## J-MAS

## Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
Irhas Fudhail 1 , Herman Sambodo 2 *, Sodik Dwi Purnomo 3
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto *Coresponding email: herman.sambodo@unsoed.ac.id
Abstrak. Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  satu  diantara  wilayah  terluas  dan  memiliki  PDRB  tertinggi  kedua  di  Pulau  Jawa. Namun, berdasarkan indeks Williamson tingkat distribusi pendapatan antar wilayah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut masih rendah. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pusat-pusat pertumbuhan dan  interaksi  spasial  wilayah  kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 dan 2018. Metode penlitian menggunakan analisis model gravitasi dan analisis skalogram. Hasil analisis skalogram  dan  indeks  sentralitas  menunjukkan  tahun  2009  terdapat  3  kabupaten/kota  yag  termasuk  dalam  Hirarki  I,  5 kabupaten/kota  pada  Hirarki  II,  6  kabupaten/kota  pada  Hirarki  III,  9  kabupaten/kota  pada  Hirarki  IV,  12  kabupaten/kota  pada Hirarki V dan 3 kabupaten/kota VI. Pada tahun 2018 terdapat 8 kabupaten/kota pada Hirarki I, 10 kabupaten/kota pada Hirarki II, 11  kabupaten/kota  pada  Hirarki  III,  4  kabupaten/kota  pada  Hirarki  IV,  3  kabupaten/kota  pada  Hirarki  V  dan  2  kabupaten/kota pada Hirarki VI. Pusat pertumbuhan dengan daerah hinterland nya pada tahun 2009 ke 2018 mengalami kenaikan. Dari tahun 2009 ke tahun 2018 daerah hinterland yang berinteraksi kuat dengan Kota Surabaya seperti Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Bangkalan. Implikasi  kebijakan  perlunya  peningkatan  kerja  sama  antar  wilayah  baik  dalam  bidang  ekonomi  maupun  sosial  antara  wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterland nya.
Kata Kunci : Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Skalogram, Model Gravitasi
Abstract. East Java Province is one of the largest regions and has the second highest GDP on Java Island. However, based on the Williamson index the level of income distribution within regions districts/cities is still low. This study intent to analyze areas that become  growth  pole  and  spatial  economic  interactions  in  East  Java  Province  in  2009  and  2018.  The  analyses  used  in  this research are gravity model analysis and scalogram analysis. The results of scalogram analysis and centrality showed that in 2009 there  were  3  districts/cities  included  in  Hierarchy  I,  5  districts/cities  in  Hierarchy  II,  6  districts/cities  in  Hierarchy  III,  9 districts/cities  in  Hierarchy  IV,  12  districts/cities  in  Hierarchy  V  and  3  districts/cities  VI.  While  in  2018  there  were  8 districts/cities in Hierarchy I, 10 districts/cities in Hierarchy II, 11 districts/cities in Hierarchy III, 4 districts/cities in Hierarchy IV, 3 districts/cities in Hierarchy V and 2 districts/cities in Hierarchy VI. Growth pole areas within hinterland areas in 2009 to 2018 increased. From 2009 to 2018 hinterland areas that interact strongly with the city of Surabaya such as Sidoarjo Regency, Gresik  Regency  and  Bangkalan  Regency.  The  results  imply  the  necessity  to  increase  interaction  or  cooperation  both  in  the economic and social between the regions which are the center of growth and the hinterland region such as in the economic sector.

## Keywords: Center for Economic Growth, Scalogram, Gravity Model

## Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  ialah  satu  diantara  indikator  yang  menilai  kesuksesan  pembangunan  ekonomi  sebuah negara.  Hakim  (2009)  menyatakan  pokok  dari  pembangunan  ekonomi  ialah  terdapatnya  pertumbuhan  ekonomi. Menurut Pratiwi dan Kuncoro (2016) pembangunan tak cuma diperlihatkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang digapai,  tetapi  melebihi  itu,  karena  pembangunan  mempunyai  perspektif  yang  luas.  Pertumbuhan  ekonomi  yang dicitakan setiap negara yakni pertumbuhan yang berkelanjutan, idealnya pertumbuhan ekonomi mampu mewujudkan kesejahteraan  secara  merata  pada  seluruh  wilayah  dalam  suatu  negara.  Menurut  Kuncoro  (2004)  berlangsungnya kemajuan  di  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  satu  diantara  indikatornya  juga  tercermin  dalam  pertumbuhan ekonomi yang digapai daerah itu. Pertumbuhan  ekonomi ini dipengaruhi oleh  beragam aspek. Tidak hanya resource endowment (sumberdaya alam yang dipunya sebuah daerah), keunggulan demografis, performa perekonomian daerah, namun  aspek  spasial  (kewilayahan)  ikut  mempengaruhi  pula.  Perbedaan-perbedaan  pada  faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  tersebut  mengakibatkan  perbedaan  di  pembangunan  antar  wilayah  atau  kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  lewat pengembangan  wilayah.  Pengembangan  wilayah  ialah  usaha  pembangunan  guna  meratakan  pertumbuhan  wilayah serta  menurunkan  kesenjangan  antar  wilayah  bersama  memakai  beragam  sumber  daya  alam  (SDA),  manusia, kelembagaan,  teknologi  serta  prasarana  ﬁsik  secara  efektif,  optimal,  serta  berkelanjutan.  Strategi  pembangunan pengembangan  wilayah  dapat  dilakukan  dengan  menetapkan  kota  atau  wilayah  tertentu  menjadi  pusat-pusat pertumbuhan  ( growth  pole ).  Pusat  pertumbuhan  ialah  satu  diantara  cara  guna  menggerakan  serta  menstimulasi pembangunan untuk menaikkan  kesejahteraan rakyat (Tarigan  (2006). Berkaitan dengan  pusat pertumbuhan  ( growth
Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial

## Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
pole ),  Perroux  (1955)  dalam  Tarigan  (2006)  berpendapat  bahwa  pembangunan  ekonomi  dalam  suatu  daerah  tidak terjadi  secara  merata  pada  waktu  yang  bersamaan  di  berbagai  daerah,  tetapi  berkecondongan  untuk  mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan pertumbuhan dengan intensitas yang beda serta sebab yang berbeda Pada konteks yang sepadan Sukirno (2001) menjabarkan pusat pertumbuhan itu hendak menetapkan perkembangan wilayah lain. Model pengembangan  pusat-pusat  pertumbuhan  tersebut  diharapkan  dapat  menimbulkan spread  effect (efek  sebar)  dari aktivitas  pusat  pertumbuhan,  hingga  wilayah  sekitar  mampu  bertumbuh.  Dengan  demikian  kesuksesan  pertumbuhan ekonomi  sebuah  wilayah  tak  bisa  dianggap  selaku  kesuksesan  wilayah  tersebut,  tetapi  banyak  dipengaruhi  oleh perkembangan daerah disekitarnya. Menurut Dobrescu & Dobre (2014), pusat pertumbuhan akan melimpah ke daerah sekitarnya  dan  turut  berpartisipasi  di  proses  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  sekitar.  Pusat  pertumbuhan  ekonomi adalah  wilayah  perkotaan  ataupun  perindustrian  yang  manjadi  konsentrasi  pertumbuhan  dan  memiliki  hubungan bersama industri ataupun wilayah lainnya.
Perroux  dalam  Tarigan  (2006)  juga  mengartikan  pusat  pertumbuhan  bersama  2  macam  cara,  yakni  secara fungsional serta geografis. Secara fungsional pusat pertumbuhan  ialah suatu tempat konsentrasi atau pengelompokan golongan  usaha  yang  sebab  sifat  korelasinya  mempunyai  elemen  kedinamisan,  hingga  pada  akhirnya  dapat  menjadi pemicu  kehidupan  ekonomi  ke  dalam  ataupun  ke  luar (hinterland- nya ). Jika  ditinjau  secara  geografis,  pusat pertumbuhan  ialah  sebuah  tempat  yang  mempunyai  berlimpah  fasilitas  serta  kegampangan,  hingga  jadi  pusat  daya tarik  ( pole  of  attraction )  yang  mengakibatkan  beragam  usaha  tertarik  guna  bertempat  dikawasan  itu.  Model pembangunan  pusat-pusat  pertumbuhan  ini,  tidak  bisa  terlepas  dari  interaksi  spasial  antar  wilayah.  Hubungan  baku terpaut  atau  interaksi  spasial  antar  wilayah  inilah  yang  akan  mempengaruhi  keberhasilan  model  pusat  pertumbuhan, tanpa  interaksi  antara  pusat  pertumbuhan  dan  wilayah  sekitarnya  maka  tidak  akan  berdampak  pada  pembangunan daerah sekitarnya ( Capello, 2009). Dua atau lebih wilayah yang saling berdekatan, walaupun sebelumnya merupakan wilayah  yang  berdiri  sendiri  dan  independen,  dapat  menerima  keuntungan  berupa  sinergi  dari  pertumbuhan  wilayah yang interaktif apabila terjadi interaksi spasial (Batten, 1995 dalam Kuncoro, 2012). Daerah-daerah  yang berdekatan satu  sama  lain  akan  memiliki  keterkaitan  dan  interaksi  yang  lebih  kuat  dibanding  daerah  yang  saling  berjauhan (Hukum Tobler I). Maka dari itu diperlukan koordinasi yang baik dan perlu diimplementasikan suatu bentuk kebijakan pembangunan spasial, sehingga interaksi spasial menjadi sinergi yang bisa menimbulkan kemajuan secara beriringan.
Penetapan  pusat  pertumbuhan  di  suatu  daerah  mempunyai  kedudukan  yang  amat  esensial  guna  menetapkan arah  kebijakan  serta  regulasi  untuk  pemerintah  pusat  ataupun  daerah  guna  melaksanakan  pembangunan  wilayah. Penetapan  pusat  pertumbuhan  memiliki  kegunaan  guna  meratakan  pembangunan  di  seluruh  wilayah,  memudahkan koordinasi  antar  wilayah  serta  mengoptimumkan  pengontrolan  potensi  serta  SDA  yang  ada.  Hirschman  (dalam Adisasmita,  2005)  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  pada  daerah  pusat  pertumbuhan  hendak  berdampak terhadap  daerah hinterland nya  lewat  efek  polarisasi  ( polarization  effect ) , efek  penetesan  kebawah  ( trickling  down effect )  serta  mendorong  sebuah  daerah  berkembang  jadi  pusat  pertumbuhan.  Oleh  karena  itu  penetapan  pusat pertumbuhan di suatu wilayah amat esensial dilaksanakan.
Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  satu  diantara  dari  provinsi  dengan  daerah  terluas  di  Pulau  Jawa,  yaitu 47.799,75  Km 2 .  Dengan  kondisi  wilayah  yang  luas  diperlukan  usaha  yang  besar  untuk  menciptakan  pembangunan ekonomi  yang  merata  diseluruh  wilayah.  Sesuai  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2019,  besarnya  perolehan PDRB Provinsi Jawa  Timur tahun 2018 termasuk tinggi diantara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Secara lebih rinci perbandingan PDRB di Pulau Jawa disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

## Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
Pada  tahun  2018 Provinsi  Jawa  Timur  menempati  urutan  kedua  dengan  jumlah  PDRB  sebesar  1.563.756,37 miliar  rupiah.  Meskipun  angka  PDRB  nya  cukup  tinggi  namun,  pemeratan  pendapatan  antar  wilayahnya  dapat dikatakan  cukup  rendah  apabila  dibanding  provinsi-provinsi  lain  di  Pulau  Jawa.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  taraf ketimpangan  pendapatan  masyarakat  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  cukup  tinggi.  Gambar  2  menunjukkan perbandingan nilai indeks Williamsons provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018, dimana indeks Wiliamson menunjukkan nilai ketimpangan pendapatan antar wilayah atau daerah (Sjafrizal, 2008).
Gambar 2. Perbandingan Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018
Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah 2019
Gambar 2 menunjukkan bahwa indeks Wiliamson Provinsi Jawa Timur bernilai paling tinggi yakni 0,97. Nilai ini  menjelaskan  tingkat  distribusi  pendapatan  antar  wilayah  dalam  konteks  ini  yaitu  kabupaten/kota  sangat  rendah, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan pendapatan antar  wilayah yang tinggi. Namun, ketimpangan antar wilayah tersebut  berbanding  terbalik  dengan  ketimpangan  pendapatan  antar  penduduk,  ini  terlihat  dari  indeks  gini  Provinsi Jawa  Timur  yang  sebesar  0,37.  Menurut  nilainya,  nilai  indeks  gini  tersebut  menunjukkan  bahwa  pendapatan masyarakat termasuk merata secara umum. Gambar 3 menunjukkan perbandingan nilai indeks gini provinsi di Pulau Jawa.

## Gambar 3.
Perbandingan Indeks Gini Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018
Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah
Berdasarkan  kondisi  riil  di  Provinsi  Jawa  Timur  tingkat  pemeratan  tingkat  pembangunan  ekonomi  daerah masih  cukup  rendah  (merata).  Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  studi  ini  bermaksud  guna  mengidentifikasi kabupaten/kota  mana  yang  berperan  selaku  pusat  pertumbuhan  yang  menopang  perumbuhan  ekonomi  daerah  secara umum.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  mempunyai potensi dan layak selaku pusat pertumbuhan baru. Selanjutnya, akan dilakuan analisis terkait interaksi spasial ekonomi antara daerah sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya.
Penelitian  serupa  juga  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Priyadi  dan  Atmadja  (2017) mengidentifikasi  pusat-pusat  pertumbuhan  dan  wilayah hinterland di  Provinsi  Yogyakarta,  menggunakan  metode analisis  konsentrasi  geografi,  analisis  skalogam  dan  analisis  gravitasi.  Pratiwi  dan  Kuncoro  (2016)  dengan melaksanakan  analisis  pusat  perumbuhan  serta  autokorelasi  spasial  di  Kalimantan,  dengan  tujuan  untuk mengidentiﬁkasi kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang hendak jadi pusat pertumbuhan serta apa ada autokorelasi spasial  antar  provinsi  di  Pulau  Kalimantan.  Menggunakan  metode  analisis  tipologi  kabupaten/kota,  autokorelasi
Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial

## Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
spasial,  analisis overlay serta  transformasi  struktural,  capaian  studi  memperlihatkan  bahwa  ada  empat  kota  selaku pusat pertumbuhan bersama konsentrasi pertumbuhan ekonomi tersebar diwilayah timur serta barat Pulau Kalimantan. Penelitian Kubis et al. (2007) menemukan bahwa menemukan terdapat 20 pusat pertumbuhan dan semuanya terdapat diwilayah  bagian  timur  Jerman  yang  merupakan  daerah  industri.  Funke  dan  Annekatrin  (2005)  juga  melakukan penelitian serupa di Jerman. Ditemukan bahwa  setiap daerah memiliki  keterkaitan satu  sama lain  serta mendapatkan keuntungan dari daerah yang menjadi pusat pertumbuhan. Selain itu, temuan Ke & Feser (2010) menemukan bahhwa kota-kota besar yang menjadi pusat pertumbuhan diwilayah Cina bagian tengah dapat membantu kota-kota kecil dan wilayah sekitarnya yang tertinggal.
Melihat kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami perubahan, maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian terkait kondisi regionalisasi daerah di Provinsi Jawa Timur.  Sehingga hal yang melatarbelakangi studi  ini  yakni;  Provinsi  Jawa  Timur  ialah  satu  diantara  wilayah  dengan  wilayah  terluas  di  Pulau  Jawa  serta mempunyai  PDRB  tertinggi  kedua  di  Pulau  Jawa.  Namun,  berdasarkan  indeks  Williamson  tingkat  distribusi pendapatan  antar  wilayah  antar  kabupaten/kota  sangat  rendah,  atau  terjadi  ketimpangan  pendapatan  antar  wilayah yang  tinggi.  Selain  ketimpangan  pendapatan  antar  wilayah,  ketimpangan  pendapatan  masyarakat  juga  cukup  tinggi. Dengan  kondisi  wilayah yang cukup luas tersebut perlu ditetapkan adanya wilayah sebagai pusat pertumbuhan,  agar terbentuk pemerataan pembangunan antar wilayah.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Secara  deskriptif,  penelitian  ini  akan  menelaah seberapa  kuat  interaksi  spasial  ekonomi  yang  timbul  antara  daerah  pusat-pusat  pertumbuhan  di  Jawa  Timur  dengan daerah-daearah  lain  di  Jawa  Timur  lainnya,  sehingga  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  Jawa Timur.  Secara  kuantitatif,  penelitian  ini  akan  menerka  data  yang  ada  untuk  mengamati  bagaimana  dampak  interaksi spasial ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana kelengkapan data tersebut berbentuk panel data yang terdiri dari periode tahun 2009 dan 2018 dan cross section data (data kerat silang) dari  38  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur.  Data  yang  dipakai  melingkupi  fasilitas/infrastruktur  publik,  populasi  atau jumlah penduduk, jarak antar daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.
Semakin tinggi perkembangan sebuah wilayah bermakna wilayah itu semakin dapat memberi pelayanan pada warganya.  Pelayanan  yang  diartikan  perihal  ini  ialah  adanya  fasilitas  diwilayah  tersebut  misalnya  fasilitas  yang berhubungan bersama kegiatan ekonomi, kegiatan sosial serta pemerintah. Pada studi ini jumlah seluruh fasilitas yang dipakai  ialah  29  macam  fasilitas.  Macam  fasilitas  yang  dipakai  di  studi  ini  ada  29  fasilitas,  yakni  (1)  taman  kanak- kanak (TK), (2) sekolah dasar (SD)/sederajat, (3) sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat, (4) sekolah menengah atas (SMA)/sederajat, (5) perguruan tinggi (PT), (6) sekolah luar biasa (SLB), (7) rumah sakit, (8) rumah bersalin, (9) puskesmas,  (10)  puskesmas  pembantu,  (11)  posyandu,  (12)  pasar,  (13)  restoran,  (14)  swalayan/toserba,  (15) minimarket,  (16)  toko/warung  kelontong,  (17)  industri,  (18)  bank  umum,  (19)  bank  swasta,  (20)  bank  perkreditan rakyat (BPR), (21) kospin, (22) hotel, (23) internet kantor desa, (24) kantor pos, (25) masjid, (26) gereja kristen, (27) gereja katolik, (28) pura serta (29) polsek.
Alat  analisis  yang  dipakai  di  studi  ini  yakni  model  skalogram.  Skalogram  ialah  alat  analisis  guna mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah  sesuai fasilitas  yang dipunya, hingga mampu ditetapkan hierarki pusat- pusat pertumbuhan serta kegiatan pelayanan sebuah wilayah. Metode skalogram  ialah metode paling sederhana yang mampu  dipakai  guna  melaksanakan  analisis  fungsi  wilayah,  sebab  cuma  memperlihatkan  daftar  dari  bagian pendukungnya  (Riyadi,  2008). Tahap  penyusunan  analisis  skalogram  sesuai  Rondinelli  dan  Budiharsono  dalam Mulyadi (2007) yakni:
1) Menciptakan urutan kota sesuai total penduduk di sebelah kiri tabel,
2) Menciptakan urutan fasilitas yang ditetapkan sesuai frekuensi di bagian atas,
3) Menggambarkan  garis  kolom  serta  baris  hingga  lembar  kerja  itu  membentuk  matriks  yang  menyajikan  fasilitas yang terdapat di tiap wilayah kota,
4) Memakai tanda (1) di  sel  yang menjabarkan  keberadaan  sebuah fasilitas di sebuah  wilayah serta tanda (0) pada sel yang tak mempunyai fasilitas,
5) Menderetkan ulang baris serta kolom sesuai frekuensi keberadaan fasilitas, kian banyak fasilitas yang terdapat di sebuah  wilayah  kota,  hingga  wilayah  itu  ada  di  urutan  atas,  kian  banyak  wilayah  yang  mempunyai  fasilitas  itu, maka macam fasilitas itu ada di kolom sebelah kiri,
6) Mengalikan  kolom-kolom  yang  sudah  disusun  bersama  nilai  indeks  sentralitas  masing-masing  lalu  dirancang ulang seperti langkah lima,
7) Langkah  terakhir  yakni  menandai  peringkat/hirarki  kota  yang  mampu  diasosiasikan  sesuai  nilai  keberadaan fasilitas di sebuah wilayah. Kian tinggi nilainya, maka hirarki kota itu hendak kian tinggi Lalu,  Indeks  sentralitas  ( Centrality  Indeks  Analysis )  ialah  langkah  lanjutan  dari analisis skalogram  yang  di analisisnya  tak  cuma  sesuai  total  fungsi  ataupun  fasilitas  pelayanan  yang  terdapat  di  sebuah  wilayah,  namun  sesuai

## Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
pula  frekuensi  keberadaan  fungsi  ataupun  fasilitas  itu  di  wilayah  yang  dilihat.  Frekuensi  keberadaan  fungsi memperlihatkan total fungsi semacam yang ada serta tersebar di wilayah tertentu (Mutaali, 2003) dengan rumus C = (x/X)
Dimana : C = bobot atribut fungsi x; X = jumlah total fungsi dalam system; x = Nilai sentralitas gabungan = 100
Menurut Hayness dan Fotheringham (1984) yang dikulip dari Irsyad (2018), model gravitasi ialah model yang paling umum dipakai guna menguraikan interaksi spasial. Bersama model ini mampu diketahui pengaruh dari wilayah yang satu bersama lainnya. Data yang dipakai ialah total penduduk  wilayah  asal (Pi),  total penduduk wilayah tujuan (Pj) serta jarak wilayah asal ke wilayah tujuan (dij). Tahap model gravitasi dirumuskan yakni:
Angka Interaksi ( 𝐴𝑖𝑗 ) =
Dimana : = konstanta rerata perjalanan per penduduk; = Penduduk kabupaten I; = Penduduk kabupaten j; = Jarak antara i serta j
Pemakaian model ini guna mengatahui daya tarik sebuah potensi di sebuah tempat. Kian jauh jarak antara dua lokasi  hingga  kian  menurun  ketertarikan  dari  individu  guna  bepergian  ke  lokasi  lainnya.  Variabel  yang  dipakai  di model  ini  menggunakan  total  penduduk  serta  jarak  antar  wilayah  (Tarigan,  2006).  Model  gravitasi  dipakai  guna mencari  tahu  bagaimanakah  interaksi  antara  pusat  pertumbuhan  bersama  wilayah hinterland nya. Kian  besar  angka interaksi  yang  didapat  sebuah  wilayah  hingga  kian  erat  hubungan  wilayah  itu  bersama wilayah  lain .  Perihal  ini bermakna kian potensial daerah itu guna berkembang sebab keterkaitan antar aktivitas ekonominya erat.

## Hasil

## Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa
Analisis skalogram merupakan instrumen analisis yang berfungsi untuk menentukan pusat pertumbuhan pada suatu  kawasan.  Blakely  (1994)  menuturkan  bahwa  analisis  skalogram  dimanfaatkan  untuk  mengamati  fasilitas perkotaan yang dimiliki sebagai penanda suatu kawasan menjadi pusat pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan 29 fasilitas publik meliputi (1) taman kanak-kanak (TK), (2) sekolah dasar (SD)/sederajat, (3) sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat, (4) sekolah menengah atas (SMA)/sederajat, (5) perguruan tinggi (PT), (6) sekolah luar biasa (SLB), (7)  rumah  sakit,  (8)  rumah  bersalin,  (9)  puskesmas,  (10)  puskesmas  pembantu,  (11)  posyandu,  (12)  pasar,  (13) restoran,  (14)  swalayan/toserba,  (15)  minimarket,  (16)  toko/warung  kelontong,  (17)  industri,  (18)  bank  umum,  (19) bank swasta, (20) bank perkreditan rakyat  (BPR), (21) kospin, (22) hotel, (23) internet kantor desa,  (24) kantor pos, (25) masjid, (26) gereja kristen, (27) gereja katolik, (28) pura serta (29) polsek.. Berdasarkan hasil analisis skalogram didapatkan hasil perhitungan pusat pertumbuhan, sehingga dapat digambarkan dalam peta.  Hasil analisis skalogram di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 dan 2018 menunjukkan perubahan jumlah pusat pertumbuhan.

## Gambar 4.

## Peta Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2009

## Sumber: Data BPS diolah 2020
Gambar 4 memperlihatkan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 di Provinsi Jawa Timur yang menggunakan  rumus  skalogram  terbagi  menjadi  6  herarki  pusat  pertumbuhan.  Herarki  I  menunjukkan  pusat pertumbuhan ekonomi tertinggi yang terdiri dari 3 kabupaten/kota. Pada Herarki II terdapat 5 kabupaten/kota, Hirearki

## Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
III  terdapat  6  kabupaten/kota,  Hirarki  IV  terdapat  9  Kabupaten/kota,  Hirarki  V  terdapat  12  kabupaten/kota,  dan  di Hirarkei VI terdapat 3 kabupaten/kota.   Pada tahun 2009 pusat pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa Timur hanya didominasi  oleh  3  daerah  saja  yaitu  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Banyuwangi,  dan  Kabupaten  Mojokerto.  Selain  itu, masih banyak kabupaten/kota di Hirarki IV dan V yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Sementara  itu,  daerah  yang  menjadi  pusat  pertumbuhan  terendah  atau  yang  berada  di  Hirarki  VI  adalah  Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Madiun.
Selanjutnya  hasil  perhitungan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  timur  tahun  2009 dibandingkan dengan  tahun  2018.  Hal  tersebut  didasarkan  apakah  ada  perubahan  yang  menjadi  pusat  pertumbuhan  perumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Berikut Gambar 5 yang menunjukkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.
Gambar 5.

## Peta Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2018

## Sumber: Data BPS dioalah 2020
Gambar  5  menunjukkan  terdapat  6  hirarki  pusat  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Jika dibandingkan  dengan  tahun  2009  terdapat  perbedaan  pusat  pertumbuhan  di  setiap  hirarkinya.  Pada  Hirarki  I  tahun 2018  terdapat  8  kabupaten/kota  yang  menjadi  pusat  pertumbuhan  ekonomi  lebih  banyak    jida  dibandingkan  dengan 2009 yang hanya memiliki 3 kabupaten/kota. Pada tahun 2018 di Hirarki II terdapat 10 kabupaten/kota lebih banyak jika dibandingkan tahun 2009 pada Hererki II yang terdapat 5 kabupaten kota. Pada tahun 2018 hirarki III terdapat 10 kabupaten/kota  lebih  sedikit  jika  dibandingkan  tahun  2009  pada  Hirarki  III  terdapat  6  kabupaten/kota.  Pada  tahun 2018  Hirarki  IV  terdapat  4  kabupaten/kota  lebih  sedikit  jika  bibandingkan  tahun  2009 di  Hirarki  V  yang  terdapat  9 kabupaten/kota. Pada Tahun 2018 Hirarki V terdapat 3 kabupaten/kota lebih sedikit jika bibandingkan tahun 2009 di Hirarki V yang terdapat 12 kabupaten/kota. Pada Tahun 2018 Hirarki VI terdapat 1 kabupaten/kota lebih sedikit jika bibandingkan  tahun  2009  di  Hirarki  VI  yang  terdapat  3  kabupaten/kota.    Jika  dibandingkan  pusat  pertumbuhan ekonomi  dengan  perhitungan  skalogram  pada  tahun  2009 dengan  2018  terdapat  perbedaan,  khusunya  pada  Hirarki  I mengalami  peningkatan.  Selain  itu,  daerah  yang  terdapat  pada  Hirarki  IV,  V,  dan  VI  pada  tahun  2009  lebih  banyak dari  2018  pada  hirarki  yang  sama.  Terjadinya  perubahan  hirarki  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  pusat  pertumbuhan mengalami perubahan dari tahun 2009 ke tahun 2018.
Berdasarkan analisis skalogram ditemukan perubahan kelas pada daerah-daerah yang menjadi objek penelitian tahun 2009 dengan 2018. Provinsi Jawa Timur  pada tahun 2018 menjadi lebih maju/berkembang dibandingkan pada tahun  2009.  Perkembangan  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  daerah-daerah  yang  menjadi  pusat  pertumbuhan baru. Sementara itu, jumlah daerah yang kurang berkembang/tertinggal, menjadi lebih sedikit. Mayoritas daerah yang tertinggal  menjadi  daerah  menengah-berkembang.    Daerah  yang  menjadi  pusat  pertumbuhan  cenderung  berkumpul terdapat  pada  bagian  tengah-selatan  dan  timur  Provinsi  Jawa  Timur.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  dari  penelitian Wibisono dan Kuncoro (2015), dimana daerah yang berada di  hirarki yang sama berkumpul di satu  kawasan. Selain itu, daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan memiliki infrastruktur yang lebih  lengkap dibandingkan dengan daerah lainnya.
Funke  dan  Niebuhr  (2005)  menemukan  pusat  pertumbuhan  di  Jerman  terdapat  pada  wilayah  Jerman  bagian timur  yang  mayoritas  merupakan  wilayah  industry,  dan  wilayah  ini  mampu  memberikan spillover  effect ke  daerah

## Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
sekitarnya.  Pada  tahun  2018  pusat  pertumbuhan  di  Provinsi  Jawa  Timur  terdiri  dari  Kabuaten  Malang,  Kabupaten Sidoarjo,  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Banyuwani,  Kabupaten  Kediri,  Kabupaten  Malang,  Kabupaten  Nganjuk, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Tulungagung. Salah satu faktor pendukung pusat pertumbuan ekonomi di sektor industri,  diantaranya  terdapat  limbung  pabrikasi  kapal  terbesar  di  Indonesia  PT  PAL  di  Surabaya,  industri perlengkapan  tempur  PT  Pindad  di  Malang,  pabrik  kertas  (PT  Tjiwi  Kimia  di  Tarik-Sidoarjo)  pabrik  rokok (Sampoerna  di  Surabaya,  serta  Bentoel  di  Malang).  Selain  itu,  pemerintah  juga  menetapkan  12  kawasan  industri estate,  di  antaranya  Surabaya Industrial  Estate Rungkut  (SIER)  di  Surabaya, Ngoro Industrial  Park (NIP)  di Kabupaten  Mojokerto,  Kawasan  Industri  Jabon  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Sentra  industri  kecil  tersebar  di  seluruh kabupaten/kota, dan beberapa di antaranya telah menembus ekspor; Industri kerajinan kulit berupa tas, dan sepatu di Tanggulangun,  Sidoarjo  adalah  salah  satu  industri  kecil  yang  sangat  terkenal  (Laporan  Perekonomian  Provinsi  Jawa Timur, 2019).
Pada sektor pertambangan dan energi, Jawa Timur memiliki Blok Cepu, yang merupakan salah satu produsen minyak  bumi  terbesar  di  Indonesia  dan  tambang  di  Bojonegoro.  Pembangkit  listrik  di  Jawa  Timur  dikelola  oleh  PT PJB,  dimana  melingkupi  PLTA,  PLTU,  dan  PLTGU,  yang  memasok  energi  listrik  ke  sistem  Jawa-Bali.  (Laporan Perekonomian Provinsi Jawa  Timur, 2019). Selain  itu, juga  keberadaan fasilitas  rumah peribadatan menjadi penting, dikarenakan  hanya beberapa daerah  yang memiliki fasilitas  rumah  ibadah yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari 38 kabupaten/kota hanya 5 daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap.

## Interaksi Spasial Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan Wilayah di Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur
Analisis gravitasi ialah alat analisis yang dikenakan agar dapat melihat interaksi suatu wilayah dengan wilayah lainnya  melalui  perbandingan  antara  jumlah  penduduk  dengan  jarak  antar  wilayah.  Hasil  analisis  gravitasi  ini merupakan analisis dari daerah kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan dari hasil analisis skalogram Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 dan 2018. Pada penelitian ini Kota Surabaya dijadikan sebagai pusat pertumbuhan untuk menganalisis nilai interaksi dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut didasarkan pada perhitungan skalogram  yang  menunjukkan  bahwa  Kota  Surabaya  merupakan  daerah  dengan  pusat  pertumbuhan  tertinggi  di Provinsi Jawa Timur. Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan gravitasi Kota Surabaya dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009. Tabel  1 menunjukkan pada tahun 2009 nilai interaksi spasial Kota Surabaya memiliki daya tarik terbesar pada Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Sementara itu kawasan yang memiliki  daya  tarik  terkecil  dengan  Kota  Surabaya  adalah  Kota  Blitar  dan  Kota  Madiun.  Penelitian  ini membandingkan  dengan  data  tahun  2018  apakah  terjadi  perbedaan  nilai  interaksi  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Timur dengan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan. Tabel 2 yang menunjukkan hasil perhitungan gravitasi Kota Surabaya dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018.
Tabel 1.
Hasil Analisis Gravitasi Wilayah Kota Surabaya dengan Kabupaten/Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
No Kabupaten/Kota Nilai Interaksi (Penduduk²/Km²) 1 Kab. Sidoarjo 206.269.009.557 2 Kab. Gresik 177.704.275.225 3 Kab. Bangkalan 91.503.410.691 4 Kab. Malang 71.706.091.010 5 Kab. Lamongan 69.562.076.228 6 Kab. Pasuruan 63.706.255.319 7 Kab. Mojokerto 54.452.190.282 8 Kab. Jombang 43.349.292.907 9 Kab. Jember 31.094.769.807 10 Kab. Kediri 31.059.792.214 11 Kab. Bojonegoro 30.964.070.024 12 Kab. Probolonggo 30.530.589.222 13 Kab. Tuban 27.615.277.384 14 Kab. Sampang 26.885.029.220 15 Kota Malang 22.736.442.810 16 Kab. Nganjuk 22.168.128.702 17 Kab. Lumajang 18.657.233.304 18 Kab. Pamekasan 18.220.280.337 19 Kab. Tulungagung 16.950.814.966 20 Kab. Blitar 16.866.575.342 21 Kab. Sumenep 15.294.112.905 22 Kab. Banyuwangi 14.031.134.814 23 Kab. Ngawi 12.164.789.201 24 Kab. Ponorogo 11.948.375.606
Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial

## Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
25 Kab. Madiun 10.005.949.712 26 Kab. Bondowoso 9.766.372.627 27 Kab. Trengalek 9.072.317.514 28 Kab. Magetan 8.536.099.400 29 Kab. Situdondo 8.475.768.241 30 Kota Pasuruan 6.642.175.704 31 Kota Kediri 5.831.970.110 32 Kota Mojokerto 5.734.673.105 33 Kota Probolinggo 5.721.051.381 34 Kab. Pacitan 5.326.043.078 35 Kota Batu 4.797.254.667 36 Kota Madiun 2.878.295.780 37 Kota Blitar 2.180.392.179 Sumber: Data BPS diolah, 2020 Tabel 2. Hasil Analisis Gravitasi Wilayah Kota Surabaya dengan Kabupaten/Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 No Kabupaten Nilai Interaksi (penduduk²/km²) 1 Kab. Sidoarjo 278.117.820.270 2 Kab. Gresik 208.244.733.240 3 Kab. Bangkalan 100.880.239.466 4 Kab. Malang 84.031.090.126 5 Kab. Pasuruan 77.745.412.180 6 Kab. Lamongan 76.237.196.705 7 Kab. Mojokerto 65.291.158.541 8 Kab. Jombang 45.972.297.000 9 Kab. Probolonggo 37.258.670.901 10 Kab. Kediri 36.787.612.258 11 Kab. Jember 35.750.327.341 12 Kab. Bojonegoro 33.315.522.588 13 Kab. Tuban 32.729.393.580 14 Kab. Sampang 31.052.419.207 15 Kota Malang 26.307.696.058 16 Kab. Nganjuk 25.506.851.298 17 Kab. Lumajang 20.692.295.005 18 Kab. Pamekasan 20.445.142.486 19 Kab. Blitar 20.000.179.117 20 Kab. Tulungagung 19.398.611.922 21 Kab. Sumenep 17.894.183.977 22 Kab. Banyuwangi 16.127.817.763 23 Kab. Ngawi 13.233.537.845 24 Kab. Ponorogo 12.689.228.113 25 Kab. Bondowoso 11.667.567.905 26 Kab. Madiun 11.634.318.720 27 Kab. Trengalek 10.230.499.697 28 Kab. Situdondo 10.114.212.377 29 Kab. Magetan 9.403.081.828 30 Kota Pasuruan 8.325.369.830 31 Kota Mojokerto 7.118.553.202 32 Kota Kediri 6.699.695.675 33 Kota Probolinggo 6.402.964.878 34 Kab. Pacitan 5.796.139.053 35 Kota Batu 5.709.736.465 36 Kota Madiun 3.108.956.779 37 Kota Blitar 2.526.581.204

## Sumber: Data BPS diolah, 2020
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  interaksi  antar  daerah  pusat  pertumbuhan  dengan  daerah hinterland nya  pada  tahun  2009  ke  2018  mengalami  kenaikan.  Kenaikan  ini  interaksi  ini  disebabkan  oleh bertambahnya jumlah penduduk dari tahun 2009 ke tahun 2018. Interaksi yang kuat antar wilayah pusat pertumbuhan dengan  daerah  sekitarnya  juga  membantu perkembangan daerah  yang  kurang  maju.  Dari  tahun  2009  ke  tahun  2018 daerah hinterland yang  berinteraksi  kuat  dengan  Kota  Surabaya  seperti  Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Gresik  dan

## Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
Kabupaten  Pasuruan  berkembang  menjadi  daerah  yang  lebih  maju,  Kabupaten  Sidoarjo  yang  sebelumnya  tertinggal pada tahun 2009, pada tahun 2018 berkembang menjadi salah satu daerah pusat pertumbuhan baru. Hasil dari analisis gravitasi  mengenakan  Kota  Surabaya  sebagai  salah  satu  daerah  pusat  pertumbuhan  pada  tahun  2009  dan  2018, memiliki  interaksi  terkuat  dengan  Kabupaten.  Sidoarjo,  Kabupaten  Gresik  dan  Kabupaten  Bangkalan.  Namun  dari segi  nilai  interaksi,  dari  tahun  2009  ke  tahun  2018,  nilai  interaksi  kesemua  daerah  meningkat.  Hasil  ini  dipengaruhi oleh  semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk.  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  ketimpangan pendapatan  antar  wilayah  yang  cukup  tinggi.  Namun  berbanding  terbalik  dengan  ketimpangan  pendapatan  antar penduduk  yang  menunjukkan  ketimpangan  pendapatan  masyarakat  termasuk  merata  secara  umum.  Hal  tersebut dikarenakan  terjadinya  perpindahan  penduduk  antar  wilayah  yang  bertujuan  untuk  bekerja  dan  mentransfer pendapatan ke wilayah asal, sehingga hal tersebut berdampak pada meratanya ketimpangan pendapatan didaerah asal. Sejalan  dengan  temuan  Istiqomah et  al (2020)  yang  menyatakan  bahwa  remitansi  dari  pekerja  migran  dapat menurunkan ketimpangan pendapatan didaerah asal
Selain  itu  keberadaan  fasilitas  jalan  provinsi  dan  kabupaten  yang  cenderung  baik  (Bappeda  Provinsi  Jawa Timur, 2018) membuat masyarakat lebih  sering lagi melakukan migrasi atau perpindahan  dari daerah asal ke daerah tujuan. Di Kabupaten Sidoarjo memiliki imteraksi yang tinggi dengan Kota Surabaya dikarenakan Kabupaten sidoarjo mempunyai potensi ekonomi yang cukup  kuat dan akan terus berkembang. Hal  ini karena  adanya dorongan relokasi industri  dari  Surabaya  ke  Sidoarjo.  Selain  itu,  tingginya  mobilitas  dan  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  juga menyebabkan potensi meningkatnya permintaan masyarakat dalam bidang properti (Kinerja Perekonomian Kabupaten Sidoarjo, 2018). Sama halnya dengan Kabupaten Bangkalan yang memiliki interaksi spasial yang tinggi dengan kota Surabaya dikarenakan adanya kemudahan akses mobilitas barang dan jasa karena didukung dengan infrastruktur jalan berupa  Jembatan  Suramadu.  Selain  itu,  didukung  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat  mengenai  penghapusan  biaya tiket kendaraan yang melintasi jembatan tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk dari Kabupaten Bangkalan ke Kota Surabaya dan sebaliknya. Wang (2017) berpendapat perpindahan atau mobilitas penduduk terjadi karena adanya hubungan supply-demand antar daerah berupa ketersediaan barang/jasa. Wang juga berpendapat daerah yang dituju biasanya terdapat fasilitas yang lengkap baik berupa infrastruktur, informasi maupun sumber daya lainnya yang tidak dimiliki daerah asal. Jarak, kemudahan akses dan biaya perjalanan juga mempengaruhi mobilitas (pendapat Wang semua). Temuan Ke dan Feser (2010) di Cina kota-kota besar/pusat pertumbuhan memberikan spillover effect kepada  daerah  sekitarnya,  efek  limpahan  ini  bisa  diperkuat  dengan  adanya  kelengkapan  fasilitas  penunjang  perjalan seperti;  jalur  kereta  api,  tol  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu  Funke  &  Niebuhr  (2005)  dalam  penelitiannya  di  Jerman spillover effect akan semakin melemah ketika jarak antar wilayah semakin jauh. Temuan Mustatea (2013) menjelaskan bahwa  perkembangan  wilayah  di  Negara  Rumania  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  kota-kota  yang  merupkan  pisat- pusat  pertumbuhan  di  negara  tersebut.Jika  dilihat  lebih  lanjut  3  daerah  yang  menjadi  pusat  pertubuhan  pada  tahun 2009  memberikan spread  effect ,  sehingga  mampu  mengangkat  daerah  sekitarnya  menjadi  lebih  berkembang  bahkan menjadi pusat pertumbuhan baru pada tahun 2018. Temuan yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh  Pratiwi  dan  Kuncoro  (2016),  dimana spread  effect terjadi  saat  daerah  yang  berada  di  sekitar  wilayah  pusat pertumbuhan (wilayah hinterland ) menjadi lebih maju atau berkembang.

## Simpulan
Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 dan 2018, menghasilkan 6 hierarki daerah berdasarkan keberadaan jenis fasilitas di setiap wilayah kabupaten/kota. Pada tahun 2009 terdapat 3 kabupaten/kota yag termasuk dalam Hirarki I, 5 kabupaten/kota pada Hirarki II, 6 kabupaten/kota pada Hirarki III, 9 kabupaten/kota pada Hirarki IV, 12 kabupaten/kota pada Hirarki V dan 3 kabupaten/kota VI. Pada tahun 2018 terdapat 8  kabupaten/kota  pada  Hirarki  I,  10  kabupaten/kota  pada  Hirarki  II,  11  kabupaten/kota  pada  Hirarki  III,  4 kabupaten/kota  pada  Hirarki  IV,  3  kabupaten/kota  pada  Hirarki  V  dan  2  kabupaten/kota  pada  Hirarki  VI.  Pusat pertumbuhan dengan daerah hinterland nya pada tahun 2009 ke 2018 mengalami kenaikan. Dari tahun 2009 ke tahun 2018 daerah hinterland yang berinteraksi kuat dengan Kota Surabaya seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan  Kabupaten  Bangkalan.  Temuan  ini  mengimplikasikan  1)  perlunya  peningkatan  kerja  sama  antar  wilayah  baik dalam bidang ekonomi maupun sosial antara wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterland nya seperti dalam bidang ekonomi yaitu dengan memakai produk barang dan jasa dalam membantu pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah., dan 2) untuk mendorong mobilitas penduduk ke daerah lainya perlunya infrastruktur jalan yang  baik  dan  moda  transportasi  yang  memadai.  Selain  iu,  memprioritaskan  pembangunan  sektor  yang  dianggap memiliki daya saing dan berdampak positif terhadap sektor pendukungnya.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakata: Graha Ilmu. Badan Pusat Statitik Provinsi Jawa Timur. (2020). Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2010-2019. Surabaya. Budiharsono, S. (2001). Teknik analisis pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Jakarta: Pradnya Paramita.

## Irhas  Fudhail,  Herman  Sambodo  dan  Sodik  Dwi  Purnomo,  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Analisis  Interaksi  Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
Capello,  R.  (2009).  Spatial  Spillovers  and  Regional  Growth:  A  Cognitive  Approach. European  Planning  Studies , 17(5), 639–658.
Dobrescu, E. M., & Dobre, E. M. (2014). Growth Poles. Related Concepts. Knowledge Horizons  - Economics , 6(2), 17–20.
Funke, M., & Niebuhr, A. (2005). Regional Geographic Research and Development Spillovers and Economic Growth:
Evidence from West Germany. Regional Studies, 39 (1), 143–153.
https://doi.org/10.1080/0034340052000321904
Hakim, A. (2009). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Ekonesia.
Istiqomah,  I.,  Purnomo,  S.  D,.  Rahmawati,  G.  P.,  &  Rahmawan,  P.  G.  (2020).  Does  Migration  Outflow  Reduce Income  Inequality  in  the  Sending  Province?. Economics  Development  Analysis  Journal 9  (2):  159-168. https://doi.org/10.15294/edaj.v9i2.38430
Irsyad,  M.,  &  Syahnur,  S.  (2018).  Interaksi  Spasial  Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Pembangunan, 3(4): 475-483.
Ke,  S.,  &  Feser,  E.  (2010)  Count  on  the  Growth  Pole  Strategy  for  Regional  Economic  Growth?  Spread–Backwash
Effects in Greater Central China, Regional Studies, 44 (9) :1131-1147,
http://dx.doi.org/10.1080/00343400903373601
Kubis, A., Titze, M., & Ragnitz, J. (2007). Spillover Effects of Spatial Growth Poles - a Reconciliation of Conflicting Policy Target?. IWH-Discussion Papers Nr. 8/2007. Germany: Institut fur Wirtschaftsforschung Halle – IWH. Kuncoro, M. (2012). Ekonomika Aglomerasi, Dinamika dan Dimensi Spasial Kluster Industri Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPM. Mulyadi, M. (2007). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen . Jakarta: Salemba Empat.
Mustatea,  N,  M.  (2013).  Growth  Poles  -  An  Alternative  to  Reduce  Regional  Disparities.  Case  Study  -  Iaşi  Growth Pole. Romanian Review of Regional Studies, 9(1): 51-60. Mutaali, L. L. (2003). Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan di Provinsi DIY. Majalah Geografi Indonesia , 17(1): 33-51.
Pratiwi, M. C. Y., & Kuncoro, M. 2016. Analisis Pusat Pertumbuhan dan Autokorelasi  Spasial di Kalimantan: Studi Empiris  di  5  Kabupaten/  Kota,  2000-2012. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia, 16  (2):  81-104. https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.574
Priyadi,  U.,  &  Atmadji,  E.  (2017).  Identifikasi  Pusat  Pertumbuhan  dan  Wilayah  Hinterland  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta, Asian Journal of Inovation and Enterpreneurship, 2(2): 193-219. Riyadi,  S.  (2008). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Strategi  Menggali  Potensi  dalam  Mewujudkan  Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Rondinelli, D A. (1985). Planning Development Project . Boston: Little Brown and Company. Sjafrizal, S. (2008). Ekonomi Regional Teori dan Terapan . Padang: Baduose Media. Sukirno, S. (2001). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tarigan, R. (2006). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara. Wang,  J.  (2017). Economic  Geography:  Spatial  Interaction. International  Encyclopedia  of  Geography:  People,  the Earth, Environment and Technology , 1–4. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0641
Wibisono,  P.,  &  Kuncoro,  M.  (2015).  Efek  Limpahan  Perumbuhan  Antar-Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur Tahun 2001-2013. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 16(1): 31-46.
https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.584