P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DALAM REGULASI PERSPEKTIF BIDANG KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN DAN SISTEM JAMINAN SOSIAL
Indra Yudha Koswara 1
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang indra_yksh@yahoo.com

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam  melindungi  tenaga kesehatan  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan?  (2)  Bagaimana  implementasi  kebijakan  negara  dalam menyediakan  pelayanan  kesehatan  yang  layak  bagi  warga  negara  untuk  memenuhi  kewajiban  dalam  regulasi perspektif bidang kesehatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  nomartif hukum yang berkaitan dengan Pelayanan Kesahatan dan hak hidup sehat merupakan hak dari masyarakat dan kewajiban bagi  negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ini menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan menjalankannya sebagai bentuk amanat Konstitusi.Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),  penyembuhan  penyakit  (kuratif),  dan  pemulihan  kesehatan  (rehabilitatif).  Jaminan  professional tenaga kesehatan dalam menjalakan tugasnya merupakan hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para tenaga medis di Indonesia dan penyediaan pelayanan kesahatan yang harus diwujudkan agar dapat dinikmati dan terjangkau bagi masyarakat sesuai regulasi perspetif Kesehatan.

## Kata kunci: regulasi, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan

## ABSTRACT
The problems in this study are: (1) How is the Government's policy in protecting Health Workers in conducting health  services  ?.  (2)  How  is  the  implementation  of  State  policy  in  providing  appropriate  health  services  for citizens  to  fulfill  obligations  in  the  regulation  of  the  health  sector  perspective?.  The  study  uses  a  normative juridical  approach,  by  studying  and  interpreting  theoretical  matters  pertaining  to  the  principle,  conception, doctrine and nomartive  laws relating to the health Ministry and the right of healthy living. Is the right of the community and the obligations for the State guaranteed by the Constitution of the unitary Republic of Indonesia. This right shall be the obligation of the State to govern and run it as a form of constitution. In order to improve health efforts that include health enhancement (promotive) activities, prevention of diseases (preventive), healing of  the  disease  (curative),  and  recovery  of  Health  (rehabilitative).  The  professional  assurance  of  medical personnel in the work is a thing that can increase the trust of the community to the medical personnel in Indonesia and the provision of the health care that must be realized to be enjoyed and affordable for According to health regulation.
Keywords: regulation, health workers, healthcare services
1 Dr. Indra Yudha Koswara, SH., MH., adalah dosen pada S1 Fakultas Hukum dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa .

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Oleh karena itu, setiap kegiatan  dan  upaya  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip  nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional adalah sebagian kalimat dalam penjelasan Umum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2
Bahwa praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terusmenerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan  berkelanjutan,  sertifikasi,  registrasi,  lisensi,  serta  pembinaan,  pengawasan,  dan  pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah nilai sosiologis dalam Undang – Undang No. 29 Tahun 2004, yang harus dirasakan dan dinikmati dalam pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. 3
Tenaga  kesehatan  memiliki  peranan  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan kesehatanyang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaiinvestasi  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi sertasebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah filosofi yang ada dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4
Hal di atas adalah merupakan dasar atau landasan bagi para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan terjangkau bagi masyarakat, sehingga diharapkan tidak ada lagi suatu berita di publik yang memberitakan adanya masyarakat yang sulit atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki kemampuan ekonomi dan diskriminasi.
Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan). Dalam menjalankan praktik, Tenaga
2 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3 Undang – Undang No. 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran.
4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  langsung  kepada  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  harus melaksanakan  upaya  terbaik  untuk  kepentingan  Penerima  Pelayanan  Kesehatandengan  tidak menjanjikan hasil. Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal ( inspanningsverbintenis) pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan, pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan  sesuai  dengan Standar  Pelayanan  Profesi,  Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional , dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.
Indonesia adalah negara hukum, 5 dan salah satu dimensi yang harus diwujudkan cita-cita dalam Konstitusi tersebut adalah menjadikan Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur ( Welfare  State ).  Kesehatan  sebagai  bagian  pemenuhan  hak  asasi  manusia  harus  diwujudkan  dalam bentuk  pemberian  berbagai  upaya  kesehatan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu  unsur  kesejahteraan  umum  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 (empat)  kali  dalam  Pasal  28A  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“, dan Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, serta Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. 6
Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum merupakan suatu proses yang mendapatkan bentuknya dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan  hakim  atau  pengadilan.Roscoe Pound  mengedepankan  idenya  tentang  hukum  sebagai  sarana  untuk  mengarahkan  dan  membina masyarakat untuk memenuhi fungsi tersebut sorotan yang terbesar pada aspek statistis dari hukum harus ditinggalkan.Selain  Roscoe  Pound,  Benjamin  Nathan  Cardoso  berpendapat  bahwa  hukum  bukanlah penerapan  murni  dari  peraturan  perundang-undangan  pada  hukum  berpengaruh  kepentingan- kepentingan sosial yang hidup di dalam masyarakat. 7
Mochtar Kusumaatmadja menambahkan, karena alasan historis sistem hukum Indonesia, bahwa perkembangan hukum  yang sejalan dengan  perkembangan masyarakat  juga dapat  diciptakan melalui
5 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Ke 1 – Ke 4 (1999 – 2002) (Jakarta: Eska Media, 2004), hlm. 22 – 28
7 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Gramedia,  2008), hlm. 127
pembentukan  perundang-undangan  tidak  hanya  putusan  pengadilan.  Masalah  krusial  dalam  sistem hukum  Indonesia  yang  mengutamakan  perundang-undangan  sebagai  sumber  hukum  daripada yurisprudensi  adalah  setiap  undang-undang  merupakan  produk  politik  yang  tidak  terlepas  dari kepentingan  pengaruh  kekuasaan.  Oleh  karena  itu  atas  dasar  alasan  tersebut  maka  John  Rawls, menengahi perbedaan sisi pandang ini dengan menegakkan bahwa keadilan yang diciptakan oleh hukum itu  harus  dilandaskan  pada  nilai-nilai  yang fair .  Konsep  keadilan  hukum  dari  John  Rawls dilatarbelakangi  oleh  paham  liberalisme  yang  memandang  bahwa  hukum  hanya  dapat  dipahami  jika keadilan itu merupakan konsep politik. Keadilan sebagai konsep politik hanya dapat dibenarkan dengan nilai-nilai politik atau political dan bukan dilihat dari doktrin moral agama dan filosof. 8
Sebagian masyarakat Indonesia masih melihat hukum sebagai sesuatu yang mahal untuk didapat, sesutau yang sulit diwujudkan atau dihadirkan ke dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara konkret sehingga dianggap hukum adalah sebagai untaian kata-kata atau kalimat tertib hukum yang  terkekang  dalam  sistem  hukum  sehingga  menambah  carut  marut  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia.
Bahwa  atas  masalah  itu  muncul  suatu  gagasan  hukum  progresifkarena  keprihatinan  terhadap keadaan hukum di Indonesia terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik  masuk ke era  reformasi sejak tumbangnya orde baru tahun 1998 bangsa  Indonesia belum berhasil mengangkat hukum sampai kepada tarap mendekati keadaan ideal tetapi semakin menumbuhkan  kekecewaan  khususnya  berhubungan  dengan  pemberantasan  korupsi.  Inti  dari kemunduran tersebut adalah kejujuran empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal dari perenungan terhadap hal dan kejadian tersebut diajukan oleh suatu gagasan untuk memilih cara yang lebih progresif. Hal tersebut dirumuskan ke dalam gagasan dan tipe hukum yang progresif atau hukum progresif.Melalui gagasan ini hendak dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna (significant ) yang dimaksud  bermakna  dalam  arti  perubahan  secara  lebih  cepat,  melakukan  pembalikan  yang mendasar,  melakukan  pembebasan  terobosan  dan  lain  sebagainya.  Hendak  melakukan penjelajahan  terhadap  gagasan  hukum  progresif  dimulai  dari  pikiran  filsafat  serta  pandangan ( Outlook) yang mendasarinya. 9
Asumsi  dasar  yang  diajukan  hukum  progresif  adalah  mengenai  pandangan  tentang  hubungan antara  hukum  dan  manusia  ini  ditegaskan  prinsip  “hukum  adalah  untuk  manusia  bukan sebaliknya “manusia untuk hukum”  berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada yang untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada  masalah  dalam  dan  dengan  hokum,  hukumlah  yang  ditinjau  dan  diperbaiki  serta  bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. 10
Kasus-kasus adanya gizi buruk, pelayanan yang tidak dapat dinikmati oleh golongan masyarakat yang  tidak  memiliki  kemampuan  ekonomi  yang  cukup,  bahkan  terkesan  adanya  marjinalisasi  sistem
8 Abintoro Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum (Surabaya: LaksBang,  2017), hlm. 277
9 Ibid ., hlm. 279
10 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5
pelayanan kesehatan, tindakan tenaga kesehatan yang menyimpang yang dapat menimbulkan kerugian baik si pasien maupun keluarga pasien bahkan tenaga kesehatannya sendiri, maka dalam situasi seperti ini negara wajib hadir dengan adanya regulasi perauran perundang-undangan dalam bidang kesehatan.
Kasus  yang  menarik  yang  sempat  menyita  perhatian  publik  adanya  petugas  kesehatan memberikan  obat  kadaluarasa.  Pihak  Puskesmas  Kelurahan  Kamal  Muara  mengakui  telah memberikan obat kadaluarsa kepada seorang ibu hamil bernama Novi Sri Wahyuni. Melalui Dr. Agus  Arianto  Haryoso,  Kepala  Puskesmas  Kecamatan  Penjaringan  yang  membawahi Puskesmas Kamal Muara, mengaku sudah meminta maaf kepada korban. "Saya selaku Kepala Puskesmas  Kecamatan  Penjaringan  yang  membawahi  Puskesmas  Kelurahan  Kamal  Muara mengucapkan minta maaf kepada keluarga pasien bahwa telah terjadi kesalahan pemberian obat yang ternyata kadaluwarsa," kata Agus di Puskesmas Kelurahan Kamal Muara. Agus mengaku pihaknya  telah  bertanggung  jawab  dengan  merujuk  Novi  ke  RS  BUN  untuk  menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, kata Agus, diketahui bahwa Novi dalam keadaan sehat. "Kemudian  kami  juga  bertanggung  jawab  bahwa  sampai  dengan  persalinan  kami  akan  awasi terus dan gratis tidak membayar untuk periksa di puskesmas sampai persalinan," ujarnya. 11
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  dapat  dirumuskan  permasalahannya  sebagai  berikut:  (1) Bagaimana  Kebijakan  Pemerintah  dalam  melindungi  Tenaga  Kesehatandan  masyarakat  dalam melakukan pelayanan kesehatan? (2) Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam menyediakan pelayanan  kesehatan  yang  layak  bagi  warga  negara  dalam  membuat  regulasi  perspektif  bidang kesehatan?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  rangka  melakukan  sebuah  penelitian,  metodologi  menjadi  sesuatu  yang  mutlak  dalam kerangka  menemukan  jawaban  dari  permasalahan  yang  diajukan  di  dalam  penelitian.  Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan  Tenaga Kesehatan dan regulasi perspektif kesehatan. Penelitian yang penulis  lakukan  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  menggambarkan,  menganalisis,  menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yakni Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan dankebijakan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negara dalam membuat regulasi perspektif bidang kesehatan.
Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi:
a. Bahan hukum primer
11 Puskesmas Kamal Muara Akui Berikan Obat Kedaluwarsa kepada Ibu Hamil": https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/16/19153011/puskesmas-kamal-muara-akui-berikan-obat-kedaluwarsa- kepada-ibu-hamil , diakses pada tanggal 9 Oktober 2019, 06.34 AM.
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat authoritative , artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1) Undang-undang Dasar 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 TentangSistem Jaminan Sosial Nasional
7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
8) Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
9) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009Tentang Rumah Sakit.
10) Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga.
11) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
14) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
15) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
16) Kepres No.56 Tahun 1995 Tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
17) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.434/Men.Kes/ SK/X/1983 Tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter Di Indonesia.
18) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.585/Men.Kes/Per/ IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen  resmi,  publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku,  jurnal  hukum,  makalah,  majalah, dan surat kabar.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pertunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  berupa  kamus  hukum,  kamus  bahasa Indonesia, dan sebagainya.
Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknis analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Metode secara normatif kualitatif ini berdasarkan  bahan  hukum  primer  sebagai  hukum  positif,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu dilakukan analisis yang bersifat yuridis.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1.  Kebijakan  Pemerintah  dalam  melindungi  Tenaga  Kesehatan  dan  Masyarakat  dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan
Kebijakan  negara  dalam  membentuk  undang-undang  dalam  bidang  kesehatan  merupakan landasan yuridis yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umumnya dan tenaga kesehatan pada khususnya.  Perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  serta  keadilan  hukum  bagi  masyarakat  dan tenaga kesehatan sangat menjadi penting, karena dengan adanya regulasi dalam bidang kesehatan maka hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan masyarakat terlindungi dan ada kepastian hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan adalah peluang dan  sekaligus  dorongan  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  terbaik  bagi  masyarakat  di  setiap wilayah Republik Indonesia
Negara  dalam  mengatur  dan  melindungi  Tenaga  Kesehatan  telah  membuat  beberapa  Undang- Undang dalam bidang Kesehatan diantaranya:

## a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah diatur dengan jelas  menyangkut  perlindungan  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  tindakan  medis,  yaitu menyangkut  Hak  dan  Kewajiban  Dokter  atau  Dokter  Gigi  Pasal  50  Dokter  atau  Dokter  Gigi  dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:
a) memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuaidengan  standar  profesi dan standar prosedur operasional;
b) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar proseduroperasional;
c) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
d) menerima imbalan jasa.
Sedangkan  sesuai  Pasal  51  Kewajiban  Dokter  atau  Dokter  Gigi  dalam  melaksanakan  praktik kedokteran mempunyai kewajiban:
a) memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional serta kebutuhan medis pasien;
b) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian ataukemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c) merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan  juga  setelah  pasien  itu meninggal dunia;
d) melakukan pertolongan darurat  atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila iayakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
e) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Agar terjadi keseimbangan dalam menjaga profesionalisme dokter dan/atau dokter  gigi diatur hak pengaduan yang diberikan kepada pasien atau keluarga korban dalam Pasal 66 (1)  Setiap orang yang mengetahui  atau  kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia(3)  Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghilangkan  hak  setiap  orang  untuk  melaporkan  adanya  dugaan  tindakpidana  kepada  pihak  yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdatake pengadilan.
Selain itu dokter atau dokter gigi terikat oleh Kode Etik Kedokteran dalam menjalankan perannya sebagai tenaga medis, dan adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

## b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Sumber  daya  di  bidang  kesehatan  adalah  segala  bentuk  dana,  tenaga,  perbekalan  kesehatan, sediaan farmasi danalat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan danteknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakanupaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  Pemerintah  mengatur  perencanaan,  pengadaan,  pendayagunaan,  pembinaan,  dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Dalam Pasal 27 ayat (1) Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Dalam Payat (2) disebutkan Tenaga Kesehatan dalam  melaksanakan  tugasnya  berkewajiban  mengembangkan  dan  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan yang dimiliki.
Sedangkan  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyatakan dalam  hal  tenaga kesehatan diduga  melakukan kelalaian dalam  menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

## c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  pasal  11 pengelompokan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.
b. tenaga psikologi klinis ialah psikolog klinis.
c. tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.
d. tenaga kebidanan ialah bidan.
e. tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
f. tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi, kesehatan dan ilmu  perilaku,  pembimbing  kesehatan  kerja,  tenaga  administrasi  dan,  kebijakan  kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
g. tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
h. tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
i. tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
j. tenaga  keteknisian  medis  terdiri  atas  perekam  medis  dan  informasi  kesehatan,  teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis  optisien/ optometris, teknisi gigi,  penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
k. tenaga  teknik  biomedika  terdiri  atas  radiografer,  elektromedis,  ahli  teknologi  laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
l. tenaga  kesehatan  tradisional  terdiri  atas  tenaga  kesehatan  tradisional  ramuan  dan  tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
m. tenaga  kesehatan  lain  terdiri  atas  tenaga  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  yang membindangi urusan kesehatan. 12
Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki beberapa hak antara lain, yaitu berhak:
a. memperoleh  pelindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  Standar  Profesi, StandarPelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
b. memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  benar  dari  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  atau keluarganya;
c. menerima imbalan jasa;
d. memperoleh  pelindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlakuan  yang  sesuai  dengan harkatdan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
f. menolak  keinginan  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  atau  pihak  lain  yang  bertentangan  dengan StandarProfesi,  kode  etik,  standar  pelayanan,  Standar  Prosedur  Operasional,  atau  ketentuan PeraturanPerundang-undangan;  danmemperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan. 13
Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipedomani antara lain, yaitu:
(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
a. memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan Profesi,Standar  Prosedur  Operasional,  dan  etika  profesi  serta  kebutuhan  kesehatan  Penerima PelayananKesehatan;
12 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
13 Undang-Undang No. 36 Tentang Tenaga Kesehatan Bab Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Pasal 57 Hak
b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
e. merujuk  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  ke  Tenaga  Kesehatan  lain  yang  mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. 14
Ada yang menarik setelah adanya Putusan Mahkamah Kontitusi No.82/PUU-XIII/2015, terkait adanya  perbedaan  Tenaga  Medis  dan  Tenaga  Kesehatan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang dimohonkan Komunitas  Kedokteran  Indonesia  (KKI).  Dari  22  pasal  yang  diuji,  Mahkamah  Konstitusi  hanya membatalkan empat pasal. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, dan Pasal 94 UU Tenaga Kesehatan terkait istilah tenaga medis dan keberadaan Konsil Kedokteran  Indonesia  (KKI)  bertentangan  dengan  konstitusi,  dankarena  itu  harus  dinyatakan  tidak berlaku. Pengujian 18 pasal lainnya ditolak.
“Menyatakan  Pasal11ayat  (1)  huruf  a,  Pasal  11  ayat  (2),  Pasal  90,  Pasal  94  UU  Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,”  ucap  Ketua  Majelis  MK,  Arief  Hidayat  saat  membacakan  putusan  bernomor 82/PUU-XIII/2015  di  Gedung  MK,  Rabu  (14/12).Sebelumnya,  Komunitas  Kedokteran Indonesia yang terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Pengurus Besar Persatuan  Dokter  Gigi  Indonesia  (PB-PDGI),  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI),  dokter Mohammad  Adib  Khumaidi,  dan  Salamuddin  mempersoalkan  sekitar  22  pasal  dalam  UU Tenaga Kesehatan. (Baca juga: Mantan Dirjen Dikti Ingin KKI Tetap Dipertahankan).
Ketentuan  itu  dinilai  mengandung  kesalahan  atau  kekeliruan  konseptual  karena mencampuradukkan tenaga medis (profesi dokter, dokter gigi) dan tenaga kesehatan lain tanpa membedakan mana tenaga profesi (dokter dan dokter gigi) dan mana tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Kesalahan konseptual ini dinilai pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.Pasal 34 ayat (3), misalnya, menyebutkan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran terancam akan diambil  alih  (dibubarkan)  menjadi  bagian  dan  di  bawah  Konsil  Tenaga  Kesehatan  Indonesia (KTKI).  Pemohon  menganggap  KTKI  bekerja  tanpa  disumpah,  tidak  memiliki  fungsi pengawasan  (penegakan  disiplin),  dan  tidak  independen  karena  bertanggung  jawab  terhadap Menkes.  Hal  ini  bentuk  pencampuradukan  atau  penyamaan  antara  tenaga  medis  dan  tenaga kesehatan yang mengacaukan sistem praktik kedokteran.
Para pemohon meminta MK tafsir bersyarat, seperti Pasal 11 ayat (1a) ditafsirkan ‘istilah tenaga medis dikeluarkan pengaturan UU Tenaga Kesehatan’; menghapus istilah ‘KTKI’ atau diubah dengan ‘Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia’ dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), (2), (3), Pasal 94 UU Tenaga Kesehatan. Selain itu, frasa “uji kompetensi” dalam Pasal 1 angka 6, Pasal  21  ayat  (1)-(6)  harus  dimaknai  “ujian  kelulusan  akhir”.  Dalam  pertimbangannya,
14 Undang-Undang No. 36 Tentang Tenaga Kesehatan Bab Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Pasal 58 Kewajiban
Mahkamah menilai dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk ketentuan hukum yang berlaku, juga harus mentaati ketentuan kode etik yang disusun organisasi profesi  dan  didasarkan  disiplin  ilmu  kedokteran  atau  kedokteran  gigi.  Seperti,  adanya  Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dalam  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.“Sebagai  institusi,  dalam  upaya meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  dari  dokter  dan  dokter  gigi,  Konsil  Kedokteran Indonesia perlu dioptimalkan agar dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal yang independen dalam praktik kedokteran,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan putusan.
Mahkamah  menerangkan  profesi  dokter  dan  dokter  gigi  dianggap  mempraktikkan  ilmu kedokteran  secara  harfiah  dibandingkan  dengan  profesi-profesi  perawatan  kesehatan  terkait. “Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan sekelompok orang yang dididik secara formal serta diberikan wewenang menerapkan ilmu kedokteran. Di berbagai negara dan wilayah hukum terdapat batasan hukum siapa yang berhak mempraktikkan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan terkait,” terangnya.Karenanya, profesi kedokteran memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan tenaga kesehatan pada umumnya seperti diatur UU No. 36 Tahun 2014. Dengan kata lain, meskipun dokter dan dokter gigi sebagai  ‘tenaga medis’  adalah bagian dari tenaga kesehatan,  tetapi  karena  kekhususannya  terutama  berkenaan  dengan  keberadaan  KKI  dan  uji kompetensi  dokter,  ternyata  materi  itu  telah  diatur  khusus  dalam  UU  Praktik Kedokteran.“Karena itu, menurut Mahkamah seharusnya sepanjang menyangkut KKI dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter) tidak diatur dalam UU Tenaga Kesehatan. 15
Tuntutan  hukum  berawal  dari  rasa  ketidakpuasan  pasien  terhadap  tindakan  dokter  (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) dalam menjalankan praktik kedokterannya serta meluas kepada tingkat rumah sakit.  Rumah sakit memiliki kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kesehatan serta mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  anti  diskriminalisasi  dan  efektif  dengan  mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit”. 16
Melihat beberapa perundang-undangan diatas maka Dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan  tugasnya    penuh  dengan  risiko,  karena  kemungkinan  pasien  cacat  bahkan  meninggal dunia setelah ditangani dokteratau tenaga dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi, Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau Standar Pelayanan Medic yang  baik.  Keadaan  semacam  ini  seharusnya  disebut  dengan  risiko  medik,  dan  risiko  ini  terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai medical malpractice “. 17
Standar  Profesi  menurut  Permenkes  Nomor  2052  Tahun  2011  tentang  Izin  Praktek  dan Pelaksanaan  Kedokteraan  adalah  batasan  kemampuan  minimal  berupa knowledge,  skill ,  dan
15 MK  Cabut  Istilah  ‘Tenaga  Medis’  dan  ‘KKI’  dari  UU  Tenaga  Kesehatan https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan/ ,  di  akses  pada  tanggal  9 Oktober 2019, 07.56 AM.
16 Op.cit, hlm. 6
17 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Diduga  Melakukan  Medikal Malpraktek (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 1
professional attitude yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesinya. 18
Standar Pelayanan menurut Permenkes Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Izin Standar Pelayanan Kedokteraan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan Praktik Kedokteran. 19
Standar  Prosedur  Operasional/SPO  adalah  suatu  perangkat  instruksi/  langkah-langkah  yang dibakukan untuk meyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan  terbaik  berdasarkan  consensus  bersama  untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan  dan  fungsi pelayanan yang dibuat fasilitas kesehatan berdasarkan Standar Profesi (PMK No. 1438/2010 Tentang Standar  Pelayanan  Kedokteran  pasal  1  angka  2  (dua). 20 SPO  ini  dibuat  dengan  tujuan  agar  berbagai proses  kerja  rutin  terlaksana  dengan  efisien,  efektif,  seragam  dan  aman  dalam  rangka  meningkatkan mutu pelayanan melalui standar yang berlaku.
Dengan berpegang kepada standar profesi, Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik, maka perlindungan hukum Tenaga Kesehatan dijamin oleh undang-undang.

## 2. Implementasi Kebijakan Negara dalam Menyediakan Pelayanan Kesehatan yang Layak Bagi Warga Negara dalam Membuat Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan
Fitzgerald  mengutip  istilah  teori  perlindungan  hukum  dari  Salmond  bahwa  hukum  bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentudapat  dilakukan  dengan  cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 21
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakatagar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Bahwa pemerintah telah mengeluarkan
18 Desriza  Ratman, Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktek  Kedokteran  Dan  Malpraktek  Medik (Bandung:  Keni  Media, 2014), hlm. 8
19 Ibid, hlm. 11
20 Op.cit, hlm. 14
21 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53
beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7) Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
8) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
9) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
10) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
13) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
14) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## a) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  bahwa  Pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan  peayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan  terjangkau  oleh masyarakat  Bab  IV  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Pasal  14:  (1)  Pemerintah  bertanggung  jawab merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
Pasal  15:  Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  lingkungan,  tatanan,  fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. Pasal 16: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang  adil  dan  merata  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya. Pasal 17: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.  Pasal  18:  Pemerintah  bertanggung  jawab  memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif masyarakat  dalam  segala  bentuk  upaya  kesehatan.  Pasal  19:  Pemerintah  bertanggung  jawab  atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
b) Sistem Jaminan Sosial (SJSN)
Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  adalah  sebuah  sistem  jaminan  sosial  yang  ditetapkan  di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan  sosial  yang  diselenggarakan  oleh  negara  Republik  Indonesia  guna  menjamin warganegaranya untuk  memenuhi  kebutuhan hidup dasar yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur,  sebagaimana  dalam  deklarasi  PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi  ILO No.102 tahun 1952, bahwa  untuk  memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal  5 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 adalah:
1) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
2) Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
3) Perusahaan  Perseroan  (Persero)  Asuransi  Sosial  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia (ASABRI); dan
4) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);
Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program, dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.  Jaminan Sosial  adalah  salah  satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak.  Asas  BPJS  Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan berdasarkan asas:
1) Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
2) Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien.
3) Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat idiil.
Tujuan  BPJS  adalah  mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan  kesehatan  yang  layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3). Prinsip BPJS Terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan BPJS Kesehatan (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4), yaitu:
1) Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.
2) Prinsip  nirlaba  adalah  prinsip  pengelolaan  usaha  yang  mengutamakan  penggunaan  hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
3) Prinsip  keterbukaan  adalah  prinsip  mempermudah  akses  informasi  yang  lengkap,  benar,  dan jelas bagi setiap peserta.
4) Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
5) Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6) Prinsip  portabilitas  adalah  prinsip  memberikan  jaminan  yang  berkelanjutan  meskipun  peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7) Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
8) Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial. Hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  negara  telah  membuat  peraturan perundang-undangan  dalam  perspektif  bidang  kesehatan  yang  tujuannya  untuk  melindungi  tenaga kesehatan  dan  terjaminnya  penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan  terjangkau  bagi masyarakat, sebagai berikut:
1. Bahwa  selama  dokter  atau  dokter  gigi  dan  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  tugasnya berpedoman kepada standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur, maka perlindungan  hukum  menjadi  hak  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang,  bahwa  untuk  dokter  atau dokter gigi dan tenaga kesehatan sesuai  Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI)  tahun  1982  telah  memberi  arahan  kepada  aparat  penegak  hukum,  bahwa  penanganan  kasus  – kasus yang menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya seyogyanya tidak langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran(MKEK),yang  kewenangannya  sekarang  berada  di  (MKDKI). Bahwa Tugas  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan  kasus  pelanggaran  disiplin  dokter  dan  dokter  gigi  yang  diajukan  dan  menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Bahwa hasil putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah sebagai alat bukti awal
dalam  penegakan  hukum.  Selanjunya  ada  3(tiga)  pilar  agar  dokter  atau  dokter  gigi  dan  tenaga kesehatan menjadi professional adalah mematuhi hokum, disiplin, dan etik.
2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman,
efisien, dan terjangkau dan Pemerintah mengeluarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di  Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program  jaminan  sosial.    Jaminan  Sosial    adalah    salah    satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Abintoro Prakoso. Pengantar Ilmu Hukum . Surabaya: LaksBang. 2017
Alexandra Indriyanti Dewi. Etika Dan Hukum Kesehatan . Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2009 Desriza Ratman. Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution .
Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012
_____________. Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktek  Kedokteran  Dan  Malpraktek  Medik.

## Bandung: Keni Media. 2014
Harjo Wisnoewardono. Tanggungjawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana . Malang:  Arena Hukum FH Unibraw. Juli 2002
Junaidi Eddi. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik . Jakarta:  Rajagrafindo Persada. 2011 Munir Fuady. Sumpah Hippocrates . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005
M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
S.  Soetrisno. Malpraktek  Medik  dan  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Tangerang: Telaga Ilmu. 2010
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000
_____________ Hukum Progresif . Yogyakarta: Genta Publishing. 2009
Syahrul Machmud. Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Bandung: Mandar Maju. 2008

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 82/PUU-XIII/2015
3. Sumber Lain MK Cabut Istilah ‘Tenaga Medis’ dan ‘KKI’ dari UU Tenaga Kesehatan https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis- dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan/ .
Puskesmas Kamal Muara Akui Berikan Obat Kedaluwarsa kepada Ibu Hamil": https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/16/19153011/puskesmas-kamal-muara-akui- berikan-obat-kedaluwarsa-kepada-ibu-hamil.