## © 2019 Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

## JURNAL SAINS INFORMASI GEOGRAFI      [JSIG]
Volume 2 Nomor 2, November 2019                                                                                  ISSN 2614-1671

## KETERKAITAN EKONOMI PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DAERAH TERTINGGAL (KASUS KABUPATEN ACEH SINGKIL)
Rural Urban Economic Linkages in Underdevelopment Regions (Case of Aceh Singkil Regency)
Sendi Permana 1 , R. Rijanta 2 , Dyah Rahmawati Hizbaron 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Geografi, Universitas Gadjah Mada
2,3 Dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Email Korespondensi: sendipermana02@gmail.com

## DOI: 10.31314/jsig.v2i2.280
Abstract - Regional development in Aceh Singkil Regency was still faced with development gap between rural and urban. It is estimated the urban development hasn’t give trickledown effect to rural area, the thing that happens is backwash effect from rural resources. This shows that the superiority of plantation business in rural areas has not been significant to the progress of the rural economy. This research aims to analyze the economic linkages between rural and urban. The method of this study is descriptive survey by  collecting  data  through  interviews.  The  results  showed  that  most  farmer  groups  had  not  accessed capital  facilities  in  urban  areas,  while  the  needs  of  production  facilities  could  mostly  be  provided  by sellers of production facilities in rural areas. While the flow of production raw materials is interwoven in rural areas. Most product distribution is carried out by village agents to the previous collection unit to the factory. The long chain of sales of oil palm fruit bunches contributes to the low income received by farmers.  The  income  received  by farmers  is far  below  the  from  minimum  wage  that  applicable  in  this province.  In addition, industrial activities developed through private coconut oil processing  plants are limited to the production area of CPO (Crude Palm Oil). All products are sent through the Belawan port located in Medan City, so that the added value is approved to enter the Medan City.

## Keywords: economic linkages, rural-urban, underdeveloped regions
Abstrak –  Pembangunan  wilayah  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  masih  dihadapkan  pada  kesenjangan pembangunan  antara  perdesaan  dan  perkotaan.  Terdapat  indikasi  bahwa  pembangunan  perkotaan  tidak memberikan efek penetasan pembangunan pada perdesaan, hal yang terjadi justru pengurasan sumber daya yang  ada  di  perdesaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keunggulan  usaha  perkebunan  rakyat  di  perdesaan belum berdampak signifikaan terhadap kemajuan perekonomian perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  keterkaitan  ekonomi  antara  perdesaan  dan  perkotaan.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  survei  deskriptif  dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa sebagian besar kelompok tani belum mengakses fasilitas pelayanan permodalan yang terdapat  di  perkotaan,  sedangkan  kebutuhan  sarana  produksi  sebagian  besar  dapat  dipenuhi  oleh  toko penjual sarana produksi yang berada di perdesaan. Adapun aliran bahan baku hasil produksi perkebunan terjalin  di  wilayah  perdesaan.  Pendistribusian  hasil  produksi  perkebunan  sebagian  besar  dilakukan  oleh agen  desa  ke  satuan  pengumpul  lalu  ke  pabrik.  Rantai  penjualan  tandan  buah  sawit  yang  panjang  turut menyebabkan minimnya pendapatan yang diterima petani. Adapun pendapatan yang diterima petani jauh dibawah  standar  UMR  (Upah  Minimum  Regional)  yang  berlaku.  Selain  itu,  kegiatan  industri  yang dikembangkan melalui pabrik pengolahan minyak kelapa swasta hanya sebatas area produksi CPO ( Crude Palm Oil ). Seluruh hasil produksi CPO diekspor melalui pelabuhan Belawan yang berlokasi di Kota Medan, sehingga perolehan nilai tambah ( add value ) masuk ke wilayah Kota Medan.
Kata kunci: keterkaitan ekonomi, desa-kota, daerah tertinggal

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang  dan  memiliki  masalah dalam pemerataan pembangunan, hal ini turut berimplikasi atas terbentuknya daerah tertinggal. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 ditetapkan 122 Kabupaten sebagai daerah tertinggal. Penetapan ini ditegaskan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015. Adapun sebaran daerah tertinggal  di  Indonesia  mayoritas  berada  di  Kawasan  Timur  Indonesia,  yakni  103  Kabupaten (84,42%) dan terdapat pula 19 Kabupaten (15,58%) berada di Kawasan Barat Indonesia.
Provinsi  Aceh  terletak  di  Pulau  Sumatera  dan  paling  barat  Indonesia.  Perekonomian Provinsi  Aceh  mengalami  pertumbuhan  yang  relatif  tinggi,  hal  ini  ditandai  dengan  laju perekonomian Aceh pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni  dari  -0,73%  pada  tahun  2015,  menjadi  sebesar  3,31%  tahun  2016  (BPS  Provinsi  Aceh, 2017). Namun dibalik pertumbuhan ekonominya yang semakin meningkat, ada kesenjangan yang semakin lebar di setiap Kabupaten/Kota di dalamnya. Pada dasarnya pembangunan di Provinsi Aceh  belum  merata  di  setiap  Kabupaten/Kota.  Penyebab  kesenjangan  tersebut  salah  satunya adalah terbatasnya sarana dan prasarana bagi masyarakat (Bappenas, 2016).
Terdapat  23  Kabupaten/Kota  dalam  lingkup  administrasi  Provinsi  Aceh.  Dari  sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  tersebut, Kabupaten Aceh Singkil adalah satu-satunya daerah yang  masih  berstatus  tertinggal  pada  periode  2015-2019.  Kabupaten  Aceh  Singkil  merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil ialah wilayah pemekaran  dari  Kabupaten  Aceh  Selatan  yang  ditegaskan  melalui  Undang-Undang  Nomor  14 tahun  1999.  Berdasarkan  riwayat  penetapan  daerah  tertinggal  pada  periode  tahun  2010-2014, didapati bahwa Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah induk dan Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan  DOB  keduanya  termasuk  daerah  tertinggal.  Pasca  berkurangnya  wilayah  otonomi, Kabupaten Aceh Selatan semakin maju sehingga dapat lepas dari status ketertinggalannya pada tahun 2014, hal ini ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 141 Tahun 2014. Berbeda halnya dengan Kabupaten  Aceh Singkil yang sudah menjadi wilayah otonomi sendiri sejak tahun 1999, namun masih tetap berstatus daerah tertinggal.
Kabupaten  Aceh  Singkil  sebenarnya  memiliki  sumberdaya  alam  yang  sangat  potensial untuk  dikembangkan  khususnya  pada  sektor  pertanian.  Kontribusi  dari  sektor  pertanian menempati  urutan  pertama  terhadap  perekonomian  Aceh  Singkil  yaitu  sebesar  29,02%  (BPS Kabupaten  Aceh  Singkil,  2017).  Hasil  dari  sektor  pertanian  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  ini sebagian besar disuplai dari subsektor perkebunan yakni sebesar 12,51%. (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2017). Adapun luas lahan dan produktivitas  komoditas perkebunan  yang paling tinggi adalah  kelapa  sawit,  yakni  dengan  persentase  luas  lahan  sebesar  60,74%  dan  persentase produktivitas sebesar 73,91%  (Dinas Kehutaan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, 2017) Selaras  dengan  itu,  pertanian  juga  merupakan  lapangan  usaha  yang  paling  banyak menyerap  tenaga  kerja  dengan  mata  pencaharian  utama  dalam  skala  rumah  tangga  didominasi oleh  rumah  tangga  perkebunan  sebesar  42,24%  (BPS  Kabupaten  Aceh  Singkil,  2017).  Potensi sektor perkebunan juga didukung oleh keberadaan perusahaan kelapa sawit yang memiliki pabrik pengolahan minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Secara teori, besarnya potensi perkebunan dan  adanya  kegiatan  industri  pengolahan  kelapa  sawit  dapat  membantu  meningkatkan perekonomian  masyarakat  dan  daerah.  Namun  tingginya  produktivitas  komoditas  kelapa  sawit dan  keberadaan  perusahaan  sawit  tersebut  belum  memberikan  perubahan,  khususnya  terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase penduduk miskin sampai tahun 2016, yaitu sebesar 21,60% (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2017).
Fenomena  kemiskinan  dan  daerah  tertinggal  erat  kaitannya  dengan  interaksi  keruangan perdesaan  dan  perkotaan,  khususnya  dalam  konteks  keterkaitan  ekonomi.  Menurut  Rondinelli (1985) keterkaitan ekonomi adalah hubungan jaringan pasar melalui aliran barang dan jasa yang terdiri  dari  beberapa  indikator  yakni:  (1)  pola  pemasaran,  (2)  aliran  bahan  baku  dan  barang setengah jadi, (3) aliran modal, (4) keterkaitan produksi, (5) pola belanja dan konsumsi, (6) pola kepemilikan kegiatan ekonomi, (7) aliran pendapatan,  dan (8) aliran komoditi lintas sektoral dan lintas  regional. Rondinelli  (1983)  menegaskan  bahwa  pencapaian  pemerataan  pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui sistem spasial yang mengintegrasikan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
Terdapat  indikasi  bahwa  keterkaitan  ekonomi  perdesaan  yang  berbasis  perkebunan  dan interaksinya  terhadap  fasilitas  pelayanan  pendukung  usaha  perkebunan  yang  terdapat  di perkotaan  belum  terjalin  secara  optimal.  Akibatnya,  perkembangan  perkotaan  dan  perdesaan berlangsung dengan tidak sinergis, padahal idealnya perkotaan berperan sebagai pusat pelayanan permukiman  yang  dapat  menyediakan  pelayanan  sosial  ekonomi  bagi  perdesaan  atau belakangnya.
Permasalahan  yang  telah  diuraikan  tersebut  perlu  mendapat  perhatian  khusus,  hal  ini berkenaan  dengan  status  Kabupaten  Aceh  Singkil  sebagai  daerah  tertinggal.  Oleh  karena  itu, diperlukan adanya tinjauan terhadap pemanfaatan ruang perdesaan dan sumberdaya wilayah yang didasarkan pada keterkaitan ekonomi yang terbentuk. Analisis keterkaitan ekonomi menekankan pada rekonstruksi proses keruangan yang diidentifikasi melalui interaksi ekonomi yang terjalin antara perdesaan dan perkotaan
Berdasarkan tinjauan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian  ini  adalah  hubungan  keterkaitan  ekonomi  perdesaan  dan  perkotaan  terhadap terbentuknya daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Singkil. Aliran produksi hasil perkebunan dan interaksi terhadap fasilitas pelayanan perkotaan merupakan indikator adanya proses keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil.

## METODE DAN DATA
Penelitian tentang keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan ini menggunakan metode survei  dekriptif  yang  berbasis  pada  data  primer.  Data  primer  dihimpun  menggunakan  teknik wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan.
Lokasi penelitian berada di Kabupaten Aceh Singkil yang secara administrasi terdiri dari 116 Desa. Adapun klasifikasi Desa Perdesaan dan Desa Perkotaan mengacu pada Perka BPS No 37  Tahun  2010.  Peta  Perdesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  dapat  dilihat  pada Gambar  1.  Keterkaitan  ekonomi  antara  perdesaan  dan  perkotaan  dalam  penelitian  ini  ditinjau dalam beberapa indikator, yakni:  (1) aliran modal, (2) aliran belanja, (3) aliran bahan baku, (4) aliran barang setengah jadi, dan (5) aliran pendapatan. Adapun responden yang ditujukan dalam penelitian ini terdiri dari ketua kelompok tani dan Kepala Tata Usaha (KTU) pabrik pengolahan minyak kelapa sawit.
Gambar 1. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Aceh Singkil
Pemilihan  lokasi  survei  kelompok  tani  dilakukan  dengan  metode proportional stratified random  sampling dengan  didasarkan  pada  klasifikasi  luas  lahan  (tinggi,  sedang,  dan  rendah) menurut perkebunan rakyat tiap Kecamatan. Kecamatan yang terpilih sebagai lokasi survei yaitu: (1) Kecamatan Gunung Meriah, (2) Simpang Kanan, dan (3) Singkil. Berdasarkan lokasi survei terpilih,  maka  ketua  kelompok  tani  yang  ditujukan  sebagai  responden  diambil  secara  acak  dan proporsional. Ketua kelompok tani yang terpilih tersebar di 3 Kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Gunung Meriah: (a) Kelompok tani Sekata di Desa Penjahitan, (b) Kelompok tani Doa Bersama di Desa Sidorejo, (c) Kelompok tani Jamaah Karya di Desa Tanah Bara, (2) Kecamatan Simpang kanan:  (a)  Kelompok  tani  Ingin  Maju  di  Desa  Sidodadi,  (b)  Kelompok  tani  Maju  Sejahtera  di Desa Sukarejo, dan Kecamatan Singkil: (a) Kelompok tani Endarno di Desa Ujung Bawang.
Adapun pemilihan lokasi survei pabrik pengolahan kelapa sawit dalam penelitian ini juga dengan metode proportional stratified random sampling dengan didasarkan pada klasifikasi luas lahan perkebunan swasta (tinggi, sedang, dan rendah) yang terkait dengan pabrik minyak kelapa sawit. Pabrik minyak kelapa sawit yang terpilih menjadi lokasi survei yaitu: (1) PT Naffasindo di Desa Bukit Harapan (2) PT Lembah Bakti di Desa Pandan Sari dan (3) PT Runding Putra Persada, di  Desa  Lae  Pinang.  Adapun  responden  terkait  pabrik  pengolahan  minyak  kelapa  sawit  adalah kepala Kepala Tata Usaha di masing-masing lokasi survei terpilih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterkaitan  ekonomi  merupakan  keterkaitan  yang  paling  esensial  dalam  hubungan  yang terjadi  antara  perdesaan  dan  perkotaan.  Kondisi  aktual  di  lapangan  menunjukkan  beberapa hambatan  keterkaitan  ekonomi  antara  perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Singkil. Rangkaian analisis beberapa indikator keterkaitan ekonomi antara perdesaan dan perkotaan yakni (1)  aliran  modal,  (2)  aliran  belanja,  (3)  aliran  bahan  baku  dan  setengah  jadi,  serta  (4)  aliran pendapatan diuraikan sebagai berikut.
a. Aliran Modal
Keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai entitas produksi ditentukan oleh kuantitas  modal  petani.  Modal  dalam  bertani  sawit  merupakan  akumulasi  dari  modal  awal pembukaan  lahan  dan  biaya  pembelian  sarana  produksi..  Rincian  aliran  modal  yang  diperoleh kelompok petani sawit dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Aliran Modal yang diperoleh Kelompok Tani (Sumber: Survei Lapangan, 2018 )
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  ketua  kelompok  tani  diketahui  bahwa sebagian  besar  kelompok  tani  yang  berasal  dari  perdesaan  menggunakan  modal  sendiri  dalam usaha  perkebunannya,  yakni  sebanyak  5  kelompok  tani  atau  83%.  Adapun  petani  yang menggunakan jasa koperasi dan bank hanya 1 kelompok tani atau 17%. Fasilitas koperasi yang dimanfaatkan petani terdapat di desa bukit harapan, dan bank terdapat di desa rimo. Kondisi ini menjelaskan bahwa desa bukit harapan yang berada di perdesaan dan desa rimo yang berada di perkotaan berperan sebagai pusat pelayanan permodalan, namun keberadaan fasilitas pelayanan
No Lokasi Klasifikasi Lokasi Fasilitas Pelayanan Koperasi Lokasi Klasifikasi Perbankan Lokasi Klasifikasi 1 Desa Penjahitan Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 2 Desa Sidorejo, Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 3 Desa  Tanah Bara Perdesaan Aktif Desa Bukit Harapan Perdesaan Ada Desa Rimo, Perkotaan 4 Desa Sidodadi Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 5 Desa Sukerejo Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - - 6 Desa Ujung Bawang Perdesaan Non Aktif - - Tidak ada - -
permodalan  sebagian  besar  belum  diakses  kelompok  tani  yang  berasal  dari  perdesaan.  Aliran modal  yang  minim  menunjukkan  masih  rendahnya  kemampuan  petani  sawit  untuk mengembangkan  kegiatan  usahanya.  Sebagian  besar  kelompok  petani  juga  tidak  mendapat bantuan  modal  dari  perusahaan  swasta.  Hal  ini  yang  menjadi  salah  satu  kendala  dalam pengembangan usaha perkebunan di perdesaan.

## b. Aliran Belanja
Aliran  belanja  usaha  perkebunan  terdiri  dari  sarana  produksi  yang  dipergunakan  untuk menghasilkan  produk  perkebunan,  antara  lain  yakni  bibit,  pupuk,  pestisida,  dan  alat  pemanen. Interaksi wilayah dapat dilihat dari mobilitas petani untuk mendapatkan saprodi yang dibutuhkan, hal ini dapat dilihat dari asal petani dan lokasi fasilitas pelayanan jual beli saprodi. Rincian aliran belanja sarana produksi yang diperoleh kelompok petani sawit dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Aliran Belanja yang diperoleh Kelompok Tani (Sumber: Survei Lapangan, 2018)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  ketua  kelompok  tani  diketahui  bahwa kebutuhan  sarana  produksi  seluruh  kelompok  tani  yang  berasal  dari  perdesaan  dapat  dipenuhi oleh toko sarana produksi yang ada, dengan rincian sebagai berikut: 2 kelompok tani atau 34% mendapatkan  sarana  produksi  dari  desa  rimo  yang  berada  diperkotaan,  sedangkan  4  kelompok tani  atau 66% mendapatkan  saprodi dari desa lipat kajang, desa ujung bawang, dan desa  tanah bara  yang  berada  di  perdesaan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  intensitas  aliran  belanja  cenderung terjadi di perdesaan.

## c. Aliran Bahan Baku
Bahan  baku  industri  berupa  tandan  buah  sawit  merupakan  produk  perkebunan  yang dominan di tiap desa. Aliran bahan baku berkaitan dengan alur distribusi produk hasil perkebunan yang akan di olah menjadi minyak kelapa sawit atau CPO ( Crude Palm Oil ). Rincian hasil aliran bahan baku dari kelompok tani dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Aliran Bahan Baku dari Kelompok Tani (Sumber: Survei Lapangan, 2018)
No Lokasi Kelompok Tani Klasifikasi Jenis Distributor Tujuan Pabrik Klasifikasi 1   Desa Penjahitan Perdesaan Agen PT Naffasindo, di Desa Bukit Harapan, PT Lembah Bakti, di Desa Pandan Sari, dan PT Runding Putra Persada, di Desa Lae Pinang Perdesaan 2   Desa Sidorejo Perdesaan Agen 3   Desa Sidodadi Perdesaan Agen 4   Desa Sukerejo, Perdesaan Agen 5   Desa Ujung Bawang Perdesaan Agen 6 Desa  Tanah Bara Perdesaan Satuan Pengumpul PT Naffasindo, di Desa Bukit Harapan Perdesaan
Berdasarkan wawancara dengan beberapa ketua kelompok tani diketahui bahwa seluruh hasil  produksi  perkebunan  dari  kelompok  tani  yang  berasal  dari  perdesaan  dipasarkan  menuju tiga pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang seluruhnya berada di perdesaan juga. Hal ini menandakan  bahwa  aliran  bahan  baku  terjalin  di  perdesaan.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan bahwa aliran bahan baku tidak memiliki hubungan atau interaksi dengan perkotaan.
Pendistribusian hasil produksi perkebunan dilakukan dalam dua skema, yaitu (1) petani
No Lokasi Kelompok Tani Klasifikasi Lokasi Toko Sarana Produksi Klasifikasi 1   Desa Penjahitan, Perdesaan Desa Rimo, Perkotaan 2 Desa Sidorejo Perdesaan Desa Rimo, Perkotaan 3 Desa  Tanah Bara, Perdesaan Desa Tanah Bara Perdesaan 4 Desa Sidodadi, Perdesaan Desa Lipat Kajang Perdesaan 5 Desa Sukerejo, Perdesaan Desa Lipat Kajang Perdesaan 6 Desa Ujung Bawang Perdesaan Desa Ujung bawang Perdesaan
skala besar yang tergabung dengan koperasi yang berjumlah 1 kelompok tani atau 17%, dengan rincian alur, petani skala besar ke satuan pengumpul dan ke pabrik, dan (2) petani skala kecil yang tidak  tergabung  dengan  koperasi  atau  swadaya  sebanyak  5  kelompok  tani  atau  83%,  dengan rincian  alur,  petani  skala  kecil  ke  agen  desa  ke  satuan  pengumpul  dan  ke  pabrik.  Alur pendistribusian hasil perkebunan secara detail dapat dilihat pada gambar 2.
Panjangnya alur distribusi ini berkaitan dengan lahan perkebunan kelompok petani yang kecil-kecl dan tersebar serta jarak antara wilayah produksi menuju ke pabrik minyak kelapa sawit yang relatif jauh. Rantai penjualan tandan buah sawit yang panjang turut menyebabkan rendahnya keuntungan  atas  aktivitas  ekonomi  yang  berlangsung.  Selain  itu,  nilai  jual  tandan  buah  sawit ditentukan oleh mekanisme pasar, dan petani perkebunan rakyat yang mengelola lahan mereka sendiri juga tidak berdaya karena seluruh pabrik pengolahan tandan buah kelapa sawit dikelola oleh perusahaan swasta.

## d. Aliran Barang Setengah Jadi
Bahan  baku  yang  diperoleh  dari  perkebunan  rakyat  selanjutnya  diolah  menjadi  barang setengah jadi berupa CPO. Kegiatan industri pengolahan yang ada hanya sebatas area produksi CPO.  Hasil  produksi  CPO  didistribusikan  kembali  untuk  diolah  menjadi  barang  jadi.  Rincian aliran barang setengah jadi dari perusahaan perkebunan dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Aliran Barang Setengah Jadi (CPO) dari Perusahaan Perkebunan (Sumber: Survei lapangan,
2018) No Nama Perusahaan Lokasi Klasifikasi Tujuan Pemasaran Tujuan  ekspor 1 PT Naffasindo Desa Bukit Harapan, Perdesaan Pelabuhan Belawan, Medan Malaysia 2 PT Lembah Bakti Desa Pandan Sari, Perdesaan Pelabuhan Belawan, Medan Cina, Singapura 3 PT Runding Putra Persada Desa Lae Pinang, Perdesaan Pelabuhan Belawan, Medan Singapura
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  KTU  (Kepala  Tata  Usaha)  pabrik  diketahui bahwa  seluruh  hasil  produksi  CPO  dikirim  kembali  keluar  negeri  melalui  pelabuhan  belawan yang terdapat di Kota Medan. Berdasarkan kondisi ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Aceh Singkil hanya sebagai area produksi sehingga Kota Medan sebagai pengekspor memperoleh nilai tambah  ( add  value )  lebih  besar.  Menurut  Muta’ali  (2014)  daerah  tertinggal  cenderung  hanya memproduksi  produk  primer, capital keluar  dari  daerah  tertinggal  ke  daerah  maju  ( backwash effect ).  Selain  itu,  produk  daerah  tertinggal  masuk  ke  pasar  luar  negeri  tanpa  memberi  nilai tambah ( add value ) bagi daerah tertinggal, di sisi lain capital dari luar negeri cenderung masuk ke daerah yang maju.
Gambar 2. Aliran bahan baku tandan buah sawit
Petani skala kecil Petani skala besar Satuan Pengumpul CPO Agen Desa Perkebunan Rakyat Pabrik Pengolahan
e. Aliran Pendapatan
Petani  mendapatkan  sejumlah  keuntungan  atau  pendapatan  dari  hasil  penjualan  tandan buah  sawit.  Pendapatan  petani  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  jumlah  tandan  buah  sawit  dan harga jual tandan buah sawit yang ditetapkan pada saat transaksi. Penetapan harga tandan buah sawit dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Perkebunan, dan Perusahaan.  Harga  pembelian  tandan  buah  sawit  ditetapkan  minimal  satu  bulan  sekali  sesuai dengan  realisasi  penjualan  ekspor  dan  lokal  masing-masing  perusahaan  (Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  395  Tahun  2005).  Meskipun  harga  tandan  buah  sawit  tidak  stabil,  sektor perkebunan  tetap  menjadi  sumber  mata  pencaharian  penduduk  di  Kabupaten  Aceh  Singkil. Rincian pendapatan masing-masing anggota kelompok tani dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Aliran Pendapatan yang diterima Kelompok Tani (Sumber: Survei Lapangan, 2018)
No Lokasi Kelompok Tani Klasifikasi Rata-Rata Pendapatan tiap anggota per-bulan (Rp) 1   Desa Penjahitan Perdesaan 800.000 2   Desa Sidorejo Perdesaan 1.600.000 3   Desa  Tanah Bara Perdesaan 1.400.000 4   Desa Sidodadi Perdesaan 1.300.000 5   Desa Sukerejo Perdesaan 1.400.000 6   Desa Ujung Bawang Perdesaan 1.100.000 Rata-rata pendapatan tiap anggota seluruh kelompok tani per bulan (Rp) 1.250.000
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  kelompok  tani  dapat  diketahui  aliran pendapatan yang diterima kelompok tani yang berada pada di perdesaan berasal dari pabrik yang berada  perdesaan  juga.  Adapun  rata-rata  bahwa  pendapatan  yang  diterima  petani  perbulannya berjumlah  antara  Rp  1.250.000.  Jumlah  pendapatan  petani  ini  lebih  rendah  jika  dibandingkan dengan  UMP  (Upah  Minimum  Provinsi)  yang  berlaku  di  Provinsi  Aceh  tahun  2018  dengan besaran  nominal  Rp  2.700.000  (Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  67  Tahun  2017).  Hal  ini menunjukkan bahwa hasil dari perkebunan kelapa sawit tidak mengarahkan pada kesejahteraan petani. Rendahnya daya tawar petani untuk  menjual hasil buah sawit dikarenakan adanya agen dan satuan pengumpul, minimnya aliran modal serta beban biaya produksi yang tinggi. Selain itu, rendahnya pendapatan petani dikarenakan nilai jual tandan buah sawit ditentukan oleh mekanisme pasar.  Petani  akan  kehilangan  kontrol  terhadap  mata  pencaharian  mereka  sendiri.  Petani perkebunan rakyat yang mengelola lahan mereka sendiri juga tidak berdaya karena seluruh pabrik pengolahan tandan buah kelapa sawit dikelola oleh perusahaan swasta.

## KESIMPULAN
Berbagai  permasalahan  yang  telah  diuraikan  menunjukkan  beberapa  hambatan  dalam keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan. Sebagian besar kelompok tani belum mengakses fasilitas pelayanan permodalan yang terdapat di perkotaan, sedangkan kebutuhan sarana produksi sebagian besar dapat dipenuhi oleh toko penjual sarana produksi yang berada di perdesaan. Selain itu,  aliran  bahan  baku  juga  hanya  terjalin  di wilayah  perdesaan.  Pendistribusian  hasil  produksi perkebunan sebagian besar dilakukan oleh agen desa ke satuan pengumpul lalu ke pabrik. Rantai penjualan  tandan  buah  sawit  yang  panjang  turut  menyebabkan  minimnya  pendapatan  yang diterima  petani.  Adapun  pendapatan  yang  diterima  petani  jauh  dibawah  standar  UMR  (Upah Minimum Regional) yang berlaku.
Berdasarkan  kondisi  aktual  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  perdesaan  dan  perkotaan berkembang  sendiri-sendiri  seolah  terpisah  atau  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terjadi  hubungan secara fungsional dalam suatu struktur ruang. Menurut Rondinelli (1985) terdapat beberapa hal yang  menyebabkan  interaksi  desa  kota  menjadi  suatu  hal  yang  merugikan  bagi  perkembangan desa, salah satunya yakni terbatasnya keterkaitan antara perdesaan dengan perkotaaan. Gejala ini berpotensi  menimbulkan  kesenjangan  pembangunan  dan  peningkatan  angka  kemiskinan, khususnya  di  perdesaan.  Selain  itu,  kegiatan  industri  yang  dikembangkan  melalui  pabrik pengolahan minyak kelapa swasta hanya sebatas area produksi CPO (Crude Palm Oil). Seluruh
hasil produksi CPO diekspor ke Malaysia, Cina, dan Singapura melalui pelabuhan Belawan yang berlokasi di Kota Medan, sehingga perolehan nilai tambah (add value) masuk ke wilayah Kota Medan.
Berdasarkan  beberapa  uraian  kesimpulan  tersebut,  saran  yang  dapat  diberikan  sebagai kontribusi dari penelitian ini adalah sebaiknya dilakukan upaya pengembangan kapasitas fasilitas pelayanan pada perdesaan dan perkotaan, khususnya fasilitas pelayanan dasar dan fasilitas yang mendukung pengembangan sektor perkebunan dan industri seperti kios saprodi, koperasi, bank, dan  pabrik.  Adapun  pengembangan  wilayah  perdesaan  sebagai  wilayah  sentra  produksi perkebunan  dapat  diupayakan  melalui  jalinan  kemitraan  antara  kelompok  tani,  koperasi,  dan perusahaan  perkebunan  swasta.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari  kemitraan  ini  yaitu, memperpendek rantai penjualan produk perkebunan, kemudahan mendapatkan sarana produksi, legalitas akses permodalan ke bank, dan meningkatkan keuntungan dari usaha perkebunan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. R. Rijanta, M.Sc, dan Dr. Dyah Rahmawati  Hizbaron  S.Si,  M.T,  M.Sc  yang  telah  membimbing  dan  memberi  masukan  dalam penyelesaian penelitian ini, serta segala pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Seri Pembangunan Wilayah Provinsi Aceh 2015. Jakarta: Bappenas
Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka Badan Pusat Statistik. (2017). Provinsi Aceh dalam Angka Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan.  (2018). Luas  Areal  dan  Produksi  Komoditas  Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Angka Tetap Tahun 2017 , Singkil: Dishutbun Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan
Muta’ali,  Lutfi.  (2014). Pengembangan  Wilayah  Tertinggal. Yogyakarta:  Badan    Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM.
Peraturan Presiden  Nomor 131 tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah tertinggal Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Regional di Provinsi Aceh
Peraturan  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  No  37  Tahun  2010  Tentang  Klasifikasi  Perdesaan  dan Perkotaan
Peraturan Menteri Pertanian No 324 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Sawit Rondinelli.  (1983). Applied  Methods  of  Regional  Planning:  The  Urban  Functions  In  Rural Development Approach. Clark University,Worcester Rondinelli. (1985). Applied Methods of Regional Analysis. Colorado: Westview Press Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1999  Tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  Kabupaten Aceh Singkil