## Analisis Kebijakan Permendiknas No.70 tahun 2009 Tentang Sekolah Inklusi

## Husnul Khotimah
IAIN KEDIRI husnulkhotimah@iainkediri.ac.id
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan tentang  keberadaan  Sekolah  Inklusi  yang  terdapat  pada  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  No  70  Tahun  2009.  Berawal  dari kesenjangan  yang  muncul  ketika  Anak  Berkebutuhan  Khusus  yang jumlahnya  semakin  banyak  dan  harus  mengenyam  pendidikan  secara terpisah  dengan  anak  normal,  yakni  di  SLB  yang  terbatas,  padahal didalam  pasal  31  menyatakan  bahwa  semua  warga  negara  tanpa terkecuali berhak untuk mengenyam pendidikan, baik itu formal maupun informal.  Metode  yang  digunakan  metode  kualitatif  dengan  studi kepustakaan.  Sumber  data  berasal  dari  literatur  kebijakan  dan  beberapa penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan  Sekolah  Inklusi.  Teori  analisis kebijakan  menggunakan  teori  E.S.  Quade  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  Kebijakan  terkait  sekolah  inklusi  ini  memuat beberapa  sistematika  penyelenggaraan  pendidikan  yang  pada  akhirnya mampu  mewujudkan  prinsip  Education  for  All.  Namun,  permasalahan muncul terkait ketidaksiapan sekolah penyelenggara layanan Pendidikan Inklusi  yang  berakibat  pada  proses  pembelajaran  yang  terkesan dipaksakan  dan  pada  akhirnya  hasil  pembelajarannya  pun  tidak maksimal.  Hal  ini  membutuhkan  kebijakan  baru  dari  pemerintah  terkait klasifikasi  lembaga  pendidikan  yang  berhak  menyelenggarakan pendidikan  inklusi  dan  standarisasi  kecerdasan  intelegensia  bagi  peserta didik  sehingga  mereka  mampu  mengikuti  proses  pembelajaran  dengan maksimal.
Kata kunci: kebijakan, sekolah inklusi
Abstract:
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  education  policies  on the  existence  of  inclusive  schools  contained  in  the  Minister  of  National Education  Regulation  Number  70  of  2009.  Starting  from  the  gap  that arises  when  children  with  special  needs  have  education  separately  from normal  children,  namely  in  SLB  eventough  in  Article  31  of  the  1945 Constitution state that all citizens without exception have the right to get education.  The  method  used  is  the  Qualitative  method  with  library research  studies.  The  source  of  the  data  come  from  the  policy  literature and  several  previous  studies  related  to  the  inclussion  school.  Policy analysis theory uses the E.S. Quade theory with the result of research that show that the policies related to inclusive school contain some systematic education  implementation  which  ultimately  can  realize  the  principles  of
P-ISSN : 1829-9571 E-ISSN: 2502-860X
Education for all. However, problems arise related to the unpreparedness of school providing inclussion education service which result in learning processes that seem forced and ultimately result learning is not optimal. This requires a new policy from goverment related to te classification of eligible  school  to  carry  out  inclusive  education  and  minimum  IQ standardtation  of  student  so  that  they  are  able  to  follow  the  learning process to the fullest.
Keywords: policy, inclussion school.

## PENDAHULUAN.
Kemajuan  suatu  bangsa  ditentukan oleh  keberhasilan  bangsa  tersebut  dalam mengelola  pendidikan.  Semakin  tinggi kualitas  pendidikan  yang  ada,  semakin besar pula potensi yang bisa dikembangkan generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi  dalam  bernegara.  Oleh  karena itu,  pemerintah  Indonesia  mengalokasikan dana  sebesar  25%  dari  total  APBN  untuk sektor pendidikan (Sulistyadi, 2014).
Dana  tersebut  selanjutnya  dikelola untuk  mencerdaskan  setiap  warga  negara tanpa terkecuali, baik  anak normal maupun Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  dalam mengenyam  pendidikan  formal  maupun informal.  Keberadaan  ABK  mendapatkan perhatian  khusus  oleh  pemerintah    karena kuantitas  semakin  bertambah  dari  tahun  ke tahun.  Hal  ini  berbanding  lurus  dengan kebutuhan mereka akan pendidikan.
Di Indonesia, jumlah layanan pendidikan khusus yang mampu mengakomodir  proses  pembelajaran  ABK masih  sangat  minim,  kalaupun  ada,  Hal  ini tentu  membutuhkan  layanan  pendidikan
khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran kaum difabel.
Kebijakan  yang  mengatur  hal  tersebut diantaranya  adalah  UU  No  2  tahun  1989 pasal  8  ayat  1  tentang  hak  ABK  usia sekolah dalam mendapatkan layanan pendidikan  luar  biasa,  yang  kemudian berkembang  menjadi  UU  No  20  Tahun 2003  pasal  5  ayat  2  dan  4,  serta  pasal  32 ayat  1.  Selain  itu,    PP  No  72  Tahun  1991 tentang  Pendidikan  Luar  Biasa  juga menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  proses pembelajaran  bagi  ABK,  yang  mana memberikan  wadah  bagi  kaum  difabel untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan khusus,  layaknya  sarana  pendidikan  bagi anak normal yang berupa sekolah reguler.
Namun,  permasalahan  muncul  disisi ABK  itu  sendiri,  karena  pengetahuan  yang didapat  kurang  maksimal.  Lingkungan tempat  mereka  berinteraksi  sangat  terbatas, hanya mampu berkomunikasi dengan orang yang sama-sama memiliki ketunaan, sehingga, ketika mereka berada di lingkungan  luas,  mereka  tidak  mampu untuk berkomunikasi dengan orang normal.
Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  intern, berasal  dari  ABK  itu  sendiri,  yakni  rasa tidak  percaya  diri  dan  minder  dengan kekurangan yang ada dalam diri, dan faktor ekstern,  berasal  dari  orang  normal,  yang tidak terbiasa bergaul dengan ABK, merasa canggung, sinis, bahkan yang sering terjadi adalah tidak menganggap keberadaan ABK.
Berawal dari problematika inilah akhirnya pemerintah mengeluarkan  UU No 20 tahun 2003, khususnya pasal 15 tentang pendidikan khusus bagi ABK yang diselenggarakan  secara  inklusif.  Kebijakan ini  diperkuat  dengan  adanya  Permendiknas RI  No  70  tahun  2009  tentang  layanan pendidikan  inklusi,  sistem  penyelenggara pendidikan  yang  memberikan  kesempatan kepada  semua  peserta  didik  dengan kelainan  untuk  mengikuti  pembelajaran secara  bersama-sama  dengan  anak  normal lainnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  tidak bersikap  diskriminatif  pada  ABK  serta mewujudkan education  for  all (Kustawan, 2012; Smart, 2010).
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini berdasar pada Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang terdiri dari 30 pasal, Konvensi Hak Anak dalam United Nations  Convention  on  the  Right  of  the Child  tahun  1990  yang  berisi  10  hak  anak dibawah  usia  18  tahun,    Konferensi UNESCO,  Konferensi  Dunia  Tentang
Pendidikan  untuk  Semua  tahun  1990 (World Conference on Education for All) di Jomtien,  Thailand,  Resolusi  PBB  nomor 48/96  Tahun  1993  Tentang  Persamaan Kesempatan  Bagi  Orang  Berkelainan  (the Standard  Rules  on  the  Equalization  of Opportunitites for Person with Dissabilities), Pernyataan Salamanca Tentang  Pendidikan  Inklusi  tahun  1994 (Salamanca Statement on Inclusive Education)  dalam  Konvensi  Pendidikan  di Spanyol tentang perlunya Pendidikan Inklusi, Komitmen Dakar mengenai Pendidikan  Untuk  Semua  tahun  2000  (The Dakar  Commitment  on  Education  for  All) dan Deklarasi  Bandung tahun 2004 dengan komitmen  “Indonesia  Menuju  Pendidikan
Inklusif” dalam Kongres Anak
Internasional  (Handayani  &  Rahadian,
2013). Keseriusan Pemerintah
dalam memperjuangkan education  for  all terlihat nyata  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran Dirjen  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003,  tanggal  20  Januari 2003  yang  berisi  Setiap  kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan  pendidikan  inklusi  di sekurang-kurangnya  4  sekolah  yang  terdiri atas SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berdasarkan landasan yang telah dikemukakan  diatas,  maka  keberadaan sekolah  inklusi  seakan-akan  menjadi  solusi terbaik  bagi  ABK  untuk  memberikan kontribusi  positif  bagi  bangsa  melalui pendidikan.  Namun,  harapan  yang  tinggi tersebut  belum  bisa  diwujudkan  secara maksimal.  Beberapa  permasalahan  muncul ketika  konsep  Sekolah  Inklusi  ini  di implementasikan  di  lingkungan,  salah satunya adalah ketidaksiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi terkait  modifikasi  kurikulum,  penyediaan sarana  dan  prasarana  sekolah,  tenaga kependidikan  yang  memiliki  kompetensi khusus,  dan  berbagai  macam  permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga, dibutuhkan kebijakan baru yang menetapkan  kriteria  sekolah  yang  mampu menyelenggarakan konsep pendidikan inklusi, sehingga bisa berjalan maksimal.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Dalam studi  ini,  peneliti  berhadapan  langsung dengan teks wacana, berupa data siap pakai yang bersifat sekunder. Hal ini dikarenakan data tersebut bukan asli dari tangan pertama yang berada di lapangan.
Sumber  data  berasal  dari  literatur kebijakan,  laporan  penelitian  baik  berupa tesis  maupun  disertasi,  buku  ilmiah,  dan beberapa  penelitian  terdahulu  yang  terkait dengan Sekolah Inklusi.
Proses  pemerolehan  data  berawal  dari temuan  yang  muncul  terkait  kebijakan sekolah  inklusi,  kemudian  dipadupadankan dengan  teori  yang  ada.  Tahap  selanjutnya adalah  analisis  terhadap  temuan  dengan teori  dan  diakhiri  dengan  berfikir  kritis, memberikan gagasan dalam hasil penelitian terhadap wacana sebelumnya
Teknik  analisis  data  menggunakan model  Miles  and  Huberman  yang  terdiri dari  tiga  tahap  yakni  (1)  reduksi  data, penyederhanaan  dan  transformasi  data hingga  terbentuk  fokus  penelitian;  (2) display  data,  berupa  pemahaman  terhadap fokus  penelitian,  serta  (3)  penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Sekolah  inklusi  merupakan  sarana pendidikan  yang  memberikan  kesempatan pada  ABK  agar  bisa  memiliki  hak  yang sama dengan anak normal dalam mendapatkan  pendidikan  (Ishartiwi,  2010; Praktiningrum, 2010; Smith, 2006). Hal ini memerlukan  inovasi  model  pembelajaran yang  disesuaikan  dengan  kondisi  lapangan yang ada (Baihaqi & Sugiarmin, 2006).
Konsep  inklusi  ini  juga  dijelaskan dalam  QS.  Al-Hajj  ayat  5  yang  intinya adalah  merupakan  kewajiban  manusia untuk memahami ciptaan Allah SWT antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Rasulullah  menegaskan  dalam  hadits  yang menyebutkan  bahwa  tidak  ada  yang membedakan  antar  manusia  satu  dengan manusia lainnya kecuali tingkat ketaqwaannya.  Hal  ini  menegaskan  bahwa Allah SWT tidak memperkenankan memandang sebelah mata terhadap ketidaksempurnaan  orang  lain,  baik  segi fisik maupun non fisik.
Untuk mendukung keberhasilan konsep inklusi, dibutuhkan sebuah kebijakan dimana  memiliki  definisi  rencana  kegiatan atau  pernyataan-pernyataan  menuju  ideal yang  membimbing  sesuatu  organisasi (Fakhruddin,  2010;  Fattah,  2012).  Dalam bidang  pendidikan,  kebijakan  ini  memiliki makna  sebagai  rumusan  yang  terstruktur untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional (Tilaar, 2009).
Sehingga  analisis  kebijakan  berfungsi untuk  mengetahui  apa  yang  Pemerintah lakukan,  alasannya  dan  perbedaan  dengan kebijakan  sebelumnya.  Sehingga,  hal  ini akan  memunculkan  argumen  tentang  sisi positif dan negatif  dari tindakan yang telah diambil pemerintah (Wahab, 2011).
Definisi  lain  diungkapkan  oleh  E.S Quade  yang  menyatakan  bahwa  analisis kebijakan akan menghasilkan informasi dan informasi tersebut digunakan sebagai landasan bagi pembuat kebijakan (pemerintah) dalam mengambil keputusan.
Proses  yang  dilakukan  E.S.  Quade dalam  analisis  kebijakan  adalah  sebagai berikut:  pertama  adalah  formulation,  atau sering disebut dengan pemetaan, mengklarifikasi  masalah  dan  memutuskan obyek permasalahan. Kemunculan Permendiknas  No  70  Tahun  2009  diawali dengan keberadaan sekelompok orang yang memiliki  kekurangan  dalam  diri  mereka baik  itu  fisik  atau  psikologis.  Pemerintah mengaturnya  dalam  UU  No  4  tahun  1997 tentang  penyandang  cacat  atau  anak berkebutuhan khusus.
Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS)  2017  menyebutkan  bahwa  dari  30% ABK  yang  sudah  memperoleh  pendidikan, hanya  18%  di  antaranya  yang  menerima pendidikan  inklusi,  sedangkan  sisanya belum mendapatkan pendidikan yang layak.
Kondisi  ini  sangat  ironis,  mengingat keberadaan ABK yang masih menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk mengayominya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan  UU  No  23  tahun  2002  pasal 48  dan  49  tentang  anak-anak  berada  pada pihak  perlindungan  pemerintah.  Mereka
berhak  mendapatkan  pendidikan  sama dengan  anak  normal  lainnya  karena  itu merupakan  Hak  Asasi  mereka.  Bahkan pemerintah  telah  mengaturnya  dalam  UU No 20 tahun 2003.
Langkah  analisis  yang  kedua  adalah search ,  yakni  pencarian  dan  pembuatan pola  dari  beberapa  kemungkinan  alternatif yang ada. Berawal dari permasalahan diatas, maka  berdasarkan  UU  No  2  Tahun  1989 dan  PP  No.  72  Tahun  1991  dalam  pasal  4, pemerintah  memberikan  beberapa  pilihan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, yakni Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB) dengan lama pendidikan  minimal  6  tahun,  Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama  Luar  Biasa (SLTPLB)  minimal  3  tahun,  dan  Sekolah Menengah Luar Biasa (SMALB) minimal 3 tahun.  Terdapat  tambahan  dalam  pasal  6 tentang  Taman  Kanak-kanak  Luar  Biasa dengan  lama  pendidikan  antara  1  sampai  3 tahun.
Analisis yang ketiga adalah forecasting . Analisis  ini  berfungsi  untuk  mengetahui konteks  operasional yang  ada.  Dari kebijakan  pemerintah  dalam  UU  No  2 Tahun  1989  dan  PP  No.  72  Tahun  1991, muncul permasalahan terkait adanya dinding  pemisah  antara  ABK  dengan  anak normal  yang  disebabkan  oleh  jarangnya komunikasi  antara  mereka,  adanya  rasa
canggung, rendah diri, memandang sebelah mata  dan  sebagainya  menjadi  penyebab permasalahan tersebut.
Hal ini memunculkan kebijakan pemerintah  dengan  terbitnya  Surat  Edaran Dirjen  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  No  380/C.C6/MN/2003  dan Permendiknas  No  70  tahun  2009  tentang Pendidikan Inklusi dan tata cara penyelenggaraannya  diatur  dalam  PP  No. 17  thun  2010  pasal  127-142  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  Kebijakan  ini  merupakan analisis  yang  keempat  yakni  modelling, membangun  dan  menggunakan  model untuk  menentukan  efek  yang  muncul  dari UU No 2 Tahun 1989 dan PP No. 72 Tahun 1991 tersebut.
Analisis  terakhir  adalah  evaluating, berupa  memberikan  penilaian  terhadap kebijakan  yang  sudah  dibuat  dengan membuat  perbandingan  sisi  positif  dan negatif  yang  muncul.  Dalam  perjalanan pelaksanaan kebijakan tersebut, ada baiknya  kita  membahas  sisi  positif  terlebih dahulu  dari keberadaan  sekolah  Inklusi  ini. Salah satu  hal  positif bisa kita diambil dari keberadaan  Sekolah  Inklusi,  yang  mulai muncul  tahun  2003  adalah  tidak  adanya perbedaan  antara  Anak  Berkebutuhan Khusus  (ABK)  dan  anak  normal  dalam mendapatkan kesempatan mengenyam
pendidikan di sekolah umum. Jika biasanya pemerintah  menyediakan  sarana  Sekolah Luar  Biasa  kepada  ABK,  yang  mana peserta didiknya adalah homogen, memiliki kesamaan  antar  satu  sama  lain,  Sekolah Inklusi  memberikan  warna  yang  berbeda kepada ABK, sekolah umum yang memberikan  kesempatan  bagi  ABK  untuk menuntut ilmu disana.
Namun,  hal  ini  membutuhkan  proses adaptasi  lama.  Lebih  dari  15  tahun keberadaannya,  sekolah  inklusi  belum  bisa berfungsi  secara  maksimal,  dan  bisa  jadi kebijakan pemerintah atas penyelenggaraan sekolah inklusi perlu dikaji kembali. Hal ini disebabkan oleh:
1. Walaupun  sebenarnya  ada  batas minimal  intelegensia  yang  harus  dimiliki oleh  calon  peserta  didik  di  sekolah  inklusi, kondisi  di  lapangan  mengatakan  hal  yang berbeda  yang  mana  hal  ini  sulit  dilakukan. Banyak  orang  tua  ABK  menuntut  anaknya bisa  masuk  di  Sekolah  ini,  padahal  jika anak tersebut memiliki kekurangan dibidang intelegensia, atau kekurangan lain yang tidak memungkinkan untuk melakukan  pembelajaran  bersama-sama dengan anak normal lainnya, maka ketika di kelas,  proses  pembelajaran  tidak  bisa berjalan  maksimal.  Sehingga  posisi  ABK hanya  sebagai  penggembira  saja,  tanpa mendapatkan  ilmu.  Sama  halnya  dengan
SMP Inklusi dan SMA Inkl\usi, yang mana proses  seleksi  input  didasarkan  pada  nilai ujian nasional
2. Ketika  point  pertama  sudah  terjadi, maka  efek  yang  muncul  adalah  sebagai berikut  (didasarkan  pada  UU  No  20  tahun 2003  yang  diijabarkan  kedalam  Peraturan Pemerintah  No.  32  Tahun  2013  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun  2005  tentang  Standart  Nasional Pendidikan, meliputi:
a. Standar  Isi,  berupa  kesulitan  dalam memodifikasi  kurikulum.  Sesuai  dengan pernyataan  Salamanca,  berikut  rambu- rambu  dalam  pengembangan  kurikulum  di Sekolah  Inklusi  (Budiyanto,  2005)  sebagai berikut: (1) kurikulum dikembangan menyesuaikan  dengan  kebutuhan  anak, memiliki  kegiatan  ekstrakulikuler  yang disesuaikan dengan bakat anak (Ilahi, 2013); (2) ABK mendapat pembelajaran tambahan dalam  konteks  kurikulum  reguler,  jika  hal ini  diperlukan;  (3)  pencapaian  tujuan pembelajaran  tidak  selalu  teoritis  dan formal, sehingga mereka mampu berpartisipasi  dalam  pembelajaran;  (4) memiliki buku penghubung antara guru dan walimurid, berisi identifikasi proses pembelajaran, kemajuan yang telah di capai, dan  masalah-masalah  yang  dihadapi  ketika proses pembelajaran dan (5) di dukung oleh sarana  dan  prasarana  yang  tepat  guna  dan
biaya  terjangkau  (Suryobroto,  2004).  Sari Rudiyati,  dalam  bukunyaPengembangan Kurikulum  Adaptif  di  Sekolah  Inklusi, menjelaskan  bahwa  pihak  sekolah  bisa memodifikasi kurikulum melalui: (1) modifikasi tujuan pembelajaran yang disesuaikan  dengan  kondisi  siswa;  (2) modifikasi  materi,  yakni  penurunan  tingkat kesulitandibandingkan  dengan  materi  yang diberikan  kepada  siswa  reguler; (3) modifikasi  proses,  berupa  inovasi  dan kreasi  tenaga  pendidik  dalam  penggunaan model pembelajaran sehingga peserta didik bisa menikmati proses pembelajaran dengan  menyenangkan,  dan  (4)  modifikasi evaluasi,  berupa  perubahan  dalam  soal ujian,  waktu  evaluasi,  teknik  evaluasi  dan tempat evaluasi (Oktradiksa, 2017). b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Ketersediaan Guru. Mengacu  pada  PP  No  19  tahun  2005 tentang  standarisasi  tenaga  pendidik  di sekolah inklusi yang terdiri dari guru kelas, guru  mata  pelajaran  dan  guru  pendamping khusus  (GPK),  yakni  guru  yang  berlatar belakang  pendidikan  luar  biasa  dan memiliki  dua  kompetensi,  yakni  (1) kompetensi teknis, meliputi mampu memahami  teori  kesulitan  belajar,  terampil mengajarkan  pelajaran  prevokasional,  dan (2)  kompetensi  konsultasi  kolaboratif, seperti mampu menjalin hubungan
kerjasama  dengan  semua  pihak  terkait dengan pembelajaran ABK.
c. Standar  Sarana  dan  prasarana. Hendaknya  disesuaikan  dengan  tuntunan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sekolah Inklusi akan memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  lebih banyak  variasi  karena  memang  dibutuhkan untuk  menunjang  kegiatan  pembelajaran dibandingkan  dengan  sekolah  reguler, misalnya  laboratorium,  alat  praktikum,  alat terapi, dan sebagainya.
d.
Standar Proses Pembelajaran, meliputi (1) modifikasi materi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada  segi  kognitifnya  saja,  tetapi  juga pengembangan  ketrampilan  fungsional  dan pengembangan kemampuan perilaku adaptif;
(2)
modifikasi metode pembelajaran, student  centered  learning , pembelajaran yang berpusat pada siswa dan (3)  modifikasi  pendekatan  pembelajaran, memerlukan  mobilitas  tinggi  dan  lebih terbuka,  karena  kemampuan  siswa  dalam kelas heterogen (Dhelpie, 2006)
e. Standar  Pembiayaan  yang  belum mencukupi.  Tidak  bisa  di  pungkiri  bahwa untuk menyelenggarakan pembelajaran Inklusi,  dibutuhkan  pembiayaan  yang  lebih besar dibandingkan sekolah umum lainnya. Hal  ini  disebabkan  oleh  kebutuhan  yang diperlukan lebih banyak, misalkan saja, fee
yang  diberikan  kepada  Guru  Pendamping Khusus,  pembelian  media  pembelajaran yang  dibutuhkan  oleh  ABK,  ditambahkan pula  jenis  ABK  yang  ada  tidak  hanya  satu macam saja.
3. Ketika  point  2  tidak  bisa  berjalan maksimal, maka yang ada hanyalah perihal hasil  pencapaian  akhir  kinerja  siswa  di sekolah  (masuk  kedalam  Standar  Penilaian Hasil), yang lebih cenderung pada sisi hasil akademis, tidak mengacu pada keberhasilan dalam  menjalani  sebuah  proses.  Padahal, kondisi  ABK  yang  rata-rata  memiliki kemampuan  intelegensia  dibawah  rata-rata, akan sulit mencapai target ini.
Dari analisis kebijakan Sekolah Inklusi diatas  (berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  No  70  Tahun  2009), maka  dibutuhkan  sebuah  kebijakan  dalam penetapan  kualifikasi  sekolah  yang  akan  di tunjuk  sebagai  penyelenggara  Sekolah Inklusi,  yakni  sekolah  yang  mampu mewujudkan  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP)  bagi  siswa  normal  dan  siswa berkebutuhan  khusus  dengan  berbagai kebutuhannya.
Ketika  sudah  mendapatkan  beberapa sekolah  yang  bakal  menjadi  penyelenggara layanan pendidikan Inklusi, maka pemerintah hendaknya memberikan dukungan secara totalitas atas keberlangsungan  pembelajaran  tersebut,
sehingga  hasil  yang  dicapai  pun  bisa maksimal.  Karena,  sejauh  pengamatan penulis, hanya ada sedikit sekolah saja yang benar-benar mampu menyelenggarakan Pendidikan Inklusi, sedangkan yang lainnya hanya  menggunakan  ‘label’  Inklusi  dalam bentuk  teorinya  saja.  Dalam  prakteknya, jauh dari kata ‘ education for all ’
Contoh kecil bentuk dukungan tersebut berasal dari daerah Kediri, melalui Peraturan  Walikota  Kediri  No  19  Tahun 2012,  yang  merupakan  perubahan  atas Peraturan  Walikota  Kediri  No  27  Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan  Peserta  Didik.  Minor  dari Peraturan Walikota tersebut adalah pedoman  penyelenggaraan  Sekolah  Inklusi di  Kediri.  Terdapat  8  SDN  dan  3  SMPN yang  bakal  menerima  siswa  jalur  inklusi. Sejauh  pengamatan  penulis  di  lapangan, diantara 8 SDN Inklusi diatas, hanya ada 1 SDN saja yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusi (berdasarkan standarisasi pendidikan nasional),  sedangkan  yang  lainnya,  belum bisa  masuk  kategori.  Hal  ini  disebabkan oleh  problematika  umum  yang  dialami sekolah inklusi.
Disisi  lain,  layanan  inklusi  ini  masih belum sepenuhnya diaplikasikan di lingkungan  Kementerian  Agama,  masih sedikit  madrasah  yang  menyelenggarakan
layanan  pendidikan  inklusi.  Data  terbaru tercatat  bahwa  dalam  rentang  waktu  tahun 2015-2016  terdapat  22  madrasah  yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan  inklusi  dan  tersebar  di  wilayah Jawa  Timur,  Jawa  Tengah,  Sulawesi Selatan,  Nusa  Tenggara  Barat  dan  Banten. Kondisi  ini  mendapatkan  dukungan  penuh dari berbagai pihak, seperti adanya peluncuran  pilot  project  ‘Pengembangan Pendidikan Inklusif di Madrasah di Gedung Fakultas  Teknik  Universitas  Brawijaya tahun 2015 yang merupakan hasil kerjasama  antara  Pusat  Studi  dan  Layanan Disabilitas  (PSLD)  Pusat  Studi  Pesantren dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (PSP2M) Universitas  Brawijaya  dengan  Australian Agency  for  Internasional  Development (AusAID).  Kerjasama  ini  mendapatkan bantuan  dari  pihak  Australia  sebanyak  2,5 Milyar  guna  pengembangan  pilot  project madrasah inklusi dan menghadirkan madrasah  percontohan  MI  Terpadu  Ar- Roihan  Lawang  yang  telah  menerapkan layanan inklusi sejak tahun 2008.
Contoh  lain  madrasah  yang  telah menerapkan layanan inklusi ada di Yogyakarta.  Adanya  Peraturan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  No.  21  tahun 2013,  dilanjutkan  dengan  Surat  Keputusan Kepala Dinas Kota Yogyakarta No 188/661 yang  ditetapkan  tanggal  12  Juni  2014,  ada
57 sekolah yang terdaftar sebagai penyelenggara sekolah inklusi, Surat
Keputusan Madrasah Penyelenggara Pendidikan  tahun  2016,  yang  meliputi MAN  Maguwohardjo,  MTsN  Sumbergiri, dan Madrasah Ibtidaiyah Yapi Teknik.
Di  wilayah  Jawa  Timur,  terdapat Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan  inklusi,  disahkan  25  Januari 2011,  salah  satunya  adalah  Madrasah Ibtidaiyah  Al-Hidayah,  yang  terletak  di  Jl. Margorejo  Masjid  No  3-E  Wonocolo Surabaya.  Di  wilayah  Jawa  Barat,  terdapat Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No.  72 tahun 2013, masih tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi.
Minimnya madrasah inklusi ini sangatlah  ironis,  mengingat  Islam  telah menegaskan  dalam  QS.  Abasa  ayat  1-10 yang  berisi  kisah  Nabi  Muhammad  ketika didatangi  Abdullah  bin  Ummi  Maktum, seorang tunanetra, yang ingin belajar agama, namun  Nabi  berpaling  karena  beliau  lebih memilih untuk berdakwah kepada pembesar Kafir  Quraisy,  hingga  turunlah  ayat  ini sebagai  teguran  dari  Alloh  SWT  (Mukaffa, 2017; Shaleh & Dahlan, 1998).

## PENUTUP
Sekolah  Inklusi  merupakan  sebuah layanan  pendidikan  yang  merupakan  solusi atas  permasalahan  tentang  pandangan
diskriminatif Pemerintah
dalam memberikan  hak  pendidikan  antara  anak normal  dan  Anak  Berkebutuhan  Khusus (ABK).  Konsep  yang  ada  dalam  Sekolah Inklusi sangat bagus,  namun dalam
pengimplementasiannya
masih memunculkan  permasalahan  baru  dan kompleks serta masih memerlukan kebijakan  pemerintah  terkait  klasifikasi penetapan  Sekolah  Inklusi  itu  sendiri  dan standarisasi  minimal  IQ  yang  dimiliki peserta  didik  hingga  mereka  mampu mengikuti proses pembelajaran di kelas.
Kondisi  yang  sama  juga  terdapat  di madrasah inklusi, minimnya madrasah yang menerapkan  layanan  inklusi  ini,  membuat masyarakat yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus usia sekolah bingung ketika menginginkan buah hatinya mendapatkan  pendidikan  umum  sekaligus pendidikan  khusus,  karena  agama  yang merupakan  pegangan  hidup  bagi  mereka kelak di kemudian hari.
Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah supaya keberadaan layanan pendidikan  inklusi,  baik  itu  pada  sekolah umum ataupun sekolah Islam atau
madrasah,  bisa  berjalan  maksimal  dan mampu mewujudkan ‘education for all’.

## DAFTAR RUJUKAN
Baihaqi, & Sugiarmin, M. (2006).
Memahami dan Membantu Anak ADHD . Bandung: Nuansa. Budiyanto. (2005). Pengantar Pendidikan Inklusi . Jakarta: Depdiknas. Dhelpie, B. (2006). Pembelajaran Anak Tunagrahita, Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi . Bandung: Refika Aditama.
Fakhruddin. (2010). Administrasi Pendidikan, Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam . Bandung:
Citapustaka Media Perintis. Fattah, N. (2012). Analisis Kebijakan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013).
Better Education for All: When We’re IncludedToo. Masyarakat Indonesia , 39 (1), 27–48.
Ilahi, M. T. (2013). Pendidikan Inklusi .
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Ishartiwi. (2010). Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional. Jurnal Pendidikan Khusus , 6 (2), 1.
Kustawan. (2012). Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya . Jakarta:
Luxima Metro Media.
Mukaffa, Z.-. (2017). PENGEMBANGAN MODEL MADRASAH INKLUSIF (Studi atas Kesiapan dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif MI AL-Hidayah Margorejo Surabaya). Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 12 (1), 1. https://doi.org/10.21043/edukasia.v12i
1.2051
Oktradiksa, A. (2017). Analisis Persepsi
Guru Madrasah Tentang Konsep Sekolah Inklusi, (August). Retrieved
from https://www.researchgate.net/profile/A hwy_Oktradiksa/publication/31907670 7_ANALISIS_PERSEPSI_GURU_M ADRASAH_TENTANG_KONSEP_S EKOLAH_INKLUSI_DI_MI_MUHA MMADIYAH_JAGALAN_KABUPA TEN_MAGELANG/links/598e77650f 7e9bf4fbb01cad/ANALISIS- PERSEPSI-GURU-MADRASAH- TENTANG- Praktiningrum. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
Jurnal Pendidikan Khusus , 7 (2), 34.
Shaleh, Q., & Dahlan, Q. (1998). Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an . Yogyakarta: Diponegoro. Smart, A. (2010). Anak Cacat bukan Kiamat, Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus . Yogyakarta: Katahati.
Smith, D. J. (2006). Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua . Bandung: 2006. Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaran Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1), 1–14. Retrieved from http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/P T/C/Kern_Ritch.pdf Suryobroto. (2004). Manajemen Pendidikan Sekolah . Jakarta: Rineka Cipta. Tilaar, H. A. R. (2009). Kekuasaan
Pendidikan: Manajemen Pendidikan
Nasional dalam Pusaran Kekuasaan . Jakarta: Rineka Cipta. Wahab, A. (2011). Kependidikan dan Kecerdasan Spiritual . Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.