## EKSISTENSI LEMBAGA PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

## Oleh

## Agus Triono
*) Staf Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

## ABSTRACT
Public  service  is  a  citizen's  constitutional  right  guaranteed  by  the  constitution  that must  be  organized  as  well  as  possible  and  should  be  monitored.  The  existence  of  the Ombudsman oversight agencies that have oversight of the public service to be important in keeping the public administration remains in the observance of law and general principles of good governance. The problem in this research is how the existence of the institution of the  Ombudsman  in  delivering    public  service  in  the  province  of  Lampung.  Based  on research conducted using normative legal research methods and to approach the problem using the statue approach and the conceptual approach, it can be seen that the existence of the Ombudsman oversight agencies are not can be released from the increasing practice of maladministration  committed  by  the  state  officials  both  at  the  central  and  regional  levels. Normatively,  the  existence  of  the  Ombudsman  strengthened  by  setting  it  in  the  Law  37  of 2008  on  the  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia,  Law  No.  25  of  2009  on  Public Services  and  Law  23  Year  2014  on  Regional  Government.  In  the  implementation  of  its oversight  function  of  public  service,  Ombudsman  in  Lampung  province  has  implemented monitoring  functions  involving  various  stakeholders,  including  Provincial  Information Commission  and  Various  Institutions/Government  Agencies  both  central  and  local  levels. Nevertheless,  Ombudsman  in  Lampung  Province  has  not  optimally  performed  its  function and socialization of the community over its functions oversee public services in the province of  Lampung.  So  expect  Ombudsman  in  Lampung  province  more  socializing  existence  with all its functions to the broader community and conduct surveillance activities more actively in solving the cases of maladministration that occur without having to wait for a report.

## Keywords: The existence of the Ombudsman, public service

## PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUDNRI)  Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain adalah untuk melindungi segenap  bangsa  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Atas  dasar  tujuan  dalam  konstitusi  negara  tersebut,  maka  telah  menjadi  suatu kewajiban  bahwa  negara  harus  berupaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap  warga
negaranya.  Salah  satu  bentuk  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan kewajiban tersebut adalah melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Konsep otonomi daerah yang digulirkan sejak 1999 juga merupakan salah satu cara yang digunakan agar pelayanan publik  kepada  masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien sehingga  mampu  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  secara  adil  dan  merata.  Otonomi  daerah  dimaknai sebagai  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  peraturan perundang-undangan  termasuk  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.
Pelayanan  publik  merupakan  hak  konstitusional  warga  negara  yang  dijamin  oleh konstitusi dan juga  merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa syarat apapun. Pelayanan  publik  menurut  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  stiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/  atau  pelayanan  adminstratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.Pelayanan  publik  yang  baik  adalah  pelayanan  yang  menempatkan  hukum  sebagai penglima,  yang  diselenggarakan  secara  terbuka,  dimana  setiap  warga  masyarakat mendapatkan  perlakuan  yang  sama  atas  jenis  pelayanan  yang  sama,  yang  proses  maupun hasil  pelayanannya  bisa  dipertanggungjawabkan  (Supriyono,  2008).  Oleh  karenanya pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  seharusnya terus berbenah guna mengoptimalkan perannya dalam memenuhi kebutuhan publik.
Akan  tetapi  yang  terjadi  di  lapangan  saat  ini  masih  menunjukkan  bahwa  pelayanan publik  yang  diselenggarakan  baik  oleh  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  masih  jauh dari harapan dan minim kualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya  manusia yang  melaksanakan fungsi pelayanan belum  memadai. Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  keluhan  dan  pengaduan  masyarakat  baik  secara  langsung maupun  melalui  media  massa  dan  elektronik.  Keluhan  dan  pengaduan  tersebut  antara  lain prosedur  yang  berbelit-belit,  persyaratan  yang  tidak  transparan,  tidak  adanya  kepastian biaya  yang  harus  dikeluarkan  dan  jangka  waktu  penyelesaian,  sikap  petugas  yang  kurang responsif  dan  masih  banyak  lagi  permasalahan  pelayanan  lainnya,  sehingga  menimbulkan stigma negatif terhadap penyelenggara pelayanan publik.
Berkenaan dengan hal ini,  maka berdasarkan  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44  Tahun  2000  telah  dibentuk  Komisi  Ombudsman  Nasional  (KON)  dan  ditindaklanjuti dengan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia (ORI)  yang  bertujuan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan publik.  ORI  memiliki  kewenangan  mengawasi  pemberian  pelayanan  umum  oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi  Lembaga  Peradilan,  Kejaksaan,  Kepolisian,  Badan  Pertanahan  Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non-Departemen, Badan Usaha Milik Negara, dan  Perguruan  Tinggi  Negeri,  serta  badan  swasta  dan  perorangan  yang  seluruh/sebagian anggarannya  menggunakan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Keberadaan  lembaga  pengawasan  Ombudsman  ini  diharapkan  mampu  memberikan solusi terhadap kebuntuan dalam sistem pelayanan publik yang dihadapi saat ini. Sehingga
harapan  terhadap  pelayanan  publik  prima  bukan  hanya  sekedar  angan-angan  belaka,  akan tetapi  dapat  menjadi  kenyataan  yang  berdampak  positif  bagi  masyarakat  sebagai  penerima pelayanan.  Sementara  itu,  dalam  rangka  mengawal  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di daerah,  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (2)  UU  ORI  dinyatakan  bahwa  Ombudsman  dapat mendirikan  perwakilan  Ombudsman  di  provinsi  dan/atau  kabupaten/kota.  Lebih  lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan pula bahwa Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau  kabupaten/kota. Ketentuan ini telah  memberi  kewenangan  untuk  dapat  mendirikan  ORI  perwakilan  di  tiap  daerah  guna mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  daerah.  Permasalahan  yang  akan  dikaji dalam  penelitian  ini  ialah  bagaimana  eksistensi  Ombudsman  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik di daerah Provinsi Lampung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertolak  dari  penelitian  hukum  doctrinal (doctrinal  research) dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) dan  pendekatan konseptual (conceptual  approach) .  Sebagai  pelengkap,  digunakan  juga  pendekatan  sosio- legal  yaitu  mengkaji  hukum  sebagai  fenomena  sosial  yang  terkait  dengan  eksistensi  dan pengawasan  yang  dilakukan  lembaga  Ombudsman  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik di Provinsi Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengawasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  dengan rumusan Rechtsstaat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan rumusan ini dilandasi oleh suatu cita negara integralistik. Namun setelah amandemen ketiga UUD 1945, rumusan ini berubah sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsepsi negara hukum yang dulu dikesankan menganut rechtsstat, kini  dinetralkan  menjadi  negara  hukum  saja.  Menurut  Mahfud  MD (2005),  konsep  negara  hukum  Indonesia  disebut  sebagai  negara  hukum  Pancasila,  yang sudah  cukup  ideal  dan  bagus  untuk  mengatur  hak  dan  kewajiban  warga  negaranya  secara seimbang.  Lebih  lanjut  Mahfud.MD  mengungkapkan  bahwa  konsepsi  negara  hukum Pancasila  adalah  konsepsi  prismatik  yang  merupakan  perpaduan  antara  unsur-unsur  baik dari rechsstaat dan the  rule  of  law. Negara  hukum  Pancasila  dapat  disebut  sebagai bertemunya  hubungan  konsepsi  kombinatif  di  antara  segi-segi  baik  dari  kedua  konsepsi barat itu di dalam nilai budaya bangsa Indonesia, yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.
Pembentukan Ombudsman di Indonesia merupakan pemenuhan terhadap unsur-unsur negara  hukum,  yakni  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  fungsi  pengawasan,  dan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sebagai  konsekuensi  dianutnya  konsep negara hukum yang menjamin adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Berkenaan dengan pengawasan, menurut George R. Terry (dalam Muchsan, 2007) pengawasan adalah `Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to  insure  result  in  keeping  with  the  plan.` Sedangkan  Newman  (dalam  Muchsan,  2007)
berpendapat  bahwa `Control  is  assurance  that  the  performance  conform  to  plan.` Kemudian,  Siagian  (dalam  Muchsan,  2000)  memberikan  definisi  tentang  pengawasan bahwa  proses  pengamatan  dari  pada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organsasi  untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang  dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang  telah  ditentukan.  Suyamto  (dalam  Muchsan,  2000)  memberikan  pengertian “pengawasan  adalah  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  sesuai  dengan semestinya  atau  tidak.  Muchsan  (2000)  berpendapat  bahwa  pengawasan  adalah  kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto , sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/ plan )”.
Mardiasmo  (2002)  mengatakan  bahwa  pengawasan  merupakan  salah  satu  pilar pendukung  keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terutama  pada  era  otonomi yang kegiatannya meliputi:
a. pengawasan  yang  mengacu  pada  tindakan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  terhadap produk hukum dan kebijakan yang dijalankan oleh pemda;
b. pengendalian  yang  dilakukan  untuk  menjamin  dilaksanakannya  system  dan  kebijakan pemda;
c. pemeriksaan terhadap kinerja anggaran APBD.
Pada  sistem  pengawasan  Ombudsman,  partisipasi  masyarakat  merupakan    prasyarat penting  dalam  mendukung  kerja  Ombudsman  untuk  mencapai  tujuannya  (mewujudkan good  governance) sehingga  tugas  utama  Ombudsman  di  Indonesia  adalah  mengawasi jalannya  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  dalam  pemberian  pelayanan  publik kepada  masyarakat  sebagai  jalan  menuju good  governance dengan  secara  pasif  (menerima laporan masyarakat), dan secara aktif (melakukan investigasi atas prakarsa sendiri) dengan berusaha mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi  terwujudnya  birokrasi  sederhana  yang  bersih,  pelayanan  umum  yang  baik, penyelenggaraan  peradilan  yang  efisien  dan  profesional  termasuk  proses  peradilan (persidangan)  yang  independen  dan fair sehingga  dapat  menjamin  tidak  akan  ada keberpihakan serta dengan mediasi.

## Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik
Salah satu faktor yang  mendorong bergesernya wajah negara  kesejahteraan berubah menjadi  pemerintahan  yang  korup  adalah  lemahnya  kontrol  dari  publik  ( society )  dalam rangka  mengkritisi  bahkan  menolak  kebijakan  pemerintah  yang  secara  nyata  menyimpang dari  esensi  kesejahteraan  masyarakat.  Kekuasaan  yang  dijalankan  oleh  negara  akan cenderung  tidak  terbatas  bahkan  akan  terjadi  penumpukan  kekuasaan  apabila  tidak  ada kontrol  dari  publik.  Salah  satu  penyebab  lemahnya  kontrol  terhadap  negara  adalah  tidak memadainya  kesadaran  dan  pemahaman  dari  publik  bahwa  negara  dapat  dikontrol  dan dikendalikan  melalui  mekanisme  kontrol  yuridis.  Sebagai  negara  hukum,  secara konstitusional  telah  disepakati  bahwa  semua  tindakan  elemen  bangsa  ini,  baik  pemerintah maupun publik harus mampu dikontrol melalui mekanisme hukum.
Dalam  rangka  menata  dan  menjaga  hubungan  baik  antara  negara  dan  rakyat  maka diperlukan  sebuah  norma  dan  hukum.  Hukum  atau  norma  yang  mengatur  substansi hubungan  publik  dan  negara  lebih  dikenal  dengan  hukum  administrasi  negara.  Hukum administrasi  negara  menjadi  landasan  kerja  bagi  administrasi  negara,  yang  mengemban tugas  servis  publik.  Kecenderungan  penyimpangan  oleh  pemerintah  dan  mengharapkan
ketaatan  serta  kepatuhan  dari  rakyat  menjadi  alasan  adanya  norma  atau  hukum  yang mengatur  hubungan  di  antara  keduanya.  Artinya,  sebagai  negara  hukum,  maka  Indonesia harus  mampu  menghadirkan  instrumen  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  warga  dan negara.
Ada  dua  hal  yang  melatarbelakangi  pentingnya  hukum  dalam  hubungan  warga  dan negara. Pertama, hukum dan norma amat penting sebagai kontrol yuridis dari warga kepada pemerintah  yang  diwakili  pejabat  pemerintahan  yang  sedang  melaksanakan  kekuasaan. Kedua,  dalam  konteks  demokratisasi  dalam  sebuah  bangsa  yang  merdeka,  maka  pilar hukum  menjadi  amat  penting  sebagai  check  and  balances  bagi  pemerintah.  Adanya kebijakan publik dari negara yang diperankan oleh pejabat pemerintah sebagai konsekuensi dari  perwujudan  negara  kesejahteraan  yang  menjadi  platform  negara  Indonesia.  Bahkan konsep welfare state tersebut di dalam perundang-undangan kita untuk pertama kali dikenal dengan  istilah  ”negara  pengurus”.  Dalam  pengertian  dasarnya,  ”negara  kesejahteraan” merupakan  sebuah  konsepsi,  paradigma  dan  kerangka  aksi  tentang  pemerintahan  di  mana sektor  negara  menjalankan  peran  kunci  di  dalam  hal  memberikan  proteksi  dan  atau melakukan  promosi  kesejahteraan  bagi  setiap  warga  negara.  Konsepsi  ini  secara  jelas menempatkan negara dalam hal ini pejabat pemerintahan wajib melaksanakan agenda yang berbasis  kepada  kesejahteraan  bagi  publik.  Dalam  menyusun  dan  merealisasikan  agenda kesejahteraan  tersebut,  pejabat  pemerintah  menerbitkan  berbagai  macam  regulasi  dan kebijakan.
Esensi dari negara kesejahteraan untuk memberikan pelayanan yang mensejahterakan bagi  publik  tidak  serta  merta  berjalan  dalam  koridor  idealitas  yang  sesungguhnya.  Dalam situasi  negara  belum  maksimal  melaksanakan  mandat  untuk  mensejahterakan  kondisi rakyat, maka hal itu harus dipahami bahwa salah satu dari wajah buruk dari konsepsi negara kesejahteraan  adalah  munculnya  rezim  korup  dan  otoriter  yang  tampil  dengan  wajah seorang  budiman.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  menampilkan  berbagai  macam  data  dan pertanggung  jawaban  formil  atas  upaya  peningkatan  kesejahteraan.  Namun  di  sisi  lain, secara riil tindakan pemerintah sesungguhnya banyak yang menyimpang dan dikelola secara otoriter dan koruptif.
Negara  kesejahteraan  yang  mencitakan  pelayanan  terbaik  baik  publik  tetap menyisakan  potensi  pemerintahan  yang  korup  dan  menyimpang.  Potensi  penyimpangan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  amat  besar,  mengingat  semua  kendali  pembangunan  dan hal-hal  yang  terkait  dengan  pengelolaan  kebijakan  dikendalikan  oleh  pemerintah.Negara Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  dengan  rumusan Rechtsstaat  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  rumusan  ini  dilandasi  oleh suatu cita negara integralistik.  Namun setelah amandemen  ketiga UUD 1945, rumusan ini berubah  sesuai  dengan  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsepsi negara hukum yang dulu dikesankan menganut  rechtsstat,  kini  dinetralkan  menjadi  negara  hukum  saja.  Sependapat  dengan Mahfud  MD,  bahwa  konsep  negara  hukum  Indonesia  disebut  sebagai  negara  hukum Pancasila,  yang  sudah  cukup  ideal  dan  bagus  untuk  mengatur  hak  dan  kewajiban  warga negaranya  secara  seimbang.  Konsepsi  negara  hukum  Pancasila  adalah  konsepsi  prismatik yang  merupakan  perpaduan  antara  unsur-unsur  baik  dari rechsstaat dan the  rule  of  law . Negara hukum Pancasila dapat  disebut sebagai bertemunya hubungan  konsepsi  kombinatif di  antara  segi-segi  baik  dari  kedua  konsepsi  barat  itu  di  dalam  nilai  budaya  bangsa Indonesia, yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.
Pembentukan Ombudsman di Indonesia merupakan pemenuhan terhadap unsur-unsur negara hukum, yakni sebagai lembaga yang  menjalankan fungsi pengawasan. Ombudsman berfungsi  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  negara  dan  penerintahan daerah  serta  menegakan  hukum  untuk  menjamin  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat dapat terselenggara dengan baik berdasarkan prinsip keadilan, persmaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Pembentukan ombudsman di daerah adalah salah bentuk pengawasan pelayanan publik di daerah.
Keberadaan institusi Ombudsman baik pada tingkat pusat maupun daerah senantiasa dikaitkan dengan peran utamanya adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance) (Sujata, 2003) . Dalam pandangan Ombudsman Republik Indonesia, hakikat  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  adalah  pemberian pelayanan  publik  berkualitas  kepada  masyarakat.  Negara/penyelenggara  negara  memiliki kewajiban  memberi  pelayanan  kepada  warganya  sementara  warga  negara/masyarakat memiliki  hak  untuk  memperoleh  pelayanan.Berdasarkan  ketentuan  pada  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertanahan  Nasional,  Pemerintah  Daerah,  Instansi  Departemen  dan  Non-Departemen, BUMN,  dan  Perguruan  Tinggi  Negeri,  serta  badan  swasta  dan  perorangan  yang seluruh/sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (2)  UU  ORI  dinyatakan  bahwa  Ombudsman  dapat mendirikan  perwakilan  Ombudsman  di  provinsi  dan/atau  kabupaten/kota.  Lebih  lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan pula bahwa Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau  kabupaten/kota. Ketentuan ini telah  memberi  kewenangan  untuk  dapat  mendirikan  ORI  perwakilan  di  tiap  daerah  guna mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  daerah.  Keberadaan  Lembaga Ombudsman  menjadi  penting  dalam  rangka  pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah  oleh karena  pengawasan  yang  dilakukannya  dapat  memenuhi  ruang  kosong  dalam  sistem pengawasan  yang  selama  ini  dirasakan  tidak  berjalan  dengan  baik  dan  merupakan  bentuk pengawasan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dari  pada  pengawasan  sebelumya  semisal  pada pengawasan  adminstratif  baik  pengawasan  melekat  maupun  pengawasan  fungsional.  Pelle dan  Schundelen  (dalam  Muchsan,  2000)  membedakan  tiga  tipe  pengawasan  yaitu;  Tipe  1 yakni pengendalian atasan terhadap bawahan dalam hubungan komando atau instruksi; Tipe 2 ialah pengendalian dalam hubungan kepentingan kontrak dan kebergantungan; sedang tipe 3 yakni bersifat korektif dan preventif, mengoreksi dan mencegah pengulangan kesalahan di masa depan, dan agaknya lebih sesuai dengan bentuk pengawasan peradilan administrasi.
Apabila  dihubungkan  dengan  pendapat  Pelle  dan  Schundelen  di  atas,  maka sebenarnya  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  di  Indonesia  baik  pusat maupun daerah termasuk yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman termasuk pada  ketiga tipe tersebut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pengendalian  atasan  terhadap  bawahan  dalam  hubungan  komando  atau  instruksi, Ombudsman  berperan  dalam  mengaktifkan  sistem  pengawasan  melekat  yakni  dengan merekomendasikan  kepada  atasan  terlapor  agar  menindak  atau  mengendalikan bawahannya yang melakukan maladministrasi.
2) Pengendalian  dalam  hubungan  kepentingan  kontrak  dan  kebergantungan,  Ombudsman juga  menjalankan  peran  menjadi  mediator  dalam  hubungan  kontrak  antara  negara  dan
rakyatnya  dimana  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberi  pelayanan  publik, sedangkan rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut.
3) Bersifat  korektif  dan  preventif,  mengoreksi  dan  mencegah  pengulangan  kesalahan  di masa  depan,  dan  agaknya  lebih  sesuai  dengan  bentuk  pengawasan  peradilan administrasi,  namun  hal  ini  lebih  sesuai  dengan  sistem  pengawasan  yang  ada  pada Ombudsman  yang  berperan  sebagai  lembaga  yang  melakukan  pengawasan  korektif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus  melakukan upaya preventif sejak dini.
Pada era demokrasi sekarang ini, partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi sangat  penting  karena  demokratisasi  akan  tercapai  manakala  masyarakat  secara  sadar  mau berpartisipasi  secara  aktif.  Pada  sistem  pengawasan  Ombudsman,  partisipasi  adalah prasyarat  penting  dan  menjadi  sebuah mainstream. Untuk  mencapai  tujuannya (mewujudkan good  governance) Ombudsman  di  Indonesia  bertugas  antara  lain mengupayakan  partisipasi  masyarakat  dengan  menciptakan  keadaan  yang  kondusif  bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan  yang  efisien  dan  profesional  termasuk  proses  peradilan  (persidangan)  yang independen  dan fair sehingga  dapat  menjamin  tidak  akan  ada  keberpihakan  (Masthuri, 2005).Keberadaan  Lembaga  Ombudsman  juga  merupakan  lembaga  yang  berfungsi  untuk mendorong demokratisasi yakni melalui upaya pemahaman akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat  dalam  proses  pengawasan  dan  perbaikan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di daerah.
Dalam  konteks  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  daerah  merupakan  suatu  keharusan  dalam  rangka mengendalikan  tindakan  pemerintah  di  daerah  agar  tidak  keluar  dari  jalur  hukum sebagaimana  konsep  negara  hukum  yang  dianut  dan  mematuhi  asas-asas  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik.  Pemberian  otonomi  kepada  daerah  secara  nyata  dan  bertanggung jawab  menjadi  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  dimana  dalam pelaksanaannya tetap harus diawasi.
Keberadaan  ORI  Perwakilan  di  Provinsi  Lampung  merupakan  wujud  komitmen pemerintah menjalankan amanah UU ORI dan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik di daerah, selain juga merupakan bentuk kontrol atas konsep kemandirian daerah untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  menurut  asas  otonomi  dan  desentralisasi  agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pembentukan Ombudsman di daerah juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan ruang publik seluas-luasnya untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat.

## PelaksanaanPengawasan Ombudsman di Daerah
Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  kepada  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara  demi  kesejahteraannya  sehingga  efektivitas  suatu sistem  pemerintahan  sangat  ditentukan  oleh  baik  buruknya  penyelenggaraan  pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa, salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Disadari bahwa, kondisi penyelenggaraan pelayanan publik  masih  dihadapkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  belum  efektif  dan  efisien,  serta kualitas sumber daya manusia aparatur negara yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya  keluhan  dan  pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  melalui
media  massa  seperti,  prosedur  yang  berbelit-belit,  tidak  adanya  kepastian  jangka  waktu penyelesaian,  persyaratan  yang  tidak  transparan,  sikap  petugas  yang  kurang  responsif,  dan lain-lain,  sehingga  menimbulkan  citra  yang  kurang  baik  terhadap  pemerintah.  Terkait dengan hal ini, maka berdasarkan Keppres No. 44/2000 telah dibentuk komisi Ombudsman dan  ditindaklanjuti  dengan  UU  No.37/2008  tentang  Ombudsman  yang  bertujuan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pelayanan  publik  yang  dilakukan  penyelenggara  Negara (Jeddawi, 2008).
Pada  awalnya  Komisi  Ombudsman  Nasional  yang  kemudian  berubah  menjadi Ombudsman  Republik  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  lembaga  yang  secara mandiri  menerima  dan  menyelidiki  tuduhan-tuduhan  kesalahan/maladministrasi  (Malian, 2002). Untuk konteks Indonesia, dengan luas wilayah kepulauan dan jumlah penduduk yang sangat  besar,  barangkali  tidak  mungkin  semua  masalah  maladministrasi  publik  bisa ditangani  oleh  ombudsman  nasional  secara  cepat  dan  murah.  Dalam  konteks  otonomi daerah, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana hampir seluruh  kewenangan public  administration dilimpahkan  ke  daerah  kecuali  kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.
Sebagai  lembaga  yang  menitikberatkan  pada  pengawasan  proses  pemberian pelayanan publik, dalam konteks pemberantasan korupsi di daerah, Ombudsman berperan di baris paling depan  guna  mencegah terjadinya  korupsi dan perilaku  koruptif setiap aparatur penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Peran  Ombudsman  dalam  proses  pencegahan  korupsi dimulai dengan  mendorong upaya perbaikan sistem pelayanan umum pemerintahan daerah dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik (Malian, 2003).
Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki prinsip yang mencerminkan negara hukum  yang  menyatakan  bahwa  setiap  aktifitas  berbangsa  dan  bernegara  harus  didasarkan pada  kaidah  hukum.  Pelayanan  publik  merupakan  tugas  aparat  pemerintah  sebagai  bentuk tanggungjawab  terhadap  masyarakat.  Dalam  UUD  1945  Pasal  28  ayat  (1)  amandemen kedua  dan  Pasal  34  ayat  (3)  amandemen  keempat  menyatakan  bahwa  “Negara bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum  yang  layak.”.  Berdasar  pada  ketentuan  normatif  tersebut,  maka  secara  yuridis, konstitusi  telah  mengamanatkan  kewajiban  kepada  negara  untuk  melayani  setiap  warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan.
Lebih  lanjut  pada  Pasal  28I  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  Setiap  orang  berhak  bebas atas  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  pelayanan  publik  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  dijamin  oleh konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam suatu negara, sehingga harus dilindungi dan diupayakan  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur negara dan terlebih lagi adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik tersebut. Adanya diskriminasi dalam pelayanan publik tentunya akan berhadapan dengan ketentuan dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Makna  kesamaan  kedudukan dalam hukum dan pemerintahan berarti dalam pemberian pelayanan publik diharuskan tidak membedakan  perbedaan  kedudukan,    status,  jabatan,  golongan  dan  lainnya.  Hal  ini  juga relevan  dengan  pemaknaan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dimana  setiap  orang
memiliki  hak  kodrati  yang  sama  sebagai  manusia  dan  harus  dihormati,  dihargai  dan dilindungi.
Pengawasan  terhadap  pemerintah  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  dalam negara  hukum  dan  demokrasi  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  menunjukkan  bahwa keberadaan  pengawasan  merupakan  upaya  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum, keadilan  dan  perlindungan  hukum  sebagaimana  tujuan  hukum  itu  sendiri  serta  untuk mewujudkan  demokratisasi  dimana  masyarakat  diperlakukan  sama  dan  tidak  ada diskriminasi  dalam  hal  mendapatkan  pelayanan  publik.  Pengawasan  merupakan  bagian terpenting  dalam  proses  manajemen  guna  mengendalikan  suatu  kegiatan  agar  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disusun.  Dalam  pelaksanaan  pemerintahan sebagai  suatu  proses  manajemen,  pengawasan  dimaksudkan  agar  tujuan  dari  pelaksanaan pemerintahan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.
Terkait  dengan  pelayanan  publik,  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan publik  di  Indonesia  termasuk  di  Provinsi  Lampung  sebenarnya  telah  dilakukan  secara internal  maupun  eksternal.  Pengawasan  yang  bersifat  internal  termasuk  juga  dalam pengawasan adminstratif. Pengawasan internal berarti bahwa lembaga pengawasan tersebut masih  merupakan  bagian  dari  objek  yang  diawasi  yaitu  pemerintah  sebagai  penyelenggara negara dan pemerintahan. Pengawasan administratif ini diatur dalam Instruksi Presiden No. 15  tahun  1983.  Dalam  pengawasan  administratif  terdapat  dua  macam  pengawasan  yaitu pengawasan  melekat  dan  pengawasan  fungsional.  Pengawasan  melekat  (waskat)  yaitu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  setiap  pimpinan  terhadap  bawahan  dalam  satuan  kerja yang  dipimpinnya.  Dalam  Inpres  No  15  Tahun  1983  digunakan  dua  istilah  yaitu pengawasan melekat pada Pasal 3 ayat 1 dan 2, dan pengawasan oleh atasan langsung yang terdapat  pada  Pasal  2  ayat  1.  Menurut  Muchsan,  disebut  pengawasan  melekat  karena kegiatan pengawasan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi pimpinan (manajer) yang harus mengawasi  semua  anak  buahnya.  Dengan  demikian  fungsi  ini  melekat  (menjadi  satu) dengan fungsi kepemimpinan. Selanjutnya Muchsan (2007) menyimpulkan bila pengawasan oleh  atasan  langsung  selalu  melekat  pada  setiap  jabatan  pimpinan,  sedangkan  system pengendalian  menejemen  selalu  melekat  pada  setiap  organisasi  dan  menejemen.  Itulah sebabnya istilah pengawasan melekat sering disebut “ built in control ”.
Mengenai  pengawasan  eksternal,  di  Indonesia  juga  telah  dilakukan  yakni  dengan pembentukan  lembaga  Ombudsman.  Pada  sistem  pengawasan  Ombudsman,  partisipasi masyarakat  merupakan  prasyarat  penting  dalam  mendukung  kerja  Ombudsman  untuk mencapai tujuannya (mewujudkan good governance) sehingga tugas utama Ombudsman di Indonesia  adalah  mengawasi  jalannya  penyelenggaraan  Negara  dan  pemerintahan  dalam pemberian  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  sebagai  jalan  menuju good  governance dengan secara pasif (menerima laporan masyarakat), dan secara aktif (melakukan investigasi atas  prakarsa  sendiri)  dengan  berusaha  mengupayakan  partisipasi  masyarakat  dengan menciptakan  keadaan  yang  kondusif  bagi  terwujudnya  birokrasi  sederhana  yang  bersih, pelayanan  umum  yang  baik,  penyelenggaraan  peradilan  yang  efisien  dan  profesional termasuk  proses  peradilan  (persidangan)  yang  independen  dan fair sehingga  dapat menjamin tidak akan ada keberpihakan serta dengan mediasi.
Provinsi  Lampung  merupakan  pintu  gerbang  pulau  Sumatera  yang  berarti  memiliki peluang  yang  cukup  besar  untuk  mampu  memberdayakan  masyarakatnya  terutama  untuk tujuan  mensejahterakan  kehidupan  social  termasuk  tuntutan  akan  pelayanan  publik  yang prima  sebagai  suatu  implikasi  logis  dari  perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan.
Berdasar  pada  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Provinsi  Lampung  tahun  2010-2014,  perekonomian  di  Provinsi  Lampung  secara  umum telah  mengalami  perkembangan  Pada  tahun  2002,  2003,  2004,  2005  dan  2007   Provinsi Lampung  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5,62%;  5,07%;  4,02%;  4,93%;  dan 5,94%.  Pada  tahun  2007  sektor  pertanian  memberikan  kontribusi  sebesar  33,13%;  diikuti sektor  perdagangan,  hotel  dan  rumah  makan  sebesar  15,84%;  industri  pengolahan  sebesar 15,13%; dan jasa-jasa sebesar 10,67%. Sementara PDRB per kapita menurut harga berlaku pada  tahun  2000  adalah  Rp.  3.490.456,-;  dan  pada  tahun  2007  mengalami  peningkatan menjadi sebesar Rp. 7.979.382,-.  Berdasarkan harga konstan, pada tahun 2000 sebesar Rp. 3.490.456,-;  dan  pada  tahun  2007  meningkat  menjadi  Rp.  4.510.403,-.  Selama  7  tahun terakhir  terlihat  bahwa  PDRB  per  kapita  pada  tahun  2007  mengalami  peningkatan  yang paling  tinggi,  yakni  sebesar  6,70%.Nilai  IPM  Provinsi  Lampung  pada  tahun  2007  telah mencapai  70,1.   Hal  ini  berarti  status  pembangunan  manusia  di  Provinsi  Lampung  sudah mencapai  menengah  ke  atas.  Sedangkan  IPM  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung  tahun 2007 terdapat variasi, yakni berkisar antara terendah 66,95 (Kabupaten Lampung Barat) dan tertinggi 75,38 (Kota Metro). Kabupaten lain dengan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Lampung Selatan dan Way Kanan.
Berdasar  pada  fakta  dan  data  di  atas,  maka  cukup  menjadi  alasan  bahwa  dengan jumlah  penduduk  yang  besar  tentunya  berimplikasi  pada  bagaimana  memenuhi  kebutuhan seluruh  penduduk  tersebut  secara  adil  dan  merata  serta  pemenuhan  hak  atas  pelayanan public  sebagai  tugas  yang  harus  diemban  pemerintah  daerah.  Sehingga  sudah  seharusnya menjadi  perhatian  semua  pihak  untuk  bekerja  sama  dalam  upaya  penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di daerah.
Pembentukan Lembaga Ombudsman dilatarbelakangi alasan bahwa fungsi dan tugas penyelenggara negara pada hakekatnya adalah mewujudkan  kesejahteraan bagi  masyarakat dan  masyarakat  memiliki  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  yang  sama  dan  adil  oleh penyelenggara  negara  (Sujata,  2009).  Lembaga  pengawasan  Ombudsman  sebagai  suatu lembaga pengawas eksternal dan  mandiri yang pada awalnya dibentuk  melalui  Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional  kemudian baru pada tahun 2008 dikuatkan landasan hukumnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut Ombudsman  mempunyai  fungsi  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  Penyelenggara  negara  dan  Pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu.  Selanjutnya  Ombudsman  diberi  kewenangan mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh  Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  serta  badan  swasta  atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lebih lanjut bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengatur mengenai eksistensi Ombudsman sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  Pasal  351  yang  mengatur  bahwa masyarakat    berhak  mengadukan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada  Pemerintah Daerah,  Ombudsman,  dan/atau  DPRD.  Pengaduan  tersebut  dilakukan  terhadap
penyelenggara    yang    tidak    melaksanakan    kewajiban  dan/atau    melanggar    larangan sebagaimana    dimaksud  dalam    ketentuan    peraturan    perundang-undangan  mengenai pelayanan  publik  dan  pelaksana    yang    memberi    pelayanan    yang    tidak    sesuai  dengan standar    pelayanan    sebagaimana    dimaksud  dalam    ketentuan    peraturan    perundang- undangan mengenai pelayanan publik. Kepala  daerah  wajib  melaksanakan  rekomendasi Ombudsman  sebagai  tindak  lanjut  pengaduan  masyarakat dan apabila tidak dilaksanakan, maka akan diberikan  sanksi berupa  pembinaan  khusus  pendalaman  bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh  Kementerian  serta tugas  dan  kewenangannya  dilaksanakan  oleh wakil  kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Secara  khusus  dalam  pelaksanaan  fungsinya,  Ombudsman  Perwakilan  Provinsi Lampung  sejak  pembentukannya  pada  bulan  Oktober  2012,  telah  banyak  menerima pengaduan  masyarakat  terkait  maladminstrasi  pelayanan  publik.  Pada  tahun  2013 Ombudsman  RI  Perwakilan  Lampung  telah  menerima  laporan  (baik  dari  masyarakat maupun atas inisiatif sendiri) sebanyak 120 laporan, sedangkan pada tahun 2014 menerima laporan  sebanyak  182  laporan.  Diantaranya  adalah  pengaduan  tentang  tes  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  Daerah  (CPNSD)  2013,  dimana  pada  intinya  adalah  terkait  prosedur pendaftaran.  Selain  menerima  pengaduan  masyarakat,  Ombubsman  Perwakilan  Provinsi Lampung  juga  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  vertikal  dan  harizontal,  salah  satunya dengan  Lembaga  Komisi  Informasi  Publik.  Hal  ini  sebebarnya  cukup  menunjukkan mengenai  eksistesi  Ombusman  di  daerah  dalam  mengawasi  penyelengaraan  pelayanan publik meskipun masih banyaknya berbagai kendala yang harus dihadapi terutama berkaitan dengan  jumah  personel  Ombudsman  dalam  menyelesaikan  berbagai  laporan  yang  masuk. Jika  dibandingkan  antara  keduanya,  maka  terlihat  ketidaseimbangan  sehingga mempengaruhi optimalisasi penanganan laporan. Selain itu hingga saat ini, Ombudsman RI Perwakilan  Lampung  belum  pernah  memberikan  rekomendasi  yang  diharapkan  dapat memberikan  perubahan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  daerah  khususnya  di Provinsi Lampung. Hal ini penting guna menunjukkan eksistensi Ombudsman dan sekaligus memberikan  dampak  perubahan  yang  meluas  apalagi  jika  rekomendasi  itubersifat membenahi birokasi pelayanan publik secara sistemik.

## PENUTUP
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Ombudsman  memberi  dampak  pada  terciptanya pelayanan publik yang baik sesuai dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  Dengan  terselenggaranya  pelayanan  publik  yang  baik  maka  pemerintahan  yang  baik sebagai  prasyarat  terwujudnya  kesejahteraan  akan  segera  tercapai.  Eksistensi  Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah tercermin dari berbagai pengaturan yang memberikanmandatkhususkepada  Ombudsman  untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  serta  terlihat  dalam  aksinya  menyelesaikan berbagai laporan yang masuk baik dari masyarakat maupun atas inisiatif sendiri. Meskipun dalam  praktek  di  lapangan  belum  mampu  memenuhi  harapan  masyarakat  sepenuhnya dengan  banyaknya  laporan  yang  masuk  yang  dapat  selesai  secara  optimal.  Berdasar  pada kesimpulan  ini,  maka  hendaknya  penguatan  peran  Ombudsman  baik  dari  aspek  yuridis maupun  teknis  perlu  mendapat  perhatian  terutama  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang  dan berkepentingan dengan terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik supaya pelaksanaan fungsinya dapat lebih dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sujata,  Antonius.  2003. Efektivitas  Ombudsman  Indonesia,  Kajian  Tindak  Lanjut  Kasus- Kasus Tertentu (Digest of Selected Cases) . Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
Sujata,  Antonius.  2003. Laporan  Tahunan  Ombudsman  Republik  Indonesia  2009 ,  ORI, Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.
Masthuri, Budhi. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. PradnyaParamita,  Jakarta.
Mahfud MD. 2005. Negara Hukum dan Demokrasi. LP3ES. Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Muchsan. 2000. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Liberty. Yogyakarta.
Muchsan. 2007. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, cetakan keempat. Liberty. Yogyakarta.
Jeddawi,  Murtir.  2008. Reformasi  Birokrasi,  Kelembagaan,  dan  Pembinaan  PNS. Total Media. Yogyakarta.
Malian,  Murtir.  2003. Menimbang  Perlunya  Komisi  Ombudsman  di  Daerah  dalam Ombudsman Daerah, Mendorong  Pemerintahan Yang Bersih. Kerjasama PUSHAM UII dengan Partnership Kemitraan dan Governance Reform in Indonesia.
Supriyono.  2008. Melembagakan  Bisnis  Beretika,  Sebuah  Prespektif  Empiris. LOS  DIY. Yogyakarta