Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast
Kontekstualisasi Pembelajaran Ilmu Mantiq dalam Frasa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Zulkifli Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia e-Mail: zulkifli_@uinib.ac.id
Melisa Rezi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Indonesia e-Mail: melisa_rezi@uinib.ac.id
DOI: 10.15548/turast.v11i2.7193 Accepted: Desember 25 th 2023. Approved: Desember 30 th 2023. Published: October 31 th 2023 (Diterima: 25 Desember 2023. Disetujui: 30 Desember 2023. Diterbitkan: 31 Desember 2023)

## Abstract
This study explains the contextualization or application of learning Mantiq science in reading the text of statutory regulations or in this case Law Number 1 of 1974. Considering that in the current development, learning Mantiq science has only touched the formalistic realm. This study is library research to conduct an analysis of the text of Law No. 1 of 1974 concerning marriage using Mantiq science. The analysis is based on the book Iydhah al-Mubham by Sheikh Ahmad Damanhuri to  examine  every  word  and  sentence  in  the  Marriage  Law.  The  question  to  be answered is how to contextualize the learning of Mantiq science into the text of the Law. The results of this study show that the determination of the composition of  the  propositions  in  the  articles  and  paragraphs  in  Law  no.  1  of  1974  and understanding and interpreting the editorial composition of the text of the Law reflects the form of material relations in Mantiq science, namely critical language relations which are reflected in the diction and propositions which are used as articles and verses. It was found that some of the editorial texts of Law no. 1 of 1974 contains propositions that do not follow the Indonesian language based on Enhanced Spelling (EYD) which in principle has the potential for ambiguity.
Keywords: Contextual Learning; Logic; Marriage Law

## Abstrak
Studi ini menjelaskan tentang kontekstualisasi atau penerapan pembelajaran ilmu Mantiq dalam membaca teks peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengingat dalam perkembangan yang ada pembelajaran ilmu Mantiq baru menyentuh ranah formalistik. Studi ini merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  untuk  melakukan  analisis terhadap  teks  UU  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dengan  ilmu  Mantiq. Analisis berpijak pada kitab Iydhah al-Mubham karya Syekh Ahmad Damanhuri untuk  memeriksa  setiap  kata  dan  kalimat  dalam  UU  Perkawinan.Pertanyaan yang  ingin  dijawab  adalah  bagaimana  cara  mengkontekstualisasikan pembelajaran  ilmu  Mantiq  kedalam  teks  Undang-undang.  Hasil  studi  ini
menunjukkan bahwa penetapan susunan proposisi pada pasal dan ayat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta memahami dan memaknai susunan redaksi teks UU merefleksikan bentuk relasi materi ilmu Mantiq, yaitu relasi bahasa kritis yang terefleksi  dari  diksi  dan  proposisi  yang  dijadikan  sebagai  pasal  dan  ayat. Ditemukan  bahwa  sebagian  redaksi  teks  UU  No.  1  Tahun  1974  menyimpan proposisi  yang  tidak  mengikuti  bahasa  Indonesia  berdasarkan  Ejaan  Yang Disempurnakan (EYD) yang cecara prinsip berpeluang terjadi ambigusitas.
Kata  kunci: Pembelajaran  Kontekstual;  Ilmu  Mantiq;  Undang-Undang Perkawinan

## PENDAHULUAN
Pembelajaran ilmu Mantiq berbasis paradigma konservatif dan teoritis masih menyelimuti  dunia  perkuliahan.  Pasalnya,  aktivitas  perkuliahan  dilaksanakan melalui pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan materi dalam bentuk makalah. Sehabis  pemaparan  makalah,  dosen  memberikan  penguatan  serta  koreksi.  Narasi aktivitas  dan  keberadaan  pembelajaran  tersebut  bukan  sebuah  imajinasi  semata, namun memiliki dasar berupa data faktual yang terdokumentasikan. Butir soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) ilmu Mantiq beberapa tahun terakhir pada Fakultas “X” sangat berdimensi pertanyaan -pertanyaan teoritis. Bahkan dalam pelaksanaan UTS dan UAS, mahasiswa mesti diawasi agar tidak melakukan kecurangan,  seperti  melihat  catatan  dan  semacamnya.  Harapan  terbesar  dalam capaian  pembelajaran  mengarah  ke  dalam  aspek  penguasaan  materi  ilmu  Mantiq melalui  hafalan.  Kondisi  ini  juga  dikuatkan  dengan  penyajian  silabus  dan  strategi pembelajaran ilmu Mantiq yang bersifat teoritis di lembaga perguruan tinggi lainnya (Ismail et al., 2022).
Kendati pembelajaran ilmu Mantiq berparadigma konservatif teoritis itu tidak salah, namun praktik pembelajaran ini sulit memberikan dan membentuk nalar kritis bagi  mahasiswa  hari  ini.  Bahkan  saat  ini  konseptualisasi  ilmu  Mantiq  kurang diadaptasikan  dalam  pengembangan  kajian  keislaman  sehingga  memunculkan distorsi pemahaman dalam dunia Islam (Firdaus & Dina, 2023), termasuk di Indonesia (Fanani & Widigdo, 2022). Padahal Ilmu mantik atau logika bagi mahasiswa berfungsi untuk  mengasah  penalaran  (Machendrawaty,  2019). Kecenderungan  yang  terjadi, perkuliahan  ilmu  Mantiq  hanya  sebagai  pemenuhan  beban  sistem  kredit  semester (SKS)  yang  wajib  ditempuh  serta  melupakan  urgensi  dan  capaian  akhir  keilmuan, baik  relasinya  dengan  ilmu  yang  lain  maupun  dengan  kehidupan.  Padahal,  ilmu Mantiq sangat dibutuhkan dalam berpikir agar tidak terjebak ke dalam kesalahan dan kesesatan,  dan  menguji  kebenaran  sebuah  informasi.  Bahkan,  sangat  dibutuhkan untuk menguji serta memaknai kata, kalimat, dan proposisi yang digunakan di dalam sebuah  Undang-undang  (UU)  atau  peraturan  lainnya.  Pembuktian  kebenaran  dan kesalahan  teks-teks  yang  terdapat  di  dalam  UU  dan  peraturan  lainnya  sangat berimplikasi terhadap putusan suatu perkara hukum. Atas dasar itu, kajian ini ingin menyorot  ranah  pembelajaran  kontekstual  pada  ilmu  Mantiq  dalam  rangka mengharmonisasi teks yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).
Pembelajaran melalui pengimplementasian materi ilmu Mantiq ke dalam UU Perkawinan  menjadi  solusi  alternatif dalam  rangka  membentuk,  membangun,  dan memberdayakan  nalar  kritis  mahasiswa.  Setiap  kata,  kalimat,  dan  proposisi  yang terdapat di dalam UU diproyeksikan ke dalam ranah mabahits al-alfadzh , al- ta’rif , dan al-qadhiyah . Proposisi sebagai rumusan ayat dan pasal di dalam UU No. 1 Tahun 1974 diuji dengan menggunakan materi al-tanaqudh dan al-aks al-mustawiy dalam rangka menemukan sisi benar dan salah dari redaksional dari masing-masing ayat dan pasal. Tahapan akhir, dilakukan pendesaian susunan silogisme dalam rangka belajar untuk membaca frasa yang terdapat dalam UU Perkawinan. Implikasinya ke depan berada dalam  ranah  kemampuan  mahasiswa  Fakultas  “X”  menganalisis  UU  ataupun peraturan lainnya, sehingga tidak terjebak di dalam kesalahan dan kesesatan berpikir melalui  pembelajaran  ilmu  Mantiq.  Bahkan,  keberadaan  perkuliahan  ilmu  Mantiq tidak lagi sekedar pemenuhan SKS yang wajib dijalani.
Pembelajaran  melalui  pengimplementasian  materi  ilmu  Mantiq  relatif  tidak ada  atau  sulit  dijumpai  dalam  berbagai  studi  literatur.  Namun,  ada  beberapa penelitian yang sedikit lebih beririsan dengan pembelajaran ilmu Mantiq, sekalipun pendekatan  yang  digunakan  dalam  ranah  paradigma  konservatif-teoritis. Akhimuddin  menyajikan  kajian  ilmu  Mantiq  sebagai  warisan  keilmuan  yang diajarkan di surau-surau Minangkabau berhasil melahirkan tokoh-tokoh besar, baik di tingkat nasional maupun internasional (Akhimuddin, 2009). Kajian filologi ini dalam rangka melihat materi-materi ilmu Mantiq secara umum yang mampu membangun dan memberdayakan nalar kritis anak murik (peserta didik di Surau). Tidak hanya di Surau  sebagai  institusi  tradisional,  Ahmad  Dahlan  juga  menganjurkan  memplejari ilmu  Mantiq  untuk  membentuk  pemikiran  atau  mengembangkan  pendidikan  akal (Khalim, 2022). Ismail et al., (2022) menyajikan urgensi dan strategi pengajaran ilmu Mantiq di perguruan tinggi. Kajian ini lebih menitikberatkan ke dalam ranah hafalan materi  ilmu  Mantiq  dan  relasinya  dengan  ilmu  yang  lain.  Bahkan,  Ismail  et  al., merevitalisasi  urgensi  pengkajian  ilmu  Mantiq  melalui  kalimat  Imam  al-Ghazali, yaitu: tidak  bisa  dipercayai  keilmuan  orang  yang  tidak  menguasai  kajian  ilmu  Mantiq (Perdana  &  Muslih,  2021).  Tukinah  (2020)  mengkaji  pembelajaran  terpadu  dalam perspektif  K.H.  Ahmad  Dahlan  yang  menemukan  filosofi  pembelajaran  terpadu dalam rangka pencapaian kebebasan berpikir dalam arti pengembangan rasio atau penalaran yang dimiliki, sehingga mampu menjelaskan dan menjabarkan teori-teori keilmuan secara mandiri. Kajian pembelajaran kontekstual juga menjadi bagian untuk menyajikan relasi ilmu Mantiq dengan redaksi teks UU Perkawinan.
Kecendrungan  studi  di  atas  menunjukkan  terkait  dengan  capaian  akhir, strategi  pembelajaran  dan  relasi  ilmu  Mantiq  dengan  keilmuan  lain.  Belum ditemukan  penelitian yang merumuskan bagaimana relasi materi ilmu  Mantiq jika dipakaikan  untuk  membaca  teks  UU  atau  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan  jika  dirunut  lebih  jauh,  langkah-langkah  yang  diambil  dalam pengembangan  ilmu-ilmu  keislaman  akan  ditemukan  bahwa  filsafat  Islam mempunyai  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  permulaan  ilmu-ilmu  keislaman khususnya Mantiq. Mantiq atau dengan nama lain logika sejak kemunculannya di Yunani telah mengalami perkembangan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia (Syarif, 2016). Penelitian ini berada di titik menemukan relasi materi ilmu Mantiq dengan redaksi teks UU No. 1 Tahun 1974 pada saat dikembangkan melalui
pembelajaran kontekstual. Penelitian ini hanya fokus pada kalimat informatif yang termuat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan sisi pandang redaksional teks yang ada, bukan dalam perspektif eksistensinya sebagai suatu UU yang mesti dipatuhi dan ditaati seluruh masyarakat di Indonesia, sekalipun dalam tertentu redaksi teks dengan eksistensi UU bersamaan.   Dengan demkian, studi ini menjawab  pertanyaan  bagaimana  kontekstual  ilmu  Mantiq  dalam  rangka mengharmonisasi teks yang terdapat di dalam UU Perkawinan?

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan ( library research ) untuk melakukan analisis terhadap teks UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan ilmu Mantiq. Menurut Onwuegbuzie et al., (2012) kajian  kepustakaan  merupakan  pilihan  yang  tepat  untuk  menelaah  dan mengindentifikasi hal subtansial dari sebuah topik dalam literatur tertentu. Dalam artikel ini yang menjadi sumber data utama (objek kajian) adalah naskah UU No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan. Menganalisis teks UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam artikel ini menggunakan pendekatan ilmu Mantiq yang berpijak pada kitab Iydhah al-Mubham karya Syekh Ahmad Damanhuri. Ilmu Mantiq  sebagai alat untuk memeriksa setiap kata dan kalimat yang digunakan pada teks UU No. 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Pemeriksaan  kata  dan  kalimat  dilakukan  secara berurutan dan sistematis, hingga sampai akhir kata dan kalimat pada UU No 1 Tahun 1974.  Karna  ilmu  Mantiq  yang  digunakan  di  dalam  artikel  ini  menggunakan pendekatan Syekh Ahmad Damanhuri, maka setiap kata yang digunakan di dalam UU yang dimaksud dicari pemaknaannya, mencari fakta dari setiap kalimat. Temuan dari cara kerja ilmu Mantiq dari UU No. 1 Tahun 1974 akan disajikan secara sistematis pada bagian pembahasan di dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ilmu Mantiq dan Pembelajaran Kontekstual
Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantiq (Aulia, 2015). Ilmu Mantiq atau logika merupakan ilmu kaidah berfikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah (Munib &  Atnawi,  2020;  Purwanto,  2019;  Wahyudi  &  Lubis,  2024).  Logika  adalah  ilmu pengetahuan, alat atau media pengantar yang membahas tentang metode ketelitian dan  sistematis  yang  banyak  digunakan  dalam  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan, termasuk dalam studi Islam (Wahab & Hamat, 2020). Mantiq sejak kemunculannya telah mengalami perkembangan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia (Syarif, 2016), bahkan era kejayaan peradaban Islam dipengaruhi oleh ilmu Mantiq (Harahap & Pally Taran, 2023) . Makna logika atau mantiq mengalami dinamika yang luar  biasa  dalam  perkembangannya.  George  F.  Kreller  dalam  bukunya Logic  and Language of Education menyebutkan bahwa mantiq merupakan penyelidikan terhadap dasar-dasar dan metode berpikir yang benar. Artinya mantiq merupakan alat berpikir yang benar dan sistematis. Taib Tahir mengatakan bahwa mantiq adalah ilmu yang digunakan untuk menggerakkan pikiran pada jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran (Nisa’,  2019) .  Bahkan  Ibnu  Sina  berpendapat  bahwa  Ilmu  Mantiq
merupakan  alat  yang  berisikan  kaidah-kaidah  untuk  menjaga  manusia  dari ketergelinciran dalam berfiki (Purwanto, 2019).
Mantiq merupakan terjemahan dari kata logika yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-mantiq . Kata al-mantiq dalam bahasa Arab adalah bentuk al-ism al-alat yakni kata benda yang digunakan sebagai alat. Kata tersebut merupakan derivasi dari kata kerja nataqa (berpikir), natiq (yang berpikir), kemudian menjadi mantiq yang artinya adalah  alat  berpikir. Nataqa sendiri  selain  berarti  berpikir  ia  juga  dapat  diartikan sebagai  berbicara  ( kalam ).  Dalam  Alquran,  misalnya,  kata mantiq dipakai  dalam pengertian  perkataan.  Bentuk  kata  kerja  ini  juga  disebut  dalam  Alquran  dengan pengertian yang sama  (Nur, 2011).  Mantiq di kalangan masyarakat umum dikenal juga  dengan  ilmu  logika  yang  merupakan  salah  satu  cabang  ilmu  filsafat  yang mempelajari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah penalaran sehingga manusia dapat mengambil kesimpulan yang tepat (Kamal et al., 2023; Siregar et al., 2022).
Menurut Al-Damanhuri, n.d., ilmu Mantiq merupakan suatu kajian keilmuan yang dibangun di atas syarat sah suatu ilmu yang bersandar pada lima syarat, yaitu Pertama ,  ilmu  Mantiq  didefinisikan  dengan  kaidah-kaidah  yang  kokoh  untuk memelihara cara berpikir agar tidak terjebak ke dalam kesalahan. Kedua , kajian ilmu Mantiq  mencakup  bahasan  tentang al-tashawwur (mengenal  makna  suatu  kata tunggal),  yang  sangat  menentukan  di  dalam  memahami  dan  menyusun  sebuah definisi  ( al- ta’tif atau al-qaul  al-syarih ); al-tashdiq (mengenal  suatu  bentuk  fakta  dari sebuah kalimat), yang sangat menentukan di dalam penyusunan silogisme ( al-qiyas ). Ketiga , al-tsamrah atau  capaian  pembelajaran  ilmu  Mantiq  berupa  kekokohan  dan terpelihara  akal  pikiran  dari  terjebak  ke  dalam  kesalahan. Keempat ,  ilmu  Mantiq keutamaan pada aspek pengokohan dan penyempurnaan berbagai pengilmuan dan ilmu yang ada karena setiap ilmu mengandung unsur al-tashawwur dan al-tashdiq . Kelima , relevansi keilmuan ilmu Mantiq sama dengan ilmu Nahwu dalam hal kemanfaatannya.  Ilmu  Nahwu  untuk  memelihara  dari  kesalahan  lisan  dalam berbahasa  dan  ilmu  Mantiq  memelihara  akal  pikiran  dari  kesalahan  mengolah informasi. Keenam ,  ilmu  Mantiq  digagas  oleh  Aristoteles  (384-322  SM). Ketujuh , penamaan ilmu Mantiq terkadang juga disebut dengan mi’yar al -ulum (standarisasi ilmu) dan ‘ilmu al -miyzan (ilmu ukur atau timbangan). Kedelapan , prasyarat pengkajian ilmu  Mantiq  tergantung  kepada  tingkat  pemahaman  (akal)  yang  dimiliki  oleh  si pengkaji  ilmu. Kesembilan ,  hukum  mempelajari  ilmu  Mantiq  secara  hukum  syariat terdapat perbedaan ulama: Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Shalah mengharamkan mengkaji ilmu Mantiq; Imam al-Ghazali menempatkan hukum fardhu kifayah untuk mengkaji  ilmu  Mantiq;  dan  sementara  itu,  menurut  pendapat  yang  masyhur  di kalangan para ulama, hukum mengkaji ilmu Mantiq adalah boleh dengan niat untuk mendalami al- Qur’an dan Sunnah (kebaikan). Kesepuluh , fokus masalah kajian ilmu Mantiq berada  pada ranah al-qadhiyah , yang meliputi objek yang didefinisikan dan objek yang akan dicarikan dalil logikanya (silogisme).
Pembelajaran  kontekstual  dijumpai  di  dalam  beberapa  studi.  Abdul  Kadir menyajikan  bahasan  konsep  pembelajaran  kontekstual  menjadi  alternatif pengurangan terhadap dimensi pembelajaran yang bersifat verbalistik dan teoritis, agar tercipta proses penguatan pemahaman secara komprehensif (Kadir, 2013). Emi Ramdani (2018) menyajikan suatu model pembelajaran kontekstual yang dikaitkan langsung dengan materi pelajaran kewarganeragaan. Model ini dikembangkan dalam
perumusan  produk  pembelajaran  berupa  jurnal  harian  yang  berisikan  nilai-nilai karakter  di  tengah  keluarga  ataupun  di  tengah  masyarakat.  Konsep  pembelajaran kontekstual  dalam  rangka  mengantarkan  peserta  didik  senang  dengan  aktivitas pembelajaran. Hal mana posisi pendidikan menjadi fasilitator dan peserta didik dapat memilih  dengan  bebas  atau  tanpa  tekanan  terkait  dengan  arah  kreativitas  mereka sendiri.  Intinya,  kajian-kajian  tentang  konsep  pembelajaran  kontekstual  masih bersifat konsep ataupun kajian kasus.
Merujuk pada capaian pembelajaran dan fokus masalah kajian ilmu  Mantiq, maka  dibangun  sebuah  hipotesis,  yaitu  jika  fokus  masalah  ilmu  Mantiq  adalah al- qadhiyah atau  kalimat  informatif,  maka  kajian al- insya’iyyah atau  kalimat  tuntutan, baik kalimat perintah, larangan, pertanyaan, atau sejenis, tidak termasuk ke wilayah yang dibahas dalam penelitian. Argumentasi penafiannya disinggung pada bagian penjelasan  pengklasifikasian  kalimat.  Sebab,  kalimat  informatif  mengandung  arti sebagai kalimat yang dituturkan atau dituliskan, sangat berpotensi ada benar ataupun dusta, baik memandang kepada si pemberi informasi maupun kepada informasi itu melalui mengecek fakta di lapangan. Sementara kalimat tuntutan diartikan dengan sebuah kalimat yang tidak memiliki potensi benar atau dusta karena kalimat tuntutan hanya menginginkan tindakan setelah kehadirannya.

## 2. Klasifikasi Redaksi Kalimat di dalam UU No. 1 Tahun 1974
Pengklasifikasian  dan  pemetaan  kalimat  yang  terdapat  di  dalam  UU No.  1 Tahun  1974 menjadi  suatu  keniscayaan.  Pasalnya,  karakter,  struktur,  dan  pola susunan kata pada pasal dan ayat yang digunakan dalam UU berbahasa Indonesia. Sementara  itu,  bangunan  materi  ilmu  Mantiq  berbahasa  Arab.  Kendati  memiliki bahasa yang berbeda, namun secara prinsip tidak memiliki perbedaan karakter dan struktur  makna.  Bahkan, dalam  aspek  pola  susunan  kata  di  dalam  kalimat  bahasa Indonesia memakai subjek (S) + prediket (P), atau ada yang ditambah dengan objek (O), atau terkadang ditambah dengan O + keterangan (K), atau disederhanakan dalam bentuk “S+P+O/K”, dan terkadang dimulai dengan “P+S+O/K”. Kondisi ini ternyata hanya memiliki perbedaan nama dengan status jabatan kata pada kalimat berbahasa Arab, seperti jabatan kata “S” dalam bahasa Indonesia terkadang berstatus al-fail , naib al-fail , ataupun al- mubtada’ dalam bahasa Arab. Begitu juga, “P”, bisa jadi berstatus sebagai al- fi’l atau al-khabar . Dengan demikian, jabatan kata yang b erstatus sebagai “S” dikenal  dengan  istilah al- maudhu’ ,  dan  jabatan  kata “P”  dikenal  dengan  istilah al- maudhu’ dalam ranah kajian ilmu Mantiq dengan fungsi akhir membentuk qadhiyah hamliyah (proposisi kategoris).
Pola  lain  dalam  struktur  proposisi  mengunakan  dua  kalimat  yang dihubungkan dengan kata syarat – seperti jika , sekiranya , barang siapa , atau sejenis – dan kata  jawab – seperti maka atau  semakna – .  Kondisi  ini  menciptakan  suatu  dimensi proposisi  dengan  menghadirkan  dua  kalimat  sebagai  indikator  keberadaannya. Dalam bahasa Indonesia, proposisi ini disebut dengan proposisi hipotesis, sementara di  dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan qadhiyah  syarthiyah .  Susunannya  terkadang menghadirkan kata syarat dan jawab sekaligus, salah satu keduanya, ataupun hanya dipahami berdasarkan konteks posisi keberadaan teks di dalam sebuah kalimat. Atas dasar itu, secara umum proposisi dalam bahasa Indonesia dan Arab tidak memiliki perbedaan selain dari perbedaan penamaan.
Uraian di atas dijadikan standar pengklasifikasian redaksi teks yang terdapat di dalam pasal dan ayat UU. Secara umum, klasifikasi redaksi teks tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: pertama , proposisi kategoris ( qadhiyah hamdilyah ) atau kalimat pernyataan yang berpotensi benar atau salah, dan serta tidak didahului atau tidak mengandung “makna” syarat. Dalam hal ini, proposisi kategoris ditemukan di dalam 15 pasal (berdiri sendiri) dan di dalam 57 ayat (sebagai bagian dari pasal-pasal yang ada di dalam UU). Pola yang digunakan memakai struktur kalimat “S+P+O/K”. Sementara  itu,  juga  terdapat  1  pasal  dengan  menggunakan  pola  struktur  kalimat “P+S+O/K” yaitu pada pasal 52. Narasi ini ditemukan di dalam kalimat “ Tiap-tiap perkawinan (S) dicatat (P) menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (K) ” (pasal 2 ayat 2) dengan pola “S+P+K”, dan kalimat “ Terhadap wali (O) berlaku juga (P) pasal 48 Undang-undang ini (S) ” (pasal 52) dengan pola “P+S+O” – sebagai contoh – . Kondisi pola ini menjadi klasifikasi yang dominan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdistribusi ke dalam pasal 1, 8, 9, 12, 20, 23, 25, 30, 33, 41, 42, 48, 57, 62, dan 64; serta tersebar ke dalam pasal 2 ayat 2 (2/2); 6/1 dan 6/6; 11/2; 14/1 dan 14/2; 16/2; 17/1 dan 17/2; 21/3 dan 21/4; 26/1; 28/1 dan 28/2; 29/1 dan 29/3; 31/1, 31/2, dan 31/ 3; 32/1 dan 32/2; 34/1 dan 34/2; 35/1 dan 35/2; 36/1 dan 36/2; 39/1. 39/2, dan 39/3; 40/1 dan 40/2; 43/1 dan 43/2; 44/2; 45/1 dan 45/2; 46/1; 47/1 dan 47/2; 49/1; 50/2; 51/1 dan 51/2; 51/3;  51/4 dan 51/5;  53/1; 55/1;  59/1 dan 59/2;  60/1; 61/1;  63/1;  63/2;  serta 67/1 dan pasal 67 ayat 2.
Kedua , proposisi hipotesis ( qadhiyah syarthiyah ) atau sebuah kalimat pernyataan yang berpotensi benar atau salah, dan serta didahului atau mengandung “makna” syarat.  Dalam  hal  ini,  proposisi  hipotesis  korelatif  ditemukan  di  dalam  10  pasal (berdiri sendiri) dan di dalam 41 ayat (sebagai bagian dari pasal-pasal yang ada di dalam UU). Kendati pengklasifikasinnya termasuk proposisi hipotesis, namun pola struktur  kalimat  yang  digunakan  terbagi  ke  dalam  2  bentuk,  yaitu  pola  yang digunakan  berbentuk  susunan “Syarat+S+P+O/K,  Jawab+S+P+O/K”  dan pola susunan  “Jawab+S+  P+O/K,  Syarat+S+P+O/K”. Bahkan,  proposisi  hipotesis alternatif juga terdapat di dalam UU ini, yaitu pada 3 pasal (berdiri sendiri) dan 1 ayat dari bagian pasal yang ada di dalam teks UU, yang menggunakan susunan kalimat dapat memberi potensi peluang yang boleh jadi “x” atau “y”. Narasi yang ditemukan dalam  bentuk pertama dari  tiga  pola  dalam  proposisi  hipotesis  dapat  dicontohkan melalui  kalimat  yang  terdapat  di  dalam  pasal  4  ayat  1,  yaitu  “ Dalam  hal (syarat) seorang suami (S) akan beristeri lebih dari seorang (P) sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini (K), maka (jawab syarat) ia (S) wajib mengajukan (P) permohonan (O) kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (K) atau pola “Syarat+S+P+K, Jawab+S+P+O+K”. Kondisi ini tersebar ke dalam pasal 10, 15, 24, 37, 54, 58, dan pasal 66. Di sisi yang sama, narasi ini juga tersebar ke dalam pasal 4 ayat 1 (4/1); 5/1; 6/2, 6/3, 6/4, dan 6/5; 7/2 dan 7/3; 11/1; 21/1 dan 21/2; 27/3; 34/3; 46/2; 49/2; 53/2; 55/2 dan 55/3; 56/2; 60/2, 60/3, dan 60/4; 61/3; 65/1 dan pasal 65 ayat 2.
Sementara itu, proposisi hipotesis korelatif dalam bentuk pola kedua dari dua bagian  yang  ada,  ditemukan  di  dalam  kalimat  pada  pasal  2  ayat  1.  Narasinya menggambarkan  bahwa  kalimat  “jawab”  didahulukan  daripada  kalimat  “syarat”, sehingga  struktur  kalimatnya  disusun  dengan  pola  “Jawab+S+P+O/K, Syarat+S+P+O/K”. Contoh konkrit proposisi hipotesisi ini terdapat di dalam kalimat:
“ Perkawinan (S) adalah  sah (P), apabila (syarat) dilakukan (P) menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (K) atau ber pola “S+P – sebagai jawab – ,  syarat+P+K – dengan  memindahkan  pola  kata  kerja  aktif  menjadi  pasif –”. Kondisi pola ini tersebar di dalam pasal 13, 19, dan 22, serta juga terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 (2/1); 3/2; 5/2; 7/1; 16/1; 21/5; 26/2; 27/2; 29/2 dan 29/4; 44/1; 56/1; dan  pasal  60  ayat  5.  Atas  dasar  itu,  proposisi  hipotesis  korelatif  menjadi  bagian penting  untuk  membatasi  ruang  tafsir  dan  atau  memberi  alternatif  dalam  rangka memanfaatkan dasar hukum sebuah masalah perkawinan.
Bahkan, proposisi hipotesis alternatif juga bentuk lain selain dari dua bentuk proposisi hipotesis korelatif. Proposisi hipotesis ini membuka ruang terbuka sebagai alternatif  terhadap  permasalahan  yang  berpotensi  terjadi.  Kendati  demikian, proposisi ini relatif sedikit secara kuantitas dibandingkan dengan proposisi hipotesis korelatif. Hal ini terbukti dari sebaran kalimatnya hanya terdapat di dalam 3 pasal, yaitu pasal 18, 23, dan 38, serta di dalam pasal 4 ayat 2 (4/2) dan pasal 50 ayat 1 (50/1). Narasi yang ditemui dalam bentuk proposisi hipotesis alternatif dapat dicontohkan dengan  kalimat  “ Pencegahan  perkawinan (S) dapat  dicabut (P) dengan  putusan Pengadilan (K) atau (alternatif) dengan menarik kembali (P) permohonan pencegahan (O) pada  Pengadilan (K) oleh  yang  mencegah (S)”  atau  pola  “S+P+K,  P+O+K+S”. Seolah-olah struktur kalimat yang dinyatakan di dalam UU berupa “ Jika seseorang mencegah  terlaksana  suatu  proses  perkawinan,  maka  pencegahan  perkawinan  itu dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau (alternatif kedua) dengan si pencegah itu  menarik  kembali  permohonan  pencegahan  yang  telah  diajukan  kepada Pengadilan ” atau pola “syarat+S+P+O, jawab+S+P+O+K”. Begitu juga dengan pasal dan  ayat-ayat  berkonstruksi  kalimat yang  sama  dengan  pasal  18  UU  No.  1  Tahun 1974.
Ketiga , redaksi teks berupa kalimat perintah yang terdapat di dalam pasal 67. Kalimat  ini  merefleksikan  satu  bagian  dari  sebuah  struktur  kalimat  yang  tidak terklasifikasi ke dalam bagian qadhiyah (kalimat informatif), tetapi menjadi bagian dari kalimat insya’iyah (tuntutan),  baik  berupa  perintah,  larangan,  pertanyaan,  maupun sejenisnya. Narasi kalimat insya’iyah ini berupa kalimat “ Agar supaya setiap orang dapat  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-undang  ini  dengan penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia ”.  Kalimat  ini menegaskan  sekaligus  memerintahkan  setiap  orang  untuk  mengetahui  Undang- undang ini serta melaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Atas dasar  itu,  diketahui  bahwa  klasifikasi  redkasi  kalimat  yang  dimuat  di  dalam  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkelompok ke dalam tiga bagian, yaitu proposisi  kategoris,  proposisi  hipotesis  (korelatif  dan  alternatif),  dan  kalimat perintah.

## 3. Tipologi Definisi di dalam UU No. 1 Tahun 1974
Pendefinisian sangat penting untuk menentukan apa, bagaimana, dan kenapa sebuah  objek  yang  didefinisikan.  Definisi  sebagai  kajian  ilmu  Mantiq  diartikan dengan  sesuatu  hal  mana  mengenali  sesuatu  itu  menjadi  alasan  dalam  mengenali objek yang ingin dikenali (Al-Damanhuri, n.d.). Intinya, definisi menjadi pembingkai pemikiran dalam rangka menemukan hakikat, batasan, atau ruang lingkup ( al-had ), atau fungsi atau efek dari suatu objek yang didefinisikan ( al-rasm ). Dalam hal ini, UU
No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  memiliki  dua  diksi  yang  didefinisikan. Keduanya,  terdiri  dari  pasal  1  tentang  definisi  perkawinan  dan  pasal  57  tentang perkawinan campuran. Kendati secara redaksi teks dikelompokkan ke dalam kalimat informatif atau proposisi, namun dalam ranah ilmu Mantiq, definisi memiliki porsi dan persyaratan yang berbeda dari kalimat informatif.
Menemukan bentuk definisi yang digunakan untuk diksi perkawinan dan juga diksi  perkawinan  campuran,  dimulai  dengan  pemaparan  redaksi  tekstual  kedua definisi tersebut, yaitu:
“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. ”  (pasal  1);  dan  “ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang  berlainan,  karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan Indonesia .” (pasal 57)
Paparan redaksi di atas dapat diuraikan lebih lanjut keterpenuhan syarat-syarat suatu definisi menurut kajian ilmu Mantiq. Secara sederhana syarat sah suatu definisi jika memenuhi  standar al- jami’ (penghimpunan  objek  yang  didefinisikan), al- mani’ (pembatasan objek yang tidak didefinisikan), al- dafi’ li al - i’tiradh (pengeliminiran objek lain yang masih tercakup di dalam objek yang didefinisikan) (Al-Subkiy, n.d.). Dalam hal ini, bisa dikonkritkan dalam bentuk tabel berikut:
Tabel 1 : Al- Jami’, Al - Mani’, Al - Dafi’ li al - I’tiradh, dan Bentuk Defenisi
No Al- Jami’ Al- Mani’ Al- Dafi’ li al - I’tiradh Bentuk Definisi 1 Ikatan lahir bathin  Antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri Bertujuan membentuk keluarga .... Hakikat ( al-Had ) 2 Perkawinan Antara dua orang yang memiliki perbedaan status kewarganegaraan Dengan kondisi masing- masingnya mesti tunduk pada hukum kenegaraan yang lain Hakikat ( al-Had )

## Diolah dari berbagai sumber
Dalam konteks definisi perkawinan, persusunan kata ikatan lahir bathin mampu menghimpun seluruh bentuk ikatan lahir bathin yang ada, baik ikatan lahir bathin pria  dengan  pria  ( gay ),  wanita  dengan  wanita  ( lesbian ),  maupun  pria  atau  wanita dengan  hewan  betina  atau  jantan  ( zhoopolia ),  apalagi  bentuk  ikatan  lahir  bathin (perkawinan) yang berbeda kewarganegaraan pada pasal 57. Keterhimpunan seluruh bentuk yang ada melalui susunan kata ikatan lahir bathin menempatkan kata tersebut sebagai  kata  berkonotasi al-jins di  dalam  ilmu  Mantiq.  Kondisi  keterhimpunan seluruh cakupan susunan kata ikatan lahir bathin dibatasi ( al- mani’ ) dengan susunan kata antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri . Susunan ini mengeluarkan seluruh bentuk ikatan lahir bathin yang terjadi, baik gay , lesbian , ataupun zhoopolia . Bahkan, keberadaan susunan kata bertujuan membentuk keluarga ... , menjadi kata-kata yang  mengeliminir  kondisi  pernikahan  yang  hanya  dilakukan  demi  pemenuhan seksualitas antara pria dengan wanita tanpa hak dan kewajiban yang lainnya. Atas dasar itu, keberadaan definisi pada pasal 1 memenuhi syarat sebagai suatu definisi. Sementara itu, definisi pada pasal 57 belum memenuhi syarat sebagai suatu definisi
karena  terdapat  diksi  yang  digunakan  masih  bersifat  ambigu  dan  ketidakjelasan makna.  Semestinya  definisi  pada  pasal  57  UU  No.  1  Tahun  1974  diganti  dengan kalimat yang pasti dan terukur dalam aspek makna yang diinginkan.

## 4. Tipologi Proposisi di dalam UU No. 1 Tahun 1974
Pengidentifikasian  pola  atau  bentuk  sebuah  proposisi  di  dalam  UU  No.  1 Tahun  1974  sangat  penting.  Kondisi  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam memahami ide ataupun status benar atau salah, dan substansi pasal dan ayat. Dalam hal ini, proposisi diartikan sebagai kalimat yang tersusun dari subjek, prediket, objek dan  atau  konjungsi,  dan  kondisinya  mengandung  makna  kuantor  ( al-kam )  dan kualifikator  ( al-kaif ),  serta  dapat  dibuktikan  benar  atau  dustanya  (Al-Damanhuri, n.d.). Secara umum keberadaan proposisi sudah disinggung pada  bagian 1 di atas. Kendati demikian, secara rinci terkait dengan proposisi menjadi sesuatu yang dibahas pada bagian ini. Atas dasar itu, setiap proposisi di atas memiliki klasifikasi dan syarat yang mesti dimilikinya.

## a. Proposisi Kategoris ( al-Qadhiyah al-Hamliyyah )
Proposisi kategoris menjadi suatu bagian proposisi yang hanya memiliki unsur S+P,  dan  serta  terkadang  diiringi  oleh  O/  K.  Diksi  kata  yang  berposisi  sebagai  S sangat menentukan di dalam pengklasifikasian proposisi kategoris ke dalam ranah kulliyah , juz’iyah , muhmalah ,  dan syakhshiyah .  Dalam  hal  ini,  ketika  diksi  kata  yang digunakan  berbentuk  kata  tunggal  yang  bermakna  universal,  disebut  dengan muhmalah .  Dalam  kondisi  tertentu,  diksi  ini  dihubungkan  dengan  kata  awal  yang mengandung makna keseluruhan, seperti kata setiap , tiap-tiap , seluruhnya , atau sejenis; atau  dihubungkan  dengan  kata  awal  yang  mengandung  makna  sebagian,  seperti sebagian , salah  satu , keduanya ,  atau  sejenis.  Jika  kata  tunggal  mengandung  makna universal  itu  dikaitkan  dengan  kata  awal  bermakna  keseluruhan,  maka  disebut dengan kulliyah . Namun, jika dikaitkan dengan kata awal bermakna sebagian, maka disebut dengan juz’iyah . Di sisi yang lain, jika diksi kata yang digunakan berbentuk kata tunggal dan juga bermakna tunggal, seperti angka 48 , 2 , 3, ahmad , abdul , atau sejenis,  disebut  dengan syakhshiyah .  Atas  dasar  itu,  bentuk-bentuk  diksi  yang dijelaskan ( muhmalah , kulliyah , juz’iyah , dan syakhshiyah ) di dalam ilmu Mantiq dikenal dengan al-kamm (kuantor).
Di sisi yang sama, diksi dengan posisinya sebagai P terkadang berada dalam kondisi  afirmatif  dan  terkadang  negatif.  Kajian  ilmu  Mantiq  menempatkan  kedua kondisi P ini di ranah istilah al-kaif , yang mencakup kondisi P dalam bentuk afirmatif atau maujabah dan bentuk negatif atau salibah . Kondisi afirmatif atau negatif ini juga dipakaikan untuk S, sekalipun pada prinsipnya al-kaif itu bagian dari ranah P. Tanpa memperpanjang uraian ini, sesuatu yang pasti bahwa proposisi kategoris terbagi ke dalam delapan bentuk, yaitu empat proposisi kategoris afirmatif dan empat proposisi negatif. Secara sederhana dapat diuraikan dalam bentuk gambar berikut:
Gambar 1 : Tipe Kuantor ( Sur ) di Dalam Proposisi Kategoris Diolah dari berbagai sumber
Berangkat dari standar pengelompokkan proposisi kategoris, baik dari aspek kuantor  maupun  kualifikator  sebagaimana  digambarkan  pada  gambar  1  di  atas, ditemukan  di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  lima  bagian  proposisi  kategoris  dari delapan pembagiannya. Dalam hal ini, tiga bagian yang tidak ditemukan di dalam UU  terdiri  dari pertama ,  proposisi  kategoris  dengan  kuantor  berbentuk  universal ( kulliyah ) dan kualifikatof negatif ( salibah ) atau disebut dengan kulliyah salibah ; kedua , kuantor berbentuk parsial ( juz’iyyah ) dan kualifikator negatif ( salibah ) atau juz’iyyah salibah ; dan ketiga, kuantor berbentuk individual ( syakhshiyah ) dan kualifikator negatif ( salibah ) atau syakhshiyah salibah . Sementara itu, lima bagian proposisi kategoris yang ditemukan di dalam UU terdiri dari:
1) Proposisi  kategoris  dengan  kuantor  universal  ( kulliyah )  dan  kualifikator afirmatif  ( maujabah )  atau disebut  dengan kulliyah  maujabah .  Dalam  hal  ini, bisa dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 2, yaitu: “ Tiap-tiap (kuantor kulliyah) perkawinan (S) dicatat (P dengan posisi afirmatif  [tidak  memiliki  peniadaan  atau  penafian]) menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku (K). Redaksi kalimat ini mengindikasikan makna bahwa tidak ada satupun status perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bagian  ini  juga ditemukan di dalam pasal 21 ayat 3 (21/3); 31/2; 63/2; dan pasal 67 ayat 2;
2) Proposisi  kategoris  dengan  kuantor  parsial  ( juz’iyyah )  dan  kualifikator afirmatif ( maujabah ) atau disebut dengan juz’iyyah maujabah . Dalam hal ini, bisa dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 45 ayat 1,  yaitu:  “ Kedua (kuantor juz’iyyah ) orang  tua (S) wajib  memelihara  dan mendidik (P dengan posisi afirmatif [tidak memiliki peniadaan atau penafian]) anak-anak  mereka (O) dengan  sebaik-baiknya (K).  Redaksi  kalimat  ini mengindikasikan  makna  bahwa  sebagian  dari  kedua  orang  memiliki
kewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan cara yang baik. Bagian ini juga ditemukan di dalam pasal 29 ayat 1 (29/1); dan pasal 49 ayat 1;
3) Proposisi  kategoris  bermakna  universal  sekaligus  hampa  dari  kuantor ( muhmalah ) dan kualifikator afirmatif ( maujabah ) atau disebut dengan muhmalah maujabah .  Dalam  hal  ini,  bisa  dicontohkan  dengan  redaksi  kalimat  yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1, yaitu: “ Perkawinan (S) harus didasarkan (P dengan  posisi  afirmatif  [tidak  memiliki  peniadaan  atau  penafian]) atas persetujuan  kedua calon mempelai (K). Redaksi ini mengindikasikan makna bahwa  sebagian  perkawinan  bisa  saja  dilaksanakan  tanpa  persetujuan  dari kedua calon mempelai. Bagian ini juga ditemukan di dalam beberapa pasal dan ayat, seperti pasal 1, 8, 12, 23, 25, 30, 33, 41, 42, 57, 62, 64, serta di dalam pasal 6 ayat 1 (6/1); 6/6; 11/2; 14/1 dan 14/2; 16/2; 17/1 dan 17/2; 21/4; 26/1; 28/1; 29/3; 31/1 dan 31/3; 32/1 dan 32/2; 34/1 dan 34/2; 35/1 dan 35/2; 36/1 dan 36/2; 39/1, 39/2, dan 39/3; 40/1 dan 40/2; 43/1 dan 43/2; 44/2; 45/2; 46/1; 47/1 dan 47/2; 50/2; 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, dan 51/5; 53/1; 55/1; 59/1 dan 59/2; 61/1; 63/1; dan pasal 67 ayat 1;
4) Proposisi  kategoris  bermakna  universal  sekaligus  hampa  dari  kuantor ( muhmalah ) dan kualifikator negatif ( salibah ) atau disebut dengan muhmalah salibah . Dalam hal ini, bisa dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 28 ayat 2, yaitu: “ Keputusan (S) tidak berlaku surut (P dengan posisi  negatif  [memiliki  peniadaan  atau  penafian]) terhadap:  a)  anak-anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut;  .... (K).  Redaksi  kalimat  ini mengindikasikan makna bahwa sebagian keputusan bisa saja berlaku surut di saat  sebagian  keputusan  ditetapkan  tidak  berlaku  surut  bagi  sebagian  yang lain. Bagian ini juga ditemukan di dalam pasal 9, 20, dan 48, serta di dalam pasal 60 ayat 1 (60/1); dan
5) Proposisi  kategoris  bermakna  individual  ( syakhshiyah )  dan  serta  kualifikator afirmatif ( maujabah ) atau disebut dengan syakhshiyah maujabah . Dalam hal ini,  dicontohkan  dengan  redaksi  kalimat  yang  terdapat  di  dalam  pasal  52, yaitu: “ Terhadap wali (K) berlaku juga (P dengan posisi negatif [tidak memiliki peniadaan atau penafian]) Pasal 48 Undang-undang ini (S). Redaksi kalimat ini mengindikasikan makna bahwa pasal 48 ini (tanpa dapat ditafsirkan dengan pasal  selain  pasal  48).  Angka  48  menjadi  angka  yang  hanya  diperuntukkan dengan makna hanya dirinya sendiri. Bagian ini juga ditemukan di dalam pasal 67 ayat 1 (67/1).

## b. Proposisi Hipotesis ( al-Qadhiyah al-Syarthiyah )
Proposisi hipotesis tidak berbeda prinsip dengan proposisi kategoris. Unsur pokoknya sama-sama terdiri dari S+P+O/K, tetapi dalam susunan proposisi hipotesis membutuhkan dua unsur pokok kalimat lainnya, yaitu kata syarat dan jawab. Dalam kondisi  ini,  proposisi  hipotesis  berarti  susunan  dua  kalimat  (S+P+O/K)  yang memiliki hubungan (relasi) atau pilihan (alternatif) terhadap salah satu dari dua atau beberapa  pilihan,  dengan  menggunakan  kata  bermakna  syarat  dan  jawab  syarat. Definisi ini menegaskan kondisi susunan kalimat yang telah dijelaskan pada bagian proposisi  kategoris.  Hal  mana  susunan  tersebut  berupa  kalimat  yang  terdiri  dari “Syarat+S+P+O/K  atau  disebut  dengan muqaddam ,  Jawab+S+P+O/K  atau  dikenal
dengan taliy ” untuk proposisi korelatif; atau susunan kalimat yang terdiri dari “pokok masalah+alternatif  penyelesaian”  dalam  hal  proposisi  hipotesis  alternatif.  Kondisi proposisi hipotesis alternatif berpotensi terciptanya tiga kemungkinan, yaitu: pertama , bahwa alternatif yang ada tidak dapat dihimpun sebagai suatu kesatuan, namun bisa jadi alternatif yang ada tidak dipakai sama sekali ( mani’ al - jam’i ); kedua , alternatif yang ada tidak dapat terlepas dari salah satunya, sekalipun mungkin saja dihimpunkan seluruhnya  ( mani’  khulw );  dan ketiga ,  alternatif  yang  ada  tidak  mungkin  dihimpun serta tidak bisa pula terbebas dari salah satunya ( mani’ huma ). Atas dasar itu, proposisi hipotesis  alternatif  memiliki  beberapa  bagian,  seperti  yang  digambarkan  sebagai berikut:

## Gambar 2: Klasifikasi Proposisi Hipotesis Diolah dari berbagai sumber
Beranjak dari gambar di atas, konstruksi kalimat yang dibentuk menggunakan proposisi hipotesis dan ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari dua bentuk, yaitu proposisi hipotesis korelatif dan proposisi hipotesis alternatif.  Kedua bentuk proposisi ini memiliki pola susunan kalimat yang terkadang taliy lebih dahulu daripada muqaddam ,  yang  pada  saat  tertentu  memang  semestinya muqaddam diposisikan  sebagai  kalimat  pembuka  di  dalam  pasal  atau  ayat  yang  kemudian diiringi  dengan taliy .  Dalam  konteks  proposisi  korelatif  terdapat  dua  pola  yang digunakan di dalam struktur kalimat, yaitu pertama , posisi muqaddam lebih dahulu daripada  taliy .  Hal  ini  terdapat  di  dalam  pasal  21  ayat  1  (21/1)  dengan  redaksi kalimat: “ jika (kata syarat) pegawai pencatat perkawinan (S) berpendapat (P) bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini (K), maka (jawab) ia (S) akan menolak melangsungkan (P) perkawinan (O). Redaksi kalimat ini memberikan  makna  bahwa  pegawai  pencatat  perkawinan  bisa  saja  menolak melangsungkan  perkawinan  pada  saat  tiada  larangan  menurut  Undang-undang,
tetapi  masih  ada  persyaratan  lain  yang  tidak  terpenuhi.  Begitu  juga,  dia melangsungkan perkawinan jika tidak ditemukan larangan menurut Undang-undang serta telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan dan sejenisnya. Uraian yang sama dijumpai  di dalam pasal 4 ayat 1 (4/1) dan pasal 55 ayat 2 (55/2); dan kedua , posisi taliy lebih dahulu daripada muqaddam . Hal ini terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 (2/1) dengan redaksi kalimat: “ perkawinan (S) adalah sah (P) (posisi: taliy ), apabila (kata syarat) dilakukan (P) menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (K) (posisi: muqaddam ). Redaksi kalimat ini memberikan makna bahwa  keabsahan  suatu  perkawinan  ditetapkan  berdasarkan  hukum  agama seseorang.  Jika  dilaksanakan  di  luar  aturan  ini,  perkawinannya  melanggar  norma agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Konstruksi kalimat yang sama ditemukan pada pasal 3 ayat 2 (3/2) dan pasal 7 ayat 1 (7/1).
Di sisi yang sama, keberadaan proposisi hipotesis alternatif juga ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, proposisi alternatif dengan tiga bagiannya hanya  dijumpai  1  bagian,  yaitu  proposisi  alternatif  dengan  kategori mani’  khuluw . Artinya, muqaddam dan taliy tidak mungkin terlepas dari kondisi yang dinyatakan, sekalipun keduanya bisa saja berhimpun di dalam kondisi yang dinyatakan tersebut. Redaksi  kalimat  yang  menggambarkan  kondisi  ini  terdapat  pada  pasal  23,  yaitu: “ Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ( muqaddam ) yaitu a. Para keluarga dalam  garis  keturunan  lurus  ke atas  dari  suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. dst. ( taliy ). Redaksi  kalimat  ini  menggambarkan  bahwa  adanya  alternatif  pihak  yang  dapat mengajukan pembatalan perkawinan, baik dari pihak yang dimaksud pada poin a., b., c., atau d., bahkan pembatalan ini dapat dilakukan secara bersamaan oleh masing- masing pihak pada poin a, b, c, dan d. Kendati demikian, pembatalan perkawinan tidak  bisa  terjadi  di  luar  dari  pihak  yang  dimaksud  pada  poin  a,  b,  c,  ataupun  d. Kondisi yang pada akhirnya dikenal dengan mani’ khuluw (tidak bisa terlepas dari salah satu, tetapi bisa saja berhimpun ketiga alternatif yang ada untuk mengajukan pembatalan perkawinan). Redaksi yang sama juga ditemukan pada pasal 38 dan pasal 50 ayat 1 (50/1).

## c. Pengujian Kebenaran Proposisi di dalam UU No. 1 Tahun 1974
Keabsahan  sebuah  proposisi  menjadi  keniscayaan.  Ketika  proposisi  yang sudah  benar  digunakan  pada  saat  penyusunan  silogisme,  bisa  dipastikan  bahwa kesimpulan yang diperoleh adalah benar, selama disusun sesuai dengan ketentuan silogisme yang ditetapkan. Sebaliknya, ketika proposisi berada dalam kondisi salah, maka  dipastikan  bahwa  konklusi  yang  dihasilkan  adalah  salah,  dan  merusak terhadap susunan silogisme yang ada,  serta berakibat kepada dalil yang dibangun sangat  mudah  dibantah  dan  tidak  logis.  Dalam  konteks  ini,  pengujian  kebenaran suatu  proposisi  dikaji  melalui  dua  instrumen,  yaitu  instrumen al-tanaqudh (pengkontradiksian)  dan al- ‘aks  al -mustawiy (pembalikan  setara).  Secara  teori, al- tanaqudh adalah menghadirkan proposisi baru sebagai bentuk lawan dari proposisi asal, dengan mengganti al-kaif (afirmatif menjadi negatif atau sebaliknya). Jika kamm (kuantor)  berupa muhmalah dan syakshiyah ,  kondisinya  tetap  sama.  Namun,  jika kamm nya kulliyah dan juz’iyah ,  maka  dibalikkan  ( kulliyah menjadi juz’iyah atau sebaliknya).  Pengkontradiksian  ini  menghasilkan  salah  satu  dari  kedua  proposisi
berada  kondisi  benar  dan  yang  lainnya  dalam  kondisi  salah.  Jika  disederhanakan, ketentuan  uji  kebenaran  proposisi  melalui  instrumen  uji tanaqudh dapat  diuraikan sebagai berikut:
Gambar 2 : Tipe dan Contoh Pengkontradiksian Proposisi Diolah dari berbagai sumber
Gambar tipe dan contoh pengkontradiksian di atas memberikan potret untuk menguji  proposisi  yang  terdapat  di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974.  Dalam  hal  ini, sebagai  contoh  yang  dapat  ditampilkan berasal  dari  pasal  21  ayat  3,  yaitu:  “ para (kauntor  kulliyah) pihak  yang  perkawinannya ditolak (S) berhak  mengajukan (P) permohonan (O) kepada  pengadilan  di  dalam  wilayah  mana  pegawai  pencatat perkawinan  yang  mengadakan  penolakan  berkedudukan  untuk  memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan  penolakan tersebut di  atas (K)”. Proposisi  ini  berada  dalam  bentuk kulliyah  maujabah .  Ketika  dilakukan pengkontraksian,  maka  kondisi kamm diganti  dari kulliyah menjadi  juz’iyah,  serta kondisi kaif diganti dari maujabah menjadi salibah, sehingga bentuk kontrdiktif pasal 21 ayat 3 menjadi kalimat: “ Sebagian (kuantor juz’iyyah) pihak yang perkawinannya ditolak (S) tidak berhak mengajukan (P) permohonan (O) kepada pengadilan di dalam wilayah  mana  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  mengadakan  penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas (K)”. Pengkontradiksian ini berlaku juga di dalam contoh dan kuantor serta kualifikator lainnya, seperti contoh kontradiktif kalimat Muhmalah Maujabah ditemukan  di  dalam  pasal  1,  kalimat Juz’iyah  Maujabah ditemukan  di dalam pasal 3 ayat 1, dan kalimat Syakhshiyah Maujabah ditemukan di dalam pasal 52.
Selain instrumen uji berupa tanaqudh , sebuah proposisi mesti melewati proses uji dan validasi keabsahan melalui instrumen pembalikan setara atau ‘aks mustawiy . Secara teori, pembalikan setara memiliki arti pemindahan posisi diksi yang menjabat sebagai S menjadi P dan P menjadi S di dalam sebuah proposisi, dengan kondisi kamm ,
kaif , dan kebenaran kedua proposisi (proposisi asal dan proposisi pembalikan setara) tetap  dalam  keadaan  benar,  kecuali  pada  tiga  bentuk  proposisi,  yaitu kulliyah maujabah , syakhshiyah  maujabah ,  dan syakhshiyah  salibah .  Setiap  proposisi  yang dikecualikan itu memiliki pembalikan setara yang berbentuk juz’iyah maujabah untuk kulliyah  maujabah , juz’iyah  maujabah untuk syakhshiyah  maujabah ,  dan kulliyah  salibah untuk syakhshiyah  salibah .  Sementara  itu,  pembalikan  setara  tidak  berlaku  untuk proposisi yang berbentuk juz'iyah salibah dan muhmalah salibah .
Jika disederhanakan, pembalikan setara beserta contohnya bisa digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 3 : Tipe dan Contoh Pembalikan Setara Diolah dari berbagai sumber
Berangkat dari ketentuan dan formulasi pembalikan setara di atas, dapat diuji- cobakan ke dalam proposisi yang telah diuji melalui instrumen berupa tanaqudh . Hasil yang ditemukan dari proses pembalikan setara, dapat dicontohkan dengan kalimat pada pasal 3 dan ayat 1, yaitu: “ seorang  pria (S) hanya  boleh mempunyai (P) seorang isteri (O)”. Pembalikan setara kalimat ini adalah: Sebagian hanya boleh mempunyai (S) seorang isteri (O) adalah seorang pria (P). Pembalikan setara ini berlaku juga di dalam  contoh  dan  kuantor  serta  kualifikator  lainnya,  seperti  contoh  pembalikan setara kalimat Muhmalah Maujabah ditemukan di dalam pasal 1, kalimat Kulliyah Maujabah ditemukan  di  dalam  pasal  21  ayat  3,  dan  serta  kalimat Syakhshiyah Maujabah ditemukan di dalam pasal 52.
d. Penyusunan Silogisme menuju Pembacaan Celah Hukum UU No. 1 Tahun 1974
Uraian terkait dengan proposisi pada pasal dan ayat di atas menuntut adanya ruang bacaan celah hukum. Pembacaan celah hukum dapat dilakukan melalui proses penyusunan silogisme. Dalam hal ini, penyusunan silogisme dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu: pertama , menempatkan proposisi pada pasal atau ayat di dalam ranah
konklusi, sehingga dibutuhkan pembentukan premis minor dan premis mayor. Kedua , menempatkan proposisi pada pasal atau ayat di ranah premis minor dalam silogisme kategoris  atau  di  ranah  premis  mayor  dalam  silogisme  hipotesis,  sehingga dibutuhkan pembentukan premis mayor (silogisme kategoris) dan atau premis minor (silogisme  hipotesis)  dan  serta  konklusi.  Ketika  salah  satu  dua  bentuk  ini  tidak dilakukan  pada  masing-masing  silogisme,  maka  bacaan  celah  hukum  tidak  dapat terwujud dan atau bahkan menghasilkan pemahaman yang sulit dipertahankan pada saat  dihadapkan  ke  ranah  penuntutan  dan  pembelaan  terhadap  masalah  hukum, seperti  perdebatan  atau  sejenisnya.  Atas  dasar  itu,  kedua  bentuk  instrumen pembacaan  celah  hukum  melalui  susunan  silogisme  di  atas  menjadi  suatu keniscayaan.
Kendati terdapat dua bentuk silogisme yang disebutkan di atas, namun secara teoritis dibutuhkan hantaran makna silogisme atau al-qiyas tersebut. Dalam hal ini, silogisme secara umum diartikan dengan proses memunculkan proposisi baru berupa konklusi sebagai akibat dari persusunan dua proposisi atau lebih yang telah teruji dan tervalidasi  kebenarannya  dengan  menempatkan  unsur  pembuhul  dalam  aspek makna  ( al- jami’  baina  huma )  dan  serta  memenuhi  persyaratan  untuk  menghasilkan konklusi ( natijah ). Definisi ini merefleksikan perbedaan antara silogisme kategris dan hipotesis dalam aspek persusunan dan persyaratan yang mesti terpenuhi. Silogisme kategoris  tersusun  dari  premis  minor  dan  premis  mayor,  sedangkan  silogisme hipotesis  disusun  dari  premis  mayor  dan  premis  minor.  Kondisi  ini  berakibat terhadap  perbedaan  pola  konklusi  yang  dihasilkan.  Silogisme  kategoris menghasilkan konklusi yang berbentuk abstrak (maknawi), sedangkan konklusi yang dihasilkan silogisme hipotesis berupa proposisi utuh, baik berasal dari premis mayor atau premis minor.
Kondisi di atas bukan menjadi jaminan bahwa setiap silogisme, baik kategoris maupun  hipotesis  menghasilkan  konklusi.  Masing-masingnya  memiliki  klasifikasi dan syarat yang mesti terpenuhi agar memiliki konklusi. Dalam konteks ini, silogisme kategoris terklasifikasi menjadi empat syakl atau bentuk berdasarkan kepada posisi had wasth (kata yang mengalami pengulangan di dalam dua proposisi pada silogisme kategoris) dengan enam belas dhurb atau bagian pada setiap bentuk, seperti gambar berikut:

## Diolah dari berbagai sumber
dengan syarat-syarat yang dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 5 : Persyaratan Syakal Agar Bernatijah dalam Silogisme Kategoris Diolah dari berbagai sumber
Implikasinya, tidak seluruh bagian yang dapat menghasilkan konklusi. Sebab, pada syakl pertama  yang  memenuhi  syarat  berkonklusi  hanya  empat dhurb , syakl kedua sebanyak empat dhurb , syakl ketiga sebanyak enam dhurb , dan syakl keempat sebanyak lima dhurb .  Keseluruhan dhurb yang  berkonklusi  hanya  sembilan  belas dhurb dari enam puluh dhurb yang ada. Dhurb yang berkonklusi dalam silogisme kategoris dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 6  : Potret Seluruh Dharb Bernatijah dari 4 Syakal dalam Silogisme

## Kategoris
Diolah dari berbagai sumber
Berdasarkan rincian syakl dan dhurb yang berkonklusi di atas, pasal dan ayat UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikonstruksi ke dalam beberapa bagian berikut:
a. Konstruksi Silogisme Kategoris
Konstruksi silogisme kategoris bisa saja dilakukan dengan salah satu dari dua cara: pertama ,  menempatkan  proposisi  pasal  ataupun  ayat  sebagai konklusi .  Jika dilakukan dengan cara ini, maka pembentukan premis minor diambil dari diksi yang digunakan sebagai S konklusi dan premis mayor ditarik dari P konklusi. Di sisi yang sama,  premis  minor  dan  premis  mayor  dilengkapi  dengan  struktur  kalimat  yang memiliki  minimal  ada  S  dan  P  secara  utuh.  Kondisi  ini  bisa  dicontohkan  dengan kalimat  pada pasal  2  ayat  2,  yaitu:  “ tiap-tiap  perkawinan (S) mesti  dicatat (P) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (K)”. Jika contoh ini dijadikan sebagai konklusi, maka premis minor dan mayor dapat disusun di dalam kalimat:
“ tiap-tiap perkawinan (S dari konklusi) membutuhkan legalitas formal dari negara Indonesia (P yang menjadi prasa berulang atau had wasath ) ” (bersatuts sebagai premis minor ), “ setiap yang membutuhkan legalitas formal dari negara Indonesia (S yang menjadi  prasa  berulang  atau had  wasath ) mesti  dicatat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (P+K yang menjadi pra sa P di dalam konklusi)” (berstatus  sebagai premis  mayor ).  Atas  dasar  itu,  keberadaan  pasal  2  ayat  2  yang dijadikan contoh pembentukan silogisme kategoris dapat diterapkan di dalam pasal dan atau ayat-ayat yang berbentuk proposisi kategoris di dalam UU No. 1 Tahun 1974.
Pembentukan  silogisme  kategoris  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang kedua, yaitu menempatkan proposisi pasal ataupun ayat sebagai premis minor . Jika dilakukan dengan cara ini, maka pembentukan silogisme dilakukan dengan tahapan menyusun  premis  mayor  yang  lulus  uji tanaqudh dan ‘aks  mustqawiy dan  serta memperoleh  konklusinya.  Dalam  hal  ini,  dapat  diambil  sebuah  contoh  melalui redaksi yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 di atas, yaitu: “ tiap-tiap perkawinan mesti  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (berstatus sebagai  premis  minor), setiap  yang  mesti  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dilaksanakan di hadapan pihak yang berwenang (berstatus premis mayor)”, sehingga diperoleh konklusi berupa kalimat: “ tiap-tiap perkawinan dilaksanakan  dihadapan  pihak  yang  berwenang ”.  Atas  dasar  itu  semua,  pada prinsipnya  pasal  demi  pasal  ataupun  ayat  demi  ayat  yang  terdapat  di  dalam  UU ataupun peraturan lainnya dapat dijadikan konklusi di satu sisi dan sebagai premis minor  di  sisi  yang  lain  selama  memenuhi  syarat  dan  alat  uji  kebenaran  sebuah proposisi.

## b. Konstruksi Silogisme Hipotesis
Silogisme hipotesis memiliki proposisi seperti silogisme kategoris. Hanya saja susunan proposisi silogisme hipotesis yang mengandung makna “syarat+S+P+O/K” disebut  dengan muqaddam ,  sedangkan  proposisi  yang  mengandung  makna “jawab+S+P+O/K”  disebut  dengan taliy ,  dan  serta  keduanya  berstatus  sebagai premis mayor. Sementara itu, premis minor dimunculkan dengan cara menghadirkan kata  “tetapi,  kecuali,  atau  sejenisnya  ditambah  dengan  penetapan  ( wadha’ )  atau penafian ( rafa’ ) terhadap kondisi muqaddam atau taliy . Atas dasar ini, kedua bentuk silogisme hipotesis dapat menghasilkan konklusi.
Menilik  lebih  dekat  terkait  dengan  konstruksi  silogisme  hipotesis,  baik korelatif maupun alternatif, dapat diuariakan melalui gambar berikut:
Gambar 7 : Konstruksi Silogisme Hipotesis Korelatif maupun Alternatif
Gambar 7 : Konstruksi Silogisme Hipotesis Korelatif maupun Alternatif

## Diolah dari berbagai sumber
Beranjak dari gambar di atas, di bawah ini dapat diterapkan formulasi ataupun pola  dan  contoh  terkait  dengan  kondisi  silogisme  hipotesis  korelatif  dan  alternatif sebagai berikut:

## 1) Konstruksi Silogisme Hipotesis Korelatif
Pembentukan  silogisme  hipotesis  korelatif  dilakukan  setelah  ditemukan kepastian  status  terkait  dengan  posisi muqaddam dan taliy .  Kondisi  ini  sangat menentukan  di  dalam  pengambilan  konklusi.  Ketika  terjadi  kesalahan  di  dalam menentukan status tersebut, berdampak ke dalam kesimpulan yang salah. Begitu juga dengan penetapan status penetapan ( wadha’ ) ataupun penafian ( rafa’ ) bagi muqaddam ataupun taliy . Sebab, di dalam silogisme hipotesis korelatif tidak seluruhnya yang bisa menghasilkan konklusi yang benar. Konklusi yang benar di dalam struktur silogisme hipotesi korelatif dapat dicontohkan dengan kalimat yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 1, yaitu: “ Perkawinan  adalah  sah (berstatus sebagai taliy ), apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-  masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu (berstatus sebagai muqaddam ).  Kalimat  ini  menjadi  premis  mayor,  sehingga  membutuhkan premis minor melalui proses menghadirkan pengecualian melalui kata “tetapi” (adat ‘inad ) atau sejenisnya. Premis minor yang bisa diajukan adalah:
a) Akan  tetapi  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu . Konklusi yang diperoleh adalah “ perkawinan adalah sah ”; atau
b) Akan tetapi perkawinan tidak sah . Konklusi yang diperoleh adalah “ tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ”
Penetapan ataupun penafian selain dari dua bentuk di atas ( wadha’ muqaddam dan rafa’ taliy ) tidak ditemukan konklusi yang benar. Atas dasar itu, pembentukan silogisme hipotesis korelatif bisa dilakukan ke berbagai redaksi kalimat yang sudah ditetapkan dan diformulasikan di atas.

## 2) Konstruksi Silogisme Hipotesis Alternatif
Berbeda  dengan  pembentukan  silogisme  hipotesis  korelatif,  maka  di  dalam menyusun  silogisme  hipotesis  alternatif  dibutuhkan  seleksi  yang  lebih  rinci. Silogisme  hipotesis  alternatif  memiliki  potensi-potensi  yang  ditetapkan  ataupun dinafikan. Potensi itu bisa saja digabungkan serta tidak dapat dipisahkan di dalam objeknya ( mani’ khuluw ); potensi itu bisa dipisahkan serta tidak dapat digabungkan di dalam objeknya ( mani’ jam’i ); atau potensi itu tidak dapat dipisahkan serta tidak bisa digabungkan di dalam objeknya ( mani’ huma ). Kendati demikian, di dalam UU No. 1 Tahun 1974, pola proposisi hipotesis alternatif hanya ditemukan dalam satu bentuk, yaitu mani’ khuluw . Kondisi dapat dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 23, yaitu: “ Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke atas  dari  suami  atau isteri; b. Suami atau isteri; atau c. Pejabat   yang   berwenang   hanya   selama   perkawinan belum diputuskan ”. Dalam hal ini, premis minor yang bisa diajukan adalah:
a) Akan tetapi para keluarga pihak suami dan atau suami sendiri tidak dapat mengajukan  pembatalan  perkawinan ( rafa’  muqaddam ).  Konklusinya adalah: para  keluarga  isteri  atau  isteri  sendiri  dapat  mengajukan pembatalan perkawinan ( wadha’ taliy ); atau
b) Akan  tetapi  para  keluarga  pihak  isteri  atau  isteri  sendiri  tidak  dapat mengajukan pembatalan perkawinan ( rafa’ taliy ). Konklusinya adalah: para keluarga  suami  atau  suami  sendiri  dapat  mengajukan  pembatalan perkawinan ( wadha’ muqaddam ) Penetapan ataupun penafian selain dari dua bentuk di atas ( rafa’ muqaddam dan rafa’ taliy ) tidak ditemukan konklusi yang benar. Atas dasar itu, pembentukan silogisme hipotesis alternatif bisa dilakukan ke berbagai redaksi kalimat yang sudah ditetapkan dan diformulasikan di atas.

## SIMPULAN
Pembelajaran kontekstual menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi metode pembelajaran pada pelajaran ilmu Mantiq. Penetapan susunan proposisi pada pasal dan  ayat  di  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974  dan  ataupun  memahami  dan  memaknai susunan redaksi teks UU merefleksikan dua bentuk relasi materi ilmu Mantiq, yaitu relasi  bahasa  kritis  yang  terefleksi  dari  diksi  dan  proposisi  yang  dijadikan  sebagai pasal dan ayat. Terkesan bahwa sebagian redaksi teks UU menyimpan proposisi yang tidak mengikuti bahasa Indonesia berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Secara  prinsip,  penggunaan  bahasa  yang  tidak  mengikuti  EYD  sangat  berpeluang
terjadi ambigusitas. Akibatnya, proposisi tersebut berada dalam pemahaman relatif sehingga  senantiasa  menjadi  celah  tarik  ulur  persoalan  hukum.  Mengantisipasi potensi  kesalahan  dan  pembukaan  ruang  tarik  ulur  persoalan  hukum,  setiap mahasiswa mesti dibimbing dan diarahkan untuk memanfaatkan setiap unsur materi ilmu Mantiq dalam rangka menguji setiap proposisi yang ada, baik melalui instrumen uji  berupa tanaqudh maupun  dengan ‘aks  mustawiy .  Proposisi  yang  teruji  dan tervalidasi ditempatkan ke ranah pembentukan silogisme, baik silogisme kategoris untuk proposisi kategoris maupun silogisme hipotesis untuk proposisi hipotesis.

## DAFTAR RUJUKAN
Akhimuddin,  Y.  (2009).  Wacana  Lokal  Dalam  Pendidikan  Surau  Studi  Filologis Terhadap Naskah Mantiq. Ta’dib , 11 (2). https://doi.org/10.31958/jt.v12i1.152
Al-Damanhuri, S. A. (n.d.). Iydhah al-Mubham min Ma’aniy al -Sullam .
Al-Subkiy, I. T. al-D. A. W. (n.d.). Hasyiyah al- ’Alamah al - Bananiy “ala Matn Jam” al - Jawami’ .
Aulia, R. N. (2015). Berfikir Filsafat : Sebagai Pembentukan Kerangka Berfikir untuk
Bertindak. Jurnal Online Studi Al- Qur’an , 11 (1), 81 – 89. https://doi.org/10.21009/jsq.011.06
Fanani, A., & Widigdo, M. S. A. (2022). The Art Of Logic In Muslim Scholarship: A Study Of Mantiq Transmission And Reception In Indonesia. Afkar , 24 (2), 241 – 274.
Firdaus, M., & Dina, S. (2023). Ilmu Mantiq dalam Pengembangan Ilmu Keislaman pada Era. Jurnal Filsafat Indonesia , 6 (3), 425 – 434.
Harahap, L. R., & Pally Taran, J. (2023). Hubungan Ilmu Mantiq dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Islam. Jurnal Ekshis , 1 (1), 32 – 42. https://doi.org/10.59548/je.v1i1.19
Ismail, N., Senin, N., Bakar, S. A., Pengajian, F., & Islam, P. (2022). Strategi Pengajaran Mantik Di Institut Pengajian Tinggi Sekitar Lembah Klang ( Teaching  Strategies for Mantiq at Higher Educational Institutions in Klang . 6 (2), 53 – 70.
Kadir,  abdul. (2013). Konsep Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah. Dinamika Ilmu , 13 (1), 17 – 38.
Kamal, M., Senin, N. B., Faiz, M., Bin, M., & Mutalib, A. (2023). Teaching The Science Of Kalam In Selected Higher Education Institutions In Malaysia. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam , 15 (1). https://doi.org/10.30596/15064
Khalim, A. D. (2022). The Urgency of KH Ahmad Dahlan’s Thought and Its Relevance to Modern Education. Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research , 6 (1), 18 – 35.
Machendrawaty,  N.  (2019). Ilmu  Mantik  Pintu  Utama  Berpikir  Logis .  CV.  Mimbar Pustaka.
Munib, A., & Atnawi. (2020). Dinamika Pesantren dan Logika. Dinamika Pesantren Dan Logika ,
7 (2),
113 – 122. http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10- MAAD-AHMAD.pdf
Nisa’,  M.  (2019).  The  Quranic  Logic  Method  in  Deradicalization  Education. 2nd International Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2018) , 302 (Icclas 2018), 132 – 135. https://doi.org/10.2991/icclas-18.2019.35
Nur, M. (2011). Islam Dan Logika (Al Ghazali). Jurnal Al-Ulum , 11 (3), 47 – 78.
Onwuegbuzie,  A.  J.,  Leech,  N.  L.,  &  Collins,  K.  M.  T.  (2012).  Qualitative  analysis techniques  for  the  review  of  the  literature. Qualitative  Report , 17 (28),  1 – 28. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1754
Perdana, M. P., & Muslih, M. (2021). Logika Sebagai Landasan Berpikir dan Berilmu Pengetahuan. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains , 3 , 147 – 155.
Purwanto, M. R. (2019). Ilmu Mantiq . Universitas Islam Indonesia.
Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 1. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8264
Siregar, S. D. P., Abdurrahman, M., & Syihabuddin. (2022). Arabic Symbols on Rajah With The Perspective Of Mantiq Science And Al-Azhar Interpretation. Journal of Arabic Language, Literature, and Education , 3 (2), 81 – 96.
Syarif,  E.  (2016).  Pengaruh  Logika  dalam  Pengembangan  Ilmu  Keislaman. Ilmu Ushuluddin , 5 (2), 1 – 18.
Tukinah. (2020). Pembelajaran Terpadu dalam Perspektif K. H. Ahmad Dahlan . 5 (01), 151 – 160. https://doi.org/10.29240/belajea.v5
Wahab, M. R., & Hamat, M. F. (2020). The Position of Logic in Islamic Thought. Afkar , 22 (2), 1 – 42. https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.1
Wahyudi, D., & Lubis, Z. (2024). Hukum Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Unes Law Review , 6 (2), 7013 – 7020.