Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3985-3992
Pembiayaan dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia
Dini Anggreini Khairunnisa 1) , Nofrianto 2) . 1,2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Email korespondensi: dini.anggreini22@mhs.uinjkt.ac.id

## Abstract
Setelah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia memasuki fase pemulihan ekonomi yang menandai era baru. Dalam upaya pemulihan tersebut, sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian, berperan sebagai penopang bagi pelaku ekonomi serta memberikan perlindungan. UMKM dapat dianggap  sebagai  penggerak  utama  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional  setelah  mengalami  krisis,  karena memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap situasi yang ada. UMKM di Indonesia  memiliki peran  sosial yang  penting sebagai penyedia jaring pengaman, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, sehingga memungkinkan mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor riil. Selama masa pemulihan ini, investasi dan modal bantuan menjadi sangat penting bagi UMKM agar dapat terus beroperasi. Oleh karena itu, banyak UMKM yang mengandalkan pembiayaan dari lembaga perbankan guna mendorong pertumbuhan usahanya. Keuangan dan pembiayaan syariah hadir sebagai solusi untuk mendukung kegiatan ekonomi UMKM yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional yang cenderung  memberikan  pinjaman  kepada  perusahaan  besar  dan  menerapkan  bunga.  Penelitian  ini menggunakan  dokumentasi  kepustakaan  atau  sumber  bacaan  sebagai  sumber  data  yang  dikumpulkan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  dan  keuangan  syariah  dapat  mendukung  pemulihan  ekonomi nasional dan menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam mengatasi dampak ekonomi akibat kontraksi ekonomi. Salah  satu  jenis  pembiayaan  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  UMKM  adalah  pembiayaan mudharabah.  Pembiayaan  dengan  akad  mudharabah  dapat  meningkatkan  ekosistem  wirausaha, memberdayakan  UMKM  secara  produktif  di  Indonesia,  mewujudkan  distribusi  pendapatan  yang  adil,  serta menstabilkan modal bagi pelaku UMKM.
Keywords: UMKM, Pemulihan Ekonomi, Mudharabah, Keuangan Syariah, Pembiayaan Syariah
Saran sitasi : Khairunnisa, D. A., & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 3985- 3992. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  menghadapi  beberapa  krisis  di masa lalu, seperti krisis pada tahun 1997-1998 yang mengalami  kegagalan  pasar,  dan  krisis  pada  tahun 2007-2008 yang meliputi krisis bahan bakar minyak dan  krisis  pangan  yang  melanda  banyak  negara  di seluruh dunia. Krisis-krisis ini berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Pada tahun 1997-1998, pemerintah mengimplementasikan kebijakan  stimulus  pendanaan  untuk  mendukung pelaku ekonomi, terutama bank-bank yang mengalami kebangkrutan.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk mendorong  pemulihan  dan  memberikan  dampak
positif bagi perekonomian Indonesia (Burhanuddin & Abdi, 2020).
Kemudian  Pandemi  Covid-19  yang  melanda Indonesia  sejak  Maret  2020  telah  memberikan kerugian  yang  sangat  luas  bagi  kehidupan  manusia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, pandemi ini juga  menyebabkan  dampak  yang  kompleks  dan berantai pada aspek sosial dan budaya, terutama dalam bidang ekonomi dari skala kecil hingga besar. Salah satu sektor yang terdampak paling parah oleh Covid- 19  adalah  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  karena  mayoritas  beroperasi  di  industri yang  terkait  dengan  pariwisata,  makanan  dan
minuman,  serta  industri  kreatif  dan  pertanian (Widyanata et al., 2022).
Gambar 1.1: Gambaran UMKM Dalam

## Perekonomian Indonesia

## Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2022)
Setelah  mengalami  fase  krisis  ekonomi, pemulihan  ekonomi  menjadi  pusat  perhatian  negara untuk  segera  bangkit  dari  kontraksi  ekonomi. Berdasarkan  berbagai  pernyataan  pemerintah, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi yang relatif stabil  dan  cepat  setelah  mengalami  kontraksi  akibat pandemi  COVID-19  (KEMENKEU  RI,  2022,  2023; KEMENKO Perekonomian RI, 2022; KEMENPERIN RI,  2022;  SEKRETARIS  KABINET  RI,  2023). Menurut  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi  rata-rata  sebesar  -2,07  persen  pada  tahun 2020 (BPS, 2021a). Hal ini mengakibatkan terjadinya deflasi  atau  penurunan  drastis  dalam  perekonomian Indonesia  karena  situasi  ekonomi  yang  tidak  stabil. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19.
Grafik 1.1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

## Sumber: BPS (2021)
Singgih  (2007)  menyatakan  bahwa  UMKM merupakan  salah  satu  pijakan  utama  dalam perekonomian  masyarakat  dan  berperan  sebagai tempat  perlindungan  bagi  para  pelaku  ekonomi. UMKM  dapat  dianggap  sebagai  penggerak  utama dalam pemulihan ekonomi nasional setelah terjadinya krisis ekonomi, karena UMKM bergerak lebih awal, responsif, dan adaptif terhadap kondisi yang ada. Hal ini  terlihat  pada  tahun  1997,  setelah  krisis  ekonomi
1997, UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Secara mendasar, UMKM adalah pemain lokal yang dominan dalam memperluas perekonomian di daerah (Nasrun et al., 2020).
Piter Abdullah Redjalem, Direktur Riset Core of Reform  on  Economics,  menyatakan  bahwa  resesi yang  terjadi  sejak  pandemi  Covid-19  telah menghasilkan  kebiasaan  baru  di  seluruh  dunia,  dan yang membedakan adalah sejauh mana suatu negara dapat  pulih  secara  dalam  dan  cepat.  Dengan  adanya jumlah UMKM yang besar di seluruh negeri, UMKM dapat  menjadi  pendorong  dalam  pemulihan perekonomian  Indonesia.  Menurut  data  dari  Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, dan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), sekitar 8 juta  UMKM  telah  memanfaatkan  media  online sebagai pasar untuk produk mereka, yang mencakup 13% dari total usaha di Indonesia (Soleha, 2020).
UMKM,  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia, merupakan sektor ekonomi terbesar dalam hal jumlah. Meskipun dalam skala ekonomi kecil, UMKM tetap memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB).  Sektor  UMKM  berperan penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  PDB, penciptaan  lapangan  kerja,  dan  sumber  ekspor nonmigas.
Grafik 1.2: Kontribusi UMKM Terhadap PDB. 2010-2020* *merupakan target

## Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2020)
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada akhir  tahun  2020  menunjukkan  bahwa  UMKM memberikan  kontribusi  sebesar  60%  terhadap  total PDB Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, dengan menyerap 97% tenaga kerja (BPS, 2020). Oleh karena itu,  sektor  ini  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan  pemerataan,  kesejahteraan,  dan kemandirian ekonomi bangsa.
UMKM  di  Indonesia  memiliki  peran  sosial penting sebagai penyedia jaring pengaman, terutama bagi  masyarakat  dengan  tingkat  pendapatan  rendah,
5,02 2,97 -5,32 -3,49 -2,17 -0,7 7,07 3,51 5,02 5,01 2019 2020
TW I 2020 TW II 2020 TW III 2020 TW IV 2021 TW I 2021 TW II 2021 TW III 2021 TW IV 2022 TW I A xi s Ti tl e PERTUMBUHAN EKONOMI PDB
sehingga  mereka  dapat  terlibat  dalam  kegiatan ekonomi  produktif  di  sektor  riil.  Selama  masa pandemi  Covid-19,  investasi  dan  bantuan  modal menjadi  sangat  dibutuhkan  oleh  UMKM  agar  dapat tetap  beroperasi.  Karena  itu,  banyak  UMKM  yang mengandalkan  pembiayaan  dari  lembaga  perbankan guna  mendorong  perkembangan  usahanya  (Afkar  et al., 2020).
Selain  itu,  data  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  syariah  ke segmen  UMKM  mengalami  peningkatan  sebesar 14,72%  year  on  year  (YoY)  pada  bulan  September 2020.  Peningkatan  ini  melebihi  pertumbuhan pembiayaan  syariah  di  segmen  non-UMKM  yang hanya  sebesar  7,52%  (YoY).  Namun,  meskipun  ada peningkatan  tersebut,  proporsi  pembiayaan  UMKM masih  rendah,  yaitu  sebesar  18,40%  dari  total pembiayaan syariah. Angka ini jauh di bawah proporsi pembiayaan  non-UMKM  yang  mencapai  81,60% (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2021b).  Selanjutnya,  data dari  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  menunjukkan bahwa proporsi kredit yang diberikan kepada UMKM dari  total  kredit  perbankan  hanya  mencapai  19,97% pada tahun 2020 (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021).
Kegiatan  pembiayaan,  yaitu  penyediaan  dana atau  barang  oleh  lembaga  keuangan  syariah  kepada mitranya, selalu dilakukan dengan mematuhi prinsip syariah  dan  standar  akuntansi  perbankan  syariah. Tujuan  dari  pembiayaan  oleh  lembaga  keuangan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan makro dan  tujuan  mikro.  Tujuan  makro  bertujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  secara  keseluruhan, menyediakan  dana  untuk  pengembangan  usaha, mendorong  peningkatan  produktivitas  dengan menciptakan  lapangan  kerja,  dan  mendistribusikan pendapatan  secara  adil.  Sementara  itu,  tujuan  mikro adalah untuk meningkatkan keuntungan, meminimalkan  risiko,  dan  memanfaatkan  sumber daya  ekonomi  secara  optimal.  Pembiayaan  dalam bentuk  mudharabah  menggunakan  skema  bagi  hasil antara  sahibul  maal  (pemilik  dana)  dan  mudharib (pengelola  dana).  Pembagian  hasil  didasarkan  pada keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh mudharib, sesuai dengan kesepakatan akad antara kedua belah pihak (IMANINGSIH et al., 2021).
Prinsip  utama  perbankan  syariah  yang  berbasis sektor riil tercermin dalam produk pembiayaan yang menggunakan  akad  mudharabah  dan  musyarakah. Kedua jenis pembiayaan ini merupakan karakteristik
utama perbankan syariah dalam mendukung sektor riil dan  menjadi  produk  inti  dalam  menjalankan  fungsi intermediasi. Pembiayaan syariah seperti mudharabah dan  musyarakah  ditujukan  khusus  untuk  kebutuhan usaha,  investasi,  dan  permodalan  seperti  investasi UMKM.
Penelitian Bintarto (2021)menyatakan pembiayaan  di  sektor  perbankan  syariah  memiliki potensi  untuk  mendukung  pemulihan  ekonomi Nasional  dan  menjadi  solusi  bagi  pelaku  usaha UMKM  dalam  mengatasi  dampak  ekonomi  yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Salah satu bentuk pembiayaan  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi  para  pelaku  usaha  UMKM  adalah  melalui akad  mudharabah.Penelitian  lainnya  menunjukkan bahwa  akad  mudharabah  memiliki  pengaruh  positif yang signifikan di BMT (Muzahida & Hamdan, 2021). Sebuah  studi  dari  BRI  Syariah  menemukan  bahwa pembiayaan  yang  diberikan  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  perkembangan  UMKM  (Prayogi & Siregar, 2017). Lebih lanjut, studi Sumadi (2020) menemukan bahwa pada periode Januari-Maret 2020, pembiayaan  di  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) cenderung  meningkat,  sementara  dana  pihak  ketiga (DPK) mengalami fluktuasi.
Penelitian ini akan membahas peran pembiayaan dan  keuangan  syariah  salah  satunya  dengan  akad mudharabah sebagai solusi untuk pemulihan ekonomi yang  terkena  dampak  pandemi  Covid-19  dan setelahnya. Hal ini sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  23 tahun  2020  tentang  pelaksanaan  program  pemulihan ekonomi  nasional  dalam  rangka  mendukung kebijakan  keuangan  negara  untuk  penanganan pandemi Covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif yang  menggunakan  penelitian  kepustakaan  sebagai sumber  data  utama,  dan  hasil  penelitian  yang dihasilkan  berbentuk  uraian  atau  kata-kata.  Metode analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif,  sesuai dengan  Sugiyono  (2017), yang  berhubungan  dengan fenomena  yang  sedang  dianalisis.  Penelitian  ini mengumpulkan data melalui dokumentasi kepustakaan atau sumber bacaan yang relevan. Data kemudian  dianalisis  menggunakan  berbagai  teknik analisis, termasuk Analisis Isi, Analisis Induktif, dan Deskripsi Analitis. Peneliti memilih sumber data yang
secara  langsung  terkait  dengan  topik  penelitian, dengan menggunakan jurnal-jurnal terakreditasi untuk memastikan keakuratan dan kualitas data yang lebih baik.  Selain  itu,  data  juga  dikumpulkan  melalui membaca buku dan peraturan tertulis yang berkaitan dengan  pembuat  kebijakan  yang  relevan  dengan tujuan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi  akibat  penurunan  pertumbuhan  Produk Domestik  Bruto  (GDP),  yang  dipengaruhi  oleh tingginya anggaran biaya penanggulangan Covid-19, berhentinya  operasional  usaha  karena  penurunan penjualan,  dan  pembatasan  sosial.  Dalam  kondisi ekonomi  yang  sangat  sulit  ini,  masyarakat dihadapkan  pada  tuntutan  untuk  tetap  bertahan  dan melewati  situasi  tersebut.  Pemerintah,  sebagai pemangku  kepentingan  utama,  diharapkan  dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang tepat untuk  mengatasi  berbagai  gejolak  ekonomi  yang terjadi di tengah masyarakat (Rakhmawati & Afandi, 2022).
Grafik 3.1: Pertumbuhan Indonesia

## Sumber:Otoritas Jasa Keuangan, (2021a)
Para  pelaku  UMKM  di  masyarakat  sangat merasakan dampak dari kondisi ekonomi yang sulit. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah  (Kemenkopukm),  terdapat  empat masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  UMKM  selama pandemi.  Pertama,  terjadi  penurunan  tingkat penjualan akibat pembatasan aktivitas di luar rumah yang  berdampak  pada  daya  beli  konsumen.  Kedua, UMKM  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh modal  karena  penurunan  omset  penjualan  yang mengakibatkan  perputaran  modal  yang  rendah. Ketiga,  terdapat  hambatan  dalam  proses  penyaluran barang akibat pembatasan wilayah. Masalah terakhir adalah  kesulitan  dalam  memperoleh  bahan  baku karena  UMKM  memiliki  ketergantungan  pada
pasokan bahan baku dari sektor industri lain (Sugiri, 2020).
Pemulihan  ekonomi  adalah  tahap  siklus  bisnis setelah  resesi  yang  ditandai  dengan  periode peningkatan  aktivitas  bisnis  yang  berkelanjutan. Biasanya,  selama  pemulihan  ekonomi,  produk domestik bruto (PDB) tumbuh, pendapatan naik, dan pengangguran  turun  saat  ekonomi  pulih.  Selama pemulihan  ekonomi,  perekonomian  mengalami proses  adaptasi  dan  penyesuaian  terhadap  kondisi baru, termasuk faktor-faktor yang memicu terjadinya resesi serta kebijakan dan aturan baru yang diterapkan oleh  pemerintah  dan  bank  sentral  sebagai  respons terhadap  resesi.  Tenaga  kerja,  barang  modal,  dan sumber  daya  produktif  lainnya  yang  terikat  dalam bisnis  yang  gagal  dan  bangkrut  selama  resesi dipekerjakan  kembali  dalam  aktivitas  baru  ketika pekerja  yang  menganggur  menemukan  pekerjaan baru  dan  perusahaan  yang  gagal  dibeli  atau  dibagi oleh  orang  lain.  Pemulihan  adalah  ekonomi  yang menyembuhkan dirinya sendiri dari  kerusakan  yang telah  terjadi,  dan  ini  menyiapkan  panggung  untuk ekspansi baru (Abdulkareem et al., 2022).
Dengan  prospek  yang  tinggi,  pada  pasca- pandemi  dimana  Indonesia  sedang  melakukan pemulihan  ekonomi.  UMKM  dapat  menjadi penggerak  pemulihan  ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi  diprediksi  akan  tetap  berada  pada  jalur positif pada triwulan III. Dapat dilihat bahwasannya UMKM  Indonesia  berhasil  menyumbangkan  PDB lebih dari 50% untuk perekonomian Indonesia selama masa kontraksi hingga masa pemulihan ekonomi.
Grafik 3.4: PDB Indonesia Berasal Dari UMKM 2016-2022

## Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2022)
Selama masa pandemi Covid-19, usaha-usaha di seluruh  dunia,  termasuk  usaha  masyarakat, mengalami  gangguan  yang  signifikan  dalam  hal
-4 -2 0 2 4 6 8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Indonesia Pertumbuhan Indonesia
permodalan,  operasional,  produksi,  dan  distribusi. Untuk  mengatasi  situasi  ini,  Pemerintah  telah merespon dengan mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN).  Tujuan  dari  program  ini adalah  menjaga  dan  mencegah  aktivitas  usaha  dari penurunan lebih lanjut akibat pandemi Covid-19 yang dapat  membahayakan  perekonomian  nasional  dan stabilitas ekonomi. Salah satu langkah yang diambil dalam program ini adalah memberikan subsidi kepada pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  untuk mempercepat  pemulihan  ekonomi  nasional  dan mengurangi  jumlah  pemutusan  hubungan  kerja (Bintarto, 2021). Pasal 10 ayat 1 dalam program ini mengatur  tentang  penempatan  dana  yang  bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank yang  melakukan  restrukturisasi  kredit/pembiayaan atau memberikan kredit dan pembiayaan modal kerja.
Dalam  rangka  mengatasi  kontraksi  ekonomi pasca  pandemi,  diperlukan  solusi  yang  memberikan stimulus  dan  kebijakan  untuk  meningkatkan ekonomi.  Salah  satu  solusi  tersebut  adalah menghidupkan  kembali  sektor-sektor  riil.  Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berfokus pada sektor  riil,  dapat  berperan  melalui  berbagai pembiayaan  dengan  prinsip  syariah  yang  dianggap lebih  ramah  daripada  beban  bunga  konvensional. Sejak  pandemi  menyebabkan  penurunan  aktivitas ekonomi,  termasuk  di  sektor  UMKM,  lembaga- lembaga  ekonomi  dan  keuangan  syariah  memiliki peran penting dalam memulihkan kegiatan ekonomi UMKM  yang  mungkin  tidak  dapat  dijangkau  oleh bank-bank yang hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan besar (Trimulato, 2021).
Pembiayaan  melalui  bank  syariah  dan  BPRS dapat menjadi solusi untuk memulihkan perekonomian  nasional  karena  dapat  memberikan tambahan  modal  kepada  UMKM  yang  mengalami kesulitan  dalam  permodalan  akibat  pandemi  Covid- 19. Salah satu jenis pembiayaan yang dapat diberikan adalah  pembiayaan  dengan  akad  mudharabah. Pembiayaan melalui akad mudharabah dapat menjadi solusi  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional  karena (Bintarto, 2021):
a. Pembiayaan mudharabah mendorong peningkatan  ekosistem  berwirausaha.  Konsep mudharabah  memiliki  nilai-nilai  kekeluargaan dan  gotong  royong  yang  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
b. Pembiayaan mudharabah memberdayakan usaha mikro  dan  menengah  secara  produktif  di Indonesia.  Melalui  pembiayaan  ini,  UMKM dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya  dan  berkontribusi  pada  pertumbuhan ekonomi.
c. Pembiayaan  mudharabah  dapat  memberikan pendistribusian  penghasilan  yang  adil  dan stabilitas  ekonomi  yang  baik.  Dalam  akad mudharabah,  pembagian  keuntungan  didasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib), sehingga tercipta keadilan dalam pembagian hasil usaha.
Tabel 3.1:Indikator Utama Keuangan

## Syariah
Sumber:Otoritas
Jasa
Keuangan (2021b; Rakhmawati & Afandi (2022)
Untuk mendukung usulan tersebut, dapat dilihat dari kemampuan keuangan syariah dalam memberikan stimulus pemulihan ekonomi. Perkembangan aset syariah dapat diamati, jika dilihat dari  market  share  terhadap  total  keuangan  nasional, terjadi  peningkatan  pada  ketiga  jenis  aset  keuangan syariah tersebut dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Namun, jika dilihat dari pangsa pasar terhadap total aset  keuangan,  industri  keuangan  nonbank  syariah mengalami  sedikit  penurunan.  Dalam  hal  nilai  aset yang  dimiliki,  terjadi  peningkatan  pada  ketiga  jenis aset keuangan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini menunjukkan  bahwa  kontribusi  keuangan  syariah terhadap  keuangan  nasional  memiliki  peran  yang signifikan dan semakin besar.
Dalam  konteks  sistem  keuangan,  keuangan syariah dianggap memiliki kontribusi yang signifikan dalam  pemulihan  ekonomi  pasca  kontraksi  melalui beberapa hal berikut (Rakhmawati & Afandi, 2022): a. Meningkatkan  dukungan  terhadap  UMKM melalui  fitur  dan  instrumen  keuangan  yang ditawarkan, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal  ini  dapat  membantu  UMKM  untuk
mendapatkan modal dan mengembangkan usahanya.
b. Memanfaatkan  teknologi  digital  dalam  rangka meningkatkan  inklusi  keuangan.  Keuangan syariah  dapat  memanfaatkan  teknologi  untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan  keuangan  kepada  masyarakat,  terutama yang  berada  di  daerah  terpencil  atau  sulit dijangkau.
c. Memberikan  perlindungan  kepada  kelompok
rentan  melalui  instrumen  zakat,  infaq,  dan shodaqoh. Keuangan syariah mendorong pengumpulan dan distribusi dana sosial berbasis syariah  untuk  membantu  meringankan  beban kelompok  masyarakat  yang  membutuhkan, seperti  fakir  miskin,  yatim  piatu,  dan  kaum dhuafa.
d. Mendukung beragam instrumen keuangan syariah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), asuransi syariah,  dan  reksa  dana  syariah.  Instrumen- instrumen ini memberikan alternatif investasi dan pembiayaan  yang  lebih  sesuai  dengan  prinsip syariah bagi masyarakat yang menginginkannya.
Peran lembaga keuangan syariah dianggap dapat mencapai  masyarakat  menengah  ke  bawah  tanpa harus melibatkan mekanisme yang rumit. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah di  Indonesia  dianggap  cukup  besar  dan  mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor bawah. Menurut  data  yang  dilaporkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK), total kekayaan lembaga keuangan syariah  hingga  kuartal  ketiga  tahun  2021  mencapai US$  132,7  miliar  atau  setara  dengan  Rp  1.901,1 triliun.  Dari total aset keuangan sebesar  Rp  1.901,1 triliun tersebut, pembiayaan yang diberikan oleh bank umum  syariah  meningkat  sebesar  6,80%,  angka  ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional sebesar 2,21%.  Sementara  itu,  pembiayaan  yang  diberikan oleh  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Syariah mencapai  US$  8,16  miliar  atau  senilai  Rp  116,9 triliun pada periode yang sama. Ketahanan perbankan syariah  selama  pandemi  juga  terlihat  dari  besarnya modal yang tercermin dalam rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,17%, dan risiko pembiayaan yang relatif  stabil  dengan  NPF  gross  3,2%  (Otoritas  Jasa Keuangan, 2021b).
Tabel 3.2: Perkembangan IKNB Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021b;

## Rakhmawati & Afandi (2022)
Berdasarkan  data  tersebut,  terlihat  adanya  tren peningkatan  yang  signifikan  pada  sektor  industri keuangan  nonbank  dari  tahun  2020  hingga  2021. Kesadaran  masyarakat  terhadap  pilihan  jasa keuangan nonbank yang berbasis syariah lebih tinggi daripada yang bersifat konvensional juga mengalami peningkatan.  Hal  ini  dapat  menjadi  stimulus  bagi keberlanjutan  keuangan  syariah  dalam  menghadapi gejolak yang disebabkan oleh pandemi. Perkembangan  keuangan  syariah  sebagai  aspek pendukung diharapkan dapat mendorong pertumbuhan  sektor  keuangan  komersial  secara keseluruhan.
Keuangan  syariah  dalam  kerangka  ekonomi nasional  memberikan  kontribusi  positif  dalam penanganan  dan  perbaikan  kondisi  ekonomi  pasca kontraksi  pandemic.  Berkembangnya  fitur  dan instrument  keuangan  syariah  yang  mendukung pemulihan sektor UMKM yang merupakan salah satu tulang  punggung  perekonomian  Indonesia  melalui risk  sharing  economic  growth dan share  prosperity serta  mekanisme  yang  lebih  mudah  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan  aset  keuangan  syariah  memberikan kontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional.

## 4. KESIMPULAN
UMKM  merupakan  sektor  penting  yang berkontribusi  terhadap  PDB  Indonesia.  Namun, kontraksi ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid- 19  berdampak  sangat  besar  pada  UMKM,  terutama karena  mayoritas  beroperasi  di  sektor-sektor  terkait pariwisata,  makanan  dan  minuman,  industri  kreatif, dan  pertanian.  Untuk  mengatasi  kontraksi  ekonomi pasca  pandemi,  diperlukan  solusi  yang  memberikan stimulus  dan  kebijakan  untuk  meningkatkan  sektor
riil.  Salah  satu solusi tersebut  adalah menghidupkan kembali sektor-sektor riil.
Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berfokus  pada  sektor  riil,  dapat  memainkan  peran penting melalui berbagai pembiayaan dengan prinsip syariah  yang  dianggap  lebih  ramah  daripada  sistem bunga  konvensional.  Sejak  pandemi  menurunkan aktivitas  ekonomi,  termasuk  di  sektor  UMKM, lembaga-lembaga  keuangan  dan  ekonomi  syariah memiliki  peran  kunci  dalam  memulihkan  kegiatan ekonomi UMKM yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh  bank-bank  yang  hanya  memberikan  pinjaman kepada perusahaan besar.
Pembiayaan  dan  keuangan  syariah  dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk keluar dari dampak ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  Covid-19. Salah  satu  jenis  pembiayaan  yang  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  pelaku  UMKM  adalah pembiayaan  mudharabah.  Pembiayaan  dengan  akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha,  memberdayakan  UMKM  secara produktif  di  Indonesia,  memberikan  pendistribusian penghasilan yang adil, serta menstabilkan modal bagi pelaku UMKM.

## 5. REFERENSI
Abdulkareem, I. A., AbdulGaniyy, A. F., & ... (2022). Role of Islamic Finance in Supporting Economic Recovery in Nigeria Post-Covid-19 Pandemic. Li Falah: Jurnal Studi … , 7 (1), 1–16. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifala h/article/view/4051%0Ahttps://ejournal.iainkend ari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/4051 /1941
Afkar,  T.,  Miradji,  M.  A.,  &  Fauziyah,  F.  (2020). MEDIATION  of  PROFIT  SHARING  TO DEVELOP  MSMEs  WITH  MUDHARABAH CAPITALIZATION  SCHEMES. International Journal of Economics, Business and Accounting
Research (IJEBAR) , 4 (03), 189–204. https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1280 Bintarto,  M.  al  I.  (2021).  Implementasi  Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai  Upaya  Pemulihan  Ekonomi  Nasional Akibat  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah
Ekonomi Islam , 7 (2), 571–576.
https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489 BPS. (2020). Berita Resmi Statistik Indoneisa . Berita Resmi Statistik. www.bps.go.id
BPS.  (2021).  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia Triwulan  IV-2020.  In Badan  Pusat  Statistik
(Issue 13).
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1 811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2- 07-persen--c-to-c-.html Burhanuddin, C. ., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus  Corona  (COVID-19). Krisis,  Ancaman Global, Ekonomi Dampak, Dari, 17 , 710–718. IMANINGSIH, E. S., ASIH, D., NOERMIJATI, N.,
SOELTON, M., PRIBADI, R., & RAHAYU, E. (2021). Post-Pandemic Economic Recovery With Baitul  Maal  Wat  Tamwil. Iccd , 3 (1),  62–66. https://doi.org/10.33068/iccd.vol3.iss1.302 Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2010-2020 . Kementerian Koperasi Dan UKM. https://satudata.kemenkopukm.go.id/arsip Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah,  dan  Usaha  Besar .  Kementerian Koperasi Dan UKM. www.Kemenkopukm.go.id Kementerian  Koperasi  dan  UMKM.  (2022).
Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB). In Kementerian Koperasi
dan UMKM . http://www.depkop.go.id/data-umkm Muzahida,  C.,  &  Hamdan,  A.  (2021).  Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah terhadap Pengembangan UMKM di LSM  Gempyta. EKOSIANA:  Jurnal  Ekonomi Syariah , 8 (1), 15–22.
Nasrun,  M.  A.,  Ekonomi,  F.,  &  Tanjungpura,  U.
(2020).  Kekuatan  Dasar  Pemulihan  Ekonomi Pasca  Covid-19  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Prosiding  Seminar  Akademik  Tahunan  Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 32–40. Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021a). LAPORAN PERKEMBANGAN  KEUANGAN  SYARIAH INDONESIA:  Menjaga  Ketahanan  Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi . Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). Statistik Perbankan Syariah  Mei  2021 .  Otoritas  Jasa  Keuangan. www.ojk.go.id
Prayogi,  M.  A.,  &  Siregar,  L.  H.  (2017).  Pengaruh Pembiayaan  Mikro  Syariah  Terhadap  Tingkat Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM). Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
.
https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomi kawan.v17i2.1795
Rakhmawati,  I.,  &  Afandi,  J.  (2022).  Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca  Pandemi. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia Economic Law , 5 (1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486
Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Krisis Serta  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional. Jurnal Ekombis , 6 (2), 165–178.
Sugiri,  D.  (2020).  Menyelamatkan  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  dari  Dampak  Pandemi Covid-19. Fokus  Bisnis:  Media  Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi , 19 (1), 76–78.
Sumadi,  S.  (2020).  Menakar  Dampak  Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah . https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1 .8761
Trimulato,  T.  (2021).  THE  ROLE  OF  ISLAMIC ECONOMIC  INSTITUTIONS  TO  RECOVER REAL  SECTOR  OF  SMEs  During  COVID-
19Pandemic. Li  Falah:  Jurnal  Studi  Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6 (1), 78. https://doi.org/https://doi.org/10.31332/lifalah.v 6i1.2653
Widyanata, F., Syathiri, A., & . D. (2022). The Impact of Covid-19 on MSMEs Financing in Indonesia: The  Role  of  Mudharabah  and  Musharakah. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 10 (1), 54. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i1.1232 8