## IMPLEMENTASI KETENTUAN ANCAMAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKHOHOL DI KOTA TASIKMALAYA
Oleh: Dindin M. Hardiman, S.Sos., M.M., M.H. * )

## Abstract
The  purpose  of  the  establishment  of  City  Regulation  Tasikmalaya  Number  7 Year 2015 on Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Tasikmalaya City is to  provide  protection  to  the  public  from  the  negative  impact  of  alcoholic  beverages which  includes  the  production,  import,  distribution,  sales,  serving  and  consumption activities held in Tasikmalaya City. Nevertheless, there are still violations against this law. This paper attempts to parse the implementation of this law and the constraints in implementing this law and the efforts made to overcome these obstacles.
Keywords: Violations, Regional Regulations, Alcoholic Beverages.

## Abstrak
Maksud  dibentuknya  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun 2015  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  di  Kota Tasikmalaya  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari dampak  negatif  minuman  beralkohol  yang  mencakup  kegiatan  produksi,  impor, peredaran,  penjualan,  penyajian  dan  konsumsi  yang  dilaksanakan  di  Kota Tasikmalaya.  Meskipun  demikian,  masih  terjadi  pelanggaran  terhadap  Perda  ini. Tulisan  ini  berusaha  mengurai  implementasi  Perda  ini  dan  kendala-kendala  dalam implementasi  Perda  ini  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala tersebut.
Kata kunci: Pelanggaran, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.

## I.  Pendahuluan
Produksi    Minuman    Mengandung    Etil    Alkohol    (selanjutnya  disingkat MMEA)    atau    biasa    dikenal  sebagai  minuman  beralkohol  di  Indonesia  sudah semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin  banyaknya  kebutuhan masyarakat  tertentu  akan  minuman  beralkohol,  semakin  banyaknya  tempat- tempat hiburan yang menyediakan minuman ini, seperti club, cafe, bar, diskotik, dan sebagainya mulai dari kadar alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. Minuman  beralkohol  adalah  minuman  yang  mengandung  etanol.  Etanol  adalah bahan  psikoaktif  yang  apabila  dikonsumsi  menyebabkan  penurunan  kesadaran. Minuman  yang  mengandung    etanol    dihasilkan    dari    penyulingan    yang
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
diproduksi    dengan    cara  fermentasi    biji-bijian,    buah-buahan    atau    sayur- sayuran (Aminudin, 2010: 8).
Menurut    Pasal  1  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,  menyatakan  bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH)  yang  diproses  dari  bahan  hasil    pertanian    yang    mengandung karbohidrat    dengan    cara    fermentasi    dan  destilasi  atau  fermentasi  tanpa destilasi.  Adapun  dampak  negatif  dari  minuman  beralkohol  dari  segi  kesehatan yaitu  gangguan  fisik,  gangguan  jiwa,  gangguan  terhadap  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  serta  menimbulkan  gangguan  kesehatan  jasmani  dan rohani (Aminudin, 2010: 20).
Maraknya  peredaran  minuman  beralkohol  di  Kota  Tasikmalaya, menimbulkan  keresahan  seluruh  masyarakat  Kota  Tasikmalaya  yang  notabene sebagai  masyarakat  yang  religius  dalam  ketaatan  pada  prinsip  keagamaan. Bertitik  tolak  hal  tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kota  Tasikmalaya  pada  tahun 2015 telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015  tentang  Pengendalian  dan  pengawasan  Minuman  Beralkohol  di  Kota Tasikamalaya. Pasal 9 Peraturan Daerah ini melarang menganai:
a. Menyimpan  minuman  beralkohol  untuk  kepentingan  sendiri  dan/  atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual.
b. Menyajikan  minuman  beralkohol  untuk  kepentingan  sendiri  dan/  atau orang lain dengan maksid tidak untuk dijual, dan
c.  Mengkonsumsi minuman berlakohol.
Meskipun  larangan  mengkonsumsi  minuman  beralkohol  telah  digariskan dalam  Pasal  9  huruf  C  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  pada  tahun  2015, namun  pada  kenyataannya  masih  belum  ditaati  sebagaimana  mestinya,  karena masih  sering  adanya  orang-orang  yang  terjaring  sedang  mengkonsumsi minuman beralkohol, padahal ketentuan pidana bagi mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol telah  diatur  dan  ditentukan dalam Pasal 15 ayat  (2)  huruf  C  Perda  ini  yang  menentukan  ancaman  pidana  kurungan  paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## II. Tinjauan Pustaka

## 1.  Pengendalian
Pengendalian  adalah  proses,  cara,  perbuatan,  pengekangan  terhadap kemajuan  (tugas)      dengan      membandingkan      hasil      dan      sasaran      secara teratur      serta  menyesuaikan  usaha  (kegiatan)  dengan  hasil  (KBBI,  2008:  686). Pengendalian menurut Terry dalam Subarsono (2005: 35) adalah sebagai suatu proses  penentuan  apa  yang  harus  dicapai  yaitu  standar  apa  yang  sedang dilakukan  yaitu  pelaksanaan,  menilai  pelaksanaan  dan  melakukan  perbaikan- perbaikan  sehingga    pelaksanaan    sesuai    dengan    rencana  yang  selaras  dan seimbang.  Menurut  Strong  dalam  Hasibuan  (2010:  21)  bahwa  pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.
Pengendalian  merupakan  pemantauan,  pemeriksaan  dan  evaluasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  suatu  organisasi  mengenai  sumber-sumber yang   ada   untuk   mencapai   tujuan    yang   telah   ditetapkan sebelumnya, secara  terus-menerus  dan  berkesinambungan  agar  semua  dapat  berfungsi secara maksimal, efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis pengendalian:
a.  Pengendalian      umpan      balik      ( feedback      control )      memperoleh informasi  mengenai  aktivitas-aktivitas  yang  telah  selesai  dijalankan. Pengendalian  ini  memungkinkan  perbaikan  di  masa  mendatang  dengan mempelajari apa yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, tindakan perbaikan terjadi setelah kejadian.
b.  Pengendalian simultan ( concurrent control ) menyesuaikan  proses  yang sedang  berjalan.  Mengendalikan  aktivitas  pemantauan  yang  terjadi  saat ini  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  yang  terlalu  jauh  dari standarnya.
c.  Pengendalian  ke  depan  ( feedforward  control )  mengantisipasi  dan mencegah  masalah-masalah.  Pengendalian  ini  memerlukan  perspektif jangka panjang.
Pengendalian  dalam  rangka  pengawasan  terhadap  minuman  beralkohol diterapkan kepada:
a.  Importir minuman beralkohol, distributor, dan sub distributor;
b.  Pengusaha  Toko  Bebas  Bea  (PTBB),  penjual  langsung,  pengecer miuman  beralkohol  golongan  A,  B,  dan  C,  serta  penjual  langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
c.  Perizinan,  standar  mutu,    impor,  pelaksanaan,    pengedaran  dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C. (Dikutip dari Dinas Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  serta  Perdagangan  Kota Tasikmalaya).
Pengendalian    yang    dilakukan    oleh    Pemerintah  Kota  Tasikmalaya terhadap    penjualan    dan/atau  peredaran minuman  beralkohol  adalah  bertujuan untuk  menekan  jumlah  pengguna  minuman    beralkohol    karena    minuman beralkohol    disalahgunakan  di  kalangan  remaja  dan  anak-anak  serta meminimalisasi  tindak  kriminal  dan  kenakalan  remaja  yang  disebabkan  oleh pikiran mereka yang terpengaruh oleh minuman beralkohol.
2. Pengawasan
Pengawasan      adalah      penilikan      dan      penjagaan  (KBBI,  2008:  101). pengawasan      adalah      proses  kegiatan  yang  membandingkan  apa  yang dijalankan,  dilaksanakan,  atau  diselanggarakan,  atau  diselanggarakan  dengan dasar  apa  yang  dikehendaki,  direncanakan,      atau  diperintahkan  (Subarsono, 2005:  34).  Nawawi  (2013:16)  menyatakan  bahwa  pengawasan  yaitu  penemuan dan  penerapan  cara  dan  peralatan  untuk  menjamin  bahwa  rencana  telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan.
Dedi  (2015:  64)  menyatakan  bahwa  pengawasan  terhadap  kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama , pengawasan Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang organisatoris atau struktural yang masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kedua , pengawasan ekstern yakni pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris atau struktural berada diluar pemerintahan.
T ujuan pengawasan menurut Sukarno (1992:105) adalah sebagai berikut:
a. untuk   mengetahui   apakah   sesuatu   atau   sebuah   aturan   berjalan dengan rencana yang digariskan;
b. untuk   mengetahui   apakah   segala   sesuatu   dilaksanakan   sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diintruksikan;
c. untuk  mengetahui  kesulitan-kesulitan,  kelemahan-kelemahan,  dalam bekerja;
d. untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien;
e. untuk  mencari  jalan  keluar,  apabila  ternyata  dijumpai  kesulitan- kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.

## 3.  Minuman Beralkohol
Minuman   Beralkohol   sebagaimana   tertuang   dalam   Pasal   1 Angka 5    Peraturan    Daerah    Kota  Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, adalah  minuman yang mengandung  etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang  diproses  dari  bahan hasil    pertanian  yang    mengandung    karbohidrat    dengan    cara    fermentasi dan  destilasi atau   fermentasi   tanpa   destilasi.
Minuman    beralkohol    adalah    minuman    yang    mengandung  etanol. Etanol  adalah  bahan  psikoaktif  dan  konsumsinya  menyebabkan  penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman  beralkohol  dibatasi  ke sejumlah  kalangan  saja,  umumnya orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu (Subhi dan Taufik, 2004: 100)
Alkohol adalah  zat  yang paling sering disalahgunakan  manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/ fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15  %  tetapi   dengan proses  penyulingan  (destilasi)  dapat dihasilkan kadar  alkohol   yang   lebih tinggi    bahkan      mencapai      100  %.  Kadar  alkohol  dalam  darah  maksimum dicapai  30-90  menit.  Setelah  diserap,  alkohol/  etanol  disebarluaskan  ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah  orang  akan  menjadi  euforia,  namun  dalam  penurunannya  orang tersebut menjadi depresi (Subhi dan Taufik, 2004: 103).
Minuman  beralkohol  dapat  digolongkan  sebagai  zat  Psikotropika  yaitu zat    atau    obat,    baik    alamiah    maupun    sintesis    bukan    narkotika,  yang berkhasiat  psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada  susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena  itu,  minuman  beralkohol  tidak  hanya  menyebabkan  mabuk,  akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan  kematian.
Pada  tingkat  kandungan  0,0 5-0,1 5%  etanol di mana di  dalam  darah peminum akan  mengalami  kehilangan koordinasi,  pada tingkat 0,1 5-0,2 0% etanol  menyebabkan  keracunan, pada tingkat 0,30-0,4 0%  peminum hilang kesadaran  dan  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi  lagi  yaitu  0  ,5  0  %  dapat menyebabkan    kematian  (Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  Nomor  5  tahun 1997 tentang Psikotropika).
Bila  dikonsumsi  berlebihan,  minuman  beralkohol  dapat  menimbulkan Gangguan   Mental   Organik (GMO), yaitu   gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol  pada  sel-sel  saraf  pusat.    Karena  sifat    adiktif    alkohol      itu,      orang yang      meminumnya      lama-kelamaan  tanpa  sadar  akan  menambah takaran/dosis  sampai  pada  dosis  keracunan  atau  mabuk  (Anangsyah,  2000: 5).
Pasal  1  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  tahun  2013 Tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol,  menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  minuman  beralkohol  adalah  minuman  yang mengandung  etil  alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  yang  diproses  dari  bahan hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan  cara  fermentasi  dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi
Golongan      minuman      beralkohol    diatur    pada      Pasal    3  ayat    (1) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  tahun  2013  ini menyebutkan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan sebagai berikut:
a.  Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH)  dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b.  Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil  alkohol  atau  etanol  (C2H5OH)  dengan  kadar  lebih  dari  5%  (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c.  Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 menjelaskan bahwa  minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditetapkan  sebagai  barang  dalam  pengawasan.  Selanjutnya  dalam Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal  dari  produksi  dalam  negeri  atau  asal  impor  serta  peredaran  dan penjualannya.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  74  tahun  2013  bahwa  minuman  beralkohol  golongan  A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
a.  hotel,  bar,  dan  restoran  yang  memenuhi  persyaratan  sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
b.  toko bebas bea; dan
c.  tempat  tertentu  selain  huruf  a  dan  b  yang  ditetapkan  oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.  Pelanggaran
Istilah  pelanggaran  di  dalam  pergaulan  masyarakat  sehari-hari  sudah tidak  asing  lagi  didengar,  karena  kata  pelanggaran  diartikan  sebagai  suatu perbuatan  yang  melanggar  hukum  termasuk  di  dalamnya  undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 809) istilah pelanggaran adalah  perbuatan  (perkara)  melanggar  tindak  pidana  yang  lebih  ringan daripada kejahatan. Sedangkan menurut Kamus Hukum karya Andi Hamzah (1986: 44) dijelaskan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan tetapi dibedakan daripada kejahatan.
Selanjutnya,  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  (2003:  33)  pengertian pelanggaran  adalah  “ overtredingen ”  atau  pelanggaran  berarti  suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak  lain  dari  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Sedangkan  menurut Bambang  Poernomo  (2002:  40)  pelanggaran  adalah politis  on recht dan kejahatan adalah crimineel on recht. Politis on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.  Sedangkan crimineel  on  recht itu  merupakan  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum.
Bertitik  tolak  dari  berbagai  definisi  pelanggaran  tersebut  di  atas  maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:
a.  Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
b.  Menimbulkan akibat hukum
Berdasarkan    berbagai  pengertian  di  atas  maka  dapat  mengambil kesimpulan  bahwa  pelanggaran  adalah  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  telah  menggariskan pelanggaran  terhadap  minuman  beralkohol  yakni  sebagaimana  dijelaskan pada  Pasal  15  ayat  (1)  Perda  ini  bahwa  setiap  orang  yang  memproduksi, mengimpor  dan  mengedarkan  minuman  beralkohol  di  daerah  tanpa  izin  dari Pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan,  termasuk  meracik  atau  mencampur  minuman  beralkohol  untuk kepentingan  sendiri  dan/  atau  orang  lain  dipidana  dengan  pidana  kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Begitu  pula,  termasuk  pelanggaran  Perda  ini  sebagaimana  dijelaskan Pasal 15 ayat (2) yaitu: a. setiap orang yang menyimpan minuman beralkohol untuk  kepentingan  sendiri  dan/  atau  orang  lain  dengan  maksud  untuk  tidak dijual; b. menyajikan minuman berlakohol untuk kepentingan sendiri dan/ atau orang lain dengan tidak untuk dijual; c. mengkonsumsi minuman beralkohol.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Implementasi  ketentuan  ancaman  pidana  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya
Alasan  diterbitkan  Peraturan  Daerah  Kota    Tasikmalaya  Nomor  7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol. Terlebih, Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota dengan masyarakat yang religius dan minuman beralkohol mempunyai dampak yang kurang baik yang berbahaya bagi  kesehatan  baik  secara  fisik  maupun  psikis  dan  dapat  berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Realitanya, meskipun telah diatur dan ditentukan ancaman pidananya, masih saja terlihat adanya peredaran minuman beralkohol untuk kepentingan diri  sendiri  dan  masih  sering  pula  dijumpai  adanya  orang-orang  yang
mengkonsumsi minuman beralkohol serta mabuk-mabukan di tempat-tempat terbuka  ataupun  di  ruang  tertutup.  Hal  tersebut  terjadi  yakni  manakala adanya pentas-pentas seni, hiburan dan kegiatan lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bagian  Sabhara  Polres Tasikmalaya  Kota,  diperoleh  informasi  bahwa  di  dalam  operasi  Penyakit Masyarakat (selanjutnya disebut Pekat) yang dilakukan, terdapat orang yang mengkonsumsi  alkohol  yang  mabuk  dan  diamankan  dan  dibawa  ke  Polres dan  setelah  itu  diadakan  pendataan  dan  pembinaan  serta  diminta  untuk membuat  pernyataan  bahwa  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuataannya. Sedangkan bagi anak-anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol selain didata dan dibuat surat pernyataan, mereka juga dipanggil orang tuanya agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya dan diperingati agar bila mengulangi perbuataannya akan diproses secara hukum.
Pasal  9  Peraturan  Daerah  Kota    Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015 tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol,  melarang mengenai:
1)  Menyimpan  minuman  beralkohol  menyimpan  minuman  beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/ atau orang lain dengan maksud untuk tidak dijual;
2)  Menyajikan minuman berlakohol untuk kepentingan sendiri dan / atau orang lain dengan tidak untuk dijual;
3)  Mengkonsumsi minuman beralkohol.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketentuan pidana yang ditentukan dalam  pasal  15  ayat  (2)  Huruf  C  tentang  ancaman  pidana  kurungan  paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta  rupiah),  belum  diterapkan  sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  karena pelaksanaannya  masih  terbatas  pembinaan  dan  pengendalian  yang dilakukan  Polres  bila  terjaring  dalam  operasi  Pekat  dengan  didata  dan disuruh membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  C Perda ini belum dapat diimplementasikan secara baik, sesuai dengan tujuan dibentuknya  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015
tersebut. Salah sebabnya adalah karena usia Perda ini  masih prematur dan belum tersosialisasinya secara maksimal Perda ini di Kota Tasikmalaya.
b. Kendala-kendala  dalam  implementasi  ketentuan  ancaman  pidana  dalam Peraturan  Daerah  Kota    Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya Beberapa  kendala  dalam  ancaman  pidana  Peraturan  Daerah  Kota
Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
1)  Kurangnya  sosialisasi  secara  intensif  dari  Pemerintah  Daerah  Kota Tasikmalaya tentang Perda ini.
Sosialisasi  yang  dilaksanakan  terbatas  pada  penyampaian informasi  melalui  Pemerintah  Kelurahan  untuk  disosialisasikan  kepada warganya. Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat Satpol PP) yang  merupakan  instansi  yang  berwenang  dalam  penegakan  Perda  ini, masih  kurang  berkoordinasi  dengan  Kepolisian  dalam  melaksanakan Perda  ini,  termasuk  dalam  penegakan  hukumnya.  Masyarakat  Kota Tasikmalaya  dan  sekitarnya  masih  banyak  yang  belum  mengetahui Perda  ini,  sehingga  perlu  adanya  peningkatan  sosialisasi  melalui berbagai  media  dan  kegiatan-kegiatan  terutama  kepada  pelajar, mahasiswa dan para pengungnjung tempat hiburan.
Wewenang  pengawasan  konsumsi  minuman  beralkohol  dalam lingkup  Polres  Tasikmalaya  Kota,  adalah  tugas  Sabhara  dengan kualifikasi sebagai Penyakit Masyarakat (Pekat) sesuai dengan Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  serta  dalam  hal  pelaksanaan  Perda,  tugas  Sabhara  adalah membantu  dan  mendukung  serta  bersama-sama  dengan  Satpol  PP untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol  di  Kota  Tasikmalaya.  Bahkan  keberadaan  Perda  ini  belum diketahui  oleh  sebagian  besar  anggota  Kepolisian  Polres  Tasikmalaya Kota,  termasuk  di  jajaran  Sabhara  itu  sendiri,  sehingga  penegakan  dan implementasi  ketentuan  pidana  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  C  ini  tidak terlaksana sesuai harapan.

## 2)  Penegakan Hukum
Kurangnya  waktu  penertiban  yang  diagendakan  oleh  aparat penegak  hukum  sehingga  pelaku  pelanggaran  masih  mempunyai peluang  mengedarkan  minuman  beralkohol  secara  ilegal.  Masalah waktu    penertiban    minuman    beralkohol  sebagaimana  telah  disebutkan di atas adalah masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik yang  dibawah  pemerintah  maupun  swasta, oleh    karena    itu  untuk    penertiban    alkohol    di    Indonesia    terdapat peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  para petugas.
Kehadiran  hukum   dan   manajemen   dengan   pendekatan sistem yaitu  pola  pengaturan  minuman  beralkohol  dari  seri  perdagangan, penyerahan    daya    dan    dana    yang    meliputi  mekanisme  bekerjanya instansi    dan    kementerian    sampai    kantor-  kantor    wilayahnya terkoordinasi,      penegakan      hukum,      prosedur  acara  pidana  dan sebagainya  yang  digerakkan  dalam  suatu  mekanisme  yang  mapan  dan lancar yang dapat mempengaruhi penertiban tersebut.
3)  Hukumnya Sendiri
Penerapan  sanksi  bagi  pelanggar  yang  terlalu  ringan,  sehingga masih  ada  pelaku  yang  mengulangi  pelanggarannya.  Pelanggaran terhadap      peredaran      minuman      beralkohol      di  Kota      Tasikmalaya termasuk      dalam      kategori      ringan     karena      hanya  diancam  dengan pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  kurungan  atau denda paling  banyak  Rp.  50  000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah).  Selain  sanksi sebagaimana  dimaksud  di  atas,  kepada  pengedar  atau  penjual  hanya dibebani  biaya  pemusnahan  apabila  minuman  beralkohol  yang  disita, diputuskan  untuk  dimusnahkan  memerlukan  biaya  pemusnahan.  Jenis tindak  pidananya  pun  hanya  dikategorikan  adalah  pelanggaran,  bukan merupakan suatu kejahatan.
Selain  kendala  di  atas,  berikut  sejumlah  kendala  Satpol  PP  dalam melakukan  pengawasan  terkait  dalam  penegakan  hukum    dalam  penjualan minuman beralkohol :
1)  Faktor Dari Dalam
a)  Keterbatasannya      jumlah      petugas      Satpol  PP  yang      pada umumnya  masih  kurang  memuaskan.  Besarnya  masalah  yang dihadapi  di  lapangan  tidak  sesuai  dengan  jumlah  aparat  dalam melakukan tugasnya.
b)  Kendala serius lain  yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda  ini  dan  menciptakan ketentraman serta ketertiban di  tengah  masyarakat  adalah  keterbatasan  sarana  dan  prasarana yang tersedia.
c)  Dalam  banyak  hal  tidak  sedikit  aparat  Satpol  PP  merasakan  bahwa terbatasnya  alokasi  anggaran  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah  ternyata  memberikan  pengaruh  cukup  signifikan  terhadap kinerja mereka.
2)   Faktor Dari Luar
a)  Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat  masyarakat  adalah  belum  maksimal  dan  meratanya  langkah sosialisasi  Perda  yang  dilakukan  di  tingkat  masyarakat  luas, sehingga  masih  cukup  banyak  warga  masyarakat  yang  belum memperoleh  pemahaman  optimal  dalam  proses  internalisasi  nilai- nilai atau aturan-aturan yang terkandung  dalam  Peraturan Daerah. Bagi Satpol PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit.
b)  Persoalan   penegakan   Perda   sesungguhnya   juga   dapat   dikaji melalui  sisi  masyarakat.  Artinya  masalah  penegakan  Perda, penciptaan  ketentraman  dan  ketertiban  tidak  terlepas  dari  kondisi sosial  kultural  ekonomi  serta  politik  yang  berkembang  di  lingkungan masyarakat.  Rendahnya  tingkat  pendidikan,  lemahnya  akses  warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi  ekonomi,  lemahnya  pemahaman  dan  penafsiran  terhadap peraturan  yang ada,  munculnya kepentingan  politis  tertentu, unsur kebiasaaan  atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan  sebagian  dari  sekian  banyak  faktor  yang  dapat
memberikan  kontribusi  terhadap  efektivitas  penegakan  Perda  yang dilakukan.
c)  Faktor  masyarakat  yang  sulit  diajak  untuk  bekerja  sama  dengan Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam memberikan kesaksian di dalam proses  penegakan  hukum  terhadap  tempat-tempat  penjualan minuman  beralkohol  yang  dianggap  telah  mengganggu  ketertiban umum.  Masyarakat  yang  selalu  diam  dan  enggan  untuk  melapor, padahal  masyarakat  mengetahui  keberadaan  penjual  minuman beralkohol tersebut.
d)  Adanya  kebocoran  terlebih  dahulu  saat  melakukan  razia  atau operasi.  Razia  yang  dilakukan  secara  berkala  atau  dengan  waktu tertentu  ini  terlebih  dulu  bocor  atau  sudah  diketahui  penjual. Kebocoran  tersebut  bisa  berasal  dari  dalam  maupun  luar  pihak Satpol  PP.  Hal  ini  sangat  menyulitkan  pihak  Satpol  PP  dalam melakukan razia.
e)  Dalam  hal  implementasi  Perda,  kendala  yang  kerapkali  muncul adalah adanya keterbatasan Perda itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai  belum  mengatur  persoalan  sanksi  atau  ancaman  yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan  Perda  kurang  jelas  dan  tegas.  Di  samping  itu kurangnya  dukungan  dari  semua  pihak  (baik  eksekutif  maupun legislatif)  dalam  menerapkan  sanksi  Perda.  Sanksi  yang  kurang tegas  dan sangat ringan  yang diberikan bagi para  penjual  minuman beralkohol  tesebut.  Jadi  para  penjual  minuman  beralkohol  tidak merasa  jera  dikarenakan  sanksi  yang  tercantum  sangat  ringan  dan cenderung untuk mengulangi perbuatan atau tetap menjual minuman beralkohol.  Dan  dilhat  dari  fakta  yang  ada  bahwa  sanksi  yang diberikan  oleh  para  penjual  minuman  beralkohol  hanya  berupa penyitaan minuman beralkohol dan pada sanksi lainnya ialah denda yang  sangat  jauh  lebih  ringan  dari  denda    yang  tercantum    dalam peraturan daerah tersebut.
f)  Masih  adanya  kekeliruan  penilaian  masyarakat  terhadap      Satpol  PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak abrik yang tidak peka  pada  masalah  kemanusiaan  dan  penderitaan  orang  kecil,
sehingga  menyulitkan  upaya  Satpol  PP  untuk  mengembangkan dukungan  dari  berbagai  kelompok  serta  organisasi  sosial-politik  dan warga  masyarakat  pada  umumnya  dalam  upaya  pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.
c.  Upaya  Pemerintah  Daerah  dan  Satpol  PP  dalam  implementasi  ketentuan ancaman pidana Peraturan Daerah Kota  Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  di  Kota Tasikmalaya
Kendala-kendala  yang  ada  di  atas  ini  memang  sangat  menghambat lancarnya  penegakan  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  terkait  dengan pengawasan  minuman  beralkohol.  Satpol  PP  memiliki  upaya-upaya  dalam mengatasi  penjualan  minuman  beralkohol  tersebut  khususnya  pada pengawasannya.
Pengawasan  yang  dilakukan  yang  pertama  ialah  pengawasan  dari dalam  dan  pengawasan  dari  luar.  Pengawasan  dari  dalam  berupa pelaksanaan Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya secara berkala.  Pengawasan  dari  luar  yang  didasarkan  pada  laporan  dari masyarakat  kepada  Satpol  PP  tentang  tempat-tempat  penjualan  yang dianggap  melanggar  dan  merasahkan  maupun  mengganggu  ketertiban umum  di  masyarakat.  Kemudian  dalam  pengawasan  yang  dilakukan  yakni melakukan  razia  yang  langsung  terhadap      tempat-tempat      penjualan minuman beralkohol yang dilaporkan masyarakat.
Pengawasan  yang kedua berupa pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal. Pembinaan, himbauan juga sosialisasi tentang  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  kepada  penjual  minuman beralkohol.
Pengawasan  yang  ketiga  penertiban  terhadap  tempat-tempat penjualan  minuman  beralkohol  secara  illegal.  Upaya  penertiban  ini  berupa penyitaan  minuman  beralkohol  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  Kota Tasikmalaya.  Penertiban  tempat-tempat  penjual  minuman  beralkohol  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Daerah  dapat  dikenai  sanksi sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
Pengawasan  secara  tidak  langsung  dilaksanakan  lewat    pembuatan laporan    baik    dalam    bentuk    lisan    maupun  tulisan.  Salah  satunya  adalah
pengawasan  represif  yakni  pengawasan  yang  dilaksanakan  pada  akhir selesainya  kegiatan,  kegiatan  pengawasannya  berupa  tindakan  perbaikan terhadap  setiap  tindakan  yang  dianggap  dapat  menimbulkan  masalah kerusakan dari suatu perbuatan.

## IV.  Kesimpulan dan Saran
a.  Kesimpulan
1)  Implementasi ketentuan ancaman pidana dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Pengendalian  dan Pengawasan  Minuman  Beralkohol  di  Kota  Tasikmalaya,  belum  sesuai dengan  tujuannya  atau  belum  diimplementasikan  sebagaimana mestinya  karena  Perda  ini  masih  prematur,  baru  2  tahun  dan  masih dalam tahap sosialisasi
2)  Kendala  dalam  implementasi  ketentuan  ancaman  pidana  dalam Peraturan  Daerah  Kota    Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  di  Kota Tasikmalaya,  yaitu;  a.  kurang  efektifnya  dan  belum  maksimal  serta merata  langkah  sosialisasi  Perda  yang  dilakukan;  b.  masyarakat  yang sulit  diajak  untuk  bekerja  sama  dengan  Satpol  PP  Kota  Tasikmalaya dalam  memberikan  kesaksian  di  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dianggap telah  mengganggu  ketertiban  umum;  c.  adanya  kebocoran  terlebih dahulu  saat  melakukan  razia  atau  operasi;  d.  Perda  dinilai  belum mengatur  persoalan  sanksi  atau  ancaman  yang  memadai,  sehingga terkesan  peraturan  yang  mendukung  pelaksanaan  Perda  kurang  jelas dan  tegas;  e.  masih  adanya  kekeliruan  penilaian  masyarakat  terhadap Satpol  PP  yang  terkadang  dituding  hanya  sebagai  tukang  obrak  abrik yang  tidak  peka  pada  masalah  kemanusiaan  dan  penderitaan  orang kecil.
b.  Saran
1)  Sebaiknya  sosialisasi  Peraturan  Daerah  Kota    Tasikmalaya  Nomor  7 Tahun  2015  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman Beralkohol  di  Kota  Tasikmalaya  terus  menerus  dilaksanakan  dimulai
dengan  melakukan  tindakan  terhadap  pelanggaran  Pasal  9  Perda  ini dan menerapkan sanksi yang diatur dalam Pasal 15 Perda ini.
2)  Perlu  ditingkatkan  upaya  Pemerintah  Daerah  Kota  Tasikmalaya terhadap  fungsi  Satpol  PP  dengan  terus  mengadakan  operasi-operasi dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  Kota    Tasikmalaya  Nomor  7 Tahun  2015  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya, serta bersama aparat Kepolisian untuk selanjutnya diberikan tindakan tegas kepada pelanggarnya.

## Daftar Pustaka
Aminudin, 2010, Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan, Jakarta, Quadra.
Anangsyah,  2000, Pengaruh  Minuman  Beralkohol  Bagi  Tubuh  Manusia. Surabaya, Erlangga.
Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Hasibuan, Malayu S.P, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia : Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.
Mulyadi,  Dedi,  2015, Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik, Bandung, Alfabeta.
Nawawi, Zaidan, 2013, Manajemen Pemerintahan , Jakarta, PT Rajagrafindo Poernomo, Bambang, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Prodjodikoro,  Wirjono,  2003, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Refika  Aditama, Bandung.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta, Pusat Bahasa.
Subarsono, 2005, Analisi Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Subhi,  Asep  dan  Ahmad Taufik,  2004, Penggolongan Alkohol  dan penyalahgunaannya. Jakarta, PT.  Gramedia.
Sukarno K, 1992, Dasar-Dasar Managemen, Jakarta , Miswar. 1992.

## Peraturan Perundangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2013  tentang  Pengendalian  dan Pengawasan Minuman beralkohol.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014  tentang  Pengendalian  dan  Pengawasan  terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,
Peraturan  Daerah  Kota    Tasikmalaya  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Pengendalian  dan  Pengawasan  Minuman  Beralkohol  di  Kota Tasikmalaya