## Jaminan dalam Aqad Pembiayaan
Mu ḍārabah Perbankan Syariah di

## Wilayah Surabaya
Ana Toni Roby Candra Yu dh a Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya E-mail: anatoniroby@gmail.com

## Abstract
The Moral hazard and skill of costumer are fundamental problems in ﬁnancing of sharia bank by mu ḍ arabah contract. In order to reduce the risk of that problems, sharia bank obliges the bail for granted loan. This research aims to  know  how  the  determination  of  bail  included  in  contracts  of  ﬁnancing, especially in mu ḍ arabah contract. The approach of this research is qualitative descriptive approach. The analytic result shows that the collateral in sharia bank  is  different  from  conventional bank,  it  doesn’t  bail  the  credits  but  it bails  mu ḍ arib  for  not  breaking  the  agreement.  Therefore,  if  the  mu ḍ arib incurred economical losses without breaking the agreement, the bail can’t be conﬁscated.
Keywords: sharia banking, aqad mu ḍ arabah, collateral

## A. PENDAHULUAN
Bank syariah adalah bank Islam yang bisa  dikenal di  Indonesia, adalah  sebuah  bank  yang  didirikan  untuk  menghindari  permasalahan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan, yang di- khawatirkan  mengandung  unsur Riba .  Oleh  karena  itu  setiap  aktivitas bank syariah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur-unsur riba. Usaha untuk menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti pranata bunga dengan pranata hukum hasil pemikiran para ilmuwan Islam klasik.
Dalam  khasanah  ekonomi  Islam,  para  ilmuwan-ilmuwan  Islam klasik  menjelaskan  beberapa  aqad  pembiayaan  misalnya mu ḍ arabah dan musyārakah . Prinsip usaha perbankan syariah untuk menghindari
Al Tijarah : Vol.1, No.1, Juni 2015 (37-58)
p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah
bentuk  pinjam  meminjam  atau  utang  piutang,  ini  mengandung  dua penger tian  yang  secara  terminologis  sangat  penting.  Pertama  adalah untuk  menunjukkan  bahwa  bank  syariah  adalah  sebuah  lembaga  ke- uangan yang berangkat dasar bisnis. Yaitu mencari keuntungan dalam pengertian  ekonomis.  Bukan  sebagai  lembaga  keuangan  dalam  amal ke bijakan  sebagaimana  dalam  sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam  yang terkenal dengan bait al-maal . Kedua adalah untuk menunjukkan prinsip bahwa  nasabah  yang  akan  menggunakan  jasa  dana  keuangan  bank syariah selalu terkait secara pasti dengan sektor ekonomi riil.
Untuk  mewujudkan  prinsip  tersebut,  maka  perbankan  syariah khusus nya di Indonesia dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan pranata ekonomi riil seperti jual beli yang dimodi- ﬁ kasi  dalam  berbagai  bentuk  (misalnya bai’  assalam,  bai’  al-Istishna’, murāba ḥ ah ), kerjasama kemitraan musyārakah ( partnership ), kerja sama kemitraan bagi hasil mu ḍ arabah ( proﬁ t sharing ) (La_Riba, 1994). Salah satu pranata yang secara teoritis paling dikenal oleh masya- rakat  di  dalam  perbankan  syariah  adalah  mu ḍ arabah  ( proﬁ t  and  loss sharing ).  Para  penulis  Islam  modern  sepakat  menggunakan  bentuk kerjasama ( musyārakah dan mu ḍ arabah ) sebagai sarana untuk merekon- struksi dan reorganisasi dalam dunia perbankan (Siddiqi, 1985). Maka dapat  dikatakan  bahwa mu ḍ arabah merupakan  alat  untuk  mencegah timbulnya  riba  (J.  Scacht,  1965).  Bahkan  Undang-Undang  perbankan yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyebut bagi hasil untuk membedakan dengan bank yang menggunakan instrumen bunga.
Pada  tataran  normatif,  falsafah  hukum  perjanjian mu ḍ arabah ini menampakkan  diri  dalam  bentuk  ketentuan-ketentuan  pembagian  hak dan kewajiban antara pemilik modal ( shahibul maal ) dan pelaku usaha ( mu ḍ arib ). Salah satu pembagian hak dan kewajiban di dalam mu ḍ arabah yang ditentukan para ilmuwan hukum Islam klasik adalah bahwa pemilik modal  ( shohibul  maal )  tidak  diperbolehkan  meminta  jaminan  kepada pelaku  usaha  ( mu ḍ arib )  atas  dana  yang  diberikan  untuk  suatu  usaha bisnis (Karim, 2003).
Dalam terminologi hukum, mu ḍ arabah merupakan kerjasama dalam hubungan  bisnis  untuk  mencari  keuntungan.  Kerjasama  ini  dilaku kan antara seorang pemilik modal ( investor/ shahibul maal ) dengan praktis yang memiliki keahlian usaha ( mu ḍ arib ). Tentu saja didasari rasa saling
amanah, kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama , adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua , adalah mengenai kualitas keahlian (profesionalitas) pe- laku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan.
Persoalan  pertama  menyangkut  moralitas  pelaku  usaha  ( moral hazard ). Ini sangat penting di dalam mu ḍ arabah , karena pemilik modal akan  melepaskan  dananya  di  tangan  orang  lain,  yang  bukan  dalam kedudukan  sebagai  peminjam  uang.  Jika  pelaku  usaha  tidak  mem- punyai  komitmen  moralitas  yang  kuat,  dikhawatirkan  akan  terjadi  pe- nye lewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Se- dangkan  hal kedua menyangkut  masalah skill .  Masalah skill ini  sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha ( mu ḍ arib ), jika mu ḍ arib tidak atau kurang mem- punyai  keahlian  dalam  bidang  usahanya,  dikhawatirkan  akan  meng- alami kerugian. Ini sangat penting di dalam mu ḍ arabah , karena pemilik modal  akan  melepaskan  dananya  di  tangan  orang  lain,  yang  bukan dalam  kedudukan  sebagai  peminjam  uang.  Jika  pelaku  usaha  tidak mem punyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan.
Persoalan  yang  kemudian  muncul  di  dalam  realitas  bisnis  per- bankan syariah adalah bahwa masih banyak masyarakat yang belum me- mahami  secara  penuh  mekanisme  pembiayaan mu ḍ arabah dan  dalam memberikan pembiayaan mu ḍ arabah , bank syariah selaku pemilik modal ( shahibul  maal )  mensyaratkan  adanya  jaminan.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan penelitian yang melatarbelakangi realitas hubungan mu ḍ ara- bah dalam dunia perbankan syariah dengan jaminan.
Dengan mempertimbangkan uraian di atas, maka hal ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti agar diketahui bagaimana penentuan jaminan itu disertakan oleh bank syariah pada aqad-aqad pembiayaan, khususnya pada aqad mu ḍ arabah . Dalam hal ini, obyek penelitian yang dipakai adalah bank syariah yang ada di Kota Surabaya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Bank Syariah
Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama  yaitu  menerima  simpanan  uang,  meminjamkan  uang,  dan  jasa
pengiriman  uang.  Di  dalam  sejarah  perekonomian  kaum  muslimin, fungsi-fungsi  bank  syariah  telah  dikenal  sejak  zaman  Rasulullah  Saw. Fungsi-fungsi  tersebut  adalah  menerima  titipan  harta,  meminjamkan uang  untuk  keperluan  bisnis,  serta  melakukan  pengiriman  uang  (Per- bankan Syariah, 2007).
Sekarang,  perbankan  syariah  fungsinya  juga  semakin  berkem- bang, salah satunya menerapkan fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah membantu  memberi  pinjaman  ( qardul  hasan )  untuk  kaum  muslimin dalam rangka menjalankan usahanya, bagi mereka yang memiliki ketram- pilan  usaha.  Sebagai  sebuah  aktivitas  perekonomian  diyakini  bahwa perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam menghidupkan perekonomian serta memberikan keseimbangan atas berbagai ketidak- stabilan  perekonomian  baik  oleh  sistem  ekonomi  kapitalis  maupun ekonomi sosialis. Pada gambar 1 terlihat bahwa terdapat beberapa jenis lembaga  yang  terdapat  pada  lembaga  keuangan  syariah  yang  ada  di Indonesia.
Berdasarkan aspek dan falsafah lembaga keuangan syariah (LKS), dapat dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat bermacam-macam jenis lembaga keuangan syariah (LKS), yaitu seperti pada gambar 1.
The Existing Islamic Financial Instituion Islamic Cooperative Insurance Multy Finance Company Rural Bank Micro-Fin House Capital Market Commersial Bank Islamic Branch Of Conventional Bank

## Gambar 1. Jenis Lembaga Keuangan Syariah
Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Antonio, 2001)
Bentuk lembaga dalam institusi perbankan syariah terbagi men- jadi beberapa bentuk dari mulai yang terbesar  berbentuk bank umum, yaitu  lembaga  keuangan  yang  sudah go  public atau  sudah  berbentuk
perseroan terbatas, dan yang terkecil berbentuk koperasi yaitu lembaga keuangan yang hanya menawarkan beberapa produk misalnya produk pembiayaan mu ḍ arabah .  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis, penulis mengambil obyek yaitu Bank Bukopin Syariah, Bank Mua- malat Indonesia, Bank Syariah Mandiri yang berada di Kota Surabaya.
Menurut Perwataatmaja dan Antonio (1992), bank syariah mem- punyai  dua  pengertian.  Pertama,  bank  Islam  adalah  bank  yang  ber- ope rasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Bank  yang  ber- operasi  sesuai  dengan  prinsip  syariah  Islam  ialah  bank  yang  berope- rasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah  Islam  khususnya  yang menyangkut tata cara ber-muamalah sacara syariah Islam, yaitu men- jauhi  praktek  praktek  yang  dikhawatirkan  mengandung  unsur-unsur riba  untuk  diiisi  dengan  kegiatan  investasi  atas  dasar  bagi  hasil  dan pem  biayaan  perdagangan.  Kedua,  Bank  Islam  adalah  bank  yang  tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Undang-undang  Perbankan  No.  10  tahun  1998  memuat  prinsip syariah yaitu “ aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiat an usaha atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  prinsip  syariah, antara  lain  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  ( mu ḍ arabah ), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal ( musyārakah ), prinsip jual beli barang dengan margin keuntungan ( murāba ḥ ah ), atau pembiayaan barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan  ( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemi likan atas barang yang disewa dari pihak lain ( ijarah wa iqtina )”.
Terbitnya  PP  no.  72  tahun  1992  tentang  bank  bagi  hasil  adalah bahwa bank yang sistem operasionalnya secara syariah. Bank bagi hasil tidak  boleh  melakukan  hal  atau usaha  yang  tidak  berdasarkan  prinsip syariah    (bunga).  Hal  ini  juga  berlaku  bagi  bank  yang  tidak  berbasis syariah untuk tidak melakukan prinsip bagi hasil (pasal 6). Namun PP no. 72 pasal 6 telah dihapus karena pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998 memperbolehkan bank umum memakai dual system , yaitu sistem konvensional dan sistem syariah (Muhammad, 2002) yaitu melalui:
a.  Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru
b.  Pengubahan  kantor  cabang  atau  di  bawah  kantor  cabang  yang melakukan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  menjadi  kantor yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

## a. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Hal  pokok  yang  membedakan  antara  perbankan  konvensional dengan perbankan syariah adalah larangan untuk membayar dan mene- rima bunga pada perbankan syariah. Karena bunga melekat pada pin- jaman, maka  perbankan syariah tidak memakai skema pinjaman dalam penyaluran dananya. Pinjaman hanya digunakan sebagai aktivitas sosial tanpa meminta imbalan. Setiap peminjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba.
Perbandingan  yang  membedakan  antara  bank  syariah  dengan bank konvensional dapat dilihat di tabel 1. Di tabel 1 terlihat bahwa per- bedaan antara bank syariah dan bank konvensional cukup jelas. Banyak syarat  syariah  yang  mengikat  di  bank  Islam,  hal  ini  bertujuan  untuk menjaga performa yang terdiri dari produk, jasa, serta mekanisme mana- jemen benar-benar sesuai kaidah hukum syariah.
Pendirian bank berbasis syariah Islam tidak hanya bertujuan untuk perbaikan ekonomi, melainkan juga sebagai media untuk dakwah Islam. Pendirian  bank-bank  syariah  dan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah lain merupakan salah satu upaya untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini akan disertakan penjelasan tentang pembiayaan mu ḍ arabah di bank syariah.

## b. Pembiayaan Bank Syariah
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokok- nya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pem ba- yaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2002).
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah, “Penyediaan uang atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tetentu dengan imbalan atau bagi hasil”(Muhammad, 2002).

## Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
BANK ISLAM

## BANK KONVENSIONAL
1.  Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
2.  Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3.  Proﬁ t dan falah oriented
4.  Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
5.  Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
1.  Semua jenis investasi, baik itu halal atau haram. Yang penting menguntungkan bagi pihak bank.
2.  Menggunakan piranti bunga.
3.  Proﬁ t Oriented
4.  Hubungan dengan nasabah dalam bentuk antara kreditur dan debitur
5.  Tidak terdapat dewan sejenis.
Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Antonio, 2001)
Sistem operasional bank syariah secara garis besar digolongkan ke dalam 3 macam antara lain pendanaan, pembiayaan dan pendapatan. Pendanaan dan pembiayaan juga dibagi menjadi beberapa macam pro duk. wadiah, mu ḍ arabah, dan ijarah (sewa) termasuk kategori produk pen da- naan bank syariah, sedangkan pembiayaan mu ḍ arabah dan pem biaya an musyārakah adalah contoh dari produk pembiayaan bank syariah.
c. Pembiayaan Mu ḍ arabah Mu ḍ arabah disebut  sebagai  perjanjian  kerjasama  karena  antar pemilik  modal  dan  pelaku  usaha  merupakan  pasangan  ( partner )  yang secara  langsung  saling  membutuhkan  satu  dengan  yang  lain.  Pemilik modal secara langsung membutuhkan seorang pelaku usaha yang dapat menjalankan  dana  yang  dimilikinya  untuk  suatu  kegiatan  usaha  yang dapat  menghasilkan  keuntungan.  Di  lain  pihak,  pelaku  usaha  mem- punyai keahlian, kesempatan dan kemampuan untuk melakukan usaha, yang  secara  langsung  membutuhkan  modal  bagi  usaha  yang  akan  di- lakukannya. Kepentingan yang secara langsung inilah yang diakomo dasi oleh mu ḍ arabah (Siddiqi, 1985).
Berdasarkan falsafah ini, maka modal mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan keahlian usaha. Keahlian usaha tidak dapat disubordinasikan  dengan  modal.  Kedudukan  yang  sama  dan  sederajat ini  harus  diaktualisasikan  dalam  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur hak dan kewajiban antara pemilik modal dan keahlian usaha. Jika ter- nyata  di  dalam  perjanjian mu ḍ arabah terdapat  ketentuan-ketentuan
yang bertentangan dengan dasar persamaan antara modal dan keahlian usaha  yang  menimbulkan  ketidakadilan,  maka  dapat  dipersoalkan  se- cara hukum.
Memang dapat difahami bahwa seorang pelaku usaha yang me- minjam  uang  kepada  orang  lain  atau  ke  perbankan  untuk  melakukan suatu kegiatan bisnis dapat dikatakan bekerjasama. Namun kerjasama yang demikian hanyalah merupakan kerjasama secara tidak langsung, karena ada pranata yang menjadi perantara di antara dua kepentingan yaitu  pranata  pinjam  meminjam  atau  utang  piutang.  Oleh  karena  itu konstruksi  normatif  yang  ditimbulkan  dari  hubungan  yang  demikian bukan  sebagai  bentuk  hubungan  hukum  kerjasama  tetapi  hubungan hukum  antara  kreditur  dan  debitur. Mu ḍ arabah sebagai  suatu  bentuk kerja sama  adalah  sangat  penting  untuk  dipahami  sebagai  dasar  atau landasan berﬁ kir. Jika mu ḍ arabah tidak dipahami dengan baik sebagai suatu  bentuk  kerjasama,  maka  akan  dapat  menimbulkan  persoalan tentang ketidakadilan.
Modal  yang  dipergunakan  dalam  pembiayaan mu ḍ arabah harus berupa  uang  dan  kontrak mu ḍ arabah harus  jelas  jumlah  modalnya (Sholihin, 2007). Bank Islam akan memperoleh pandapatan dari pem- biayaan  investasi al-mu ḍ arabah dan al-musyārakah berupa  bagi  hasil, khusus untuk pembiayaan mu ḍ arabah bentuk return -nya adalah proﬁ t sharing. Bentuk return yang dihasilkan dari mu ḍ arabah akan dibagikan sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian.

## 1. Jaminan dalam Pembiayaan
Mu ḍ arabah
Mengacu pada pembiayaan mu ḍ arabah, ada beberapa alasan di- sertakannya  jaminan  dalam mu ḍ arabah yaitu  karena  diketahui  bahwa kebijakan  Bank  Sentral  (Bank  Indonesia)  yang  masih  menyamakan dengan mekanisme kredit di bank konvensional, yaitu bank berhak me- minta  jaminan  kepada  nasabah  pembiayaan;  fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 ayat 7, yang menye butkan  “Pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan mu ḍ arabah tidak ada  jaminan,  namun  agar mu ḍ arib tidak  melakukan  penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mu ḍ arib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mu ḍ arib terbukti melakukan pelanggaran terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  akad”.  Maka jelas maksud fatwa Dewan Syariah Nasional adalah bank syariah yang
merupakan lembaga yang menjalankan fungsi keuangan diperbolehkan meminta jaminan pada mu ḍ arib (nasabah pembiayaan), yang motifnya agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembiayaan tersebut. Mekanisne penyertaan jaminan dalam pembiayaan mu ḍ arabah dipisahkan menjadi tiga tahap yaitu :
1.  Pre Warranty, butir ini menjelaskan mengenai siapa yang berhak menjadi pemberi jaminan, mengapa perlu ada jaminan dalam pem- biayaan mu ḍ arabah , dan apa saja yang dapat dijadikan jaminan
2.  In Warranty, pada butir ini dijelaskan bagaimana kebijakan bank syariah  jika  jaminan  rusak  ﬁ sik  ketika  masa  aktif  pembiayaan, ke bijakan bank syariah jika terjadi ﬂ uktuasi harga jaminan bagi jaminan  yang  berupa  aset  tetap,  apakah  jaminan  dapat  diman- faatkan oleh bank syariah untuk dikaryakan (agar lebih produktif), siapa yang menanggung biaya perawatan jaminan, bagaimana ke- bijakan bank syariah jika nasabah terlambat membayar angsuran, dan bagaimana kebijakan bank syariah jika nasabah yang masih menanggung pembiayaan ternyata meninggal atau wafat.
3.  Post Warranty, butir ini menjelaskan sikap bank syariah terhadap jaminan jika pembiayaan sudah selesai. Apakah ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, dan apakah jaminan dikem- balikan secara utuh atau dipotong oleh biaya administratif.

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pende- kat an  kualitatif  deskriptif.  Tujuan  penelitian  yang  bersifat  dekriptif  ini adalah selain untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta peristiwa yang diteliti, juga memberi  penjelasan  yang  lebih  detail  mengenai  penetapan  jaminan dalam aqad pembiayaan mu ḍ arabah .
Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  prosedur  pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1.  Observasi. Dalam tahap ini penulis melakukan pengamatan obyek yang akan diteliti adalah Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat Indonesia,  dan  Bank  Syariah  Mandiri  di  kota  Surabaya,  dengan tujuan agar penulis memiliki gambaran mengenai objek yang akan diteliti karena obyek penelitian mudah dijangkau dengan tempat
peneliti. Di kegiatan observasi, penelitian ini mengamati laporan keuangan yang akan ditanyakan ke petugas bank syariah yang di- tunjuk sebagai pembimbing.
2.  Survei Lapangan, yaitu dengan cara wawancara ( interview ) yaitu proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang akan diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan  pedoman  ( guide ).  Dalam  penelitian  ini  peneliti ber  tindak  sebagai  pewawancara  yang  langsung  berkomunikasi dengan  pihak  pengurus  Bank  Bukopin  Syariah,  Bank  Muamalat Indo nesia, dan Bank Syariah Mandiri sedangkan untuk melengkapi data tentang pembiayaan mu ḍ arabah pada bank syariah tersebut, penulis memperoleh dari laporan pembukuan pembiayaan yang di- miliki oleh bank-bank syariah tersebut.
3.  Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mendapatkan literatur-lite- ratur, referensi yang berkaitan dengan topik yang diangkat di pene- litian agar mendapatkan pengetahuan secara teoritis, karena teori tersebut berguna untuk mendapatkan dukungan atau melengkapi data yang diperoleh dari survei lapangan.
Dalam  penelitian  ini,  teknis  analisis  yang  digunakan  adalah  des- kriptif kualitatif. Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara serta focus group  discussion (FGD) . Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis data ketiganya yang berupa observasi, wawancara dan FGD.

## D. PEMBAHASAN
Jaminan pada pembiayaan mu ḍ arabah memiliki kedudukan sama dengan jaminan pada pembiayaan di bank syariah yang lainnya seperti murāba ḥ ah , musyārakah dan pembiayaan lainnya. Kedudukannya yaitu sebagai  alat  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  atau  pelang- garan  terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak dalam aqad (wawancara dengan bapak Nurul Bayan, 21 Januari 2010). Seperti FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mu ḍ arabah ( QIRA Ḍ )  ayat  ke  7  “…  Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan
apabila mu ḍ arib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

## 1. Ketentuan Jaminan dalam Pembiayaan Mu ḍ arabah
Pembiayaan mu ḍ arabah tidak  dapat  dimanfaatkan  pada  proyek atau  modal  kerja.  Artinya,  bank  syariah  tidak  dapat  memberikan pembiayaan sebesar 100% kebutuhan modal, karena menurut penilaian narasumber dari masing-masing bank syariah, perusahaan yang meng- ajukan  pembiayaan  seharusnya  punya  modal  awal,  sehingga  jika  na- sabah  ingin  mengajukan  pembiayaan  untuk  proyek  atau  modal  kerja akan diarahkan pada pembiayaan musyārakah atau murāba ḥ ah bukan mu ḍ arabah. Hal ini memang terjadi di salah satu bank syariah yang di- teliti, yaitu Bank Syariah Bukopin.
Penyaluran  pembiayaan mu ḍ arabah oleh  bank  syariah  kepada nasabah juga disertai jaminan. Jaminan yang disertakan dapat berupa cash  asset atau ﬁ xed  asset. Ketentuan  barang-barang  yang  dijadikan jaminan dalam pembiayaan mu ḍ arabah dapat dilihat di tabel 2.

## 2. Mekanisme Perhitungan Jaminan Ketika Terjadi Klaim
Fix Asset Rumah, jaminannya berupa sertiﬁ kat , motor dan mobil jaminannya berupa BPKB. Cash Asset Deposito, giro, emas (masih belum pernah), piutang Penjamin pembiayaan Lembaga Penjamin yang dapat menjamin adalah seperti PERUM ASKRINDO (perusahaan umum asosiasi kredit Indonesia) Garansi ( personal/
company ) 1. Perusahaan yang menggaransikan jaminannya
( company )
2. personal guarantee, mu ḍ arib yang merekomendasikan orang lain menjadi jaminannya.
Tagihan Piutang
1. Proses pembiayaan yang terjadi pada koperasi.
BANK SYARIAH ANGGOTA KOPERASI
2. Piutang dengan usia kurang dari 6 bulan yang layak dijaminkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dari  masing- masing  bank  syariah  bentuk  jaminan  yang  dipersyaratkan  oleh  bank syariah  adalah  seperti  yang  telah  diterangkan  pada  tabel  2  Masing- masing benda yang dijaminkan ada bobotnya. Misalkan tanah, bangunan bobot jaminannya 70% dari nilai pasar, logam mulia bobot jaminannya 90% dari nilai pasar, dan cash deposito bobot jaminannya 100% dari nilai pembiayaan yang diambil.
Tabel 2. Ketentuan Barang yang Dapat Dijadikan Jaminan di
Bank Syariah Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Syariah Bukopin 1. Didasarkan
plafond pembia-
yaan yang di aju- kan oleh nasabah.
2. Jaminan yang berupa rumah, gedung, tanah dan aset tetap lainnya memi liki bobot jaminan nya sebe- sar 70% dihitung dari nilai pasar;
3. Jaminan yang be- rupa cash deposito bobot jaminannya sebesar 100% dihi tung dari nilai pasar.
1. Didasarkan plafond pembiayaan. Bank meminta jaminan tidak selalu sama nilainya. Artinya, jika besar nilai pem biayaannya maka belum tentu besar pula nilai jaminannya.
2. Jaminan yang be- rupa aset tetap, maka bobot jaminan- nya 70%
3. Jaminan yang be- rupa logam mulia, maka bobot jaminan- nya sebe sar 90% dari nilai pasar.
Didasarkan pada plafond pembiayaan tetapi untuk ketentuan jaminan pada bank tersebut umumnya 120% dari total pembiayaan. Atau bahkan ada pula yang jaminannya hanya berupa surat potongan utang dan rekomendasi dari pimpinan koperasi, karena memang sudah dianggap aman pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.
Sumber : Wawancara dengan ketiga narasumber bank syariah

## 3. Penentuan Besar-Kecilnya Jaminan
Penentuan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah ditaruh pada akhir proses pengajuan pembiayaan mu ḍ arabah. Adapun ketentuan-ke- tentuan penetapan besar-kecilnya jaminan, ditampilkan dalam tabel 3.
Inti penilaian masing-masing narasumber adalah: a.  Pembiayaan yang diajukan ke bank syariah memerlukan jaminan.
b.  Penyertaan jaminan yang dilakukan oleh pihak bank syariah pasti didasarkan plafond atau  nilai  pembiayaan  yang  diajukan  oleh nasabah ( mu ḍ arib ).
c.  Jaminan dapat berupa aset tetap, misalnya adalah rumah, tanah, mobil, dan sepeda motor.
d.  Jaminan juga dapat berupa aset lancar, contohnya adalah piutang (yang usianya kurang dari 6 bulan), emas, dan deposito.

## Tabel 3. Penentuan Jaminan di Bank Syariah
Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Syariah Bukopin 1. Didasarkan plafond
pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah.
2.  Jaminan yang berupa rumah, gedung, tanah dan aset tetap lainnya
memiliki bobot jaminannya sebesar 70% dihitung dari nilai pasar;
3.  Jaminan yang berupa cash deposito bobot jaminannya sebesar 100% dihitung dari nilai pasar.
1. Didasarkan plafond
pembiayaan. Bank meminta jaminan tidak selalu sama nilainya. Artinya, jika besar nilai pem biayaannya maka belum tentu besar pula nilai jaminannya.
2. Jaminan yang berupa aset tetap, maka bobot
jaminannya 70%
3. J aminan yang berupa logam mulia, maka bobot jaminannya sebesar 90% dari nilai pasar.

## Didasarkan pada
plafond pembiayaan tetapi untuk ketentu- an jaminan pada bank tersebut umumnya 120% dari total pembiayaan. Atau bahkan ada pula yang jaminannya hanya berupa surat potongan utang dan rekomendasi dari pimpinan koperasi, karena memang sudah dianggap aman pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.
Sumber : wawancara dengan ketiga narasumber bank syariah

## 4. Kebijakan  Bank  Syariah  pada  Nasabah  Terhadap  Jaminan
Pembiayaan Mu ḍ arabah
a. Kebijakan Bank Syariah ketika Jaminan Rusak Fisik
Setelah bank syariah  menerima  jaminan  dari mu ḍ arib ,  adakala- nya jaminan yang diserahkan oleh nasabah adalah aset tetap, sehingga jaminan  itu  memerlukan  perawatan. Bank  syariah  akan  menyikapi masalah itu dengan pertimbangan yang adil. Seperti yang sudah diketahui bank  syariah,  mengklasiﬁ kasikan  jaminan  pembiayaan  menjadi  dua jenis, sebagaimana telah dijelaskan di tabel 2. Ada dua jenis jaminan yang diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai jaminan, yaitu:
a.  Jaminan yang berupa ﬁ xed asset , contohnya: rumah, kendaraan,
dan tanah.
b.  Jaminan yang berupa cash asset , contohnya: tabungan, deposito, dan  piutang.  Jaminan  yang  berupa  aset  tetap  seperti  rumah memang memerlukan perawatan,
Perlu  diketahui  bahwa  untuk  jaminan  yang  berupa  asset  tetap, hanya akte atau sertiﬁ katnya saja yang dipegang oleh pihak bank syariah. Aset tetapnya berada tetap di bawah penguasaan nasabah ( mu ḍ arib ). Dengan  demikian,  jika  ada  kerusakan  atau  biaya  yang  dipergunakan untuk merawat bangunan itu adalah sepenuhnya menjadi beban nasabah ( mu ḍ arib ).
Sebaliknya, jaminan yang berupa cash asset, jelas tidak memer- lukan  biaya  perawatan.  Karena  itu  jika  terjadi  pelanggaran  perjanjian (wanprestasi), bank akan mengambil atau memotong tabungan nasabah senilai jaminan yang diperjanjikan dalam aqad.

## b. Kebijakan Bank Syariah Jika Terjadi Fluktuasi  Nilai Jaminan
Sebagaimana kebijakan-kebijakan bank syariah yang lain, ﬂ uktuasi atau naik-turunnya nilai jaminan yang terjadi selama masa penjamin- an akan disikapi oleh bank syariah sesuai ketentuan syariah. Biasanya bank syariah akan melakukan taksasi ulang setiap 6 bulan sekali. Se- telah  proses  taksasi  ulang  tersebut  bank  syariah  akan  menilai  status pembiayaan itu, untuk melakukan penilaian, apakah akad pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

## c. Kebijakan Bank Syariah Jika Nasabah Tidak Dapat Mengem- balikan Angsuran Tepat Waktu
Masalah  jika  nasabah  tidak  dapat  membayar  angsuran  pem- biayaan  tepat  waktu,  sudah  biasa  terjadi  di  bank  syariah.  Adakalanya nasabah  tidak  dapat  mengembalikan  atau  membayar  angsuran  per- periode sesuai perjanjian awal. Hal ini dapat saja terjadi pada koperasi karyawan  misalnya.  Anggota  koperasi  memiliki  banyak  tanggungan  di koperasi tersebut, sehingga gajinya kurang mencukupi untuk membayar angsuran.
Tindakan  bank  syariah  jika  terjadi  hal  seperti  itu  adalah,  bank syariah akan memonitor terlebih dahulu. Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran  angsuran  oleh  nasabah  pembiayaan,  maka  bank  syariah akan  mengingatkan  dengan  menelpon  atau  menkonﬁ rmasi  nasabah, untuk  memastikan  apakah  nasabah  masih  sanggup  mengangsur  atau tidak.  Jika  nasabah  menyatakan  bahwa  angsurannya  terlalu  berat,  dan pernyataannya  tersebut  diterima  bank  syariah,  maka  bank  akan  mem- buatkan jadwal angsuran baru dengan nilai angsuran yang lebih rendah, dan  jangka  waktu  angsurannya  akan  diperparpanjang  (re- aqad ).  Bank syariah juga akan memberi surat peringatan hingga tiga kali. Jika nasabah masih mengalami kesulitan membayar angsuran, maka langkah terakhir adalah  bank  melaksanakan  eksekusi  (penjualan)  barang  jaminan.  Hal ini  bertentangan  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  yang  menya- takan  bahwa  jaminan  hanya  dapat  dicairkan  jika mu ḍ arib me langgar kesepakatan dalam aqad, sedangkan pada uraian di atas, yang terjadi nasabah tidak mampu membayar lagi angsuran bukan karena nasabah melanggar kesepakatan awal. Tetapi kenyataannya jaminan tetap dicair- kan oleh bank syariah. Ini adalah pemahaman yang masih keliru, kebi jakan yang  diberlakukan  oleh  bank  syariah  masih  sama  dengan  mekanisme kredit di bank konvensional.
Bank Syariah mengklasiﬁ kasikan kemampuan membayar nasabah berdasar ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/ PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

## d. Kebijakan Bank Syariah Jika Nasabah Membayar Angsuran Lebih Cepat Daripada Batas Waktu Angsuran
Bank  Syariah  memiliki  insentif  khusus  bagi  nasabah,  jika  ada nasabah  yang  membayar  angsuran  lebih  cepat  dari  batas  waktu  pe-
lunasan. Dalam hal ini, bank syariah akan memberikan potongan margin ( muqasah ) kepada nasabah yang membayar sisa pembiayaan lebih cepat daripada batas waktu angsuran.
Jaminan akan dikembalikan secara penuh kepada nasabah ketika pembiayaan  telah  dilunasi  semua  tanpa  potongan  biaya  apapun,  tetapi biaya-biaya  seperti  pembebasan  jaminan  yang  berupa  mobil  contoh - nya, menjadi tanggungan nasabah. Nasabah harus mengurus surat ke- terangan  lunas  (roya)  ke  ﬁ dusia  selanjutnya  mengurus  surat  pembe- basan blokade ke kepolisian.
Roya adalah proses pencoretan atau pengembalian hak seriﬁ kat yang  awalnya  dimiliki  oleh  bank  kepada  pemilik,  karena  sebelumnya sertiﬁ kat tersebut telah dijaminkan ke bank untuk mengambil pembia- yaan. Muqasah (potongan  margin)  adalah reward yang  diberikan  oleh bank syariah kepada mu ḍ arib yang melunasi lebih cepat daripada batas akhir pembayaran.
Pembiayaan mu ḍ arabah tidak menganut margin laba tetapi margin bagi hasil. Pada penelitian ini ternyata bank syariah masih menyama kan margin  laba  ( muqasah ) mu ḍ arabah dengan muqasah pada  aqad  jual beli ( bai’ al murāba ḥ ah ). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bank syariah tentang perbedaan mekanisme bagi hasil dan margin laba masih keliru.

## e. Kebijakan Bank Syariah Jika Nasabah Wafat
Bank syariah belum pernah menemukan masalah wafatnya nasabah pembiayaan,  tetapi  jika  ada  masalah  seperti  itu  maka  bank  syariah sudah mempertimbangkan kebijakan yang dinilai tidak merugikan kedua belah pihak yaitu pihak bank syariah dan pihak nasabah. Kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank  syariah  adalah  jaminan  yang  disertakan oleh nasabah dalam pembiayaan akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah melalui ahli warisnya, dan pembiayaan pokoknya ( outstanding ) akan  ditanggung  oleh  asuransi  sejumlah  sisa  angsuran  pembiayaan. Asuransi  itu  sudah  menjadi  bagian  kesepakatan  di  awal  antara  bank syariah dan nasabah jika terjadi kejadian semacam itu (nasabah wafat).

## E. PENUTUP

## 1. Simpulan
a.  Masyarakat  yang  karakternya  bermacam-macam  dan  se- demikian terbuka menjadikan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan tidak mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan mu ḍ arabah yang nilainya terbatas. Hal  ini  menyebabkan  bank  syariah  minta  jaminan  dalam pembiayaan mu ḍ arabah . Kedudukan jaminan di bank syariah berbeda dengan jaminan yang ada di bank konvensional, yaitu bukan sebagai penjamin atas utang-piutang (kredit) tetapi ke- dudukannya adalah sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar  perjanjian  yang  telah  disepakati,  karena  itu  jika mu ḍ arib menderita kerugian yang bersifat ekonomis dan tidak ada pelanggaran perjanjian maka, jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan pembiayaan.
b.  Jaminan dalam pembiayaan mu ḍ arabah bank syariah wilayah Surabaya dapat berupa sertiﬁ kat rumah, sertiﬁ kat tanah, BPKB sepeda  motor,  BPKB  mobil,  logam  mulia  (emas  dan  perak), deposito,  surat  kuasa  dari  pimpinan.  Bank  syariah  mem bagi kebijakannya  terhadap  jaminan  dalam  pembiayaan mu ḍ a- rabah menjadi  tiga:  (1) pre  warranty ;  (2) in  warranty ;  (3)
post warranty.
c.  Fungsi  utama  jaminan  bagi  bank  syariah  adalah  penjamin agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang disebabkan ada- nya pelanggaran perjanjian mu ḍ arabah , maka jaminan dapat diklaim oleh bank syariah untuk membayar pembiayaan mu ḍ a- rabah yang telah dikeluarkan oleh bank syariah beserta bagian keuntungan  yang  menjadi  hak  bank  syariah,  karena  kerugi- an  yang  dideritanya  berdasarkan  kesalahan  pelaku  usaha ( mu ḍ arib ).
d.  Penentuan  jaminan  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  di- lakukan  setelah  proses  pengajuan  terselesaikan  seluruhnya. Mulai dari proses pengajuan pembiayaan, pengumpulan data, kemudian  penganalisaan  pembiayaan,  pengikatan  kontrak, pencairan  dana  hingga  pada  penentuan  jaminan.  Penentuan
jaminan juga didasarkan pada besarnya plafond pembiayaan yang diajukan dan tingkat kemempuan membayar mu ḍ arib.

## 2. Saran

## a. Bagi bank syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Bukopin)
Sebagai  lembaga  keuangan  yang  sudah  berlabel  PT  (perseroan terbatas) hendaknya dapat menjadi contoh lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Misalkan produk pembiayaan mu ḍ arabah , dana  yang  disalurkan  ke mu ḍ arib harus  100%  dari  kebutuhan  modal, tidak kurang dari 100%, karena itu telah dituntunkan dalam ketentuan syariah.
Adapun kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam menya- lurkan  pembiayaan mu ḍ arabah. Upaya  yang  mungkin  dapat  dilakukan oleh  bank  syariah  dalam  mengatasi  kendala  adalah;  (1)  Bank  syariah melakukan  program  promosi  dengan  mengadakan  seminar-seminar yang  mengundang  pakar-pakar  perbankan  Syariah,  dan  yang  dihadiri semua kalangan masyarakat di kantor wilayah masing-masing. (2) Ke- bijakan potongan margin bagi nasabah pembiayaan yang pembayaran angsuran nya  lebih  cepat  daripada  jangka  waktu  yang  telah  disepakati dalam perjanjian, yang disebut dengan istilah muqasah.

## b. Bagi Swasta
Bank syariah dapat mengajak lembaga-lembaga seperti koperasi, BMT, BPRS, Takaful (asuransi syariah) agar dapat menjadi mitra bisnis yang berbasis syariah, dengan menjadi nasabah atau partner bisnis.
c. Bagi Pemerintah
(1).  Menjadikan  pembiayaan mu ḍ arabah menjadi  produk  yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat, karena pembiayaan mu ḍ arabah merupakan  pembiayaan  yang  sangat  produktif  untuk  pengem bangan sektor mikro. (2). Dapat memberikan ruang lebih untuk perkembang- an  perbankan  syariah  dengan  memberi support baik  berupa  regulasi maupun  modal,  karena  perbankan  syariah  sudah  terbukti  lebih  mem- bantu sektor-sektor produktif.

## d. Bagi Kalangan Akademisi
Penelitian ini membahas proses penentuan jaminan dalam aqad pembiayaan mu ḍ arabah dari sisi pembiayaan secara kualitatif, sehingga masih  sangat  diperlukan  penyempurnaan  pada  penelitian  selanjutnya yang  disarankan  dapat  mengembangkan  sisi  lain  dari  pembiayaan mu ḍ arabah ,  baik  secara  kualitatif  maupun  secara  kuantitatif,  karena masih  banyak  pengetahuan  yang  dapat  dicari  dari  pembiayaan mu ḍ a- rabah di lembaga keuangan syariah, agar dapat ditemukan hal lain yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi khazanah ilmu ekonomi, perkem- bangan pengetahuan, keimanan, dan ketaqwaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Hadist  dan  Terjemahannya.  1973.  Cetakan  ke-9.  Jakarta:  Ikatan Penerbit Indonesia Al-Quran dan terjemahannya. 1992. Jakarta: Departemen Agama RI Antonio, M Syaﬁ ’i. 2001. Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press Bank  Syariah  Mandiri.  2014. Proﬁ l  Pembiayaan  Mu ḍ arabah.  Online , (http://www.syariahmandiri.co.id), diakses 22 April 2014 Bank Syariah Bukopin. 2014. Visi Misi Perusahaan. Online, (http://www.
google.com), diakses 21 April 2014 Bank Muamalat Indonesia. 2014. Proﬁ l Perusahaan dan Proﬁ l Pembiayaan . Online, (http://www.muamalatbank.com), diakses 22 April 2014 BPS  Kota  Surabaya.  2008. Surabaya  dalam  Angka. Surabaya:  Kantor Statistik Kota Surabaya Bank Indonesia. 2000. “Potensi, Prefernsi dan Perilaku Masyarakat Ter- hadap Bank Syariah di Pulau Jawa”. Jakarta: Bank Indonesia Bungin,  Burhan.  2008. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,
Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1993. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 tahun 2000 tentang pembiayaan Mu ḍ arabah. Pdf. http://www.google.com, diakses 20 Januari 2014 Fanani,  Zaenal.  1999.  Konsep  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat  Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi FE Universitas
Merdeka Malang no. 3Tahun III (Juli). Malang: h.10. Hamid,  Abdul.  2009. Jenis-jenis  Penelitian  Kualitatif .  Artikel, Online , (http://www.google.com), diakses 20 Januari 2014 Hidayat, Abdul Rahman. 2010. Analisis Deskriptif Pemberdayaan Masya- rakat  Berbasis  Masjid  Sebagai  Baitul  Maal  Dalam  Pembangunan Ekonomi  Di  Kota  Surabaya  Tahun  2004-2008 .  Penelitian  tidak dipublikasikan. Surabaya. Universitas Airlangga Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta; UPP AMP YPKN Naﬁ k,  Muhammad,  2008. Ekonomi  ZISWAQ ( Zakat,  Infaq,  Shadaqah, dan Waqaf ). IFDI: Surabaya Nawawi, Imam. Tanpa Tahun. Syarah Arba’in An Nawawi, Ta’liq Syaikh Utsaimin . Terjemahan oleh Ahmad S Marzuqi. 2006. Yogyakarta: Media Hidayah Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia ________.  (ed).  2004. Bank  Syariah:  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia ________. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Indonesia ________. 2006. Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia Nejatullah Siddiqi, Muhammad. 1985. Partnership And Proﬁ t Sharing in Islamic Law . The Islamic Foundation. Leicester Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  5/9/PBI/2003  Tentang  Penyisihan Peng hapusan  Aktiva  Produktif  Bagi  Bank  Syariah. Pdf. http:// www.google.com, diakses 28 Januari 2014 Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syaﬁ ’i Antonio. 1992. Apa dan Bagai- mana Bank Islam ?. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ________. (ed). 2003. Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press Pramana,  Angga.  2009. Analisis  Pembiayaan  Murāba ḥ ah  Pada  Bank Syariah  Mandiri  dan  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Surabaya. Penelitian Tidak Dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga Rizqullah. 2008. Majalah Bank dan Manajemen . Artikel hal. 113. Diakses 24 Januari 2014
Sasongko,  Djoko.  2008.  Diagram  Fishbone;  Anaysis  Methode . Dalam Hidayat, Analisis  Deskriptif  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis Masjid Sebagai Baitul Maal Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Surabaya  Tahun  2004-2008 (hlm.  50).  Surabaya:  Universitas Airlangga Setiawan, Andri. 2008. Analisis  Pembiayaan  Dengan  Prinsip  Bagi  Hasil Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian Tidak Dipublikasikan. Surabaya. Universitas Airlangga Shobirin.  2007. Sistem  Pembiayaan  Mu ḍ arabah  (Bagi  Hasil)  Antara Perbankan Syari’ah Dengan Literatur Fikih. http://www.wikipedia. com Online 2 Desember 2014 Yin,  Robert,  2002. Studi  Kasus  Desain  dan  Metode .  Jakarta:  PT.  Raja Graﬁ ndo Persada Zukiﬂ i,  Sunarto.  2007. Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah . Edisi Revisi. Jakarta: Zikrul