ISTIHSAN : DALIL SYARÂ YANG DIPERSELISIHKAN

## Noorwahidah
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin
Abstract: Autenticity of  istihsan as syarâ argument disputed by scholars. Group of  Hanafiyah, Malikiyah, and most Hanabilah scholars use istihsan as an argument, but Syafîiyah, Zhahiriyah, Mu’tazili, and Shi’a scholars reject istihsan. The dispute happened because the difference of  interpreting of  istihsan. The scholars who use as argument interpret istihsan as turned away from will of  qiyas to more powerful qiyas or specialized qiyas because there is stronger evidence thereof, meanwhile, scholars who refuse define istihsan as all things considered good by the mujtahid by his wits. Substantively all scholars, both who use and who reject istihsan using it in some law conclusion, although scholars who reject not call it as an istihsan. They categorize it as a qiyas.
Abstrak: Kehujjahan istihsan sebagai dalil syarâ diperselisihkan oleh para ulama. Kelompok Hanafiyah, Malikiyah,  dan  sebagian  Hanabilah  menggunakannya,  tetapi  ulama-ulama  Syafîiyah,  Zhahiriyah, Muktazilah, dan Syiah menolak. Perselisihan tersebut terjadi karena mereka berbeda dalam memberikan pengertian terhadap istihsan . Para ulama yang menggunakannya mengartikan istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya, semenntara ulama-ulama yang menolak mendefinisikannya sebagai semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Secara substantif  semua ulama, baik yang mendukung maupun menolak sama-sama menggunakan istihsan dalam beberapa istimbath hukum, namun ulama yang menolak tidak menyebutnya dengan istilah istihsan . Mereka mengkategorikannya sebagai qiyas .
Kata kunci: Istihsan, dalil syarâ, qiyas, maslahat, istimbath
Pendahuluan Para ulama ahli ushul sepakat bahwa Alquran, sunah,  ijmak,  dan  qiyas  merupakan  dalil syarâ (sumber hukum) di dalam Islam yang dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, namun mereka berbeda pendapat tentang beberapa dalil syarâ yang lain seperti istihsan, mashlahah mursalah, ûrf, istishab, syariat umat sebelum Islam ( syarû man qablana ), dan mazhab sahabat. Perselisihan pendapat para ulama mengenai penggunaan istihsan sebagai dalil syarâ cukup keras. Ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah  berpendapat, istihsan dapat dijadikan sebagai dalil syarâ , sementara ulama-ulama Syafîiyah,
Zhahiriyah,  Muktazilah,  dan  Syiah  berpendapat, istihsan tidak bisa dijadikan dalil syarâ .
Imam  Syafîi,  tokoh  utama  mazhab  Syafîi, paling keras menentang penggunaan istihsan sebagai dalil syarâ . Dengan tegas ia menyatakan,
“Barangsiapa menggunakan istihsan sesungguhnya ia
telah membuat syariat.” 1 Ungkapan ini bermakna, orang yang menggunakan istihsan berarti membuat syariat baru dan menempatkan dirinya sebagai pembentuk  syariat;  padahal  yang  berwenang membentuk syariat hanyalah Allah swt. 2 Ia juga menyatakan, istihsan hanyalah taladzdzudz (pemuas syahwat/bersenang-senang) dan pendapat yang menurutkan keinginan hawa nafsu. 3 Para ulama pendukung dan pengguna istihsan tidak  sependapat  dengan  Imam  Syafîi.  Menurut mereka, istihsan bukanlah taladzdzudz atau pendapat yang didasarkan atas keinginan hawa nafsu, tetapi pendapat yang didasarkan atas dalil yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar mengatakan, “Sesungguhnya
1 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usûl al-Fiqh, Muassasah ar-Risalah, Beirut, Cetakan Kelima, 1996, hlm. 234.
2 Chaerul  Umam,  dkk., Usûl Fiqh 1 ,  Pustaka  Setia, Bandung,  Cetakan Kedua, 2000, hlm., 131 .
3 Abdul Karim Zaidan, loc.cit.
istihsan bukanlah pendapat yang didasarkan kepada hawa nafsu atau bersenang-senang. Istihsan adalah tarjih (pengutamaan) atas suatu dalil atas dalil yang lain. 4 Menurut Syekh Muhammad al-Khudhari, bagi kalangan Hanafiyah, istihsan bukanlah sebagaimana diperkirakan  oleh  para  penentangnya  bahwa  ia semata-mata pendapat tanpa dalil atau pendapat hawa nafsu dan syahwat. Istihsan adalah qiyas yang berlawanan dengan qiyas yang lain yang ditarjih karena adanya dalil yang kuat. 5 Asy-Syathibi lebih tegas  mengatakan,  “Sesungguhnya  orang  yang mempergunakan istihsan tidaklah merujuk kepada perasaan  dan  hawa  nafsunya,  tetapi  ia  merujuk kepada maksud Syarî (pembuat syariat) yang sudah diketahui secara global. 6
Perbedaan  pandangan  terhadap  kehujahan istihsan sebagai dalil syarâ berimplikasi kepada perbedaan penetapan hukum. Dalam masalah zakat,  misalnya,  para  ulama  sepakat  bahwa membayar zakat harus disertai dengan niat untuk memisahkan ukuran yang wajib dizakati. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal menzakatkan atau menyedekahkan seluruh harta tanpa niat zakat. Apakah kewajiban zakat yang bersangkutan sudah gugur atau masih memiliki tanggungan sampai ia meniatkan zakat yang diberikan. Syafîiyah dan sebagian ulama mazhab Hanbali yang menentang istihsan berpendapat,  kewajiban  itu  tidak  gugur. Jika seseorang menyedekahkan atau menzakatkan seluruh  hartanya  tanpa  niat  zakat,  kewajibannya membayar  zakat  belum  gugur.  Abu  Hanifah r.a. dan pengikutnya yang menggunakan istihsan berpendapat, kewajiban zakat tersebut telah gugur. 7 Karena perbedaan pendapat mengenai istihsan berimplikasi  terhadap  hukum  yang  di- istimbath , kajian terhadap masalah ini menjadi menarik. Di dalam tulisan ini akan dibahas pengertian istihsan , kehujahan istihsan dan  argumentasinya,  bentuk- bentuk istihsan ,  dan  penerapan istihsan dalam istimbath hukum.
4 Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, Nazariyat Fi Usûl al-Fiqh, Dar an-Nafâis, Oman, Cetakan Kedua, 2004, hlm. 248.
5 Muhammad  al-Khudhary, Usûl al-Fiqh ,  Dâr  al-Hadîs, Kairo, 2003, hal. 329.
6 Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, loc. cit.
7 Rachmat  Syafie’i, Ilmu Ushul Fiqih, Pustaka  setia, Bandung, Cetakan Pertama, 1999, hlm. 114.
Pengertian Istihsan Secara etimologis, istihsan berasal dari kata kerja bahasa Arab istahsana yastahsinu istihsanan yang berarti “mencari kebaikan” atau انسح ئيشلا دع (menganggap baik sesuatu); 8 baik fisik, nilai, maupun keduanya. Ia merupakan bentukan dari kata hasuna yahsunu husnan atau hasanan yang berarti “baik” atau “bagus”. 9 Secara  terminologis,  Al-Bazdawi  (400-482 H/1010-1070 M), ulama ahli Ushul Fiqh mazhab Hanafi, mengatakan: هنم ىوقأ سايق لىإ سايق بجوم نع لودعلا وه ناسحتسلإا 10 هنم ىوقأ ليلدب سايق صيصتخ وه وأ “Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya”.
Definisi  ini  sejalan  dengan  definisi  yang diberikan  al-Halwani  al-Hanafi,  yang  juga bermazhab Hanafi. Menurutnya:
وأ ةنس وأ باتك نم هنم ىوقأ ليلدل سايقلا كرت :ناسحتسلإا 11 .عاجمإ “Istihsan adalah meninggalkan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat dari padanya, baik dalil Alquran, sunah, maupun ijmak”.
Sebagian ulama Hanabilah mengatakan: ليلدل اهرئاظن نع ةلأسلما مكبح لودعلا وه :ناسحتسلإا صاخ يعرش
“Istihsan adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil syarâ yang khusus”. 12 Menurut al-Kurkhi al-Hanafi, istihsan adalah “keputusan hukum seorang mujtahid terhadap suatu permasalahan berbanding terbalik dari hukum permasalahan lain yang sejenis, ditimbang dari sisi yang lebih kuat yang menuntut perubahan dari hukum awalnya.” 13
Ada  pula  ulama  yang  mengatakan  bahwa istihsan adalah “meninggalkan hukum yang menggunakan dalil nas dan menggantinya dengan hukum kebiasaan demi kemaslahatan manusia.” 14
8 Abdul Karim Zaidan, op. cit. , hlm. 230.
9 Mahmud  Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia ,  PT Hidakarya Agung, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 1990., hlm. 102.
10 Abdul Karim Zaidan, loc. cit.
11 Ibid.
12 Ibid. hlm. 231.
13 Muhammad Abu Zahrah, Ushûl al-Fiqh , Dâr al-Fikr al- Arabi, Kairo, 2004, hlm. 238.
14 Abdul  Halim  Hakim, Al-Bayân  fi  ‘Ilmi  Ushûl  al-Fiqh , Darussalam Press, Gontor, t.th., vol. III, hlm. 41. lihat juga Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, MA, op.cit., hlm. 112.
Bagi ulama Malikiyah teori istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syarâ dalam menetapkan hukum. 15 Ibn  Arabi  al-Maliki  mendefinisikan istihsan sebagai berikut:
و ءانثتسلاا قيرط ىلع ليلدلا ىضتقم كرت ناسحتسلاا
16 هتايضتقم فى هضراعي ام ةضراعلم صخترلا “Istihsan adalah meninggalkan suatu dalil dengan menggunakan metode pengecualian dan rukhsah dikarenakan ada hal yang bertentangan dalam pelaksanaan dalil tersebut.”
Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Musthasfâ vol. I, hal. 137 mengatakan bahwa istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya.
Definisi yang lebih jelas dan mudah difahami dikemukakan oleh Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman. Menurutnya, “ istihsan adalah  meninggalkan  qiyas  yang  nyata  untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisnâi (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.” 17 Definisi  terakhir  ini  menegaskan  bahwa istihsan menyangkut salah satu dari dua hal. Pertama, meninggalkan  qiyas jali (nyata) untuk menggunakan  qiyas khafi (samar),  atau kedua , meninggalkan hukum kulli untuk menggunakan hukum istisnâi . Semua itu dilakukan karena ada dalil yang mendukung. Dalil tersebut bersifat logis dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dari keseluruhan definisi di atas terlihat bahwa istihsan terkait dengan dua hal penting. Pertama , qiyas. Dengan adanya qiyas maka persoalan istihsan muncul. Kedua , maslahat manusia. Dengan tujuan inilah  Imam  Abu  Hanifah  mengonsep istihsan sebagai metode ijtihad. Karena itu, istihsan dalam mayoritas penggunaan hampir tidak lepas dari qiyas dan maslahat, walaupun dalam pembagiannya ada beberapa ulama yang mengaitkan istihsan dengan sumber  hukum  lainnya  seperti  Alquran,  sunah, dan ijmak.
Kehujjahan Istihsan Sebagaimana  dikemukakan  di  atas, istihsan adalah dalil syarâ yang diperselisihkan ( mukhtalaf  fîh) . 15 Chaerul Umam, dkk., op. cit., hlm. 119.
16 Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, op. cit., hlm. 2 47.
17 Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, Dasar- Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami ,  PT  Al-Mâarif, Bandung, 1986, hlm. 100.
Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahannya. Secara garis besar mereka terbagi kepada dua golongan. Pertama , ulama-ulama yang memperbolehkan penggunaan istihsan . Mereka adalah  ulama-ulama  Hanafiyah,  Malikiyah  dan sebagian Hanabilah. Kedua , ulama-ulama yang tidak menyetujui penggunaan istihsan. Mereka adalah ulama-ulama  Syafîiyah,  Zhahiriyah,  Muktazilah, dan Syiah, terutama Syiah Koptik.
Golongan  pertama  dipimpin  oleh  ulama Hanafiyah,  seperti  diriwayatkan  oleh  Imam Muhammad bin Hasan r . a. bahwa tidak ada larangan bagi seorang mujtahid menggunakan istihsan dalam menentukan hukum suatu permasalahan tertentu. Pendapat  ini  disepakati  oleh  ulama  Malikiyah seperti diriwayatkan oleh Imam Malik r.a. sendiri dan  Asba'  bin  Faraj  bahwa  penggunaan istihsan oleh mazhab Maliki lebih dominan daripada qiyas dalam  permasalahan  fikih.  Begitu  pula  ulama Hanabilah seperti yang diriwayatkan oleh Jalal ad- Din al-Mahally dan disepakati oleh al-'Athar dalam hasyiyah -nya yang dinukil dari Imam al-Amidi dan Ibnu Hajib. Alasan yang mereka kemukakan adalah: 1.  Firman Allah swt. dalam surat az-Zumar (39) ayat 17:
هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا “Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya” Menurut  mereka,  ayat  ini  menunjukkan keutamaan dan keharusan untuk mengikuti yang baik. Keutamaan dan keharusan merupakan pertanda hujjiyyah /dasar  hukum.  Karena  itu, penggunaan istihsan sebagai dasar hukum dibolehkan. 2.  Firman Allah swt. dalam surat az-Zumar (39) ayat 55:
مكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.
Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  Allah  swt. memuji golongan manusia yang apabila dihadapkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan lebih baik, mereka memilih perkara yang lebih baik.
3.  Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud r.a.:
لجو زع ـ الله  ّنإ" :لاق  هّنأ دوعسم نب اللهدبع نع يور هلآو هيلع الله ىلص ـ ادممح راتخاف هدابع بولق في رظن ـ هل راتخاف دابعلا بولق في رظن ثم ،هتلاسرب هثعتباف ،ـ ملسو نوملسلما هآر امف ،هيبن ءارزوو هنيد راصنأ مهلعجف ،بااحصأ وهف ًاحيبق نوملسلما هآر امو ،نسح الله دنع وهف انسح حيبق الله دنع
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Sesungguhnya Allah azza wa jalla melihat ke dalam hati hamba-hamba-Nya. Kemudian Ia memilih Muhammad s.a.w. untuk diutus menyebarkan ajaran-Nya. Lalu ia melihat ke dalam hati hamba-hamba-Nya, kemudian memilih para sahabat dan menjadikan mereka penolong agama-Nya dan pendamping Nabi- Nya. Karena itu, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, bagi Allah juga baik, dan apa yang dilihat oleh  mereka jelek, bagi Allah juga jelek.” (Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi)
Perkataan  Abdullah  bin  Masûd  di  atas menunjukkan  bahwa  apa  yang  dipandang  oleh mayoritas kaum muslimin baik adalah baik juga bagi Allah swt. Begitu pula sebaliknya; apa yang dilihat oleh kaum muslimin jelek, jelek pula bagi Allah swt. Kata hasanan (baik) dalam kalimat pada riwayat tersebut merupakan suatu istilah yang kemudian dalam ilmu fiqih berubah menjadi istihsan. Meskipun kehujjahan hadis ini diperdebatkan oleh para ulama karena statusnya yang mauquf sampai ke Abdullah bin Masûd saja namun para ulama  Hanafiyah  menjadikannya  sebagai  salah satu alasan untuk membenarkan istihsan sebagai dalil syarâ .
4.  Ijmak para ulama yang diterapkan di masyarakat.
Misalnya, kebiasaan tidak membayar saat masuk kamar mandi umum dan meminum air di tempat umum yang telah disediakan. Kebiasaan tersebut menunjukkan kebolehan. Masalah ini disebut sebagai ijmak atau kebiasaan umum ( 'urf  'am ) dengan mengesampingkan qiyas . Meskipun para ulama yang menggunakan qiyas  mempunyai  beberapa  argumen  untuk membenarkan pendapat mereka, ulama-ulama yang menolak tetap tidak setuju karena mereka menilai landasan istihsan tersebut tidak jelas, bahkan mereka menganggap penggunaan istihsan sebagai perbuatan yang batil.
Imam Syafîi r.a. mengatakan, dalam berijtihad seseorang harus memiliki landasan yang jelas; seperti berijtihad untuk menentukan arah kiblat bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat harus didasarkan kepada landasan yang kuat. Ketidaktahuan arah kiblat tidak memberikan legalitas bagi seseorang untuk menentukan apa yang dianggap baik tanpa dasar, walaupun seseorang harus tetap berijtihad dalam  kondisi  seperti  ini.  Dikatakannya,  “Hal ini (penentuan arah kiblat) tidak menandakan
kebolehan bagi seseorang untuk mengatakan atau melakukan perbuatan yang dianggapnya baik ( istihsan ).” 18 Menurut  ulama  lain,  dalam  kondisi seperti ini bisa digunakan istihsan dan masalah  ini merupakan permasalahan istihsan. Imam Syafîi r.a., mengibaratkan Istihsan sebagai meninggalkan dalil yang telah ditetapkan syarâ yang mengarah kepada suatu hukum tertentu, dan usaha untuk sampai kepada suatu hukum dengan jalan lain dari yang telah digariskan syariat untuk hukum tersebut. Di dalam kitab Al-Umm , secara eksplisit ia menguraikan dengan panjang lebar pandangannya tentang istihsan yang dianggapnya batil. Uraian itu termuat di dalam bab khusus berjudul “ Kitab Ibthal al-Istihsan (Kitab Pembatalan Istihsan) .” Ringkasan dari uraian tersebut adalah sebagai berikut:
1.   Kalau istihsan dipergunakan untuk mendukung  nas,  ia  tidak  diperlukan; sedangkan apabila istihsan tidak berdasarkan nas atau keluar dari nas, tidak ada kebaikan di dalamnya (tidak boleh dipergunakan).
2.   Istihsan bukanlah nas, bukan pula merujuk kepada nas, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu.
3. Rasulullah s.a.w. tidak memberi pendapat dalam banyak permasalahan yang tidak ada hukumnya. Beliau tidak berfatwa apa yang baik bagi dirinya ( istihsan ) [tetapi menunggu wahyu dari Allah swt sebelum berpendapat, pen. ]. Andaikata istihsan dibolehkan, tentu akan menjadi hujjah bagi  Nabi  s.a.w.  dan beliau akan berfatwa menggunakan istihsan tanpa menunggu wahyu dari Allah swt.
4.   Rasululah  s.a.w.  mengingkari  pendapat sebagian sahabat yang menggunakan istihsan dalam beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah Nabi Muhammad s.a.w. melarang para sahabat membunuh orang kafir yang berkata, "فيسلا رح تتح تملسأ" . Peristiwa itu terjadi ketika seorang sahabat membunuh seorang kafir. Pada saat akan dibunuh orang kafir itu menyatakan masuk Islam,  namun    sahabat  tersebut  tetap membunuhnya.  Ia  berpendapat,  alasan orang kafir itu masuk Islam adalah karena takut dibunuh, bukan benar-benar karena
18 Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, Ra'yu Ushuliyyîn fi Mashâlih al-Mursalah wa al-Istihsân , Dar al-Buhuts li ad- Dirasah al-Islamiyah wa Ihyâat-Turats, U.A.E, 2004, vol. II, hlm. 33. lihat juga Imam Syafii , Al-Risâlah , hal. 503.
mau menjadi muslim.
5.   Istihsan tidak memiliki kekuatan (rujukan/ pedoman). Hal ini menyebabkan adanya beberapa  fatwa  dalam  suatu  masalah tanpa ada pendapat yang rajih. Akibatnya, terjadi  perbedaan-perbedaan  pendapat (perselisihan).
6. Kalau istihsan diperbolehkan bagi para mujtahid  tanpa  nas  atau  qiyas,  selain mujtahid tentu boleh pula mengeluarkan hukum berdasarkan akalnya. Dengan demikian,  tidak  ada  perbedaan  antara mujtahid dan selain mujtahid. Menurut Imam Syafîi r.a., apabila setiap mufti atau hakim boleh menggunakan istihsan dalam berfatwa dan menentukan hukum tertentu, para intelektual dan cendikiawan yang tidak memahami ilmu syariat pun boleh juga menentukan suatu hukum dengan alasan demi kemaslahatan manusia. 19 Di  samping  beberapa  hal  di  atas,  para ulama yang menolak penggunaan Istihsan juga menggunakan dalil Alquran antara lain:
1.  Firman Allah swt. dalam  surat al-Qiyamah ayat
36:

## ىدس كتري نأ ناسنلإا بسيحأ
“Apakah manusia mengira akan ditinggalkan secara sia-sia?”
Jawaban  terhadap  pertanyaan  ini  tentunya, "tidak". Artinya, manusia tidak akan ditinggalkan secara sia-sia. Term " سدى "  di dalam ayat tersebut bermakna segala sesuatu yang tidak disuruh dan tidak dilarang (sia-sia), seperti yang dikemukakan Imam Syafîi r.a. dan diriwayatkan oleh ijmak ulama Syafîiyah . Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt. tidak meninggalkan perkara-perkara dunia sia-sia tanpa hukum yang jelas dan landasan yang kuat. Istihsan dalam pandangan ulama yang menolaknya adalah hukum tanpa dalil syarâ yang termasuk kategori sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang atau merupakan perbuatan sia-sia. Di dalam kitab Al-Umm Imam Syafîi r.a. mengatakan, "Para ulama tidak berbeda dalam memahami kata 'sia-sia', yang berarti sesuatu yang tidak disuruh dan tidak dilarang. Barangsiapa memberikan fatwa atau memberikan hukum apa yang tidak disuruh, ia telah membolehkan bagi dirinya
19 Umar Sulaiman al-Asyqar, op. cit., hlm. 244, Lihat pula Muhammad bin Idris asy-Syafîi , Al-Umm, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Cetakan Pertama, 2002, Jilid 7, hlm. 267-277.
melakukan pekerjaan yang sia-sia; sedangkan Allah swt. telah mengajari bahwa Ia tidak akan meninggalkan manusia dengan sia-sia." 20 2.  Firman Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat 59:
رملأا لىوأ و لوسرلا اوعيطأ و الله اوعيطأ اونمآ نيذلااهيأ يا ... لوسرلا و الله لىإ هودرف ءيش فى متعزانت نإف مكنم
“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kamu. Apabila kamu berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul….”
Ayat  ini  memerintahkan  orang-orang  yang beriman untuk menaati Allah swt. dan Rasul-Nya, melarang mengikuti hawa nafsu, dan memerintahkan untuk kembali kepada Alquran dan sunah ketika terjadi  perselisihan.  Dengan  demikian,  jika  ada perbedaan pendapat mengenai sesuatu harus diselesaikan dengan tetap merujuk kepada Alquran dan  sunah  sebagai  dasar,  bukan  menggunakan istihsan karena istihsan tidak didasarkan kepada dalil yang diambil dari syarâ . Istihsan adalah dalil yang batil.
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum istihsan menurut Imam Syafîi r.a. adalah batil atau mahdzur syar'an, karena ia merupakan perkataan tanpa dalil dan orang yang menggunakan istihsan dalam berijtihad termasuk orang yang mengerjakan perbuatan yang batil.
Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Tentang Istihsan Apabila diperhatikan perbedaan pendapat ulama mengenai penggunaan istihsan sebagai dalil syarâ terlihat bahwa perbedaan itu terjadi karena perbedaan mereka memberikan definisi terhadap istihsan .  Syekh  Muhammad  al-Khudari  dalam karyanya Ushul Fiqh mengatakan, istihsan menurut ulama Hanafiyah bukan seperti yang diprediksikan penyanggah-penyanggahnya dari ulama-ulama yang menolak pendapat tersebut; sebagai perkataan tanpa dalil  dan  perkataan  yang  mempergunakan  hawa nafsu dan syahwat saja. Istihsan yang dipakai oleh ulama-ulama Hanafiyah , Malikiyah dan Hanabilah adalah qiyâs yang menyanggah qiyâs lainnya. Ulama Hanafiyah sendiri menolak istilah istihsan dalam makna lain yaitu setiap dalil yang bertentangan dengan qiyâs zahir, apabila hal tersebut mengarah kepada kepentingan suatu pihak saja.
20 Muhammad  Zakaria  al-Bardisi, Usûl Fiqh ,  Dar  ats- Tsaqâfah, Kairo, 1996, hlm. 330. lihat juga ibid ., hal. 39-40. lebih lengkap lihat Muhammad bin Idris asy-Syafîi, Al-Umm , op. cit., hlm. 273.
Dalam  konteks  ini,  Imam  Ghazali  dari Syafîiyah mengatakan, "Ini (wujud istihsan ) adalah hal yang tidak  diingkari  oleh  semua  ulama,  akan  tetapi pengingkaran terletak pada lafaz dan pengkhususan jenis dalil ini dan penamaannya sebagai istihsan ." 21
Perkataan Imam Syafîi r.a. yang menyatakan bahwa  orang  yang  menggunakan istihsan telah membuat syariat baru mengandung makna bahwa barangsiapa menggunakan istihsan dengan mengikuti hawa nafsunya sendiri maka seakan-akan ia menjadi seorang nabi yang memiliki syariat.
Jika  dicermati  lebih  jauh,  apabila istihsan dimaknai sebagai seorang mujtahid mengambil yang terbaik dari beberapa nas atau dari beberapa qiyas atas nas tersebut karena ketiadaan nas, hal ini tidak ditentang oleh Imam Syafîi, seperti yang diuraikan di dalam Kitab Pembatalan Istihsan. Bahkan dengan makna  seperti  ini,  Imam  Syafîi  dalam  berbagai kesempatan juga menggunakan istihsan untuk menqistimbath hukum berbagai masalah, walaupun, tentu saja, Imam Syafîi tidak menyebutnya sebagai istihsan karena ia dengan tegas menolak istihsan. Imam Syafîi menyebutnya qiyas. Baginya, semua persoalan hukum yang tidak termuat secara eksplisit di  dalam  Alquran  dan  sunah  dapat  diselesaikan dengan qiyas.
Di antara contoh istimbath hukum Imam Syafîi yang sejalan dengan teori istihsan adalah:
1. menentukan nilai mut’ah yaitu sebanyak 30 dirham;
membatasi  waktu syuf ’ah (hak prioritas pembelian)  dengan  berpendapat  bahwa waktu syuf’ah bagi pemegang hak prioritas ( syafi’ ) adalah tiga hari.
Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan istihsan dengan pengertian ini. Menurut Ibn Taimiyyah,  di  dalam  riwayat  al-Maimuni,  Imam Ahmad menggunakan istihsan ketika berpendapat bahwa  setiap  orang  harus  bertayammum  pada setiap kali akan shalat sampai batal atau mendapat air, padahal qiyasnya adalah hanya sekali seperti wudu dengan air. 22 Pandangan-pandangan dan praktek istimbath hukum yang pernah dilakukan oleh Imam Syafîi dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kedua imam besar ini tidak menolak istihsan secara a priori
21 Muhammad al-Khudhari, Ushûl al-Fiqh , Dâr al-Hadîs, Kairo, 2003, hal. 330.
22 Umar Sulaiman al-Asyqar, op. cit., 245.
sepanjang istihsan dimaknai sebagai pengambilan yang terbaik dengan dasar dan landasan yang kuat, bukan didasarkan kepada kemauan atau kehendak hawa nafsu semata. Dengan kata lain, istihsan yang ditolak oleh kedua Imam tersebut adalah istihsan yang hanya berorientasi kepada sesuatu yang dianggap baik tanpa dilandasi oleh nas atau dalil syariat, tetapi semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu dan taladzdzudz (bersenang-senang). Jika  demikian  pandangan  Imam  Syafîi  dan Imam Ahmad bin Hanbal berarti secara substantif tidak ada perbedaan mendasar antara kedua Imam tersebut  dengan  Imam  Hanafi  dan  para  ulama yang menggunakan istihsan. Dalam pandangan Imam Hanafi, Istihsan bukanlah untuk memuaskan hawa  nafsu  dan  tanpa  dalil,  tetapi  menarjih suatu dalil dengan dalil yang lain. Karena itu, di dalam pembahasan definisi istihsan, Imam Syatibi menambahkan,  ”Orang  yang  menggunakan istihsan tidak boleh hanya berdasarkan keinginan dan menurutkan hawa nafsunya semata. Ia harus memiliki ilmu dan pemahaman mengenai maqasid syariah (tujuan syariat) dalam konteks yang lebih luas.” 23
Penerapan Istihsan Sebagai Dalil Syarâ Sebagaimana perbedaan ulama di dalam memberikan  definisi  dan  kedudukan hujjiyyah istihsan ,  mereka  juga  berbeda  pendapat  dalam penerapan istihsan sebagai dalil syarâ . Secara umum,  mereka  terbagi  kepada  dua  golongan: 24 Pertama, ulama yang menggunakan istihsan secara mutlak tanpa mempersoalkan apakah maslahat yang terdapat di dalamnya merupakan maslahat dharuriyyah (primer), hajjiyyah (sekunder),  atau tahsiniyyah (tersier). Ulama yang masuk ke dalam golongan  ini  adalah  ulama-ulama  Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah dalam ruang lingkup yang lebih luas.
Yang dimaksud dengan dharuriyyah (skala primer) adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat; hajjiyyah (skala sekunder) adalah suatu hal yang dianggap maslahat dan dibutuhkan oleh manusia serta berfungsi untuk memudahkan sesuatu yang sulit; dan tahsiniyyah (skala tersier) adalah mengambil kebiasaan yang baik dan melaksanakan kemuliaan
23 Ibid ., hlm. 248
24 Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, op.cit., hlm. 171- 180.
akhlak. 25 Ketiga skala tersebut merupakan pembagian maqashid asy-syarîah ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat. Menurut teori maqasid  asy-syari’ah ,  setiap maslahat umat harus terus dijaga karena ia adalah tujuan diturunkannya syariat Islam. Dalam kaitan antara mashlahah dam maqashid ,  dapat  dijelaskan bahwa maqashid syariah adalah mashalih yang dikembalikan terhadap manusia di dunia dan di akhirat, baik dengan cara mengambil manfaat atau menolak mudarat. Maqashid asy- syarîah mengandung mashlahah bagi manusia. Dalam kaidahnya, maqashid asy-syarîah harus berdasarkan mashlahah , tapi tidak semua mashlahah merupakan maqashid . Karenanya, mashlahah tidak boleh bertentangan dengan nash syar’i . Jika terjadi pertentangan, hal itu tidak bisa dinamakan mashlahah. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah sebagaimana disebutkan di atas ditegaskan oleh Imam al-Qarafy dalam bukunya Syarah al-Mahshul yang menolak pendapat Imam ar- Razy mengenai pembatasan maslahat dengan dalil perkataan dan perbuatan para sahabat yang tidak membatasi jenis maslahat dalam berijtihad. 26 Ibn al- Arabi dari kalangan Malikiyah menyatakan, “ Istihsan yang digunakan oleh Imam Malik r.a. dikhususkan untuk maslahat.” 27 Ungkapan ini menunjukkan bahwa  maslahat  yang  dimaksud  bersifat  mutlak tanpa perincian primer, sekunder, maupun tersier. Penggunaan ini terlihat antara lain dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 233:
"... ينلماك ينلوح نهدلاوأ نعضري تادلاولاو" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,…
Menurut Imam Malik r.a., bagi seorang ibu yang menyusui anaknya, masa dua tahun seperti yang tercantum dalam ayat di atas masuk dalam kategori maslahat tersier, bukan maslahat primer maupun sekunder yang dalam kasus ini adalah pentingnya susu bagi seorang anak, tanpa perincian masa pemberian susu kepada anak tersebut.
Ibnu  Daqiq  al-’Ied  mengatakan,  yang  rajih dalam penggunaan istihsan adalah pendapat Imam Malik  r.a.,  kemudian  pedapat  Imam  Ahmad  bin
25 Wahbah az-Zuhaili, Ushûl al-Fiqhi al-Islâmî , Dâr al-Fikr, Damaskus, cet.3, 2005, juz 2, hlm. 309-317.
26 Imam  al-Qarafi, Nafâis  al-Ushûl  fi  Syarh  al-Mahsul , Maktabah  Nubbaz  Musthafa  al-Baz,  Makkah  al- Mukarramah, t.th., vol. III, hlm. 200.
27 Ibnu Arabi, Ahkâm al-Qurân , Dar al-Fikr, Beirut, t.th. vol. II, hlm. 746.
Hanbal r.a. 28 Beberapa ulama Syafîiyah seperti Imam Haramain juga lebih sependapat dengan Imam Malik r.a. dalam masalah ini. Walaupun Mazhab Syafîi  mengingkari  adanya istihsan ,  beberapa ulama Syafîiyah mengakui penggunaan maslahat. Mereka  tidak  membedakan  dan  memilah-milah antarmaslahat tersebut.
Kedua, ulama  yang  membedakan  maslahat, yaitu Imam Syafîi dan Imam Ghazali. Meskipun ada beberapa ulama Syafîiyah yang tidak memilah- milahkan maslahat, namun Imam Syafîi dan Imam Ghazali memilahkannya. Bagi mereka, jika maslahat masuk dalam bagian primer dan sekunder, boleh digunakan istihsan [tentu yang dimaksud di sini adalah istihsan dalam pengertian yang bisa diterima keduanya]  sebagai  ijtihad  didalamnya,  tetapi apabila masuk kategori tersier, istihsan tidak boleh digunakan. Pandangan Imam Syafîi mengenai hal ini  diutarakan  oleh  Imam  Baidhawi  r.a.  bahwa hanya maslahat primer yang diperhatikan ketika ada  permasalahan,  sedangkan  maslahat  lainnya yang tidak membahayakan manusia tidak boleh digunakan ijtihad apabila sudah ada nas. Imam Haramain,  yang  mengambil  nas  dari  Imam Syafîi  r.a.,  mengatakan,  “Imam  Syafîi  r.a.  tidak memperbolehkan pengecualian dan berlebihan dalam menentukan hukum suatu maslahat. Ia lebih memilih  mengorelasikan  hukum-hukum  dengan maslahat-maslahat yang menjadi kebutuhan pokok secara umum saja.” 29
Pendapat  Imam  Ghazali  mengenai  hal  ini tertuang di dalam karyanya yang berjudul Syifâ' al-Ghalîl dan al-Mustashfâ. Ia  menspesifikasikan pengambilan maslahat apabila hanya berada dalam tataran primer seperti yang tercantum dalam Syifâ' al-Ghalîl atau primer dan sekunder saja seperti yang tercantum dalam al-Mustashfâ .
Perbedaan pandangan mengenai penerapan maslahat dalam berijtihad, termasuk dalam masalah istihsan, tidak hanya terjadi di kalangan ulama-ulama klasik.  Para  ulama  kontemporer  pun  berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Secara umum mereka terbagi kepada dua kelompok. 30 Kelompok pertama , golongan yang berlebihan dalam memandang maslahat sampai berpendapat bahwa  maslahat  dapat  membatalkan  nas  suatu
28 Muhammad bin Yusuf  (Abu Hayyan al-Andalusi), Al- Bahr al-Muhîth , Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993, vol 3, hlm. 240.
29 Ibid., hal. 241.
30 Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, op.cit. , hal 221.
hukum tertentu atau paling tidak maslahat lebih dikedepankan,  baru  disesuaikan  dengan  nas. Salah seorang ulama yang berprinsip demikian adalah Abdul Wahhab Khalaf. Ia seorang ulama yang mengedepankan maslahat baru kemudian menyesuaikannya  dengan  nas.  Menurutnya, Nabi Muhammad s.a.w. menggambarkan kepada sahabat-sahabatnya metode yang digunakan dalam menentukan suatu hukum; yaitu mengarahkan mereka terlebih dahulu kepada nas dari Alquran dan sunah kemudian ijtihad sebagai metode alternatif. Namun, ia juga mengatakan bahwa para sahabat kadang-kadang  melihat  hukum  melalui  ijtihad mereka  yang  sesuai  dengan  maslahat,  meskipun berbeda dengan zahir nas dari makna hukum tersebut.
Di  samping  Abdul  Wahhab  Khallaf,  Syekh Ali Hasballah juga berpendapat demikian. Di dalam bukunya Ushûl Tasyri’ ia menjelaskan bahwa maslahat lebih dikedepankan daripada nas. Apabila ada pertentangan antara maslahat dan nas, maslahat harus dikedepankan terlebih dahulu.
Kelompok kedua ,  golongan  yang  tetap berpegang pada nas dalam kondisi dan tidak lebih mengutamakan maslahat. Syekh Muhammad Musthafa asy-Syulbi, salah seorang ulama Malikiyah, menjelaskan metode Imam Malik r.a. dalam berijtihad  bahwa  nas-nas  yang  ada  merupakan intisari yang digunakan manusia untuk menjaga maslahatnya. Oleh sebab itu segala hal yang menjadi maslahat manusia, itulah yang menjadi makna bagi nas tersebut.
Syekh Abdullah bin Baz, mufti Arab Saudi, dalam beberapa fatwanya menjelaskan, maslahat manusialah yang mengikuti nas. Jika terjadi pertentangan di antara keduanya, nas yang sharîh digunakan sebagai hukum yang rajih . Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapatnya tentang haji dan umrah bagi wanita.
Walaupun pada kesimpulan terakhir, para ulama kontemporer lebih banyak menggunakan kaidah la ifrath wa la tafrith fi ad-din (tidak berlebih-lebihan dalam agama dan tidak pula meninggalkan sama sekali). Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan lebih mengedepankan kemudahan dan tidak mempersulit dalam menentukan hukum. Metode inilah yang dipakai Dr. Yusuf  Qaradhawi dalam berfatwa. 31
31 Yusuf   Qaradhawi, Fatâwâ  Mu'ashirah ,  Dar  al-Qalam, Kairo, 2003, vol. 1, hlm. 11.
Qiyâs dan Istihsan
Sebagaimana  dikemukakan  terdahulu,  di samping  maslahat,  masalah  yang  berhubungan dengan istihsan adalah qiyas. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan jika diperhatikan keterangan Abdul Wahhab Khallaf  dan definisi- definisi istihsan yang  ada,  terlihat  bahwa  unsur pembentukan istihsan itu adalah qiyâs jali dan qiyâs khafi . Karena itu, apabila terjadi pertemuan antara istihsan dan qiyâs, dapat dijabarkan menjadi empat bagian, istihsan dua bagian dan qiyâs dua bagian. Dua bagian yang dimiliki oleh istihsan adalah istihsan yang kuat pengaruhnya dan istihsan yang tersembunyi kerusakannya dan terlihat kebenarannya; sedangkan dua bagian yang dimiliki oleh qiyâs adalah qiyâs yang lemah pengaruhnya dan qiyâs yang terlihat kerusakannya dan tersembunyi kebenarannya. Pertentangan di antara keempat hal tersebut bukanlah hal yang mustahil terjadi. Karenanya, jika pertentangan itu terjadi, cara penggunaan dalil yang tepat adalah sebagai berikut:
1.  Bagian pertama dari istihsan .
2.  Bagian pertama dari qiyâs .
3.  Bagian kedua dari qiyâs.
4. Bagian kedua dari istihsan .
Untuk memperjelas keterangan di atas dapat dikemukakan dalam contoh berikut, yaitu hukum air sisa minuman burung yang buas seperti gagak, rajawali, dan elang. Menurut qiyas, air sisa minuman itu najis, namun menurut istihsan , air itu suci. Ditinjau dari sudut qiyas, air sisa minuman burung buas itu najis karena sisa minuman burung- burung yang diharamkan memakannya sama dengan sisa minuman binatang buas yang juga diharamkan, seperti harimau, singa, dan serigala. Alasannya, hukum sisa minuman dari hewan-hewan tersebut  mengikuti  hukum  dagingnya.  Namun, menurut istihsan, sisa minuman burung buas itu suci. Ada perbedaan antara burung buas dengan binatang  darat  yang  buas.  Burung-burung  buas walaupun diharamkan dagingnya, ludah yang keluar dari perutnya tidak bercampur dengan sisa air bekas yang diminumnya; sedangkan binatang darat yang buas air liurnya bercampur dengan sisa air yang diminumnya. Hal itu terjadi karena burung minum menggunakan paruh yang terbuat dari tulang yang suci dan binatang darat minum menggunakan mulutnya. 32
32 Mukhtar Yahya dan Drs. Fatchurrahman, op. cit., hlm. 102.
Dari contoh di atas, qiyâs jali -nya adalah sisa air yang diminum oleh binatang buas adalah najis. Kata ‘buas’ identik dengan pemakan daging dan setiap binatang pemakan daging adalah najis. Sedangkan qiyâs khafi -nya  adalah  sisa  air  yang  diminum burung buas tidak najis sebagaimana sisa minuman manusia. Antara manusia dan burung buas ada kesamaan, yaitu sama-sama makhluk hidup yang haram dimakan dagingnya. Illat yang digunakan adalah bercampurnya ludah yang najis dengan air. Hal itu dapat terjadi pada binatang buas, tetapi tidak terjadi pada burung karena burung menggunakan paruh waktu minum bukan lidah atau mulut seperti binatang buas.
Penetapan  hukum  suci  terhadap  air  bekas minuman burung buas sebagaiamana diuraikan di atas merupakan bentuk istihsan yang mengedepankan qiyas  khafi (samar) atas qiyas  jali (jelas/terang). 33
Bentuk Istihsan semacam ini disebut istihsan qiyas (al-istihsan al-qiyasi).
Bentuk-Bentuk Istihsan Sebagai dalil syarâ yang masih diperselisihkan kehujjahannya oleh para ulama, pembagian istihsan tidak terlepas dari perbedaan tersebut. Semuanya dipengaruhi  oleh  definisi-definisi  yang  berbeda, juga dalil-dalil yang dipakai dalam pembentukan istihsan . Ulama Hanafiyah membagi istihsan menjadi dua macam: 34 Pertama, al-istihsan al-qiyâsi, yaitu mentarjihkan qiyas  yang  tidak  nyata  (samar-samar/ khafi ) atas qiyas  yang  nyata  ( jali )  berdasarkan  suatu  dalil, 35 seperti contoh di atas. Istihsan dalam bentuk ini terjadi apabila dalam satu permasalahan terdapat dua macam qiyâs , salah satunya zahir disebut qiyâs isthilâhi dan kedua khafi yang memerlukan sandaran kepada asal yang lain. al-istihsan al-qiyâsi, dapat terjadi apabila qiyâs khafi memiliki pengaruh dan implikasi lebih besar dari qiyas  jali . Syamsu al-A'immah as- Sarakhsi mengatakan, “Istihsan sebenarnya adalah dua qiyâs yang satu jali akan tetapi memiliki pengaruh yang lemah dinamakan dengan qiyâs dan kedua khafi yang memiliki pengaruh yang besar dinamakan istihsan .” 36 Kemudahan bagi manusia dan menjauhi kesulitan ( raf'u al-haraj ) merupakan asas dari kuat
33 Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, op.cit., hal 328. 34 Muhammad Abu Zahrah, op.cit., hlm. 242. 35 Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, op. cit., hlm. 101.
36 Ibid., hlm. 240.
atau lemahnya pengaruh qiyâs tersebut. Dua hal ini pula yang menjadi asas al-istihsan al-qiyâsi . Contoh  lain  dari al-istihsan al-qiyâsi adalah masalah aurat wanita. Pada dasarnya aurat wanita yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan muhrim meliputi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, tetapi dokter diperbolehkan melihat bagian-bagian lain dari tubuh wanita tersebut untuk keperluan medis. Dalam hal ini ada dua qiyâs yang dipakai. Pertama ,  ketetapan  syariat  tentang  aurat wanita dan keharaman melihat aurat tersebut. Kedua , kebolehan wanita yang berpenyakit membuka aurat yang diperlukan bagi dokter untuk pengobatannya. Illat dari kebolehan tersebut adalah menjauhi kesulitan.
Kedua, yang menjadi illat bukan kuat atau lemahnya pengaruh qiyâs, tetapi ada pengaruh luar yang berperan di dalamnya. Istihsan dalam bentuk ini terbagi kepada tiga macam:
1. Istihsan sunah, yaitu apabila ada ketetapan dari sunah yang mewajibkan untuk menolak qiyâs . Misalnya, sahnya puasa seseorang yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Keadaan ini diqiyaskan oleh para ulama dengan seseorang yang berbuka di tengah hari. Akan tetapi ulama Hanafiyah menolak qiyâs ini dan menggunakan istihsan sunah untuk mengesahkan puasa yang bersangkutan.
2. Istihsan ijmak,  yaitu  meninggalkan qiyâs pada permasalahan yang telah menjadi ijmak walaupun memiliki hukum yang berbeda dengan qiyâs tersebut. Misalnya, kebolehan jual beli secara salam (jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu, barang yang dibeli dikirim kemudian) dan istishnâ (memesan untuk dibuatkan sesuatu yang belum ada atau jual beli secara inden). Jika menggunakan qiyâs maka akad itu batil, karena barang tidak ada di tempat ketika pelaksanaan akad. Akan tetapi karena akad semacam ini sering dilakukan orang dan sudah menjadi kebiasaan maka akad itu dinyatakan sah. Illat yang dijadikan argumen di dalam kasus ini ijmak atau kebiasaan, sehingga qiyâs yang ada dapat ditinggalkan. Istihsan ijmak dapat juga disebut istihsan ‘urf. Istihsan ini digunakan untuk menghindari kesulitan menentukan hukum ketika berhadapan dengan kebiasaan umum.
3. Istihsan dharûrah, yaitu apabila dalam suatu permasalahan terdapat bahaya yang dapat mengancam.  Misalnya,  tidak  melakukan
pembersihan terhadap air di dalam sumur atau telaga yang terkena najis dan menetapkannya suci karena kesulitan melakukan pembersihan itu dan membahayakan. Apabila qiyâs yang digunakan dengan mengiaskannya kepada tempat air lain yang dapat dibersihkan, air di dalam sumur itu bisa saja dibersihkan; dan jika tidak dibersihkan air itu akan terus bernajis sehingga tidak dapat dipakai untuk bersuci. Namun, dengan menggunakan istihsan , air tersebut dihukumkan suci tanpa harus dibersihkan dari najis karena kesulitan melakukan pembersihannya dan membahayakan. Hal tersebut disepakati oleh jumhur ulama dalam menentukan kesucian air dilihat dari banyak atau sedikitnya air itu.
Implikasi Istihsan dalam Penetapan Hukum Meskipun ada titik persamaan antara ulama pendukung dan penentang istihsan dalam beberapa hal namun perbedaan mereka tetap lebih menonjol. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan hukum yang mereka tetapkan. Berikut beberapa contoh perbedaan tersebut.
1.  Para ulama sepakat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzakki (orang yang berzakat) harus disertai dengan niat. Zakat tidak sah tanpa niat untuk memisahkan antara harta yang dizakati dan zakat yang dikeluarkan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal menzakatkan seluruh harta tanpa niat zakat. Apakah kewajiban zakat yang bersangkutan sudah gugur atau muzakki masih memiliki tanggungan sampai dia meniatkan zakat yang dikeluarkan?
Imam  Hanafi  dan  pengikutnya  berpendapat, kewajiban zakat tersebut telah gugur sehingga muzakki tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Di dalam kitab Al-Hidayah dikatakan, barangsiapa berzakat  dengan  seluruh  hartanya,  tetapi  ia tidak menyertainya dengan niat zakat, gugurlah kewajibannya.  Pendapat  ini  didasarkan  atas istihsan. Penggunaan  dalil istihsan terhadap zakat tanpa niat tersebut adalah apabila nisab zakat harta sudah tercapai. Jika sesuatu sudah ditentukan, tidak perlu penentuan lagi karena ketentuan tersebut hanyalah untuk menyatakan kewajiban. 37
Mazhab  Syafîi  dan  Hanbali  berpendapat, kewajiban  itu  tidak  gugur.  Dalam  kitab Al- Majmu’ karya  Imam  Nawawi  r.a.  dikatakan,
37 Rachmat Syafie'i, MA, op.cit ., hlm. 114
jika seseorang menzakatkan seluruh hartanya tanpa  disertai  dengan  niat  zakat,  kewajiban zakat tersebut tidak gugur. Argumentasi yang  dikemukakan  adalah  bahwa  dalam melaksanakan  pekerjaan  yang  wajib,  niat merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika seseorang menzakatkkan seluruh hartanya tanpa berniat untuk menggugurkan kewajibannya (niat zakat)  maka  kewajiban  zakatnya  tidak  gugur. Hal ini sama dengan orang yang shalat atau melaksanakan ibadah puasa wajib tanpa disertai dengan niat. Ibnu Quddamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan,  hukum  seseorang menyedekahkan semua hartanya adalah sunah. Jika  tidak  berniat  zakat,  ia  tidak  mendapat pahala zakat dan tidak gugur kewajiban zakatnya tersebut.
2.  Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat muamalat yang telah ditetapkan oleh kebiasaan manusia, seperti garansi yang ditetapkan bagi pembeli barang sesuai kesepakatan kedua belah  pihak.  Ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, syarat muamalat yang telah ditetapkan kebiasaan manusia adalah sah hukum akad dan syaratnya. Dalam hal ini mereka menggunakan istihsan untuk menganulir qiyas yang mengharuskan akad jual beli tanpa ada  syarat  tertentu,  walaupun  dalam  hadis Rasulullah  sendiri  ada  dalil  yang  melarang mengumpulkan syarat dan jual beli dalam satu akad. Ulama Malikiyah bahkan lebih jauh lagi, menganggap sah syarat apa pun asalkan hal tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Syafiiyah , Zhahiriyah dan Syiah. Menurut mereka, setiap syarat yang dikumpulkan bersama akad jual beli hukum syaratnya batal.
Dalam kasus ini yang rajih menurut pendapat ulama,  terutama  ulama  kontemporer,  adalah pendapat pertama dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dilihat dari berbagai aspek terutama aspek maslahat dan keridlaan kedua belah pihak atas syarat tersebut.
Dari  dua  contoh  di  atas  terlihat  bahwa istihsan yang digunakan oleh para ulama Hanafiyah , Malikiyah dan sebagian Hanabilah menghasilkan produk hukum yang berbeda dengan ulama lainnya. Walaupun  dari  segi  dalil  mereka  lebih  banyak mengedepankan maslahat umum daripada nas
yang ada. Keberadaan istihsan sebagai dalil syarâ dan metode ijtihad memudahkan masyarakat muslim untuk saling berinteraksi antarsesama.

## Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan yang dipaparklan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Perbedaan pendapat mengenai istihsan sebagai dalil syarâ bersumber dari perbedaan pandangan mengenai pengertian istihsan itu sendiri. Pada hakekatnya,  semua  ulama  menggunakan maslahat sebagai maqashid syâriah (tujuan syariat) di  dalam  ijtihad  mereka,  sementara  maslahat adalah masalah pokok dalam persoalan istihsan.
2.  Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan istihsan, secara substantif mereka sama-sama menggunakannya di dalam istimbath hukum. Para ulama Hanafiyah , Malikiyah dan sebagian Hanabilah adalah pendukung dan pengguna istihsan dalam ijtihad mereka; sementara Imam Syafîi dan pengikutnya menolak penggunaan istihsan sebagai dalil syara‘ , namun dalam beberapa hal mereka menggunakannya meskipun mereka tidak menyebutnya sebagai istihsan .
3.  Meskipun  secara  substantif   para  ulama sama-sama  menggunakan istihsan, perbedaan pandangan mereka tentang perngertian istihsan mengakibatkan terjadi perbedaan hukum yang dihasilkan dalam istimbath.
4.  Penggunaan istihsan yang dilandasi oleh nas dan  tidak  didasarkan  kepada  keinginan  hawa nafsu dapat memberikan jalan keluar terhadap berbagai problema hukum Islam yang muncul di dalam perkembangan dunia modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Araby, Ibnu, Ahkâm al-Qurân , Dar al-Fikr, Beirut,
t.th. vol. II.
Asyqar,  Umar  Sulaiman  Abdullah  Al-,  Dr.,
Nazhariyat Fi Ushul al-Fiqh, Dar an-Nafâis, Oman, Cetakan kedua, 2004.
Bardisi, Muhammad Zakaria Al-, Ushûl Fiqh , Dar ats-Tsaqâfah, Kairo, 1996. Hakim, Abdul Halim, Al-Bayân fi ‘Ilmi Ushûl al-Fiqh , Darussalam Press, Gontor, t.th. vol. III.
Khudhary, Syekh Muhammad Al-, Ushûl Fiqh , Dâr al-Hadîs, Kairo, 2003.
Nur,  Zainal  Abidin  al-'Abd  Muhammad,  Prof. Dr., Ra’yu Ushuliyyîn fi Mashâlih al-Mursalah wa al-Istihsan ,  Darul  Buhuts  li  al-Dirasah al-Islamiyah wa ‘Ihyâ Turats, U.A.E, 2004, vol. II.
Qaradhawy,  Yusuf,    Dr., Fatâwâ  Mu’ashirah ,  Dar al-Qalam, Kairo, 2003, vol. 1.
Qarafy,  Imam  Al-, Nafâ’is  al-Ushûl  fi  Syarh  al- Mahshul , Maktabah Nubbaz Musthafa al- Baz, Makkah al-Mukarramah, t.th, vol. III.
Syafie'i,. Rachmat Prof. Dr. H., M.A, Ilmu Ushul Fiqih, Pustaka  setia,  Bandung,  Cetakan Pertama, 1999.
Syafîi, Muhammad bin Idris Asy-, Al-Umm, Dar al- Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Cetaka Pertama, 2002, Jilid 7.
Yahya,  Mukhtar,  Prof.  Dr.,  dan  Prof.  Drs.
Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami , PT Al-Mâarif, Bandung, 1986.
Yunus, Mahmud, Prof. Dr. H., Kamus Bahasa Arab- Indonesia, PT  Hidakarya  Agung,  Jakarta, Cetakan Kedelapan, 1990.
Yusuf, Muhammad bin (Abu Hayyan al-Andalusi),
Al-Bahr al-Muhîth , Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993.
Umam, Chaerul, Drs., dkk., Ushul Fiqh 1, Pustaka Setia, Bandung,  Cetakan Kedua, 2000.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushûl Fiqh ,  Dâru'l fikri al-Araby, Kairo, 2004.
Zaidan,  Abdul  Karim,  Dr., Al-Wajiz  fi  Ushul  al- Fiqh , Muassasah ar-Risalah, Beirut, Cetakan Kelima, 1996.
Zuhaili, Wahbah Az-, Prof. Dr., Ushûl al-Fiqhi al- Islâmîy ,  Dâr  al-Fikr,  Damaskus,  Cetakan Ketiga, 2005, juz 2