## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529

## Identifikasi dan Manajemen Risiko untuk Mereduksi Kerentanan Pada Masyarakat
Mukhammad Fatkhullah 1,* , Muhammad Alhada Fuadilah Habib 2 , Kanita Khoirun Nisa 3
1 Comm, Rel & CSR, PT Kilang Pertamina Internasional Unit Dumai Jalan Teluk Binjai, Kode Pos 28815, Dumai, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Jalan Mayor Sujadi No.46, Kode Pos 66221, Tulungagung, Indonesia
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jalan Laksda Adisucipto, Kode Pos 55281, Yogyakarta, Indonesia Email: 1 m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id, 2 habibhada@gmail.com, 3,* kanita.nisa@uin-suka.ac.id Email Penulis Korespondensi: m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id Submitted: 21/04/2022 ; Accepted: 29/05/2022 ; Published: 30/05/2022
Abstrak −Kerentanan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Kegagalan dalam melakukan identifikasi dan mangelola kerentanan membuat program atau kebijakan yang dirancang baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga swadaya masyarakat (non-government organization/NGO) berjalan tidak sesuai dengan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  gambaran  terkait  definisi,  sumber  dan  bentuk,  metode  identifikasi,  serta  intervensi  dalam  mengelola  risiko  untuk meminimalisir kerentanan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sistematika literatur review dengan kriteria inklusi berdasarkan kata kunci: vulnerability, social risk, dan social protection. Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini meliputi: topik yang tidak berhubungan dengan permasalahan penelitian; rentang publikasi artikel yang lebih dari 8 tahun; serta artikel dengan metode,  temuan,  dan  pembahasan  yang  kurang  signifikan.  Kerentanan  merupakan  kondisi  yang  membuat  masyarakat  mudah terdampak oleh berbagai ancaman. Ancaman tersebut terdiri dari risiko esternal seperti lingkungan alam, sosial dan komposisi demografi  maupun  risiko  internal  seperti  kondisi  ekonomi,  kesehatan  fisik  dan  mental.  Baik  risiko  eksternal  maupun  internal memiliki  keterkaitan  yang  erat.  Identifikasi  dilakukan  untuk  memetakan  dan  melakukan  kategorisasi  tidak  hanya  berdasarkan penyebab dan bentuk kerentanan, namun juga pada besarnya dampak, banyaknya korban dan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Data-data ini penting untuk menentukan skala prioritas dalam menentukan intervensi yang harus dilakukan. Intervensi preventif diperlukan pada level risiko rendah, promotif pada level risiko sedang, dan protektif pada level risiko tinggi. Apabila pencegahan, dukungan  dan  perlindungan  tidak  lagi  dapat  dilakukan,  diperlukan  intervensi  yang  bersifat  transformatif  untuk  menjauhkan masyarakat dari krisis.
Kata Kunci: Kerentanan; Identifikasi Risiko; Manajemen Risiko; Strategi Intervensi; Sistematika Literatur Review
Abstract −Vulnerability is  an important  aspect  of  national  development.  Failure  to identify  and  manage vulnerabilities  makes programs or policies designed by the government, companies, or non-governmental organizations run not as expected. This study aims to provide an understanding of definitions, sources and forms, identification methods, and interventions in managing risk to minimize vulnerability in the community. This study uses a systematic literature review method with inclusion criteria based  on keywords: vulnerability, social risk, and social protection. The inclusion and exclusion criteria include: type of publication, year, accessibility, relevance, methodology and publication contribution. Vulnerability is a condition that makes a community easily affected  by  various  threats.  These  threats  consist  of  external  risks  such  as  the  natural  environment,  social  and  demographic composition as well as internal risks such as economic conditions, physical and mental health. Both external and internal risks are closely related. Identification is carried out to map and categorize not only based on the causes and forms of vulnerability, but also on the magnitude of the impact, the number of victims and the possible losses. These data are important to determine the prio rity scale in determining the intervention that must be carried out. Preventive interventions are needed at low risk levels, promotive at moderate risk levels, and protective at high risk levels. If prevention, support and protection are no longer possible, transformative interventions are needed to keep communities away from crises.
Keywords : Vulnerability; Risk Identification; Risk Management; Strategic Intervention; Systematic Literature Review

## 1. PENDAHULUAN
Kerentanan merupakan salah satu aspek atau dimensi terpenting dalam pengembangan masyarakat. Kelalaian dalam tahap identifikasi dan kegagalan dalam mangelola kerentanan dapat membuat program atau kebijakan yang dirancang baik  oleh  pemerintah,  perusahaan,  maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  ( non-government  organization /NGO) berjalan tidak sesuai dengan harapan.
Tabel 1. Dampak Bencana Alam dalam Lima Dekade Terakhir (Ritchie & Roser, 2019)
Dampak Satuan 1970 1980 1990 2000 2010 Jumlah Kematian Orang 98.836 74.994 43.359 78.138 45.260 340.587 Luka-luka Orang 55.200 31.308 146.879 327.989 91.803 653.179 Terlantar Jutaan Orang 2,25 2,31 7,62 2,81 1,15 16,14 Terpapar Jutaan Orang 52,97 121,62 193,55 224,28 175,32 767,74 Penurunan Ekonomi Nilai GDP 0,09% 0,13% 0,24% 0,19% 0,22% 0,87%
Selama lima dekade terakhir, 767,74 juta orang dari  berbagai  belahan dunia terdampak oleh bencana alam. Tidak  hanya  merenggut  340  ribu  jiwa,  bencana  juga  telah  membuat  16,14  juta  orang  kehilangan  tempat  tinggal.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
Bencana ini termasuk kekeringan, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, kebakaran hutan, suhu ekstrim. Berdasarkan tabel 1, bencana alam juga menyebabkan penurunan nilai Gross Domestic Product (GDP) tiap negara sebesar 0,17%, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan dan melemahkan upaya jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Angka tersebut belum termasuk dampak yang diakibatkan oleh pandemi baru-baru ini terhadap ekonomi global yang mempengaruhi rata-rata GDP sebesar 3% pada  negara  maju  dan  4%  pada  negara  berkembang  (Mou,  2020).  Sayangnya,  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh bencana sosial-kemanusiaan yang hingga saat ini belum dapat diukur secara akurat. Berbagai bencana yang datang tidak hanya berdampak pada jumlah manusia, namun segala apa yang telah di bangun.
Beberapa negara memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar dibanding negara lainnya (Zorn, 2018, p. 59). Di  Indonesia,  tingginya  kerentanan  terhadap  bencana  alam,  sosial  dan  ekonomi  menjadi  berkali-kali  lipat.  Ini disebabkan  karena  bentuk  negara  kepulauan  yang  terletak  pada  pertemuan  tiga  lempeng  tektonik  aktif  dunia  yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik (Syafitri, Bahtiar, & Didik, 2018, p. 140). Kondisi tersebut  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  sangat  rawan  terpapar  bencana  seperti  gempa,  gunung  berapi, serta bencana alam lain seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Tidak hanya itu, keberagaman suku, agama,  etnis  dan  budaya  juga  juga  memberikan  sumbangan  yang  penting  bagi  tingkat  kerentanan  di  Indonesia. Kerentanan  tersebut  didasarkan  atas  potensi  bencana  sosial-kemanusiaan  yang  mungkin  terjadi  karena  perbedaan pendapat,  melemahnya  toleransi,  hingga  komunikasi  yang  buruk  antara  kelompok  masyarakat  (Ridwan,  2015,  pp. 263-266).
Gambar 1. Peta Dunia Berdasarkan Tingkat Risiko (Aleksandrova, et al., 2021, p. 69)
Berdasarkan  gambar  1,  Indonesia  termasuk  dalam  negara  dengan  tingkat  kerentanan  yang  relatif  tinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia. Pengukuran tersebut didasarkan atas berbagai indikator seperti kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Termasuk didalamnya efek bahaya alam, dampak negative perubahan iklim, serta proses perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.
Agar  upaya  pengembangan  masyarakat  tidak  menjadi  rangkaian  agenda  pemborosan,  identifikasi  sumber kerentanan menjadi penting untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan. Identifikasi kerentanan dilakukan untuk memetakan kebutuhan terpenting dan merancang strategi manajemen kerentanan pada masyarakat. Termasuk didalamnya merencanakan jenis intervensi  yang sesuai  untuk  mengeliminasi  kerentanan, hingga menentukan skala prioritas intervensi yang harus dilakukan pada suatu kelompok masyarakat agar mereka dapat bertahan dalam berbagai tekanan.
Isu  strategis  yang  harus  diperhatikan  dalam  melakukan  identifikasi  dan  memetakan  kebutuhan  masyarakat dalam upaya manajemen kerentanan adalah bahwasanya masyarakat selalu bergerak dinamis. Beberapa program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (Nisa &  Habib,  2020),  serta  NGO  mungkin  berhasil  mengurangi  kerentanan  atau  mengatasi  masalah  sosial  dalam masyarakat.  Akan  tetapi,  beberapa  justru  menciptakan  kerentanan  atau  masalah  baru.  Sebagai  contoh,  kegagalan dalam  mengupayakan  pembaruan  data  pada  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  menyebabkan  penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Sehingga, program yang ada tidak memberikan dampak apa pun bagi penerima manfaat. Kegagalan yang sama juga terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyebabkan kecemburuan sosial antar masyarakat (Juhad, 2021). Dalam konteks ini, kurangnya informasi dan pendataan atas perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menjadi bumerang bagi pemangku kepentingan program. Oleh karena itu, pencatatan, identifikasi, dan pemetaan kerentanan beserta kebutuhan masyarakat hendaknya dilakukan secara berkala.
Dengan  begitu,  kebijakan  atau  program  yang  diterapkan  baik  di  tingkat  lokal  maupun  nasional  dapat  lebih berdampak khususnya dalam mengurangi risiko kerentanan pada masyarakat. Harapannya, program atau kebijakan yang  ada  dapat  memberikan social  security kepada  kelompok  rentan,  sehingga  mereka  dapat  berfokus  untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa adanya kekhawatiran ( insecurity ).
1 Sangat rendah
0.30 - 3.25 2 Rendah 3.26 - 5.54 3 Menengah 5.55 - 7.66 4 Tinggi 7.67 - 10.71 5 Sangat tinggi 10.72 - 47.73
Tidak ada data 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
Meskipun  kerentanan  akan  selalu  ada  dalam  berbagai  bentuk  dan  dimensinya,  namun  usaha-usaha  untuk meminimalisir  tetap  mungkin  untuk  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih komprehensif terkait definisi, dimensi dan bentuk, metode identifikasi risiko, serta intervensi yang mungkin dilakukan untuk  mengeliminasi  kerentanan  pada  masyarakat.  Kajian  terkait  topik  ini  memang  sudah  banyak  ditulis  oleh akademisi maupun praktisi seperti Aromataris & Pearson (2014), Zorn (2018), Bidisha, Abdullah, Siddiqua, & Islam (2019), serta Aleksandrova, et al. (2021). Akan tetapi, penelitian terdahulu melihat kerentanan dalam batasan tertentu. Selain  itu,  penelitian  terdahulu  belum  melihat  dampak  ekologis  yang  bersifat  global  seperti  munculnya  pandemi COVID-19 sebagai suatu yang layak untuk diperhitungkan. Sehingga hasil dari kajian ini menawarkan pemahaman yang  lebih  luas  terkait  identifikasi  kerentanan  dan  strategi  intervensi  berdasarkan  sumber  kerentanan (eksternal/internal), prevalensi atau tinggi rendahnya ancaman, serta bentuk dan sifat intervensi yang digunakan untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan assessment dan perencanaan program  atau  kebijakan  guna  mendukung  upaya pengembangan  masyarakat  yang  dilakukan  baik  oleh  pemerintah, perusahaan, maupun NGO dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  selama  3  bulan,  yaitu  mulai  Bulan  Januari  hingga  Maret  2022.  Adapun  metode  yang digunakan adalah sistematika literatur review, di mana analisisnya berdasar pada hasil publikasi penelitian terdahulu yang  berhubungan  dengan  topik  penelitian  (Aromataris  &  Pearson,  2014).  Adapun  tahapannya  terdiri  dari perencanaan ( planning ), pelaksanaan ( conducting ) dan pelaporan ( reporting ). Pada tahap perencanaan, penelitian ini dimulai dengan melakukan penentuan topik dan sasaran group analisis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal nasional dan internasional. Pada tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan dengan menentukan kata kunci yaitu: vulnerability, social risk, dan social protection . Pencarian data dilakukan dengan menelusuri direktori jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui Perpusnas, Portal Garuda, Jurnal LIPI, DOAJ Sciencedirect dan ProQuest. Adapun kriteria seleksi pada sistematika literatur review ini dilakukan dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi.
Tabel 2. Kriteria Seleksi Temuan Data
Inklusi Eksklusi Ekstraksi 1. Bentuk publikasi 2. Tahun publikasi
3. Aksesibilitas 1. Relevansi substansi 2. Metodologi 3. Hasil yang elaboratif 1. Definisi 2. Bentuk
3. Strategi intervensi
Kriteria  inklusi  meliputi  kesesuaian  temuan  dengan  bentuk  publikasi  ilmiah  baik  berupa  buku,  laporan penelitian maupun jurnal atau artikel ilmiah. Tahun publikasi artikel yang dipilih memiliki minimal rentang 8 tahun terakhir. Artikel yang dipilih tentunya harus dapat diakses secara penuh ( full text ) agar hasil dari penelitian ini baik secara  substansial  maupun  metodologis  dapat  diuji  dan  dievaluasi  untuk  kemudian  dilakukan  perbaikan  dan penyempurnaan.  Hasil  temuan  akan  dieksklusikan  apabila  substansi  dinilai  kurang  relevan  untuk  menjawab pertanyaan penelitia, tidak memiliki metode, temuan, dan pembahasan yang terukur, serta hasil dan pembahasan yang kurang memiliki kontribusi dalam mengembangkan konsep kerentanan dan manajemen risiko pada masyarakat.
Tabel 3. Defnisi, Bentuk dan Strategi untuk Mereduksi Kerentanan pada Masyarakat
Penulis Tahun Bentuk & Cakupan Sumber Kata Kunci Riyanto (2015) Penelitian lapangan (nasional) LIPI Social protection Aleksandrova, et al. (2021) Penelitian lapangan (internasional) DOAJ Social risk FAO and RCRCCC (2019) Buku (internasional) Sciencedirect vulnerability Bidisha, Abdullah, Siddiqua, & Islam (2019) Literatur review (internasional) ProQuest vulnerability Zorn (2018) Literatur review (internasional) Sciencedirect Social risk Poernomo (2017) Penelitian lapangan (nasional) Portal Garuda Social protection Shiwaku, Sakurai, & Shaw (2016) Penelitian lapangan (internasional) Sciencedirect Social risk Global Humanitarian Assistance (2016) Buku (internasional) DOAJ Vulnerability Aromataris & Pearson (2014) Literatur review (internasional) ProQuest Social protection Fields (2014) Penelitian lapangan (internasional) ProQuest Vulnerability
Dari tiga puluh kepustakaan yang berhasil di temukan, sepuluh di antaranya memiliki rentang publikasi lebih dari 8 tahun terakhir. Adapun lima lainnya dinilai kurang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, lima lainnya tidak memuat kajian yang komprehensif terkait pertanyaan penelitian. Ektraksi data dilakukan dengan cara  kategorisasi  temuan  berdasarkan  aspek  definitif,  bentuk-bentuk,  dan  strategi  untuk  meminimalisir  risiko  atau kerentanan pada masyarakat. Sebagai  pelengkap, kajian pustaka tambahan dilakukan dengan melakukan pencarian

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
pada  jurnal  nasional  dan  internasional,  serta  laporan  dan  dokumen  resmi  yang  terindeks  dan  bisa  diakses  melalui Google  Schoolar.  Kajian  ini  diperlukan  untuk  memperluas  wawasan  konseptual,  memperdalam  analisis,  serta menyelaraskan hasil temuan dengan kepustakaan  yang relevan. Sedangkan untuk  tahap  pelaporan, data yang telah disaring  berdasarkan  pedoman  tersebut  kemudian  dikembangkan  menjadi  deskripsi  dan  narasi  proses  identifikasi risiko, serta alur manajemen risiko pada masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara garis besar, kerentanan masyarakat  dapat dapat  bersumber dari lingkungan, ekonomi dan kesehatan. Faktor lingkungan terdiri dari kondisi alam yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, gelologis, serta potensi wabah di suatu daerah;  sosial  yang  erat  kaitannya  dengan  potensi  konflik,  kekerasa  dan  diskriminasi;  serta  kondisi  demografi termasuk di  dalamnya komposisi  populasi, rasio  jenis kelamin, serta rasio  usia dalam suatu  daerah. Adapun faktor ekonomi  sangat  bergantung  pada  kualitas  sumberdaya  manusia,  serta regulasi  pemerintah  setempat  yang  memiliki kaitan erat dengan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan, fatalitas dalam bekerja, hingga pengelolaan sumberdaya alam,  kelangkaan,  hingga  ketersediaan  lapangan  kerja.  Faktor  ekonomi  memiliki  hubungan  langsung  dengan kemiskinan masyarakat. Regulasi yang kurang tepat dalam mengelola sumberdaya alam dan manusia dapat berujung pada terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan di suatu daerah. Sementara itu, faktor kesehatan terdiri dari kesehatan fisik dan mental atau psikologis. Kesehatan masyarakat di suatu daerah sangat  ditentukan oleh mudah/tidaknya akses terhadap infrastruktur dan pelayanan kesehatan, serta kondisi lingkungan alam dan sosial suatu masyarakat. Pada pengertian ini, tiga faktor utama yaitu lingkungan, ekonomi dan kesehatan sebenarnya saling terkait sebagaimana dipaparkan pada table 4.
Tabel 4. Defnisi, Bentuk dan Strategi untuk Mereduksi Kerentanan pada Masyarakat
Literatur Definisi Bentuk Strategi Riyanto (2015) Kondisi masyarakat yang kurang menguntungkan Rasio kemiskinan, jenis kelamin, disabilitas, usia. Evakuasi bencana alam Aleksandrova, et al. (2021) Kondisi yang dipengaruhi oleh lingkungan Tingkat konsumsi, risiko kesehatan Bantuan afirmatif untuk slum area FAO and Red Cross Red Crescent Climate Centre (2019) Kondisi yang mengancam keberlanjutan hidup keluar dari harapan ideal Bencana geologi, gempa, gunung berapi, perubahan iklim, kesehatan fisik dan mental Migrasi untuk risiko lingkungan, perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, fokus pada penyandang masalah sosial kemiskinan Bidisha, Abdullah, Siddiqua, & Islam (2019) Kondisi yang dapat menyebabkan suatu sistem sosial mengalami krisis Krisis skala makro dan mikro Asuransi sosial, jarring keselamatan sosial, bantuan tertarget, layanan public, inklusi sosial, kebijakan yang aktif, kebijakan tepat sasaran Zorn (2018) Risiko yang dihadapi oleh suatu sistem sehingga mengalami gangguan Kemiskinan, bencana alam dan geografis Pendidikan, pembangunan infrastruktur, diversivikasi ekonomi Poernomo (2017) Kondisi yang menyebabkan masyarakat mengalami masa kritis Kesehatan, kondisi ekonomi, bencana alam, kekerasan, wabah, kecelakaan, pengangguran Kebijakan mitigasi subsidi menyeluruh, fokus pada kluster paling rentan Shiwaku, Sakurai, & Shaw (2016) Kondisi yang menurunkan produksi dan konsumsi masyarakat Perubahan iklim, bencana alam Peningkatan infrastruktur, produktifitas barang, pendidikan Global Humanitarian Assistance (2016) Kondisi yang menyebabkan kehilangan alat produksi, sumber pendapatan Konflik dan kekerasan, bencana alam Pembaruan data dan edukasi risiko pada masyarakat Aromataris & Pearson (2014) Kondisi yang menyebabkan Negara berkembang menderita kemiskinan. Kesehatan mental, pendidikan, ketersediaan air bersih, pengangguran Peningkatan kualitas kesehatan pada kelompok rentan Fields (2014) Kondisi penyebab pergerakan positif individu/kelompok secara vertikal sulit Rendahnya konsumsi, kesempatan kerja, sumber daya manusia Menambah lapangan kerja, keterampilan, peningkatan upah minimum
Melalui gambar 2, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi memiliki hubungan langsung terhadap kemiskinan masyarakat.  Akan  tetapi,  faktor  lingkungan  dan  kesehatan  juga  memiliki  kontribusi  yang  penting  terhadap

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
kemiskinan.  Pada  pengertian  ini,  baik  lingkungan,  ekonomi  maupun  kesehatan  memiliki  keterkaitan  yang  erat. Hubungan antara faktor lingkungan dan ekonomi dapat dilihat pada profil demografi terhadap tingkat pengangguran. Ledakan  penduduk  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja.  Sayangnya,  hal  ini  sering  kali  tidak  diikuti  dengan kapasitas  lapangan  kerja.  Sementara  itu,  tuntutan  perusahaan  terkait  jenis  kelamin  dan  usia  terkadang  juga  turut memberatkan. Akibatnya, pengangguran meningkat. Hal ini dapat diperparah dengan tingginya angka ketergantungan. Tenaga kerja yang menganggur, serta wanita dan lansia yang masih harus ditanggung menjadi masalah ekonomi yang cukup klasik, bahkan hingga kini masih sulit dipecahkan khususnya pada negara berkembang.
Hubungan  antara  faktor  kesehatan  dan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  kualitas  sumberdaya  manusia.  Kualitas sumberdaya  manusia  menjadi  faktor  yang  determinan  dalam  ekonomi  masyarakat.  Tingginya  kesadaran  akan kesehatan,  ketercukupan  gizi,  serta  sehatnya  jasmani  dan  rohani  masyarakat  dapat  menentukan  kualitas  dan produktivitas dalam bekerja. Sebaliknya, berbagai masalah kesehatan baik yang berasumber dari lingkungan maupun karena diturunkan dapat menjadi batu sandungan yang besar bagi masyarakat. Contoh nyata dari hubungan ini adalah pasar lapangan kerja yang menggunakan kondisi kesehatan pelamar sebagai persyaratan dalam proses rekrutmen. Pada pengertian ini, masyarakat yang terpapar masalah kesehatan dan memiliki pengetahuan rendah terkait perilaku hidup sehat, yang mana biasanya berasal dari kalangan ekonomi rendah tentu memiliki kesempatan yang lebih sedikit dari mereka  yang  menerapkan  pola  hidup  sehat  dengan  makanan  dan  gizi  yang  tercukupi.  Aspek  lain  dalam  konteks hubungan  antara  kesehatan  dan  kualitas  sumberdaya  manusia  adalah  pada  beberapa  risiko  kesehatan  yang  bersifat kronis, yang mungkin dihadapi oleh seorang individu serta bagaimana individu tersebut dapat pulih dan terhindar dari masalah yang sama di masa mendatang.
Sementara itu, hubungan antara lingkungan dengan kesehatan dapat dilihat dari pengaruh kondisi alam serta kondisi  sosial. Kondisi  alam mencakup kondisi  geologi, geografi, serta potensi  wabah dan bencana yang mungkin terjadi  dalam  suatu  lokasi.  Semakin  tinggi  risiko  alam  dalam  suatu  lokasi,  maka  kesehatan  masyarakat  pun  juga semakin terancam. Di sisi  lain, kondisi  sosial juga memiliki andil yang penting. Lingkungan dengan risiko konflik dan diskriminasi yang tinggi memungkinkan masyarakat tertekan tidak hanya secara fisik, namun juga mental.

## 3.1 Definisi Kerentanan dan Dimensi Risiko Pada Masyarakat

## Gambar 2. Dimensi Risiko dan Kaitannya dengan Kemiskinan
Beberapa  penelitian  menyatakan  kerentanan  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  kemiskinan.  Meskipun demikian, kemiskinan tidak bisa dijadikan penentu utama dalam menentukan tingkat kerentanan suatu masyarakat. Tinggi  atau  rendahnya  kerentanan  dalam  masyarakat  didasarkan  atas  kemampuan  kelompok  masyarakat  untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi dari ancama dalam bentuk apa pun. Dengan begitu, suatu masyarakat dikatakan dalam kondisi  yang  rentan  apabila  mereka  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mempertahankan  diri  dari  ancaman  yang datang. Ancaman yang datang bersumber dari jenis dan tingkat risiko yang dimiliki oleh masyarakat. Tiap masyarakat tentunya  memiliki  jenis  dan  tingkat  risiko  yang  berbeda-beda.  Oleh  karena  itu, identifikasi  risiko  menjadi  penting sebagai  dasar  untuk  menentukan  strategi  dan  kebijakan  terbaik  dalam  mencegah,  menangani,  serta  meminimalisir dampak.  Sementara  itu,  kemampuan  untuk  bertahan,  bangkit  dan  beradaptasi  didasarkan  atas  pengetahuan, infrastruktur, maupun aset lain dalam berbagai bentuk.
Wabah Geologi Geografis Demografi Sosial Alam Diskriminasi Kekerasan Populasi Sex Ratio Age Ratio Lingkungan Ekonomi Kesehatan Mental Fisik Infrastruktur Pelayanan Risiko Pendapatan Kelangkaan Pengangguran SD Alam Konsumsi Kecelakaan SD Manusia Regulasi

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
Berdasarkan gambar 2, risiko yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikelompokkan dalam menjadi dua, yaitu risiko  eksternal  dan  internal.  Risiko  eksternal  merupakan  segala  bentuk  risiko  yang  bersumber  dari  eksternalitas individu.  Artinya,  risiko  eksternal  berkaitan  erat  dengan  lingkungan  di  mana  individu  itu  tinggal. Risiko  ini  dapat bersumber dari  aspek alamiah seperti kondisi geografis, cuaca dan iklim, serta wabah dan penyakit yang memiliki siklus tertentu. Selain kondisi  alam, faktor risiko juga dapat  ditemukan pada kondisi  sosial. Keberagaman budaya, identitas, dan kondisi politik suatu masyarat juga dapat menjadi sumber risiko terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Faktor risiko juga bisa ditemukan pada komposisi atau karakteristik demografi masyarakat itu sendiri. Misalnya saja ledakan populasi, ketimpangan antara penduduk pria dan wanita, serta penduduk usia produktif dan tidak produktif.
Sementara itu, risiko internal merupakan segala bentuk risiko yang bersumber dari dalam diri individu. Artinya, risiko internal berkaitan erat dengan kondisi kekinian yang terjadi dan dialami individu. Risiko ini terwujud dalam bentuk kondisi ekonomi, kondisi fisik dan kondisi sikis. Meskipun demikian, faktor ekonomi dan kesehatan baik fisik maupun  mental  tidak  sepenuhnya  dikategorikan  dalam  risiko  internal.  Hal  ini  dikarenakan  kondisi  ekonomi masyarakat  juga  dipengaruhi  oleh  struktur  dan  kemudahan  akses  yang  ada  pada  suatu  masyarakat,  yang  mana termasuk dalam eksternalitas individu. Di sisi  lain, kesehatan juga memiliki kaitan erat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat, kondisi geografis dan cuaca yang ada pada suatu daerah.
Sehingga,  baik  risiko  internal  maupun  risiko  eksternal  memiliki  hubungan  timbal  balik  dalam  menentukan tinggi  atau rendahnya kerentanan pada masyarakat. Dimensi  internal risiko  dapat  diminimalisir dengan melakukan edukasi  untuk  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  melalui  rangkaian  pelatihan  ataupun  peningkatan  layanan kesehatan.  Sementara  dimensi  eksternal  risiko  dapat  diminimalisir  dengan  menerapkan  kebijakan  yang  baik, melakukan  perbaikan  pada  kualitas  lingkungan  hidup,  serta  membangun  infrastruktur  yang  mampu  mengeliminasi berbagai bentuk risiko maupun meminimalisir dampak ancaman yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerentanan merupakan kondisi suatu masyarakat yang membuat mereka  mudah  terdampak  oleh  berbagai  ancaman.  Ancaman  tersebut  mungkin  terjadi  karena  adanya  risiko  yang bersumber  dari  faktor  esternal  seperti  lingkungan  alam,  sosial  dan  komposisi  demografi  maupun  internal  seperti kondisi ekonomi, kesehatan fisik dan mental. Baik faktor eksternal maupun internal memiliki keterkaitan yang erat, sehingga upaya yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi atau meminimalisir kerentanan masyarakat. Hal ini dapat  diwujudkan  dengan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  yang  dimiliki  dan  atau  mengurangi  risiko  ancaman dengan melakukan perubahan dalam tataran struktural maupun proses.

## 3.2 Identifikasi Bentuk dan Tingkat Risiko pada Masyarakat
Kerentanan memiliki dimensi yang kompleks, oleh karena itu setiap masyarakat memiliki kerentanan yang berbeda. Namun, kerentanan pada masyarakat dapat dimiminalisir melalui pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan secara berbeda  pada  masyarakat  dengan  asumsi  bahwa  dimensi,  bentuk  dan  penyebab  kerentanan  tersebut  juga  berbeda. Untuk  itu,  mengidentifikasi  jenis  risiko  merupakan  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  untuk  meminimalisir kerentanan dalam masyarakat.

## Gambar 3. Kerangka Kerja Indentifikasi dan Analisis Risiko pada Masyarakat
Sebagaimana ditunjukkan melalui gambar 3, identifikasi tidak hanya mencakup jenis dan bentuk kerentanan yang  ada  pada  masyarakat,  namun  juga  tingkat  dan  potensi  ancaman  dan  keparahan  dampak  yang  mungkin ditimbulkan. Data-data ini kemudian digunakan untuk menentukan skala prioritas dalam menentukan intervensi yang harus dilakukan terhadap suatu kondisi. Bentuk intervensi dapat bersifat preventif pada jenis risiko dengan kategori rendah, promotif pada jenis risiko  dengan kategori  sedang, protektif pada jenis risiko  dengan kategori  tinggi, serta transformatif pada jenis risiko dengan kategori sangat tinggi.
Identifikasi Risiko Jenis dan Bentuk Kerentanan Potensi Dampak dan Kerusakan Lingkungan Ekonomi Sosial Tinggi Sedang Rendah Analisis & Penentuan Skala Prioritas Perumusan Strategi Intervensi Implementasi Evaluasi Pengukuran Dampak Pengukuran Dampak

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
Jika  dalam  proses  identifikasi  terdapat  banyak  risiko,  maka  strategi  manajemen  risiko  yang  tepat  menjadi sangat esensial. Pada konteks ini identifikasi tingkat risiko berfungsi sebaga landasan dalam menentukan urgensi dan prioritas intervensi yang harus dilakukan. Identifikasi dilakukan untuk memetakan dan melakukan kategorisasi tidak hanya berdasarkan penyebab dan bentuk kerentanan, namun juga pada prevalensi tingkat keparahan atau urgensi dari kerentanan yang ada pada masyarakat (Global Humanitarian Assistance, 2016).
Kerentanan dengan kategori  level  tinggi  merujuk pada kondisi  yang dapat  mengancam  kelangsungan hidup masyarakat  dalam  waktu  dekat.  Selain  waktu,  aspek  lain  yang  turut  dipertimbangkan  dalam  mengukur  tingkat kerentanan  adalah  cakupan  dampak  serta  potensi  kerugian  yang  mungkin  terjadi.  Dengan  mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang mungkin terdampak serta kontribusinya terhadap kerugian yang mungkin diderita oleh individu, komunitas maupun pemerintah, skala prioritas suatu program atau kebijakan dapat dirumuskan. Dengan cara ini, program atau kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang signifikan.

## 3.2 Intervensi untuk Mereduksi Risiko pada Masyarakat
Pencegahan merupakan cara paling mudah dalam menangani masyarakat rentan khususnya pada masyarakat dengan jenis  kerentanan  yang  dikategorikan  rendah.  Intervensi  preventif  merupakan  intervensi  yang  dilakukan  untuk mencegah ancaman yang dapat merugikan masyarakat. Selain mudah, upaya preventif juga dinilai cukup ekonomis. Berdasarkan  tabel  5,  intervensi  yang  dapat  diterapkan  untuk  mencegah  risiko  lingkungan  alam  pada  masyarakat adalah: 1) Melakukan edukasi terkait risiko yang ada pada masyarkat. Ketika masyarakat memahami risiko apa saja yang ada di  lingkungan sekitar, maka mereka akan cenderung berhati-hati dalam bertindak;  2) Melakukan edukasi terkait jenis dan bentuk risiko saja tidak cukup. Masyarakat harus memiliki keterampilan untuk bertahan hidup dalam kondisi tertentu, misalnya saja ketika terjadi gempa, tsunami, bahkan tanah longsor. Pengetahuan dan keterampilan yang  mumpuni  akan  membuat  masyarakat  lebih dapat  bertahan  hidup  di  masa  krisis  (Shiwaku,  Sakurai,  &  Shaw, 2016); 3) Membangun infrastruktur pendukung seperti tanggul atau bendungan yang dapat mencegah bencana banjir atau  bencana  lainnya;  4)  Melakukan  edukasi  terkait  perilaku  hidup  bersih,  sehat  dan  berkelanjutan  untuk menghindarkan masyarakat  dari  penyakit yang dapat  mewabah atau bahaya lain yang disebabkan  karena rusaknya lingkungan dan pemanasan global.
Dalam aspek lingkungan sosial, intervensi preventif dapat diwujudkan dengan: 1) Melakukan edukasi tentang toleransi. Masyarakat dengan toleransi yang tinggi memungkinkan untuk terhindari dari diskriminasi dan kekerasan seberapa  banyak  pun  perbedaan  pendapat  yang  ada  di  antara  mereka  (Asiyah,  Kurniawan,  &  Topano,  2021);  2) Melakukan  edukasi  anti  kekerasan.  Proses  ini  penting  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  dan  terbiasa  untuk menyelesaikan  masalah  tanpa  kekerasan;  3) Pembangunan  infrastruktur  atau  layanan  yang  mendorong  masyarakat untuk  lebih  mendukung  keberagaman  dan  mencintai  perdamaian. Infrastruktur  ini  dapat  berbentuk fasilitas  umum yang dapat digunakan bersama misalnya ruang pertemuan, perpustakaan yang memuat banyak referensi kultural, serta ruang terbuka yang dipenuhi slogan-slogan yang mempromosikan perdamaian (Sumampouw, 2019); 4) Pengendalian penduduk.  Di  berbagai  negara  berkembang,  komposisi  demografi  menjadi  akar  masalah  kependudukan  karena memiliki kaitan erat dengan pengangguran, diskriminasi dan tingginya beban yang harus ditanggung angkatan kerja. Tingginya  dependensi  rasio  juga  berkaitan  erat  dengan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  (Bidisha,  Abdullah, Siddiqua, & Islam, 2019). Oleh karena itu, program Keluarga Berencana yang mengusung slogan “dua anak cukup” menjadi salah satu contoh intervensi preventif untuk mencegah ledakan penduduk yang secara umum dapat menjadi penyebab masalah sosial lainnya.
Sementara itu untuk aspek ekonomi, intervensi preventif dapat dilakukan dengan: 1) Melakukan perencanaan industri  yang  terintegrasi,  sehingga  dapat  menekan  biaya  produksi  dan  menyerap  lebih  banyak  tenaga  kerja;  2) Meningkatan kualitas sumberdaya manusia agar dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, maupun menciptakan wirausahawan  untuk  memenuhi  permintaan  lapangan  kerja;  3)  Melakukan  sosialisasi  dan  penerapan  prosedur keselamatan kerja untuk  mencegah kecelakaan kerja. Hal ini penting dilakukan pada sektor industri yang memang memiliki  risiko  yang  tinggi.  Apalagi,  jika  pekerja  yang  dimaksudkan  merupakan  tulang  punggung  keluarga  yang menyumbang  sebagian  besar  dari  pendapatan  keluarga;  4)  Menyediakan  kesempatan  atau  akses  yang  sama  pada lapangan kerja; 5) Kebijakan perpajakan terkait harga barang primer dan tersier. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah  perilaku  konsumtif  (Olivola  &  Sussman,  2015),  khususnya  pada  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi menengah kebawah dalam mengakses barang-barang tersier dan mengesampingkan kebutuhan primer atau investasi produktif yang seharusnya justru lebih menguntungkan.
Sedangkan  untuk  aspek  kesehatan,  intervensi  preventif  dapat  berbentuk:  1)  Pembangunan  infrastruktur  dan layanan  kesehatan,  khususnya  di  daerah  terpencil.  Fokus  dari  strategi ini  adalah  untuk  mengupayakan  pemerataan dalam hal akses terhadap infrasruktur dan layanan kesehatan; 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kesehatan  khususnya  di  daerah.  Masih  banyak  instalasi  kesehatan  yang  beroperasi  dengan  fasilitas  dan  kualitas pelayanan  yang  seadanya  (Yandrizal  &  Suryani, 2015).  Bahkan  di  beberapa  daerah, fasilitas  yang ada  tidak  dapat benar-benar digunakan dan hanya difungsikan sebagai persyaratan administratif suatu instalasi kesehatan agar terus berdiri dan beroperasi; 3) Pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses menuju instalasi dan pelayanan kesehatan terdekat. Sering kali, tantangan terbesar dalam mendapatkan pertolongan kesehatan adalah pada sulitnya akses untuk mendapatkannya. Meskipun ada banyak instalasi yang tersedia, namun masyarakat masih dalam kondisi terancam apabila sebagian dari mereka masih merasa kesulitan untuk mengaksesnya. Hal tersebut tidak hanya berlaku

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
dalam  konteks  fisik,  namun  juga  terkait  prosedur  administratif  yang  mungkin  akan  memperlambat  pelayanan diberikan. Khususnya, pada beberapa pasien yang berada dalam kondisi kritis.
Jika  ancaman  tidak  dapat  terhindarkan,  maka  intervensi  promotif  mungkin  diperlukan.  Intervensi  promotif merupakan  intervensi  yang  dilakukan  untuk  mendukung  daya  tahan  masyarakat  dalam  menghadapi  kondisi  krisis. Intervensi ini juga dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu kondisi krisis, misalnya bencana alam, pandemi atau bahkan kerusuhan masyarakat. Intervensi ini biasanya dilakukan sesaat  setelah bencana atau ancaman benar-benar menjadi kenyataan, sehingga efektivitas intervensi hanya berlaku pada  tingkat  risiko  dengan  kategori  sedang  atau  saat  terjadi  krisis.  Intervensi  ini  tidak  direkomendasikan  untuk diberlakukan  dalam  jangka  panjang  atau  secara  terus-menerus  karena  dikhawatirkan  akan  menimbulkan ketergantungan.
Intervensi promotif yang dapat diterapkan untuk mendukung masyarakat dari ancaman yang disebabkan oleh risiko  lingkungan  alam  adalah:  1)  Memberikan  bantuan  berupa  uang  tunai  untuk  mempertahankan  kemampuan konsumsi masyarakat terdampak. Upaya ini juga bermanfaat agar kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya; 2)  Selain  uang  tunai,  bantuan  berupa  bahan  makanan  dan  kebutuhan  pokok  juga  dapat  menjadi  prioritas  agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup, khususnya dalam kondisi di mana kegiatan ekonomi daerah terdampak benar- benar mengalami  kelumpuhan;  3) Pendirian posko pengungsian untuk  menampung  dan mengkoordinir masyarakat terdampak, melakukan karantina, serta banyak tujuan lain agar kegiatan pemulihan dapat berjalan dengan optimal; 4) Mengerahkan tenaga kesehatan dan suplai obat-obatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pemulihan.
Tabel 5. Strategi Intervensi dalam Konteks Krisis
[Diadaptasi dari Aleksandrova, et al., (2021); FAO & RCRCCC (2019]
Prevensi Promosi Proteksi Transformasi
L in gk u n gan A la m • Edukasi risiko pada masyarakat;
• Dukungan infrastruktur;
• Edukasi dan Perilaku hidup bersih, sehat dan berkelanjutan;
• Edukasi strategi bertahan hidup dalam kondisi tertentu.
• Bantuan langsung tunai dan bahan makanan pokok;
• Bantuan perbaikan infrastruktur jalan;
• Posko pemukiman darurat dan ruang isolasi;
• Bantuan kesehatan dan obat-obatan.
• Mekanisme deteksi dini;
• Kelembagaan dalam kesiapsiagaan dan peringatan dini;
• Mekanisme evakuasi yang teratur dan dapat diandalkan;
• Pembangunan infrastruktur tanggap bencana;
• Jaminan dalam akses kesehatan dan mata pencaharian.
• Migrasi/ relokasi penduduk. L in gk u n gan S os ia l • Edukasi tentang toleransi;
• Edukasi anti kekerasan;
• Infrastruktur atau layanan pendukung keberagaman dan perdamaian;
• Pengendalian penduduk.
• Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kaum marginal;
• Layanan konseling untuk korban diskriminasi dan kekerasan;
• Responsibilitas terkait kasus kekerasan dan diskriminasi;
• Pemberian tunjangan anak/istri/ lansia, serta angkatan kerja yang sedang mencari kerja.
• Kebijakan dan hukum yang jelas dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan;
• Kelembagaan untuk menangani masalah diskriminasi dan kekerasan
• Jaminan perlindungan sosial pada setiap korban diskriminasi dan kekerasan;
• Kebijakan dan hukum yang membuat pelaku diskriminasi dan kekerasan jera;
• Jaminan kesehatan dan penghidupan di hari tua.
• Inovasi/Rekayasa Sosial untuk kesetaraan hak dan kewajiban;
• Relokasi atau memisahkan penduduk satu dengan lainnya;
• Migrasi/ ruralisasi. E k on om i • Perencanaan industri yang terintegrasi;
• Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi;
• Sosialisasi manajemen risiko dalam bekerja;
• Kesempatan akses yang sama terhadap pekerjaan;
• Kebijakan pajak untuk bahan pokok dan mewah.
• Bantuan langsung tunai;
• Bantuan langsung kebutuhan pokok;
• Subsidi;
• Tunjangan untuk Angkatan kerja yang sedang mencari kerja;
• Program Pemberdayaan untuk masyarakat rentan.
• Beasiswa atau jaminan pendidikan untuk masyarakat miskin;
• Penerapan upah minimum;
• Kebijakan harga pasar untuk kebutuhan pokok;
• Kebijakan monompoli/penimbunan barang pokok atau komersil;
• Jaminan sosial yang mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan jaminan kematian khususnya untuk masyarakat miskin;
• Diversivikasi penghidupan, mata pencaharian atau bentuk investasi lain.
• Investasi padat karya;
• Revolusi industri untuk redistribusi sumber penghidupan;
• Penerapan teknologi yang mendukung kesetaraan dalam kesempatan;
• Inovasi/Rekayasa Sosial untuk kesetaraan kesempatan;
• Urbanisasi/ ruralisasi.
Ke se h at an • Pembangunan infrastruktur dan layanan Kesehatan; • Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan;
• Pembangunan infrastruktur fisik dan administratif untuk akses Kesehatan.
• Penambahan tenaga
kesehatan pada lokasi atau kondisi yang rentan;
• Pengadaan Infrastruktur Penunjang Disabilitas;
• Pengadaan layanan konseling.
• Asuransi atau jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. • Migrasi/ urbanisasi.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
Dalam aspek lingkungan sosial, intervensi promotif dapat diwujudkan dengan: 1) Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung kaum marginal. Sepertihalnya toilet dan jalan khusus untuk kaum difabel atau kursi untuk  wanita  hamil  dan  menyusui;  2)  Optimasi  layanan  publik  dan  konseling  untuk  korban  diskriminasi  dan kekerasan. Tentunya, layanan ini harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang mengalami diskriminasi atau kekerasan; 3) Respon yang cepat dari pemerintah dan masyarakat terkait kasus diskriminasi dan kekerasan yang muncul  ke  permukaan.  Pada  pengertian  ini,  cepat  atau  lambatnya  respon  dari  pemerintah  maupun  organisasi masyarakat  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  menilai  keseriusan  dalam  mengatasi  masalah  diskriminasi  dan kekerasan. Respon ini juga berguna untuk melindungi  dan memberikan dukungan moral  bagi setiap korbannya;  4) Pemberian  tunjangan  anak,  istri  dan  lansia.  Tunjangan  ini  dimaksudkan  untuk  meringankan  beban  yang  harus ditanggung  oleh  Angkatan  kerja,  khususnya  pada  keluarga  dengan  rasio  dependensi  yang  tinggi.  Selain  tunjangan untuk anak, istri dan lansia, tunjangan yang mungkin diperlukan adalah tunjangan bagi angkatan kerja yang belum bekerja, sedang dalam pelatihan atau sedang mencari kerja (Rotarlaura & Krsnik, 2020). Bagaimanapun juga, mereka adalah  kelompok  produktif,  namun  bisa  dibilang  rentan  karena  tidak  memiliki  pemasukan.  Ada  banyak  skema pembiayaan yang mungkin dilakukan untuk menjamin kesejahteraan angkatan kerja yang belum bekerja tanpa harus membebani keuangan negara.
Sementara  itu  untuk  aspek  ekonomi,  intervensi  promotif  dapat  dilakukan  dengan:  1)  Memberikan  bantuan langsung tunai untuk mempertahankan kemampuan konsumsi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat (Dewi & Andrianus, 2021); 2) Dalam kaitannya dengan stabilitas ekonomi yang tidak dapat bertahan, bantuan kebutuhan pokok diperlukan agar masyarakat dapat bertahan hidup dalam situasi krisis; 3) Mengingat kedua intervensi tersebut tidak memungkinkan  untuk  diberikan  dalam  jangka  menengah,  maka  kebijakan  subsidi  merupakan  salah  satu  intervensi yang  bisa  terapkan,  khususnya  pada  komoditas  pokok  dan  pendukung  produktivitas  seperti  pupuk  dan  benih (Poernomo,  2017)  untuk  menjaga  harga  kebutuhan  pokok  dan  memastikan  kegiatan  ekonomi  berjalan  stabil;  4) Pemberian  tunjangan  kepada  tenaga  kerja  yang  memiliki  anak,  istri  dan  tanggungan  lansia.  Tunjangan  ini  juga direkomendasikan untuk angkatan kerja yang sedang mencari kerja atau berada dalam masa pelatihan; 5) Melakukan upaya  aktif  melalui  program  pemberdayaan  masyarakat  (Habib,  Kajian  Teoritis  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan Ekonomi Kreatif, 2021)  yang dirumuskan dengan mempertimbangkan masalah, kebutuhan dan potensi  masyarakat (Fatkhullah, Mulyani, & Imawan, 2021). Sedangkan untuk aspek kesehatan, intervensi promotif dapat berbentuk: 1) Penambahan  tenaga  kesehatan  dan  obat-obatan  untuk  didistribusikan  ke lokasi  yang  lebih rentan. Banyak  fasilitas kesehatan  di  daerah  yang  membutuhkan  tenaga  kesehatan  dan  obat-obatan  lebih  dibandingkan  perkotaan  dengan fasilitas  kesehatan  yang  beragam,  mulai  dari  fasilitas  kesehatan  yang  dimiliki  oleh  negara,  hingga  swasta;  2)  Hal tersebut  juga  berlaku  untuk  layanan  konseling  dan  rehabilitasi;  3)  Pengadaan  infrastruktur  yang  menunjang  atau mendukung disabilitas.
Jika risiko tetap menjadi suatu ancaman, atau apabila ancaman yang ada berisiko untuk terjadi berulang kali, dalam  hal  ini  tingkat  risiko  berada  dalam  kategori  tinggi,  maka  pemangku  kepentingan  harus  mempertimbangkan untuk melakukan intervensi protektif. Intervensi protektif adalah intervensi yang bertujuan untuk dapat melindungi masyarakat dari berbagai dampak yang mungkin diderita oleh masyarakat secara terus menerus. Intervensi yang dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat dari risiko lingkungan alam adalah: 1) Mengupayakan mekanisme deteksi dini terkait bencana di sekitar masyarakat. Mekanisme ini membuat masyarakat lebih siap terhadap suatu ancaman sehingga dampak dari ancaman tersebut dapat diminimalisir (Usmanto & Utami, 2018); 2) Mengesahkan kelembagaan dalam  kesiapsiagaan.  Dalam  kondisi  krisis,  dibutuhkan  otoritas  darurat  yang  berfungsi  untuk  mengkoordinir masyarakat  dan  menyiapkan  evakuasi.  Kelembagaan  ini  dapat  ditunjuk  oleh  pemerintah,  atau  bahkan  berasal  dari inisiatif  masyarakat  sendiri;  3)  Merancang  mekanisme  evakuasi  yang  jelas,  teratur  dan  dapat  diandalkan (Aleksandrova, et al., 2021). Mekanisme inilah yang akan jadi panduan utama bagi masyarakat untuk diberlakukan dalam  kondisi  krisis.  Dengan  adanya  mekanisme  yang  jelas,  teratur  dan  dapat  diandalkan,  masyarakat  tidak  akan kebingungan sehingga akan ada lebih banyak nyawa yang bisa terselamatkan; 4) Pembangunan infrastruktur tanggap kebencanaan. Salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya tanggap bencana adalah infrastruktur jalan. Akses jalan yang  bagus  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  evakuasi,  mendapatkan  fasilitas  dan  layanan  medis dengan cepat, serta memastikan bantuan berupa sandang, papan, pangan, serta obat-obatan dapat disalurkan tepat pada waktunya; 5) Jaminan dalam hal akses kesehatan dan mata pencaharian. Dalam kondisi krisis, korban luka-luka atau bahkan  penyakit  menular  mungkin  akan  menjangkiti  para  pengungsi.  Untuk  meminimalisir  korban,  diperlukan jaminan dalam akses kesehatan bagi setiap individu terdampak. Selain kesehatan, aspek yang juga harus diperhatikan adalah penghidupan atau mata pencaharian. Dalam kondisi krisis, beberapa  mata pencaharian masyarakat mungkin akan terdampak atau bahkan sepenuhnya hilang.
Dalam aspek lingkungan sosial, intervensi  protektif dapat  diwujudkan dengan: 1) Mengupayakan kebijakan dan hukum yang jelas dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan (Arief, 2018). Adapun hukum yang dimaksudkan mencakup pemenuhan hak, ganti rugi, dan pemulihan bagi korban diksriminasi dan kekerasan. Selain itu, hukum ini juga harus memberikan efek yang jera bagi setiap pelaku diskriminasi dan kekerasan agar kejadian yang sama tidak terulang  di  lain  kesempatan;  2)  Mengesahkan  kelembagaan  dan  bantuan  hukum  untuk  menangani  masalah diskriminasi dan kekerasan yang berpihak pada korban dan masyarakat miskin (Ramdan, 2019). Bagaimanapun juga, hukum  tidak  dapat  bergerak  sendiri.  Setiap  pelanggaran  dan  praktik  diskriminasi  dan  kekerasan  pada  masyarakat membutuhkan agen yang turut  aktif dalam melaporkan, mendampingi, serta memastikan setiap pelanggarnya telah mendapatkan  hukuman  yang  setimpal  atas  perbuatannya;  3)  Adanya  perlindungan  sosial  bagi  setiap  korban

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
diskriminasi dan kekerasan (Rusyidi, Nuriyah, & Meilani, 2017). Perlindungan ini akan membuat para korban merasa aman  dan  percaya  diri  dalam  melaporkan  diskriminasi  dan  kekerasan  yang  dialaminya  kepada  pihak  berwajib;  4) Adanya jaminan kesehatan dan penghidupan di hari tua. Selain memastikan kesejahteraan lansia, jaminan kesehatan dan penghidupan hari tua juga melepaskan beban ketergantungan pada angkatan kerja, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan konflik antar-generasi.
Sementara itu untuk aspek ekonomi, intervensi protektif dapat dilakukan dengan: 1) Memberikan pemerataan akses  terhadap  pendidikan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan memberikan beasiswa (Perna, Orosz, & Jumakulov, 2018), khususnya pada masyarakat miskin; 2) Penerapan upah minimum untuk melindungi masyarakat miskin dari praktik eksploitasi (Cengiz, Dube, Lindner, & Zipperer, 2019). Kebijakan ini juga dinilai dapat meningkatkan arus kas masyarakat dan mendorong investasi; 3) Penerapan kebijakan pembatasan  harga  pasar  untuk  kebutuhan-kebutuhan  pokok.  Penerapan  harga  maksimum  pada  kebutuhan  pokok bertujuan  untuk  meminimalisir  penimbunan,  serta  agar  masyarakat  miskin  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan pokoknya; 3) Menerapkan kebijakan monopoli dan penimbunan, serta menindak tegas oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik penimbunan baik untuk barang pokok maupun komersil; 4) Mengupayakan jaminan sosial yang mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan jaminan kematian khususnya pada masyarakat miskin. Jaminan  sosial  berfungsi  untuk  melindungi  masyarakat  jika  suatu  saat  nanti  mereka  berada  dalam  kondisi  krisis. Misalnya saja sakit, kecelakaan, maupun meninggal dan menyisakan tanggungan yang belum siap untuk bekerja; 5) Mendorong  masyarakat  untuk  mengupayakan  diversivikasi  sumber  penghidupan  sedini  mungkin.  Sumber penghidupan lain yang dimaksud adalah pekerjaan sampingan, tabungan, maupun investasi dari berbagai instrumen investasi.  Diversivikasi  sumber  penghidupan  bertujuan  sebagai  sabuk  pengaman  ketika  terjadi  krisis  dan  ketika seorang individu  harus  kehilangan profesi  atau pendapatan utamanya.Sedangkan untuk aspek kesehatan, intervensi promotif dapat berbentuk program asuransi atau jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Asuransi atau jaminan ini penting agar masyarakat dapat fokus untuk memulihkan kondisinya dari berbagai penyakit yang diderita tanpa harus terbebani dengan masalah lainnya.
Apabila  berbagai  upaya  telah  dilakukan  namun  kurang  efektif  baik  untuk  menurunkan  tingkat  risiko, mendukung  maupun  melindungi  masyarakat,  maka  diperlukan  intervensi  yang  bersifat  transformatif.  Intervensi transformatif merupakan intervensi  yang bertujuan untuk  merubah sebagian atau bahkan keseluruhan aspek dalam suatu masyarakat, sehingga mereka terhindar dari risiko yang mengancam. Intervensi ini juga dapat digunakan apabila risiko  yang  ada  berada  dalam  kategori  sangat  tinggi,  atau  berpotensi  memakan  banyak  korban  dan  menimbulkan banyak  kerugian.  Intervensi  yang  bersifat  transformatif  dapat  diterapkan  dengan  cara  mengubah  cara  hidup,  mata pencaharian,  hingga  cara  masyarakat  memandang  suatu  permasalahan  melalui  rangkaian  program  atau  kegiatan. Dalam sektor ekonomi, intervensi ini dilakukan dengan mendorong migrasi masyarakat pedesaan ke perkotaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga  (Habib, Anggraeni, &  Nisa, 2021). Upaya ini membutuhkan waktu  dan proses yang  relatif  panjang.  Sehingga  dalam  kondisi  mendesak,  apabila  risiko  dimungkinkan  datang  dalam  waktu  dekat, maka  evakuasi  atau  bahkan  migrasi  menjadi  satu-satunya  intervensi  yang  bisa  diupayakan  untuk  menyelamatkan masyarakat dari ancaman.
Dalam kondisi apa pun, intervensi yang dilakukan menuntut partisipasi dari masyarakat. Pada pengertian ini, adalah penting untuk menempatkan masyarakat sebagai agen penggerak atau bahkan pelaku utama dalam melakukan intervensi.  Sehingga,  intervensi  yang  dimaksudkan  tidak  dimaknai  dengan  perubahan  yang  berasal  dari  pihak eksternal,  melainkan  dimaknai  sebagai  suatu  inisiatif  yang  berasal  dari  dalam.  Dengan  begitu,  masyarakat  akan memiliki  kesadaran  bahwa  perubahan  yang  ada  merupakan  upaya  mereka  sendiri  dan  dengan  sepenuh  hati  akan berupaya untuk menjamin keberhasilan dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Selain masyarakat, ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan intervensi. Mulai dari pemerintah sebagai penanggung jawab utama, pihak swasta dalam sudut pandang bisnisnya, hingga lembaga kemanusiaan atau NGO ( non-government organization ) dengan berbagai kepentingannya. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral agar intervensi dapat dilakukan sebagai  tujuan-tujuannya  dapat  terpenuhi.  Hal  terpenting  dalam  menjalin  kerjasama  lintas  sektoral  adalah menyamakan  visi,  sehinga  program  ataupun  kegiatan  yang  dirancang  bersama  dapat  dilakukan  dengan  pembagian tugas, kewajiban, wewenang yang jelas. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan sebagian atau bahkan seluruh kredit atas keberhasilan dalam mengupayakan intervensi pada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Kerentanan merupakan kondisi suatu masyarakat yang membuat mereka mudah terdampak oleh berbagai ancaman. Dari  aspek  ekonomi  mikro  kekacauan  tersebut  dapat  berupa  kemiskinan,  sedangkan  dari  aspek  ekonomi  makro kekacauan tersebut dapat diartikan sebagai jatuhnya pertumbuhan ekonomi. Ancaman tersebut mungkin terjadi karena adanya risiko yang bersumber dari faktor esternal seperti lingkungan alam, sosial dan komposisi demografi maupun internal  seperti  kondisi  ekonomi,  kesehatan  fisik  dan  mental.  Baik  faktor  eksternal  maupun  internal  memiliki keterkaitan yang erat, sehingga upaya yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi atau meminimalisir kerentanan masyarakat. Mengetahui bahwasanya kerentanan memiliki dimensi yang kompleks, dan setiap masyarakat memiliki kerentanan yang berbeda, maka dalam hal ini kerentanan akan selalu ada dan tidak bisa dieliminasi sepenuhnya dari kehidupan masyarakat. Namun, kerentanan dapat dimiminalisir melalui pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
secara  berbeda  pada  masyarakat  dengan  asumsi  bahwa  dimensi,  bentuk  dan  penyebab  kerentanan  tersebut  juga berbeda. Untuk itu, identifikasi, dan kategorisasi tingkat kerentanan pada masyarakat penting untuk dilakukan sebagai dasar untuk menyusun intervensi. Identifikasi dilakukan untuk memetakan dan melakukan kategorisasi tidak hanya berdasarkan  penyebab  dan  bentuk  kerentanan,  namun  juga  pada  prevalensi  tingkat  keparahan  atau  urgensi  dari kerentanan yang ada pada masyarakat. Berbagai macam intervensi dapat diterapkan mulai dari bantuan nyata, program kerja, hingga pada tingkat kebijakan. Jika ancaman belum benar-benar terjadi, atau indeks risiko berada dalam kategori rendah, intervensi  yang bersifat preventif digunakan untuk mencegah atau menghindarkan masyarakat  dari kondisi krisis.  Jika  bencana  tidak  lagi  terhindarkan,  atau  dalam  konteks  ini  indeks  risiko  berada  dalam  kategori  sedang, diperlukan intervensi yang bersifat promotive untuk mendukung daya tahan masyarakat dalam menghadapi kondisi krisis. Sementara itu, jika ancaman mungkin akan terjadi berulang kali, atau dalam hal ini indeks risiko berada dalam kategori tinggi, maka intervensi yang bersifat protektif diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ada  di  masa  depan.  Apabila  berbagai  upaya  telah  dilakukan  namun  kurang  efektif  baik  untuk  mencegah  bencana, mendukung  maupun  melindungi  masyarakat,  maka  diperlukan  intervensi  yang  bersifat  transformatif.  Pada  kasus tertentu, apabila indeks risiko berada dalam kategori sangat tinggi, upaya ini dapat berupa migrasi permanen dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan masyarakat. Karena penelitian ini didasarkan atas beberapa kata kunci seperti: vulnerability, social risk, dan social protection, serta dilakukan pada kajian yang diterbitkan dalam delapan  tahun  terakhir,  penelitian  ini  mungkin  kurang  bisa  menjelaskan  konsep-konsep  terkini  yang  sedang dikembangkan dalam upaya untuk membangun dan mengatasi kerentanan pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga kurang relevan untuk digunakan sebagai referensi dalam merancang strategi intervensi pada fenomena terbaru yang  karakteristiknya  belum  ada  atau  tidak  termasuk  dalam  variabel  literatur  review.  Kendati  demikian,  hasil  dari penelitian ini dapat mendorong temuan dan diskusi baru untuk melengkapi kerangka konseptual dengan tujuan untuk membuka gerbang pada berbagai sekenario yang mungkin dirancang agar umat manusia dapat bertahan dari berbagai kondisi tak terduga di masa mendatang.

## REFERENCES
Aleksandrova, M., Kaltenborn, M., Malerba, D., Mucke, P., Neuschäfer, O., Radtke, K., . . . Wiebe, N. (2021). World Risk Report 2021: Social Protection. Bochum, Germany: Bündnis Entwicklung Hilft. Diambil kembali dari https://weltrisikobericht.de/wp- content/uploads/2021/09/WorldRiskReport_2021_Online.pdf
Arief, H. (2018). Women and Domestic Violence: Legal Protection Perspective. PAGARUYUANG Law Journal, 2 (1), 64-79. Aromataris,  E.,  &  Pearson,  A.  (2014).  The  Systematic  Review:  An  Overview. American  Journal  of  Nursing,  114 (3),  53-58. doi:10.1097/01.NAJ.0000444496.24228.2c
Asiyah,  A.,  Kurniawan,  D.,  &  Topano,  A.  (2021).  Peran  Pendidikan  Dalam  Menjaga  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  Di Kabupaten Kaur. Jurnal Edukasia Multikultura, 3 (1), 1-20. doi:http://dx.doi.org/10.29300/jem.v3i1.4683 Bidisha, S. H., Abdullah, S. M., Siddiqua, S., & Islam, M. M. (2019). How Does Dependency Ratio Affect Economic Growth In the  Long  Run?  Evidence  from  Selected  Asian  Countries. The  Journal  of  Developing  Areas,  54 (2),  47-60. doi:http://dx.doi.org/10.1353/jda.2020.0015
Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs. The Quarterly Journal of Economics, 134 (3), 1405–1454. doi:https://doi.org/10.1093/qje/qjz014
Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015. Menara Ilmu, 15 (2), 77-84. FAO and Red Cross Red Crescent Climate Centre. (2019). Managing climate risks through social protection  – Reducing rural poverty and building resilient agricultural livelihoods. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fatkhullah, M., Mulyani, I., & Imawan, B. (2021). Strategi Pengembangan Masyarakat Petani Lahan Gambut melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Analisis Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. Journal of Social Development Studies, 2 (2), 15-29. doi:https://doi.org/10.22146/jsds.2186
Fields, G. S. (2014). Self-employment and Poverty In Developing Countries. IZA World of Labor, 60 , 1-10. Global Humanitarian Assistance. (2016). PEOPLE: Poverty, Risk and Crisis. Bristol, England: Development Initiative. Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, 1 (2), 106-134.
Habib,  M.  A.,  Anggraeni,  U.,  &  Nisa,  K.  K.  (2021).  Utilization  Of  Migrant  Workers'revenues  (Remittance)  For  The  Family Economy. Journal of Urban Sociology, 4 (1), 16-30. Diambil kembali dari http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi Juhad,  H.  M.  (2021).  Analisis  Kecemburuan  Sosial  Masyarakat  Non  Penerima  Manfaat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di
Kecamatan Selong Lombok Timur. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, 1 (2), 1-7.
doi:https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i2.106
Mou,  J.  (2020).  Research  on the  Impact of  COVID19 on  Global  Economy. IOP  Conference  Series:  Earth and  Environmental Science, 546 . doi:https://doi.org/10.1088/1755-1315/546/3/032043
Nisa, K. K., & Habib, M. A. (2020). Penerapan Corporate Social Responcibility (CSR) di TBBM Pertamina Rewulu sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat. Journal SOSIOLOGI, 3 (2), 65-72.
Olivola, C., & Sussman, A. B. (2015). Taxes and Consumer Behavior. Dalam M. I. Norton, D. D. Rucker, & C. Lamberton, The Cambridge  Handbook  of  Consumer  Psychology (hal.  564-588).  Cambridge:  Cambridge  University  Press. doi:http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107706552.021
Perna, L. W., Orosz, K., & Jumakulov, Z. (2018). Understanding the human capital benefits of a government-funded international scholarship program: An exploration of Kazakhstan's Bolashak program. International Journal of Educational Development,

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 856 − 867 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1529
Poernomo, A. (2017). Analysis of the Protection of Input Subsidies Policy (Fertilizer and Seed) and Production Output in Rice Plant Agriculture in Indonesia. EKO-REGIONAL, 12 (1), 49-55. doi:https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2017.12.1.1069 Ramdan,  A.  (2019).  Bantuan  Hukum  Sebagai  Kewajiban  Negara  Untuk  Memenuhi  Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin. Jurnal Konstitusi, 11 (2), 233-255.
Ridwan. (2015). Problematika Keragaman Kebudayaan dan Alternatif Pemecahan. Jurnal Madaniyah, 2 (9), 254-270. Ritchie, H., & Roser, M. (2019). Natural Disasters . Diambil kembali dari Our World in Data: https://ourworldindata.org/natural- disasters
Riyanto, E. A. (2015). Mapping Social and Economic Vulnerability in Forest and Peatland Fire Disaster in Bengkalis Regency, Riau Province. Forum Geografi, 29 (1), 41-48. Rotarlaura, L. J., & Krsnik, S. (2020). Analysing the relationship between unemployment benefits and unemployment duration. Society and Economy, 42 (3), 280-297. doi:http://dx.doi.org/10.1556/204.2020.00009
Rusyidi,  B.,  Nuriyah,  E.,  &  Meilani,  L.  (2017).  Kebijakan  Perlindungan  Sosial  Dan  Pencegahan  Retrafficking  Bagi  Anak  Di Provinsi Jawa Barat. PROSIDING KS: RISET & PKM, 4 (1), 140-154. doi:https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14223 Shiwaku, K., Sakurai, A., & Shaw, R. (2016). Disaster Resilience of Education Systems: Experiences from Japan. Japan: Springer. Sumampouw,  N.  S.  (2019).  Menggemakan  Perjumpaan;  Memanfaatkan  Ruang  Publik  Sebagai  Arena  Sosialisasi  Wacana Kerukunan. MIMIKRI, 5 (2), 207-215. Diambil kembali dari https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/290 Syafitri, Y., Bahtiar, & Didik, L. A. (2018). Analisis Pergeseran Lempeng Bumi yang Meningkatkan Potensi Terjadinya Gempa Bumi di Pulau Lombok.
KONSTAN: Jurnal Fisika dan Pendidikan Fisika, 3 (2), 139-146. doi:https://doi.org/10.20414/konstan.v4i2.43 Usmanto,  B.,  &  Utami,
esia  Berbasis
.  H.  (2018).  Prototype  Sistem  Pendeteksi  Dan  Peringatan  Dini  Bencana  Alam  Di  Indon
136. - (2), 127 Jurnal Sistem Informasi dan Telematika, 9 – Explore Internet Of Things (IoT). doi:http://dx.doi.org/10.36448/jsit.v9i2.1085
Yandrizal,  Y.,  &  Suryani,  D.  (2015).  Analisis  Peran  Pemerintah  Daerah  terhadap  Ketersediaan  Fasilitas  Kesehatan  pada Pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Provinsi  Bengkulu. Jurnal  Kesehatan  Andalas,  4 (1),  107-114. doi:https://doi.org/10.25077/jka.v4i1.208
Zorn, M. (2018). Natural Disasters and Less Developed Countries. In: Pelc S., Koderman M. (eds) Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization. Perspectives on Geographical Marginality, 3 , 59-78. doi:http://dx.doi.org/10.1007/978-3- 319-59002-8_4