## MIZAN: Journal of Islamic Law
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 (2020), pp: 103-112 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 ---------------------------------------------------

## Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam *
Fahmi Irfani, 1 Hamidah 2
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat
https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613

## Abstract
This article aims to describe the local traditions and culture of the Sundanese people in terms of  marriage.  Mahar  or  'Seserah'  in  Sundanese  culture  is  one  thing  that  is  required  to  exist before the bride and groom pass the consent process of Kabul, as well as in Islamic teachings. Cultural assimilation and diffusion is an inevitable thing between Islam and local culture in Indonesia, thus presenting a distinctive culture. This can be seen in the traditions and culture of the Sundanese people themselves. This research method uses a field approach, namely by collecting data conducted by interviews and documentation to be able to analyze the extent of the perspective of Islamic law and dowry traditions in the Sundanese culture. The location of the study was conducted in Banten and West Java. The choice of location is considered to represent the culture of Sundanese people. The results of this study are dowry or surrender in  the  tradition  of  Sundanese  people  does  not  conflict  in  Islamic  law,  there  are  precisely maslahah and contain elements of living.
Keywords: Mahar, Marriage, Sundanese Cultural Traditions, Islamic Law

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tradisi  lokal  dan  budaya  masyarakat  Sunda dalam hal perkawinan. Mahar atau 'Seserahan' dalam budaya Sunda menjadi satu hal yang diwajibkan ada sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi ijab kabul, begitupun dalam  ajaran  Islam.  Asimilasi  budaya  dan  difusi  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat dihindarkan antara Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia, sehingga menampilkan kultur yang  khas.  Hal  ini  terlihat  di  dalam  tradisi  dan  budaya  masyarakat  Sunda  itu  sendiri. Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  lapangan,  yaitu  dengan  melakukan pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  wawancara  dan  dokumentasi  untuk  dapat menganalisa  sejauhmana  perspektif  hukum  Islam  dan  tradisi  mahar  di  dalam  budaya masyarakat Sunda tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pemilihan  lokasi  tersebut  dianggap  telah  merepresentasikan  budaya  masyarakat  Sunda. Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  mahar  atau  seserahan  dalam  tradisi  masyarakat  Sunda tidak  bertentangan  dalam  hukum  Islam,  justru  terdapat  maslahah  dan  mengandung  unsur nafkah.
Kata Kunci: Mahar, Perkawinan, Tradisi Budaya Sunda, Hukum Islam
* Naskah  diterima  tanggal:  22  Januari  2020,  direvisi:  13  Februari  2020,  disetujui  untuk  terbit:  2 Maret 2020.
1 Fahmi  Irfani adalah  dosen  tetap  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor,  Jawa Barat Indonesia. E-mail: fahmiirfani@fai.uika-bogor.ac.id
2 Hamidah adalah dosen tetap STISNU NUSANTARA Tangerang, Jawa Barat Indonesia. E-mail: hamidah97@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Mahar secara bahasa ( al-mahru ) adalah bentuk mufrad (tunggal) dan jamak- nya yakni muhurun atau  disebut  juga ash-shidaaqu yang  berarti  maskawin. 3 Dalam  istilah ahli  fikih,  di  samping  perkataan  “mahar”  juga  di  pakai  perkataan  “ shadaq ”,  “ nihlah” , dan “ faridhah ”. Pengertian mahar dalam kitab riyadloh karangan Imam Nawawi, bahwa shadaq (maskawin)  ialah  sebuah  harta  yang  wajib  diberikan  kepada  perempuan  oleh laki-laki dengan sebab menikah. Adapun beberapa istilah lain dari shadaq (maskawin) ialah shadaqah , al-mahru , al-ajru . 4 Menurut  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  mahar adalah  pemberian  wajib  dari  calon  suami  kepada  istri  sebagai  ketulusan  hati  calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.
Perkawinan merupakan budaya pada setiap suku dan kebudayaan masyarakat. Setiap  suku  memiliki  beberapa  perbedaan  dalam  setiap  pelaksanaan  perkawinan. Suku  Sunda  yang  merupakan  etnis  terbesar  kedua  setelah  suku  Jawa,  memiliki beberapa ritual pernikahan yang telah ada sejak dahulu.
Para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum: “adat dapat  menjadi sumber penetapan hukum” (al-‘adah muhakkamah) . Para fuqaha  berikutnya  mengkualifikasikan  peran  adat  dengan  berbagai  macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam. 5 Mahar dalam adat Sunda pun termasuk ke dalam ruang lingkup adat masyarakat yang sudah tertanam dalam tradisi di tanah Sunda tersebut.
Mahar di daerah Sunda bisa berubah dengan kondisi zaman yang canggih ini, meskipun  adat  terdahulu  tidaklah  mementingkan  ukuran  mahar  seorang  wanita, namun  sekarang  hal  itu  tidak  lagi  menjadi  hal  yang  mudah  untuk  dipraktekkan, karena melihat kehidupan manusia berbeda dengan saat ini.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  karya  ilmiah  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  studi lapangan  dan  penelitian  pustaka (libarary  research). Pendekatan  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  komparatif (comparative  approarch) yakni  menelaah hukum mahar  pada  fikih  dengan  membandingkan  hukum  mahar  pada  adat  Sunda  atau peraturan yang ada di daerah masyarakat Sunda terkait mahar. Perbandingan hukum mahar mencakup beberapa pandangan mazhab dalam fikih, dan menurut para ulama, juga hukum adat Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data mengenai mahar pada beberapa artikel dan  buku-buku  tentang  hukum  mahar.  Lokasi  penelitian  lapangan  diadakan  di wilayah  Banten  dan  sebagian  wilayah  Jawa  Barat  (Bogor,  Sukabumi,  dan  Cianjur). Penentuan  kedua  lokasi  ini  cukup  merepresentasikan  budaya  Sunda,  hal  ini
3 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab-Indonesia, (Surabaya:  Pustaka,  Progressip, 1997), hal. 1363
4 Imam  Abi  Zakariya  Yahya  Bin  Syirofi  Nawawiyyi  Ad-Dimasyqi, Riyadlotu Tholibin Jilid 3 , (Beirut: Dar ‘Alami al-Kutub, 2003), hal. 575
5 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia , (Jakarta: INIS, 1998 ), hal. 25
dikarenakan  kedua  provinsi  tersebut  merupakan  wilayah  masyarakat  dataran Pasundan.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Praktek Mahar Adat Sunda
Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum  Islam  yang  sekunder,  dalam  arti  diaplikasikannya  prinsip-prinsip  tersebut, hanya  ketika  sumber-sumber  yang  primer  tidak  memberikan  jawaban  terhadap masalah-masalah yang muncul. Maka dari itu, adat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerahnya masing-masing, terlebih juga hukum Islam yang ada  tentang  beberapa  ketentuannya  dalam  persoalan  ibadah  dan  perkawinan. Khususnya  pada  adat  Sunda  pun  memiliki  beberapa  ketentuan  dalam  perkawinan yakni  ketentuan  dalam  mahar.  Meskipun  mahar  bukanlah  suatu  syarat  yang  harus ada  dalam  akad  nikah,  namun  mahar  ini  juga  sangat  berarti  bagi  kelangsungan pernikahan, tujuannya yakni mahar untuk sebuah hadiah seorang istri dan agar hati seorang istri menjadi senang dengan adanya mahar.
Masyarakat  Sunda  sendiri  menganggap  mahar  adalah  suatu  benda  yang berharga  dan  tentunya  harus  ada  meski  tidak  besar  harganya.  Maka,  setiap  tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar  setiap  orang  dapat  menunaikannya  sesuai  kemampuan,  kondisi  ekonomi  dan adat keluarganya 6 . Namun, yang terpenting adalah mahar ini diberikan dengan segala kerelaan  seorang  suami  kepada  calon  istrinya.  Dalam  praktek  mahar  masyarakat Sunda terbagi menjadi tiga kelompok, diantaranya sebagai berikut:

## a. Mahar Masyarakat Sunda Pedalaman
Tradisi  mahar  dan  tata  cara  pelaksanaannya  berbeda-beda  antara  satu masyarakat  dan  masyarakat  lain.  Mahar  di  pedalaman  sifatnya  lebih  sederhana. Karena  bagi  masyarakat  Sunda  pedalaman  sakralnya  sebuah  pernikahan  dianggap lebih  penting.  Mahar  di  masa  itu  dapat  berupa  binatang  ternak  yang  besar  ataupun kecil  seperti  domba,  sapi,  kerbau  dan  sebagainya  untuk  disembelih  dan  dijadikan jamuan.  Perayaan  pesta  perkawinan  hanya  berupa  perkumpulan  para  tetangga  dan kerabat di malam bulan purnama.
Selain itu, salah satu tradisi masyarakat Sunda dalam sebuah perkawinan yaitu mengikuti ajaran yang diwariskan oleh nenek moyangnya atau  menggunakan mahar yang  sesuai  dengan  nenek  moyangnya  terdahulu,  yaitu  mahar  yang  menyesuaikan dengan  saudara  seibu  dan  seayah  atau  saudara  seibu  atau  bibi  (saudara  ibu sekandung). 7
Jika mahar yang diberikan kepada saudara kandung seibu dan seayah tersebut adalah berupa uang yang jumlahnya seukuran harga benda emas Rp600.000,- per- gram
6 Al-syayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah (Kairo: dar al-fathvli I’lam al-‘arabi, 1999), hal. 102
7 Tihami,  Saharni, Fikih  Munakahat,  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap.  ( Rajawali  Pers:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2014), hal. 47
maka, mahar yang diberikan kepada calon istri yang akan dinikahinya tersebut juga harus sama dengan mahar yang dahulu pernah diberikan kepada saudara seibu dan seayah. Mahar tersebut hampir sama dengan mahar Mitsli yang ada dalam fiqh . Yaitu mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga atau saudara seibu dan seayah. 8
Dalam budaya Sunda di pedalaman, hakikat pernikahan yang diinginkan orang tua adalah  menginginkan jodoh untuk anak perempuan itu adalah yang baik agama dan akhlaknya, karena yang demikian itu lebih utama yang akan membuat kehidupan anak  bahagia  dan  sejahtera. 9 Memang  benar  mahar  yang  tinggi  akan  membuat perkawinan  tersebut  lebih  mewah  atau  lebih  sakral.  Namun,  pada  kenyataannya perkawinan  pun  akan  terlaksana  dengan  baik  meski  mahar  yang  diberikan  hanya sebuah mahar yang rendah harganya.

## b . Mahar Masyarakat Sunda Pedesaan
Masyarakat  pedesaan  lebih  kuat  berpegang  pada  tradisi  dan  budaya.  Dalam perkawinan  adat  Sunda  pedesaan  ini,  biaya  menikah  memang  sudah  mahal.  Praktek mahar atau maskawin pada masyarakat adat Sunda pedesaan tidak memiliki batasan minimal dan maksimal dalam memberikan mahar.
Adapun  mahar  yang  sudah  ditetapkan  oleh  para  ulama  fikih,  di  praktekkan juga oleh beberapa masyarakat Sunda, yaitu memakai mahar mitsli . Mereka memakai tradisi  yang  berbeda  sesuai  pangkat  dan  jabatan  mereka  dalam  bermasyarakat. Contohnya  pada  masyarakat  yang  hidupnya  miskin,  mereka  hanya  mementingkan proses  akad  nikahnya,  bukan  mahar  yang  harus  tinggi.  Meski  hanya  sebuah  mahar emas yang  berukuran  1  (satu) gram saja,  mereka  menganggap  mahar  tersebut  sudah lebih dari cukup.
Zaman  sekarang  ini  jika  masyarakat  Sunda  pedesaan  adalah  seseorang  yang mampu  dan  memiliki  pangkat,  maka  mahar  yang  akan  diberikan  kepada  calon  istri pun  akan  tinggi  harganya,  jika  menggunakan  mahar mitsli ,  calon  suami  harus mengikuti  mahar  yang  dahulu  pernah  diberikan  kepada  saudara  kandung  seibu  dan seayah atau saudara-saudaranya yang lain. Jika dahulu saudara seibu dan seayahnya diberikan maskawin seberat 40 gram emas atau 50 gram emas, maka calon suami pun harus  bisa  menyamai  harga  mahar  atau  maskawin  yang  sudah  pernah  di  berikan kepada keluarga calon istri tersebut.

## c. Mahar Masyarakat Sunda Perkotaan
Masyarakat  perkotaan  yaitu  masyarakat  yang  telah  mengenyam  banyak pengetahuan,  seperti  pengetahuan  teknologi  dan  informasi  sesuai  dengan  kemajuan peradaban.  Namun,  dari  segi  pelaksanaan  perkawinan  ini,  masyarakat  perkotaan
8 Tihami,  Saharni, Fikih  Munakahat,  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap.  ( Rajawali  Pers:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2014), hal. 46
9 Jabir ar-Rahili, Mahar Ko Mahal , (Solo: Tinta Medina, 2014), hal. 85
malah lebih sulit untuk melakukan perkawinan. Karena biaya perkawinan dan mahar yang sangat tinggi kadarnya. 10
Masyarakat  Sunda  yang  tinggal  di  perkotaan  memang  jauh  lebih  berbeda dengan  masyarakat  Sunda  yang  masing  tinggal  di  pedesaaan.  Mereka  lebih mementingkan  sesuatu  yang  bersifat rasional . 11 Perkawinan  pada  masyarakat  Sunda perkotaan  ini,  lebih  menekankan  kepada  mahar  dan  pesta  perkawinan  yang  akan diberikan  kepada  calon  istri.  Karenanya,  harus  dirayakan  dengan  pesta  yang  mewah dan berkesan.
Dalam  Islam  sendiri,  sebetulnya  mahar  yang  tinggi  akan  membuat  pengaruh besar terhadap dimensi agama. 12 Namun pada kenyataannya, mahar yang terjadi pada masyarakat  Sunda  perkotaan  ini  jauh  berbeda  dengan  pandangan  Islam  yang menuntut umat untuk tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar.
Islam  menyeru  agar  bersikap  sederhana  dalam  menetapkan  mahar  dan memudahkan  urusan  perkawinan  bagi  para  pemuda. 13 Masyarakat  adat  Sunda perkotaan ini memang memakai mahar yang tinggi, namun sebaiknya jangan sampai melebihi  mahar  Rasulullah  SAW  yang  pernah  diberikan,  yaitu  500  dirham. 14 Meski tidak ada yang bisa memberikan mahar yang tinggi seperti Rasulullah SAW.
Dari beberapa keterangan mengenai mahar pada beberapa adat Sunda tersebut memang bermacam-macam perihal harga mahar yang rendah atau pun tinggi. Namun, maskawin  bagi  masyarakat  Sunda  tidak  terlalu  diutamakan,  dan  hal  ini  tergantung kemampuan  calon  pengantin  pria  dan  biasanya  telah  dirundingkan  pada  waktu melamar  atau  pada  waktu seserahan. 15 Islam  menyeru  manusia  agar  berpegang  teguh pada standar hakiki, standar yang kuat dan paling afdal , yaitu standar kualitas agama dan akhlak. 16

## 2. Perkawinan Adat Sunda
Upacara  perkawinan  adat  Sunda  mempunyai  keunikan  tersendiri.  Namun tidak  meninggalkan  rasa khidmat dan  hormat  karena  upacara  perkawinan  itu merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Dalam  adat  perkawinan masyarakat  Sunda  memiliki  beberapa  adat  istiadat  sebelum  acara  akad  ataupun sesudah  akad.  Adat  Sunda  memiliki  beberapa  hal-hal  yang  masih  dipertahankan dalam  melaksanakan  perkawinan.  Namun,  adapula  yang  sudah  mulai  dihilangkan atau  dikurangi  intensitasnya.  Misalnya  saja  tata  cara  adat  sewaktu  melamar,  atau nanyaan, nyawer , huap lingkuh , seserahan dan sebagainya.
10 Jabir ar-Rahili, Mahar Ko Mahal , (Solo: Tinta Medina, 2014), hal. 97 11 Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 360 12 Jabir ar-Rahili, Mahar Ko Mahal , (Solo: Tinta Medina, 2014), hal. 111
13 Jabir ar-Rahili, Mahar Ko Mahal , hal. 100 14 Nawawiyyi ad-Dimasyqi, Riyadlotu Tholibin , (Beirut: Dar ‘Alami al-Kutub, 2003), hal. 576
15 Wiyasa  Bratawidjaja ,  Upacara  Perkawinan  Adat  Sunda ,  (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  1990), hal. 45
16 Jabir ar-Rahili, Mahar Ko Mahal, (Solo: Tinta Medina, 2014), hal. 84
Adapun dalam pelaksanaan perkawinan adat Sunda, memiliki beberapa proses sebelum  melakukan  upacara  perkawinan.  Proses  yang  pertama  dilakukan  yaitu: a). Neundeun omong ; keluarga  dari  pihak  laki-laki  berkunjung  ke  kediaman  keluarga perempuan  untuk  silaturahmi.  Di  tahap  inilah  titik  permulaan  antara  pihak perempuan  dan  laki-laki  harus  sama-sama  serius  sehingga  kedua  belah  pihak  bisa menentukan  hari  lamaran,  b) Narosan atau  melamar;  di  tahap  inilah  proses  lamaran berlangsung  secara  resmi.  Pada  proses  lamaran  ini  mereka  mendiskusikan  kapan acara  perkawinan  akan  diselenggarakan.  Lamaran  bertujuan  untuk  mengikat  kedua belah  pihak  supaya  tidak  menerima  lamaran  orang  lain,  c) Seserahan ; yaitu  tahap pihak  laki-laki  akan  membawa  beberapa  bingkisan  cantik  berisi  uang,  perabotan rumah  tangga,  pakaian,  dan  kebutuhan  lainnya  untuk  diberikan  kepada  pihak perempuan,  d) Ngaras ; tahap  ini  adalah  tahap  kedua  belah  pihak  meminta  restu kepada kedua orangtua baik orangtua dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki,
e) Siraman ; , yaitu memandikan calon pengantin perempan untuk membersihkan jiwa dan tubuhnya supaya suci sebelum menikah. f) Ngeuyeuk seureuh ; yaitu proses kedua orangtua  memberikan  nasihat  yang  dilambangkan  dengan  benda-benda  yang  sudah disediakan, g) Akad nikah ; proses akad nikah diawali dengan penyambutan pihak laki- laki yang sudah datang, dan proses akad pun akan dimulai, h) Saweran ; adalah proses melempar beberapa benda termasuk uang, beras, kembang gula (permen) dan kunyit. Masing-masing  barang  memilki  filosofinya  sendiri.  Di  mana  uang  melambangkan rezeki,  beras  melambangkan  kemakmuran,  kembang  gula  (permen)  melambangkan rumah tangga yang harmonis dan kunyit yang melambangkan kejayaan.
Perkawinan adat Sunda memang memiliki beberapa tradisi. Dalam prakteknya sebelum diselenggarakan akad, terlebih dahulu dilakukan lamaran atau pinangan. Bila akan  mengawinkan  anaknya,  orang  tua  pria  perlu  berkunjung  ke  rumah  orang  tua wanita  yang  disenangi  anaknya  itu.  Setelah  itu  pihak  dari  keluarga  wanita  pun  ikut berkunjung ke rumah laki-laki yang akan menjadi suami dari wanita tersebut.
Namun  di  balik  saling  berkunjung  itu  terkandung  beberapa  maksud  tertentu, yaitu  adanya  saling  menyelidik  dan  meneliti  keluarga  agar  tidak  saling  kecewa.  Jika penyelidikan  dari  kedua  belah  pihak  itu  berhasil  baik  serta  memuaskan,  berarti  ada kecocokan tetapi kalau sebaliknya, maka tidak akan dilanjutkan maksud seterusnya 17 . Pada  lamaran  ini  memiliki  ketentuan  yang  sama  dengan  ketentuan  Islam,  misalnya jika seorang wanita tersebut sudah ada yang melamar maka, tidak boleh ada laki-laki lain yang melamar, karena sudah dilamar oleh laki-laki lain.
Hal  yang  terpenting  dalam  perkawinan  ini  adalah  memudahkan  perkawinan tersebut dan jangan sampai membuat sulit. Karena pernikahan termasuk sunah fitrah dan  Islam  telah  menganjurkannya  maka  sikap  menyulitkan  urusan  pernikahan  itu merupakan  sikap  yang  bertentangan  dengan  prinsip  kemudahan  yang  sudah ditetapkan  Allah  SWT.  Sesungguhnya  Allah  SWT  tidak  mempersulit  hamba-Nya dalam  beribadah,  dan  menikah  termasuk  salah  satu  sunah  dalam  agama  untuk dilaksanakan.
17 Thomas Wiyasa Brathmawidjaya, Upacara Perkawinan Adat Sunda , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), hal 12

## 3. Implementasi Mahar Menurut Fikih dan Adat Sunda

## a. Mahar Menurut Fikih dan Adat Sunda
Mahar  dalam  perspektif  fikih,  dari  segi  pengertiannya  berbeda  dengan pengertian  mahar  menurut  adat  Sunda.  Pengertian  mahar  menurut  fikih  ialah  nama atau istilah bagi harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi dari lahirnya hak hubungan biologis antara seorang suami dan istri. 18
Dalam pengertian mahar bisa dilihat persamaan dan perbedaannya menurut adat Sunda dan  fikih. Persamaannya, pengertian mahar menurut fikih lebih condong kepada harta atau jasa yang diberikan kepada calon mempelai wanita pada saat akad nikah.  Secara  umum,  mahar  menurut  adat  Sunda  ialah  berbentuk  emas  atau  perak yang  berbentuk  perhiasan  yang  diberikan  kepada  mempelai  wanita  sebagai  hadiah juga penghargaan kepada wanita tersebut.

## b. Syarat Mahar Menurut Fikih dan Adat Sunda
Syarat  mahar  dalam  adat  Sunda  tidak  jauh  berbeda  dari  segi  persyaratan terkait  barang  atau  cara  memberikan  mahar  tersebut.  Hanya  saja  masyarakat  Sunda memberikan  sebuah  mahar  tersebut  harus  dalam  keadaan  barang  (mahar)  tersebut berharga.  Sedangkan  menurut  fikih,  syarat  mahar  harus  berupa  barang-barang berharga  dan  halal,  meskipun  bukan  benda,  tetapi  harus  mengandung  unsur kemanfaatan.
Perihal  mahar  dalam  fikih  dan  adat  Sunda,  disini  memiliki  persamaan  hanya dari dzatnya yakni mengandung unsur yang baik dan halal. Sedangkan bentuk mahar itu sendiri, tidak sama. Barang atau jasa yang akan diberikan sebagai mahar tersebut mengandung  unsur  yang  sama,  yaitu  mengandung  kemanfaatan  dan  kemaslahatan bagi calon mempelai wanita.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas,  penulis  menekankan  pada  syarat  mahar tersebut  dan  menarik  kesimpulan  bahwa  syarat  mahar  dalam  Islam  harus mengandung unsur yang positif, seperti halnya maskawin (emas) yang berharga dan hukumnya boleh untuk dipakai oleh wanita, karena emas tersebut mengandung unsur yang  positif  atau  baik  dan  berharga  juga  sebagai  simbol  atau  ciri  pada  perempuan. Dan salah satu syarat mahar yang boleh digunakan pada saat akad nikah, diantaranya ialah barang yang berharga seperti emas. Adapun barang berharga lainnya yang bisa digunakan,  ialah  seperangkat  alat  sholat  dan  lain-lain.  Benda  tersebut  bisa dijualbelikan dan bersifat menguntungkan satu sama lain suatu saat nanti jika seorang istri  membutuhkan  biaya  yang  lebih,  maka  istri  boleh  menjualnya  atau  menukarnya dengan  yang  lain.  Karena  mahar  tersebut  sudah  menjadi  milik  istri  maka  boleh hukumnya  mahar  tersebut  dipakai  untuk  kebutuhan  istri  atau  kebutuhan  rumah tangganya bersama suami.
18 Jabir ar-Rahili, Mahar Ko Mahal , (Solo: Tinta Medina, 2014), hal. 10

## 4. Konsep Mahar Menurut Fikih dan Adat Sunda
Ketentuan  dalam  mahar  akan  menjadi  sebuah  hukum  yang  berjalan  di  dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini perlu kebijakan hukum itu lahir untuk memperkuat sebuah kebiasaan tersebut menjadi hukum yang konkrit. Pada  mahar,  konsep  mahar  menjadi  sebuah  rujukan  seseorang  untuk  melangkah menuju  Sunah  Rasulullah  SAW  yakni  salah  satunya  ialah  menikah.  Ulama  Fikih memberikan  beberapa  konsep  mahar  yang  dijadikan  sebagai  petunjuk  seseorang dalam menikah. Konsep mahar dalam fikih tidak memberatkan terkait mahar. Dalam prakteknya, mahar bisa dibayar kontan dan bisa juga dihutang atau ditunda. Konsep dalam madzahib al-arba’ah juga membolehkan terkait pembayaran mahar tersebut.
Walaupun demikian, dalam masyarakat Sudah lebih memilih untuk membayar secara  kontan,  maka  jarang  sekali  terjadi  mahar  tersebut  ditunda  atau  dihutang. Meskipun  konsep  pembayaran  mahar  dalam  fiqih  tersebut  boleh  mahar  itu  ditunda, dan  ada  sedikit  keraguan  bagi  para  pemuda  yang  kurang  dari  tanggungan  biaya  di waktu  mendatang.  Oleh  sebab  itu,  konsep  pembayaran  mahar  yang  dibayar  secara kontan, akan membuat hidup keduanya lebih maslahat dan bahagia.

## 5. Kadar Mahar Menurut Fikih dan Adat Sunda
Mahar  dalam  Islam  memiliki  ketentuan  perihal  kadar  yang  akan  diberikan kepada  calon  mempelai  wanita.  Mahar  memiliki  kadar  yang  memang  harus ditentukan nilainya. Para ulama madzhab seperti madzhab Syafi’i menetapkan mahar sebagai salah satu syarat pelengkap dalam pernikahan. Kadar mahar dalam madzhab Syafi’i  tidak  ada  batasan  minimal  dan  maksimalnya.  Madzhab  Hanbali  pun  sama, tidak menentukan kadar mahar yang akan diberikan kepada calon  mempelai wanita. Agar  tidak  memberatkan  proses  seseorang  melangsungkan  pernikahan.  Salah  satu dalil  yang  menjelaskan  tentang  tidak  adanya  kadar  minimal  dan  maksimal  mahar adalah  sebuah hadits  yang  diriwayatkan  dari Jabir  Abdullah  bin  Amr  ibn Hizam Al- Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

## ط هيدي ءلم اقادص ةأرما ىطعأ لاجر نأ ول لالاح هل تناك اماع
Artinya:  “sekiranya  seorang  laki-laki  memberikan  seorang  wanita  mahar  sebanyak  dua genggam  tangan  penuh  makanan,  wanita  itu  menjadi  halal  baginya.”  (HR  Ahmad  dan  Abu Dawud).
Masyarakat  Sunda  juga  menganggap  bahwa  mahar  atau  maskawin  sangat penting bagi proses terlaksananya pernikahan. Ukuran atau kadar mahar adat Sunda ialah tidak ditentukan besar kecilnya, karena Nabi Muhammad SAW melarang mahar itu berlebihan.
Dari  beberapa  pemaparan  diatas,  implementasi  mahar  secara  hukum  fikih dan  adat  Sunda  terdapat  beberapa  kesamaan  dari  segi  kadar  atau  ukuran  pemberian mahar.  Namun,  pengaruh  zaman  sekarang  ini  sangat  mempengaruhi  keadaan  sosial yang  bertolak  belakang  terhadap  hukum  adat  yang  sudah  ada.  Sehingga  masyarakat
banyak sekali yang sudah mulai mengikuti era zaman yang sudah modern ini, hingga melupakan  tradisi  nenek  moyang  yang  dahulu  sudah  menciptakan  beberapa  tradisi mereka yang dianggap baik segala tradisi tersebut.

## D. KESIMPULAN
Mahar  dalam  adat  Sunda  diartikan  sebagai  maskawin.  Maskawin  ialah sebuah  barang  berharga  yang  berbentuk  emas  murni  (perhiasan)  yang  harus  ada dalam  akad  nikah  meskipun  tidak  besar  harganya.  Kadar  mahar  dalam  adat  Sunda, tidak  memiliki  batasan  minimal  dan  maksimal  dalam  memberikan  sebuah  mahar tersebut  yang  pasti  barang  tersebut  halal  dan  berhaga.  Mahar  secara  fikih  dan  adat Sunda,  tidak  jauh  berbeda  dari  segi  ukuran  dan  hukum,  sama-sama  tidak memberatkan  calon  pengantin  antar  keduanya.  Bahkan  mahar  tersebut  bisa  dibayar setelah  akad,  artinya  mahar  tersebut  bisa  dihutang  atau  ditunda.  Ketentuan  tersebut bisa  membantu  calon  pengantin  laki-laki  untuk  persiapan  biaya  pernikahan  dengan mudah.
Implementasi  masyarakat  Sunda  dalam  menggunakan  mahar  sangatlah elastis  sesuai  dengan  hukum  fikih  yang  memberikan  keringanan  pada  setiap  ibadah pernikaha yang akan dilakukan setiap kaum muslimin, sehingga mahar bisa diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi. Karena tujuan utama dalam pernikahan ialah bukan sebuah mahar, akan tetapi ialah sebuah ibadah sesuai sunah Rasulullah SAW.

## E. REFERENSI:
Abi, Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syirofi Nawawiyyi Ad-Dimasyqi. Riyadlotu Tholibin Jilid 3, Beirut: Dar ‘Alami al-Kutub, 2003.
Abdul, M. Mujid dkk. Kamus Istilah Fiqih . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
Abu Syaikh Bakar Jabir al-Jaza’iri. Minhajul Muslim . Jakarta: Darul Haq, 2018.
Al-Khin  Mustafa  dan  Mustafha  al-Bugha. Al-Fiqh  al-Manhaji  ‘Ala  Mazhab  Al-Imam  al- Syafi’i. Surabaya: Al-Fitrah, 2000.
Al-Maalibary  Syaikh  Zainuddin,  Aziz  Abdul. Terjemah  Fathul  Mu’in .  Kudus:  Menara Kudus, 1980.
Al-Mughniyah,  Muhammad  Jawad. Fiqih  Lima Mazhab  Ja’fari  Hanafi  Maliki  Syafi’i Dan Hanbali. Jakarta: Lentera Penerbit Shaf, 2011.
Alphiniar, Ahmad Haris. Perkawinan  Adat  Bugis Di  Tinjau Dari  Perspektif Fiqih Mazhab Tela’ah  Tentang  Mahar  Dalam  Masyarakat  Bugis .  Malang:  Universitas  Islam Negeri Malang, 2008
Ar-Rahili, Ahmad Jabir Rabi’. Mahar Ko Mahal . Solo: Tinta Medina, 2014.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al-Islamy wa Adlillatuhu . Suriah: Dar al-Fikri, 2006
Beni, Saebani, dan Ahmad. Sosiologi Hukum . Bandung: Pustaka Setia, 2006.

## Fahmi Irfani & Hamidah
Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Kencana, 2006.
Fauzil, Mohamad Adhim. Kupinang Kau Dengan Hamdalah . Yogyakarta; Mitra Pustaka, 1997.
Ghazali, Abdurrahman. Fiqih Munakahat . Jakarta: Prenada Media, 2003.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 1990
Hakim,  Lukman. “Konsep  Mahar  Dalam  Al-Qur’an  Dan  Relevansinya  Dengan  Kompilasi Hukum  Islam” Skripsi,  Malang:  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim, 2018.
Muhamad,  Hakim,  Lukman. Konsep  Mahar  dalam  Al-Qur’an  dan  Relevansinya  dengan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Malang:  Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
Hasan,  Ali. Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam .  Jakarta:  Siraja  Prenada Mediagroup, 2006.
Lukito, Ratno. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia . Jakarta: INIS, 1998.
Mahali, Ahmad Mudjab. Wahai Pemuda Menikahlah . Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
Mansur, Majdi Sayyid Asy-Syuri. Mahkota Pengantin . Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2017.
Khairuddin,  Nasution. Islam  tentang  Relasi  Suami  dan  Istri,  Hukum  Perkawinan. Yogyakarta: Academia dan Tazzata, 2004.
Pasha, Mustafa Kamal. Fiqih Islam . Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009
Tihami dan Sahrani. Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap. Rajawali Pers: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Quraish,  M  Shihab. Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Qur’an. Jakarta:Lentera Hati, 2008.
Qustulani,  Muhamad  dan  Ecep  Ishak. Panduan  Penulisan  Karya  Ilmiyah .  STISNU Nusantara Tangerang: PSP Nusantara press, 2016.
Rasyd, Ibnu. Terjemah Bidayatul Mujtahid, Jilid II . Semarang: As-Syifa’, 1990.
Sabiq, Al-syayyid, Fiqih Al-Sunnah . Kairo: dar al-fathvli I’lam al-‘arabi, 1999.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Syariffuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Antara  Fiqih  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2007.
Warson,  Ahmad  Munawir.  Al-Munawir:  Kamus  Arab-Indonesia.  Surabaya:  Pustaka, Progressip, 1997
Wiyasa,  Thomas  Bratawidjaja. Upacara  Perkawinan  Adat  Sunda .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1990.