## Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat

## Meita Lefi Kurnia
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang Email: meitalefikurnia1963@gmail.com

## Abstract
The devastating earthquake of West Sumatra left a deep sorrow for the people of West Sumatra. As a result of the earthquake the house is always become a target, while house is one of the basic needs  of  community  life.  How  to  Implement  the  Post-Earthquake  Rehabilitation  and Reconstruction Policy of 30 September 2009 in West Sumatra. This research is a sociological law  research,  the  approach  used  in  this  research  is  descriptive-analytical  approach.  After  the data is done then data is being analysed by using qualitative analysis. The implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction policy in West Sumatera Province on September 30,  2009,  was  implemented  by  Regulation  of  the  Head  of  National  Disaster  Management Agency  Number  111  of  2009  regarding  to  Implementation  of  Post-Earthquake  Disaster Rehabilitation  and  Reconstruction  in  West  Sumatera  Province.  For  the  realization  of Rehabilitation and Reconstruction, the West Sumatera Provincial Government also established a  technical  support  team  based  on  Decree of the  Head  of  BNPB Number  109  /  BNPB  /  XI  / 2009, the team is tasked with collecting and assessing the damage caused by the disaster. From the  team's  data  collection  damage  to  the  housing  sector  as  follows,  the  number  of  damaged houses reached 249,833 units with damage distribution 114,483 houses were severely damaged and  damaged  by  a  total  of  67,182  units  of  moderately  damaged  houses,  and  68,913  lightly damaged houses.
Keywords : Policy; Reconstruction; Earthquake

## Abstrak
Gempa  yang  meluluh  lantakan  Sumatera  Barat  meninggalkan  duka  yang  amat  dalam  bagi masyarakat  Sumatera  Barat,  dimana  banyaknya  rumah  yang  rusak,  sedangkan  rumah merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  hidup  masyarakat,  bagaimana  pemerintah  provinsi Sumatera Barat dapat membantu masyarakat yang terkena gempa tersebut. Tujuannya untuk mengetahui  pelaksananaan  melaksanakan  kebijakan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  perumahan pasca  gempa  30  September  2009  di  Sumatera  Barat  tersebut.    Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  sosiologis,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  deskriptif-analitis.  Setelah  data  diolah  kemudian  dilakukan  analisis  data  dengan menggunakan  analisis  kualitatif.  Pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca bencana  di  Provinsi  Sumatera  Barat  tanggal  30  September  2009,  dilaksanakan  dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  wilayah  Pasca  Bencana  Gempa  Bumi  di  Provinsi

## Volume 1 No. 1, Juli 2017
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
Sumatera Barat.  Untuk dapat terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga membentuk tim pendukung teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 109/BNPB/XI/2009,yang mana tim ini  bertugas  untuk  mendata  dan  menaksir  kerusakan  yang  diakibatkan  bencana.    Dari pendataan  tim  tersebut  kerusakan  sektor  perumahan  sebagai  berikut,    jumlah  rumah  rusak mencapai  249.833  unit  dengan  distribusi  kerusakan  114,483  unit  rumah  rusak  berat  sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan.
Kata Kunci : Kebijakan; Rekonstruksi; Gempa Bumi

## A. PENDAHULUAN
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang penanggulangan bancana menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan  bencana.    Berarti  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab untuk  melindungi  masyarakat  dari  bencana.  Hal  itu  berarti  perlindungan di segala bidang, mulai dari penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pembuatan  perencanaan  pembangunan,  sampai  dengan  pembentukan Sumber daya manusia yang tanggap dan profesional.
Peraturan  Pemerintah  Republik  IndonesiaNomor  21  tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana,  menyatakan penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada  tahap  Pascabencana terdiri  dari  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi,  yang  manatujuan penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  tersebut  untuk  menjamin terselenggaranya  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  secara  terencana, terpadu,  terkoordinasi,  dan  menyeluruh  dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  dari  ancaman,  risiko,  dan  dampak bencana.
Sebagaimana  diketahui  Sumatera  Barat  merupakan  daerah yangrawan  terhadap  bencana  alam,  bencana  alam  yang  dimaksud  disini adalah  bencana  gempa  bumi.  Gempa  yang  meluluh  lantakan  Sumatera Barat  meninggalkan  duka  yang  amat  dalam  bagi  masyarakat  Sumatera Barat.  Gempa  padatahun  2007  yang  menghancurkan  daerah  kabupaten Solok,  Kabupaten  Tanah  Datar,  dan  gempa  bumi  yang  sama  terjadi  lagi pada  tahun  2009  di  Kabupaten  Padang  Pariaman,  Padang  dan  kabupaten Agam.Kurang  lebih  tujuh  tahun  pasca  gempa  dimana  masyarakat dihadapkan  pada  persoalan  pemulihan  yang  tak  kunjung  dapat  diatasi secara personal dan individu, baik pemulihan bidang Ekonomi, Pariwisata, Pembangunan  Fisik  serta  banyak  kerugian  dibidang  lain  yang
membutuhkan  penanganan  secara  serius,  ini  akibat  bencana  yang  runtut terjadi di wilayah Sumatera barat pada waktu itu.
Bencana  akan  meningkatkan  kemiskinan  dan  kelaparan  karena rusaknya sumber mata pencaharian, sumber pangan, serta hilangnya mata pencaharian, akibat bencana alam yang terjadi tidak hanya berupa kerugian benda atau materi saja, namun juga kerugian secara moril dan kehilangan kesempatan  bagi  masyarakarat  untuk  hidup  secara  layak.      Perumahan merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  banyak,  dimana  rumah termasuk  kebutuhan  pokok  manusia  selain  sandang,  pangan  satu  lagi adalah  papan  (rumah).    Manusia  membutuhkan  rumah  untuk  tempat  dia tinggal,  untuk  tempat  dia  benaung  dan  juga  untuk  berteduh  dari  panas atau  dinginnya  udara.  Sedangkan  akibat  gempa  tersebut  rumah  selalu menjadi sasaran, dimana dalam pendataan rumah rusak mencapai 249.833 unit, akibat gempa yang terjadi di Sumatera Barat tersebut.
Bagaimana  caranya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat membantu  perbaikan  dari  rumah  yang  rusak  akibat  dari  gempa  tersebut. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  perlu  dilakukan  suatu  kajian  atau penelitian  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  Pelaksanaan  kebijakan Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Perumahan  Pasca  Gempaoleh  Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data  dari  sumber  data  primer. 1 Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan studi  lapangan  dan  didukung  dengan  studi  dokumen.  Dasar pertimbangan  pemilihan  jenis  penelitian  ini  dipandang  tepat  untuk mengungkapkan  pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi perumahan  pasca  gempa.    Pada  penelitian  ini  tidak  hanya  dilakukan kajian secara substansi hukum tapi juga kajian sosiologis dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
1 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum ,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hlm. 24
2. Motode Pendekatan
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif-analitis,  menurut  Soegiono  metode  deskriptf  analitis  yaitu merupakan  metode  yang  bertujuan  mendeskripsikan  atau  memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau  data  yang  telah  terkumpul  dan  membuat  kesimpulan  yang berlaku  umum 2 .    Berarti  pendekatan  deskriptif-analitis  diartikan sebagai  upaya  penggambaran  dan  penganalisaan  pelaksanaan kebijakan pemerintah.  Dimana setelah selesai dipaparkan sedemikian rupa,  kemudian  dianalisis  sehingga  tercapai  sasaran  yang  diinginkan dari penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Secara  umum  pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan menggunakan  metode  penelitian  lapangan  atau field  research, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah.    Tehnik  pengumpulan  data  adalah  dengan  observasi  dan wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih  dahulu,  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  dan  pemerintah. Penelitian  dokumen  dilakukan  untuk  menguatkan  penelitian sosiologis.    Serta  bahan  hukum  primer  lain  yang  digunakan  adalah perundang-undangan  lain  yang  terkait.    Bahan  hukum  sekunder  dan tersier digunakan sebagai pelengkap.

## 4. Teknik Analisis Data
Setelah  data  diolah  kemudian  dilakukan  analisis  data  dengan menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  dengan  mengungkapkan kenyataan-kenyataan  dalam  bentuk  kalimat,  terhadap  data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  tersebut,  tanpa  menggunakan  angka- angka dalam rumusan statistik.

## C. TINJAUAN PUSTAKA
Keberadaan  kebijakan  pemerintah  atau  yang  dikenal  dengan  aturan pemerintah  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  kewenangan  bebas ( vrijebevoegdheid )  dari  pemerintah  yang  sering  disebut  dengan  istilah freies ermessen . Menurut Nana Saputra freies ermessen yakni suatu kebebasan yang
2 www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis,htm, diunduh tgl 19-7-
diberikan  kepada  alat  administrasi,  yaitu  kebebasan  yang  pada  asasnya memperkenankan  alat  administrasi  Negara  mengutamakan  keefektifan tercapainya suatu tujuan ( doelmatigheid ) dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang  sah untuk turut campur dalam kegiatan  sosial  guna  melaksanakan  tugas-tugas  menyelenggarakan kepentingan umum. 3
Dalam ilmu hukum administrasi, freies ermessen ini diberikan hanya kepada  pemerintah  atau  administrasi  negara  baik  untuk  melakukan tindakan  –  tindakan  biasa,  maupun  tindakan  hukum,  dan  ketika freies ermessen ini diwujudkan dalam instrument yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai  peraturan  kebijaksanaan. 4 Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  suatu peraturan  kebijaksanaan  pada  hakekatnya  merupakan  produk  dari perbuatan  tata  usaha  negara  yang  bertujuan  “ naar  buiten  gebracht schricftelijle  beleid (menampakkan  keluar  suatu  kebijakan  tertulis)”. 5 Pembuatan  peraturan  kebijakan  diperlukan  dalam  rangka  menjamin ketaatan asas (konsiderans) tindakan administrasi.  Ketaatasasan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang  bersumber atau  berdasarkan peraturan perundang-undangan,  juga  berlaku  bagi  tindakan-tindakan  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak.    Kebutuhan  akan  ketaatan  asas  ini berkaitan  dengan  asas-asas  umum  pemerintahanyang  layak  ( algemene beginselen  van  behoorlijk  bestuur )  antara  lain  asas  kesamaan ( gelijkheidsbeginsel ) dan asas dapat dipercaya ( vertrourwenbeginsel ). 6
Sebagai  upaya  untuk  menganalisis  persoalan  penelitian,  perlu  juga dihubungkan dengan penjelasan beberapa hal berikut ini:
1. Pengertian kebijakan pemerintah Istilah  kebijaksanaan  atau  kebijakan  yang  diterjemahkan  dari kata policy memang  biasanya  dikaitkan  dengan  keputusan pemerintah,  karena  pemerintahlah  yang  mempunyai  wewenang atau  kekuasaan  untuk  mengarahkan  masyarakat,  dan  bertanggung jawab melayani  kepentingan  umum.    Sejalan dengan pengertianpublik  itu  sendiri  dalam  bahasa  Indonesia  yang  berarti pemerintah,  masyarakat  atau  umum.  Kebijakan  publik  merupakan
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006 ), hlm. 177. 4 Ibid. , hlm. 182.
5 Philipus M.Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm.152
6 Frenadin Adegustara, Buku ajar Hukum Administrasi Negara , (Padang: Fakultas Hukum Unand, 2005), hlm.41.
tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  mengendalikan pemerintahannya. 7
Sedangkan  menurut  M.  Irfan  Islamy,”  suatu  kebijaksanaan negara  dibuat  bukan  untuk  kepentingan  politis  (misalnya  guna mempertahankan  status-Quo  pembuat  keputusan)  tetapi  justru untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  anggota  masyarakat secara keseluruhan. 8
2. Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan  sosial  sebagai  suatu  badan  usaha  manusia, dimana  didalamnya  terdapat  berbagai  macam  badan/  usaha  sosial yang  tujuannya  meningkatkan  kesejahteraan  dari  segi  sosial  pada bidangbidang  kehidupan  keluarga  dan  anak,  kesehatan, penyesuaian  sosial,  waktu  tenggang,  standar  kehidupan  dan hubungan sosial. 9
Tingkat kepuasan dan kesejahteraan dibutuhkan adanya oleh setiap masyarakat, dimana kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan  individu  atau  kelompok,  sedangkan  tingkat  kesejahteraan mengacu  kepada  keadaan  komunitas  atau  masyarakat  luas. Meskipun  tidak  ada  suatu  batasan  substansi  yang  tegas  tentang kesejahteraan,  namun  tingkat  kesejahteraan  mencakup  pangan, pendidikan,  kesehatan,  dan  seringkali  diperluas  kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari  tua,  keterbebasan  dari  kemiskinan,  dan  sebagainya.  Dengan kata  lain  lingkup  substansi  kesejahteraan  seringkali  dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.
3. Pemulihan daerah bencana
Pemulihan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan  yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan pencegahan bencana, tanggapdarurat, dan rehabilitasi. Satu hal yang menjadi  sangat  krusial  dalam  Pemulihan  Bencana  adalah  data  dan
7 www. Prasco.com/2011/04/diunduh senin 19 Maret 2012)
8 M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara , (Jakarta: Bumi Aksara,
2003) , hlm. 77.
9 Athur Dunham ,blocspot.com/2011/01 diunduh tanggal 3 februari 2012.
informasi,  yang  sangat  penting  untuk  menjaga  kekonsistenan  dari data  dan  informasi.  Kebutuhan  ini  dapat  diakodomasi  dengan menggunakan teknologi replikasi data. Replikasi data adalah sebuah proses  yang  mengkopi  isi  data  ke  suatu  lokasi remote baik  yang berlangsung secara kontinu ataupun pada interval tertentu.Replikasi data akan menyediakan hasil kopi data yang lengkap untuk tujuan Pemulihan  Bencana.  Lokasi remote biasanya  merupakan secondary data center . 10

## D. PEMBAHASAN.
Keberadaan  kebijakan  pemerintah  atau  yang  dikenal  dengan  aturan pemerintah  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  kewenangan  bebas ( vrijebevoegdheid )  dari  pemerintah  yang  sering  disebut  dengan  istilah freies ermessen . Menurut Nana Saputra freies ermessen yakni suatu kebebasan yang diberikan  kepada  alat  administrasi,  yaitu  kebebasan  yang  pada  asasnya memperkenankan  alat  administrasi  Negara  mengutamakan  keefektifan tercapainya suatu tujuan ( doelmatigheid ) dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang  sah untuk turut campur dalam kegiatan  sosial  guna  melaksanakan  tugas-tugas  menyelenggarakan kepentingan umum. 11
Dalam ilmu hukum administrasi, freies ermessen ini diberikan hanya kepada  pemerintah  atau  administrasi  negara  baik  untuk  melakukan tindakan  –  tindakan  biasa,  maupun  tindakan  hukum,  dan  ketika freies ermessen ini diwujudkan dalam instrument yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai  peraturan  kebijaksanaan. 12 Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  suatu peraturan  kebijaksanaan  pada  hakekatnya  merupakan  produk  dari perbuatan  tata  usaha  negara  yang  bertujuan  “ naar  buiten  gebracht schricftelijle  beleid (menampakkan  keluar  suatu  kebijakan  tertulis)”. 13 Pembuatan  peraturan  kebijakan  diperlukan  dalam  rangka  menjamin ketaatan asas (konsiderans) tindakan administrasi.  Ketaatasasan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang  bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan,  juga  berlaku  bagi  tindakan-tindakan  yang
10 Id.wikipedia.org, unduh senin tanggal 19 Maret 2012
11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006 ), hlm. 177. 12 Ibid. , hlm. 182.
13 Philipus M.Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm.152
didasarkan  pada  kebebasan  bertindak.    Kebutuhan  akan  ketaatan  asas  ini berkaitan  dengan  asas-asas  umum  pemerintahanyang  layak  ( algemene beginselen  van  behoorlijk  bestuur )  antara  lain  asas  kesamaan ( gelijkheidsbeginsel ) dan asas dapat dipercaya ( vertrourwenbeginsel ). 14
Sebagai  upaya  untuk  menganalisis  persoalan  penelitian,  perlu  juga dihubungkan dengan penjelasan beberapa hal berikut ini:
4. Pengertian kebijakan pemerintah Istilah  kebijaksanaan  atau  kebijakan  yang  diterjemahkan  dari kata policy memang  biasanya  dikaitkan  dengan  keputusan pemerintah,  karena  pemerintahlah  yang  mempunyai  wewenang atau  kekuasaan  untuk  mengarahkan  masyarakat,  dan  bertanggung jawab melayani  kepentingan  umum.    Sejalan dengan pengertianpublik  itu  sendiri  dalam  bahasa  Indonesia  yang  berarti pemerintah,  masyarakat  atau  umum.  Kebijakan  publik  merupakan tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam  mengendalikan pemerintahannya. 15
Sedangkan  menurut  M.  Irfan  Islamy,”  suatu  kebijaksanaan negara  dibuat  bukan  untuk  kepentingan  politis  (misalnya  guna mempertahankan  status-Quo  pembuat  keputusan)  tetapi  justru untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  anggota  masyarakat secara keseluruhan. 16
5. Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan  sosial  sebagai  suatu  badan  usaha  manusia, dimana  didalamnya  terdapat  berbagai  macam  badan/  usaha  sosial yang  tujuannya  meningkatkan  kesejahteraan  dari  segi  sosial  pada bidangbidang  kehidupan  keluarga  dan  anak,  kesehatan, penyesuaian  sosial,  waktu  tenggang,  standar  kehidupan  dan hubungan sosial. 17
Tingkat kepuasan dan kesejahteraan dibutuhkan adanya oleh setiap masyarakat, dimana kepuasan dan kesejahteraan adalah dua
14 Frenadin Adegustara, Buku ajar Hukum Administrasi Negara , (Padang: Fakultas Hukum Unand, 2005), hlm.41.
15 www. Prasco.com/2011/04/diunduh senin 19 Maret 2012)
16 M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara , (Jakarta: Bumi Aksara,
2003) , hlm. 77.
17 Athur Dunham ,blocspot.com/2011/01 diunduh tanggal 3 februari 2012.
pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan  individu  atau  kelompok,  sedangkan  tingkat  kesejahteraan mengacu  kepada  keadaan  komunitas  atau  masyarakat  luas. Meskipun  tidak  ada  suatu  batasan  substansi  yang  tegas  tentang kesejahteraan,  namun  tingkat  kesejahteraan  mencakup  pangan, pendidikan,  kesehatan,  dan  seringkali  diperluas  kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari  tua,  keterbebasan  dari  kemiskinan,  dan  sebagainya.  Dengan kata  lain  lingkup  substansi  kesejahteraan  seringkali  dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.
6. Pemulihan daerah bencana
Pemulihan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan  yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan pencegahan bencana, tanggapdarurat, dan rehabilitasi. Satu hal yang menjadi  sangat  krusial  dalam  Pemulihan  Bencana  adalah  data  dan informasi,  yang  sangat  penting  untuk  menjaga  kekonsistenan  dari data  dan  informasi.  Kebutuhan  ini  dapat  diakodomasi  dengan menggunakan teknologi replikasi data. Replikasi data adalah sebuah proses  yang  mengkopi  isi  data  ke  suatu  lokasi remote baik  yang berlangsung secara kontinu ataupun pada interval tertentu.Replikasi data akan menyediakan hasil kopi data yang lengkap untuk tujuan Pemulihan  Bencana.  Lokasi remote biasanya  merupakan secondary data center . 18

## 1. Penanggulangan Bencana diProvinsi Sumatera Barat
Ada  4  (empat)  daerah  penelitian  yang  terkena  bencana  gempa  di Provinsi Sumatera Baratyang tergolong parah pada waktu bencana gempa tesebut,  yaitu  Kota  Padang,  Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Agam  dan Kabupaten Padang Pariaman, ini merupakan daerah yang terkena bencana gempa  bumi  pada  tahun  2009yang  berkekuatan  besar  mengguncang wilayah  tanah  air  tepatnya  diProvinsi  Sumatera  Barat.    Gempa  tersebut telah mengakibatkan kerusakan gedung/bangunan dan rumah yang parah dibeberapa  wilayah,  terutama  yang  paling  dekat  dengan  pusat  gempa, sehingga  yang  bertanggung  jawab  untuk  memulihkan  daerah  bencana tersebut  adalah  Pemerintah  Daerah,  seperti  apa  yang  disebutkan  dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pemerintah dan pemerintah
18 Id.wikipedia.org, unduh senin tanggal 19 Maret 2012
daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pasal  28  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  5  tahun 2007  tentang  penanggulangan  bencana  menyebutkan  penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
1. Pra bencana
2. Saat tanggap darurat
3. Pasca Bencana.
Berarti  terhadap  pemulihan  daerah  bencana  termasuk  pada  bentuk Pasca bencana, dalam tahapan pasca bencana ini yang menjadi pelaksanaan programnya  yaitu  program  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  (Rehab-rekon). Pelaksanaan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksimenurut  Pasal  5Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2007menyebutkan  bahwa  penanggulangan bencana  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dan  daerah,  oleh sebab  itu  Pemerintah  melalui  BNPB  mencanangkan  program  rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 diwilayah propinsi  Sumatera  Barat,  berorientasi  pada  perencanaan  yang komprehensif dimulai dari proses penetapan kebijakan, strategi pencapaian tujuan, penyiapan pendamping dan pengorganisasian  masyarakat melalui pembentukan  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (POKMAS)  perumahan yang  akan  dibantu  dengan  sasaran  memperbaiki  rumah  rusak  berat  dan rusak sedang.
Pelaksanaan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  wilayah  pasca  bencana gempa bumi di Sumatera Barat meliputi kegiatan 4 sektor yaitu: (1) Sektor Perumahan,  (2)  Sektor  infrastruktur,  gedung  pemerintahan,  (3)  Sektor Sosial, (4) Sektor ekonomi produktif. Penelitian ini yang difokuskan kepada sektor  perumahan,  ruang  lingkup  pada  sektor  ini  diutamakan  untuk perbaikan kembali rumah masyarakat yang rusak.

## 2. Pelaksanaankebijakan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  sektor perumahan di Provinsi Sumatera Barat
Selaras  dengan  upaya  pengurangan  resiko  pada  konteks  pasca bencana alam pada tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat, serta perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  dengan  pertimbangan bahwa  dampak  kerusakan  sangat  dominan  pada  komponen  perumahan,
akan  memberikan  dampak  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat korban  bencana,  karena  itulah  perlu  segera  mungkin  untuk  mencari  jalan keluarnya dengan baik.
Pemerintah  Provinsi,  pemerintah  Kabupaten/Kota  serta  pihak  lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi  Sumatera  Barat  tanggal  30  September  2009,  akibat  terjadinya gempa  tesebut  maka  diundangkanlah  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  111  Tahun  2009  tentang  Pelaksanaan Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  wilayah  Pasca  Bencana  Gempa  Bumi  di Provinsi Sumatera Barat.
Untuk  merehabilitasi  dan  rekonstruksi  di  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat juga didukung tim pendukung teknis yang dibentuk berdasarkan SK Kepala  BNPB  Nomor  109/BNPB/XI/2009,yang  mana  tim  ini  bertugas untuk  mendata  dan  menaksir  kerusakan  yang  diakibatkan  bencana.    Dari pendataan tim tersebut  kerusakan sektor perumahan jumlah rumah rusak mencapai  249.833  unit  dengan  distribusi  kerusakan  114,483  unit  rumah rusak berat sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan 19 .
Rencana  aksi  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  yang  disusun  melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan BNPB ditindaklanjuti  oleh  BNPB  untuk  ditetapkan  melalui  keputusan  Kepala BNPB.  Sementara  pelaksana  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui dukungan Tim Teknis yang akan dibentuk di tingkat Pusat. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan  rekonstruksi  dilakukan  secara  sistematis,  terpadu  dan  terkoordinasi sehingga  kebutuhan  untuk  memperbaiki  sarana  dan  parasarana  di  setiap sektor  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  serta  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksiperumahan itu  dimulai  dari  pertemuan  persiapan  pembentukan  Tim  Pendamping Masyarakat  (TPM)  yang  difasilitasi  oleh  Camat,  Lurah/Wali  Nagari  atau Tokoh  Masyarakat,  selanjutnya  barulah  dibentuk  TPM  yang  terdiri  dari unsur Kecamatan, Tokoh Masyarakat, masyarakat yang  memahami teknis bangunan,  unsur  Muspida,  kemudian  pembentukan  Kelompok  Swadaya Masyarakat (POKMAS) difasilitasi oleh Camat, TPM, dan Fasilitator.  Satu Pokmas  dengan  setidaknya  20  anggota,  dengan  pengurus  terdiri  dari:
Koordinator, Sekretaris dan Bendahara.  Kegiatan selanjutan Pokmas akan menetapkan  penerimaan  bantuan,  proses  penyerapan  dana  stimulus, pembukaan  rekening  dan  perencanaan  pembangunan  rumah  (Rencana Anggaran Biaya, gambar teknis dll).
Seperti  apa  yang  dikatakan  Elliotsistem  kesejahteraan  itu  lebih difokuskan  pada  orang-orang  yang  berada  dalam  kondisi  krisis  menurut kriteria  yang  disepakati. 20 sehingga  orang  yang  mendapat  bantuan  dari hasil  seleksi  merupakan  pihak  yang  memerlukan  bantuan.    Berarti  dari jumlah  rumah  yang  dibantu  oleh  pemerintah  adalah  masyarakat  yang rumahnya sudah terseleksi dan dinyatakan sebagai rumah yang tergolong rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
Menurut  Zulfiatno  Kabid.  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  BNPB Sumbar 21 ,  kegiatan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  di  sektor  perumahan pascabencana  Gempa  bumi  tanggal  30  September  2009  di  Provinsi Sumatera Barat, berorientasi pada perencanaan yang komprehensif, dimana khusus  untuk  kegiatan  pemulihan  komponen  perumahan  dan  kehidupan masyarakat,  pada  prinsip  dasar  keduanya  dilaksanakan  dengan pendekatan  partisipasi  masyarakat  sesuai  dengan  karakteristik  budaya lokal,  sekaligus  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang pengurangan  risiko  bencana.Berarti  pada  kegiatan  pemulihan  perumahan diperlukan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  gotong  royong, saling bekerjasama dalam pemulihan daerah bencana tersebut.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Penanggulanan  Bencana,  dimana  strategi  umum pemulihan  Perumahan  dan  Prasarana  Lingkungan  Pemukiman  adalah sebagai berikut:
1. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya yang  mengalami  kerusakan  akibat  bencana  dengan  mengikuti standar  teknis  tahan  gempa  sesuai  ketentuan  peraturan  dan perundang-undangan.
2. Bantuan  dimaksud  dapat  berupa  tempat  tinggal  sementara,  bahan bangunan,  komponen  rumah  atau  uang  yang  besarnya  ditetapkan berdasarkan evaluasi tingkat kerusakan rumah.
20 Ibid ., Teori kesejahteraan sosial , unduh senin 19 Maret 2012
21 Wawancara pada hari Senin tanggal 8 september 2014
3. Guna  percepatan  pemulihan,  prioritas  pemulihan  awal  adalah perbaikan  rumah  rusak  ringan  dari  sumber  pendanaan  Pemerintah Daerah,  dan  perbaikan  rumah  rusak  sedang  dari  sumber  pendanaan pemerintah.
4. Mengingat  perbaikan  rumah  masyarakat  yang  rusak  berat memerlukan waktu yang lebih lama, maka penyediaan hunian transisi serta  prasarana  air  bersih  dan  sanitasi  yang  memenuhi  standar pelayanan minimum menjadi prioritas pemulihan awal.
5. Bantuan  yang  dimaksud  diberikan  dengan  pola  pemberdayaan masyarakat  dengan  memperhatikan  karakter  daerah  dan  budaya masyarakat dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Pembangunan  kembali  prasarana  dan  sarana  permukiman  harus berdasarkan  pedoman  perencanaan  teknis  dengan  memperhatikan masukan  dari  instansi/lembaga  terkait  dan  aspirasi  masyarakat daerah bencana.
7. Pelaksanaan  pemberian  bantuan  perbaikan  rumah  masyarakat dilakukan  melalui  bimbingan  teknis  dan  bantuan  teknis instansi/lembaga  terkait  yang  dimobilisasi  sedini  mungkin  untuk membantu masyarakat yang ingin segera memperbaiki rumah.
8. Relokasi  permukiman  dengan  konsep  yang  ditetapkan  pemerintah, apabila  pemerintah  menetapkan  daerah  rawan  bencana  menjadi daerah terlarang untuk permukiman.
9. Perbaikan  rumah  dan  prasarana  permukiman  bertujuan  untuk menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  lebih  sehat,  dapat dikelola  langsung  pelaksanaannya  oleh  masyarakat  sebagai  bagian dari tanggung jawab bersama.
10. Melalui  pelaksanaan  perbaikan  rumah  dan  prasarana permukiman  dapat  disampaikan  pendidikan  dan  peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan resiko bencana. 22
Sedangkan  kebijakan  pendanaan  stimulan  perumahan,  ditetapkan  oleh pemerintah dengan komponen sebagai berikut:
22 Laporan akhir pelaksanaan rehabrekon pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 Sumbar.
1. Bantuan untuk rumah rusak berat Rp 15 Juta dari sumber APBN.
2. Bantuan untuk rumah rusak sedang Rp 10 Juta dari sumber APBN.
3. Bantuan  untuk  rumah  rusak  ringan  Rp  1  juta  dari  sumber  APBN Kabupaten/Kota
4. Penyediaan fasilitator teknis dan fasilitator sosial.
5. Penyediaan peralatan pertukangan.
6. Pendekatan  pembangunan  yang  berbasis  komunitas  mengacu  pada pedoman  teknis  dari  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  Departemen Pekerjaan Umum.
Pelaksanaan  Program  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  sektor Perumahan pasca gempa bumi di Sumatera Barat berorientasi pada rencana yang  komprehensifmulai  dari  proses  penetapan  kebijakan,  strategi mencapaian  tujuan,  penyiapan  program  kegiatan  dan  pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS)  yang akan  dibantu  dengan  cara  stimulant  pembangunan  rumah  yang  rusak dengan  konstruksi  rumah  yang  lebih  aman  dan  ber  IMB  dengan  tujuan untuk memulihkan kembali aktifitas masyarakat melalui prinsip bersama, tepat  sasaran,  dengan  mengoptimalkan  semua  potensi  sumber  daya  dan kearifan lokal serta meminimalisir timbulnya konflik antar masyarakat.
Kebijakan pemerintah untuk membentuk POKMAS-POKMAS adalah merupakan  hal  yang  positif,  karena  dengan  adanya  pokmas  sedikitnya dapat  membantu  pemerintah  untuk  mempercepat  pemulihan  daerah bencana.  Dengan  cepatnya  pemulihan  pada  daerah  bencana,  secara otomatis  dapat  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  pada  daerah bencana.

## D. PENUTUP
Pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana di  Provinsi  Sumatera  Barat  tanggal  30  September  2009,  dilaksanakan dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah  Pasca  Bencana  Gempa  Bumi  di  Provinsi  Sumatera  Barat.    Untuk dapat  terlaksananya  Rehabilitasi  dan  rekonstruksi  Pemerintah  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  juga  membentuk  tim  pendukung  teknis berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 109/BNPB/XI/2009,yang  mana tim
ini  bertugas  untuk  mendata  dan  menaksir  kerusakan  yang  diakibatkan bencana.  Dari pendataan tim tersebut kerusakan sektor perumahan sebagai berikut,  jumlah  rumah  rusak  mencapai  249.833  unit  dengan  distribusi kerusakan 114,483 unit rumah rusak berat sampai dengan rusak total 67.182 unit rumah rusak sedang, dan 68.913 unit rumah rusak ringan.
Pelaksanaan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  perumahan  itu  dimulai dari  pertemuan  persiapan  pembentukan  Tim  Pendamping  Masyarakat (TPM)  yang  difasilitasi  oleh  Camat,  Lurah/Wali  Nagari  atau  Tokoh Masyarakat,  selanjutnya  barulah  dibentuk  TPM  yang  terdiri  dari  unsur Kecamatan,  Tokoh  Masyarakat,  masyarakat  yang  memahami  teknis bangunan,  unsur  Muspida,  kemudian  pembentukan  Kelompok  Swadaya Masyarakat (POKMAS) difasilitasi oleh Camat, TPM, dan Fasilitator.

## DAFTAR PUSTAKA
Adegustara,  Frenadin. Buku Ajar Hukum administrasi Negara .  Padang:  Fakultas Hukum Unand. 2005.
Buku Penilaian Kerusakan dan Kerugian BNPB 2009
HR.,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada.
2006.
Id.wikipedia.org, unduh senin tanggal 19 Maret 2012
Islamy,  Irfan. Prinsip-prinsip  perumusan  kebijaksanaan  negara .  Jakarta:  Bumi Aksara. 2003.
Laporan  Akhir  Pelaksanaan  Rehabrekon  Pasca  Bencana  Gempa  Bumi  30 September 2009 Sumbar.
M. Hadjon, Philipus. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.1982.
www.Prasco.com/2011/04/diunduh senin 19 Maret 2012
www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis,htm,diunduh tanggal 19 Juli 2017

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulanan  Bencana,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 111 Tahun 2009  tentang  Pelaksanaan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  wilayah  Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  5  tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana,  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat Tahun  2007  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  DaerahProvinsi  Sumatera Barat Nomor 5).