SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 22, No. 3 Juli 2024, Hal 227 - 238 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532 DOI: 10.26623/slsi.v22i3.9408

## Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter
Ismail Hannanong 1)* ; Muslimin Kara 2); Abd.Rahman Ambo Masse 3) ; Muh Ilham Nur Haslin 4) Email Korespondensi: ismailhannanong28@gmail.com
Ekonomi Islam dan Industri Halal, UIN Alauddin Makassar, Indonesia 1,2,3 )
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, STAI Al Gazali Barru, Indonesia 4)

## INFO ARTIKEL
Proses Artikel Dikirim : 05/05/2024 Diterima: 10/07/2024 Dipublikasikan: 31/07/2024
Akreditasi oleh Kemenristekdikti No.79/E/KPT/2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami perkembangan  ekonomi  Islam  pada  masa  Ibn  Taimiyah.  Adapun Objek penelitian ini meliputi Al-Qur’an terjemahan, sejarah ekonomi Islam, pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam, praktik ekonomi Islam di  masa  Ibn  Taimiyah,  serta  literatur  dan  dokumen  pendukung. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dimana  peneliti  mengkaji  langsung  kitab-kitab  Ibnu  Taimiyah  dan literatur  pendukung  lainnya.  Sehingga  ada  beberapa  teori,  konsep, dan  metode    yang  berbeda  dengan  pemikiran  ekonomi  Islam sebelumnya. Selain syumuliyah (Lengkap), Islam  merupakan suatu agama yang termasuk juga harakiyah (dinamis). Islam adalah agama yang  melengkapi  seluruh  keyakinan  sebelumnya  sehingga  disebut sempurna  (Kamaliyah),  sehingga  segala  aspek  dalam  kehidupan diatur  sesuai  dengan  ketentuannya,  baik  yang  sifatnya  aqidah ataupun muamalah. Diketahui bahwa dalam kaidah muamalah, Islam sangat  rinci  mengatur  berbagai  macam  tingkah  laku  manusia  yang saling  berinteraksi  dengan  sesama  manusia  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Sehingga  mampu  memberi  panduan  terkait dengan  pasar  dan  mekanisme  yang  mencakup  segala  prinsipnya. Dalam  khazanah  pemikiran  ekonomi  Islam,  Ibnu  Taimiyah  telah mengkaji  ilmu  ekonomi  secara  mendalam  yang  terkenal  dengan gerakan Ar -ruju’ ila Al-Qur’an (kembali pada sumber ajaran islam, yaitu  Al-Qur’an  dan  As-sunnah).  Termasuk  pandangannya  tentang mekanisme  pasar,  regulasi  harga,  keadilan,  serta  berbagai  ilmu ekonomi lainnya. Oleh karena itu, lembaga hisbah diperlukan untuk dapat melindungi akad jual beli.

## Kata Kunci :
Ekonomi Islam; Ibnu Taimiyah; Mekanisme Pasar
---------------------------------------------------------------------------

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  and  understand  the  development  of Islamic economics during the time of Ibn Taimiyah. The objects of this research include translations of the Koran, the history of Islamic economics,  the  thoughts  of  Islamic  economic  figures,  Islamic economic  practices  during  the  time  of  Ibn  Taymiyah,  as  well  as supporting literature and documents. This research uses descriptive qualitative  research  where  the  researcher  directly  examines  Ibn Taimiyah's  books  and  other  supporting  literature.  So  there  are several  theories,  concepts  and  methods  that  are  different  from previous  Islamic  economic  thinking.  Apart  from  syumuliyah (Complete),  Islam  is  a  religion  which  also  includes  harakiyah (dynamic). Islam is a religion that complements all previous beliefs so that it is called perfect (Kamaliyah), so that all aspects of life are regulated in accordance with its provisions, whether in the nature of aqidah or muamalah. It is known that in the rules of muamalah, Islam regulates  in  great  detail  the  various  kinds  of  human  behavior  that interact with other humans in fulfilling their daily needs. So that it is able  to  provide  guidance  related  to  markets  and  mechanisms  that cover all its principles. In the treasures of Islamic economic thought, Ibn Taimiyah has studied economics in depth, which is known as the Ar-ruju' ila Al-Qur'an movement (returning to the sources of Islamic teachings, namely the Al-Qur'an and As-Sunnah). Including his views on market mechanisms, price regulation, justice, and various other economic  sciences.  Therefore,  a  hisbah  institution  is  needed  to  be able to protect sales and purchase contracts.

## Keyword :
Islamic Economics; Ibn Taimiyah; Market Mechanism
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai  panduan  untuk  meraih  kebahagiaan  sejati.  Dari  sini,  kita  dapat  memahami  bahwa berbagai  aspek  kehidupan  dunia,  mulai  dari  sosial,  spiritual,  hingga  ekonomi,  semuanya  telah tercakup dalam Al-Qur'an.
Dalam  sejarah,  ekonomi  berbasis  Islam  dimulai  sejak  masa  kepemimpinan  Rasulullah  SAW, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan. Pada masa itu, kegiatan ekonomi diiringi dengan nilai-nilai  Al-Qur'an  yang  berasaskan  persaudaraan,  kebebasan,  keadilan,  dan  persamaan. Masyarakat Arab mulai bertransaksi menggunakan mata uang, sehingga praktik barter berkurang. Sistem keuangan yang diterapkan mengutamakan asas bagi hasil, kerjasama, dan keadilan, serta praktik  riba  sudah  tidak  terlihat  lagi.  Al-Qur'an  menjelaskan  keharaman  riba  dan  menawarkan solusi seperti zakat dan sedekah. Pada tahun kedua Hijriyah, pembayaran zakat fitrah diwajibkan dan  tetap  berlaku  hingga  sekarang.  Setelah  Rasulullah  SAW  wafat,  ekonomi  Islam  terus berkembang melalui tiga fase perubahan, yaitu: 1. Tahun 182 H atau 789 M pemikiran tentang perekonomian islam mulai muncul misalnya pemikiran dari Abu yusuf dengan kita Al Kharraj yang membahas tentang keuangan publik serta akuntansi yang berbasis syariah. Mawardi dengan
kitab  Al-Ahkham  As  Sulthiniyyah,  Addin  waddun'ya  membahas  tentang  prilaku  seseorang sebagai konsumen atau produsen. dan lain sebagainya. 2. Tahun 451-505 H atau 1055-1111 M pemikiran tentang keamanan ekonomi yang di kemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Al-Ghazali dengan  kitab  ihya'  ulumuddin,  ushul  fiqh,  mizan  al  maal,  almusytasyfa  dan  lain-lain  yang membahas tentang korupsi, riba, penimbunan barang, evolusi uang. Ibn taimiyah dengan kitab al- fatwa  dan  al-hisab  menjelaskan  tentang  konsep  harga  yang  adil  sesuai  dengan  landasan  moral yang  terdapat  pada  masyarakat.  3.  Tahun  1114-1176  H  atau  1703-1762  M  pemikiran  tentang rasionalisasi  pendapatan  yang  dirumuskan  oleh  para  pakar  ekonomi  Islam  seperti  Nejatullah siddiqi, shah waliyullah dengan kitabnya yaitu Hujjatullah Al Baligha.(Awalia, 2022) Pemikiran  Ibn  Taimiyah  mencakup  deskripsi  tentang  konsep  sosial-politik  mengenai pemerintahan, kepemimpinan, dan hakikat sebuah negara. Gagasannya mencerminkan ekonomi yang muncul pada era modern. Menurut Ibn Taimiyah, segala hal terkait ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya.
Dalam  syariah,  semua  orang  harus  memahami  aspek-aspek  ekonomi  demi  kebaikan  bersama, sehingga  mereka  diperbolehkan  melakukan  transaksi  secara  bebas,  membuat  kontrak,  dan sebagainya  dengan  jujur  dan  terbuka.  Ketidaktransparan  dapat  memicu  korupsi,  menyebabkan ketidakadilan, dan ketidakmerataan ekonomi. Pemikiran Ibn Taimiyah bertujuan untuk mencegah monopoli oleh pihak-pihak tertentu yang menindas orang lain, sehingga kegiatan ekonomi mikro bagi masyarakat kecil dapat berjalan dengan lancar.(Awalia, 2022) Pada masa akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8, Ibnu Taimiyah mendapatkan pemahaman yang mendalam perihal ajaran Islam. Ekonomi Islam masa ini sangat memerlukan suatu pemahaman yang kompleks mengenai tujuan yang akan dicapai serta bagaimana yang seharusnya dilakukan. Antara lain, kebebasan membutuhkan hak komersial dan properti, diatur oleh hukum moral, dan dikendalikan  oleh  negara  yang  menggunakan  pedoman  positif  serta  menjunjung  tinggi  hukum Syariah. Diijinkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi apa pun, kecuali yang secara khusus memang benar dilarang oleh Syariah Islam.(Arifin & Luayyin, 2023) Persoalan fokus Ibnu Taimiyah ini pada orang-orang yang berkarakter moral dan harus seperti apa mereka harus bertindak sesuai dengan hukum-hukum Islam. Dalam hal ini pemerintah dan ulama  harus  bekerja  sama  untuk  menanamkan  kesadaran  dan  mendorong  seseorang  untuk menemukan penyesaiannya. Seperti akad jual beli dan kesesuaian harga sebagaimana mestinya, pengawasan yang ada didalam mekanisme pasar, tatanan pada keuangan negara, dan peran negara dalam memenuhi semua kebutuhan di masyarakat.
Pada  titik  ini,  Islam  membutuhkan  perencanaan  ekonomi  yang  rinci  untuk  mencapai  tujuan berdasarkan  sejarah  perkembangannya.  Hal  ini  hanya  dapat  terwujud  dalam  negara  yang  kuat menerapkan hukum syariah tanpa ada ancaman dari hukum moral yang dipaksakan oleh negara. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kebebasan dalam perdagangan dan memiliki hak atas milik, tetapi dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil yang mampu menegakkan Syariah. Dalam prinsipnya, semua bentuk kegiatan ekonomi diperbolehkan kecuali yang jelas- jelas dilarang oleh hukum syariah Islam.(Arifin & Luayyin, 2023) Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian  ini  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  pengayaan  literatur  ekonomi  Islam. Dengan  menggali  lebih  dalam  pemikiran  Ibn  Taimiyah,  seorang  ulama  klasik  yang  seringkali lebih  dikenal  dalam  konteks  teologi  dan  hukum  Islam,  penelitian  ini  memperluas  pemahaman tentang  ekonomi  Islam.  Studi  ini  tidak  hanya  menambahkan  wawasan  baru  ke  dalam  literatur yang sudah ada tetapi juga mengungkapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik yang mungkin telah dilupakan atau kurang diperhatikan dalam literatur modern. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang mekanisme  pasar,  keadilan  harga,  dan  kebijakan  moneter  dapat  memberikan  landasan  teoritis yang kuat dan menawarkan perspektif alternatif terhadap teori-teori ekonomi konvensional yang ada.
Secara praktis, penelitian ini sangat relevan dengan isu-isu kontemporer dalam ekonomi global. Pemikiran  Ibn  Taimiyah  mengenai  mekanisme  pasar,  keadilan  harga,  dan  kebijakan  moneter memiliki  relevansi  langsung  dengan  masalah  ekonomi  modern  seperti  ketidakadilan  harga, monopoli,  dan inflasi.  Dengan  memahami  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  yang  diajukan  oleh
Ibn Taimiyah, pemerintah dan lembaga keuangan Islam dapat merancang kebijakan yang lebih adil  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Penelitian  ini  juga  dapat  membantu  pengambil kebijakan dalam  mengatasi masalah ekonomi yang  kompleks dengan  menawarkan solusi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Keunikan dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan  dan  konteks  yang  digunakan.  Penelitian  ini  tidak  hanya  mengkaji  pemikiran  Ibn Taimiyah dari sudut pandang sejarah atau teologi semata, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks  ekonomi  modern.  Ini  menjadikan  penelitian  ini  lebih  relevan  dan  aplikatif  dalam menjawab  tantangan  ekonomi  saat  ini.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  memanfaatkan  metode analisis  yang  lebih  komprehensif  dengan  menggabungkan  berbagai  disiplin  ilmu  untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang kontribusi Ibn Taimiyah dalam bidang ekonomi Islam.

## KAJIAN PUSTAKA

## Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam
Ibn Taimiyah (1263–1328 M) adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang memainkan peran penting  dalam  pengembangan  ekonomi  Islam.  Dalam  pandangannya,  mekanisme  pasar  harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan moralitas. Beberapa poin kunci terkait mekanisme pasar menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:
1. Harga  yang  Adil:  Ibn  Taimiyah  menekankan  pentingnya  harga  yang  adil  dan  tidak merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Harga  yang  adil  harus  memperhatikan  kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
2. Larangan  Riba:  Ibn  Taimiyah  menolak  praktik  riba  (bunga)  dalam  transaksi  ekonomi. Menurutnya, riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas Islam.
3. Persaingan: Ibn Taimiyah mendukung persaingan sehat di pasar. Persaingan yang adil dan transparan  akan  menghasilkan  harga  yang  wajar  dan  manfaat  bagi  masyarakat.(Arifin  & Luayyin, 2023)

## Keadilan Harga
Keadilan  harga  adalah  salah  satu  konsep  kunci  dalam  pemikiran  ekonomi  Ibn  Taimiyah.  Ia mengemukakan bahwa harga yang adil adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik dari suatu barang atau jasa, yang ditentukan oleh biaya produksi, utilitas, serta kondisi pasar (Marsella & Nurzaman, 2023). Harga yang adil harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Ibn Taimiyah memandang harga sebagai faktor penting dalam ekonomi. Harga yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tidak memanfaatkan situasi monopoli atau ketidaksetaraan kekuasaan (Salim et al., 2021).

## Kebijakan Moneter dalam Pemikiran Ibn Taimiyah
Ibn Taimiyah juga memberikan pandangan yang mendalam mengenai kebijakan moneter (Fageh, 2018). Ia menyadari pentingnya kestabilan mata uang dan mengkritik praktek-praktek yang dapat menyebabkan inflasi atau deflasi yang tidak terkendali. Ibn Taimiyah menentang pencetakan uang yang berlebihan tanpa didukung oleh aset yang nyata, karena hal ini dapat menyebabkan inflasi dan merugikan perekonomian (Rofiq, 2019). Selain itu, ia juga mendukung penggunaan standar emas  dan  perak  sebagai  alat  tukar  yang  stabil  dan  terpercaya  (Marzuki,  2021).  Dalam pandangannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan yang prudent dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitian (Adlini et al., 2022). Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui kajian kepustakaan (library) berupa buku, catatan, atau laporan
penelitian dari penelitian sebelumnya (Fadli, 2021). Maka semua dokumentasi berada pada posisi yang  sama  tergantung  hubungannya  dengan  topik  utama  penelitian  ini.  Dengan  demikian, pemahaman  dan  interpretasi  yang  mendalam  akan  makna  dari  fakta-fakta  yang  relevan  akan diperoleh  .  Data  dapat  terdiri  dari  satu  atau  lebih  unit  tetapi  memiliki  satu  tim.  Karena  obyek penelitian ini adalah konsep dan tulisan Ibnu Taimiyah.
Dua  metode  digunakan  dalam  mengumpulkan  sumber  data  yang  tersedia.  Pertama,  dengan menggunakan data primer, di mana peneliti melakukan riset dan mempelajari kitab-kitab utama yang relevan, seperti Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, as-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah, dan al-Hisbah fi al-Islam karya Ibnu Taimiyah (Sah & Ilman, 2018). Metode kedua adalah dengan menggunakan  data  sekunder,  seperti  literatur  dalam  bentuk  buku,  penelitian  sebelumnya,  dan artikel  jurnal  yang  relevan  dengan  judul  penelitian  ini,  yaitu  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dalam perspektif  Ibnu  Taimiyah.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Pasar
Secara ekonomi, pasar adalah pertemuan penawaran dan permintaan. Yang dijelaskan melainkan bersifat interaktif dan bukan fisik dari segi pengertiannya.  Mekanisme pasar menetapkan harga berdasarkan  permintaan  dan  penawaran.  Ibn  Taimiyah  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serta berdampak pada harga pasar, yaitu:
a. Intensitas dan volume permintaan
b. Ketersediaan atau kelangkaan barang
c. Keadaan kepercayaan
d. Diskon dari pembayaran tunai (Pratomo & Taufik, 2018).
Ibn  Taimiyah  memperjuangkan  kebebasan  dalam  sistem  perdagangan  pasar,  namun  tetap mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  mekanisme  pasar.  Ia  mendukung standarisasi harga dan menentang pemalsuan serta penipuan terhadap produk yang dijual. Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kenaikan  suatu  harga  rentan  terjadi  karena  tindakan ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh para penjual yang tidak sesuai aturan. Praktek ini  disebut  manipulasi  dan  mendorong  ketidaksempurnaan  pasar.  Namun,  penyebab  fluktuasi harga bisa jadi karena kekuatan pasar, sehingga pernyataan ini tidak bisa dikatakan ekuivalen di semua  kondisi.  Pada  masa  Ibnu  Taimiyah  ada  kebiasaan  bahwa  kenaikan  suatu  harga  ini  ada karena  kezaliman  maupun  penipuan  oleh  pihak  penjual.  Jadi  kegiatan  pasar  yang  melanggar aturan hukum maupun kezaliman dapat disebut juga dengan istilah dzulm.
Dua  sumber  yang  disebutkan  oleh  Ibnu Taimiyah  dalam  sebuah  pasokan,  yakni:  Suatu  barang yang  menjadi permintaan dari produksi lokal serta impor suatu barang (ma yukhlaq aw yujlab min  dzalik  al-mal  al-matlub).  Dalam  menginisiasi  gambaran  suatu  komoditas  tertentu,  ia menggunakan istilah ragba fi al shai. Ini berarti keinginan akan sesuatu, komoditas. Gairah adalah salah  satu  pendorong  permintaan  yang  paling  penting,  dimana  faktor  pemicu  lain  berupa pendapatan.  Ini  seharusnya  dinyatakan  oleh  Ibnu  Taimiyah.  Penawaran  mengalami  perubahan yang disebabkan oleh dua faktor digambarkan dalam peningkatan atau penurunan koleksi barang yaitu produksi lokal dan impor dari barang tersebut. ernyataan Ibn Taimiyah mengacu pada konsep efektivitas penawaran dan permintaan, di mana terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan permintaan pada harga yang sama,  serta  sebaliknya  terjadi  penurunan  penawaran  pada  harga  yang  sama  dan  peningkatan penawaran  pada  harga  yang  sama.  Jika  peningkatan  permintaan  disertai  dengan  penurunan penawaran,  harga  akan  meningkat,  dan  sebaliknya.  Namun,  kedua  perubahan  ini  terkadang berjalan  beriringan.  Ketika  permintaan  sangat  tinggi  sementara  penawaran  tetap,  harga  akan mengalami inflasi terus menerus akan naik.
Ibnu Taimiyah meyatakan begitu detail beberapa faktor yang mempengaruhi penelitian dan begitu pula akibatnya. Jadi, faktor-faktor ini yakni :
1. Masyarakat  (alragaba)  permintaan  barang  sangat  berbeda  (keinginan  rakyat).  Faktor  ini selaras dari banyaknya barang yang ada atau tersedia (al-matlub). Relatif sedikit (langka) item lebih disukai daripada jumlahnya banyak.
2. Hal ini tergantung dari banyaknya orang (permintaan/konsumen/tarab) yang membutuhkan barang  tersebut.  Semakin  tinggi  jumlah  permintaan,  semakin  tinggi  pula  nilai  barang tersebut.
3. Kekuatan  dan  kelemahan  kebutuhan  akan  suatu  barang  dan  besarnya  permintaan  juga mempengaruhi harga. Jika permintaan suatu barang kuat dan ada jumlah besar, harga akan naik lebih banyak daripada jika pasar lemah dan kecil.
4. Harga juga tergantung kualitas barang pembeli (al-mu'awid). Ketika pembeli adalah orang berharta  dan  dapat  dipercaya  (kredibel)  serta  membayar  hutang,  dia  lebih  mungkin mendapatkan  harga  yang  begitu  murah  daripada  orang  yang  tidak  punya  harta  atau  bisa dibilang sering hutang (menunda atau meninggalkan hutang).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis metode pembayaran. Menggunakan mata uang yang  umum  digunakan  dapat  menghasilkan  harga  yang  lebih  rendah  daripada menggunakan mata uang yang langka dan diterima dengan menyeluruh.
6. Perihal tersebut dapat terjadi karena capaian transaksi harus memberikan laba baik penjual maupun  pembeli.  Ketika  pembeli  dapat  membayar  dan  menepati  seluruh  janji  mereka, pemasaran menjadi lebih mudah dan lancar daripada ketika pembeli tidak dapat dan tidak mengingkari  janji  mereka.  Pembeli  memiliki  berbagai  tingkat  keterampilan  dan kredibilitas.  Ini  berlaku  untuk  pembeli  dan  penjual,  penyewa  dan  semua  orang.  Obyek transaksi bisa saja (secara fisik) asli atau tidak asli. Tingkat harga barang berwujud (secara fisik) lebih rendah daripada barang tidak berwujud.
7. Hal yang sama berlaku untuk lessor (menyewa suatu barang). Dia mungkin berada dalam fase  sedemikian  banyak  barang  sampai  penyea  bisa  mendapatkan  keuntungan  darinya tanpa  adanya  biaya  tambahan.  Dengan  demikian,  penyewa  mungkin  tidak  bisa mendapatkan timbal balik dari ini tanpa biaya tambahan. Harga sewa persil tersebut akan berbeda dari harga persil yang tidak memerlukan biaya tambahan ini.
8. Distorsi Pasar
Realitas  pasar  saat  ini  sering  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dalam membangun  ekonomi  melalui  perdagangan.  Gangguan  pasar  atau  distorsi  pasar  sering terjadi,  yang  dapat  diidentifikasi  dalam  tiga  bentuk  utama:  distorsi  penawaran  dan permintaan,  tadlis  (penipuan),  dan  taghrir  (kekacauan).  Istilah  distorsi  penawaran  sering dikaitkan dengan ihtikar, praktik yang dikecam oleh Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut:
) دوادوبا ( ئطاخ لااركتحي لا : لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نع الله دبع نبرمعم نع بيسملا نبا ديعس نع
Artinya: Dari Said ibn Musayyab, dari Ma’mar ibn Abdullah bersumber dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seseorang ber-ihtikar kecuali ia telah melakukan dosa. (HR. Abu Dawud)
Ulama mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan praktek ihtikar terjadi di pasar, yaitu:
a. paya untuk mengurangi ketersediaan barang dengan cara menimbun atau metode lainnya;
b. Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebelum kelangkaan terjadi;
c. Mengambil keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan sebelum melakukan a) dan b).(Syamsul Hilal, 2014)

## Mekanisme Harga
Proses penetapan harga merupakan hasil dari interaksi antara konsumen dan produsen di pasar, baik untuk komoditas yang dihasilkan maupun faktor-faktor produksi. Harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang mencerminkan nilai tukar suatu barang atau jasa. Dalam pembahasan Ibnu  Taimiyah  mengenai  harga,  terdapat  dua  konsep  utama  yang  sering  dia  bahas,  yaitu kesetaraan dalam kompensasi (‘ iwad al-mitsl ) dan kesetaraan dalam harga ( tsaman al-mitsl ). Ibnu
Taimiyah berpendapat bahwa kompensasi yang setara harus diukur dan dievaluasi dengan barang atau  layanan  yang  setara,  yang  merupakan  inti  dari  keadilan.  ‘ Iwad  al-mitsl adalah  konsep penggantian yang setara, di mana nilai suatu barang atau layanan diukur sesuai dengan hukum atau nilai yang berlaku. Tsaman al-mitsl adalah nilai yang sesuai dengan harga jual suatu barang atau layanan pada waktu dan tempat tertentu, atau nilai umum yang setara dengan barang sejenis. Konsep keadilan yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan prinsip “ La Dharara ”, yang berarti tidak menyebabkan kerugian atau cedera kepada orang lain. Dengan demikian, tindakan yang adil mencegah terjadinya tirani.
Keseimbangan tanpa penambahan atau dikurang-kurangi adalah konsep imbalan yang adil dan harga  yang  adil  memiliki  arti  lain.  Dalam  mengartikan  “imbalan  yang  setara”,  Ibnu  Taimiyah mengatakan:  “Yang  dimaksud  dengan  kesetaraan  adalah  besaran  suatu  benda  tertentu  dalam kegunaan umum ( 'urf ). Hal ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar (rate/si'r) dan kebiasaan.” Selain itu, tambahnya: “ penilaian ganti rugi yang adil yang benar didasarkan pada analogi dan taksiran  suatu  barang  dengan  barang  lain  yang  setara  (ekuivalen).”  Penggunaannya  wajar  dan dapat diterima.
Isu kompensasi yang adil muncul dalam diskusi mengenai masalah moral dan tanggung jawab hukum terkait kepemilikan produk. Prinsip ini relevan dalam situasi berikut:
1. Ketika seseorang bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan pada orang lain, hak milik, keperawanan, dan keuntungan.
2. Ketika ada kewajiban untuk mengembalikan barang atau jasa, memberikan kompensasi yang setara, atau mengganti rugi atas cedera fisik.
3. Ketika seseorang diminta pertanggungjawaban atas penandatanganan kontrak yang tidak sah atau sah yang berdampak buruk pada kehidupan atau properti.
Dengan demikian, Konsep kompensasi yang adil dilatarbelakangi oleh adanya praktek yang tidak adil  dimana  kompensasi  yang  adil  tidak  diterapkan  sebagaimana  seharusnya.  Ketika  Ibnu Taimiyah melihat kondisi tersebut, ia menyadari bahwa ada perbedaan besar antara kompensasi. Kompensasi dan harga yang wajar. Dan yang jelas, konsep ganti rugi yang adil menjadi pedoman bagi masyarakat dan hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Taimiyah membedakan antara aspek etika dan ekonomi dari penetapan harga yang adil. Dari sudut pandang hukum dan etika dia berbicara tentang upah yang sama, dan dari sudut pandang ekonomi dia berbicara tentang harga yang sama.
Sebuah konsep dengan latar belakang hukum dan moral, Ibnu Taimiyah menganjurkan gagasan upah yang sama berdasarkan prinsip etika yang sangat tinggi. Kompensasi yang adil berasal dari praktik  memperkirakan  harga  barang.  Sebaliknya,  harga  wajar  muncul  sebagai  akibat  dari aktivitas  penawaran  dan  permintaan  atas  nilai  harga  suatu  komoditas.  Adapun  persamaannya, keduanya menggunakan konsep keadilan. Hal ini harus berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan antara pihak satu dengan yang lain, jika tidak ada unsur yang merugikan pada pihak yang lainnya.

## Regulasi Harga
Harga menurut Ibnu Taimiyah adalah “nilai harga yang adil adalah dimana orang-orang menjual barangnya  dan  diterima  secara  umum  sebagai  hal  yang  sepadan  dengan  barang  yang  dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda.(Hariyanto, 2019). Sementara  penetapan  harga  adalah  penetapan  harga  barang  oleh  pemerintah.  Peraturan  ini dimaksudkan  untuk  menjaga  keutuhan  dan  memastikan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar masyarakat. Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis penetapan harga: penetapan harga yang tidak adil dan ilegal dan penetapan harga yang adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak adil secara hukum adalah penetapan harga ketika persaingan pasar bebas menaikkan harga, diantarnya ;
a. Pasar tidak sempurna di pasar yang tidak sempurna
Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah, misalnya ketika harga suatu barang penting dinaikkan melalui manipulasi harga atau perubahan yang disebabkan oleh  insentif  monopolistik.  Oleh  karena  itu,  bagian  dalam  keadaan  seperti  itu,  kekuasaan tertinggi  harus  menetapkan  interpretasi  yang  adil  bagi  pemasok  dan  pembeli.  Contoh
menonjol  mulai  sejak  pasar  yang  tidak  tuntas  adalah  monopoli  untuk  permainan  dan kepentingan lainnya. Dalam masalah ini, pengelola harus menetapkan interpretasi ( qimah al mitsl )  mulai  sejak  kesepakatan  antara  pemasok  dan  pembeli.  Seorang  pelaku  monopoli mungkin  tidak  dapat  menggunakan  kekuasaannya  sesuka  hati  untuk  menetapkan  harga sesuka  hati  dan  mungkin  menggertak  masyarakat,  mendorong  masyarakat  untuk  membeli barang dari pelaku monopoli. Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan government pricing.
b. Musyawarah dalam Menetapkan Harga
Otoritas  negara  yang  terlibat  dalam  pemantauan  harga  harus  bernegosiasi  terlebih  dahulu dengan  masyarakat  yang  terkena  dampak.  Terkait  hal  itu,  Ibnu  Taimiyah  menjelaskan, pemerintah  sebaiknya  melakukan  konsultasi  dengan  perwakilan  dan  pakar  pasar,  seperti yang  disarankan  oleh  Ibnu  Habib  pendahulunya.  Orang  lain  juga  diterima,  jadi  silahkan periksa detailnya. Setelah bernegosiasi dan meneliti transaksi penjualan, pemerintah harus menawarkan harga tetap yang menarik. Harga ini akan didukung oleh para penasehat peserta dan  masyarakat  luas.  Jadi  semua  orang  harus  setuju.  Dalam  hal  ini,  Ibnu Taimiyahmengatakan:  “Imam  (penguasa)  harus  mengadakan  musyawarah  dengan  tokoh- tokoh yang merupakan wakil pelaku pasar (wujuh ahl suq). Anggota masyarakat lainnya juga dapat hadir dalam pertemuan untuk membuktikan pernyataannya.
Ibnu  Taimiyah  juga  membahas  tentang  regulasi  harga  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Regulasi harga merupakan aturan pemerintah terhadap harga-harga barang yang ada di pasar. Tujuannya  adalah  untuk  menegakkkan  keadilan  serta  memenuhi  kebutuhan  pokok masyarakat.
Berkaitan dengan hal di atas, Nabi Saw. menjelaskan dalam hadisnya sebagai berikut:
سو هيلع الله ىلص الله لوسر لاقف ،انل  ْرِّ عَسف  ُرْعِّ سلا  َلََغ ،الله َلوسر اي : ُسانلا لاق :ًاعوفرم هنع الله يضر كلام نب سنأ نع :مل
« ينإو ،ُقزارلا ُطسابلا  ُضباقلا رِّ عَسُملا وه َالله َّنإ َالله ىقلأ نأ وجرلأ ٍلام لاو ٍمد يف ٍةملظمب ينُبِّلاطُي مكنم ٌدحأ سيلو .
Artinya:
“Dari Anas bin Malik beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga  untuk  kami,  lalu  Rasulullah  bersabda:  Sesungguhnya  Allahlah  yang  menetapkan  harga, yang  menahan  dan  membagikan  rizki,  dan  sesungguhnya  saja  mengharapkan  agar  saya  dapat berjumpa  dengan  Allah  Swt  dalam  keadaan  tidak  seorang  pun  di  antara  kamu  sekalian  yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah” (pembunuh) dan harta.” ( HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah ).
Menurut  Ibnu  Taimiyah,  Hadis  tersebut  berisi  penolakan  terhadap  regulasi  harga,  karena termasuk dalam kasus khusus, bukan merupakan kasus yang umum. Oleh karena itu, kenaikan harga bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, melainkan karena kekuatan permintaan dan penawaran.(Abdillah, 2019)
Setelah  melakukan  musyawarah  dan  penyelidikan  atas  transaksi  jual  beli  mereka,  pemerintah harus meyakinkan mereka tentang tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas sampai mereka setuju. Harga seperti itu tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.”  Oleh  karena itu pemikiran  Ibnu  Taimiyah  sangat  memperhatikan  keadaan  pasar  dan sikap  pemerintah  untuk  mengontrol,  memeriksa  dan  menentukan  harga-harga  yang  beredar  di pasar. Dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, pemerintah diimbau untuk memperhatikan harga yang sudah beredar luas. Namun Ibnu Taimiyah juga menjelaskan syarat dan ketentuan bahwa pemantauan,  penelitian  dan  harga  harus  dilakukan  melalui  konsultasi  dan  semua  pihak  terkait harus menyepakati hasil konsultasi.

## Hak Kekayaan
a. Hak kekayaan
Istilah  "hak  milik"  dan  "kekayaan"  seringkali  dianggap  sinonim.  Dalam  bukunya,  Euis Amalia menggunakan istilah "hak  milik", sedangkan  dalam buku "Economic Concepts of Ibn  Taimiyah"  karya  Abdul  Azim  Islahi,  konsep  yang  sama  disebut  sebagai  "kekayaan". Islahi  menjelaskan  bahwa  Ibn  Taimiyah  mengklasifikasikan  hak  kekayaan  menjadi  tiga jenis, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif, dan kekayaan negara.(Ridlo & Muhajirin, 2022)
Penggunaan  kekayaan  pribadi  diatur  oleh  Syariah.  Siapa  pun  dapat  menggunakan, mentransfer, dan mempercayai modal secara efektif. Penggunaan dana pribadi dijaga dalam batas kewajaran, tidak boros, dan digunakan dengan cara yang tidak dilarang oleh syariah. Juga, Ibnu Taimiyah tidak membenarkan eksploitasi terhadap yang membutuhkan. Contoh eksploitasi di sini adalah mengumpulkan kekayaan selama kelaparan.
b. Kekayaan Kolektif
Kekayaan kolektif dapat mengambil banyak bentuk. Misalnya, barang milik dua kelompok atau lebih, atau barang milik majelis atau asosiasi. Ada juga barang dan benda yang diperoleh dari orang yang hidup di daerah tertentu dan/atau barang juga benda yang dimiliki oleh suatu komunitas. Kekayaan seperti itu biasanya menjadi mata pencaharian banyak orang. Properti milik dua orang atau lebih tunduk pada aturan salah satu pihak tanpa merugikan yang lain. Misalnya dua taman, yang satu dari lainnya harus membangun pagar di tengah taman, tetapi yang lain keberatan jika tidak balance dengan harga barang yang ada.
Dalam  hadits  yang  disebutkan  adalah  air,  rumput,  dan  api  merupakan  kekayaan  bersama. Kesulitan muncul dalam masyarakat ketika individu menguasai kekayaan ini. Air, rumput, dan  api  hanyalah  beberapa  contoh.  Semua  yang  lain  dapat  dimasukkan  sebagai  kategori. Semua  sumber  daya  alam  dari  lahan  terbuka  misal  nafta,  emas,  garam  dan  minyak  juga merupakan  milik  bersama  c.  Kekayaan  Negara  Negara  memiliki  hak  dalam  memperoleh sendiri  sumber  pendapatan  dan  kekuasaan  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  kewajiban mereka.  Sumber  utama  kekayaan  nasional  yakni  Zakat,  Ghanima  dan  Fai.  Selain  sumber dana tersebut, negara juga bisa menaikkan pendapatan dari anggaran lain dalam hal-hal yang diperlukan.  Kekayaan  riil  suatu  negara  merupakan  substansi  umumnya  (masyarakat). Kekuasaan tertinggi dalam negara hanya bertindak sebagai wali amanat atau memberi solusi. Formulir juga harus diterbitkan untuk acara publik.
Mengacu pada ketiga klasifikasi tersebut, Ibnu Taimiyah mengkategorikan hak milik mulai dari tingkatan harta milik pribadi hingga milik negara. Setiap elemen mengenali perbedaan antara ketiga bagian tersebut. Kita dapat melihat ruang lingkup dan batasan yang dijelaskan di  setiap  distribusi.  Hak  milik  perseorangan  meliputi  hak  milik  perseorangan  atau perseorangan,  hak  milik  bersama  memiliki  kekayaan  kolektif,  serta  hak  milik  negara mrupakan segala kategori yang diperoleh pemerintah dari perolehan masyarakat.(Arifin & Luayyin, 2023)

## Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi
Ibnu Taimiyah dan para pemikir Islam lainnya menjelaskan bahwa pemerintahan adalah institusi yang  sangat  penting.  Mereka  memberikan  dua  alasan  mengapa  kekuasaan  pemerintah  dipuji. Diskusi  mereka  difokuskan  pada  etika  religius  dan  pencapaian  pemerintahan;  "Tujuan  utama negara adalah mengarahkan rakyatnya untuk berperilaku baik dan mencegah mereka melakukan kejahatan." Amar ma'ruf nahi munkar, adalah target yang sangat komprehensif, yaitu tujuan yang sangat komprehensif. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan sosial dan ekonomi yang baik. Yang mana Allah SWT berfirman:
ِّٰللّاِّب  َن ْوُنِّم ْؤُت َو  ِّرَكْنُمْلا  ِّنَع  َن ْوَهْنَت َو  ِّف ْو ُرْعَمْلاِّب  َن ْو ُرُمْأَت  ِّساَّنلِّل  ْتَج ِّرْخُا ٍةَّمُا  َرْيَخ ْمُتْنُك ُمُهْنِّم ۗ ْمُهَّل ا ًرْيَخ  َناَكَل ِّبٰتِّكْلا ُلْهَا  َنَمٰا  ْوَل َو ۗ
َن ْوُقِّسٰفْلا ُمُه ُرَثْكَا َو َن ْوُنِّمْؤُمْلا
Terjemahnya:    (Adalah  kamu)  hai  umat  Muhammad  dalam  ilmu  Allah  swt.  (sebaik-baik  umat yang dikeluarkan) yang ditampilkan (buat manusia, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, adalah ia) yakni keimanan itu (lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman) misalnya Abdullah
bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya (tetapi kebanyakan mereka orang-orang yang fasik) kafir. QS. Ali Imron, 110).
Peran ekonomi negara serta banyak persoalan di mana negara memiliki hak untuk mencampuri hak-hak  individu  dalam  memperoleh  fungsi  yang  begitu  signifikan.  Serupa  dengan  penjelasan tadi,  bahwasanya  perihal  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  tentang  harga  diimplementasikan dalam  konteks  kesejahteraan  rakyat.  Pemerintah  mempunyai  hak  menetapkan  harga  untuk menyeimbangkan  harga  pasar.  Sebagaimana  dikatakan  Ibnu  Taimiyah,  tujuan  yang  lebih  jelas adalah untuk mencegah monopoli golongan tertentu dalam menyesuaikan harga agar penduduk miskin  dapat  menjalankan  kegiatan  ekonomi  mikronya  secara  lancer  Ibnu  Taimiyah mengklasifikasikan semua transaksi dan aktivitas ekonomi ke dalam dua kategori: 1) transaksi berdasarkan  prinsip  keadilan  dan  2)  berdasarkan  prinsip  kedermawanan  dan  manfaat. Berdasarkan prinsip keadilan, ada dua kategori: a. perdagangan di bursa b. Perdagangan dalam kemitraan.  Ada  dua  kategori  transaksi  kooperatif:  a)  Kerjasama  Keuangan  dan  b)  Kerjasama Kontrak:  1)  Syirkah  al-'inan,  2)  Syirkah  al-Abdan,  3)  Syirkah  al-Wujuh,  4)  Syirkah  al- Mufawadhoh, 5) Syrkah al- Mudharabah.

## Uang dan Kebijakan Moneter
1. Karakteristik dan Fungsi Uang
Ibnu Taimiyah secara khusus menjelaskan dua fungsi utama uang, antara lain: ukuran nilai dan  alat  tukar  untuk  beberapa  barang  yang  berbeda.  Ia  menyatakan: (yar  al-amwal), dari mana nilai total barang ( maqadir al-amwal ) dapat ditentukan. "Dan uang itu tidak pernah untuk saya." Dengan pernyataan ini bahwa dia menyimpang dari perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Perdagangan uang mengubah fungsi uang menjadi barang komersial, sehingga mengalihkan aturan pakai uang dari tujuan awalnya.(Arifin & Luayyin, 2023). Ada beberapa alasan mengapa dalam Islam uang tidak dianggap  sebagai komoditas melainkan sebagai alat tukar:
a. Uang  tidak  memiliki  gratifikasi  intrinsik  (sifat)  yang  secara  langsung  bisa memaksimalkan apa yang manusia butuh serta memperoleh semua keinginan. Dalam membeli  barang  ataupun  jasa  yang  sesuai  aturan  persyaratan  haruslah  mengunakan uang.  Sebaliknya,  komoditas  memiliki  kepuasan  intrinsik,  seperti  rumah  tempat  kita tinggal atau mobil yang kita kendarai. Dalam hal ini, uang tidaklah seharusnya boleh diperjualbelikan dalam ketentuan Islam rumah tempat kita tinggal atau mobil yang kita kendarai.  Dalam  hal  ini,  uang  tidaklah  seharusnya  boleh  diperjualbelikan  dalam ketentuan Islam.
b. Barang  datang  dengan  kualitas  yang  tidak  sama,  tetapi  uang  tunai  pecahan  Rp 100.000,00 dan kertas kusut nilainya sesuai dengan kertas biasa. Meski model dan tahun pembuatannya sama, harganya berbeda dengan mobil baru atau bekas.
c. Barang secara nyata menyertai transaksi jual beli. Contohnya, pilihlah mobil ataupun motor  yang  sudah  lengkap  untuk  dijual  di  showroom  Anda.  Uang  tidak  berlaku  atau tidak mempunyai indentitasnya, tetapi Anda dapat memesan mobil berupa uang tunai atau cek. Penjual disini tidak memiliki bagian dalam struktur modal.
Islam  mengartikan  uang  sebagai  alat tukar  semata,  bukan  sebagai  barang  dagangan.  Oleh karena itu, uang tidak cocok digunakan untuk berbisnis. Uang juga dianggap memiliki unsur ketidakpastian  atau  dugaan  (gharar),  di  mana  nilainya  hanya  berasal  dari  mata  uang  itu sendiri.  Nilai  sejumlah  uang  yang  ditukarkan  dengan  barang  dalam  suatu  periode  waktu tertentu. Berdasarkan pandangan ini, Ibnu Taimiyah dengan tegas menentang segala bentuk transaksi moneter karena itu berarti memutar uang dari tujuan awalnya.
Ketika uang perlu ditukar dengan uang tunai, pertukaran harus dilakukan secara langsung ( taqabud ) dan tidak boleh melalui perantara ( hulul ). Misalnya, jika dua orang menukar uang di mana satu pihak membayar tunai dan yang lainnya berjanji untuk membayar nanti, pihak yang pertama tidak bisa menggunakan uang yang dijanjikan dalam transaksi sampai pihak yang  kedua  benar-benar  membayar,  yang  dapat  mengakibatkan  penundaan  dalam
penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah sangat menentang praktik jual beli yang melibatkan uang.
2. Percetakan Uang sebagai Alat Tukar Resmi Kehidupan Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Mamluk. Saat itu, harga barang disesuaikan dengan mata uang Ayyubiyah, yaitu dirham. Karena kebutuhan akan mata uang pecahan kecil sangat mendesak,  Sultan  Kamil  Ayyubi  memperkenalkan  mata  uang  tembaga  baru  yang  disebut Fulus.  Dirham  dianggap  sebagai  instrumen  perdagangan  yang  penting,  sementara  fulus digunakan  dalam  transaksi  dengan  denominasi  rendah.  Pemerintahan  Sultan  Kitbuga  dan Sultan Jahil Barukuk kemudian mencetak fulus dalam jumlah yang sangat besar, melebihi jumlah  tembaga  yang  sebenarnya  (nilai  intrinsik).  Akibatnya,  situasi  ekonomi  memburuk pada tahun di mana nilai mata uang turun.
Mengenai fenomena devaluasi mata uang, Ibnu Taimiyah menyatakan sebagai berikut: “Para penguasa  harus  mencetak  uang  (mata  uang  selain  emas  dan  perak)  dengan  nilai  wajar (proporsional)  untuk  transaksi  masyarakat,  tanpa  menimbulkan  kezaliman  pada  mereka.” Komentarnya  menunjukkan  bahwa  dia  menekankan  hubungan  antara  omset  masyarakat, volume  transaksi  yang  diselesaikan,  dan  tingkat  harga  produk  secara  umum.  Pernyataan undang-undang  bahwa  lembaga  pemerintah  harus  mencetak  flu  pada  nilai  wajar (proporsional) untuk transaksi publik dimaksudkan untuk menstabilkan harga. Menurutnya, ruang internal mata uang harus serasi dengan daya beli masyarakat di pasar, sehingga setiap orang, termasuk negara, dapat mengumpulkan dan menjual uang dalam bentuk emas atau mengganti  logam  menjadi  sebuah  koin.  mengambil  keuntungan  darinya,  dan mendistribusikannya  karena  sifat-sifatnya.  Jenis  uang  yang  masuk  dalam  kategori  token money membuat pemerintah semakin sulit menjaga nilai uang.
Pemerintah hanya bisa mencetak uang jika terjadi peningkatan penyerapan uang cetak oleh sektor riil. Dalam sejarahnya juga terlihat bahwa saat itu pemerintah mencetak uang begitu Dalam  sejarahnya  juga  terlihat  bahwa  saat  itu  pemerintah  mencetak  uang  begitu  besar lipatannya  dengan  nilai  nominal  melebihi  kandungan  tembaga  sehingga  tindakannya memperburuk  kondisi  perekonomian.  Karena  itu,  Ibnu  Taimiyah  mengatakan  sikap  yang harus  diambil  pemerintah  adalah  menghimpun  dana  berdasarkan  perimbangan  antara persentase jumlah transaksi yang dilakukan dengan jumlah uang agar menghasilkan harga yang wajar. Bagian daerah lebih baik tidak mengurungkan niatannya, bahkan menganjurkan menerbitkan uang kertas sesuai konteks nilai sebenarnya.
3. Penurunan nilai mata uang setelah menyadari kesalahannya Sultan  Kitbuga  meneguhkan  aturannya  bahwa  unsur  uang  ditentukan  bukan  pada  nilai nominal melainkan oleh beratnya. Namun, Sultan Zahir Barukuk tetap membeli tembaga dari negara-negara Eropa dan mencetak uang kertas dalam jumlah besar. Tembaga pada zaman itu sangat murah karena mudah untuk didapatkan. Sementara itu, penggunaan dirham dalam kegiatan  perdagangan  semakin  menurun  seiring  dengan  semakin  meluasnya  penggunaan dana di masyarakat. Dirham secara bertahap habis dari muka bumi, serta taraf permintaan yang sematkan melalui kenaikan harga produk terus meningkat. Efek memperkenalkan fulus sebagai mata uang sesuai aturan yang berlaku merupakan sebuah kelaparan karena inflasi mata uang yang menciptakan peningkatan harga.
Ibnu Taimiyah menyarankan para pejabat untuk tidak memulai perdagangan tembaga dengan mencetaknya membentuk mata uang lalu memperdagangkannya. Ia juga menasihati supaya aparat  juga  tidak  membatalkan  keabsahan  dana  yang  terdapat  di  genggaman  masyarakat. Pemerintah harus mencetak uang sesuai nilai sebenarnya, tanpa bermaksud mengeksploitasi penerbitannya,  untuk  menjamin  kesejahteraan  rakyat.  Para  pejabat  senantiasa  harus membayar  upah  pekerja  dari  perkebunan  mereka  dari  harta  Baitul  Mal.  Dan  menekankan bahwa  jual  beli  berupa  uang  kedepan  menimbulkan  perihal  keburukan  atas  orang-orang. Dengan  demikian  menghancurkan  kekayaan  mereka  sendiri  dengan  kebohongan  yang diperbuat.
Yang juga sangat penting adalah pernyataan Ibnu Taimiyah bekenaan (Baitul Mal) bahwa gaji  para  pekerjanya  harus  dibayar  dari  Kementerian  Keuangan.  Pembayaran  dari  koin
menyebabkan  peningkatan  pasokan  uang  tunai.  Sebaliknya,  harga  yang  timbul  dari  kas negara berarti menggunakan uang yang sudah beredar, dimana juga bisa meningkatkan kas negara oleh kharaj serta tempat asal penerimaan negara lainnya.
4. Mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik Ibnu  Taimiyah  menjelaskan  bahwa  mata  uang  yang  berbobot  tidak  baik,  tidak  akan menimbulkan  mata  uang  yang  bermutu  tetap  beredar.  Dia  berkata:  Ini  berarti  Anda  telah melakukan kesalahan karena Anda telah kehilangan nilai tinggi asli Anda. Juga, kuantitas intern  mata  uang  begitu  berbeda.  Dengan  demikian,  asal  yang  menjadi  sumber  scammer adalah mengumpulkan uang palsu, menukarnya dengan mata uang yang sehat, membawanya ke  wilayah  lain,  menukarnya  dengan  mata  uang  yang  salah  di  wilayah  tersebut,  dan membawanya ke tempat lain. Itu adalah properti sehingga nilai barang masyarakat hancur. Dalam penjelasannya, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat memasukan nilai mata uang yang buruk  kepada  orang  yang  sudah  memiliki  mata  uang.  Jika  mata  uang  yang  tercantum kemudian dibatalkan sebagai alat pembayaran, itu diperlakukan sebagai barang biasa tanpa nilai seolah-olah telah digunakan sebagai mata uang. Perihal lainnya, ketika mata uang baru diperkenalkan,  orang  akan  melihat  harga  barang  turun.  Di  akhir  penjelasan  itu,  dia mengatakan bahwa uang rendah kualitasnya membuat uang berkualitas baik tidak beredar. Pasalnya,  pada  saat  itu  beredar  berbagai  jenis  uang  logam  dengan  logam  mulia  yang terkandung tidaklah sama.(Arifin & Luayyin, 2023) Seperti  disebutkan  sebelumnya,  1  dirham  yang  semula  2/3  perak  serta  1/3  tembaga,  kini menjadi 1/3 perak juga 2/3 tembaga. Mereka yang masih memegang dinar dan dirham lama diminta untuk mengganti mata uangnya dengan produk luar negeri guna memperoleh produk yang  lebih  menguntungkan.  Semakin  banyak  orang  yang  beralih  menggunakannya. Akibatnya, peredaran dinar sangat kecil, dan dirham berubah selama penyaluran dana bahkan terkadang  hilang.  Kandungan  tembaga  dirham  yang  meningkat  menyebabkan  peredaran fulus dalam jumlah besar mengacaukan sistem moneter saat itu .

## PENUTUP
Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama berpengaruh besar terhadap yang memiliki pemikiran mendalam tentang ilmu ekonomi. Ada pemahaman bahwa selama hidupnya, Ibnu Taimiyah hidup dalam  lingkungan  ekonomi  yang  genting,  meski  dalam  situasi  politik  di  mana  sejumlah  besar kebijakan  pemerintah  tidak  mempertimbangkan  dampak  kesejahteraan  manusia.  Ibn  Taimiyah bukanlah  ahli  teori  murni  atau  sejarawan  ekonomi  murni.  Sebaliknya,  ia  merupakan  dokter praktik yang mendiagnosis penyakit dan meresepkan pengobatan. Menurutnya,  Memang benar bahwa Ibn Taimiyah hidup dalam masa yang penuh dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Lingkungan ini membentuk perspektifnya yang pragmatis dalam menanggapi isu-isu ekonomi. Ia melihat  secara  langsung  bagaimana  kebijakan  pemerintah  seringkali  tidak  memperhitungkan kesejahteraan rakyat, sehingga menciptakan ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Penetapan harga  pemerintah  itu  baik,  tetapi  tidak  mutlak,  karena  kekuatan  penawaran  dan  permintaan menentukan harga. Jika kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar yang salah, pemerintah dapat mengintervensi. Lembaga hisbah diperlukan untuk dapat melindungi akad jual beli. Ibnu Taimiyah mengakui bahwa harga dan mekanisme pasar adalah sunnatullah, yang berarti terjadi secara  alami  dan  di  luar  kendali  individu  atau  pemerintah.  Pemerintah  tidak  berhak  untuk menetapkan kebijakan harga dalam mekanisme pasar yang berjalan secara alami. Namun, dalam kondisi pasar yang tidak sempurna di mana persediaan barang terbatas namun permintaan tinggi, pemerintah dapat melarang praktik monopoli dan memastikan kebutuhan minimum masyarakat terpenuhi.  Saran  yang  diberikan  untuk  lebih  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  Ibnu  Taimiyah tentang  keadilan  ekonomi  dalam  konteks  kebijakan  modern  yang  berfokus  pada  kesejahteraan sosial,  mengakui  keterbatasan  dalam  aplikasi  langsung  teori  ekonomi  Ibnu  Taimiyah  dalam konteks  ekonomi  global  modern  yang  kompleks  dan  terintegrasi.  mengidentifikasi  kebutuhan
untuk penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi praktis dari konsep-konsep Ibnu Taimiyah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, khususnya dalam konteks pasar global yang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, W. A. (2019). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Juranal Ekonomi Dan Bisnis , 2 (1), 1–8.
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022).  Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Arifin,  M.,  &  Luayyin,  R.  H.  (2023).  Diskursus  Ekonomi  Islam  Ibnu  Taimiyah. JSE:  Jurnal Sharia Economica , 2 (2), 12–26. https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711
Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah keywords : history ; Islamic economics ; Ibn Taimiyah. AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam , 10 (1),
63–78.
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika , 21 (1),  33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Fageh, A. (2018). Konsepsi Uang dan Kebijakan Moneter Perspektif Ibnu Taimiyah. TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman , 7 (1), 1.
https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i1.157 Hariyanto, M. (2019). Perspektif Inflasi dalam Ekonomi  Islam. Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2), 79–95.
Marsella, M., & Nurzaman, M. S. (2023). Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 5 (5), 2572–2584. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542 Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi , 1 (2), 214–215.
Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam  (Studi  Analisis  Pemikiran  Ibn  Taimiyah). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 4 (03), 213. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331
Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan  Imam  Ibnu  Taimiyah  Dan  Imam  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah. Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (2), 65. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86 Rofiq, M. K. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. An-Nawa : Jurnal Studi Islam , 1 (1), 27–60. https://doi.org/10.37758/annawa.v1i1.110
Sah, M. R. K., & Ilman, L. (2018). Jurnal Ulumul Syar’i, Desember 2018. Jurnal Ulumul Syar’i , 7 (2), 45.
Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 6 (2), 155–166. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207 Syamsul Hilal. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah).
Asas , 6 (2), 16–28.