## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4428/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital

## Hany Ayunda Mernisi Sitorus

## Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstrak Article history: Received : 29 Desember 2022 Publish : 20 Januari 2023 Perkembangan teknologi pada Era digitalisasi mendorong dunia sektor jasa keuangan untuk turut  mendigitalisasi  sistem  perbankan  konvensionalnya  menjadi  digital,  dimana  lahirnya berbagai Bank Digital yang bergantung kepada teknologi informasi pula yang menjadi sebab banyaknya fraud yang terjadi dan menyebabkan timbulnya kasus kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga perlu di atur regulasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas fraud tersebut dan bentuk pengawasan pada tingkat kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan pada aktivitas transaksi Bank Digital serta bentuk Kepatuhan yang wajib ditaati oleh Bank Digital sebagai penyelenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap fenomena dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melakukan wawancara langsung terhadap otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan. Dimana sistem  perlindungan  hukum  yang  diatur  adalah  dengan  memperhatikan  aspek  risiko elektronik  dan  penerapan  pengelolaan  yang  meliputi  tahapan  Pencegahan,  Deteksi  dan Penanganan, serta Pemantauan. Pemantauan dengan berpedoman pada bentuk pengawasan terhadap kelayakan produk dan/atau Layanan aktivitas transaski Bank Digital yang dilakukan oleh Otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan dimana efektivitas perlindungan dan pengawasan  dapat berlaku  dengan  adanya  kepatuhan  (Compliance)  oleh  Bank  Digital terhadap berbagai ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Digital.
Keywords:
Perlindungan  Hukum  nasabah, Transaksi  Bank  Digitak,  Fraud, Pengawasan Produk  dan  Layanan Digital, Kepatuhan Bank Digital.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa
4.0 Internasional
Corresponding Author: Hany Ayunda Mernisi Sitorus Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email Korespondensi: hanyayunda24@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi Informasi pada era  digitalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada sektor jasa keuangan. Dimana era digitalisasi ini pula yang mendorong pergeseran berbagai Lembaga keuangan yang semula konvensional menjadi digital. Perubahan  ini  memberikan  manfaat  dan  memiliki  kelebihannya  yang  baik  bagi  perekonomian Indonesia, namun disamping kelebihan tersebut tidak pula serta merta tidak memiliki kekurangan. Dimana kondisi digital sistem keuangan merupakan hal baru dan masih dalam tahapan penjajakan mengakibatkan  sistem  keamanannya  kurang  baik  sehingga  banyak  ditemui  kejahatan  siber dan/atau fraud yang menyebabkan kerugian baik dari pohak penyelenggara dalam hal ini Bank Digital  maupun  Nasabah  sebagai  konsumenya.  Perbankan  merupakan  salah  satu  industri  jasa keuangan  yang  memegang  peranan  penting  dalam  hal  meningkatkan  kegiatan  perekonomian. Suatu bentuk perubahan dan pemanfaatan momentum perubahan era ini menghadirkan terobosan baru dari berbagai bidang begitu pula dengan bidang perbankan. Dimana era konvensional Bank sudah bertransformasi dengan menyediakan layanan perbankan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  menjelaskan  bahwa  layanan  perbankan  digital  adalah  kegiatan  perbankan  yang  dapat dilakukan dan/atau dilaksanakan melalui sarana elektronik milik bank, media digital milik calon nasabah dan nasabah bank, dimana hal tersebut memungkinkan segala bentuk transaksi dilakukan secara mandiri dimana pun dan kapanpun.
OJK  membuat  Peraturan  terkait  Bank  Digital.  salah  satu  diantaranya  adalah  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum dimana POJK ini  adalah  Peraturan  pelengkap  peraturan  sebelumnya  yaitu  Nomor  12/POJK.03/2018  tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum mengatur:
“Bank  Digital  adalah  Bank  Berbadan  Hukum  Indonesia  (BHI)  yang  menyediakan  dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.”
Terdapat lima jenis Bank Digital yang kini marak didunia yang dirunut berdasarkan lima hal diatas yaitu antara lain ada Beta Bank, Neo Bank, Challengers Bank, Big Tech’s Bank, dan Retailer’s Bank. Saat ini sudah banyak ditemui pula beberapa Bank Digital di Indonesia seperti yang diinisiasi oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mengakuisisi PT Bank Royal pada 2019  dan  kemudian  dibentuk  menjadi  PT  Bank  Digital  BCA,  BRI  AGRO  oleh  Bank  Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Jago oleh PT Bank Artos yang sebelumnya diakuisisi oleh BTPN, PT Bank Harda International Tbk, PT Bank Yudha Bakti Tbk, dan PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank).
Kemunculan  berbagai  Bank  Digital  tidak  serta  merta  menghilangkan  kemungkinan terjadinya kesalahan atau errors . Baik kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, salah satu kesalahan yang sengaja adalah Fraud dan atau cybercrime (sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet) dalam layanan elektronik dari digitalisasi ini Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud mendefenisikan fraud sebagai berikut:
“Fraud adalah  tindakan  penyimpangan  atau  pembiaran  yang  sengaja  dilakukan  untuk mengelabui,  menipu,  atau  memanipulasi  Bank,  nasabah,  atau  pihak  lain,  yang  terjadi  di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau  pihak  lain  menderita  kerugian  dan/atau  pelaku Fraud memperoleh  keuntungan  keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.”
Salah satu contoh nyata fraud yang terjadi yang penulis temukan adalah pada laman berita dimana seorang nasabah Jenius Bank BTPN bernama Wirawan A Chandra mengaku kehilangan sebesar Rp. 241,85 juta dari rekeningnya yang terdiri dari tabungan aktif dan deposito. Dan masih banyak kasus kerugian baik penggunaan data pribadi nasabah maupun pembobolan akun seperti yang  terjadi  pada  nasabah  Jenius  diatas,  dan  masih  ditemui  banyak  kasus  yang  hampir  sama dengan  yang  dialami  oleh  nasabah  Bank  Jenius  tersebut.  Pada  kasus  lain  yaitu  kerugian  yang dialami oleh Theresia (riri) yang kehilangan uangnya sebesar Rp. 110 juta pada rekening akun Jenius Bank BTPN miliknya. Selain Jenius BTPN, pada Bank Digital lain seperti Maybank juga terjadi kerugian nasabah yang Bernama Marselino dengan kerugian sebesar Rp. 46,913 juta.
Untuk menghindari terjadinya Fraud dan/atau Cybercrime tersebut maka penyelenggaraan  Bank  Digital  ini  harus  memperhatikan  kelayakan  transaksi  dalam  sistem elektroniknya  agar  dapat  dikatakan  Aman.  Tingkat  keamanan  produk-produk  tersebut  masih menjadi  pertanyaan,  bentuk  pengawasan  pada  uji  dan  standart  pelaksanaan  dibutuhkan  guna menghindari  hal-hal  yang  dapat  merugikan  berbagai  pihak.  Prosedur  uji  dan  pelaksanaan selayaknya memiliki standart yang baik namun apakah standar tersebut sudah dapat dicapai oleh Bank Digital atau belum. Sehingga perlu adanya pembuktian bagi Bank Digital yang lahir pada era digitalisasi saat ini sudah dapat dikatakan layak dan aman, mengingat transaksi Bank digital sendiri  dilaksanakan  dengan  sistem  elektronik  dimana  Mutu  pelayanan  merupakan  kunci kepuasan  nasabah  dimana  apabila  mutu pelayanan  tersebut  bahkan  tidak  tercapai maka  sangat dipertanyakan sifat kelayakan dan keamanan pada sistem elektronik Bank Digital tersebut.
Dimana  perlu  dilakukannya  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Bank  Digital terkhusus terhadap pengawasan kelayakan sistem elektronik Bank Digital agar dapat dikatakan aman dalam beroperasi dengan begitu maka perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Digital dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi Bank Digital dapat dilaksanakan dan berlangsung dengan efektif adalah dinilai dari kepatuhan Bank Digital sebagai penyelenggara terhadap pengawasan
perbankan yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang pada sektor jasa keuangan. Dimana konsep kepatuhan ( compliance) yang diatur dan dirumuskan didalam konteks hukum perbankan menjadi kunci pelaksanaan pengaturan dan pengawasan aktivitas transaksi Bank Digital.
Terdapat setidaknya 3 (tesis) kemagisteran dan 2 disertasi doktoral yang meneliti terkait maraknya fraud pada transaksi dibidang elekronik dengan fokus dan kacamata penelitian yang berbeda-beda. Pada beberapa penelitian sudah diuraikan pembahasan terkait kejahatan fraud dan metode-metode anti- fraud dari berbagai aspek dalam perbankan, serta bentuk perlindugan yang patut di atur.  Namun belum tampak dengan jelas bentuk perlindungan hukum secara langsung serta  pengawasan  guna  menjamin  keamanan  transaksi  pada  produk-produk  elektronik  Bank Digital  yang  terbilang  baru  dan  masih  dilakukan  penjajakan  ini,  Sehingga  penelitian  ini  akan meelaborasi  berbagai  aspek  guna  mendapat  gambaran  terkait  bentuk  perlindungan  nasabah, pengawasan dan prosedur uji yang baik dalam pelaksanaan produk elektronik pada transaksi Bank Digital,  Penelitian  ini  juga  menganalisis  bentuk  Kepatuhan  ( compliance) yang  dilakukan  oleh Bank Digital terhadap Pengawasan Perbankan guna menjamin keamanan dan perlindungan bagi nasabah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisis permasalahan-permasalahan  yang  timbul  pada  tulisan  ini  antara  lain  Bagaimana  Perlindungan Hukum  Terhadap  Nasabah  atas Fraud pada  Transaksi  Bank  Digital?  Bagaimana  Bentuk Pengawasan  terhadap  Kelayakan  Produk  elektronik  dalam  Transaksi  pada  Bank  Digital?  Dan Bagaimana  Bentuk  Kepatuhan  ( Compliance )  yang  diatur  dan  dirumuskan  dalam  Sistem Pengawasan terhadap aktivitas transaksi Bank Digital? Yang akan dituangkan pada Artikel Jurnal ini  dengan  judul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Atas  Fraud  Pada  Transaksi Bank Digital”

## 2. METODE PENELITIAN
Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Doktrinal. Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  ini  karena  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  peraturan perundang-perundang atau hukum tertulis yang berkaitan langsung dengan Perlindungan Hukum bagi nasabah dan Pengawasan Bank Digital serta berkaitan dengan Kepatuhan ( Compliance ) oleh Bank.  Pada  penelitian  doktrinal  ini  Penulis  melakukan  pengolahan  dan  pengujian  substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau  merekonstruksi  aturan  atau  prinsip.  Penelitian  ini  pula  menggunakan  tipologi  deskriptif- analitis, dimana deskriptis yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dalam bidang tertentu dan  pada  waktu  tertentu  dimana  peneliti  pada  dasarnya  memiliki/mempunyai  gambaran  besar berupa  data  asli  tentang  masalah  yang  akan  diteliti.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan hukum yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  terhadap  Nasabah  atas  Fraud  pada  Aktivitas  Transaksi  Bank Digital
1. Perlidungan Nasabah oleh Bank Indonesia atas fraud pada Aktivitas Transaksi Bank Digital
Bank  Indonesia  selaku  Bank  Sentral  memeiliki  beberapa  kewenangan  pada lingkup sistem pembayaran dimana Bank Digital sendiri diklasifikasikan menjadi salah satu dari bagian Sistem pembayaran dan Penyedia Jasa Pembayaran. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatur bahwa Penyelenggaraan sistem pembayaran memeiliki tujuan utama yaitu menciptakan sistem pembayaran mudah, murah, aman, cepat dan andal dengan tetap memperhatikan terkait  perlindungan  Nasabah.  Dimana  perlindungan  nasabah  merupakan  salah satukomponen  penting  dalam  aspek  aktivitas  Bank  Digital  dengan  dukungan  integritas dan stabilitas perbankan terkhusus pada bidang Digital.
Bank  Digital  diharapkan  mampu  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah  serta penerapan anti money loundring, bank diwajibkan mampu terbuka kepada nasabah terkait data,  informasi,  dan  atau  hubungan  usaha  publik,  Bank  Digital  diharapkan  mampu menyelenggarakan teknologi dengan efektif berkaitan dengan inovatif. Demi kelancaran pencapaian tujuan dan kewajiban perlindungan nasabah, Bank Digital diwajibkan mampu memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  serta  meningkatkan efektivitas  pengawasan  berbasis  teknologi  dengan  memperhatikan  3  objek  penting pelaksanaan  perlindungan  dalam  hal  ini  Pelaporan,  regulasi  dan  pengawasan.  Dengan tetap memperhitungkan  terkait  kepentingan  nasional  dan  perekonomian  terkhusus  pada perbankan dan keuangan digital dengan prinsip Resiprokalitas.
Dalam  hal  perlindugan  Nasabah  atas  terjadinya fraud Bank  Indonesia  juga mengatur terkait sanksi yang akan dikenakan bagi Bank Digital yang tidak melaksanakan transaksi dengan baik dan seharusnya, yaitu Sanksi Administratif yang berupa teguran, denda, penghentian sementara, Sebagian atau seluruh kegiatan perbankan, bahkan sampai kepada pencabutan izin, dengan pertimbangan aspek kelancaran dan keamanan transaksi Bank Digital serta aspek dampak dari fraud dan/atau kejahatan siber yang terjadi. Salah  satu  Peraturan  oleh  Bank  Indonesia  mengenai  Perlindungan  Konsumen Bank Indonesia berkaitan dengan tantangan serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20 tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dimana PBI ini menyebutkan prinsip Perlindungan Konsumen meliputi beberapa antara lain seperti Penerapan Prinsip Kesetaraan dan perlakuan yang adil  atau  non  diskriminasi  dimana  Bank  Digital  diwajibkan  memberlakukan  setiap nasabah  dengan  setara  dengan  memperhatikan  pula  asas  keseimbangan,  keadilan  dan kewajaran dalam perjanjian terkhusus berbentuk elektronik yang dikirimkan melali media elektronik. Prinsip ini juga wajib diterapkan dalam pembuatan perjanjian dimana dalam hal pembuatan klausula baku bank digital dilarang mencantumkan klausul-klausul yang mengandung pengalihan tanggung jawab bank menjadi tanggung jawab nasabah dan atau klausul yang dapat merugikan nasabah.
Prinsip lain yaitu transparansi dimana bentuk perlindungan dalam hal ini nasabah berhak atas informasi mengenai fitur produk dan/atau jasa seperti biaya, manfaat, risiko, syarat  dan  ketentuan  serta  konsekuensi  dimana  nasabah  berhak  melakukan  penolakan, penundaan,  persetujuan  atas  permohonan  produk  dan/atau  jasa.  Bank  digital  juga diwajibkan  melakukan  edukasi  terhadap  nasabah  guna  meningkatkan  literasi  nasabah yang terencana, terukur dan berkelanjutan. Bank digital diwajibkan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawan dalam melakukan kegiatan perbankan Bersama nasabah dengan mencegah pengurus, pengawas dan pergawainya melakukan kejahatan dan/atau fraud sebagai bentuk upaya perlindungan nasabah.
Bank  Digital  dalam  menyelenggarakan  usaha  nya  juga  diwajibkan  menjaga keamanan  aset  konsumen  dengan memiliki  mekanisme  dan  prosedur  perlindungan  aset konsumen. Perlindungan hukum nasabah lain yaitu dengan kewajiban bagi Bank Digital dalam menajga kerahasiaan dan kemanan data dan/atau informasi konsumen. Disamping prinsip-prinsip  tersebut  Bank  Digital  juga  wajib  menerapkan  prinsip  penanganan  dan penyelesaian pengaduan yang efektif, dalam hal nasabah melakukan pengaduan atas satu atau lebih hal yang terjadi pada transaksi perbankan digitalnya, Bank Digtial diwajibkan menangani  dan  menyelsaikan  pengaduan  tersebut  dengan  tetap  memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
B. Perlindungan  Hukum  terhadap  Nasabah  atas  Fraud  pada  Aktivitas  Transaksi  Bank Digital
2. Perlidungan Nasabah oleh Bank Indonesia atas fraud pada Aktivitas Transaksi Bank Digital
Bank  Indonesia  selaku  Bank  Sentral  memeiliki  beberapa  kewenangan  pada lingkup sistem pembayaran dimana Bank Digital sendiri diklasifikasikan menjadi salah
satu dari bagian Sistem pembayaran dan Penyedia Jasa Pembayaran. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatur bahwa Penyelenggaraan sistem pembayaran memeiliki tujuan utama yaitu menciptakan sistem pembayaran mudah, murah, aman, cepat dan andal dengan tetap memperhatikan terkait  perlindungan  Nasabah.  Dimana  perlindungan  nasabah  merupakan  salah satukomponen  penting  dalam  aspek  aktivitas  Bank  Digital  dengan  dukungan  integritas dan stabilitas perbankan terkhusus pada bidang Digital.
Bank  Digital  diharapkan  mampu  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah  serta penerapan anti money loundring, bank diwajibkan mampu terbuka kepada nasabah terkait data,  informasi,  dan  atau  hubungan  usaha  publik,  Bank  Digital  diharapkan  mampu menyelenggarakan teknologi dengan efektif berkaitan dengan inovatif. Demi kelancaran pencapaian tujuan dan kewajiban perlindungan nasabah, Bank Digital diwajibkan mampu memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  serta  meningkatkan efektivitas  pengawasan  berbasis  teknologi  dengan  memperhatikan  3  objek  penting pelaksanaan  perlindungan  dalam  hal  ini  Pelaporan,  regulasi  dan  pengawasan.  Dengan tetap memperhitungkan  terkait  kepentingan  nasional  dan  perekonomian  terkhusus  pada perbankan dan keuangan digital dengan prinsip Resiprokalitas.
Dalam  hal  perlindugan  Nasabah  atas  terjadinya fraud Bank  Indonesia  juga mengatur terkait sanksi yang akan dikenakan bagi Bank Digital yang tidak melaksanakan transaksi dengan baik dan seharusnya, yaitu Sanksi Administratif yang berupa teguran, denda, penghentian sementara, Sebagian atau seluruh kegiatan perbankan, bahkan sampai kepada pencabutan izin, dengan pertimbangan aspek kelancaran dan keamanan transaksi Bank Digital serta aspek dampak dari fraud dan/atau kejahatan siber yang terjadi. Salah  satu  Peraturan  oleh  Bank  Indonesia  mengenai  Perlindungan  Konsumen Bank Indonesia berkaitan dengan tantangan serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20 tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dimana PBI ini menyebutkan prinsip Perlindungan Konsumen meliputi beberapa antara lain seperti Penerapan Prinsip Kesetaraan dan perlakuan yang adil  atau  non  diskriminasi  dimana  Bank  Digital  diwajibkan  memberlakukan  setiap nasabah  dengan  setara  dengan  memperhatikan  pula  asas  keseimbangan,  keadilan  dan kewajaran dalam perjanjian terkhusus berbentuk elektronik yang dikirimkan melali media elektronik. Prinsip ini juga wajib diterapkan dalam pembuatan perjanjian dimana dalam hal pembuatan klausula baku bank digital dilarang mencantumkan  klausul-klausul yang mengandung pengalihan tanggung jawab bank menjadi tanggung jawab nasabah dan atau klausul yang dapat merugikan nasabah.
Prinsip lain yaitu transparansi dimana bentuk perlindungan dalam hal ini nasabah berhak atas informasi mengenai fitur produk dan/atau jasa seperti biaya, manfaat, risiko, syarat  dan  ketentuan  serta  konsekuensi  dimana  nasabah  berhak  melakukan  penolakan, penundaan,  persetujuan  atas  permohonan  produk  dan/atau  jasa.  Bank  digital  juga diwajibkan  melakukan  edukasi  terhadap  nasabah  guna  meningkatkan  literasi  nasabah yang terencana, terukur dan berkelanjutan. Bank digital diwajibkan menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawan dalam melakukan kegiatan perbankan Bersama nasabah dengan mencegah pengurus, pengawas dan pergawainya melakukan kejahatan dan/atau fraud sebagai bentuk upaya perlindungan nasabah.
Bank  Digital  dalam  menyelenggarakan  usaha  nya  juga  diwajibkan  menjaga keamanan  aset  konsumen  dengan memiliki  mekanisme  dan  prosedur  perlindungan  aset konsumen. Perlindungan hukum nasabah lain yaitu dengan kewajiban bagi Bank Digital dalam menajga kerahasiaan dan kemanan data dan/atau informasi konsumen. Disamping prinsip-prinsip  tersebut  Bank  Digital  juga  wajib  menerapkan  prinsip  penanganan  dan penyelesaian pengaduan yang efektif, dalam hal nasabah melakukan pengaduan atas satu atau lebih hal yang terjadi pada transaksi perbankan digitalnya, Bank Digtial diwajibkan
menangani  dan  menyelsaikan  pengaduan  tersebut  dengan  tetap  memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
3. Perlindungan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas fraud pada aktivitas transaski Bank Digital
Selain Bank Indonesia, Otoritas lain yang berwenang pada sektor Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki tugas dan fungsi sebagai pengatur dan  pengawasan  pada  kegiatan-kegiatan  pada  sektor  jasa  keuangan  dengan  tujuan mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Guna mencapai tujuan tersebut OJK dengan fungsi dan tugasnya dalam hal perlindungan Nasabah pda aktivitas transaksi Bank Digital menetapkan beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi  oleh  Bank  Digital.  Bank  Digital  diwajibkan  mempersiapkan  strategi  antifraud yang  meliputi  pencegahan,  pendeteksian,  penyelidikan,  pelaporan,  pemantauan, pengevaluasian,  serta  sanksi  dan  tindak  lanjut.  dalam  pelaksanaanya  Bank  Digital diwajibkan Menyusun dan menerapkan strategi antifraud yang dapat berlaku efektif dan efektivitas  penerapannya  dapat  berjalan  dengan  baik  Dengan  memperhatikan  paling sedikit  mengenai  kondisi  lingkungan  internal  dan  eksternal  Bank  Digital,  bentuk kelengkapan  kegiatan  usaha,  besaran  potensi  fraud,  jenis  dan  risiko  fraud  serta  sumber daya yang dimiliki.
Umumnya fraud yang terjadi pada aktivitas transaksi Bank digital selangkah lebih dulu  dari  ketentuan  dan  pengaturan  perlindungannya  sehingga  diperlukan  bentuk antisipasi  dalam menghadapi  hal tersebut  Bank  Digital  wajib membentuk  strategi guna pengendalian  risiko  terjadinya  fraud,  dimana  bank  diwajibkan  menerapkan  manajemen risiko  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengenai  penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Dimana penerapan manajemen risiko paling sedikit memuat terkait beberapa aspek utama yaitu antara lain “Pengawasan secara aktif terhadap direksi dan dewan komisaris Bank Digital, Kebijakan dan prosedur, Struktur organisasi didalam  internal  Bank  Digital  serta  bentuk  pertanggungjawabannya;  dan  Pengendalian dan pemantauan pada aktivitas transaksinya.”
Seluruh  Organ  pada  Bank  Digital  wajib  menjalankan  tugas,  fungsi  dan wewenangnya dengan baik dan apabila dalam hal direksi, dewan komisaris serta pejabat yang  ada  pada  organisasi  Bank  Digital  tidak  memenuhi  teguran  maka  sanksi  akan  di jatuhkan  kepada  Bank  Digitalnya.  Beberapa  dampak  dari  sanksi  administratif  kepada Bank  Digital  yang  diatur  oleh  OJK  adalah  sebagai  berikut  berupa  “Penurunan  tingkat Kesehatan Bank, Larangan untuk menerbitkan produk baru atau aktivitas perbankan baru, Pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu  yang  bersangkutan  dengan  penerapan  strategi anti fraud, Larangan  menjadi  pihak  utama  dalam  Lembaga  jasa  keuangan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  POJK  mengenai  penilaian  Kembali  bagi  pihak utama dalam sektor jasa keuangan.” Dalam pelaksanaan penerapan strategi anti fraud yang diatur OJK juga mengatur terkait pelaporan yang harus dilaksanakan oleh Bank Digital yaitu  guna  menghindari  kegagalan  pelaksanaan  strategi  anti fraud itu  sendiri.  OJK  juga menegaskan  penyampaian  laporan  oleh  Bank  Digital  terhadap  dampak fraud yang signifikan melalui luar jarigan atau langsung ke kantor OJK, walaupun seluruh aktivitas Bank Digital dilaksanakan didalam jaringan.
4. Perlindungan  Nasabah  Oleh  Otoritas  berwenang  dan/atau  Pemerintah  terkait Sektor Jasa Keuangan
Aktivitas  transaksi  pada  Bank  Digital  dilaksanaka  melalui platform elektronik maka  UU  ITE  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  pengaturan  perlindungan nasabah pada aktivitas Bank Digital. Terhadap maraknya fraud yang terjadi pada aktivitas transaksi  Bank  Digital  UU  ITE  mengatur  perlindungan  nasaba  dengan  menetapkan beberapa ketentuan dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah juga diwajibkan  untuk  melakukan  berbagai  macam  strategi  dalam  hal  pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
mengandung muatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. dengan adanya strategi  pencegahan  penyebarluasan  ini  tentu  menjadikan  sistem  deteksi  apabila  suatu informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  ada  mengandung  unusur  fraud atau  mengandung  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bersifat  pribadi  maka segera dapat ditindak untuk dihapus atau pemutusan akses terhadap indormasi dan/atau data elektronik yang dianggap mengandung muatan pelanggaran agar tidak tersebar dan dapat dipergunakan oleh pelaku fraud yang tidak bertanggung jawab.
Pada jenis  fraud tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan proses damai atau mediasi maka kasus fraud tersebut diproses melalui peradilan hukum acara pidana sesuai dnegan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sesuai  dengan  lingkup aktivitas  elektronik.  Proses  penyelidikan  pada  fraud  yang  terjadi  didalam  aktivitas transaksi Bank Digital oleh pihak yang berwenang dilaksanakan dengan tujuan menjaga perlindungan nasabah dari kerugian. Pada kasus fraud yang terbukti terjadi akibat kelalaia pelaksana  dalam  hal  ini  Bank  Digital,  penyidik  yang  diberikan  kewenangan  oleh pemerintah  dapat  melakukan  penggeledahan  dan/atau  penyitaan  terhadap  sistem elektronik  yang  berkaitan  dan  diduga  mengandung  unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan Undang-undang.
Peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan nasabah juga dapat di kaitakan dengan Undnag-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-undang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  rasa  aman  bagi  para konsumen dalam hal ini Nasabah dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan akan perlindungan  dibentuk  dengan  ringan  dan  harus  adil  sebagaimana  penerapan  hukum. Mengacu  kepada  pengertian  perlindungan  konsumen  yang  berarti  adalah  keseluruhan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen yang timbul  salam  usahanya  guna  memenuhi  kebutuhannnya  dan  mengatur  berbagai  upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
Dalam  hal  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  atas  farud  yang  terjadi  pada aktivitas  transaksi  Bank  Digital,  UUPK  memiliki  peran  yang  hampir  sama  dengan  UU ITE  dan  POJK  tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  sektor  Jasa  Keuangan.  Dimana bentuk  perlindungan  yang  diatur  meliputi  berbagai  kegiatan  transaksi  jual  beli  baik langsung dan ataupun secara online. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa  konsumen  sebagai  nasabah  memiliki  beberapa  hak  yang  dilindungi.  Dimana berbagai  hak  yang  dijamin  oleh  UUPK  ini  juga  merupakan  hal-hal  yang  diatur  oleh otoritas berwenang pada sektor jasa keuangan dimana nasabah memiliki hak-hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat tanpa ada alasan pembalik yang mengharuskan hak-hak tersebut untuk dikesampingkan. Yaitu antara lain:
a. “Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana
b. Kegiatan transfer
c. Kegiatan pembayaran dengan kartu
d. Kegiatan uang elektronik
e. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah
f. Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan” Selain Undang-undang ITE dan Perlindungan Konsumen, dalam hal Fraud yang terjadi pada data pribadi nasabah Pemerintah juga membentuk Undang-undang Nomor 27 Tahun  2022  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi  dimana  Pelindungan  Data  pribadi merupakan  keseluruhan  upaya  guna  melindungi  Data  pribadi  dalam  rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, dan dalam hal ini Nasabah pada Bank Digital. Adapun fokus perlindungan pada undang-undang ini adalah mengatur terkait Pengendalian Data pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi  yang  bertindak  sebagai  pelaku  kendali  pemrosesan  data  pribadi,  dalam  hal  ini Bank Digital sebagai penyelenggara Aktivitas transaksi Bank Digital.
Bank  Digital  sebagai  pengendali  data  pribadi  miliki  Nasabah  memiliki kewenangan memeproleh dan mengumpulkan data pribadi, mengolah dan menganalisis, menyimpan, memperbaiki dan membarukan, menampilkan, mengumumkan, melakukan transfer,  menyebarluaskan,  mengungkapkan,  dan/atau  menghapus  atau  memusnahkan data  pribadi  milik  nasabah.  Dalam  hal  kejahatan  fraud  dilakukan  oleh  atas  nama Bank Digital  maka  sanksi  yang  diberlakukan  adalah  sanksi  administratif  yaitu  berupa  sanksi denda  10  (sepuluh)  kali  dari  maksimal  denda  pidana  dengan  sanksi  tambahan  seperti perampasan  keuntungan,  pembekuan  kegiatan  bisnis,  pelarangan  perbuatan  tertentu, penutupan  tempat  usaha,  melaksanakan  kewajiban  yang  dilalaikan,  pembayaran  ganti rugi, pencabutan izin dan/atau pembubaran bank digital.
Melihat berbagai peraturan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap nasabah  yang  dibentuk  dan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dan  seluruh  Otoritas  yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan berkaitan dengan maraknya fraud dan kejahatan siber  pada  Aktivitas  transaksi  Bank  Digital  sudah  mampu  menampung  perwujudan Perlindungan Hukum. Apabila dilihat menurut Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Raharjo  yaitu  Perlindungan  Hukum  adalah  upaya  untuk  mengorganisasikan  berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Apabila berdasarkan unsur teori Perlindungan Hukum tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa unsur-unsur pada teori itu tertuang pada berbagai ketentuan yang diberlakukan.
Perwujudan perlindungan hukum terhadap nasabah atas  Fraud yang terjadi pada aktivitas  transaksi  Bank  Digital  dapat  dilihat  dari  bagaimana  Upaya  pemerintah  dan Otoritas pada sektor Jasa Keuangan mengatur dan membatasi berbagai kepentingan dan kekuasaan  agar  tidak  saling  bertabrakan  dan  terorganisir  dengan  optimal.  Upaya perlindungan nasabah juga dijaminkan untuk diwujudkan melihat bagaimana pemerintah dan  otoritas  yang  berwenang  memberlakukan  ketentuan  sanksi  bagi  siapapun  yang melanggar  ketentuan-ketentuan tersebut  sebagai  salah  satu  upaya  preventif  pencegahan dan  penanggulangan.  Namun  dalam  penerapan  dan  pelaksanaannya  masih  ditemui beberapa  faktor  dan  aspek  yang  tidak  diterapkan  sesuai  dengan  peraturan  yang mengaturnya, dimana dalam hal terjadi nya fraud Lembaga yang berwenang pada sektor jasa keuangan terlampau longgar dalam hal menyusut tuntas pelaku.
C. Bentuk  Pengawasan  terhadap  Kelayakan  Produk  elektronik  dalam  Transaksi pada Bank Digital
1. Kelayakan Produk elektronik dalam Transaksi pada Bank Digital di Uji Coba melalui Regulatory Sandbox
Pada  dasarnya Regulatory  Sandbox ini  merupakan  regulator  Uji  inovasi keuangan  digital,  dan  dalam  hal  regulasi  ini  digunakan  untuk  uji  coba  produk dan/atau  layanan  Bank  Digital terdapat  beberapa  tujuan  utama  nya  yaitu  dimana regulasi  ini  menjadi  pedoman  otoritas  berwenang  dalam  menguji  protocol teknologi apakah dikembangkan secara aman, memberikan perlindungan terhadap nasabah, pengukuran tingkat keamanan guna perlindungan bagi nasabah ( informed consent), sebagai  alat  pengendalian  berbagai  risiko  transasksi,  sebagai backstop finansial atau membatasi jumlah kerugian finansial yang mungkin terjadi baik pada nasabah  maupun  pada  Bank  Digital  sendiri,  regulasi  uji  cob  aini  juga  berperan penting dalam hal memastikan stabilitas keuangan dan perokonomian.
Mekanisme Regalutory  Sandbox ini  diadopsi  Indonesia  sejak  tahun  2018 Dimana  OJK  menyelenggarakan  regulasi  ini  untuk  memastikan  bahwa  inovasi keuangan digital (IKD) memenuhi kriteria IKD yang layak. Regulator ini adalah proses uji dimana hal ini pula yang menjadi syarat suatu inovasi digital, baik produk dan/atau  layanan  digital  dapat  memperoleh  persetujuan  OJK  untuk  dapat beroperasi. Dalam praktiknya regulasi ini bervariasi dan berkembang sesuai dengan kebijakan dan diimplementasikan guna mendorong inovasi, dengan menitik berat
pada  mendorong  inovasi  berdasarkan  pengalaman  dalam  praktik  nyata.  Otoritas Jasa Keuangan menetapkan beberapa syarat dan uji coba pada setiap Bank Digital yang  menyelenggarakan  Inovasi  Keuangan  Digital,  dimana  produk  dan  atau layanan  yang  dioperasionalkan  wajib  lolos  uji  coba  dalam Regulatory  Sandbox. dengan ketentuan sebagai berikut:
a. “Tercatat  sebagai  IKD  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  berdasarkan  surat permohonan  yang  diajukan  satuan  kerja  pengawas  terkait  di  Otoritas  Jasa Keuangan;
b. Merupakan bisnis model yang baru;
c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
d. Terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dalam melaksanakan uji coba sebuah inovasi keuangan digital yang diuji dapat  digolongkan  kedalam  bentuk  yang  direkomendasikan,  perbaikan,  dan  atau tidak direkomendasikan dengan alasan yang mungkin terindikasi tidak layak atau tidak aman,. Dan apabila pada proses uji produk dan/atau layanan inovasi keuangan digital  dinyatakan  direkomendasikan  maka  OJK  akan  memebrikan  pendaftaran rekomendasi  sesuai  dengan  aktivitas  usaha  yang  dimiliki  oleh  Bank  Digital. Dengan  hasil  uji  coba  berstatus  perbaikan  maka  OJK  akan  memberikan perpanjangan  waktu  untuk  dilakukan  perbaikan  terhadap  inovasi  Bank  Digital, sedangkan  apabila  setelah  dilakukan  uji  coba  ternyata  tidak  direkomendasikan maka Bank Digital tidak dapat melakukan pengajuan Kembali inovasi yang sama.
Pada produk dan/atau layanan digital oleh Bank Digital dilakukan metode penilaian otomatis yang secara teknis disebut dengan Scoring system dengan tujuan guna  mengetahui  kelayakannya.  Uji  coba  ini  dilakukan  terhadap  Bank  Digital dimana  penilaian  secara  digital  ini  akan  berisikan  data  Riwayat  transaksi  calon debitur,  kebiasaan  dan  atau  hubungan  sosial  calon  debitur,  serta  alur  dan  status keuangan  debitur.  Termasuk  data  dan  atau  dokumen  nasabah  terkait  aktivitas pembayaran  keuangan.  Dengan  banyaknya  uji  coba  terhadap  kelayakan  dan keamanan  layanan  tersebut  dilakukan  agar  terhindar  dari  risiko  kerugian  dan kegagalan transaksi digitalnya.
2. Penyelenggaraan  Pengamanan  Inovasi  Keuangan  Digital  pada  Produk dan/atau Layanan Bank Digital
Dalam hal uji coba kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan bank digital selain Regulatory Sandbox terdapat strategi pengamanan lain yang di bentuk dan  dilaksanakan  oleh  OJK  sebagai  antisipasi  pengamanan  Inovasi  Keuangan Digital. Sejalan dengan inovasi produk keuangan digital yang canggih reglasi yang diterapkan cenderung longgar segingga OJK merancang berbagai pengawasan guna mengantisipasi  fraud  yang  terjadi  dengan  mengarah  kepada  market  conduct,  tata Kelola  dan  etika  pengawasan.  Deputi  Komisioner  OJK  mengatakan  bahwa pelonggaran regulasi adanya termasuk strategi dalam menghadapi perkembangan inovasi keuangan digital ini karena diperlukan kehati-hatian dan perlahan agar tidak terjadi pengekangan perkembangan inovasi.
Regulatory  sandbox  tetap  sebagai  mekanisme  uji  coba  dalam  menilai keandalan dan/atau kelayakan dari produk, jasa, dan proses serta manajemen risiko bank digital dengan kelanjutan pengamanannya adalah dengan direvitalisasi agar memiliki  exit  policy/follow  up  policy  yang  lebih  jelas  dan  spesifik  bagi  Bank Digital sebagai entitas yang terdaftar dan dianggap mampu memberikan berbagai penawaran kepada konsumennya dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen  atau  nasabahnya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pengujiannya  tidak hanya dilakukan berdasarkan bank digital namun juga dengan mempertimbangkan feedback dari  nasabah  yang  bersangkutan.  Disamping  itu  OJK  Infinity  sebagai
Innovation  hub terus  dikemabngkan  dan  dioptimalkan  kegunaannya  sebagai pemangku kepentingan Bank Digital. Bank Digital juga diberikan berbagai peluang dan dukungan dalam berbagai aspek pengembangan bisnisnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 2 (dua) kebijakan utama yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dan Roadmap and Action plan Inovasi Keuangan Digital 2020-2024. Dimana kedua kebijakan ini dirancang  guna  mendorong  perkembangan  IKD  pada  sektor  jasa  keuangan  dan menyeimbangkan  ekosistem  keuangan  digital.  Dalam  MPSJKI  ini  menetapkan enam  pilar  akselerasi  transformasi  digital  dan  sebagai  upaya  optimalisasi Regulatory  sandbox dan  OJK    Infinity  ( Innovation  Center  for  Digital  Financial Technology) dan  mendukung  inovasi  produk  dan/atau  jasa  Lembaga  keuangan digital.  Sebagai  upaya  pengoptimalan  dan  pemanfaatan  guna  mendorong  kerja sama  dan  kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan  dalam  ekosistem  keuangan digital. Adapun bentuk dan metode pengawasan yang diterapkan khususnya pada sistem  keuangan  digital  (termasuk  pengawasan  prudensial/ market  conduct, dan pemanfaatan
Supervisory technology / suptech dan Regulatory
Technology / regtech) .
“Suptech adalah pemanfaatan teknologi inovatif dalam mendukung kinerja otoritas. Suptech mendorong  kinerja  otoritas  ke  arah  data driven dengan  tetap memperhatikan tingkat kompleksitas ( complexity ), ukuran ( size ) dan kesiapan serta perkembangan ( development ) IJK yang diawasi. Perangkat yang diterapkan sangat beragam  mulai  dari advanced  data  collection and  data  analytical  tools seperti Artificial  Intelligence (AI)/ Machine  Learning (ML)  sampai  dengan virtual assistance seperti Chatbot.”
Sebagai salah satu strategi pengawasan yang secara umum sistem suptech ini  adalah  pemeriksaan  atau  lanjutan  uji coba  pada tahap awal  seperti  perizinan, pelaporan  dan  pengawasan.  Dimana  pada  sisi  pengawasan  ini  lah  dilakukan pengembangan  sistem  informasi  yang  secara  otomatis  mengolah  data-data  yang dilaporkan  secara  elektronik  dengan  menggunakan big  data  analyst guna mengidentifikasi  berbagai  perbautan  yang  illegal  terutama farud dan  atau penyelenggaraan produk dan/atau layanan bank digital yang tidak layak dan aman. Suptech dalam penerapannya dilakukan dengan berbagai persiapan yaitu antara lain penyesuaian teknologi dari sisi inovasi keuangan digitalnya dan juga Regulatory Technology / regtech. Penerapan suptech jugaditerapkan  dengan  memerlukan kualitas  data  yang  baik,  akurat  dan  tepat  waktu.  Penerapan suptech juga  perlu dukungan dari infrastruktur yang memadai terutama server, storage , jaringan, dan pengamanan dengan kapasitas yang sangat besar sehingga mampu mengakomodasi proses pengiriman data (baik dari segi volume, variety, maupun velocity ) dari Bank Digital.
D. Analisis  Pengawasan  terhadap  produk  elektronik  Bank  Digital  sehingga  dapat dikatakan layak dan memenuhi standar keamanan dalam pelaksanaanya. 1. Pengawasan terhadap produk elektronik Bank Digital Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia adalah yang bersifat macroprudential, yang berarti adalah pengaturan dan pengawasan selain yang diatur  oleh  Pasal  7  Undnag-undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  merupakan  tugas  dan  wewenang  milik  Bank  Indonesia.  Pengaturan  dan pengawasan yang bersifat macroprudential merupakan tugas pengaturan perbankan, pengembangan  metode  analisis macroprudential yang  berguna  untuk  mengevaluasi tingkat Kesehatan bank, kekuatan dan kelemahan sistem keuangan di Indonesia, serta publikasi stabilitas keuangan. Sedangkan OJK sendiri memegang peranan tugas dan fungsi serta wewenang yang bersifat microprudentia. Pada dasarnya macroprudential dan microprudential saling  berkaitan.  Atau  dengan  kata  lain  Bank  Indonesia  dan
Otoritas  Jasa  Keuangan  berjalan  berdampingan  serta  saling  berkoordinasi  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Adapun strategi pengawasan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang pengawsan nya yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu  bank  tertentu  yaitu  dengan  pengawasan  normal  atau  pengawasan  yang dilaksanakan  dengan  rutin,  kemudian  pengawasan  intensif  ( Intensive  Supervision) dimana  pengawasan  ini  dilakukan  dengan  memberlakukan  peningkatan  frekuensi pembaruan  dan  penilaian  rencana  kerja  dengan  penyesuaian  terhadap  sasaran  yang hendak  sicapai  dalam  hal  ini  BI  meminta  Bank  untuk  Menyusun  rencana  tindakan pemulihan  dengan  menyesuaikan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Selanjutnya adalah pengawasan khusus ( Special Surveillance) dimana pengawasan dilaksanakan dengan khusus diluar dari kegiatan pengawasan atau pemeriksaan diluar program kerja pengawasan  tahunan  yang  merupakan  pemeriksaan  lanjutan  terhhadap  kasus-kasus penyimpangan dan atau penyalahgunaan.
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6  tahun  2022  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  diatur  bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan market conduct sebagai pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan prosedur pengawasan tidak langsung  dan/atau  tidak  langsung  dimana  pengawasan  yang  dilaksanakan  dengan tujuan  perlindungan  nasabah  dilakukan  OJK  dengan  melakukan  verifikasi  dan pemeriksaan  khusus  terhadap  suatu  pengaduan,  meminta  Bank  Digital  untuk menghentikan  kegiatannya  jika  kegiatan  yang  dilakukan  berpotensi  merugikan nasabah, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
Dengan  begitu  proses  pengawasan  yang  meliputi  pemantauan,  evaluasi  dan tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketenuan yang berlaku bagi Bank Digital. Adapun pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut memeuat Langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti apabila terjadi fraud dan  atau  kegagalan  produk  dan/atau  layanan  digital  Bank  Digital  paling  sedikit mencakup.
Pada peraturan lain dalam hal produk dan/atau layanan yang ditawarkan Bank Digital  sudah  memeuhi  berbagai  proses  uji  coba  dan  dapat  dilaksanakan  OJK melakukan  pengawasan  dan  pemamtauan  yang  dilakukan  secara  mandiri  dimana pemantauan  yang  dilakukan  mencakup  pemantauan  atas  laporan selfassessment, pemantauan on-site dan/atau metode pemantauan lain yang di atur didalam peraturan lain yang terkait. Dalam mendukung kelancaraan pengawasan dan pemantauan oleh OJK,  Bank  Digital  wajb  memiliki  perangkat  yang  dapat  menigkatkan  efisiensi  dan kepatuhan atas proses pemantauan yang akan dilakukan oleh OJK.
Pelaksanaan  Pengawasan  terhadap  kelayakan  Produk  dan  atau  layanan  Bank Digital  dinilai  efektif  dan  memberikan  pengaruh  yang  optimal  delam  perwujudan tujuan  pengawasan  yaitu  aktivitas  transaksi  Bank  Digital  yang  aman.  Tingkat efektivitas pelaksanaan Pengawasan tersebut dapat dinilai berdasarkan faktor-faktor efektivitas  sendiri  dimana  menurut  Soerjono  soekanto  faktor-faktor  penilaian  yang mempengaruhi  tingkat  efektivitas  suatu  aturan  hukum  dalam  hal  ini  pengawasan adalah  antara  lain  Faktor  hukumnya  sendiri,  Faktor  penegak  hukum,  Faktor  sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan,  Dimana  semua  faktor  harus  berkesinambungan  dengan  baik  karena saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  karena  apabila  terdapat  salah  satu  faktor  yang tidak termaktub dalam pelaksanaanya maka tingkat efektivitas Pengawasan tersebut masih belum efektif.
Apabila  dilihat  dari  bentuk  pengaturan  pengawasan  dan  pelaksanaan pengawasan terhadap kelayanan produk dan atau layanan Bank Digital faktor-faktor
efektivitas tersebut belum sepenuhnya bekerja dan dipenuhi dengan baik. Salah satu faktor  yang  tidak  terpenuhi  pada  pelaksanaan  pengawasan  ini  dapat  dilihat  dari kendala-kendala pengawasan yang dihadapi sehingga tidak memenuhi beberapa faktor efektivitas  tersebut.  Salah  satu  contohnya  adalah  faktor  Sarana  dan  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum yaitu dimana kurangnya sumber daya manusia sebagai petugas  pengawasan  masih  banyak  yang tidak menguasai  dengan  baik  berbagai  hal pada  tugas  dan  tanggung  jawab  pengawasan.  Disisi  lain  faktor  kebudayaan  juga mempengaruhi  ketidakefektifan  ini  dimana  suatu  pengawasan  akan  dapat  secara optimal terlaksana apabila pada dasarnya terdapat kebiasaan taat terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku (norma hukum) yang sudah dijadikan kebudayaan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pengawasan. Tanpa adanya kebudayaan patuh dan taat pada aturan-aturan yang diberikan maka pengawasan yang dilakukan hanyalah sia-sia atau tidak efektif.
E. Bentuk  Kepatuhan  (Compliance)  yang  diatur  dan  dirumuskan  dalam  Sistem Pengawasan terhadap aktivitas transaksi Bank Digital
1. Pelaksanaan kepatuhan oleh Bank Digital terhadap Pengawasan Anti-Fraud Konsep Kepatuhan ( compliance ) oleh Bank memiliki peran penting dan strategis dimana kepatuhan ini merupakan landasan dalam pelaksanaan pengawasan bank baik intern maupun ekstern berkaitan dengan manajemen risiko dan risiko kepatuhan serta prinsip Good Corporate Governance suatu bank. pentingnya pelaksanaan kepatuhan oleh  Bank  mendukung  beberapa  aspek  pada  pelaksanaan  pengawasan  dimana kepatuhan  ini  dapat  mendukung  terselenggaranya  proses  pengawasan  yang  efektif dimana fungsi kepatuhan akan bermanfaat apabila dapat berjalan dengan optimal. Berkaitan dengan implikasi fungsi kepatuhan sebagaimana penerapan prinsip- prinsip kepatuahan terkait pengawasan bebasis risiko kepatuhan akan ditangani oleh Fungsi kepatuhan bank. dimana fungsi kepatuhan memiliki hak untuk bergerak lebih leluasa  karena  fungsi  kepatuhan  dapat  bertugas  dalam  hal  memonitoring  dan mengidentifikasi risiko kepatuhan pada setiap unit bisnis termasuk pula memonitoring kepatuhan  bank  terhadap  penerapan  manajemen  anti- fraud. dengan  begitu  maka manajemen  risiko  dapat  fokus  pada  risiko-risiko  yang  dapat  menyebab  kan  ketidak lancaran aktivitas trnasaksi Bank Digital termasuk lepada risiko-risiko kerugian baik yang dialami Bank maupun Nasabah. Berbagai penerapan implikasi fungsi kepatuhan tersebut bekerja dengan optimal memberikan pengendalian strategi anti- fraud hngga pada  aspek  pencapaian  perlindungan  hukum  dan  kelancaran  aktivitas  transaksi berbagai produk dan/atau layanan Bank Digital.
Bank dalam pelaksanaan kepatuhannya dalam hal mewujudkan perlindungan hukum atas fraud yang terjadi pada Bank Digital wajib membentuk satuan kerja yang mampu memenuhi tugas  dan  tanggung jawab  paling  sedikit  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya oleh Komite Basel dan Bank Indonesia yang kemudian di urutkan oleh OJK sebagai berikut:
a. “membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
b. melakukan  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian  terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  mengatur  mengenai  penerapan  manajemen  risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
c. menilai  dan  mengevaluasi  efektivitas,  kecukupan,  dan  kesesuaian  kebijakan, ketentuan,  sistem  maupun  prosedur  yang  dimiliki  oleh  Bank  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh
Bank  agar  sesuai  dengan  ketentuan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
e. melakukan  upaya  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
f. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.”
Dalam hal pengendalian internal bank terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang masing-masing  saling  berkaitan,  yaitu  pengawasan  manajemen  dan  kultur pengendalian  ( Management  Oversight  and  Control  Culture ),  Identifikasi  dan Penilaian  Risiko  ( Risk  Recognition  and  Assessment ),  Kegiatan  Pengendalian  dan Pemisahan Fungsi ( Control Activities and Segregation of Duties ), Sistem Akuntansi, Informasi  dan  Komunikasi  ( Accountancy,  Information  and  Communication ),  serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan ( Monitoring Activities and Correcting Deficiencies ).
Tingkat  kepatuhan  ( Compliance) oleh  Bank  Digital  terhadap  Pengawasan Anti- Fraud Dapat  dinilai  dilaksanakan  secara  optimal  apabila  adanya  kesadaran hukum  akan  berbagai  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang  diberlakukan  padanya, dimana berdasarkan teori kepatuhan oleh Soerjono Soekanto dimana teori atau konsep kepatuhan  merupakan  bentuk  representasi  dari  adanya  bentuk  kesadaran  hukum, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dengan suatu aturan yang berlaku maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhannya.  Maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan ( Compliance) dari Bank Digital terhadap pengawasan bank oleh Otoritas yang  berwenang  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhannya.  Dengan  kondisi tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  dan  memadai  maka  suatu  pelaksanaan  pengawasan terlaksana dengan baik.
Bentuk laporan yang wajib disampaikan oleh Bank tidak bergantung kepada bentuk bisnis yang dijalankan, dimana Dimana Bank Digital yang menyelenggarakan aktivitas  transaksi  perbankannya  dengan  media  digital  tetap  diwajibkan  memenuhi ketentuan  yang  tetapkan  dalam  hal  OJK  melakukan  pengawasan onsite  supervision dan offsite  supervision yang  tidak  hanya  melalui online atau  dalam  jaringan offsite supervision dilaksanakan  langsung  diluar  jaringan.  Terdapat  pula  ketentuan  OJK dimana terkait dengan Laporan pengangkatan, pemberhentian atau pergantian kepala satuan  fungsi  kepatuhan  dapat  disampaikan  melalui Online kepada  OJK  sedangkan dalam  hal  laporan  meliputi  rencana  kepatuhan  yang  memuat  rencana  bisnis  bank, laporan  kepatuhan,  dan  laporan  kebijakan  atau  keputusan  direksi  wajib  dilaporkan secara  langsung  diluar  jaringan  atau offline kepada  departemen  Pengawasan  bank terkait.
Berdasarkan  berbagai  peraturan  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas yang  berwenang  pada  sektor  jasa  keuangan,  Bank  Digital  dalam  melaksanakan kepatuhannya  menciptakan  kondisi  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  diwajibkan mematuhi dan menaatinya sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh otoritas dapat berjalan dengan efektif dan berlaku dengan optimal. Demi melancarkan proses pengawasan tersebut OJK selaku otoritas yang berwenang dalam hal ini menetapkan ketentuan sanksi guna menjamin tugas fungsi kepatuhan dapat dijalankan dengan baik. Adapun  sanksi  yang  di  ancamkan  kepada  Bank  yang  tidak  mematuhi  dan  menaati ketentuan patuhan tersebut antara lain sebagai berikut:
a. “teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d. pemberhentian  anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan  Komisaris  Bank  dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  atau  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  koperasi mengangkat  pengganti  yang  tetap  dengan  persetujuan  Otoritas  Jasa  Keuangan; dan/atau
e. pencantuman  anggota  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris,  pegawai,  dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam  uji  kemampuan  dan  kepatutan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan ( fit and proper test ).”
Dalam  mengendalikan  risiko fraud dibutuhkan  Kerjasama  yang  baik  oleh Bank  Digtal  dalam  menerapkan  Kepatuhan  atas  Pengawasan  OJK,  dengan Pendekatan-pendekatan  tertentu  OJK  dapat  melancarkan  proses  pengawasan  dalam hal melindungi berbagai pihak baik Bank Digital maupun Nasabah. Sehingga kalimat standar  minimal  pengawasan  tidak  lagi  menjadi  alasan  ketidakamanan  aktivitas transaksi  pada  Bank  Digital.  Dimana  pelaksanaan  proses  pengawasan  dan  tingkat Kepatuhan  ( Compliance) oleh  Bank  Digital  sendiri  bekerja  secara  maksimal  dalam melaksanakan  seluruh  aktivitasnya  secara  terintegrasi  dengan  baik  dalam  sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif guna melindungi hak-hak nasabah.

## 4. KESIMPULAN
Perwujudan perlindungan hukum terhadap nasabah atas Fraud yang terjadi pada aktivitas transaksi  Bank  Digital  diwujudkan  melalui  Pemerintah  dan  Otoritas  yang  berwenang memberlakukan  ketentuan  Sanksi  bagi  siapapun  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  tersebut sebagai  salah  satu  upaya  preventif  pencegahan  dan  penanggulangan.  Namun  dalam  penerapan dan  pelaksanaannya  masih  ditemui  beberapa  faktor  dan  aspek  yang  tidak  diterapkan  sesuai dengan  peraturan  yang  mengaturnya,  dimana  dalam  hal  terjadinya fraud oleh  Internal  Bank Digital  sendiri,  serta  Lembaga  yang  berwenang  pada  sektor  jasa  keuangan  terlampau  longgar dalam hal menyusut tuntas pelaku, sehingga hal tersebut menjadikan tidak adanya efek jera bagi pelaku Pelaksanaan pengawasan terhadap kelayanan produk dan atau layanan Bank Digital belum sepenuhnya  bekerja.  Salah  satu  faktor  yang  tidak  terpenuhi  pada  pelaksanaan  pengawasan  ini dapat dilihat dari kendala-kendala pengawasan yang dihadapi sehingga tidak memenuhi beberapa faktor  efektivitas  berdasarkan  teori  efektivitas  menurut  Soerjono  Soekanto.  Masih  ditemui beberapa  kendala  pengawasan  yang  ditemui  sehingga  pelaksanaan  pengawasan  kelayakan  dan keamanan  produk  dan/atau  layanan  Bank  Digital  belum  optimal.  Disamping  itu  regulator pembentuk  regulasi  uji  coba  kelayakan  dan  pelaksanaan  pengawasan  keamanan  yang  masih terlambat  dari  pada  kelajuan  teknologi.  Perwujudan  Perlindungan  hukum  juga  dinilai  dari bagaimana  kepatuhan  oleh  Bank  Digital  terhadap  Pengawasan  Bank.  namun masih  pada  tidak belum  patuh  sepenuhnya  dan  tidak  dilaksanakan  dengan  sebagaimana  kesadaran  hukum diberlakukan sehingga masih banyak kasus fraud yang terjadi dari Internal Bank sebagai bentuk dari  kelalaian terhadap  tingat  kepatuhan ( Compliance ) terhadap  perlindungan  dan pengawasan pada aktivitas transaksi Bank Digital.

## SARAN
Bagi Peneliti Selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait kejahatan siber dan atau fraud pada aktivitas Transaksi Bank Digital, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu antara lain:
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait sistem kelayakan produk dan atau layanan pada transaksi elektronik Bank Digital, sehingga terlihat lebih jelas sistem keamanan  Bank  Digital  yang  menjadi  penyebab  hak-hak  nasabah  tidak  terlindungi  dengan baik dan atau masih ditemui kasus fraud pada aktivitas transaksi Bank Digital.
2. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  melakukan  wawancara  kepada  lebih  banyak narasumber yang bekompeten pada bidang transaksi elektronik perbankan serta narasumber yang berkompeten pada bidang pengawasan pelaksanaan transaksi perbankan digital.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Pustaka yang berupa Majalah/Jurnal ilmiah:
Buchi,  Giacomo.  Luca  Fasolo,  Monica  Cugna,  (2019). New  Banks  in  The  4 th Industrial Revolution:  A  Review  And  Typology ,  Makalah  disampakan  pada Excellence  In  Service International Conference .
Cvijovic,  J.,  Stankovic,  M.  K.,  &  ReIIjic,  M,  (2017) Custumer  ReIationship  Management  in Banking Industry: Modern Approach . Industrija JournaI , 45 (3). Hakim,  Robie.  (2006).  Meruy  Jenis,  Metode  dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum, Law Review , Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, V, (3). Nababan,  Masda  Greisyes.  Et  all.  (2019).  Penguatan Regulatory  Sandbox dan  Scoring  System Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Peer-To-Peer Lending , legislatif , Univesitas Hasanuddin, 3(1).
Zaini, Zulfi Diane. “Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan”, Jurnal Media Hukum , 20(2). Pustaka yang berupa judul buku:
Haryono, dalam Johny Ibrahim. (2005), Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Malang: Banyumedia.
Marzuki, Peter Mahmud, (2010). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada.
Reza Banakar dan Max Travers . (2005), Theory and Research in Socio-Legal Research , Portland: Hart Publishing.
Sidabalok, Janus.  (2014), Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soemitro, Onny Hanitijo. (1990), MetodoIogi PeneIitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: GhaIia Indonesia.
Pustaka yang berupa HandBook:
Chamber of Digital Commerce , (edition 21 November). Global Regulatory Sandbox Review: an overview on the impact, Challenges, and Benefits of regulatory FinTech sandboxes.
Otoritas Jasa Keuangan, (2020). Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

## Website
Apa Saja Hak Kamu sebagai Konsumen Keuangan, Diakses pada 29 November 2022. Bank Dalam Pengawasan Khusus, Diakses pada 1 november 2022, dari Otoritas Jasa Keuangan website: , https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam-pengawasan- khusus.aspx .
Begini Kekuatan Jagoan-Jagoan Bank Digital RI. Diakses pada 1 agustus 2022,
CNBC  Indonesia website :  , https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210409115229-37- 236511/begini-kekuatan-jagoan-jagoan-bank-digital-ri/2 . edisi konsumen keuangan, Otoritas Jasa Keuangan website :
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438 . Kenali Modus Penipuan Mengatasnaman Bank Digital dan Cara Menghindarinya, Diakses pada 17 september 2022, Republika website :
https://republika.co.id/berita/qwuovv8416000/kenali-modus-penipuan-mengatasnaman- bank-digital-dan-cara-menghindarinya . Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Perusahaan, Diakses pada 5 desember 2022Pratomo, Ricky: https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-igood-corporate- governance-i-sebagai-budaya-perusahaan-cl6890 .
Suptech dan Regtech , Benteng Pengaman Inovasi Keuangan Digital. Diakses pada 12 desember 2022. Gunarto,  Hari: https://investor.id/finance/275242/suptech-dan-regtech-benteng- pengaman-inovasi-keuangan-digital .
Uang Nasabah Lagi-lagi Raib Rp241,85 Juta dari Jenius BTPN,  di akses pada 16 september 2022, dari  CNN  Indonesia website : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726102022- 78-672153/uang-nasabah-lagi-lagi-raib-rp24185-juta-dari-jenius-btpn . Dokumen Pemerintah:
Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia , PBI Nomor 22/20 Tahun 2020.
Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Pembayaran , PBI Nomor 22 tahun 2020.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Bank Umum , POJK Nomor 12 Tahun 2021.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan , POJK Nomor 13 Tahun 2018.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum , POJK Nomor 46 Tahun 2017.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Penerapan  Strategi  Anti-Fraud ,  POJK  Nomor  39 tahun 2019.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan , POJK Nomor 6 tahun 2022.
Undang-undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ,  UU  Nomor  11  Tahun  2008  LN Tahun  2008  Nomor  58,  TLN  Nomor  4843.  Sebagaimana  diubah  oleh  UU  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang  Tentang  Pelindungan  Data  Pribadi ,  Nomor  27  Tahun  2022,  LN  Tahun  2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820.
Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen , Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun  1999 No 22, TLN No 3821.
Undang-UndangRepublik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1989  tentangSistemPendidikan  Nasional . 1990. Jakarta: PT Armas Duta Jaya.