TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 05  No. 2 Desember  2019
p-ISSN : 2442-7004
e-ISSN : 2460-609x

## STRATEGY FOR INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMEN EMPOWERMENT AND CHILDREN PROTECTION IN CHILDREN PREVENTION

## MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN
IAIN Padangsidimpuan syukrioke@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2.2304

## Abstract
Violence in children is one of the issues that is most  often found in news through electronic media and print media. Based on the results of the 2018 National Survey on Child and  Youth Life Experience (SNPHAR) released by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, showed that  6%  of  boys  and  9%  of  girls  had  experienced  sexual  violence.  50%  of boys  and  60%  of  girls  have  experienced  emotional  abuse.  Furthermore, 33%  of  boys  and  20%  of  girls  experience  physical  violence.  The  rise  of various types of violence requires P2TP2A to be more proactive to reduce the number of violence against children in Mandailing Natal Regency. The purpose  of  this  study  is  to  find  a  picture  of  the  strategy  carried  out  by P2TP2A  in  Mandailing  Natal  Regency  in  preventing  cases  of  violence against  children.  The  method  used  is  descriptive  qualitative  by interviewing  respondents  who  come  from  P2TP2A  devices  Mandailing Natal  Regency.  The  results  showed  that  P2TP2A  Mandailing  Natal Regency  had  carried  out  its  duties  and  functions  based  on  the  Standard Operating  Procedures  established  by  the  Chairman  of  the  Mandailing Natal  P2TP2A  Technical  Team.  The  strategy  undertaken  is  to  conduct socialization  to  schools  and  villages  to  report  acts  of  violence  so  that services can be provided in accordance with the needs of victims of good advocacy services, rehabilitation, health, counseling as well as complaints and  assistance.  The  strategy  carried  out  by  P2TP2A  in  Mandailing  Natal District  has  shown  results  but  requires  cooperation  from  various  parties due to the limited facilities owned by P2TP2A.
Keywords : P2TP2A, Violence in Children

## Abstrak
Kekerasan  pada  anak-anak  adalah  salah  satu  masalah  yang  paling  sering ditemukan  pada  berita  yang  muncul,  baik  melalui  media  elektronik  dan media cetak. Berdasarkan hasil Survei Nasional 2018 tentang Pengalaman Hidup  Anak  dan  Remaja  (SNPHAR)  yang  dirilis  oleh  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa 6%  anak  laki-laki  dan  9%  anak  perempuan  telah  mengalami  kekerasan seksual.  Terdapat  sejumlah  50%  anak  laki-laki  dan  60%  anak  perempuan telah mengalami pelecehan emosional. Selanjutnya, 33% anak laki-laki dan 20%  anak  perempuan  mengalami  kekerasan  fisik.  Munculnya  berbagai
254  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019
jenis  kekerasan  membutuhkan  P2TP2A  untuk  lebih  proaktif  untuk mengurangi  jumlah  kekerasan  terhadap  anak-anak  di  Kabupaten Mandailing  Natal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan gambaran strategi yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Mandailing Natal  dalam  mencegah  kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Metode  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  mewawancarai  responden yang  berasal  dari  perangkat  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal telah  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  berdasarkan  Prosedur Operasional  Standar  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Tim  Teknis  P2TP2A Mandailing Natal. Strategi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah  dan  desa-desa,  agar  masyarakat  dapat  melaporkan tindakan  kekerasan  yang  terjadi.  Hal  ini  dilakukan  agar  layanan  dapat diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  korban  layanan  advokasi  yang  baik, rehabilitasi,  kesehatan,  konseling  serta  pengaduan  dan  bantuan.  Strategi yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  di  Distrik  Mandailing  Natal  telah menunjukkan  hasil  tetapi  membutuhkan  kerja  sama  dari  berbagai  pihak karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh P2TP2A.
Kata Kunci: P2TP2A, kekerasan pada anak, dan strategi.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  akan  berkontribusi untuk  membangun  dan  mencapai  cita-cita  bangsa  kelak.  Dalam  upaya memaksimalkan  peran  generasi  bangsa  nantinya,  tumbuh  kembang  anak menjadi perhatian serius pemerintah diantaranya dengan menerbitkan peraturan dan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  anak.  Salah  satunya  dapat ditemukan dalam lampiran peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan  perlindungan  anak  nomor  2  tahun  2011,  bahwa  dunia  anak  adalah  dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk. 1
Namun  demikian,  berdasarkan  frekuensi  pemberitaan  media  cetak  dan elektronik  masih  banyak  tindakan  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak-anak  baik dalam  lingkungan  keluarga,  lingkungan  sekolah  maupun  lingkungan  sosial tempat  tinggal  anak.  Secara  statistik  data  tindakan  kekerasan  pada  anak  pada tahun  2011-2016  memang  menurun  secara  nasional.  Akan  tetapi,  di  beberapa daerah tindakan kekerasan pada anak ada yang mengalami peningkatan. Hal ini
1 Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  PerlindunganAnakRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 TentangPedomanPenangananAnak Korban Kekerasan
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  255
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304
dapat  dilihat  dari  penelitian  yang  dilakukan  di  beberapa  sekolah  kecamatan Malalayang  Kota  Manado  dengan  mengambil  responden  sebanyak  316  orang, 315 responden mengalami tindakan kekerasan minimal satu tindakan kekerasan dari  kekerasan  fisik,  kekerasan  emosional,  kekerasan  penelantaran  dan kekerasan  seksual. 2 Demikian  pula  dengan  hasil  Survei  Nasional  Pengalaman Hidup  Anak  dan  Remaja  (SNPHAR)  tahun  2018  yang  dirilis  oleh  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak,  menunjukkan  bahwa  6% anak  laki-laki  dan  9%  anak  perempuan  pernah  mengalami  kekerasan  seksual. 50%  anak  laki-laki  dan  60%  anak  perempuan  pernah  mengalami  kekerasan emosional. Selanjutnya, 33% anak laki-laki dan 20% anak perempuan mengalami kekerasan fisik. 3
Apabila  ditelusuri  lebih  jauh,  tindakan  kekerasan  dilakukan  oleh  orang dewasa  kepada  anak-anak  dengan  dalih  untuk  mendisiplinkan  anak. Sebagaimana  hasil  penelitian  Pupung  Puspa  Ardini  dalam  jurnal  Pendidikan Anak Usia  Dini mengungkap  fakta  bahwa, Pertama, pemahaman  orang  tua  dan guru  menganggap  hukuman  fisik  sebagai  salah  satu  upaya  yang  tepat  untuk mendisiplinkan  anak  yang  merupakan  pola  asuhan  turun  temurun  dalam keluarga  responden. Kedua, dampak  kekerasan  yang  muncul  adalah  anak cenderung  mengabaikan  teriakan  dan  hardikan  orang  tua  dan  menganggap kekerasan  sudah  biasa  diterima.  Selain  itu,  sebagian  anak  juga  mengalam  nh  n hnnnn  nhi  penurunan  prestasi  belajar  dan  cenderung  menjadi  anak  pemurung dan pendiam di sekolah. 4
Kekerasan  pada  anak  secara  umum  mengacu  kepada  empat  kategori antara  lain:  (1)  kekerasan  fisik,  (2)  kekerasan/pelecehan  seksual,  (3)  kekerasan emosional  dan  (4)  penelantaran  anak. 5 Keempat  kategori  tersebut  adalah permasalahan yang selalu ada yang cukup sulit untuk diukur secara kuantitatif dan kualitatif karena persoalan yang cukup jarang dipublikasi oleh pihak korban dan diungkap dalam media cetak dan media elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2 Rebeka D. Radja, dkk. Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2016
3 Siaran  Pers  Nomor:  B-  79/Set/Rokum/MP  01/05/2019,  www.kemenpppa.go.id,  diakses pada tanggal 10/10/2019.
4 Pupung Puspa Ardini, Penerapan Hukuman, Bias Antara Upaya Menanamka Disiplin dengan
Melakukan Kekerasan Terhadap Anak . Jurnal Pendidikan usia Dini,
DOI: https://doi.org/10.21009/JPUD.092
5 Kimberly  A.  McCabe,  Child  Abuse  and  The  Criminal  Justice  System,  (New  York:  Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.
256  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019
2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 15a menyebutkan bahwa kekerasan merupakan  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual  dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 6
a. Kesengsaraan  maupun  penderitaan  sebagaimana  dimaksud  Undang- Undang  perlindungan  anak  dapat  berdampak  fatal  bagi  tumbuh kembang anak. Beberapa konsekuensi yang akan terjadi bagi anak korban kekerasan yakni: 7
b. Konsekuensi kesehatan fisik; secara langsung kekerasan anak berdampak langsung  seperti  memar,  patah  tulang,  pendarahan  bahkan  kematian. Namun dampak secara langsung pada fisik anak korban kekerasan akan berpengaruh kepada kondisi psikologis anak secara jangka panjang.
c. Konsekuensi psikologis; anak korban kekerasan akan mengalami kondisi emosi  yang  tidak  stabil,  tertutup,  takut  dan  memilki  kepercayaan  diri yang rendah dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
d. Konsekuensi  perilaku  dan  sosial;  berdasarkan  hasil  penelitian  anak korban  kekerasan  lebih  banyak  mengalami  masalah  perilku  seperti kenakalan,  penggunaan  obat  terlarang  (narkoba),  pergaulan  bebas  dan prestasi akademik yang rendah.
Dari  beberapa  dampak  dan  konsekuensi  di  atas  akan  menimbulkan trauma  sebagai  reaksi  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak.  Namun  bagi  setiap anak  korban  kekerasan  trauma  yang  dialami  akan  berbeda  bentuknya.  Secara umum bentuk trauma yang dapat terjadi pada anak antara lain: 8
a. Agresif; biasanya ditunjukkan kepada pelaku kekerasan ketika ada orang yang dapat melindunginya dari pelaku kekerasan tersebut.
b. Murung atau depresi; biasanya diikuti dengan gangguan tidur, gangguan makan, menarik diri dari pergaulan sehingga menjadi lebih pendiam dan pemurung.
6 Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
7 Prasanna T. Dahake, etc. Impact of Child Abuse & Neglect on Children: A Review Article. MIDSR Journalof Dental Research, Vol. 1 Issue 1, Jan-June 2018.
8 Isyatul  Mardiyati. Dampak  Trauma  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  terhadap  Perkembangan Psikis Anak. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  257 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304
c. Mudah  menangis;  biasanya  ditunjukkan  karena  anak  korban  kekerasan kehilangan  sosok  yang  dapat  melindunginya  sehingga  tidak  percaya kepada orang lain.
d. Menjadi  pelaku  kekerasan;  biasanya  anak  korban  kekerasan  beradaptasi dengan  meniru  pelaku  kekerasan  sesuai  dengan  perlakuan  yang  ia dapatkan.
e. Penurunan  kemampuan  kognitif;  dapat  terjadi  apabila  kekerasan  fisik mengenai  bagian  kepala  yang  mengganggu  fungsi  otak  dan mempengaruhi prestasi akademiknya.
Albert  Bandura  mengajukan  pandangan  bahwa  agresi  dan  kekerasan merupakan  perilaku  yang  dipelajari,  dimunculkan  melalui  cara  yang  sama seperti  perilaku  lainnya. 9 Anak  dapat  belajar  meniru  tindak  kekerasan  yang diamati  di  lingkungannya  baik  lingkungan  keluarga,  sekolah,  maupuan lingkungan  sosial.  Disamping  itu,  anak  dapat  belajar  melalui  pengalamannya bahwa kekerasan dalam konteks hubungan interpersonal merupakan cara yang dapat  diterima.    Pernyataan  Bandura  sejalan  dengan  Mehrabian  (1976)  yang mennyatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku sosial. 10
Untuk  mengatasi  berbagai  persoalan-persoalan  yang  muncul  terkait dengan  kekerasan  anak  dan  pengaruhnya  terhadap  perilaku  dan  tumbuh kembang anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk  Pusat  Pelayanan  Terpadu  yang  menyediakan  pelayanan  bagi masyarakat  Indonesia  terutama  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan. Unsur-unsur  pengelola  P2TP2A  terdiri  dari  masyarakat,  unsur  pemerintah, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Perempuan,  Pusat  Studi  Wanita, Perguruan Tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli  dengan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  dengan  fasilitator  Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia. 11
Kabupaten  Mandailing  Natal  merupakan  salah  satu  kabupaten  di wilayah  provinsi  Sumatera  Utara  yang  merupakan  pecahan  dari  Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wilayah administrasi terdiri dari 23 kecamatan dan 407
9 Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus & Beverly Greene. Abnormal Psychology in a Changing World/ Fifth Edition (Psikologi Abnormal), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003, hlm. 207 10 Blascovich, Jim and Edward S. Katkin, Arousal-Based Social Behaviours: Do They Reflect Differences in Visceral Perception? , Review of Perrsonality and Social Psychology ( Ladd Wheeler (Editor) , United States of America, SAGE Publiccation Ltd, hlm. 82
11 http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan- anak/kpppa
258  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019
desa/kelurahan.  Adapun  kecamatan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  antara lain: 12
Gambar 1 Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal No. Kecamatan No. Kecamatan 1. Batahan 13. Panyabungan Timur 2. Batang Natal 14. Natal 3. Lingga Bayu 15. Muara Batang Gadis 4. Kotanopan 16. Siabu 5. Ulu Pungkut 17. Bukit Malintang 6. Tambangan 18. Ranto Baek 7. Lembah Sorik Merapi 19. Huta Bargot 8. Muara Sipongi 20. Puncak Sorik Marapi 9. Panyabungan 21. Pakantan 10. Panyabungan Selatan 22. Sinunukan 11. Panyabungan Barat 23. Naga Juang
12. Panyabungan Utara
Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal  sudah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  usaha  menekan  angka kekerasan  pada  anak  mulai  dari  struktur  dan  jumlah  personil,  standar operasional  prosedur,  ketersediaan  sarana  prasarana  pendukung  maupun program  yang  sudah  dijalankan.Namun  dalam  pelaksanaannya  belum  dapat secara  maksimal  dikarenakan  luasnya  cakupan  baik  secara  geografis  maupuan keluasan tugas dari P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang dapat diamati. 13 Adapun jenis penelitannya adalah studi kasus yang  merupakan  studi  yang  mendalam  hanya  pada  satu  kelompok  orang
12 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Mandailing  Natal. Kabupaten  Mandailing  Natal  dalam Angka 2019 . BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2019, hlm. 3
13 Lexy  J.  Moleong,  MetodePenelitianKualitatif,  (Bandung:  PT.  RemajaRosdakarya,  2001) hal. 3
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  259 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304
atau  peristiwa. 14 Dengan demikian,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif dengan  jenis  studi  kasus  dimana  penelitian  ini  mengumpulkan  data  yang erat hubungannya dengan proses penanganan tindakan kekerasan pada anak oleh P2TP2A di Kabupaten Mandailing Natal.
Adapun  lokasi  penelitian  mengambil  tempat  di  Kantor  P2TP2A Kabupaten  Mandailing  Natal  dengan  menggunakan  metode  wawancara terstruktur dengan perangkat P2TP2A dan observasi serta dokumentasi baik berbentuk  kata-kata,  gambar  dengan  memahami  fenomena  secara  terinci, mendalam dan menyeluruh berdasarkan hasil temuan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal
Kepengurusan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Mandailing  Natal  dibentuk  melalui keputusan  Bupati  Mandailing  Natal  Nomor:  821.25/0776/K/2019  ditetapkan pada  tanggal  10  September  2019  tentang  perubahan  atas  keputusan  Bupati Mandailing  Natal  Nomor  260/0929/K/2018  tentang  pembentukan  Tim  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pembedayaan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten Mandailing  Natal  Periode  Tahun  2018-2020.  Berdasarkan  Standard Operasional  Prosedur  (SOP)  P2TP2A  berfungsi  untuk  memberikan pelayanan sebagai berikut: 15
a) Layanan medis/visum
1) Memberikan/melakukan pelayanan visum bagi perempuan dan anak korban  kekerasan  berbasis  gender  dan  trafficking  sesuai  standar profesi dan hak asasi manusia (hanya sebatas pendampingan)
2) Mengkoordinasi/menginformasikan  laporan  kepada  sekretariat  Tim Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal.
b) Layanan  jaringan  informasi  dan  koordinasi  data  kota/jejaring  kasus (Dinas Sosial dan Satpol PP Mandailing Natal)
14 Burhan Bungin, PenelitianKualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 132
15 Tim  Teknis  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal, Standar  Operasionel  Prosedur  Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
260  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019
1) Memberikan/ melakukan pelayanan informasi dan koordinasi kepada perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  berbasis  gender  dan trafficking sosial.
2) Mengkoordinasikan/  menginformasikan  laporan  tersebut  kepada ketua P2TP2A.
c) Layanan  psikologis/  konseling  (Dinas  Pendidikan,  BNN  dan  Lembaga Pemasyarakatan Mandailing Natal)
1) Melakukan/ memberikan pendampingan psikologi kepada perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  berbasis  gender  dan trafficking, sesuai standar profesi dan hak asasi manusia.
2) Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan ke ketua P2TP2A.
d) Layanan pengaduan dan proses hukum (Polres dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
1) Menerima  pengaduan/  laporan  perempuan  dan  anak  korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
2) Mengkoordinasikan/  menginformasikan  laporan  tersebut  kepada koordinator atau ketua P2TP2A.
e) Layanan  hukum  (Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  Kejaksaan Negeri dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mandailing Natal)
1) Memberikan  pendamping  dan  tenaga  bantuan  hukum  bagi  korban sesuai kebutuhan korban.
2) Melakukan  monitoring  dan  dokumentasi  kasus  untuk  mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban.
3) Mengkoordinasikan/  menginformasikan  laporan  tersebut  kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.
f) Layanan  sosial/  Reintegrasi  (Dinas  Sosial  dan  Satpol  PP  Mandailing Natal)
1) Memberikan  pendampingan  reintegrasi  pada  korban  sesuai kebutuhan korban
2) Mengkoordinasikan/  menginformasikan  laporan  tersebut  kepada koordinator atau sekretariat ketua P2TP2A.
Adapun  alur  pelayanan  dan  penanganan  korban  kekerasan  di kantor P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  261 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304

## Gambar 2

## Alur Pelyanan dan Penanganan Korban Kekerasan

## Kekerasan pada Anak di Kabupaten Mandailing Natal
Kekerasan  pada  anak  secara  umum  mengacu  kepada  empat  kategori antara  lain:  (1)  kekerasan  fisik,  (2)  kekerasan/pelecehan  seksual,  (3)  kekerasan emosional  dan  (4)  penelantaran  anak. 16 Demikian  juga  Jeffrey  S.  Nevid menjelaskan bawa kekerasan atau penganiayaan pada anak mencukup beberapa tipe  fisik,  seksual,  perlakuan  salah  secara  emosional  atau  penelantaran.  Lebih lanjut  dijelaskan  bahwa  penelantara  merupakan  bentuk  penganiayaan  yang paling  umum,  merepresentasikan  hampir  setengah  (49%)  dari  kasus penganiayaan  terhadap  anak.  Penganiayaan  fisik  terhitupng  pada  21  %  kasus, penganiayaan seksual pada 11% kasus, perlauan salah secara emosional pada 3% kasus dan bentuk-bentuk lain terhitung sebanyak 16%. 17
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  kategori  kekerasan  pada  anak meliputi: 18
16 Kimberly  A.  McCabe,  Child Abuse  and  The  Criminal  Justice  System,  (New  York:  Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.
17 Jeffrey S. Nevid, dkk. Psikologi Abnormal (Jakarta: PenerbitErlangg, 2005), hal. 221 18 Jeffrey S. Nevid, dkk. Psikologi Abnormal ., hal. 221
262  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019
a. Kekerasan  fisik  ( physical  abuse )  adalah  luka-luka  fisik  pada  anak  bukan karena  kecelakaan,  yang  disebabkan  oleh  tindakan  orang  tua  atau pengasuh. Lukanya dapat bervariasi dari goresan-goresan di permukaan sampai  pada  patah  tulang,  terbakar,  atau  luka dalam  serius,  yang  dapat berakibat kematian pada beberapa kasus. Kekerasan fisik biasanya terjadi ketika  orang  tua  atau  pengasuh  anak  memukul  anak  dalam  periode tertentu yang melukai bagian tubuh anak dan menimbulkan ingatan yang tidak baik bagi anak tersebut.
b. Penelantaran  anak  ( physicalneglect) adalah  gagal  memberi  atau  sengaja menahan,  makanan,  tumpangan,  pakaian,  kebersihan,  perawatan  medis, atau  pengawasan  yang  adekuat  dan  diperlukan  untuk  memungkinkan pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Penelantaran  anak  juga  disebut sebagai  kekerasan  secara  sosial,  yang  merupakan  perlakuan  orang  tua atau pengasuh anak yang tidak memberikan perhatian layak bagi proses tumbuh-kembang  anak,  diasingkan  dari  keluarga,  dikucilkan  dan  tidak diberikan  pendidikan  serta  perawatan  kesehatan  yang  layak.  Perlakuan ini  pada  akhirnya  menuju  pada  sikap  diskriminatif  dan  kesewenang- wenangan terhadap anak.
c. Kekerasan seksual ( sexual abuse ) adalah eksploitasi seksual terhadap anak, mencakup  aksi-aksi  yang  bervariasi  mulai  dari  tindakan-tindakan  tak menyenenagkan  yang  tidak  melibatkan  sentuhan,  seperti eksibisionisme , sampai  pada  manipulasi  genital,  persetubuhan,  atau  melibatkan  akan dalam produksi pornografi. 19
d. Kekerasan secara emosional ( emotional abuse ) adalah penggunaan kritikan kasar yang terus menerus terhadap anak, mencakup penggunaan Bahasa- bahasa  verbal  yang  bersifat  aniaya,  atau  penelantaran  emosional,  yang dicirikan  oleh  ditahannya  kontak-kontak  fisik  dan  emosional  yang dibutuhkan  anak  untuk  memungkinkan  perkembangan  emosional  yang normal,  dan  dalam  beberapa  kasus-kasus  ekstrem,  untuk  mendukung perkembangan  fisik.  Kekerasan  emosional  dapat  juga  diartikan  sebagai kekerasan  secara  psikis,  yaitu  kekerasan  yang  meliputi  penyampaian kata-kata  kasar  secara  verbal  yang  dapat  berakibat  kepada  perilaku
19 Maria Scannapieco, Kelli Connell-Carrick, Understanding Child Maltreatment: An Ecological and Developmental Perspective, New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 150
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  263 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304
maladaptif pada anak seperti rendah diri, pemalu, penakut dan perilaku maladaptif lainnya.
Data  yang  dihimpun  melalui  kantor  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing Natal sejak tahun 2017 hingga Oktober 2019 adalah sebagai berikut:
NO TAHUN FISIK PSIKIS PENELAN- TARAN SEKSUAL EKSPLOI TASI JUMLAH 1 2017 13 3 22 38 2 2018 16 13 5 18 52 3 2019 10 1 1 9 21
Berdasarkan  data  kekerasan  pada  anak  di  Kantor  P2TP2A  Kabupaten Mandailing Natal terjadi penurunan yang sangat signifikan antara pada tahun 2019  dari  52  kasus  kekerasan  yang  terdiri  dari  16  kekerasan  fisik,  13 penelantaran, 5 kekerasan seksual dan18 eksploitasi menjadi 10 kasus kekerasan fisik,  1  kekerasan  psikis,  1  kasus  penelantaran  dan  9  kasus  kekerasan  seksual. Namun  demikian,  data  yang  tertera  tidak  dapat  diartikan  bahwa  kasus kekerasan benar-benar turun secara signifikan karena jumlah kasus yang tertera hanyalah  kasus  kekerasan  yang  dilaporkan  baik  korban  maupun  keluarga korban ke kantor P2TP2A berdasarkan alur dan pelayanan korban kekerasan.
Ketua  Tim  Teknis  P2TP2A  yang  juga  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  kasus  kekerasan  pada anak  ibarat  gunung  es  yang  tampak  di  permukaan  hanyalah  bagian  kecilnya saja. Hal ini disebabkan tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama dan peduli  terhadap  kasus-kasus  kekerasan  pada  anak.  Apalagi  tingkat  pendidikan masyarakat  juga  mempengaruhi  kesadaran  untuk  melaporkan  hal-hal  yang terkadang  dianggap  tabu  dalam  masyarakat  di  Kabupaten  Mandailing  Natal. 20 Adapun  penanganan  kekerasan  yang  dilayani  di  kantor  P2TP2A  berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan adalah sebagai berikut:
20 Wawancara  dengan  Ketua  Tim  Teknis  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal  pada tanggal 25 Oktober 2019.
264  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019

## Strategi P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal
Untuk  menekan  angka  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten Mandailing  Natal,  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal  telah  melakukan berbagai bentuk kegiatan. Diantara kegiatan yang sudah dilakukan adalah:
a. Sosialisasi dan layanan informasi
Strategi  yang  dilakukan  sejak  dibentuknya  Tim  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Mandailing  Natal  adalah  dengan  sosialisasi  dengan bekerjasama  dengan  berbagai  unsur  dalam  struktur  P2TP2A.  Adapun unsur-unsur  terkait  dalam  struktur  P2TP2A  berdasarkan  keputusan Bupati Mandailing Natal adalah:
- Kepolisian
- Dinas Kesehatan
- Pengadilan Agama
- Pengadilan Negeri
- Bagian Hukum Sekretariat
- Dinas Pendidikan
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Lembaga Pemasyarakatan
- Kementerian Agama
- Dinas Sosial
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  265 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304 - Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal
mengungkapkan  bahwa  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal  telah melakukan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  yang  ada  di  Kabupaten Mandailing  Natal  melalui  kerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Mandailing  Natal.  Namun  pelaksanaan  sosialisasi  ini  tidak bisa  dilakukan  secara  terus  menerus  karena  padatnya  agenda  kegiatan P2TP2A,  sehingga  pelaksanaannya  dilakukan  pada  saat  upacara  di sekolah.  Sosialisasi  di  sekolah  cukup  efektif  sebagai  layanan  informasi mengenai kekerasan dan dampak yang terjadi akibat kekerasan baik fisik, psikologis, penelantaran dan kekerasan seksual.
Selain  melakukan  sosialisasi  di  sekolah,  P2TP2A  juga  melakukan sosialisasi ke Desa-desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  luas.  Kepala  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  bahwa  dalam sosialisasi  sering  disampaikan  dampak  penggunaan  gadget  dan  segala sesuatu  yang  dapat  menghambat  tumbuh  kembang  anak.  Selain  itu,  ia juga  berharap  setiap  desa  memiliki  taman  bermain  yang  dilengkapi dengan permainan tradisional karena lebih ramah terhadap perkembangan  anak.  Namun  demikian,  saran  tersebut  belum  dapat diwujudkan  sehingga  perlu  dukungan  berbagai  pihak  karena tanggungjawab  terhadap  perkembangan  anak  di  Wilayah  Kabupaten Mandailing  Natal  adalah  tanggungjawab  semua  pihak  bukan  hanya tanggungjawab  P2TP2A  semata.  Ia  berharap  dukungan  dengan diterbitkannya  Peraturan  Daerah  tentang  Desa  Ramah  Anak,  apalagi Kabupaten  Mandailing  Natal  baru  saja  mendapatkan  predikat  menuju Kota Layak Anak pada tahun 2018. 21
b. Pelayanan pelaporan dan Penanganan Korban Kekerasan
Selain  layanan  sosialisasi  dan  informasi,  P2TP2A  juga menginisiasi  layanan  pelaporan  baik  dari  korban,  rujukan  maupuan penjangkauan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  standar pelayanan,  penanganan  kekerasan  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan, antara lain:
21 Wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak pada hari Jum’at 25 Oktober 2019.
266  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019
1. Identifikasi
2. Assesmen
3. Rekomendasi layanan lanjutan
4. Koordinasi dengan pihak terkait
5. Administrasi
Berdasarkan  beberapa  tahap  pelayanan  tersebut,  setiap  masalah korban  diidentifikasi  untuk  mengetahui  keinginan  korban  dalam mendapatkan  layanan  yang  akan  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan yang terdiri dari; layanan kesehatan (medis), rehabillitasi sosial, advokasi atau  bantuan  hukum,  penyediaan  rumah  aman  dan  layanan  sosial lainnya.  Namun  untuk  saat  ini  beberapa  layanan  masih  membutuhkan sarana  prasarana  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  psikolog,  konselor maupun psikiater. Sekretariat P2TP2A menyampaikan bahwa saat ini tim membutuhkan  adanya  rumah  aman,  SDM  dalaam  pemberian  layanan konsultasi  (psikolog,  konselor  maupun  psikiater)  dan  yang  paling penting  adalah  kelembagaan  P2TP2A  itu  sendiri  agar  dapat  berdiri sendiri sehingga lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. 22
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  Kabupaten Mandailing  Natal  sejalan  dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh  World Health  Organization  dalam  Preventing  Child  Maltreatment  yang menerbitkan panduan penanganan kekerasan pada anak mencakup:
a. informasi untuk tindakan yang efektif;
b. pencegahan penganiayaan anak;
c. layanan perawatan untuk korban dan keluarga, termasuk perlindungan anak. 23

## KESIMPULAN
Pandangan  Albert  Bandura  menyatakan  bahwa  kekerasan  merupakan perilaku  yang  dipelajari,  dimunculkan  melalui  cara  yang  sama  seperti  perilaku lainnya.  Kekerasan pada anak selain memiliki dampak yang sangat serius bagi perkembangan  juga  dapat  menjadi  pelaku  kekerasan  di  kemudian  hari.  Untuk
22 Wawancara  dengan  sekretariat  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal  pada  hari  jum’at 25 Oktober 2019
23 World Health Organization, Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006, hlm. 65
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  267
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304
itu  korban  kekerasan  harus  mendapatkan  perhatian  serius  dari  semua  pihak. P2TP2A  merupakan  salah  satu  instansi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dalam menjalankan  fungsinya  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Strategi  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal  sudah berjalan  dan  menunjukkan  adanya  tren  penurunan  tingkat  kekerasan  di Kabupaten  Mandailing  Natal.  Namun  demikian,  usaha  yang  dilakukan  masih perlu  mendapat  dukungan  baik  dari  pemerintah  melalui  pembentukan Peraturan  Daerah  sebagai  landasan  hukum  bagi  pengembangan  program  yang sudah  dilakukan,  adanya  sarana  prasarana  pendukung  dan  tersedianya  SDM yang  dapat  mendukung  program-program  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A Kabupaten Mandailing Natal.
Vol. 05  No. 2 Desember  2019

## DAFTAR PUSTAKA
Ardini,  Pupung  Puspa. Penerapan  Hukuman,  Bias  Antara  Upaya  Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak . Jurnal Pendidikan usia Dini, DOI: https://doi.org/10.21009/JPUD.092
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Mandailing  Natal. Kabupaten  Mandailing  Natal dalam Angka 2019 . BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2019.
Bungin Burhan. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2007.
Dahake,Prasanna T.  etc. Impact of Child Abuse & Neglect on Children: A Review Article.  MIDSR  Journalof  Dental  Research,  Vol.  1  Issue  1,  Jan-June 2018.
http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan- anak/kpppa
Mardiyati,  Isyatul. Dampak  Trauma  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  terhadap Perkembangan Psikis Anak. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak.
McCabe,Kimberly  A., Child  Abuse  and  The  Criminal  Justice  System ,  New  York: Peter Lang Publishing Inc, 2003.
Moleong,  Lexy  J.,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2001) hal. 3
Nevid,Jeffrey S.  Spencer A. Rathus & Beverly Greene. Abnormal Psychology in a Changing World/  Fifth  Edition (Psikologi Abnormal), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
Radja Rebeka D.  dkk. Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 4, Nomor 2, Juli Desember 2016
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan anak.
Scannapieco,Maria.  Kelli  Connell-Carrick, Understanding  Child  Maltreatment:  An Ecological and Developmental Perspective, New York: Oxfore University Press, 2005, hlm.
Strategy For Integrated Service Center . ... , Muhammad Syukri Pulungan  269 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i2 . 2304
Siaran  Pers  Nomor:  B-  79/Set/Rokum/MP  01/05/2019,  www.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 10/10/2019.
Tim  Teknis  P2TP2A  Kabupaten  Mandailing  Natal, Standar  Operasionel  Prosedur Pusat  Layanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, 2019.
Wheeler, Ladd (Editor), Review of Perrsonality and Social Psychology, United States of America, SAGE Publiccation Ltd.
World  Health  Organization,  Preventing  child  maltreatment:  a  guide  to  taking action  and  generating  evidence,  World  Health  Organization  and International  Society  for  Prevention  of  Child  Abuse  and  Neglect,
2006.
270  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman
Vol. 05  No. 2 Desember  2019

## THE INFLUENCE OF LANGUAGE INTEREST ON STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE LEARNING OUTCOMES
(ARABIC-ENGLISH)
Irsal Amin
IAIN Padangsidimpuan email : irsalamin@iain-padangsidimpuan.ac.id