## NELAYANDANPERTARUNGANTERHADAP SUMBER DAYA LAUT

## FISHERMEN AND THE BATTLE OF MARINE RESOURCES
Rusli Cahyadi
Peneliti Bidang Ekologi Manusia pada Pusat Penelitian Kependudukan LIPI ruslic27 @gmail.com
Abstract
The  main problem  of fishermen  and marine  resources  is  what was  expressed simply by the  World Bank & Food and Agriculture Organization: "Too  many fishers chasing too few fish. "As a result,  the effort to fish is not efficiently proceeded.  This can be seen from the yearly global loss that reaches USD $50 billion.  Various frameworks and approaches to intensify marine resource management efforts were introduced and adopted in order to reduce further losses.  This paper tries to review those approaches by placing traditional fishermen  as  the departing point of the  analysis.  The  writers argument is that traditional fishermen are less considered in the frameworks of marine resource management. This is unfortunate considering that traditional fishermen provide a major contribution  towards  the welfare of most of the  worlds population from  the standpoints of economy, employment opportunities, and healthcare. In an effort to clarify the argument, the writer will put forward examples of marine resource management and explain the position of fishermen in relation to the management of marine resources.
Keywords:  Traditional Fishermen,  Marine Resources and Management

## Abstrak
Persoalan  utama  nelayan  dan sumber daya  laut adalah apa yang  dikemukakan secara sederhana oleh World Bank & Food and Agriculture Organization, "too many fishers  chasing too few fish". Akibatnya,  upaya penangkapan  tidak beljalan  efisien, yang tercermin pada kerugian global per tahun yang mencapai US$ 50 miliar. Berbagai kerangka  pendekatan  untuk  pengelolaan  sumber daya  laut kemudian  diperkenalkan dan diadopsi untuk mengurangi kerugian lebih Ian jut. Tulisan ini mencoba mengkritisi berbagai pendekatan terse but dengan menempatkan nelayan tradisional sebagai titik tolak analisis.  Penulis berargumen bahwa nelayan tradisional kurang mendapatkan tempat dalam berbagai kerangka pendekatan pengelolaan sumber daya laut. Sementara itu, di sisi lain nelayan tradisional memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan sebagian besar penduduk dunia, mulai sisi ekonomi, penyerapan tenaga kelja, hingga kesehatan. Dalam upaya menjelaskan argumen tersebut, penulis akan mengemukakan contoh-contoh pengelolaan sumber daya laut dan menjelaskan posisi nelayan
Kata Kunci: Nelayan Tradisional, Sumber Daya Laut & Manajemen

## PENDAHULUAN
Perspektif Open-Access and The Tragedy of The Commons
Laut  di  masa  lalu  kerap  dipandang  sebagai  sumber daya  yang  terbuka  bagi siapapun (open  access) serta  menjadi  milik  bersama (common  property). Pandangan  semacam  ini  menyebabkan  siapapun  bisa  masuk  dan  mengambil sumber daya yang ada di dalamnya dengan peralatan apa saja serta dalamjumlah tidak terbatas.  Pandangan tentang  laut sebagai common property inilah yang dijadikan sebagai dasar bagi penjelasan krisis sumber daya laut.
Teori  yang  paling  sering  dipergunakan  untuk  menjelaskan  kondisi tersebut  adalah the  tragedy  of the  common dari  Garrett  Hardin  (1968 1 ). Hardin menjelaskan bahwa pada sumber daya yang bersifat common property, eksploitasi oleh individu (nelayan) akan terns dilakukan meskijumlah tangkapan semakin berkurang. Dengan kata lain, meski pada kenyataannya jumlah basil tangkapan terns berkurang, nelayan bukannya akan mengurangi upayanya untuk menangkap (sehingga sumber daya bisa pulih kembali), tetapijustru akan terns meningkatkan  upayanya  meski  keuntungannya  terns  berkurang.  Meski  pada tataran individu hal ini bisa dilihat rasional, tetapi menurnt Hardin pada tataran masyarakat/kolektif,  tindakan  tersebut  adalah  sebuah  tragedi  (McGoodwin, 1990). Dikatakan sebagai tragedi karena " ... the benefits from fish harvests are to  individuals but costs of resource reduction are shared, ... " (World Bank & FAO, 2009:  xxi).  Suatu sumber daya yang bersifat common property menurut Hardin akan selalu melahirkan kompetisi yang berlebihan, overkapitalisasi dan pada akhimya deplesi sumber daya. Berangkat dari teori Hardin inilah muncul pemikiran tentang pentingnya suatu sistem manajemen yang dikuasai oleh negara a tau suatu badan yang mempunyai kekuatan memaksa.

## KoNTRIBUSI PRODUKSI PERIKANAN
Berdasarkan  data  FAO  tahun  2006,  Indonesia  adalah  negara  produsen  ikan tangkap  ke-4  dunia  (Lymer,  2008:  54)  dan  pada tahun  2012  posisinya  telah meningkat ke posisi ke-2 bersama dengan Amerika (FAO, 2012:  20). Dengan rata-rata jumlah total tangkapan tiap tahun yang mencapai lebih dari 2 juta ton (FAO,  2012),  produksi  tersebut  berkontribusi  hingga  rata-rata  2%  terhadap total gross domestic product (Lymer, dkk., 2008: 5. Lihat Tabel1 untuk konteks
1 Meski  pemikiran tentang common property sebagai pada dasamya bersifat problematik telah lama diungkapkan olehAristoteles, W.F.  Lloyd (1833), serta H.S. Gordon (1954), tetapi Hardin- lab yang dianggap paling berjasa mempopulerkan teori ini (McGoodwin,  1990).

## 128 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Tabel 1. Produk  Domestik  Bruto  Perikanan  Berdasarkan  Harga  Konstan  terhadap Total
PDB 2007 2008 2009 2010 2011 Perikanan 43.652,8 45.866,2 47.775,1 50578,1 40.003,5 PDB Total 1.964.327  2.082.456,1  2.177.741,7  2.310.689,8  1.838.058,2 Persentase PDB Perikan- an terhadap PDB Total 2% 2% 2% 2% 2% Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (20 II)

## Tabel 2.  Jumlah  Nelayan Tangkap  dan  Budi  Daya di  Indonesia
Jenis 1990 1995 2000 2005 2010 Tangkap 1.995.290  2.463.237  3.104.861  2.590.364 2.620.277 Budi daya 1.622.296  2.104.822  2.142.759  2.506.614 3.351.448 Total 3.617.586  4.568.059  5.247.620  5.096.978 5.971.725 Sumber: FAO 20I2: 43
Indonesia) 2 • Dari  rata-rata  total  tangkapan  per tahun, small-scale fisheries menyumbang sekitar setengahnya.
Jumlah  rumah  tangga  nelayan  Indonesia  saat  ini  adalah  891.505  dan 80%nya  hanya  memiliki  skala  usaha  kecil  tanpa  perahu  atau  perahu,  tetapi tanpa motorl.  Semen tara itu, jumlah nelayan baik tangkap maupun budi daya, mengalami perkembangan yang relatif besar.  Tabel 2  yang dikutip  dari  FAO (20 12)  menunjukkan  peningkatan jumlah yang  signifikan  an tara  tahun  1990 hingga tahun 20 1 0 yang mencapai hampir dua kali lipat.
Pertambahan jumlah  nelayan  tersebut juga  berjalan  seiring  dengan pertambahan jumlah kapal penangkap ikan yang mencapai  11%, dari 348.425 pada tahun 2007 menjadi 390.770 pada tahun 2009 (FAO, 2012: 52).
Peningkatan jumlah produksi perikanan Indonesia menurut beberapa studi bukanlah semata-mata disebabkan oleh pertambahan jumlah kapa1 dan peralatan penangkapan. Butcher (2004:  208-209) menunjukkan bahwa data tahun  1951 hingga tahun  1970-an memperlihatkan penurunan jumlah tangkapan per kapal meskipun  angka  total  tangkapan  menunjukkan  peningkatan.  Gejala  ini,  oleh Sulaeman ( dalam Butcher, 2004:  209) disebut sebagai static expansion, yaitu
2 Kontribusi  sektor perikanan  secara  umum  terhadap  GDP berkisar pada  0,5  hingga  2,5%,  di beberapa negara bisa mencapai hingga 7% (FAO, 2005:  9)
3 http:/ /economy.okezone.com/read/20 12/ I 0/17 /3201705199/negara-kelautan-kontribusi- perikanan-hanya-3-46-dari-pdb diakses pada tanggal21  Nopember 2012
peningkatan jumlah total  tangkapan  terjadi lebih karena penambahan jumlah total nelayan. Hal menarik untuk dicatat adalah bahwa dari peningkatan jumlah tangkapan,  dua pertiganya (75%)  terjadi  karena  peningkatan jumlah nelayan yang masuk dalam kategori nelayan tradisional (Butcher 2004: 209).
Bagi  Indonesia,  ikan  adalah  sumber  protein  bagi  lebih  dari  50% penduduknya  (FAO,  2012:  83-84).  Konsumsi  ikan  per  kapita  di  Indonesia mengalami peningkatan dari 19,6 kg ( 1999) hingga 21,3 kg (2003) (http://www. fao.org/fi/oldsite/FCP/en/idn/profile.htm). Konsumsi ikan per kapita di Indonesia melebihi rata-rata konsumsi dunia yang hanya mencapai 18,4 kg perkapita pada tahun 2009 (FAO, 2012:  84).
Menurut FAO, 50% dari ikan yang dikonsumsi berasal dari basil tangkapan nelayan yang  masuk dalam kategori small-scale fisheries, dan hampir semua basil tangkapan nelayan kategori ini dipergunakan untuk konsumsi (FAO, 2005: 15;  lihat juga Temm,  dkk.,  2008).  Meskipun  demikian,  beberapa  studi  lain menunjukkan bahwa konsumsi ikan secara langsung (konsumsi basil tangkapan oleh nelayan sendiri) relatifkecil karena mereka lebih memilih untuk menjualnya untuk memperoleh uang dan bisa membeli makanan yang lebih murah (Bene, dkk., 2003a).  Studi Bene, dkk., tersebut menunjukkan bahwa basil tangkapan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi nelayan skala kecil. Dalam konteks  ini,  FAO  menyatakan bahwa produk perikanan  merupakan  satu dari sedikit  produk  wilayah  pedesaan  yang  bisa  mendorong  tumbuhnya demand dalam konteks perdagangan (FAO, 2005:  11).
Uraian di atas menunjukkan bahwa perikanan merupakan salah satu sektor yang penting baik dari sisi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga kesehatan (pemenuhan kebutuhan akan gizi dan protein). Namun demikian, nelayan kecil yang merupakan pendukung utama sektor ini berada dalam kondisi yang sulit. FAO (2007) menyatakan bahwa 80% dari rumah tangga nelayan pendapatannya berada di  bawah garis batas kemiskinan.  Meski kontribusi sektor ini terhadap total  GDP  cukup  signifikan,  tampaknya  semua  keuntungan  tersebut  gagal mencapai komunitas nelayan (Temm, dkk., 2008: 21 ).

## NELAYAN  TRADISIONAL DAN  KoNDISINYA
Dalam tulisan ini istilah nelayan tradisional digunakan secara bergantian dengan istilah small-scale fishery'. Mengacu pada berbagai definisi yang pemah dibuat
4 Konsep  nelayan  tradisional  kerap  kali  dipergunakan  secara  bergantian  dengan small-scale fishery maupun  artisanal  fishery.  Fox  (1996)  menggunakan  istilah specialized niche fishing untuk  mengacu  pada  kategori  yang  sama.  Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  penggunaan istilah  tersebut  bisa  pula  dibedakan  secara  tegas,  tetapi  untuk  keperluan  tulisan  ini,  kategori tersebut mengacu pada nelayan yang hanya mampu menangkap ikan di sekitar perairan pantai baik karena keterbatasan ukuran perahu, mesin, maupun peralatan tangkap.

## 130 I Jurnal Kependudukan Indonesia
oleh  berbagai  ahli  tentang small-scale fisheries maka  amatlah  sulit untuk membangun  sebuah  definisi  yang  komprehensif tentangnya (Jentoft & Eide, Eds.,  2011 ).  Hal  yang  paling  memungkinkan  kemudian  adalah  membangun sebuah deskripsi  tentang  karakteristik sebagaimana yang pemah dibuat oleh The FAO  Working Group on Small-Scale Fisheries (Bangkok, November 2003 yang dikutip dalam FAO, 2005). Tabel4 dan 5 menunjukkan beberapa kategori yang pemah dibuat dalam rangka mengidentifikasi small-scale fisheries.
Tabel  3.  Karakteristik  Usaha  Perikanan  Berdasarkan  Besarnya  Kegiatan  dan  lnte- grasinya dengan  Pasar
Kategori Karakteristik Skala Besar Skala Kecil Subsistensi Industrial Artisanal Unit Stabil, dengan Stabil, kecil, terspesiali- Operator tunggal, atau Penangkapan pembagian kerja dan  sasi dengan beberapa kelompok keluarga, atau prospek karier pembagian kerja komunitas Kepemilikan Terkonsentrasi pada Umumnya dimiliki oleh Dioperasikan oleh beberapa orang, seorang atau beberapa pemilik biasanya bukan operator senior atau operator beberapa Komitmen Umumnya penuh Bisa  penuh atau paruh lebih sering paruh waktu waktu waktu waktu Kapal Bermesin dan banyak  Kecil dan bermotor Kecil,  umumnya tidak peralatan bermotor Tipe peralatan Buatan  mesin dan Sebagian atau Buatan sendiri (manual}. dibuat oleh orang semuanya buatan me- Dioperasikan oleh opera- lain sin, kerap dioperasikan tor oleh operator (tidak otomatis) Kecanggihan Elektronis, otomatis Mekanis dan manual Umumnya non-mekanis peralatan lnvestasi Tinggi; proporsi non- Medium ke  rendah; Rendah operator lebih besar semuanya oleh opera- tor Jumlah Besar Medium ke rendah Rendah  ke sangat tangkapan rendah
(tiap unit tangkap)
Vol. VII, No.2,  2012  1131
Kategori Karakteristik Skala Besar Skala Kecil Subsistensi Industrial Artisan a I Tingkat Biasanya tinggi Sedang hingga rendah Kecil pendapatan lntegrasi eko- Formal, sepenuhnya Sebagian terintegrasi Informal, tidak terinte- nomi terintegrasi grasi Jam  kerja Penuh waktu atau Umumnya multi- occu- Multi-occupational musiman potional Jangkauan Produk ditemukan di Nasional dan lokal Lokal atau level distrik pasar penjuru dunia Kapasitas Besar, dengan du- Minimal hingga mo- Kerap tidak memiliki manajemen kungan ilmuwan dan derat dengan sedikit kapasitas manajerial otoritas peri- manajerial dukungan dari ilmuwan kanan dan manejerial Unit manaje- Satu atau beberapa Biasanya terdiri dari Unit yang sangat kecil men unit besar beberapa unit kecil Pengum- Tidak terlalu sulit. Sulit Data kerap tidak ada pulan data kenelayanan
Sumber: Berkes dkk, (200 1 :7)
Dalam konteks Indonesia, dalam UU nomor 31  tahun 2004 (pasal  1) yang disebut sebagai nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika mengacu pada Peraturan  Presiden  nom or  15  Tahun  2012,  nelayan  dengan  kapal  bermuatan di  atas  30 Gross  Ton (GT)  dilarang  untuk  mendapatkan  subsidi,  maka  bisa diasumsikan bahwa nelayan dalam kategori tersebut adalah nelayan skala besar. Semen tara itu, aturan ten tang zona wilayah penangkapan ikan mengatur bahwa Zona 1 hanya boleh dimasuki oleh kapal dengan mesin luar dengan kapasitas kurang dari 10 HP a tau 5 GT. Semen tara di Zona 2 hanya boleh dimasuki kapal bermesin dalam dengan kapasitas 50 HP atau 25  GT 5• Dengan mengacu pada
5 UU No. 22 tahun  1999 (tentang pemerintahan daerah) mengatur kewenangan pemerintah pada berbagai  tingkat.  Pemerintah provinsi  diberi  kewenangan  terhadap wilayah  laut sepanjang  12 mil  dari  garis  pantai,  sementara pemerintah  kabupatenlkota  memiliki  kewenangan  terhadap  4 mil  dari  garis  pantai  (kewenangan  ini  termasuk  untuk  eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi  dan pengelolaan). Sementara itu, di  bawah Kcputusan Menteri  Pertanian No. 607/1976, pemerintah pusat telah  mengatur penangkapan  ikan  secara  komersial  di  lautan  Indonesia  terbagi  menjadi empat zone. Zona  I dari garis pantai hingga 3 mil dengan penggunaan perahu 5 GT atau mesin 10  PK;  Zona  2  (3-7  mil)  dengan  penggunaan  perahu  25  GT atau  mesin  50  PK;  zona  3 (7-12 mil) dengan penggunaan perahu  100 GT atau mesin 200 PK dan zona 4 (12-200 mil). Selain itu dalam  UU 22/1999 juga disebutkan tentang nelayan  tradisonal  yang wilayah penangkapannya tidak  dibatasi.  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  41/2000 juga  mengenal  dan mengakui community based fishing management (CBFM).

## 132 I Jurnal Kependudukan Indonesia
berbagai aturan terse but, bisa diasumsikan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan dengan kapasitas kapal maksimal30 GT.
Tabel4 menunjukkan data dan perkembangan jumlah kapal penangkap ikan di Indonesia. Jika mengacu pada kapasitas kapal maksimal30 GT, maka nelayan kecil mencakup 98% pada tiap tahunnya. Jika kategori bennesin luar (outboard engine) dijadikan sebagai patokan kategori nelayan kecil, persentasenya berada pada kisaran 73%.
Persentase  kapal  nelayan  kecil  yang  diimplikasikan  oleh  Tabel  4 berkesesuaian  dengan  estimasi jumlah  nelayan  yang  masuk  dalam  kategori nelayan kecil yang dikemukakan oleh FAO (2005). FAO memperkirakan bahwa dari total 38 juta orang yang dikategorikan sebagai nelayan pada tahun 2002, 90%nya  merupakan small-scale. Jumlah  terse but  akan  bertambah  100 juta lagi  apabila  tennasuk  di  dalamnya  pekerjaan-pekerjaan  yang  terkait  dengan perikanan (pemrosesan dan penjualan).
Tabel 4.  Jumlah  Kapal  Penangkap  Ikan  berdasarkan  Berbagai  Kategori
TAHUN KATEGORI  KAPAL PENANGKAP IKAN 2008 2009 2010 Jukung 93.484 84.755 75.876 Perahu Kecil 66.054 58.518 48.838 tanpa motor  Perahu papan 36.404 Sedang 42.397 39.657 Besar 10.068 10.868 12.191 Motor tempel 229.335 236.632 270.333 <5GT 107.934 105.121 110.163 5-10GT 29.936 32.214 35.170 1D-20GT 7.728 8.842 11.067 2D-30GT 5.200 7.403 7264 3D-50GT 747 2.407 2.495 Kapal motor Ukuran kapal 5D-100GT 1.665 2.270 2.347 motor 10D-200GT 1.230 1.317 1.462 20D-300GT 227 208 253 30D-500GT 147 115 122 50D-1000GT 30 24 28 >1000GT 2 1 1 JUMLAH 596.184 590.352 614.014
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (20 II)
Di  Indonesia,  data jumlah  nelayan  yang  ditunjukkan  oleh  Tabel  4 mengindikasikan bahwa jumlah nelayan yang masuk ke dalam kategori nelayan kecil  mencapai  lebih  dari  2  juta jiwa  (dengan  asumsi  90%  menurut  FAO). Secara keseluruhan, total penduduk yang terlibat dalam kegiatan kenelayanan (baca: nelayan kecil) mencapai 6 juta (lihat Tabel4 ). Dari keseluruhan nelayan kecil, sebagian besarnya masuk dalam kategori penduduk miskin (FAO, 2007). Jatuhnya  sebagian  besar  nelayan  dalam  kategori  penduduk  miskin  dalam pandangan manajemen sumber daya laut merupakan manifestasi dari lemahnya posisi nelayan tradisional dalam berbagai kerangka manajemen. Lemahnya posisi terse but berakar dan diperkuat oleh berbagai pandangan yang negatif terhadap keberadaan nelayan kecil.
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  penyebab kemiskinan nelayan, mulai dari yang menekankan pada sifat open access dari sumber daya laut (Hardin, 1968) hingga upaya-upaya untuk menemukan faktor internal dan eksternal. Tabel5 menunjukkan bahwajika faktor internal dianalisis vis  a  vis dengan  faktor  eksternal,  bisa  disimpulkan  bahwa  faktor  eksternal berperan  lebih  besar.  Secara metaforik gambaran  tentang  dominannya  peran eksternal digambarkan oleh Jentoft & Eide sebagai " ... the sharks on land were more dangerous than those at sea!" (20 11 ).

## MANAJEMEN SUMBER DAYA  LAUT
Dalam kerangka peningkatan produksi dan ketahanan pangan,jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk memberikan "bantuan" dan program bagi nelayan modern {Temm, dkk., 2008:  17-21 ). Semen tara itu, dalam perspektif manajemen, akan jauh  lebih  mudah pula  bagi  pemerintah  untuk  "melayani" dan  "membina" nelayan modern (Berkes,  dkk.  2001)  meskipun  keuntungan  yang didapatkan tidak ada. Sejarah perkembangan industri kenelayanan Indonesia mencatat, pada tahun 1970 dengan bantuan Overseas Technical Cooperation Agency of Japan, pemerintah mulai menjajaki kemungkinan pendirian perusahaan penangkapan ikan tuna  skala besar.  Untuk tujuan  yang sama, United Nation  Development Program (bersama dengan Nichiro Gyogyo Kaisha) kemudian mengeksplorasi potensi ikan di  Papua (Irian Jaya  saat itu).  Pemerintah kemudian melakukan negosiasi dengan World Bank, Asian Development Bank, dan Pemerintah Jepang untuk mendapatkan pinjaman dana untuk merealisasikan perusahaan terse but. Dengan  dana pinjaman yang  mencapai  total $  20 juta,  pemerintah  akhirnya berhasil membentuk em pat perusahaan perikanan skala besar (PT East Indonesia, PT Perikanan Samodra Besar dan PT Usaha Mina). Pada tahun 1980, ke-empat perusahaan tersebut berhasil mengekspor ikan tuna senilai 11 juta dolar Amerika. Namun demikian, nilai ekspor sebesar itujauh dari menguntungkan, perusahaan

## 134 I Jurnal Kependudukan Indonesia

## Tabel 5.  Faktor Penyebab  Kemiskinan Nelayan Menurut Beberapa Hasil  Studi
Faktor Internal Eksternal Sudarso 1. Pendidikan 1. Deplesi SOL 2. Akses dan 2. Persaingan dengan nelayan besar penguasaan 3. Mekanisme pasar teknologi 4. Posisi tawar nelayan terhadap pedagang (teng- 3. Modal kulak} 5. lnfrastruktur pelabuhan perikanan 6. Otonomi daerah Kusnadi 1. Keterbatasan kuali- 1. Kebijakan perikanan yang berorientasi pada tas SDM produktivitas untuk menunjang pertumbuhan
2. Keterbatasan mo- ekonomi nasional dan parsial dal dan teknologi 2. Sistem pemasaran yang lebih menguntungkan 3. Hubungan kerja pedagang perantara yang kurang me- 3. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena nguntungkan pencemaran dari wilayah darat 1 praktek pe- buruh nangkapan ikan dengan bahan kimia 1 peusakan 4. Sulit untuk diversi-
terumbu karang 1 dan konversi hutan bakau di fikasi  usaha kawasan  pesisir; 5. Ketergantung- 4. Penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak
an yang tinggi ramah lingkungan; terhadap okupasi 5. Penegakan hukum yang lemah terhadap peru- mel aut sak lingkungan 6. Gaya hidup 6. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca kurang berorien- pan en; tasi ke masa depan 7. Terbatasnya peluang kerja di sektor non-peri-
kanan yang tersedia di desa nelayan
8. Kondisi a lam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun 9. lsolasi geografis desa nelayan yang meganggu mobilitas modal dan man usia Bene dkk. 1. Kepemilikan lahan eta/. 2. Utang 3. Akses terhadap kesehatan 4. Pendidikan dan modal 5. Marginalisasi dari pembuatan keputusan politik FAO 1. Pertumbuahn pen- 1. Kurangnya sumber mata pencaharian alternatif duduk yang tinggi 2. Pemindahan/penggusuran dari wilayah pantai 2. Migrasi karena pembangunan industry dan polusi dan degradasi 3. Konflik dengan nelayan skala besar
Sumber: Diolah dari Bene dkk.et a/. (2011), FAO (2005), Kusnadi (2003), Sudarso,
Vol.  VII, No.2,  2012 lt35
terse but justru mengalami kerngian karena biaya operasional yang san gat besar. Dalam kondisi merngi, pemerintah memberikan subsidi sehingga pernsahaan tetap beroperasi (Butcher, 2004: 225-227). Hingga saat ini, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dinas-dinas teknis di bawahnya, pemerintah masih terns memberikan bantuan (modal dan teknis) bagi nelayan-nelayan besar.
Berbeda dengan nelayan modem yang relatif sera gam dalam aspek produksi serta keterkaitannya dengan pasar, nelayan tradisional sangat beragam dilihat dari pengertian, fungsi, alat,jenis, danjumlah basil tangkapan sehingga upaya-upaya untuk mengentaskan mereka dari  kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan akan semakin sulit. Namun di sisi lain, karakteristik nelayan Indonesia  pada  umumnya  adalah  nelayan  kecil,  tetapi  memiliki  peran  besar dalam penyediaan pangan (mulai tingkat individu hingga tingkat negara). Selain itu,  potensinya  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  sangat besar sehingga nelayan  kecil  seharnsnya menjadi  fokus  utama dalam kebijakan pemerintah. Dengan  memperhatikan  berbagai  keragaman  yang  ada  pada  nelayan  kecil maka setiap upaya kearah itu " ... need to be tailored to the particular problems, circumstances, and opportunities that small-scale fisheries are facing,  wherever they exist" (Jentoft & Eide, 2011: 3).
Saat  ini  dapatlah  dikatakan  bahwa  pengelolaan  sumber daya  laut  lebih dikuasai  oleh  negara  (dan  swasta)  yang  tercermin  dalam berbagai  kebijakan yang lebih ramah terhadap nelayan besar (swasta). Berbagai bentuk kerangka pengelolaan sumber daya laut telah dipraktikkan dan digali oleh mereka yang berkecimpung  didalamnya.  Penggalian  dan  penggunaan  berbagai  kerangka pengelolaan tersebut tidak terlepas dari  upaya untuk menemukan cara paling efisien  dan  berkelanjutan  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  laut.  Beberapa kerangka  pengelolaan  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  dengan  mernjuk  kepada evolusi perkembangannya.

## State-based Management
Ide tentang perlunya negara sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk terlibat di  dalam  manajemen sumber daya  yang  bersifat common property dilandasi oleh pemikiran bahwa masyarakat tidak mampu melakukan penge1olaan sendiri. Hal  ini  mengingat bahwa pada tataran  individu,  mereka akan selalu bersaing untuk  meningkatkan  penghasilan  (jumlah  tangkapan).  Meski  dalam  kondisi merngi, upaya untuk meningkatkan basil akan terns dilakukan misalnya dengan menambah input baik bernpa modal maupun teknologi. Anggapan yang terkait dengan  sifat  individualisme,  tingkat  pendidikan  rendah  serta  sifat  terisolasi

## 136 I Jurnal Kependudukan Indonesia
kegiatan kenelayan menjadi dasar bagi keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya laut (McGoodwin, 1990: 90-91 ) 6 •
Perspektif urn urn yang hingga kini masih digunakan oleh sebagian besar negara  dalam  melihat  sumber daya laut adalah  perspektif common property. Dalam  pandangan  ini,  laut  bersifat  terbuka  bagi  siapa  saja (open  access). Pandangan semacam  ini  menyebabkan  siapapun  bisa  masuk dan mengambil sumber daya yang ada di dalamnya dengan peralatan apa saja serta dalamjumlah tidak  terbatas.  Teori the  tragedy  of the  common dari  Garrett Hardin  ( 1968 7 ) berupaya menjelaskan mengapa sumber daya laut mengalami  deplesi.  Status sumber  daya  yang  bersifat common property inilah  yang  dianggap  sebagai penyebabnya. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, hasil akhir dari zero sum game itu adalah kompetisi yang berlebihan, overkapitalisasi dan pada akhirnya deplesi  sumber daya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sebuah pengawasanlkontrol  serta  sistem  administrasi  yang  kuat.  Dalam pandangan teori ini, hanya negaralah yang memiliki semua persyaratan tersebut sehingga memberinya justifikasi untuk mengatur.
Pandangan  semacam  itulah  yang  kemudian  menjadi  sumber legitimasi bagi negara untuk melakukan pengambilalihan hak pengelolaan sumber daya laut, serta mendorong upaya-upaya privatisasi (McGoodwin, 1990:91 ). Dalam konteks ini, World Bank dan FAD menyatakan bahwa "the most critical reform is the effective removal of the open access condition from marine capture fisheries and the institution of secure marine tenure and property rights systems" (2009: xxi).
Masyarakat  nelayan  tradisional  yang  selama  ini  telah  memiliki  sistem pengelolaan yang (sampai tahap-tahap tertentu) memenuhi prinsip sustainability harus  kehilangan  haknya.  Negara  kemudian  memberikan  berbagai  lisensi 8 untuk nelayan bermodal sehingga bisa beroperasi di  kawasan laut mana pun. Akibat yang paling segera dirasakan dari kebijakan ini adalah persaingan bebas antara  nelayan  tradisional  nelayan  modern karena  wilayah  operasional  yang tidak  dibatasi.  Dalam  kasus  Indonesia,  wilayah  tangkapan  hanya  dibedakan berdasarkan kapasitas mesin dan daya angkut kapal, sedangkan jenis alat tangkap tidak dibedakan sama sekali. Akibatnya, nelayan yang menggunakan pancing harus bersaing di lokasi yang sama dengan nelayan yang menggunakan pukat
6 Argumentasi ini pada dasamya mengandung sifat bertolak belakang serta kurang memperhati- kan beberapa faktor penting lain. Nelayan yang hidup di  wilayah-wilayah yang relatifterisolasi tentunya tidak terkait dengan upaya penangkapan yang bersifat eksploitatif.
7 Meski  pemikiran tentang common property sebagai pada dasamya bersifat problematik telah lama diungkapkan olehAristoteles, W.F. Lloyd (1833), serta H.S. Gordon (1954), tetapi Hardin- lab yang dianggap paling berjasa memopulerkan teori ini (McGoodwin,  1990).
8 IUP, SPI dan SIKPI
harimau. Sumber daya laut ( terutama ikan dan udang) dapat segera habis dari perairan pantai yang merupakan habitat utama serta lokasi penangkapan relatif lebih mudah dilakukan.
Dalam  kasus  Indonesia,  laut  berada  dalam  kewenangan  negara  (sesuai dengan  Pasal  33  UUD  Tahun  1945).  Laut  belum  lama  menjadi  perhatian pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  misalnya  terlihat  dari  baru  dibentuknya Kementerian Keluatan pada era Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Padahal,  lebih  dari  separuh  wilayah  Indonesia  terdiri  dari  lautan.  Orientasi pembangunan yang bias ke daratan selama ini telah menyebabkan pengelolaan sumber daya laut (dan pada gilirannya kehidupan nelayan) menjadi sekunder dalam proses pembangunan. Negara yang hanya bertindak sebagai pengelola dan tidak terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya  memberikan  berbagai  lisensi  bagi  nelayan-nelayan bermodal. Nelayan-nelayan  baru  ini  biasanya  hanyalah  para pemodal  (kapitalis)  yang melihat kondisi ini sebagai kesempatan bisnis semata. Mereka mempekerjakan nelayan-nelayan tradisional dengan sistem gaji, membeli teknologi baru (kapal, mesin  dan  alat  tangkap)  (lihat  misalnya  Semedi,  1998).  Akibatnya  nelayan tradisional kian terdesak bukan hanya karena mereka harus bersaing secara tidak seimbang dengan kapal-kapal besar (dan canggih) di laut, tetapijuga harus rela kehilangan sumber daya manusia 9 •
Manajemen  berbasis  negara  ini  memiliki  beberapa  variasi  di  antaranya adalah privatisasi. Dalam perspektif ini, seperti halnya sumber daya lain, negara seharusnya memberikan hak privat bagi perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa melakukan pengelolaan terhadap sumber daya laut. Keuntungan yang bisa diperoleh dari pengelolaan yang bersifat private property serta restricted access ini adalah adanya insentif bagi pelakunya untuk mengurangilmempertahankan jumlah tangkapan pada tingkat yang sustainable serta memudahkan penghitungan ongkos-ongkos yang mungkin dikeluarkan.
Kelemahan utama dari dua pendekatan pertama ini (common property dan state based management) adalah terletak pada asumsi bahwa common property selalu  berimplikasi pada  sifat sumber daya yang open  access. Padahal pada banyak kasus,  yang  diungkapkan  terutama  oleh  para  antropolog,  kedua  hal tersebut tidak selalu harus hadir bersama-sama. Selain itu, terdapat pula kasus- kasus common property juga dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Oleh karena itu, penerapan state-based management maupun private management, dalam pandangan ini' justru akan berdampak pada menghilangnya praktek dan prinsip pengelolaan tradisional (yang punya implikasi pada keberlangsungan
9 Samedi  ( 1998  &  2003)  memperlihatkan  dengan jelas bagaimana proses "kematian" nelayan tradisional sebagai akibat persaingan dengan nelayan modem.

## 138 I Jurnal Kependudukan Indonesia
sumber daya) yang pada akhimya justru membenarkan tesis the tragedy of the common (Vayda,  1988; Malinowski, da1am McGoodwin,  1990).
Selain itu yang selalu menjadi pertanyaan lain adalah, apakah privatisasi dapat mendukung konservasi sumber daya? Pada banyak kasus, hal yang terjadi justru sebaliknya.  Pada  sumber daya umum yang  telah  diprivatisasi  temyata juga mengalami proses deteorisasildeplesi.
Studi-studi  kasus  (yang  terutama  dilakukan  oleh  para  antropolog  pada masyarakat nelayan) menunjukkan bahwa praktik-praktik lokal/tradisional dalam pengelolaan sumber daya I aut justru menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Hardin temyata salah.  Komunitas-komunitas nelayan temyata bukanlah terdiri dari individu-individu yang rakus, tetapijustru memperhatikan persoalan keberlangsungan dari sumber daya yang mereka manfaatkan. Penerapan teori Hardin  pada  komunitas  nelayan  temyata  tidaklah  terlalu  tepat  sebagaimana yang  ditunjukkan  oleh  studi  Poggie  ten tang  nelayan  Puerto  Rico  ( dalam McGoodwin, 1990) yang memperlihatkan bahwa karakter kelompok masyarakat nelayan temyata amat berbeda jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat ( dengan profesi lain yang land based) yang berada di satu wilayah yang sama (studi Pollnac & Robins,  1972 juga menunjukkan kecenderungan yang serupa, dalam McGoodwin, 1990: 94). Hasil-hasil studi semacam itulah yang kemudian mendorong  perkembangan community-based fisherymanagement yang  akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian dibawah ini.

## Community Based Management
Ketika  pendekatan  pengelolaan  sumber  daya  laut  berbasis  negara  (serta privatisasi) temyata tidak juga mampu mengatasi persoalan degradasi sumber daya  laut,  maka para teoritisi  maupun praktisi  manajemen  sumber daya  laut kembali lagi ke praktek-praktek loka1 yang dilakukan oleh komunitas nelayan tradisional.  Penekanan  perhatian  pada  nelayan  tradisional  ini  sebenamya merupakan suatu hal  yang wajar jika mengingat bahwa 95% dari  nelayan di dunia adalah nelayan kecilltradisional (small-scale). Selain itu,jika semua usaha yang  terkait  dengan  nelayan  kecil  dihitung,  maka  200 juta penduduk  dunia hidupnya (sedikitlbanyak) tergantung atau berhubungan dengan nelayan kecil. Hasil tangkapan nelayan kecil juga menyuplai setengah dari kebutuhan man usia (McGoodwin, 2001 :2). Melihat angka-angka terse but, tidak heranjika kemudian perhatian yang lebih besar diberikan kepada usaha perikanan skala kecil.
Dari  kajian  Pomeroy  (1995)  dan  Johannes  (1978)  tentang  berbagai praktek pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat di Asia Tenggara dan di Oseania terlihat bahwa nelayan-nelayan tradisional mempunyai sistem tersendiri dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut.  Maka tidak
mengherankan  pada banyak komunitas  nelayan tradisional  di  Indonesia  laut dikenai  konsep communal property ( dalam  banyak pengertian  dan  praktek). Sasi di  Maluku (Kissya,  1993) dan Papua, Baaralek Kapalo Banda di Alahan Panjang-Sumatera  Barat  (Bidang  Ekologi  Manusia,  PPK-LIPI,  2004),  di Kepulauan Kei dan Sangihetalaut adalah beberapa contoh laut dan sumber daya di dalamnya diatur berdasarkan aturan-aturan setempat 10 •
Pengakuan praktik lokal dalam pengelolaan sumber daya laut melahirkan pendekatan Community  Based Management (CBM).  Penge1olaan  sumber daya laut berbasis masyarakat terutama sekali menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Penghargaan terhadap peran masayarakat lokal ini muncul dari kesadaran bahwa 1) Mereka telah memiliki sistem  pengelolaan  sendiri  yang  paling  cocok  dengan  kondisi  mereka;  2) Sistem pengelolaan atau aturan lokal yang diakui bersama oleh masyarakatjika diakomodir oleh pemerintah akan memiliki nilai mengikat yangjauh lebih kuat.
Lahimya  pendekatan  CBM  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  praktik penangkapan  ikan  adalah  suatu  bentuk praktik  yang  telah  berumur ratusan tahun. Selama praktek terse but dijalankan oleh kelompok masyarakat tradisional, kondisi  sumber daya  laut tetap  lestari  serta kehidupan nelayan berada dalam kondisi  yang  cukup  baik.  Studi  yang  dilakukan  oleh Polunin,  1985  dalam McNeely dan David Pitt, 1985) misalnya menunjukkan bahwa lestarinya kondisi laut terkait dengan:
1)  Persepsi  terhadap  laut,  yang  kerapkali  diletakkan  pada  posisi  sakral  dan sekaligus menakutkan
2)  Kontrol  terhadap wilayah,  yang  memperlihatkan bahwa sumber daya laut bukanlah common property.

## Pengelolaan  tradisional  atau  yang  lebih  akhir  berkembang  menjadi
Community-based management memberikan beberapa keuntungan sekaligus. Bagi nelayan hal ini berarti,  I) Jaminan bagi ke1angsungan tradisi dan pekerjaan; 2) Jaminan secara ekonomi karena free fight yang tidak seimbang an tara nelayan yang bermodal dengan nelayan tradisional dapat dihindarkan.  Sementara itu, bagi sumber daya laut, hal ini berarti kelestarian sumber daya.
Studi-studi  kasus  (yang  terutama  dilakukan  oleh  para  antropolog  pada masyarakat  nelayan)  menunjukkan  bahwa  praktek-praktek  lokal/tradisional dalam  pengelolaan  sumber daya  laut justru  menunjukkan  bahwa  apa  yang dikemukakan  oleh  Hardin  temyata  salah.  Komunitas-komunitas  nelayan
10 Polunin ( 1985) telah membuat suatu tabel yang berguna sekali untuk melihat bentuk praktek pengelolaan tradisional, metode serta spesies yang dilindungi

## 140 I Jurnal Kependudukan Indonesia
ternyata  bukanlah  terdiri  dari  individu-individu  yang  rakus  akan  tetapi justru memperhatikan persoalan keberlangsungan sumber daya  yang mereka manfaatkan.
Pada kenyataannya, jumlah dan praktik lokal dalam manajemen sumber daya laut yang berbasis masyarakat kian menghilang (Ruddle,  1993). Ruddle melihat beberapa faktor penyebab menghi1angnya community based management yaitu:  1) Pengaruh kolonialisasi; 2) Kebijakan pemerintah; 3) Hilangnya otoritas pemimpin lokal; 4) Perubahan demografis; 5) Urbanisasi; 6) Perubahan sis tern pendidikan;  7)  Modernisasi  dan  pembangunan  ekonomi;  8)  Komersialisasi dan  komoditisasi  sektor perikanan;  9)  Perubahan  teknologi;  dan  1 0)  Proyek pembangunan dan manajemen.
Salah satu isu yang menarik dari nelayan kecil adalah praktik penangkapan atau pengelolaan sumber daya laut yang sering kali diasosiakan dengan praktik yang sustainable. Selain itu,  praktik pengelo1aan nelayan-nelayan tradisional juga  menunjukkan  bahwa  sumber daya  laut  ternyata  tidaklah  sepenuhnya bersifat common property maupun open access. McGoodwin (200 1 :3-4) melihat bahwa pemahaman terhadap karakteristik dari nelayan-nelayan keciVtradisional menjadi penting dalam kaitannya dengan upaya untuk mengelola sumber daya laut secara lebih baik. Nelayan kecil menurutnya adalah kelompok nelayan yang umumnya mengembangkan sistem produksi maupun organisasi yang kurang lebih  serupa  ( tanpa  mengabaikan  bahwa  terdapat juga perbedaan-perbedaan yang bisa sangat mendasar). Hal ini dimungkinkan karena nelayan kecil pada umumnya  memanfaatkan  ekosistem  laut  yang  kurang  lebih  sama.  Karena kemampuan  teknologinya,  nelayan  kecil  umumnya  hanya  mengeksploitasi wilayah pantai  yang  relatif dekat  dengan  tempat  tinggal  mereka.  Selain  itu, praktik eksploitasi (manajemen) sumber daya laut yang dilakukan oleh nelayan kecilltradisional merupakan akumulasi pengalaman-pengalaman yang adaptif dengan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, sering kali dikatakan bahwa nelayan kecil tabu bagaiamana cara yang terbaik dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut.
Berangkat dari pendapat McGoodwin di atas, maka apa yang dianjurkan oleh Pomeroy ( 1995) ten tang pengelolaan sumber daya laut bukanlah semata-mata mengelola  ikan,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  mengelola  manusia.  Oleh karena  itu,  perhatian  terhadap  manajemen  sumber daya  laut harus  dikaitkan dengan perhatian yang seimbang pula terhadap para nelayan. Berbagai praktek pengelolaan  sumber  daya  laut  secara  tradisional,  oleh  karenanya,  menjadi penting untuk diperhatikan.
Akhir-akhir ini  kecenderungan pola pengelolaan sumber daya laut justru berbalik  lagi  ke  arab  pengelolaan  yang  berbasis  masyarakat.  Upaya-upaya merevitalisasi kembali praktek lokal telah menjadi gejala yang umum, terutama
di kawasan Asia meskipun beberapa ekses negatif dari gejala kebangkitan ini juga dicatat keberadaannya. Pelibatan masyarakat serta pemberianlpelimpahan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat inilah yang dianggap sebagai bibit dari bentuk pengelolaan berikutnya yaitu co-management.

## BERHARAP P ADA Co-MANAGEMENT
Co-management adalah  model  pengelolaan  yang  menempatkan  masyarakat (nelayan)  dan  pemerintah  pada  posisi  yang  kurang  lebih  setara.  Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi mendelegasikan sebagian wewenang kepada masyarakat.  Delegasi  ini  dimungkinkan  oleh  munculnya  pemahaman  baru bahwa masyarakat dapat dipercaya serta memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang sustainable. Dalam pendekatan ini, peran pemimpin lokal informal dan formal menjadi penting. Berbagai bentuk sistem pengelolaan sumber daya laut diakomodasi keberadaannya dan diberi landasan legal-formal.
Pergeseran paradigma dari state  based ke co-management didasari  oleh pemahaman bahwa kebijakan top-down yang bertemu dengan praktik-praktik serta  sistem  pengelolaan bottom-up akan  mampu  menghasilkan  sistem pengelolaan yang lebih baik.  Selain itu, persoalan legitimasi yang selama ini kerap  menjadi  persoalan  bagi  kebijakan  yang top-down akan  dapat  diatasi. Regulasi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat menurut Jentoft ( 1989) adalah  regulasi  yang:  1)  Isinya  bersesuaian  dengan  bagaimana  masyarakat nelayan  mendefinisikan  persoalan  mereka;  2)  Efek distribusi  yang  sifatnya adil; 3) proses pembuatan yang melibatkan masyarakat; 4) implementasi yang melibatkan nelayan secara langsung. Ak.an tetapi, berharap pada pendekatan ini untuk kasus Indonesia masih sangat sulit. Praktek yang mengedepankan prinsip kesetaraan antara pemerintah, nelayan serta pengusaha pada hakekatnya bel urn dipraktikkan  secara  luas  di  Indonesia.  Bahkan untuk  praktek  nelayan,  yang sudah sangat canggih dari aspek infrastruktur dan sistem pengorganisasiannya, nampaknya hanya praktik co-management yang dipraktekkan oleh nelayan dan pemerintah Jepang yang sejauh ini dianggap paling berhasil. Padahal hal ini tidak terlepas dari proteksi besar-besaran pemerintah Jepang terhadap nelayannya.
Sulitnya penerapan konsep co-management di  Indonesia terutama sekali terkait dengan lemahnya posisi tawar nelayan dalam sistem perdagangan ikan serta  belum  mampunya  pemerintah  melakukan  pendelegasian  wewenang. Wewenang  dalam  kehidupan  bemegara  di  Indonesia  erat  kaitannya  dengan tambahan  penghasilan,  yang  oleh  karena  sulit  sekali  untuk  didelegasikan. Penyebab  lain  yang  tidak  kurang  pentingnya  adalah  anggapan  yang  hingga kini  masih  tetap  hidup  dalam  masyarakat.  Anggapan  tersebut  adalah  bahwa komunitas nelayan merupakan komunitas yang terdiri  dari  orang-orang yang

## 142 I Jurnal Kependudukan Indonesia
berpendidikan rendah sehingga akan sulit untuk diajak bekerja sama (Mubyarto, 1984; Kompas,  10 Ju/i 2004 & 6 April 2005).

## KESIMPULAN
Sistem pengelolaan sumber daya laut pada dasarnya mengikuti pola yang terjadi pada pengelolaan sumber daya darat, yaitu dalam hal melihat peran dan fungsi yang bisa dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lokaVtradisional (dalam hal ini nelayan) pada umumnya telah memiliki  sistem pengelolaan sumber daya yang  paling  adaptif dengan  kondisi  laut maupun jenis-jenis  biota  laut  yang dapat mereka manfaatkan.
Sebagai akibat dari  hubungan yang panjang  dan intens  ini  mereka telah mengembangkan  serangkaian  teknologi  yang  paling  cocok  dengan  kondisi setempat.  Namun,  kemajuan  pengetahuan,  teknologi,  terintegrasinya  sistem perekonomian lokal ke dalam sistem perekonomian dunia (komersialisasi) dan sifat  hegemonik  dari  sistem pengetahuan  barat  ( di  samping  berbagai  proses lainnya)  telah  menyebabkan penafian  secara besar-besaran terhadap praktik- praktik lokal.  Praktik lokal  dalam  manajemen  sumber daya  laut  digantikan dengan sistem yang lebih "baru" dan "lebih baik" yang mempunyai landasan ilmiah. Akan tetapi, pendekatan "baru dan baik" ini ternyata telah menyebabkan krisis  besar-besaran  sumber daya  laut.  Pada  akhirnya,  praktik pengelolaan kemudian  dikembalikan  lagi  ke  model  pengelolaan  lokal/tradisional  yang sayangnyajuga telah kehilangan "tenaga" dan sudah mulaijarang dipraktikkan. Upaya-upaya  terakhir  yang  dilakukan  adalah  dengan  upaya  merevitalisasi kembali praktik lokal dalam kerangka co-management.

## DAFTAR PusTAKA
Acheson, James M.  1981. "Anthropology of Fishing", Annual Review of Anthropology. Vol.  10.
Bailey, Conner & Charles Zemer. 1992. "Community-Based Fisheries Management in Indonesia", Maritime Anthropology Studies, Volume 5 No.  1.
Bene, Christophe & Friend, Richard M. 2011. "Poverty in Small-Scale Fisheries: Old Issue, New Analysis", Progress in Development Studies 11 (2) (20 11) pp.  119-44.
Bene, C.; eta/. 2003. "Inland fisheries; poverty and rural livelihoods in the Lake Chad Basin", Journal of Asian and African Studies, 38(1 ):  17-51.
Berkes,  Fikret;  2001. Managing  Small-Scale  Fisheries:  Alternative  Directions  and
Methods. International Development Research Centre.
Butcher, John G.  2004. The  Closing of the Frontier: A history of the marine fisheries of Southeast Asia c. 1850-2000. ISEAS.
FAO. 2005. Increasing the Contribution ofSma/1-Sca/e Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
FAO.  2007. Integrating  Fisheries  into  the  Development  Discourse, Bangkok:  FAO Regional Office for Asia and the Pacific.
FAO.  2012. The State of World Fisheries and Aquaculture.
Hardin, Garrett.  1968. The Tragedy of the Commons. Science,  162.
Jentoft,  Svein  1989. "Fisheries  Co-management:  Delegating  Government Responsibility to Fishermen s Organizations", Marine Policy, April  1998.
Jentoft, Svein dan Eide Arne (Editors). 2011. Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-Scale Fisheries. Springer.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  20 11.  Kelautan  dan  Perikanan  dalam Angka,
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kissya, Eliza.  1993. Sasi Aman Haru-Ukui: Tradisi Kelola Sumber Daya Alam Lestari di Haruku, Jakarta: Yayasan Sejati.
Lymer,  David;  Simon Funge-Smith;  Jesper Clausen;  dan Weimin Miao.  2008, Status and potential of fisheries  and aquaculture  in  Asia and the  Pacific  2008, RAP PUBLICATION 2008/15. FAO Regional Office for Asia and the Pacific.
McGoodwin, James R. 1990. "The Tragicomedy ofthe Commons", Crisis in the World Fisheries: People, Problems and Policies. California: Stanford University Press.
McGoodwin, James R . 2001. "Understanding the  Culture of Fishing Community: A Key to Fisheries Management and Food Security", FAO Technical Paper.
Mubyarto,  dkk.  1984.  Nelayan dan  Kemiskinan:  Studi  Ekonomi Antropologi  di  Dua Desa Nelayan, Jakarta: Rajawali.
Polunin,  Nicholas  V.C.  1985.  "Traditional  Marine  Practice  in  Indonesia  and  Their Bearing Conservation", McNeely dan David Pitt, Culture and Conservation: The Human Dimension in Environmental Planning. Croom Helm,  1985.
Pomeroy,  Robert  S.  1995. Community-Based  and  Co-management  Institution  for Sustainable Coastal Fisheries Management in Southeast Asia, Ocean & Coastal Management, 27(3).
Ruddle,  Kenneth.  1993.  "External  Forces  and  Changes  in  Traditional  Community- Based  Fishery  Management  System  in  Asia-Pacific  Region", Maritime Anthropology Studies, 6(1/2).
Samedi,  Pujo.  1998.  Ketika Nelayan Harus  Sandar Dayung:  Studi nelayan miskin di desa Kirdowono, Jakarta: Konphalindo.
____ . 2003. Close to the Stone,  Far from the Throne: the story ofjavanesefishing community,  1820s- 1990s, Yogyakarta: Benang Merah.
World  Bank &  FAO.  2009. The  Sunken  Billions - The  Economic  Justification for Fisheries Reform.

## 144 I Jurnal Kependudukan Indonesia