E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KRITERIA SEBAGAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
Riza Choirul Umam 1 , Supanto 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Email korespondensi: rizaumam666@gmail.com
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran  kebencian  melalui  media  sosial  dan  untuk  mengetahui  kriteria  tindak  pidana  ujaran  kebencian melalui  media  sosial  serta  penerapannya  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan.  Bahan  hukum  sekundernya  berupa  semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dihasilkan  kesimpulan  bahwa  pengaturan  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana  ujaran kebencian  tetap  diatur  dalam  KUHP  dan  ketentuan-ketentuan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP  dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech) yang ada didalam Surat Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  ujaran  kebencian  (hate  speech),  sehingga  pengaturan mengenai  ujaran  kebencian  (hate  speech)  yang  ada  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  tersebut  dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan di luar KUHP. Sedangkan kriteria tindak pidana ujaran kebencian dapat merujuk pada unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE. Berdasarkan kriteria  tersebut  penerapan  hukum  pidana  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps sudah tepat dimana dalam putusan tersebut telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.
Kata kunci: Pengaturan dan Penerapan Hukum Pidana, Cybercrime, Ujaran Kebencian, Media Sosial
Abstract: The purpose of this study was to determine the criminal law regulation regarding the crime of hate speech through social media and to determine the criteria for the crime of hate speech through social media  and  its  application  in  the  Denpasar  District  Court  decision  No.  828/Pid.Sus/2020/PN  Dps.  In  this study,  the  author  uses  normative  legal  research  which  is  carried  out  by  examining  library  materials  or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials related to hate speech crimes through social media. The primary legal materials consist of legislation, official records, or minutes in the making of legislation and court decisions. Secondary legal materials are all publications on law that are not official documents which include textbooks, legal dictionaries, legal journals, and commentaries. Based  on  the  results  of  the  research  and  discussion,  it  is  concluded  that  the  criminal  law  regulation regarding  the  crime  of hate speech is still regulated in the Criminal Code  and other  criminal provisions outside the Criminal Code by taking into account the explanation of the meaning of hate speech contained in  the  Circular  Letter  of  the  Chief  of  Police  Number  SE/06/X/2015  regarding  hate  speech,  so  that  the regulation regarding hate speech is in the Circular of the Chief of Police can adjust the existing regulations in the Criminal Code and outside the Criminal Code. While the criteria for hate speech crimes can refer to the elements of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the ITE Law. Based on these criteria  the application of criminal law in  the decision  of the  Denpasar  District  Court  Number.
828/Pid.Sus/2020/PN Dps is correct where in the decision all elements of the crime of hate speech on social media have been fulfilled.
Keywords: Regulation and Application of Criminal Law, Cybercrime, Hate Speech, Social Media

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  mendorong  masyarakat  untuk  bisa  mengakses  informasi secara luas dan bebas. Akses tersebut bisa didapatkan dengan hadirnya teknologi yang bernama internet. Internet memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar informasi yang berbeda dari berbagai jenis bidang. Internet dapat diakses dengan mudah bahkan dengan  biaya  yang  sangat  murah.  Media  sosial  merupakan  salah  satu  wadah  bagi masyarakat untuk mendapatkan segala jenis informasi yang beredar di internet. Karena internet  dapat  diakses  dengan  mudah  dan  biaya  yang  murah,  hal  ini  justru  membuat internet tidak hanya memiliki kemanfaatan yang banyak bagi perkembangan peradaban umat manusia, melainkan hadirnya internet juga dapat menimbulkan bentuk kriminalitas baru  yakni  kejahatan  berbasis  teknologi  informasi  atau  yang  terkenal  dengan  istilah cybercrime. Sebagai contoh adanya cybercrime seperti tindak pidana penipuan kini bisa dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan identitas palsu. Bentuk-bentuk lain dari  cybercrime  yakni  dapat  berupa  judi  online, perdagangan  manusia,  pornografi  dan sebagainya (Arief 2007:2)
Dengan  adanya  cybercrime  maka  timbulah  yang  namanya  hukum  siber  atau cyberlaw.  Cyberlaw  merupakan  salah  satu  bagian  hukum  yang  asal  istilahnya  adalah cyberspace law yang memiliki aspek ruang lingkup baik yang berhubungan dengan orang perorangan  maupun  subyek  hukum  yang  ikut  berperan  dalam  pemanfaatan  teknologi internet  yang  ditandai  dengan  keadaan  online  atau  keadaan  dimana  seseorang  mulai memasuki dunia maya (DSLA 2017). Dalam kaitanya dengan tindak pidana yang berbasis teknologi  informasi  atau  yang  dikenal  dengan  cybercrime,  cyberlaw  hadir  untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penanganan perkara pidana yang berhubungan dengan cybercrime tersebut. Tentunya dengan adanya cyberlaw yang digunakan sebagai dasar  hukum  dalam  proses  penegakan  kejahatan  berbasis  teknologi  informasi  akan memudahkan penegak hukum dalam memproses kejahatan tersebut.
Cyberlaw sangat penting untuk diberlakukan sebagai salah satu hukum di Indonesia karena  produk  hukum  tradisional  Indonesia  tidak  mampu  mengantisipasi  kecepatan perkembangan dunia maya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet juga turut merambah ke dunia bisnis dimana masyarakat melakukan berbagai transaksi  jual  beli  melalui  situs  dan  berbagai  media  online.  Pemerintah  sebagai  pusat kontrol rakyat pun tidak lepas dari pemanfaatan internet dengan tujuan agar lebih mudah menjangkau  masyarakat  dengan  bertukar  informasi  melalui  berbagai  media  sosial. Platform  media  sosial  yang  sering  diakses  masyarakat  saat  ini  yakni  berupa  Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram, Line dan Tiktok.
Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  guna  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”  nyatanya  kebebasan  tersebut  masih  disalahartikan  sehingga  masih  terjadi tindak pidana cybercrime dan penyimpangan sosial lain di ranah dunia maya. Maka dari itu  pemerintah  membentuk  suatu  produk  hukum  untuk  mengontrol  kebebasan masyarakat  dalam  menggunakan  media  sosial.  Lebih  tepatnya  pemerintah  membuat suatu  produk  hukum  agar  masyarakat  mampu  belajar  etika  menggunakan  internet dengan  mendukung  dikembangkanya  infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya  dalam pemanfaatan teknologi berbasis informasi untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Produk hukum tersebut tidak lain adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut Undang-Undang ITE.
Selain  adanya  produk  hukum  tersebut,  pemerintah  juga  membuat  Surat  Edaran Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  ujaran  kebencian  (hate  speech).  Adanya  surat edaran  tersebut  untuk  memberi  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  pengertian  tindak pidana yang diatur, dalam hal ini adalah tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) karena  adakalanya  di  dalam  undang-undang  tidak  memberi  batasan  jelas  mengenai pengertian tindak pidana yang diatur. Akan tetapi adanya surat edaran tersebut hanya sebagai  surat  perintah  atau  penjelasan  yang  tidak  berkekuatan  hukum,  sehingga  tidak ada  sanksi  hukum  bagi  yang  tidak  mematuhinya.  Maka  dari  itu  pengaturan  mengenai tindak pidana ujaran kebencian tetap merujuk kepada peraturan yang ada di dalam KUHP dan di luar KUHP seperti UU ITE dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yang ada di dalam surat edaran tersebut. Sehingga pengaturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) yang ada di dalam surat edaran tersebut dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan diluar KUHP.
Dengan  adanya  produk  hukum  tersebut  seharusnya  netizen  atau  sebutan  untuk orang  yang  menggunakan  atau  mengakses  media  sosial  lebih  bijak  dan  cerdas  dalam memanfaatkannya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan- aturan  hukum  yang  berlaku.  Namun  dalam  penerapanya  produk  hukum  tersebut nyatanya menimbulkan banyak pro dan kontra. Disamping produk hukum ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bertransaksi elektronik, para praktisi hukum dan masyarakat menyoroti adanya pasal yang justru mengekang kebebasan berpendapat contohnya pasal 28 Ayat (2), yang berbunyi setiap orang dilarang “dengan sengaja dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku , agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pasal ini biasa disebut sebagai pasal karet karena ada duplikasi hukum dimana pasal ini dapat digunakan untuk membatasi bahkan mengekang  kegiatan  masyarakat,  aktivis  dan  jurnalis  untuk  berekspresi  dengan melakukan kritik terhadap aparat maupun pemerintah. Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang menimpa I Gede Aryastina alias Jerinx pada putusan No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps.  Hakim  dalam    putusannya  mendalilkan  bahwa  I  Gede  Aryastina  alias  Jerinx dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Pasal  28  Ayat  (2)  Undang-Undang  ITE tentang  ujaran  kebencian  terhadap  antargolongan.  Namun  putusan  hakim  ini menimbulkan  pro  kontra  karena  pasal  yang  dikenakan  kepada  terdakwa  dianggap multitafsir dan cenderung membatasi kritik atau kebebasan berpendapat terutama pada
unsur  antargolongan.  Dalam  putusan  tersebut  hakim  menyatakan  organisasi  profesi sebagai  “antargolongan”  yang  dilindungi  oleh  Pasal  28  Ayat  (2)  Undang -Undang  ITE. Dengan  kondisi  ini,  maka  setiap  lembaga  profesi  bisa  melaporkan  adanya  penyebaran kebencian  untuk  mewakili  profesi  tertentu,  lebih  bahayanya  hakim  dalam  kasus  ini menyamakan profesi dengan suku, agama dan ras. Pada intinya pasal tersebut membahas mengenai ujaran kebencian yang berada di ranah media sosial, sehingga pasal tersebut sering  menjadi  celah  untuk  menuntut  pidana  netizen  yang  melayangkan  kritik  lewat media sosial.
Melihat  dari  segi  maraknya  penggunaan  media  sosial  yang  menjadi  trend  saat  ini, sehingga  tidak  terpungkiri  seringnya  terjadi  tindak  pidana di  bidang  teknologi  berbasis informasi  serta  adanya  beberapa  pasal  karet  dalam  Undang-Undang  ITE  yang  menjadi dasar  hukum  dalam  proses  penegakan  kejahatan  berbasis  teknologi  informasi  yang seringkali multitafsir dalam mengatur dan menerapkan tindak pidana ujaran kebencian. Maka  dari  itu  peneliti  tertarik  mengkaji  lebih  jauh  mengenai  bagaimana  sebenarnya pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial serta  bagaimana  suatu  tindak  pidana  dapat  dikriteriakan  sebagai  tindak  pidana  ujaran kebencian  melalui  media  sosial  sebagai  penerapan  hukum  pidana  dalam  putusan  No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian  doktrinal  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu  dalam  aturan  hukum.  Suatu  ilmu  hanya  dapat  diterapkan  oleh  ahlinya. Sama  halnya  yang  dapat  menyelesaikan  masalah  hukum  adalah  ahli  hukum  melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Marzuki 2016:55 – 56).
Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Dengan  metode  pendekatan penelitian  undang-undang  (statute  approach)  peneliti  melakukan  telaah  terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi  yakni  mengenai  tindak  pidana  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial berdasarkan  Undang-Undang  ITE  sedangkan  digunakannya  metode  pendekatan  kasus (case  approach)  yakni  peneliti  melakukan  telaah  terhadap  kasus  yang  memiliki keterkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi  dan  sudah  menjadi  putusan  di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti halnya dalam penelitian ini yakni kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah  dalam  pembuatan  Undang-Undang,  dan  putusan-putusan  hakim.  Sedangkan
bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku,  teks,  kamus- kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penulis dalam  melakukan  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan memanfaatkan indeks-indeks hukum. Lebih tepatnya penulis menggunakan teknik studi kepustakaan  (library  research)  yang  mana  teknik  studi  kepustakaan  (library  research) merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  buku, literatur,  catatan,  serta  berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin dipecahkan  (Nazir  2009:50).  Teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  dengan  metode silogisme  yang  menggunakan  pola  berpikir  deduktif  (Marzuki  2016:181).Pola  berpikir deduktif  merupakan  cara  berpikir  pada  prinsip-prinsip  dasar,  kemudian  penelitian menghadirkan  objek  yang  akan  diteliti  guna  menarik  kesimpulan  terhadap  fakta-fakta yang bersifat khusus.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pengaturan  Hukum  Pidana  mengenai  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  melalui Media Sosial
a. Definisi Ujaran Kebencian (Hate Speech)
Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan baik lisan maupun tulisan yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk  provokasi  atau hasutan  kepada  individu  atau  kelompok  yang  lain  dalam  berbagai  aspek seperti  ras,  agama,  warna  kulit,  gender,  cacat,  orientasi  seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan serta sikap prasangka buruk  dari  pelaku  pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari  tindakan tersebut.  Sedangkan  penggunaan  dan  penerapan  ujaran  kebencian  dalam dunia  internet  disebut  hate  site,  kebanyakan  dari  situs  ini  menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu (Effendi 1994:27).
Ujaran  kebencian  berbeda  dengan  ujaran-ujaran  pada  umumnya, walaupun  di  dalam  ujaran  kebencian  (hate  speech)  tersebut  mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari  suatu  ujaran  yang  memang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau  menyakiti  orang  atau  kelompok  lain,  maka  pada  posisi  itu  pula  suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan (Anam and Hafis 2015:345 – 46). Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kericuhan dan mengakibatkan  turunnya  harkat  martabat  manusia,  juga  menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek tertentu seperti, warna ,gender,
warna  kulit  kewarganegaraan  dan  juga  Agama.  Jika  melihat  dari  beberapa penjelasan memang ditemukan banyak versi, namun secara garis besar ujaran kebencian  merupakan  sebuah  ungkapan  yang  berupa  pendapat,  yang  bisa disampaikan  dengan  lisan  bahkan  tulisan,  namun  dengan  tujuan  atau  niat supaya  orang  yang  dikehendaki  terhasut,  juga  bekerjasama  menebar  benih kebencian,  menghina  dan  mencemarkan  nama  baik  serta  kehormatan seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain- lain.  Ungkapan  tersebut  menimbulkan  kerugian  pihak  lain,  bahkan menimbulkan  kekerasan  dan  peperangan  antara  seseorang  atau  kelompok dengan yang lainnya.
Tindak pidana ujaran  kebencian  (hate  speech)  saat  ini  semakin  menjadi perhatian  masyarakat  nasional  maupun  internasional  seiring  dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar  yang  memudahkan  munculnya  tindak  pidana  ujaran  kebencian adalah  melalui  media  sosial  seperti  facebook,  twitter,  instagram  dan  media sosial  lainnya.  Penyebaran  ujaran  kebencian  (hate  speech)  di  media  sosial bertujuan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  antara individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA)  yang  mampu  mengakibatkan perubahan  besar  dan sering  digunakan untuk  kepentingan  politik  beberapa kalangan (Permatasari and Sudibya 2018:4)
b. Bentuk dan Media Ujaran Kebencian (Hate Speech)
Persoalan ujaran kebencian di era modernisasi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk informasi, baik di media cetak atau media sosial serta bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Sehingga hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, baik nasional  maupun  internasional  seiring  dengan  meningkatnya  tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu pelanggaran HAM. Untuk menyikapi hal tersebut  Kapolri  mengeluarkan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) disebutkan bahwa ujaran kebencian (hate  speech)  dapat  berupa  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk :
1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong. Tindakan  yang  disebut  di  atas  memiliki  dampak  akan  terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran  kebencian  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  adalah  untuk menghasut  dan  menyulut  kebencian  terhadap  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  dalam  berbagai  komunitas.  Dalam  huruf  (h)  Surat  Edaran
tersebut,  ujaran  kebencian  (hate  speech)  dapat  dilakukan  melalui  berbagai media, antara lain (Diantha 2016:12) :
1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media social;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.
c. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)
Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  Ujaran Kebencian (Hate Speech) mengacu pada ketentuan :
1. Pasal 156 KUHP;
2. Pasal 157 KUHP;
3. Pasal 310 KUHP;
4. Pasal 311 KUHP;
5. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE;
6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang- Undang ITE. Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu (Chazawi 2011:128) :
1. Kesalahan : dengan sengaja;
2. Melawan hukum : tanpa hak;
3. Perbuatan : menyebarkan;
4. Objek : Informasi;
5. Tujuan  :  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan atau kelompok masyarakat.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  orang  yang  terbukti  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  ITE berdasarkan  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang  ITE  adalah  pidana  penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah).  Seseorang  telah  melakukan  tindakan  berupa  ujaran kebencian  (hate  speech)  maka  dinyatakan  dapat  dihukum  karena perbuatannya,  ada  beberapa  sanksi  pidana  bagi  para  pelaku  tindak  pidana ujaran kebencian (hate speech) yaitu sebagai berikut (Kardiyasa 2020:4) :
1. Apabila pelaku melakukan tindak ujaran kebencian di internet maka akan terkena pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Apabila  tindak  ujaran  kebencian  kepada  suatu  agama  yang  dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165A KUHP;
3. Apabila  tindak  ujaran  kebencian  kepada  suku  yang  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  maka  akan  mendapat  sanksi  menurut Pasal 156 KUHP;
4. Apabila  tindak  ujaran  kebencian  antar  golongan  yang  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  maka  akan  mendapat  sanksi  menurut pasal 157 KUHP;
5. Apabila tindak ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis yang di lakukan secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  maka  akan  mendapat  sanksi menurut  pasal  16  UU  Nomor  40  tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. Apabila tindak ujaran kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  maka  akan  terkena  sanksi berdasarkan pasal 310 KUHP.
2. Kriteria Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial sebagai Penerapan Hukum  Pidana  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
a. Penerapan  Hukum  Pidana  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
Kasus  posisi  dalam  perkara  yang  menjadi  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri Denpasar  berdasarkan  putusan  Nomor.  828/Pid.Sus/2020/PN  Dps  yaitu, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan hari Senin tanggal 15  Juni 2020 terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx mengirimkan/memposting atau mengunggah  gambar  dan/atau  tulisan  pada  akun  Instagram  milik  terdakwa @jrxsid dengan alamat url https://www.instagram.com/jrxsid/ yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama  ,  ras  dan antargolongan  (SARA)  kepada  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  Wilayah  Bali. Adapun isi postingan tersebut yaitu kata- kata “gara -gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites  CV19.  Sudah  banyak  bukti  jika  hasil  tes  sering  ngawur  kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom  komentarnya  @jrxsid:  “BUBARKAN  IDI!  Saya  gak  akan  berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg  mengadu  diri  mereka  sendiri  dgn  hak- hak  rakyat”.  Postingan  tersebut
mendapatkan  respon  berupa  like  (disukai)  sebanyak  3.394  dan  komentar sebanyak  56.958  per  tanggal  29  Juli  2020.  Setelah  itu  pada  tanggal  15  Juni 2020 akun Instagram @jrxsid dengan alamat url https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/ kembali membuat postingan kata- kata  “Tahun  2018  ada  21  Dokter  Indonesia  yang  meninggal.  Ini  yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir
situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto,  post  di  FB/IG  anda,  lalu  lihat  APA  YANG  TERJADI!  Masih  bilang  CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!”. Postingan dari akun IG terdakwa @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 per tanggal 29 Juli 2020.
Dalam  kasus  tersebut  Majelis  Hakim  memutuskan  perkara  dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan  putusan  tersebut  penulis  berpendapat bahwa  terdakwa  telah  memenuhi  beberapa  unsur-unsur  yang  ada  dalam pasal tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  merupakan  organisasi  profesi  sebagai “antargolongan” yang dil indungi oleh Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan kondisi ini, maka setiap lembaga profesi bisa melaporkan adanya penyebaran  kebencian  untuk  mewakili  profesi  tertentu,  lebih  bahayanya hakim  dalam  kasus  ini  menyamakan  profesi  dengan  suku,  agama  dan  ras. Penerapan  hukum  pidana  yang  seperti  ini  disebabkan  oleh  putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU/XV/2017 yang menjelaskan bahwa unsur "antargolongan"  tidak  hanya  meliputi  suku,  agama,  dan  ras,  melainkan meliputi  lebih  dari  itu  yaitu  “semua  entitas”  yang tidak  terwakili  atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras (Konstitusi 2017:3). Namun MK pun  tidak  secara  tegas  menjelaskan  bahwa  golongan  'profesi/mata pencaharian' serta merta masuk ke dalam pengertian unsur “antargolongan”. MK  bahkan  dalam  pertim banganya  menyatakan  “bila  diperlukan  untuk mempertegas  dan  bila  telah  ditemukan  adanya  kosakata  yang  paling  tepat maka  dimungkinkan  untuk  dilakukan  perubahan  atau  penggantian  istilah “antargolongan”  oleh  pembentuk  undang -  undang  di  kemudian  hari,  yang selanjutnya  akan  dipergunakan  sebagai  terminologi  hukum  sesuai  dengan konteks keberlakuannya (Konstitusi 2017:3)”. Berdasarkan pertimbangan MK ini,  maka  MK  tetap  menyarankan  untuk  dilakukannya  perubahan  atau penggantian  istilah  antar-golongan  oleh  pembentuk  UU  di  kemudian  hari, yang  menyesuaikan  dengan  konteks  keberlakuannya.  Penafsiran  unsur “antargolongan” harus tetap memperhatikan konteks keberlakuan pasal ini.
Jika  melihat  dari  intensi  pembentukan  pasal  ini,  maka  kelompok  yang dilindungi  adalah  kelompok  yang  rentan  didiskriminasi  karena  faktor kerentanan  tertentu,  dan  organisasi  profesi  tidak  pernah  masuk  ke  dalam kelompok  ini  (Reform  2021).  Meskipun  tafsir  mengenai  “antargolongan” menjadi  perdebatan,  hakim  berdasarkan  fakta  persidangan  tetap menganggap semua unsur telah terpenuhi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka putusan ini telah memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  (inkracht)  yang  sudah  diputus  oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mana menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  rupiah  dengan  ketentuan  apabila  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
b. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  memvonis  terdakwa  Dhani  Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan yang sebelumnya telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara  selama  2  tahun  karena  melakukan  tindak  pidana  ujaran  kebencian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-I  KUHP.  Dhani dilaporkan  oleh  Jack  B.  Lapian  yang  mengaku  pendukung  Basuki  Tjahaja Purnama alias Ahok karena cuitan atau tweet di twitter pribadi Ahmad Dhani pada 7 Februari, 6 Maret, dan 7 Maret 2017. Pada 7 Februari Dhani menulis: "Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin..." Pada 6 Maret ia kembali menulis: "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang  perlu  diludahi  mukanya."  Terakhir,  pada  7  Maret,  dia  menulis:  "Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur... Kalian waras???". Cuitan  atau  tweet  di  media  sosial  pribadi  Ahmad  Dhani  tersebut sebenarnya  merupakan  respon  atas  kasus  penistaan  agama  yang  terjadi kepada  Ahok,  akan  tetapi  nyatanya  tweet  tersebut  berdampak  kepada ketersinggungan yang dirasakan oleh pendukung Ahok sehingga melaporkan tweet  Ahmad  Dhani  sebagai  ujaran  kebencian.  Dalam  pembelaannya  di persidangan, Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa tweet tersebut bukanlah merupakan  ujaran  kebencian  namun  itu  adalah  ujaran  perlawanan  yang berupa  respon  terhadap  penistaan  yang  dilakukan  oleh  Ahok  dan  itu merupakan pernyataan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh UUD 1945. Selain itu, dalam pembelaanya Ahmad Dhani juga menyatakan bahwa UU  ITE  pasal  ujaran  kebencian  ini  dibuat  di  tahun  politik  hanya  untuk memasung aktivis dari kegiatan-kegiatan berdemokrasi karena hampir semua korbannya adalah aktivis yang tidak pro rezim. Sedangkan mereka yang pro rezim tidak tersentuh oleh UU ITE ujaran kebencian ini.
Dalam  kasus  ini  hakim  menafsirkan  bahwa  unsur  antar  golongan  dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE ini adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon  Gubernur  DKI  Jakarta.  Sehingga  postingan  cuitan  di  Twitter  Ahmad Dhani  disimpulkan  mengandung  provokasi  karena  berdampak  pada terbentuknya  kelompok  yang  saling  berbeda  posisinya  yang  merupakan keadaan  konflik  tersembunyi  dan  dapat  mengarah  kepada  konflik  terbuka yang bersifat SARA. Dengan adanya penerapan hukum pidana dalam kasus I Gede  Aryastina  dan  Ahmad  Dhani  ini  membuktikan  bahwa  kedua  kasus tersebut  sama-sama  terindikasi  sebagai  kasus  ujaran  kebencian  terhadap antar golongan, sehingga kata antar golongan memiliki tafsir yang luas. Tidak hanya dapat meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu,
yaitu  “semua  entitas”  yang  tidak  terwakili  atau  terwadahi  oleh  istilah  suku, agama,  dan  ras  seperti  yang  ada  pada  pertimbangan  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  76/PUU/XV/2017.  Sehingga  dalam  kasus  ini  golongan  yang mendukung  Ahok  sebagai  calon  Gubernur  DKI  Jakarta  yang  tersinggung karena cuitan Ahmad Dhani di Twitter pribadinya merupakan golongan yang dilindungi oleh Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE.
c. Kriteria Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial Kriteria  ujaran  kebencian  dapat  menunjuk  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP seperti yang dijelaskan dalam sub bab pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran  kebencian  melalui  media  sosial.  Ujaran  kebencian  yang  ditujukan kepada  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  dalam  berbagai  komunitas dapat dibedakan dari beberapa aspek seperti suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis , gender, kaum difabel dan orientasi seksual.
Ujaran  kebencian  merupakan  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang  oleh aturan hukum dilarang dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang  mengaturnya  dan  terdapat  pula  sanksi  yang  tertulis  berupa  ancaman pidana. Ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi tindak pidana  ujaran  kebencian  berbeda  dengan  tindak  pidana  biasa.  Untuk membedakan  dan  atau  memberikan  batasan  tindak  pidana  biasa  dengan tindak pidana ujaran kebencian diperhatikan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu termasuk kategori tindak pidana yang terkait dengan ujaran  kebencian  atau  tidak,  yaitu  dengan  memperhatikan  kriteria  unsur- unsur ujaran kebencian sebagai berikut (Komisi Nasional 2015:9) :
a. segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
b. yang  didasarkan  pada  kebencian  atas  dasar  suku,  agama,  aliran keagamaan,  keyakinan/kepercayaan,  ras,  antar  golongan,  warna  kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
c. yang  merupakan  hasutan  terhadap  individu  maupun  kelompok  agar terjadi  diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan  nyawa  dan/atau  konflik sosial;
d. yang dilakukan melalui berbagai sarana.
Dari kriteria yang disebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung  untuk  menebar  kebencian  atau  menghasut  seseorang  atau  lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, etnis, kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
Tindakan  yang  dilakukan  dapat  berupa  lisan  maupun  tulisan  melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, Instagram, twitter, email dan lain- lain),  penyampaian  pendapat  dimuka  umum,  ceramah  keagamaan,  media massa cetak atau elektronik (buku, koran, majalah, dan lain-lain), pamphlet, dan lain-lain melalui media elektronik.
Hasutan maupun tindakan menebar kebencian yang dilakukan terhadap seseorang  maupun  kelompok  tertentu  ditujukan  supaya  terjadinya diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan  nyawa  dan/atau  terjadinya  konflik sosial. Selain memperhatikan kriteria dan/atau unsur-unsur ujaran kebencian tersebut,  maka  perlu  untuk  menentukan  suatu  tindak  pidana  itu  bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian adalah dengan  memperhatikan  isi  dari  ujaran  kebencian  itu  sendiri.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat  dikriteriakan  sebagai  tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial apabila:
a. Perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang tercela.
b. Perbuatan tersebut memiliki niat atau tujuan untuk menyerang orang atau kelompok.
c. Perbuatan  tersebut  memiliki  akibat  berupa  tindak  diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial.
d. Perbuatan  tersebut  haruslah  didasarkan  pada  kesengajaan  untuk menyebarluaskan.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pengaturan  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana  ujaran kebencian  diatur  dalam  pengaturan  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana  ujaran kebencian  tetap  diatur  dalam  KUHP  dan  ketentuan-ketentuan  pidana  lainnya  di  luar KUHP dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech)  yang  ada  didalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  ujaran kebencian (hate speech), sehingga pengaturan mengenai ujaran kebencian (hate speech) yang ada dalam Surat Edaran Kapolri tersebut dapat menyesuaikan peraturan yang ada pada KUHP dan di luar KUHP. Penerapan hukum pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar  Nomor.  828/Pid.Sus/2020/PN  Dps  dan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan Nomor. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt Sel sudah tepat dimana dalam putusan tersebut telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial sebagaimana yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  juga  telah  terpenuhinya  unsur-unsur  dalam  ujaran  kebencian berdasarkan  Komnas  Ham  dan  Surat  Edaran  Nomor:  SE/06/X/2015  meskipun  unsur antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  masih  menjadi  perdebatan  karena  memiliki  tafsir  yang  luas  dan  tidak tegas  dalam  pengaturannya.  Sedangkan  berdasarkan  penerapan  hukum  pidana  dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tersebut dapat diketahui  bahwa  suatu  tindak  pidana  dapat  dikriteriakan  sebagai  tindak  pidana  ujaran kebencian melalui media sosial apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela,  perbuatan  tersebut  memiliki  niat  atau  tujuan  untuk  menyerang  orang  atau kelompok, perbuatan tersebut memiliki akibat berupa tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial dan perbuatan tersebut haruslah didasarkan pada kesengajaan untuk menyebarluaskan.

## 5. Saran
Berdasarkan  simpulan  diatas  penulis  memberikan  saran  berupa  hakim  dalam menerapkan hukum pidana dalam memutus suatu perkara pidana haruslah melihat lebih jauh peraturan hukumnya serta motif dari diri pelaku dalam melakukan kejahatan serta memperhatikan keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Menurut penulis hakim dalam memutus perkara ini masih belum memenuhi  keadilan  yang  ada  karena  mengesampingkan  penerapan  hukum  yang  ada seperti unsur antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik .Diharapkan  dengan  adanya  kasus  ini,  aparat  penegak  hukum khususnya  hakim  harus  lebih  berhati-hati  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  tindak pidana  yang  dalam  hal  ini  adalah  kejahatan  melalui  media  sosial  yang  saat  ini  kerap terjadi.  Bagi  terdakwa  perlu  untuk  melakukan  upaya  hukum  atas  tidak  terpenuhinya unsur-unsur Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut.

## 6. Daftar Pustaka
Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafis. 2015. SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia . Jurnal Keamanan Nasional. Volume 1 Nomor 3.
Arief, Barda Nawawi. 2007. Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia . 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Chazawi, Adami. 2011. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik . Malang: Bayumedia.
Diantha, I. Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
DSLA,  Admin.  2017.  “Cyber  Law:  Pengertian  Dan  Tujuan  Cyber  Law  Di  Indonesia.”
Www.Dslalawfirm.Com. Diakses pada 27 September 2021 (https://www.dslalawfirm.com/id/cyber-law/).
Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional . Jakarta: Ghalia Indonesia. Kardiyasa, I. Made. 2020. Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Analogi Hukum. Volume 2 Nomor 1.
Komisi  Nasional,  Hak  Asasi  Manusia.  2015. Buku  Saku  Penanganan  Ujaran  Kebencian (Hate Speech). Jakarta: Komnas HAM.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2016. Penelitian  Hu kum :  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Nazir, Moh. 2009 . Metode Penelitian . edited by R. Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia. Permatasari, GAMG, and K. P. Sudibya. 2018. Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. Volume 1 Nomor 1.
Reform,  Institute  For  Criminal  Justice.  2021.  “ICJR  Hormati  Putusan  Kasasi  Jerinx: Mahkamah  Agung  Harus  Juga  Ambil  Peran  Atasi  Masalah  Norma  UU  ITE.” Www.Icjr.or.id . Diakses pada 29 September 2021 (https://icjr.or.id/icjr-hormati-
putusan-kasasi-jerinx-mahkamah-agung-harus-juga-ambil-peran-atasi-masalah- norma-uu-ite/).