## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS ANTARA SAUDARA KANDUNG

## MASNAYANTI, ABDILLAH MUSTARI

## Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Konsep pembagian harta waris dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa bagian yaitu Hukum  bagian  waris  untuk  anak,  Hukum  Bagian  Warisan  untuk  Orang  Tua,  Hukum Bagian  Waris  untuk  Duda  atau Janda,  Hukum  Bagian  Waris  untuk  Saudara  Seibu  Lain Ayah,  Hukum  Bagian  Waris  untuk  Saudara  Sekandung  atau  Seayah,  Bagian  Waris Áṣabah al-furuḍ, Bagian Ahli Waris Áṣabah. Adapun dalam memutuskan perkara hakim memiliki  dasar  pertimbangan  dalam menyelesaikan  perkara  sengketa  harta  waris  antara saudara  kandung,  adapun  dasar  pertimbangan  tersebut  secara  keseluruhan  berpatokan kepada  Hukum  Islam  (kewarisan).  Adapun  dasar  pertimbangan  tersebut  pada  sengketa harta  waris  antara  saudara  sekandung,  tidak  menemui  kendala  dikarenakan  dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
Kata Kunci : Harta Waris, Pertimbangan Hakim, Saudara Kandung, Sengketa.

## Abstract
The concept of division of inheritance in Islamic law is divided into several parts, namely inheritance law for children, inheritance law for parents, inheritance law for widowers or  widows,  inheritance  law  for  siblings,  fatherhood,  inheritance  law  for  siblings  or father,  Section  of  Inheritance  of  Áṣabah  al-furu,  Section  of  Heirs  of  Áṣabah.  As  for deciding  the  case  of  a  judge  has  a  basis  for  consideration  in  resolving  cases  of inheritance  disputes  between  siblings,  while the  basis for  these  considerations  is  based entirely on Islamic Law (inheritance). The basis for these considerations in inheritance disputes  between  siblings,  doesn’t  encounter  obstacles  because  in  the  settlement  of  the dispute is settled in a family.
Keywords: Disputes, Inheritance, Judge Considerations, Siblings.

## A. PENDAHULUAN
Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berlakukan pertama  kali  pada tanggal  18  agustus  1945,  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  kesadaran akan  konsep  Negara  Hukum  sebagai  pilihan  yang  ideal  bagi  Negara  Indonesia  yang diproklamasikan satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 agustus 1945. 1
Konsep Negara hukum dapat diasalkan pada gagasan-gagasan pencerahan mengenai kedaulatan  manusia  dalam  menentukan  jalan  kehidupan  sosialnya.Manusia  dalam pengertian  kebertahapan,  bergerak  dari  individu  menuju  relasi  sosial  sehingga  hukum dalam  makna  yang  lebih  tegas  adalah  sistem  yang  dihasilkan  dari  sebuah  kesepakatan- kesepakatan  ataupun  kosensus-konsensus  yang  lazim  disebut  kontrak  sosial  ( Social Contract ).  Dalam  pengertian  ini,  kekuasaan  bersumber  dari  hukum  yakni  kesepakatan sosial.Dengan  demikian  kedaulatan  dalam  negara  ada  pada  hukum  yang  seluruh  entitas politik, sosial, dan ekonomi dibawahnya tunduk pada hukum tersebut. 2
Indonesia  merupakan  Negara  yang  tidak  terlepas  dari  hukum.  Salah  satu  bentuk hukum  yang  diterapkan  di  Indonesia  dalam  rangka  mengatur  hubungan  hukum  antara masyarakat Indonesia adalah hukum Islam.
Hukum  Islam  merupakan  satu  kesatuan  sistem  hukum.  Hukum  Islam  merupakan hukum  yang  bersumber  dari  Al-Quran  dan  Al-Hadist  yang  mengatur  segala  perbuatan hukum  bagi  masyarakat  yang  menganut  agama  Islam,  salah  satunya  adalah  mengenai kewarisan. Karena kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.
“Justice  is  the  core  of  law.  However,  the  barometer  of  justice  based  on  human’s consideration  always  changes  according to  time  and  place  (tagayyur  al-  ahkam  bi altagayyir al-azminah wa al-amkinah). The concept of legacy portion between man and  woman,  2:1  in  surah  An-Nisa  verse  11-12  always  become  a  problem espaciallywhen  it  is  viewed  from  the  equality  of  right  and  gender.  Hence,  the philosophy of Islamic law is then considered as an alternative to solve the problem. According to distributive justice perspective the legacy portion of 2:1 is fair since it iscommensurate  with  the  responsibility  and  the  righ  of  both  sides.  It  relates  to  the duty  of  a  husband  to  take  care  of  his  parents  after  getting  married.  If  then  the woman take over the responsibility or do the same, it still do not change the portion. The problem above may be overcome throughnthe concept of al-ahliyah al-wujub in order to share the portion equally between man and woman” .
Keadlian merupakan masalah yang sering sekali muncul dibalik sebuah hukum. Hal ini  dikarenakan,  tolak  ukur  dari  sebuah  keadilan  manusia  yang  selalu  berubah,  sesuai dengan waktu dan tempat ( tagyyir al-ahkam bi al-tagayyur al- azminah wa al-amkinah ). Konsep  keadilan  pembagian  harta  waris  2:1  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dalam Qs.  An-Nisa  (4)  11-12  selalu  menjadi  problem,  apalagi  dibandingkan  kondisi  sosial sekarang  yang  menjunjung  tinggi  kesamaan  hak  dan  gender.  Oleh  karena  itu,  perlu pendekatan  filsafat  hukum  Islam  dalam  mengkaji  permasalahan  ini.  Dalam  prespektif keadilan  distributif,  pembagian  kewarisan  dalam  Islam  (2:1  antara  laki-laki  dengan perempuan  sudah  adil,  karena  sesuai  dengan  bagian  yang  propesional  antara  hak  dan kewajiban antara keduanya. Konsep keadilan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan
1 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan  Hukum Bukan Hak  Yang Diberi, (Cet. I; Jakarta Pusat :YLBHI, 2013), h. 1.
2 Fajlurrahman Jurdi, Teori  Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2016), h. VII.
tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  hukum  perkawinan  dan  kewajibannya seorang  anak  laki-laki  pengurusan  dan  pemeliharaan  orang  tuanya  setelah  berumah tangga.  Kalaupun  terjadi  perubahan  sosial,  misalnya  wanita  bekerja/karir,  maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik, tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum.  Permasalahn  sosial  yang  bersifat  kasuistik  ini  dapat  menggunakan  konsep  al- ahliyah  al-wujub  dalam  memberikan  kesamarataan  pembagian  warisan  antara  laki-laki dengan perempuan. 3
Hukum  waris  Islam  pada  dasarnya  mengatur  hal  yang  sama  dengan  hukum  waris pada  umumnya  (hukum  waris  Barat  dan  hukum  waris  Adat),  yaitu  mengatur  tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia.
Dalam Hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah kewarisan akan dialami oleh setiap orang. Dimana Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang  penting,  bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  sistem  dan  bentuk  hukum  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  hukum  kewarisan  itu  erat kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  bahwa  setiap  manusia  pasti  akan mengalami  peristiwa,  yang  merupakan  peristiwa  hukum  dan  lazim  disebut  meninggal dunia.  Apabila  ada  sesuatu  peristiwa  hukum,  yaitu  meninggalnya  seseorang  akan sekaligus  menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu  tentang  bagaimana  pengurusan  atau kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia.  Penyelesaian  hak- hak  dan  kewajiban  sebagai  akibat  adanya  peristiwa  hukum  karena  meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan.
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli waris dan berapa bagian masing-masing. 4
Adapun  pngertian  hukum  waris    dalam  KUHPerdata  adalah  hukum-hukum  atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan  kewajiban  tentang  kekayaan  seseorang  pada  waktu  meninggal  dunia  akan  beralih kepada orang lain yang masih hidup. 5 Jadi Hukum  Kewarisan itu dapat pula dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak- hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia  oleh  ahli  waris  atau  badan  hukum lainnya.
Istilah  waris  sudah  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia,  sehingga  kebanyakan masyarakat  Indonesia  mengartikan  Ilmu  Waris  sebagai  suatu  perpindahan  hak  dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih  hidup.  Selain  itu  masalah  warisan merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  mudah untuk  menimbulkan  sengketa  atau  perselisihan  diantara  ahli  waris  atau  dengan  pihak ketiga.
3 M.  lutfi  Hakim, Jurnal  Keadilan  Kewarisan  Islam  Terhadap  Pembagian  Waris  2:  1  Antara Laki-Laki  Dengan  Perempuan  Perspektif  Hukum  Islam” ,  h.  1  (lutfyhakim@gmail.com)  339-1112-1 PB.pdf (8-12-2017).
4 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 7.
5 Abdillah  Mustari, Hukum  Waris  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Hukum Perdata Barat, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press), h. 4.
Masalah-masalah  yang  menyangkut  warisan  seperti  halnya  masalah-masalah  lain yang  dihadapi  manusia  ada  yang  sudah  dijelaskan  permasalahannya  dalam  Al-  Quran. Salah satu contohnya sebagaimana dijelaskan dalam Qs.Al-Ahzab (33):27, yaitu
Terjemahannya:
“Dan  dia  mewariskan  kepada  kamu  tanah-tanah,  rumah-rumah  dan  harta  benda mereka, dan (begitu) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.” 6
Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam,  yang  dimaksud  ahli  waris  adalah  mereka  yang  jelas-jelas  mempunyai  hak  waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewaris. 7
Selain  dari  ayat  tersebut,  undang-undang  juga  mengatur  tentang  kewarisan  dalam Pasal  852  KUHPerdata/BW  bahwa  anak-anak  atau  keturunan-keturunan,  sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau kelurga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin yang lebih dulu.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  tentang  kewarisan  dalam  Pasal  171  yang mana ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan, yaitu:
1. Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
2. Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  berdasarakan  putusan  Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta  warisan  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
Berbagai  perkawinan,  mewarisi  harta  peninggalan  para  orang  tua  mereka,  yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun  yang  di  luar  perkawinan,  dan  suami  atau  isteri  yang  masih  hidup,  menurut peraturan-peraturan  berikut  ini.  Bila  keluarga  sedarah  dan  suami  atau  isteri  sudah meninggal,  maka  semua  harta  peninggalan  menjadi  milik  negara,  yang  wajib  melunasi utang-utang orang  yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Karena dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris,  harta  peninggalan,  dan  ahli  waris.  Dalam  permasalahan  ini  muncul  satu
6 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Solo:  PT. Tiga  Serangkai,  2014),  h. 421.
7 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h. 35.
pertannyaan  bahwa  jika  tidak  ada  ahli  waris  maka  pembagian  harta  warisan  diberikan untuk  siapa,  maka  dari  permasalahan  tersebut  penulis  berinisiatif  mengambil  judul tentang “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesain  Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.
Pengadilan  Agama  Sungguminasa  merupakan  salah  satu  lembaga  peradilan  yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan, menyelesaikan perkara Perdata khususnya perkara kewarisan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah field  research atau  penelitian  lapangan dengan  menggunakan  salah  satu  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis  ( sosiological  approach )  dan  pendekatan syar’i. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu turun langsung kelapangan  dan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Selanjutnya  metode pengumpulan data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.

## C. PEMBAHASAN
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pada Sengketa Harta Waris antara Saudara Kandung di Pengadilan Agama Sungguminas Kelas 1 B. Tujuan  suatu  proses  di  persidangan  adalah  untuk  memperoleh  putusan  hakim  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  178,  apabila  pemeriksaan perkara  selesai,  majelis  hakim  karena  jabatannya  melakukan  musyawarah  untuk mengambil  putusan  yang  akan  dijatuhkan.  Yang  dimaksud  dengan  proses  pengambilan keputusan ialah proses sejak dilimpahkannya perkara ke Pengadilan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan sampai diputusnya suatu perkara. Dengan kata lain suatu proses yang dilalui suatu perkara sejak pelimpahannya sampai diperolehnya putusan pengadilan atas perkara  teresebut.  Setelah  semua  tahap  pemeriksaan  persidangan  terselesaikan,  majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. 8
Dalam  memutuskan  suatu  perkara  seorang  hakim  harus  mempunyai  dasar pertimbangan  terlebih  dahulu.  Adapun  pengertian  dasar  sebagaimana  hasil  wawancara yang  telah  dilakukan  yaitu kalau  bicara  dasar  berarti    aturan-aturan  yang  kami terapkan  dalam  perkara .  Adapun  pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek terpenting dalam memutuskan suatu perkara agar terwujud suatu nilai dari putusan hakim yang  mengandung  keadilan  ( ex  aequo  et  bono )  dan  mengandung  kepastian  hukum,  di samping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik,  dan  cermat.  Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi/Mahkamah Agung. 9
Pertimbangan  yang  diambil  oleh  hakim  dalam  menangani  perkara  atau  kasus kewarisan dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:
8 Harun M.Husein, Kasasi sebagai Upaya Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 16.
9 Mukti    Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,  cet  V  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004), h.140.
“ Kalau  bicara  dasar  yang  kami  terapkan  dalam  perkara  khususnya  kewarisan selama  ini  menangani  perkara-perkara  kewarisan  pada  intinya  berkaitan  dengan perkara hubungan keluarga. Kalau persoalan kewarisan kita lihat dulu siapa yang jadi  ahli  waris,  harta  peninggalannya,  kalau  pewaris  kita  lihat  kejadian  dari meninggalnya  yang  memberi  warisan  dan  kapan  dia  meninggal.  Jadi  pewaris  kita lihat dari hubungannya yang ditinggalkan seperti suami, ada istri, anak, bapak, ibu. Kalau  misalnya:  suami  yang  meninggal  belum  membagi  harta  waris,  istri,  anak, bapak dan ibu. Saudara kandung terjadi orang tuannya meninggal dunia 2 laki-laki, 4  perempuan  tidak  ada  kakek  dan  nenek,  misalnya  kalau  2  perempuan  dan  4  laki- laki  berarti  menghalangi  kerabat  mendapatkan  warisan.  Kalau  ada  anak  laki-laki berarti  paman  tidak  dapat,  bapak  juga  tidak  dapat,  saudari  ibu  juga  tidak  dapat karena  mereka terhalang  adanya  anak laki-  laki.  Kalau  misalnya  anak  perempuan itu bisa jadi paman bisa dapat. Pemahan. masyarakat kalau ada anak berarti bisa menghalangi  kerabat  mendapatkan  warisan.  Dilihat  lagi  dari  jenisnya,  kalau  ada laki-laki  terhalang  semua,  jika  perempuan  tidak  bisa  menhabisi  kecuali  sudah dibicarakan.  Yang  memjadi  ashabah  itu  tidak  ada  dari  perempuan  yang  ada  dari laki-laki,  cucu,  kakek.  Kalau  saudara  kandung  ditinggalkan  itu  rumah  ditaksir sekitar  1  M  kemudian  yang  menguasai  anak  pertama  misalnya,  laki-laki  dia  tidak memberikan  saudaranya.  Ini  lah  yang  akan  dibahas  kalau  ada  yang  merasa keberatan bisa digugat. Sekarang hakim tugasnya adalah minimal menggali apa ini benar  harta  waris.  Kalau  yang  ini  bisa  membuktikan  kalau  itu  betul-betul  harta waris.  Berarti  hakim  harus  menentukan  pewaris  siapa  dan  ahli  warisnya  siapa, kemudian harta yang ditinggalakan apakah harta peenikahan. Dasar pertimbangan kita  tetap  mengacu  pada  hukum  Islam  bagian  kewarisan.  Kalau  ada  perdamaian bisa juga 1:1, kalau Islam 2:1, perdata bisa bagi rata 1:1 .” 10
Adapun  terkait  persoalan  sengketa  antar  saudara  menurut  hakim  dalam penyelesaiannya  tidak  menemui  kendala  karena  pada  umumnya  hakim  tetap  memakai sistem  kekeluargaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti yaitu:
“Dalam memutuskan perkara sengketa ahli waris, hakim secara umum itu tidak ada kendala, karena hakim tetap mengutamakan sistem kekeluargaan dalam menangani sengketa  ahli  waris,  tidak  perlu  sacara  real  dibawa  ke  pengadilan,  karena menyangkut  persoalan  waris  itu  bawahannya  dapat  berkepanjangan  karena bergelut dengan sistem eksekusi. Apalagi pihak yang berperkara itu mengeluarkan biaya  sendiri  untuk  kasus  hukum  yang  ditempuh.  Akan  tetapi  hakim  tetap menjalankan  sistem  karena  tidak  boleh  menolak  perkara,  oleh  karena  itu  tetap mengedepankan sistem  kekeluargaan.”
2. Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Waris Antara Saudara Kandung Di Pengadilan Agama Sungguminas Kelas 1B (Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA Sgm)
Babang Bin Nuhung dan Basse Dg. Ngai mempunyai 5 anak yaitu:
1. Jawaria Dg. Ti’no Binti Babang Bin Nuhung (Penggugat I)
2. H. dg. Sirwa Bin Babang Bin Nuhung (Penggugat II)
3. Rukiyah Dg. Pajja Binti Babang Bin Nuhung (Penggugat III)
10 Uteng  Tahir,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara, Gowa,  15  November 2017.
4. Nurdin Dg. Lawa Bin Babang Bin Nuhung (Tergugat I)
5. Suniati Dg. Sutta Binti Babang Bin Nuhung (Penggugat IV) Babang  Bin  Nuhung  meninggal  dunia  pada  tanggal  15  September  1993  dan  Basse Dg.  Ngai  juga  telah  meninggal  dunia  pada  tanggal  1  April  2001.  Sebagian  dari  harta mereka  sudah  terbagi  namun  penggungat  mempermasalahkan  objek  warisan  yang  luas seluruhnya ± 2000 M² sebelum menjadi jalan, namun jalan ± 100 M² maka objek warisan tersebut sisa ± 1.900 M². Sisa harta tersebut dikuasai oleh tergugat dan menolak dengan tegas membagi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
Adapun  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  dengan  pertimbangan bahwa berdasarkan pemahaman terhadap ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum Babang bin Nuhung dan Besse Dg. Ngai adalah kelima anaknya tersebut. Pasal 1888 KUH Perdata mengatur tentang kekuatan pembuktian yang bisa  ditunjukkan  dalam  pengadilan  dan  fotokopi  yang  tidak  dapat  ditunjukkan  aslinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hal ini penggungat menghadirkan 3 orang saksi.  Pada  pasal  171  ayat  4  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  harta  peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
Sedangkan  dalam  pasal  570  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu  dengan  kedaulatan  sepenuhnya  sepanjang tidak  bertentangan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemunkinan akan adanya pencabutan hak tersebut  demi  kepentingan  umum  berdasarkan  atas  ketentuan  undang-undang  dengan disertai pembayaran ganti rugi.
Sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim  akan  mempertimbangkan  legalitas  formil  kuasa  penggugat  rekonvensi  sebagai wakil  atau  kuasa  untuk  dapat  berkedudukan  dan  bertindak  mewakili  penggugat  materil selaku pemberi kuasa.
Setelah  memeriksa  dan  meneliti  dengan  seksama  surat  kuasa  tersebut,  ternyata  di dalam  surat  kuasa  tersebut  hanya  menyebutkan  hak  penerima  kuasa  untuk  mengajukan jawaban dan duplik tanpa menyebutkan hak penerima kuasa untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Maka berdasarkan uraian pertimbangannya, pengadilan menyatakan gugatan penggugat  tidak  dapat  diterima  atau  gugatan  para  penggugat  ditolak,  maka  dengan mengacu  pada  maksud  ketentuan  pasal  192  R.  Bg.,  para  penggugat  dihukum  untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Konsep  pembagian  harta  waris  dalam  hukum  KUHPerdata  terbagi  Ahli  Waris Golongan Pertama (I), Ahli Waris Golongan Kedua (II), Ahli Waris Golongan Ketiga (III),  Ahli  Waris  Golongan  Keempat  (IV).  Konsep  pembagian  harta  waris  dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa bagian yaitu : Hukum bagian waris untuk anak, Hukum  Bagian  Warisan  untuk  Orang  Tua,  Hukum  Bagian  Waris  untuk  Duda  atau Janda, Hukum Bagian Waris untuk Saudara Seibu Lain  Ayah,  Hukum Bagian Waris untuk  Saudara  Sekandung  atau  Seayah,  Bagian  Waris  Áṣabah  al-furuḍ,  Bagian  Ahli Waris Áṣabah.
2. Dalam  memutuskan  perkara  hakim  memiliki  dasar  pertimbangan  dalam menyelesaikan  perkara  sengketa  harta  waris  antara  saudara  kandung,  adapun  dasar pertimbangan  tersebut  secara  keseluruhan  berpatokan  kepada  Hukum  Islam (kewarisan/  mawaris).  Adapun  penerapan  dari  dasar  pertimbangan  tersebut  pada sengketa  harta  waris  antara  saudara  sekandung,  tidak  menemui  kendala  dikarenakan dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama. Cet.  V;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Bakry, Muammar M. Akutansi Dasar  Mewarisi. Cet. I; Makassar, Alauddin University Perss, 2014.
Dillah, Philips Dan Suratman. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2015. F. satriyo Wicaksono. Hukum Waris (Cet; I: Jakarta, Visimedia, 2011). Haffas,  Mustofa  dan  Salman,  H.R.  Otje. Hukum  Waris  Islam .  Cet.  I;  Bandung:  PT. Refika Aditama, 2002.
Husein, Harun M. Kasasi sebagai Upaya Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Istiqamah, Hukum Waris dan Benda . Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori  Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016. Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya .  Solo:  PT.  Tiga  Serangkai, 2014. Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, huruf a.
Khalik , Subehan. Wasiat  Kepada  Ahli  Waris  “Telaah  Fikih  Dengan  Pendekatan Kritik Kesahihan Hadis”. Makassar: Alauddin University Press, 2013. Lubis, Sulaika. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Muhammad,  Rusli, Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Mustari,  Abdillah. Hukum  Waris  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang Hukum Perdata Barat . Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014. Ramulyo,  M.  Idris. Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum    Perdata .  Cet.  II;  Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran  Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama . Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.
Satrio, J. Hukum Waris . Bandung : Alumni, 1992. Sultan,  Lomba. Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Ketatanegaraan  Islam. Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Press,  2013.
Saebani, Beni Ahmad. Figh Mawaris . Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Suma, Muhammad Amin. Keadilan Hukum Islam . Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Syarifuddin, Amir . Hukum Kewarisan Islam . Cet V; Jakarta: Kencana, 2015.
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum, Bantuan  Hukum  Bukan  Hak  Yang  Diberi .  Cet.  I; Jakarta Pusat :YLBHI, 2013.