Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014

## KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA
Afridawati
Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang afridawati@yahoo.co.id

## Abstract
God created man with a habit that tends to accumulate and are not able to make ends meet  alone  without  the  help  of  others. When  people  come  together  to  meet  their needs,  they  are  composed  of  various groups  and  parties  (social  beings),  which allows  the  competition  and  disputes.  So Allah  sent  down  the  regulations  and obligations for them as guidelines that they must  comply  in  life  together,  to  keep  the implementation  of  the  regulation,  obliging him  to  appoint  a  manager  in  charge  of managing  their  affairs  and  to  act  as  a judge  in  resolving  disputes  between  them. Perfect  that  is  the  root  and  the  formation of human society in a certain place, which is then transformed into a country.

## Keywords:  Urgency,  Country,  Siyasah Islam

## Abstrak
Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan  tabiat  yang  cenderung  untuk berkumpul  dan  tidak  mampu  seorang  diri memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tanpa bantuan  orang  lain.  Ketika  manusia berkumpul  bersama  dalam  memenuhi kebutuhannya, mereka terdiri dari berbagai kelompok dan golongan(makhluk sosial),  yang  memungkinkan  terjadinya persaingan  dan  perselisihan.  Karena  itu Allah  menurunkan  peraturan-peraturan dan  kewajiban-kewajiban  bagi  mereka sebagai  pedoman  yang  harus  mereka patuhi  dalam    hidup  bersama,  untuk memelihara  pelaksanaan  peraturan  itu, Allah  mewajibkan  mengangkat  seorang pemimpin    yang  bertugas  mengelola urusan  mereka  dan  bertindak  sebagai hakim  dalam  menyelesaikan  perselisihan diantara  mereka  sehingga  tidak  ada penganiayaan.Proses  inilah  yang  menjadi akar dan faktor terbentuknya masayarakat manusia  di  suatu  tempat  tertentu,  yang kemudian menjelma menjadi negara.
Kata  Kunci:  Urgensi,  Negara,  Siyasah Islam
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014

## Pendahuluan
Hubungan  agama  dan  politik  selalu  menjadi  topik  pembicaraan  menarik,  baik  oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler 1 . i Bagi umat Islam, munculnya topik pembicaraan tersebut berawal dari permaslahan; Apakah  kerasulan  Muhammad  SAW.  mempunyai  kaitan  dengan  politik;  atau  apakah  Islam merupakan agama yang  berkaitan dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan; dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam ?
Munculnya  permasalahan  tersebut  sangat  wajar,  karena  risalah  Islam  yang    dibawa oleh  nabi  Muhammad  SAW.  adalah  agama  yang  penuh  dengan  ajaran  dan  undang-undang yang  bertujuan  membangun  manusia  guna  memperoleh  kebahagiaan  hidup  di  dunia  dan akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.Karena  itu  Islam  mengandung  ajaran  yang  integratif  antara  tauhid,  ibadah,  akhlak dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.
Disamping itu sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi  pertama  umat  Islam  sesudah  Rasulullah  wafat  adalah  masalah  kekuasaan  politik ( siyasah ) atau pengganti beliau  yang  akan memimpin umat. Al-Qur`an sebagai  acuan utama disamping  sunnah  Nabi  tidak  sedikitpun  menyiratkan  petunjuk  tentang  pengganti  Nabi  atau tentang  sistem  dan  bentuk  pemerintahan  serta  pembentukannya.  Sehingga  muncul  dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi sampai di abad modern, umat Islam menampilkan berbagai  sistem  dan  bentuk  pemerintahan.Mulai  dari  bentuk  kekhalifahan  yang  demokratis sampai ke bentuk monarkhis absolut.
Tentang  hubungan  agama  dan  negara  terdapat  tiga  kelompok  pemikiran.Kelompok pertama  berpendapat  bahwa  negara  adalah  lembaga  keagamaan  sekaligus  lembaga politik.Karena  itu  kepala  negara  adalah  pemegang  kekuasaan  agama  dan  kekuasaan politik.Kelompok  kedua  mengatakan  bahwa  negara  adalah  lembaga  keagamaan  tapi mempunyai  fungsi  politik.Karena  itu  kepala  negara  mempunyai  kekuasaan  agama  yang berdimensi politik. Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama  sekali  terpisah  dari  agama.  Karenanya  kepala  negara  hanya  mempunyai  kekuasaan politik atau penguasa duniawi saja 2 . ii
Terjadinya  keragaman  praktek,  konsep  dan  pemikiran  tersebut,  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  ajaran  Islam  itu  sendiri,  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  situasi  lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban dan pemikiran asing. Baik faktor intern maupun ekstern
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014
sama-sama  mempengaruhi  keragaman  tersebut.  Dengan  kata  lain,  selalu  ada  tarik  menarik antara  ketentuan-ketentuan  normatif  (ajaran  Islam)  dan  kenyataan  sosial  politik  dan historis 3 . iii Misalnya,  Dinasti  Umayah  dan  Dinasti  Abbasiyah  disamping  dipengaruhi  ajaran Islam juga dipengaruhi oleh pemerintahan Romawi dan Persia. Karena keragaman konsep dan praktek serta pemikiran ini, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dalam suatu paper,  dengan  pertanyaan  dasarnya  yakni,  bagaimana  konsep  Islam  tentang  kenegaraan? Karenanya paper ini diberi judul “ Islam dan Konsep Kenegaraan “ 4 . iv

## Proses terbentuknya Negara
Berdasarkan  kenyataan  sosial,  manusia  adalah  makhluk  yang  saling  memerlukan sesamanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Tidak  mugkin  seseorang  dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Karena itu satu sama lain saling membutuhkan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  agar  dapat  bertahan  hidup.  Hal  ini  memerlukan kerjasama  yang  mendorong  mereka  untuk  berkumpul  pada  suatu  tempat,  agar  mereka  bisa saling  tolong-menolong  dan    memberi.  Proses  inilah  menurut  Ibnu  Rabi‟  yang  mendorong terbentuknya  kota-kota  dan  akhirnya  menjadi  negara.  Tabiat  manusia  yang  seperti  ini menurutnya  sudah  menjadi  ciptaan  Allah  SWT.Sesungguhnya  Allah  menciptakan  manusia dengan  tabiat  yang  cenderung  untuk  berkumpul  dan  tidak  mampu  seorang  diri  memenuhi kebutuhan  hidupnya  tanpa  bantuan  orang  lain.  Ketika  manusia  berkumpul  dikota-kota, mereka terdiri dari berbagai kelompok dan bergaul bersama, dalam pergaulan dan kerjasama ini bisa terjadi persaingan dan perselisihan. Karena itu Allah menurunkan peraturan-peraturan dan  kewajiban-kewajiban  bagi  mereka  sebagai  pedoman  yang  harus  mereka  patuhi,  dan mengangkat  seorang pemimpin  yang bertugas memelihara peraturan-peraturan itu dan untuk mengurus  urusan-urusan  mereka,  menghilangkan  penganiayaan  dan  perselisihan  yang  dapat merusak keutuhan mereka.
Pandangan  ini  mengandung  beberapa  makna. Pertama, kecendrungan  alami  manusia untuk  berkumpul  di  suatu  tempat  dalam  rangka  kerjasama  memenuhi  kebutuhan  mereka (makhluk  sosial). Kedua, Allah  meletakkan  peraturan-peraturan    dan  kewajiban-kewajiban bagi  mereka  yang  harus  mereka  patuhi  dalam    hidup  kebersamaan  itu. Ketiga, untuk memelihara  pelaksanaan  peraturan  itu  Allah  mengangkat  seorang  pemimpin    yang  bertugas mengelola  urusan  mereka  dan  bertindak  sebagai  hakim  dalam  menyelesaikan  perselisihan diantara mereka sehingga tidak ada penganiayaan 5 . v Proses inilah yang menjadi akar dan faktor
terbentuknya  masayarakat  manusia  di  suatu  tempat  tertentu,  yang  kemudian  menjelma menjadi negara.

## Urgensi Negara dan Pemerintahan dalam Islam
Tujuan Islam terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan ( al-amr bi al-ma‟ruf wa al-nahy „an  al-munkar ).  Namun,  siapa  saja  yang  menghendaki  suatu  tujuan,  konsekwensinya  harus mau  melaksanakan  cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  hal  ini  Ibn Taimiyah vi menegaskan : Allah mewajibkan manusia untuk melakukan perintah berlaku ma‟ruf dan  nahi  munkar,  keadilan,  melaksanakan  haji,  melaksanakan  shalat-shalat  jamaah,  dan memerangi orang-orang yang zalim.,  Semuanya itu tidak terlaksana kecuali dengan kekuatan (kekuasaan) dan imarah (kepemimpinan).
Karenamengurusi  urusan  manusia  merupakan  kewajiban  terbesar  dalam  agama, bahkan agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya.
Oleh  karena  itu  keberadaan  negara  dan  pemerintahan  wajib  adanya  dalam  rangka mengurus  dan  mengayomi  umat.  Tanpa  negara  dan  pemerintahan  umat  tidak  akan  mungkin mewujudkan  cita-cita  sosial-politik  dan  keadilan  sosial,  melaksanakan  hukum  Islam, menciptakan  sistem  pendidikan  Islam  dan  memepertahankan  kebudayaan  Islam  dari penyelewengan-penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan dari luar.
Menurut  para  politikus  muslim,  nilai-nilai  syari‟at  Islam  seyogyanyadirealisir  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis dalam konteks pluralisme sosial. Karena secara politis, syari‟ah adalah sumber nilai yang memberi corak dari dinamika perkembangan politik dan negara ideal yang dicita-citakan. Ini berarti suatu keharusan membumikan syari‟ah Islam  menghendaki  betapa  urgennya  pemerintahan  dalam  Islam,  yang  ditegakkan  dengan prinsip-prinsip  syari‟ah,  yang  mencakup  nilai-nilai  keadilan,  kebenaran,  kejujuran,  dan kesejahteraan masyarakat
Negara dalam pandangna Islam merupakan otoritas syari‟ah terhadap seluruh manusia, baik  terhadap  kalangan  penguasa  maupun  terhadap  rakyat,  yang  prinsip-prinsipnya dirumuskan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi kepada manusia yang termaktub dalam al- Qur`an  dan  Sunnah    serta  dijabarkan  dalam  penafsiran-penafsiran  ulama,  yang  secara sosiologis ditegakkan oleh kekuatan-kekuatan  yang dipercayai.
Tujuan  negara  itu  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  universal  di  dunia  dan  akhirat. Sesungguhnya  bagi  setiap  muslim  negara  itu  adalah  alat  untuk  merealisasikan  fungsinya
sebagai  khalifah  di  muka  bumi,  untuk  mencapai  keridhaan  Allah  kesejahteraan  duniawi  dan ukhrawi,  serta  menjadi  rahmat  bagi  sesama  manusia  dan  alam  lingkungannya.  Sedangkan ikatan  antara  penguasa  dan  rakyat  adalah  berdasarkan  atas  dorongan  batin,  yakni  keyakinan kepada Allah dan kehidupan akhirat nanti 6 . vii
Diantara dasar hukum wajibnya imarah adalah surat al-Nisa` (4) : 59 :
                                                                                       
.....
“ Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepadaRasul dan Ulil Amri diantara kalian... “.
Surat al-Nisa`(4):83 7 viii
                                                                                                                                                                  ... .
“  Dan  apabila  datang  kepada  mereka  suatu  berita  tentang  keamanan  ataupun  ketakutan, mereka  lalu  menyiarkannya.  Dan  kalau  mereka  menyerahkannya  kepada  Rasul  dan  Ulil Amri  diantara  mereka,  tentulah  orang-orang  yang  ingin  mengetahui  kebenarannya  (akan dapat) mengetahuinya dari mereka... 8 ” ix
Ayat-ayat  di  atas  menunjukkan  wajibnya  (keberadaan)  Ulil  Amri  bagi  manuisa  yang mengurusi  urusan-urusan  mereka  dan  mengatur  kemaslahatan-kemaslahatan  mereka.  Imam Al-Syaukani  dalam  kitab  Nailul  Authar  (Bab  :  Kewajiban  Membentuk  Pengadilan  dan Keamiran  dan  yang  lain),  menyebutkan  diantara  hadis  yang  menjadi  dasar  Imarah (pemerintahan) yakni :
مهدحا مهيلع اورما لاا ضرلاا نم ةلافب نىنىكي رفن ةث لاثل لحي لا
“Tidak  halal  bagi  tiga  orang  yang  berada  di  suatu  padang  pasir  dari  bumi  kecuali mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi amir.” ( HR. Ahmad dari Abdullah bin Amar).
Hadis ini menjadi dalil bahwa, apabila lebih dari tiga orang disyari‟atkan agar mereka mengangkat seorang pemimpin dari mereka. Karena hal itu akan membawa keselamatan dari perbedaan  pendapat  yang  mengarah  kepada  kebinasaan.  Tanpa  pengangkatan  seorang pemimpin  niscaya  masing-masing  orang  akan  barsikeras  dengan  pendapatnya  dan  berbuat sesuai  keinginannya  yang  menyebabkan  kebinasaan.  Sebaliknya  dengan  mengangkat
pemimpin  niscaya  perbedaan  bisa  diminimalisir  dan  akan  ada  kata  sepakat.  Apabila kepemimpinan (keamiran) disyari‟atkan bagi tiga orang yang ada digurun atau bersafar tentu akan lebih utama dan tepat apabila disyari‟atkan  bagi jumlah yang lebih banyak yang tinggal di  suatu  daerah.  Manusia  memerlukan  kepemimpinan  untuk  mencegah  upaya  saling menzalimi dan menghentikan pertikaian.
Corak Siyasah (pengaturan, politik) Pemerintahan dalam Islam
Dalam  menetapkan  suatu  bentuk  kebijakaan  pemerintahan  yang  mengatur  kehidupan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan, ada dua corak siyasah :

## Siyasah Syar‟iyah
Dalam perspektif keilmuan Siyasah Syar‟iyah dikatakan sebagai  ilmu  yang mengkaji tentang  pengaturan  berbagai  urusan  umum  dan  tata  kehidupan  umat  manusia  dalam  hal pemerintahan  dengan  segala  bentuk  hukum  dan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk merealisasikan  kemaslahatan  yang  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  dasar  syari‟ah  yang bersifat universal ( kulli ), meskipun tidak ditunjukkan oleh nash secara terperinci ( tafshili ) dan juz‟i (partikular), yang termaktub dalam al-Qur`an dan Sunnah Nabi SAW 9 . x
Sumber  subsider  bagi  pengembangan siyasah  syar‟iyah adalah  manusia  dan lingkungannya.Peraturan  yang  diformulasikan  yang  bersumber  dari  kreasi  manusia  sendiri seperti  hukum  adat,  warisan  budaya,  pendapat  para  ahli  dan  pengalaman  manusia  perlu mengacu pada nilai-nilai religius sehingga tidak bertentangan dengan kehendak dan ketentuan Allah SWT. Atas  dasar ini, tampak bahwa sumber siyasah syar‟iyah dalam  Islam adalah al- Qur`an dan Sunnah (wahyu) sebagai sumber vertikal dan manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.

## Siyasah Wadh‟iyah
Siyasah Wadh‟iyah adalah bentuk siyasah dalam pengambilan kebijakan negara yang mengatur berbagai urusan umum dan tata kehidupan masyarakat yang didasarkan pada produk pemikiran  manusia  semata. Siyasah  Wadh‟iyah dapat  diterima  selama  tidak  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  umum  syari‟at  dalam  mewujudkan  kemaslahatan,  keadilan  universal dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Siyasah Wadh‟iyah dapat berupa perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk  mengatur  seluruh  kepentingan  masyarakat.  Dalam  dinamika  politik  pemerintahan  di Indonesia,  bentuk  formal siyasah  wadh‟iyah adalah  peraturan  perundang-undangan,  mulai dari  Undang-Undang  Dasar  1945  sampai  dengan  peraturan  pelaksanaan,  yang  dirumuskan
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014
oleh  lembaga  yang  berwenang,  legislatif  bersama  presiden  untuk  terwujudnya  masyarakat yang adil dan makmur.

## Prototype Negara Madinah:

## Cikal-Bakal Pembentukan Negara dalam Islam
Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, beliau dihadapkan pada persoalan bagaimana menata masyarakat yang kompleks. Ketika itu penduduk Madinah terdiri dari : 1) Muslim Pendatang dari Mekkah (kaum Muhajirin), 2) Muslim Madinah (kaum Anshar) yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj ,3) Anggota suku Aus dan Kahzraj yang masih menyembah berhala,  4)  Orang-orang  Yahudi  yang  terbagi  dalam  tiga  suku  utama;  bani  Qainuqa‟,  bani Nazhir, bani Quraizhi; serta sub suku yang lain.
Untuk menata kehidupan sosial politik komunitas di Madinah yang kompleks tersebut, Nabi  menempuh  dua  cara. Pertama ,  menata  intern  kehidupan  kaum  muslimin,  yaitu mempersaudarakan kaum  Muhajirin dan kaum  Anshar secara efektif.Persaudaraan ini bukan diikat  oleh  hubungan  darah  dan  kabilah,  melainkan  atas  dasar  ikatan  iman.Inilah  awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali. Kedua, Nabi mempersatuakn antara  kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya 10 . xi
Di  Madinah  Nabi  menempati  posisi  yang  unik,  yaitu  sebagai  pemimpin  dan  sumber spiritual  undang-undang  ketuhanan,  juga  sekaligus  pemimpin  pemerintahan  Islam  yang pertama.Jadi,  dalam  waktu  bersamaan  Nabi  adalah  sebagai  pemimpin  agama  dan  kepala negara Madinah.
Atas  dasar  itu  terbentuklah  masyarakat  keagamaan  di  Madinah  yang  bukan berdasarkan  ikatan  darah  membawa  kepada  terbentuknya  Negara  Madinah.Terbentuknya negara  Madinah  ini  sebenarnya  merupakan  akibat  dari  perkembangan  penganut  Islam  yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan riil pada pasca periode Mekah di bawah pimpinan Nabi.
Kepemimpinan Nabi selaku kepala negara bertujuan untuk mengatur segala persoalan dan  memikirkan  kemaslahatan  umat  secara  keseluruhan,  dalam  rangka  pelaksanaan siyasah syar‟iah. Kapasitas  Muhammad  SAW  sebagai  kepala  negara  dapat  dibuktikan  dengantugas- tugas  yang  beliau  lakukan.Beliau  mempersatukan  penduduk  Madinah  yang  heterogen  untuk mencegah timbulnya konflik-konflik diantara mereka agar terjamin ketertiban interen. Beliau mengadakan  perjanjian  damai  dengan  tetangga  agar  terjamin  ketertiban  eksteren,  menjamin kebebasan  bagi  semua  golongan,  mengorganisir  militer  dan  memimpin  peperangan,
melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum, menerima perutusan dari berbagai suku Arab di Jazirah  Arab,  mengirim  surat-surat  dan  delegasi  kepada  para  penguasa  di  Jazirah  Arab, mengeluarkan  zakat  dan  pajak  serta  larangan  riba  di  bidang  ekonomi  untuk  menjembatani jurang  pemisah  antara  golongan  kaya  dan  miskin,  menjadi  hakam  ( arbiter )  dalam menyelesaikan  perbedaan  pendapat  dan  perselisihan,  menunjuk  para  sahabat  untuk  menjadi wali dan hakim-hakim di daerah-daerah, melaksanakan  musyawarah dan sebagainya.
Ditinjau dari dimensi ilmu politik dan tata negara, aktifitas Rasul di Madinah mencuat dengan term “tugas-tugas atau fungsi pemerintahan”. Tugas-tugas pemerintah dalam visi ilmu politik adalah untuk mencapai tujuan negara dengan melaksanakan penertiban dan mencegah bentrokan-bentrokan  dalam  masyarakat,  mengusahakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat,  mewujudkan pertahanan dan penegakkan keadilan. Disamping itu tugas-tugas kepala negara atau pemerintah  dengan aparaturnya  adalah mengurus negara dan memimpin  seluruh rakyat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  mempertahankan  kemerdekaan,  melaksanakan keamanan dan ketertiban umum agar teerhindar dari gangguan dan serangan dari luar maupun dari  dalam,  mengembangkan  segala  sumber  bagi  kepentingan  hidup  bangsa  dalam  bidang- bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan 11 . xii
Di  negara  Madinah,  Nabi  diakui  sebagai  pemimpin  tertinggi  yang  memegang kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.Walaupun  pada  masa  itu  belum  dikenal  teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya Nabi mendelegasikan tugas- tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu 12 . xiii
Timbulnya  berbagai  masalah  yang  dihadapi  dan  perkembangan  wilayah  kekuasaan menuntut  adanya peta perkembangan tugas.Untuk pemerintahan di  Madinah Nabi  menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai sekretaris ( katib ), sebagai pengelola zakat ( „amil ), dan sebagai hakim ( qadhi ).Dalam pranata sosial ekonomi, nabi berusaha mewujudkan keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  dengan  mengelola  zakat,  infak,  sadakah, ghanimah (harta rampasan  perang)  dan jizyah (pajak  perlindungan)  yang  berasal  dari  warga  negara  non- muslim.
Praktek  pemerintahan  yang  dijalani  Nabi  sangat  demokratis,  beliau  tidak  bertindak otoriter  sekalipun  itu  sangat  mungkin  beliau  lakukan  dan  akan  dipatuhi  oleh  umat  Islam mengingat  statusnya  sebagi  Rasul  Allah  yang  wajib  ditaati.  Kerangka  kerja  konstitusional pemerintahan di Madinah ini kemudian tertera dalam sebuah dokumen yang terkenal dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014

## Tugas-tugas Negara dalam Konsepsi Islam
Ada dua macam tugas negara; Pertama , berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas  oleh  negara  yang  konstitusinya  berdasar  syari‟ah.Tugas  ini  dirancang  agar  syari‟ah terpelihara  dan  tujuan-tujuannya  terlaksana  apabila  peraturan-peraturannya  ditaati.Misalnya, mengurus  pelaksanaan  shalat  jama‟ah,  pendistribusian  zakat,  melaksanakan  hudud, menegakkan  keadilan  ( al-qadha` ),  mengawasi  pasar  ( hisbah ),  menangani  penyelewengan didalam timbangan, ukuran, kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemungkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.
Kedua, tugas-tugas  yang  juga  dimiliki  oleh  negara  pada  umumnya.  Tercakup kedalamnya  tugas-tugas  mengangkat  kepala  negara,  menteri,  panglima,  hakim,  tugas mengawasi  dan  mengatur  lembaga-lembaga  hukum,  menyelenggarakan  pendidikan  dan administrasi  pemerintahan,  tugas  bidang  perpajakan  dan  keuangan  serta  tugas-tugas  dan fungsi-fungsi yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat.

## Pengangkatan Kepala Negara
Dalam  konsepsi  Islam  kepala  negara  dipilih  berdasarkan  kualifikasi  dan  spesifikasi tertentu.Syarat-syarat  dan  kualifikasi  pokok  bagi  jabatan  kepala  negara  tersebut,  selain memiliki  syarat  moral  dan  intelektual,  adalah  kejujuran  ( amanah );  kecakapan  atau mempunyai otoritas dalam mengelola negara dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya ( quwwah ); dan keadilan ( „adalah ) sebagai manifestasi kesalehan.
Oleh  karena  itu,  format  suatu  negara  yang  mengimplementasikan  nilai-nilai  syari‟ah dalam  kehidupan  sosial  merupakan  suatu  bentuk  tata  politik  dan  kultural  dengan  prinsip- prinsip  yang  permanen  dan  sistem  yang  dinamis.  Al-Ghazali,seorang  tokoh  dan  spiritualis Islam,  dalam  teori  kenegaraannya  mengutamakan  perpaduan  moral  (agama)  dengan kekuasaan.  Negara  itu  di  pimpin  oleh  manusia  biasa,  tetapi  harus  mempunyai  moral  yang baik.Unsur  agama  mesti  diperoleh  dan  dipertahankan  dalam  negara.Agama  adalah  suatu pondasi,  sedangkan  kepala  negara  adalah  penjaganya.  Sesuatu  yang  tanpa  pondasi  akan mudah  runtuh  dan  suatu  pondasi  tanpa  penjaga  akan  hilang.  Atas  dasar  itu  menurut  al- Ghazali,  asal-usul  dan    keberadaan  negara  merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  dunia. Ketertiban  dunia  merupakan  keharusan  bagi  ketertiban  agama,  sedangkan  ketertiban  agama amat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat kelak.Secara syar‟i, pengangkatan kepala negara yang mampu mengelola pemerintahan sacara efektif merupakan suatu keharusan yang tak bisa diabaikan 13 . xiv
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014
Al-Ghazali  memandangnegara  sangat  penting  artinya  dalam  mewujudkan  ketertiban dunia  dan  perdamaian.Keberadaan  negara  sangat  urgen  dalam  menata  kehidupan  berbangsa dan bernegara secara efektif dan merupakan suatu perangkat untuk mensosialisasikan syari‟at Islam.
Adapaun sistem pengangkatan kepala negara haruslah dengan jalan pemilihan secara demokratis  oleh  rakyat  dengan  kriteria-kriteria  tertentu.  Dalam  menjalankan  amanah  yang diembankan kepadanya ia bertanggung jawab kepada rakyat. Artinya untuk tampilnya seorang pemimpin harus diangkatmelalui pemilihan oleh rakyat ( ahl al-halli wa al-„aqd / mereka yang berwenang)  yang  disertai  dengan  baiat  atau  persetujuan  masyarakat.Hal  ini  merupakan “kontrak  sosial”  antara  dua  belah  pihak  atas  dasar  sukarela.  Sebagai  contoh,hal  ini  tampak dalam  pengangkatan  Abu  Bakar  al-Shiddiq  sebagai  Khalifah  (11-13H/632-634M)  yang sebelumnya  terjadi  perdebatan  yang  sangat  alot  antar  tiga  golongan  yang  bersaing  keras dalam  perebutan  kepemimpinan  ini  yakni,  kaum  Anshar,  Muhajirin  dan  keluarga  Hasyim. Namun  akhirnya  dengan  semangat  ukhuwah  islamiyah,  terpilihlah  Abu  Bakar  sebagai Khalifah dan langsung dibaiat oleh para sahabat yang hadir ketika itu ( ahl al-halli wa al-aqd ). Demikian juga dengan pengangkatan Umar bin Khatab sebagai khalifah (13-23H/634-644M). Meskipun  pengangkatan  Umar  ini  merupakan  fenomena  baru,  namun  proses  peralihan kepemimpinan  tetap  dalam  bentuk  musyawarah,  yaitu  berupa  usulan  atau  rekomendasi  dari Abu  Bakar  yang  diserahkan  kepada  persetujuan  umat  Islam.  Untuk  menjajaki  pendapat umum,  khaliafah  Abu  Bakar  melakukan  serangkaian  konsultasi  terlebih  dahulu  dengan beberapa  orang  sahabat,  antara  lain  Abdurrahman  bin  Auf  dan  Usman  bin  Affan,  walaupun pada  awalnya  sahabat  Thalhah  agak  keberatan  dengan  rencana  ini,  namun  akhirnya  setuju karena Umarlah orang  yang paling tepat menduduki kursi kekhalifahan, maka pengangkatan Umar mendapat persetujuan dan baiat dari semua anggota masayrakat.
Menurut  Jumhur  agar  terciptanya    kekhalifahan  (kepemimpinan)  yang  bersifat kenabian ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu pemimpin yang akan diangkat itu harus dari  suku  Quraisy,  adanya  baiat,  hasil  musyawarah,  dan  bersifat  adil.  Ada  tiga  konsep musyawarah dalam memilih pemimpin :
Pertama : Pemilihan secara bebas melalui musyawarah tanpa pencalonan lebih dahulu oleh  seseorang.  Hal  ini  terjadi  dalam  pemilihan  Abu  Bakar,  ia  dipilih  secara  bebas  tanpa dipersiapkan oleh Nabi untuk menjadi penggantinya.
Kedua :  Khalifah  mempersiapkan  putra  mahkota  yang  akan  menggantikannya  jika antara  keduannya  tidak  ada  hubungan  keluarga.  Bentuk  seperti  ini  dilakukan  Abu  Bakar
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014
terhadap Umar.Pengangkatan putra mahkota ini sifat nya pengajuan calon saja dari Abu Bakar dan bukan suatu kemestian.
Ketiga :  Mempersiapkan  salah  seorang  dari  tiga  orang  atau  lebih  aggota  masyarakat yang  dipandang  terbaik  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dilakuakan  oleh  Umar  bin  Khatab.  Ia melihat  Nabi  tidak  mempersiapkan  putra  mahkota,  sedangkan  Abu  bakar  melakukannya. Maka Umar mengambil jalan tengah dengan cara meyerahkan masalah ini kepada enam orang yang  ditunjuk  untuk  memusyawarahkannya.  Hasil  musyawarah  juga  bersifat  memilih  calon untuk  diajukan,  bukan  secara  otomatis  menjadi  khalifah.Calon  yang  diajukan  baru  menjadi khalifah  apabila  telah  dibaiat  olehkaum  muslimin.  Baiat  itu  sendiri  merupakan  manisfestasi dari pemilihan  yang bebas  dan benar, dengan cara itu pula kekuasaannya  menjadi  sempurna serta secara de jure diakui menjadi seorang imam 14 . xv
Sebenarnya  cara-cara  yang  ditempuh  diatas  merupakan  perwujudan  dari  pengertian pemilihan dalam bentuk  musyawarah  yang sesuai dengan dengan zaman  mereka, sedangkan untuk  umat  pada  masa-masa  yang  berbeda  boleh  saja  dilakukan  cara  pemilihan  pemimpin yang lebih dapat menggambarkan dan sesuai dengan pandangan umat tersebut.

## Bentuk Negara dan sistem Pemerintahan dalam Islam
Dalam  kehidupan  muamalah,  syari‟ah  telah  menetukan guide  lines yang  dijadikan sebagai  pedoman.    Syari‟ah  juga  hadir  dalam  ranah  politik,  kehidupan  kenegaraan  dan memberikan  warna  atas  hukum-hukum  yang  menjadi  dasar  kebijakan,  seperti  menunjukkan konsep syura (musyawarah),  tanggung  jawab  pemerintah  dan  rakyat  dalam  kehidupan bernegara.
Jika faktanya demikian, menurut kaca mata politik, bagaimanakah karakter dan nama yang pantas  diberikan untuk  bentuk  negara  Islam  dari segi  teori  dan praktek? apakah pantas jika dikatakan bahwa bentuk negara Islam adalah negara demokrasi, teokrasi atau autokrasi ? atau  apakah  negara  Islam  memiliki  bentuk  tersendiri  dan  tidak  mungkin  disamakan  dengan bentuk negara yang telah ada ?. Bentuk negara Islam berbeda dengan sistem yang ada, karena ia  memiliki  karakteristik  dan  keistimewaan  tersendiri.  Atau,  mungkin  ia  bisa  sama  dengan sebagian  karakteristik  sistem  pemerintahan  yang  ada,  namun  ia  tetap  berbeda  dari  segi falsafah dan prakteknya.
Jika  dianalogikan  dengan  bentuk  negara  yang  ada,  bentuk  negara  Islam  mungkin identik  dengan  negara  toekrasi,  yakni,  sebuah  sistem  pemerintahana  yang  berdasarkan hukum-hukum  samawi 15 . xvi Sebagaimana  lazimnya  diketahui,  syari‟ah  merupakan  asas
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014
(pedoman  dasar)  bagi  penyusunan  hukum  dan  undang-undang,  jadi  ada  kemiripan  dengan negara  teokrasi.Akan  tetapi,  bentuk  negara  Islam  berbeda  dengannegara  teokrasi.Karena, syari‟ah Islam merupakan syari‟ah yang bersifat universal dan lentur, artinya bisa diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman.Syari‟ah Islam tidak memiliki penafsiran yang kaku, dan hanya  mengakomodir  mono  tafsir.Tetapi  sebaliknya,  syari‟ah  Islam  selalu  memberi  ruang untuk melakukan ijtihad, terutama terkait dengan nash-nash yang zhanni.
Bentuk  negara  Islam  juga  tidak  bisa  disamakan  dengan  negara  demokrasi,  hanya karena ada beberapa kesamaan karakteristik.Terutama karena praktek demokrasi dalam dunia modern  yang  identik  dengan  prinsip-prinsip  Islam.Dalam  dunia  Barat  demokrasi  adalah hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  adalah  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat.Ternyata  prinsip  ini  juga  diterapkan  dalam  negara  Islam.Setiap  individu  masyarakat muslim  memiliki  tanggung  jawab  kolektif  untuk  menegakkan  aturan-aturan  syara‟.Setiap rakyat  berkewajiban  menjalankan  kehidupan  sesuai  dengan  hukum  dan  aturan  syari‟ah.  Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat al-Nisa`(4) : 59 :
                                                                                        .....
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman  taatlah  kalian  kepada  Allah,  taatlah  kalian  kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian... " .
Demokrasi  merupakan sistem pemerintahan  yang mengakui  prinsip kebebasan dalam dunia  politik  dan  sosial,  seperti  konsep  adanya  persamaan  perlakuan  di  hadapan  hukum, kebebasan berfikir dan memilih keyakinan, mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial dan berusaha  mensejahterakan  hak-hak  masyarakat.  Prinsip-prinsip  ini  juga  telah  diakomodir dalam  Islam.  Jika  dalam  demokrasi  terdapat  pemisahan  kekuasaan,  pemisahan  otoritas  ini juga terdapat dalam Islam. Kekuasaan dan pensyariatan suatu hukum sangat tergantung pada kehidupan  umat,  masyarakat  merupakan  titik  krusial  dalam  pencanangan  sebuah  hukum. Selain  itu,  pensyariatan  ini  berada  dalam  kekuasaan  umat  dan  terpisah  dari  kekuasaan pemimpin.  Kekuasaan  rakyat  berada  di  atas  kekuasaan  seorang  pemimpin.  Karena  dalam konsep  pemerintahan  Islam,  pemimpin  merupakan  wakil  (khalifah,  pengganti)  dari keseluruhan umat.

## Kesimpulan
Syari‟ah  Islam  merupakan  petunjuk  kehidupan  yang  bersifat  komprehensif,  yang mencakup  segala  dimensi  kehidupan  dan  mampu  menghadirkan  alternatif  solusi  terhadap
persoalan  kehidupan,  termasuk  masalah  politik  kenegaraan,  kepemimpinan  dan  segala  hal yang berkaitan dengan pemerintahan.
Politik  dan  agama  merupakan  suatu  kesatuan  sebagai  akibat  langsung  dari  hakikat syari‟ah  Islam  yang  dituangkan  dalam  kawasan  teori  konstitusional  :  negara  dalam  Islam mengacu pada nilai-nilai syari‟ah. Di sini universalitas ajaran Islam mencakup segenap aspek kehidupan, material maupun spiritual.Dalam rangka menyusun teori politik mengenai konsep negara  yang  ditekankan  bukanlah  struktur  "negara  Islam",  melainkan  substruktur  dan tujuannya.  Struktur  negara  termasuk  wilayah  ijtihad  kaum  muslimin  sehingga  bisa  berubah. Sementara  substruktur  dan  tujuannya  tetap  menyangkut  prinsip-prinsip  bernegara  secara Islami.  Namun  penting  untuk  dicatat,  bahwa  al-Qur'ân  mengandung  nilai-nilai  dan  ajaran yang  bersifat  etis  mengenai  aktifitas  sosial-politik  umat  manusia.  Ajaran  ini  mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan lain-lain. Untuk itu,  sepanjang  negara  berpegang  kepada  prinsip-prinsip  tersebut  maka  pembentukan  "negara Islam" dalam pengertian yang formal dan ideologis bukanlah kebutuhan yang urgen.
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014

## . Endnote
1 Abd al-Qadir Audah, Al-A‟mal al-kamilah, 1994.Hal. 8
2 Al-Thabari, Tarikh al-Thabari, 1962 hal. 7 3 Efrinaldi, Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam, 2007, Hal. 13 4 Al-Ghazali, Al-Mustazhiri, 1964.Hal. 34 5 op cit. hal. 55
6 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. 2010
7 Op cit hal 65
8 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, 1985, hal. 89 9 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari‟ah, 2006. Hal. 62
10 Op cit hal. 77
11 Ibnu Abi Rabi‟, Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, 1970, hal.14 12 Op cit hal 75 13 Al-Thabari, Tarikh al-Thabari, 1962, hal. 17
14 Ahmad Sukarja, “Fiqh Siyasah”, Taufik Abdullah, dkk
15 Amin Said, Nasy‟atu al-Daulat al-Islamiyah

## Referensi
Abd al-Qadir Audah, Al-A‟mal al-kamilah , (Beirut : al-Mukhtar al-Islamy, 1994)
Abdul Qadir Bin Abdul „Aziz, Al-„Umdah fi I‟dad al-„Uddah , Terj. Abdullah, (Grogol : Darul Ilmi, 2006)
Ahmad  Sukarja,  “Fiqh  Siyasah”,  Taufik  Abdullah,  dkk  (ed.),  dalam Ensiklopedi  Tematis Dunia Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari‟ah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
Al-Thabari, Tarikh al-Thabari , Jil III, (Mesir: Dar al-Ma`arif, 1962)
Al-Ghazali, Al-Mustazhiri, (Kairo : Dar al-Qaumiyah li al-Thaba‟ah wa al-Nasyr, 1964)
Al-Ghazali, Al-Tibr  al-Masbuk  fi  Nashihat  al-Mulk, terj.  Ahmadie  Thaha  dan  Ilyas  Ismail, (Bandung : Mizan, 1994)
Al- Ghazali , Ihya „Ulum al-Din, (Kairo ; Mushthafa al-Halaby, 1939), J.2
Amin Said, Nasy‟atu al-Daulat al-Islamiyah ,(Mesir : Isa al-Halabi, t.th)
Amirullah Kandu, Ensiklopedi Dunia Islam , (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
Deliar noer, Pemikiran Politik di Negara barat, (Jakarta ; Raja Wali Press, 1982)
Efrinaldi, Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam, (Jakarta : Granada Press, 2007)
F. Isywara, Pengantar Ilmu politik, (Bandung : Angkasa, 1982)
G.S. Diponolo, Ilmu Negara , (Jakarta : Balai Pustaka, 1975), J.1
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , (Jakarta : UI Press,1985)
Ibn Hisyam, Sirah Nabawiyah , (Beirut : Mathba‟ah muhammad Ali Shabih, t.t.), J.1
Ibnu Abi Rabi‟, Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik , ( Al-Qahirat, Dar al-Sya‟ab, 1970)
Krenenburg dan TK. Sabarudin, Ilmu Negara Umum , (Jakarta; Pradya Paramita, 1986)
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta : Gramedia, 1997)
Moh. Zafrullah Khan, Muhammad Seal of the Prophet, (London : Routledge and Kegan Paul,
1980)
Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta : Logos, 1996)
Muhammad  Dhiya‟uddin  al-rais, Al-Nadzariyat  al-Siyasah  al-Islamiyah ,  (Kairo  :  Dar  al- Ma‟arif, 1969)
Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi, Al-Lu`lu`  wa  al-Marjan, Kitab  al-Imarah,  Bab  Munaqib Quraisy, hadis no.1194
Muhammad Yusuf Musa, Nizham al-Hukm fi al-Islam, (Kairo : Dar al-Fikr al-Araby, tt.)
Jurnal islamika, Volume 14 Nomor 1 tahun 2014