## IMPLEMENTASI REZIM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE DI TIGRAY
Venisa Yunita Sari 1 *, Nurfitri Nugrahaningsih 1 , Ully Nuzulian 1
1 Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Tanjungpura; Indonesia *email: venisayunita@student.untan.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of the international regime implementation in  using  conflict-related  sexual  violence  as  a  strategy  in  the  armed  forces  conflict  in Tigray. This study uses descriptive qualitative research methods by taking sources from books, journals,  online articles, and internet  sites through literature studies. Based on Arild Underdal's theory of the effectiveness of the international regime with the concept of human security, it was found that the international regime was ineffective in dealing with conflict-related sexual violence against women in Tigray. Based on an analysis of three  variables,  such  as  dependent  variable,  independent  variable,  and  intervening variable which indicates that the member countries are not complying with the rules of the  related  international  regime,  so  that  the  operationalization  of  the  regime  in  the mission is not optimal, and has an impact on the failure of the current target set.
Keywords: conflict-related  sexual  violence;  effectiveness;  international  regime;
Tigray; weapons of war

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi rezim internasional dalam  penggunaan  kekerasan  seksual  sebagai  strategi  perang  dalam  konflik  bersenjata di  Tigray.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan mengambil  sumber  dari  buku,  jurnal,  artikel  online,  dan  situs  internet  melalui  studi literatur.  Berlandaskan  teori  efektivitas  rezim  internasional  Arild  Underdal  dilengkapi konsep  keamanan  manusia  ditemukan  bahwa  rezim  internasional  tidak  efektif  dalam menangani  kekerasan  seksual  terkait  konflik  pada  perempuan  di  Tigray.  Berdasarkan pada analisis tiga variabel, yakni variabel terikat, variabel bebas, dan variabel intervensi yang  menunjukkan  adanya  ketidakpatuhan  negara  anggotanya  terhadap  aturan  rezim yang  berkaitan  sehingga  pengoperasian  rezim  internasional  dalam  penanganan  kasus tidak  optimal,  dan  berdampak  pada  kegagalan  rezim  yang  tidak  mencapai  tujuan  yang ditetapkan hingga saat ini.
Kata Kunci : efektivitas;  kekerasan  seksual  terkait  konflik;  rezim  internasional; senjata perang; Tigray

## Pendahuluan
Fenomena kekerasan seksual telah terjadi dalam setiap sektor, tidak hanya dalam sektor domestik seperti rumah tangga, melainkan juga dapat terjadi dalam sektor internasional termasuk dalam konflik bersenjata. Sepanjang sejarah, kekerasan seksual telah menjadi sebuah  fitur  dalam  konflik  bersenjata  di  seluruh  dunia  dan  sering  digunakan  sebagai strategi  yang  tidak  bisa  dihindari.  Kekerasan  seksual  terkait  konflik  atau  istilahnya Conflic-Related  Sexual  Violence (CRSV)  mengacu  pada  pemerkosaan,  perbudakan seksual,  pelacuran  paksa,  kehamilan  paksa,  aborsi  paksa,  sterilisasi  paksa,  pernikahan paksa,  dan  segala  bentuk  kekerasan  seksual  lainnya  yang  dilakukan  terhadap perempuan,  laki-laki,  anak-anak  meliputi  anak  perempuan  atau  anak  laki-laki  secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik (United Nations Secretary-General, 2020, hal. 4).
Mayoritas  korban  dari  kekerasan  seksual  terkait  konflik  (CRSV)  adalah perempuan  dan  anak-anak.  Hal  ini  berdasarkan  pada  laporan  mengenai  kekerasan terhadap  perempuan,  hasil  laporan  yang  diterbitkan  oleh  WHO  menunjukkan  bahwa secara global sekitar 1 dari 3 (30 persen) perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan  fisik  maupun  seksual  dari  pasangan  atau  kekerasan  seksual  non-pasangan dalam  hidup  mereka  (World  Health  Organization,  2021).  Kasus  serupa  juga  menimpa anak-anak seperti  pada  laporan  “ Ending Violence in  Childhood: Global  Report 2017 ”, menyatakan  kekerasan  pada  anak  terjadi  hampir  menyeluruh  di  mana  selama  setahun sebanyak  1,7  miliar  anak  di  dunia  mengalami  kekerasan  seperti  perkelahian, perundungan ( bullying ), kekerasan seksual, hukuman fisik di rumah dan sekolah (Hilmi, 2019, hal. 2200).
Dalam  beberapa  kasus,  pihak-pihak  yang  berperang  seperti  tentara,  kelompok pemberontak,  dan  organisasi  teroris  menggunakan  kekerasan  seksual  sebagai  senjata perang untuk  mencapai  tujuan mereka. Profil korban yang menjadi  sasaran dari tindak kejahatan  internasional  ini  seringkali  merupakan  anggota  nyata  atau  yang  dianggap anggota  dari  kelompok  minoritas  politik,  etnis  atau  agama  atau  menjadi  sasaran  atas dasar  orientasi  seksual  atau  identitas  gender  yang  umumnya  dikaitkan  dengan keruntuhan negara, atau konsekuensi lintas batas seperti pemindahan atau perdagangan manusia,  dan/atau  pelanggaran  perjanjian  gencatan  senjata  (United  Nations  Secretary- General, 2020, hal. 4). Kekerasan seksual digunakan dalam dunia militer sebagai sarana
untuk  meneror  suatu  populasi  yang  dapat  berujung  pada  tindakan  genosida.  Dalam resolusi 1820 tahun 2008 yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian tactic of war . Taktik tersebut dinilai sangat efektif  karena  selain  tidak  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar  juga  tidak memerlukan sistem persenjataan dalam menaklukan populasi manusia. Oleh karena itu, kekerasan  seksual  adalah  kejahatan  kemanusiaan  dan  kejahatan  perang  yang  dapat mengancam eksistensi umat manusia.
Kemudian, definisi dari kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perang juga dapat mengacu pada Pasal 1 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut: the term “violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including  threats  of  such  acts,  coercion  or  arbitrary  deprivation  of  liberty,  whether occurring  in  public  or  in  private  life” (Declaration  on  the  Elimination  of  Violence Against  Women,  1993).  Berdasarkan  pada  pernyataan  ini  dapat  diartikan  CRSV merupakan  salah  satu  bagian  dari  tindakan  kejahatan  terhadap  perempuan  yang berdampak  pada  keadaan  fisik,  seksual,  dan  psikologis  baik  berupa  ancaman  maupun tindakan yang merampas hak dan kemerdekaan mereka demi tujuan tertentu. Meskipun sudah  diatur  dalam  rezim  internasional,  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan, terutama  pemerkosaan  kerap  terjadi  dalam  berbagai  konflik  bersenjata.  Salah  satunya adalah perang yang terjadi di salah satu wilayah Ethiopia, yakni Tigray.
Konflik ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan dorongan reformasi  politik  yang  melibatkan  konflik  etnis  Tigray.  Konflik  berawal  dari  upaya pemerintah pusat melalui Perdana Menteri (PM) Ethiopia, Abiy Ahmed untuk mengusir pasukan  etnis  Tigray  yang  dinilai  sebagai  pemberontak  karena  menentang  PM  Abiy dengan  melanjutkan  pemilihan  parlemen  daerah  yang  telah  ia  tunda  karena  pandemi virus  corona  dan  memerintahkan  serangan  militer  terhadap  pasukan  regional  TPLF sebagai  bentuk  dari  “operasi  penegakan  hukum”  lokal  pada  November  2020  (Eritrea Focus & Oslo Analytica, 2021, hal. 6). Sejak November silam, konflik di Tigray segera meningkat menjadi konflik regional yang melibatkan pasukan Eritrea dan Somalia dan pasukan  khusus  Amhara.  Namun,  PM  Abiy  dan  pemerintah  Eritrea  menepis  tuduhan tersebut,  sedangkan  atas  desakan  PBB  dan  Amerika  Serikat  PM  Abiy  berjanji akan segera mengusir pasukan Eritrea untuk keluar dari negaranya selambat-lambatnya pada
Maret  2021  (Deutsche  Welle,  2021b).  Dalam  pernyataannya,  PM  Abiy  menyangkal bahwa  pihak  sipil  telah  dirugikan  dalam  konflik  tersebut.  Namun,  laporan  dari pengamat  hak  asasi  internasional  dan  organisasi  internasional  membuktikan  kedua klaim  tersebut  salah  (Mackintosh,  2021).  Sejak  awal  terjadinya  konflik  ribuan  orang tewas  dalam  pertempuran  itu,  menurut  banyak  perkiraan,  berbagai  laporan  yang mengungkapkan  informasi  bahwa  pemerkosaan  dan  kekerasan  seksual  telah  terjadi  di wilayah Tigray.
Berdasarkan pada hasil  penelitian yang dilakukan oleh Setyawati  (2000,  hal.  63) mengenai  berbagai  dokumen  Majelis  PBB,  mengidentifikasi  penyebab-penyebab universal  dari  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  antaranya:  relasi  hubungan- hubungan  kekuasaan  yang  tidak  seimbang  secara  historis;  masalah  yang  berkaitan dengan seksualitas perempuan yang mana digunakan untuk mengontrol perilaku seksual perempuan;  adanya  ideologi  budaya;  doktrin-doktrin  pribadi  dan  sanksi  keluarga;  pola penyelesaian  konflik  baik  tingkat  keluarga  dan  negara;  dan  ketidaksiapan  pemerintah dalam  menyikapi  kejahatan-kejahatan  terkait  kekerasan  terhadap  perempuan. Konsekuensi  dari  kekerasan  seksual  tidak  hanya  berdampak  pada  perempuan  sendiri, melainkan  dapat  berdampak  pada  skala  yang  lebih  luas  lagi,  khususnya keberlangsungan  suatu  negara  atau  etnis  tertentu.  Kekerasan  seksual  dapat  yang dilakukan  di  seluruh  komunitas  dengan  tujuan  untuk  menyebarkan  penyakit, menghancurkan  ikatan  keluarga,  dan  menimbulkan  kerugian  dari  generasi  ke generasi. Selain  itu,  kekerasan  seksual  yang  digunakan  sebagai  taktik  perang  dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan menormalisasikan perilaku kekerasan seksual, bahkan setelah konflik berakhir.
Di bawah hukum internasional, kekerasan seksual terkait konflik dicirikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Hal ini tertuang dalam beberapa hukum  humaniter  internasional  dan  perjanjian  internasional.  Dalam  Pasal  7  Statuta Roma menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam perang (CRSV) merupakan tindakan crimes against humanity (Sellers, 2008, hal. 5). Ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap  perempuan  di  dalam  Statuta  Roma  tentang  Mahkamah  Pidana  Internasional diatur  dalam  tiga  konteks  kejahatan,  yaitu  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kejahatan perang, dan genosida (Rehatta, 2014, hal. 55). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menjawab  pertanyaan  “Bagaimana  Efektivitas  Rezim  Internasional  dalam
Menangani Conflict-Related  Sexual  Violence pada  Perang  Ethiopia  di  Tigray.  Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut,  penulis  menggunakan  teori  efektivitas  rezim internasional  dari  Underdal  yang  mana  terdapat  tiga  indikator  dalam  melihat  apakah sebuah  rezim  dikatakan  efektif  atau  tidak,  yang  meliputi  variabel  terikat  ( dependent variable ),  variabel  bebas  ( independent  variable ),  dan  variabel  intervensi  ( intervening variable ).

## Teori Efektivitas Rezim Internasional
Artikel  ini  menggunakan  kerangka  teori  efektivitas  rezim  internasional  yang dikemukakan  oleh  Underdal.  Sebelum  membahas  mengenai  teori  efektivitas  rezim, penulis  akan  menjabarkan  definisi  dari  rezim  internasional  terlebih  dahulu  karena  erat kaitannya  dengan  teori  efektivitas  rezim.  Menurut  Krasner  (dalam  Haggard  & Simmons,  1987,  p.  493),  rezim  internasional  didefinisikan  sebagai  sebuah  prinsip, norma,  aturan,  dan  prosedur  pengambilan  keputusan  implisit  atau  eksplisit  di  mana harapan  para  aktor  bertemu  dalam  bidang  hubungan  internasional  tertentu. Pembentukan  rezim  internasional  sudah  dimulai  sejak  perjanjian  Westphalia  terbentuk pada 1648 di mana para aktor internasional, yaitu para pemimpin negara-negara Eropa menyepakati untuk berdamai dan membentuk regulasi kawasan Eropa.
Rezim  internasional  mengalami  perkembangan  dari  tahun  ke  tahun  dengan cakupan  yang  lebih  luas  lagi  dengan  puncaknya  pada  saat  terbentuknya  Liga  Bangsa- Bangsa  (LBB)  pada  1920  di  mana  negara-negara  mulai  memiliki  kepentingan  dan harapan yang sama untuk terbentuknya sistem internasional yang damai dan harmonis. Namun,  pada  waktu  itu  belum  ada  dikenal  sebagai  rezim  internasional.  Rezim internasional  mulai  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  John  Gerrad  Ruggie  pada  1974 yang  kemudian  menjadi  sebuah  terminologi  baru  dalam  studi  Hubungan  Internasional (Ikbar, 2014, hal. 285). Sebagai contoh beberapa rezim internasional meliputi Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Optional Protocol to  the Convention on the Elimination of All  Forms of Discrimination against Women  (OP-CEDAW),  Declaration  on  the  Protection  of  Women  and  Children  in Emergency and Armed Conflict, dan rezim internasional lainnya.
Sejatinya  seluruh  tujuan  dalam  sebuah  rezim  dapat  tercapai  apabila  anggotanya berlaku  patuh  terhadap  aturan  dan  prinsip  di  dalamnya.  Menurut  Donoghue  (dalam
Sofia, 2015), ada kesinambungan antara pembentukan kepatuhan dan efektivitas rezim internasional.  Konsep  “rezim  internasional”  berfungsi  sebagai  sebuah  wadah  mental yang memungkinkan para analis untuk dapat memisahkan hal-hal yang bersifat individu yang diamati di dunia dan menjadi satu set yang berdasarkan kesamaan dan perbedaan hal-hal  individu  lainnya  (Peterson,  2012,  hal.  3).  Di  dalam  rezim  internasional,  aturan yang ada tidak hanya berkaitan dan mengatur perseorangan saja, melainkan juga aktor- aktor  lain  yang  memiliki  kontribusi  terhadap  negara  sebagai  aktor  dengan  kedaulatan yang  paling  tinggi.  Menurut  Hennida  (2015,  hal.  5),  seringkali  apa  yang  dihasilkan  di dalam  rezim  internasional  seringkali  disalahgunakan  sebagai  alasan  untuk  dapat mengubah  pandangan  suatu  negara  karena  adanya  konstruksi  sudut  pandang  yang berbeda  dari  tiap  aktor.  Di  sisi  lain,  rezim  internasional  juga  mengalami  perubahan sesuai dengan waktu dan kepentingan dari masing-masing aktor.
Rezim dapat berubah dari waktu ke waktu atau  beragam jenis berdasarkan kasus per kasus melalui 4 cara, yakni kekuatan, struktur organisasi, jangkauan, dan penugasan. (Haggard &  Simmons,  1987).  Oleh karena itu, dalam beberapa kasus  dapat  ditemukan implementasi  rezim  internasional  yang  tidak  berjalan  lancar  dan  salah  sasaran.  Dalam teori  efektivitas  rezim  dikemukakan  oleh  Arild  Underdal,  berpendapat  bahwa  “sebuah rezim  dapat  dianggap  efektif  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  ia  berhasil  menjalankan serangkaian fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang memotivasi pembentukannya” (Miles dkk., 2001, hal. 4). Dalam menganalisis keefektifitasan suatu rezim,  Underdal  mengembangkan  tiga  variabel  yang  meliputi:  1)  Variabel  terikat ( dependent  variable ),  2)  Variabel  bebas  ( independent  variable ),  dan  3)  Variabel intervensi ( intervening variable ).
Pada  variabel  terikat,  menurut  Underdal,  rezim  dapat  dikatakan  efektif  apabila suatu  organisasi  atau  negara  berhasil  melakukan  fungsi  tertentu  atau  menyelesaikan permasalahan  yang  menjadi  motif  penyelenggaraannya.  Underdal  (2001,  hal.  4–15) melakukan  pemilahan  antara  efektivitas  rezim  dengan  variabel  dependen  yang  terdiri dari  keluaran  ( output ) , hasil  ( outcome ), dan  dampak  ( impact ) yang  ada  dalam  rezim. Output adalah kondisi yang dilihat dari sebelum dan sesudah rezim atau peraturan yang dikeluarkan  oleh  rezim  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  seperti  konvensi, treaty, deklarasi, atau norma-norma. Bagian ini dimaksudkan untuk memandu perilaku aktor  utama,  dalam  hal  ini  negara.  Kemudian, outcome adalah  produk  rezim  yang
menyebabkan  perubahan  perilaku  anggotanya  karena  implementasi  rezim  (Underdal, 2002,  pp.  3-45).  Kemudian, impact, yaitu  dampak  dan  pengaruh  yang  muncul  dari diimplementasikannya  sebuah  rezim  dalam  memenuhi  kebutuhannya  di  bawah pengaruh rezim (Underdal, 2002, pp. 3-45).
Selanjutnya,  dalam  variabel  bebas  terbagi  menjadi  dua  tipe  variabel,  yaitu  tipe masalah  ( problem  malignancy ) atau  disebut problem  types dan  kapasitas  penyelesaian masalah  ( problem-solving  capacity ) (Underdal,  2001,  hal.  55) . Pada problem malignancy merupakan  kerumitan  dan  kegawatan  masalah  yang  terdiri  dari  tiga karakter,  yaitu  ketidaksepahaman  ( incongruity ),  adanya  kepentingan  nasional ( asymmetry ),  dan  perbedaan  yang  terakumulasi  ( cumulative  cleavages )  (Underdal, 2001,  hal.  18–22).  Efektivitas  suatu  rezim  dapat  diuji  berdasarkan  dari  kerumitan  dan kegawatan  suatu  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Jika  masalah  tersebut  memiliki kerumitan  atau  kegawatan  yang  tinggi,  maka  tingkat  keefektivitasan  rezim  akan semakin kecil dan berdampak kepada sulitnya melakukan kerja sama atau penyelesaian masalah.  Underdal  berpendapat  bahwa  kerumitan  atau  permasalahan  dapat  diatasi dengan problem-solving capacity apabila terdapat setting kelembagaan yang ada dalam rezim,  kemudian  ditangani  oleh  lembaga  atau  sistem  dengan power yang  terdistribusi dengan  baik,  serta  didukung  oleh  keahlian  atau skills dan  energi  yang  memadai . Terakhir, terdapat juga variabel intervensi ( intervening variable ), sebuah variabel yang merupakan  akibat  dari  variabel-variabel  independen,  tetapi  juga  bagian  dari  variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel intervensi di sini menggunakan level of collaboration , atau tingkat kolaborasi antara anggota dari sebuah rezim. Untuk mengukur tingkat kolaborasi dapat menggunakan six-point ordinal scale.

## Tabel 1. Tingkatan Kolaborasi
Bentuk Kolaborasi Skala Kolaborasi 0 1 2 3 4 5 Gagasan bersama tanpa tindakan √ √ √ √ √ √ Koordinasi tindakan - √ √ √ √ √ Perumusan peraturan secara eksplisit - - √ √ √ √ Penilaian secara terpusat - - - √ √ √
Implementasi pada level nasional - - - - √ √ Koordinasi terencana - - - - √ √ Perencanaan dan implementasi yang terintegrasi - - - - - √
Sumber: (Underdal, 2001, hal. 7).

## Konsep Keamanan Manusia
Sebagaimana  tercatat dalam General  Assembly  resolution  66/290, “keamanan manusia adalah suatu pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi  dan  mengatasi  tantangan-tantangan  yang  meluas  dan  lintas  sektoral terhadap  kelangsungan  hidup,  mata  pencaharian,  dan  martabat  rakyat  mereka.”  Ini menyerukan “tanggapan yang berpusat pada orang, komprehensif, spesifik konteks dan berorientasi  pencegahan  yang  memperkuat  perlindungan  dan  pemberdayaan  semua orang.”  Kemunculan  konsep  keamanan  manusia  tidak  terlepas  dari  perjuangan  PBB setidaknya  sejak  tahun  1990-an,  di  mana  PBB  telah  berada  di  garis  depan  dalam mempromosikan  masalah  keamanan  manusia,  sebagai  bagian  dari  visi  “tatanan  dunia baru”  sebagaimana  berakhirnya  Perang  Dingin.  Pada  tahun  1992  Sekretaris  Jenderal Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Boutros  Boutros-Ghali,  menetapkan  agenda  yang digembar-gemborkan secara luas untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia  dan  kebebasan  mendasar,  termasuk  mempromosikan  pembangunan  ekonomi dan sosial yang berkelanjutan untuk kemakmuran yang lebih luas, serta mengurangi dan membatasi  keberadaan  dan  penggunaan  senjata  yang  merusak  secara  besar-besaran (Reveron & Mahoney-Norris, 2019, hal. 12).
Di  tengah  berlanjutnya  konflik  dan  kekerasan  internal  dan  regional  terhadap warga  sipil—termasuk  tragedi  genosida  di  Rwanda  dan  Bosnia—PBB  meresmikan kegiatan pencegahannya atas nama kelompok dan populasi individu, menunjuk seorang penasihat khusus untuk pencegahan genosida pada tahun 2004. Segera setelah itu, pada tahun 2009, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menguraikan tiga elemen kunci dari tanggung  jawab  yang  baru-baru  ini  diakui  untuk  melindungi  konstruksi Responsibility to Protect (R2P) bagi penduduk sipil bertumpu pada keunggulan kebutuhan keamanan manusia, tetapi masih mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan keamanan  bagi  warganya  sendiri  (Reveron  &  Mahoney-Norris,  2019,  hal.  12).
Kemudian, pemikiran keamanan manusia dewasa ini mengalami perkembangan di mana telah berfokus pada masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, seperti kasus perdagangan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak, pengungsi akibat konflik,  kelaparan, terorisme, perdagangan senjata ilegal,  pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya.
Keamanan manusia memiliki beberapa kompenen yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), terdapat 7 komponen keamanan  manusia  yang  harus  menjadi  fokus  perhatian,  yaitu  1) Economic  security (bebas  dari  kemiskinan  dan  jaminan  pemenuhan  kebutuhan  hidup;  2) Food  security (kemudahan  dalam  mengakses  kebutuhan  pangan);  3) Health  security (kemudahan mendapatkan  layanan  kesehatan  dan  perlindungan  dari  penyakit);  4) Environmental security (perlindungan  dari  polusi  udara  dan  pencemaran  lingkungan,  serta  akses terhadap  air  dan  udara  bersih);  5) Personal  security (keselamatan  dari  ancaman  fisik yang  diakibatkan  oleh  perang,  kriminalitas,  kekerasan  domestik,  penggunaan  obat- obatan  terlarang,  termasuk  keselamatan  pekerja  anak);  6) Community  security (kelestarian  identitas  etnis,  kultural,  dan  tradisi  budaya);  dan  7) Political  security (perlindungan terhadap hak asasi  manusia dan kebebasan dari tekanan politik)  (United Nations Trust Fund for Human Security, 2009, hal. 7).
Di  antara  tujuh  komponen  keamanan  manusia  yang  dijabarkan  di  atas,  terdapat komponen yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perang (CRSV), yaitu personal security. Menurut United Nations (dalam Adinda FA,  2019,  hal.  9),  terdapat  beberapa  jenis  yang  termasuk  kedalam personal  security , yaitu sexual  violence  and  sexual  assault,  arrest,  detention,  hostage  taking,  crowds, protests  and  demonstrations,  landmines,  weapons  firing ,  dan hijacking .  Beberapa wilayah  konflik  khususnya  di  kawasan  Afrika  dan  Timur  Tengah,  kasus  kekerasan seksual  belum  mengalami  penurunan  yang  signifikan.  Tigray  sendiri  dinilai  sedang memasuki fase darurat kekerasan seksual, atau lebih tepatnya kekerasan seksual sebagai senjata  perang  di  mana  beberapa  kasus  CRSV  yang  mulai  banyak  diangkat  ke  publik menunjukan  mulai  adanya  perhatian  internasional  yang  sangat  signifikan  terhadap masalah CRSV.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  diolah  dengan  menggunakan  metode kualitatif  dengan  berfokus  pada  satu  fenomena,  yaitu  penggunaan  kekerasan  seksual sebagai  senjata  perang  dalam  konflik  bersenjata  yang  terjadi  antara  Ethiopia  dengan Tigray.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  dengan  mengambil  data-data sekunder  yang  berasal  dari  buku,  artikel  ilmiah,  dan  sumber  data  yang  berasal  dari Internet  seperti  berita online , dokumen-dokumen  perjanjian  internasional, dan sumber- sumber data internet lainnya. Dengan menggunakan  teori efektivitas rezim dan konsep keamanan  manusia  sebagai  pisau  analisis,  data-data  tersebut  kemudian  diolah, diverifikasi, dan dianalisis untuk memberikan hasil penelitian kualitatif mengenai fokus dari penelitian ini.

## Pembahasan: Konflik di Tigray dan Implikasinya
Tigray merupakan salah satu wilayah yang ada di Ethiopia. Konflik Tigray berakar pada ketegangan yang berlangsung  beberapa generasi  di  Ethiopia. Negara ini terdiri dari 10 wilayah  --  dan  dua  kota  --  yang  memiliki  otonomi  besar,  termasuk  polisi  daerah  dan milisi  (Mackintosh,  2021).  Sebelum  terjadi  konflik  ini,  Tigray  dan  pemerintah  Eritrea telah  sejak  lama    bermusuhan  di  saat  keduanya  berbagi  perbatasan  (BBC,  2020). Perselisihan atas wilayah perbatasan ini yang menjadi penyebab perang antara Ethiopia dan  Eritrea  pada  1998  sampai  2000  (BBC,  2020).  Konflik  ini  dimulai  serangan  yang dilakukan oleh Perdana Menteri (PM) Ethiopia, Abiy Ahmed kepada Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) sebagai tidak lebih dari “operasi penegakan hukum” lokal pada November  2020.  Bahkan  sebelum  perang,  Abiy  tampak  bertekad  menghancurkan kekuasaan  TPLF,  yakni  sebuah  kelompok  politik  pemberontak  yang  berubah  menjadi penguasa yang telah mendominasi Ethiopia selama hampir tiga dekade (Walsh & Dahir, 2021).
Gambar 1. Konflik Bersenjata di Tigray
Sumber: BBC (2020).
Pada  bulan  September  tahun  2020,  TPLF  menentang  PM  Abiy  dengan melanjutkan pemilihan  parlemen regional yang  telah  dia  tunda  di  seluruh  Ethiopia, dengan  alasan  pandemi  virus  corona. Sebagai  akibat  dari  tindakan  tersebut,  beberapa minggu kemudian, anggota parlemen Ethiopia memotong dana ke wilayah tersebut. Hal tersebut kemudian menyebabkan pasukan TPLF menyerang pangkalan militer federal di Tigray  dan  mencoba  mencuri  senjatanya. Kelompok  tersebut  menyerang  lebih  dulu karena  pasukan  federal  telah  mendarat  di  wilayah  tetangga  beberapa  hari  sebelumnya dalam persiapan untuk serangan (Walsh & Dahir, 2021). Beberapa jam kemudian, PM Abiy memerintahkan serangan militer terhadap pimpinan Tigrayan (penduduk Ethiopia dari etnis Tigray) dan pasukan keamanannya. Serangan udara dan darat dimulai dalam beberapa  hari  setelah  bentrokan  pertama  pada  7 November  2020  dan  mengancam stabilitas Ethiopia.
Pada  saat  yang  bersamaan,  pemerintah  membatasi  komunikasi  internet  dan telepon,  serta mengumumkan  keadaan  darurat  selama  enam  bulan  di  Tigray.  Akan tetapi,  militer  Ethiopia  –  yang  didominasi  oleh  perwira  Tigrayan  –  terpecah,  dan pertempuran  meletus  antara  unit-unit  yang  bersaing  di  dalam  wilayah  itu  (Walsh  & Dahir,  2021).  Selama  minggu-minggu  berikutnya  warga  sipil  Tigray  juga  menjadi sasaran kejahatan etnis dan dipaksa keluar dari pekerjaan mereka, sarana dan prasarana seperti  gedung  sekolah,  rumah  sakit  juga  disita. Parlemen  Ethiopia  memilih  untuk
menggantikan pemerintahan terpilih Tigray dengan pemerintahan yang akan  dipilihnya (BBC,  2020b).  Pemerintah  Ethiopia  kemudian  secara  resmi  mendeklarasikan  TPLF sebagai “organisasi teroris” (Eritrea Focus & Oslo Analytica, 2021, hal. 13).
Konflik ini segera meningkat  menjadi  konflik regional dengan melibatkan aktor- aktor lainnya, seperti pasukan Eritrea, Somalia, dan pasukan khusus Amhara. Berdasarkan pada berbagai  sumber menyampaikan adanya keterlibatan aktor- aktor  tersebut  dalam  konflik  Tigray,  meskipun  pernyataan  tersebut  ditentang  oleh mereka.  Pasukan  TPLF  memerangi Ethiopian  National  Defense  Force (END),  Polisi Federal  Ethiopia,  polisi  regional,  dan  pasukan  dari  wilayah  Amhara  dan  Afar  yang berdekatan dengan keterlibatan the Eritrean Defence Force (EDF), dan Tigray Special Forces (TSF) (Amnesty International, 2020). PM Abiy memperkuat pasukannya dengan mengerahkan  pejuang  milisi  dari  Amhara,  selatan  Tigray,  menyapu  Tigray  barat  di tengah tuduhan  serangan terhadap  warga  sipil. Kemudian  pasukan  dari  Eritrea, membanjiri perbatasan ke Tigray dari utara untuk bertempur bersama pasukan PM Abiy (Walsh & Dahir, 2021).
Pasukan  federal  dan  sekutu  mereka  dengan  cepat  menguasai  ibukota  regional Tigray, Mekelle, dan kota-kota lain. Kelompok TPLF dengan cepat diusir dari ibu kota mereka,  dan  sebagian  besar  wilayah  segera  berada  di  tangan  Ethiopia  dan Eritrea. Namun,  Tigrayan    yang  tergabung  dalam  TPLF  terus  berjuang  dan  pada  Juni 2021  mengubah  keadaan  dengan  berhasil  menguasai  Mekelle  ketika  mereka meluncurkan  apa  yang  mereka  sebut  “Operasi  Alula  Aba  Nega,”  atau“Operasi  Alula” (Eritrea  Focus  &  Oslo  Analytica,  2021,  hal.  7).  Peristiwa  ini  diikuti  oleh  tawaran Ethiopia untuk  gencatan senjata sepihak, tetapi tawaran itu tidak diterima dengan baik oleh  TLPF  yang  menunjukkan  bahwa  pasukan  Ethiopia,  Eritrea,  dan  Amhara  tetap berada di Tigray (Anna, 2021). PM Abiy kemudian menyerukan warga sipil bergabung ke  dalam  militer  untuk  berpartisipasi  memerangi  TPLF  dan  merebut  kembali  wilayah yang telah diambil oleh kelompok pemberontak tersebut .

## Front Pembebasan Rakyat Tigray
Front  Pembebasan  Rakyat  Tigray  atau  TPLF  lahir  pada  pertengahan  1970-an  sebagai milisi kecil Tigrayan, sebuah kelompok yang telah lama terpinggirkan oleh pemerintah pusat  melawan  kediktatoran  militer  Marxis  Ethiopia  (Gebregziabher,  2019,  hal.  473).
Sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  kedua  di  Afrika,  Ethiopia  ditunjang oleh keberagaman etnis  penduduknya. Dua kelompok  etnis terbesar di  Ethiopia adalah Oromo dan Amhara yang membentuk lebih dari 60 persen populasi, sementara Tigrayan adalah  etnis  terbesar  ketiga  yang  berkisar  6  hingga  7  persen  (Walsh  &  Dahir, 2021). Sepanjang 1980-an, TPLF muncul sebagai pihak oposisi bagi pihak kediktatoran militer  Marxis  di  Ethiopia  (Kompas.com,  2021) . Namun,  TPLF  menjadi  kekuatan pemberontak  paling  kuat  di  Ethiopia  yang  akhirnya  memimpin  aliansi  yang menggulingkan  pemerintah  pada  1991  dan  menjadi  koalisi  penguasa  Ethiopia  dengan TPLF  sebagai  pemimpinnya  (Walsh  &  Dahir,  2021).  Aliansi  tersebut  selanjutnya menjalankan  pemerintahan  di  bawah  sistem  federal,  termasuk  memegang  kekuasaan atas kelompok lain dengan mendominasi politik di Ethiopia selama tiga dekade.
Namun,  keadaan  domestik  tidak  berjalan  dengan  baik,  pemerintah  yang didominasi Tigrayan secara sistematis menekan lawan politik dan membatasi kebebasan berbicara. Penyiksaan  adalah  hal  yang  biasa  terjadi di  pusat-pusat  penahanan pemerintah.  Akibatnya,  protes  anti-pemerintah  pun  meletus  pada  tahun  2016  dan membuka jalan bagi PM Abiy Ahmed dari etnis Oromo untuk menjadi perdana menteri pada  tahun  2018 (Kompas.com,  2021 ) .  Dalam  masa  pemerintahannya,  PM  Abiy membersihkan  pejabat  Tigrayan  dan  menuduh  beberapa  orang  melakukan  tindak korupsi  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pernyataan  tersebut  kemudian  memicu kemarahan  bagi  pejabat  Tigrayan.  Pada  tahun  2019,  PM  Abiy  mengkonsolidasikan kekuasaannya  dengan  menciptakan  sebuah  partai  baru  bernama  Partai  Sejahtera  yang secara efektif merupakan bekas koalisi pemerintahan EPRDF, dikurangi Tigrayan yang menolak  untuk  bergabung  (Walsh  &  Dahir,  2021).  TPLF  menolak  untuk  bergabung dengan kubu tersebut, dan memilih untuk membuat kubu sendiri. Namun, TPLF masih menguasai  pemerintah  daerah  Tigray  dan  sejumlah  pasukan  keamanan  yang diperkirakan  berjumlah  250.000  orang  pada  awal  perang  tahun  2020 menurut International Crisis Group (Walsh & Dahir, 2021).
Puncak  ketegangan  antara  PM  Abiy  dan  TPLF  terjadi  pada  saat  TPLF  dan beberapa pemimpin oposisi  menuduh  PM  Abiy menunda pemungutan suara agar tetap berkuasa  dengan  dalih  situasi  yang  sedang  pandemi.  Dalam  perang,  pemerintah  telah menetapkan untuk menangkap atau membunuh tokoh-tokoh TPLF yang mencakup beberapa  mantan  pemimpin  politik  dan  militer  Ethiopia. Pada  bulan  Januari
2021,  pemerintah  federal  mencabut  status  TPLF  sebagai  partai  resmi  dan  pada  bulan Mei  2021  mendeklarasikan  TPLF  sebagai  organisasi  teroris  (Walsh  &  Dahir,  2021). Namun,  TPLF  mengaku  masih  sebagai  pemerintahan  regional  yang  sah  di  Tigray (Haryono, 2021).
Dampak  dari  konflik  bersenjata  di  Tigray  sangat  signifikan. Meskipun  PM  Abiy melakukan  pemadaman  komunikasi,  berbagai  informasi  dan  laporan  tentang  ratusan korban jiwa dan ribuan pengungsi yang melarikan diri ke Sudan. Terlepas dari tuntutan internasional  untuk  mengakhiri  konflik,  pasukan  militer  Ethiopia  dan  sekutunya  tetap mengendalikan sebagian besar Tigray dan krisis kemanusiaan di seluruh negeri semakin memburuk. Konflik yang semula disebabkan oleh krisis politik dalam negeri ini meluas sampai  ke  perbatasan  negara  karena  banyaknya  warga  sipil  yang  mengungsi. Berdasarkan pada informasi dari media dan badan internasional, kebanyakan korbannya berasal  dari  kalangan  perempuan  dan  anak-anak  menderita  karena  kekurangan  gizi akibat  tentara  menjarah  bantuan  makanan  dan  pekerja  bantuan  telah  dicegah  untuk mencapai daerah yang paling parah terkena dampak.
Di  samping  itu,  blokade  wilayah  Tigray  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang bersengketa  membuat  bantuan  yang  sangat  dibutuhkan  tidak  mencapai  daerah  itu selama  berbulan-bulan. Pada  akhir  November,  World  Food  Program  mengumumkan bahwa 9,4 juta orang di seluruh Ethiopia utara membutuhkan bantuan pangan (Walsh & Dahir, 2021). Di Tigray barat, puluhan ribu orang telah diusir dari rumah mereka oleh milisi Amhara (Eritrea) yang bersekutu dengan pemerintah sebagai bagian dari apa yang dilaporkan oleh Amerika Serikat sebagai kampanye pembersihan etnis (Agustin, 2021). Penulis berpendapat bahwa konflik bersenjata di Tigray akan berdampak pada berbagai sektor, terutama politik, keamanan, dan ekonomi. Ketiga sektor ini memainkan peranan penting  dalam  menjaga  keberlangsungan  suatu  negara.  Pada  sektor  politik,  konflik berkemungkinan besar dapat menyebabkan gejolak pada pemerintahan dalam jangka ke depannya.  Adanya  dorongan  sentralisasi  yang  dilakukan  oleh  PM  Abiy  menyebabkan ketidakpastian  politik  selama  tahun-tahun  mendatang.  Hal  tersebut  berimbas  pada kondisi  keamanan  di  Tigray  yang  kemungkinan  dapat  menyebabkan  kekerasan  tetap berjalan  di  Tigray.  Konflik  tersebut  akan  merusak  citra  internasional  PM  Abiy  dan agenda reformasinya sehingga mengurangi daya tarik Ethiopia sebagai tujuan investasi dan kerja sama.

## Kekerasan Seksual Menjadi Senjata Perang di Tigray
Analisis ini memaparkan bagaimana kekerasan seksual terkait konflik sebagai ancaman bagi  keamanan  manusia,  terutama  ancaman  personal  perempuan,  serta  apa  yang mendasari  terjadinya  fenomena  tersebut.  Konflik  bersenjata  di  Tigray  menyebabkan hampir 2 juta warga negara Ethiopia sejauh ini dilaporkan meninggalkan Tigray untuk mengungsi,  dan  puluhan  ribu  di  antaranya  mengungsi  ke  Sudan  (Gunawan,  2021). Kamp-kamp pengungsian menampung sekitar 96 ribu pengungsi di jalur konflik Tigray (CNN  Indonesia,  2020). Selain  itu,  ada  juga  laporan  tentang  perempuan  dan  anak perempuan  yang  menjadi  sasaran  kekerasan  seksual  dan  fisik  dalam  konflik tersebut. Sebuah  laporan  Guardian  (2021)  mengatakan  bahwa  saksi  mata  telah melaporkan bahwa ribuan perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran taktik yang disengaja menggunakan pemerkosaan – salah satu bagian dari CRSV – sebagai senjata dalam  perang  saudara  tersebut.  Para  pihak  yang  berperang  berbeda  dalam  perang  di Tigray  terlibat  dalam  pola  dan  tingkat  kekerasan  seksual  yang  berbeda.  Mencermati sifat  CRSV  dalam  konflik  Tigray  sangat  penting  baik  untuk  memahami  dinamika konflik maupun untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.
Selama berabad-abad, kekerasan seksual terhadap perempuan telah menjadi salah satu  kekejaman  konflik  bersenjata  dan  sering  dilakukan  secara  sistematis  oleh  mereka yang  terlibat  dalam  perang  dan  merupakan  bagian  dari  kejahatan  perang.  Tragedi kemanusiaan  tersebut  telah  berlangsung  mulai  dari  zaman  Yunani  kuno  dan  Roma hingga  hari  ini,  termasuk  Perang  Dunia  II  selama  Perang  Balkan,  genosida  1990  di Rwanda,  Kongo,  dan  Rohingya.  Pelaku  perang  menggabungkan  apa  yang  dianggap koloni  dengan  kekerasan  seksual  untuk  menghukum  dan  meneror  masyarakat  yang kebanyakan  berasal  dari  etnis  minoritas.  Berbagai  instrumen  hak  asasi  manusia internasional  telah  disahkan  untuk  mencegah  jenis  kekerasan    ini.  Pola  kekerasan seksual  masa  perang  oleh  kelompok  bersenjata  dapat  mencerminkan  karakteristik organisasi tersebut. Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata mengidentifikasi bahwa pemerkosaan berkelompok adalah taktik kekerasan seksual yang sering digunakan oleh kelompok pemberontak yang mempraktikkan perekrutan paksa.
Seperti  yang  dibahas  dalam  karya  Dara Kay  Cohen  berjudul Rape  during  Civil War ,  mengenai  dinamika  kekerasan  seksual  dalam  perang  saudara  menjelaskan
bagaimana  bentuk-bentuk  kekerasan  tabu  muncul  untuk  mensosialisasikan  kombatan, khususnya  mereka  yang  dipaksa  menjadi  kelompok  bersenjata,  mengubah  orang  asing menjadi  bagian  dari  kombatan  yang  kohesif  (Matfess,  2021).  Karyanya  menunjukkan bahwa pemerkosaan dapat dilakukan secara umum tanpa diperintahkan (Matfess, 2021). Namun,  dalam  kasus  tertentu  ada  juga  kombatan  yang  diberikan  perintah  langsung seperti  dalam  kasus  Rwanda.  Pauline  Nyiramasuhuko,  mantan  menteri  perempuan Rwanda,  dihukum  penjara  seumur  hidup  karena  terbukti  bersalah  telah  melakukan kejahatan  genosida  dan  hasutan  untuk  melakukan  pemerkosaan  oleh  Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) (Tarigan, 2011).
Pada  beberapa  konflik  bersenjata  di  Rwanda,  Bosnia,  dan  Myanmar,  kekerasan seksual  merupakan  salah  satu  alat  pembersihan  etnis  atau  genosida,  di  samping pembunuhan massal. Jadi, tidak semua kelompok bersenjata memiliki pola CRSV yang sama  karena  mereka  memiliki  tujuan  yang  berbeda-beda  baik  muncul  karena  alamiah sesuai  karakteristik  kelompok  pemberontak  atau  dari perintah langsung dari pimpinan. Dalam  artikel  ilmiah  Justyna  Maciejczak  berjudul  “ Sexual  Violence  as  a  Weapon  of War ”  menekankan  kekerasan  seksual  sebagai  sarana  untuk  mencapai  kepentingan strategis  tertentu,  baik  itu  politik,  militer,  ideologis  atau  ekonomi.  Terutama  menjadi senjata  perang  yang  efektif  karena  mengeksploitasi  konteks  lokal,  yaitu  narasi  sosial budaya  yang  menjadi  dasar  bagi  penciptaan  norma  dan  institusi  sosial  yang  secara keseluruhan  menjamin  ketertiban  sosial  di  setiap  tingkat  organisasi  manusia (Maciejczak, 2013, hal. 3).
Untuk  menganalisis  pola  kekerasan  seksual  pada  konflik  bersenjata  di  Tigray, penulis  menggunakan  berbagai  informasi  yang  bersumber  dari  laporan  dan  media online. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  petugas  dari  World  Peace Foundation  kepada  para  penyintas  Tigrayan  dari  perempuan  sampai  laki-laki, menemukan fakta bahwa kekerasan seksual di Tigray sudah dimulai sejak perang antara pemerintahan  PM  Abiy  melawan  TPLF  pada  November  2020.  Selama  periode November  hingga  Juni  2021,  perempuan  Tigrayan  menjadi  target  utama  kekerasan seksual terkait perang. Dari informasi yang dikumpulkan oleh World Peace Foundation, korban pemerkosaan termasuk perempuan dari segala usia, termasuk wanita hamil dan menyusui, orang tua juga mengalami pelecehan seksual (Mazurana, 2021). Lebih lanjut, para  korban  mengidentifikasi  para  pelaku  sebagai  anggota  angkatan  bersenjata  dari
ENDF,  EDF  dan  milisi  regional  Amhara  dan  pasukan  khusus  bertempur  yang menguasai  wilayah  Tigray.  Hal  ini  sesuai  dengan  laporan  dari  OHCHR  (2021,  hal.  3) yang  menyebutkan  tiga  pihak  yang  melakukan  kekerasan  seksual  berbasis  gender termasuk gang rape , yaitu Ethiopian National Defense Force (ENDF), Eritrean Defence Force  (EDF),  dan  Tigray Special  Forces  (TSF).  Mereka  melaporkan  bahwa  tidak  ada tempat di mana perempuan aman dari ancaman pemerkosaan.
Dalam  budaya  lokal  yang  mana  masalah  seksual  sangat  pribadi,  para  penyintas digambarkan  sebagai  sosok  yang  dipaksa  untuk  berpartisipasi  dalam  tindakan  seksual yang  tabu,  dengan  tujuan  untuk  merendahkan  dan  menyinggung  budaya  mereka. Motifnya  sama  seperti  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Kongo  di  mana  para pelaku menggunakan kekerasan seksual sebagai instrumen untuk meneror populasi yang ditargetkan. Kemungkinan  pola  yang  digunakan  juga  sama  mengingat  Ethiopia  dan Kongo  merupakan  negara  di  kawasan  Afrika  tentunya  memiliki  kultur  budaya  yang sama.  Menurut  kesaksian  para  korban,  tujuan  pelaku  adalah  menggusur  masyarakat, menanamkan rasa takut di dalam diri mereka, menghukum mereka atas tuduhan bekerja sama  dengan  musuh,  menularkan  penyakit  (HIV/AIDS)  dan  menghamili  perempuan dengan tujuan mengganggu persatuan masyarakat yang menjadi sasaran  (Maedl, 2011, hal.  145).  Adapun  polanya  juga  sama  dengan  yang  terjadi  di  Tigray  di  mana  para perempuan dipaksa untuk hamil ( forced pregnancy ) dan ada terjangkit penyakit menular seperti HIV/AIDS  dan hepatitis. Para penyintas  mengatakan bahwa pemerkosa mereka mengatakan  kepada  mereka  bahwa  mereka  positif  HIV  dan  dengan  sengaja  ingin menginfeksi  mereka  (Mazurana,  2021). Mereka  memperkosanya  tanpa  perlindungan, dengan mengatakan bahwa mereka bermaksud menyebarkan HIV di antara perempuan dan  anak  perempuan  Tigray  (Mazurana,  2021).  Hal  ini  jelas  membuktikan  bahwa kelompok  bersenjata  menargetkan  warga  sipil  Tigrayan.  Fakta  bahwa  CRSV  dimulai bersamaan  dengan  serangan  militer  menunjukkan  bahwa  hal  itu  sangat  mungkin merupakan bagian dari strategi militer.
Dalam  laporan  OHCHR  (2021),  perempuan  dan  anak  perempuan  yang  anggota keluarga  laki-lakinya  adalah  kombatan  Tigray  menjadi  sasaran  EDF,  dan  istri  tentara ENDF  juga  menjadi  sasaran  pasukan  Tigray.  Korban  CRSV  tidak  hanya  menimpa perempuan dan anak perempuan saja, melainkan juga menimpa perempuan penyandang disabilitas.  Dapat  dilihat  dengan  jelas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kelompok
bersenjata  tersebut  telah  melanggar  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  tentang penyiksaan  dan  bentuk  perlakuan  kejam  lainnya,  tidak  manusiawi,  atau  merendahkan martabat.  Kekerasan seksual  menyebabkan dampak buruk terhadap integritas fisik  dan psikologis  bagi  para  penyintas  dan  menyebabkan  komplikasi  kesehatan  yang  serius, seperti terjangkitnya virus menular.

## Efektivitas Rezim Internasional terkait Penyelesaian Kekerasan Seksual di Tigray
Untuk  melihat  efektivitas  rezim  internasional  dalam  menangani  CRSV  dalam  konflik bersenjata  di  Tigray,  penulis  menggunakan  indikator  dari  teori  efektivitas  rezim Underdal,  yakni  variabel  terikat,  variabel  bebas,  dan  variabel  intervensi.  Pertama, penulis  akan  memulai  dari  variabel  terikat  yang  meliputi  tiga  indikator,  yaitu output, outcome, dan impact.
Bagan 1. Hubungan antara Output, Outcome, dan Impact
Sumber: (Underdal, 2001, hal. 7).
Analisis  dimulai  dari  indikator  pertama  dalam  variabel  dependen,  yaitu output . Maksud dari output itu sendiri adalah hukum atau kebijakan negara yang berlaku pada rezim  tersebut  dan  merupakan  hukum  internasional  yang  diratifikasi  sebagai  hukum nasional.  Selain  itu, output ini  juga  merupakan  keluaran  dari  proses  yang  terjadi  di dalam  forum  resmi  seperti  perjanjian,  deklarasi,  traktat,  perjanjian,  atau  pengaturan. Dalam  konteks  perang  di  Tigray, output telah    dilakukan  oleh  negara-negara  anggota PBB, termasuk Ethiopia sendiri dengan meratifikasi Konvensi Jenewa di mana konvensi tersebut  merupakan landasan utama dari hukum  humaniter internasional  (Bope, 2020). Ethiopia  merupakan  negara  anggota  Uni  Afrika  dan  PPB,  dan  tentunya  berkewajiban untuk  melindungi  hak asasi  manusia, baik  di  tingkat  regional maupun global. Ethiopia telah  meratifikasi beberapa  konvensi  hak  asasi  manusia  regional  seperti the African Charter  on  Human  and  Peoples’  Rights ( African  Charter ), African  Charter  on  the Rights and Welfare of the Child , AU Convention Governing Specific Aspects of Refugee

## Outcome
Perilaku aktor negara dalam merespon s
Impact
Internalisasi norma yang telah tertanam dalam diri
tiap individu
Output
Undang-undang, konvensi, atau perjanjian internasional
Problems  in  Africa ,  dan  kebijakan  hak  asasi  dan  praktiknya  dipantau  oleh African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR)  (ICRJ, 2018). Sebagai  anggota dari PBB, Ethiopia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di antaranya:
Gambar  2.  Perjanjian-perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  negara  anggota  PBB  berkaitan kekerasan seksual pada perempuan
Sumber: Centre for Women, Peace, and Security
Gambar 3. Perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Ethiopia
Sumber: (ICJR, 2018).
Selain  itu,  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  Ethiopia  yang mencakup hak asasi manusia, seperti Konstitusi Republik Federal Ethiopia (1995) yang mencakup  katalog  terperinci  tentang  hak  asasi  manusia  yang  diakui  di  bawah  hukum hak  asasi  manusia  internasional.  Selanjutnya,  konstitusi  menyatakan  semua  perjanjian internasional  yang  diratifikasi  sebagai  bagian  integral  dari  hukum  Ethiopia  dan
mengharuskan hak dan  kebebasan yang diakui oleh  konstitusi  untuk  ditafsirkan secara konsisten  dengan  prinsip-prinsip  Deklarasi  Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  dan  instrumen  hak  asasi  manusia  internasional  yang  diadopsi  oleh  Ethiopia (OHCHR,  2021,  hal.  17). Output dengan  diratifikasinya  konvensi  dan  perjanjian regional  dan  internasional  tersebut  merupakan  instrumen  terpenting  dalam  hukum humaniter  internasional  dan  menjadi  komitmen  Ethiopia  dalam  menyelesaikan  kasus kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Tigray.  Begitu  pula  dengan  negara-negara  lainnya yang turut serta ingin terlibat dalam perdamaian dan pemenuhan hak asasi manusia.
Indikator  yang  kedua  adalah outcome .  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, outcome diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku atau perilaku dari aktor negara ( state actor ) atau sub-negara dikarenakan oleh rezim atau konvensi. Dalam konteks  ini,  seorang  aktor  dapat  dikatakan  memberikan  hasil  positif  jika  terdapat perubahan  tingkah  laku  positif  dan  sesuai  dengan output yang    terbentuk.  Pada  kasus Konflik Tigray ini, meskipun sudah melakukan ratifikasi belum menghasilkan outcome yang  positif.  Selama  terjadinya  konflik  bersenjata  yang  terjadi  pada  tahun  1970-an sampai  saat  ini,  Pemerintah  Ethiopia  belum  menerapkan  secara  penuh  prinsip-prinsip kemanusiaan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  pelaksanaannya  di  lapangan, terutama  dalam  konflik  Tigray  ini.  Penulis  berpendapat  bisa  saja  Ethiopia  melanggar konvensi dan perjanjian yang telah diratifikasi, misalnya menolak bantuan kemanusiaan dengan  alasan  kedaulatan.  Ethiopia  belum  menyerahkan  deklarasi  keadaan  darurat dalam konteks apa pun berdasarkan Pasal  4  ICCPR  (OHCHR,  2021, hal. 12). Negara- negara  lain  tidak  dapat  melakukan  intervensi  tanpa  ada  izin  dari  negara  konflik  yang bersangkutan.
Bagian  akhir  adalah impact yang  berupa  dampak  dan  pengaruh  yang  dihasilkan oleh  rezim  internasional  yang  dapat  berupa  perubahan  tingkah  laku  negara  anggota maupun  non-anggota  dalam  mematuhi  norma,  perjanjian,  atau  konvensi  internasional (Underdal, 2001, hal. 3–45). Impact yang diharapkan dengan adanya ratifikasi konvensi dan  perjanjian  internasional  oleh  Pemerintah  Ethiopia  dinyatakan  belum  tercapai.  Hal ini dibuktikan dengan melihat beberapa indikator yang penulis dapatkan dari Insecurity Insight seperti data kategori lokasi di mana kekerasan seksual dilakukan, jumlah kasus pemerkosaan massal dan penyintas tunggal, dan afiliasi pelaku yang dilaporkan.
Grafik 1. Kategori lokasi di mana kekerasan seksual dilakukan, berdasarkan 28 insiden
Sumber: Insecurity Insight (2021).
Grafik 2. Pemerkosaan massal dan penyintas tunggal, berdasarkan informasi dari 106 selamat
Sumber: Insecurity Insight (2021).
Grafik 3. Afiliasi pelaku yang dilaporkan, berdasarkan insiden melibatkan 144 pelaku
Sumber: Insecurity Insight (2021).
Berdasarkan  pada  ketiga  data  tersebut,  menunjukkan  bahwa  Ethiopia  beserta aktor-aktor yang terlibat dalam  konflik bersenjata di  Tigray telah melanggar peraturan dan  tidak  mematuhi  rezim  internasional.  Hal  tersebut  juga  berimbas  membuat  citra negatif bagi Ethiopia. Pada variabel bebas ( independent variable ) sendiri, terdapat dua indikator yang memengaruhi efektivitas rezim, yakni problem malignancy dan problem- solving capacity . Pada problem malignancy, terjadinya ketidaksepahaman ( incongruity ) antara  Ethiopia  di  bawah  pemerintahan  PM  Abiy  dengan  kelompok  TPLF  yang sebelumnya  sudah  lama  memimpin  Ethiopia  dalam  tiga  dekade.  TPLF  menuduh  PM Abiy  sengaja  menunda  pemilu  karena  ingin  lama  menjabat  dan  mengadakan  pemilu mereka  sendiri.  Sebagai  akibatnya,  PM  Abiy  segera  memerintahkan  pasukan  militer
Ethiopia  untuk  menyerang  TPLF.  Hal  ini  kemudian  berlanjut  pada  pemenuhan kepentingan  yang  ingin  diraih  oleh  masing-masing  pihak  yang  bersengketa ( asymmetry ). Setelah melewati beberapa bulan, konflik pun pecah pada November 2020 yang  melibatkan  berbagai  pihak  melakukan  peperangan  di  wilayah  Tigray.  Hal  ini kemudian  berimbas  pada  tindakan  kekerasan  seksual  (CRSV)  terhadap  perempuan  di Tigray.
Selanjutnya, agar rezim dapat efektif, maka diperlukan penanganan segara melalui variabel problem-solving  capacity. Dalam  variabel  ini  terdapat  tiga  unsur  yang  harus dipenuhi, yaitu institutional setting, distribution of power, dan skill and energy. Penulis menilai  ketiga  unsur  tersebut  belum  terdapat  pada  implementasi  rezim  internasional oleh  Ethiopia.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  laporan  dari  berbagai  organisasi  internasional seperti  PBB,  Amnesty  Internasional  menunjukkan  bahwa  Ethiopia  telah  melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik yang sedang berlangsung. PM Abiy yang sebelumnya memenangkan Nobel Perdamaian ternyata belum cukup mampu mengatasi krisis  kemanusiaan  yang  terjadi  di  Tigray.  Bahkan,  PM  Abiy  menyangkal  adanya keterlibatan  negara  lain  dalam  konflik  tersebut  dengan  menyatakan  bahwa  konflik  ini adalah  konflik  domestik  dengan  kelompok  pemberontak  TPLF.  Padahal  menurut laporan-laporan ditemukan adanya keterlibatan negara lain, yakni Eritrea dan Somalia. Pemerintah  Ethiopia  juga  menyangkal  adanya  penyerangan  terhadap  warga  sipil.  Sulit untuk  memverifikasi  sejauh  mana  warga  sipil  telah  terpengaruh,  karena  pemadaman media. Namun,  beberapa laporan  menunjukkan  banyak  warga  sipil  telah  terluka  dan perempuan banyak yang menjadi korban CRSV. Melansir dari France24.com, Legesse Tulu,  juru  bicara  Pemerintah  Ethiopia,  tidak  segera  menanggapi  permintaan  komentar atas isi laporan tersebut. Tidak hanya itu, juru bicara negara-negara yang terlibat dalam konflik  Tigray,  yakni  Eritrea  dan  Somalia  tidak  berkomentar  saat  ditanyai  mengenai keterlibatannya dalam konflik.
Selain itu, terjadi penolakan oleh pemerintah Ethiopia atas bantuan kemanusiaan kepada  warga  sipil  di  Tigray merupakan  pelanggaran hukum  humaniter  internasional. Di bawah naungan berbagai konvensi dan perjanjian, diketahui tanggung jawab pihak- pihak  yang  berkonflik  yang  mengendalikan  wilayah  untuk  memastikan  bahwa kebutuhan  penduduk  sipil  terpenuhi. Ini termasuk  akses  mereka  dalam bantuan kemanusiaan, seperti makanan, air, pakaian dan obat-obatan. Di Tigray, dalam beberapa
bulan  setelah  konflik, organisasi  internasional  kemanusiaan  masih  tidak  dapat memberikan bantuan kepada penduduk sipil yang terperangkap di Tigray. Penyebabnya adalah  Pemerintah  Ethiopia menolak  memberikan  akses  ke  organisasi  kemanusiaan untuk  masuk  ke  wilayahnya.  Hal  ini  secara  jelas  disampaikan  oleh  PM  Abiy  menolak intervensi  karena  kedaulatan  negaranya,  termasuk  untuk  menjunjung  dan memberlakukan  undang-undangnya  di  dalam  negaranya  (VOA  Indonesia,  2020). Larangan  intervensi  tersebut  masih  berlaku  hingga  pemilihan  umum  di  Ethiopia dilaksanakan dengan terpilihnya kembali  PM Abiy sebagai  perdana menteri  (Deutsche Welle, 2021a).
Berdasarkan  pada  analisis  variabel-variabel  sebelumnya,  penulis  menilai level  of collaboration dari  implementasi  rezim  internasional  di  Tigray  berada  pada  level  2, karena Ethiopia bersama negara-negara anggota PBB lainnya telah meratifikasi kovenan dan  perjanjian  internasional.  Namun,  pada  implementasinya  belum  sepenuhnya dijalankan di Tigray karena terkendala oleh kedaulatan negara dan belum ada rumusan aturan yang secara eksplisit dikeluarkan.

## Simpulan
Artikel  ini  telah  mengkaji  efektivitas  rezim  internasional  dalam  menangani conflict- related  sexual  violence (CRSV)  di  Tigray.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif- deskriptif dan data sekunder, artikel ini menggunakan konsep keamanan manusia untuk menganalisis  penggunaan  kekerasan  seksual  sebagai  bagian  dari  strategi  perang  yang masih  terjadi  di  Tigray  terlepas  dari  implementasi  rezim  internasional  yang  berlaku. Studi  ini  menemukan  bahwa  konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  Tigray  berawal  dari perselisihan antara PM Abiy melawan kelompok TPLF terkait permasalahan pemilihan umum.  Namun,  konflik  menjadi  berkepanjangan  dengan  melibatkan  pihak-pihak  lain yang  berasal  dari  negara  luar  Ethiopia,  meliputi  Eritrea  dan  Somalia.  Dampak  dari konflik  tersebut  mengakibatkan  krisis  kemanusiaan  di  Tigray  di  mana  warga  sipil menjadi  korban,  terutama  perempuan.  Berdasarkan  pada  berbagai  laporan  dari  negara maupun  organisasi  internasional,  perempuan  di  Ethiopia  menjadi  korban  CRSV  yang dilakukan  oleh  ENDF),  EDF,  TPF,  dan  milisi  regional  Amhara,  serta  pasukan  khusus bertempur  yang  menguasai  wilayah  Tigray.  Meskipun  sudah  ada  rezim  internasional, konflik belum terselesaikan.
Dengan  menggunakan  teori  efektivitas  rezim  internasional  Underdal,  studi  ini menemukan  bahwa  rezim  internasional  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  seksual terhadap perempuan belum terlaksana dengan baik yang dijabarkan dalam tiga variabel. Pada  variabel  terikat  ( dependent  variable ),  ditemukan  bahwa output sudah  terlaksana oleh  Ethiopia  dan  negara-negara  lainnya  dengan  adanya  ratifikasi  kovenan  dan perjanjian  internasional  yang  bersangkutan.  Namun, outcome dan impact yang dihasilkan  tidak  positif  yang  ditunjukkan  oleh  grafik  terkait  kasus  CRSV.  Kemudian, pada variabel bebas ( independent variable ), terdapat problem malignancy pada konflik bersenjata di Tigray yang berawal dari ketidaksepahaman antara PM Abiy dengan TPLF yang kemudian dibaluti dengan konflik kepentingan sehingga pecahnya konflik. Di sisi lain, problem-solving  capacity yang  dimiliki  oleh  Ethiopia  dan  negara-negara  anggota badan  internasional  belum  baik.  Hasil  implementasi  rezim  internasional  terhadap penanganan CRSV di Tigray belum efektif karena masih berada di level 2.

## Daftar Pustaka
Adinda FA, J. Q. (2019). Gagasan Human Security Dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan  Terhadap  Draft  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Seksual  Dan  Perbandingannya  Dengan  Kebijakan  Kekerasan  Seksual  Di  Jepang. Responsive , 2 (1), 8. https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23016
Agustin,  D.  (2021). Laporan  AS  Sebut  Ethiopia  Lakukan  Pembersihan  Etnis  Tigray . Republika.co.id. https://www.republika.co.id/berita/qpdw3c382/laporan-as-sebut- ethiopia-lakukan-pembersihan-etnis-tigray
Amnesty  International.  (2020). Ethiopia:  Investigation  reveals  evidence  that  scores  of civilians were killed in massacre in Tigray state . https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/ethiopia-investigation-reveals- evidence-that-scores-of-civilians-were-killed-in-massacre-in-tigray-state/
Anna,  C.  (2021). Ethiopia  declares  immediate,  unilateral  cease-fire  in  Tigray .  AP NEWS. https://apnews.com/article/ethiopia-tigray-cease-fire- 2745f0941cafcfa8fbe4c9f945f0925d
BBC.  (2020a). Krisis  Tigray  di  Ethiopia:  Apa  yang  terjadi?  -  penjelasan  dalam  versi pendek, sedang, dan panjang . https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54996885 BBC.  (2020b). Tigray  crisis:  Ethiopia  carries  out  airstrikes  -  Abiy  Ahmed . https://www.bbc.com/news/world-africa-54838282
Bope,  E.  B.  (2020). Did  Ethiopia’s  attack  on  Tigray  violate  international  laws? The Conversation. https://theconversation.com/did-ethiopias-attack-on-tigray-violate- international-laws-151381
CNN  Indonesia.  (2020). Operasi  Militer  Rampung,  Ethiopia  Rebut  Daerah  Konflik Tigray . https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201129081633-127- 575770/operasi-militer-rampung-ethiopia-rebut-daerah-konflik-tigray.
Declaration  on  the  Elimination  of  Violence  Against  Women,  United  Nations  (1993).
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/eliminationvaw.pdf Deutsche  Welle.  (2021a). Etiopia  Gelar  Pemilu  di  Tengah  Perang  Saudara . https://www.dw.com/id/etiopia-gelar-pemilu-di-tengah-perang-saudara/a-
57979141
Deutsche Welle. (2021b). PBB: Kekerasan Seksual dan Kelaparan Jadi Strategi Perang di  Tigray . https://www.dw.com/id/pbb-kekerasan-seksual-jadi-strategi-perang-di- tigray/a-57228813
Eritrea  Focus,  &  Oslo  Analytica.  (2021). The  Tigray  War  and  Regional  Implications (Vol.  1,  Nomor  June). https://eritreahub.org/wp-content/uploads/2021/07/The- Tigray-War-and-Regional-Implications-Volume-1.pdf
France24.com.  (2021). All  sides  have  committed  abuses  in  Tigray  conflict,  says  joint UN,  Ethiopia  report . https://www.france24.com/en/africa/20211103-all-sides- have-committed-abuses-in-tigray-conflict-says-joint-un-ethiopia-report
Gebregziabher,  T.  N.  (2019).  Ideology  and  power  in  TPLF’s  Ethiopia:  A  historic reversal in the making? African Affairs , 118 (472), 463–484. https://doi.org/10.1093/afraf/adz005
Gunawan,  S.  M.  (2021). Pemberontak  Tigray  Hancurkan  7.000  Lembaga  Pendidikan, 1,4 Juta Siswa di Ethiopia Putus Sekolah . RMOL. https://dunia.rmol.id/read/2021/08/31/502478/pemberontak-tigray-hancurkan-7-
000-lembaga-pendidikan-1-4-juta-siswa-di-ethiopia-putus-sekolah
Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of international regimes. International organization , 41 (3), 491–517. https://doi.org/10.1017/S0020818300027569 Haryono, W. (2021). PM Abiy Ahmed Minta Warga Ethiopia Ikut Berperang di Tigray . Medcom.id. https://www.medcom.id/internasional/timur-tengah- afrika/GbmoB1xK-pm-abiy-ahmed-minta-warga-ethiopia-ikut-berperang-di-tigray Hennida, C. (2015). Rezim dan Organisasi Internasional . Intrans Publishing.
Hilmi,  M.  F.  (2019).  Kekerasan  Seksual  dalam  Hukum  Internasional. Jurist-Diction , 2 (6), 2199–2218. https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949 ICRJ.  (2018). Kasus  Kekerasan  Seksual  pada  Anak:  ICJR  Sayangkan  Fokus Pemerintah  Masih  Penghukuman . https://icjr.or.id/kasus-kekerasan-seksual-pada- anak-icjr-sayangkan-fokus-pemerintah-masih-penghukuman/
Ikbar, Y. (2014). Metodologi & Teori Hubungan Internasional . PT Refika Aditama.
Insecurity Insight. (2021). Sexual Violence in Ethiopia’s Tigray Region (Nomor March). http://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2021/03/Sexual-Violence-in- Ethiopia-Tigray-Region-30-March-2021.pdf
Kompas.com.  (2021). Pemberontak  Tigray  Ancam  Ibu  Kota  Ethiopia,  Siapa
Sebenarnya Mereka? https://www.kompas.com/global/read/2021/11/08/214500970/pemberontak-tigray- ancam-ibu-kota-ethiopia-siapa-sebenarnya-mereka-?page=all
Maciejczak, J.  (2013). Sexual  violence as a weapon of war. E-International Relations ,
1–7. https://www.e-ir.info/2013/10/09/sexual-violence-as-a-weapon-of-war/ Mackintosh,  E.  (2021). Ethiopia  is  at  war  with  itself.  Here’s  what  you  need  to  know about the conflict . CNN. https://edition.cnn.com/2021/11/03/africa/ethiopia-tigray- explainer-2-intl/index.html
Maedl,  A.  (2011).  Rape  as  Weapon  of  War  in  the  Eastern  DRC?:  The  Victims’
Perspective. Human Rights Quarterly , 33 (1), 128–147. https://www.jstor.org/stable/23015983
Matfess,  H.  (2021). Sexual  Violence  and  the  War  in  Tigray .  The  Law  Institute.
https://www.lawfareblog.com/sexual-violence-and-war-tigray Mazurana, D. (2021). What ‘Rape as a Weapon of War’ in Tigray Really Means . World Peace  Foundation. https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2021/08/10/what-rape- as-a-weapon-of-war-in-tigray-really-means/
McVeigh, T. (2021). Rape is being used as weapon of war in Ethiopia,  say witnesses .
the Guardian. https://www.theguardian.com/global-
development/2021/may/14/rape-used-as-weapon-war-tigray-ethiopia-witnesses
OHCHR. (2021). Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human  Rights  (OHCHR)  Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties . https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-
Report.pdf
Peterson, M. J. (2012). International Regimes as Concept . E-International Relations.
Rehatta,  V.  J.  B.  (2014).  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Di  Daerah  Konflik (Kajian Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia). Jurnal Sasi , 20 (2), 53–63.
Reveron,  D.  S.,  &  Mahoney-Norris,  K.  A.  (2019).  Human  and  National  Security: Understanding Transnational Challenges: Second Edition. In Human and National Security: Understanding Transnational Challenges: Second Edition (Second Edi). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429503726 Sellers,  P.  (2008). The  Prosecution  of  Sexual  Violence  in  conflict:  The  Importance  of
Human Rights as Means of Interpretation .
https://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual _Violence.pdf
Setyawati,  W.  (2000).  Isu  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam  Agenda  Hak  Asasi Manusia Internasional. In Global: Jurnal Politik Internasional (Vol. 1, Nomor 1). https://doi.org/10.7454/global.v0i1.194
Sofia,  F.  A.  (2015). Efektifitas  Rezim  Internasional . http://feme-adella-sofia- fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-136842-SOH 208 RezimRezim
Internasional-Efektifitas Rezim Internasional.html
Tarigan, I. A. (2011). Pertama Kali, Wanita Dihukum karena Genosida . Okezone.com. https://news.okezone.com/read/2011/06/25/414/472529/pertama-kali-wanita- dihukum-karena-genosida
Underdal,  A.  (2001).  One  Question,  Two  Answers.  In Environmental  Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence . The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/2784.001.0001
United  Nations  Resolution  66/290,  United  Nations  General  Assembly  (2012). https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/290
United Nations Secretary-General. (2020). CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE:  REPORT  OF  THE  UNITED  NATIONS  SECRETARY-GENERAL . https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp- content/uploads/2021/04/report/conflict-related-sexual-violence-report-of-the- united-nations-secretary-general/SG-Report-2020editedsmall.pdf
United Nations Trust Fund for Human Security. (2009). Human Security in Theory and Practice :  Application  of  the  Human  Security  Concept  and  the  United  Nations Trust Fund for Human Security . https://www.un.org/humansecurity/wp- content/uploads/2017/10/h2.pdf
VOA  Indonesia.  (2020). Ethiopia  Tolak  Campur  Tangan  Internasional  dalam  Konflik Tigray . https://www.voaindonesia.com/a/ethiopia-tolak-campur-tangan- internasional-dalam-konflik-tigray/5675953.html
Walsh, D., & Dahir, A. L. (2021). Why Is Ethiopia at War With Itself? The New York Times. https://www.nytimes.com/article/ethiopia-tigray-conflict-explained.html
World Health Organization. (2021). Violence against women . https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women