## Wajah Hukum

## Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan dan Berkeindonesiaan

## Sahabuddin, Warfian Saputra
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Correspondence email: warfian.saputra17@gmail.com
Abstrak. Cukup banyak  masalah  yang dihadapi  bangsa  ini dalam  menciptakan suatu sistem hukum  yang  berkeadilan  mengenai tindak  pidana  ringan  (tipiring),ini  dikarenakan  suatu  sistem  hukum  yang  dianut  Indonesia  saat  ini  merupakan  warisan  colonial belanda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia sendiri, belum lagi permasalahan sistem hukum saat ini yang sangat berasaskan asal  legalitas tertulis  yang sangat kaku sehingga  menyebabkan  nilai-nilai  yang  hidup dimasyarakat semakin terkikis. Untuk  itu  perlunya  suatu  kebijakan  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  dimasa  akan  datang  yang  berkeadilan  dan berkeIndonesiaan, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efesien dalam menanggulangi kejahatan.
Kata kunci: kebijakan penjara; pidana ringan; politik hukum
Abstract. There are quite a lot of problems faced by this nation in creating a just legal system regarding minor crimes (tipiring), this is because a legal system adopted by Indonesia today is a Dutch colonial heritage that is not in accordance with Indonesian cultural values, not to mention the problems The current legal system is based on the origin of written legality which is very rigid, causing  the  values  that  live  in  society  to  be  increasingly  eroded.  For  this  reason,  there  is  a  need  for  a  policy  in  criminal  law reform in the future that is fair and Indonesian, so that the use of criminal sanctions is more appropriate and efficient in tackling crime.

## Keywords: prison policy; light punishment; politics of law

## PENDAHULUAN
Kebijakan  atau  politik  atau  politik  hukum  pidana  bisa  diartikan  dari  kata  politik  hukum  ataupun  dari  politik criminal. Pendapat Sudarto, “politik hukum” ialah:
1. Usaha dalam terwujudnya semua peraturan yang baik berdasarkan dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan  dari  Negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  dalam  penetapan  semua  peraturan  yang  diinginkan yang diperkirakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 1
Pidana  atau  hukum atau pemidanaan memiliki  arti  yang bermacam macam. Barda Nawawi Arif dan Muladi mengkodifisir bahwa yang dinamakan pidana, hukuman atau pemidanaan memiliki ciri-ciri:
1. Pada  hakekatnya  pidana  adalah  sebuah  keterkaitan  nestapa  ataupun  penderaan  ataupun  dampak-dampak  lainnya yang tidak menyenangkan.
2. Pidana tersebut diberi secara sengaja dari pihak ataupun lembaga yang memiliki kewenangan
3. Pidana tersebut diberikan pada seseorang yang sudah berbuat tindak pidana berdasarkan UU. 2
Sesuai  dengan  aliran Control  Social tujuan  hukum  tidak  hanya  berisi  didalam  pengertian  hukum  itu  sendiri tetapi hal itu merupakan kebijakan ektra legal. Akibatnya hukum pidana perlu dikonstruksikan untuk sebuah struktur sarana  yang  memuat  peraturan-peraturan  untuk  terwujudnya  kesejahteraan.  Bila  membahas  tentang  hukum  pidana maka sangat terkait tentang hukum materil pidana itu sendiri, yang mana hukum pidana materil tersebut berorientasi pada  KUHP.  Walaupun  masih  ada  aturan  lain  pidana  khusus  yang  berlaku  diluar  KUHP namun  prinsip  umum  yang terkait  tentang  aturan  dan  ajaran  umum  tetap  terdapat  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  selaku  induk hukum positif di Indonesia.
Pembahasan  hukum  pidana  materil  sebagai  landasan  filosofi  sistem  peradilan  pidana  akan  difokuskan  pada tujuan dari pemidanaan itu sendiri.
Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri adalah 3 :
1 Barda nawawi arief, kebijakan hukum pidana , semarang:kencana, agustus 2011), hlm.26.
2 Sugiharto  reksopertomo, keddudukan  dan  peranan  penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia ,  Semarang: balai penerbit Universitas diponegoro, 2008,hlm.4.
3 Op.cit halaman,11.
Sahabuddin  dan  Warfian  Saputra,  Kebijakan  Penjara  pada  Pidana  Ringan  dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  dan Berkeindonesiaan
1. Pembalasan ( revenge )
Suatu  individu  yang  sudah  mengakibatkan  malapetaka  dan  kerusakan  terhadap  orang  lain,  berdasarkan  alasan dibahasnya  hal  tersebut,  harus  mengalami  penderitaan  sebagaimana  yang  sudah  disebabkannya  pada  orang  lain. Pada masyarakat premitif tujuan pemidanaannya cenderung menampakkan unsur pembalasan.
2. Penghapusan dosa ( eksplation )
Dalam hal tujuan ini berasal dari perspektif yang sifatnya religious.
Namun  hal  tersebut  merupakan  suatu  pemikiran  yang  klasik  dari  sebuah  tujuan  pemidanaan,  dalam  sebuah rancangan konsep KUHP  2005 dan 2006 s/d edisi februari 2008, tujuan pemidanaan diuraiakan antara lain: 1. Pemidanaan memiliki tujuan dalam:
a. Menghindari adanya tindak pidana pada penegakan norma hukum untuk mengayomi masyarakatnya;
b. Memasyarakatkan  terpidana  melalui  pengadaan  binaan,  yang  maka  menjadi  individu  yang  berguna  dan bermanfaa;
c. Memecahkan  permasalahan  yang  muncul  dari  tindak  pidana,  melakukan  pemulihan  keseimbangan,  dan menimbulkan kedamaian pada masyarakat;
d. Melepaskan rasa bersalah terhadap terpidana;
2. Pidana tidak bertujuan dalam merendahkan dan merendahkan martabatnya. 4
Berbicara mengenai KUHP sebagai sumber utama dalam hukum positif  Indonesia ada baiknya kita mengetahu sejarah  berlakunya  KUHP  di  Indonesia,    KUHP  ( WvS/webook  Van  strafrecht )  sebuah  hukum  warisan  dari  belanda yang diberlakukan selaku hukum positif di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1946 Jo. UU Nomor 73 tahun 1958.Yang  mana  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  warisan  Kolonial  Belanda  tersebut  dari  keluarga  /system hukum eropa continental (civil law system) .
Sesuai  dengan  istilah Rene  David dinamakan  “ the  romano-Germanic  family”  .civil  law  system atau the romano-Germanic  family tersebut  berdasarkan  pendapat  Rene  david  dipengaruhi  dari  ajaran  yang  menunjukkan paham “individualism, liberalism dan individual rights”. 5
Jiwa KUHP yang demikian juga diungkapkan didalam RUU  tentang “dasar-dasar dan asas-asas pokok hukum pidana  dan  tata  hukum  pidana  Indonesia”  yang  dapat  dinamakan  selaku  konsepsi  pertama  buku  1  Kitab  Undnag- Undang Hukum Pidana baru  tahun 1964. Didalam pemaparan umum RUU itu disebutkan:
“Meskipun  UU  Nomor  1  tahun  1964  sudah  berupaya  dalam  melakukan  penyesuaian  terhadap  aturan-aturan hukum  pidana  di  mana  masih  dilandasi  oleh  praktik  hukum  pidana  colonial  dan  ilmu  hukum  pidana,  yang menuntut terdapatnya konkordansi terhadap yang ada di negeri belanda, kemungkinan disadari UU No. 1 tahun 1964  ialah  hukum  peralihan  yang  mengharuskan  agar  dasar  dan  asas-asas  yang  lama  diujikan,  namun pengujiannya  itu  terlaksana  dengan  lamban  ataupun  sama  sekali  tidak  menimbulkan  kepuasan,  di  mana menyebabkan bahwa pada hakikatnya dasar dan asas-asas hukum pidana dan tata hukum pidana colonial masih bertahan berselimut Indonesia”.
Senyatanya hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum warisan dari kolonial Belanda, yang  sangat  tidak  sesuai  dengan  jiwa  masyarakat  Indonesia,  yang  mana  seharusnya  hukum  adalah  sesuatu  yang mengakar  dari  pandangan  konsep  dan  nilai-nilai  dasar  kenyataan  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat  Indonesia  itu sendiri.
Penerapan  hukum  pidana  yang  menurut  KUHP  tersebut  kerap  kali  menimbulkan  keresahan  didalam masyarakat, dirasakan hukum tersebut mengusik keadilan masyarakat serta ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan kenyataan  nilai-nilai  yang  berakar  dan  hidup  didalam  masyarakat,  seperti  tidak  adanya  nilai  pemaaafan  dan musyawarah terhadap suatu perbuatan tertentu.
Menurut  kongres  PBB  yang  ke  V  hukum  yang  berlaku  apabila  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup didalam  masyarakat  merupakan  faktor  kontribusi  terhadap  meningkatnya  kejahatan.  (dalam  laporan  kongres disebutkan : (“ it was a contributing factor to the increase of crime ”). Dalam laporan kongres ke VI bahkan ditegaskan ,bahwa “ the Importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indegeneous culture had had a criminogenic  effect ”.  Khususnya  yang  berhubungan  dengan  “diskrepsi  nilai”  seperti  yang  di  ungkapkan  di  atas, laporan kongres ke VI sekanjutnya juga menyatakan antara lain: 6
4 Barda nawawi, tujuan dan pedoman pemidanaan, pustaka megister, Semarang, 2011, hlm 16-17.
5 Barda nawawi arief, beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana , semarang: MIH undip,Juni 1994, hlm.6.
6 Ibid ., hlm. 9
Sahabuddin  dan  Warfian  Saputra,  Kebijakan  Penjara  pada  Pidana  Ringan  dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  dan Berkeindonesiaan
“acapkali, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan factor kriminogen: semakin jauh  UU  bergeser  dari  perasaan  dan  nilai  yang  hidup  dimasyarakat  semakin  besar  ketidakpercayaan  akan keefektifan system hukum itu. “often, lack of consistence between laws and reality was criminogenic; the father the law was remove from the feeling and the values shared by the community, the greather was the fack of confidence and trust in efficacy of the legal system).
Bahwa sejak dahulu sebelum Indonesia dijajah oleh colonial belanda sudah ada hukum yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat, hukum tersebut menjadi panduan sakral dalam tatanan hidup sebuah masyarakat dipatuhi karena wibahanya dalam menciptakan keadilan.
Misalnya beberapa contoh perkara pidana yang menciderai rasa keadilan dimasyarakat, kasus pencurian 3 buah kakau yang dilakukan oleh nek minah, yang mana kronologis pada kasus tersebut dimana nek minah mengambil buah kakau  yang  terjatuh  dari  pohonnya,  akan  tetapi  termasuk  dalam  lahan  perkebunan  sebuah  perusahaan,  bahkan kemudian  nek  minah  mengembalikan  buah  kakau  tersebut  kepada  sang  mandor  namun  beberapa  hari  kemudian perkara tersebut diproses dikepolisian.
Dalam benak pikiran nek minah  dari pada buah kakau terjatuh dan membusuk lebih baik dimanfaatkan olehnya untuk keperluan hidupnya yang serba kekurangan, dalam perkara ini bila dilihat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia  yang  mengacu  pada  KUHP  warisan  colonial  belanda  nek  minah  telah  memenuhi  unsur  sebuah  pencurian pasal 362 KUHP, unsur tersebut seperti :
1. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
2. Kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
Bila dilihat melalui kaca mata hukum positif nek minah memang telah memenuhi unsur pencurian sebagaimana yang dimaksudkan seperti yang terdapat pasal 362 KUHP yang hanya mengacu pada asas legalitas yang sempit, tetapi apbila  kita  melihat  dari  keadilan  dari  sudut  kaca  mata  masyarakat  tentu  perkara  ini  sangat  menciderai  rasa  keadilan masyarakat.
Bukankah  sesuai  amanat  UUD  RI  tahun  1945  pasal  24  ayat  1  menyatakan  :kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan” 7 .  Seharusnya aparat  penegak  hukum  harus  bisa  lebih  menyelami  nilai-nilai  keadilan.Dan  dalam  undang-undang  kekuasaan kehakiman  jelas  menyatakan  “Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat”seperti yang termuat dalam pasal  5 ayat (1)  undang-undang nomor 48 tahun 2009.

## Permasalahan
1. Apakah penggunaan hukuman penjara pada perkara tindak pidana ringan sudah tepat dalam konteks hukum yang membahagiankan manusia?
2. Bagaimana  seyogyanya  kebijakan  hukum  pidana  tentang  tindak  pidana  ringan  pada  masa  akan  datang  yang berkeadilan dan berkeIndonesiaan?

## Kerangka Teoritik/konseptual
Istilah  “kebijakan”  pada  tulisan  ini  diambil  dari  Istilah  “ policy ”  atau  “ politiek ”  (belanda).  Melihat  dari  dua istilah asing ini, sehingga istilah “kebijakan hukum pidana” bisa juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini dikenal dengan berbagai bahasa seperti antara lain “ penal policy ”, “ criminal law policy ” atau “ strafrehts-politiek”.
Marc  Ancel pernah  mengatakan  bahwa” modern  criminal  science ”  terdiri  dari  tiga  elemen “criminology”, criminal law” dan penal policy”.
Menurut Marc Ancel yangh dimaksud penal policy (kebijakan hukum pidana) ialah sebuah ilmu dan juga seni yang  ada  pada  akhirnya  memiliki  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya  kepada pembuat undang-undang, tetapi juga  kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan. 8 Pada  tahap  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  merupakan  suatu  penegakan  hukum  pidana    ( penal  law enforcement ) yang terdiri dari tiga tahap yakni : 1. Tahap penyusunan /perumusan hukum pidana
2. Tahap kebijakan penerapan hukum pidana
7 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan perubahannya : Jakarta kawah media, 2010.hal.25.
8 Op.cit ., hlm 23.
Sahabuddin  dan  Warfian  Saputra,  Kebijakan  Penjara  pada  Pidana  Ringan  dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  dan Berkeindonesiaan

## 3. Tahap pelaksanaan hukum pidana
Pada  tahap  pertama  (kebijakan  legislasi)  merupakan  tahap  penegakan  hukum  “ in  abstracto ”  sedangkan  tahap kedua dan ketiga merupakan tahap penegakan hukum “ in concerto ”. 9
Pidana  secara  sederhana  dapat  didefinisikan  sebagai  pengenaan  penderitaan  dari  yang  berkuasa  bagi  suatu pelanggaran. Ada 3 unsur penting terkait pengertian pidana:
1. Unsur pertama adalah pidana dikenakan seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memidana.
2. Pidana terkait pengenaan  suatu yang tidak menyenangkan bagi  korban,  apakah  terdiri dari penderitaan fisik  yang positif  atau  kehilangan  sesuatu  keinginan  seperti  kebebasan  pembinaan  penjahat-penjahat  dengan  keramahan, jangan sampai mengurangi kebaikan dari sesuatu yang perlu atau kualitas pidana.
3. Unsur  yang  ketiga  dan  yang  sangat  penting  pengertian  pidana  terkait  dengan  suatu  tindakan  nyata  atau  dengan pelanggaran. Ini salah satu sisi dari sifat pembalasan pidana. 10
Dalam  konteks  pembaruan  hukum  pidana  wajib  dilaksanakan  melalui  pendekatan  kebijakan,  sebab  secara umum pendekatan oleh sebuah tahap kebijakan menyangkut suatu nilai-nilai yang terkandung yang melatar belakangi asas filosofis terbentuknya suatu kebijakan tersebut. Dengan demikian, dalam rangkah pembaruan haruslah mengarah terhadap suatu pendekatan nilai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut pendapat Barda Nawawi Arief arti pembaruan hukum pidana antara lain:
1. Ditinjau berdasarkan pendekatan-kebijakan:
a. Selaku  komponen  berdasarkan  kebijakan  sosial,  pembaruan  hukum  pidana  secara  umum  menjadi  elemen terhadap  usaha  dalam  menanggulangi  permasalahan-permasalahan  sosial  (salah  satunya  kemanusiaan)  untuk menunjang/mencapai visi nasional (kemakmuran dan lain-lain)
b. Sebagian berdasarkan kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana secara umum menjadi elemen berdasarkan usaha untuk melindungi warga (terkhususnya usaha penaggulangan tindak pidana).
c. sebagian  berdasarkan  kebijakan  penegakan  hukum,  pembaruan  hukum  pidana  secara  umum  menjadi  usaha dalam memperbarui legal substance (substansi hukum) untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
2. Ditinjau berdasarkan segi pendekatan – nilai:
Pembaruan  hukum  pidana  secara  umum  menjadi  usaha  dalam  meninjau  ulang  (reevaluasi  dan  reorientasi)  nilai- nilai  sosiokultural,  sosiopolitik,  dan  sosiofilosofis  yang  mendasari  dan  memberikan  substansi  pada  isi  normative dan  substansi  hukum  pidana  yang  diinginkan.  Bukan  merupakan  pembaruan  (mereformasi)  hukum  pidana,  jika orientasi  hukum  pidana  yang  diharapkan  (contohnya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  baru)  sama  dengan orientasi nilai berdasarkan hukum pidana lama warisan penjajah (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama). 11
BerkeIndonesiaan  mempunyai  makna  hukum  yang  berkeIndonesian  yang  sesuai  dengan  ciri  khas  bangsa Indonesia  yaitu  nilai-nilai  luhur  yang  hidup  mengakar  pada  masyarakat  Indonesia.  Jika  membahas  perubahan  pada masyarakat  dan  pencapaiain  tujuan  hukum  maka  harus  melakukan  kajian  terhadap  perubahan  kehidupan  social  pada masyarakat  yang  mengarah  terhadap  tahap  pembentukan  hukum  pada  pencapaianya. 12 Dengan  demikian,  obyek pembahasannya  fokus  terhadap An  Engineering  Interpretation ataupun  penilaian  pada  terdapatnya  perubahan  norma hukum yang maka fungsi hukum selaku social engineering dan social control bisa tercapai.
Untuk  mencari  identitas  oleh  suatu  negara,  dalam  hal  ini  identitas  bangsa  Indonesia.Di  masa  lalu  berbagai berbagai identitas telah dilekatkan kepada Negara hukum Indonesia seperti Negara Pancasila.Namun demikian penulis masih  ingin  menemukan  identitas  yang  mampu  untuk    memberikan  karakteristik  moral  kepada  Negara  hukum Indonesia  dan  menjadi  panduan  bagi  bangsa  kita  dalam  bernegara  hukum. 13 Dalam  kaitannya  latar  belakang  di  atas penulis  hendak  mempersempit  tentang  masalah  kebijakan  pidana  ringan  dan  masalah  kebijakannya  dimasa  akan datang.
Sebuah kebijakan yang dikemukakan oleh M.Cherif Bassiouni menyebutkan tiga tahap dengan istilah: 1. Proses formulasi (tahap legislasi)
2. Proses aplikasi (tahap peradilan/judicial)
3. Proses eksekusi (tahap administrasi)
9 .barda nawawi arief, kebijakan formulasi, pustaka megister UNDIP, Semarang 2012, hal 9.
10 C. djisman samosir, sekelumit tentang penalogi & pemasyarakatan , bandung:nuansa media.hlm 72-73.
11 . Lihat, Barda Nawawi Arief, Kebijakan hokum pidana kencana prenada group, Jakarta 2011,hlm. 29-30.
12 H.Zainudin ali. Sosiologi hukum , Jakarta: sinar grafika,hlm 41.
13 . Rahardjo, sajipto, Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya , Yogyakarta: genta publishing.    hlm 4.
Sahabuddin  dan  Warfian  Saputra,  Kebijakan  Penjara  pada  Pidana  Ringan  dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  dan Berkeindonesiaan
Dalam  hal  ini  penulis  lebih  memfokuskan  pada  tahap  tahap  formulasi  yaitu  tahap  perumusan  ataupun menentapkan  tindakan  selaku  tindakan  yang  bisa  dipidanakan  dengan  sanksi  pidana  serta  berusaha  mengedepankan konsep mediasi penal.
Adanya  factor  kriminogen:  makin  menjauh  UU  tergeser  dari  nilai-nilai  hidup  dan  perasaan  pada  masyarakat, makin besar ketidakyakinan terhadap efektvitas system hukum tersebut. 14
Roscoe  Pound (berikutnya  disebut  pound)  menyebutkan  pada  bukunya  degan  judul Interpretation  of  legal history ,  bahwa law  must  be  stable  and  yet  it  cannot  stand  still .  Pound  mengungkapkan  upaya  dalam  mengungkap bahwa  hukum  senantiasa  “dinamis”  melalui  penelusuran  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  ada  dan  mengalami perkembangan  dimasyarakat  yang  senantiasa  mengalami  perubahan  berdasarkan  perspektif  masyarakat  yang berkembang pada tiap tempat dan waktu.
Tujuan pemidanaan itu tidak semata-mata untuk membalas atau menakutkan, akan tetapi dari itu bahwa tujuan pidana itu harus mampu mengkondisikan keadaan yang lebih baik bagi pelaku tindak pidana terutama bidang mental.
Masih  berhubungan  dengan  tujuan  pemidanaan  menurut  yang  ditulis Harry  elmer  barnes dan Negley  k. teeters bahwa  tujuan  pemidanaan  itu  ialah  mencegah  penjahat  yang  potensial  melakukan  kejahatan  yang  sama  atau kejahatan yang lebih buruk. 15
Dalam  tahap  pembaharuan  hukum  nasional  tidak  terlepas  dari  landasan  landasan  yang  dirumuskan  dalam pembukaan Undang Undang Dasar RI 1945 , tujuan tersebut menyatakan “melindungi segenap bangsa  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Dan telah dituangkan dalam dalam sebuah rancangan konsep KUHP  2019 pada Pasal 51, tujuan pemidanaan dirumuskan sebgai berikut:
Pemidanaan bertujuan:
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan  konflik  yang  timbul  oleh  tindak  pidana,  memulihkan        keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
Pada Pasal 52 Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam  hal  ini  kebijakan  legislasi  selama  ini  tentang  penggunaan  penjara  menjadi  primadona  utama  dalam pilihan  akhir  dari  sebuah  penyelesaian  perkara.  Suatu  kebijakan  yang  sangat  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai  bangsa Indonesia yang sehingga kerap kali menimbulkan efek efek negatif dari pada manfaatnya.
Dalam  pengamatan  yang  pernah  dilakukan  penulis  terhadap  teman-teman  maupun  orang-orang  disekitar lingkungan penulis yang pernah mengalami pidana penjara yang dikarenakan masalah-masalah perkara tindak pidana ringan misalnya beberapa contoh pertama yang pertama di amati penulis:
1. perkara pencurian ayam yang dilakukan salah seorang teman, dia mendapat pidana kurungan selam 8 bulan, dia di dalam  penjara  tersebut  tidak  mendapat  pembinaan  yang  baik  malah  dia  menceritakan  kehidupan  penjara  bisa berbagi  ilmu  tentang  kejahatan  sesama  penghuni  penjara,  hal  ini  membuktikan  penjara  menjadi  sebuah  sekolah khusus kejahatan, setelah selesai menjalani penjaranya dia pun keluar dan setelah setahun kemudian dia tertangkap lagi  pada  perkara  lebih  tnggi  yaitu  pencurian  pada  sebuah  rumah  karyawan  bank,  tujuan  pembinaan  untuk menjadikan  suatu  pemidanaan  penjara  lebih  baik  menjadi  terbalik  sehingga  menjadikan  pada  peningkatan kejahatan.
2. Perkara  pencurian  kakau  oleh  mbah  minah  pencurian  3  buah  kakau  yang  dilakukan  oleh  nek  minah 16 yang  mana kronologis pada kasus tersebut dimana nek minah mengambil buah kakau yang terjatuh dari pohonnya, akan tetapi termasuk  dalam  lahan  perkebunan  sebuah  perusahaan,  bahkan  kemudian  nek  minah  mengembalikan  buah  kakau tersebut  kepada  sang  mandor  namun  beberapa  hari  kemudian  perkara  tersebut  diproses  dikepolisian,  mungkin dalam  benak  pikiran  nek  minah    dari  pada  buah  kakau  terjatuh  dan  membusuk  lebih  baik  dimanfaatkan  olehnya untuk keperluan hidupnya yang serba kekurangan, dalam perkara ini bila dilihat secara hukum positif yang berlaku di  Indonesia  yang  mengacu  pada  KUHP  warisan  colonial  belanda  nek  minah  telah  memenuhi  unsur  sebuah pencurian pasal 362 KUHP, unsur tersebut seperti :
a. Mengambil suatu barangyang seluruhnya atau sebagian
b. Kepunyaan orang lain
c. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
14 Barda nawawi arif, loc.cit .
15 C. djisman samosir, op. cit ,m hlm 81.
16 . https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari
Sahabuddin  dan  Warfian  Saputra,  Kebijakan  Penjara  pada  Pidana  Ringan  dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  dan Berkeindonesiaan
Bila dilihat melalui kaca mata hukum positif nek minah memang telah memenuhi unsur pencurian sebagaimana yang dimaksudkan seperti yang terdapat pasal 362 KUHP yang hanya mengacu pada asas legalitas yang sempit, tetapi apbila kita melihat dari  keadilan daru  sudut  kaca mata masyarakat  tentu perkara  ini sangat menciderai rasa keadilan masyarakat.  Bayangkan  apabila  mbok  minah  dikenakan  penjara  walaupn  hanya  beberapa  minggu  tentunya  ini  akan menjadi stikma negatif yang melekat pada nenek minah. Sungguh dimana letak keadilan sebenarnya.
Menurut hemat penulis ada beberapa konsep yang  akan ditawarkan mengenai  “kebijakan  hukum pidana yang berkeadilan dan berkeIndonesiaan” 1. Mediasi penal.
Penal  mediation  (mediasi  penal)  juga  kerap  dinamakan  pada  sejumlah  sebutan,  yakni  :“  mediation  in  penal matters”  ataupun  mediation  in  criminal  cases”  yang  dari  bahasa  belanda  dinamakan  strafbemiddling,  pada bahasa jerman dinamakan “der aubergerichtliche tatausgleiich”. 17
Mediasi  penal  merupakan  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atau  yang  umumnya  dinamakan alternative  dispute  resolution (ADR). Alternative  dispute  resolution secara  umum  di  Indonesia  dipergunakan dalam lingkungan perkara perdata dalam perkara pidana walaupun adanya penyelesaian diluar pengadilan  namun hal  tersebut  tidak  menghilangkan  penyelesaian  kasus  pidana  yang  mana  hukum  positif  Indonesia  secara  umum tidak bisa terselesaikan di luar pengadilan.
Namun  pada  perkembangan  wacana  dalam  pembaruan  hukum  pidana  diberbagai  Negara  sudah  terdapat kemungkinan dalam memakai mediasi penal  selaku suatu  solusi dalam menyelesaikan permasalahan pidana pada bidang  hukum  pidana.  Berdasarkan  pendapat Prof.  Detlev  Freshsee ,  peningkatan  penggunanaan  restitusi  pada tahap  pidana  memperlihatkan  bahwa  diferensiasi  hukum  perdata  dan  hukum  pidana  tidak  terlalu  menonjol  dan tidak berfungsi 18 .
Pada saat ini banyak berbagai Negara yang menggunakan sarana mediasi penal  selaku pemecahan berbagai perkara tindak pidana, berikut merupakan perbandingan mediasi penal diberbagai Negara:
a. Austria
Menurut  pasal  90g  KUHP  Austria  penuntut  umum  bisa  melakukan  pengalihan  perkara  pidana  dari peradilan  jika  terdakwa  bersedia  mengakui  tindakannya,  bersedia  mengganti  rugi,  terkhususnya  konpensasi terhadap  kerusakan  yang  muncul  ataupun  hal  lain  dalam  melakukan  perbaikan  terhadap  dampak  tindakannya dan  jika  terdakwa  sepakat  melaksanakan  tiap-tiap  kewajibannya  yang  dibutuhkan  dan  menunjukkan kesediaannya agar tidak mengulangi tindakan yang sama.
Tindak pidana yang bisa dikenakan perlakuan diversi, salah satunya mediasi jika dipidana di bawah lima tahun kurungan ataupun sepuluh tahun. Tapi diversi tidak diperbolehkan jika terdapat korban yang meninggal. b. Belgia
Pada  tahun  1994  berlaku  Undang-undang  mengenai  mediasi-penal.Tujuan  utamanya  ialah  dalam melakukan perbaikan terhadap moral dan kerugian materil yang timbul dikarenakan terdapatnya tindak pidana. Tapi mediasi pun dilaksanakan supaya sipelaku melaksanakan sebuah kerja sosial ataupun terapi.
Melalui  kebijakan  terebut,  penuntut  umum  diberikan  independensi  yang  semakin  luas  dalam mementingkan  kepentingan  korban.  Apablia  pelaku  tindak  pidana  memberi  janji  dalam  memberi  kompensasi, dengan demikian bisa kasus tersebut bisa tidak diteruskan ke penuntutan.Pembayaran konpensasi ini hanya pada delik yang di ancam paling lama lima tahun penjara.
c. Jerman
Pada  tahun  1994  ditambah  pasal  46a  pada  StGB  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Kebijakan tersebut  menyatakan  bahwa  jika  pelaku  mengganti  rugi  pada  korban  dengan  cara  sebahagian  ataupun  penuh besar, ataupun sudah bersungguh-sungguh berupaya keras dalam mengganti rugi, dengan demikian pidana bisa diringankan  ataupun  bisa  terbebas  dari  pidana.  Hal  tersebut  bisa  diberi  jika  deliknya  dipidana  maksimal  satu tahun penjara ataupun 360 unit denda harian.
d. Perancis
Di tahun 1993 yang mengamandemenkan pasal 41 KUHAP (CCP-code of criminal procedure) , inti pasal tersebut adlah penuntut umum bisa melaksanakan mediasi penal (melalui kesepakatan pelaku dan korban)  jika hal  tersebut  dilihat  sebagai  sebuah  perbuatan  yang  bisa  melakukan  perbaikan  terhadap  kerugian  yang  dialami korban, memberhentikan kesusahan, dan membantu  memulihkan pelaku. Jika mediasinya tidak berhasil, maka dilaksanakan penuntutan. Tapi jika berhasil, penuntutan diberhentikan.
Melihat  dari  sebuah  kajian  perbandingan  tentang  penyelesaian  perkara  melalui  media  penal  diberbagai negara  ini  membuktikan  dibanyak  negara  telah  menerapkan  sistem  mediasi  penal  pada  perkara  tertentu  yang
17 Barda nawawi arif, Mediasi penal penyelesaian perkara diluar pengadilan :semarang, puastaka megister undip 2008.hal 1.
18 Ibid ., hlm.4

## Sahabuddin  dan  Warfian  Saputra,  Kebijakan  Penjara  pada  Pidana  Ringan  dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  dan
Berkeindonesiaan
umumnya dapat digunakan pada penyelesaian pada perkara tindak pidana ringan dengan syarat syarat tertentu, bila melihat konteks hukum positif Indonesia yang berpedoman pada KUHP yang di adobsi dari KUHP kolonial belanda  tidak  dikenal  istilah  media  penal  pada  penyelesaian  perkara  pidana,  padahal  bila  merujuk  pada  nilai- nilai  yang  hidup  dimasyarakat  sangat  banyak  dijumpai  penggunaan  nilai-nilai  kekeluargaan  dan  perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara.
Suatu  kebijakan  menyatakan  sanksi  pidana  sebagian  dari  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  sangat melekat  terhadap  tujuan  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajuakan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam  konsep  tersebut  merupakan  suatu  kewaiban  bagi  negara  untuk  melindungi  dan  mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan kejahatan. Hal ini merupakan tujuan tujuan ganda mempunyai tujuan ganda  yaitu  disatu  pihak  sarana  melindungi  masyarakat  dan  dipihak  lain  sarana  untuk  memperbaiki  atau memulihkan kembali si pelaku kejahatan. 19 Untuk itu seharunya ada pembatasan penggunaan pidana penjara. 2. Penyelesaian perkara melalui hukum adat
Sebelum  colonial  belanda  menjajah  Indonesia  telah  hidup  suatu  nilai-nilai  dalam  masyarakat  yang  berupa hukum  adat  yang  di  akui  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat  hukum  tersebut.  Sebelum  menjelaskan  lebih  jauh  tentang hukum adat ada baiknya kita menjelaskan apa yang dimaksud hukum adat tersebut?
Menurut  pasal  75  RR  ( regeringsreglement ),  hukum  adat  adalah  peraturan  peraturan  hukum  yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.
Ada 3 hal yang perlu dikatakan tentang definisi dalam RR tersebut, yaitu:
a. Definisi  tersebut  menimbulkan  kesan  seakan-akan  hukum  adat  sebagian  besar  merupakan  peraturan  agama, sehingga apabila peraturan-peraturan agama berubah maka berubahlah hukum adat
b. Termasuk  dalam  definisi  itu  semua  peraturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  seperti  tata  susila,  adat  sopan santun, kebiasaan-kebiasan dan sebgainya.
c. Namun,  ada  perbedaan  antara  kebiasaan  dan  hukum  adat.  Apa  bedanya?  Hukum  kebiasaan  tidak  tertulis sedangkan  hukum  adat  memang  ad  yang  tidak  tertulis  dan  ada  pula  yang  tertulis  (pada  daun  lontar,  dan sebagainya) 20 .
Dalam hal ini penulis ingin membuat suatu konsep harmonisasi penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana ringan  yang  diharmonisasikan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dimasyarakat  yang  masih  diakui  eksistensinya  dalam suatu masyarakat tertentu dalam konteks pemberlakukan hukum adat.

## SIMPULAN
1. Jadi  dapat  disimpulakan  bahwa  senyatanya  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan  produk  hukum warisan dari colonial belanda, yang sangat tidak sesuai dengan jiwa masyarakat  Indonesia, yang mana seharusnya hukum  adalah  sesuatu  yang  mengakar  dari  pandangan  konsep  dan  nilai-nilai  dasar  kenyataan  yang  hidup  dalam suatu masyarakat Indonesia itu sendiri.
2. Harus  adanya  pembatasan  penggunaan  pidana  penjara,  dalam  kenyataan  penggunaan  penjara  memberi  lebih banyak dampak negatif khususnya dalam penjatuhan hukuman perkara tipiring.
3. Diutamakannya mediasi penal dalam penanganan pidana ringan yang mana mediasi-penal tujuan utamanya adalah untuk  memperbaiki  kerugian  materil  dan  moral  yang  timbul  karena  adanya  tindak  pidana.Namun  mediasi  juga dilakukan agar sipelaku melakukan suatu terapi atau kerja sosial.
Dengan  ketentuan  ini  penuntut  umum  diberi  kebebasan  yang  lebih  luas  untuk  memprioritaskan  kepentingan korban.Apablia  pelaku  tindak  pidana  berjanji  untuk  member  kompensasi  maka  kasusnya  dapat  tidak  diteruskan  ke penuntutan.Pembayaran konpensasi ini hanya untuk delik yang di ancam maksimal 5 tahun penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,Zainudin, sosiologi hukum, sinar grafika, Jakarta, cet keenam, 2010.
Nawawi, arif barda, mediasi penal dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, pustaka megister  undip, semarang, 2008
------------------------, Kebijakan formulasi.pustaka megister semarang 2012 ------------------------, Bunga Rampai, kebijakan hukum pidana, kencana, Jakarta 2011
------------------------, beberapa aspek pengembangan hukum pidana, megister undip, semarang, 1994.
19 Barda  nawawi  arief,  kebijakan  legislasi  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan  pidana  penjara,  semarang,  genta publising. 2009,hal 7.
20 Nici ngani, perkembangan hukum adat di Indonesia , Yogyakarta:pustaka yustisia.hlm.3.
Sahabuddin  dan  Warfian  Saputra,  Kebijakan  Penjara  pada  Pidana  Ringan  dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berkeadilan  dan Berkeindonesiaan
------------------------,  kebijakan  legislatif  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan  pidana  penjara,  genta  publising, semarang 2009.
Ngani, nico, perkembangan hukum adat Indonesia, pustaka yustisia, Jakarta, 2012. Rahardjo, sajipto, Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, genta publishing, Yogyakarta,2009. Reksopertomo. Sugiharto kedudukan dan peranan penegak hukum, balai penerbit Universitas Diponegoro, semarang, 2008 Samosir, C.Djisman, sekelumit tentang penology & pemasyarkatan, Nuansa Mulia, Jakarta 2012.

## Undang-Undang
Soerodibroto, R.Soenarto, KUHP dan KUHAP, Rajawali pers, Jakarta, 2011 Bukune, redaksi Undang-Undang Dasar 1945 & perubahannya,bukune, Jakarta, 2010.