INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11739-11753 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemberlakuan Klausula Hardship berdasarkan Asas Freedom of Contract dalam Kontrak Jual Beli Batubara
Quinnashya Pradipta Early Folanda 1 🖂 , Huala Adolf 2 , Purnama Trisnamansyah 3
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: Quinnashyafl@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Sebagai salah satu negara penghasil batubara terbesar, kegiatan perdagangan batubara di Indonesia didominasi  dengan  kegiatan  ekspor  yang  terkadang  berimplikasi  pada  timpangnya  kebutuhan batubara dalam negeri dan jumlah batubara yang diekspor ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan kebijakan DMO di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai suatu keadaan  hardship  dengan  kewajiban  renegosiasi  sebagai  alternatif  ketika  para  pihak  dihadapkan dengan keadaan tersebut serta pemberlakuan klausula hardship dalam kontrak di Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam UPICC berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa prinsip keadaan sulit atau hardship merupakan suatu prinsip yang telah dianut oleh beberapa sistem hukum kontrak di dunia dan diadopsi oleh instrumen-instrumen hukum  internasional  sebagai  upaya  dalam  mendorong  perkembangan  hukum  kontrak  di  dunia. Pemberlakuan klausula hardship di Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi instrumen hukum kontrak internasional yang dapat diadopsi salah satunya adalah UPICC.
Kata  Kunci:  Ekspor  Batubara,  Domestic  Market  Obligation,  Hardship,  Kontrak  Jual  Beli Internasional.

## Abstract
As one of the largest coal producing countries, coal trading activities in Indonesia are dominated by export activities which sometimes have implications for the imbalance of domestic coal needs and the amount of coal exported abroad. This research aims to examine whether changes in the DMO policy in Indonesia can be classified as a hardship situation with renegotiation obligations as an alternative  when  the  parties  are  faced  with  such  circumstances  and  the  enactment  of  hardship clauses in contracts in Indonesia by adopting the principles in the UPICC based on the principle of freedom of contract. The type of research uses normative research by using the normative juridical approach method. The results of this research obtained that the principle of hardship is a principle that has been adopted by several contract law systems in the world and adopted by international legal  instruments  as  an  effort  to  encourage  the  development  of  contract  law  in  the  world.  The enactment  of  hardship  clause  in  Indonesia  can  be  done  by  adopting  international  contract  law instruments that can be adopted, one of which is UPICC.
Keywords: Coal Export, Domestic Market Obligation, Hardship, International Coal Purchase Contract.

## PENDAHULUAN
Transaksi  bisnis  internasional  merupakan  suatu  bagian  dari  kajian  hukum  privat  atau hubungan keperdataan antara subjek hukum yang melakukan kegiatan tersebut, di mana di dalam kajian hukum privat maka hukum memberikan peluang lebih luas untuk para pihak untuk membuat, memperjanjikan, dan melaksanakan klausul yang dimuat dalam suatu kontrak bisnis internasional (Adolf & Maulana, 2020). Kontrak bisnis internasional dilandaskan pada kebebasan para  pihak  untuk  memilih  suatu  hukum  untuk  mengatur  kontrak  yang  dibentuk  di  antara keduanya, hukum kontrak internasional adalah bagian dari hukum perdata internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam transaksi bisnis antara pelaku bisnis yang berasal dari dua  atau  lebih  negara  yang  berbeda  melalui  suatu  kontrak  internasional  yang  dibuat  atas kesepakatan para pihak yang telah terikat dalam transaksi tersebut (Syahrin & Aslami, 2022). Pada umumnya, transaksi bisnis internasional yang diikat dalam bentuk sebuah kontrak erat kaitannya dengan perdagangan, terutama impor ekspor komoditas, yakni salah satunya adalah komoditas batu bara.
Berdasarkan beberapa sumber yang dihimpun, terdapat 3 (tiga) negara yang berperan sebagai penyedia utama batu bara di dunia: Indonesia, Australia, dan Rusia. Terlebih lagi, pada tahun  2020  silam,  Indonesia  tercatat  sebagai  eksportir  batu  bara  terbesar  di  dunia  dengan angka ekspor mencapai 405 juta ton (Azkiya, 2022).  Kegiatan ekspor batu bara di Indonesia telah berperan besar pada penerimaan negara, di mana pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan negara  mengukir  angka  12,10%  dan  mengalami  peningkatan  jumlah  total  ekspor  sebesar $10.186,4 atau meningkat sebesar 90,26% (Meyliawati & Saputera, 2022).  Sebagai salah satu
negara penghasil batu bara terbesar di dunia, popularitas batu bara sebagai sumber energi listrik di Indonesia kerap kali berimplikasi pada timpangnya kebutuhan batu bara dalam negeri dan  nilai  ekspor  batu  bara  yang  kian  meningkat.  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana konstitusi negara telah menjamin kebutuhan masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah sumber daya  mineral,  yakni  batu  bara.  Guna  mewujudkan  amanat  konstitusi  tersebut  pemerintah Indonesia  menciptakan  suatu  kebijakan  bernama Domestic  Market  Obligation  (DMO)  yang bertujuan  untuk  mengendalikan  produksi  batu  bara  nasional  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, serta untuk menghindari adanya kelangkaan cadangan batu bara nasional akibat dari tingginya nilai ekspor batu bara ke luar negeri.
Kebijakan  DMO di Indonesia  sendiri telah menuai polemik  pada awal tahun 2022, di mana  pada  bulan  Januari  tahun  2022  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia  melalui  Keputusan  Menteri  Nomor:13.K/HK.021/Mem.B/2022  tentang  Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batu Bara ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda  Serta  Dana  Kompensasi  Pemenuhan  Kebutuhan  Batu  Bara  di  Dalam  Negeri  telah menetapkan  bahwa  adanya  larangan  ekspor  batu  bara  bagi  badan  usaha  yang  belum memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan  kontrak  penjualan.  Hadirnya  larangan  ekspor  ini  tentu  mengganggu  pelaksanaan kontrak jual beli batu bara internasional antara para pihak, di mana kebijakan DMO ini dapat menyebabkan eksportir wanprestasi akibat tidak terlaksananya kewajiban yang tertuang dalam kontrak.  Namun,  para  pengusaha  tambang  di  Indonesia  meyakini  bahwa  fenomena  ini digolongkan  sebagai  suatu  keadaan  kahar,  sehingga  diyakini  bahwa  tidak  ada  pelanggaran terhadap kontrak jual beli internasional yang dibentuk antara perusahaan tambang di Indonesia dan pembeli di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh beberapa perusahaan tambang besar di Indonesia  seperti  PT  Indika  Energy  Tbk,  PT  Adaro  Energy,  PT  Bukit  Asam  Tbk,  dan  PT  Indo Tambangraya  (Fitriyani,  2022).    Adanya  perubahan  ketentuan  mengenai  DMO  di  setiap waktunya dapat mengganggu keseimbangan dari pelaksanaan kontrak. Alih-alih memasukkan perubahan DMO dalam klausul force majeure, apakah perubahan DMO ini dapat ditetapkan dan dimuat dalam klausul hardship pada kontrak jual beli batu bara internasional dan apakah klausul hardship  dapat diimplementasi dalam kontrak jual beli batu bara internasional yang melibatkan subjek hukum Indonesia.
Keberadaan hardship  di  Indonesia  sendiri  belum  banyak  ditemukan,  terutama  dalam penggunaannya pada suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Beberapa kasus di Indonesia lebih banyak menggunakan hardship sebagai suatu prinsip yang didalilkan dalam persidangan pada
saat  menguji  poin-poin  gugatan,  seperti  dalam  Putusan  Pengadilan  Niaga  Surabaya Nomor:21/PAILIT/2016/PN-NIAGA  Sby,  yang  berkaitan  dengan  permohonan  pailit  yang diajukan oleh PT. Insam Batubara Energy terhadap CV. Arjuna dikarenakan CV. Arjuna gagal dalam menyuplai batu bara sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang dibentuk oleh PT. Insam Batubara Energy dan CV. Energy dan gagal membayar hutang-hutang atas prestasi yang tidak terpenuhi oleh CV. Arjuna dikarenakan CV Arjuna gagal melakukan penyerahan batu bara kepada PT. Insam Batubara Energy disebabkan oleh adanya suatu keadaan sulit ( Hardship) yakni kondisi ekonomi, di mana harga batu bara turun secara drastis pada rentang Desember tahun 2015 hingga Juli tahun 2016.
Berdasarkan kasus di atas, dapat terlihat bahwa kebijakan-kebijakan dalam perdagangan komoditas batu bara memiliki risiko ekonomi yang cukup tinggi karena bergantung erat pada kebijakan pemerintah dan juga kebijakan harga pasar yang berlaku. Untuk menghindari adanya kegagalan pemenuhan prestasi yang merugikan salah satu pihak dalam berkontrak, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemberlakuan klausula hardship dalam pembentukkan kontrak jual beli batu  bara.    Tulisan  ini  akan  membagi  pembahasan  melalui  beberapa  bagian.  Pada  bagian pertama  dari  pembahasan  akan  dilakukan  paparan  terkait  bagaimana  pengaturan hardship dalam perkembangan hukum kontrak di dunia. Bagian kedua dari jurnal ini akan melakukan pemaparan  umum  tentang  pemberlakuan  prinsip  hardship  di  beberapa  negara  dan  di Indonesia. Pada bagian pembahasan terakhir akan dilakukan analisa apakah klausula hardship dapat diberlakukan dalam kontrak jual beli batubara di Indonesia berdasarkan asas freedom of contract dalam hal terganggunya keseimbangan kontrak akibat kebijakan DMO.

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang ditujukan untuk mengkaji suatu kualitas dari norma itu sendiri (Hendrik, 2006), sehingga objek yang diteliti adalah hukum itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  penulis  mengkaji  bagaimana  suatu  hukum  yang  ada  dan implementasinya dengan praktik yang ada di lapangan.  Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  dan  teknis  deskriptif  analitis,  dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif bertalian dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.    Tahap  penelitian  ini  berfokus  pada  studi  kepustakaan  yang  bersumber  dari  data sekunder mencakup (1) bahan data primer, yakni peraturan perundang-undangan; (2) bahan data sekunder, yakni buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian; dan (3) bahan data tersier, yakni kamus ataupun ensiklopedia (Soekamto, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hardship dalam Perkembangan Hukum Kontrak
Dalam  transaksi  komersial  internasional,  khususnya  untuk  kontrak  jangka  panjang, perubahan-perubahan  dapat  terjadi  dan  berimplikasi  pada  keberlangsungan  suatu  kontrak. Hardship merupakan situasi atau kondisi yang mengacu pada pelaksanaan kontrak berubah secara drastis setelah adanya kesepakatan sehingga mengganggu keseimbangan kontrak, di mana kondisi ini sangat merugikan pihak dalam kontrak dan  apabila kontrak tersebut tetap dilaksanakan  akan  memberatkan  pihak  yang  berkontrak  sehingga  konsekuensi  dari  adanya kondisi ini adalah memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan negosiasi ulang dengan  itikad  baik  untuk  menyesuaikan  dan  mengembalikan  keseimbangan  kontraktual  ke kondisi semula (Deshwal, 2022).
Beberapa regulasi domestik dalam beberapa negara telah mengadopsi konsep hardship yang bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan jika peristiwa telah membuat kinerja lebih  berat  daripada  yang  seharusnya  telah  diantisipasi  pada  saat  pembentukan  kontrak. Namun, solusi yang diadopsi oleh hukum nasional mungkin sangat berbeda dari satu negara dan negara lain, seperti contohnya apabila salah satu hukum nasional meminta para pihak untuk melakukan renegosiasi ulang terkait kontrak dan negosiasi ulang tidak mencapai kesepakatan maka  kegagalan  dari  renegosiasi  tersebut  dapat  menimbulkan  beberapa  hal  lainnya, berdasarkan  beberapa  undang-undang  pihak  yang  dirugikan  hanya  akan  berhak  untuk mengakhiri  kontrak sedangkan menurut pihak lain pihak yang dirugikan akan memiliki   hak untuk meminta penyesuaian keadaan kontrak yang diubah oleh hakim atau arbiter.
Konsep  mengenai hardship  diadopsi  oleh  beberapa  sistem  hukum  negara-negara seperti di Perancis dan Belanda. Di samping itu, terdapat pula instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hardship.
a. Hardship berdasarkan Hukum Perancis
Dalam sistem hukum Perancis, hardship tidak dikenal dalam hukum kontrak privat dan  lebih  sering  digunakan  untuk  kontrak  negara.  Istilah  yang  digunakan  dikenal sebagai imprevision atau keadaan yang tidak diduga. Pada dasarnya, hukum Perancis tidak  mengakui  perubahan  kontrak  untuk  menangguhkan  pelaksanaan  kontrak karena dianggap sebagai pelanggaran atas asas pacta sunt servanda. Namun, pada salah  satu  kasus  sengketa Gaz  de  Bourdeaux  pada  tahun  1916,  pengadilan administrasi Perancis mengadopsi konsep imprevision dan memperkenalkan adanya penyesuaian  terhadap  kontrak  penyediaan  gas  yang  dipandang  perlu  untuk
menghindari bangkrutnya perusahaan gas yang pada saat itu menjadi pemasok gas untuk kota Bordeaux (Adolf, 2021).

## b. Hardship berdasarkan Hukum Belanda
Sama halnya seperti Jerman, Belanda sendiri mengakui adanya konsep hardship sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, di mana di  dalam  hukum  Belanda  sendiri hardship  memiliki  beberapa  karakteristik  (Adolf,
2021) yakni sebagai berikut:
1) Atas terjadinya keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, suatu pihak dapat mengajukan gugatan perubahan kontrak kepada pengadilan
2) Pengadilan dapat mengubah sebagian atau seluruh perjanjian
3) Perubahan  keadaan  ini  tidak  memungkinkan  untuk  dilanjutkannya  suatu perjanjian tanpa adanya perubahan perjanjian berdasarkan standar kepatutan dan keadilan.
c. Hardship berdasarkan Hukum Indonesia
Hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai hardship secara  spesifik.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Indonesia  tidak  mengenal adanya konsep hardship, oleh karenanya konsep mengenai hardship tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.
d. Hardship berdasarkan Principles of European Contract Law (PECL)
Principles  of  European  Contract  Law  (PECL)  mengatur  secara  tegas  mengenai perubahan  keadaan  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  kontrak.  Di  dalam pengaturan  mengenai  perubahaan  keadaan  dalam  PECL,  secara  tegas  pula ditekankan  hanya  berlaku  dalam  keadaan  atau  kasus  luar  biasa  (Momberg,  2011). Berdasarkan sifatnya, ketentuan perubahan keadaan dalam PECL hanya relevan dan berlaku  untuk  kewajiban  kontraktual  saja.  Pendekatan  PECL  mengenai hardship ditekankan pada adanya situasi di mana terdapat beban yang sangat berat untuk melaksanakan kinerja bagi pihak yang terdampak, beban yang berlebihan tersebut terjadi  ketika  keadaan  yang  berubah  mengakibatkan  adanya  ketidakseimbangan yang masif pada kontrak sehingga kontrak dapat menjadi batal (Momberg,  2011). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perubahan keadaan dan keseimbangan kontrak harus bersifat fundamental.
e. Hardship berdasarkan International Chamber of Commerce (ICC)
Klausul hardship  dalam  ICC  dikenal  sejak  tahun  2003,  namun  terdapat pembaharuan pada tahun 2020 di mana klausul hardship dalam ICC versi 2020 terdiri atas 3 paragraf. ICC memperkenalkan adanya 3 (tiga) alternatif dalam menghadapi keadaan sulit yakni (ICC, 2023):
a. Party to terminate;
Dalam hal adanya keadaan sulit, para pihak yang terkena dampak dari hardship diperkenankan untuk mengakhiri kontak.
b. Judge to adapt or terminate; dan
Dalam hal adanya keadaan sulit, para pihak berhak untuk meminta kepada hakim atau arbiter untuk mengadaptasi keadaan atau mengakhiri kontrak.
c. Judge to terminate.
Salah satu pihak dapat meminta hakim atau arbiter untuk melakukan pengakhiran kontrak.
ICC  menyediakan  pengaturan  klausula hardship  untuk  memberikan  kepastian kepada para pihak, para pihak mungkin ingin mengatur situasi hardship ke dalam kesepakatan mereka secara terpisah dari hukum yang mengatur kontrak. Masalah yang kerap muncul dalam menghadapi adanya pengaduan terkait situasi hardship adalah tolak ukur apakah situasi tersebut dapat digolongkan sebagai hardship atau tidak  sehingga  dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat  menyepakati  solusi  dari  hasil negosiasi  maka  klausul  tersebut  dapat  memberikan  dua  opsi  yakni  antara dilakukannya penyesuaian atau pengakhiran kontrak.
f. Hardship  berdasarkan  Unidroit  Principles  of  International  Commercial  Contracts (UPICC)
Hardship  dalam  UPICC  diatur  di  dalam  Article  6.2.1,  6.2.2,  dan  6.2.3.,  di  mana definisi dari hardship dalam UPICC sendiri tidak jauh berbeda dengan yang dianut dalam  sistem  hukum  yang  mengenal  konsep hardship,  yakni  mengenai  adanya perubahan  secara  fundamental  yang  mengganggu  keseimbangan  kontrak  akibat adanya  nilai  kontrak  yang  meningkat  sangat  tinggi  atau  menjadi  sangat  rendah sehingga  akan  merugikan  pihak  yang  berkontrak  apabila  kontrak  tersebut  tetap dilangsungkan.
Secara harfiah, pasal 6.2.1 UPICC menegaskan mengenai pacta sunt servanda atau kekuatan  mengikat  dari  suatu  kontrak,  meskipun  suatu  kontrak  menyebabkan kesulitan bagi salah satu atau kedua belah pihak, kontrak tetap harus dilaksanakan. Namun, terdapat komentar tambahan untuk pasal ini yang menyatakan bahwa asas
kekuatan  mengikat  dari  suatu  perjanjian  tidak  bersifat  absolut  atau  mutlak  ketika terjadi  sebuah  perubahan  fundamental  pada  saat  kontrak  berlangsung,  kondisi perubahan  tersebut  menjadi  pengecualian  dengan  konsep  yang  dikenal  dengan hardship (Schwenzer, 2014).

## Pemberlakuan Hardship dalam Kontrak
Klausula hardship merupakan upaya preventif yang disediakan dalam kontrak pada saat terjadi  situasi  yang  secara  signifikan  merubah  keseimbangan  kontrak.  Penerapan  klausula hardship digunakan oleh para pihak dengan maksud pada saat adanya perubahan kondisi yang dapat mengubah keseimbangan kontrak, mereka tidak secara langsung mengakhirinya atau membatalkannya namun tetap untuk melanjutkan kontrak tersebut (Konarski, 2003). Belum ada definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan secara fundamental, karena perubahan fundamental bergantung pada keadaan dan peristiwa itu sendiri. Namun, apabila yang dimaksud dengan perubahan fundamental yang memengaruhi biaya pelaksanaan kontrak merupakan  suatu  kemampuan  yang  dapat  dihitung  secara  pasti,  maka  perubahan  seperti kenaikkan atau penurunan biaya secara drastis sebesar kurang dari atau lebih dari 50% (lima puluh persen) biaya atau nilai pelaksanaan kontrak dianggap sebagai jumlah yang fundamental (Yudha Hernoko, 2006).
Perubahan  secara  fundamental  dari  keseimbangan  kontrak  memberikan  hak  kepada pihak  yang  dirugikan  untuk  mengajukan  negosiasi  ulang  kontrak  dengan  itikad  baik  untuk menyesuaikan kontrak, memulihkan kontrak, atau untuk menuntut pengakhiran kontrak apabila negosiasi  gagal  dijalani.  Dalam  praktik  kontrak  internasional  ketentuan hardship  berkaitan dengan keadaan yang dapat diramalkan (Konarksi, 2003), namun dapat merugikan apabila tetap dilakukan. Di bawah instrumen UPICC, hardship membutuhkan perubahan keadaan yang begitu parah  dan  mendasar  bahwa  debitur  tidak  dapat  melakukan  prestasinya  meskipun  ada kemungkinan untuk tetap melaksanakan prestasi. Terlepas dari hal itu, dalam praktiknya, belum ada hal yang dapat mendeterminasi perubahan fundamental atau kinerja yang memberatkan itu dapat diukur dalam segi apa, hal ini dikarenakan para pihak bebas untuk menentukan tingkat “keberatan” dalam kontrak dilandasi dengan alasan yang relevan.
Klausul hardship  tak  lazim  ditemukan  dalam  kontrak-kontrak  komersial  yang  ada, ketentuan hardship  dalam  PECL,  ICC,  dan  UPICC  dianggap  sebagai  soft  law  sehingga  tidak mewajibkan prinsip tersebut untuk dituangkan dalam kontrak. Namun, dalam perkembangan hukum  kontrak  di  negara  Inggris  telah  mengadopsi  prinsip hardship  dan  memasukkan ketentuan  ini  secara  tegas  di  dalam  kontrak  mereka  untuk  memberikan  perlindungan  yang terjamin. Klausul semacam ini ini lebih dikenal sebagai “ economic hardship ” di Inggris dan sudah
bertahun-tahun  digunakan  pada  kontrak  energi,  seperti  halnya  klausul hardship  telah menyediakan mekanisme untuk memperhitungkan volatilitas yang melekat pada pasar energi seperti fluktuasi harga minyak dan kerentanan pasar energi terhadap tren ekonomi makro yang luas (Langley, Vinall & Turner, 2023).
a. Associated British Ports v. Tata Steel UK Limited
Kasus Associated British Ports v. Tata Steel UK Limited diputuskan dalam persidangan di Royal Courts of Justice London pada Maret 2017. Kasus ini bermula dari adanya klaim yang diajukan  oleh  Associated  British  Ports  untuk  meminta  permohonan  penjelasan  kepada majelis  sidang  untuk  menginterpretasikan  klausul  yang  ada  dalam  perjanjian  lisensinya dengan Tata Steel UK Limited. Associated British Port memiliki dan mengoperasikan 21 (dua puluh satu) pelabuhan di Britania Raya dan Tata Steel UK Limited adalah  pemilik bisnis pembuatan baja, di dekat salah satu pelabuhan milik Associated British Port terdapat pabrik baja milik Tata Steel, sehingga pada 1 Maret 1995 keduanya membentuk perjanjian lisensi untuk menetapkan hak dan kewajiban antara Tata Steel UK Limited dan Associated British Ports sehubungan dengan penggunaan fasilitas Tidal Harbour milik Associated British Ports oleh Tata Steel UK Limited. (EWHC 694, 2017).
Pada tanggal 11 Februari 2016, Tata Steel UK Limited telah memberikan pemberitahuan kepada Associated British Ports tentang adanya perubahan kondisi keuangan dan meminta dilakukan  renegosiasi  untuk  merundingkan  beberapa  amandemen  dalam  perjanjian terutama  mengenai  separuh  dari  biaya  pelaksanaan  kontrak  yang  dibayarkan  oleh  Tata Steel UK Limited. Pemberitahuan ini didasarkan pada Pasal 22 Perjanjian yang berbunyi:
“ It is hereby agreed between the parties that in the event of any major physical or financial change in circumstances affecting the operation of [Tata's] Works at Llanwern or Port Talbot or ABP's operation of the Tidal Harbour on or at any time after the 15th day of September 2007 either party may serve notice on the other requiring the terms of this Licence to be re-negotiated with effect from the date on which such notice shall be served. The parties shall immediately seek to agree amended terms reflecting such change in circumstances and if agreement is not reached within a period of six months from the date of the notice the matter shall be referred to an Arbitrator.”
Berdasarkan bunyi klausul di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak antara keduanya mengakui  adanya  penerapan  klausula hardship  dan  menyediakan  upaya  renegosiasi sebagai solusi dalam hal terjadi kondisi hardship. Di sisi lain, Associated British Port merasa bahwa tidak ada perubahan ekonomi yang besar dalam keadaan sehingga kondisi yang diajukan oleh Tata Steel tidak cukup untuk memicu berlakunya klausul tersebut. Namun, dalam keputusannya, hakim memutuskan bahwa klausul tersebut tetap valid meskipun tidak
ada  tolak  ukur  yang  jelas  dalam  menentukan  perubahan  ekonomi  yang  besar,  hakim mencatat  bahwa  tidak  sulit  untuk  menentukan  arti  komersial  di  balik  klausul  tersebut. Sehingga  frasa  tersebut  cukup  pasti  dan  menjamin  untuk  dapat  ditegakkan  (Stevens  & Boltons, 2023).
b. Putusan Nomor 3817L/Pdt/2013 mengenai kasus antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
Kasus antara PT Adhi Karya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersumber dari  dibentuknya  Perjanjian  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Ibadah  Pekerjaan  06 Pembangunan  Masjid  Agung  di  Pangkalan  Kerinci  melalui  pelelangan  yang  telah menetapkan,  memutus,  dan  menunjuk  PT  Adhi  Karya  sebagai  pemenang  lelang  atas pelaksanaan pembangunan masjid tersebut, Perjanjian ini ditetapkan selama jangka waktu pelaksanaan 20 (dua puluh) bulan dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, terjadi perubahan keadaan di mana adanya kebijakan  moneter  melalui  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  16  Tahun  2008,  Peraturan Menteri ESDM ini menimbulkan pula adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara langsung berimplikasi pada setiap sektor industri, ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan pada usaha jasa konstruksi karena adanya kenaikan harga barang, bahan, serta  upah  yang  dipakai  dalam  pembangunan  proyek  menjadi  naik  sehingga mengakibatkan pula kenaikan biaya dan nilai pengerjaan dari PT Adhi Karya. Dalam hal ini, PT  Adhi  Karya  selaku  pelaksana  dalam  proyek  merasa  dirugikan  dengan  mengeluarkan biaya ekstra di luar kesepakatan yang dituangkan.
PT Adhi Karya berdasarkan itikad baik tetap melaksanakan pekerjaannya dengan catatan mengupayakan adanya penyesuaian harga/esklasi terhadap pengerjaan proyek yang telah dikerjakannya  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pelalawan,  namun  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pelalawan  tidak  pernah  mengajukan  adanya  penyesuaian  anggara kepada  instansi terkait untuk menentukan esklasi harga.  Oleh  karenanya, PT Adhi  Karya mengajukan  gugatan  mengenai  hal  ini.  PT  Adhi  Karya  dalam  gugatannya  mendalilkan bahwa  penyesuaian  anggaran  untuk  harga/eskalasi  dari  proyek  merupakan  tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat  (4)  Kontrak  Induk  yang  memuat  ketentuan  mengenai  dimungkinkannya  untuk mengajukan  penyesuaian  harga/eskalasi  dalam  hal  adanya  kebijakan  pemerintah  dalam bidang moneter yang  secara resmi menetapkan adanya kenaikkan harga yang  di mana termasuk dalam keadaan force majeure dalam pelaksanaan kontrak tersebut.
Pemberlakuan  Klausula  Hardship  dalam  Kontrak  Batubara  di  Indonesia  berdasarkan  Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)
Hukum kontrak di Indonesia yang tidak mengakui prinsip mengenai hardship membuat pencantuman  klausul hardship  sangat  lazim  ditemukan  pada  kontrak-kontrak  bisnis  di Indonesia. Faktanya, hukum kontrak yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan warisan hukum  kolonial  yang  sudah  tidak  dapat  lagi  mengakomodasi  perkembangan  bisnis  dan perkembangan  perdagangan  internasional  yang  berkembang  pesat  dan  juga  memiliki pengaruh  besar  bagi  para  pelaku  usaha  di  Indonesia.  Sejarah  pembentukan  kontrak internasional berawal dari adanya resolusi yang dibentuk oleh Institute of International Law (IDI) melalui sidang di Swiss pada tahun 1991 yang memperkenalkan The Autonomy of the Parties in International Contract Between Private Persons or Entities (Adolf, 2021). Bersumber dari resolusi tersebut  mulai  dikenal  pula  2  (dua)  prinsip  utama  dalam  membentuk  kontrak  internasional antara para lembaga privat: 1. Prinsip Otonomi Para Pihak (a utonomy of the parties) dan 2. Prinsip Kebebasan Berkontrak ( freedom of contract). (Adolf,2021)
Dalam  hukum  kontrak  internasional,  otonomi  para  pihak  memberikan  kebebasan  bagi mereka yang ingin mengikatkan diri dalam kontrak internasional untuk membuat klausula dan anatomi  kontrak  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Kedua  prinsip  ini  lebih  banyak menekankan mengenai kebebasan bagi para pihak untuk memilih pilihan hukum yang akan berlaku terhadap kontrak tersebut dan juga hukum yang dipilih berupa hukum nasional  yang disepakati dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Adolf, 2021). Unidroit melalui instrumen UPICC memiliki prinsip hardship serupa yang mengatur tentang impossibility to perform dalam pelaksanaan  kontrak  dan  mengingat  Indonesia  telah  meratifikasi Statute  of  International Institute for Unification of Private Law dan menjadi anggota ke-63 dari Unidorit  maka prinsip hardship dalam UPICC dapat berlaku bagi kontrak di Indonesia. Prinsip hardship seperti yang ada  di  UPICC  sudah  dapat  diberlakukan  mengingat  pula  dalam  pembentukkan  kontrak internasional, di samping memerhatikan hukum yang mengatur kontrak  diikuti pula dengan prinsip  hukum  atau  kebiasaan  dagang  internasional.  Akan  tetapi,  apabila  tidak  dimasukkan sebagai klausula dalam kontrak, prinsip hardship baru akan berlaku pada saat terjadi sengketa, di mana pihak dalam berkontrak dapat menguji apakah kondisi yang sedang dihadapi olehnya merupakan  suatu hardship  yang  akan  ditentukan  oleh  hakim  atau  arbiter  sehingga  proses renegosiasi akibat hardship baru akan terjadi pada saat putusan keluar.
Untuk  mengantisipasi  panjangnya  proses  dalam  melakukan  klaim hardship  dalam menghadapi perubahan kebijakan DMO yang berindikasi mengganggu keseimbangan kontrak, para pihak dapat lebih dulu mengatur mengenai hal ini dengan memuat klausula hardship yang mencantumkan  beberapa  kondisi  yang  dapat  menyebabkan hardship  bagi  para  pihak  yang
berkontrak  khususnya  mengenai  perubahan  kebijakan  DMO  terkait.  UPICC  dapat  dijadikan sumber rujukan atau referensi bagi pembaharuan modernisasi hukum kontrak Indonesia karena prinsip  dalam  UPICC  dianggap  sebagai  prinsip-prinsip  hukum  kontrak  modern  yang merepresentasikan  perkembangan  hukum  kontrak  internasional  yang  bersumber  baik  dari sistem hukum civil law dan common law, meskipun UPICC adalah soft law namun UPICC dapat digunakan  sebagai  referensi  untuk  membentuk  kontrak  dengan  adanya  penyesuaian- penyesuaian tertentu berdasarkan kebutuhan para pihak (Mandala, 2017).
Pencantuman klausula hardship dalam kontrak jual beli batu bara internasional dapat pula dilandasi dengan asas kebebasan berkontrak para pihak, sejalan dengan Doktrin Transaksi atau Tindakan  Hukum  ( Legal  Transaction  atau  Juristic  Act)  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen bahwa transaksi hukum merupakan tindakan di mana individu diberi wewenang oleh hukum untuk  mengatur  tindakan  tertentu  secara  sah,  transaksi  tersebut  yang  dinamakan  dengan tindakan  yang  menciptakan  hukum  atau law-creating  act  (Adolf,  2010).  Asas  kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak dapat menjadi  jalan  pembuka  bagi  para  pihak  untuk  dapat  memuat  klausula hardship  di  dalam kontrak mereka khususnya mencantumkan pula beberapa kondisi yang dapat diklasifikasikan sebagai keadaan sulit dalam kontrak, contohnya saat terjadi perubahan kebijakan DMO yang mengganggu keseimbangan kontrak bagi para pihak.
Penyesuaian dalam memberlakukan  klausula hardship dapat beragam, karena hardship bukan sebuah klausula baku yang memiliki bentuk baku dalam pengaturannya, kecuali apabila para pihak ingin mengadopsi bentuk klausula hardship dalam model CISG yang bersifat hard law dan wajib dipatuhi. Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa prinsip  hardship seperti dalam  UPICC  hanya  bersifat soft  law,  oleh  karena  itu  pemberlakuan  klausula  hardship berdasarkan prinsip dalam UPICC dapat diadopsi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
Membentuk klausula hardship berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak jual beli batu bara internasional internasional yang melibatkan pihak di Indonesia dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengadopsi Prinsip Hardship, (2) Identifikasi  Risiko Hardship,  (3)  Mencantumkan  Definisi  Hardship,  (4)  Menentukan  Kriteria Hardship,  (5)  Prosedur  Penanganan  Hardship,  (6)  Perubahan  Kontrak  dalam  Menghadapi Hardship, (7) Penyelesaian Sengketa.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pemberlakuan klausula hardship berdasarkan Asas Freedom of Contract dalam kontrak jual beli Batubara, diperoleh kesimpulan:
1. Prinsip  keadaan  sulit  atau hardship  merupakan  suatu  prinsip  yang  telah  dianut  oleh beberapa sistem hukum kontrak di dunia dan diadopsi oleh instrumen-instrumen hukum internasional sebagai upaya dalam mendorong perkembangan hukum kontrak di dunia. Prinsip  ini  menitikberatkan  pada  perubahaan  keadaan  yang  memengaruhi keseimbangan kontrak secara fundamental. Indonesia  sendiri tidak mengenal adanya prinsip hardship dalam sistem hukum kontrak, alih-alih mengakui keberadaan hardship, Indonesia lebih mengenal klausula force majeure dalam hal adanya perubahan keadaan pada pelaksanaan kontrak. Sektor perdagangan batu bara memiliki risiko yang sangat tinggi dari segi ekonomi, di mana sektor ini bergantung erat pada kebijakan pemerintah dan kebijakan pasar dalam penentuan harga penjualan. Kehadiran kebijakan DMO di Indonesia  dapat  menjadi  risiko  bagi  para  pelaku  usaha  khususnya  dalam  kegiatan perdagangan  internasional,  karena  perubahan  kebijakan  DMO  berimplikasi  pada pelaksanaan kontrak secara signifikan. Kendati demikian, perlu adanya pembentukkan suatu klausula hardship dalam kontrak batu bara untuk menghindari adanya wanprestasi apabila  terjadi  perubahan  kebijakan  DMO  yang  mengganggu  keseimbangan  kontrak para pihak.
2. Pemberlakuan  klausula hardship  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  mengadopsi instrumen hukum kontrak internasional yang dapat diadopsi salah satunya adalah UPICC. Prinsip-prinsip yang termuat dalam UPICC dapat diadopsi oleh pelaku usaha di Indonesia atas  landasan  telah  diratifikasinya Statute  of  International  Institute  for  Unification  of Private  Law  (Indonesia  menjadi  anggota  ke-63  Unidroit  dan  meratifikasi  melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2008), UPICC sendiri mengenal adanya  prinsip hardship  yang  dapat  digunakan  sebagai  upaya  alternatif  dalam menyelamatkan keberlangsungan kontrak dengan penyelesaian renegosiasi pada saat terjadi  perubahan  keadaan  yang  memengaruhi  pelaksanaan  kontrak,  sejalan  dengan prinsip kebebasan berkontrak di mana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat klausula  kontrak,  memilih  pilihan  hukum,  hingga  mengadopsi  prinsip-prinsip  hukum internasional yang dapat diimplementasikan di dalam kontrak, maka para pelaku usaha di Indonesia dapat membentuk klausula hardship di dalam kontrak mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan mengadopsi prinsip hardship yang dimuat dalam UPICC dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu berdasarkan kebutuhan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala  dan  Maulana,  Mursal. Hukum  Perdagangan  Internasional  dan  Fasilitasi Perdagangan (Bandung:Keni Media, 2020).
Adolf,  Huala, Bab-Bab  tentang  Hukum  Kontrak  Internasional,  (Bandung:Keni  Media,
2021).
Adolf,  Huala, Instrumen-Instrumen  Hukum  tentang  Kontrak  Internasional, (Bandung:Keni Media, 2021).
Adolf,  Huala, Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak  Internasional,  Cetakan  Ketiga,  (Bandung:  Refika Aditama, 2010).
Deshwal, Seema dan Ritu, “Contractual Exempion Theories of Force Majeure and Hardship in International Law”, International Journal of Law Management and Humanities Vol. 5, Issue 6, (2022).
Dihni, Azkiya Vika, “Daftar Negara Eksportir Batu Bara Terbesar di Dunia pada 2020, RI Nomor Satu”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/06/daftar-negara- eksportir-batu-bara-terbesar-di-dunia-pada-2020-ri-nomor-satu ,  diakses  pada  27 November 2022.
Fitriyani,  Ema,  “Raksasa  Batu  Bara  Ramai - ramai  Bersuara  soal  Larangan  Ekspor”,
https://kumparan.com/kumparanbisnis/raksasa-batu-bara-ramai-ramai-bersuara- soal-larangan-ekspor-1xHMSptl6ui/full , diakses pada 31 Agustus 2022.
Hernoko, Agus Yudha, “”Force Majeure Clause” atau “Hardship Clause” Problematika dalam Perancangan Kont rak Bisnis”, Perspektif Vol. XI, No.3, (2006).
ICC,  “Force  Majeure  and  Hardship  Clause  March  2020”, https://iccwbo.org/news- publications/icc-rules-guidelines/icc-force-majeure-and-Hardship-clauses/#single- hero-document , diakses pada 21 April 2023.
Konarsi, Hubert, “Force Majeure and Hardship Clause  in International Contractual Practice”,
International Bus. LJ, (2003).
Langley, James, Vinall, Matthew, dan Turner, Matthew, “Three degrees of hardship: an English Law Perspective”,
https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/january/22/three-degrees-of- hardship-an-english-law-perspective#footnote5-ref , diakses pada 2 Mei 2023.
Mandala, Subianta, “UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia d alam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Media Hukum Vol. 24, No.2, (2017).
Konarsi, Hubert, “Force Majeure and Hardship Clause  in International Contractual Practice”,
International Bus. LJ, (2003).
Mandala, Subianta , “UPICC Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Media Hukum Vol. 24, No.2, (2017).
Meyliawati, Risca dan Saputera, Deni, dkk, “ Determinants of Indonesia Coal Commodity Export Before  and  Post  the  Spread  of  the  Covid- 19  Policy”, East  Asian  Journal  of Multidiscplinary Research (EAJMR) Vol. 1, No. 5, (2022).
Mezak,  Mendray  Hendrik,  “Jenis,  Metode,  dan  Pendekatan  dalam  Penelitian  Hukum”, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. 3, No.3, (2006).
Schwenzer, Ingeborg, “Exemption in Case of Force majeure and Hardship -CISG, PICC, PECL, and DCFR”, Curitiba Jurua Editora, (2014).
Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007).
Syahrin, Aminur Alfi dan Aslami , Nur, “Peran Hukum pada Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas”, JOSR:Journal of Social Research 1, Nomor 3, (2022).
Uribe, Rodrigo Momberg, “Change of Circumstances in International Insturments of Contract Law”, Euopean Review of Private Law, Vol 15 (2), (2011).
Stevens & Boltons, “High Court Rules “Renegotiation” Clause in Commercial Contract is Not
Void for
Uncertainty”, https://www.stevensbolton.com/site/insights/articles/commercial_contrac t_re_negotiation_clause_is_not_void , diakses pada 3 Mei 2023.
Associated British Ports v. Tata Steek UK Limited 2017.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  25  Tahun  2018  tentang  Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Putusan  Nomor  2817K/Pdt/2013  mengenai  kasus  antara  PT  Adhi  Karya  (Persero)  Tbk  dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
Keputusan Menteri ESDM 139 K/HK/02/MEM.B./2021 Keputusan Menteri ESDM 13 K/HK.021/MEM.B./2022 Keputusan Menteri ESDM 267 K/MB.01/MEM.B./2022 The Unidroit Principles for International Commercial Contracts 2016