## Wajah Hukum
Volume 4(1), April 2020, 116-128 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.164

## Alternatif Untuk Meminimalisasi terhadap Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana
Ryan Aditama 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence emal: ryan.aditama31@gmail.com
Abstrak. Terkait ketentuan umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa awal  mula  sejarah  bangsa  Indonesia  sampai  saat  ini  telah  mencatat  berbagai  persoalan  diantaranya:  penderitaan,  kesengsaraan serta kesenjangan sosial, yang ditimbulkan atas perbuatan dan tindakan  yang tidak adil serta diskriminatif atas paham etnis, ras, budaya, bahasa, warna, kulit, serta agama, maupun golongan, jenis kelamin, dan bahkan status sosial dan lainnya. Perbuatan tidak adil  serta  diskriminatif  tersebut  termasuk  dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  baik  yang    secara vertikal “dilakukan  oleh aparatur  negara  itu  sendiri  kepada  warga  negara  atau  bahkan    sebaliknya”  maupun  yang  bersifat horizontal “yaitu  antara  warga negara itu sendiri” serta tidak memungkinkan yang masuk dalam kategori atas pelanggaran konsepsi hak asasi manusia yang berat (grossviolation of human rights) . Alternatif untuk meminimalisasi terhadap pelanggaran ham dalam penegakan hukum pidana ini merupakan cara yang efektif untuk menekan angka pelanggaran HAM di Indonesia.
Kata Kunci : Alternatif, Penegakan Hukum Pidana
Abstract. Related to the general provisions of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, which states that the beginnings of the  history  of  the  Indonesian nation  to  date  have  recorded  various  problems  including: suffering,  misery  and  social  inequality, resulting  from  unjust  and  discriminatory  acts  and  actions  on  ethnic,  racial,  cultural  understanding,  language,  color,  skin,  and religion,  as  well  as  class,  gender,  and  even  social  status  and  others.  These  unjust  and  discriminatory  acts  are  included  in violations of human rights, both vertically "carried out by the state apparatus itself to citizens or even vice versa" or those that are  horizontal  "ie  between  citizens  themselves"  and  do  not  allow  those  included  in  the  category  for  gross  violations  of  the conception of human rights (grossviolation of human rights). This alternative to minimize human rights violations in criminal law enforcement is an effective way to reduce the number of human rights violations in Indonesia.

## Keywords: Alternative, Criminal Law Enforcement

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  penghormatan  kepada  hak  asasi  manusia  tergambarkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya menjiwai keseluruhan pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya, termasuk yang pada keutamaannya berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara baik pada hukum  dan  pemerintahan,  hak  atas  pekerjaan  serta  penghidupan  yang  layak,  kemerdekaan  berserikat  maupun berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran baik dengan lisan dan tulisan, kebebasan untuk memeluk agama yang di anut dan untuk beribadat sesuai dengan agama apa yang diyakini dan kepercayaannya, serta hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran dan tersurat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia.
Pada  penjelasan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia, menyebutkan bahwa awal mula sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan serta kesenjangan sosial, yang ditimbulkan oleh perilak tidak adil serta diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, kepribadian, bahasa, kepercayaan, golongan, jenis kelamin, serta status sosial yang lain. Perbuatan tidak adil serta diskriminatif tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia, maupun yang bersifat vertikal (yang ditimbulkan oleh  aparat  negara  kepada  warga  negara  atau  sebaliknya)  maupun horizontal (yang  ditimbulkan  oleh  warga  negara sendiri) serta tidak sedikit yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat ( grossviolation of human rights) .
Kejahatan  maupun  pelanggaran  di  bidang  HAM  juga  bisa  dapat  terjadi  oleh  pemerintah  kepada  rakyatnya sendiri.  Sebagai  contoh  pada  saat  rezim  Orde  Baru,  kebebasan  untuk  berkumpul,  berserikat,  serta  mengeluarkan pendapat  yang  sangat  dibatasi  pada  saat  itu.  Dan  begitu  juga  kejahatan  ataupun  pelanggaran  terhadap  kemanusiaan dalam  berbagai  bentuknya  yang    terjadi,  yaitu:  uapaya  penculikan  maupun  penangkapan,  penyiksaan  serta pembunuhan  terhadap  orang-orang  yang  dianggap  bisa  menimbulkan  ancaman  dan  menggoyahkan  dari  eksistensi kekuasaan  pada  saat  itu.  Pada  masa  Orde  Baru  yang  sangat  represif  serta  menimbulkan  rezim  otoriter  sudah  terlalu
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
banyak  mnimbulkan  perilaku  pelanggaran  pelanggaran  HAM,  sehingga  memunculkan  pergejolakan  sosial  maupun politik yang pada puncaknya mengakibatkan kehancuran serta kejatuhannya di bulan Mei 1998 silam.
Di  era  modern  saat  inipun,  Kejahatan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  penegakan  hukum  pidana,  masih banyak  terjadi   di  masyarakat.  Itu  terjadi  karena  banyak  tersangka  pelaku tindak  pidana  tidak  didampingi  pengacara atau advokad  dalam proses hukum  mulai penyidikan di polisi, penuntutan oleh jaksa hingga putusan hakim.  Padahal, bagi  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  bagi  setiap  warga  negara,  mempunyai  hak   untuk  mendapat pendampingan  bantuan   hukum.  Pendampingan  pengacara  sebagai  salah  satu  penegak    hukum  terhadap  tersangka kasus  pidana,  dapat  menentukan  berat  ringannya  hukuman  seseorang.  Pada  proses  hukum  yang  di  mulai  dari penyidikan, penuntutan hingga pada vonis hakim, banyak pelanggaran maupun  kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam  penegakan  hukum  itu  sendiri.     Karena  itu,  para  aparat  penegak  hukum  yang  pada  awalnya  polisi  sebagai penyidik, hingga ke kejaksaan yang melakukan penuntutan, serta hakim yang menengadili seseorang, dan pengacara / advokat    sebagai  pendampingan  hukum,  serta  Lembaga  Pemasyarakatan  harus  mampu  mengimplemantasikan penegakan HAM dalam penegakan hukum pidana. Di dalam KUHAP ada lima pilar penting yang harus dikaji untuk meminimalisasi  pelanggaran  terhadap  HAM  dalam  penegakan  hukum  pidana  yakni:  Pengawasan  terhadap  konsep perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pengawalan pada prose penangkapan dan penahanan, Penerapan konsep asas praduga  tak  bersalah,  Hak  memperoleh  bantuan  hukum  dan  Hak  Menuntut  Ganti  rugi  dan  Rehabilitasi.  Dengan berpedoman  pada  kelima  unsur  dalam  proses  pidana tersebut,  diharapkan  pelanggaran  HAM di  era  saat ini  dapat di minimalisasi.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  di  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  :  Bagaimana  upaya  yang  harus  di  lakukan  untuk meminimalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan Hukum Pidana ?

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian yang telah penulis lakukan ini dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif  dimana maksud dari penelitian ini difokuskan terhadap  norma maupun kaedah yang tersurat pada peraturan perundang, dan terhadap  pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan  perundang    serta    pendekatan  konsep  baik  pada  cara mengungkapan beberapa asas  hukum yang berhubungan dengan alternatif dalam rangka meminimalisasi pelanggaran terhadap  ham  dalam  rangka  penegakan  konsep  hukum  pidana,  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  deduktif  untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Hak Azasi Manusia (HAM)
Pendapat  mengenai  ham  yang  pertama  oleh  John  Locke,    yang  mengatakan  pada  umumnya  semua  orang diciptakan dan memiliki hak atas alamiah yang tidak terlepaskan. Pada dasarnya hak alamiah itu merupakan hak atas kehidupan, hak untuk kemerdekaan, hak atas kepemilikan serta hak untuk memperoleh kebahagiaan. 2 Selanjutnya,  Penafsiran  terhadap  konsep  Hak  Asasi  Manusia  oleh Mahfud  MD ,  adalah  segala  macam  hak yang  terdapat  dalam  martabat  manusia  yang  merupakan  makhluk  ciptaan Tuhan,  serta  hak  tersebut  dibawa  manusia sejak dia lahir ke muka bumi sehingga hak-hak tersebut berbentuk fitri/kodrati, tidak merupakan pemberian manusia atau negara. 3 Sedangkan menurut  pendapat Hendarmin Ranadireksa  yang menyatakan terhadap Hak Asasi Manusia yang pada kodratnya merupakan seperangkat aturan maupun ketentuan untuk melindungi hak warga negara terhadap penindasan,  pemasungan  serta  pembatasan  ruang  gerak  terhadap  warga  negara  yang  dilakukan  negara. Maksudnya,disini terdapat pembatasan  tertentu yang dilakukan oleh negara agar hak warga negara yang kodrat dapat terayomi atas kesewenangan kekuasaan.
Pengertian  Hak  Azasi  Manusia  menurut  undang-undang  nomor    39  tahun  1999    yang  mengatur  Hak  Azasi Manusia,  yang  menyebutkan  Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  terhadap  hakikatnya  serta keberadaan manusia sebagaimana atas makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan juga bagian anugerah-nya yang harus di hormati, dijunjung tinggi serta untuk dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, maupun setiap orang demi atas dasar kehormatan hingga perlindungan harkat seta martabat manusia sebagai mana mestinya.
Sedangkan  pada  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000  yaitu  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang menyebutkan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  seperangkat  hak  yang  melekat  dalam  hakikat  serta  kedudukan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esahingga  merupakan  anugerah-Nya  yang  harus  dihormati,  dijunjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  maupun  hukum,  serta  pemerintah,  bahkan  setiap  orang  atas  dasar  kehormatan maupun perlindungan harkat bahkan martabat manusia.
1.file:///C:/Users/Owner/Downloads/Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia.wordpress.com.html  di  akses  07 april 2020 jam 19.13 WIB.
3. Mahfud M.D, Dasar serta Struktur Ketatanegaraan  Di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hal 45.
Atas penjelasan diatas, maka dapat  disimpulkan  Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang terdapat di setiap  individu  sejak  ia  dilahirkan  di  muka  bumi  serta  bukan  merupakan  pemberian  oleh  manusia  ataupun  negara, melainkan  adalah  hak  atas  pemberian  oleh  Tuhan  yang  ada  pada  diri  manusia  sejak  dia  dilahirkan  yang  harus dilindungi serta di jaga oleh negara.
Dalam  mukadimah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  merupakan  hasrat terhadap keseluruhan pasal disetiap batang tubuhnya, dan menjamin Hak Azasi Manusia yang paling utama berkaitan dengan persamaan atas kedudukan warga negara serta dalam hukum hingga pemerintahan, maupun hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak, dan juga kemerdekaan berserikat untuk berkumpul, dan juga hak dapat mengeluarkan pikiran dengan lisan serta tulisan, kebebasan dalam memeluk agama yang dipercayai serta beribadat sesuai agama dan keyakinannya,  mmaupun  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan,  pengajaran  hingga  tersurat    pada  Pasal  28A  hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia.
Hak  Azasi  Manusia    yang  termuat  dalam    Pasal  8  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999,    tentang  hak  –  hak yang harus dilindungi, sebagai berikut:
a. Hak untuk memperoleh kehidupan.
b. Hak tidak diperlakukan disiksa
c. Hak atas kebebasan individual
d. Hak  dalam Pikiran serta hati nurani,
e. Hak  untuk memilij agama,
f. Hak tidak dilakukan perbudakan,
g. Hak diakui atas pribadi maupun persamaan di depan hukum, serta hak
h. tidak  untuk dituntut dalam  hukum yang dapat berlaku surut. Peratudan mengenai Hak Azasi Manusia diantaranya ;

## Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Dalam  Undang-Undang ini, secara intinya menyebutkan:
1. Hak untuk mendapatkan kehidupan
2. Hak  untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunan.
3. Hak dalam raangka pengembangan diri
4. Hak atas keadilan
5. Hak atas kebebasan individual
6. Hak  untuk mendapatkan rasa keamanan
7. Hak dalam hal kesejahteraan
8. Hak ikut serta dalam urusan pemerintahan
9. Hak wanita dalam hal pekerjaan hingga kodratnya
10. Hak anak dalam hal pendidikan maupun perlakuan
Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 yaitu mengenai Ratifikasi Konvensi PBB terhadap Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Wanita)
Terhadap ratifikasi Konvensi Wanita itu, berbaagai bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin  antara  pria  dan  wanita  harus  dihapus.  Sebagai  contoh,  perlakuan  atas  pemberian  gaji  buruh  wanita  yang dibawah  upah  pria  harus  dihapus  segera,  begitu  pula  dalam  hal  dunia  politik  dimana  perempuan  harus  diberi kesempatan  yang  sama  untuk  menduduki  posisi  strategis  dalam  hal  partai  politik  maupun  dalam  hal  pemerintahan. Serta  atas  hal  tersebut  terjadi  perbedaan  penghargaan  terhadap  pria  maupun  wanita,  ini  bukan  karena  jenis  atau kelaminnya  melainkan      perbedaan  terhadap  prestasi  yang  dimilikinya.  Yang  harus  dipahami  adalah    bahwa pembangunan  suatu  negara,  kesejahteraan  di  dunia,  maupun  terhadap  usaha  perdamaian  menghendaki  partisipasi secara maksimal terhadap kaum wanita dalam hal dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal bahwa  wanita  kodratnya    untuk  mengurus  kesejahteraan  keluarga  hingga  membesarkan  anak.  Ini  membuktikan keharusan  adanya  pembaharuan  terhadap  tanggung  jawab  antara  pria  serta  wanita  hingga  masyarakat  sebagai keseluruhan,  dan tidak dijadikan atas dasar diskriminasi.

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dasar diundangkannya undang-undang ini, adalah terdapat Penjelasan Umum dalam undang-undang ini antara lain yang pada intinya menyebutkan:
1. Anak  adalah  amanah  dan merupakan  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang      harus  di jaga  karena  dalam  dirinya melekat  suatu  hak  atas  harkat,  martabat,  serta  hak-hak  sebagai  umat  manusia  yang  harus  dijunjung  setinggi- tingginya.  Hak  asasi  atas  anak  ini  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  dalam  inti  Undang-Undang  Dasar  1945 serya  Konvensi  Perserikatan  dalam  Bangsa-Bangsa  perihal  Hak-Hak  Atas  Anak.  Baik  dari  sisi  kehidupan
berbangsa maupun bernegara, dan anak adalah merupakan masa depan bangsa dan juga sebagai generasi penerus cita-cita  nasional,  sdan  akhirnya  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup  yang  layak,  tumbuh,  serta berkembang,    dan  ikut  berpartisipasi  serta  berhak  atas  jaminan  atas  perlindungan  terhadap  tindak  kekerasan maupun diskriminasi hingga hak sipil dan dalam hal kebebasan.
2. Walaupun  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah  memuat  hak  anak, pelaksanaan  atas  kewajiban  dan  serta  tanggung  jawab  kepada  orang  tua,  serta  keluarga,  maupun  masyarakat, pemerintah, hingga negara untuk memberikan perlindungan dan penganyoman pada anak yang masih memerlukan suatu perlindungan terhadap anak sebagai dasar yuridis terhadap pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab itu.
Jadi,  pembentukan  undang-undang  ini  atas  dasar  dalam  hal  pertimbangan  bahwa  perlindungan  terhadap anak  dalam  segala  hal  yang  menyangkut  aspek  merupakan  bagian  yang  tidak  terlepas  dari  kegiatan  dalam pembangunan  nasional,  serta  khususnya  dalam  hal  untuk  memajukan  kehidupan  berbangsa  serta  dalam  hal bernegara.
3. Terdap  Orang  tua,  maupun  keluarga,  hingga  masyarakat  harus ikut  bertanggung  jawab    dalam  hal  menjaga  serta memelihara hak asasi itu, sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban serta apa yang harus dibebankan oleh hukum. Selanjutnya dalam hal untuk penyelenggaraan perlindungan atas anak, negara serta pemerintah bertanggung jawab untuk  menyediakan  fasilitas  serta  aksesibilitas  bagi  kehidupan  anak,  terutama  dalam  hal  untuk  menjamin pertumbuhan hinggap tumbuh perkembangannya secara optimal dan terarah secara konsisten.
4. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  ini  mengharuskan  bahwa  pertanggungjawaban  yang  dibebankan  kepada “orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara” yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara  terarah  dan  terus-menerus  demi  untuk  terlindunginya  hak-hak  anak.  Dalam  rangkaian  kegiatan  itu  harus berkelanjutan dan serta terarah guna untuk menjamin pertumbuhan bahkan perkembangan anak, baik fisik maupun mental hingga spiritual dan juga sosial. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kehidupan kearah terbaik bagi anak yang  dicitakan  akan  sebagai  penerus  bangsa  yang  memiliki  potensi  yang  besar,  tangguh,  hingga  memiliki nasionalisme  yang  menjiwai  dari  akhlak  mulia  dan  menganut  nilai  Pancasila,  serta  berkemauan  keras  untuk menjaga kesatuan dan keutuhan serta persatuan bangsa dan negara Indonesia.
5. Dalam hal perlindungan anak ini harus dilakukan secepat mungkin, yaitu sejak dari janin hingga dalam kandungan maupun  sampai  dia  berusia  18  (delapan  belas)  tahun.  Atas  konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh  serta menyeluruh,  dan  komprehensif  ini,  Aturan  ini  meletakkan  pemberian  kewajiban  memberikan  dalam  hal perlindungan kepada anak berdasarkan asas dasar sebagai berikut :
a. asas pada tindakan nondiskriminasi;
b. asas kepentingan untuk segala sesuatu yang terbaik bagi kebutuhan anak;
c. asas yeng beradasrkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan bagi tumbuh kembang anak; dan
d. asas penghargaan terhadap pola pikir terhadap apa yang diinginkan anak.
6. Untuk  urusan  pembinaan,  pengembangan  serta  perlindungan  terhadap  anak,  perlu  peran  dari  masyarakat,  baik secara berupa lembaga perlindungan anak, maupun lembaga keagamaan, serta lembaga swadaya masyarakat, dan juga  yang  berbentuk  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  pelaku  usaha,  media  massa  baik  media cetak maupun elektornik, atau lembaga  pendidikan lainnya.
Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia  (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment)
Pada  Konvensi  ini  perihal  tentang  pelarangan  penyiksaan  baik  yang  menuju  fisik  maupun  ke  mental,  dan perlakuan atas atau penghukuman lain yang kejam, serta tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang terjadi atas perilaku hasutan  persetujuan/sepengetahuan pejabat publik maupun orang lain yang bertindak atas dasar jabatannya.  Hal  ini  berarti  negara  Republik  Indonesia  yang  telah  meratifikasi  harus  mengambil  langkah-langkah secara  legislatif,  administratif,    bahkan  hukum  serta  langkah  “efektif”  lain  guna  mencegah  terjadinya  perbuatan penyiksaan  (dalam  hal  ini  berupa  tindak  pidana)  di  dalam  wilayah  yang  menjadi  yuridiksinya  Indonesia.  Seperti perbuatan yang dilakukan dengan membenahi cara interograsi dan pelatihan khususnya setiap aparat penegak hukum dan  pejabat  publik  lain  yang  bertugas  serta  bertanggungjawab  terhadap  warga  negara  yang  dirampas    hak  dan kemerdekaannya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan atas Konvensi ILO nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan dalam bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
Berdasrkan  Konvensi  ILO  “( International  Labour  Organization /Organisasi  Buruh  Internasional)” ini, istilah “macam-macam terburuk kerja terhadap anak mengandung pengertian, diantaranya:
1. Perbuatan perbudakan maupun praktik sejenis perbudakan, seperti:
a. Perbuatan penjualan terhadap anak;
b. Perbuatan perdagangan terhadap anak;
c. Perbuatan kerja ijon;
d. Perbuatan perhambaan “perbudakan”;
e. Perbuatan  terhadap kerja paksa atau wajib kerja bagi anak;
f. Perbuatan  pemaksaan  terhadap  anak  secara  paksa  atau  dengan  wajib  untuk  memanfaatkan  dalam  konflik bersenjata;
2. Penggunaan,  penyediaan  atau  penyuruhan  terhadap  anak  untuk  melakukan  kegiatan  pelacuran,  serta  produksi pornografi, dan untuk mempertontonkan porno;
3. Penggunaan,  penyediaan  serta  penawaran  terhadap  anak  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  haram,  seperti khususnya perbuatan untuk produksi dan perdagangan obat terlarang.
4. Pekerjaan  yang  bersifat  atau  lingkungan  dimana  pekerjaan  itu  dikerjakan  dapat  mengganggu  kesehatan, keselamatan, serta moral anak.
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 perihal Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, dengan kata lain negara Indonesia harus melakukan perbuatan secara legislatif, administratif, maupun perbuatan hukum, dan juga tindakan  secara  efektif  untuk  mencegah  perbuatan  praktek  yang  memperkerjakan  anak  baik  berbentuk    terburuk terhadap kerja anak baik di bidang industri ataupun masyarakat.

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 perihal Pengesahan Kovensi  Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, serta Sosial maupun Budaya “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”
Penerapan kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan atas  bagian-bagian terhadap HAM perihal ekonomi, maupun  sosial  serta  budaya  dari  UDHR  bahkan  DUHAM  “Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia”  berdasarkan perbuatan  yang  mengikat  baik  secara  hukum.  Kovenan  berisikan  atas  mukadima  yang  teridiri  dari  pasal-pasal  yang berjumlah  31  pasal.  Pada  pokoknya  kovenan  ini  mengakui  hak-hak  setiap  manusia  di  bidang  ekonomi,  serta  sosial, maupun budaya, yang meliputi:
1. hak terhadap pekerjaan,
2. hak mendapatkan  kondisi kerja yang layak, adil serta menyenangkan,
3. hak untuk mendapatkan serta ikut serta dalam serikat buruh,
4. hak perihal terhadap jaminan sosial, baik dalam hal asuransi sosial ,
5. hak terhadap perbuatan perlindungan serta bantuan terhadap keluarga, baik ibu, serta anak, dan juga orang muda,
6. hak untuk mendapatkan kehidupan yang memadai,
7. hak mendaptkan pelayanan kesehatan fisik serta mental yang tertinggi bisa dicapai,
8. hak mendaptkan perihal pendidikan , dan
9. serta hak untuk turut serta perihal kehidupan budaya.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  perihal  “Pengesahan  atas  Kovenan  Internasional”  mengenai  Hak–hak Sipil maupun hak Politik “International Covenant on Civil and Political Rights”
Dalam  kovenan  ini  yang  pada  pokoknya  mengesahkan  HAM  di  bidang  sipil  maupun  politik  yang  terdapat dalam UDHR untuk menjadi dasar yang mengikat baik secara hukum. Kovenan ini terbagi dari pembukaan serta Pasal yang berisi 6 bab dan  serta 53 Pasal. Yang berisi Hak dalam sifatnya sipil “kebebasan–kebebasan fundamental” serta hak itu meliputi :
Hak-hak sipil : 1. hak atas untuk hidup;
2. hak atas untuk mendaptkan kehidupan bebas dalam hal siksaan, perlakuan maupun perbuatan penghukuman yang kejam, dan tidak manusiawi, bahkan merendahkan martabat orang lain;
3. hak atas sifat bebas terhadap perbudakan;
4. hak atas bebas berdasarkan penangkapan atau penahanan baik secara sewenang-wenang;
5. hak  atas  untuk  memilih  tempat  dimana  dia ingin tinggalnya,  serta  untuk  meninggalkan  diri  dari  negara  manapun terhadap negara sendiri;
6. hak atas perbuatan atas persamaan di depan peradilan serta badan peradilan hukum lainnya;
7. hak terhadap praduga tak bersalah.
8. hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir;
9. hak  memilih atas keyakinan serta beragama yang dianutnya;
10. hak memperoleh serta  mempunyai pendapat tanpa gangguan serta perbuatan ikut campur tangan pihak lain;
11. hak untuk memperoleh sifat kebebasan bahkan menyatakan pendapat;
12. hak mendapatkan perkawinan serta membentuk keluarga;
13. hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  diri  baik  yang  dibutuhkan  oleh  statusnya  perihal  anak  dibawah  umur, maupun keharusan untuk segera dilampirkan hak setiap anak setelah lahir dan kewajiban untuk mempunyai nama, serta hak anak terhadap kewarganegaraan yang dimilikinya;
14. hak atas kedudukan terhadap siapapun orang di depan hukum serta
15. hak bagi perlindungan hukum yang akan diproses tanpa diskriminasi. Hak – hak Politik :
1. hak atas perbuatan untuk berkumpul yang bersifat damai;
2. hak atas sifat kebebasan berserikat;
3. hak turut campur dalam urusan publik;
4. hak  terhadap sifat memilih bahkan dipilih;
5. hak dalam hal perbuatan untuk mempunyai jalan terhadap jabatan publik di negaranya ;

## Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 perihal  “Pengadilan HAM”
Dalam aturan ini mengatur perihal pengadilan atas pelanggaran HAM berat.

## Pelanggaran baik terhadap Hak Azasi Manusia
Apa  disebutkan  dengan  perbuatan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,  berdasarkan  Undang-Undang  39  Tahun 1999  mengenai    Hak  Asasi  Manusia    yang  menyatakan  bahwa  :  “Pelanggaran  hak  asasi  manusia”  adalah  setiap perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  bahkan  kelompok  maupun  termasuk  bagi  aparat  negara  yang  melakukan  baik secara  sengaja  ataupun  tanpa  tidak  dilakukan  dengan  disengaja,  atau  terhadap  perbuatan  kelalaian  yang  dilakukan secara melawan hukum  dalam hal mengurangi, serta menghalangi, bahkan membatasi, ataupun juga untuk mencabut hak  asasi  manusia  orang  lain  maupun  sekelompok  orang  yang  mendaptkan  perlindungan  serta  dijamin  oleh  aturan hukum  ini  serta  tidak  mendapatkan  bahkan  dikhawatirkan  tidak  akan  mendapatkan  penyelesaian  hukum  secara  adil dan benar,  atas  mekanisme hukum yang berlaku di negara ini .
Bagaimana  untuk  dapat  dikatakan  perbuatan  atau  tindakan  pelanggaran  HAM  ?  Hampir  dapat  dikatakan perihal dalam kehidupan sehari–hari bahkan dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia sendiri maupun  di    daerhan  belahan  dunia  lain.  perbuatantersebut  itu  baik    yang  dilakukan-dilakukan  oleh  negara  atau pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat.
Belakngan  ini  di  dunia  Internasional  maupun  di  Indonesia  sendiri,  ditemukan  dengan  munculnya  banyak perbuatan pelanggaran hak asasi manusia baik dalam yang berwujud teror. Teror ini merupakan tindakan berasal dari perbuatan “kekecewaan” atau “keputusasaan”, biasanya diiringi dengan perbuatan mengancam “tak berkemanusiaan” dan “tak mengenal belas kasihan” bahkan terhadap “kehidupan” serta barang yang dikerjakan dengan cara melanggar hukum.  Teror    ini  dapat  berupa  perbuatan  pembunuhan,  atas  penculikan,  atas  perbuatan  sabotase,  atas  tindakan subversiv, perihal penyebaran berita hoax,  bahkan secara langsung terhadap pelanggaran peraturan hukum itu sendiri, bahkan main hakim sendiri, dengan cara pembajakan serta penyanderaan. Perbuatan ini dapat dikerjakan pemerintah bahkan  oleh  masyarakat  “oposan”.  Perbuatan  ini    berwujud  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  kejam  “berat”, bahkan  dapat  menimbulkan  perbuatan  ketakutan  hingga  menimbulkan  rasa  aman  serta  hak  bagi  setiap  orang  un  tuk tidak  lagi  dapat  dirasakan.  Perihal  ini,  ketakutan  bagi  seseorang  ataupun  bagi  masyarakat  akan  sulit  untuk mendapatkan  hak  maupun  kebebasan  bagi  orang  lain,  serta  akan  dapat  membuat  kesulitan  dalam  hal  upaya  untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik dan bermartabat.
Dalam Undang-Undangn Nomor 39 Tahun 1999 dapat digolongkan atas pelanggaran HAM sebagai berikut: 1. perbuatan atas pembunuhan masal “ genocide ”;
2. perbuatan  terhadap  tindakan  pembunuhan  yang  dilakukan  secara  sewenang–wenang  bahkan  terhadap  diluar putusan pengadilan;
3. perbuatan atas tindakan penyiksaan;
4. perbuatan atas tindakan penghilangan orang secara paksa;
5. perbuatan atas perilaku perbudakan atau diskriminasi yang diwujudkan dengan  cara sistematis.
Dalam  hal  pelanggaran  HAM  yang  berat  sering  dikenal  juga  dengan  nama  atas  pelanggaran  HAM  biasa. Pelanggaran  ini  dapat  berupa:  “pemukulan”,  “penganiayaan”,  “pencemaran  nama  baik”,  bahkan  untuk  menghalangi orang  lain  agar  tidak  dapat  untuk  mengekspresikan  pendapatnya,    sehingga  menimbulkan  penyiksaan,  bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

## Berbagai Contoh Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia
Tidak  sedikit  terjadi  perbuatan  pelanggaran  HAM  yang  ada  di  Indonesia,  baik  yang  dilakukan  oleh pemerintah, bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri maupun yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini ditujukan adanya korban dengan berbagai efek  yang ditimbulkan bergai kerusuhan yang terjadi di  Indonesia.
Seperti, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Hilangnya mahasiswa Trisakti, Aceh, Sulawesi, Ambon bahkan Papua.
Secara  tidak  langsung  kita  juga  dapat  dengan  mudah  melihat  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  sekitar  kita baik yang  menimpa anak. Seperti, dalam kehidupan sehari  – hari dapat melihat dan menyaksikan banyak anak-anak (dibawah  umur  18  tahun)  diekploitasi  sehingga  mereka  harus  bekerja  untuk  mencari  uang,  memenuhi  kebutuhan hidupnya  bahkan  untuk  membantu  keluarganya  serta  pihak  lain.  Adapun  yang  menjadikan  dirinya  pengamen  di jalanan,  menjadi  dirinya  buruh,  serta  bahkan  dieksploitasi  terhadap  pekerjaan  yang  tidak  layak  untuk  ia  lakukan. Bahkan  telah  kehilangan  hak  anak  dalam  hal  perlindungan  baik  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  serta  negara, bahkan perlindungan diri dari eksploitasi ekonomi, serta pekerjaan.
Perihal  kehidupan  sehari–hari,  jumlah  kasus  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  seseorang  ataupun masyarakat  terutama  pada  tindakan  main  hakim  sendiri,  seperti  pertikaian  diantara  kelompok  yang  menimbulkan “konflik sosial”, pengeroyokan, serta tindakan pembakaran hingga tewas bagi orang yang dengan sengja dituduh atau ketangkap langsung dalam hal melakukan pencurian. Tindakan pengeroyokan ini sebagai bentuk main hakim sendiri untuk menyelesaikan pertikaian ataupun konflik yang juga akan tampak sangat kuat bagi kalangan para pelajar.
Perilaku  demikian  tentunya  sangat  memprihatinkan,  dapat  mencerminkan  suatu  perilaku  yang  tidak  beradab yang  sebagai  mana  semestinya  dalam  hal  untuk  menyelesaikan  persoalan  “konflik”  yang  dapat  dilakukan  dengan tindakan  yang  lebih  manusiawi  serta  yang  bermartabat  seperti  halnya  untuk  melakukan  perdamaian,  mengacu  pada ketentuan  kaedah  atau  norma  yang  berlaku  di  daerah  setempat,  melalui  perantara  tokoh–tokoh  masyarakat  ataupun adat, dan lembaga–lembaga yang ada di masyarakat.
Disini  akan  disebutkan  beberapa  contoh  tindakan  pelanggaran  HAM  yang  terkenal  baik  di  kanca  nasional maupun internasional :
1. Kasus yang terjadi atas nama Marsinah, Kasus ini berawal dari “unjuk rasa” dan serta pemogokan yang dilakukan oleh    buruh  PT.CPS  pada  tanggal  3  hingga    pada  tanggal  4  Mei  1993.  Aksi  ini  berawal  dengan  di  PHK-nya  13 buruh oelh perusahaan. Marsinah menuntut agar dicabutnya PHK yang terjadi pada teman-temannya paada 5 Mei 1993  Marsinah  menghilang,  dan  akhirnya  pada  9  Mei  1993,  Marsinah  ditemukan  dalam  kondisi  tidak  bernyawa dengan keadaan yang  sangat mengenaskan di daerah hutan Wilangan Nganjuk.
2. Kasus  yang  terjadi  di  Trisakti  dan  Semanggi.  Kasus  Trisakti  dan  Semanggi,  terhadap  buntut  adanya  dengan gerakan  reformasi.  Tujuan  gerakan  reformasi  adalah  untuk  mereformasi  yang  lebih  baik  perihal  kehidupan berbangsa dan serta bernegara. Dalam gerakan reformasi ini dipicu oleh krisis “ekonomi” atau krismon pada tahun 1997.  Krisis  ini  terjadi  hingga  berkepanjangan  karena  fondasi  ekonomi  yang  sangat  rapuh  dan  lemah  serta pengelolaan  atas  pemerintahan  yang  terlibat  perbuatan  KKN  “Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme”.  Serta  gerakan reformasi  yang  dipelopori  mahasiswa  ini  merupakan  dengan  arah  untuk  menuntut  perubahan  dari  pemerintahan yang berasaskan sifat otoriter serta menjadikan pemerintahan yang “demokratis”, baik dalam kesejahteraan rakyat serta bebas dari perilaku KKN itu sendiri.
Tindakan  demo  ini  merupakan  perwujutan  senjata  mahasiswa  dengan  cara  menekan  tuntutan  reformasi ketika dialog tidak menemukan jalan keluar atau tidak “efektif”. Ketika demonstrasi ini terjadi, berbagai hal yang tidak dinginkan terwujud. Karena wujud sebagai gerakan massa tidak mudah melakukan kontrol sosial. Bentrokan fisik dengan aparat kemanan tidak dapat dihindarkan, serta pengrusakan, bahkan penembakan dengan peluru karet maupun  tajam  inilah  yang  mengiringi  kasus  Trisakti  dan  Semanggi.  Kasus  Trisakti  terjadi  pada  tanggal  12  Mei 1998 yang mengakibatkan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia akibat peluru tajam. Kasus Trisakti  sudah  ada  pada  pengadilan  militer.  Tragedi  Semanggi  I  terjadi  13  November  1998  yang  menimbulkan korban  setidaknya  5  (lima)  mahasiswa,  sedangkan  tragedi  Semanggi  II  pada  tanggal  24  September  1999, menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang.
Jumlah jatuhnya korban yang terjadi pada kasus Trisakti, emosi masyarakat yang meluap. Selanjutnya dua hari berikutnya 13 sampai 14 Mei terjadilah perbuatan kerusuhan dengan membumi hanguskan sebagaian daerah di Ibu  Kota  Jakarta.  Selanjutnya  berkembang  meluas  hingga  penjarahan  dan  aksi  “SARA”  (suku,  agama,  ras,  dan antar golongan). Akibat yang timbul dari kerusuhan itu, Komnas HAM mencatat :
a. 40 pusat perbelanjaan hancur dan terbakar;
b. 2.479 toko hancur baik ringan maupun berat;
c. 1.604 toko dijarah serta di hancurkan;
d. 119 mobil dibakar dan rusak parah;
e. 1.026 rumah penduduk hancur;
f. 383 kantor rusak berat hingga ringan; serta
g. 1.188 orang yang meningga.
3. Selanjutnya  kasus  Bom  Bali  merupakan  Peristiwa  peledakan  bom  oleh  kelompok  teroris  di  daerah  Legian  Kuta Bali pada taggal 12 November 2002, yang menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 orang serta ratusan orang  yang  mengalami  luka-luka.  Pada  saat  itu  yang  menjadi  korban  tidak  hanya  dari  Indonesia,  kebanyakan
berasal  dari turis manca negara yang datang sebagai tamu di negara kita yang  seharusnya dihormati, dijaga serta dijamin keamanannya.
4. Kasus  yang  baru  terhjadi  saat  ini  adala  teror  penyiraman  air  keras  yang  dirujukan  kepada  penyidik  KPK  Novel Baswedan,  Perbuatan  ini  dilakukan  oleh  orang  tidak  dikenal  bahkan  dilakukan  setelah  ia  shalat  subuh  di  depan masjid di dekat rumahnya, diduga berkaitan dengan adanya penyidikan kasus di KPK (Harian Sorot Jambi, Rabu 12 April 2017).
5. Di Kabupaten Kerinci Jambi tepatnya di bawah jembatan panjang  di desa  Mudikguguk, Kecamatan  Siulak pada minggu  2  April  2017  terjadi  pemerkosaan  yang  diduga  dilakukan  oleh  empat  orang  pelaku  secara  bergiliran, seorang  pelaku  berinisial  IM  (22)  sudah  berhasil  ditangkap  sementara  tiga  pelaku  lainnya  masih  buron.  (Harian Sorot Jambi, Rabu 12 April 2017).

## Faktor yang menyebabkan tindakan Pelanggaran HAM
Mengapa tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia sering terjadi di Indonesia, sebagaimana telah penulis paparkan di atas telah dijamin secara konstitusional serta telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia di Indonesia.Bahkan  dengan  dicermati  secara  seksama  ternyata  faktor  yang  menjadi  penyebabnya.  Faktor–faktor penyebabnya, sebagai berikut:
1. Tidak adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara baik dari paham yang memandang HAM bersifat universal “universalisme” serta paham yang menganggap setiap bangsa memiliki paham HAM “tersendiri” serta tidak sama dengan bangsa yang lain terutama dalam hal pelaksanaannya “partikularisme”;
2. Terjadinya pandangan HAM yang bersifat “individulistik” yang akan mengancam pada tatanan kepentingan umum “dikhotomi antara individualisme” dan “kolektivisme”;
3. Serta kurang berfungsinya lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan, serta;
4. Pemahaman atas belum meratanya perihal HAM baik bagi kalangan sipil serta militer.

## Upaya  Untuk  Meminimalisasi  terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  Penegakan  Hukum Pidana
Di  Negara  Republik  indonesia  yang  merupakan  negara  hukum,  tidak  ketinggalan  dalam  hal  untuk merumuskan  hak  asasi  manusia  dimasukkan  pada  peraturan  perundang-undangannya,  dimana  hal  itu  dapat  dilihat dalam  “konsideran”,  “aturan  umum”  serta  penjelasan  nya  terutama  mengenai  dalam  hal  ketentuan  agar  petugas menjalankan hukum serta sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia .
Pada  era  reformasi  ini  telah  terjadi  keberhasilan  dengan  disusunnya  instrumen  penegakan  HAM.  Baik diantaranya dengan amandemen UUD 45 yang kemudian telah memasukkan HAM pada Bab tersendiri, dengan terdiri dari  pasalnya  yang  menyebutkan  HAM  secara  lebih  detail  dan  terperinci.  Selain  itu,  amandemen  UUD  1945  juga memasukkan  Ketetapan  MPR   RI  No.  XVII/MPR/1998  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  yang  menugaskan  kepada aparat  serta  lembaga  tinggi  negara  dan  degan  seluruh  aparatur  pemerintah  dengan  cara  harus  “menghormati”, “menegakkan” dan “menyebarluaskan” dasar konsepsi pemahaman tentang perihal mengenai  HAM kepada seluruh masyarakat  Indonesia.  Dan  menugaskan  kepada  Presiden  dan  DPR  untuk  meratifikasi  berbagai  instrumen  PBB mengenai  HAM  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila  dan  serta  UUD  45,  yang  diudangkannya Undang Undang RI No 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat didepan Muka Umum serta Undang Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memperkuat posisi Komnas HAM yang  dibentuk  sebelum  ini  berdasarkan  atas  Keppres.  No  50  Tahun  1993  mengenai  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia,  selanjutnya  diundangkannya Undang  Undang  RI  No  26  Tahun  2000 mengenai  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.
Instrumen-instrumen penegakan HAM yang ditetapkan di Indonesia ini, sudah cukup memadai, tetapi dalam prakteknya dalam hal penegakan HAM masih dihadapkan dengan persoalan yang perlu “diidentifikasi” serta dicarikan solusi,  diharapkan  kedepannya  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  diantara  ciri-cirinya  menegakkan  HAM,  tidak hanya  sebuah  “ lip  service” atau  retorika  belaka  saja,  tapi  benar  benar  terwujud  menjadi  jati  diri  negara  Indonesia secara nyata dan yang sesungguhnya.
Dalam hal ini, Pemerintah wajib melindungi HAM berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai hak – hak yang dilindungi, sebagai berikut:
1. Hak atas Hidup
2. Hak agar tidak disiksa
3. Hak diri untuk kebebasan pribadi
4. Hak mendapatkan pikiran serta hati nurani,
5. Hak atas kehidupan beragama,
6. Hak atas tindakan tidak diperbudak,
7. Hak atas mengenai pengakuan sebagai pribadi serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk
8. tidak dituntut terhadap atas dasar hukum yang berlaku surut.
Prinsip  Penegakan  Hukum  Pidana  merupakan  salah  satu  perwujudan  penegakan  HAM  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  untuk  melindungi  HAM  korban  serta  masyarakat  bahkan  kepentingan  umum.  Tetapi,  apabila dalam  hal menegakkan upaya paksa dalam hal melakukan proses penegakan HAM ini, oleh penegak hukum terjadi pelanggaran atau  tidak  dilakukan  sesuai  prosedur  yang  ditentukan  Undang-Undang,  maka  akan  terjadi  apa  yang  disebut Pelanggaran HAM.
“Pelanggaran HAM” adalah  perbuatan  orang  bahkan  sekelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik  yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja atau dengan kelalaian secara melawan hukum mengurangi atau menghalangi atau  membatasi  /  mencabut  HAM  orang  atau  kelompok  orang  yang  akan  dijamin  oleh  UU  serta  tidak  mendapat bahkan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.
Penegakan Hukum Pidana yang sering rentan terhadap pelanggaran HAM yaitu:
a. Pada prose penangkapan
b. Pada saat penahanan
c. Pada saat penggeledahan
d. Dalam hal Penyitaan
Dalam peristiwa pidana ( strafbaar feit ) Van Aperldoorn melihat suatu  tindakan pelanggaran serta tata tertib hukum  “ rebhtorde ”  umum  serta  tidak  melihat  dalam  hal  peristiwa  pidana  itu  suatu  bagian  dari  pelanggaran  serta terhadap  kepentingan-kepentingan  khusus  “ bijzondere  belangen ”  baik  dari  para  individu. 4 Oleh  karena  itu  agar penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak terjadi dan tidak diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana tersebut, dalam hal ini peuntutan itu harus dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.
Pada  KUHAP  yang  dijadikan  realisasi  Undang-undang  pokok  kekuasaan  kehakiman  merumuskan  dengan aturannya  bersandarkan  atas  hak  asasi  manusia  dalam  proses  peradilan  pidana  itu  sendiri  seperti  halnya  hak  dari tindakan ”penuntutan”, “pembelaan”, pemeriksaan pada pengadilan serta perlakuan terhadap tersangka/terdakwa
Dengan adanya jaminan serta perlindungan atas hak asasi manusia dalam  hal peraturan hukum acara pidana mempunyai baik arti yang sangat penting sekali  bahkan oleh karena sebagian besar dari rangkaian pada proses hukum acara  pidana  dengan  menjurus  pada  pembatasan  hak  asasi  manusia  dalam  hal:  penangkapan,  penahanan penggeledahan,  penyitaan  dan  penghukuman,  serta  yang  pada  hakekatnya  adalah  sebuah  pembatasan  hak  asasi manusia.
Hak – hak dalam  tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, yang meliputi : 5 a. Hak sebagaimana untuk segera diperiksa, serta diajukan di pengadilan, dan selanjutnya untuk diadili.
b. Hak agar mendapatkan dengan jelas dan bahasa yang dipahami olehnya tentang apa yang dapat disangkakan dan apa yang akan didakwakan kepadanya.
c. Hak atas pemberian keterangan secara bebas baik kepada penyidik sampai hakim.
d. Hak atas untuk mendapat juru bahasa bagi dirinya.
e. Hak  atas untuk mendapat bantuan hukum baik di setiap tingkatannya.
f. Hak  untuk menghubungi dokter terhadap tersangka yang  sedang sakit.
g. Hak  kepada tersangka atau terdakwa yang menuntut ganti kerugian, dsb.
Dalam hal perlindungan HAM yang akan dilakukan di Pengadilan bahkan di luar pengadilan. Pada pengadilan yang terdiri dari: Pengadilan umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Sedangkan yang ada di luar pengadilan oleh : 6 a. Komnas HAM atau yang disebut dengan “Komisi Nasional HAM”.
b. KPAI atau yang disebut dengan “Komisi Perlindungan Anak Indonesia”.
c. Komisi Ombudsman, yaitu yang disebut dengan “Komisi untuk mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan”.
d. Komisi Pemberantasan Korupsi  yang disingkat dengan “KPK”.
e. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU, dsb.
Dari  proses  peradilan  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  proses  bekerjanya  organisasi-organisasi  seperti dimulai  dari:  kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman  serta  lembaga  pemasyarakatan  pada  akhirnya,  dengan  menggunakan model  penyelenggaran dan  serta    pengelolaan  peradilan  dengan  menggunakan  menurut  system  yang  dikenal dengan “ approach  system ”  artinya  penanganan  secara  sistemik  terhadap  administrasi  peradilan  itu  sendiri.  Mengenai  hal pembagian tugas serta wewenang diantara masing-masing organisasi tersebut baik yakni dengan perisip “ differensial fungsional” ,  hal  ini  ditujukan  dengan  untuk  secara  tegas  menghindari  adanya  perbuatan  tumpang  tindih  diantara
4 E, Utrecht. Hukum Pidana I . Bandung, 1958.  Hlm 57
5 Andi Hamzah, Konsepsi Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 65.
6 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  serta  Konsolidasi  Lembaga  Aparatur  Negara  Setelah  Reformasi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010. Hlm xvi.
organisasi-organisasi yang ada tersebut oleh karenanya dilakukanlah tindakan pembagian tugas serta wewenang yang jelas.
Aparat  penegak  hukum  yang  terdiri  dari  Kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  serta  lembaga  pemasyarakatan merupakan  bagian  empat  komponen  dalam  system  peradilan  pidana  yang  tidak  dapat  di  pisahkan  di  mana  antar komponen-komponen  tersebut  menjalin  hubungan  kerja  sama  yang  sistematis  atau  disebut  sebagai  “ Intergrated criminal justice system” . Keempat komponan lembaga penegak hukum tersebut diharapkan agar dapat mencapai suatu tujuan yang akan dicapai, yakni:
a. Untuk mencegah  adanya perilaku masyarakat yang akan menjadi korban kejahatan
b. Untuk  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat,  sehingga  masyarakat    menjadi  merasa  puas bahwa keadilan telah ditegakkan
c. Untuk  mengusahakan  agar  pada diri setiap  mereka  yang  melakukan  kejahatan  tidak  akan    mengulangi  perbuatan kejahatannya.
Dalam hal pengelolaan system peradilan pidana ini, secara sistemik akan diselenggarakan berbagai pola secara terpadu, dimulai dari  tingkatan adanya kasus kejahatan baik yang terjadi, baik yang dilaporkan dari masyarakat, serta yang  diketahui  sendiri  oleh  aparat  dan  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  melakukan  serangkaian  tindakan  atau proses hukum terhadap tersangka seperti penangkapan pada tingkat awal, penahanan agar tidak menghilangkan barang bukti  dan  melarikan  diri,  penggeledahan,  penyitaan  sampai  dengan  dibuatanya  BAP/  berita  acara  pemeriksaan  serta kemudian  untuk  selanjutnya  diserahkan  kepada  pihak  kejaksaan  sebagai  upaya  agar  penuntut  umum  dan  kemudian BAP  tersebut  jika  sudah  lengkap  akan  diserahkan  kepengadilan.  Untuk  selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan  dan divonis oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.
Dalam hal proses yang dipaparkan diatas, disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberikan wewenang atau kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu hal yang terkait dengan tugasnya, namun disisi lain hak-hak tersangka  ataupun  terdakwa  harus  pula  menjadi  perhatian,  oleh  karenanya  dalam  Undang-Undang  mengatur  tentang bagaimana  tatacara  yang  harus  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  agar  menjadi  lebih  memperhatikan  bagian harkat serta martabat manusia. Beberapa asas yang dianut dan terkandung dalam KUHAP ini, dapat dijadikan sebagai indikator  apakah  penerapan  pelaksanaan  penegakan  hukum  sudah  baik  dan  benar  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  aturan  hukum  serta  bagaimanakah  sikap  seorang  tindakan  dari  para  aparat  dalam  hal  melakukan penegaknya.
Kemudian,  terkait  dengan  hal  tersebut    setidaknya  didalam  KUHAP  terdapat  lima  pilar  penting  yang  perlu dikaji dalam upaya meminimalisasi pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana yakni:

## Perlakuan yang sama didepan hukum
Pandangan  ini  mengandung  arti  bahwa  siapapun  yang  berurusan  dengan  proses  peradilan  pidana  baik  yang memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan tidak adanya perbedaan, baik si kaya atau si miskin, baik pria maupun wanita,  berkulit  hitam  maupun  putih,  mempunyai  kepribadian  normal  ataupun  tidak  normal  dan  lain  sebagainya. Semua perbedaan itu tidak dapat mendasari atas perbedaan dalam hal yang menjadi dasar hak asasi manusia.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang oleh sebagian orang dinamai dengan sebagai karya agung yang  mana  pada  pokok  isinya  sarat  dengan  muatan  atas  hak  asasi  manusia,  baik  berbentuk  peraturan  yang  tak bernyawa  yang  keagungannya  baru  bisa  diwujudkan  dengan  sebagaimana  wujud  konkritnya  penerapan  pada  setiap pasal-pasal yang ada terwujud didalamnya, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa “hukum tidak saja dapat terwujud dalam  sebuah  peraturan  tetapi  juga  sebagaimana  prakteknya”.  Namun,  seagung  apapun  suatu  karya  baik  yang terbentuk  dalam  undang-undang  seperti  halnya  KUHAP  disadari  atau  tidak  disadari  didalamnya  tetap  mengandung perihal  yang  bersifat  diskriminatif  maupun  bahkan  sejak  yang  namanya  keadilan  ditata  oleh  yang  namanya  sebuah aturan  hukum  maka  pada  saat  itulah  dimulailah  akan  terjadi  diskriminasi,  oleh  karena  hukum  tidak  mengejar  pada suatu  keumuman  ataupun  yang  bersifat  “uniformitas”  sedangkan  didalam  masyarakat  itu  sendiri  terdapat  berbagai permasalahan di bidang kesenjangan dan perbedaan .
Pada  hukum  tak  terlepas  itu  sendiri  pada  KUHAP  dimana  pada  pasal-pasalnya  memang  tidak  menganut adanya  perbedaan  antara  individu  yang  satu  dengan  individu  yang  lainnya,  tetapi  dalam  hal  kenyataan  sosial perbedaan mengenai derajat manusia selalu ada serta tidak terlepas dan bahkan sedikit banyaknya ikut mempengaruhi pada prakteknya dalam hal  pelaksanaan hukum,  dan tak terkecuali pada praktek pelaksaan KUHAP.
Terkait  praktek  pelaksanaan  KUHAP  yang  sering  dijumpai  dalam  hal  perbedaan  perlakuan  baik  pada tingkatan  berupa:  penyidikan,  penuntutan  ,  pemeriksaan  disidang  pengadilan  bahkan  dilembaga  pemasyarakatan. Sering diketahui bahwa orang yang memilki kekuasaan, serta uang dan bahkan kedudukan yang seolah-olah mereka kebal akan hukum dan sering kita ketahui mereka tidak terjaring oleh aturan hukum yang ada, sedangkan yang terjadi pada  masyarakat  yang  lemah  kadangkala,  mereka  diperlakukan  sewenang-wenang  dan  tidak  pernah  lepas  dari perbuatan  jaring-jaring  hukum  yang  sudah  ada  dan  bukan  menjadi  rahasia  lagi,  baha  orang  yang  kaya  dan  mampu akan memperoleh atas perlakuan yang lebih layak dalam hal oleh para aparat dibandingkan dengan mereka yang tidak
mempunyai apa-apa. Dari uraian tersebut dapatlah ditarik benang merah, bahwa bagaimanapun juga hukum itu selalu menimbulkan perilaku diskriminatif

## Penangkapan dan penahanan
Dalam Pasal 9 tentang deklarasi umum Hak asasi Manusia yang menyebutkan bahwa : tiada seorangpun yang boleh  ditangkap,  ditahan,  ataupun  dibuang  dengan  tindakan  sewenang-wenan,  melainkan  dengan  ketentuan  tersebut harus  sejalan  dengan  ketentuan  yang  diatur  pada  pasal  9  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan  bahwa  tiada  seorangpun  dapat  dikenakan  pada  dirinya  untuk  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, bahkan  penyitaan  selain  atas  dasar  perintah  secara  tertulis  maupun  dengan  kekuasaan  yang  sah  dalam  hal  yang tercantum  melauli  cara-cara  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  ini,  apabila  ketentuan  tersebut  telah  dijabarkan kembali didalam KUHAP.
Upaya penangkapan serta penahanan merupakan bagian dari tugas polisi dengan harapan akan yang tercapai dan  terpelihara,  untuk  mencapai  ketertiban  dalam  kerangka  hukum  yang  berlaku.  Selanjutnya,  yang  menjadi  pokok permasalahan  ini  adalah  Bagaimanakah  cara  untuk  mencapai  hal  tersebut  ?  Ternyata  tupoksi  dari  pekerjaan  polisi hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  mengikuti  serta  mematuhi  berbagai  pembatasan  mengeanai  tertentu  saja, selanjutnya  salah  satu  pembatasan  tersebut  adalah  hukum.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  tugas  polisi  adalah  untuk menciptakan  dan  memelihara  ketertiban  dalam  konsepsi  kerangka  hukum  yang  akan  berlaku  melalui  tindakan- tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  polisi  dalam  rangka  memiliki  tujuan-tujuan  “social  tersendiri”  yang  tidak  akan selalu sama dengan tujuan hukum tersebut.
Pandangan  anatomi  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri  akan  memciptakan  anasir  bahwa  disamping  mempunyai tujuan  socia  tersendiri,  hukum  juga  dapat  memilki  tujuan  khas  yaitu  dengan  cara  yang  tertera  secara  positif  dalam peraturannya  tersebut.  Oleh  karena  itu,  sering  menjadi  konflik  bagi  aparat  kepolisian  dalam  rangka  melaksanakan suatu  tindakan,  disatu  sisi  pihak  polisi  harus  menjaga  ketertiban  namun  dilain  pihak  polisi  juga  harus  melakukan perbuaran itu dalam mewujudkan kerangka hukum yang berlaku.
Pada dasarnya konsepsi hukum merupakan lambang dari kepastian, sedangkan konsepsi ketertiban tidak dapat menggambarkan  apakah  hukum  sudah  dijalankan  atau  belum  dijalankan.  Perihal  tentang  suasana  hukum  dalam keadaan  darurat  ketertiban  bisa  dipertahankan,  tetapi  jelas  pada  saat  itu  banyak  peraturan  hukum  yang  akan dikesampingkan,  sehingga  hal  ini  mengabaikan  tuntutan  demi  mewujudkan  kepastian  hukum  sebagai  gambaran: tindakan  penangkapan  maupun  penahanan  yang  hanya  boleh  dilakukan  berdasarkan  perintah  secara  tertulis  dari pejabat  yang  berwenang  maupun  yang  diamanatkan  oleh  UU  melalui  cara  yang  telah  diatur  oleh  UU. Hal  ini  pada prakteknya  terutama  terhadap  persoalan  tertentu  yang  sangat  mementingkan  ketertiban,  dengan  melaksanakan ketentuan UU tersebut itu akan sangat sulit bagi polisi. Inilah yag menjadi dilema yang harus dihadapkan oleh aparat kepolisian  yaitu  mencari  titik-titik  pilihan  antara  hukum  serta  hakikat  ketertiban  itu  sendiri,  Sewaktu  polisi  harus menentukan  pilihan  yang  demikian  itu,  kita  akan  berhadapan  dengan  masalah  diskresi  yang  dilakukan  oleh  polisi. Yang  pada  hakekatnya  bertentangan  dengan  prinsip  negara  yang  didasarkan  pada  hukum.  Bahkan  dengan  diskresi kepolisian tersebut timbul perbuatan seweang-wenang oleh aparat yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM.

## Asas praduga tak bersalah
Pada  dasarnya  prinsip  ini  menyatakan  bahwa  asas  ini  menekankan  pada  pandangan  bahwa  semua  orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan atas  dasar kesalahan yang  telah  diperbuatnya  dengan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Pandangan  logis  dari  asas  ini  akan menunjukkan  seseorang  yang  disangka  telah  melakukan  suatu tindak  pidana,  wajib  akan  mendapatkan  perlindungan hukum yang berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya hal ini  sering  menimbulkan  penyimpangan-penyimpangan  baik  dari  aparat  penegak  hukum  karena  sering  sekali  terjadi dalam  hal  penyidikan  oleh  aparat  kepolisian  kepada  tersangka  yang  dilakukan  dengan  disertai  berupa  tindakan: ancaman,  dengan  tekanan,  bahakn  melalui  paksaan  bahkan  tidak  jarang  dengan  penganiayaan  dimana  seolah-olah sitersangka  telah terbukti melakukan  perbuatn  pidana  akan  dituduhkan  kepadanya,  padahal  dalam  hal  ini  belum  ada putusan sah dan mengikat dari hakim serta yang telah final.

## Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
Dalam  hal  ini  terkandung  beberapa  alasan  mengapa  proses  bantuan  hukum  ini  dianggap  perlu  diberikan kepada tersangka serta terdakwa, yakni:
a. Bahwa posisi tersangka serta terdakwa seringkali tidak seimbang dengan kedudukan aparat.
b. Hal ini, tidak semua orang mengerti apalagi memahami tentang persoalan aturan hukum yang rumit.
c. Faktor  kejiwaan  dan  faktor  psikologis  yang  akan  mempengaruhi  dalam  hal  untuk  memperjuangkan  atas  hak- haknya dalam hal proses: dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
d. Dalam  hal  ini,  Hakim  yang  memberikan  putusan  adalah  manusia  biasa  demikian  pula  aparat  kepolisian  maupun pihak jaksa sehingga dalam hal ini seorang advokat diperlukan sebagai pihak pengontrol.
Bsik  secara  sosiologis  peranan  advokat  disamping  sebagai  penjaga  atau  pengawal  dalam  hal  kekuasaan pengadilan,  juga  dapat  berperan  sebagai  seseorang  yang  akan  dimintai  bantuan.  Advokat  dalam  hal  melaksanakan peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan aparat pengadilan serta memiliki kedudukan yang otonom bahkan tidak tergantung serta bertujuan untuk memperjuangkan hak –hak klien.
Berdasarkan  keempat  alasan  tersebut  diatas  dapat  dirumuskan  bahwa  posisi  advokat  dalam  rangka  untuk mendampingi  tesangka  maupun  terdakwah  sangat  dibutuhkan  perannya,  namun  dalam  pelaksanaannya  hak  tersebut sering  dilanggar,  advokat  yang  hanya  dibolehkan  mendampingi  tersangka  pada  tahap  proses  penyidikan  pada kenyataannya tidak pernah terwujud, hal ini karena Undang-Undang sendiri tidak pernah memeberi pengaturan secara lebih lanjut apakah penyidik dalam proses melakukan penyidikan harus memberitahukan kepada penasehat hukum.

## Hak Untuk Menuntut Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
Munculnya  pandangan  ini  memperjelas  dengan  apa  yang  tertera  pada  pertimbangan  Undang-Undang  No.  8 tahun  1981  yang  menyatakan  “negara  republik  Indonesia  merupakan  negara  hukum  berdasarkan  ideologi  pancasila dan  UUD  1945  ..”  dan  bahwa  pembangunan  nasional  dibidang  hukum  acara  pidana  itu  adalah  dalam  rangka pembinaan setiap para pelaksana aparat penegak hukum menuju arah tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia tersebut.
Hak  untuk  perihal  menuntut  ganti  kerugian  serta  rehabilitasi  ini,  sebenarnya  terdapat  2  asas  yang  pada pokoknya  menuju  kepada  hak  warga  negara  untuk  mendapatkan  kompensasi  serta  rehabilitasi  melalui  kewajiban pejabat  penegak  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  prilakunya  selama  dalam  proses  pre-ajudikasi.  Dalam  ini, kedua asas ini terkandung suatu pandangan yang menyatakan bahwa negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas dasar segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya
Perihal untuk menuntut ganti rugi dalam tahapan perkara pidana meliputi 3 hal yaitu :
a. Ganti kerugian yang diakibatkan penangkapan maupun penahanan bahkan atas penuntutan yang tidak sah
b. Ganti kerugian pada saat proses herziening telah selesai
c. Ganti kerugian yang dilakukan oleh korban dalam hal pelanggaran hukum yang bukan oleh negara
Apa yang telah dimuat KUHAP untuk ketiga jenis ganti kerugian tersebut, telah tercantum akan tetapi tidak diatur  lebih  lanjut  perihal  bagaimana  serta  sejauh  mana  mengenai  tuntutan  akan  ganti  kerugian  boleh  dikabulkan kecuali pada saat jenis ganti kerugian pada butir c yang hal ini diatur dalam pasal 98-101 KUHAP yang menyatakan penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apakah semua permasalahan ini telah terlupakan oleh pembuat KUHAP atau  bahkan  secara  dengan  sengaja  dilupakan  atau  memang  dengan  sengaja  untuk  memberikan  peluang  kebebasan perihal  kebijaksanaan  hakim,  dalam  hal  tersebut,  masih  kurang jelas  adaanya,  sehingga  akan  membuat  sering  sekali terjadi pelanggaran bagi hak asasi seseorang.
Dan kedepaanya harus ada formulasi yang jelas mengenai tahapan untuk menuntut ganti kerugian ini, baik di dasarkan atas besar kecil perbuatan yang dilakukan maupun dampak dari perbuatan itu sendiri.

## SIMPULAN
Konsepsi perihal Hak Asasi Manusia dalam berbagai sudut pandang, dari pendapat para ahli bahkan Undang- undang  Dasar  1945,  serta  Undang-Undang  nomor    39  tahun  1999    mengenai  Hak  Azasi  Manusia,  bahkan  Undang- undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa tentang Hak Asasi Manusia  ini adalah hak atas dasar yang melekat pada setiap diri  individu sejak ia  dilahirkan  ke  muka  bumi  serta  bukan  merupakan  pemberian  dari  manusia  itu  sendiri  bahkan  negara,  tetapi melainkan  atas  hak  pemberian  Tuhan  yang  melekat  pada  diri  manusia  itu  sendiri,  sejak  dalam  kandungan  serta dilahirkan yang akan wajib dilindungi oleh negara. Hak Azasi Manusia yang wajib dilindungi antara lain : 1. Hak atas Hidup
2. Hak agar tidak disiksa
3. Hak diri untuk kebebasan pribadi
4. Hak mendapatkan pikiran serta hati nurani,
5. Hak atas kehidupan beragama,
6. Hak atas tindakan tidak diperbudak,
7. Hak atas mengenai pengakuan sebagai pribadi serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk
8. tidak dituntut terhadap atas dasar hukum yang berlaku surut.
Pelanggaran Hak Azasi Manusia dalam hal ini Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan Hak Asasi Manusia  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  menyeatakan  Hak  Asasi  Manusia  berupa  Pelanggaran  hak  asasi manusia adalah perbuatan orang bahkan sekelompok orang termasuk aparat negara baik yang dilakukan baik sengaja atau  tidak  sengaja  atau  dengan  kelalaian  secara  melawan  hukum  mengurangi  atau  menghalangi  atau  membatasi  /
mencabut HAM orang atau kelompok orang yang akan dijamin oleh UU serta tidak mendapat bahkan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
Upaya  meminimalisasi  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  rangka  untuk  penegakan  Hukum Pidana,  dilakukan  melalui Beberapa  asas yang  terkandung  dalam  KUHAP  serta  dapat  dijadikan  indikator  apakah proses pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri sudah menuju kearah yang benar akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,  serta  bagaimanakah  sikap  tindak  dari  para  aparat  penegaknya.  Maka,  setidaknya  didalam KUHAP  terdapat  lima  pilar  penting  yang  perlu  dikaji  kemabali  perihal  untuk  upaya  meminimalisasi  pelanggaran HAM dalam penegakan hukum pidana yakni:
1. Perlakuan atas kedudukan yang sama dihadapan hukum
2. Penangkapan serta penahanan
3. Asas praduga tak bersalah
4. Hak atas memendapatkan bantuan hukum
5. Hak Untuk Menuntut Ganti Kerugian serta Rehabilitasi

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Asshiddiqie,    Jimly, Perkembangan  serta  Konsolidasi    Dari  Lembaga  Apartur  Negara  Setelah  Reformasi ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Hamzah, Andi, Konespsi Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Mahfud M.D., Moh. Dasar Serta Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Utrecht, E, Hukum Pidana I , Bandung, 1958.

## Undang – Undang :
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Mengenai Pengadilan HAM.
Web: file:///C:/Users/Owner/Downloads/Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia.wordpress.com.html di akses 07 april 2020 jam 19.13 WIB.