## PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2004-2009 DENGAN PENDEKATAN BALANCE SCORECARD
Mohammad Abdul Mukhyi 1
1 mukhyi@staff.gunadarma.ac.id Fakultas Ekonomi, Jususan Manajemen, Universitas Gunadarma

## ABSTRACT
Balance Scorecard is a management performance analysis technique designed to translate an organization's mission statement and overall business strategy into specific, quantifiable goals and to monitor the organization's performance in terms of achieving these goals developed by Kaplan and Norton. Balance scorecard was originally created to overcome the problem associated with management performance measurement system which focuses limitedly on financial aspects. It is a comprehensive approach that analyzes an organization's overall performance in four ways: financial analysis, customer analysis, internal analysis, and learning and growth analysis. In addition, it is designed to translate an organization's mission statement and overall business strategy into specific, quantifiable goals and to monitor the organization's performance in terms of achieving these goals.Balanced Scorecard development experience in the implementation, not only used to measure the performance of the company but will also be applied to measure the performance of government. Research purposes to measure management performance of the SBY- JK administration from both financial and non financial perspectives. It was concluded that from the financial perspective, the administration has achieved satisfactory results; from customer (stakeholder), internal business, and learning and growth perspectives the administration has also achieved results which were satisfactory. This means that performance of the overall SBY-JK administrations was satisfactory.
Keywords: balance scorecard, financial performance; customer (stakeholder); internal business process; learning and growth processes.

## ABSTRAK
Balanced scorecard adalah alat atau metode untuk mengukur kinerja manajemen yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Dalam metode ini kinerja manajemen tidak hanya dilihat dari aspek kinerja keuangan namun juga aspek-aspek lainnya, yakni kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan, inovasi organisasi (proses bisnis internal), dan pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Metode ini, selain di perusahaan atau organisasi bisnis, dapat juga diterapkan untuk mengevaluasi kinerja sebuah pemerintahan. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan SBY-JK dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. Hasil kajian mengindikasikan bahwa, baik dilihat dari perspektif finansial maupun nonfinansial (masyarakat/pemangku kepentingan, bisnis internal, dan proses pertumbuhan dan pembelajaran) pemerintahan SBY-JK dinilai baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan SBY-JK dalam periode 2004-2009 berhasil mengemban amanah rakyat dengan baik.
Kata kunci:  balanced scorecard; kinerja finansial; kepuasan pemangku kepentingan; proses bisnis internal; proses pertumbuhan dan pembelajaran.

## PENDAHULUAN
Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu. Balance Scorecard (BSC) merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam mewujudkan kinerja, dimana keberhasilan keuangan yang dicapai suatu perusahhan bersifat jangka panjang. Melalui balance scorecard organisasi pemerintah atau sektor publik akan mampu menjelaskan misinya kepada masyarakat dan dapat mengidentifikasi indikator kepuasan masyarakat secara lebih transparan, objektif dan terukur serta mampu mengidentifikasi proses kerja dan kwalitas sumber daya manusia yang dibutuhkannya dalam mencapai misi dan strateginya. Sedangkan didalam proses implementasinya, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik akan dapat menghadirkan suatu sistem manajemen startegik yang berorientasi pada masyarakat. Kondisi ekonomi global yang tertekan dan penuh ketidakpastian menyebabkan prakiraan keadaan ekonomi khususnya dalam jangka pendek menjauh jadi lebih sukar. Dalam perjalanannya, pada paruh kedua tahun 2007 perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan yang datang dari perekonomian global, termasuk rambatan krisis subprime mortgage di AS.
Balance Scorecard merupakan konsep manajemen yang telah lama dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Pada awalnya balance scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran  kinerja manajemen yang terlalu berfokus pada aspek keuangan. Kaplan dan Norton (2001) menjelaskan bahwa Balanced Scorecard tetap mempertahankan ukuran finansial
tradisional. Namun, Balanced Scorecard melengkapi seperangkat ukuran tersebut dengan ukuran pendorong (drivers) kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran itu diterjemahkan dari visi dan strategi perusahaan yang ditinjau dari empat perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.
Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengukur kinerja selama Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004- 2009 dilihat dari perspektif keuangan dan nonkeuangan
2. Mengetahui kemiskinan Indonesia selama Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono Periode 2004-
2009
3. Mengetahui tingkat pengangguran selama Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004- 2009
Menurut Mardiasmo dalam Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik   Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Scorecard sektor publik lebih berfokus pada pelayanan masyarakat bukan pada profit, tidak mempunyai shareholders , lebih berfokus pada kondisi regional dan nasional, lebih dipengaruhi oleh keadaan politik, dan mempunyai stakeholders yang lebih beragam. Akuntansi sektor publik, yang diartikulasikan melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan auditing sektor publik sudah sangat mendesak pengembangan dan pengaplikasiannya sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam mencapai good governance.
Konsep penilaian kinerja suatu pemerintahan memang seharusnya mencakup wilayah perencanaan dan
pelaksanaan. Karena implikasi pelaksanaan bergantung pada rumusan perencanaan, dalam hal ini APBN, Pemerintah yang meneruskan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah sebelumnya, menurut Undang-Undang tentang Keuangan Negara, memang dimungkinkan untuk melakukan perubahan. APBN (dan juga APBD) sebagai jangkar utama kinerja pemerintahan di Indonesia seharusnya dapat dijadikan alat bagi mendorong kemajuan ekonomi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep perencanaan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesungguhnya lebih menjelaskan kewajiban setiap pemerintahan untuk melanjutkan pembangunan ekonomi secara terus menerus. ( Harry Azhar Azis, 2003)

## METODOLOGI PENELITIAN
Dasar  pendekatan  yang digunakan dalam pengukuran penilaian adalah
konsep perspektif balance scorecard . Empat perspektif  yang akan dianalisis yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, sesuai gambar 1. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2004-2008 untuk mengukur perspektif keuangan, pertumbuhan dan pembelajaran serta perspektif bisnis internal.  Perspektif keuangan menggunakan data-data keuangan GNP, GDP, pendapatan nasional. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.  Perpektif bisnis internal diukur dengan tingkat ekspor, impor dan investasi.
Pelanggan diukur berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Sampel di ambil secara acak sebanyak 150 orang  yaitu berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan usia.
Gambar 1. Konsep Perspektif Balance Scorecard

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif Keuangan Pendapatan nasional dan PDB
Berdasarkan pada data PDB Indonesia tahun 2004-2008 menurut harga konstan kecenderungan mengalami peningkatan yang juga dibarengi
peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah, sehingga ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemeritnah baik. Kekuatan di sektor keuangan ini karena adanya kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, hal in dibuktikan dengan meningkatnya ekspor Indonesia lebih besar dari impornya.
Tabel 1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Jenis Pengeluaran, 2004 - 2008 (miliar rupiah) Jenis Pengeluaran 2004 2005 2006 2007 2008 Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDB Menurut Pengeluaran 1,656,516.8 1,750,656.1 1,846,654.9 1,963,974.3  2,082,104 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1,004,109.0 1,043,805.1 1,076,928.1 1,130,847.1  1,191,191 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 126,248.7 134,625.6 147,563.7 153,309.6 169,297 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 354,865.7 393,177.8 404,606.6 441,614.1 493,222 Perubahan Inventori 25,099.1 18,652.1 13,095.1 16  911.9 33,865 Diskrepansi Statistik 1) 8,757.2 4,319.8 24,035.7 56,986.9 25,483 Ekspor Barang-Barang dan Jasa 680,621.0 7 91,995.9 8  64,503.5 937,849.2 1,031,866 Dikurangi: Impor Barang- barang dan Jasajasa 543,183.8 635,920.1 684,077.8 756,348.3 832,820 Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi -80,468.1 -107,381.7 - 115,452.1 -116,241.2 -97,022 Produk Nasional Bruto 1,576,048.7 1,643,274.4 1,733,435.4 1,847,733.1  1,985,082 Dikurangi: Pajak Tidak Langsung Neto 46,040.6 3   4,580.2 5   5,422.1 56,  308.9 31,237 Dikurangi: Penyusutan 82,825.8 8   7,532.8 92,332.7 98,198.7 31,237 Pendapatan Nasional 1,447,182.2 1,521,161.4 1,583,447.9 1,693,225.5 1,849,739 Sumber : Pendapatan Nasional Indonesia, BPS 1). Angka sementara Indonesia mengalami surplus terbesar pada ahun 2006 yaitu sebesar 180,728.7 milyar Rupiah  dan surplus minimum terjadi pada tahun 2008, hal ini dikarenakan oleh kondisi ekonomi global yang mengalami krisis keuangan.

## Pengangguran
Pekembangan tingkat penganggu- ran di Indonesia semakin menurun dari tahun 2005 sampai 2008 baik secara prosentase maupun secara total. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah baik kelihatannya.
Tabel 2 Jumlah pengangguran Indonesia dari tahun 2004-2008 (dlm %) Tahun Pengangguran (ribu orang) (%) 2004 11.630  9.86 2005 11.630 10.75 2006 11.100 10.37 2007 10.287  9.43 2008 9.118  9.28
Sumber : BPS
Pada tahun-tahun berikutnya setelah krisis ekonomi tahun 1998 angka pengangguran terus meningkat sampai menyentuh angka 10,37% pada tahun 2006, turun menjadi 9,43% pada tahun 2007, dan menjadi 928 % pada Februari 2008.
Relatif tingginya angka penganggu- ran menunjukkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 6,4% pasca krisis belum mampu menyerap tambahan kesempatan kerja
baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial.

## Tenaga kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja cukup baik dan besar, berarti bahwa ada kesadaran bahwa masyarakat Indonesia kalau ingin hidupnya baik maka harus memiliki pekerjaan, dan ini juga menunjukkan turunnya tingkat pengangguran masyarakat Indonesia
Tabel 3 ketenaga kerjaan Indonesia
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS
Pertumbuhan tenaga kerja belum mampu mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 2005-2008, tingkat partisipasi angkatan kerja turun dari 68% menjadi 67,3%. Jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi yang terserap dalam pasar tenaga kerja menurun sekitar 3%.
Kompleksitas persoalan tenaga kerja juga dipicu gejala urbanisasi yang meninggi, yang mengindikasikan aktivitas ekonomi pedesaan tidak memberi surplus dan tak menyediakan ruang memadai bagi penyerapan tenaga produktif.
Tipe aktivitas Unit 2004 2005 2006 2007 2008 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Juta orang 153923648 158491 396 160811498 164 118 323 165 565 992 Angkatan  kerja Juta orang 103973387 105857 653 106388935 109 941 359 111 477 447 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persentase 67.55 66.79 66.16 66.99 67.33 Bekerja Juta orang 93722036 93 958 387 95 456 935 99 930 217 102 049 857 Pengangguran Juta orang 10 251 351 11899 266 10 932 000 10 011 142 9 427 590 Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase 9.86 11.24 10.28 9.11 8.46 Bukan Angkatan Kerja Juta orang 49950261 52633 743 54 422 563 54 176 964 54 088 545 bersekolah Juta orang 11577230 13581 943 13 530 160 13 777 378 13 281 107 Ibu rumah tangga Juta orang 30877274 30619 529 31 977 973 31 989 042 32 122 769 Lain-lain Juta orang 7 495 757 8 432 271 8 914 430 8 410 544 8 696 778

## Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran Pertumbuhan ekonomi
Pada tabel 4 menujukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari apa yang
direncanakan oleh pemerintah sebesar 4- 5% per tahunnya, dan ini menunjukkan angka yang melebihi target, hal ini menunjukkan bahwa kondisi Indonesia sangat kondusif dalam peningkatan perekonomian.
Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun Persentase (%) 2004 4,43 2005 5,01 2006 5,29 2007 5,91 2008 6,50 2009 7,4* Sumber : Bank Indonesia *angka sementara
Bila target rata-rata lima tahun seperti tercantum pada RPJMN dari pemerintahan SBY-JK terhadap pertumbuhan ekonomi 6,6% per tahun,
maka pertumbuhan ekonomi tahun 2008 dan 2009 haruslah diupayakan minimal
rata-rata 7,8%. Bila dapat dicapai perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,8%.
Kemiskinan Tabel 5 Kemiskinan Indonesia pada tahun 2004-2008 Indikator Unit 2004 2005 2006 2007 2008 a. Penduduk miskin Juta orang 36.1 35.1 39.3 37,2 34,96 b. Penduduk miskin Persentase (16,7) (15,97) (17,75) (16,6) (15.4) c. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bln) 122,775 129,108 151,997 166,697  182,636 d. Indeks Gini/ Gini Index Persentase 0.32 0.33 0.35 0,37 0,36 Sumber : BPS
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2006- 2007 berkurang sebanyak 1,9 juta orang. Selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilnya inflasi, membaiknya indikator kemiskinan juga terkait dengan berbagai program sosial yang diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin, termasuk bantuan
yang terkait dengan bencana alam, tahun 2009 adalah tahun pemilu. Indeks gini tahun 2008 sebesar 0,36 berarti RPJMN pemerintah tidak terpenuhi karena indeks gini yang diharapkan yaitu sebesar 0,35. dua tahun terakhir ini pencapaian indeks gini tidak bisa terwujud karena dorongan dan bantuan-bantuan serta stimulus yang pemerintah berikan kepada dunia usaha
untuk meningkatkan lapangan kerja belum bisa berjalan maksimal, dan juga program-program sosial dari pemerintah belum mengena untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam segala aspek.

## Perspektif Bisnis Internal Inflasi
Table 6 Inflasi 2004-2008 (%)
2004 2005 2006 2007 2008 Tingkat inflasi
6.40 17.11 6.6  6.59 11.06
Sumber :laporan tahunan keuangan Indonesia BI
Pada tahun 2006 ke tahun 2007 tingkat inflasi turun dari 6.6% menjadi 6.59% kemudian pada tahun tahun 2008 menjadi 11.06 hal ini disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan juga krisis global (subprime mortagage) pada akhir tahun 2008.
kenaikan inflasi ini di dorong karena terjadinya krisis global dan bukan karena atas dorongan konsumsi dari dalam negeri.

## Ekspor-Impor
Table 7 Ekspor- Impor Indonesia (US$) 2005 2006 2007 2008 Ekspor 86.722.732 103.493.455 118.014.263 193.274.789 Nilai menurut kelompok barang Impor 75630632 80658604 93100625 126656280 Ekspor 66.010.428  80.091.764  92.598.084 106.843.157 Nilai Non Migas Menurut Negara Tujuan Impor 40335199 62476910 71599315 99971610
Sumber : statistik keuangan Indonesia Bank Indonesia
Berdasarkan tabel diatas, terbukti bahwa Indonesia tidak terkena dampak krisis global pada akhir tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kegiatan ekspor baik menurut ekspor menurut kelomok barang  ataupun ekspor non migas menurut Negara tujuan.Ekspor Indonesia juga dinilai aman karena didominasi oleh komoditas, berbeda dengan produk elektronik dan otomotif, dimana produk komoditas tidak langsung terkena dampak krisis. Impor Indonesia terus meningkat menurut kelompok barang terus mengalami kenaikan dari tahun 2004 hingga 2008 Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2007 hingga 2008 yaitu sebesar 1.36%  Meskipun
tingkat ekspor terus mengalami kenaikan tetapi impor juga mengalami kenaikan

## Investasi
Investasi penanaman modal asing terbanyak pada tahun 2008 yaitu dengan jumlah proyek 1138, dengan banyaknya jumlah investasi ini maka dapat memberikan masukan pendapatan yang menguntungkanselain itu juga dapat mengurangi angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasioanal . Dengan banyaknya investasi dalam negeri dapat menekan angka pengangguran seminimun mungkindan juga mengurangi tingkat inflasi.

## Investasi periode 2004-2009
Sumber :statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, BI

## Perspektif Pelanggan
Perspektif pelanggan mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan presiden SBY periode 2004-2009 kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 menurut rakyat Indonesia mrasa puas dan baik karena berdasarkan visi misinya pemerintahan SBY sudah tercapai meskipun menurut rencana pembangunan jangka menengah nasional ada yang tidak tercapai tetapi hal itu tidak membuat masyarakat memberikan respon yang negatif justru masyarakat menginginkan pemerintahan SBY tersebut dilajutkan. Selain itu juga karena slogannya yang terbukti bersih, cerdas dan wibawa.

## Solusi Masalah Ekonomi Makro
Cara yang dapat dilakukan untuk masalah kemiskinan adalah memberikan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu atau yang kita sebut dengan kelompok sasaran. Seperti bantuan melalui penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT),Jaminan
Kesehatan Masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program dan anggaran berbass masyarakat, yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).Tingkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk perbaikan iklim berusaha  dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama bagi kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberan- tasan korupsi.

## KESIMPULAN
Dari hasil observasi  responden yang mencakup 16 pertanyaan dengan 4 perspektif balance scorecard . Hasil perspektif keuangan yaitu pendapatan nasional Indonesia terus mengalami kenaikan  baik dari PDB berdasarkan harga konstan ataupun harga berlaku terus naik. Persepektif pertumbuhan dan pembelajaran juga terus mengalami kenaikan. Perspektif proses bisnis internal dilihat dari investasi ,impor dan ekspor mengalami kenaikan. Perspektif
Jenis penanaman Tahun Proyek Nilai (US$) 2004 544 4.601,10 2005 909 8.914,60 2006 867 5.796,90 2007 983 10.341,10 2008 1.138 14.871,40 PMA 2009 176 1.970,9 2004 129 15.264,70 2005 214 30.665,00 2006 164 20.788,40 2007 159 34.878,70 2008 239 20.363,40 PMDN 2009 29 2.628,3
pelanggan respon masyarakat terhadap kinerja SBY memberikan respon yang positif dan merasa puas.
Berdasarkan hasil pembahasan berarti kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 menurut rakyat Indonesia mrasa puas dan baik karena berdasarkan visi misinya pemerintahan SBY sudah tercapai meskipun menurut rencana pembangunan jangka menengah nasional ada yang tidak tercapai tetapi hal itu tidak membuat masyarakat memberikan repon yang negatif justru masyarakat menginginkan pemerintahan SBY tersebut dilajutkan. Selain itu juga karena slogannya yang terbukti bersih, cerdas dan wibawa.

## Saran- saran
- bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu atau yang kita sebut dengan kelompok sasaran. Memberikan bantuan melalui penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah(BOS)
- program dan anggaran berbasis masyarakat, yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri. Desa- desa
- Penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis, H.A. 2008.  “Kinerja Pemerintahan SBY-JK di Bidang Perekonomian.”
http://www.setneg.go.id .  Tanggal akses Kamis, 27 Maret 2008. Federica, F. 2009, “Balanced Scorecard Implementation in an Italian Local Government Organization.” Public Money & Management .  Vol. 29, No. 5, pp. 313 – 320. Kaplan, R. S., dan  Norton, D. P. 2001.
Balanced Scorecard: Menerapkan Strategy Menjadi Aksi . P.T. Erlangga. Jakarta. Mulyadi. 2001. Sistem manajemen Strategik Berbasis Balanced Scorecard . Yogyakarta: UPP AMP YKPN Sakirno, S. 2008. Makro Ekonomi Teori
Pengantar Edisi 1 . PT Raja
Grafindo Persada. Jakarta . Sugioyono. 2006. Metode Penelitian
Kualitatif Dan Kuantitatif .
Alfabeta. Jakarta. Supranto, J. 2006. Pengukuran Tingkat Kepuasan Konsumen: Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar . Rineka Cipta. Jakarta. Wilopo. 2002. “Improvisasi Manajemen Strategi Sektor Publik.” Jurnal Administrasi Negara . Volume.  III, No.1. Woods, M and Grubnic, S.  2008. “Linking Comprehensive Performance Assessment to the Balanced Scorecard: Evidence from Hertfordshire County Council” Financial Accountability & Management. Vol. 24, No.3, pp.
343-361. Yongping, H. 2008. “Localized Application of BSC (Balanced Score Card) in China: Exploration and Practice of Qingdao Municipal Government.” Journal of the Washington Institute of China Studies .  Vol. 3, No. 2, pp. 61-71.