Volume 02 | Nomor 02 | Tahun 2021
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LEWAT  MEDIA  INTERNET  (E-COMMERCE)  DITINJAU  DARI  UNDANG  – UNDANG  NOMOR.  11  TAHUN  2008  TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI ELEKTRONIK

## A R T I C L E I N F O ABSTRACT
Article history: Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik  dapat  menjamin  keamanan  suatu  pesan informasi  elektronik  yang  menggunakan  jaringan  public karena  tanda  tangan  elektronik  dibuat  berdasarkan teknologi  kriptografi  asimentris.  Jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini dari sudut sifatnya adalah penelitian  normatif  (yuridis  normatif)  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka. Berdasarkan  penelitian  terdapat  perbedaan  pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani  dengan  tanda  tangan  elektronik  yang digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan.
Pemerintah  selayaknya  memberikan  pengawasan  yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (e-commerce) dengan jalan melakukan/kewajiban  diadakannya  suatu  pendaftaran dalam melaksanakn usaha-usaha transaksi elektronik.
Received : 19 Mei 2021 Revised : 20 Juni 2021 Accepted : 01 Juli2021

## Keywords:
Penandatanganan, Jual Beli, Media, Internet
This is an open access article under the CC BY-NC license.

## Corresponding Author:
Henry Kristian Siburian
Universitas Budi Darma Email: siburianhk07@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi  yang sangat  pesat  membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan  manusia 1 .  Pertumbuhan  penggunaan  internet  menjadikan  seseorang  memasuki dunia maya yang bersifat  abstrak, universal,  lepas dari keadaan tempat dan waktu  melewati media  elektronik 2 .  Hal  ini  menunjukan  bahwa  transaksi  perdagangan  melalui  internet  (e- commerce)  mengalami  peningkatan,  disebakan  keuntungan  yang  ditawarkan.  Hal  ini mempermudah  berkomunikasi  secara  global  termasuk  perjanjian  jual  beli,  didalamnya penggunaan  tanda  tangan  digital  (digital  signature  atau  electronic  signature)  adalah pendekatan  yang  dilakukan  oleh  teknologi  enskripsi  (encryption)  terhadap  kebutuhan  akan
adanya  suatu  tanda  tangan  atau  adanya  penghubung  antara  suatu  dokumen  atau data(messega) dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut.
Namun transaksi transaksi e-commerce juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat  psikologis  misalnya  keraguan  atas  kebenaran  data,  informasi  atau  message disebabkan  para  pihak  tidak  pernah  bertemu  secara  langsung.  Oleh  karena  itu  masalah kepercayaan  (trust)  dan  itikad  baik  (good  faith)  sangatlah  penting  dalam  menjaga kelangsungan  transaksi.  Permasalahan  ini  menunjukan  bahwa  transaksi  melewati  e- commerce memiliki resiko yang cukup tinggi. Khususnya mengenai pembayaran disebabkan pihak konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu (advance payment)  sementara  konsumen  tidak  bisa  melihat  kebenaran  kualitas  barang  yang  dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai pesanan. Disebabkan  karena  didalam  transaksi  e-commerce,  para  pihak  yang  melakukan  kegiatan perdagangan atau niaga hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik merupakan koneksi yang  tidak  aman,  sehingga  menimbulkan  konsekuensi  bahwa  transaksi  e-commerce  yang dilakukan dengan internet adalah bentuk transaksi beresiko tinggi di media yang tidak aman.
Oleh  sebab  itu  sangat  dibutuhkan  produk  hukum  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan keamanan  dari  transaksi-transaksi  elektronik  melalui  jaringan  elektronik,  serta  untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik.  Kenyataannya  bahwa  kegiatan  Cyber  tidak  lagi  sederhana,  karena  kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh territorial suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dari manapun. Kekurangan  dapat  terjadi  baik  pada  pelaku  transaksi  maupun  orang  lain  yang  tidak  pernah melakukan  transaksi.  Di  samping  itu  pembuktian  merupakan  factor  yang  sangat  penting, mengingat  informasi  elektronik  bukan  saja  belum  terakomodasi  dalam  system  hukum acaraIndonesia  komprehensip.  Melainkan  jga  sangat  mudah  dipalsukan  dan  dikirim  ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.
Berdasarkan  pasal  18  Juncto  Pasal  7  juncto  Pasal  11  UU  Nomor  11  Tahun  2008  maka kekuatan  pembuktian  dokumen  elektronik  tersebut  yang  ditandatangani  dengan  digital signature  sama  dengan  kekuatan  pembuktian  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum yang berwenang. Aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa yang dimaksud akta Notaria adalah akte otentik yang dibuat oleh atau dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini. Sedangkan  pengertian  otentik  berdasarkan  Pasal  1868  KUH  Perdata  adalah  suatu  akta  yang didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Akibatnya terjadi pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti  dokumen  elektronik  yang  ditandatangani  dengan  tanda  tangan  elektronik  sebagai  alat bukti 3 .
Dalam  menyelesaikan  sengketa  di  Pengadilan  hakim  dituntut  untuk  berani  melakukan terobosan hukum, karena hakim berkuasa memutuskan suatu perkara dank arena hakim dapat memberi  suatu  vonnis  van  de  rechter  yang  tidak  langsung  dapat  didasarkan  atas  peraturan hukum  tertulis  atau  tidak  tertulis.  Tetapi  terdapat  suatu  prinsip  hukum  yang  menyebabkan sulitnya  pengembangan  penggunaan  dan  dokumen  eletronik  atau  digital  signature  yakni syarat bahwa dokumen tersebutharus dapat dilihat dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dari  sudut  sifatnya  adalah  penelitian normatif (yuridis normatif) penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka
atau  data  sekunder  belaka.4  Permasalahan  yang  timbul  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji dengan norma-norma hukum yang berlaku maupun bentuk-bentuk peraturan yang mengikat penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan  dengan  objek  atau  materi  penelitian  meliputi:  bahan  hukum  primer  dalam penelitian ini dipakai norma atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  bacaan  yang relevan  dengan  materi  yang  diteliti.  Bahan  hukum  tertier  dengan  menggunakan  kamus hukum  dan  kamus  Bahasa  Indonesia.  Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  untuk menggumpulkan  datadalam  penelitian  melalui  studi  dokumen  yang  berupa  pengambilan data  yang  berasal  dari  hukum  literature  atau  tulisan  ilmiah  sesuai  dengan  objekk  yang diteliti.  Jenis  analisis  yang  dipergunakan  analisis  normatif  yang  menjelaskan  pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang menjelaskan pembahsan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlakuseperti undang-undang.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Legalitas Perjanjian Jual Beli  Lewat Media Internet (E-commerce)
Kontrak  elektronik  (e-contract)  merupakan  kontrak  yang  terjadi  akibat  suatu  transaksi komersial  electronik  (e-commerce).  Secara  garis  besar  ilustrasi  terjadinya  suatu  transaksi komersial  electronik  (e-commerce)  sebagai  contoh  toko  x  memiliki  website  (situs)  yang didalamnya  terdapat  segala  informasi  produk  yang  dimiliki  toko  X  termasuk  pula  harga, aturan  pembayaran,  dan  penyerahan  barang.  Situs  ini  dapat  diakses  oleh  calon  pembeli, kemudian  pembeli  memilih  barang  yang  diinginkan  dan  mengisi  order  from  (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan e-mail berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan aturan cara pembayaran yang telah ditentukan. Setelah  menerima  formulir  pesanan  dan  pembayaran  dar  pembeli,  maka  toko  x  akan mengirimkan barang yang dipesan. Tampak bahwa proses transaksi komersial electronik (e- commerce) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial  electronik  (e-commerce)  maupun  dalam  transaksi  komersial  konvensional terdapat proses penawaran. Penerima penawaran (pembelian), pembayaran dan penyerahan barang.  Membedakan  kedua  transaksi  tersebut  yaitu  bahwa  transaksi  komersial  electronik (e-commerce)  dilakukan  tanpa  tatap  muka  dan  prosesnya  dilakukan  lebih  cepat  dan  lebih muda. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak  yang  terjadi  dalam  transaksi  komersial  (e-  commerce)  pada  dasarnya  adalah  sama dengan  kontrak  yangterjadi  dalam  transaksi  komersial  konsional  (econtract)  dan  dengan demikian  hal-hal  yang  berlaku  mengenai  kontrak  konvensional  dapat  diberlakukan  pula untuk  kontrak  elektronik  (econtract).  Namun  pada  hakekatnya  masih  terdapat  banyak perbedaan pendapat mengenai legalitas suatu kontrak elektronik (e-commerce).
Syarat  legalitas perjanjian terdapat  dalam pasal  1320 KUH Perdata yaitu: Pertama Adanya kesepakatan.  Suatu  kesepakatan  selalu  diawali  dengan  adanya  penawaran  oleh  suatu  pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan  tidak  terjadi.  Jika  pembeli  tertarik  untuk  membeli  barang  yang  ditawarkan maka pembeli hanya perlu meng”klik” barang yang ingin dibeli. Umumnya setelah pesanan barang diterima oleh penjual, maka penjual akan mengririmkan e-mail kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pesanan sudah diterima. Dalam transaksi elektronik (e-commerce) kesepakatan  diberikan  melalui  media  elektronik  khusunya  internet  dan  akibatnya menyebabkan keraguan kapan terjadi kesepakatan.
Hal: 20-27
Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce)  Negara-negara  yang  bergabung  dalam  Masyarakat  Ekonomi  Eropa  (MEE) menetapkan  system  “3  klik”  dengan  mekanisme  kerja  sebagai  berikut:  a).  Klik  pertama: calon  pembeli  melihat  penawaran  dari  calon  penjual.  b).  Klik  kedua:  calon  pembeli memberikan  penerimaan  terhadap  penawaran  tersebut.  c).  Klik  ketiga:  peneguhan  dan persetujuan  calon  penjualan  kepada  pembeli  mengenai  diterimanya  penerimaan  calon pembeli 5 .  Di  Indonesia  belum  ada  ketentuan  semacam  ini,  ajaran  yang  umum  diikuti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat offerte menerima jawaban. Menurut Hikmanto  Juwana  bahwa  kontrak  pada  transaksi  komersial  elektronik  (e-commerce)  sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol send dan dalam hai ini pembeli  dianggap  telag  sepakat  serta  menyetujui  syarat  dan  kondisi  yang  tercantun  dalam penawaran 6 .
Terdapat  kesepakatan  para  hakim  dan  Pengadilan  Niaga  untuk  menerapkan  sistem  3  klik untuk  menentukan  kapan  terjadinya  kesepakatan.  Sistem  3  klik  ini  hampir  sama  dengan sistem yang diterapkan oleh Negara-negara MEE, dimana klik pertama merupakan tahapan penerima oleh calon pembeli, dan klik ketiga saat terjadinya kesepakatan.
Kedua:  Adanya  kecakapan,  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian  haruslah  cakap  dan berwenang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Pasal  1330  KUH  Perdata  yang  termasuk tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Dalam transaksi komersial elektronik (e-commerce) sulit menentukan kecakapn seseorang karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetap melalui media elektronik (e-commerce). Dengan demikian tidak adanya legalitas kontrak  dalam  transaksi  komersial  elektronik  (e-commerce),  akibat  sulitnya  melihat kecakapan para pihak karena dalam transaksi ini tidak adanya pertemuan antara pihak. Ketiga: Adanya suatu hal tertentu, menurut undang-undang presentasi yang menjadi pokok perjanjain  yang  bersangkutan.  Pasal  1234  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  tiap-tiap perikatan  adalah  untuk  memberikan  suatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu. Keempat: Adanya sesuatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUH.
Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebabyang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk  dalam  sebab  yang  terlarang  adalah  yang  dilarang  oleh  undang-undangatau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Keempat:  Adanya  suatu  sebab  yang  hal,  sebab  yang  halal  disini  berkaitan  dengan  isi perjanjian  dan  bukan  sebab  para  pihak  mengadakan  perjanjian.  Pasal  1335  KUH  Perdata menyatakan  bahwa  suatu  persetujuan  yang  dibuat  karena  sebab  yang  terlarang  tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk  dalam  sebab  yang  terlarang  adalah  yang  dilarang  oleh  undang-undang  atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Dua syarat yang pertama adalah syarat subyektif karena merupakan syarat mengenai pihak- pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat kedua adalah syarat obyektif karena merupakan syarat  mengenai  objek  perjanjian.  Jika  syarat  tidak  terpenuhi,  perjanjian  dapat  dibatalkan atas permintaan pihak yang bergerak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Para pelaku transaksi komersil elektronik memberikan pendapat yang berbeda.

## Proses Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (E- commerce)
Di  dunia  e-commerce  proses  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  lewat  media  internet  (e- commerce)  lebih  dahulu  mengenal  dua  pelaku:  merchant  yang  melakukan  penjualan  dan buyer/customer  yang  berperan  sebagai  pembeli.  Baik  sebagai  merchant  maupun buyer/custumer pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran
akan  mendukung  pengambilan  keputusan  yang  setepatnya  baik  bagi  merchant  maupun buyer  padasaatakan  memenuhi  aktivitas  e-commerce.  Pengambilan  keputusan  yang  tepat tentang  carabelanja  dan cara  pembayaran  juga  mendukung  langkah  lebih  hati-hati  para pelaku  e-commerce  dalam  rangka  meminimalkan  kemungkinan  kemungkinan  terjadinya kecurangan,  sabotase  maupun  penyadapan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab.
Menurut  hasil  penelitian  peneliti  ada  empat  (4)  proses  pelaksanaan  jual  beli  melewati internet (e-commerce) yaitu: A) Penawaran dilakukan usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang  diberikan.  Masyarakat  yang  memasuki  website  pelaku  usaha  tersebut  dapat memelihara  barang  yang  ditawarkan  oleh  penjual.  salah  satu  keuntungan  jual  beli  melalui toko  online  ini  adalah  pembeli  dapat  berbelanja  kapan  saja  dan  dimana  saja  tanpa  dibatasi ruang  dan  waktu.  Penawaran  dalam  website  biasanya  menampilkan  barang-barang yangditawarkan,  harga,  nilai  reting  atau  poll  otomatis  tentang  barang  yang  diisi  oleh pembeli  sebelumnya,  spesifik  barang  termasuk  menu  produk  lain  yang  berhubungan. Penawaran  melewati  internet  telah  terjadi  apabila  pihak  lain  yang  mengunakan  media internet  memasuki  situs  pemilik  penjualan  atau  pelaku  usaha  yang  melakukan  penawaran, oleh karena itu apabila seorang tidak mengunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuag produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melewati media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut penawaran yang dilakukan  oleh  penjual  harus  nyata  dan  benar,  baik  berupa  kondisi  barang  maupun  harga barang,  semuanya  harus  ditulis  secara  lengkap,  yang  benar-benar  mengambarkan  keadaan barang  yang  akan  dijual.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  9  Undang-undang  ITE  menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang  ditawarkan.  B)  Penerimaan.  Apabila  penawaran  dilakukan  melewati  e-mail  address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, adders, maka penerimaan dilakukan melalui e- mail,  karena  penawaran  hanya  ditunjukan  sebuah  email  tersebut  yang  dituju  untuk  seluruh masyarakat  yang  membuka  website  yang  berisikan  penawran  atas  suatu  barang  yang ditawarkan  oleh  penjual  atau  pelaku  usaha.  Setiap  orang  yang  berminat  untuk  membeli barang yang ditawarkan  itu dapat  membuat kesepakatan dengan penjual  atau pelaku usaha yang  menawarkan  barang  tersebut.  Pada  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual  atau  pelaku  usaha,  dan  jika  calon  pembeli  tertarik  membeli  dauhulu  sampai  calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeliakan memasuki tahap pembayaran.  C)  Pembayaran.  Klarifikasi  pembayaran  sebagai  berikut:  a).  Transaksi  model ATM,  sebagai  transaksi  yang  hanya  melibatkan  intisitusi  financial  dan  pemegang  account yang  akan  melakukan  pengambilan  atau  deposit  uangnya  dari  account  masing-masing.  a). Pembayaran  dengan  menggunakan  paybal,  paybal  dapat  digunakan  untuk  mengirim  uang dari  190  negara  dan  wilayah  di  seluruh  dunia.  Bayar  aman  dengan  saldo  paybal,  kartu kredit,  atau  rekening  bank.  Penerimaan  mendapatkan  uang  tanpa  melihat  kartu  kredit  atau nomor  rekening  bank.  Penjual  dapat  menarik  dana  dari  account  paybal  ke  rekening  bank atau  kartu  kredit.  D)  Pengiriman.  Suatu  proses  yang  dilakukan  setelah  pembayaran  atas barang  yang  ditawarkan  oleh  penjual  kepada  pembeli.  Dalam  hal  ini  pembeli  berhak  atas penerimaan barang dimaksud.  Berdasarkan penelitian penulis, barang yang disajikan objek perjanjian  dikirimkan  oleh  penjual  kepada  pembeli  dengan  biaya  pengiriman  sebagaimana telah  dijanjikan  antar  penjual  dan  pembeli,  biasanya  biaya  pengiriman  terpisah  dari  harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli dan
penjual  bekerjasama  degan  pengusaha  jasa  pengiriman  barang  seperti  TIKI,  dan  JNE. Menurut  peneliti,  proses  penawaran  dan  penerimaan  akan  berjalan  dengan  baik  jika didukung  oleh  keamanan  dan  kelancaran  jaringa,  sesuai  dengan  pasal  15  UUITE  yang menjelaskan  sistem  penyelenggaraan  informasi  dan  transaksi  elektronik  harus  dilakukan secara  aman,  handal,  dan  dapat  beroperasi  sebagaimana  mestinya.  Penyelenggaraan  sistem elektronik  bertangungjawab atas sistem yang diselenggarakannya.  Dalam  pasal  10 ayat  (1) UU ITE menyatakan Setiap pelaku usaha yang menyenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi kendalaan.

## Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (e-commerce)  Menurut  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE)
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  ITE  informasi  elektronik  memiliki  kekuatan  hukum sebagai  alat  legalitas,  bila  informasi  elektronik  dibuat  dengan  menggunakan  sistem elektronik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi informasi.  Bahakan  secara  tegas  Pasal  6  UU  ITE  menyatakan  bahwa  terhadap  semua ketentuan  hukum  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  informasiharus  berbentuk  tertulis  atau asli  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (4)  persyaratan  tersebut  terpenuhi  berdasarkan undang-undang dan jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan,  dapat  diakses,  dapat  ditampilkan  sehingga  menerangkan  sesuatu keadaan.
Perjanjian  jual  beli  melalui  internet  yang  ditadatangani  dengan  tanda  tangan  elektronik didalam hukum pembuktian Indonesia diakui essensinya, setelah diatur didalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik atau dokumen  elektronik  dan/atau  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah,  dan merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia hal tersebut berdasarkan pada Pasal 5 ayat2 UU Nomor 11 Tahun 2008. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Oleh  karena  itu  alat  bukti menurut  acara  diatas  yang  dibuat  dalam  bentuk  informasi/dokumen  elektronik  itu  sendiri, merupakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik 7 .
Legalitas Perjanjian jual beli elektronik apabila menggunakan sistem pengaman yang dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  serta  memenuhi syrat  minimum  sebagai  berikut:  a).  dapat  menampilkan  kembali  informasi  dan/atau dokumen  elektronik  secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retansi  yang  ditetapkan  dengan peraturan  perundang-undangan.  b).  dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan, kerahasiaan, dan teraksesan informasi elektronik dalam menyelenggarakan sistem elektronik tersebut. c). dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem  elektronik  tersebut.  d).  dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan dengan  bahasa  informasi  atau  symbol  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan dengan  penyelenggaraan  sistem  elektronik  tersebut.  e).  memiliki  mekanisme  yang berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan,  dan  bertanggung  jawab  prosedur  atau petunjuk.  Transaksi  komersial  elektronik  (e-  commerce)  sudah  dilegalitas  dan  mengikat pada saat pembeli mengklik tombol sent dan dalam hal ini pembelian dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran 8 .
Penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi di Indonesia dapat dikatakan belum pernah ada,  karena  sampai  saat  ini  belum  ada  satu  sistem  di  Indonesia  yang  mengeneret  atau mengeluarkan  penggunaan  tanda  tangan  dalam  sebuah  transaksi.  Jikalaupun  ada  saat  ini
baru  dua  perusahaan  asing  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  e-tust  dan  verisign  itupun  masih dalam  sosialisasi  dan  saat  lebih  terfokus  transaksi  yang  dilakukan  terbatas  pada  transaksi yang  sifatnya  satu  arah  dari  nasabah  kepada  bank,  nasabah  hanya  menerima  laporan transaksi dari bank bersangkutan.
Dalam Pasal 1886 KUH Perdata dan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)  pengadilan  mengangap  data  elektronik sebagai  alat  bukti  yang  tidak  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  kuat.  Karena  data  elektronik  yang  tercetak  hanya  dianggap sebagai  petunjuk.  Namun  dalam  konteks  perjanjian  perdata  dapat  diperjanjikan  atau disepakati  oleh  para  pihak  untuk  menerima  data  elektronik  sebagai  alat  bukti.  Terdapat  di Pasal  1338  KUH  Perdata  yang  mengatur  mengenai  kebebasan  berkontrak.  Meskipun  tidak secara tegas oleh ketentuan hukum yang berlaku dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

## 4. KESIMPULAN
Pertama Adanya legalitas perjanjian jual beli melewati media internet (e-commerce) karena memiliki nilai yang sama dengan perjanjian jual beli secara konvensional (offline). Pasal 18 juncto Pasal 11 UU ITE bahwa transaksi elektronik memikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak apabila ditandatangani secara elektronik oleh para  pihak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-  undangan.  Kedua  Proses  pelaksanaan  jual beli  melewati  empat  proses  penawaran,  penerimaan,  pembayaran,  dan  pengiriman.  Ketiga Legilitas tanda tangan elektronik dalam perjanjian jual beli melalui internet (e-ecommerce) menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 diakui esensinya, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan  tanda  tangan  elektronik  dapat  dianggap  sebagai  akta,  bahkan  kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang oleh penjabat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,  kecuali  yang  ditentukan  pada  Pasal  5  ayat  (4)  Uundang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai informasidan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud  di  ayat  (1)  tidak  berlaku  untuk:  a.  surat  yang  menurut  Undang-undang  harus dibuat  dalam  bentuk  tertulis;  b.  surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-undang harus dibuat dalam bentuk notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Barkatullah,  Abdul  Prasetyo,  Halim  Teguh,  Bisnis  E-commerce  Studi  sistem  keamanan dan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta 2005
[2]. Makarim, Edmon, Komplikasi Hukum Telematika, Cetakan 1, Edisi 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
[3]. Muljadi,  Kartini  dan  Widjaja,  Gunawan,  Perikatan  Pada  Umumnya,  PT.  Raja  Grafindi, Jakarta, 2003
[4]. Suparman Sastrawijaya, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan 1, Jakarta, Elips II, 2002,
[5]. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum  Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pres. 2001
[6]. Mariam  Darus  Badrulzaman  Mendambakan  Kelahiran  Hukum  Saiber  (Cyber  Law)  di Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 November 2001
[7]. Hikmahanto Juwana,Legal Issue on E-Commerce and Ecommerce and Econtract in Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, 2003
[8]. Ario  Juliono  Gema,  2008,  Apakah  Dokumen  Elektronik  Dapat  Menjadi  Sah. www.Legalminded.com unduh 18 September 2019
[9]. Arrianto  Mukti  Wibowo,  1999,  Kerangka  Hukum  Diigital  Signarture  Dalam  Electronic Commerce,1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id