancasila,  yang  dicirikan dengan  watak  dan  perilaku  manusia  dan masyarakat  Indonesia  yang  beragam, beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berbudi  luhur,  bertoleran, bergotong  royong,  berjiwa  patriotik, berkembang  dinamis,  dan  berorientasi ipteks (Pemerintah RI, 2010: 2-3).
UU  Nomor  20 Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  Pasal
3  secara  tegas  mengamanatkan  bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta didikagar  menjadi  manusia  yang  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab. UUSPN  dan  RPJPN  merupakan  landasan yang  kokoh  untuk  melaksanakan  secara operasional pendidikan karakter bangsa.
Di bidang
pendidikan kewarganegaraan,  dan  umumnya  dalam kurikulum  kurikulum  pendidikan  formal  di sekolah  dasar  hingga  menengah,  reformasi tidak hanya terbatas dalam substansi kajian, metode, dan sistem penilaiannya.
Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan telah
bergeser kepada paradigma
pembentukan  warga  negara  demokratis sebagaimana  idealitas  universal  dari  misi pendidikan  kewarganegaraan  itu  sendiri. Berbeda  dengan  paradigma  pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih dari  tiga  dekade  era  Orde  Baru  yang  lebih banyak menitikberatkan kepada pembentukan  karakter  kepatuhan  warga negara  (siswa)  terhadap  tafsir  resmi pemerintah.  Kepatuhan  warga  negara terhadap  tafsir  pemerintah  dianggap sebagai  kebajikan  atau  keutamaan  warga negara yang dilekatkan pada  misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu.
Di  bidang  pendidikan  karakter bangsa,  Kurikulum  2004  yang  disebut sebagai  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi atau KBK menghilangkan kata Pancasila dari PPKn, tinggal menjadi PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa menyebut Pancasila  lagi.  Pada  tahun  ini  juga  telah dihasilkan  konsep lifeskill (pendidikan kecakapan  hidup)  yang  diimplementasikan dalam  pembelajaran  sebagai  bagian  dari upaya  membentuk  kepribadian  yang  utuh, memiliki  kecakapan,  baik  dalam  kehidupan sehari-hari maupun setelah lulus sekolah.
Belajar  dari  era  sebelumnya  yang cenderung indoktrinatif, pendidikan karakter bangsa pada masa reformasi tidak dijadikan  satu  mata  pelajaran  khusus.
Pendidikan  karakter  model  ini  terjadi dengan  lebih  alamiah  ketika  dilaksanakan secara natural dan informal. Oleh karena itu, tidak  perlu  ada  mata  pelajaran  khusus
tentang pendidikan karakter. Demikian juga, tidak  perlu  ada  usaha-usaha  terprogram untuk mengembangkan pendidikan karakter yang nantinya malah terjatuh pada formalisme, atau lebih parah lagi jatuh pada indoktrinasi (Doni
Koesoema, 2007: 9).
Pada  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP)  2006,  karakter  bangsa tidak  dimasukkan  sebagai  pokok  bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan  diri,  dan  budaya  sekolah. Setelah  penerapan  KTSP  2006  selama kurang  lebih  lima  tahun,  pendidikan karakter  mengalami  penurunan.  Dalam Rembug  Nasional  tahun  2010  dicanangkan target  pendidikan  karaket  tahun  2010 sebesar  10%,  tahun  2011  30%,  dan  tahun 2012  menjadi  100%.  Konsep  pendidikan karakter  ini  mencapai  puncaknya  pada tahun 2011 dan 2012 dengan format silabus dan  RPP  berbasis  karakter.  Model  silabus dan  RPP  sudah  mulai  mengintegrasikan dengan  komponen-komponen  nilai  yang menjadi  bagian  dari  pendidikan  karakter, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, serta sejumlah nilai lainnya.
Kurikulum 2013 memberikan kesempatan pada siswa dalam mengembangakan domain
sikap, pengetahuan  dan  keterampilan  yang dituangkan  dalam  standar  Kompetensi Lulusan (SKL) baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK yang selanjutnya diuraikan dalam Kompetensi  Inti  (KI)  yang  terdiri  dari  KI
sikap  spiritual,  KI  sikap  sosial,  KI pengetahuan dan KI keterampilan.
Kompetensi  inti  ini  menjadi  payung  bagi semua  mata  pelajaran  yang  diajarkan  pada jenjang sekolah tertentu.
Kompetensi Inti
selanjutnya dijabarkan di masing-masing mata pelajaran dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD) yang meliputi  KD  yang  berasal  dari  sikap spiritual,  KD  yang  berasal  dari sikap sosial, KD  yang  berasal  dari  pengetahuan,  dan  KD dari keterampilan. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru terhadap siswa  harus  mencakup  KD  sikap  spiritual, KD  sikap  sosial,  KD  pengetahuan  dan  KD keterampilan  sehingga  kompetensi  yang berkembang  dalam  pribadi  siswa  tentu menyeluruh  dari  semua  domain  sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Salah  satu  ciri  kurikulum  2013 adalah  selalau  mengaitkan  antara  sikap, pengetahuan,  dan  keterampilan  dalam  satu konteks pembelajaran. Guru menyampaikan materi dari KD yang berasal dari KI 3 yaitu unsur pengetahuan, selanjutnya dikembangkan  KD  yang  berasal  dari  KI  4 yaitu unsur keterampilan, barulah dipikirkan sikap (KD yang berasal dari KI 1 dan  2)  apa  yang  akan  dikembangkan melalaui  KD  3  dan  KD  4  itu.  Dengan demikian satu proses pembelajaran berlangsung  siswa  akan  mengembangkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara  bersama-sama,  artinya  dengan kurikulum  2013  itu  diharapkan  akan
terbangun  pendidikan  karakter  secara otomatis  karena  penanaman  nilai-nilai kehidupan  (nilai-nilai  karakter),  termasuk karakter  bangsa  terintegrasi  dalam  setiap proses pembelajaran.

## Penutup
Pendidikan  nilai  pada  dasarnya proses penanaman perilaku kepada peserta didik  yang  diharapkan  kepada  siswa  dapat berperilaku  sesuai  dengan  pandangan  yang dianggap  baik  dan  tidak  bertentangan dengan  norma–norma  yang  berlaku.    Nilai bagi  seseorang  tidaklah  statis,  tetapi  dapat berubah.  Setiap  orang  akan  selalu menganggap sesuatu itu baik sesuai dengan pandangannya pada saat itu. Oleh sebab itu, sistem  nilai  yang  dimiliki  seseorang  bisa dibina dan diarahkan. Komitmen seseorang terhadap suatu nilai tertentu terjadi melalui pembentukan sikap.
Pendidikan karakter yang dilaksanakan di dunia pendidikan Indonesia semestinya  dilaksanakan  dalam  rangka membentuk  dan  memperkuat  karakter bangsa.  Karena  itu,  pendidikan  karakter perlu  dipersiapkan  dengan  matang  dan dilaksanakan  secara  bertahap  supaya  tidak menjadi sekadar pengetahuan atau
indoktrinasi. Selain itu, pendidikan karakter yang  dikembangkan  sudah  seharusnya berakar dari budaya bangsa Indonesia yang menyepakati Bhineka Tunggal Ika.
Pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak-anak lewat pendidikan formal meliputi
nilai-nilai  yang  khas  Indonesia  dan  nilai- nilai universal.

## Daftar Pustaka
Abu  Ahmadi.  (1987). Pendidikan  dari  masa ke masa. Bandung: Armico
Ary  H.  Gunawan.  (1985). Kebijakan- kebijakan pendidikan di indonesia . Jakarta: Bina Aksara
As’ad  Said  Ali.  (2009). Negara  Pancasila, Jalan  Kemaslahatan  Bersama. Jakarta: LP3S.
Azyumardi  Azra.  (2003).  “Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indoneisa Bhineka Tunggal  Ika”,  dalam Tsaqofah , “Menggagas Pendidikan Multikultural”,  Vol.  I,  Nomor  2, Tahun 2003:5.
________.  (2012) .  Pendidikan  karakter:  peran sekolah  dan  keluarga, Makalah Disampaikan pada seminar ‘Pendidikan  Karakter  Teguhkan Pribadi Bangsa’  yang  terselenggara  atas kerja  sama  PT  Penerbit  Erlangga dan Himpunan Mahasiswa Biologi, FMIPA, UNNES Semarang,
Minggu, 23 September, 2012.
Brugmans.  I.  J.  (1987).  “Politik  Pengajaran” dalam  H.  Baudet  dan  I.J. Brugmans (peny.). Politik etis dan revolusi  kemerdekaan .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
H.A.R.  Tilaar.  (2003). Kekuasaan  dan pendidikan:  suatu  tinjauan  dari perspektif studi kultural . Magelang: Indonesia Tera.
________.(2012). Perubahan  sosial  dan pendidikan  pengantar  pedagogik transformatif  untuk  indonesia.
Jakarta: Rineka Cipta.
Hasbullah. (2001). Sejarah pendidikan islam di  indonesia. Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
I. Djumhur & H. Danasuparta. 1975. Sejarah pendidikan. Bandung: CV. Ilmu.
Ki Hajar Dewantara . (2004). Bagian pertama pendidikan .  Yogyakarta:  Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
Ki Supriyoko. (2015). “Pendidikan Karakter Bangsa sebagai Strategi Kebudayaan”, dimuat dalam Revolusi  Mental  sebagai  Strategi Kebudayaan. Jakarta: Pusat Penelitian  dan  Pengembangan Kebudayaan. Masnur Muslih. (2011). Pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensional. Jakarta;  Bumi Aksara.
Muh. Said & Juminar Affan. (1987). Mendidik dari  zaman  ke  zaman .  Bandung:
Jemmars.
Mulder,  Niels.  (2001 ).  Individu  Masyarakat dan  Sejarah-Kajian  Kritis  Buku- Buku Pelajaran  Sekolah  di  Indonesia .
Yogyakarta: Kanisius.
Pusat  Kurikulum  Balitbang  Kemdiknas.
(2009). Pengembangan dan pendidikan budaya  &  karakter  bangsa:
pedoman sekolah, Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas.
_________.  (2011). Pedoman  pelaksanaan pendidikan karakter: berdasarkan pengalaman di satuan pendidikan rintisan , Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas. Sartono  Kartodirdjo.(2014). Pendekatan ilmu  sosial  dalam  metodologi sejarah . Yogyakarta: Ombak. ________. (2014). Pemikiran dan perkembangan historiografi indonesia. Yogyakarta: Ombak. Sastrapetedja, M .(2006). “PancasiIa sebagai Orientasi  Pembangunan  Bangsa dan  Pengembangan  Etika  Ilmu Pengetahuan” Proseding Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagal Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan  Bangsa .  Tanggal 14-15 Agustus 2006 di Yogyakarta. Sjamsuddin, Kosoh Sastradinata, Said Hamid Hasan (1993). Sejarah pendidikan  di  indonesia  zaman kemerdekaan. Jakarta:  Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Somarsono  Moestoko.  (1986). Pendidikan Indonesia  dari  jaman  ke  jaman . Balai Pustaka: Jakarta.
Sukarno,  B.  (2005). Pancasila  dalam Tinjauan  Historis,  Yuridis,  dan Filosofis (Surakarta: Sebelas Maret University Press. Sunarjo  Wreksosuharjo.  (2005). Ilmu pancasila  yuridis  kenegaraan  dan ilmu filsafat pancasila , Yogyakarta: Andi Offset.
________ (2014). Berfilsafat menuju ilmu filsafat pancasila. Yogyakarta: Andi Offset.
Surono.  (2014).  “Internalisasi  nilai-nilai pancasila  dalam  menyongsong masyarakat  ekonomi  ASEAN (MEA 2015),” Makalah disampaikan dalam Seminar Wawasan Kebangsaan “Implementasi Nilai-nilai Pancasila  dalam  Menyongsong Masyarakat  Ekonomi  ASEAN” tanggal  1  November  2014  di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

## 48   | JURNAL AGASTYA VOL  7 NO 1 JANUARI 2017
________. (2015). Pancasila, kebhinekaan, dan persaudaraan:  sebuah  refleksi , Makalah  disampaikan  dalam seminar  Forum  Kewaspadaan
Dini  Masyarakat,  “Membangun Wawasan  Kebangsaan  untuk Meneguhkan Nasionalisme Antisipasi  Disintegrasi  Bangsa”, tanggal  20  Agustus  2015,  Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
Susanto  Zuhdi.  (2010).  “Identitas  Bangsa, Sejarah,  dan  Pendidikan  Sejarah di  Indonesia”.  dalam  Endang  Sri Hardiati  dan  Rr.  Triwulan (Peny.). Pentas  ilmu  di  ranah budaya,  sembilan windu  prof.  dr. edi sedyawati . Denpasar: Pustaka Larasan.
Sutari  Imam  Bernadib.  (1983). Sejarah pendidikan. Yogyakarta:  Andi Offset.
Wardiman  Djojonegoro  (1996). Lima  puluh tahun  perkembangan  pendidikan indonesia . Jakarta: Depdikbud.
Winarno  Surakhmad.  (2008).  “Pendidikan
Pancasila (Pendekatan yang mengIndonesiakan)”. Pelangi Ilmu Vol 2, No 1, (2008) .
Yudi  Latief.  (2011). Negara  paripurna: historisitas, rasionalitas, dan
aktualitas pancasila . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
_________.  (2014). Mata  air  keteladanan, pancasila    dalam  perbuatan .
Bandung: Mizan