## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI

## Oleh
Harianto Frans Semarta PA 1)
Onny Medaline 2)
T. Riza Zarzani 3)
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 1,2,3)
E-mail:
Franssemarta1996@Gmail.com 1)
onnymedaline@gmail.com 2)
rizazarzani@gmail.com 3)

## ABSTRACT
In  the  past,  the  punishment  of  children  was  the  same  as  the  punishment  of  adults.  This  causes  the psychological condition of children ranging from investigation, investigation and trial to be disturbed because it  is often intimidated by law enforcement agencies. Under these conditions, Law No. 11 of 2012  concerning  the  Juvenile  Justice  System  was  born.  One  of  the  reforms  in  the  Child  Criminal Justice System Law requires the settlement of a child criminal case by diversion. Based on the results of  research  that  the  conception  of  criminal  offenses  against  children  in  conflict  with  the  law  in Indonesia  is  different  from  criminal  convictions  to  adults.  Children  are  given  the  lightest  possible punishment and half of the criminal convictions of adult criminal offenses. That criminal liability for children who are ensnared in a criminal case according to the Law on the Criminal Justice System for Children  is  still  carried  out  but  with  different  legal  sanctions  from  adults.  Criminal  imprisonment against children is an ultimumremedium effort, meaning that criminal imprisonment against children is the last legal remedy after there are no other legal remedies that benefit the child. That the concept of enforcement of criminal law against children caught in criminal cases through diversion is in fact not  all  have  applied  it.  Some  criminal  cases  involving  children  as  the  culprit,  in  court  proceedings there are still judges who impose prison sentences on children who are dealing with the law.
Keywords: Law, Children, Criminal, Diversified

## ABSTRAK
Di  masa  lalu,  hukuman  anak-anak  sama  dengan  hukuman  orang  dewasa.  Hal  ini menyebabkan  kondisi  psikologis  anak  mulai  dari  penyelidikan,  penyidikan  dan  persidangan terganggu  karena  seringkali  diintimidasi  oleh  aparat  penegak  hukum.  Dengan  ketentuan tersebut,  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak. Salah  satu  reformasi  dalam  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mensyaratkan  penyelesaian perkara  pidana  anak  dengan  diversi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  konsepsi  tindak pidana  terhadap  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia  berbeda  dengan tindak pidana dengan tindak  pidana kepada orang dewasa.  Anak-anak diberi hukuman  yang paling  ringan  dan  setengah  dari  hukuman  pidana  atas  tindak  pidana  orang  dewasa.  Bahwa pertanggungjawaban  pidana  bagi  anak-anak  yang  terjerat  dalam  perkara  pidana  menurut
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Untuk Anak masih dilakukan tetapi dengan sanksi  hukum  yang  berbeda  dari  orang  dewasa.  Pidana  penjara terhadap  anak  adalah  upaya ultimumremedium,  yang  berarti  bahwa  pidana  penjara  terhadap  anak-anak  adalah  upaya hukum  terakhir  setelah  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  menguntungkan  anak.  Bahwa konsep  penegakan  hukum  pidana  terhadap  anak-anak  yang  terjebak  dalam  perkara  pidana melalui diversi sebenarnya tidak semua sudah menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan  anak  sebagai  pelakunya,  dalam  proses  pengadilan  masih  ada  hakim  yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anak yang berurusan dengan hukum.
Kata Kunci : Hukum, Anak, Pidana, Beragam

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  yang  terjadi  saat  ini  di masyarakat  bukan  saja  pelakunya  orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya  adalah  masih  tergolong  usia  anak- anak.  Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan anak perlu segera dilakukan. Setiap tahun, lebih dari  2.000  anak  Indonesia  diajukan  ke pengadilan  atas  kejahatan  ringan,  seperti pencurian,  miras.  Pada  proses  hukum  yang mereka  jalani,  sangat  jarang  yang  didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah  (dalam  hal  ini  dinas  sosial). Sehingga  jumlah  anak  konflik  hukum  yang menjadi  anak  didik  pemasyarakatan  semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyaraatan  (LP)  semakin  tidak  mencukupi sehingga  tidak  jarang  pula  yang  ditempatkan dalam  LP  orang  dewasa.  Kondisi  ini  sangat memprihatinkan karena anak  harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan  bersama  orang  dewasa,  tentu kondisi  ini  memposisikan  anak  subordinat  dan rawan  akan  tindak  kekerasan  dari  orang dewasa.
Penjelasan  UU.  No.35  Tahun  2014 tentang Perlindungan  Anak menyatakan bahwa kejahatan  ( Crime )  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa,  tidak  dapat  disamakan  begitu  saja dengan  perbuatan  anak  atau  remaja  ( Juvenile Delinquency )  yang  biasa  dilakukan  oleh  anak, sebab  harus  dibedakan  sifat  dan  bentuk perbuatan  seorang  anak  dengan  perbuatan orang  dewasa.  Perlindungan  terhadap  anak
dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum,  sebagai  bagian  utama  peningkatan kualitas  mutu  hidup  manusia.  Sesuai  UU  No. 23  Tahun  2002  yaitu  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Berbagai  faktor  yang  mempengaruhi penyimpangan  tingkah  laku  maupun  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  anak,  antara lain  adanya  dampak  negatif  perkembangan, pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi,  serta  perubahan  gaya  hidup  orang tua  yang  mempengaruhi  nilai  dan  perilaku anak.  Menurut  Arif  Gosita  melindungi  anak pada  hakikatnya  adalah  melindungi  keluarga, masyarakat,  nusa,  dan  bangsa.  Kemungkinan terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan  viktimisasi  mental,  fisik,  dan sosial  pada  anak  pidana.  Tidak  adanya peraturan  perundang-undangan  yang  dapat menjadi  dasar  pemidanaan  yang  tepat,  juga dapat menyebabkan adanya viktimisasi struktural, yang dapat menimbulkan penderitaan  mental,  fisik,  dan  sosial  pada  para anak pidana.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
11  Tahun  2012,  penyelesaian  perkara  anak lebih  mengedepankan  proses  di  luar  peradilan dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian
yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan  untuk  mencari  keadilan  restoratif sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (6) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hal yang perlu diperhatikan  bahwa  pada  setiap  tingkatan penanganannya  (kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan),  maka  pendekatan  kesejahteraan harus  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  filosofi penanganan  terhadap  pelanggaran  hukum  usia anak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Penegakan Hukum
Istilah  penegakan  hukum  dalam  bahasa inggris  dikenal  dengan legal  protection , sedangkan  dalam  bahasa  belanda  dikenal dengan  Rechts  bescherming.  Secara  etimologi perlindungan  hukum  terdiri  dari  dua  suku  kata yakni  penegakan  dan  hukum.  Dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  penegakan  diartikan (1)  tempat  berlindung,  (2)  hal  (perbuatan  dan sebagainya),  (3)  proses,  cara,  perbuatan melindungi.
Hukum  adalah  Hukum  berfungsi  sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan  adalah  suatu  tindakan  atau perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara-cara tertentu  menurut hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut Setiono,  penegakan  hukum  adalah  tindakan atau  upaya  yang  dirancang  untuk  melindungi masyarakat  dari  tindakan  sewenang-wenang oleh  pihak  berwenang  yang  tidak  mematuhi aturan  hukum  untuk  mencapai  ketertiban  dan perdamaian sehingga manusia dapat menikmati martabat mereka sebagai manusia..
Satjipto Raharjo
Tujuan dari
mendefinisikan penegakan hukum adalah untuk memberikan  perlindungan  bagi  hak  asasi manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat  sehingga  mereka  dapat  menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.  Prinsip Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  tindakan pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah  dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep
tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Aspek  dominan  dalam  konsep  barat tertang hak asasi manusia menekankan eksistensi  hak  dan  kebebasan  yang  melekat pada  kodrat  manusia  dan  statusnya  sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di  atas  semua  organisasi  politik  dan  bersifat mutlak  sehingga  tidak  dapat  diganggu  gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik  bahwa  konsep  Barat  tentang  hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik.  Kemudian  dengan  masuknya hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  serta  hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya  sifat  indivudualistik  dari  konsep Barat.
2.2. Menurut  Undang-undang  Nomor  11
Tahun  2012  Tentang  Sistem  Pradilan
Pidana Anak
Anak merupakan seseorang yang dilahirkan  dari  sebuah  hubungan  antara  pria dan  wanita.  Hubungan  antara  pria  dan  wanita ini  jika  terikat  dalam  suatu  ikatan  perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Sedangkan  menurut  Undang-undang  Sistem Pradilan  Anak  disebutkan  Pada  Pasal  1  angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian  “anak”  dimata  hukum  positif  di Indonesia  lazim  diartikan  sebagai  orang  yang belum dewasa ( minderjaring atau person under age) ,  orang  yang  dibawah  umur  atau  keadaan dibawah umur ( minderjaringheid atau inferionity) atau  kerap  juga  disebut  sebagai anak yang dibawah pengawasan wali ( minderjarige onvervoodij).
2.3. Menurut  Undang-undang  nomor  39

## Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia  yang  berusia  dibawah  18  (delapan belas)  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang

## Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Sementara  Pasal  1  Angka  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  memberi  batasan  mengenai  pengertian anak  atau  orang  yang  belum  dewasa  adalah mereka  yang  belum  berumur  21  (dua  puluh satu)  tahun,  seperti  yang  dinyatakan  dalam Pasal  330  yang  berbunyi  belum  dewasa  adalah mereka  yang  belum  mencapai  umur  genap  dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu  kawin. Dengan  demikian,  pengertian  anak  (remaja) secara keseluruhan adalah individu yang belum mencapai  usia  tertentu,  belum  dewasa  dan belum  pernah  kawin.  Dalam  beberapa  undang- undang  dan  pedoman  di  Indonesia  sedapat mungkin bersifat unik. Perbedaannya bergantung  pada  titik  dari  mana  persetujuan anak  dilihat  dan  diuraikan.  Jelas,  ada perenungan  dari  sudut  pandang  mental  tentang perkembangan jiwa seseorang.
Dalam  pergaulan  sehari  -  hari,  manusia tidak  bisa  lepas  dari  norma  dan  aturan  yang berlaku  di  masyarakat.  Apabila  semua  anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya  kehidupan  masyarakat  akan  tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian  dari  anggota  masyarakat  ada  yang melakukan pelanggaran  - pelanggaran terhadap norma  dan  aturan  yang  berlaku  dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan  sosial  atau  istilah  yang  sering digunakan  dalam  perspektif  psikologi  adalah adalah  patologi  sosial  ( social  pathology ).
Akibat  penyimpangan  sosial  ini,  bermunculan berbagai masalah dikehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.
Sedangkan  Tindak  pidana  atau  perbuatan tindak  pidana  adalah  perbuatan  seseorang  atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana  atau  perbuatan  yang  melanggar  hukum pidana  dan  diacam  dengan  hukuman.  Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung  jawab  yang  mana  perbuatan tersebut  dilarang  atau  di  perintahkan  atau
dibolehkan  oleh  Undang  -  undang  yang  diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yang  bersifat  deskriptif  analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute  approach),  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ),  dan  pendekatan  kasus ( case  approac h),  sedangkan  sumber  data  yang dipakai  adalah  sumber  data  sekunder,  teknik pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan, serta  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif. Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  memiliki unsur  kesalahan  sebagai  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  dimana penjatuhan  pidana  pada  pelaku  adalah  demi tertib  hukum  dan  terjaminya  kepentingan umum.
Berdasarkan  Dalam  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang bermasalah dengan pelanggaran  hukum,  anak  sebagai  korban pelaku  pidana  dan  anak  yang  jadi  saksi perbuatan  pidana.  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, ditentukan  bahwa:  Anak  yang  bermasalah dengan  pelanggaran  hukum  yang  selanjutnya disebutkan  bahwa  Anak  adalah  manusia  yang sudah  mencapai  umur  12  tahun,  tetapi  belum mencapai  usia  18  tahun  yang  masih  diduga- duga melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  anak  yang menjadi  korban  perbuatan  pidana  yang  disebut Anak  sebagai  Korban  adalah  anak  yang  masih dibawah  usia  18  tahun  penderita  fisik,  mental, dan  kerugian  materil  yang  disebabkan  oleh perbuatan pidana yang dilakukan.
Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan pidana  (Pasal  1  angka  7  UU.  Sistim  Peradilan Anak). Dengan demikian konsep Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga  melakukan  tindak  pidana  tertentu  dari proses  pidana  formal  ke  penyelesaian  damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana  dengan  korban  yang  difasilittasi  oleh keluarga  dan/atau  masyarakat,  Pembimbing Kemasyarakatan  Anak,  Polisi,  Jaksa  atau Hakim.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Konsepsi Penjatuhan Pidana terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum di Indonesia
Menurut  teoritical  dengan  titik  tolak teoritik  sebagaimana  pandangan  doktrina  dan aspek  praktek  pada  dunia  peradilan  maka secara  Universal  ada  3  (tiga)  aspek  yang dipelajari  dari  Ilmu  Hukum,  yaitu:    a)  Nilai- nilai  hukum  seperti  ketertiban,  keadilan, kepastian  hukum  dan  lain-lain.  Apabila  aspek ini dijabarkan secara singkat dapatlah diasumsikan  bahwa  “nilai-nilai  hukum  ini merupakan bidang kajian Filsafat Hukum  yang abstrak/teoritis; b) Kaidah-kaidah hukum berupa  kaidah  tertulis  ataupun  tidak  tertulis, kaidah  bersifat  abstrak  maupun  konkret.  Pada dasar  “kaidah-kaidah  hukum“  ini  dikaji  oleh bidang  yang  disebut  ilmu  tentang  kaidah ( Normwissenschaft );  c)  Perilaku  hukum  atau kenyataan/peristiwa hukum. Singkatnya, konteks  ini    dikaji    oleh    Sosiologi    Hukum, Antropologi    Hukum,    Logika    Hukum, Psikologi  Hukum      dan      Sejarah      Hukum yang      menjembatani      aspek      abstrak/teoritis seperti: Rechts  Filosofie , Rechts  theoriedan Rechts  Dogmatiekdengan aspek  imperis/nyata yang merupakan kajian
Recht en Rechtspratijkheid .
Adanya 3  (tiga)  bidangilmudari  Ilmu Hukum  sehinggamenimbulkan    pertanyaan tentang  apakah  titik  tolak  kajian  substansial dari    Ilmu    Hukum    melalui    Optik    Ontologi Ilmu. Ternyata dari Optik Ontologi maka kajian substansial Ilmu Hukum terletak pada “Kaidah- kaidah  Hukum“.  Tegasnya,  Ilmu  Hukum  tidak mungkin dapat dipisahkan dari kaidah Hukum.Tetapi    dalam    korelasi    demikian    ini persoalannya  timbul  dalam  posisi  dan  situasi kaidah  hukum  yang  bagaimana  menjadi perhatian  dari  Ilmu  Hukum.  Seperti  diuraikan konteks  diatas  maka    Sosiologi    Hukum    dan Antropologi    Hukum    mempelajari    perilaku hukum sebagai kenyataan hukum (Taatschachen  Wissenchaft).  Kedua  bidang Ilmu  Hukum  ini  yaitu  sosiologi  Hukum    dan Antropologi  Hukum  tidak  dapat  melepaskan diri  dari  adanya  kriteria  bahwa perilaku  atau kenyataan  itu  bersifat  normative.  Ciri kaidah hukum  nampak  dengan  adanya  legitimasi  dan sanksi.
Saat  ini  banyak  sekali  pidana  yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat  kenakalan  remaja  yang  dilakukan
membawa  anak  yang  biasa  disebut  sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan  melalui  proses  peradilan  anak,  sehingga diberikan  hukuman  (pidana)  terhadapnya. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikuensi  anak  diartikan  sebagai  bentuk kejahatan  yang  dilakukan  anak  dalam  title-titel khusus  dari  bagian  KUHP  dan  atau  tata peraturan  perundang-undangan.    Saat  ini  telah ada  undang-undang  baru  yang  telah  disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2014 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11 Tahun 2012 yang juga menerangkan:
Pasal  81  Ayat  (1)  bahwa  “Pidana  penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman pidana  penjara  bagi  orang  dewasa”.  Pasal  81 Ayat  (6)  bahwa  “Jika  tindak  pidana  yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup,  pidana  yang  dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.
Pada  sistem  peradilan  pidana  anak  dalam undang  undang  yang  baru  terdapat  istilah keadilan  restoratif  hal  ini  tertuang  dalam  Pasal 1  Angka  6  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Keadilan Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan.
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat
Perkara  Pidana  Menurut  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Filosofi  sistem  peradilan  pidana  anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang  masih  mempunyai  sejumlah  keterbatasan dibandingkan  dengan  orang  dewasa.  Anak memerlukan  perlindungan  dari  negara  dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih  panjang.  Terhadap  anak  yang  terlanjur menjadi  pelaku  tindak  pidana  diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan  seminimal  mungkin  intervensi sistem peradilan pidana.
Perlindungan  terhadap  anak  melalui pemberlakuan  asas  ultimum  remedium  telah
dilakukan  tidak  hanya  di  dalam  perangkat aturan  internasional  tetapi  juga  di  dalam perangkat  hukum  nasional  dan  di  dalam putusan  pengadilan  yang  mengadili  tentang anak. Penjatuhan pidana kepada anak harusnya merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan,  sehingga  hukum  pidana  tersebut bersifat  ultimum  remedium,  yaitu  upaya terakhir  guna  memperbaiki  tingkah  laku manusia  terutama  penjahat  serta  memberikan tekanan  psikologis  agar  orang  lain  tidak melakukan kejahatan.
Ultimum  remedium tidak  hanya  berarti berhemat  dalam  menegakkan  hukum  pidana. Jadi, hukum pidana bersifat ultimum remedium, bukan hanya dalam tataran formulasi  (yaitu  ketika  memutuskan  untuk menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana),  tetapi  juga  dalam  tataran  aplikasi (yaitu  ketika  menerapkan  hukum  pidana terhadap  peristiwa  konkrit).  Asas  ultimum remedium bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi  atau  menjadikan  suatu  perbuatan yang  semula  bukan  tindak  pidana  menjadi tindak  pidana.  Doktrin  ini  harus  dipahami dalam  kerangka  asas-asas  yang  berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan,  asas  kemanfaatan,  pertimbangan analisa biaya dan  hasil serta  asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.
Berdasarkan keterangan informan yang ada  di  Polsek  Salapian  Polres  Langkat ditemukan  bahwa  beberapa  kasus yang melibatkan  anak  sebagai  pelakunya  memang ada  yang  dikenakan  tindakan  tegas,  misalnya pelaku  begal  yang  dalam  beberapa  tahun  ini meresahkan  warga  Kab.  Langkat.  Terhadap pelaku  begal  ini,  pihak  Unit  PPA  Polres Langkat,  melakukan  penyidikan  yang  agak keras meskipun tidak kasar, untuk mengungkap kasus-kasus  begal.  Kasus-kasus  begal  yang terjadi  di  Kab.  Langkat,  sebagian  memang dilakukan oleh kalangan pelajar, yang notabenenya  masih  dibawah  umur.  Tindakan agak  keras  dalam  proses  penyidikan  kasus begal  di  Unit  PPA  Polres  Langkat,  agar  para pelaku  yang  biasanya  berkelompok,  dapat diketahui  para  pelaku  lainnya.  Dalam  kasus begal  ini,  anak  yang  berhadapan  dengan hukum, biasanya tidak diambil kebijakan untuk diskresi,  karena  pertimbangan  penyidikan  dan penyelidikan  yang  agak  intensif,  maka  tidak diberikan  diskresi  sebab  dikhawatirkan  pelaku
akan  melarikan  diri  serta  menghilangkan barang  bukti.  Keterangan  informan  dari  Unit PPA  Polres  Langkat  menyatakan  bahwa  dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya, misalnya kasus perkelahian,  tetap  diupayakan  untuk  dilakukan perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  yang berselisih  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk tercapainya salah satu tujuan pemidanaan, yaitu deterrence  yang  artinya  pencegahan.  Teori deterrence  memandang  bahwa  pemidanaan bukan  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan pelaku,  akan  tetapi  merupakan  sarana  untuk mencapai  tujuan  yang  bermanfaat  untuk melindungi  masyarakat  menuju  kesejahteraan masyarakat.
4.3. Konsep Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang

## Terjerat  Perkara  Pidana  Melalui Diversi
Diversi  merupakan  proses  diskresi yang  dilakukan  komponen  sistem  peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan,
Pihak
Pengadilan)  yang  ditujukan  kepada  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Diversi  merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan  pelaku  dari  sistem  peradilan pidana  formal.  Diversi  dilakukan  untuk memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi (protection  and  rehabilitation)  kepada  pelaku sebagai  upaya  untuk  mencegah  anak  menjadi pelaku kriminal dewasa.
Untuk  melihat  sejauh  mana  penerapan diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  maka  berikut  ini  ada  beberapa  kasus yang  melibatkan  anak  sebagai  tersangkanya.
Kasus
Perkara Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2014/PN.Mks.Kasus ini melibatkan Terdakwa  Sultan  Hasanuddin  (17  tahun), bersama  dengan  Sikri  dan  Dedi  ini  bermula pada  hari  Kamis  tanggal  14  Agustus  2014 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu korban yang bernama  Andi  Najamuddin  berboncengan dengan  temannya  yang bernama Ayu melewati Jl.  Balang  baru  dimana  pada  saat  yang  sama terdakwa bersama dua temannya yaitu Sikri dan Dedi sedang jongkok-jongkok di pinggir kanal. Ketika korban melewati terdakwa dan rekannya,  korban  mengatakan  permisi  sambil menundukkan  kepalanya,  kemudian  rekan terdakwa  bernama  Sikri  memanggil  korban untuk  singgah  namun  korban  tidak  mau singgah,  sehingga  terdakwa  dan  dua  rekannya mengejar  korban.  Setelah  terdakwa  dan
rekannya  berhasil  mengejar  korban,  rekan terdakwa yang bernama  Sikri memukul korban menggunakan  tangannya  secara  berulang  kali yang  mengenai  pelipis  kanan,  dahi  kiri,  jidat, dagu dan punggung korban. Kemudian terdakwa  memukul  korban  menggunakan tangan  kanannya  ke  arah  muka  korban  lalu menendang  dada  korban.  Rekannya  yang bernama  Dedi  juga  ikut  memukul  muka  dan menendang  korban.  Alasan  mereka  melakukan penganiayaan  terhadap  korban  dikarenakan tersangka  sakit  hati,  sebelumnya  ada  teman tersangka  yang  bernama  Didin  dibusur  oleh anak  dangko  yang  tidak  diketahui  namanya. Akibat perbuatan penganiayaan bersama teman-temannya,  menyebabkan  korban  Andi Najamuddin  Alias  Andi  mengalami  luka bengkak  dan  memar  sebagaimana  surat  Visum et Repertum tanggal 26 Agustus 2014.
Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan  oleh  penyelidik  diketahui  bahwa telah  terjadi  tindakan  penganiayaan.  Hal  ini didasari  pada  laporan  korban  yang  sesaat setelah  kejadian  tindak  pidana  penganiayaan yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Berdasarkan laporan  tersebut  polisi  kemudian  menangkap tersangka  Sultan  Hasanuddin.  Dalam  proses penyidikan,  pihak  kepolisian  telah  melakukan upaya  mediasi  untuk  mempertemukan  antara korban,  pelaku  dan  keluargannya.  Dalam proses  penyidikan,  pihak  kepolisian  yang diwakili oleh penyidik selalu melakukan upaya mediasi  dalam  menangani  perkara  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Proses mediasi  yang  dalam  hal  ini  menjadi  konsep diversi  dilakukan  dengan  mempertemukan pihak  korban  dan  keluarganya  dengan  pihak tersangka  dan  juga  pihak-pihak  yang  secara tidak  langsung  berkaitan  dengan  tindak  pidana yang  terjadi.  Dalam  proses  tersebut  penyidik menjelaskan  terlebih  dahulu  kepada  keluarga korban  tentang  duduk  perkara  yang  sedang terjadi  dengan  melibatkan  tersangka  dan korban.  Selanjutnya  penyidik  mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya  untuk  berdamai  dengan  korban. Setelah  itu,  korban  ataupun  yang  mewakilinya untuk  berbicara  tentang  apa  yang  dinginkan oleh pihak korban.
Proses diversi  selanjutnya dilakukan di kejaksaan  setelah  pelimpahan  berkas  perkara dari penyidik kepolisian  kepada  jaksa penuntut umum di kejaksaan. Kasus-kasus tindak pidana yang  melibatkan  anak  selalu  diupayakan diversi.  Akan  tetapi,  sebagai  pihak  yang  ikut
melakukan  upaya  diversi,  penuntut  umum belum bisa melakukan diversi di kejaksaan. Hal ini dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa  Agung  sebagai  peraturan  turunan  dari undang-undang  yang  mengatur  diversi  belum dikeluarkan.  Keadaan  ini  menjadikan  penuntut umum  tidak  mampu  melakukan  upaya  diversi sendiri  meskipun  ada  undang-undang  yang mengaturnya.  Upaya  diversi  yang  selama  ini selalu  dilakukan  bersama  hakim  sebagai fasilitator diversi di Pengadilan Negeri.
Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Pengadilan  Negeri  Makassar  sebagai  fasilitator pengupayaan  diversi  dalam  perkara  pidana yang  melibatkan  anak,  sehingga,  Mahkamah Agung  melihat  sebuah  tujuan  yang  sangat bermanfaat  dari  proses  diversi  ini  dengan mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Tentang Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  tentang pelaksanaan  diversi  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  di Pengadilan  Negeri.  Dalam  Undang-Undang tersebut  juga  mengatur  bagaimana  proses diversi  dilakukan  dan  terhadap  tindak  pidana apa  saja  yang  dapat  diupayakan  pelaksanaan diversi. Adapun hal lain yang diatur dalam UU- SPPA  adalah  bentuk  kesepakatan  yang  terjadi jika  diversi  berhasil  dilakukan.  Adanya Undang-Undang  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menjadi  pedoman  bagi  setiap instansi  dalam  hal  ini  penyidik  di  kepolisian, penuntut  umum  di  kejaksaan  dan  hakim  di pengadilan  dalam  melakukan  upaya  diversi terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak.  Hal  ini  menjadi  acuan  para  aparat penegak  hukum  sehingga  secara  kelembagaan mereka  telah  siap  untuk  menerapkan  upaya diversi  dalam  setiap  tahapan  sistem  peradilan pidana.  Kesiapan  tersebut  akan  berdampak pada  efektifnya  proses  mediasi  sebagai  konsep diversi  untuk  mewujudkan  keadilan  restoratif pada  anak  baik  selaku  pelaku  tindak  pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

## 5. SIMPULAN
Konsepsi  penjatuhan  pidana  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Indonesia adalah  berbeda  dengan  penjatuhan  pidana
kepada  orang  dewasa.  Anak-anak  diberikan pemidanaan  yang  seringan  mungkin  dan setengah  dari  penjatuhan  pidana  pelaku  tindak pidana  dewasa.  Hal  tersebut  terdapat  Pasal  81 Ayat  (1)  UU  SPPA  bahwa  “Pidana  penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman pidana  penjara  bagi  orang  dewasa”.  Pasal  81 Ayat  (6)  bahwa  “Jika  tindak  pidana  yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup,  pidana  yang  dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap anak  yang  terjerat  perkara  pidana  menurut UndangUndang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak adalah  tetap  dilakukan  namun  berbeda  sanksi hukumnya  dengan  orang  dewasa.  Penjatuhan pidana  terhadap  anak  adalah  upaya  yang bersifat  ultimumremedium,  artinya  penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang  terakhir  setelah  tidak  ada  lagi  upaya hukum  lain  yang  menguntungkan  bagi  anak, misalnya  anak itu  memang  sudah  sangat meresahkan  keluarga  dan  masyarakat,  berkali- kali  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  pihak orang  tua  atau  wali  sudah  tidak  ada  lagi  yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.
Konsep  penegakan  hukum  pidana terhadap  anak  yang  terjerat  perkara  pidana melalui diversi adalah dalam faktanya memang belum  semua  menerapkannya.  Beberapa  kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih saja ada  hakim  yang  menjatuhkan  pidana  penjara kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  2008, Pendidikan  Anak  Berkonflik
Hukum  :  Model  Konvergensi Antara Fungsional dan Religious, Alfabeta, Bandung.
Ruslan  Reggong,    2011,  .” Hukum  Pidana khusus ,  Kencana, Jakarta.
Wawan  Muhwan  Hariri,  2011, Hukum Perikatan ,  CV  Pustaka  Setia, Bandung.
Setiono,    2017, Rule  Of  Law  (Supremesi Hukum) Gramedia, Jakarta.
Raharjo  Satjipto,  2008, Ilmu  Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Suherman  E.,  2010,  Aneka Masalah Hukum  Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung.
Huraerah  Abu,  2009, Kekerasan  Terhadap Anak , Nuansa, Bandung,
Sholeh  Soeaidy  dan  Zulkhair,  2011, Dasar Hukum  Perlindungan  Anak ,  CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. Usman Rachmadi, 2008, Pilihan Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan ,  ,  PT  itra  Aditya Bakti, . Bandung Prakoso Abintoro, 2016, Hukum Perlindungan  Anak ,  LaksBang
PRESSindo, Yogyakarta.
Daliyo  J.B,    2008, Pengantar  Hukum Indonesia, PT Prenhalindo, Jakarta. Effendi  Erdianto,  2010, Hukum  Pidana Indonesia, Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung. Loqman  Loebby,  2010, Tentang  Tindak
Pidana dan Beberapa Hal
Penting  Dalam  Hukum  Pidana, Gramedia, Jakarta. Adi,  Koesno,  2009 Kebijakan  Kriminal dalam  Sistem  Peradilan  Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru  Besar  dalam  bidang  Ilmu Hukum Pada  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang. Rossiana  Sri,  2012, Perlindungan  Hukum
Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian , Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. T  Riza  Zarzani, Analisa  Ilmu  Hukum Terhadap Kajian Normatif
Kebenaran  dan  Keadilan, Jurnal Soumatera  Law  Review  Volum e 4, Nomor 1, 2021.