## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK NON-PERFORMING LOAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) X
I Putu Gde Chandra Artha Aryasa 1* , Gede Harja Wasistha 2 1,2 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
* Email corresponding author: chandraarthaa@outlook.com

## Abstract
The  study  was  conducted  to  improve  the  internal  control  system  of  LPD  X  in  the  credit process.  The  development  of  the  LPD  X  increases  the  manager's  responsibility  and  the increased  risk  of the  LPD  X.  One  of the  risks  in  LPD X  is  the  credit  risk.  With  the  credit process carried out at present the non-performing loan (NPL) value of LPD X in the last 3 years  are  10.69%,  24.38%,  and  26.64%  (LPD  X,  2017a).  This  study  refers  to  research conducted by M. D. K. Dewi & Suryanawa (2015); Sarifah (2017) about the internal control system in LPDs. The theory used in this study is the accountability theory to look at LPD X accountability in credit procedures. The methodology used in the study is a case study to be able to examine the NPL phenomenon in LPD X more deeply and can provide an evaluation for  LPD  X  management.  Data  collection  is  done  by  observation,  document  study,  and interview.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  efforts  made  in  handling  credit collection conducted by LPD X have not been effective as stated in the comparison theory and company.
Keywords:  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD),  Internal  Control  Systems,  Credit,  Non- Performing Loans.

## Abstrak
Penelitian dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal LPD X dalam proses kredit.  Berkembangnya  LPD  X  membuat  meningkatnya  tanggung  jawab  pengelola  dan meningkatnya risiko yang dimiliki LPD X. Salah satu risiko di LPD X adalah risiko kredit. Dengan proses kredit yang dijalankan saat ini nilai non-performing loan (NPL) LPD X pada 3  tahun  terakhir  adalah  10,69%,  24,38%,  dan  26.64%  (LPD  X,  2017a).  Penelitian  ini merujuk penelitian yang dilakukan oleh M. D. K. Dewi & Suryanawa (2015); Sarifah (2017) dan Sarifah (2017) tentang sistem pengendalian internal pada LPD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah accountability theory untuk melihat pertanggungjawaban LPD X dalam  prosedur  kredit.  Metodelogi  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  studi  kasus untuk dapat meneliti fenomena NPL pada LPD X secara lebih dalam dan dapat memberikan evaluasi untuk manajemen LPD X. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi  dokumen,  dan  interview.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upaya  yang dilakukan dalam penanganan penagihan kredit yang dilakukan LPD X belum efektif seperti yang dikemukakan pada teori dan perusahaan pembanding.
Kata kunci: Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Sistem Pengendalian Internal, Kredit, Non- Performing Loan.

## PENDAHULUAN
Lembaga perkreditan desa (LPD) di bali tidak bisa dipandang sebelah mata karena pada tahun  2016  jumlah  LPD  yang  ada  di  Bali  mencapai  1433  (Rai,  2017).  Jumlah  tersebut  hampir menandakan seluruh desa adat di Bali memiliki 1 LPD. LPD adalah salah satu produk dari program Lembaga  Dana  dan  Kredit  Pedesaan  tahun  1964  (Ramantha,  2010).  Pemberian  kredit  yang berdasarkan karakter yang bernuansa adat, dan penggunaan sanksi adat yang terintegrasi awig- awig dan pararem memaksa para nasabah LPD lebih taat (Suartana, 2009). Kepemilikan LPD yang sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing desa dimana LPD didirikan membuat fungsi dan tujuan  pendirian  LPD  adalah  untuk  mensejahterakan  masyarakat  desa  pekraman dengan  cara penyaluran  modal  kerja  yang  efektif,  memberantas  sistem  ijon  yang  sering  terjadi  di  daerah
pedesaan, serta meningkatkan daya beli masyarakat desa (Suartana, 2009). LPD sebagai salah satu  wadah  kekayaan  desa  akan  mendukung  masyarakat  desa  dalam  peningkatan  taraf  hidup krama desa dan membantu pembangunan desa (Giriama, Yuniarta, & Sinarwati, 2015). Jika LPD berkembang  maka  masyarakat  desa  mendapatkan  manfaat  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang semua itu pasti berkaitan untuk mencapai tujuan dari konsep ekonomi makro di Indonesia yang ingin  meningkatkan  pendapatan  nasional,  mengurangi  kemiskinan,  menjaga  kestabilan  harga- harga, dan menjaga nilai ekspor dan impor.
Oprasional terkait kredit tersebut diatur dalam Pergub No 44 tahun 2017 namun pergub tersebut  tidak  mengatur  secara  spesifik  tentang  bagaimaa  LPD  menerapkan  di  lapangan. Prakteknya operasional kredit LPD bertumpu pada aturan-aturan yang diterapkan dalam bentuk awig-awig,  pararem  desa  adat  masing-masing  (Rai,  2017).  Kebijakan  LPD  yang  bersifat desentralisasi  dalam  membuat  keputusan  tersendiri  dalam  opersasionalnya  dapat  berdampak kurangnya pengawasan dan adanya kecurangan saat anggota desa tidak mau untuk menantang tokoh otoritas tradisional (Misra, 2008).
Pendapatan  LPD  diperoleh  dari  pendapatan  bunga  kredit  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Rai (2017)mencatat besarnya nilai kredit pada tahun 2016 mencapai Rp 11,1 triliun. Hal tersebut membuat LPD memiliki risiko kredit selain risiko likuiditas, operasional, risiko pasar dan pemasaran (Nurcahya & Sulistyawati, 2017). Berkembangnya LPD membuat meningkatnya tanggung jawab pengelola terhadap risiko yang dimiliki LPD.
Sistem  pengendalian  dapat  digunakan  menilai  pelaksanaaan  pengawasan  intern  serta kebijakan  manajemen  bank  dalam  menjalankan  tugasnya  (Amanina  &  Hadiprajitno,  2011). Beberapa  penelitain  terdahulu  yang  dilakukan  terkait  LPD  menemukan  pengendalian  internal yang  dilakukan  oleh  beberapa  LPD  berbeda  belum  efektif.  Dewi  &  Suryanawa  (2015);  Sarifah (2017);  Wiradana  (2015)  yang  menemukan  kekurangan  pada  proses  pemberian  kredit  yang dilakukan  LPD  dari  cara  menganalisis  jaminan,  peran  badan pengawas,  dan pembagian  fungsi karyawan  LPD.  Selama  3  tahun  berturut-turut  LPD  X  memiliki  total  NPL  sebersar  10,69%, 24,38%, dan 26,64% (LPD X, 2017a). Besarnya NPL sudah tergolong dalam katagori bank yang memiliki potensi kesulitan, karena yang disyaratkan maksimal 5% (OJK, 2017). Pengelolaan risiko pada  pengendalian  internal  diharapkan  dapat  membuat  LPD  memiliki  tingkat  non-performing loan  (NPL)  yang  rendah  dan  kinerja  yang  menjadi  baik.  Hal  tersebut  membuat  peneliti  ingin meneliti  LPD  X  menggunakan  accountability  theory  untuk  melihat  pertanggungjawaban  LPD dalam prosedur kredit dan dilakukan menggunakan metode penelitian studi kasus untuk melihat fenomena  tersebut  lebih  dalam.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  tujuan  penelitian  ini  untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam proses kredit diharapkan dapat menurunkan NPL pada LPD X, sehingga meningkatkan performa LPD X dan membuat maksimalnya fungsi LPD X untuk masyarakat desa X di Bali.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  accountability  theory.  Akuntabilitas memerlukan  suatu  akun  tentang  sejauh  mana  tujuan  yang  dipercayakan  sumber  daya  telah tercapai. Akuntabilitas ini digambarkan sebagai kontrak antara agen dan prinsipal dan timbul dari kewajiban  atas  agen dan  hak-hak  prinsipal  (Gray,  Owen,  &  Maunders,  1988).  Semakin  banyak pemangku kepentingan membuat akuntabilitas menjadi lebih sulit, karena akan banyak tuntutan terkait tujuan yang berbeda (Brown & Moore, 2001). Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas (Subroto, 2009). LPD merupakan lembaga keuangan milik desa yang sumber utama pendapatannya dari kredit. LPD  perlu  memberikan  pertanggungjawaban  untuk  warga desa  untuk  semua  kebijakan  kredit yang dilakukan. Karena dalam proses pemberian kredit terdapat banyak kepentingan yang perlu dipertimbangkan LPD.
Kredit berasal dari istilah bahasa latin credo yang artinya saya percaya (Rivai, Permata, & Veithzal, 2013). RI (1998) mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu  dengan  dasar  kesepakatan  antar  pihak  dan  mewajibkan  pihak peminjam untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai kredit seperti debitur dan kreditur, kepercayaan, perjanjian, jangka waktu, risiko, dan balas jasa (Aqidah, 2011; Rivai et al., 2013; Wibowo, 2011). Tujuan dari kredit berbeda tergantung masing-masing pihak yang terlibat yaitu kreditur, debitur, dan negara dengan fungsi untuk dapat meningkatkan daya guna uang dan barang, alat stabilitas ekonomi, meningakatkan gairah usaha di masyarakat, hingga menjadi alat hubungan ekonomi internasional (Cahyono, 2010; Erdi, 2010; Rivai et al., 2013).
Berdasarkan  berbagai  keperluan  jenis  kredit  dibedakan  menjadi  beragam  antara  lain berdasarkan tujuan, kegunaan jangka waktu, lembaga yang menerima, sektor ekonomi (Rivai et al., 2013).  Perbedaan penggolongan kredit dari Saputro dalam  Cahyono (2010) yang membagi jenis-jenis kredit perbankan yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat menjadi hanya tujuannya, jangka waktunya, sudut jaminannya, penggunaannya. Dan Kasmir dalam Erdi (2010) membagi jenis kredit menurut kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha.
Bank bergantung kepada account officer yang akan berhubungan dengan nasabah yang melakukan mengajukan kredit. Account officer bertugas memelihara hubungan dengan nasabah agar  bisa  selalu  memonitor  seluruh  kegiatan  nasabah,  oleh  karena  itu  aspek  yuridis,  aspek pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan harus diperhatikan account officer ketika akan melakukan analisis kredit (Rivai et al., 2013). Penilaian aspek  dapat  diyakinkan  dengan  mempertimbangkan  prinsip  6C  (character,  capacity,  capital, collateral, condition, constrain) dan 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection)
Penggolongan  klasifikasi  kredit  yang  dilakukan  di  LPD  menggunakan  klasifikasi  kredit sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No 44 tahun 2017 yaitu lancar, kurang lancar,  diragukan,  dan  macet.  Kredit  bermasalah  adalah  kredit  yang  tergolong  kredit  kurang lancar,  diragukan,  dan  macet  (Hariyani,  2010).  Peraturan  otoritas  jasa  keuangan  (OJK) menyebutkan  bank  dianggap  memiliki  potensi  kesulitan  apabila  rasio  kredit  bermasalah  neto (non-performing loan) lebih dari 5% (OJK, 2017). Dalam penyelesaian kredit bermasalah bank dapat  melakukan  beberapa  cara  seperti  rescheduling,  reconditioning,  restructuring,  liquidation (Rivai et al., 2013).
Sistem  akuntansi  dapat  didefinisikan  sebagai  organisasi  formulir  catatan  dan  laporan yang  dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001). Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah  data  keuangan  dan  data  lainnya  ke  dalam  informasi  yang  akan  dikomunikasikan kepada pembuat keputusan (Bodnar & Hopwood, 2006). Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Cushing dalam Hidayat & Susanto (2012) adalah kumpulan manusia dan sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk penyediaan informasi keuangan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Dalam proses kredit fungsi yang ada harus dipisahkan untuk membentuk sistem yang baik.  Pemisahan fungsi terkait sistem penjualan kredit dapat menjadi fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pencatatan, dan fungsi penagihan (Mulyadi, 2001).
Penagihan  kredit  bermasalah  termasuk  kedalam  siklus  pendapatan  dalam  sistem informasi  akuntansi.  Hal yang  menentukan  dalam  proses  penagihan  kredit  bermasalah  adalah pada  eksekusi  pengihan  di  lapangan.  Proses  penagihan  kredit  harus  di  buat  dengan  baik  agar dapat mengontrol ancaman-ancaman yang ada dalam proses penagihan kredit.  Berikut adalah beberapa  ancaman  dan  pengendalian  untuk  sistem  penagihan  kredit  (Romney,  Steinbart,  & Cushing, 2018):

## Tabel 1. Ancaman dan Pengendalian Penagihan Piutang
Aktivitas Ancaman Prosedur pengendalian Penagihan Piutang 1. Piutang tidak dapat tertagih tepat waktu. 2. Kesalahan  posting piutang. 3. Kegagalan saat melakukan penagihan. 1. Mengingatkan  piutang  yang  akan  jatuh tempo. 2. Pemisahan fungsi pengingat dan penagihan. 3. Rekonsiliasi dokumen piutang perusahaan dan pelanggan. 4. Memiliki  aturan  penagihan  yang  jelas dan disepakati dengan konsumen.
Pengendalian intern adalah sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran yang digunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data  akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan  mendorong  dipatuhinya  kebijaksanaan  manajemen (Mulyadi,  2001).  Pengendalian  Intern  adalah  sesuatu  yang  dirancang  untuk  mendapatkan keyakinan  sehingga  kebijakan  terhadap  prosedur-prosedur  yang  dirancang  oleh  pihak  yang berwenang  dapat  dicapai  oleh  badan  usaha  (N.  M.  Dewi  &  Darsono,  2012).  Menurut  Munawir dalam Mastra (2017) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen dalam  organisasi  atau  perusahaan  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mencapai  tujuan perusahaan.
Tujuan  dirancangnya  pengendalian  intern  dari  segi  pandang  manajemen  menurut gondodiyoto dalam Cintya (2015) adalah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu jika data lengkap, akurat, unik, rasional, dan kesalahankesalahan data terdeteksi. Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2001) adalah menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi. Menurut Widjaja dan Sjahputra dalam N. M. Dewi & Darsono, (2012) tujuan dari pengendalian internal adalah membuat kecurangan sulit untuk dilakukan atau tidak  dapat  dilakukan,  dan  jika  terjadi  kecurangan  diharapkan  dapat  menemukan  dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab terhadap kecurangan.
Committee of Sponsoring Organization (COSO) juga mengidentifikasi   lima   komponen pengendalian internal   yang   berpengaruh   terhadap   kemampuan   organisasi   dalam   mencapai sasaran pengendalian internal. Adapun lima komponen tersebut adalah control environment, risk assessment, control activity, information and communication dan monitoring (Romney et al., 2018). Perlindungan internal kontrol terdiri dari tiga level, yaitu detektif, korektif, dan korektif  (Hall, 2011).  SE  OJK  (2017)  menyebutkan  penerapan  sistem  pengendalian  intern  dalam  perbankan meliputi pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian, identifikasi dan penilaian resiko, kegiatan  pengendalian  dan  pemisahan  fungsi,  Sistem  akuntansi,  informasi  dan  komunikasi, pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan
Penelitian  N.  M.  I.  I.  Dewi  &  Yasa  (2012)  mengatakan  pengendalian  internal  tidak sepenuhnya  menekan  adanya  kredit  macet  pada  LPD.  Hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan penelitian  Sari  &  Trisnadewi  (2018);  Virnawan  &  Putra  (2014)  meneliti  terkait  pengendalian internal yang memberikan pengaruh terhadap efektifitas penyaluran kredit pada LPD. Lembaga keuangan  selain  LPD  juga  menunjukkan  hal  yang  sama  Danayasa  &  Suardikha  Sadha  (2016); Mulyanti, Kristianto, & Sunarko (2016) yang meneliti pada bank perkreditan rakyat (BPR) juga mendapatkan sistem pengendalian intern berpengaruh dalam kinerja kredit pada BPR. Penelitian terkait  sistem  pengendalian  internal  pada  LPD  di  Indonesia  adalah  Sarifah  (2017)  hasilnya menemukan  kendala  terkait  sistem  pengendalian  intern  yang  masih  belum  efektif  terkait pembagian fungsi masing-masing karyawan dalam proses memberikan kredit kepada nasabah.
Lembaga  keuangan  mikro  di  Morogoro  Branch  mengalami kredit  bermasalah disebabkan  oleh faktor internal dan eksternal (Bernard, 2015). Penelitian ini melakukan evaluasi pengendalian internal proses kredit pada LPD X. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teori accountability theory  (Gray  et  al.,  1988),  sistem  informasi  akuntansi  (Mulyadi,  2001;  Romney  et  al.,  2018), committee of sponsoring organization (COSO)(Romney et al., 2018), dan level internal control (Hall, 2011) dan melakukan perbandingan dengan best practice pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Y dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Z yang memiliki kondisi aset dan lingkungan organisasi yang menyerupai LPD X.

## Kredit Bermasalah pada LPD X
Accountability Theory
(Vance et al., 2013)
Sistem Informasi Akuntansi
(Romney, 2018), (Mulyadi, 2001)
Level Internal Control
(Hall, 2011) Committee of Sponsoring Organization
(Romnye, 2018) Perbandingan Best Practice
(BPR Y dan KSP Z)
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Proses Kredit pada LPD X

## Gambar 1. Conseptual Framework

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Studi  kasus  merupakan  strategi penelitian  di  mana  di  dalamnya  peneliti  menyelidiki  secara  cermat  suatu  program,  peristiwa, aktivitas,  proses,  atau  sekelompok  individu  (Creswell,  2010).  Studi  kasus  adalah  sebuah penyelidikan  empiris  yang  menginvestigasi  fenomena  kontemporer  dalam  konteks  kehidupan nyata,  khususnya  ketika  batas  antar  fenomena  dan  konteks  tidak  begitu  jelas  (Yin,  2011). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  pada  satu  unit  analisis  yaitu  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  X.  Triangulation  method  digunakan  pada  pendekatan  data  penelitian dengan menggabungkan data quantitative dan qualitative  (Dezin, 1978). Beberapa keuntungan dalam  menggunakan  triangulation  method  adalah  memungkinkan  peneliti  untuk  lebih  yakin terhadap  hasilnya,  merangsang  pengembangan  yang  lebih  kreatif  untuk  mengumpulkan  data, dapat menyebabkan data lebih tebal dan lebih kaya, dapat menyebabkan sintesis integrasi teori, dan  bisa  menemukan  kontradiksi  (Jick,  1979) . Desain  triangulation  method  yang  digunakan adalah simultaneous triangulation dimana interaksi data kualitatif dengan kualitatif sangat sedikit tapi dalam interpretasinya bisa saling melengkapi satu sama lain (Morse, 1991), dominant status karena  data  qualitative  (sistem,  lingkungan,  dan  budaya  LPD  X)  akan  lebih  banyak  digunakan
dalam  analisis  penelitian  ini  (Johnson  &  Onwuegbuzie,  2004),  dan  with-in  triangulation  yang menggunakan metode pengumpulan data observasi, studi dokumen, dan interview (Dezin, 1978). Data  kuantitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  angka-angka  seperti  misalnya jumlah kredit yang bermasalah pada LPD X, laporan keuangan LPD X berupa laporan laba rugi, neraca,  laporan  arus  kas  dan  laporan  perubahan  ekuitas,  sedangkan  data  kualitatif  yang digunakan adalah data penjelasan tentang gambaran umum LPD  X dari manajemen, pengawas LPD X, dan perusahaan pembanding LPD X. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada data primer dari interview dan data sekunder dengan mengambil data dari media cetakm buku, pertanggungjawaban LPD, dan undang-undang.
Metodologi  pengolahan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  evaluasi  terhadap pengendalian internal yang dilakukan LPD X untuk proses kredit. Proses analisis data kualitatif merupakan  kegiatan  telaah  data  yang  terkumpul  melalui  observasi,  wawancara  mendalam, maupun  studi  dokumen  dan  tertulis  dalam  catatan  lapangan,  transkrip  wawancara  maupun intisari dokumen untuk diketahui maknanya (Badrudin & Jahri, 2016). Penelitian menggunakan metode  analisis  deskriptif  dan  konten  analisis.  Analisis  deskriptif  mengolah  informasi  tentang distribusi  seluruh  dokumen  dan  jurnal  disajikan  bersama  dengan  analitik  temuan  dalam pembahasan  (Seuring  &  Gold,  2012).  Hasil  observasi,  dokumen,  dan  wawancara penelitian  ini akan dideskripsikan untuk bisa menemukan evaluasi tentang pengendalian internal dalam proses kredit  pada  LPD  X.  Konten  analisis  memberikan  deskripsi  fenomena  yang  komprehensif, menerangi proses, menangkap keyakinan, motivasi, dan pengalaman individu, dan menjelaskan makna yang melekat pada pengalaman mereka (Foreman & Damschroder, 2015). Informasi dari data yang diperoleh diolah menjadi temuan-temuan yang akan menggambarkan perbedaan yang terjadi pada proses kredit pada LPD X dengan teori dan perusahaan pembanding.
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu bentuk lembaga keuangan desa yang tidak diatur dalam peraturan bank dan lembaga keuangan mikro di indonesia (Arka, 2016). LPD X yang berkedudukan di desa X didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989 dan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 745 tahun 1989 pada tanggal 15 Agustus 1989. LPD X merupakan Lembaga keuangan adat yang dimiliki oleh Desa Adat X. Struktur organisasi yang  diterapkan  pada  LPD  X  adalah  struktur  organisasi  garis,  karena  tugas  dan  tanggung jawabnya  mempunyai  pola  vertikal  melalui  satu  saluran.  Atasan  mempunyai  wewenang melakukan  perintah  secara  langsung  diturunkan  ke  bawah  melalui  tingkatan  organisasi  demi terciptanya tujuan organisasi.
Desa Adat Kepala LPD Sekretaris LPD Bendahara LPD Badan Pengawas Kabag. Administrasi Staf Administrasi Petugas Lapangan Kabag. Kredit Admin Kredit Staf Admin Kredit Analisa Kredit Kabag. Dana dan Jaminan Staf Jaminan Kordinator Teller KOLEKTOR Kolektor Kolektor Kolektor Kolektor Kolektor Kabag. Umum Customer Service Satpam Cleaning Service
Sumber:(LPD X, 2017b)
Gambar 2. Struktur Organisasi LPD X
LPD melakukan beberapa jenis usaha dalam peranannya sebagai lembaga keuangan yaitu bidang perkreditan, bidang tabungan, dan bidang deposito (LPD X, 2017b). Pada penelitian ini peneliti hanya akan membahas mengenai bidang perkreditan yang ada di LPD X karena performa kredit yang ada di LPD X tergolong bermasalah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nilai non-performing loan tahun 2017 di LPD X mencapai angka 26,67% (LPD X, 2017a) yang sangat jauh dari batas kesehatan kredit yang disebutkan OJK dengan nilai  non-performing loan adalah 5%. Penelitian ini menganalisis bagaimana prosedur penagihan kredit bermasalah pada LPD X dengan  elemen  pengendalian  internal  yaitu  control  environment,  risk  assessment  dan  control activity. Prosedur penagihan kredit yang ada di LPD X  digambarkan pada  flowchart penagihan kredit.
Kabag. Kredit Debt Colector Nasabah
Data-data kredit Pemantauan Kredit Hasil N Menentukan sasaran untuk pembinaan/ membuat surat teguran dan peringatan Surat teguran/ peringatan Membuat laporan renspon nasabah Surat teguran/ peringatan N N

## Sumber: (LPD X, 2017b)

## Gambar 3. Flowchart Penagihan Kredit di LPD X

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis penagihan kredit yang ada di LPD X merupakan salah satu aktivitas dalam sistem informasi akuntansi  revenue cycle yaitu billing. Dalam melakukan penagihan kredit LPD masih belum melakukan semua prosedur pengendalian terhadap risiko dari aktivitas penagihan kredit, yaitu:
Tabel 2. Analisis Prosedur Pengendalian Penagihan Kredit pada LPD X
Ancaman Prosedur pengendalian Perlakuan LPD 1. Piutang tidak dapat tertagih tepat waktu. 1. Mengingatkan  kredit  yang akan jatuh tempo. LPD  X  tidak  melakukan  tindakan pengingatan untuk kredit yang akan jatuh tempo. 2. Pemisahan fungsi pengingat dan penagihan. LPD  X  tidak  melakukan  fungsi pengingatan  dalam  proses  kredit yang dilakukan. 2. Kesalahan posting piutang. 3. Rekonsiliasi dokumen kredit  perusahaan  dan pelanggan. LPD X melakukan fungsi pencatatan terkait  kredit  di  beberapa  bagian LPD,  yaitu  admin  kredit,  teller,  dan petugas lapangan. 3. Kegagalan saat melakukan penagihan. 4. Mengalami  penolakan  saat nasabah didatangi ke lapangan. LPD  X  meminta  klian  adat  tempat nasabah tinggal untuk ikut mendampingi ketika ada pendekatan  dengan  nasabah  ke lapangan. 5. Memiliki aturan penagihan yang  jelas  dan  disepakati dengan konsumen. LPD  X  belum  memiliki  SOP  untuk penagihan  kredit  bermasalah  dan sebelumnya  hanya  mengandalkan kebijakan pengurus terkait tindakan
yang akan dilakukan LPD X.
Sumber: (Widana, 2017).
Beberapa  hal  yang  masih  perlu  diperhatikan  dalam  prosedur  pengendalian  penagihan kredit yang ada adalah:
1. LPD X tidak melakukan fungsi pengingatan untuk kredit yang akan jatuh tempo. Prinsip LPD yang bertujuan untuk warga desa membuat pengurus LPD X tidak terlalu tegas ketika ada kredit yang akan jatuh tempo. Hal tersebut bisa menjadi masalah untuk LPD  X jika banyak nasabah yang lupa jika mereka memiliki kewajiban kredit di LPD X. Karena dana yang  dikelola  LPD  X  adalah  dana  warga  desa,  ketika  ada  warga  yang  tidak  mampu membayar menyebabkan membuat warga lain kemungkinan bisa kehilangan hak mereka. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan best practice yang ada. Peneliti menemukan bahwa pada perusahaan pembanding 1 dan 2 melakukan fungsi pengingatan kredit yang akan  jatuh  tempo  pada  bagian  customer  service  atau  administrasi  kearsipan.  Peneliti memberi saran kepada LPD X untuk menambahkan tugas customer service yang ada di LPD
X  untuk  melakukan  pengingatan  kepada  nasabah  yang  melakukan  keterlambatan pembayaran.
2. Karena  LPD  X  belum  melakukan  fungsi  pengingat  pada  proses  penagihan  kredit  maka pemisahan  bagian  tersebut  tidak  teridentifikasi.  Peneliti  menyarankan  jika  LPD  X melakukan  fungsi  pengingatan  untuk  memisahkan  fungsi  pengingatan  dengan  fungsi penagihan sesuai dengan teori dan  best practice yang ada. Peneliti menemukan  bahwa pada perusahaan pembanding 1 dan 2 melakukan fungsi pengingat pada bagian customer service  atau  administrasi  kearsipan  sedangkan  fungsi  penagihan  pada  bagian  remedial atau loan officer.
3. LPD X melakukan fungsi pencatatan terkait kredit di beberapa bagian LPD X, yaitu admin kredit,  teller,  dan  petugas  lapangan  dan  tidak  ada  bagian  yang  melakukan  rekonsiliasi terkait data-data yang di-input oleh masing-masing bagian tersebut. Hal itu bisa menjadi masalah ketika terjadi perbedaan data dengan nasabah, tidak adanya penanggung jawab pencatatan bisa merugikan LPD X. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan best practice yang ada. Peneliti menemukan bahwa pada perusahaan pembanding 1 dan 2 melakukan fungsi pencatatan pada bagian akunting, jadi semua informasi akan terekam dan ada pihak yang  mempertanggung  jawabkan  pencatatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Peneliti memberi saran kepada LPD X untuk menambahkan bagian yang bertanggung jawab untuk pencatatan  transaksi  LPD  X  secara  keseluruhan,  hal  tersebut  diharapkan  membuat informasi akuntansi yang tersedia menjadi lebih akurat dibandingkan sebelumnya.
4. Pendampingan petugas lapangan dengan  klian  adat  tempat  nasabah  tinggal  untuk  ikut mendampingi  ketika  ada  pendekatan  dengan  nasabah  ke  lapangan  adalah  cara  LPD  X untuk bisa lebih memberikan tekanan kepada nasabah yang kreditnya bermasalah. Hal tersebut sesuai dengan teori dan best practice yang ada. Peneliti menemukan bahwa pada perusahaan pembanding 1 dan 2 melakukan hal serupa ketika bagian remedial atau loan officer melakukan penagihan didampingi oleh head marketing atau manajer kredit yang memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan lebih kuat pada perusahaan, agar dapat menekan  nasabah  yang  bermasalah  untuk  membayar  kredit  mereka.  Peneliti menyarankan  untuk  tetap  memakai  prosedur  pendampingan  yang  saat  ini  sudah dilakukan,  hanya  perlu  memperbaiki  aturan  terkait  kapan  nasabah  yang  bermasalah harus  didatangi  bersama  dengan  klian  adat,  karena  untuk  saat  ini  kebijakan pendampingan klian adat masih bergantung kepada kebijakan pengurus LPD X dan Badan Pengawas. Hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian aturan yang memperlemah LPD X dalam melakukan penagihan lapangan.
5. SOP terkait penagihan kredit ketika terjadi masalah belum dimiliki LPD X saat ini. LPD X menentukan  prosedur  penagihan  kredit  dengan  berpedoman  dari  kebijakan  pengurus
LPD dan pertimbangan badan pengawas. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan- permasalahan terkait kredit bermasalah. Permasalahan yang timbul mulai dari ketidak jelasan  aturan  yang  dijadikan  pedoman  karyawan  dalam  melakukan  pekerjaan  hingga adanya  konflik  kepentingan  yang  membuat  kredit-kredit  disalahgunakan  oleh  pihak- pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori  dan  best practice yang ada. Peneliti menemukan bahwa pada perusahaan pembanding 1 memiliki SOP  pada  bagian  marketing dan  remedial untuk  proses-proses  kredit  yang  terjadi  dan perusahaan pembanding 2 memiliki SOP pada bagian kredit yang mengatur manajemen tunggakan  yang  ada.  Peneliti  menyarankan  LPD  X  untuk  menyusun  SOP  terkait  kredit yang terjadi pada LPD X, mulai dari proses pemberian kredit, pengelolaan kredit, hingga penagihan kredit. SOP membuat adanya pedoman untuk semua bagian LPD X melakukan pekerjaan dan tidak salah dalam melakukan pekerjaan.
Penagihan  kredit  pada  lembaga  keuangan  bisa  dikelompokkan  menjadi  tiga  tahapan waktu,  yaitu  sebelum  jatuh  tempo,  saat  jatuh  tempo,  dan  setelah  jatuh  tempo.  Berikut  adalah analisis tahapan penagihan kredit yang dilakukan pada LPD X:

## Tabel 3. Analisis Tindakan Penagihan Kredit pada LPD X
Sebelum Jatuh Tempo Jatuh Tempo Setelah Jatuh Tempo LPD X LPD X tidak melakukan prosedur terkait kredit nasabah sebelum jatuh tempo LPD X melakukan pendekatan dengan nasabah yang memiliki kredit bermasalah dengan menghubungi saat upacara/ kegiatan di desa LPD X melakukan pengiriman surat teguran, surat peringatan 1, 2, 3, dan terakhit mengambil tindakan lanjutan melalui paruman adat Perusahaan Pembanding 1 Perusahaan melakukan pengingatan melalui telepon 1 minggu sebelum kredit jatuh tempo Perushaaan melakukan panggilan melalui telepon 1 hari setelah kredit jatuh tempo untuk menanyakan kepastian pembayaran Perusahaan melakukan pencadangan kerugian piutang, pengiriman surat pemberitahuan, surat peringatan 1, 2, 3, dan terakhir melakukan tindakan terhadap jaminan. Perusahaan Pembanding 2 Perusahaan melakukan pengingatan melalui telepon pada setiap awal minggu untuk kredit yang Perusahaan memberikan rentan waktu selama 7 hari untuk nasabah melakukan Perusahaan melakukan pencadangan kerugian piutang, kunjungan bertahap, surat
peringatan 1, 2, 3, dan
akan jatuh tempu di minggu tersebut pembayaran setelah tanggal jatuh tempo terakhir melakukan tindakan terhadap jaminan
Sumber: (Eka, 2017; Ragil, 2017; Widana, 2017)
Masing-masing tahapan dalam LPD X memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan teori dan best practice yang ada, seperti:
1. Sebelum Jatuh Tempo
LPD  X  tidak  melakukan  usaha  apapun  sebelum  kredit  yang  diberikan  jatuh  tempo pembayaran. Hal tersebut dikarenakan nasabah LPD X merupakan warga desa X yang membuat mereka terikat secara adat dan tidak ada niat berbuat jahat terhadap LPD X. LPD X hanya berharap dari  kesadaran  masyarakat  desa  yang  meminjam  kredit  untuk  sadar  dengan  sendirinya membayar kewajiban kredit mereka. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan best practice yang ada.
Peneliti  menemukan  bahwa  pada  perusahaan  pembanding  1  melakukan  pengingatan terkait kredit yang akan jatuh tempo 1 minggu sebelum kredit tersebut jatuh tempo. Pengingatan dilakukan perusahaan pembanding 1 dengan cara mengirimkan sms ke nasabah dan melakukan panggilan melalui telepon. Perusahaan pembanding 2 melakukan pengingatan terkait kredit yang akan jatuh tempo setiap awal minggu kerja dengan menghubungi semua nasabah yang akan jatuh tempo pada minggu tersebut atau minimal 1-3 hari sebelum kredit jatuh tempo nasabah akan dihubungi.  Pengingatan dilakukan perusahaan pembanding 2 dengan cara mengirimkan pesan singkat  (sms)  atau  mengirimkan  pesan  lewat  aplikasi  whatsapp  ke  nasabah  dan  melakukan panggilan melalui telepon.
Peneliti menyarankan LPD X untuk melakukan pengingatan terkait tanggal jatuh tempo kepada  nasabah  1  minggu  sebelum  kredit  tersebut  jatuh  tempo.  Pengingatan  bisa  dilakukan dengan sms, telepon, atau bisa dengan penyampaian langsung ketika ada kegiatan mingguan pada banjar-banjar adat yang diikuti masyarakat desa.
2. Jatuh Tempo
Kredit jatuh tempo LPD X saat tidak memiliki aturan pasti untuk mengingatkan nasabah dalam melakukan pembayaran kredit. LPD X mengingatkan dengan cara menyampaikan secara lisan  dengan  memanfaatkan  upacara/  kegiatan  yang  ada  di  desa.  Bagian  yang  bertugas  untuk melakukan penyampaian juga tergantung dari pegawai LPD X yang memiliki  banjar  adat yang sama dengan nasabah untuk dapat lebih mudah menyamakan waktu hadir. Bukti penyampaian juga tidak bisa terekam karena penyampaian dilakukan secara lisan dan percakapan tidak formal. Hal tersebut juga mempertimbangkan nasabah LPD X merupakan warga desa X yang membuat mereka  terikat  secara  adat  dan  LPD  X  tidak  membuat  aturan  yang  terlalu  keras  untuk pengingatan-pengingatan  keterlambatan  kredit.  Prosedur  seperti  ini  bisa  membuat  nasabah
menjadi  lebih  santai  dan  tidak  menganggap  pengembalian  kredit  ke  LPD  X  merupakan  suatu kewajiban  dan  bisa  ada  oknum  yang  memanfaatkan  ketidaktegasan  LPD  X  dalam  melakukan pengingatan kredit dengan beralasan lupa saat ditagih kewajibannya oleh LPD  X. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan best practice yang ada.
Peneliti  menemukan  bahwa  pada  perusahaan  pembanding  1  melakukan  pemanggilan melalui telepon setelah 1 hari kerja setelah kredit jatuh tempo. Panggilan telepon dilakukan untuk menanyakan  alasan  kenapa  nasabah  tidak  melakukan  pembayaran  kredit  dan  membuat perjanjian  lisan  dengan  nasabah  kapan  melakukan  pembayaran  kredit  dengan  batas  waktu penundaan  selama  1  bulan  dari  tanggal  jatuh  tempo  kredit  awal.  Perusahaan  pembanding  2 melakukan  pemanggilan  melalui  telepon  1  hari  kerja  setelah  kredit  tersebut  jatuh  tempo. Panggilan  telepon  dilakukan  juga  untuk  menanyakan  alasan  nasabah  tidak  melakukan pembayaran  tepat  waktu  dan  mengingatkan  bahwa  batas  tenggang  waktu  yang  diberikan perusahaan pembanding 2 adalah 7 hari sejak kredit jatuh tempo.
Peneliti  menyarankan  LPD  X  untuk  melakukan  pemberitahuan  untuk  nasabah  yang kreditnya  sudah  jatuh  tempo  maksimal  seminggu  setelah  jatuh  tempo  untuk  meminimalisir nasabah  yang  lupa  melakukan  kewajiban.  Jika  LPD  X  kurang  berkenan  dengan  cara pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah, bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan non- formal  kepada  nasabah  terkait  saat  ada  upacara/acara  pada  banjar  masing-masing  nasabah dengan dokumentasi berupa surat atau bukti fisik lainnya.
3. Setelah Jatuh Tempo
Tindakan  yang  dilakukan  LPD  X  ketika  kredit  sudah  lewat  jatuh  tempo  adalah  dengan memberikan surat teguran, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3 yang resmi  dikeluarkan  dari  LPD  X.  Penyerahan  surat-surat  tersebut  dilakukan  oleh  petugas lapangan/klian adat di lingkungan nasabah tingal. Pemberian surat teguran dilakukan 3 bulan setelah kredit jatuh tempo. Setelah pemberian surat teguran dan tidak ada pembayaran terkait kredit oleh nasabah dalam jangka waktu 1 bulan maka akan diberikan surat peringatan 1. Surat peringatan 2 dan 3 akan diberikan oleh LPD X jika nasabah juga tidak melakukan pembayaran kredit  dalam  jangka  waktu  masing-masing  1  bulan.  Tindakan  terakhir  setelah  1  bulan  surat peringatan 3 dikeluarkan oleh LPD X kepada nasabah maka akan dilakukan penyelesaian kredit dengan cara pendekatan kepada nasabah dan diputuskan dalam paruman adat. Keputusan dapat berupa perpanjangan waktu bayar hingga penyelesaian kredit dengan jaminan. Selama proses pemberian surat teguran, surat peringatan 1,2,3, dan melakukan keputusan lewat paruman adat sLPD  X  tidak  melakukan  pencadangan  kerugian  piutang  dan  tidak  memiliki  prosedur pencadangan  piutang.  Dari  keterangan  tindakan  yang  dilakukan  LPD  X  untuk  periode  setelah kredit jatuh tempo sangat banyak kelemahan yang dapat membuat timbulnya kredit bermasalah. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan teori dan best practice yang ada.
Peneliti  menemukan  bahwa  pada  perusahaan  pembanding  1  memberikan  surat pemberitahuan,  surat  peringatan  1,  surat  peringatan  2,  dan  surat  peringatan  3.  Penyerahan dilakukan oleh bagian remedial perusahaan. Pemberian surat pemberitahuan dilakukan 1 hari setelah  nasabah  tidak  melakukan  pembayaran  kredit  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  saat dilakukan  panggilan  setelah  kredit  jatuh  tempo.  Setelah  pemberian  surat  pemberitahuan  dan tidak ada pembayaran terkait kredit akan diterbitkan surat peringatan 1,2,3 dalam jangka waktu masing-masing 1 bulan dari penerimaan surat terakhir. Tindakan terakhir setelah 1 bulan surat peringatan  3  dikeluarkan  oleh  perusahaan  pembanding  1  maka  akan  dilakukan  penyitaan terhadap jaminan yang ada dan jaminan tersebut akan dijual untuk menggantikan hutang kredit yang  dimiliki  nasabah.  Selama proses  pemberian  surat  pemberitahuan,  surat  peringatan  1,2,3, dan  proses  penjualan  jaminan  perusahaan  pembanding  melakukan  pencadangan  kerugian piutang yang dikarenakan kredit tersebut. Pencadangan dilakukan pada sistem yang sudah ada pada  perusahaan  pembanding  1.  Perusahaan  pembanding  2  melakukan  kunjungan  kepada anggota sebanyak 3 kali, memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Kunjungan dan penyerahan surat dilakukan oleh bagian loan officer bersama dengan manajer kredit  dan  general  manajer  perusahaan  pembanding  2  dengan  mempertimbangkan  situasi kondisi lapangan dan nasabah. Kunjugan kepada anggota dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah  kesepakatan  7  hari  setelah  jatuh  tempo  awal  dengan  nasabah  lewat.  Kunjugnan  3  kali dalam jangka waktu 3 bulan dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan nasabah di lapangan dan melakukan pendekatan agar kredit bisa tetap dibayarkan oleh nasabah. Setelah kunjungan 3 kali  dalam  batas  waktu  3  bulan  dilakukan  dan  tidak  ada  pembayaran  terkait  kredit  akan diterbitkan surat peringatan 1,2,3 dalam jangka waktu masing-masing 7 hari dari penerimaan surat  terakhir.  Tindakan  terakhir  setelah  1  minggu  surat  peringatan  3  dikeluarkan  oleh perusahaan  pembanding  2  maka  akan  dilakukan  penyerahan  jaminan  yang  ada  dan  jaminan tersebut akan dijual bersama dalam waktu 2 sampai 3 minggu baru setelahnya barang jaminan akan dijual umum/ dilakukan lelang untuk menggantikan hutang kredit yang dimiliki nasabah. Selama  proses  kunjungan  ke  lapangan,  surat  peringatan  1,2,3,  dan  proses  penjualan  jaminan perusahaan pembanding 2 melakukan pencadangan kerugian piutang yang dikarenakan kredit tersebut.  Pencadangan  dilakukan  pada  sistem  yang  sudah  ada  dengan  mempertimbangkan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan jenis jaminan yang digunakan nasabah.
Peneliti  menyarankan  LPD  X  pada  tahap  setelah  kredit  jatuh  tempo  untuk mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
a. Mempersingkat waktu penerbitan surat teguran yang saat ini LPD X lakukan yaitu 3 bulan setelah  kredit  tidak  terbayarkan  menjadi  1  bulan  dikarenakan  LPD  tidak  melakukan pengingatan lain sebelum dan setelah kredit jatuh tempo.
b. Dari hasil diskusi juga didapati bahwa kasus yang diselesaikan lewat jalur paruman adat kurang efektif dan malah menimbulkan masalah lain terkait kehidupan sosial masyarakat desa, maka LPD perlu lebih tegas untuk melakukan pemberian surat peringatan 1,2, dan 3 agar permasalahan kredit bisa selesai dan tidak dilakukannya paruman adat.
c. Membuat  cadangan  kerugian  piutang  yang  tidak  tertagih  sesuai  dengan  periode  umur kredit yang ada. Hal ini membuat laporan keuangan LPD X lebih sehat dan tidak terdapat unsur-unsur  yang  membuat  kesalahan  informasi  yang  didapat  oleh  pembaca  terkait laporan keuanga LPD X.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian disimpulkan prosedur pengendalian penagihan kredit pada  LPD  X masih  belum  efektif.  Beberapa  hal  perlu  dilakukan  LPD  X  untuk  bisa  memperbaiki  prosedur pengendalian  kredit  pada  LPD  X  sehingga  peneliti  menyarankan  LPD  X  untuk  menambahkan tugas customer service yang ada di LPD X untuk melakukan pengingatan kepada nasabah yang melakukan  keterlambatan  pembayaran,  menambahkan  bagian  yang  bertanggung  jawab  untuk pencatatan transaksi LPD X secara keseluruhan, dan menyusun SOP terkait kredit yang terjadi pada LPD X, mulai dari proses pemberian kredit, pengelolaan kredit, hingga penagihan kredit.
Tindakan penagihan kredit pada LPD X juga belum efektif. Beberapa hal perlu dilakukan LPD X untuk bisa tindakan penagihan kredit pada LPD X sehingga peneliti menyarankan  LPD X untuk melakukan pengingatan terkait tanggal jatuh tempo kepada nasabah 1 minggu sebelum kredit  tersebut  jatuh  tempo,  melakukan  pemberitahuan  untuk  nasabah  yang  kreditnya  sudah jatuh  tempo  maksimal  seminggu  setelah  jatuh  tempo  untuk meminimalisir nasabah  yang  lupa melakukan kewajiban, mempersingkat waktu penerbitan surat teguran yang saat ini LPD X, dan membuat cadangan kerugian piutang yang tidak tertagih sesuai dengan periode umur kredit yang ada.
Penelitian hanya melakukan analisis pada fungsi penagihan kredit pada LPD X dari empat fungsi  kredit  yang  dijalankan  dan  hanya  menggunakan  elemen  pengendalian  internal  control environment, risk assessment dan control activity. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis fungsi kredit lain yang dilakukan LPD X dengan menggunakan semua elemen pengendalian internal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanina, R., & Hadiprajitno, B. (2011). Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro ( Studi pada PT . Bank Mandiri ( PERSERO ) tbk Cabang Majapahit Semarang ). Universitas Diponogoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/26647/
Aqidah, N. A. (2011). Implikasi kebijakan pemberian kredit dan pengaruh. Universitas Hasanudin. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/25484689.pdf
Arka,  I.  W.  (2016).  Eksistensi  lembaga  perkreditan  desa  dalam  pembangunan  desa  pekraman sebagai desa wisata di bali. GaneÇ Swara Universitas Mahasaraswati Mataram, 10(2), 78–84.
Retrieved
from http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/13.-I-Wayan-

## Arka.pdf
Badrudin, H. D. A. M., & Jahri, J. (2016). Manajemen pembiayaan pesantren berbasis agribisnis.
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uin Sunan Gunung Djati. Retrieved from http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/3999
Bernard,  B.  J.  (2015).  The  determinants  of  non-performing  assets  in  finca  international incorporation  the  case  study  of  morogoro  branch.  Mzumbe  University.  Retrieved  from http://scholar.mzumbe.ac.tz/handle/11192/974
Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). Sistem Informasi Akuntansi. (A. A. Jusuf & R. M. Tambunan, Eds.). Jakarta: Salemba Empat.
Brown, L. D., & Moore, M. H. (2001). New Roles and Challenges for NGOs. Accountability, Strategy, and  International  Nongovernmental  Organizations.  Nonprofit  and  Voluntary  Sector Quarterly, 30(3), 569–587. https://doi.org/10.1177/0899764001303012
Cahyono, B. A. (2010). Prosedur Pengajuan Kredit pada PD. BPR Bkk Tasikmadu Cabang Colomadu
Kabupaten Karanganyar. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/15290/MzAyNDQ=/Prosedur-pengajuan- kredit-pada-PD-BPR-BKK-Tasikmadu-cabang-Colomadu-kabupaten-Karanganyar- abstrak.pdf
Cintya,  M.  (2015).  Evaluasi  Pelaksanaan  Pengendalian  Internal  dalam  Menunjang  Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah. Universitas Jember. Retrieved from http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73256
Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT. Pustaka Pelajar.
Danayasa,  I.  G.  S.,  &  Suardikha  Sadha,  I.  M.  (2016).  Pengaruh  Komponen  Pengendalian  Intern Terhadap  Keputusan  Pemberiankredit  Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Di  Kabupaten Tabanan.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  16(3),  2302–8556.  Retrieved  from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/18253
Dewi, M. D. K., & Suryanawa, I. K. (2015). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Profesi Nasabah Kredit, Efektivitas  Badan  Pengawas  Pada  Non-Performing  Loan.  E-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha, 13, 779–795.
Dewi,  N.  M.,  &  Darsono,  D.  (2012).  Analisis  Penerapan  Struktur  Pengendalian  Intern  terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang. Universitas Diponogoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/35757/
Dewi, N. M. I. I., & Yasa, G. W. (2012). Struktur Pengendalian Intern dalam Menekan Kredit Macet pada LPD Se-Kabupaten Buleleng. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1(1).
Dezin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.
Eka. (2017). Personal Interview.
Erdi,  R.  (2010).  Penerapan  Prinsip  5  C  Terhadap  Pengambilan  Keputusan  Kredit  Pada  PT  . BPR Nguter Program Diploma Iii Keuangan Perbankan. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from http://eprints.uns.ac.id/4059/1/166870309201009071.pdf
Foreman, J., & Damschroder, L. (2015). Qualitative Content Analysis. CEUR Workshop Proceedings (Vol. 1542). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Giriama, K. D. S., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada  Pemberian  Kredit  Di  Lembaga  Perkreditan  Desa  (  LPD  )  Sudaji.  E-Journal  S1  Ak
Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).
Gray,  R.,  Owen,  D.,  &  Maunders,  K.  (1988).  Corporate  social  reporting:  emerging  trends  in accountability and the social contract. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 1(1), 6– 20.
Hall, J. a. (2011). Accounting Information Systems Seventh Edition. Cengage Learning.
Hariyani, I. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Elex Media Komputindo.
Hidayat,  S.  N.,  &  Susanto,  H.  (2012).  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  dalam Menunjang  Efektivitas  Pengendalian  Internal  Pembiayaan  Musyarakah  pada  PT.  Bank Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Utama  Depok.  Universitas  Gunadarma.  Retrieved  from http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/6237/1/jurnal skripsi lola.pdf
Jick,  T.  D.  (1979).  Mixing  Qualitative  and  Quantitative  Methods :  Triangulation  in  Action.
Administrative Science Quarterly, 24(4), 602–611.
Johnson, R. B. B., & Onwuegbuzie, A. J. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm
Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14–26.
https://doi.org/10.3102/0013189X033007014
LPD X. (2017a). Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun LPD Desa Adat X Tahun 2016. Badung. LPD X. (2017b). Rencana Kerja, Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat X Tahun 2018 Title. Badung.
Mastra, I. M. (2017). Pengaruh Indepedensi dan Profesionalisme Karyawan serta Peranan Badan Pengawas  Terhadap  Efektifitas  Struktur  Pengendalian  Intern  dalam  Pemberian  Kredit  di Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Bangli. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 2(1).
Misra, R. (2008). Comparative Study of Member-Owned Financial Institutions in Remote Rural Areas.
Morse,  J.  M.  (1991).  Approaches  to  Qualitative-Quantitative  Methodological  Triangulation. Nursing Research, 40(2). https://doi.org/10.1097/00006199-199103000-00014
Mulyadi. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyanti, Kristianto, J., & Sunarko, M. rofiq. (2016). Pengaruh Struktur Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Perkreditan Pada Bank Perkreditan Rakyat PD. BPR Bkk Boyolali. Jurnal
Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 12(4), 449–460.
https://doi.org/10.1534/g3.118.200372
Nurcahya, I. N., & Sulistyawati, E. (2017). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Excel LPD Desa Adat Kuum Keladi Tabanan. Buletin Udayana Mengabdi, 16(3), 307–315.
OJK.  Salinan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15  /Pojk.03/2017  Tentang  Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (2017). Indonesia.
Ragil. (2017). Personal Interview.
Rai, A. (2017). Personal interview.
Ramantha,    i  wayan.  (2010).  Menuju  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Bali  yang  Lebih  Sehat: Suatu Kajian Struktur Pengendalian Intern. Badan Penjamin Mutu Universitas Udayana, \.
RI.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  (1998). Indonesia.
Rivai,  V.,  Permata,  A.,  &  Veithzal,  D.  A.  P.  (2013).  Credit  Management  Handbook  Manajemen Perkreditan  Cara  Mudah  Menganalisis  Kredit:  Teori,  Konsep,  Prosedur,  dan  Aplikasi  serta Panduan Praktis Bankir. Jakarta: Rajawali Pers.
Romney, M. B., Steinbart, P. J., & Cushing, B. E. (2018). Accounting information systems (fourteenth
edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Sari,  I.  A.  D.  R.,  &  Trisnadewi,  A.  A.  A.  E.  (2018).  Pengaruh  Pengendalian  Intern  Terhadap Efektivitas  Penyaluran  Kredit  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (Lpd)  Di  Kecamatan Abiansemal  Kabupaten  Badung.  KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi,  9(2),  40. https://doi.org/10.22225/kr.9.2.475.40-49
Sarifah.  (2017).  Analisis  Pengendalian  Internal  Dalam  Pemberian  Kredit  Pada  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa  Pakraman  Tulangyuh  Cabang  Klungkung.  E-Journal  Jurusan Pendidikan Ekonomi, 10(2).
SE OJK. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. (2017).
Seuring, S., & Gold, S. (2012). Conducting content-analysis based literature reviews in supply chain management. Supply Chain Management, 17(5), 544–555.
https://doi.org/10.1108/13598541211258609
Suartana,  I.  W.  (2009).  Arsitektur  Pengelolaan  Risiko  pada  LPD  (Lembaga  Perkreditan  Desa). Denpasar: Udayana University Press.
Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun  2008). Universitas Diponogoro.
Virnawan, I. M. E., & Putra, I. G. C. (2014). Efisiensi Penyaluran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Marga-Tabanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 9(2), 101–110.
Wibowo,  M.  (2011).  Evaluasi  Sistem  Pemberian  Kredit  Pada  BPR  Bank  Daerah  Karanganyar. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from https://eprints.uns.ac.id/9794/
Widana, M. (2017). Personal Interview.
Wiradana, I. G. O. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa ( Studi Empiris Lembaga Perkreditan Desa Poh Bergong ). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).
Yin, R. K. (2011). Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.