## KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN DUNIA ISLAM ERA ABAD PERTENGAHAN ISLAM
Landy Trisna Abdurrahman bardezz.gz@gmail.com UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstrak
Abad pertengahan Islam adalah kurun waktu abad 13 M hingga 18 M. Era ini sering disebut sebagai era “kemunduran” peradaban Islam.  Namun,  sebelum  menjatuhkan  vonis  menyematkan  label “maju atau mundur”, terlebih dahulu harus dipetakan tentang apa yang yang terjadi khususnya dalam bidang pemerintahan pada era tersebut.  Meski  banyak  pencapaian  yang  tidak  semegah  pada abad-abad  sebelumnya,  tetapi  pada  era  ini  ada  pola  dan karakteristik tersendiri yang sangat berpengaruh pada era modern Islam.  Terlebih  dalam  pemerintahan  perkembangan  konstitusi dan  pemerintahan  umat  Islam.  Tulisan  ini  akan  menjawab  satu pertanyaan  besar  tentang  bagaimana  karakteristik  pemerintahan dunia Islam pada era abad pertengahan (13 M-18 M). Artikel ini menggunakan  pendekatan  sejarah  secara  kronologis  untuk memberikan deskripsi yang runtut sesuai dengan lini waktu yang terjadi pada kurun waktu abad pertengahan Islam. Hasil temuan dalam artikel ini adalah karakteristik pemerintahan dan pemikiran konstitusi pada era abad pertengahan Islam yang cukup mencolok adalah  adanya  berbagai  pergeseran  paradigma  dalam  dunia pemerintahan,  meliputi  pergeseran  paradigma  dari  desentralisasi menuju  disintegrasi,  kemudian  munculnya  dinasti  –  dinasti  yang bercorak  kebangsaan,  dan  juga  pergeresan  paradigma  penerapan konstitusi  pada  era  pertengahan  Islam  dari  integralistik  menuju sekuleris.
Kata  kunci: Sejarah,  Abad  Pertengahan  Islam,  Pemikiran  Konstitusi dan Pemerintahan .

## A. Pembukaan
Dalam  kancah  perpolitikan  dan  pemerintahan,  umat  Islam memiliki  sejarah  yang  amat  panjang  dan  berliku.  Harun  Nasution membagi menjadi tiga era sejarah Islam: Era  Klasik Islam, 650 M – 1250 M (abad 7 – 13 M), Era Pertengahan Islam (1250 M – 1800 M), dan  Era  Modern  (1800  M  –  sekarang). 1 Secara  garis  besar, perkembangan  peradaban  pada  Era    Pertengahan  Islam  terbagi menjadi  dua,  pertama, era  kemrosotan  pencapaian,  yang kedua,  era “kejayaan kedua” 2 . Disini,  penulis  sengaja  tidak  menyebutkan  era  modern sebagai  zaman  kebangkitan,  mengingat,  terma  zaman  kebangkitan Islam  cukup  mendapat  kritik  keras  pada  era  pemikir  kontemporer seperti  Abed  Al-Jabiri.  Bagi  Abed  Al-Jabiri,  proyek  kebangkitan Arab-Islam telah dinilai gagal dari berbagai macam sudut pandang. 3
Pada era klasik, perkembangan Islam sebagai agama dan ajaran hidup yang  mempengaruhi  sistem  sosial,  bersamaan  dengan  itu,  tumbuh dan berkembang sistem politik yang dibutuhkannya.
Dalam  perkembangannya,  terlebih  pada  era  klasik  Islam, hubungan  antara  negara  dan  Islam  telah  menjadi  hubungan  yang sangat  mengesankan  sepanjang  sejarah  manusia. 4 Saat  Nabi Muhammad saw. mulai mendirikan pre-state Madinah, lalu dilanjutkan dengan usaha ekspansi wilayah oleh para khalifah setelah Nabi, telah membentuk sebuah peradaban yang susah dicari tandingannya dalam sejarah umat manusia.
Pada  era  klasik  Islam,  corak  pemikiran  yang  berkembang adalah  corak  pemikiran  rasional.  Permikiran  rasional  dipengaruhi
1 Harun Nasution, Islam Rasional. Bandung: Penerbit Mizan, 1995, 7.
2 Corak  kejayaan  dunia  Islam  yang  tentunya  berbeda  dengan  kejayaan  zaman  klasik Islam.
3 Muhammad Abed Al-Jabiri, Takwiin al-Aql al-Arabi, diterjemahkan menjadi Formasi Nalar Arab, Jogjakarta: IRCISOD, 2014, 149.
4 Nurcholish  Madjid. Agama  dan  Negara  dalam  Islam  Telaah  aras  Fiqh  Siyasy  Sunni, Kumpulan  Antologi  Makalah/Artikel  Yayasan  Paramadina,  Jakarta:  Penerbit Paramadina, 1995, 588.
oleh  persepsi  tentang  bagaimana  tingginya  kedudukan  akal  seperti terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  hadist.  Corak  pemikiran  rasional semakin berkembang pada era klasik saat mulai bersentuhan dengan peradaban Yunani. 5 Meski di peradaban Yunani tidak pernah dikenal agama  samawi,  tetapi  persentuhan  keduanya  telah  memunculkan corak  pemikiran  rasional  ala  pemikir  Islam  yang  mempertemukan dan menggabungkan antara akal dan wahyu.
Corak  pemikiran  rasional  juga  mampu  mempengaruhi karakter  pemikiran  konstitusi  dan  pemerintahan  pada  era  ini. Penggunaan  akal  budi  rasional  telah  membawa  kemajuan  pada berbagai  bidang,  termasuk  sains  dan  filsafat,  yang  tentunya  amat berpengaruh  terhadap  kondisi  politik  dan  pemerintahan.  Pola paradigma  hubungan  antara  agama  dan  negara  pada  era  klasik  ini lebih cenderung pada paradigma simbiosa mutualis. Hubungan yang harmonis  dan  saling  menopang  antara  Islam  sebagai  agama  dan ajaran hidup, dengan negara sebagai sebuah lembaga politik. Pada perkembangannya, seiring dengan perkembangan dunia di  luar  wilayah  kekuasaan  umat  Islam,  muncul  berbagai  kekuatan yang mulai menggempur kekuatan umat Islam yang mulai melemah. Ditandai  dengan  mulainya  serangan  pasukan  salibiyah,  dari  daratan Eropa,  hingga  penyerangan  bangsa  Tartar  (Mongol)  pada  era  akhir kekhalifahan  dinasti  Abbasiyah,  pada  permulaan  abad  13  M.  Pada pertengahan abad 13 M inilah mulai disebut dengan era pertengahan Islam.  Pada  abad  ini  pula  mulai  muncul  penghilangan  –  untuk menghindari  kata  kemunduran  –  peradaban  umat Islam,  mulai  dari bangunan  yang  dihancurkan,  perpustakaan  yang  dibakar,  hingga pembunuhan tokoh-tokoh Islam.
Meski  era  ini  sering  disematkan  kata  kelam,  tetapi  era pertengahan  Islam  ini  juga  memiliki  corak  tersendiri,  baik  dalam pemikiran  politik  &  kenegaraan,  ataupun  dalam  pemikiran  agama. Pemikiran  Islam  tersebut  tidak  bisa  dipungkiri,  telah  mampu  lolos dan  bertahan  dalam  dinamika  waktu  dan  realita  yang  berubah. Tulisan  ini  disusun  untuk  mejawab  pertanyaan  besar  yaitu:
5 Harun Nasution. Islam Rasional ,  7.
bagaimanakah  karakter  pemerintahan  pada  dunia  Islam  di  era  abad pertengahan?
Pembahasan  dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan sejarah.  Dengan  pendekatan  tersebut  diharapkan  mampu  memilah karakter  pemikiran,  khususnya  dalam  bidang  konstitusi  dan pemerintahan  pada  masa  tersebut.  Pemilihan  pendekatan  sejarah dipilih karena panjangnya masa dan banyaknya kejadian yang timbul dan  saling  berpengaruh  terhadap  perkembangan  pemikiran konstitusi dan pemerintahan era pertengahan Islam.

## B. Pembahasan
Pembahasan  tentang  abad  pertengahan  Islam  sering  kali diawali  dengan  terma  kemunduran.  Kurun  waktu  1250  M  hingga 1500  M  sering  disebut  sebagai  era  kemunduran  peradaban  umat Islam.  Masa  tersebut  ditandai  dengan  runtuhnya  kekuasan  dinasti Abbasiyah,  dan  pelbagai  serangan  kekuatan  asing,  sering  disebut sebagai  kemunduran  peradaban  Islam.  Akan  tetapi,  pada  titik  ini, penulis  merasa  penggunaan  terma  kemuduran  dalam  peradaban kurang  tepat.  Karena  dalam  perjalanan  sebuah  peradaban  yang berkaitan  dengan  perjalanan  waktu  yang  terus  bergulir  maju,  yang terdapat  hanya  penurunan  pencapaian  karena  berbagai  faktor, eksternal dan internal.
Meminjam  istilah  Nurcholish  Madjid,  yang  terjadi  adalah devaluasi  pencapaian,  atau  maksimal  hanya  bisa  disebut  sebagai kemerosotan pencaiapan dalam berbagai bidang, termasuk sains dan politik. Lebih lanjut, dalam pergulatan peradaban umat Islam dengan dinamika  realita  perdaban  dunia  di  luar  wilayah  kekuasaan  umat Islam,  ada  beberapa  karakteristik  yang  terlihat  menonjol  dalam bidang konstitusi dan pemerintahan.
1. Dari Desentralisasi menuju Disintegrasi
Desentralisasi  pemerintahan  sejatinya  telah  dimulai  pada abad 9 M, salah satu contohnuya, pada era pemerintahan Harun Ar-Rasyid.  Meninggalnya  guberbur  Afrika  Utara,  Al-Qahir,
menyebabkan  khalifah  Harun  Ar-Rasyid  khawatir  atas  ancaman dari  dinasi  Idrisi  di  wilayah  tersebut.  Pada  saat  itu,  Harun  Ar- Rasyid  menunjuk  Ibrahim  bin  Aghlab  sebagai amir di  Tunis  di bawah kekuasaan Abbasiyah. Ibrahim diwajibkan menyetor upeti 140.000 dinar setiap tahun kepada khalifah. Sebagai timbal balik, Ibrahim  mengajukan  persyaratan  sebagai  imbalan  berupa otonomi. 6
Lebih  lanjut,  di  wilayah  Mesir,  diangkat  seorang  Wali untuk  wilayah  Mesir  yang  bernama  Ahmad  ibnu  Thulun.  Pada perkembangannya,  kebijakan  khalifah  desentralisasi  dinasti Abbasiyah  ini,  selain  menunjukkan  kebijaksanaan  dalam pemeritahan,  tetapi  pada  sisi  lain  menurunkan  bahkan melemahkan  pengaruh  dinasti  Abbasiyah  di  wilayah-wilayah tertentu.
Pada  awal  abad  ke-13  Masehi,  dinasti  Abbasiyah memasuki 4 khalifah terakhir; An-Nasir 1180 – 1225 M, Al-Zahir 1225  –  1226  M,  Al-Muntasir  1226  –  1242  M,  dan  Al-Mu’tasim 1242  –  1258  M.  Pada  dinasti  Abbasiyah,  awalnya  dibentuk pembagian wilayah sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan Islam. Seperti  penunjukan amir (gubernur)  di  wilayah-wilayah  strategis kantong kekuatan umat Islam.
Dalam  perkembangannya,  pada  era  Abbasiyah,  sudah muncul  bibit  disintegrasi  dari  pada  pemangku  kekuasan  wilayah masing-masing.  Hasan  Ibrahim  Hasan  dalam  bukunya An- Nudzum  al-Islamiyyah ,  menyebutkan  bahwa  terjadinya  khalifah yang  terbilang  banyak.  Abbasiyah  di  Bagdad,  Fathimiyyah  di Mesir,  Amawiyyah  di  Andalus,  dan  Muwahiddin  di  Magribi. Tetapi semua itu tidak memenuhi fungsi khalifah yang sebenarnya sebagai penguasa dan pemersatu bagi seluruh dunia Islam. 7
“Dengan banyaknya bilangan khalifah dalam satu masa ini maka jabatan  khalifah  tidak  memenuhi  fungsi  yang  sebenarnya.  Tidak lagi menjadi pemimpin rohani yang menguasai seluruh dunia Islam,
6 Imam Sukardi, Puncak Kebahagiaan Al-Farabi . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 48.
7 Zainal  Abidin  Ahmad, Sejarah  Islam  dan  Umatnya  Sampai  Sekarang .  Jakarta:  Bulan
Bintang, 1977, 44.
tetapi  hanya  semata-mata  penguasa  duniawi  dalam  wilayah kekuasaannya.  Dengan  demikian  semenjak  jatuhnya  ibu  kota Baghdad, hilanglah fungsi khalifah menurut arti sebenarnya yang tradisional itu.” 8
Disintegrasi  dunia  Islam  ini  juga  diakui  oleh  Albert Hourani  dalam  bukunya The  History  of  Arab  Peoples ,  bahwa  pada era  kekhalifan  Abbasiyah  telah  mengalami  disintegrasi  hingga akhir kekuasannya. Hal positif yang dibawa pada era disintegrasi ini  adalah  persinggungan  dan  penyebaran  budaya  Arab  Islam dengan dunia luar. 9 Secara tidak langsung persinggungan budaya Arab  –  Islam  dengan  dunia  luar  juga  mendorong  munculnya corak pemikiran politik dan ketatanegaraan.
2. Munculnya Dinasti – Dinasti yang Bercorak Kebangsaan Pada  era  pertengahan  Islam  ini,  juga  mulai  muncul dinasti-dinasti  yang  bercorak  kebangsaan.  Agha  Mahdi  Husain, dalam  bukunya The  Rise  of  Muhammad  bin  Tughluq ,  menyatakan, bahwa  di  saat  kehancuran  dinasti  Abbasiyah  ada  5  kesultanan yang  muncul  dan  menonjolkan  kebangsaannya  selama  dalam kurun  waktu  1206  –  1526  M:  1.  Mamluk  (1206  –  1290  M);  2. Khaljis (1290 – 1320 M); 3.  Thuglug (1320 – 1413 M); 4. Sayyidi (1414 – 1451 M); dan 5. Lodis (1451 – 1526 M). 10
3. Daftar Dinasti Penting di Era Pertengahan Islam 11
Tahun Dinasti Wilayah 749 – 1258 M Abbasiyah Baghdad 1077 – 1307 M  Saljuq of Rum  Bagian tengah Turki, meluas ke bagian timur 1130 -  1269 M  Almohads Maghrib, Spanyol
8 Ibid.
9 Albert Hourani, The History of Arab Peoples . New York: Warner Book, 1991,199.
10 Zainal Abidin Ahmad, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang , 85.
11 Albert Hourani, The History of Arab Peoples , 489.
1169 – 1260 M  Ayyubids Maghrib,  Egypt,  Sebagian barat dari Arabia 1228 – 1574 M  Hafsids Tunisia, Bagian barat Aljazair 1229 – 1454 M  Rasulid Yaman 1250 – 1517 M  Mamluk Mesir, Syria 1256 – 1336 M  Ilkhanids Iran, Iraq 1281 – 1922 M  Ottomans Turki, Syria, Egypt, Cyprus, Tunisia,  Aljazair,  Bagian barat Arab 1370 – 1506 M  Timurid Asia Tengah, Iran 1501 – 1732 M  Safavids (Safawiyah) Iran 1511 – 1628 M  Sa’did Maroko 1526 – 1858 M  Mughals India 1631 M Alawis Maroko 1746– sekarang  Saudi Bagian tengah Arab, meluas ke bagian barat
Munculnya  dinasti  yang  menonjolkan  kebangsaan, semakin  menambah  faktor  disintegrasi  kekuasaan  kekhalifahan. Terlebih,  pasca  serangan  dan  gempuran  militer  pasukan  bangsa Tartar  yang  dipimpin  pertama  kali  (berhasil  mengalahkan kekuatan  Abbasiyah  di  Bagdad)  oleh  Gengis  Khan.  Serangan dahsyat  bangsa  Tartar  dimulai  pada  tahun  1220  M,  kemudian Gengis  Khan  terus  menyerbu  ke  kota  Bukhara  yang  mampu meluluh-lantakkan kota beserta isinya. 12
Khalifah  terakhir  Abbasiyah,  Al-Mu’tasim  benar-benar takluk dengan kekuatan Gengis Khan, kota Bagdad sebagai pusat pemerintahan dan peradaban dinasti Abbasiyah luluh lantak pada tahun 1258 M oleh pasukan Tartar. Khalifah terakhir Abbasiyah dibantai  beserta  para  pengikutnya.  Hal  ini  menandai  selesainya masa  dinasti  Abbasiyah.  Pasukan  Tartar  melanjutkan  invansi
12 Zainal Abidin Ahmad. Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang , 137.
menuju Mesir. Pasukan Tartar dihadapi oleh dinasti Mamluk yang pada  waktu  itu  menguasai  wilayah  Mesir.  Pada  tahun  1261, dibawah  pimpinan  Sultan  Baybars  berhasil  mengalahkan  dan memukul mundur pasukan Tartar. Pada titik ini, dinasti Mamluk mendapat  prestis  yang  cukup  tinggi  dan  amat  diperhitungkan dalam bidang politik dan kekuatan negara. Memanfaatkan situasi ini, dinasti Mamluk mencoba melebarkan sayap politiknya dengan invansi  untuk  meraih  prestis  secara  agama.  Sultan  Baybars melakukan  invansi  dan  klaim  wilayah  hingga  dua  kota  suci  di Hijaz:  Makkah  dan  Madinah.  Hingga  menyematkan  gelar “ khadi>m al-h}aramayn ” pada dirinya. 13
Sultan  Baybars  juga  cukup  baik  dalam  manuver  politik untuk  membuat  kesultanan  Mamluk  menjadi  semakin  kuat, barisan  elit  militernya  diberi  posisi  strategis  sebagai  elit  politik. Sultan  Baybars  juga  menyadari  bahwa  pada  saat  itu,  kekuasaan politik  juga  membutuhkan  legalitas  spritual.  Bagi  orang  Sunni pada  saat  itu,  sultan  bukan  suatu  jabatan  politis  yang  berdiri sendiri,  tetapi  perlu  pengesahan  keagamaan.  Oleh  sebab  itu, sultan harus dilantik oleh khalifah.
Demi  kepentingan  tersebut,  Sultan  Baybars  mengangkat Al-Muntasir sebagai keturunan terakhir Abbasiyah yang melarikan diri  ke  Syria  menjadi  khalifah.  Khalifah  “boneka”  tersebut akhirnya memberikan pengesahan kepada Sultan Baybars sebagai sultan untuk wilayah Mesir, Syria, Hijaz, dan daerah aliran sungai Eufrat. 14 Sultan  Baybars  juga  memperkuat  hubungan  diplomatik dengan  penguasa  Islam  lainnya,  salah  satunya  dengan  Sultan Muhammad bin Thugluq dari kesultanan Delhi (India).
Pada  perkembangannya,  hingga  akhir  era  abad pertangahan  Islam,  hanya  ada  4  dinasti  yang  menonjolkan kebangsaannya  yang  benar-benar  kuat  dan  berpengaruh.  Dinasti tersebut adalah:
13 Bernard  G.  Weiss  &  Arnold  H.  Green. A  Survey  of  Arab  History .  Cairo:  The American University in Cairo Press, 1995, 202.
14 Abd.  Rahim  Yunus  &  Abu  Haif, Sejarah  Islam  Pertengahan .  Yogyakarta:  Penerbit Ombak, 2013, 30.
a. Mamluk yang berpusat di Mesir (1250 – 1517 M).
b. Usmani yang berpusat di Turki (1281 – 1922 M).
c. Safawiyah (Safavids) berpusat di Persia (1501 – 1732 M).
d. Mughal berpusat di India (1526 – 1858 M).
Pada  artikel  ini,  penulis  mencoba  mengambil  sample perkembangan politik dan pemerintahan dari 3 (tiga) dinasti besar tersebut.
Pertama ,  Dinasti  Usmani.  Dinasti  Usmani  pada perkembangan  sejarah  abad  pertengahan,  sudah  melakukan sistemasi  pemerintahan  dengan  mengangkat  seorang  perdana menteri, seperti pada masa kesultanan Urhan I (1326 M), dengan sebutan  “Shadr  A’dzam”.  Di  bawah  perdana  menteri  terdapat gubernur  yang  bergelar  “pasya”.  Pasya  membawahi  para pembantu  gubernur  yang  disebut  dengan  Al-Sanaziq  atau  Al- Alawiyah.  Sedangkan  untuk  pemegang  jabatan-jabatan  penting, dinasti  Usmani  sudah  mulai  tidak  dibedakan  antara  Turki  dan non-Turki,  muslim  dan  non-muslim,  meski  khusus  untuk  orang yang tidak memeluk agama Islam, sebagai formalitas, harus masuk Islam  sebelum  menerima  jabatan. 15 Pada  perkembangannya, timbul  tradisi  yang  bersifat  aristokratif  dalam  sistem pemerintahan pada dinasti Usmani.
Akan  tetapi,  pada  awal  abad  ke  18,  pada  era  kekuasaan Sultan Mahmud II (1730 M), tradisi yang bersifat aristokratif ini dirombak.  Sultan  Mahmud  selalu  tampil  dalam  upacara-upacara resmi kerajaan. Dengan ini, Sultan Mahmud sedang menciptakan absolutisme  baru  dengan  gaya  pendekatan  ala  barat  modern ( modern  occident ). 16 Sultan  Mahmud  II  juga  memberikan pembatasan kekuasaan para gubernur atau penguasa-penguasa di daerah,  yang  mana,  pada  dasarnya  Sultan  Mahmud  II  sedang memindahkan  kekuasaan  absolut  dari  daerah  menuju  pusat. Jabatan  Shadr  A’dzam  sebagai  pelaksana  pemerintahan dihapuskan,  diganti  dengan  membentuk  Baskevil  (perdana
15 Ibid. 144. 16 Ibid. 149.
menteri)  yang  membawahi  menteri  (vikils)  untuk  urusan  dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan pendidikan.
Kedua ,  dinasti  Safawiyah  yang  berpusat  di  Iran.  Pada permulaannya,  dinasti  ini  memiliki  pemerintahan  teokratik. Pejabat  tertinggi  negara  disebut  dengan  “ wakil  an-nafs  humayun ”, wakil  sah  dalam  urusan  politik  dan  keagamaan.  Jabatan  ini pertama  kali  dipegang  Qizilbasy  dari  suku  Syamlu  yang  sangat berkuasa di kalangan militer. 17
Ketiga ,  dinasti  (kerajaan)  Mughal  di  India.    Pemerintahan pada  dinasti  ini  menggunakan  sistem  monarki,  dipimpin  oleh seorang raja. Kebijakan kerajaan tentang agama, selalu bergantung pada  raja  yang  berkuasa.  Seperti  halnya  pada  kekuasaan  Sultan Akbar  (1556  –  1605  M),  Sultan  Akbar  cukup  toleran  dan mempertimbangkan keberadaan suku dan agama yang beragam di daerah kekuasaannya.
Untuk  itu,  Sultan  Akbar  menghentikan  penghancuran kuil-kuil  Hindu.  Sultan  Akbar  juga  membangun  aliansi  dengan suku  Rajput,  kemudian  Sultan  Akbar  juga  mempoklamirkan dirinya  sebagai  Imam  Adil  dan  Amirul  Mukminin.  Ibu  kotanya dinamakan  Dar  Al-Khilafah.  Pada  mata  uang  juga  tertulis  nama Sultan dan Khalifah. 18
Pada 4 dinasti besar pada abad pertengahan Islam ini juga ditemukan  satu  pola  dalam  mempertahankan  kekuasaan  politik, yaitu  dengan  invansi  dan  perluasan  di  wilayah  sekitar  kekuasaan masing-masing.  Hampir  setiap  sultan  dan  raja  melakukan perluasan wilayah. Baik secara diplomatis, maupun secara invansi militer.
Semangat  kebangsaan  ini  juga  timbul  atas  dorongan  dari munculnya  perpustakaan  dan  banyaknya  buku  sejarah  yang bersifat  lokal.  Contohnya,  Ibn  Al-Athir  (1163  –  1233  M)  dari Syria  yang  menempatkan  peristiwa-peristiwa  pada  masa  dan tempatnya  (lokal)  dalam  kerangka  sejarah  universal.  Di  Mesir,
17 Ibid. 206. 18 Ibid. 278.
sejarah oleh Al-Maqrizi (w. 1442) dan Ibn Iyas (w. 1524 M) pada periode kekuasaan dinasti Mamluk. 19
Paradigma  Penerapan  Konstitusi  pada  Era  Pertengahan  Islam:

## Dari Integralistik menuju Sekuleris
Pemikiran  tentang  hubungan  antara  Islam  dan  penerapan konstitusi dalam Islam, secara umum ada 3 paradigma: 20
1. Paradigma Integralistik. Paradigma integralistik adalah menjadikan  negara  sebagai  lembaga  politik  sekaligus  menjadi lembaga keagamaan.
2. Paradigma Simbiosa Mutualistik. Paradigma simbiosa mutualistik adalah  agama  dan  negara  memiliki  hubungan  simbiosis mutualisme, saling terkait dan menguntungkan.
3. Paradigma  Sekuleris.  Paradigma  sekuleristik  adalah  pemisahan antara agama dan negara.
Pada  era  Mamluk,  paradigma  yang  timbul  dalam  penerapan konstitusi adalah paradigma integralistik. Pada era ini ditandai dengan – seperti  sudah  sempat  disinggung  pada  sub  pembahasan  sebelumnya  – kesadaran  Sultan  Baybars  dengan  pemahaman  mayoritas  Sunni  bahwa Sultan harus mendapat legitimasi keagamaan. Dan pada kelanjutannya, dinasti  Mamluk  menggunakan  sistem  monarki,  keberadaan  pengganti Sultan (raja) ditunjuk melalui adanya putra mahkota.
Pada titik inilah Ibnu Taymiyyah tampil sebagai pengkritik bentuk negara yang diterapkan oleh penguasa dinasti Mamluk. Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa mengatur kepentingan hidup manusia secara umum adalah  tugas  besar  dari  agama,  sebab  tanpa  kekuasaan  negara  yang berdaulat, agama tidak bisa berdiri tegak.” Melalui karyanya, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah ,  Ibnu  Taymiyyah  mencoba  menawarkan  gagasan paradigma  simbiosa  mutualistik  antara agama  dan negara. Yang  mana, pada  masa  tersebut  tertolak  oleh  para  penguasa  Mamluk  yang menggunakan sistem monarki.
19 Albert Hourani, The History of Arab Peoples , 201.
20 Abd. Halim, Relasi Islam Politik dan Kekuasaan . Yogyakarta: LkiS, 2013, 47.
Lain daripada dinasti Mamluk di Mesir, pada dinasti Safawiyah di Iran,  sesudah kekuasaan Ismail I, terlihat ada gerakan pemisahan antara  kepentingan  kenegaraan  dan  kepentingan  keagamaan.  Pada titik  ini,  terjadi  pergeseran  fungsi  dan  peranan  pejabat-pejabat tersebut. Jabatan wakil sudah tidak begitu kuasa lagi. Demikian pula shadr yang pada akhirnya hanya mengurus administrasi wakaf. 21
Sedangkan pada dinasti Usmani, setelah era Mahmud II yang melakukan  sentralisasi  (kembali)  kekuasaan  dengan  pembentukan perdana  menteri  yang  membawahi  menteri-menteri  yang  mengatur urusan  pemerintahan,  kekuasaan  yudikatif  dipindahkan  ke  tangan Syaikhul  Islam.  Akan  tetapi,  Syaikhul  Islam  ini  hanya  mengurus permasalahan  yang  berkaitan  dengan  hukum  syari’at.  Sedangkan hukum  pemerintah  diserahkan  kepada  Dewan  Perancang  Hukum untuk  mengaturnya.  Pada  titik  ini,  dinasti  Usmani  sudah  mulai membedakan antara urusan agama dan urusan pemerintahan. 22 Masa inilah,  menjadi  sebuah  embrio  sekulerisme  di  masa  akhir  dinasti Usmaniyah  (Ottoman),  yang  kemudian  dipoklamirkan  oleh  Kemal At-Tatturk.

## C. Kesimpulan
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
Terma  kemunduran  pada  era  abad  pertengahan  Islam  perlu dikritisi dan perlu dikaji kembali. Mengingat pencapaian pada era ini juga tidak stagnan dan berhenti. Meski sempat kehilangan beberapa wilayah  kekuasaan,  tetapi  perlahan  mulai  bisa  direbut  kembali melalui usaha dinasti-dinasti pada era abad pertengahan.
Corak  pemikiran  agama  yang  tradisionalis  –  teologis mempengaruhi  pemikiran  dalam  konstitusi  dan  pemerintahan  pada era  Abad  tengah  yang  cenderung  menggunakan  sistem  monarki absolut.  Munculnya  disintegrasi  kekuasaan  pada  kekhalifan Abbasiyah  dan  munculnya  dinasti-dinasti  yang  menonjolkan
21 Abd. Rahim Yunus & Abu Haif, Sejarah Islam Pertengahan , 206.
22 Ibid., 150.
kebangsaan  sebagai  dampak  dari  disintegrasi  kekuasaan  era Abbasiyah  serta  serangan-serangan  dari  kekuatan  asing.  Paradigma yang  muncul  pada  era  abad  pertengahan  Islam  ini  adalah,  sebuah dinamika  paradigma  mulai  dari  paradigma  integralistik,  menuju paradigma sekuleristik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Zainal Abidin. Ilmu Politik Islam IV: Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang . Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
Hourani, Albert. The History  of Arab Peoples . New York: Warner Book,
1991.
___________. Arabic  Thought  in  The  Liberal  Age  1798  –  1939 . Cambridge: Oxford University Press, 1998.
Madjid, Nurcholish. Agama dan Negara dalam Islam Telaah aras Fiqh Siyasy Sunni,  Kumpulan  Antologi  Makalah/Artike  Yayasan  Paramadina . Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995.
Syadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
Nasution, Harun. Islam Rasional . Bandung: Mizan, 1995.
___________. Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Gerakan  dan Pembaharuan . Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
Sukardi,  Imam. Puncak  Kebahagiaan  (Al-Farabi) .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005.
Yunus, Abd. Rahim & Abu Haif. Sejarah Islam Pertengahan . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.