## PENDAHULUAN
Pada permulaan tahun 1990-an, beberapa negara di Asia, termasuk didalamnya Indonesia dikategorikan    sebagai  negara  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  mengagumkan. Namun,  setelah  terjadi  krisis  ekonomi  pada tahun 1997, banyak pihak kemudian meyakini bahwa  pondasi  ekonomi  di  beberapa  negara tersebut sebenarnya rapuh. Krisis ini berdampak luas, tidak hanya pada sisi ekonomi namun juga kestabilan politik. Runtuhnya stabilitas ekonomi tersebut telah menjadi satu momentum dan bukti adanya kualitas corporate governance (CG) yang buruk di kawasan Asia pada umumnya dan In- donesia  pada  khususnya.  Hal  inilah  yang kem udian  m enyebabkan  peningkatan pemahaman dan kesadaran bahwa good corpo- rate governance (GCG) menjadi syarat mutlak yang diperlukan dalam proses eksistensi sebuah perusahaan, terutama lembaga keuangan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

## URGENSI PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
DI  BAITUL  MAAL WAT  TAMWIL  (BMT)

## Muh Awal Satrio Nugroho
Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha, e-mail: awalsatrio@yahoo.com

## Abstract
Islamic corporate governance model in Islam has its own unique features and presents distinctive characteristics in comparison with the western concept .Unlike the western con- cept of corporate governance which is based on the western business morality that derived from “secular humanist”, the corporate governance in Islamic Financial Institutions is founded on the epistemological aspect of Tawhid,sharia, and ethics.Baitul Maal Wat Tamwil (Islamic micro finance) have to apply Islamic Corporate Governance in order to  become the strong and succesfull institution
Keywords : Islamic corporate governance model, Islamic micro finance
Sejak  saat  itulah    muncul  inisiatif  untuk menguatkan corporate governance (tata kelola perusahaan). Lemahnya pelaksanaan corporate governance di  perusahaan  dianggap  sebagai biang keladi krisis tersebut. Lemahnya corpo- rate  governance yang  berakibat  pada  krisis ekonomi, tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi beberapa negara tetangga, seperti terjadi di Malaysia, sehingga pemerintah Malay- sia  memutuskan  untuk  mengadopsi  prinsip- prinsip  corporate  governance  dalam  suatu peraturan  untuk  m eningkatkan  kualitas perusahaan-perusahaan Malaysia ( Zainal Abidin, Nor Azizah and Halimah,2007). Menurut Organi- zation for Economic Corporation and Develop- ment (OECD) (2000) , Good Corporate Gover- nance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan  dan  mengendalikan  kegiatan perusahaan.Corporate Governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang

## JURNAL KAJIAN BISNIS
VOL. 23, NO. 1,  2015, 64 - 70
berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk  para  pemegang  saham,  dewan pengurus,  para  manajer, dan  semua  anggota stakeholder nonpemegang saham. Tata kelola perusahaan  mempunyai  empat  unsur  dasar (prinsip-prinsip)  sebagai  berikut  (1)  unsur transparasi  ( transparency )  ;  (2)  Unsur akuntabilitas  ( accountabilit y);  (3)  Unsur responsibilitas ( responsibility ); (4) Unsur keadilan ( fairness, quitable treatment ).
Tata kelola yang benar dan baik ( Good Cor- porate  Governance)  telah  dibuktikan  mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan yang menerapkannya (Abu-Tapanjeh, 2009). Di dalam lembaga keuangan, seperti perbankan, tata  kelola  perbankan  yang  baik  akan meningkatkan  efisiensi  dan  pengembalian dividen pemegang saham hingga mencapai 8.5% per tahun (Bhagat dan Bolton,2008).
Good  Corporate  Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan  m elalui  f ungsi  kontrol  atas operasional  perusahaan  itu  sendiri.  Menurut Amerta (2005) meskipun implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik berada di tiap- tiap  negara  atau  di  tiap-tiap  perusahaan, tergantung dari penekanan masing-masing, tetapi dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa prinsip pokok dari suatu tata kelola perusahaan yang baik yang sudah diterima secara internasional. Prinsip-prinsip  itu  m eliputi  :  tranparency (keterbukaan), accountability and responsibility (pertanggungjelasan dan pertanggung jawaban), responsiveness (ketanggapan), independency (independensi),fairness(kewajaran).  Didalam kenyataannya ada yang mendefinisikan prinsip- prinsip tersebut padaperlindungan terhadap in- vestor ( shareholder ) saja (definisi sempit atau perspektifkonvesional),  sehingga  ini  dapat dipahami  sebagai  suatu  mekanisme  yang menjamin agar para penyedia modal (investor dan kreditor) akan memperoleh pengembalian atas dananya  yang  tertanam  dalam  perusahaan (Andrei  Shleifer  ,Robert  W.  Vishny.  1997).
Namun  demikian  ada  yang  mendefinisikan sebagai perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan ( stakeholder ), ini definisi yang lebih luas  (perspektif   kontemporer),  sehingga merupakan suatu jaringan antara perusahaan dengan seluruh yang terlibat dalam perusahaan, yaitu  pemilik  saham,karyawan,  pelanggan, pemasok,  dan  masyarakat,  dimana  semua pemangku  kepentingan  ini  tidak  ada  yang dirugikan (M. Goel Ananddan Anjan V. Thakor. 2008)

## ISLAMIC  CORPORATE  GOVERNANCE
Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya  beragama  Islam ,  haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam konteks keIslaman. Islam sebagai way of life selalu menyuarakan tentang  pentingnya  etika  bisnis,  nilai-nilai integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan,.Entitas syariah di Indonesia saat ini  semakin  berkembang  ditandai  dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah.  Bisnis  syariah  yang  sem akin berkembang  saat  ini  tentu  saja  haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah.
Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap Corporate Governance yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola persuhaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudutpandang (Choudury dan Hoque,  2006).  Yang  paling  pokok  adalah peletakan  ideologi tauhid dalam  perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektifkonvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam  perspektif konvensional pada  um um nya  adalah  m aksim alisasi keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih terfokus pada kesejahteraan ummat.Prinsip. Good  Corporate  Governance  dalam  Islam mengacu  pada  Al-Quran  dan  Al-Hadits  yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep Good Corporate Governance dalam pandangan dunia barat. Dalam pandangan Islam, corporate governance  harus  mengintegrasikan  apsek peraturan  yang  didasarkan  pada  syariah  dan
ajaran  moral  Islam  sebagai  intinya  (Abdul Rahman,2009).Dalam konteks membicarakan corporate governance dalam lembaga keuangan Islam, beberapa prinsip etika Islam yang relevan diantaranya adalah : larangan riba,maysir dan gharar, melaksanakan prilaku hidup yang beretika dengan menjunjung tinggi kesopanan, keadilan, giat mencari ilmu pengetahuan, rajin, kompeten di  bidangnya,  menjunjung  tinggi  kepentingan stakeholders,  persaingan  yang  sehat, keterbukaan, kerahasiaan, hafrga dan upah yang adil. (Hasan, 2012).Selain Al Qur’an dan Hadits, Ijtihad juga  memiliki  peranan  penting  yang digunakan  untuk  m enjelaskanperaturan- peraturan  yang  secara  implisit  diutarakan  di dalam   Al-Qur ’an  m aupun  As-Sunnah (Mohammed, 1988).
Menurut Abu Tapanjeh (2009), prinsip-prinsip Corporate Governance dalam perspektif Islam diwujudkan  melalui  kerangka  syariah  dalam pelaksanaan  bisnis,keadilan,  dan  kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip-prinsip corporate governance dalam Islam lebih cendrung ke stakeholder oriented daripada shareholder oriented ( Iqbal Z, Mirakhor  A,  2004  dan  Chapra,  Muhammad Umer,2004). Menurut Obaidullah (2004), suatu entitas bisnis dalam sistim ekonomi Islam, dapat dipandang sebagi nexus contract dengan tujuan meminimalkan biaya transaksi dan maksimisasi keuntungan dan return kepada investor dengan tanpa melanggar hak milik pihak lain , baik yang berinteraksi dengan perusahaan secara langsung maupun yang tidak langsung. Jika selama ini pelaksanaan Good Corporate Governance selalu mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance  yang  bersumber  dari  nilai-nilai kapitalisme,  maka  perlu  adanya  rekonstruksi Corporate  Governance  tersebut  agar  sesuai diterapkan pada institusi syariah (Wulandari Anis, 2010).Implementasi GCG menjadi sangat penting di lembaga keuangan dan perbankan syariah, sebab hal  tersebut berkaitan  dengan dimensi m oral  yang  terdapat    pada  transaksi komersialnya ( Rice ,1999) .

## ISLAMIC  CORPORATE  GOVERNANCE VS  CONVENTIONAL  CORPORATE GOVERNANCE
Good corporate governance yang umumnya diterapkan di Indonesia pada umumnya masih mengacu kepada prinsip-prinsip good corporate gov ernance  konv ensional  Sebagaim ana disebutkan di depan, Good Corporate Governance konvensional  itu  sendiri  terbagi  menjadi  dua aliran, yang pertama shareholders model dan yang  kedua stakeholders  model .  Tentu  saja prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance konvensional yang sekarang menjadi acuan di Indonesia kurang tepat jika diterapkan di lembaga keuangan syariah.Lembaga keuangan syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance.Memang ada beberapa poin yang terdapat di dalam Good Corporate Gov- ernance konvesional yang juga diadopsi oleh Is- lamic Corporate Governance, tetapi sebenarnya secara rinci ada perbedaan sangat mendasar antara keduanya.  Perbedaan tersebut  seperti terlihat pada tabel 1 (Hasan, 2012).
Berdasarkan tabel tersebut maka hal utama yang  membedakan  antara  Islamic  Corporate Governance dan Conventional Corporate Gover- nance adalah bahwa dalam Islamic Corporate Gov ernance,  semua  kegiatan  bisnis  harus mengacu  pada  syariah  Islam.  Khusus  pada lembaga keuangan, larangan terhadap praktek riba, maysir, dan gharar menjadi isu utama dalam corporate governance.
Perbedaan  m endasar  ini  tentu  akan membawa dampak didalam implementasinya.

## BAITUL Maal Wat Tamwil ( BMT)
Salah satulembaga keuangan syariah yang sekarang sedang mengalami perkembangan yang pesat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah  jenis  koperasi  simpan  pinjam  yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Baitul Maal wat Tamwil adalah gabungan dari kata “ Baitul Maa l” dan “ Bait at Tamwil ”. BMT mulai dikenal masyarakat pada tahun 1992. Secara singkat Baitul  Maal m erupakan  lembaga

## URGENSI PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa  tujuan  profit. Bait  at  Tamwil adalah lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto,2008). Dari definisi tersebut maka BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan  memberikan  solusi  pendanaan  yang mudah  dan  cepat,  terhindar  dari  riba,  dan mengacu pada prinsip syariah. Proses pendirian BMT yang mudah dengan dana yang tidak terlalu besar, membuat BMT cepat berkembang.
Didalam sistim keuangan, lembaga Baitul Maal wat Tamwil dapat dikategorikan sebagai lem baga  interm ediasi  keuangan,  yang menjalkankan  fungsi  pengalihan  dana  dari
penabung (lenders ) kepada peminjam ( borrow- ers ). Lembaga keuangan memiliki peran pokok dalam   proses  pengalihan  dana  dalam perekonomian (Siamat, Dahlan, 2005). Saat ini jumlah BMT sekitar 5.500 dengan daya jangkau 3.000 usaha mikro , jenis usaha yang dilayani 17  juta  usaha,  dan  total  asset  Rp  3  triliun (Republika,  2013).  Selain  m em berikan kenyamanan bertransaksi secara syariah, BMT juga  memfokuskan  diri  pada  pemberdayaan ekonom i  um m at,  diantaranya  adalah pemberdayaan  ekonomi  pengusaha  mikro, pemberian  bea  siswa,  bantuan  gaji  guru  di pedesaan, pelatihan pemasaran dan bisnis.
Berdasarkan  namanya  BMT  merupakan gabungan  dua  kata  dengan  dengan  orientasi

## Tabel 1: Perbedaan GCG Konvensional dan Islamic Corporate Governance
Aspects Shareholder model Stakeholders models Islamic model Filsafat Rasionalisme dan rasionalitas Rasionalisme dan rasionalitas Keimanan, aqidah, syariah, akhlaq Hak dan kepentingan Melindungi kepentingan pemegang saham Menjamin hak komunitas social dan hubungannya dengan perusahaan Melindungi hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan berlandaskan syariah Tujuan Keuntungan pemegang saham Kesejahteraan pemangku kepentingan Maqashid Syariah Peran pengelola Dominasi pengelola Mengawasi dominasi pemegang saham Konsep khalifah dan musyawarah Management Board One tier broad, taka da komite khusus etika Two tier broad, taka da komite khusus untuk etika Syariah board dan institusi lain yang bertanggung jawab terhadap issu etika Bisnis Tak ada batasan dalam bisnis Tak ada batasan daslam bisnis Hanya aktivitas bisnis yang sesuai syariah yang diijinkan
yang berbeda yaitu orientasi sosial ( baitul maal ) danorientasi    bisnis  ( baitul  tamwil), sebagai konsekuensinya BMT memiliki dua fungsi yaitu: baitul  maal berfungsi  menerima  titipan  dana zakat, infaq dan sadaqah serta mengoptimalkan distribusinya  sesuai  dengan  peraturannya. Sedangkan baitul tamwil melakukan  kegiatan pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha  mikro  dan  kecil  terutama  dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan untuk kegiatan ekonomi.
Sebagai  representasi    dari  organisasi lembaga keuangan syariah yang baru tumbuh, BMT masih berada pada tahap pencarian jati dirinya. Lembaga keuangan syariah seperti BMT memang memilikibentuk yang khas, karena di dalam operasionalnya, dia akan dinilai dari aspek legalnya, aspek finansialnya, aspek sosialnya, dan juga aspek spiritualnya. Penilaian aspek legal dari BMT didasarkan pada perijinannya, apakah BMT sudah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang membawahinya.Oleh karena BMT adalah  badan  usaha  dalam  bentuk  koperasi, maka pertanyaannya adalah apakah BMT sudah mendapatkan ijin resmi dari Kementrian Koperasi dan UKM. Penilaian BMT dari aspek finansial dilihat  dengan kinerja  keuangannya.  Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, BMT dinilai dari    kinerja  keuangannya,  apakah  kinerja keuangannya  sehat  atau  tidak  sehat,  berapa persen  kredit  macetnya,  dan  sebagainya. Penilaian dari aspek  sosial dilakukan dengan seberapa jauh manfaat keberadaan BMT pada lingkungan di sekitarnya dan masyarakat pada umumnya.  Penilaian  pada  aspek  spiritual dilakukan  dengan  melihat  apakah  di  dalam operasionalnya aktivitas yang dilakukan sudah sesuai  dengan  kaidah  syariah  yang  berlaku. Sebagai lembaga yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah, BMT beroperasi menggunakan kaidah-kaidah  yang  diatur  hukum  Islam  dan tentunya sifat dari pertanggung-jawaban tidak hanya sekedar  level duniawiah  semata,tetapi menyangkut  keyakinan  ukhrawiah.  Sebagai lembaga bisnis tentunya mekanisme operasional
yang dijalankan BMT mengacu kepada prinsip- prinsip  dan  nilai  Islam ,  sayangnya  ada kecurigaan di masyarakat bahwa sebagian BMT mengikuti arus koperasi simpan pinjam yang lain yaitu dengan menggunakan basis bunga dalam operasionalnya.  Oleh  karena  itulah  di  dalam menjalankan tata kelola yang baik di dalam BMT perlu adanya aspek pengawasan produk agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
BMT  sebagai  lem baga  keuangan, keberlangsungannya  sangat  ditentukan  oleh kepercayaan ( trust ) masyarakat dalam menerima dana ( funding ), menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan  ( financing )  serta  kepiawaian mengelola  margin  dan  atau  bagi  hasil  yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan  pertumbuhan  lembaga.  Untuk  dapat meraihnya  maka  perlu  diupayakan  stabilitas kinerja berdasarkan tata kelola yang transparan dan  akuntabel.Wujud  dari  hal  tersebut  dapat berupa  kemudahan  pihak  mitra  untuk  dapat m engakses  inf orm asi,  kepatuhan  dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban rutin,menggunakan  jasa  audit  akuntan  publik sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam menyerahkan/ menitipkan dana.

## BEBERAPA GAGASAN
BMT  sebagai  lembaga  keuangan  syariah yang  sangat  dekat  melayani  kepentingan masyarakat dituntut untuk bisa menjadi contoh dalam  menerapkan Islamic Corporate Gover- nance. Dengan menerapkan Islamic Corporate Governance,  diharapkan  selain  kinerjanya meningkat,  kepercayaan  masyarakat  bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah juga meningkat. Kecurigaan masyarakat bahwa BMT sama  dengan  koperasi  simpan  pinjam  biasa, dengan baju yang berbeda, akan secara pelan- pelan terkikis jika BMT menerapkan Islamic Cor- porate Governance.
Untuk  tujuan  ini  beberapa  langkah  perlu dilakukan, yaitu langkah eksternal dan langkah internal.

## URGENSI PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
Pertama, langkah  eksternal  .Kementrian Koperasi perlu membentuk Dewan Audit Syariah Nasional yang bertujuan melakukan audit syariah untuk menilai apakah produk yang dikeluarkan BMT sudah sesuai dengan koridor syariah atau belum.  Dewan  Audirt  Syariah  ini  nantinya mendapatkan  wewenang  untuk  memberikan semacam  “akreditasi  syariah”  kepada  suatu BMT, sebagaimana akreditasi terhadap lembaga pendidikan.Anggota dewan ini adalah para pakar di bidang keuangan syariah.  Jika langkah ini sulit  dilakukan  ,  maka  sebenarnya  bisa  saja Kementerian  Koperasi  bekerjasama  dengan Dewan Syariah Nasional untuk melaksanakan fungsi ini sebagai suatu rangkaian dan tindak lanjut dari fatwa yang dikeluarkannya.
Kedua ,  perlunya  memberikan  jaminan kepada masyarakat bahwa setiap transaksi yang dilakukan  oleh  BMT  tersebut  sesuai  dengan prinsip syariah. Agaknya langkah kedua ini lebih sulit dari langkah pertama, karena diperlukan sumber  daya  manusia  yang  memadai,  serta waktu yang mencukupi. Tugas yang kedua ini dilakukan  dengan  mereview  setiap  transaksi yang terjadi, atau minimal mengambil sebagian sampel transaksi dari seluruh transaksi, apalagi jika BMT mempunhyai beberapa cabang di kota yang berbeda. Hal ini memerlukan waktu lama untuk mengadakan kunjungan ke setiap cabang BMT  untuk  menguji  apakah  transaksi  yang dijalankan  sesuai  syariah.  Siapakah  yang menjalankan tugas ini? Mungkin beberapa BMT sudah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan syariah  dan  direkrut  bekerja  di  BMT  yang
bersangkutan.Namun yang sering terjadi adalah mereka hanya  dipinjam namanya  saja. Lebih parah lagi berkunjung ke BMT pun jarang mereka lakukan.  Bagaim anapun  anggota  Dewan Pengawas Syariah jarang mempunyai waktu yang mencukupi untuk melaksanakan semua tugas tersebut, dan kadang mereka juga tidak m em punyai  staf   yang  kom peten  untuk m enggantikan  tugas  m ereka.  Untuk  itu diperlukan  staf  audit  syariah  yang  akan mengaudit setiap transaksi yang terjadi.

## SIMPULAN
Perusahaan  yang  bisa  bertahan  dalam situasi  persaingan  sekarang  ini  adalah perusahaan yang bisa melaksanakan tata kelola dengan  baik.  Tidak  terkecuali  BMT  sebagai lembaga  keuangan  syariah.  Meningkatnya jumlah BMT seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola yang baik. Agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan yang lain, BMT harus mereformasi dirinya dengan mengimplementasikan Islamic Corporate Gover- nance. Islamic Corporate Governance adalah prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah  Islam. Beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  adalah perlunya  Kementerian  Koperasi  membentuk Dewan  Audit  Syariah  Nasional  dan  perlunya masing-masing  BMT  untuk  membentuk  staf khusus  audit  syariah  yang  membantu  tugas Dewan  Pengawas  Syariah  m engawasi pelaksanaan  transaksi  di  BMT  agar  tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman, Abdul Rahim,2009,  Issues  in Corporate Accountability And Governance: An Islamic Perspective , American Journal of Islamic Social Sciencies ,15 : 1, p 56-
69
Abu-Tapanjeh AM. 2009. “Corporate Governance from The Islamic Perspective”. Critical Per- spective on Accounting , Vol 20: 556-567.
Amerta Mardjono, 2005, A Tale of Corporate Gov- ernance Lesson Why Firms Fail , Manage- rial Auditing  Journal ,  Vol.  20.  No.  3.  P  :
272-283.
Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny. (1997). “A Survey of Corporate Governance”, Journal of Finance , Vol. 52, No. 2, June, pp. 737- 783.
Bhagat, S., Bolton, B. 2008. “Corporate Gover- nance and Firm Performance”. Journal of Corparate Finance 14: 257-273
Chapra, Muhammad Umer, 2004, “Stakeholders Model, Governance In Islamic Economic System “ , Islamic Economic Studies , Vol
11  No 2, p 65-69.
Choudury, M.A., Hoque, M.Z. 2006. “Corporate Governance in Islamic Perspective”. Cor- porate Gorvernance 6(2): 116-128.
Davis James,  Schoorman James,  Donaldson Lex, 1997, “Toward A Stewardship Theory Of   Management  “, The  Academy  of Management Review ,22 :1, p 20-46
Hasan, Z (2012), “ Corporate Governance in Is- lamic Institutions : An Ethical Perspective”, Prime Journal of Business Adminatration and Management, Vol2(1) p 405-411
Iqbal, Z , Mirakhor A ,2004, Stakeholders Model of Governance In Islamic Economic Sys- tem”, Islamic Economic Studies , Vol 11 : No 2, p :43-63
Lewis, M  K, 2005,  “Islamic Corporate  Gover- nance”, Review of Islamic Economic , Vol 9 No 1, pp : 5-29
M. Goel Anand and  Anjan V. Thakor. (2008).
“Ov erconf idence,  CEO  Selection, andCorporate Governance”, The Journal of Finance , Vol. 63, No. 6, Desember 2008, pp. 2737-2784.
Mohammed, Noor. 1988. “Principles of Islamic contract law”. Journal of Law andReligion .

## URGENSI PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)