INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13762-13774 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative

## Kapita Selekta Hukum Ekonomi: Pengaturan Hukum Perjanjian
Yuddi Robot 1 ✉ , Diana Putong 2 , Arthur Tuwaidan 2
Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado, Indonesia Email: robotyuddi12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pada prinsipnya penulisan ini diwawali dengan memaknai peranan hukum ekonomi secara umum dan secara khusus dalam keadaan nasional Negara Republik Indonesia. Penulisan ini dilanjutkan dengan pembahasan  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengertian  perjanjian,  syarat  sah  perjanjian  dan pelaksanaan dan pengakhiran suatu perjanjian. Melalui metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif  ditemukan  kesimpulan  pengaturan  tentang  pengeritan  perjanjian,  syarat  sahnya  suatu perjanjian dan bagaimana pelaksanaan dan pengakhiran suatu perjanjian. Saat mengadakan perjanjian para pihak wajib memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.  Pada  penerapanya  tercapainya  kesepakatan  atau  persetujuan  antara  kedua  belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian lahir karena adanya suatu perjanjian.  Adapun  beberapa  unsur  yang menyebabkan  berakhirnya  suatu  perjanjian  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kata Kunci: Hukum, Ekonomi, Perjanjian.
Abstract
In principle, this writing begins with interpreting the role of economic law in general and specifically in the national situation of the Republic of Indonesia. This writing is continued with a discussion that aims  to  find  out  the  meaning  of  the  agreement,  the  legal  terms  of  the  agreement  and  the implementation  and  termination  of  an  agreement.  Through  research  methods  with  a  normative juridical approach, conclusions were found regarding the drafting of agreements, the legal terms of an agreement and how to implement and terminate an agreement. When entering into an agreement, the parties must fulfill the elements as stipulated in article 1320 of the Civil Code. In its application, an agreement or agreement is reached between the two parties regarding the main matters of what is the object of the agreement born because of the existence of an agreement. As for several elements that cause the end of an agreement as regulated in Article 1381 of the Civil Code.
Keywords: Law, Economics, Agreement.

## PENDAHULUAN
Peranan  hukum  dalam  mengawal  jalannya  ekonomi  tidak  hanya  suatu  korelasi searah,  namun  hubungan  timbal  balik    serta  saling  mempengaruhi.  Keberlangsungan ekonomi  yang  tak  didorong  oleh  pengaturan  hukum  yang  baik  dapat  menyebabkan terciptanya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi saat mencari keuntungan tidak didasari dengan norma hukum, maka cenderung menyebabkan kerugian satu satu pihak saat  melakukan  aktivitas  ekonomi.  Prinsip  aktivitas  kegiatan  ekonomi  yang  memperoleh kawalan  dari  hukum  secara  sederhana  termuat  pada  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diikuti dengan norma-norma derivatif lainnya.
Hukum ekonomi tercipta oleh sebab karena semakin majunya perkembangan dan pertumbuhan  ekonomi  nasional  maupun  internasional.  Seluruh  negara  di  dunia  ini menciptakan hukum sebagai instrumen untuk pengaturan dan memberikan batasan pada aktivitas-aktivitas ekonomi, dengan maksud supaya pertumbuhan perekonomian dimaksud tidak  merugikan  hak-hak  dan  kepentingan  warga  negara.  Oleh  karena  itulah,  dapat dijelaskan bahwa hukum tersebut tak hanya berupa aturan terhadap pelaksanaan ekonomi, namun juga bagaimana efek ekonomi terhadap hukum.
Richard A. Pasner dalam buku Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi yang ditulis oleh Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. menjelaskan bahwa teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep ekonomi, misalnya incentive cost, opportunity cost, risk oversion, transaction, cost free ridring, credible commitment, adverse selection dan lain sebagainya terutama keberadaan hukum kontrak dalam pertumbuhan ekonomi.
Pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) termaktub bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, satu, memiliki kedaulatan, menjunjung keadilan, dan makmur berprinsip Pancasila. Warga  Negara  tidak  cuma  memiliki  kebutuhan  kemakmuran  saja,  namun  dari  itu kesejahteraan. Kesejahteraan dapat tergapai jika kondisi masyarakat merasakan keamanan, ketentraman dan kedamaian. Kondisi seperti ini dapat diciptakana apabila ada pengaturan hukum yang baik yang sangat menolong dan mempercepat jalannya pembangunan secara umum. Pada hal itu,  hukum berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan pada Warga  Negara.  Perubahan  pada  unsur  hukum  akan  menyebabkan  perkembangan  pada warga  negara.  Begitu  pula  juga  sebaliknya,  setiap  terdapat  sesuatu  yang  berubah  pada warga negarat, akan sangat menyebabkan perkembangan hukum yang ada pada warga negara tersebut.
Hukum  ada  untuk  masyarakat,  oleh  sebab  itu  pada  pembangunan  hukum dibutuhkan usulan-usulan sebagai bentuk-bentuk  pertimbangan  bagi  pembuat undang- undang untuk pembaharuan hukum. Bentuk-bentuk usulan tersebut berasal dari perilaku atau praktik yang dilaksanakan yang mendasari korelasi-korelasi hukum yang timbul pada warga  negara  dewasa  ini.  Termasuk  hubungan  hukum  yang  selalu  berkembang  dan bertumbuh  pada  warga  negara  yakni  pada  seri  perekonomian.  Sri  Redjeki  Hartono menjelaskan bahwa aktivitas perekonomian dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik individu yang mengoperasikan perusahaan ataupun instansi/lembaga usaha yang memiliki kedudukan sebagai instansi/lembaga hukum atau bukan instansi/lembaga hukum. Berbagai hubungan  hukum  dalam  unsur  perekonomian  secara  umum  nerdasar  pada  perjanjian. Dengan  berkembangnya  masyarakat,  hukum  kontrak  pun  senantiasa  berkembang, termasuk juga  dengan makin  pesatnya perkembangan  ilmu pengetahuan  dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berefek pada perekonomian.

## METODE PENULISAN
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan.  Dalam  penelitian  ini  bahwa yang dipakai pada Pendekatan Yuridis Normatif, adalah Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute approach) dimana pada penelitian yang dilaksanakan, lebih ada pendalaman akan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  banyak  hal  terkait  dengan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dan pembahasan kembali hukum perjanjian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kapita Selekta Hukum Ekonomi
Jika ditilik lebih jauh, hukum ekonomi memiliki dua unsur besar, yakni:
a. Unsur hukum dari upaya-upaya pembangunan ekonomi, dalam diartikan peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara menyeluruh;
b. Unsur hukum dari upaya-upaya pembagian hasil pembangunan ekonomi secara sama di  antara  semua  jenjang  masyarakat,  sehingga  setiap  warga  negara  Indonesia  bisa menikmati  hasil  pembangunan  ekonomi  sesuai  dengan  pemberiannnya  atas  usaha pembangunan  ekonomi  tersebut.  Maksudnya  adalah,  unsur  pengaturan  usaha mengenai pemerataan hasil pembangunan ekonomi tersebut terlaksana dengan tetap memprioritaskan  martabat  kemanusiaan  ( human  dignity)  rakyat  Indonesia,  sebab pembangunan  itu  bertujuan  guna  memperoleh  keadilan  sosial  yang berperikemanusiaan.
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atas tugas akhir dari BPHN (1975-1976) telah memisahakan hukum ekonomi Indonesia menjadi dua gerbong besar (Harsono, 1988:49-50) yakni:
a. Hukum ekonomi pembangunan
Pembahasan pada ranah ini mengenai pengaturan dan pemikiran hukum soal cara- cara pengembangan dan peningkatan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana, yang meliputi antara lain: tanah, bentuk- bentuk usaha, penanaman modal asing, kredit dan bantuan luar negeri, pekreditan dalam negeri perbankan, paten, merek dan transfer of know how, asuransi, impor- ekspor,  pertambangan,  perburuhan,  perumahan,  pengangkutan  dan  perjanjian internasional.
b. Hukum ekonomi sosial
Pembahasan dalam ranah ini adalah segala hal yang menyangkut pengaturan dan pemikiran  hukum  mengenai  cara-cara  pengembalian  hasil  pembagian  ekonomi nasional  secara adil dan merata, sebagaimana  martabat kemanusiaan (hak  asasi manusia)  Indonesia,  yang  melampaui  antara  lain:  obat-obatan,  kesehatan  dan keluarga  berencana,  perumahan, bencana alam, transmigrasi, pertanian,  bentuk- bentuk  perusahaan  rakyat,  bantuan  dan  pendidikan  bagi  pengusaha  kecil, perburuhan, pendidikan, penderita cacat, orang miskin, orang tua dan pensiunan.
Memperhatikan  besarnya  cakupan  yang  dipakai  kajian  hukum  ekonomi  nasional Indonesia, Rachmadi Usman  menerangkan bahwa secara umunya perundang-undangan yang  berkorelasi  dengan  aktivitas  dan  kehidupan  ekonomi  yang  berkaitan  dengan keuangan,  perbankan,  dan  moneter;  kedua,  perundang-undangan  perekonomian  yang berkaitan  produksi  dan  perindustrian;  dan  ketiga  perundang-undangan  yang  berkaitan distribusi, konsumsi dan perdagangan. Tiga unsur ini yang membuat sistem hukum ekonomi nasional  Indonesia,  dengan  diawali  dengan  penempatan  cita  hukum  dan  asas  hukum ekonomi  nasional.  Berdasar  cita  hukum  dan  asas  hukum  ekonomi  nasional  inilah  yang melahirkan pelbagai norma hukum ekonomi nasional yang termaktub pada norma-norma hukum ekonomi nasional. (Manan 2018:17)

## B. Pengertian Perjanjian
Kepercayaan  pada  kalangan  pelaku  ekonomi  adalah  suatu  unsur  yang  prinsip. Kepercayaan juga diprioritaskan sebagai dasar bagi awalan maupun pengakhiran dari suatu kesepakaatan. Kesepakatan itu nanti akan mengembang menjadi perjanjian hingga dengan penyelenggaraan perjanjian itu sendiri. Oleh karena kepercayaan adalah sumber utama dari awal  sampai  akhir  aktivitas  ekonomi  apapun,  salah  satunya  yang  berhubungan  dengan perjanjian atau kontrak pada transaksinya. Oleh sebab itu setiap perjanjian tentang apapun selalu  dimulaikan  dengan  adanya  kepercayaan  dan  pengakhirannya  dengan penyelenggaraan kepercayaan suatu prestasi. (Safira, 2017)
Perjanjian  dalam  peristilahan  bahasa  belanda  disebut Overeenkomst,  sedangkan hukum  perjanjian  disebut overeenkomsttenrecht.  (Antasari  et  al.,  2016)  Perjanjian merupakan  perikatan  yang  dilaksanakan  oleh  pelaku  ekonomi  baik  antar  pelaku  usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen. Subekti (1998) menjelaskan pada (Utama, 2012), kontrak (perjanjian) merupakan suatu peristiwa saat seorang berjanji pada orang lain atau  saat  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  menyelenggarakan  suatu  hal.  Soedjono Dirdjosisworo  pada  (Niru  &  Sinaga,  2019),  menjelaskan  perjanjian  adalah  satu  janji  atau seperangkat  janji-janji  dan  berakibat  pengingkaran  atau  pelanggaran  atasnya,  hukum melahirkan  pemulihan  atau  menentukan  kewajiban  bagi  yang  ingkar  janji  diikuti  sanksi untuk pelaksanaannya. Dari maksud tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan  suatu  peristiwa  yang  dilaksankaan  oleh  pelaku  ekonomi  atau  pelaku  usaha dengan konsumen pada saat mereka saling berjanji untuk satu maksud pada bentuk tulisan atau ucapan.
Sistem  hukum  Indonesia  tentang  perjanjian  diatur  pada  pasal-pasal  buku  III  KUH Perdata soal perikatan yang memiliki prinsip dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu: (Safira, 2017)

## 1. Perjanjian Konsensuil
Adalah  perjanjian  dimana  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak  saja,  sudah  cukup untuk timbulnya perjanjian.
2. Perjanjian Riil
Adalah  perjanjian  yang  akan  terjadi  kalau  barang  yang  menjadi  pokok  kesepakatan telah diserahkan.
3. Perjanjian Formil
Adalah perjanjian yang konsensuil, adapula yang disaratkan oleh Undang Undang, di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.
Hal yang disepakati untuk dilakukan, diketahui dengan istil ah ”prestasi”. Prestasi itu bias berbentuk memberikan sesuatu,  berbuat sesuatu atau, tidak berbuat sesuatu.  Pada umumnya,  hukum  perjanjian  mengatur  hubungan  pihak-pihak  pada  perjanjian,  Akibat- akibat hukumnya, dan menetapkan bila penyelenggaraan perjanjian bisa dituntut secara hukum (apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak). Namun perikatan menurut Subekti dalam  (Safira,  2017)  adalah  satu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak, berprinsip pada mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Lewat perjanjian terbentuklah perikatan atau hubungan hukum yang menyebabkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Para pihak terikat untuk patuh pada perjanjian yang telah mereka buat itu. Pada hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, namun hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.  Secara  hukum,  perjanjian  bisat  dipaksakan  berlaku  melalui  pengadilan.  Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi). Salah  satu  contoh,  tidak  terselenggaranya  apa  yang  menjadi  tuntutan  atau  pada  hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka satu transaksi hukum bisa dikenakan sanksi.  Sanksi  itu  berupa  pembayaran  ganti  kerugian  oleh  pihak  yang  melaksanakan wanprestasi  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  lawannya.  Satu  asas  hukum  inti berhubungan  dengan  berlakunya  perjanjian  adalah  asas  kebebasan  berkontrak.  Artinya pihak-pihak  bebas  untuk  membentuk  perjanjian  apa  saja,  baik  yang  sudah  ada pengaturannya  maupun  yang  belum  ada  pengaturannya  dan  bebas  memilih  sendiri substansi perjanjian. Namun, kebebasan itu tidak mutlak karena terdapat pembatasannya,
yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Utama, 2012)

## C. Pengertian Syarat Sah Suatu Perjanjian
Pada  pandangan  hukum  perjanjian  yang  diakui  dalam  Negara  Indonesia,  satu perikatan adalah suatu korelasi hukum antara subjek hukum antara dua pihak, berprinsip pada satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu. Perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. (Safira, 2017)
Merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata sahnya satu perjanjian berunsur pada syarat subyektif  dan  syarat  obyektif,  syarat  subyektif.  berdasarkan  ketentuan  pasal  1320  KUH Perdata,  untuk  sahnya  satu  perjanjian  dibutuhkan  syarat-syarat  sebagai  berikut:  (Safira, 2017)
1. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan bagi pembuat suatu perikatan;
3. Objek tertentu;
4. Klusula yang halal.
Dua syarat yang pertama, disebut syarat subjektif, karena kedua syarat itu mengenai orang-orangnya atau subjek-subjek hukum yang menyelenggarakan perjanjian. Dua syarat yang  terakhir  disebut  syarat-syarat  objektif  karena  keduanya  berhubungan  dengan perjanjiannya tersebut atau objek dari kegiatan hukum yang dilakukan dimaksud. (Safira, 2017)

## 1. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya
Diartikan  kesepakatan  yakni  mereka  yang  mengadakan  kesepakatan  tersebut harus bersepakat, setuju atau seiya sekata tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi keinginan pihak yang satu, juga diikuti oleh pihak yang lain. Para pihak menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Kesepakatan tidak ada bila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.
2. Kecakapan bagi membuat suatu perikatan
Hal tersebut memiliki arti bahwa orang yang membuat satu kesepakatan harus cakap menurut  hukum.  Prinsipnya  setiap  orang  yang  telah  dewasa  dan  sehat  pikirannya merupakan cakap menurut hukum. Pengaturan tentang kecakapan seseorang diatur pada  pasal  1329  sampai  dengan  pasal  1331  KUH  Perdata.  (Safira,  2017)  Prinsipnya setiap orang menurut hukum cakap untuk membentuk perjanjian. Bila tidak cakap jika para pihak yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan
di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum  dewasa  yang  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengenai Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian. (Utama, 2012) Jika bila dipandang dari sudut rasa keadilan, diperlukan orang yang membentuk suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian tersebut, memiliki cukup kemampuan untuk menyadari secara benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.
3. Objek tertentu
Suatu  hal  tertentu  itu  beranjak  pada  (objek)  yang  disepakati  pada  perjanjian  itu. Barang atau objek itu paling sedikit harus ditentukan jenisnya bahwa barang itu sudah ada  atau  sudah  berada  ditangannya  si  berutang  saat  perjanjian  dibuat,  tidak diwajibkan oleh undang-undang. (Safira, 2017) Unsur ini penting guna memberikan garansi atau  kepastian kepada  pihak-pihak  dan mencegah timbulnya  kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa,  nomor  mesinnya  berapa,  dan  sebagainya.  Semakin  jelas  semakin  baik.  Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut. (Utama, 2012)
4. Klausul yang halal
Yang dimaksud dengan klausul disini adalah isi dari perjanjian tersebut. Sebab dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang  diizinkan memiliki  arti bahwa  isi  yang  menjadi  perjanjian  tersebut  tidak  bertentangan  dari  peraturan- peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban dan kesusilaan.
Maksudnya isi kontrak tidak bisa bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Contohnya  jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. KUH Perdata menjelaskan tentang pemberian kebebasan membuat perjanjian kepada mereka yang membuat perjanjian  secara tertulis maupun secara  lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat,  apabila  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  pada  Pasal  1320  KHU Perdata. Sehingga, perjanjian itu tidak harus dibuat secara tertulis.

## D. Pelaksanaan dan Perakhiran Dari Suatu Perjanjian
1. Pelaksanaan Dari Suatu Perjanjian
Berdasarkan pada asas konsensualisme, sebuah perjanjian terbentuk saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak tentang hal-hal yang pokok dari objek perjanjian. Sepakat merupakan sebuah penyesuaian paham dan kehendak antara para pihak itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak  yang  lain,  walaupun  tak  sejalan  tetapi  secara  timbal  balik,  kedua  kehendak tersebut dapat bertemu satu sama lain. Olehnya, guna mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji. Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian keinginan antara pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian.  Jika  kehendak  para  pihak  itu  tidak  saling bertemu atau saling berselisih, tidak bisa dikatakan telah terciptanya suatu perjanjian. Oleh sebab suatu perjanjian tercipta pada detik tercapainya kesepakatan, dikarenakan ada madzhab yang berbunyi bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran ( offerte). Hal itu berarti dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran itu dan pihak  penerima  penawaran  melaksanakan  penerimaan  terhadap  penawaran  itu sehingga terciptalah suatu perjanjian.
2. Perakhiran Dari Suatu Perjanjian
Mengacu pada Pasal 1381 KUH Perdata menjelaskan 10 cara perakhiran suatu perikatan, yaitu:
a. Pembayaran
Adalah  setiap  dilengkapinya  perjanjian  secara  suka  rela  Disebut  dengan pembayaran  menurut  hukum  perdata  yakni  semua  pemenuhan  prestasi berdasarkan sukarela. Dilaksanakannya pemenuhan prestasi itu membuat perikatan menjadi  hapus.  Pembayaran  adalah  pelaksanaan  perikatan  dalam  arti  yang sebenarnya, yang mana dengan dilaksanakannya pembayaran ini dicapailah tujuan perikatan atau perjanjian yang dibuat. Pihak yang harus memenuhi prestasi adalah debitur, tapi menurut Pasal 1382 KUH Perdata selain dari pada debitur sendri unsur- unsur lain juga boleh memenuhi prestasi itu yakni:
i. Mereka yang berkepentingan, contohnya orang yang turut berutang;
ii. Mereka  yang  tidak  berkepentingan,  bila  saja  mereka  bertindak  atas  nama debitur  atau  atas  namanya  sendiri,  asal  ia  tak  menggantikan  kedudukan kreditur.
b. Penawaran  pembayaran  tunai  dilangsungkan  dengan  penyimpangan  atau penitipan.
Pada umumnya pihak debitur merasa senang dan berterima kasih kalau ia tidak didorong oleh kreditur guna melangsungkan perikatan. Namun adakalanya debitur berkepentingan untuk menjalankan perikatan.
Misalnya A meminjam uang kepada B dengan bunga 10% setiap bulan. Kemudian A  ada  mempunyai  uang  tunai  atau  kebetulan  boleh  meminjam  uang  kepada  C dengan bunga 5% setiap bulan. Pada keadaan ini A sangat berkepentingan untuk membayar tunai utangnya kepada B sehingga ia tidak lagi harus membayar bunga sebesar  10%  setiap  bulan  kepada  B.    Ditemukannya  persoalan  bagaimana  jika kreditur (B dalam contoh di atas ini) takk mau menerima pembayaran debitur (A)? Apabila penolakan kreditur itu dibarengi dengan pembebasan utang secara tegas, olehnya  debitur akan menerima penolakan kreditur itu dengan senang hati.
Dalam hal ini yang membuat jadi persoalan apabila justru penolakan kreditur itu bermaksud  untuk  tetap  melanjutkan  korelasi  utang  piutang  antara  kedua  belah pihak, sehingga debitur (A dalam contoh di atas) tetap terus membayar bunga 10% setiap  bulan.  Jika  kreditur  menolak  pembayaran  dari  debitur,  maka  debitur  bisa melakukan  penawaran  pembayaran  tunai,  dibarengi  dengan  penyimpanan ( consignatue).
c. Pembaruan Utang
Pembaruan  utang  (novasi)  merupakan  suatu  perjanjian  yang  menghilangkan perikatan lama akan namun pada saat yang sama menciptakan perikatan baru yang menggantikan  perikatan  lama.  Menurut  Pasal  1413  BW  ada  tiga  macam  novasi, yaitu:
i. Novasi  obyektif,  novasi  obyektif  dapat  terjadi  dengan  menggantikan  atau mengubah isi daripada perikatan;
ii. Novasi  subjektif  pasif,  novasi  subjekif  pasif  dapat  terjadi  dengan  cara expromosissie  dinama  debitur  semula  diganti  oleh  debitur  yang  baru  tanpa bantuan debitur yang lama;
iii. Novasi subjektif aktif. Novasi subjektif aktif selalu merupakan perjanjian persegi tiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru. Misalnya A berutang Rp 100.000,- kepada B; sedangkan B terutang Rp 100.000,- kepada C dengan perjanjian segi tiga antara A, B dan C maka A menjadi terutang kepada C, sehingga A tidak lagi terutang kepada B dan B tidak lagi terutang kepada C.
Menurut Pasal 1414 BW novasi hanya dapat membuat perikatan antara orang- orang yang cakap untuk membuat perikatan maka novasi itu dapat dibatalkan.
d. Perjumpaan utang atau kompensasi
Perjumpaan  utang  atau  kompensasi  merupakan  suatu  cara  hapusnya  perikatan yang  terjadi  karena  keadaan  yang  mana  dua  orang  saling  memiliki  utang  satu terhadap yang lain, dengan mana utang-utang antara kedua orang itu dihilangkan. Perjumpaan utang terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahun orang-orang yang bersangkutan dan kedua utang saling menghilangkan pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, tertimbal balik dengan jumlah yang sama, demikian Pasal 1424 BW mengatur.
e. Percampuran utang
Percampuran utang terjadi bila kedudukan kreditur dan debitur bersama pada satu orang.  Misalnya  kreditur  meninggal  dunia,  sedangkan  debitur  merupakan  satu- satunya  ahli  waris.  Atau  debitur  kawin  dengan  kreditur  pada  persatuan  harta perkawinan.  Hapusnya  perikatan  karena  percampuran  utang  ini  adal ah:  “demi hukum” artinya secara otomatis (Pasal 1436).
f. Pembebasan utang
Pembebasan  utang  merupakan  perbuatan  hukum,  dimana  kreditur  melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Undang-undang tidak ada yang mengatur  bagaimana  terjadinya  pembebasan  utang  ini,  sehingga  menimbulkan persoalan apakah pembebasan utang itu terjadi dengan perbuatan hukum sepihak atau timbal balik. Melihat pendapat bahwa pembebasan utang bisa terjadi dengan perbuatan  hukum  sepihak,  di  mana  kreditur  mengungkapkan  kepada  debitur bahwa  ia  dibebasan  dari  utangnya.  A.  Pitlo  menjelaskan  bahwa  kreditur  hanya berhak membebaskan debitur secara sepihak jika ini tidak merugikan debitur. Jika debitur  memiliki  kepentingan  terhadap  adanya  perikatan  itu  maka  pembebasan sepihak  tidak  bisa  dilaksanakan.  Pembebasan  utang  tak  bisa  dipersangkakan namun wajib dibuktikan (Pasal 1438).
g. Musnahnya barang yang terutang
Apabila  barang  tertentu  yang  menjadi  objek  perjanjian  musnah,  tak  dapat  lagi diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka  perjanjian menjadi hapus, asal  saja musnahnya atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Lebih  lagi  sekalipun debitur  lalai menyerahkannya barang itu, misalnya  memiliki keterlambatan,  perjanjian  juga  hapus  jika  debitur  bisa  membuktikan  bahwa
musnahnya  barang  itu  disebabkan  oleh  suatu  kejadian  yang  adalah  keadaan memaksa dan barang itu akan mengalami nasib yang sama padahal sudah berada ditangan kreditur (Pasal 1444).
h. Batal/pembatalan
P erkataan  “batal  demi  hukum”  pada  Pasal  1446  BW  yang diartikan  sebenarnya adalah “dapat dibatalkan”. Jika suatu perjanjian batal demi hukum maka tak ada perikatan hukum yang lahir karenanya, Oleh sebab itu tidak ada perikatan hukum yang  hapus.  Perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  yaitu  tidak  ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan pihak yang membentuknya bisa dibatalkan (Pasal 1446 jo. 1320).
i. Berlakunya suatu syarat batal
Perikatan bersyarat yaitu perikatan yang dibentuk ataupun berakhirnya (batalnya) disebabkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Jika suatu perikatan  yang  lahirnya  disebabkan  kepada  terjadinya  peristiwa  tersebut dinamakan perikatan dengan syarat tangguh. Bila ada suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa tersebut maka perikatan itu dinamakan perikatan dengan syarat batal.
j. Lewat waktu
Lewat waktu (daluwarsa) menurut Pasal 1946 BW merupakan sebuah upaya untuk mencapai sesuatu  atau untuk  dibebaskan dari suatu perikatan dengan  lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

## SIMPULAN
Perjanjian  adalah  sebuah  peristiwa  yang  dilaksanakan  oleh  pelaku  ekonomi  atau pelaku usaha dengan konsumen yang mana para pihak itu saling berjanji untuk suatu hal saat bentuk tulisan atau ucapan. Pada umumnya, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak  pada  perjanjian,  akibat-akibat  hukumnya,  dan  menentukan  yang  mana pelaksanaan perjanjian bisa dituntut secara hukum (apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak). Pada penyelenggaran perjanjian ada syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, objek  tertentu,  klausul  yang  halal.  Terdapat  subjek  hukum  pada  hukum  perjanjian  yaitu perorangan, badan hukum, dan negara.
Perjanjian  dapat menjamin dan kepastian hukum bagi para pihak.  Bila salah satu pihak tidak menyelenggarakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, maka pihak yang satu mempunyai hak untuk menempuh jalur hukum untuk memperoleh
hak  yang  telah  disepakati.  Jika  salah  satu  pihak  juga  tidak  melangsungkan  prestasi sebagaimana  kesepakatan,  pihak  yang  telah  membuat  wanprestasi  harus  menanggung akibat  dari  tuntutan  pihak  lawan.  Suatu  prinsip  atau  asas  yang  sangat  mendasar  pada hukum  perjanjian  yakni  prinsip  perlindungan  kepada  para  pihak,  terutama  pihak  yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Manan  Abdul,  2018,  Peranan  Hukum  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Cet.  3,  Jakarta, Prenadamedia  GrupAntasari  R,  dkk,  2016,  Hukum  Ekonomi  di  Indonesia,  Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
Diputra  I.  G.  A.  R,  2018,  Pelaksanaan  Perancangan  Kontrak  dalam  Pembuatan  Struktur Kontrak Bisinis, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol III No III.
Hartono Sunaryati, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Dep. Kehakiman RI,
Bandung, Bina Cipta. Niru dan Sianga A., 2019, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol X No I.
Safira M. E., 2017, Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis), Ponorogo, CV. Nata Karya. Sumantoro, 2008, Hukum Ekonomi, Jakarta, Universtas Indonesia Press. Utama M, 2012, Hukum Ekonomi Internasional, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.