‘ Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-8566

## KRITIK EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS
Muhammad Kambali STAI Al-Azhar Menganti Gersik
Abstract
The  system  of  free-market  as  a  modern  society  system,  in  reality,  does  not fully prop prosperity up  for  society. This as if contradicts to  Invisible Hand theory  of  Adam  Smith  becoming  background  of  free-market  system.  In  one hand,  it  cannot  be  denied  that  the  free-market  system  has  helped  the achievement of economic growth rapidly. But, in another hand, that growth is not  gathered  with  equalization  so  it  causes  the  social  imbalance  and discrepancy.  In  fact,  the  benefit  of  free-market  system  is  only  taken  by  the investors,  while  the  poor  people  must  allow  their  power  to  be  sold  to  the investors. Therefore, by the imbalance fact of free-market system, it is proper that  the  existence  of  free-market  as  an  income  distribution  mechanism  is questionable.  By that fact, Islamic economy offers an alternative solution due to  inefficient  free-market  system  in  capitalism  system.  That  solution  is  by giving government opportunity as regulator.
This is urgent because by their authority, the imbalance of market mechanism can be minimized. Their actualization in the public is based on Tauhid, al-Adl, and Khilafah principle as the basic of economic interaction. In this case, the main  act  of  government  is  related  to  the  fulfillment  of  basic  need  and guarantee in achieving the spiritual values implementation in the social life.
Keyword: Invisible Hand, Basic Need, Tauhid, al-Adl , Khilafah
Abstrak
Sistem  pasar  bebas  sebagai  sistem  sosial  mayarakat  modern,  dalam realitasnya  belum  sepenuhnya  menopang  terhadap  tercapainya  kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini seakan bertolak belakang dengan teori Invisible Hand Adam Smith yang menjadi landasan sistem pasar bebas. Dalam satu sisi, tidak bisa  dipungkiri  bahwa  sistem  pasar  bebas  telah  membantu  tercapainya pertumbuhan  ekonomi  dengan  pesat,  namun  di  sisi  yang  lain  pertumbuhan tersebut tidak di barengi dengan pemerataan sehingga melahirkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Sistem pasar bebas nyata-nyata hanya bisa di nikmati oleh kalangan pemilik modal saja, sementara kalangan miskin harus merelakan tenaganya  untuk  di  jual  kepada  kalangan  pemilik  modal.  Oleh  karena  itu, dengan fakta ketimpangan yang dilahirkan sistem pasar bebas, patutlah kiranya
eksistensi  sistem  pasar  bebas  sebagai  mekanisme  distribusi  pendapatan dipertanyakan. Dari hal ini, ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif atas ketidak efisienan sistem pasar bebas dalam sistem kapitalisme. Solusi tersebut adalah  dengan  lebih  memberikan  ruang  pada  pemerintah  sebagai  regulator. Hal  ini  penting,  sebab  dengan  otoritas  pemerintah  yang  jelas,  ketimpangan dalam mekanisme pasar dapat terminimalisasi. Aktualisasi pemerintah di ruang publik  tersebut  didasarkan  pada  prinsip Tauhid,  al-Adl ,  dan Khilafah sebagai dasar dalam interaksi ekonomi. Dalam hal ini, peran pokok pemerintah adalah berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  ( Basic  Need )  dan  menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.
Keyword: Invisible Hand, Basic Need, Tauhid, al-Adl , Khilafah
Pendahuluan
Menurut Adam Smith sistem sosial  masyarakat modern adalah sistem pasar bebas atau dalam istilah Adam Smith di sebut dengan sistem kebebasan kodrati  dan  keadilan. 1 Sistem  ini,  tidak  terlepas  dari  akumulasi  ketidak tuntasan  sistem  sebelumnya  yakni merkantilisme dan fisiokrat yang  dipandang Adam Smith tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Adam Smith mencoba melahirkan gagasan baru yang bertitik tolak pada  pandangan  bagaimana  kesejahteraan  bisa  hadir  di  tengah-tengah masyarakat.
Dari  sini,  Adam  Smith  menyatakan  bahwa  jika  setiap  individu diberikan  kebebasan  untuk  mengembangkan  modal  yang  dimilikinya,  maka kesejahteraan  akan  dapat  terealisasi.  Hal  tersebut  merupakan  inti  dari  teori Invisible  Hand yang  digagasnya.  Adam  Smith  begitu  yakin  dengan  kebebasan individu,  sebab  dengan  bimbingan  tangan  gaib  (Invisible  Hand)  kebebasan individu tarsebut, akan melahirkan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya  sistem  ini  hanya  melahirkan  ketimpangan sosial.  Kepercayaan  terhadap  individu  yang  begitu  besar  terkhusus  bagi pemilik modal pada akhirnya melahirkan relasi sosial yang dalam istilah Karl Marx sebagai Eksploitasi dan Alienasi (keterasiangan) 2
Dewasa  ini,  di  mana  kapitalisme  semakin  menggelobal  yang  di  iringi dengan  mobilisasi  modal  kakap,  makin  membuat  kelas  tak  bermodal  atau miskin  termargirnalkan  dalam  gilda-gilda  kapitalisme.  Minimnya  peran pemerintah dalam interaksi ekonomi makin memperparah nasib kelas ini, pada hal salah satu tugas pemerintah adalah melindungi dan memenuhi kebutuhan
1 Lihat A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995, h. 4 2 Faranz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Uthopis Keperselisihan Revisionisme, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 102
dasar tiap warganya. Namun, dalam relasi sistem pasar bebas kapitalisme, hal tersebut  seakan  tereduksi  dengan  kepentingan  korporat-korporat  lokal maupun transnasional.
Menurut  Kevin  Danaher,  dalam  bukunya  yang  bertajuk  “10  alasan bubarkan  IMF  dan  Bank  Dunia  “  menyatakan  bahwa  globalisasi  pasar  yang getol  dikampanyekan  oleh  IMF  dan  Bank  Dunia  dalam  kenyataannya menciptakan  ketimpangan  yang  semakin  besar.  Menurut The  United  Nations Development Program (UNDP) sebanyak 20 % kaum kaya di seluruh dunia  telah menguasai  86%  sumber  daya  dunia,  sedangkan  kaum  miskin  dan  menengah diseluruh dunia sebanyak 80% menikmati 14% saja kekayaan dunia. 3
Fakta  di  atas  adalah  satu  di  antara  fakta-fakta  ketimpangan  yang disebabkan oleh globalisasi pasar bebas. Fakta lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah  seperti  kerusakan  lingkungan,  relasi  sosial  dan  moralitas.  Dari  hal  ini, patutlah  kiranya  jika  saat  ini  gerakan  resistensi  terhadap  sistem  pasar  bebas sebagai instrumen distribusi pendapatan muncul kepermukaan. Berangkat dari hal  ini.  Islam  melalui  sistem  ekonominya  mencoba  menawarkan  solusi alternatif  atas  kebuntuhan  sistem  pasar  bebas  sebagai  instrument  distribusi pendapatan.
Tulisan  ini,  bermaksud  untuk  menelaah  sistem  pasar  bebas  yang bersandar pada teori Invisible Hand Adam Smith denegan memotret berbagai fakta  ketimpangan  yang  terjadi  termasuk  didalamnya  Indonesia  yang  hari  ini lebih cenderung pada sistem pasar bebas ini. Sebagai solusi alternatif penulis mencoba  menawarkan  gagasan  teoritis  ekonomi  Islam  melalui  konsep fundamental yang di usung oleh Ibn Taymiyah.

## Sejarah Sistem Pasar Bebas (Kerangka Teoritis)
Doktrin  pasar  bebas    pada  awal  mulanya  berangkat  dari  gagasan seorang  ekonom  Inggris  pada  abad  18  yakni  Adam  Smith,  yang  gelisah terhadap  sistem  perekonomian  dominan  saat  itu  yakni  merkantilisme  dan fisiokrat  yang  di  anggap  tidak  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  bagi masyarakat. Dalam The Wealth of Nations sebagai karya agungnya, Adam Smith menolak  pandangan  kaum  fisiokrat  tentang  pentingnya  lahan  dalam mengembangkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang  mengabaikan  sistem perburuhan dan pembagian kerja. 4
Menurut  Adam  Smith,  buruh  merupakan  proritas  tinggi  dan pembagian buruh kedalam beberapa unit kerja, akan berakibat pada kenaikan yang  signifikan  terhadap  hasil  produksi.  Smith  memakai  contoh  dengan pembuatan jepitan. Satu pekerja bisa membuat dua puluh pin sehari. Tapi jika
3 Kevin Danaher, 10 Reason Abolish IMF And World Bank, terj. AB. Widyanta, (Yogyakarta: Pustaka Cindelaras, 2005), h. 1 4 Lihat www.id.wikipedia.org/pasar bebas/ /3-07-2008
255 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
sepuluh orang dibagi menjadi delapan belas langkah yang diperlukan membuat sebuah jepitan, mereka bisa membuat 48.000 jepitan dalam sehari. 5
Selain itu, Adam Smith juga menolak pandangan kaum merkantilisme yang  menyatakan  bahwa  kesejahteraan  bagi  masyarakat  akan  terwujud  hanya dengan  jalan  perdagangan  ekspor  impor  logam  mulia  (Emas  dan  Perak). Dengan  kata  lain,  semakin  besar  cadangan  logam  mulia  yang  dimiliki  oleh suatu  negara,  maka  semakin  makmur  pula  kehidupan  masyarakt  negara tersebut.  Namun  demikian  Adam  Smith  menolak  anggapan  kaum merkantilisme ini.
Pergulatan  Adam  Smith  dengan  sistem  dominan  saat  itu,  pada akhirnya membawanya pada perenungan yang melahirkan teori Invisible  Hand (Tangan  Gaib).  Teori  ini  berangkat  dari  analisa  sistem  sebelumnnya  yang cenderung  proteksionis  terhadap  individu-individu  dalam  mengembangkan modalnya. Menurut teori ini :
Setiap  individu  berusaha  untuk  menggunakan  modalnya  sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menunjang  kepentingan  umum  dengan  perbuatannya  itu,  dan  pula  ia  tidak tahu  sampai  seberapa  jauhkah  untuk  kepentingannya  itu.  Ia  berbuat  itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk keuntungan sendiri. Dan dalam hal ini ia dibimbing “tangan gaib” untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan  utamanya.  Dengan  mengejar  kepentingan  pribadi  itu,  ia  akan mendorong  kemajuan  masyarakat  dengan  dorongan  yang  sering  kali  bahkan lebih efektif dari pada kalau ia sengaja melakukannya. 6
Melalui teorinya tersebut, Adam Smith mendorong pemerintahan pada saat  itu  untuk  memberikan  kebebabasan  individu  dalam  mengembangkan modal  yang  dimilikinya  baik  pada  wilayah  lokal  maupun  tansnasoinal.  Adam Smith  begitu  yakin,  bahwa  kesejahteraan  akan  lahir  manakala  kebebasan individu  itu  terealisasikan.  Kondisi  demikian  itu,  bagi  Adam  Smith  tidak tercipta dalam sistem merkantilisme dan fisiokrat yang cenderung proteksionis dan intervisionis terhadap individu-individu.
Teori  Invisible Hand ini, dalam perkembangannya menjadi kerangka dasar  atas  terciptanya  mekanisme  sistem  pasar  bebas.  Doktrin  pasar  bebas yang  dalam  satu  sisi  seringkali  orang  menyandingkan  dengan  doktrin Laissez Faire menghendaki akan peran minimal dari negara atau pemerintah. Dalam istilah terkenal laissez faire diterjemahkan dengan “ biarkanlah kami bebas berbuat ”
5 Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.31
6 Suherman  Rosyidi, Pengantar  Teori  Ekonomi:  Pendekatan  Kepada  Teori  Ekonomi Makro Dan Mikro, (Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996), h. 16-17
Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para  fisiokrat  di  abad  ke  18  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap  intervensi pemerintah atau negara dalam perdagangan. Seperti teori Invisible Hand Adam Smith, doktrin laissez faire berpendapat bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta  ( private-enterprise  economy )  akan  mencapai  tingkat  efesiensi  yang  lebih tinggi  dalam  pengalokasian  dan  penggunaan  sumber-sumber  ekonomi  yang langka  dan  akan  mencapai  pertumpuhan  ekonomi  yang  lebih  besar  bila dibandingkan  dengan  perekonomian  yang  terencana  secara  terpusat  ( centrally planned economy ). 7
Pendapat  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  kepemilikan  pribadi atas  sumber  daya  dan  kebebasan  penuh  untuk  menggunakan  sumber  daya tersebut akan menciptakan dorongan kuat untuk mengambil risiko dan bekerja keras.  Sebaliknya,  birokrasi  pemerintah  cenderung  mematikan  inisiatif  dan menekan perusahaan.
Oleh  karena  itu,  peran  negara  dalam  diktum  Adam  Smith  yang tercermin dalam perekonomian pasar bebas ala kapitalisme terdiri atas tiga hal, yakni  pertama negara mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan. Fungsi ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang dalam sistem  pasar  bebas  yang  didaulat  sebagai  sistem  sosial  masyarakat  modern. Dengan  kata  lain  kelestarian  sistem  ini,  dibatasi  akan  intervensi  pemerintah manakala terjadi ketidak adilan dan ketimpangan dalam interaksi pasar bebas. 8 Selain  itu,  untuk  optimalisassi  peran  pemerintah  dalam  menjalankan keadilan,  maka  pemerintah  harus  juga  bertindak  adil.  Dengan  kata  lain pemerintah  tidak  memihak  kelompok  manapun  yang  ada  dalam  masyarakat. Dalam  hal  ini  ada  tiga  hal  yang  harus  dilakukan  pemerintah  untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat :
1. Harus  ada  pemisahan  dan  kemerdekaan  antara  kekuasaan  ekskutif, legislatif dan yudikatif.
2. Adanya  pembatasan  kekuasaan  pemerintahan.  Pembatasan  di  sini  adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
Terdapat  jaminan  akan  berlangsungnya  kekuasaan  oposisi.  Artinya dalam  rangka  untuk  mengkontrol  kebijakan  pemerintah,  dibutuhkan  sebuah kekuasaan  di  luar  pemerintahan  untuk  menjamin  dan  mengawasi  bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.
7 Lihat www. Id.wikipedia.org/Laissez faire/03-07-2008
8 Konsep keadilan yang digagas Adam Smith ini pada dasarnya bertujuan utuk menjaga  kelestarian  system  pasar  bebas.  Adam  Smith  menyadari  bahwa  kebebasan  individu dalam  interaksi  ekonomi  sebagaimana  tertuang  dalam  teori Invisible  Hand tidak  sepenuhnya akan berjalan mulus sesuai mekanisme pasar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kerugian  antar  individu  dalam  system  pasar  bebas,  Adam  Smith  menggagas  konsep kedilan komutatif yang  menghendaki  setiap  individu  untuk  mengembalikan  kerugian  yang disebabkannya. Lihat A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas………. ,h. 7-8
257 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Fungsi  yang kedua yakni  pertahanan  keamanan.  Fungsi  ini dimaksudkan negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam hal ini pembangunan sarana infrastuktur  baik  berkenaan  dengan  sistem  pasar  bebas  maupun  berkenaan dengan sarana publik seperti jalan dan yang lainnya adalah menjadi kewajiban pemerintah.
Melalui tiga fungsi dasar pemerintah atau negara tersebut, Adam Smith sebagai  Fundhing  Father  sistem  kapitalisme  meyakini  bahwa  kesejahteraan akan  dapat  mudah  terealisasi  dari  pada  peran  pemerintah  yang  jauh  lebih dominan  namun  cenderung  distorsif.  Oleh  karena  itu,  dengan  bimbingan Invisible  Handi (Tangan  Gaib),  sistem  pasas  bebas  akan  mampu  menjwab segenap  permasalahan  dan  pertanyaan  selama  ini  bagaimanakah  cara  untuk mendatangkan  kesejahteraan.  Dari  kedua  doktrin  ini  sistem  pasar  bebas menjadi  tumpuan  sistem  perekonomian  kapitalisme  dalam  mengembangkan kesejahteraan bagi warganya.
Pertumbuhan  Ekonomi    Dan  Depresi  Hebat  ( The  Great  Depressions)
1930
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  mekanisme  pasar  bebas  telah mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara. Fakta akan hal ini tercermin dalam perekonomian Amerika pada dekade 1800 an yang telah telah mencapai  puncak  perkembangannya  sampai  dekade1930  an.  Gilda-gilda kapitalisme dengan modal kakapnya bekerja dengan luar biasa.
Produksi  barang-barang  menjadi  berlipat  ganda  sebagaimana  yang diprediksikan oleh Adam Smith sebelumnya. Akumulasi modal semakin besar yang  akhirnya  berkembang  pada  satu  titik  yang  tidak  bisa  terbendung  lagi. Dalam kondisi demikian, kapitalisme berfikir untuk memperluas pangsa pasar produksinya  dalam  rangka  mengembangkan  modalnya.  Dari  sini,  motif memperoleh  laba  dan  keuntungan  yang  lebih  besar  pada  akhirnya memlahirkan gerakan yang dikenal dengan kolonialisme.
Dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  demikian,  ketika  pasar  tidak lagi mampu menyerap hasil produksi, maka perekonomian Amerika diguncang oleh depresi hebat pada dekade 1930 an. Peristiwa ini terkenal dengan Malaise atau  The  Great  Depretions.    Peristiwa  ini  dipicu oleh  melemahnya  daya  beli masyarakat  sehingga  dengan  lemahnya  daya  beli  masyarakat  hasil-hasil produksi tidak terserap oleh pasar. Dalam kondisi demikian, muncul seorang ekonom yang mencoba menjelaskan depresi tersebut. 9
9 Arief  Ramelan  Karseno, Peran  Pemerintah  Dalam  Ekonomi  Pasar, dalam  Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, edt. Dr. Mohtar Mas’oed, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 129
Adalah  Jhon  Maynard  Keynes  (1883-1946)  pada  tahun  1936,  melalui karya  monumentalnya The  General  Theory  of  Employment  Interest  and  Money , mengenalkan konsep dan istilah yang ditujukan untuk membantu menjelaskan Depresi  Hebat.  Satu  pendapat  untuk  kebijakan  ekonomi  laissez-faire  selama resesi  ialah  jika  konsumsi  jatuh,  maka  rasio  bunga  akan  jatuh  juga.  Tingkat bunga  yang  lebih  rendah  akan  mengakibatkan  peningkatan  investasi  dan permintaan akan tetap konstan. Keynes percaya kalau terdapat alasan kenapa investasi  tidak  selamanya  secara  otomatis  naik  sebagai  reaksi  atas  jatuhnya konsumsi.  Bisnis  membuat  investasi  berdasar  pada  ekspektasi  atas  adanya keuntungan. 10
Menurut  Keynes,  jika  jatuhnya  konsumsi  muncul  pada  waktu  lama, maka bisnis akan menunjukkan tren penurunan harapan dari penjualan masa depan.  Oleh  karena  itu,  menurut  Keynes  hal  terakhir  yang  kapitalis  pikir menarik  ialah  berinvestasi  dalam  meningkatkan  produksi  di  masa  depan, bahkan apabila bunga lebih rendah maka modal tidak menjadi mahal. Dalam kondisi  demikian  peningkatan  produksi  sampai  pada  titik  yang  ekstrim sehingga terjadilah kejatuhan umum atau Depresi Hebat. 11
Solusi  dari  masalah  ini,  menurut  Keynes,  untuk  melepaskan ketidakstabilan pasar adalah melalui intervensi pemerintah. Dalam pandangan ini,  karena  aktor  swasta  tidak  bisa  diandalkan  untuk  membuat  permintaan agregat  selama  resesi,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  membuat permintaan.  Sejak  saat  itulah  perekonomian  Amerika  sedikit  demi  sedikit terpulihkan.  Sementara  itu,  Keynes  dengan  karyanya  terkenal  dengan  teori kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi domain disiplin makro ekonomi. 12
Ketimpangan Dalam Sistem Pasar Bebas Globalisasi kekuatan pasar bebas yang selama ini getol dikampanyekan oleh bank dunia dan IMF dalam kenyataanya telah menciptakan ketimpangan yang  makin  besar.  Salah  satu  ketimpangan  yang  terjadi  adalah  tidak
10 Lihat steven Pressman, Lima Puluh…………., h. 146 11 Menurut Karl Marx, kapitalisme merupakan sistem yang didalamnya dipenuhi oleh kontradiksi-kontradiksi yang pada hakekatnya adalah esensi dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, perbaikan pada sistem ini  pada dasrnya tidak akan mampu melahirkan perbaikan yang  menyeluruh.  Melalui  hukum  gerak  ekonominya,  Karl  Marx  menyatakan  kehancuran kapitalisme  adalah  keniscayaan  sejarah  manusia.  Lihat  Winardi ,  Sejarah  Perkembangan  Ilmu Ekonomi, (Bandung: Transito, 1985), h.91 12 Melalui  sumbangsihnya  ini,  Jhon  Maynard  Keynes  terkenal  sebagai  satu  di antara  tiga  tokoh  ekonomi  dunia  selain  Adam  Smith  dan  Karl  Marx.  Adam  Smith  terkenal sebagai Fundhing Father ilmu ekonomi Modern sedangkan Karl Marx sebagai pendekontruksi sistem  Ekonomi  dan  Keynes  sebagai  penyelamat  yang  mengkonvergensikan  sistem  kapitalis dsan sosialis menjadi sistem ekonomi campuran. Lihat Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, (Jakarta: Prenanda Media, 2005), h. 101
proporsionalnya  penguasaan  sumber  daya  alam  produktif  yang  ada.  Dari catatan  UNDP  dinyatakan  bahwa  kaum  kaya  dunia  sebanyak  20%  telah menikmati 86% kekayaan dunia, sedangkan 80% kaum miskin dan menengah dunia menikmati sekitar 14% seluruh kekayaan dunia. Ketimpangan tersebut dalam catatan Kevin Danaher jauh lebih ekstrim dari pada akhir Perang Dunia II sebelum IMF dan Bank Dunia berdiri. 13
Ketimpangan  yang  sangat  besar  tersebut  mengakibatkan  tingginya tingkat  ematian  bagi  anak-anak.  Malnutrisi  dan  kelaparan  menjadi pemandangan  yang  tidak  asing  lagi,  sementara  sekelompok  orang  kaya berjibakau dengan gelimang harta dari mekanisme pasar bebas. Derita jutaan orang  tersebut  adalah  akibat  dari  terkondisikannya  seluruh  barang  dan  jasa dalam ekonomi gelobal melalui mekanisme pasar.
Semua  orang  akan  paham  bahwa  mekanisme  pasar  digerakkan  oleh kekuatan  modal  atau  uang  melalui  mekanisme  permintaan  ( Demand )  dan penawaran  ( Suplay ).  Oleh  karena  itu,  adalah  wajar  manakala  kekayaan  hanya berputar  pada  sekelompok  kecil  masyarakat  kaya  saja,  sementara  kelompok mayoritas  yang  notabene  golongan  miskin  dan  menengah  hanya  bisa  pasrah terhadap nasibnya.
Pertumbuhan ekonomi yang lahir dari mekanisme pasar bebas adalah fakta  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  namun  fakta  ketimpangan  sosial  dan  jurang ketidakadilan  dalam  masyarakat  juga  tidakk  bisa  dipungkiri  sebagai konsekwensi logis mekanisme pasar bebas.  Kuncinya adalah bahwa apa yang dikatakan  Adam  Smith  dengan  kesejahteraan  yang  otomatis  lahir  dari pergerakan individu melalui bimbingan Invisible Hand nyata-nyata dewasa ini makin tidak menunjukkan relevansinya.
Jika  pertumbuhan  ekonomi  adalah  fakta  yang  nyata  sebagai  akibat mekanisme  pasar  bebas,  lalu  mengapa  kesenjangan  masih  ada  bahkan menunjukkan  tren  peningkatan.  Mungkin  pertanyaan  ini  adalah  sering  kali muncul dalam benak kita. Pada intinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang  tercermin  dalam  GNP  tidak  selamanya  menggambarkan  tingkat kesejahteraan  suatu  bangsa.  Sebab  instrument  pertumpuhan  ekonomi  yang didengung-dengungkan lewat indikator GNP memiliki kelemahan.
Beberapa  kelemahan  tersebut  adalah Pertama instrumen  GNP  tidak dapat memotret tingkat ketimpangan antar sektor perekonomian, kedua GNP adalah indikator makro ekonomi yang di ukur secara agregatif (menyeluruh). Oleh karena itu, adalah sangat tidak relevan manakala melalui indikator GNP yang meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga relatif meningkat.
Dalam konteks pembangunan perekonomian Indonesia,  dimana dasar fundamentalnya terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, dekade terakhir ini justru
13 Lihat Kevin Danaher, 10 Alasan………., h. 2
kita banyak menemukan praktek pengangkangan terhadap konstitusi tersebut. Simak saja bagaimana penguasaan aset-aset oleh asing, dan berbagai kebijakan pro neoliberalisme mulai dari pencabutan subsidi secara bertahap, penguasaan tambang  sampai pada glontoran modal asing lewat belanja modal pemerintah. Semua  itu,  mungkin  bisa  kita  curigai  sebagai  gaya  baru  bagaimana  kekuatan asing  mendikte  kembali  pengelolaan  negeri  ini,  sebagaimana  mereka  telah sukses pada era orde baru.
Tentu menjadi pertanyaan kita semua, dimana marwah Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Jika pemerintah berdalih semua itu adalah bagian dalam rangka mensejahterahkan  rakyat  faktanya  menurut  data  resmi  badan  statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015, masih cukup tinggi  yakni  mencapai  28,51  juta  orang  (11,13  persen). 14 Angka  tersebut memang  betul  telah  mengalami  penurunan  sebesar  0,08  juta  orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen), namun angka 28,51 juta itu bukanlah angka yang kecil, belum lagi jika dasar  pengukuran  tersebut  juga  kadangkala  dipermasalahkan  dikalangan akademis terkait parameter yang digunakan.
Hal  ini,  tentu  menjadi  koreksi  kita  bersama  akankan  perekonomian bangsa ini terus akan digerus dengan paradigma neoliberalisme yang faktanya hanya menguntungkan pemodal saja.  Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi oleh pemerataan ekonomi adalah realitas sosial yang inhern dalam mekanisme pasar bebas.
Oleh  karena  itu,  bersandar  kepada  kekuatan  pasar  bebas  sebagai tonggak  perekonomian  adalah  sama  artinya  dengan  menjerumuskan  jutaan orang  ke  dalam  lembah  penderitaan  dan  ketidakadilan,  serta  pengangkangan terhadap  fondasi  perekonomian  bangsa  sebagaimana  yang  tertuang  dalam pasal 33 UUD 1945. Minimnya cerita sukses yang di barengi oleh minimnya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  hasil  dari  mekanisme  pasar bebas,  adalah  alasan  yang  cukup  rasional  untuk  menelaah  dan mempertanyakan kembali gagasan pasar bebas sebagai piranti sistem ekonomi modern dalam mendistribusikan barang dan jasa (pendapatan).

## Solusi Alternatif
Islam  memiliki  seperangkat  tujuan  dan  nilai  yang  mengatur  seluruh aspek  kehidupan,  termasuk  didalamnya  aspek  sosial,  ekonomi  dan  politik. Dalam  hal  ini,  selain  sebagai  ajaran  normatif  (hubungan  vertikal),  Islam  juga berfungsi  sebagai  pandangan  hidup  ( World  View )  bagi  segenap  para penganutnya (hubungan horizontal).
14 Lihat Persentase  Penduduk  Miskin  September  2015  mencapai  11,13%,  dalam http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1227,
Dalam  konteks  mekanisme  pasar,  Islam  memiliki  seperangkat  aturan yang termaktum dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Aturan-aturan tersebut, dalam perkembangan  sejarah  ter breakdown oleh  sarjana-sarjana  muslim.  Salah  satu tokoh  pemikir  Islam  yang  menaruh  perhatian  besar  dalam  permasalahan mekanisme pasar pada khususnya dan permasalahan ekonomi pada umumnya adalah Ibn Taimiyah.
Menurut  ibn  Taimiyah,  mekanisme  pasar  sebebas  apapun  pada dasarnya tidak selalu mendatangkan kemadlorotan bagi umat manusia. Selama mekanisme  pasar  berjalan  secara  alamiah  tanpa  ada  proses  rekayasa  dari komponen  yang  berwenang  yang  dalam  hal  ini  adalah  produsen  dan konsumen,  maka  segala  bentuk  dinamika  yang  terdapat  didalam  mekanisme pasar bisa dibenarkan.
Bagi  Ibn  Taimiyah,  mekanisme  pasar  yang  erat  kaitannya  dengan permasalahan  harga,  pada  dasarnya  terbentuk  oleh  mekanisme  permintaan (demand) dan penawaran (Suply). Oleh karena itu, naik turunnya harga tidak selalu  berkaitan  dengan  kedzaliman  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Ada kalanya harga suatu barang naik disebabkan oleh faktor menurunnya produksi karena  kemampuan  perusahaan  dan  menurunnya  impor.  Keduanya (menurunya  produksi  dan  impor)  memang  berjalan  dalam  kapasitas  yang maksimal  dan  tanpa  adanya  upaya  untuk  mengeruk  keuntungan.  Dalam kondisi  demikian,  Ibn  Taimiyah  berpendapat  kenaikan  harga  tersebut  adalah dibenarkan. 15
Dalam  kondisi  yang  lain,  harga  juga  bisa  menurun  manakala  jumlah stok  barang  produksi  melimpah  sedangkan  jumlah  permintaannya  menurun. Kelangkaan  dan  melimpahnya  barang  di  pasar  bagi  Ibn  Taimiyah  tidak selamanya merupakan hasil dari rekayasa dari seseorang. 16 Dalam hal ini, untuk menjaga  mekanisme  pasar  berjalan  secara  alamiah  maka  dua  komponen penting yang harus di penuhi adalah berkaitan dengan ketersediaan produksi lokal dan produksi transnasional (impor).
Sementara  itu,  beberapa  kondisi  yang  dapat  mempengaruhi  terhadap permintaan  dan  konsekwensinya  terhadap  fluktuasi  harga,  Ibn  Taimiyah mencatat beberapa hal, antara lain : 17
1. Keinginan  masyarakat  terhadap  satu  jenis  barang  yang  berbeda  dan sesekali mengalami perubahan.
15 AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah , terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 104
16 Dalam hal ini Ibn Taimiyah secara eksplisit mengakui bahwa fluktuasi harga komoditas  adakalanya  disebabkan  oleh  factor  kesengajaan  dari  seseorang  untuk  mengeruk keuntungan  dari  yang  lain.  Hal  tersebut  pada  akhirnya  mendorong  terjadinya  distorsi  pasar. Upaya  yang  lazim  dipakai  dalam  mengkondisikan  harga  seperti  dengan  jalan ikhtikar atau penimbunan.
17 Ibid,. h.107-108
2. Harga akan naik jika jumlah permintaan terhadap satu barang juga naik.
3. Harga juga ditentukan oleh tarnsaksi yang berlangsung. Satu waktu harga akan  naik  manakala  transaksi  terjadi  antar  produsen  dengan  konsumen yang  sedang  memiliki  hutang  pada  produsen.  Sebaliknya  hara  bisa  jatuh lebih  tinggi  manakala  transaksi  terjadi  antara  produsen  dan  konsumen yang dianggap memiliki track recoard yang bagus. (kasus individual) Ketiga  komponen  tersebut  merupakan  beberapa  faktor  yang  sering kali mempengaruhi dinamika harga suatu komoditas dalam pasar. Di sisi lain, variabel  yang  amat  penting  dalam  menjaga  dinamika  mekanisme  pasar  agar berjalan secara alamiah dan manakala terjadi struktur pasar yang distorsif maka ada  beberapa  variabel  yang  harus  diperhatikan.  Variabel  tersebut  adalah sebagai berikut :
a. Peran pemerintah
Dalam  konsepsi  Islam,  negara  memiliki  kewenangan  yang  bersifat mutlak  adanya,  sebab  dengan  kewenangan  tersebut  keberadaan masyarakat/rakyat  akan  terayomi.  Kewenangan  pokok  tersebut  adalah berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  ( Basic  Need )  dan  menjamin tercapainya  pelaksanaan  nilai-nilai  spiritual  dalam  kehidupan  bermasyarakat. 18 Dua  hal  tersebut  bersifat  sangat  vundamental,  artinya  manakala  tidak terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka kemadloratan akan menimpa masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kebutuhan  dasar  ( Basic  Need )  dan  kehidupan spiritual masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dilakukan sebuah negara.
Adapun dalam  bidang ekonomi negara mempunyai beberapa peranan yang antara lain : 19
1. Memberantas  kemiskinan  dan  menciptakan  kondisi  lapangan  kerja  dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
2. meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
3. Menjaga hukum dan Ketertiban
4. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi
5. Mengatur  keamanan  masyarakat  serta  membagi  pemerataan  pendapatan dan kekayaaan
6. Menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional.
Dengan tingkat kewenagan negara yang sedemikia rupa tersebut, maka distorsi  pasar  yang  memiliki  kecenderungan  untuk  mengeruk  keuntungan (mengeksploitasi) dari pihak lain, akan dapat terminimalisasi. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan konsepsi peran negara prespektif kapitalisme.
18 M.  Umar  Chapra, Negara  Sejahtera  dalam  Islam  Dan  Peranannya  Di  bidang Ekonomi dalam  “Etika  Ekonomi  Politik”,  edt.  Ainur  R.  Shopian,  (Surabaya:  Risalah  Gusti, 1997),h. 29-30
19 Umar Chapra, Negara Sejahtera……….. , h. 35
263 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Oleh sebab itu, wajar manakala dalam mekanisme pasar kapitalisme memiliki kecenderung eksploitatif.
b. Regulasi Harga
Berbicara  tentang  regulasi  harga,  tentu  kita  ingat  bahwa  pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasul untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul  menolak  permintaan  sahabat    tersebut.  Rasul  mengatakan  ”Allah mengakui  adanya  kelebihan  dan  kekurangan,  Ia  lah  pembuat  harga  berubah dan  menjadi  harga  sebenarnya,  saya  berdo’a  agar  Allah  tidak  membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik.” 20
Dari riwayat tersebut, dapatlah kiranya kita pahami bahwa penetapan harga  secara  eksplisit  tidak  diperkenankan  oleh  Rasul.  Sebab  dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat  rendah,  maka  produsen  yang  akan  dirugikan.  Bagi  penulis,  Hadist  di atas  dilatar  belakangi  oleh  kondisi  harga  yang  dalam  prespektif  Rasul  masih bisa  di  jangkau  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  penetapan  harga  adalah  sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan harga maka akan melahirkan ketidakadilan baru dalam kehidupan masyarakat.
Pertanyaan  yang  muncul  kemudian  adalah  bagaimana  jika  harga komoditas  tidak  bisa  terjangkau  oleh  daya  beli  masyarakat.  Dalam  hal  ini, bertentangan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa Rasul seperti digambarkan  di  atas,  para  sarjana  muslim  merumuskan  bahwa  harga  dalam kondisi  tertentu  bisa  dilakukan  stabilisasi. 21 Adapun  institusi  yang  memiliki kewenangan adalah  pemerintah atau negara.
Beberapa  pokok  pemikiran  sarjana  muslim  yang  berkaitan  dengan pengawasan harga antara lain : 22
1. Tidak  seorang  pun  diperbolehkan  menetapkan  harga  lebih  tinggi  atau lebih  rendah  dari  pada  harga  yang  semestinya  (mekanisme Demand dan Suply ).
2. Dalam  kondisi  apapun  penetapan  harga  adalah  bertentangan  dengan keadilan dan kejujuran.
20 AA. Islahi, Konsep........... , h.. 111 21 Kebijakan stabilisasi harga adalah sebagai upaya untuk mengembalikan harga pada kondisi normal. Dengan kata lain, kebijakan penetapan harga hanya diperkenankan dalam kondisi yang amat mendesak, seperti ketika rendahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks kekinian, stabilisasi haraga dilakukan melalui operasi pasar dan pemberian subsidi pada sektor pangan.
22 AA. Islahi, Konsep......... , h. 114
3. Pengaturan harga selalu diperbolehkan
4. Penetapan  harga  diperbolehkan  apabila  dalam  kondisi  yang  darurat. Artinya daya beli masyarakat benar-benar tidak mampu menjangkau harga komoditas yang ada.
Di  sisi  lain,  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dalam  masyarakat diperlukan  suatu  strategi  yang  holistik.  Strategi  ini  meliputi  regorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung, yaitu: 23
1. Suatu  mekanisme  filter  yang  disepakati  masyarakat,  yaitu  Moral,  dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan Khilafah dan al- Adl .
2. Suatu sistem motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir.
3. Restrukturisasi  seluruh  sistem  ekonomi,  dengan  tujuan  mewujudkan maqashid  meskipun  sumber-sumber  yang  ada  itu  langka  dengan  dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber prestise.
4. Suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

## Penutup
Pasar bebas yang sejatinya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi  segenap  masyarakat,  dalam  satu  kondisi  tidak  selalu  mendatangkan kesejahteraan  bagi  umat  manusia  seperti  yang  tergambar  dalam  paradigma sistem kapitalisme. Ketimpangan dan keburukan yang muncul dari mekanisme pasar bebas pada dasarnya dilatarbelakangi oleh oleh beberapa faktor.
Faktor-faktor  tersebut  antara  lain  berkenaan  dengan  kewenagan pemerintah  dan  regulasi  dalam  sistem  perekonomian.  Minimnya  peran pemerintah dalam sistem kapitalisme laissez faire telah menggiring pada proses ketimpangan sosial yang membahayakan relasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah yang minim dalam pandangan Islam sangat tidak dibenarkan, sebab akan memicu distorsi mekanisme pasar.
Kecenderungan  pasar  untuk  mengumpulkan  keuntungan,  haruslah  di batasi dengan mekanisme filter yang bersumber pada ajaran agama. Dalam hal ini,  Islam  menawarkan  mekanisme  filter  yang  berbasis  pada  nilai  moral yang tertuang dalam prinsip pokok sistem ekonomi Islam yakni Tauhid, Khilafah dan al-Adl. Dengan  kewenagan  pemerintah  dan  regulasi  kebijakan  ekonomi  yang jelas,  maka  distorsi  pasar  yang  pernah  terjadi  dalam  sistem  pasar  bebas
23 M.  Umer  Chapra, Islam  Dan  Tantangan  Ekonomi  :  Islamisasi  Ekonomi Kotemporer, Terjemah Nur Hadi Ihsan, (Surabaya: Risalah Gusti,1998), h.236
265 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
prespektif  kapitalisme  akan  seminimal mungkin  dapat  tereduksi  yang  pada akhirnya kesejahteraan akan hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbagai  kebijakan  ekonomi  dalam  negeri,  dekade  terakhir  ini  yang semakin menunjukkan pada keberpihakannya pada sistem pasar bebas, melalui penguasaan  asset-aset  negara  oleh  asing,  mulai  dari  perbankkan  sampai tambang, serta pencabutan subsidi kepada masyarakat secara bertahap adalah satu  kebijakan  yang  harus  dikembalikan  pada  fodasi  perekonomian  bangsa yakni dalam pasal 33 UUD 1945.

## Daftar Pustaka
A.  Sony  Keraf, Keadilan,  Pasar  Bebas,  dan  Peran  Pemerintah  :  Telaah  Atas  Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995 AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah , terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: PT.
Bina Ilmu, 1997 Arief  Ramelan  Karseno, Peran  Pemerintah  Dalam  Ekonomi  Pasar, dalam  Kritik Sosial  Dalam  Wacana  Pembangunan,  edt.  Dr.  Mohtar  Mas’oed, Yogyakarta: UII Press, 1999 Edi  Suharto, Welfare  State  Dan  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial ,  dalam www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05- 2008/09:47 Faranz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Uthopis Keperselisihan Revisionisme, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003 Kevin  Danaher, 10 Reason  Abolish  IMF  And World  Bank, terj.  AB. Widyanta, Yogyakarta: Pustaka Cindelaras, 2005 M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam  “Etika  Ekonomi  Politik”,  edt.  Ainur  R.  Shopian,  Surabaya: Risalah Gusti, 1997
M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kotemporer, Terjemah Nur Hadi Ihsan, Surabaya: Risalah Gusti,1998 Mark  Skousen, Sang  Maestro  Teori-Teori  Ekonomi  Modern, Jakarta:  Prenanda Media, 2005 Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000 Suherman  Rosyidi, Pengantar  Teori  Ekonomi:  Pendekatan  Kepada  Teori  Ekonomi Makro Dan Mikro, Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996 Winardi , Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi, Bandung: Transito, 1985 www. Id.wikipedia.org/Laissez faire/03-07-2008/19:30 www.id.wikipedia.org/pasar bebas/ /3-07-2008/21:30 www.tkpkri.org/peta rakyat miskin/27-06-2008/14:20