Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam

## Iin Aulia Mahardini, Siti Aisyah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar iinmahardini99@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  feminist  legal  theory  dalam  peraturan mahkamah  agung  nomor  3  tahun  2017  tentang  pedoman  mengadili  perkara  perempuan berhadapan dengan hukum (studi analisis hukum Islam). Dalam menjawab problematika di atas, penulis  menggunakan  penelitian  kepustakaan (Library  Research) yang  berpedoman  terhadap pengolahan  data  yang  didapatkan  dari  beberapa  literatur.  Adapun  sumber  data  yang  didapatkan diantaranya  data  sekunder  dan  primer.  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif merupakan sesuuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya- karya  ilmiah  yang  berhubungan  langsung  pada  objek  yang  dikaji  serta  meneganalisiskan  dalam literatur  yang  memiliki  relevansi  dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian  mengulas  lalu menyimpulkannya.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  kemudian  urgensi  feminist  legal theory  dalam  mengadili  perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum.  Rangkaian  proses penegakkan hukum  sejak penyidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan harus memenuhi nalar  aturan  perundang-undangan.  Namun  demikian,  kesesuaian  dengan  aturan  perundang- undangan  saja  tidaklah  cukup,  karena  seringkali  putusan  pengadilan  yang  sudah  sesuai  dengan aturan  undang-undang  tidak  berhasil  memenuhi  rasa  keadilan  dan  bahkan  tidak  mencapai kebenaran dari suatu kebenaran logis. Karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan pada pengalaman perempuan dan perumusanya lebih kepada pemberian kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi ideologi dan budaya patriarki.
Kata  Kunci:  Feminist  Legal  Theory;  Peraturan  Mahkamah  Agung;  Pedoman  Mengadili Perkara; Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Hukum Islam.

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  how  the  feminist  legal  theory  in  the  Supreme  Court  Regulation number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law (analytic study of Islamic law). In answering the problems above, the author uses library research which is guided by the processing  of data obtained from several  literatures. The sources of data obtained  include  secondary  and  primary  data.  This  research  approach  using  a  qualitative approach  is  something  that  is  based  on  a  literature  study  by  exploring  scientific  works  that  are directly related to the object being studied and analyzing in the literature that has relevance to the problem  being  discussed,  then  reviewing  and  then  concludin.  The results  of  this  study  are  how then  the  urgency  of  feminist  legal  theory  in  adjudicating  women's  cases  against  the  law.  The series of law enforcement processes from investigation, prosecution, to trial in court must comply with the reasoning of the laws and regulations. However, conformity with statutory regulations is not enough, because often court decisions that are in accordance with statutory regulations fail to fulfill a sense of justice and do not even reach the truth of a logical truth. The general character of law formation is often not based on the experience of women and its formulation is more on the granting  of  power  to  suppress  others,  including  against  women.  This  is  inseparable  from  the construction of patriarchal ideology and culture.
Keywords: Feminist Legal Theory; Supreme Court Regulation; Guidelines for Prosecuting; Women Facing the Law; Islamic Law.

## Pendahuluan
Di  Indonesia  saat  ini  hukum  menjadi  sangat  memperihatinkan,  rasa  keadilan masyarakat  diabaikan  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.    Penegakkan  hukum  menjadi persoalan  serius  bagi  masyarakat  Indonesia,  ini  dapat  menimbulkan  dampak-dampak  serius dalam sistem hukum di Indonesia yang masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh
para penegak hukum. Perlu adanya pembaharuan terhadap hukum, baik itu pembaharuan dari sisi  pelaksanaan  hukum,  aturan  hukum,  maupun  lembaga-lembaga  hukum  itu  sendiri. Sehingga  negara  ini  mampu  mencapai  keadilan  yang  tidak  memihak,  serta  mencapai kesejahteraan dan kualitas keamanan yang baik. 1
Sementara itu, kelemahan juga ditemukan dalam pendampingan terhadap perempuan. 2 Ketidakadilan  antara  laki-laki  maupun  perempuan  disebabkan  adanya  relasi  kuasa  yang timpang,  substansi  dan  struktur  hukum  di  Indonesia  yang  bias  gender  dan  tidak  memihak pada  perempuan  tidak  terlepas  dari  budaya  patriarki  yang  masih  kuat  di  Indonesia.  Budaya patriarki  inilah  kemudian  mempengaruhi  budaya  hukum  yang  berkembang  di  Indonesia. Budaya hukum sendiri menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterapkan dalam budaya yang  sudah  ada  dalam  masyarakat,  oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  jika  struktur  dan substansi hukum di Indonesia masih bias gender. 3
Salah  satu  akibat  ketidak  setaraan  gender  adalah  marginalisasi,  terutama  terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, lembut, halus. Sensitif  dan sifat  feminim  lainnya  membuatnya  tidak  memiliki  kesempatan  sama  dengan  laki-laki. 4 Sehingga  pihak  yang  tertindas  merasa  tidak  sadar  pada  kenyataan  itu  sehingga  sampai menjadi  kebiasaan,  tidak  hanya  kaum  laki-laki  kaum  perempuan  juga  ikut  mentradisikan ketidakadilan  gender  tersebut.  Karena  mereka  berpendapat  bahwa  hal  tersebut  sudah  tidak perlu  untuk  di  koreksi  hal  ini  dianggap  sebagai  kodrat  ilahi  yang  diberikan  kepada makhluknya  di  bumi. 5 Perempuan  yang  termarginalkan  oleh  kontruksi  sosial  menjadikan mereka  hanya  bergerak  di  ranah  privat  dan  Pendapat  yang  tidak  membolehkan  kaum perempuan  menjadi  pemimpin  didasari  oleh  pemahaman  tekstual  terhadap  ayat-ayat  al- Qur’an  yang  secara  subtantif  telah  memposisikan  kaum  laki-laki  menjadi  pemimpin  bagi kaum perempuan. Sebagaimana termuat dalam Q. S An-nisa/4:34.
ِّب ِّءۤا َسِّ نلا ىَلَع  َنْوُماَّوَق  ُلا َج ِّ رل َ ا ٌت ٰظ ِّف ٰح  ٌتٰتِّن ٰق  ُت ٰحِّل هصلاَف ۗ ْم ِّهِّلاَوْم َ ا  ْن ِّم ا ْو ُقَفْنَا ٓاَم ِّب َّو  ٍض ْعَب ى ٰ لَع ْم ُه َض ْعَب ُ ه للّٰا َ ل َّض َ ف اَم ِّر ْضاَو  ِّع ِّجا َضَم ْ لا ىِّف  َّن ُهْو ُر ُج ْهاَو  َّنُهْو ُظ ِّعَف  َّنُهَزْو ُشُن  َنْوُفاَخ َت ْي ِّت ه لا َوۗ ُ ه للّٰا  َظ ِّف َح اَمِّب  ِّب ْي َغْل ِّل َّنُه ْوُب ا َ ل َ ف ْم ُ كَن ْع َط َ ا  ْنِّا َ ف ا ًرْيِّب َ ك اًّيِّلَع َناَك َ هللّٰا  َّنِّاۗ ا ًلْيِّب َس  َّنِّهْي َ لَع ا ْو ُغْبَت
Terjemahnya:
“Laki-laki  (Suami)  itu  pelindung  bagi  perempuan  (istri),  karena  Allah  telah melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain  (perempuan),  dank arena  mereka  (laki-laki)  telah  memberikan  nafkah  dari  hartanya.  Maka  perempuan- perempuan  yang  saleh  adalah  mereka  yang  taat  (kepada  Allah)  dan  menjaga  diri ketika  (suaminya)  tidak  ada,  karena  Allah  telah  menjaga  (mereka).  Perempuan- perempuan  yang  kamu  khhawatirkan  akan  nuszyus,  hendaklah  kamu  beri  nasihat keppada  mereka,  tinggalkanlah  mereka  di  tempat  tidur  (pisah  ranjang)  dan  (kalau perlu)  pukullah  mereka.  Tetapi  jika  mereka  menaatimu,  maka  janganlah  kamu
1 Arif Rahman, “AL-DARURIYAT AL-KHAMS DALAM  MASYARAKAT  PLURAL,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25–41, https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664.
2 Kurniati  Kurniati,  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:  Diskursus  HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
3 Radatilla  and  Siti  Aisyah,  “Islamic  Law  and  Positive  Law  in  Indonesia  ’  s  Transgender  Behavior ِ,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24252/mh.v.
4 Supardin  and  Abdul  Syatar,  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law:  Alternatives  in Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform,” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 5,  no.  2 (2021): 913–27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
5 Husein  Muhammad,  Fiqih  Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan  Gender    (Yogyakarta:  LkiS, 2009), h.8
mencari-cari  alasan  untuk  menyusahkannya.  Sungguh,  Allah  Mahatinggi, Mahabesar.”
Perlindungan  hukum  yang  peka  terhadap  korban  maupun  perempuan  korban diperlukan  untuk  memberikan  suatu  kepastian,  keadilan,  dan  perlindungan  hukum  bagi korban. Bias gender dalam peraturan perundangan yang ada dapat diatasi dengan keterlibatan gerakan  feminism  dalam  hukum  melalui  salah  satu  teori  hukum  feminis  demi  mencapai hukum yang berkeadilan gender.
Dalam  kaitanya  dengan  hukum  studi  feminis  sendiri  lahir  untuk  memperjuangkan keadilan  bagi  perempuan  yang  tertindas,  dan  studi  hukum  seharusnya  bukan  hanya menerapkan  asas  kepastian  tetapi  juga  terlebih  kepada  asas  keadilan.  Namun  satu  hal  yang dihadapi  adalah  kemapanan  studi  hukum  yang  telah  berusia  berabad-abad  dan  yang sebenarnya  juga  telah  melahirkan  berbagai  teori  dan  aliran,  sedangkan  studi  feminis  baru muncul  dibilang  stengah  abad  lalu. 6 Dilihat  dari  teori  hukum  feminis  ( Feminist  Legal Theory) ,  maka  hukum  yang  berlaku  selama  ini  di  Indonesia  masih  belum  mengakomodasi pengalaman perempuan baik hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya maupun hukum yang mengatur hubungan perorangan dengan negara. 7
Sementara  itu  peran  perempuan  semakin  dibutuhkan  dalam  berbagai  kehidupan termasuk  pada  bidang  hukum.  Untuk  itu  tulisan  ini  akan  membahas  lebih  jauh  tentang “ Feminist  Legal  Theory dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang Mengadili Perkara Perempuan (Studi Analisis Gender dan Hukum Islam). Tulisan ini dibahas oleh  penulis  sebagai  bentuk  kepedulian  menanggapi  berbagai  isu  gender.  Melalui  berbagai penulusuran referensi penulis mengumpulkan beberapa data kepustakaan untuk memperkuat data dalam tulisan ini khusnya tulisan para pakar gender dan hukum di Indonesia.

## Pembahasan Pengertian Feminist Legal Theory
Kata feminist dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (noun) atau kata  sifat  (adjective)  diartikan  dengan  kata  feminism.  Feminist  merupakan  kata  sifat (adjective)  dan  feminism  yang  berarti  teori  tentang  kesetaraan  politik,  ekonomi  dan  social berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan. 8 Feminism  berarti  advokasi  hak-hak  perempuan  atas  dasar  kesetaraan  jenis kelamin. 9
Sementara Feminist Legal Theory dalam Oxford Dictionary of Law diartikan sebagai: “ A broad movement that seeks to show hoe conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the  inequalities  to  be  found  in  the  criminal  law  (especially  in  rape  and  domestic violence), family law, contract tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”
“Gerakan  luas  yang  berusaha  menunjukkan  bagaimana  teori  hukum  konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminist menunjukkan  kesenjagan  yang  dapat  ditemukan  dalam  hukum  pidana  (terutama dalam  pemerkosaan  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga),  hukum  keluarga,  kontrak,
6 Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), h. 27
7 Kurniati  Kurniati,  “Fiqhi  Cinta:  Cara  Bijak  Hukum  Islam  Menyemai  Cinta  Dan  Membina  Keluarga,” Al- Daulah 1, no. 1 (2012): 1–15.
8 Merriam-Webster,  2006,  Merriam-Webster’s  Dictionary  and  Thesaurus.  Merriam-Webster’s  Dictionary  and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts, h. 398
9 Naomi,  Sosial Feminism (New York: Cornell University Press, 1989), h. 19
kesalahan, property, dan cabang-cabang lain dari hukum substantive, termasuk aspek hukum public”.
Feminst  Legal  Theory atau  teori  hukum  feminis  lahir  untuk  mendobrak  tatanan hukum  yang  timpang  karena  dunia  yang  terlampau  patriarki.  Para  feminis  ini  menyakini bahwa  sejarah  yang  ditulis  melalui  sudut  pandang  laki-laki  dan  sama  sekali  tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah itulah  yang  kemudian  telah  bias  menciptakan  konsep-konsep  tentang  keberadaan  manusia, potensi  gender  dan  rekayasa  social  yang  menghasilkan  logika,  bahasa  dan  struktur  hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki tersebut. 10
Feminist  Legal  Theory merupakan  bagian  dari  studi  feminis  melandaskan  kajian dengan  bertitik  tolak  dari  pengalaman  perempuan.  Pengalaman  perempuan  dapat  dikatakan sebagai pengalaman particular, karena tidak semua perempuan ini adalah sama, sehingga hal ini  bersifat  subjektif.  feminist  Legal  Theory  sendiri  adalah  aliran  pemikiran  yang  memihak kepada  perempuan  dalam  rangka  memberdayakan,  melindungi  dan  mengemansipasi perempuan.  Disinilah  kita  dapat  melihat  bahwa  aliran  ini  bersifat  subjektif,  bukan  objektif sebagaimana hukum yang diusung oleh aliran positivism hukum.

## Feminist Legal Theory Dalam Telaah Hukum Islam
Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan.  Islam  juga  merupakan  tatanan  global  yang  diturunkan  Allah  SWT  sebagai Rahmatan  lil‘alamin.  Sehingga  (sebuah  konsekuensi  logis)  bila  penciptaan  Allah  atas makhluknya (laki-laki dan perempuan) memiliki missi sebagai khalifah Allah di bumi, yang memiliki  kewajiban  untuk  menyelamatkan  peradaban  kemanusiaan.  Dengan  demikian, wanita dalam Islam memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki. Muslimah memiliki peran yang sangat  strategis  dalam  mendidik  ummat,  memperbaikimasyarakat  dan  membangun peradaban,  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  shahabiyah  dalam  mengantarkan masyarakat yang hidup di zamannya pada satu keunggulan peradaban.
Dalam  perjalanannya,  terjadi  pergeseran  pemahaman  Islam  para  muslimah  yang berdampak  pada  apresiasi  mereka  terhadap  nilai-nilai  Islam  (khususnya  terkait  masalah kedudukan  dan  peran  wanita)  sedemikian  hingga  mereka  meragukan  keabsahan  normative nilai-nilai tersebut. Pada gilirannya konsep gender kemudian cenderung diterima bulat-bulat oelh kalangan muslimah tanpa ada penelaahan kritis tentang hakekat dan implikasinya. 11
Jika  feminisme  mendasarkan  teorinya  pada  pandangan  atas  realitas  yang  didikotomi atas realitas seksual (patriarkal), sebagaimana liberalisme atas realitas manusia (individu) dan sosialis  atas  realitas  manusia  (masyarakat),  maka  didalam  Islam  pandangan  atas  realitas bukan  semata-mata  tidak  ada  dikotomi  (sebagaimana  post–  strukturalisme),  sehingga  setiap bagian  tertentu  memiliki  nilai  kebenaran  sendiri.  Di  dalam  Islam,  nilai  kebenaran  dalam pandangan  post–strukturalisme  adalah  nilai  kebenaran  relatif,  sementara  tetap  ada  yang mutlak.  Sehingga  andaipun  ada  dikotomi  atas  subyek–obyek,  maka  subyek  itu  adalah  Sang Pencipta  yang  memiliki  nilai  kebenaran  mutlak,  sedangkan  obyeknya  adalah  makhluk seluruhnya  yang  hanya  dapat  mewartakan  sebagian  dari  kebenaran  mutlak  yang  dimiliki- Nya. 12
10 Aditya Yuli Sulistyawan “Feminist Legal Theorty dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47. No.1, (Januari 2018). h.57
11 Heri Junaidi, “ Gender dan Feminisme dalam Islam” Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 249
12 Nur  Ilma  Asmawi  and  Muammar  Bakry,  “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon  Suami;  Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–29, http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817.
Dengan  demikian  dalam  Islam,  hubungan  manusia  dengan  manusia  lain  maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah hubungan antar obyek. 13 Jika ada kelebihan manusia dari makhluk lainnya maka ini adalah kelebihan yang potensial saja sifatnya untuk dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba. Kelebihan yang disyaratkan sebagai  kelebihan  pengetahuan  (konseptual)  menempatkan  manusia  untuk  memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari obyek makhluk lain dihadapan Allah.
Secara  teoritis,  landasan  teologis  Islam  menghormati  hak  asasi  manusia,  yang didasarkan  pada cinta  dan  solidaritas,  dan  mengakui  bahwa laki-laki  dan  perempuan  adalah sama  dalam  hal  kemampuan moral  ,  spiritual  dan intelektual.  Salah  satu  prinsip  Islam  yang paling  mendasar  adalah  bahwa  ni;lai  seseorang  didasarkan  pada  takwa.  Di  sini,  nilai seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, ras, status sosial atau faktor lainnya. 14
Penafsiran ayat-ayat Al- Qur’an (QS An-Nisa Ayat 34 dan QS Al-Baqarah Ayat 228) yang  mengacu  pada  perwalian  dan  superioritas  laki-laki  atas  perempuan,  khususnya  dalam hal  bimbingan  moral,  memiliki  implikasi  yang  signifikan  bagi  perempuan.  Hal  ini mengakibatkan generasi perempuan berikutnya kehilangan identitas diri mereka dalam Islam. Argument  bahwa  perempuan  hanya  melakukan  peran  sekunder  yang  mengacu  pada interpretasi  yang  menawarkan  bahwa  perempuan  dihadapakan  untuk  mematuhi    interpretasi laki-laki.  Harapan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  semangat  Islam  yang  menegaskan  bahwa setiap individu berhak atas amanah. 15
Feminisme  dengan  konsep  gendernya  tidak  ada  dalam  Islam.  Namun  kita  dituntut untuk mampu menjelaskan peran muslimah itu sendiri dengan paradigma  Islam (syumul dan komprehensif).  Pemikiran-pemikiran  ala  liberal  yang  dibawa  lewat  paham  feminis  ini memberikan efek yang sangat besar.

## Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum. 16 Jaminan  hukum  yang  melindungi perempuan telah  ada  dan  negara  wajib  untuk  memastikan  bahwa  perempuan  sebagai  warga negara  memiliki  perlindungan  dari  segala  tindakan  diskriminasi  termasuk  dalam  sistem peradilan  dan  memiliki  akses  terhadap  keadilan.  Dalam  implementasinya,  perempuan  tidak mudah  untuk  mendapatkan  persamaan  didepan  hukum  dan  akses  terhadap  keadilan. Perempuan  sering  dihadapkan  pada  hambatan  berganda  dalam  rangka  pemenuhan  haknya karena  adanya  diskriminasi  gender  berdasarkan  cara  pandang  terhadap  laki-laki  dan perempuan  yang  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  sistem  peradilan  berbanding  lurus dengan eksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan.
Pada  tanggal    11  Juli  2017  ketua  mahkamah  agung    republik  indonesia  Muhammad Hatta  Ali  menetapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2017  tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pada intinya semua orang sama di depan  hukum  dan  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi.  Kalimat tersebut  merupakan  prinsip  dasar  dalam  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Perlindungan  dan
13 Muammar  Bakry  et  al.,  “Is  It  Possible  to  Perform  Online  Marriage  during  COVID-19  Outbreak?,”  in Procedings  of  the  International  Confrence  on  Ummah:  Digital  Innovation,  Humanities  and  Economic  (ICU: DIHEc) (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).
14 Siti  Aisyah,  “Rereading  Patriarchal  Interpretations  On  The  Qur’an  From  Hadith  Perspective In The  Eve  Of Law No.23/2004 on The Elimination of Domestic Violence” Vol 06. No. 01, (Journal Of Indonesian Islam: Juni 2012), h..53
15 Siti  Aisyah,  “Rereading  Patriarchal  Interpretations  On  The  Qur’an  From  Hadith  Perspective In The  Eve  Of Law No.23/2004 on The Elimination of Domestic Violence” Vol 06. No. 01, (Journal Of Indonesian Islam: Juni 2012), h..58
16 Pasal 28 Huruf D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum juga menajdi salah satu hal yang dijamin undnag-undang dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun  telah  terdapat  jaminan  hukum  yang  melindungi  perempuan  dan  penekanan terhadap  kewajiban  negara  untuk  memastikan  bahwa  perempuan  memiliki  akses  terhadap keadilan  dan  untuk  menjamin  bahwa  perempuan  bebas  dari  dikriminasi  di  dalam  sistem peradilan.  Pada  kenyataanya  mendapatkan  kesetraan  dihadapan  hukum  dan  akses  terhadap keadilan bagi permpuan bukanlah suatu hal yang mudah.
Perempuan  seringkali  menghadapi  rintangan  berganda  dalam  meraih  pemenuhan haknya yang disebabkan oleh dikriminasi dan pandangan stereotip negative berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminasi ddan sterotip gender terhadap perempuan dalam sistem  peradilan  berbanding  lurus  dengan  aksebilitas  perempuan  untuk  mendapatkan keadilan.  Semakin  perempuan  mengalami  diskriminasi  maka  akan  semakin  terbatas  akses perempuan terhadap keadilan. 17
Akses  terhadap  keadilan  adalah  salah  satu  tugas  terpenting  dan  terberat  bagi pengadilan khususnya pada kelompok perempuan. 18 Kelompok ini memiliki karakter khusus sehingga  lembaga  peradilan  perlu  memastikan  bahwa  perempuan  terhadap  kesetaraan  dan hak  terbebas  dari  segala  bentuk  diskriminasi.  Struktur  sosial  masyarakat  yang  cenderung hidup dalam pranata sosial yang tidak setara, baik yang diwariskan melalui budaya ataupun melalui  bias  peraturan-peraturan  yang  tidak  pro-perempuan,  berpotensi  untuk  menimbulkan bias dan rintangan berganda bagi perempuan dalam meraih kesetaraan yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan sterotip berdasarkan jenis kelamin dan gender, kondisi demikian juga  jamak  didunia  peradilan,  yang  seharusnya  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  dan kesetaraan.
Tujuan  mahkamah  Agung  mengeluarkan  peraturan  ini  adalah  agar  para  hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaran gender dan prinsip-prinsip non- diskriminasi  dalam  mengadili  perkara  perempuan  berhadapna  dengan  hukum,  lebih  jauh, mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini secara bertahap praktik-praktikdiskriminasi berdasarkan  jenis  kelamin  dan  stereotip  gender  di  pengadilan  dapat  berkurang,  serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

## Urgensi  Feminist  Legal  Theory  dalam  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan dengan Hukum
Dalam  kaitan  antara  feminist  dan  sistem  hukum,  Prof.  Dr.  Sulistyowati  Irianto mengemukakan  bahwa,  teori  feminist  perlu  dikembangkan  hal  ini  di  dasarkan  atas pertimbangan.  Pertama,  untuk  menganalisis  produk  hukum  yang  bias  gender  dan  juga  bias klas,  baik  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan  hakim.  Penjelasan  demikian sejalan dengan data yang diirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang  mencatat  hingga  tahun  2013 terdapat  342  peraturan  daerah  yang  bersifat  diskriminatif tersebut  merupakan  kebiasaan  subordinasi  yang  masih  banyak  dipertahankan  oleh  sebagian daerah  di  Indonesia,  subordinasi  merupakan  kondisi  dimana  perempuan  ditempatkan  pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik.
Kedua,  menganalisis  praktik  penerapan  hukum.  Khususnya  dalam  praktik  sistem peradilaan pidana, kasus pemerkosaan yang korbanya adalah perempuan, ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  hakim  tentang  kronologis  tindakan  pemerkosaan tersebut.  Ia  terpaksa  mengulas  dan  menerangkan  kembali  tentang  peristiwa  detik-detik  saat
17 MAPPI  FHUI,  “Assesmen  Konsitensi  Putusan  Pengadilan  Kasus-kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan”, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2016). h. 32
18 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005.
dimana  harga  dirinya  direndahkan,  yang  menurut  akal  sehat  hal  tersebut  tidak  wajar  dan sangat  traumatic  bagi  korban  perempuan.  Kondisi  demikian  dalam  kajian  feminist  disebut sebagai stereotype, yang mana asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri.
Ketiga,  memberikan  rekomendasi  dan  advokasi  untuk  tujuan  reformasi  hukum. 19 demikian  dapat  disimpulkan  feminism  adalah  gagasan  yang  mendorong  paradigm  hukum baru  yang  berkesetaraan  gender  dengan  tujuan  membongkar  sirkulasi  kejahatan  terhadap perempuan.  Dan  feminism  juga  dapat  dijadikan  sebagai  alat  teropong  untuk  melakukan eksaminasi  produk  pengadilan  (  dakwaan  dan  putusan)  maupun  peraturan  perundang- undangna    yang  masih  berisikan  ketidakadilan  yang  sulit  dipahami  dan  diketahui  apabila menggunakan teori lain.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  harapan  kedepannya  kebijakan  hukum  (legal  policy) dapat  sesuai  dengan  nilai-nilai  imaginer  yang  terkandung  dalam  pancasila  yang  merupakan bintang  kepemimpinan    dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Kenyataanya  masih sangat sulit dan belum mampu diwujudkan. Hal tersebut didasarkan atas produk hukum yang masih menampilkan potret injustice terhadap perempuan dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undnagan  di  perlemen  selalu  dominasi  oleh  laki-laki  yang  kemudian memungkinkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam perumusan dan pembentukan peraruran perundang-undangan, sehingga pengalaman perempuan tidak menjadi pertimbangan  dalam  perumusan  suatu  norma  hukum.  Akibatnya,  hukum  yang  ditimbulkan adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin.
Isu-isu  hukum  di  masa  kontemporer  semakin  menggambarkan  bagaimana  keadilan masyarakat  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek,  salah  satunya  adalah  aspek  keadilan  gender. Rasa  keadilan  seringkali  dikaitkan  degan  status  gender  seorang  korban  tindak  pidana, terutama perempuan, karena perempuan merupakan satu elemen masyarakat yang dipandang paling  lemah  dan  paling  rentan  untuk  menjadi  korban  suatu  tindak  pidana.  Di  sisi  lain, perempuan  juga  dipandang  lebih  sulit  untuk  mengakses  keadilan  jika  kasus  yang menimpanya  berkaitan  dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Misalnya  kasus  tindak pidana  pemerkosaan  yang  sering  kali  palkunya  lolos  dari  jerat  dari  jerat  hukum  karena kurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi, ancaman pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, viktimisasi dan penyalahan terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan  contoh-contoh  lain  dalam  permasalahan  yang  dihadapi  perempuan  di  indonesia saat  mencari  keadilan  hukum.  bukannya  mendapatkan  keadilan  seperti  yang  diharapkan  , banyak dari perempuan yang malah kembali menjadi korban akibat sistem hukum yang tidak berpihak pada perempuan korban, dan aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif kesetaraan gender. 20
Wacana  tentang  pembaruan  hukum  yang  berkeadilan  gender  dapat  membawa  kita pada  diskusi  dan  perdebatan  tentang  teori-teori  hukum  yang  sangat  beragam,  namun  jika dikaitkan  dengn  keadilan  gender  tentu  ada  suatu  teori  hukum  yang  disebut  teori  hukum feminis.  Teori  hukum  feminis  atau  feminist  legal  theory  muncul  pertama  kali  pada  tahun 1970-an,  bersamaan  dengan  berkembangnya  gerakana  crital  legal  studies  di  amerika.  Teori hukum  feminis  merupakan  pandangan  yang  melihat  bahwa  hukum  berperan  dalam
19 Mahesa, www.berdikarionline.com/pentingnya-hukum-yang-punya-prespektif-feminis/ ,  diakses  pada  tanggal 07 November 2019
20 Sri Wiyanti Eddyono, “Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban” ( Jakarta: 21 Agustus 2019), h. 7
menekankan subordinasi perempuan dan berupaya untuk melakukan pembaharuan posisi dan pendekatan hukum terhadap perempuan dan gender. 21
Feminist  Legaal  Theory  melihat  bahwa  perempuan  butuh  disuarakan  dan  hukum adalah  instrumennya.  Hukum  adalah  instrument  untuk  mendistribusikan  keadilan,  sehingga didalamnya  harus  memuat  realitas  pengalaman  subjek  hukum  dalam  hal  ini  adalah perempuan.  Bila  pengalaman  dan  realitas  perempuan  tidak  terakomodasi  di  dalam  hukum, maka produk legislasi/produk hukum itu kurang lengkap dan mengucilkan perempuan.
Hukum pidana seharusnya memperhitungkan pengalaman korban. Tentu tidak mudah bagi  korban  perkosaan  untuk  langsung  datang  melapor  ke  kepolisian,  melakukan  visum  di rumah  sakit,  dan  menunjukan  bukti  bahwa  dia  diperkosa.  Tidak  mudah  bagi  perempuan ketika  ia  dihadapkan  ke  pengadilan  sebagai  saksi  korban.  Setelah  mengalami  perkosaan, perempuan  korban  pastinya  merasa  ketakutan  karena  kehilangan  masa  depan,  dan  malu kepada  public  yang  mengetahui  keadaannya.  Sementara  itu,  hukum  acara  pidana membebankan  pembuktian  kepada  dirinya  sebagai  korban.  Ia  harus  mampu  menunjukkan visum  yang  menyatakan  ada  luka  robek  tertentu,  sperma,  sehingga  dapat  dinyatakan  oleh hakim bahwa di situ ada paksaan. Korban harus menunjukkan ada saksi dalam peristiwa itu. sementara dalam kasus perkosaan biasanya korban tidak bisa segera langsung melapor karena kesulitan  psikologis,  jarak,  beban  budaya,  atau  tidak  mengenal  lembaga  pengaduan  negara. Akibatnya, dalam proses yang lama tersebut luka robek, sperma, sudah terlanjur hilang. Bila bukti-bukti sudah hilang besar kemungkinan pelaku di kalahkan di pengadilan.
Feminist  Legal  Theory  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  perempuan  kepada hukum. Teori feminist legal theory  memastikan sebuah produk hukum menguntungkan atau merugikan  perempuan.  Perempuan  mana  yang  dirugikan  karena  dampak  suatu  aturan  bisa berbeda  terhadap  perempuan.  Identitas  perempuan  tidak  tunggal  dan  seragam  karena dilekatiidentitas  yang  berbeda  secara  ras,  kebangsaan  etnitas,  kelas  sosial,  dan  agama.  Di ndonesia, Feminsit Legal Theory sebetulnya sudah diadopsi kita bisa lihat saat ini sudah ada kebijakan  gender  budgeting,  dimana  kebutuhan  perempuan  terhadap  layanan  kesehatan  dan pendidikan  kurang  lebih  diakomodasi  dalam  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara)  dan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  di  beberapa  daerah  dan bahkan  desa.  Selain  itu  terdapat  juga  hukum  yang  secara  lex  specialis  mengatur  isu perempuan,  seperti  UU  PDKRT  (Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga),  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Ada  banyak instrument  hukum  internasional  tentang  perlindungan  perempuan  dan  anak  sudah  kita ratifikasi. Namun di sisi yang lain, kita temui juga banyak produk hukum yang tidsk ramah terhadap perempuan, misalnya adanya 421 peraturan daerah yang diskriminatif, dan beberapa pasal dalam undnag-undang perkawinan, seperti soal batas usia dewasa dan fasilitas terhadap poligami misalnya.
Dilihat dari teori hukum feminis, maka hukum yang selama ini berlaku di Indonesia masih belum mengakomodasi pengalaman perempuan baik hukum yang mengatur hubungan antara  orang  yang  satu  dengan  orang  lainnya  maupun  hukum  yang  mengatur  hubungan perorongan  dengan  negara.  Jika  dilihat  lebih  dalam  bagaimana  teori  hukum  feminis memeriksa hukum di Indonesia melalui teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman maka  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  substansi  hukum,  struktur hukum  dan  budaya  hukum  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  berpihak  pada  perempuan  dan belum berperspektif gender. Substansi hukum merupakan aturan sebenarnya yang terdiri dari produk  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  turunanya  (law  books),  norma- norma  yang  berlaku  dalam  masyarkat  atau  hukum  yang  hidup  (living  law)  dan  perilaku
21 Martha A. Fineman, “Feminist Legal Theory” (Journal of Gender, Social Policy and the Law ; 2015). h.13-14
manusia  dalam  masyarakat. 22 Dalam  konteks  substansi  hukum  di  Indonesia  dapat  dilihat bahwa  masih  banyak  peraturan  yang  ada  seringkali  mendiskriminasi  perempuan.    Struktur hukum merupakan kerangka hukum yang bertugas ,menjaga proses hukum berjalan agar tetap berada dalam batasan peraturan yang ada. Struktur hukum menurut undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  AcaraPidana  meliputi  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan badan  pelaksanaan  Pidan  (lapas).  Kinerja  struktur  hukum  di  Indonesia  dalam  menghadapi kasus-kasus  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  korban  masih  bias  gender  dan  tidak memedulikan  pengalaman  perempuan  sebagai  korban.  Substansi  dan  struktur  hukum  di Indonesia yang bias gender dan tidak berpihak para perempuan sesungguhnya tidak terlepas budaya  patriarki  yang  masih  kuat  tertanam  di  Indonesia.  Budaya  patriarki  ini  secara  tidak langsung  memengaruhi  budaya  hukum  yang  berkembang  di  indoensia.  Budaya  hukum merupakan sikap dan nilai masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum . budaya hukum menentukan  bagaimana  sistem  hukum  dapat  diterapkan  dalam  budaya  yang  sudah  ada diantara masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika substansi dan struktur hukum di  indonesia  masih  bias  gender,  hal  ini  disebabkan  oleh  budaya  patriarki  yang  memiliki pengaruh kuat pada budaya hukum dan seluruh elemen dalam substansi dan struktur hukum di Indonesia.
Dunia  hukum  yang  penuh  dengan  dominasi  laki-laki  membuat  perempuan tersingkirkan  dan  sulit  untuk  mendapatkan  keadilan.  Posisi  perempuan  ketika  berhadapan dengan  perkara  pidana  seolah-olah  lemah  dan  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  tidak diinginkan  oleh  para  perempuan  korban.  Penerapan  prosedur  hukum  yang  menyulitkan perempuan korban membuktikan bahwa terdapat pengabaian pada perempuan korban dalam kasus-kasus  yang  mereka  hadapi.  Pengalaman  yang  disampaiakan  oleh  para  narasumber menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia sama sekali belum memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan korban untuk melaporkan dan memproses secara hukum perkara  pidana  yang  dialami  oleh  mereka.  Aparat  hukum  yang  melakukan  tindakan diskriminatif  dan  sikap  seksisme  menjadi  salah  satu  masalah  yang  ditemui  di  lapangan. Pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan perempuan korban justru menghambat proses hukum  yang  sedang  diperjuangkan  oleh  perempuan  korban.  Keberadaan  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  (UUPA)  di  kepolisian  tidak  menjamin  akses  pelayanan  terhadap perempuan korban telah memberikan rasa aman dan nayaman bagi perempuan korban untuk melaporkan  perkara  yang  dihadapi.  Proses  visum  bagi  perempuan  korban  yang  mengalami kekerasan  seksual  serinkali  tidak  menjamin  bukti  yang  signifikan  karena  visum  dilakukan jauh  hari  setelah  kejadian  perkara  berlangsung.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  lambatnya proses penerimaan laporan di kepolisian. 23
Jalan  para  perempuan  korban  dalam  memperjuangkan  perkara  yang  dialaminya  di ranah pidana di Indonesia masih sangat sulit karena hukum di Indonesia baik secara struktur, substansi,  dan  budaya  tidak  mau  mendengar  pengalaman  para  perempuan  korban.  Hal  ini serupa dengan apa yang telah dinyatakan oleh teori hukum feminis, pengabaian pengalaman perempuan  mengakibatkan  ketidak  berpihakan  hukum  pada  perempuan.  Dengan  demikian tidak  mengherankan  jika  perempuan  terpinggirkan  dari  hukum  dan  semakin  jauh  dari keadilan  karena  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum  yang  tidak mengakomodasi pengalaman perempuan.
Pasal-pasal kaku dalam hukum positif yang tidak dapat diubah memang terlihat tidak dapat  memberikan  keadilan  bagai  perempuan  korban.  Hal  tersebut  sesungguhnya  dapat dipatahkan  melalui  argument  teori  hukum  feminis  yang  sebenarnya  berusaha  menyuarakan
22 M. Friedman, “Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club”,  (Annual  Review of Law and Social Science, Vol. 1). h.16
23 S. Irianto & Shidarta “Metode Penelitian Hukum: Konstalasi dan Refleksi” (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2011). h. 7
pengalaman  perempuan  dalam  hukum.  Prinsip  kesetaraan  dalam  hukum  yang  bias  gender justru  menyulitkan  posisi  perempuan  dalam  hukum.  Oleh  karena    itu  argument  dari  teori hukum feminis yang mengutamakan pentingnya menyuarakan pengalaman perempuan dalam hukum  harus  dipraktikkan  dalam  praktik  hukum.  Para  aparat  penegak  hukum  merupakan tokoh-tokoh  yang  mampu  mempraktikkan  argument  teori  hukum  feminis  dengan mendengarkan  suara  perempuan  korban dalam  proses  hukum  yang  dialami  oleh  perempuan korban. 24 Keadilan dapat diperoleh bagi para perempuan korban yang berada dalam perkara pidana secara khusus pidana dalam pasal 284 dan 285 KUHP apabila seluruh elemen penegak hukum mau mendengar dan memahami posisi dari perempuan korban. Hal tersebut tentu sulit untuk dilakukan mengingat budaya patriarki yang melekat dan mungkin telah menjadi nilai- nilai yang dipegang teguh oleh para penegak hukum di Indonesia. Namun, bukan berarti apa yang  telah  disuarakan  oleh  para  tokoh  feminist  legal  theory  tidak  dapat  dicoba  dan dipraktikkan  oleh  penegak  hukum  di  indoensia.  Aparat  penegak  hukum  yang  berada  dalam struktur hukum seharusnya mampu dan mau untuk mengembangkan argumentasi hukum dari awal  proses  hukum  hingga  proses  peradilan  untuk  mnghentikan  diskriminasi  terhadap perempuan  dalam  ranah  hukum  serta  mengubah  secara  perlahan  hukum  yang  bias  gender tersebut.  Reformasi  hukum  yang  berupaya  mengakomodasi  pengalaman  perempuan  pun diperlukan untuk menghentikan praktik hukum yang bias gender di Indonesia.

## Kesimpulan
Lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  menjadi  penanda  bahwa  ada langkah progresif yang ditempuh lingkungan peradilan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peraturan ini hadir sebagai pijakan hukum untuk hakim ketika mengadili perkara perempuan berhadapan  dengan  hukum,  baik  perempuan  sebagai  saksi,  korban,  pelaku,  dan  pihak  di pengadilan.  Reformasi  sistem  hukum  secara  tertulis  dan  hukum  acara  diperlukan  untuk mengakomodasi  pengalaman  perempuan  korban.  Sistem  dan  produk  tersebut  harus  dapat memastikan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  hukum  pidana  yang  berspektif gender dan berpihak pada perempuan korban. Reformasi hukum ke depan juga perlu melihat dan  melibatkan  pengalaman  perempuan  sehingga  keadilan  bagi  perempuan  korban  yang berhadapan dengan perkara hukum bukan menjadi hal utopis dan sungguh dapat memberikan jawaban atas pencapaian keadilan oleh para perempuan korban yang telah berani melaporkan segala bentuk ketidakadilan yang dialaminya.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik. Sejarah dan Masyarakat . Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, Persada. 2004.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Cet.  III;  Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
Arifia, Gadis. Filsafat Berspektif Feminist . Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2003.
Asmawi,  Nur  Ilma,  and  Muammar  Bakry.  “Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon Suami;  Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi.” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab
2, no. 2 (2020): 212–29.
http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817.
Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Laws  Exegesis  Versus  (Comparative  Studies  in
24 S Irianto, “Hukum yang Tak Peduli Korban” (JurnalPerempuan : 2011 No. 71), h. 42-52
Understanding  Religious  Text  and  Teh  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar.” JICSA (Journal  of  Islamic  Civilization  in  Southeast  Asia) 9,  no.  1  (2020):  1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Islamul Haq. “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?” In Procedings  of  the  International  Confrence  on  Ummah:  Digital  Innovation, Humanities  and  Economic  (ICU:  DIHEc) .  Kresna  Social  Science  and  Humanities Research, 2020.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Aktualisis  Metodologis  ke  Arah  Ragam Variasi Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
Erwin,  Muhamad. Filsafat  Hukum  “Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum”, (Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada. 2012.
Fadjar, Mukthie. Teori-Teori Hukum Kontemporer . Malang: Setara press. 2014.
Faisal,  Ahmad. Rekonstruksi  Syariat  Islam  (Arus  Baru  Pemikiran  Ulama  terhadap  Ide Penegakan Syariat . Cet.I; Yogyakarta: Graha Guru. 2010.
Fakih, Mansour. Analisis Gender Dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Insist Press. 2008.
Harktisnowo,  Harkristutu.  “ Hukum  Pidana  dan  Kekerasan  terhadap  perempuan”. Jakarta: Kelompok Kerja Conventuon Watch dan pusat kajian wanita dan gender UI. 2000.
Hasan, Riffat . Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam. Jurnal Ulumul Qur’an No. 4, Vol. I. 1990.
J Wallach scott (eds). Feminisme Berteori Politik. New York, Routledge. 1992.
Kurniati,  Kurniati.  “Fiqhi  Cinta:  Cara  Bijak  Hukum  Islam  Menyemai  Cinta  Dan  Membina Keluarga.” Al-Daulah 1, no. 1 (2012): 1–15.
Kurniati  Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA: Diskursus  HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa’dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Lapian,  Gandhi. Disiplin  Hukum  yang  Mewujudkan  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender. Jakarta: Pustaka Obor. 2012.
Lapian,  Gandhi. Disiplin  Hukum  yang  Mewujudkan  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender,
(Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2012.
Mackinnon,  C. “Peningkatan  Kesadaran”  dalam  dirinya  menuju  Teori  Negara  Feminis. Cambridge: Harvard University Press. 1989.
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media. 2005.
Merriam-Webster.  Merriam-Webster’s  Dictionary  and  Thesaurus.  Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts. 2006.
Muhammad,  Husein. Fiqih  Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan  Gender. Yogyakarta: LkiS. 2009.
Naomi. Sosial Feminism . New York: Cornell University Press. 1989.
Oakley, A. Seks, Gender dan Masyarakat (1972), P. Caplan, Kontruksi Budaya Seksualitas. London, Routledge. 1987.
Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia MaPPI FHUI . Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum . Jakarta: AIPJ. 2018. Radatilla,  and  Siti  Aisyah.  “Islamic  Law  and  Positive  Law  in  Indonesia  ’  s  Transgender Behavior ِ.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.24252/mh.v.
Rahman,  Arif.  “AL-DARURIYAT  AL-KHAMS  DALAM  MASYARAKAT  PLURAL.”
Mazahibuna; Jurnal
Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25–41. https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664.
Salman, Otje dan Anton F Susanto. Teori Hukum. Refiks Aditama: Bandung. 2004.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat. Cet. III;  Jakarta: Rajawali Press. 1990.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Bharata Karya Aksara. 1977.
Supardin,  and  Abdul  Syatar.  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law: Alternatives  in  Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform.” Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga Dan Hukum Islam
5, no. 2 (2021): 913–27.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
Tong, Rosemarie Putna. Feminist Thought. Yogyakarta. 2008.
Umar, Nasruddin. Quran untuk Perempuan . Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu. 2002.
Umar,  Nasrudin. Bias  Gender  dalam  Penafsiran  Kitab  Suci. Jakarta:  PT.  Fikahati  Aneska. 2000.