## Al-Mizan
ISSN  1907-0985  E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1  Juni  2016 Halaman http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## AKOMODATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) INDONESIA TERHADAP HUKUM ADAT

## Sofyan A.P. Kau
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: so f yan.ap.kau@gmail.com

## Abstract
Compilation of Islamic Law (KHI) Indonesia is the Indonesian fiqh in the language of the law. Called as Fiqh of  Indonesia  because Indonesia besides tempered personality, also adopted the customary laws that live in the local tradition as part of Islamic law. This paper demonstrates the accommodating attitude KHI with customary law. Among other provisions concerning joint property and inherit each other between the adopted child and the adoptive parents through the institution was borrowed. Both laws were adopted in customary law is the result of ijtihad scholars of Indonesia, because the issues are both not found in Jurisprudence. Indonesian cleric's innovative creations, besides being a form of manifestation of the characteristics of Islamic law that is dynamic and creative, also an Indonesian Islamic identity in the field of law.
Keywords: Compilation of Islamic Law, Accomodating, Local Culture

## Abstrak
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia adalah f ikih Indonesia dalam bahasa undang-undang. Disebut f ikih Indonesia karena selain berwatak kepribadian Indonesia, juga mengadopsi hukum adat yang hidup dalam tradisi lokal sebagai bagian dari hukum Islam. Tulisan ini menunjukkan sikap akomodati f KHI dengan hukum adat  tersebut. Di antaranya ketentuan tentang harta bersama dan saling mewarisi antara anak angkat dan orangtua angkat melalui institusi wasiat wajibah. Kedua ketentuan hukum yang diadopsi dari hukum adat ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia, karena persoalan keduanya tidak ditemukan dalam f ikih. Kreasi ino v ati f ulama Indonesia ini, selain merupakan bentuk mani f estasi
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
dari karaktersitik hukum Islam yang bersi f at dinamis dan kreati f , juga merupakan identitas Islam Indonesia dalam bidang hukum. Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Akomodatif, Budaya Lokal

## A. Pendahuluan
Terma hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. 1 Dalam kha z anah hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata hukum dan Islam. Karena itu, menurut Amir Syari f uddin, untuk memahami hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu kata “ hukum ” dalam bahasa Indonesia dan kata hukum itu disandarkan kepada “ Islam. ” Pengertian hukum secara sederhana adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekolompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. 2 Pengertian ini sejalan dengan apa dikemukakan dalam Oxford English Distionary sebagaimana dikutip Ahmad Ro f i q , bahwa hukum adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan f ormal maupun dari kebiasaan,
1 Terma hukum Islam tidak ditemukan dalam kha z anah Islam ( al-turâts al- islâmî ), kecuali istilah al-syarî’ah al-islâmiyah (syariat Islam) dan al-fiqh al-islâmî ( f ikih Islam). Syariat adalah ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba- Nya.Ketentuan itu meliputi akidah, ibadah, akhlak dan mu ’ amalah,yang tertuang dalam al- Q uran dan hadis Nabi saw. Sedangkan f ikih, dalam terminologi ushûliyyûn (pakar ushul f ikih) dide f inisikan sebagai “ Ilmu tentang hukum-hukum syara ’ yang bersi f at praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci ” . Dalam perspekti f ini, f ikih sebetulnya tidak hanya sekedar ilmu tentang hukum-hukum syar ‘ iyyah yang diperoleh lewat proses istidlâl , tetapi hukum-hukum itu sendiri kerapkali disebut f ikih. Dewasa ini, terminologi f ikih tidak lagi dimaksudkan sebagai seperangkat ilmu tentang hukum, melainkan hukum-hukum f i q hiyyah itu sendiri disebut f ikih. Dengan ungkapan lain, f ikih adalah produk hukum yang dihasilkan ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap suatu nash. Atau dalam terminologi  Mannâ ’ al- Q aththân, f ikih adalah “ Kompilasi hukum syara ’ yang bersi f at praktis yang diambil dari dalil yang terperinci ” . Fârû q Nabhân, Al-Madkhal li al-Tasyrî‘ al-Islâmî (Beirût: Dâr al-Shadr, t.th.), h. 13 ; Mannâ ‘ al- Q aththân, Al-Tasyrî‘ wa al-Fiqh fî al-Islâmî (Riyâdh: Muassasah al-Risâlah, t.th.), h. 14 ; Muhammad Abû Z ahrah, Ushûl al-Fiqh (Mesir: Dâr al-Fikr al- ‘ Arabî, t. th.) , h. 56 ; Sai f uddîn al- ’ Âmidî, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm , Jil. I (Kairo: Muassasah al-Halabî, 1967), h. 8.
2 Amir Syari f uddin, Pembaharuan Pemiukiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakuknya. 3 Sedangkan Islam dalam terminologi Mahmûd Syaltût dimaknai sebagai agama Allah yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Muhammad saw. dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia. 4
Bila kedua kata hukum dihubungkan dengan kata Islam atau syara ’ , maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui sekolompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. 5
Dalam literatur Barat terdapat term Islamic Law yang secara har f iah diterjemahkan dengan hukum Islam. Joseph Schacht mende f inisikan Islamic Law sebagai keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap indi v idu muslim dalam segala aspek kehidupannya. 6 Sementara menurut Muhammad Muslihuddin, hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut syariat, atau jalan yang benar. Al- Q uran dan hadis merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut. 7 Sedangkan Hasbi ash-Shiddie q y mende f inisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. 8 Dua pengertian hukum Islam pertama lebih dekat kepada pengertian syariat Islam atau hukum syara ’ . Sementara de f inisi terakhir lebih dekat kepada pengertian f ikih.
3 Ahmad Ro f i q , Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 20-21.
4 Mahmud Syaltut, Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah (Kairo: Dar al- Q alam, 1966), h. 12.
5 Amir Syari f uddin, Pembaharuan Pemikiran , h. 18.
6 Joseph Schacht, An Intoduction to Islamic Law (Ox f ord: Clarendon Press, 1993), h. 1.
7 Muhammad Muslihuddin, Philosofhy of Islamic Law and Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System (Lahore, Pakistan: Islamic Publication, t.th.), h. xii.
8 Hasbi ash-Shiddie q y, Filsafat Hukum Islam (Semarang: Pustaka Ri z ki Putra, 2001), h. 91.
28
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Dengan demikian, syariah merupakan pokok dari hukum Islam yang sepenuhnya berasal dari Allah, sedang f ikih merupakan usaha manusia untuk mena f sirkan penerapan dari syari ’ ah tersebut. 9 Karena itu, So f yan A. P. Kau mengklasi f ikasikan hukum Islam kedalam dua kategori. Pertama , hukum Islam yang bersi f at permanen, yaitu hukum Islam yang tidak dapat berubah, itulah yang disebut syari ’ ah. 10 Dalam bahasa Juhaya, hukum Islam pertama ini, berdimensi ilâhiyyah. Ilâhiyyah , karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci -karena bersumber dari yang Maha Suci- dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syari ’ at yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada f ikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah dan akhlak. 11
Kedua , hukum Islam yang bersi f at dinamis, responsi f dan kreati f - ino v ati f yang merupakan hasil pemikiran ulama. 12 Bila yang pertama berdimensi ilâhiyyah , maka yang kedua berdimensi insâniyyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh- sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqâshid . Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihâd atau pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbâth al- ahkâm . 13 Hukum Islam dalam dimensi kedua ini, dalam sejarah hukum Islam, melahirkan beberapa produk hukum, seperti f atwa- f atwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama ( qadhâ ), kitab-kitab f ikih dan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. 14
9 Hammudah Abdul ‘ Ati, The Family Structure in Islam, Terj. Anshari Thayyib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 17.
10 So f yan A. P. Kau, Fikih Alternatif (Cet. II ; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010), h. 10.
11 Juhaya S. Praja, “ Dinamika Hukum Islam, ” dalam Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Rosda Karya,  2000), h. v ii.
12 So f yan A. P. Kau, Fikih Alternatif , h. 11.
13 Juhaya S. Praja, Dinamika, h. v ii.
14 M. Atho Mud z har, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) adalah satu satu produk hukum Islam Indonesia. Meskipun KHI adalah produk hukum ulama Indonesia, namun proses pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari kultur dan budaya Indonesia. Tulisan ini akan menunjukkan beberapa produk hukum Islam Indonesia yang diadopsi dari tradisi lokal yang kemudian menjadi bagian integrati f dari hukum Islam Indonesia. Sebelumnya tulisan ini akan diawali dengan karakteristik hukum Islam Indonesia sebagai basis dan pijakan metodologis bagi kreasi dan ino v asi pembentukan dan penemuan hukum Islam.

## B. Karakteristik Hukum Islam Indonesia
Sejauh identi f ikasi penulis atas produk-produk hukum Islam di Indonesia di atas, terdapat tiga karakteristik hukum Islam Indonesia. Pertama , “ kepribadian Arab ” ( Arab oriented ), bahwa karakteristik hukum Islam Indonesia sangat dominan diwarnai oleh “ kepribadian Arab ” ( Arab oriented ) dan lebih lekat pada tradisi ma z hab Syâ f i ’ i. Ini terlihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama- sebagaimana telah disinggung di muka- kebanyakan menggunakan kitab- kitab f ikih dari kalangan Syâ f i ’ iyyah. 15 Kondisi ini tidak jauh berbeda pada saat sekarang, seperti ketika para ulama Indonesia merumuskan Kompilasi Hukum Islam (disahkan dengan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Thhun 1991). Dan 38 kitab yang dikaji oleh tujuh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) seluruh Indonesia sebagai bahan rujukan pembentukan KHI sebagian besar berma z hab Syâ f i ’ i. Ke-38 kitab itu ialah: al-Bajurî, Fath al-Mu’în, Syarqâwî ‘ala al-Tahrîr, Mughnî al- Muhtâj, Nihâyah al-Muhtâj, al-Syarqâwî, I’ânah al-Thâlibîn, Tuhfah, Targi al-Musytâq, Bulghah al-Sâlik, Syamsurî fî al-Fard’îd, al- Mudâwanah, Qalyubi/ Mahalli, Fath al-Wahhâb dan Syarahnya,
Bidâyah al-Mujtahid, al-‘Umm, Bughyah al-Mustarsyidîn, al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah, al-Muhalla, al-Wajîz, Fath al-Qadîr, al-Fiqh ‘ala al- Madzâhib al-Arba’ah, Fiqh al-Sunnah, Kasyf al-Ghinâ, Majmu’at al-
15 Mar z uki W ahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 128 ; Abdul Hadi Muthohhar, Pengaruh Mazhab Syafi’i di Asia Tenggara: Fiqih dalam Peraturan Perundang- undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia (Semarang: Aneka Ilmu, 2003).
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Fatâwa al-Kubrâ li Ibn Taymiyyah, Qawânîn al-Syarî’ah li al-Sayyid ‘Utsmân ibn Yahyâ, al-Mughnî, al-Hidâyah Syarh ai-Bidâyah, Qawânîn al-Syarî’ah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawâb al-Jalîl, Syarah Ibn Âbidîn, ai-Muwaththa, Hasyiyah al-Dasukî, Badai’ al-Sanaî, Tabyîn al- Haqâ’iq, al-Fatâwâ ai-Hindiyah, Fath al-Qadîr, dan a]-Nihâyah . 16
Selain terpaku pada kitab-kitab f i q ih berma z hab Sya f i ’ i, secara metodologis pun kebanyakan kitab-kitab ushul al- f i q h yang dipelajari masih berma z hab Syâ f i ’ i pula. Bahkan sebagaimana diketahui bahwa kitab-kitab ushul al-Fi q h yang ditulis di lingkungan ma z hab Sya f i ’ i - terutama yang diajarkan di pesantren-pesantren- sebagian besar pembahasannya hanya sampai pada pembahasan tentang kias, selain tentang al- Q uran, hadis, dan ijma ’ . Itu artinya, para santri diajak berpikir bahwa pembicaraan tentang ijtihad hanya dapat dibenarkan bila dilakukan dalam bingkai kias, sehingga Imam al-Syâ f i ’ i mengatakan bahwa ijtihad adalah kias itu sendiri. Pendapat al-Sya f i ’ i itu dikritik oleh pengikutnya sendiri, Imam al-Gha z âli yang mengatakan: man qâla anna al-qiyâs wa al-ijtihâd lafdzâni faqad khata’ (siapa yang mengatakan bahwa kias dan ijtihad dua la f al, maka ia telah berbuat kesalahan). 17
Konsekuensi dari penekanan semacam ini adalah menundukkan semua realitas pada teks-teks ( nash ), atau dengan kata lain memutuskan hukum atas masalah baru harus dicarikan can tolan dahulu terhadap teks yang telah ada. Baru kemudian dicari persamaan illat -nya. Metode semacam ini, di samping sangat rumit juga terkesan kaku. Karena itu Hasbi Ash-Shiddie q y mengatakan bahwa kias dalam batasan al-Syâ f i ’ i tersebut terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan. 18 Dari sini Imam Syaukani berpandangan bahwa atmos f ir intelektual hukum Islam
16 Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI. Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Ditbinbapera Dep. Agama RI, 2001), h. 153-154.
17 Abu Hâmid al-Gha z âli, Al-Mustashfâ min ’Ilm al-Ushul (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 229.
18 Menurut Hasbi, kias yang berlandaskan mashlalat mursalah seperti konsep Imam Malik pada dasarnya sama maknanya dengan rayu yang berlandaskan istihsan (kebaikan berasaskan keadilan) seperti konsep Abu Hani f ah. Kias dalam rumusan al- Sya f i ’ i inilah yang menyebabkan seakan ada penetapan hukum yang berdasarkan istihsan berbeda dengan kehendak kias. Padahal kias itu juga salah satu unsur yang mendukung kedinamisan dan kekenyalan hukum Islam, sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan pada setiap masyarakat dan setiap waktu. Nourou zz aman Shiddi q i, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 122.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
Indonesia tampaknya masih Sya f i ’ iyyah minded , baik dan sisi ketergantungannya pada produk pemikiran hukum Islamnya maupun masalah metodologinya. 19 Padahal, menurut Hasbi Ash-Shiddie q y, produk pemikiran hukum Islam ulama-ulama masa lalu yang kemudian dijumpai f ormulasimnya dalam kitab-kitab f ikih itu dibangun berdasar ‘urf Timur Tengah yang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum Adat. Atas dasar itulah ada bagian-bagian tertentu dari hukum Islam yang kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia karena dianggap kurang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Selengkapnya Hasbi Ash-Shiddie q y mengatakan:
“ Fi q ih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah f i q ih Hijâzî , yaitu f i q ih yang terbentuk atas dasar adat-istiadat yang berlaku di Hija z , atau f i q ih Mishrî, yaitu f i q ih yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan Mesir, atau f i q ih Hindî, yaitu f i q ih yang terbentuk atas ‘ ur f dan adat-istiadat yang berlaku di India. Selama mi kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad mewujudkan f i q ih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan f i q ih Hija z atau f i q ih Mishri atau f i q ih Ira q berlaku di Indonesia atas dasar ta q lid. ” 20
Kondisi di atas menurut Hasbi Ash-Shiddie q y tidak semestinya berjalan terus-menerus, tetapi perlu dicarikan jalan agar kita tidak terpaku pada f i q ih yang berlatar belakang Timur Tengah itu. Menurutnya, boleh kita mengambil mana yang lebih cocok dengan nusa dan bangsa kita, yaitu f i q ih atau syariat Islam yang dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi pembangunan hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksudnya supaya kita dapat menyusun suatu f i q ih yang berkepribadian kita sendiri. 21
19 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 92.
20 Muhammad Hasbi Ash-Shiddie q y, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 41-42 ; Nourou zz aman Shiddi q i, Fiqh Indonesia , h. 231.
21 Nourou zz aman Shiddi q i, Jeram-Jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 234.
32
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Gagasan Hasbi AshShiddie q y tentang f i q ih atau hukum Islam Indonesia di atas menarik untuk dicermati. Ide pokok dan pemikiran Hasbi adalah gagasan agar hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan keindonesiaan. Artinya, dalam proses perumusan hukum Islam hendaknya memperhatikan kondisi objekti f dan aspek-aspek atau pranata sosial kehidupan masyarakat Indonesia sehingga hasilnya nanti akan cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itu menurut tokoh pembaru dari Aceh itu, kita tidak mungkin membatasi diri dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja (Sya f i ’ iyyah minded ), tetapi meman f aatkan semua metodologi yang pernah digagas oleh para ahi ushul f i q h masa lalu dan sekarang. 22 Di sinilah sebenarnya kontribusi Hasbi Ash-Shiddie q y dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Bahwa Ia berkonsentrasi untuk mencari metodologi yang pas untuk membangun hukum Islam Indonesia. 23
Kedua , menitikberatkan kepada hukum pri v at. Bila diilihat dari aspek materi substansi (ruang lingkup) hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititikberatkan kepada hukum pri v at atau hukum keluarga ( ahwâl aI-syakhshiyyah ), seperti perkawinan, perceraian, dan perwaka f an, seperti yang tercakup dalam Kompilasi Hukum Islam. Lembaga Peradilan Agama pun hingga saat mi hanya berwenang menangani kon f lik yang berkaitan dengan kasus-kasus di atas. Adapun, hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pidana ( fiqh al-jinâ’î al-Islâmî ) belum secara positi f dapat diterapkan. Hanya saja, ada in f ormasi yang menggembirakan, bahwa kendati secara f ormal belum bisa diterapkan, tetapi secara substansial materi yang terdapat dalam
22 Kondisi objekti f dan aspek-aspek atau pranata sosial kehidupan masyarakat Indonesia misalnya, memperhatikan dan bila mungkin mengakomodasi pluralitas realitas yang ada termasuk tradisi-tradisi yang selama ratusan atau bahkan ribuan tahun hidup di Indonesia. Hukum Islam yang pemikiran seperti ini jelas berbeda dengan para pembaru sebelumnya yang masih “ berkepribadian Arab ” . Mar z uki W ahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara, h. 131.
23 Ini sejalan dengan pendirian Hasbi bahwa yang berhak disebut mujtahid atau f iloso f hukum Islam adalah para ahli ushul al- f i q h, bukan ahli f i q ih. Mar z uki W ahid dan Rumadi, ibid., h. 127.
33
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru banyak mengadopsi materi hukum pidana Islam. 24
Berita gembira lain berkaitan dengan implementasi hukum pidana Islam ini datang dari Pro v insi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Mahkamah Syar ’ iyah. Berdasarkan amanat dan Q anun No. 10 Tahun 2002 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pro v insi Daerah Istimewa Aceh. 25 Mahkamah Syar ’ iyah ini kelak akan menangani perkara-perkara perdata dan pidana. Permasalahannya sekarang, hukum pidana macam apa yang akan diterapkan di Pro v insi NAD tersebut? Akankah para hakim akan menerapkan secara mentah-mentah f ormulasi hukum pidana Islam yang ada dalam kitab-kitab f i q ih tersebut? Atau, sebelumnya akan disusun f ormulasi hukum pidana Islam yang baru, yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Aceh? Semua pertanyaan itu masih belum bisa terjawab karena memang hingga saat mi para alim-ulama Aceh masih mendiskusikan itu secara intens. Harapan kita tentu saja agar diskusi itu tidak terlalu lama. 26
Barangkali, kehadiran Bank Syariah 27 adalah satu f enomena eksistensi hukum Islam dalam bidang muamalah ( fiqh al-mu’âmalah ) yang paling membanggakan. Pada saat ini keberadaan bank-bank yang menggunakan prinsip syariah terbukti cukup mampu eksis dan memperoleh keuntungan yang cukup besar dan terbukti tidak mengalami kegoncangan yang cukup berarti ketika Indonesia dilanda krisis moneter
24 Lihat Muhammad Amin Suma, et.al., Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
25 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893.
26 Bandingkan dengan Nurrohman dan Mar z uki W ahid dkk., ” Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Nanggroe Aceh Darussalam ” , dalam Istiqro’ , Volume 01, Nomor 01. 2002, h. 45-74.
27 Berdirinya bank syariah adalah sebagai bentuk jawaban konkret terhadap posisi syubhat dan bunga bank ( interest ) yang diberlakukan di bank-bank non-syariah. Tetapi perlu dipahami bahwa keberadaan bank syariah mi bukan semata-mata karena alasan ideologis-normati f , tetapi sebenarnya sangat bersi f at pragmatis-empiris. Ini yang kerap kali kita lalaikan. Bandingkan dengan Timur Kuran, Politik Identitas Ekonomi Islam ( The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity ), diterjemahkan oleh Muhaimin Syamsuddin dan Social Research , Vol. 64, Summer 1997, h. 301-338, dalam Gerbang , Vol. 02, Oktober-Desember, 1999.
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
pada tahun 1997. Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank yang menggunakan pninsip-prmnsip syariah dalam operasionalnya ketika itu mampu bertahan, saat mana lembaga bank lain mengalami kerugian dan dilikuidasi. Dalam kerangka inilah sebenarnya, keberadaan bank syariah harus dipahami sebagai lembaga keuangan yang menawarkan solusi pengelolaan lembaga keuangan yang lebih sehat, dan -ini tidak boleh luput- mampu menciptakan pemerataan ekonomi di masyarakat.
Ketiga , dilihat dari aspek pemberlakuan, tampaknya ada kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan menjadi bagian dari hukum negara, sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. 28 Bila kecenderungan itu dikaitkan dengan masalah e f ekti v itas hukum, tampaknya ada harapan bahwa dengan diangkat menjadi hukum negara hukum Islam akan mempunyai daya ikat yang kuat untuk ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam. 29 Logika hukum seperti itu untuk sementara dapat diterima, kendatipun pada kenyataannya tidak selalu terjadi demikian. Contoh yang paling mudah adalah peraturan catat nikah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, sejak disahkan hampir 30 tahun yang lalu f enomena kawin “ bawah tangan ” atau kawin “ sirri ” -perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) masih marak dilakukan. Mengapa demikian? Imam Syaukani melihat bahwa hal ini tidak semata- mata karena f aktor teknis atau kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi lebih pada masih kurangnya analisis metodologis hukum Islam dalam menjelaskan posisi hukum catat nikah tersebut. 30 Mar z uki W ahid dan Rumadi melihat bahwa hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa pemerintah akan meman f aatkan kondisi ini untuk ikut serta menentukan f ormulasi hukum Islam yang mana dan seperti apa yang patut diimplementasikan di Indonesia, sehingga memunculkan apa yang disebut oleh keduanya sebagai ‘f i q ih ma z hab negara ” . 31 Bila ini terjadi, maka pada titik ini sebenarnya,
28 Bahtiar E ff endy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 269-329.
29 Amir Mu ’ allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 126.
30 Imam Syaukani, op. cit., h. 92.
31 Ini tampaknya sudah terjadi. Posisi ini dapat kita lihat dari begitu mudahnya umat Islam menerapkan hukum keluarga tetapi begitu susahnya menerapkan hukum
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
disadari atau tidak telah berlaku teori reseptie . Hanya saja, berbeda dengan teori receptie yang dikemukakan Hurgronje, pada new receptie theory ini telah terjadi proses resepsi agama oleh negara. Artinya, hukum Islam baru diakui keberadaannya apabila telah disahkan oleh negara.

## C. Akulurasi Budaya Lokal ke dalam Hukum Islam Indonesia
Salah satu tradisi dan budaya lokal yang diadopsi oleh KHI menjadi hukum Islam di Indonesia adalahharta bersama. Harta bersama.adalah harta suami istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terda f tar. 32 Ketentuan tentang harta bersama tertuang dalam Bab X III KHI pasal 85-97.Pada prinsipnya, pasal-pasal ini menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terda f tar. Ketentuan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam di atas dinilai sebagai hasil ijtihad dan konsensus ulama Indonesia.Sebab ketentuan harta bersama tidak ditemukan aturanya secara tegas di dalam al- Q uran dan hadis.Kitab-kitab f ikih klasik pun tidak membicarakannya, kecuali masalah syirkah (perkongsian). 33 Hal ini
pidana Islam. Dalam bidang berbankan saja, baru setelah Soeharto turun tangan langsung, bank syariah (Bank Muamalat Indonesia) dapat didirikan. Sebelumnya jangan harap itu bisa terjadi.
32 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996/1997), h. 109.
33 Menurut Sayid Sabi q sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, bahwa terdapat empat bentuk syirkah, yaitu: syirkah inan , syirkah  mufawadhah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Syirkah ‘inan adalah perkongsian modal usaha untuk dikerjakan bersarma dan keuntungan dibagi sesuai besarnya modal yang ditanam. Syirkah mufawadhah adalah perkongsian modal untuk usaha bersama dengan syarat besarnya modal harus sama dan setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk hertindak. Syirkah abdan , adalah perkongsian tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan/usaha dan hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. Syirkah wujuh , perkongsian untuk membeli sesuatu dengan modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antar anggota.M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Gra f indo Persada, 2004), h.163.
36
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
dapat dipahami, karena sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenal harta hersama, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga. 34 Karena itu, para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama. Sebagian berpendapat bahwa harta bersama diatur di dalam Q .S. al-Ba q arah/2: 228, Q .S. al- Nisa ’ /4: 21 dan 34 yang mengisyaratkan adanya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Sebagian lainnya berpendapat sebaliknya, bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali syirkah (perjanjian) antara suami-istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
Menurut Satria E ff endi M. Z ein, harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas ’urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan belanja rumah tangga, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dan sikap loyal istri terhadap suami, maka istri berhak mendapat na f kah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah.Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak dicampuradukkan dengan penghasilan suami, tetapi dipisahkan tersendiri. Andaikan suatu saat si suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang istri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berutang kepada istrinya yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, bila terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah dari semula.Harta hasil penghasilan suami adalah hak milik suami, dan sebaliknya penghasilan istri adalah hak milik istri.Bila suami meninggal, istri hanya mendapat bagian warisan dari
34 H.M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ), h. 129.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
harta peninggalan suami.Istri dalam hal ini tidak mendapat pembagian harta bersama. 35
Lain halnya dengan masyarakat Islam di mana adat istiadat yang berlaku dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi/ syirkah dalam membina kehidupan berrumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami-istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Tidak dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga. Tidak dipersoalkan atas nama suami atau istri harta tersebut terda f tar. Jika terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-masing nemperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama.Begitu pula jika salah satu dan suami atau istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagian harta bersama menurut porsi yang semestinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta warisan almarhum dan hal- hal yang terkait dengan harta warisan tersebut. 36
Sementara menurut A. Hasan Bangil, harta bersama adalah adopsi dari hukum adat.Ia diterima dalam hukum Islam karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. 37 Dalam masyarakat adat di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai harta bersama dijumpai di hampir semua daerah. Di daerah Aceh misalnya, harta itu disebut hareuta sihareukat . Di daerah Gayo dinamakan sebagai harta pohroh . Di Jawa dan Sunda disebut harta gono gini dan harta guna kaya . 38
35 H. Satria E ff endi M. Z ein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media,  2005), h. 59-60.
36 H. Satria E ff endi M. Z ein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , h. 60-61.
37 H. Z ain Badjeber, Mimbar Hukum , Nomor 36 Tahun 1998, h. 97.
38 Selain istilah di atas, istilah lain yang digunakan adalah guna kaya, gono gini, tumpang kaya, campur kaya, seguna sekaya, barang sekaya, kaya reujeung, raja kaya, harta suarang atau harta pencarian.
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Dalam hukum adat, harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri dapat dibedakan ke dalam dua kategori yang umum: (1) harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan ; dan (2) harta benda yang didapat setelah atau selama perkawinan. 39 Karena itu, menurut Ismuha, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan menurut hukum adat di Indonesia.Yang dikategorikan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri.Adapun harta mereka masing-masing yang mereka peroleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang mereka peroleh selama perkawinan, tetap merupakan kekayaan masing-masing mereka. 40
Atas dasar itu, Ratno Lukito berpendapat bahwa konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan dideri v asikan dari premis f iloso f is nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan. 41 Kecuali itu, aturan-aturan tentang harta bersama di atas menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan oleh para eksponen hukum Islam di Indonesia untuk mengakomodasikan hukum Islam dengan hukum adat. Karena sebagian besar buku tentang f ikih tidak menjelaskan institusi harta bersama dalam perkawinan, yang merupakan institusi yang sudah lama berurat berakar dan hidup dalam masyarakat setempat, para ulama merasa berkewajiban untuk memasukkan institusi masyarakat ini ke dalam sistem hukum Islam. Sikap kompromistis yang diambil oleh para eksponen hukum Islam ini terhadap hukum adat didorong oleh f akta bahwa, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, orang-orang Indonesia tidak berhenti untuk mengamalkan aturan-aturan yang berasal dari adat. 42
Sekadar menghapuskan lembaga harta bersama dalam perkawinan ini,
39 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), h. 70-71 ; Baca juga F. D. Holleman, Kedudukan Hukum Wanita Indonesia dan Perkembangannya di Hindia Belanda , terj. Soegarda Poerbakawatja dan Mastini H. Prakoso (Djakarta: Bhratara, 1971), h. 55-63.
40 Ismuha, Pencarian Harta Bersama Suami Istri (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 16.
41 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), h. 82.
42 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia , h. 84-85.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
oleh karenanya jelas tidak mungkin, dan sesungguhnya tidak akan sesuai dengan jiwa hukum Islam yang mengi z inkan hukum adat untuk diprak- tekkan sepanjang tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam. 43
Selain harta bersama, KHI juga mengadopsi hukum adat melalui institusi wasiat wajibah. Praktek adopsi dalam hukum adat meniscayakan anak angkat untuk menerima suatu bagian dari harta warisan dari orang tua melalui hadiah (hibah) yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan. 44 Dalam keluarga Indonesia sudah melembaga bahwa seorang anak laki-laki atau perempuan yang diadopsi dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga mereka. 45 Tentu, praktek adopsi di Indonesia yang telah menjadi perbuatan hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda di antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat yang patrilineal seperti masyarakat Batak, di Sumatra Utara, atau dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, di Sumatra Barat, lembaga adopsi sering dihubungkan dengan dominasi “ politis ” dari ayah atau ibu dalam keluarga. Di antara orang Batak, misalnya, adat masyarakat mengi z inkan suatu keluarga untuk mengadopsi seorang anak laki-laki, tetapi tidak seorang anak perempuan, dalam rangka untuk menjaga bentuk patrilineal masyarakat tersebut. Setelah mendapatkan i z in dari orang tua asli si anak, anak angkat tersebut kemudian secara genealogis dimasukkan ke dalam keluarga ayah angkat dan mendapatkan semua hak hukum anak sah. Dalam masyarakat di mana kedua orang tua mempunyai kedudukan hukum yang sama (parental), misalnya di Jawa, adopsi diperbolehkan tidak hanya terhadap seorang anak laki-laki, tetapi juga terhadap anak perempuan. Adopsi ini dilakukan atas pertimbangan moral, seperti untuk menolong anak yatim. Suatu keluarga dapat mengadopsi seorang anak dengan konsekuensi hukum bahwa si anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh hak yang sama di hadapan hukum sebagaimana anak sah.
43 Abdula z i z Mohammed Z aid, The Islamic Law of Bequest (London: Scorpion Publishing Ltd., 1986), h. 11-13.
44 R. Supomo, Hukum Adat Jawa Barat (Jakarta: Djambatan, 1967), h. 31.
45 B. Bastian Ta f al, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat (Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), h. 37-143 ; Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), h. 33-38.
40
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Sementara dalam sistem kewarisan Islam, hubungan darah adalah syarat sah bagi pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. 46
Namun dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga dari harta warisan. 47 Itu berarti antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat saling mewarisi dengan peroleh pembagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan. Padahal antara anak angkat dan orangtua angkat tidak memiliki hubungan darah, namun mengapa antara keduanya dapat saling mewarisi sebagaimana tertuang dalam pasal 209 KHI?
Agaknya institusi wasiat wajibah yang dirumuskan para ahli hukum Islam Indonesia sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Karena hukum Islam secara keras menolak lembaga adopsi ini, 48 maka para ahli hukum Islam di Indonesia berusaha untuk mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum dengan jalan mengambil dari institusi wasiat wajibah yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima f asilitas nilai moral yang ada di balik praktek adopsi dalam hukum adat. Usaha ini harus dilakukan karena f akta bahwa dalam semua masyarakat yang mempraktekkan adopsi tersebut, orang tua angkat selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan dari anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal. Dengan begitu, merupakan praktek yang umum dilakukan bagi anak angkat untuk menerima suatu bagian dari harta warisan dari orang tua melalui hadiah (hibah) yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan. 49
Inilah ide yang ada di balik semangat wasiat wajibah dalam KHI. Dengan kata lain, KHI berusaha menerjemahkan wasiat wajibah sebagai
46 Ahmad Muhyi al-Din al- ’ Aju z , al-Mirats al-’Adil fi al-lslam: Baina al- Mawarits al- Qadimah wal-Haditsah wa Muqaranatuha ma’a al-Syura’i al-Ukhra (Beirut: Mu ’ assasat al-Ma ’ ari f , 1406/1986), h. 62-63.
47 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , h. 96.
48 Adopsi pada kenyataannya juga merupakan praktek yang umum dilakukan menurut adat Arab pra-Islam, akan tetapi kemudian praktek hukum ini dihapuskan dengan datangnya Islam dengan turunnya Q uran, ayat 4 dan 5 dari Surah 33 dan juga ayat 37 dari Surah yang sama. Lihat Ahmad Muhyi al-Din al- ’ Aju z , al-Mirats al-’Adil fi al-lslam , h. 54.
49 Baca R. Supomo, Hukum Adat Jawa Barat (Jakarta: Djambatan, 1967), h. 31.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
alat untuk memperbolehkan anak angkat untuk mewarisi secara sah harta warisan orang yang meninggal, yaitu orang tua angkatnya. Lebih dari itu, Kompilasi juga menentukan bahwa orang tua angkat tersebut mempunyai hak yang sah untuk menjadi penerima wasiat wajibah.Sebab dalam pandangan KHI hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sebegitu dekatnya sehingga kata “ kerabat dekat ” ( al-aqrabin ) dalam ayat tentang wasiat dapat diterjemahkan sebagai kedua anak angkat dan orang tua angkat.Persetujuan secara diam-diam terhadap praktek adopsi ini dengan demikian diperkuat oleh Kompilasi, yang mengakui suatu hubungan yang baru dan bersi f at dua arah dalam hal kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat melalui institusi wasiat wajibah ; 50 suatu re f ormasi yang betul-betul unik Indonesia.
Hemat penulis, akomodasi antara dua sistem nilai hukum yang berbeda dalam hal pengangkatan anak tersebut merupakan bukti yang kuat betapa usaha-usaha yang diperlukan senantiasa dilakukan oleh kedua eksponen hukum Islam maupun hukum adat untuk menghindari munculnya kon f lik. W alaupun KHI tidak menyamakan posisi hukum anak angkat dengan anak asli, sebagaimana yang dilakukan oleh hukum adat, re v italisasi hubungan yang dekat antara anak angkat dan orang tua angkat melalui lembaga wasiat wajibah merepresentasikan suatu usaha untuk menjembatani kesenjangan teologis antara kedua sistem hukum. Konsesi semacam ini, secara argumentati f , sesungguhnya sejalan dengan aturan dasar hukum Islam mengenai adopsi, karcna wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi tersebut tidak: 51 (1) menyamakan status hukum antara anak angkat dan anak asli ; (2) memberikan hak-hak kewarisan kepada anak angkat seperti yang didapatkan oleh ahl al-fara’id ; atau (3) memberikan kepada anak angkat hak untuk mendapatkan harta warisan lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta warisan dari pewaris.
Eksplanasi di atas menunjukkan bahwa pada kenyataannya kedua sistem hukum dapat, dan memang senantiasa dapat, memiliki hubungan yang harmonis dalam masyarakat Indonesia. Itu berarti, akomodasi dapat dikarakteristikkan sebagai sebuah langkah yang harus dilakukan untuk
50 Pada kenyataannya, berlandaskan pada hukum adat, merupakan suatu praktek hukum yang umum dilakukan bahwa orang tua angkat dapat mewarisi harta dari anak angkat mereka. Lihat Team Pelaksana Penelitian Fakultas Hukum Uni v ersitas Sebelas Maret, Laporan Penelitian Studi Tentang Pengangkatan Anak , h. 57.
51 Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat , h. 98-89.
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
menjembatani kesenjangan antara kedua sistem hukum. Dengan ketentuan dan pengaturan warisan bagi orangtua angkat dan anak angkat berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah, telah menjadikan hukum waris Islam selaras dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Dedi Supriyadi menilai rumusan hukum pasal 209 tersebut sebagai pola baru yang dapat mendistribusikan harta kekayaan Islam secara ma’ruf kepada orang yang bukan ahli waris. Sementara kehadiran yang bersangkutan tidak dapat dipisahkan dan integritas keluarga sehingga dianggap tidak manusiawi apabila orang tersebut tidak menerima harta kekayaan hanya karena statusnya yang bukan ahli waris.Dengan demikian, rumusan pasal 209 dianggap memenuhi nilai- nilai kemaslahatan dalam menjaga hubungan kemanusiaan dan kemaslahatan keluarga. 52

## C. Kesimpulan
Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu corak hukum Islam Indonesia adalah akomodati f dengan budaya lokal.Seperti ketentuan tentang harta bersama dan saling mewarisi antara anak angkat dan orangtua angkat yang tertuang dalam KHI.Kedua ketentun hukum yang diadopsi dari hukum adat ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia.Karena memang persoalan keduanya tidak ditemukan dalam f ikih.Kreasi ino v ati f ulama Indonesia ini, selain merupakan bentuk mani f estasi dari karaktersitik hukum Islam yang bersi f at dinamis dan kreati f , juga merupakan identitas Islam Indoesia dalam bidang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A. P. Kau, So f yan. Fikih Alternatif . Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010.
Abdul ‘ Ati, Hammudah. The Family Structure in Islam, Terj. Anshari Thayyib. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
Abû Z ahrah, Muhammad. Ushûl al-Fiqh. Mesir: Dâr al-Fikr al- ‘ Arabî, t. th.
52 Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 427.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
al- ’ Âmidî, Sai f uddîn. Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm , Jilid I. Kairo: Muassasah al-Halabî, 1967.
al-Gha z âli, Abu Hâmid. al-Mustashfâ min ’Ilm al-Ushul . Beirut: Dâr al- Fikr, t.th.
Ali Hasan, M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Gra f indo Persada, 2004.
al- Q aththân, Mannâ ‘ . Al-Tasyrî‘ wa al-Fiqh fî al-Islâmî . Riyâdh:
Muassasah al-Risâlah, t. th.
Amin Suma, Muhammad, et. al.. Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Anshary MK, H.M. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .
Ash-Shiddie q y, Muhammad Hasbi. Filsafat Hukum Islam .Semarang: Pustaka Ri z ki Putra, 2001.
Ash-Shiddie q y, Muhammad Hasbi. Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman . Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
Departemen Agama RI. Bahan Penyuluhan Hukum . Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996/1997.
E ff endi M. Z ein, H. Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan
Ushuliyah . Jakarta: Prenada Media,  2005.
E ff endy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan
Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1998.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat . Bandung: Penerbit Alumni,
1980.
Holleman, F. D. Kedudukan Hukum Wanita Indonesia dan
Perkembangannya di Hindia Belanda , terj. Soegarda
Poerbakawatja dan Mastini H. Prakoso. Djakarta: Bhratara,
1971.
Ismuha. Pencarian Harta Bersama Suami Istri (Jakarta: Bulan Bintang,
1965.
So f yan A.P. Kau
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Lukito, Ratno. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia . Jakarta: INIS, 1998.
Mar z uki W ahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia . Yogyakarta: LKiS, 2001.
Mohammed Z aid, Abdula z i z . The Islamic Law of Bequest . London: Scorpion Publishing Ltd., 1986.
Mu ’ allim, Amir dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam .
Yogyakarta: UII Press, 1999.
Mud z har, M. Atho. Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan
Liberasi , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
Muhammad, Bushar. Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
Muhyi al-Din al- ’ Aju z , Ahmad. al-Mirats al-’Adil fi al-lslam: Baina al- Mawarits al- Qadimah wal-Haditsah wa Muqaranatuha ma’a al-Syura’i al-Ukhra . Beirut: Mu ’ assasat al-Ma ’ ari f , 1406/1986.
Muslihuddin, Muhammad. Philosofhy of Islamic Law and Orientalist: A
Comparative Study of Islamic Legal System . Lahore, Pakistan: Islamic Publication, t.th.
Muthohhar, Abdul Hadi. Pengaruh Mazhab Syafi’i di Asia Tenggara: Fiqih dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia . Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
Nabhân, Fârû q . al-Madkhal li al-Tasyrî‘ al-Islâmî. Beirût: Dâr al-Shadr,
t. th.
Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI.Nomor I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Ditbinbapera Dep. Agama RI,
2001.
Ro f i q , Ahmad. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia .
Yogyakarta: Gama Media, 2001.
S. Praja, Juhaya. “ Dinamika Hukum Islam ” , dalam Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: Rosda Karya,  2000.
Akomodati f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia Terhadap Hukum Adat
Schacht, Joseph. An Intoduction to Islamic Law. Ox f ord: Clarendon Press, 1993.
Shiddi q i, Nourou zz aman . Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Shiddi q i, Nourou zz aman. Jeram-Jeram Peradaban Muslim . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Supomo, R. Hukum Adat Jawa Barat . Jakarta: Djambatan, 1967.
Supriyadi, Dedi. Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Syaltut, Mahmud. Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah. Kairo: Dar al- Q alam, 1966.
Syari f uddin, Amir. Pembaharuan Pemiukiran dalam Hukum
Islam .Padang: Angkasa Raya, 1993.
Syaukani, Imam. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia .
Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Ta f al, B. Bastian. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat . Jakarta: C.V. Rajawali, 1983.