## PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Senda Yunita Leatemia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura senda_leatemia@yahoo.com
Paul Usmany Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  penyajian  dan  aksesibilitas laporan  keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini adalah penelitian kuantitatif dengan beberapa uji hipotesis. Sampel sebanyak 87 responden yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing OPD  Pemerintah  Kota  Ambon,  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  daerah. Berdasarkan  uji  t  menunjukkan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  sedangkan  aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan daerah belum dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan informasi laporan keuangan daerah sulit untuk diakses oleh pihak eksternal. Kata Kunci: Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to empirically examine the effect of the presentation and accessibility of  regional  financial  reports  on  the  accountability  of  regional  financial  management.  This research  is  a  quantitative  research  with  several  hypothesis  testing.  A  sample  of  87  respondents consisting  of  heads  of  offices,  secretaries,  heads  of  divisions,  heads  of  sections  and  staff  from each OPD of the Ambon City Government, who are involved in the process of managing regional finances.  Based  on  the  t  test,  it  shows  that  the  presentation  of  regional  financial  reports  has  a positive and significant effect on the accountability of regional financial management, while the accessibility of regional financial reports has no effect on the accountability of regional financial management. This is because regional financial reports have not been published openly through the  mass  media  and  information  on  regional  financial  reports  is  difficult  to  access  by  external parties.
Keywords  :  Presentation  of  regional  financial  reports,  accessibility  of  regional  financial reports, and accountability of regional financial management

## PENDAHULUAN
Pada  era  reformasi  saat  ini,  pemerintah dituntut  untuk  mampu  mengelola  otonomi daerah  dan  sistem  pengelolaan  keuangan daerah  agar  lebih  baik.  Otonomi  daerah menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Tiga misi utama otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,
meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum  dan kesejahteraan  masyarakat,  memberdayakan
dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut  serta  (berpartisipasi)  dalam  proses pembangunan (Mardiasmo, 2002) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  pemberi  amanah  ( principal ) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,  2009).  Dalam  sektor  publik akuntabilitas  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban  kepada  pemerintah  yang lebih tinggi kedudukannya, sedangkan akuntabilitas horizontal
adalah pertanggungjawaban  kepada  publik.  Dalam meningkatkan  sistem  akuntabilitas,  maka harus  diketahui  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi akuntabilitas.
Faktor yang pertama adalah penyajian laporan keuangan.  Penyajian  laporan  keuangan  oleh pemerintah  daerah  adalah  untuk  memberikan informasi  yang  digunakan  dalam  pembuatan keputusan  ekonomi,  sosial  dan  politik,  serta sebagai bukti pertanggungjawaban ( accountability ) dan
pengelolaan ( stewardship ), serta dapat memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja  manajerial  dan  organisasionalnya (Mardiasmo,  2004).  Jika  dilihat  dari  sisi internal  organisasi,  laporan  keuangan  sektor publik  dapat  dijadikan  alat  pengendalian  dan evaluasi  kinerja  manajerial  dan  organisasi. Sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi  eksternal organisasi,  laporan  keuangan  dapat  dijadikan alat pertanggungjawaban.
Faktor kedua yang dapat meningkatkan sistem akuntabilitas  adalah  aksesibilitas  laporan keuangan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam  melaksanakan  akuntabilitas,  tidak  saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat  semua  informasi  relevan  yang dibutuhkan  para  pengguna,  akan  tetapi  juga karena  laporan  tersebut  tidak  dapat  secara langsung  tersedia  dan  aksesibel  bagi  para pengguna  potensial.  Untuk  itu  sebaiknya pemerintah membuka ruang akses bagi publik,
tidak  hanya  kepada  DPRD  atau  pemerintah pusat.
Aksesibilitas  ( accessibility )  laporan  keuangan merupakan  kemudahan  bagi  seseorang  untuk memperoleh  informasi  mengenai  laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung  kepada  akses  publik  terhadap laporan  keuangan  yang  dapat  dibaca  dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai  pihak  yang  memberi  kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik  berhak  untuk  mendapatkan  informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi  terhadap  pemerintah  (Mardiasmo, 2002).  Dalam  demokrasi  yang  terbuka,  akses ini  diberikan  oleh  media  seperti  surat  kabar, majalah,  radio,  stasiun  televisi, website (internet),  dan  forum  yang  memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong  akuntabilitas  pemerintah  terhadap masyarakat (Mulyana, 2006)
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Apakah  penyajian  laporan  keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah? 2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah?
Sedangkan  penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji secara empiris :
1. Pengaruh  penyajian  laporan  keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap
akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.

## KAJIAN TEORI

## Teori Keagenan
Teori  agensi  adalah  hubungan  atau  kontrak antara principal dan agent (Anthony & Vijay,
2005).  Pihak principal membuat  suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan  pihak agent , dengan  harapan  bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan
seperti  yang  diinginkan  oleh  prinsipal,  dalam hal  ini  terjadi  pendelegasian  wewenang. Pendelegasian  terjadi  ketika  seseorang  atau satu  kelompok  orang (prinsipal) memilih orang  atau  kelompok  lain  (agen)  untuk bertindak  sesuai  dengan  kepentingan prinsipal (Lupia & Mccubbins, 2000). Hubungan antara teori  keagenan  dengan  penelitian  ini  dapat dilihat dari hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipal, dimana agen memiliki keunggulan  karena  memiliki  lebih  banyak informasi  dibandingkan  prinsipal.  Adapun salah  satu  informasi  yang  dimiliki  oleh  agen adalah  berupa  laporan  keuangan.  Oleh  karena itu,  pemerintah  sebagai  pihak  agen  yang memiliki  tanggungjawab  untuk  menyajikan laporan  keuangan,  serta  mempublikasikannya untuk  memudahkan  akses  bagi  masyarakat sebagai  pihak  prinsipal  yang  memiliki  hak untuk  mengetahui  sejauh  mana  kinerja  dari pemerintahan.

## Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Penyajian  laporan  keuangan  yaitu  suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja  keuangan  suatu  entitas  (Hehanussa, 2015)  sedangkan  penyajian  laporan  keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan  pemerintah  daerah  yang  memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang berdasarkan  dalam  PP  Nomor  71 Tahun 2010 Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan terdapat  4  indikator  karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Keempat karakteristik  tersebut  merupakan  prasyarat normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang  dikehendaki  oleh  pihak  pengguna laporan keuangan, antara lain : 1. Relevan Laporan  keuangan  dapat  dikatakan  relevan apabila  informasi  yang  termuat  di  dalamnya dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna, dengan  membantu  mereka  mengevaluasi peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini  dan memprediksi  masa  depan,  serta  menegaskan atau  mengoreksi  hasil  evaluasi  dimasa  lalu. Dengan demikian  informasi  laporan  keuangan
yang  relevan  dapat  dihubungkan  dengan maksud penggunaannya.
2. Andal
Informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari pengertian  yang  menyesatkan  dan  kesalahan material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur, serta  dapat  diverifikasi.  Informasi  mungkin relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau  penyajiannya tidak  dapat  diandalkan,  maka  penggunaan informasi  tersebut  secara  potensial  dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan  dapat  dilakukan  secara  internal dan  eksternal.  Perbandingan  secara  internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan  akuntansi  yang  sama  dari  tahun  ke tahun.  Perbandingan  secara  eksternal  dapat dilakukan  bila  entitas  yang  diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 4. Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para pengguna.  Untuk  itu  pengguna  diasumsikan memiliki  pengetahuan  yang  memadai  atas kegiatan  dan  lingkungan  operasi  entitas pelaporan,  serta  adanya  kemauan  pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Tujuan  laporan  keuangan  menurut  PP  Nomor 71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan adalah digunakan sebagai berikut :
(a)Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan secara periodik.
(b)  Manajemen,  membantu  para  pengguna untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan,  sehingga  memudahkan  fungsi perencanaan,  pengelolaan,  dan  pengendalian atas  seluruh  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Dalam  rangka  pelaksanaan  APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  Sesuai  dengan  UU  No.  17  Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara   dan UU No. 1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara,  laporan  keuangan  pemerintah  pokok terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas (LAK)
d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan disajikan  oleh  setiap  entitas  pelaporan,  hal  ini berarti  setiap  gubernur/bupati/walikota  dan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  wajib menyusun  dan  menyajikan  laporan  realisasi anggaran,  neraca,  dan  catatan  atas  laporan keuangan,  sedangkan  laporan  arus  kas  hanya disajikan  oleh  unit  yang  mempunyai  fungsi perbendaharaan  (bendahara  umum  negara  / kuasa  bendahara  umum  negara  /  kuasa bendahara  umum  daerah).  Di  samping menyajikan  laporan  keuangan  pokok,  suatu entitas  pelaporan  diperkenankan  menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan  ekuitas.  Laporan  kinerja  keuangan adalah  laporan  yang  menyajikan  pendapatan dan  beban  serta  surplus/defisit  selama  satu periode yang disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan  laporan  perubahan  ekuitas  adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan  saldo  ekuitas  dana  pemerintah selama satu periode (Muzahid, 2014).

## Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
Pengertian  aksesibilitas  ( accessibility )  dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Aksesibilitas  laporan  keuangan  merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan
(Mulyana, 2006). Sedangkan menurut
(Apriliani,  N  K  A,  2015)  aksesibilitas  laporan keuangan  merupakan  sarana  penunjang  dalam
rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah  sebagai  lembaga  sektor  publik. Aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan  hubungan  yang  baik  pula  antara publik  dan  pemerintah  (Mustofa,  2012).  Oleh karena  itu,  pemerintah  daerah  hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya,  serta  memfasilitasi  masyarakat luas  agar  dapat  mengetahui  atau  memperoleh informasi  dengan  mudah.  Pemerintah  daerah juga  harus  meningkatkan  aksesibilitas  laporan keuangannya, tidak sekedar hanya menyampaikan  laporan  keuangannya  kepada pihak  DPRD  saja,  akan  tetapi  memfasilitasi masyarakat  luas  agar  dapat  mengetahui  atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Pada era globalisasi saat ini dimana kecanggihan teknologi yang semakin menggila akhirnya  dapat  mempermudah  pengguna informasi untuk mengakses segala kepentingan  yang  dibutuhkan  yaitu  melalui media,  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio, stasiun  televisi, website (internet),  dan  forum yang  memberikan  perhatian  langsung  atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi  yang  disampaikan  dalam  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dapat  memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas  laporan  keuangannya,  tidak sekedar  menyampaikannya  ke  DPRD  saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat  mengetahui  atau  memperoleh  laporan keuangan  dengan  mudah  (Aliyah  &  Nahar, 2012)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  pemberi  amanah  ( principal ) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).
Akuntabilitas  dapat  dilihat  sebagai  suatu tingkatan  dengan  lima  tahap  yang  berbeda,
yang  diawali  dari  tahap  yang  lebih  banyak membutuhkan  ukuran  obyektif  ke  tahap  yang membutuhkan  lebih  banyak  ukuran  subyektif (Sadjiarto, 2000) antara lain:
a. Probity  and  legality  accountability, hal  ini menyangkut  pertanggungjawaban  penggunaan dana  sesuai  dengan  anggaran  yang  telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Process  accountability, dalam  hal  ini digunakan  proses,  prosedur,  atau  ukuran- ukuran  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang ditentukan.
c. Performance  accountability, pada  level  ini melihat keefisienan kegiatan yang dilakukan.
d. Program accountability, disini akan disoroti penetapan  dan  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan tersebut.
e. Policy  accountability, dalam  tahap  ini dilakukan  pemilihan  berbagai  kebijakan  yang akan diterapkan.
Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua macam  yaitu  akuntabilitas  vertikal  dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi, misalnya dari dinas ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat (Mardiasmo, 2009). Sedangkan  akuntabilitas  horizontal  adalah pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas. Dimensi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan akuntabilitas publik dibagi menjadi empat, antara lain:
a.  Akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan
penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap  hukum dan  peraturan  lain  yang  disyaratkan  dalam penggunaan sumber dana publik.
b.  Akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan  tugas  memiliki  kecukupan sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
c. Akuntabilitas program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan pencapaian tujuan dan pertimbangan alternatif program  dengan  biaya  minimal  tetapi  dapat memberikan hasil yang optimal.
d.  Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas kebijakan  terkait  dengan  pertanggungjawaban pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  atas kebijakan  yang  diambil  terhadap  DPR/DPRD dan masyarakat luas.

## Hipotesis
Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan diatas,  maka  hipotesis  untuk  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
H 1 : Penyajian  laporan  keuangan  daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. H 2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah.
Model Penelitian
Gambar 1. Model Penelitian
Penyajian Laporan
Keuangan Daerah (X 1 ) H 1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah (Y)
H 2 Aksesibilitas Laporan
Keuangan Daerah (X 2 )

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal  dan  eksternal  laporan  keuangan daerah  Kota  Ambon,  yang  dalam  hal  ini populasi  yang  dituju  oleh  peneliti  adalah seluruh  dinas  yang  termasuk  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah  Kota Ambon,  yang  berjumlah  17  dinas,  dengan rincian sebagai berikut :
1. Dinas Kesehatan
2. Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan Persandian
3. Dinas Koperasi & Usaha Mikro
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Pemuda dan Olahraga
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8. Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana
9. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Perikanan
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 16. Dinas Sosial
17. Dinas Tenaga Kerja
Sampel  penelitian  ini  sebanyak  90  orang responden,  yang  terdiri  dari  kepala  dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf  dari  masing-masing  OPD  yang  terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik Purposive Sampling.  Purposive  Sampling adalah  teknik pengambilan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Kriteria
pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang dianggap paling mengerti mengenai sistem akuntabilitas publik terutama dalam  hal  pengelolaan  keuangan  dan  seluruh pegawai yang terlibat dalam proses
pengelolaan  keuangan  daerah,  yang  telah bekerja lebih dari 2 tahun.

## Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  objek tanpa melalui perantara (Arikunto, 2006). Data primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  peneliti secara langsung dengan menyebarkan kuesioner  kepada  responden,  yaitu  kepala dinas,  sekretaris,  kepala  bidang,  kepala  seksi maupun  staf  dari  masing-masing  OPD  yang terlibat  dalam  proses  pengelolaan  keuangan daerah di Kota Ambon.

## Variabel Penelitan
a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Penyajian laporan keuangan daerah merupakan  penyajian  informasi  keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan  yang  berdasarkan  dalam  PP  Nomor 71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  ada  4  indikator  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan,  yaitu  relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
b. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Hal yang perlu dilakukan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah  daerah  dapat  memenuhi  prinsip akuntabilitas  yaitu  perlu  diselenggarakan Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD). SIKD  adalah  sistem  informasi  terbuka  yang dapat  diketahui,  diakses,  dan  diperoleh  oleh masyarakat. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah, menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  harus membuka  akses  kepada stakeholder secara luas  atas  laporan  keuangan  daerah  melalui surat  kabar,  internet  atau  cara  lainnya.  Dalam Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, menyatakan  bahwa  ada  3  indikator  yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan,
yaitu  terbuka di  media massa,  mudah  diakses, dan ketersediaan informasi.
c. Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah ( dependent variable ) merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, serta  pengawasan  yang  benar-benar  dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada  DPRD  dan  masyarakat.  (Mahsun, 2006).  menjelaskan  bahwa  ada  4  indikator yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas kejujuran dan  akuntabilitas  hukum,  akuntabilitas  proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  merupakan  cara mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  untuk menjawab  rumusan  masalah  penelitian.  Cara mengumpulkan data pada penelitian ini adalah menggunakan  angket  (kuisioner).  Kuesioner atau  angket  merupakan  teknik  pengumpulan data  dengan  memberikan  atau  menyebarkan daftar  pertanyaan  kepada  responden,  dengan harapan  memberikan  respons  atas  daftar pertanyaan tersebut.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data merupakan suatu metode yang  digunakan  untuk  memproses  hasil penelitian guna memperoleh
suatu kesimpulan.  Data  tersebut  dikumpulkan  dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif dan Uji Hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  17  Dinas  yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Pemerintah  Kota  Ambon  dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  90  responden yaitu  kepala  dinas,  sekretaris,  kepala  bidang, kepala  seksi  maupun  staf  dari  masing-masing OPD  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan keuangan daerah.
Tabel 1. Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner yang disebar 90 Jumlah Kuesioner yang kembali 87 Jumlah Kuesioner yang dapat diolah 87 Tingkat Pengembalian (Respon Rate) 96.7 %

## Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021

## Profil Responden
a. Karakteristik  Responden  Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Kategori Jumlah Persentase (%) Laki-laki 39 44.8 % Perempuan 48 55.2 % Total 87 100 %

## Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021
Berdasarkan  keterangan  tabel  2  diatas,  dapat diketahui  jenis  kelamin  dari  87  pegawai  yang menjadi  responden  dalam  penelitian  ini  yaitu 55,2%  atau  48  responden  berjenis  kelamin perempuan, sedangkan 44,8% atau 39 responden  berjenis  kelamin  laki-laki.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.
b. Karakteristik  Responden  Berdasarkan Umur Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Kategori Jumlah Persentase (%) < 30 tahun 6 6.9 % 30 – 50 tahun 66 75.9 % > 50 tahun 15 17.2 % Total 87 100 %
Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021
Berdasarkan  keterangan  tabel  3  diatas,  dapat diketahui umur dari 87 pegawai yang menjadi
responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  75,9% atau  66  responden  berumur  30-50  tahun, sedangkan  17,2%  atau  15  responden  berumur lebih dari 50 tahun, dan 6,9% atau 6 responden berumur  kurang  dari  30  tahun.  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  mayoritas  responden dalam penelitian ini berumur diantara 30 tahun sampai 50 tahun.
c. Karakteristik  Responden  Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kategori Jumlah Persentase (%) SMA 17 19.5 % D3 2 2.3 % S1 63 72.4 % S2 5 5.7 % Total 87 100 % Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021
Berdasarkan  tabel  4  diatas  menunjukkan bahwa responden mempunyai tingkat pendidikan  SMA  sebanyak  17  orang,  tingkat pendidikan  D3  sebanyak  2  orang,  tingkat pendidikan S1 sebanyak 63 orang, dan tingkat pendidikan  S2  sebanyak  5  orang.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  mayoritas  responden dalam  penelitian  ini  mempunyai  tingkat pendidikan S1.
d. Karakteristik  Responden  Berdasarkan
Lama Bekerja
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja Kategori Jumlah Persentase (%) < 5 tahun 21 24.1 % 5 – 10 tahun 19 21.8 % > 10 tahun 47 54.0 % Total 87 100 % Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021
Berdasarkan  tabel  5  diatas  diketahui  bahwa masa  kerja  diatas  10  tahun  berjumlah  paling banyak  yaitu  sebesar  47  orang  atau  sekitar 54%.  Sementara,  responden  yang  bekerja dalam  kurun  waktu  5-10  tahun  sebanyak  19 orang  atau  sekitar  21,8%  dan  responden  yang
bekerja  dalam  kurun  waktu  kurang  dari  5 tahun  sebanyak  21  orang  atau  sekitar  24,1%. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  responden yang  menjadi  sampel  penelitian  yaitu  kepala dinas,  sekretaris,  kepala  bidang,  kepala  seksi maupun  staf  dari  17  OPD  yang  terlibat  dalam proses  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kota Ambon mayoritas sudah memiliki pengalaman di bidangnya.

## Uji Statistik Deskriptif
Tabel 6. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N  Minim um Maxim um Mea n Std. Deviat ion TOTAL. PLKD 87 27 40 34.1 1 3.381 TOTAL. ALKD 87 7 15 10.6 9 1.774 TOTAL. APKD 87 29 40 33.6 8 3.086 Valid N (listwise) 87
Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021
Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan  dan  peringkasan  data,  serta penyajian hasil ringkasan
tersebut.
Berdasarkan tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data (N) sebanyak  87.  Variabel  Penyajian  Laporan Keuangan  Daerah  (X 1 )  mempunyai  nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 40,  nilai  rata-rata  sebesar  34.11,  dan  nilai standar  deviasi  sebesar  3.381.  Selanjutnya Variabel  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Daerah  (X 2 )  mempunyai  nilai  minimum sebesar  7,  nilai  maksimum  15,  nilai  rata-rata sebesar 10.69, dan nilai standar deviasi sebesar 1.774.  Selanjutnya  Variabel  Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Y)
mempunyai  nilai  minimum  sebesar  29,  nilai maksimum  40,  nilai  rata-rata  sebesar  33.68, dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  3.086.  Dari penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terbilang  baik,  karena  jumlah  rata-rata  tiap
variabel  lebih  besar  dari  standar  deviasi  tiap variabel.

## Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .69 5 a .484 .471 2.244
a. Predictors: (Constant), TOTAL. ALKD dan PLKD
b. Dependent Variable: TOTAL. APKD Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021
Dari  tabel  7  hasil  analisis  data  pada Model Summary menunjukkan  bahwa  nilai R  Square adalah  0,484.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa kontribusi variabel Penyajian Laporan
Keuangan  Daerah  (X 1 )  dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Daerah  (X 2 )  terhadap variabel terikat yaitu
Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Y)  adalah sebesar  48,4%,  sedangkan  51,6%  dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam model ini
Uji Simultan F Tabel 8. Hasil Uji F Hipotesis
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 396.061 2 198.031 39.332 .000 b Residual 422.927 84 5.035 Total 818.989 86 a. Dependent Variable: TOTAL. APKD
b. Predictors: (Constant), TOTAL. ALKD, TOTAL. PLKD Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021
Berdasarkan  hasil  uji  F  pada  tabel  8  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara simultan Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X 1 ) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan
Daerah  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Y), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05).
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 9. Hasil Uji t Hipotesis
Coefficients Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11.568 2.504 4.619 .000 TOTAL. PLKD .562 .078 .615 7.158 .000 TOTAL. ALKD .276 .149 .159 1.848 .068 a. Dependent Variable: TOTAL. APKD Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2021 Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 9 sehingga dapat disimpulkan bahwa: 1. Berdasarkan  tabel  9  hasil  pengolahan data  untuk  variabel  Penyajian  Laporan Keuangan Daerah (X 1 ) diperoleh nilai t- hitung sebesar  7,158.  Oleh  karena  itu  nilai t- hitung lebih besar dari t- tabel (7,158 > 1,987) dengan
probabilitas  0,000  <  0,05,  maka  H0  ditolak yang  berarti  variabel  Penyajian  Laporan Keuangan  Daerah  (X 1 )  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
2. Berdasarkan  tabel  9  hasil  pengolahan data  untuk  variabel  Aksesibilitas  Laporan Keuangan Daerah (X 2 ) diperoleh nilai t- hitung sebesar  1,848.  Oleh  karena  itu  nilai t- hitung lebih kecil dari t- tabel (1,848 < 1,987) dengan probabilitas  0,068  >  0,05,  maka  H0  diterima yang  berarti  variabel  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Daerah  (X 2 )  tidak  berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Y).

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian variabel Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  (X1) diperoleh  nilai t- hitung  sebesar  7,158  dan p- value sebesar  0,000.  Selanjutnya t- hitung dibandingkan  dengan t- tabel,  yaitu  7,158  > 1,987 dan p-value dibandingkan dengan alpha, yaitu  0,000  <  0,05.  Hasil  perbandingan tersebut  menunjukkan  nilai t- hitung  lebih besar dari t- tabel dan p-value lebih kecil dari α maka H1  diterima .  Jadi,  ada  pengaruh  yang signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hasil  tersebut  menggambarkan  bahwa  ketika penyajian  laporan  keuangan  daerah  sudah sesuai  dari  segi  kelengkapan  dan  kualitas, maka  penyajian  laporan  keuangan  daerah dapat  menjadi  alat  monitoring  dan  evaluasi kinerja  sehingga  kinerja  yang  direncanakan dapat  tercapai,  sekaligus  menjadi  bukti pertanggungjawaban amanah kepada publik. Penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Hehanussa  (2015),  yang menyatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan  Daerah  (X1)  memiliki  pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Y). Dalam penelitian yang dilakukan Mulyana  dalam  Mustofa  (2012)  disebutkan bahwa  salah  satu  upaya  konkrit  untuk
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  adalah  penyampaian  laporan pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah secara  lengkap  dan disusun  dengan  mengikuti standar  akuntansi  pemerintahan  yang  telah diterima secara umum.
Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian variabel Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (X 2 ) diperoleh  nilai t- hitung  sebesar  1,848  dan p- value sebesar  0,068.  Selanjutnya t- hitung dibandingkan  dengan t- tabel,  yaitu  1,848  < 1,987 dan p-value dibandingkan dengan alpha, yaitu  0,068  >  0,05.  Hasil  perbandingan tersebut menunjukkan nilai t- hitung lebih kecil dari t- tabel  dan p-value lebih  besar  dari  α maka H2  ditolak .  Jadi,  tidak  ada  pengaruh yang  signifikan  antara  Aksesibilitas  Laporan Keuangan Daerah  (X 2 )  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
Hasil tersebut menggambarkan bahwa laporan keuangan  daerah  belum  dipublikasikan  secara terbuka  melalui  media  massa  dan  informasi laporan  keuangan  daerah  sulit  untuk  diakses oleh pihak eksternal.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Hehanussa  (2015),  yang menyatakan  bahwa  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Daerah  (X 2 )  memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Y).  Dalam penelitian  yang  dilakukan  Darmawan  (2014) menyatakan  melalui  aksesibilitas  laporan keuangan  dapat  menunjukkan  akuntabilitas kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian melalui aksesibilitas  laporan  keuangan,  akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Variabel  Penyajian  Laporan  Keuangan Daerah  (X1)  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hal ini bermakna  bahwa  semakin  baik  Penyajian Laporan  Keuangan  Daerah  (X1)  maka semakin baik pula Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
2. Variabel  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Daerah  (X 2 )  tidak  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah  (Y).  Hal  ini  disebabkan  karena laporan keuangan daerah belum dipublikasikan  secara  terbuka  melalui media  massa  dan  informasi  laporan keuangan  daerah  sulit  untuk  diakses  oleh pihak eksternal.

## Saran
Saran untuk OPD Pemerintah Kota Ambon a. Sebaiknya  dalam  menyajikan  laporan keuangan, syarat kualitatif dalam
menyajikan  laporan  keuangan  harus  selalu terpenuhi,  yakni  andal,  relevan,  dapat dipahami,  dan  dapat  dibandingkan,  serta dalam  menyajikan  laporan  keuangan  harus lengkap  sesuai  standar  yang  berlaku  agar laporan  keuangan  dapat  digunakan  oleh stakeholder baik  dari  dalam  maupun  luar lingkungan  manajerial  atau  pemerintah untuk kebutuhan masing-masing pengguna.
b. Sebaiknya  penyediaan  ruang  akses  laporan keuangan bisa ditingkatkan lagi terutama di website atau internet dikarenakan perkembangan teknologi semakin maju dan internet  merupakan  salah  satu  sarana  yang mungkin diakses publik. Hal tersebut dapat mencegah  timbulnya  kesalahpahaman  atau asimetri informasi antara pemerintah selaku  pihak  manajerial  dengan  publik selaku konstituen. Saran untuk penelitian selanjutnya:
a. Melengkapi metode survey dengan wawancara  untuk  meningkatkan  sikap kepedulian  dan  keseriusan  responden dalam  menjawab  semua  pertanyaan  yang ada,  dan  mengurangi  subjektivitas  dari responden  yang  bisa  mengakibatkan  hasil penelitian  ini  rentan  terhadap  biasanya jawaban responden.
b. Mempertimbangkan  variabel-variabel  lain yang diduga dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah  (Y)  sehingga  dapat  dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah,  S.,  &  Nahar,  A.  (2012).  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing , 8 (2),
97–189.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/aku diti/article/view/4353
Anthony,  R.  N.,  &  Vijay,  G.  (2005).
Management  Control  System  Buku  2 (Buku 2). Salemba Empat. Apriliani,  N  K  A,  D.  (2015).  Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). E- Journal Akuntansi , 3 (1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ S1ak/article/view/5162
Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif . Bumi Aksara.
Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota Ambon. Conference in Busniess,
Accounting  and  Management , 2 ,  82–90. http://lppm- unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.p hp/cbam/article/view/294/241 Lupia, A., & Mccubbins, M. D. (2000). Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. European  Journal  of  Political Research , 37 , 291–307. https://link.springer.com/article/10.1023
%2FA%3A1007068904236
Mahsun, M., Firma, S., & Heribertus.
(2006). Akuntansi  Sektor  Publik (1st  ed.).
BPFE Yogyakarta.
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik (I). Andi.
Mardiasmo. (2004). Otonomi Dan
Manajemen  Keuangan  Daerah (II).  Andi Offset. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah [Gadjah Mada University]. etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pen carian/29394 Mustofa, A. I. (2012). Accounting Analysis Journal ANALISIS KEBIJAKAN HUTANG. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas  Negeri  Semarang,  Indonesia , 1 (2). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa j Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat
Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman  Kerja  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan SKPD ACEH UTARA. Jurnal  Akuntansi , 2 (2),  179– 196. https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/ar ticle/view/2174 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah, . 1 (2006). PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  (2010). http://epa.sagepub.com/content/15/2/129. short%0Ahttp://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journ alarchive/materia1994/46.171?from=Cros sRef Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 2 (2), 138–150. https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138- 150 Sugiyono. (2008). Metode Penelitian
Kuantitatif,
Kualitatif
dan R&D .
ALFABETA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan  Daerah,  113  180  (2004). http://eprints.uanl.mx/5481/1/102014999 5.PDF UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan  Negara,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 1 (2006). UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 1 (2003). https://www.bpk.go.id/assets/files/storage /2013/12/file_storage_1386152419.pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan Daerah,  Pub.  L.  No.  UU  No.  33  Tahun 2004, 2004 352 (2004). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.100 2/cbdv.200490137/abstract