## PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh Ni Ketut Sudianing 1 dan Ketut Agus Seputra 2

## Ringkasan
Kualitas perencanaan pembangunan sangat didukung oleh adanya kesediaan data dan informasi yang akurat dan lengkap, menyangkut sumberdaya pendukung pembangunan, baik menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya  energi  yang  ada,  serta  berbagai  permasalahan  yang  dapat  diajukan sebagai  agenda  dalam  proses  perencanaan  pembangunan.  Kepentingan  dalam memperoleh data lengkap dan dapat  dipercaya dalam sistem perencanaan daerah disajikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam tulisan ini menyajikan dua pokok permasalahan yaitu : 1) bagaimana Konsep, Urgensi, Jenis dan  Pengembangan  Sistem  informasi  Pemerintah  Daerah;  dan  2)  bagaimana Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan  Daerah.  Metode  penelusuran  kepustakaan  dan  sajian  deskriptif analitis  digunakan  dalam  tulisan  ini.  Kajian  merumuskan  dua  simpulan  penting yaitu  :  a)  pentingnya  tata  kelola  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD) secara  berkualitas  dalam  menunjang  Perencanaan  Pembangunan  di  daerah  yang berkualitas  dan  b)  SIPD  menjadi  bagian e-government memiliki  fungsi  kritis dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  untuk  menghasilkan:  1)  pemerintahan yang  responsif  terhadap  persoalan-persoalan  daerah,  2)  peningkatan  partisipasi dan  demokrasi  inklusif  dalam  perencanaan  daerah;  3)  dapat  mendorong transfaransi dan keterbukaan publik di daerah.
Adapun saran-saran  yang dapat disampaikan penulis adalah: 1) Pemerintah daerah  dalam  penerapan  dan  tata  kelola  SIPD  melibatkan  berbagai  pihak, termasuk pihak swasta untuk meningkatkan daya dukung dan kemampuan dalam mengelola  dan  menyajikan  data  berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  di daerah  dan  2)  Penyediaan  anggaran  dan  SDM  yang  memadai  sangat  penting dalam  mewujudkan  tata  kelola  SIPD  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan kebutuhan pembangunan di masa depan
Kata kunci : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Kualitas Pernencanaan, Pembangunan Daerah
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti Singaraja
2 Sfaf Pengajar Universitas Ganesha Singaraja

## 1. Pendahuluan
Kualitas perencanaan pembangunan sangat didukung oleh adanya kesediaan data  dan  informasi,  menyangkut  sumberdaya  pendukung  pembangunan,  baik menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya energi yang ada, serta berbagai permasalahan yang dapat diajukan sebagai agenda dalam
proses perencanaan pembangunan. Tidak kalah pentingnya juga adalah berkaitan dengan  sumber-sumber  pendapatan  negara,  baik  yang  sudah  biasa  diperoleh melalui  pajak,  investasi  asing,  maupun  potensi  sumber-sumber  pendapatan  baru. Dalam  upaya  menelusur  berbagai  potensi  dan  permasalahan  yang  ada  di  era digital  ini,  tidak  cukup  diekplorasi  melalui  data  manual,  yang  tentunya  sangat terbatas,  dan  memerlukan  waktu  yang  lama,  sehingga  program  pembangunan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat tidak dapat terwujud dengan baik, oleh sebab  itu,  diperlukan  cara  yang  lebih  tepat,  yaitu    melalui  sajian-sajian  data elektronik,  yang  dapat  dipercaya  dan  dikelola  oleh  lembaga  yang  resmi  dan berwenang,  serta  memiliki  kemampuan  dalam  menyajikan  dan  mengalisis berbagai  sajian  data  elektronik,  baik  yang  disediakan  oleh  lembaga  pemerintah sendiri, swasta, investor, maupun temuan-temuan yang dikelola secara profesional dari  masyarakat,  sebagai  pendukung  penting  dalam  proses  perencanaan pembangunan.  Kecepatan  dan  ketepatan  dalam  menyusun  perencanaan pembangunan  sangat  diperlukan,  untuk  dapat  mewujudkan  dan  merealisasikan tujuan  perencanaan  pembangunan  sebagaimana  disampaikan  oleh  Kuncoro (2018), berikut ini:
Perencanaan  Pembangunan  sangat  dibutuhkan  agar  dapat  mewujudkan pemerataan  pembangunan  yang  berkeadilan,  dengan  meningkatkan pembangunan  daerah,  mengurangi  kesenjangan  sosial  secara  menyeluruh dengan  lebih  menekankan  pada  keberpihakan  kepada  masyarakat, menanggulangi  kemiskinan  dan  pengangguran,  menyediakan  akses  yang sama  bagi    masyarakat  terhadap  berbagai  pelayanan  sosial  serta  sarana prasarana  ekonomi,  menghilangkan  diskriminasi  dalam  berbagai  aspek termasuk gender (Kuncoro, 2018).
Disamping  itu penggunaan data eletronik, baik dalam penyediaan data dan informasi  perencanaan  pembangunan,  juga  dalam  hal  penyelenggaraan  layanan publik,  untuk  mempermudah  sistem  penyelenggaraan  negara,  percepatan pembangunan  dalam  upaya  percepatan  pencapaian  tujuan  pembangunan,  yaitu masyarakat adil dan sejahtera.  Untuk melaksanakan maksud tersebut, berdasarkan Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government , pengembangan e-government yang diarahkan untuk mencapai  tujuan, yaitu:
1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas  dan  lingkup  yang  dapat  memuaskan  masyarakat  luas  serta  dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia
2) Pembentukan  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk  meningkatkan perkembangan  perekonomian  nasional  dan  memperkuat  kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3) Pembentukan  mekanisme  dan  saluran  komunikasi  dengan  lembaga-lembaga negara  serta  penyediaan  fasilitas  dialog  publik  bagi  masyarakat  untuk    dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Dengan  demikian  peran e-government ,  tidak  lagi  menjadi  pilihan  bagi lembaga  publik,  baik  dalam  pelaksanaan  layanan  publik,  interaksi  dunia  usaha dengan pemerintah, dengan swasta, antar pemerintah, maupun dengan masyarakat maupun dalam perencanaan pembangunan guna menghadirkan proses  yang lebih mudah, efisien, melibatkan berbagai komponen bangsa, dalam waktu yang relatif singkat, akurat, transfaran dan memerlukan maupun menghadirkan demokrasi dan keterlibatan banyak pihak.
E-government dapat  menghadirkan  demokrasi  yang  inklusi,  dalam  waktu hampir  bersamaan,  banyak  pihak  dapat  terlibat  dalam  proses  perencanaan pembangunan,  dengan  tata  kelola  administrasi  dalam  bentuk  sistem  informasi pemerintah  (SIP)  yang  terkoneksi,  dengan  berbagai  pihak  yang  diinginkan,  baik dari  unsur  pemerintah,  swasta,  akademisi,  masyarakat  dengan  para  perencana pembangunan.  Proses  yang  mampu  menghadirkan  aksesbilitas  yang  tinggi, mengurangi  jalur  distribusi  informasi,  kewenangan,  dan  tanggungjawab pembangunan,  yang dapat diletakkan pada pundak semua pihak  yang berwenang maupun    yang  berkeinginan  terlibat  dalam  proses  pembangunan. E-government dapat  pula  memberikan  kemampuan  “ learning  process ”  dengan  teknologi  yang dapat  menyediakan  fitur    yang  cerdas  dan  efisien  bagi  setiap  komponen pembangunan  untuk  melakukan  transaksi  elektronik,  baik  tukar  menukar  data
informasi,  maupun  sumberdaya  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pembangunan secara cepat, akurat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Keterlambatan  pencapaian  tujuan  pembangunan,  model  klasik  yang dilaksanakan  tanpa  didukung  oleh  teknologi  informasi,  menghadirkan  hasil pembangunan  yang  hanya  dinikmati  hasilnya,  oleh  daerah-daerah  yang  memiliki keterwakilan  di  pusat  kekuasaan,  dalam  hal  ini  yang  banyak  dipegang  oleh kekuasaan  dan  kewenangan  di  tingkat  pusat.  Proses  ini  menghasilkan ketimpangan  pembangunan,  yang  terjadi  di  pusat  kota  dengan  daerah  pinggiran. “Paradigma Pembangunan ekonomi mengandalkan teori trikle down effect , namun efek menetes ke bawah dalam mendeversifikasikan hasil-hasil pembangunan tidak berjalan  sessuai  dengan  harapan  (Hidayat,  2017:  2).  Namun  dengan  kehadiran Industri  4.0.  hampir  semua  proses  pembangunan  dapat  dipantau  secara  terbuka, dan dapat menghadirkan keterbukaan publik, dari proses ini, bermunculan ide-ide cerdas  yang  dapat  dibangkitkan  dan  dibangun  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan  nasional  dan  dapat  pula  diselaraskan  secara  cepat  dan  otomatis dengan  pembangunan  daerah.  Perlu  disadari  bahwa  pembangunan  daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, keberhasilan pembangunan nasional adalah menjadi bagian keberhasilan pembangunan daerah, sebaliknya  keunggulan  pembangunan  daerah  menjadi  prestasi  pembangunan nasional.  Dengan  demikian  dalam  mendukung  kehadiran  proses  keterbukaan publik  dalam  proses  pembangunan  daerah,  sangat  dibutuhkan  dengan memanfaatkan  tata  kelola  sistem  informasi  pemerintahan  daerah  (SIPD),  dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memadai.
“Pemanfaatan teknologi digital, dalam meningkatkan program pembangunan di segala bidang, sebagai sarana pencapaian informasi secara sempurna  dan  melibatkan  semua  orang,  secara  luas  “ inclution”, bersifat innovative dan efficiency menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Sandiasa & Agustana, 2017: 4).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  merumuskan  permasalahan sebagai berikut:
1) Bagaimana Konsep, Urgensi, Jenis dan Pengembangan Sistem informasi Pemerintah Daerah
2) Bagaimana Kualitas Perencanaan Pembangunan  Daerah  yang didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
2. Diskusi Teori
2.1. Konsep Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Memasuki  era  Revolusi  Industri  4.0,  peranan  teknologi  informasi  dalam menunjang operasional dan manajerial pemerintah menjadi hal yang sangat utama dan  menentukan  keberhasilan  jalannya  pemerintahan.  Kemajuan  teknologi informasi  telah  menempatkan  informasi  sebagai  salah  satu  sumber  daya  yang sangat berharga dan penting untuk dikelola secara profesional.  Indonesia sebagai suatu  negara  dalam  transisi  menjadi  negara  maju  sebagaimana  diharapkan  oleh seluruh  rakyat  Indonesia  membutuhkan  suatu  penerapan  Teknologi  Informasi yang handal sebagai landasan utama dalam melakukan pelayanan dan mendukung pengambilan  keputusan  eksekutif.  Pengembangan  suatu  sistem  informasi  yang terintegrasi  mulai dari daerah hingga pusat merupakan suatu langkah  yang dapat ditempuh  pemerintah  dalam  upaya  penerapan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  kepada  masyarakat  serta  pengambilan  keputusan secara lebih cepat dan tepat. Pengambangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah menjadi  salah  satu  investasi  awal  dalam  dalam  pengembangan  sistem  informasi yang  terintegrasi  secara  lebih  luas  yang  tidak  hanya  mencakup  teknologi informasi, melainkan seluruh pranata dan media informasi yang berkaitan dengan informasi  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Tiada  lain  tujuan  dari  pengembangan Sistem  Informasi  adalah  untuk  membangun  suatu  infrastruktur  handal  yang mendukung  pelaksanaan  tugas  Negara  terutama  dalam  menuju  taraf Good governance dengan  akuntabilitas  yang  tinggi  dan  mendapatkan  kepercayaan penuh  dari  masyarakat. Good  governance adalah  suatu  konsep  pelayanan  publik yang  effisien  dan  berkeadilan  meliputi  bidang  sosial  politik  dan  ekonomi  serta berkaitan  dengan  fungsi-fungsi  badan  penyelenggara  negara,  baik  eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (KAUR, 2008).
Sistem informasi pemerintah daerah merupakan suatu support system dalam pengembangan  infrastruktur  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)
yang  terpadu  secara  nasional  dan  terintegrasi  dalam  suatu  kesatuan  yang  utuh dalam  rangka  mendukung  pencapaian Good  governance .  Secara  umum  definisi Sistem  Informasi  Pemerintah  merupakan  sebuah  pengembangan  dari  Sistem Informasi secara umum yang memiliki definisi sebagai kumpulan yang terdiri dari perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  serta  tenaga  pelaksananya  yang  bekerja dalam  sebuah  proses  berurutan  dan  secara  bersama-sama  saling  mendukung mengolah  data  untuk  menghasilkan  suatu  produk  berupa  informasi  (Nataniel  & Hatta, 2009). Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki definisi  sebagai  Pengelolaan  informasi  secara  sistematis  berdasarkan  alur  kerja yang  sesuai  dengan  azas  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  mencapai  tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada  masyarakat  (KAUR,  2008).  Hal  inilah  yang  melandasi  definisi  dari E- Government sebagai  penyelenggaraan  Pemerintahan  berbasis  elektronik  untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju Good governance seperti terlihat pada gambar 2.1. dibawah ini.
Gambar 2.1. Konsep Sitem Informasi Pemerintah Daerah
Konsep SIPD seperti pada gambar 1 terlihat bahwa, pengembangan suatu SIPD  merupakan  suatu  alur  yang  bekerja  berkesinambungan  mulai  dari
perencanaan sumber daya pemerintah, SIPD termasuk didalamnya sistem manual dan  elektronik  hingga  hasil  akhir  berupa E-Government . E-Government merupakan  suatu  muara  dari  alur  pengembangan  yang  cukup  panjang  dan  luas yang  dimulai  dari  penetapan  perencanaan  sumber  daya  untuk  menetapkan  data terkait  dengan  pengelolaan  pemerintahan  meliputi  data  kependudukan, kewilayahan,  dan  data  kepemerintahan.  Dukungan  infrastruktur  yang  memadai dan  terintegrasinya  seluruh  data  dan  aplikasi  pemerintah  yang  ada  menjadi landasan  dalam  pengembangan  kepemimpinan,  panduan  dan  standar  untuk penerapan E-Government Pemerintah Republik Indonesia berbasis SPBE terpadu nasional  maupun  daerah.  Untuk  mewujudkan good  governance maka pembangunan  SIPD  harus  didasarkan  pada  kebutuhan  masyarakat,  adanya kepemimpinan,  regulasi,  serta  tersedianya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkualitas.  Lingkup  pengembangan  Sistem  Informasi  Pemerintah  sesuai konseptual  ini  terdiri  dua  kelompok  besar  yang  saling  mendukung  yakni  aspek teknis dan non teknis. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Sistem  Informasi  adalah  adanya  manajemen  perubahan  dalam  penerapan  aspek teknis  maupun  non  teknis  sebagai  akibat  dari  perubahan  proses  bisnis  yang dinamis.

## 2.2. Urgensi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Syarat  minimal  yang  harus  dipenuhi  dari  Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah  adalah  terwujudnya  keterbukaan  informasi  publik  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  yang  menjamin  warga  negara  untuk  mengakses  informasi publik. Good  Governance salah  satunya  adalah  menyangkut  “transparansi  yang dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi;  wajib  melakukan  keterbukaan informasi” (Remaja, 2017: 39). Pengelolaan Informasi Daerah secara profesional juga  dikuatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  bahwa  Pemerintah Daerah  wajib  menyediakan  informasi  Pemerintahan  Daerah  (informasi pembangunan  Daerah  dan  Informasi  keuangan  Daerah)  dan  dapat  menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang dikelola dalam SIPD.
Disamping  itu,  adanya  tuntutan  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  serta  keterbukaan  informasi  publik  yang menjadi  isu  strategis  dalam  pembangunan  membuat  Pemerintah  terpacu  untuk berinovasi  dalam  perencanaan  pembangunan.  Sehingga  terbitlah  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  teknis  pengelolaan  SIPD  yang sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintah,  industri,  dan  masyarakat  saat  ini.  Namun penting  untuk  diperhatikan  agar  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  harus mampu  mendukung  arsitektur  SPBE  yang  terpadu  secara  nasional  sebagaimana dituangkan  dalam  perpres  Nomor  95  Tahun  2018.  Untuk  itu  perlu  diperhatikan beberapa hal berikut dalam pengembangan SIPD yaitu (Mendagri, 2019).
1. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  semakin  dinamis  membutuhkan  suatu sistem  informasi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kebutuhan  akan  akuntabilitas  dan  transparasi  menjadi  isu  penting  yang  harus difasilitasi oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk Open Government Indonesia (OGI).
3. Sehingga  akan  terjadi  perubahan  pola  kerja  pada  sistem  fisik  sebagai  bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industri 4.0.
4. Saat  ini  beberapa  daerah  telah  mengembangkan  Sistem  Informasi  Daerah sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  masing-masing.  Pemerintah  pusatpun demikian,  setiap  kementerian  telah  menciptakan  sistem  informasi  yang  harus digunakan oleh setiap daerah dalam mendukung kebutuhan informasi masing- masing.  Namun  terjadi  kurang  efisiensi  dan  efektif  akibat  dari  tingginya belanja  teknologi  informasi  yang  belum  saling  terhubung.  Hal  ini  dapat disebabkan  belum  adanya  masterplan  SPBE  terpadu,  khususnya  arsitektur teknis  pengembangan  sistem  informasi  yang  dapat  menjadi  acuan  pemerintah daerah dalam mengembangkan SIPD.
5. Kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih bervariasi juga menjadi salah  satu  alasan  sulitnya  sinkronisasi  secara  otomatis  dengan  sistem
pemerintah  pusat,  sehingga  akan  menghambat  proses  sinkronisasi  dan harmonisasi pembangunan daerah dan pusat.
6. Pencegahan  korupsi  juga  menjadi  isu  penting,  sehingga  perlu  integrasi  sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
7. Oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  dirancang  bagaimana  arsitektur  setiap SIPD  harus  mampu  diintegrasikan  dengan  sistem  informasi  pemerintah  pusat secara  baik,  sehingga  dapat  melahirkan  suatu  layanan  SPBE  yang  terpadu secara nasional.
8. Ketika  SPBE  secara  terpadu  berjalan  dengan  baik,  maka  harapan  pemerintah Indonesia untuk  memiliki  satu  data  Indonesia dapat  terwujud.  Satu  data  dapat memberikan  acuan  yang  akurat  untuk  Instasi  Pusat  dan  Daerah  dalam  rangka penyelenggaraan tata kelola data, serta menjadi data utama dalam mewujudkan Planning Support System.

## 2.3. Jenis Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan  Pemerintahan  berbasis  SPBE  terpadu  nasional  sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia  yang  akurat  dan  terintegrasi  mulai  daerah  hingga  pusat.  Untuk  itu, diterbitkanlah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  70 Tahun  2019  yang  mengatur  jenis  SIPD  yang  dapat  dikembangkan  Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut (Mendagri, 2019).
1. Informasi Pembangunan Daerah
SIPD  mampu  mengelola  data  dan  informasi  berkaitan  dengan  perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Lebih khusus lagi, dalam  SIPD  mampu  memfasilitasi  penyusunan  RPJPD,  RPJMD,  RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD, Sehingga mudah diperoleh analisis dan profil dari  pelaksanaan  pembangunan  daerah,  serta  mampu  menjadi  dasar  dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi mengenai  perencanaan  pembangunan  meliputi  kondisi  geografis  daerah, demografi,  potensi  sumber  daya  daerah,  ekonomi  dan  keuangan  daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah.
SIPD  mampu  mengelola  data  keuangan  daerah  melalui  stakeholder  terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparasi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:
 Perencanaan  Anggaran Daerah
 Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
 Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
 Informasi Keuangan Daerah lainnya
Pengelolaan  data  keuangan  daerah  menjadi  sangat  penting  terutama  dalam mencegah  terjadinya  praktik  penyalahgunaan  kewenangan  khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail  dalam  proses  perencanaan,  dan  dilaksanakan  secara  tepat,  sehingga menghasilkan  pelaporan  yang  lebih  akurat  dan  cepat.  Pengkodean  kegiatan secara  nasional  juga  sangat  membantu  dalam  integrasi  data  keuangan  daerah dengan  sistem  informasi  pemerintah  pusat  terutama  dalam  penyampaian laporan pertanggung jawaban.
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya
SIPD  mampu  memberikan  informasi  umum  lainnya  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pemerintahan.  Informasi  umum  tersebut  dapat  berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh stakeholder terkait.

## 2.4. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Dalam  pengembangan  SIPD  perlu  diperhatikan  aspek  komunikasi  baik bersifat  teknologi  maupun non teknologi.  Pembangunan sistem komunikasi  yang baik  menjadi  penentu  dalam  pengembangan  SIPD  secara  menyeluruh,  hal  ini berkaitan  erat  dengan  informasi  yang  dimuat  dalam  setiap  komunikasi.  Begitu pentingnya  aspek  komunikasi  sebagai  landasan  pengembangan  SIPD,  maka peranan  insfrastruktur  jaringan  menjadi  hal  dasar  dalam  membentuk  jaringan
komunikasi  mulai  daerah  hingga  pusat.  Jaringan  komunikasi  yang  terbentang memudahkan  aliran  data  hingga  terkumpul  dalam  pusat  data  dan  informasi sebagai  dasar  pengolahan  data  menjadi  informasi  yang  dapat  digunakan  dalam pengambilan keputusan. Jaringan komunikasi sosial juga penting menjadi support system, terutama  untuk  menjangkau  daerah-daerah  yang  belum  tersentuh insfrastruktur  jaringan  komunikasi  teknis.  Selain  itu  jaringan  komunikasi  sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk memperluas cakupan penyebaran informasi  yang  berasal  dari  SIPD.  Perkembangan  SIPD,  telah  menjadi  suatu alasan  untuk  mempersatukan  seluruh  sumber  daya  informasi  yang  dimiliki, sehingga  memudahkan  seluruh  pihak  yang  terkait  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  informasi  yang  tersedia  bagi  kepentingan  publik  maupun pemerintah.  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  pembenahan  seluruh aspek terkait dengan pengembangan SIPD diantaranya adalah :
1. Aspek suprastruktur yang menyangut regulasi, edukasi, dan SDM.
2. Aspek insfrastruktur jaringan menyangkut peralatan teknis telekomunikasi dan jaringan internet.
3. Aspek aplikasi yaitu SIPD yang mendukung SPBE terpadu nasional.
4. Aspek insfrastruktur konten data yang terkandung dalam SIPD.
Keempat aspek tersebut akan menjadi faktor penentu dalam pengembangan SIPD  menuju  SPBE  terpadu  nasional.  Kerangka  pengembangan  SIPD  sangat penting  untuk  dibuat  dalam  bentuk  rancang  bangun  guna  memvisualisasikan konsep  pemikiran  yang  terkandung  agar  mudah  dimengerti  dan  digambarkan. Penggambaran  rancang  bangun  sangat  membantu  dalam  menyusun  masterplan dalam  setiap  rencana  pengembangan  SIPD.  Berikut  dapat  divisualisasikan kerangka  pemikiran  pengembangan  SIPD  dalam  menuju  SPBE  terpadu  nasional seperti pada gambar 2.2. dibawah ini.
Gambar 2.2. Arsitektur SIPD
Berdasarkan  ilustrasi  pada  gambar  2,  jelas  bahwa  SIPD  akan  mencakup seluruh  aspek  teknis  maupun  non  teknis  yang  terintegrasi  secara  nasional  yang dijelaskan sebagai berikut.
1. Aspek Fundametal
Pengembangan  SIPD  disusun  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  akan informasi  yang  transparan,  sehingga  memunculkan  inisiatif  dari  pemerintah untuk  mengembangkan  atau  memperbaiki  Sistem  Informasi  yang  ada  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  publik  menuju good  governance .  Idealisme tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  suprastruktur  meliputi  kepemimpinan, regulasi,  dan  pemenuhan  SDM.  Setelah  suprastruktur  terbentuk,  selanjutnya adalah  penyusunan  pengelolaan  dan  pengendalian  fungsi-fungsi  manajemen dalam  pelaksanaan  dan  pengembangan  SIPD  beserta  satuan  kerja  pendukung teknis yang terkait dalam pelaksanaan SIPD.
2. Aspek Teknis
Setelah  seluruh  landasan  berpijak  SIPD  terbentuk,  maka  mulailah  dibentuk infrastruktur teknis mengenai bagaimana SIPD dibangun beserta ruang lingkup teknologi  beserta  permasalahannya,  serta  bagaimana  proses  bisnis  informasi mulai  dari  tingkat  daerah  hingga  pusat.  Berikut  bahasan  utama  dalam membentuk kerangka teknis yaitu.
 Bahasan infrastruktur jaringan
 Bahasan infrastruktur Informasi
 Bahasan arsitektur aplikasi
 Bahasn proses bisnis
 Bahasan proses integrasi data antar sistem pendukung SIPD maupun dengan sistem informasi terkait lainnya.
3. Aspek Pendukung
Adapun  aspek  pendukung  dari  terwujudnya  SIPD  meliputi  proses  dan mekanisme yang jelas mengenai integrasi data dengan sistem informasi terkait, serta pengelolaan dan pengendalian SIPD oleh satuan kerja pendukung SIPD.

## 2.5. Perencanaan Pembangunan Daerah
2.5.1. Hakekat dan Fungsi  Kritis Perencanaan Pembangunan
Pembangunan  adalah  upaya  berkesinambungan  menciptakan  keadaan  yang dapat  menyediakan  lebih  banyak  alternatif  yang  sah  bagi  setiap  warga  negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik  (Mahi dan Trigunarso, 2017: 29).  Pendekatan  yang  paling  humanistik  yang  ingin  dicapai,  maka  kepentingan untuk  menghadirkan  pemenuhan  kepentingan  dari  berbagai  pihak  sangat  perlu menjadi  sekala  prioritas,  hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan melibatkan banyak pihak.
Dalam teori perencanaan tiga hal utama harus dipahami, yaitu:
1) Definisi Perencanaan yang dapat ditinjau dari berbagai dimensi  antara lain:
a) Dipandang  dari  sudut  kegiatan  manusia  yang  terkandung  dalam tingkahlaku  manusia  pada  semua  tingkatan  masyarakat.  Dimana perencanaan  dipandang  sebagai  suatu  proses  pemikiran  dan  tindakan manusia yang berorientasi ke masa depan;
b) Dari  sudut  rasionalitas,  perencanaan  adalah  suatu  proses  untuk menentukan tindakan-tindakan yang sesuai melalui tahapan pemilihan; dan
c) Ditinjau dari sudut pemecahan masalah, bahwa perencanaan adalah  proses pemecahan masalah yang ditujukan pada jenis-jenis masalah yang spesifik.
2) Subtantif  perencanaan,  yaitu  apa  yang  akan  direncanakan  dan  untuk  siapa merencanakannya?
3) Normatif  perencanaan  menyangkut  bagaimana  dan  apa  alasan  perencanaan yang akan disusun (Mahi dan Trigunarso, 2017: 1)
Selanjutnya  menyangkut  fungsi  kritis  Perencanaan  Pembangunan  Daerah menurut GTZ and Clean Urban Project (2000) adalah;
1) Penetapan kerangka perencanaan secara efektif
2) Pelaksanaan sistem monitoring perencanaan
3) Penerapan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dan fleksibel
4) Penguatan berkaitan dengan fungsional proses penganggaran
5) Perumusan visi daerah
6) Penyusunan rencana dan program multi tahun dan tahunan
7) Monitoring konsistensi perencanaan dan penganggaran/pelaksanaan
8) Perpaduan berbagai aliran-aliran perencanaan yang berbeda-beda
9) Pembentukan struktur hubungan politik eksekutif untuk perencanaan
10) Penetapan mekanisme koordinasi antar dan intra daerah
11) Perancangan  program-program  pengembangan  kapasitas  bagi  perencanaan daerah
12) Penerapan  mekanisme  penganggaran  bagi  pengembangan  kapasitas  (Mahi dan Trigunarso, 2017: 50).

## 2.5.2. Prinsip-prinsip dan Proses Perencanaan Pembangunan
Bery  (Mahi  dan  Trigunarso,  2017:  1-2),  prinsip-pinsip  perencanaan perkotaan,  yang  dapat  diterapkan  pada  perencanaan  secara  umum,  menyebutkan dalam  empat model, yaitu;
1) Ameliorative  Problem  Solving, perencanaan  yang  disusun  berdasarkan permasalahan yang ada dan cenderung hanya berorientasi jangka pendek;
2) Allocative trend modifiying ; perencanaan yang disusun pada kencendrungan- kecendrungan  saat  ini,  untuk  mengantisipasi  permasalahan-permasalahan yang    muncul  di  masa  yang  akan  datang,  dengan  demikian  perencanaan berorientasi pada masa depan;
3) Exploitive  oppurtunity  seeking ;  perencanaan  sama  sekali  tidak  melihat permasalahan-permasalahan  di  masa  mendatang  ,  melainkan  langsung melihat peluang-peluang baru yang muncul.
Proses  perencanaan  dapat  didekati  dengan  model  sistem    yang  komponen- komponennya  dapat  digambarkan  (Mahi  dan  Trigunarso,  2017:  4-5)  sebagai berikut:
a) Diagnosis masalah, melakukan pendefinisian masalah secara tepat melalui isu-isu  yang  ada,  untuk  menemukan  alternatif  permasalahan  yang  tepat, untuk menentukan sasaran dan tujuan perencanaan
b) Perumusan  tujuan,  kegiatan  ini  sangat  tergantung  pada  kemampuan merumuskan  masalah,  sehingga  perumusan  masalah  yang  jelas  dan  tepat akan  membantu  dalam  perumusan  tujuan  secara  tepat  dan  jelas. Perumusan  tujuan  ini  merupakan  langkah  yang  dilakukan  sebelum perencanaan itu dibuat selanjutnya;
c) Proyeksi  dan  perkiraan  ,  adalah  berbagai  perkiraan  akan  dampak  posistif ataupun negatif dari berbagai alternatif yang tersedia dan perkembangan di
masa  depan.  Prediksi  dan  proyeksi  akan  tepat  dapat  dilaksanakan  apabila didukung  oleh  data  dan  informasi  yang  akurat,  sebagai  kontinuitis fenomena yang dianalisis;
d) Pengembangan  alternatif;  rangkaian  pilihan  alternatif  yang  diuji  dalam proses  ini,  sangat  menentukan  kualitas  keputusan  perencanaan  yang  akan dibuat,  dengan  demikian  kualitas  keputusan  berasal  dari  kualitas  pilihan- pilihan atas alternatif yang tersedia;
e) Analisis  kelayakan,  pertimbangan-pertimbangan  secara  politis,  ekonomi, sosial  dari  berbagai  pilihan  dalam  membuat  keputusan  terus dipertimbangkan, sehingga kemampuan untuk memutuskan sebagai sesuai yang layak menjadikan perencanaan menjadi sangat penting dalam proses ini;
f) Evaluasi  ,  melaksanakan  penilaian  kembali  dari  berbagai  alternatif  yang sudah  dipilih,  untuk  menentukan  akan  dapat  memberikan  jaminan  bahwa alternatif  itu  akan  mendukung  perencanaan  secara  baik,  efisiensi  dengan asumsi bahwa alternatif mana dapat memberikan keuntungan lebih banyak dengan biaya yang keluar lebih sedikit;
g) Pelaksanaan,  menyangkut  komitmen  politis  yang  kuat  yang  nampaknya harus menjadi persyaratan utama dalam pelaksanaan setiap keputusan yang diambil, sehingga dapat menunjukkan hasil.
Demikian proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.3. : Model Proses Perencanaan (Mahi dan Trigunarso, 2017: 4) Diagnosis Masalah Perumusan Tujuan Proyeksi dan perkiraan Pengembangan Alternatif Analisis Kelayakan Implementasi ? Ya

## 2.5.3. Tujuan dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan  yang  merupakan    pegangan  atau  acuan  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan  yang  berlandaskan  pada  kemampuan  dan  potensi sumberdaya  daerah  serta  peluang-peluang  ekonomi  yang  ada,  sehingga  dapat ditangkap secara cepat. Selanjutnya manfaatnya diharapkan terjadinya perubahan kualitas/taraf  hidup  masyarakat  sehingga  dapat  menikmati  kehidupan  yang  lebih baik  dari  sebelumnya  dan  daerah  dapat  berkembang  secara  cepat  dan berkelanjutan (Mahi dan Trigunarso, 2017: 48).
Sedangkan target  yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan dan layanan publik di daerah adalah;
1) Pemda  mampu  menyediakan  layanan  publik;  pelayanan  dasar  dan pengembangan  sektor  unggulan  secara  efektif,  efisien,  ekonomis,  dan akutanbel;
2) Pemda mampu merangsang masuknya investasi ke daerah;
3) Pemda  mampu  menggalakkan  kemitraan  antar  pemda  dan  swasta  dalam penyediaan layanan publik;
4) Pemda mampu mengukur dan meningkatkan kinerja pelayanan publik; dan
5) Pemda  mampu  mengembangkan  inovasi  dan  kreativitas  penyediaan pelayanan publik secara lebih cepat, lebih murah dan lebih berkualitas (Idris, 2016: 66)

## 2.6. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Perencanaan Pembangunan
Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  semakin  kuat  fungsinya,  dan  data yang  disajikan  semakin  akurat,  setelah  melibatkan  daya  dukung  teknologi informasi, yang dikemas dalam e-government. Dalam perencanaan pembangunan daerah  kepentingan  data  dan  informasi  akurat,  cepat  dan  memenuhi  kepentingan berbagai  aspek  serta  stakeholders  yang  ada,  dapat  menghasilkan  perencanaan pembangunan  daerah  yang  berkualitas,  artinya  semua  sisi  kepentingan pembangunan dapat terpenuhi, keterlibatan banyak pihak semakin diutamakan dan dapat  mencapai  tujuannya  “demokrasi  inklusif”,  dalam  proses  mencari  dan
menemukan berbagai permasalahan pembangunan, menentukan daya dukung dan daya tampung wilayah, mengkritisi berbagai faktor pembangunan yang ada, dalam waktu  singkat  dan  akurat,  sangat  memungkinkan  dengan  adanya  teknologi informasi yang memadai seperti saat ini.
Keyakinan  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  perencanaan  pembangunan, pendekatan multi-stakeholder  terbentuk dari kepercayaan bahwa kelompok berbeda dapat  bersatu  untuk  tujuan  yang  sama,  seperti  penggunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi  (TIK)  untuk  pembangunan.  Menurut  Lishan  Adam,  Tina  James dan  Alice  Munyua  Wanjirar  (2007),  bahwa  kemitraan  multi-stakeholder dapat menghadirkan situasi sebagai berikut:
a) Memajukan inklusifitas dan keseimbangan dalam kebijakan dan implementasi TIK;
b) Memperluas kemampuan analisis untuk menghadapi isu kebijakan TIK;
c) Memajukan mobilisasi dan partisipasi masyarakat umum;
d) Memajukan pengembangan rencana aksi yang terfokus dan holistik;
e) Memupuk usaha berbagi keterampilan dan inovasi;
f) Menyediakan  platform  penting untuk melatih ahli-ahli baru;
g) Menciptakan keseimbangan antara orientasi pasar dan orientasi pengembangan;
h) Mendorong tata kelola  yang baik  karena kemitraan memberikan kesempatan bagi  kelompok  berbeda  untuk  mengidentifikasi  konflik;  kesejangan  dan kesamaan diantara kebijakan dan program mereka masing-masing, dan untuk memperbaiki kelanjutan kerjasama mereka;
i) Memungkinkan partisipan untuk memperkuat sumber daya finansialnya;
j) Memotivasi baik para pemimpin dan yang tertinggal  –  mengingat, kemitraan menciptakan  platform  untuk mendorong mereka yang komitmennya terbatas dan untuk bersama-sama menghadirkan aktor-aktor progresif;
k) Memupuk kepemilikan dan komitmen akan tindakan; dan
l) Membantu  mengembangkan  kepercayaan  antar  kelompok  yang  biasanya saling mencurigai dan bermusuhan  (Lallana, 2009).
Sajian data TIK yang lengkap, terbuka, dan dapat dikonfirmasi secara cepat, dalam  berbagai  fitur  dan  tampilan  kebutuhan,  selera  dan  memenuhi  kepentingan banyak  pihak,    dapat  menghadirkan  rasa  kepercayaan  dan  semangat  saling mendukung,  penyerahan  dan  partisipasi  sumberdaya  bersama-sama  dalam  upaya mencapai  tujuan  pembangunan  secara  terbuka,  dan  bertanggugjawab,  penuh dedikasi  dan  komitmen  yang  tinggi  dari  berbagai  stakeholders  yang  ada  dapat terwujud  melalui  penerapan  dan  tata  kelola  SIPD  yang  benar.  SIPD  melalui e-
government ,  ini  memungkinkan  terjadinya Share  Goals (tujuan  bersama)  dari sejumlah  komunitas  yang  berkepentingan,  sehingga  visi  yang  dicanangkan  harus pula mencerminkan kepentingan bersama, yaitu:
a) Memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani pelanggannya;
b) Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transfaran;
c) Meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  melalui  kinerja  pelayanan publik;
d) Menjamin  terciptanya  penyelenggaraan  negara  yang  demokratis;  dan  lain sebagainya (Indrajit, 2009: 9)
Dengan demikian e-government yang didukung oleh teknologi informasi memberi manfaat sebagai berikut :
1) Meningkatkan  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  dan komunitas negara lainnya;
2) Memperbaiki  proses  transfaransi  dan  akutanbilitas  di  kalangan  penyelenggara pemerintahan;
3) Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan;
4) Mencipatakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas; dan lain sebagainya (Indrajit, 2009)
Disamping itu dalam penerapan smart city , TIK dapat mengoptimalkan dan meningkatkan program perkotaan, fungsi layanan, desain, strategi, dan kebijakan, serta menemukan berbagai jawaban terhadap  pertanyaan analitik yang menantang dan dapat memajukan pengetahuan. Namun tersedia peluang besar di depan untuk digapai  dan  mengeksploitasinya,  dibalik  itu  terdapat  pula  tantangan  besar  dan masalah terbuka di depan untuk mengatasi secara baik dengan berlandaskan pada penerapan  teknologi  informasi  (Bibri,  2019:  1).    Kecepatan  para  perencana pembangunan dalam menjawab dan mengalisis berbagai persoalan pembangunan dapat diciptakan melalui TIK yang dikemas melalui SIPD.
The  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  are  central  to  the operationalization  of  the  2030  Agenda  for  Sustainable  Development (Kunčič,
2019:  418).  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs),  sebagai  agenda  utama dalam  melaksanakan  pembangunan  selanjutnya  (2030),  yang  dirancang  dalam pola  pembangunan  dunia,  yang  harus  juga  menjadi  acuan  pembangunan  di Indonesia  maupun  daerah-daerah  yang  ada  di  wilayah  Indonesia,  yang  dapat dimulai dari perencanaan, menetapkan tujuan dan  indikator pembangunan, sesuai dengan  sekala  permasalahan  dan  potensi  yang  ada  diwilayah  masing-masing. Kepentingan  memperoleh  informasi  diberbagai  belahan  dunia  tentang pembangunan  dan  perencanaan  pembangunan  dunia  ke  depan,  hanya  dapat dibantu oleh TIK.
Dalam hal realisasi SDGs salah satu langkah, terkait dengan penggunaan bantuan teknologi informasi adalah
1. Mapping of the network: dalam hal ini dapat menentukan tujuan, sasaran  dan indikator  pembangunan  secara  cepat,  luas  dan  dapat  fasilitasi  demokrasi inklusi, dapat terjadi dengan bantuan teknologi informasi.
2. Determining the nature of the interlinkages; mengidentifikasi hubungan positif dan  negatif  dari  Tujuan,  Sasaran  dan  Indikator  (untuk  dapat  disadari  para pembuat kebijakan di mana dapat terjadi hubungan timbal balik dan kebijakan dapat  saling  memperkuat,  serta  intervensi  dapat  saling  menangkal  satu  sama lainnya)
3. Uncovering  tightly  knit  subgroups; identifikasi  komunitas  dalam  jaringan  - subkelompok  jaringan  yang  lebih  terhubung  satu  sama  lain  (SDG,  target,  dan indikator  tersebut,  yang  harus  ditangani  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh) (Kunčič, 2019: 424)
Beberapa  contoh  penerapan e-government yang  berhasil  dilaksanakan  di Indonesia, meskipun masih perlu penyempurnaan, seperti yang dilaksanakan pada pemerintahan  daerah  di  Surabaya,  antara  lain:  a)  sistem  manajemen  keuangan daerah;  b)    E-SDM  (terkait  Sumber  Daya  Manusia),  c)  E-Monitoring,  e- Pendidikan,  f)  E-Office,  g)  E-IZIN,  h)  E-Kesehatan;  i)  SIMPROLANAS  atau Sistem  Informasi Program  Layanan Masyarakat, j) E-Sistem Siaga Bencana-112, dan k) E-Pusat Media (Kusumasari, dkk, 2018).

## 3. Simpulan dan Saran

## 3.1. Simpulan
Berdasarkan latar belakang dan diskusi teori yang telah disajikan di atas, maka dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:
a. Pentingnya  tata  kelola  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  secara berkualitas  dalam  menunjang  Perencanaan  Pembangunan  di  daerah  yang berkualitas
b. SIPD menjadi  bagian e-government memiliki fungsi  kritis  dalam perencanaan pembangunan  daerah  untuk  menghasilkan:  1)  pemerintahan  yang  responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, 2) peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif  dalam  perencanaan  daerah;  3)  dapat  mendorong  transfaransi  dan keterbukaan publik di daerah.

## 3.2. Saran - saran
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah:
a) Pemerintah  daerah  dalam  penerapan  dan  tata  kelola  SIPD  melibatkan berbagai pihak, termasuk pihak swasta untuk meningkatkan daya dukung dan kemampuan  dalam  mengelola  dan  menyajikan  data  berkaitan  dengan perencanaan pembangunan di daerah
b) Penyediaan  anggaran  dan  SDM  yang  memadai  sangat  penting  dalam mewujudkan tata kelola SIPD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masa depan

## Daftar Pustaka
Elysia,  Vita,  Ake  Wihadanto,  Sumartono,  2017.  “Implementasi  E-government untuk  Mendorong  Pelayanan  Publik  Yang  Terintegrasi  di  Indonesia”.
Dalam Jurnal  Optimalisasi  Peran  Sains  Dan  Teknologi  Untuk Mewujudkan Smart City. http://repository.ut.ac.id/7083/1/UTFMIPA2017- 14-vita.pdf
Hidayat,  Wahyu,  2017. Perencanaan  Pembangunan  daerah:  Pendekatan Pertumbuhan  Ekonomi,  Disparitas  Pe dapatan  dan  Kemiskinan  di  Jawa Timur. UMM Press, Malang
Indrajit,  Richardus  Eko,  dudy  Rudianto  &  Akbar  Zainuddin, Electronic Government  In  Action,  Ragam  Kasus  Implementasi  Sukses  di  Berbagai Belahan Dunia
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
KAUR,  B.  K.  D.  K.  (2008).  Master  Plan  Teknologi  Informasi  Pemerintah Kabupaten KAUR. In Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).
Koncoro,  2018. Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Teori  dan  Apliasinya. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Kunčič,  Aljaž,  2019.  “Prioritising  The  Sustainable  Development  Goals  Using  A Network  Approach:  Sdg  Linkages  And  Groups”.  In Teorija  in  Praksa, suppl. Special Issue; Ljubljana Vol. 56, (2019): 418-437,514.
Kusumasari,  Bevaola,  Widodo  Agus  Setianto,  Li  Li  Pang  ,  2018.  “A  Study  on Digital  Democracy  Practice:Opportunities  and  Challenges  of  e-Health Implementation  in  Indonesia”.  In  Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Volume 22, Issue 1, July 2018 (1-16) ISSN 1410-4946 (Print), 2502-7883 (Online).https://e-resources.perpusnas.go.id:2076/media/publications/
261667-a-study-on-digital-democracy-practice-op-76d18255.pdf
Lallana, Emmanuel C, 2009. “Modul 2: Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk  Pembangunan”.  Dalam Seri  Modul  Akademi  Esensi  Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan . Asian And Pacific Training Centre For Information And Communication Technology For Development Mahi,  Ali  Kabul  &  Sri  indra  Trigunarso,  2017. Perencanaan  Pembangunan Daerah Teori dan aplikasi. Kencana, Jakarta
Mendagri, I. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta .
Nataniel,  D.,  &  Hatta,  H.  R.  (2009). Perancangan  Sistem  Informasi  Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser . 4 (1), 47–54.
Patarai,  Idris  Muhammad,  2016.  Perencanaan  Pembangunan  daerah  (Sebuah Pengantar). De La Macca, Makasar
Remaja, I Nyoman Gede, 2017. “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraaan  Dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  Swasta  Yang Berbasis Pelayanan”. Dalam Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan  Tinggi  Juni  2017  (P.27-40).  Unit  Penerbitan  (UP)  Pusat Penelitian  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat  (P3M)  Unipas  Singaraja.
ISBN 978-979-17637-3-8. http://fisip-unipas.com/news-197-penerapan- good-governance-dalam-tata-kelola-penyelenggaraaan-dan-pengelolaan- perguruan-tinggi-swasta-yang-berbasis-pelayanan.html
Simon Elias Bibri., 2019. “On the sustainability of smart and smarter cities in the era  of  big  data:  an  interdisciplinary  and  transdisciplinary  literature review”. In Journal of Big Data; Heidelberg Vol. 6, Iss. 1, (Mar 2019): 1- 64.
Sandiasa,  Gede  dan  Putu  Agustana,  2017.  “Reformasi  Administrasi  dan BirokrasiPemerintahan  Daerah  Dalam  Menigkatkan  Kualitas  Layanan Publik di Daerah”. Dalam Public  Inspiration  Jurnal  Administrasi  Publik. Warmadewa
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public- inspiration/article/view/824