## Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Volume 7, Nomor 1, (2024) hlm. 218-231 pISSN 2654-282X | eISSN 2621-783X
Terakreditasi Peringkat 3 - SK No. 204/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/20785 DOI: 10.33474/jipemas.v7i1.20785
Analisis situasi kejadian stunting pada bayi di bawah lima tahun (balita)
Mona Safitri Fatiah 1 *, Apriyana Irjayanti 2 , Maxsi Irmanto 3 , Yane Tambing 4 , Sarni Rante Allo Bela 5
1 Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, email: fatiahmonas@gmail.com
2 Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, email: apriyanairjayanti04@gmail.com
3 Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, email: maxsiirmanto@gmail.com
4 Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, email: yanetambing@gmail.com
5 Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, email: sarnibela2308@gmail.com *Koresponden penulis
Info Artikel

## ABSTRACT
Riwayat Artikel Diajukan: 2023-10-23 Diterima: 2024-03-06 Diterbitkan: 2024-03-17
Keywords: situation analysis; stunting; college monitoring
Kata Kunci: analisis situasi; stunting; pendampingan perguruan tinggi
Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2024 Mona Safitri Fatiah, Apriyana Irjayanti, Maxsi Irmanto, Yane Tambing, Sarni Rante Allo Bela
The proportion of stunting incidents in Paniai Regency in 2022 is quite high, at 45.2%, so efforts are needed to reduce it by means of situation analysis (Ansis)  activities.  Objective:  Higher  Education  (PT)  assistance  through situation  analysis  of Paniai  Regency. Method:  Activities were carried  out for approximately four months, namely, July 20 –NNovember 20, 2022, in Paniai  Regency.  The  data  used  in  this  activity  is  secondary  data,  where existing data is analyzed using STATA 16 software. The methods used in this  activity  are  question  and  answer  (interview  with  nutrition  program holders of the Paniai District Health Office) and data collection methods. Result: population demographics of Paniai Regency, namely, 45% of the population are women with the highest marital status (65%), and the main source  of  income  is  farming  (82%.  The  proportion  of  families  at  risk  of stunting  is  still  high  in  Paniai  Regency,  at  around  1.84%.  This  is  due  to several  factors  that  are  quite  low  in  proportion,  namely:  the  provision  of MP-ASI (14.7%), the use of posyandu (!0.4%), the use of contraceptives (0.39%),  and  uninhabitable  houses  (42.4%).  The  results  of  the  interview found that the effectiveness of TPPS has not run optimally. The results of the interview found that the effectiveness of TPPS has not run optimally.

## ABSTRAK
Proporsi kejadian stunting di Kabupaten Paniai tahun 2022 terbilang cukup tinggi, yaitu 45.2% sehingga perlu upaya penurunan dengan cara kegiatan Analisis  Situasi  (Ansis).  Tujuan:  pendampingan  Perguruan  Tinggi  (PT) melalui  analisis  situasi  Kabupaten  Paniai.  Metode:  kegiatan  dilakukan selama  lebih kurang  empat  bulan,  yaitu:  20 Juli – 20 November 2022 di Kabupaten Paniai. Data yang digunakan pada kegiatan ini merupakan data sekunder, dimana data yang sudah ada dianalisis menggunakan Software STATA 16. Metode yang digunakan pada kegiatan ini berupa: tanya jawab (wawancara  dengan  pemegang  program  gizi  Dinkes  Kab.  Paniai)  dan
Metode pengumpulan data. Hasil: demografi penduduk Kabupaten Paniai, yaitu  45%  penduduk  berjenis  kelamin  perempuan  dengan  status perkawinan  terbanyak  menikah  (65%)  dan  sumber  penghasilan  utama sebagai  petani  82%.  Proporsi  keluarga  risiko  stunting  masih  tinggi  di Kabupaten Paniai sekitar 1,84% hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang  terbilang  cukup  rendah  proporsinya  yaitu:  pemberian  MP-ASI (14,7%),  pemanfaatan  posyandu  (!0,4%),  penggunaan  alat  kontrasepsi (0,39%),  rumah  tidak  layak  huni  (42,4%).  Hasil  wawancara  ditemukan, efektivitas TPPS belum berjalan secara maksimal.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 219 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Cara mensitasi artikel: Fatiah, M. S., Irjayanti, A., Irmanto, M., Tambing, Y.,  Bela, S. R. A. (2024). Analisis situasi kejadian stunting pada bayi di  bawah  lima  tahun  (balita). Jurnal  Inovasi  Hasil  Pengabdian  Masyarakat  (JIPEMAS),  7 (1),  218 –231. https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i1.20785

## PENDAHULUAN
Stunting (pendek) pada Bayi di bawah Lima Tahun (Balita) masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tidak hanya pada pemerintahan pusat, tetapi juga sampai ke level pemerintah daerah. Tren stunting selama 16 tahun terakhir di  Indonesia  sudah  mengalami  penurunan  terutama  dalam  3  tahun  terakhir, yaitu tahun 2020 (27,7%), tahun 2021 (24,4%) dan tahun 2022 (21,6%) (BKPK Kemenkes, 2022; Litbangkes Kemenkes, 2021) , namun dari proporsi tersebut terlihat  jika  penurunan stunting pada  tahun  2021  ke  tahun  2022  tidak  terlalu banyak, yaitu: 2,8%, hal inilah yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan berbagai upaya melalui intervensi spesifik dan sensitif untuk menurunkan stunting pada balita, karena stunting memiliki efek jangka panjang jika tidak segera ditanggulangi.
Dampak stunting jangka panjang yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup anak, berupa: anak akan memiliki postur tubuh yang lebih pendek pada saat dewasa, berisiko untuk mengalami obesitas serta penyakit lainnya, performa dan kapasitas belajar tidak optimal pada masa sekolah serta ketidakoptimalan produktivitas dan kapasitas kerja (Pusdatin Kemenkes, 2018) . Pernyataan tersebut dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian diantaranya: anak  yang  mengalami stunting pada  usia  kurang  dari  2  tahun  akan  memiliki Intelligence Quotient (IQ) sebesar 4,57 kali lebih rendah dibandingkan dengan anak  yang  tidak stunting (Daracantika  et  al.,  2021) .  Dampak stunting dalam jangka  panjang  akan  merusak  fisik  dan  neurokognitif  anak  ketika  mereka dewasa (Soliman  et  al.,  2021) . Stunting akan  mempengaruhi  perkembangan kognitif  anak  sekitar  7%  dibandingkan  dengan  anak  yang  tidak stunting (Ekholuenetale  et  al.,  2020) . Stunting pada  anak  dapat  menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara sekitar 2,5% (Mary, 2018). Stunting pada anak disebabkan oleh berbagai faktor, hal ini diungkapkan pada Conceptual  Framework  on  Maternal  and  Child  Nutrition yang dikembangakan oleh United Nations Children’s Fund (UNICEF) berupa: intake zat  besi  atau iron yang  terdapat  dalam  makan (Ilmani    Fikawati,  2023) , pendidikan  ibu  akan  berpengaruh  terhadap  pola  asuh (Febriani  et  al.,  2022) , seorang ibu dengan pengetahuan gizi yang baik akan membantu menurunkan risiko terjadinya stunting pada anak (Aprilina et al., 2021) . Faktor lain yang ikut berkontribusi  dalam  kejadian stunting adalah  keragaman  pangan,  di  mana semakin  beragam  pangan  yang  dikonsumsi  anak  maka  semakin  kecil  balita memiliki  risiko stunting (Uluf  et  al.,  2023) .  Selain  itu  faktor  usia  anak  juga merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting yang mana stunting sendiri baru bisa dideteksi ketika anak menginjak usia 2 tahun (Trisasmita et al., 2020) . Penurunan stunting masuk  dalam  program  pemerintah  Indonesia  yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan
220 ~ 7(1), 218-231
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Proporsi kejadian stunting di  Indonesia  dan  beberapa  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  masih  belum melampaui target yang sudah ditetapkan, salah satunya Provinsi Papua yang memiliki  proporsi  kejadian stunting di  tahun  2022  sekitar  34,6%  yang menjadikan Provinsi Papua sebagai Provinsi dengan proporsi kejadian stunting tertinggi  ke-3  sebelum  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (36,3%)  dan  Provinsi Sulawesi  Barat  (35%) (BKPK  Kemenkes,  2022) .  Tingginya  proporsi stunting tersebut  juga  menjadikan  beberapa  Kabupaten  yang  ada  di  provinsi  Papua menjadi lokus dalam penurunan stunting salah satunya Kabupaten Paniai. Proporsi  kejadian stunting Kabupaten  Paniai  selama  3  tahun  terakhir sangat fluktuatif, dimana terjadi penurunan sekiat 2,3% tahun 2019 (34,4%) ke tahun 2021 (32,1%) kemudian naik menjadi 13,1% dari tahun 2021 (32,1%) ke tahun 45,2% (BKPK Kemenkes, 2022; Litbangkes Kemenkes, 2021) , hal ini lah yang menjadi penyebab Kabupaten Paniai menjadi salah satu Kabupaten yang ditetapkan pemerintah sebagai lokus stunting . Untuk itu perlu berbagai upaya percepatan dalam penurunan stunting yang harus dilakukan berupa: intervensi gizi,  pendekatan  multisektoral  dan  multipihak  serta  pendekatan  berbasis keluarga  risiko stunting (BKKBN,  2022) yang  dilakukan  diberbagai  tingkat pemerintahan  dan  Lembaga  dalam  melakukan  intervensi  spesifik  maupun sensitive melalui delapan tindakan konversi penurunan stunting salah satunya analisis situasi ( BKKBN, 2021) Kabupaten Paniai tahun 2021 belum secara menyeluruh melaksanakan delapan aksi konvergensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dimana tahun 2021  tersebut  Kabupaten  Paniai  baru  melakukan  Aksi-1.  Untuk  itu  demi keberlanjutan tercapainya upaya konvergensi tersebut pada level daerah maka diperlukan  peran  pendampingan  Perguruan  Tinggi  (PT)  dalam  penyusunan analisis  situasi  di  tingkat  kabupaten.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan stunting melalui analisis situasi Kabupaten Paniai, Papua.

## METODE
Metode  pelaksaan  pada  kegiatan  ansis  adalah  menggunakan Service Learning (SL)  yang  merupakan  hasil  integrasi  antara  pendidikan  dengan kegiatan pengabdian (Afandi et al., 2022) . Analisis situasi ini dilakukan selama lebih  kurang  4  bulan  dimulai  dari  tanggal  20  Juli-20  November  2022  di Kabupaten Paniai. Data yang dipergunakan pada analisis situasi ini merupakan data sekunder dan data primer yang terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Sumber Data Analisis Situasi Kabupaten Paniai
No Data Instansi Data Sekunder 1 Pendataan Keluarga (PK) 21 Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (BKKBN) Provinsi Papua 2 Data demografi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 3 Laporan  tahunan  Dinas  Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 Dinkes Provinsi Papua 4 Stunting Kementerian Sekretaris Negara Data Primer 5 Wawancara Penanggung Jawab (PJ) Gizi Dinkes Kabupaten Paniai
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 221
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  diolah  menggunakan  software STATA 16 untuk menghasilkan sebuah informasi.Metode yang digunakan pada analisis situasi ini terlihat pada gambar 1 berikut:
Gambar 1 . Bagan alir kegiatan PKM
Kegiatan  ansis  ini  menggunakan  dua  metode,  yaitu:  pertama  berupa tanya jawab kepada PJ Program Gizi Dinkes Kabupaten Paniai yang berjumlah satu orang. Metode yang digunakan kedua berupa: metode pengumpulan data, yaitu  sebelum  mengetahui  bagaimana  penyebab  tingginya  stunting  di Kabupaten Pania, maka perlu melakukan telaah dokumen, data dari berbagai sumber data sekunder untuk memperoleh informasi sebelum masuk ke tahap pengolahan  data  sehingga  menghasilkan  sebuah  informasi.  Setelah  data dianalisis  serta  mendapatkan  sebuah  informasi,  maka  diadakan  diseminasi dengan  pihak  BKKBN  dan  berbagai  Person  in  Charge  (PIC)  serta  berbagai Satuan  Tugas  (Satgas) stunting berbagai  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ansis merupakan langkah awal dan juga merupakan salah satu rangkaian  kegiatan  konvergensi  dalam  upaya  penurunan stunting (BKKBN, 2021;  Kemendagri,  2022) .  Analisis  data  yang  digunakan  pada  kegiatan  ini adalah  data  sekunder  dari  data  PK  21  terkait  determinan stunting ,  data  BPS terkait data demografi penduduk Paniai, data Dinkes Provinsi Papua dan data Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  tentang  data stunting Kabupaten Paniai serta wawancara yang dilakukan pada PJ gizi Dinkes Kabupaten Paniai untuk memastikan jumlah sumber daya yang ada di Dinkes Kabupaten Paniai. Setelah  data  diramu  dan  menjadi  dalam  bentuk  laporan,  maka  dilakukan diseminasi oleh penyaji secara online , yang terlihat pada gambar 2.
Gambar 2 . Pemaparan hasil analisis situasi

## Metode pertama
(Tanya Jawab dengan PJ program gizi Dinkes Kab.
Paniai )
Metode kedua
(Pengumpulan Data)
222 ~ 7(1), 218-231
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Kegiatan  diseminasi online terkait  paparan  hasil  analisis  situasi  ini  di hadiri oleh berbagai pihak diantaranya pihak BKKBN baik BKKBN pusat, PIC seluruh  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Papua  dan  satgas  stunting  dari masing-masing kabupaten/kota Provinsi Papua yang terlihat pada gambar 3.
Gambar 3. Peserta analisis situasi
Hasil  analisis  situasi  terdiri  dari  demografi  penduduk  berupa:  jenis kelamin,  pendidikan  dan  status  pekerjaan  penduduk  Paniai.  Demografi penduduk  Paniai  tahun  2022  terdiri  dari  45%  proporsi  penduduk  perempuan dengan status perkawinan terbanyak adalah menikah (63%), dimana sumber mata pencarian utama adalah Petani (82%) yang terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Demografi Penduduk Paniai tahun 2022 No Karakteristik % 1. Jenis Kelamin Laki-laki 55 Perempuan 45 2. Status perkawinan Belum kawin 6 Kawin 63 Cerai hidup 12 Cerai mati 19 3. Pekerjaan Petani 82 Nelayan 5 PNS/TNI/Polri 3 Pegawai swasta 3 Wiraswasta 1 Pekerja lepas 2
Perempuan  merupakan  aset  penting  dalam  penanggulangan stunting pada anak (Maravilla et al., 2020) . Bayi yang lahir dari ibu remaja akan berisiko mengalami kekurangan gizi (Haque et al., 2022) , demikian juga halnya dengan status  perkawinan.  Anak  lebih  berisiko  mengalami stunting pada  ibu  tunggal sekitar 1,79 kali dibandingkan dengan anak yang tinggal dengan orang tua yang lengkap (Callaghan et al., 2021; Mwamba, 2021) , hal ini bisa saja terjadi karena ibu sebagai orang tua tunggal akan lebih fokus dalam mencari nafkah sehingga asupan intake yang  diberikan  kepada  anaknya  tidak  terpenuhi.  Keluarga
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 223
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
merupakan  unit  terkecil dalam  struktur masyarakat,  sehingga  intervensi  yang dilakukan untuk penurunan stunting melalui keluarga sangat cocok. Data PK 21 menunjukkan jika proporsi keluarga yang berisiko stunting di Kabupaten Paniai lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi keluarga yang tidak berisiko stunting sekitar 1,84% yang terlihat pada gambar 4.
Gambar 4. Proporsi Keluarga Risiko Stunting di Kabupaten Paniai
Tingginya  proporsi  keluarga  yang  berisiko stunting di  Kabupaten  Paniai, disebabkan oleh beberapa faktor yang terlihat dari tabel 3.
Tabel 3. Demografi Penduduk Paniai tahun 2022 No Variabel % 1 Perilaku pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif 75,8 2 Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 14,7 3 Pemanfaatan posyandu balita 10,6 4 Penggunaan alat kontrasepsi 0,39 5 Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 74,9% 6 Kondisi rumah layak huni 42,4%
Tabel  2 menjelaskan jika  pemberian  ASI  Eksklusif  di  Kabupaten  Paniai berdasarkan  pada  PK  21  sekitar  75,8%,  hal  ini  tentunya  sudah  melewati ambang  batas  dari  target  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan (Kemenkes) tahun 2021 yang menginginkan cakupan pemberian ASI Eksklusif tahun 2021 sekitar 45% (Kemenkes, 2021a) . Proporsi pemberian MP-ASI pada anak  di  Kabupaten  Paniai  sekitar  14,7%.  Pola  asuh  yang  diberikan  ibu berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  otak  anak  di  masa balita karena pada masa balita merupaka masa golden age sehingga pola asuh yang tidak tepat, terutama: pemberian ASI Eksklusif serta pemberian MP-ASI kurang tepat dapat meningkatkan ketidakoptimalan perkembangan otak anak sehingga  kerusakan  tersebut  sulit  untuk  diperbaiki  dimasa  mendatang (Widyaningsih et al., 2018) . Nutrisi yang diperoleh bayi sejak baru lahir tentunya menentukan  pertumbuhan  dan  perkembangan  bayi  ke  depannya,  termasuk dalam  risiko stunting (UNICEF,  2021) . Pemberian ASI merupakan salah satu faktor tidak langsung yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak.
Cakupan  pemanfaatan  posyandu  dan  penggunaan  alat  kontrasepsi  di Kabupaten Pania pada tabel 2 terbilang masih rendah dengan proporsi masing- masing  10,6%  untuk  pemanfaatan  posyandu  balita  dan  0,39%  untuk
224 ~ 7(1), 218-231
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
penggunaan kontrasepsi. Ketersediaan pelayanan kesehatan dan kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pelayanan sangat berperan dalam status gizi anak (Marshall  et  al.,  2021) .  Penggunaan  alat kontrasepsi  yang  efektif  dapat mencegah  terjadinya  kehamilan  dengan  cara  mengatur  jarak  kehamilan  dan memberikan waktu bagi PUS untuk mempersiapkan kehamilannya (Kemenkes, 2021b) . Cakupan pemberian IDL pada anak sekitar 74,9% yang terdapat pada tabel  2.  Bayi  yang  tidak  menerima  IDL  berisiko  sekitar  1,67  kali  untuk mengalami  stunting (Shinsugi    Mizumoto,  2022) .  Penelitian Solis-soto  et  al (2020) menjelaskan anak yang tidak diberikan IDL secara lengkap berisiko 1,07 kali untuk mengalami stunting (Solis-Soto et al., 2020). Kondisi rumah layak dari hasil analisis diperoleh sekitar 42,4%.
Faktor lain yang ikut berpengaruh dalam tingginya stunting di Kabupaten Paniai yang diperoleh melalui wawancara dengan PJ Gizi di Kabupaten Paniai berupa: kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Paniai, sudah sampai pada level penetapan desa lokus stunting, hal ini terlihat dari berbagai sumber seperti: Peraturan presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan stunting. Peraturan BKKBN no. 12 tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia  (RAN  PASTI) 2021-2024 (BKKBN,  2021) .  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Paniai  Tahun  2018-2023;  Keputusan Bupati  Paniai  No.  23/SD/KB-PAN  Tahun  2022  tentang  Tim  Percepatan Penurunan  Stunting  191/188.4.5/Tahun  2022  terhadap  kelembagaan  dan mekanisme  Koordinasi  dengan  membentuk  Tim  percepatan  Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan; Keputusan Bupati Paniai Nomor 134 tahun 2021 tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif Kabupaten Paniai  Tahun  2021,  dimana  sudah  terdapat  22  desa  prioritas  stunting;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/3647/2021  Tentang  Rincian  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik Bidang  Kesehatan  Tahun  Anggaran  2021,  dimana  Kementerian  Kesehatan pada ayat ke-empat memberikan dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan daerah provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota  untuk  Subbidang  Penguatan  Intervensi Stunting (Kemenkes,  2021a) dan  Pernyataan  Komitmen  Bupati  untuk Pelaksanaan  Percepatan  Pencegahan  Anak  Kerdil  di  Jakarta  tanggal  3  Juli 2019.  Kebijakan  pendukung  percepatan  stunting  di  Kabupaten  Paniai  perlu dilakukan analisis untuk melihat strengths, weakness, opportunities dan threats yang dapat terlihat pada tabel 4.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 225 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Tabel 4. Analisis SWOT serta alternatif kebijakan
Faktor Eksternal Faktor Internal
Opportunities
Threats 1.  Terbukanya peluang kerjasama lintas  sektoral  dengan  pemerintah Kabupaten  Paniai  dalam  upaya percepatan  pencegahan stunting di Kabupaten Paniai; 2.  Terbukanya peluang serta terbentuknya  komitmen  yang  kuat dari perangkat desa untuk membantu  percepatan  penurunan stunting di  kampung –  kampung yang menjadi lokus stunting; 1.  Tingginya intervensi budaya yang  berakibat  pada  sulitnya
mengimplementasikan kebijakan; 2.  Mayoritas  masyarakat  memiliki pendidikan  menengah  kebawah serta  angka  melek  huruf  pada penduduk usia 15 tahun ke atas masih rendah yang mempersulit dalam sosialisasi kebijakan terkait penurunan stunting S tr e n g th s 1.  RPJMD Kab. Paniai tahun 2018 – 2023; 2.  Kebijakan
tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan
Stunting di  24  distrik  dan
216 kampung; 3.  Kebijakan    tentang  desa prioritas  pencegahan  dan penanganan stunting 4.  Adanya pernyataan komitmen  yang  kuat  dari Bupati Paniai untuk
pelaksanaan  Percepatan Pencegahan  Anak  Kerdil
di  Jakarta  tanggal  3  Juli
2019; Alternatif S-O 1.  Penyediaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah  Kab.  Paniai  dengan beberapa  sektor  terkait,  seperti Perguruan Tinggi (PT), Dinas Kesehatan, BKKBN Kabupaten dkk;
2.  Penyediaan  kebijakan  peran  dan fungsi perangkat desa TOGA, TOMA, TODAT  untuk  memperkuat  posisi perangkat  desa  dalam  membantu implementasi  penurunan  kebijakan stunting
Alternatif S-T Penyediaan kebijakan daerah tentang  sosialisasi  akan  bahaya stunting ke masyarakat berdasarkan  pada  kearifan  lokal melalui kampanye-kampanye edukatif menggunakan bahasa lokal  yang  dilakukan  pada  saat kegiatan agama, adat dan sebagainya W e a k n e s s Lemahnya power pengawasan dalam  implementasi  kebijakan tentang percepatan stunting di Kabupaten Paniai;
Alternatif W-O 1.  Mengoptimalkan peran PT pada saat penerjunan mahasiswa dalam Pengalaman Belajar Lapangan
(PBL), Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam memantau dan melaksanakan implementasi kebijakan stunting yang buat; 2. Pemberian reward pada  Kepala Kampung  yang  mampu  membantu, mengawal jalannya kebijakan penurunan stunting Alternatif W-T
Mengoptimalkan serta memperkuat peran  dan  fungsi  perangkat  desa TOGA,  TOMA,  TODAT  untuk mengawal serta membantu mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting
sebagai bentuk perpanjangan
tangan dari pemerintah Kabupaten
Paniai di tingkat Kampung
Anggaran pendukung untuk program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Paniai dapat terlihat dari berbagai sumber, diantaranya: pertama terdapat dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Desa (TKDD) untuk mata anggaran tahun 2021 sendiri Kabupaten Paniai mendapatkan  sekitar  Rp811.379.679  dengan  rincian  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) fisik regular untuk bagian dana Kesehatan dan KB sebesar 107.003.323 dan  DAK  fisik  penugasan  sebesar  Rp26.526.215  kemudian  DAK  non-fisik sebesar Rp43.207.683 (Kemenkeu, 2002) . Kedua terdapat dana perimbangan yang berupa DAK yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari: Anggaran Dana dari BKKBN Mata Anggaran 2021, berupa: BOK Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 102.032.693.000, Anggaran DAK subbidang KB Fisik Reguler, dengan PAGU sebesar Rp1.1000.000.000, Anggaran  DAK  subbidang  KB  Fisik  Penugasan,  dengan  PAGU  sebesar Rp640.000.000, Anggaran DAK subbidang KB Fisik Non-fisik, dengan PAGU sebesar Rp4.170.989.000 (BKKBN, 2022) . Ketiga terdapat anggaran dana dari Kemenkes  Mata  Anggaran  2021,  berupa:  DAK  Fisik  Penugasan  Sub-Bidang Penguatan  Intervensi  stunting  (Major  Project)  Kab.  Paniai  Rp650.000.000
226 ~ 7(1), 218-231
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
(Kemenkes,  2021b) .  Keempat  tersedianya  Dana  Otonomi  Khusus  (Otsus) Provinsi  Papua  yang  di  transfer  pemerintah  pusat  sebesar  Rp5.464.079.464 (Kemenkeu,  2002) .  Kelima  terdapat  dana  desa  yang  diperoleh  Kabupaten Paniai tahun 2021 sebesar Rp201.087.327 (Kemenkeu, 2002) . Kebijakan  pendukung  percepatan  stunting  di  Kabupaten  Paniai  perlu dilakukan analisis untuk melihat strengths, weakness, opportunities dan threats yang dapat terlihat pada tabel 5.
Tabel 5. Analisis SWOT serta alternatif ketersediaan anggaran
Faktor Eksternal Faktor Internal Opportunities Threats 1.  Terbukanya  peluang  bantuan  dana
dari sektor lain dalam upaya penurunan stunting; 2.  Peningkatan  alokasi  dana  untuk membantu  percepatan  penurunan stunting untuk Kabupaten Paniai 1.  Alokasi  dana  untuk  daerah konflik  tidak  bisa  tersalurkan secara maksimal; 2.  Tingginya Standar Biaya Minimal (SBM) daerah untuk ke lokasi  yang  sulit  di  jangkau membuat  penyerapan  alokasi dana kurang maksimal; 3.  Sulitnya  akses  antar  beberapa kampung mengakibatkan penyerapan anggaran rendah. S tr e n g th s Penyerapan  alokasi  dana  dari berbagai sumber habis terpakai Alternatif S-O
Pelibatan pihak pemerintah setempat untuk penyusunan anggaran, sehingga alokasi dana sesuai dengan SMB yang ada di daerah Alternatif S-T Memastikan perencanaan dan penganggaran  program/kegiatan  untuk daerah  lokus  yang  termasuk  daerah sulit atau daerah konflik dapat tercover secara tepat W e a k n e s s 1.  Lemahnya pengawasan dalam
penyerapan penggunaan anggaran; 2.  Minimnya  kemampuan  SDM dalam pengelolaan dana; 3.  Penggunaan dan pengalokasian anggaran yang kurang tepat sasaran Alternatif W-O 1.  Pemberian pelatihan untuk SDM dalam pengelolaan pengalokasian dana untuk penurunan percepatan stunting; 2.  Peningkatan MONEV pada setiap kegiatan yang menggunakan dana stunting Alternatif W-T 1.  Pelatihan peningkatan skill pengelolaan  SDM  yang  ada  di daerah  lokus  dan  daerah  sulit  serta daerah  konflik  dalam  membantu
pengalokasian dana
2.  Melakukan  Monev  berkala  di tingkat kampung    terhadap  setiap  dana stunting  yang digunakan
Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  percepatan  penurunan stunting di  Kabupaten  Paniai  terlihat  dari  dikeluarkan  surat  keputusan  oleh pemerintah  daerah,  diantaranya:  adanya  Surat  Bupati  Paniai  No.  23/SD/KB- PAN Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan
Stunting 191/188.4.5/Tahun  2022  terhadap  kelembagaan  dan  mekanisme  Koordinasi dengan membentuk Tim percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten, Kecamatan,  Desa/kelurahan  yang  melibatkan  beberapa  sektor  pemerintah, terdapat Tim Pendampingan Keluarga berupa: bidan, kader TPKK, terdapat 24 orang  Satgas stunting di  lapangan  yang  berupa  tenaga  Penyuluh  Keluarga Berencana/PKB, terdapat tim Audit stunting yang terdiri dari unsur Organisasi Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD), tersedianya tim pakar dan Tim Teknis  yang  terdiri  dari  Kepala-kepala  puskesmas  yang  ada  di  Kabupaten Paniai, Camat, PKB/PLKB, tenaga pengajar, PKB/PLKB dab TPK, tersedianya SDM  dari  bidang  Pendidikan  di  Kabupaten  Paniai  tahun  2021  dan  kebijakan ketersediaan SDM dalam penurunan percepatan stunting di Kabupaten Paniai perlu dilakukan analisis untuk melihat strengths, weakness, opportunities dan threat s yang dapat terlihat pada tabel 6.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 227 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Tabel 6. Analisis SWOT serta alternatif ketersediaan SDM
Faktor Eksternal Faktor Internal Opportunities Threats 1.  Pemanfaatan  bides,  kader,  Toga,
Toma,  Todat  pada  kampung – kampung  yang  sulit  dijangkau  dan daerah  konflik  untuk  membantu penurunan stunting 2.  Pemanfaatan tenaga pendidik untuk membantu percepatan penurunan stunting 1.  SBM  daerah  yang  tinggi  sehingga penempatan SDM ke daerah yang sulit di jangkau sangat susah; 2.  Adanya  daerah  sulit  dan  daerah konflik  di  Kabupaten  Paniai  yang mengakibatkan SDM yang akan di tempatkan di sana kurang berminat S tr e n g th s 1.  TPPS  di 24 Distrik dan desa yang  sudah  di  SK-an  oleh
Pemerintah Setempat; 2.  Tersedianya tim Pendamping keluarga; 3.  Tersedianya SDM pendidikan Alternatif S-O Pengoptimalisasian tenaga bides,
kader,  Toga,  Toma,  Todat  pada kampung –  kampung  yang  sulit dijangkau  dan  daerah  konflik  untuk melakukan  percepatan  penurunan stunting Alternatif S-T
Penunjukkan  pengurus  atau  satgas stunting yang di ambil dari desa/kampung setempat untuk membantu mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan W e a k n e s s Kurangnya SDM yang terampil untuk  beberapa  daerah  yang sulit  di  jangkau  oleh  pihak pemerintah desa Alternatif W-O 1.  Peningkatan  kualitas  SDM  dalam upaya pencegahan stunting melalui kegiatan  Training  of  Trainer  (ToT) tentang cara pengukuran Antropometri balita yang tepat; 2.  Kerjasama antara Pemerintah Setempat  dengan  sektor  terkait untuk  pencegahan  risiko  stunting pada  Cantin,  remaja  dan  keluarga balita
Alternatif W-T Peningkatan  kapasitas  SDM  dengan cara perekrutan SDM  yang tinggal di daerah locus stunting untuk mempermudah  dalam  implementasi kebijakan penurunan stunting
Efektivitas  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  (TPPS) stunting Kabupaten Paniai tahun 2021 belum bisa di nilai, karena sejauh ini untuk SDM percepatan  penurunan stunting baru  dibentuk  berdasarkan  SK  Bupati  Paniai Tahun  2021  selain  itu  juga  didukung  dengan  laporan  tentang  kemajuan  aksi konvergensi di 360 Kabupaten/Kota Prioritas pelaksanaan penurunan stunting tahun 2021 bahwa, untuk Kabupaten Paniai sendiri masih berada pada Aksi 1 yaitu analisis (Kemendagri, 2021) .
Tabel 7. Analsis Swot efektivitas TPPS
Faktor Eksternal
Faktor Internal Opportunities
Threats Pemanfaatan
kader dalam. melakukan  audit  pada  kampung- kampung yang sulit di jangkau 1.  Pengaruh  budaya  yang  begitu kental sehingga sulit untuk melakukan penjaringan balita;
2.  Rendahnya pemahaman masyarakat tentang stunting S tr e n g th s Tersedianya TPPS di
Kabupaten Paniai berdasarkan pada SK Bupati Paniai Alternatif S-O Keterlibatan  kader  dalam  semua kegiatan penurunan stunting Alternatif S-T
Perlu  pendekatan  yang  lebih  agresif dengan pelibatan Toga, Toma, Todat ke  masyarakat  untuk  melakukan penjaringan  balita  dan  keluarga berisiko  stunting  serta  pemanfaatan posyandu
228 ~ 7(1), 218-231
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
W e a k n e s s Kurangnya SDM yang terampil untuk  beberapa  daerah  yang sulit  di  jangkau  oleh  pihak pemerintah desa
Alternatif W-O Pembinaan Kader Pembangunan Manusia merupakan salah satu alternatif  sumber  daya  yang  dapat dimanfaatkan  di  tiap  daerah.  Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan  stunting  di  tingkat  desa. Kader tersebut berasal dari masyarakat  sendiri  seperti  kader Posyandu,  guru  PAUD,  dan  kader lainnya yang terdapat di desa Alternatif W-T
Kerjasama  Perguruan  Tinggi  dengan Instansi  Kesehatan  dalam  Program
Merdeka  Belajar – Kampus  Merdeka (MBKM) diharapkan dapat membantu Pemerintah  Kabupaten  Paniai  dalam memanfaatkan anak-anak asli daerah untuk berperan aktif dalam percepatan  penurunan  stunting  di Kabupaten Paniai.

## SIMPULAN
Hasil  analisis  situasi  diperoleh  demografi  penduduk  Kabupaten  Paniai, terdiri  dari  sebagian  besar  berjenis  kelamin  perempuan  yaitu  45%  dengan status  perkawinan  terbanyak menikah (65%)  dan  sumber  penghasilan  utama sebagai petani 82%. Proporsi keluarga risiko stunting masih tinggi di Kabupaten Paniai  sekitar  1,84%  hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  terbilang cukup  rendah  proporsinya  yaitu:  pemberian  MP-ASI  (14,7%),  pemanfaatan posyandu (0,4%), penggunaan alat kontrasepsi pada Wanita Usia Subur atau WUS di Kabupaten Paniai sekitar 0,39%, proporsi rumah tidak layak huni masih tinggi  yaitu  42,4%.  Hasil  wawancara  ditemukan,  efektivitas  TPPS  belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena kurang SDM yang ada di Kabupaten  Paniai.  Kegiatan  ini  merekomendasikan:  perlunya  meningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan masyarakat  sekitar  mengingat  beberapa  kendala  di  lapangan  dalam  upaya peningkatan  efektifitvas  peran  TPPS  untuk  membantu  mempercepat penyerapan dana stunting dan penerapan kebijakan stunting .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nasional dan BKKBN Provinsi Papua yang membantu dalam memfasilitasi team FKM Uncen dalam mengakses data PK- 21,sehingga  data  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  di  analisis  dan menghasilkan  sebuah  informasi  terkait  determinan stunting yang  ada  di Kabupaten Paniai, Papua.

## DAFTAR RUJUKAN
Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rhman, S. A., Sudirman,  M.,  Jamilah,  Kadir,  N.  A.,  Junaid,  S.,  Nur,  S.,  Dwi,  R., Parmitasari,  A.,  Nurdiyanah,  Wahid,  M.,    Wahyudi  Jarot.  (2022). Metodologi  Pengadian  Masyarakat .  Direktorat  Pendidikan  Tinggi Keagaam Islam, Kemenag. http://diktis.kemenag.go.id Aprilina,  H.  D.,  Nurkhasanah,  S.,    Hisbulloh,  L.  (2021).  Mothe r’s  nutritional knowledge and behavior to stunting prevalence among children under two years old: case-control. Bali Medical Journal , 10 (3 Special Issue), 1211 –
1215. https://doi.org/10.15562/bmj.v10i3.2868
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 229 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
BKKBN. (2021). Cakupan Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 .
BKKBN.  (2022). Rencana  Aksi  Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka Stunting di Indonesia RAN PASTI Regional III : 8 Provinsi . BKPK  Kemenkes.  (2022). BUKU  SAKU  Hasil  Survei  Status  Gizi  Indonesia
(SSGI) 2022 .
https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5 b8ccfdf088080f2521ff0b4374f.pdf Callaghan, M. A., Watchiba, D., Purkey, E., Davison, C. M., Aldersey, H. M., Bartels, S. A. (2021). “I Don’t Know Where I Have to Knock for Support”: A  Mixed-Methods  Study  on  Perceptions  and  Experiences  of  Single Mothers  Raising  Children  in  the  Democratic  Republic  of  Congo. International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health , 18 (19). https://doi.org/10.3390/IJERPH181910399 Daracantika,  A.,  Ainin,  A.,    Besral,  B.  (2021).  Pengaruh  Negatif  Stunting
terhadap Perkembangan Kognitif Anak. Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan , 1 (2), 113.
https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i2.4647 Ekholuenetale,  M.,  Barrow,  A.,  Ekholuenetale,  C.  E.,    Tudeme,  G.  (2020). Impact  of  stunting  on  early  childhood  cognitive  development  in  Benin: evidence  from  Demographic  and  Health  Survey. Egyptian  Pediatric Association Gazette 2020 68:1 , 68 (1), 1 –11.
https://doi.org/10.1186/S43054-020-00043-X
Febriani, A. D. B., Daud, D., Rauf, S., Nawing, H. D., Ganda, I. J., Salekede, S. B., Angriani, H., Maddeppungeng, M., Julianty, A., Alasiry, E., Artaty, R. D.,  Lawang,  S.  A.,  Ridha,  N.  R.,  Lampo,  A.,  Rahimi,  R.,  Aras,  J.,
Sarmila, B. (2022). Risk Factors and Nutritional Profiles Associated with Stunting in Children. . https://www.pghn.org/Synapse/Data/PDFData/1121PGHN/pghn-23- 457.pdf
Haque, M. A., Wahid, B. Z., Tariqujjaman, M., Khanam, M., Farzana, F. D., Ali, M., Naz, F., Sanin, K. I., Faruque, A. S. G.,  Ahmed, T. (2022). Stunting Status  of  Ever-Married  Adolescent  Mothers  and  Its  Association  with Childhood  Stunting  with  a  Comparison  by  Geographical  Region  in Bangladesh. International Journal of Environmental Research and Public Health , 19 (11). https://doi.org/10.3390/IJERPH19116748/S1
Ilmani, D. A.,  Fikawati, S. (2023). Nutrition Intake as a Risk Factor of Stunting in Children Aged 25 –30 Months in Central Jakarta, Indonesia. Jurnal Gizi Dan Pangan , 18 (2), 117 –126.
https://doi.org/10.25182/jgp.2023.18.2.117-126
Kemendagri. (2022). E Monev Bangda - Dashboard Publik . Direktorat Jendral Bina Pembanguna Daerah . https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/Dashboardmonev Kemenkes.  (2021a).  Laporan  Kinerja  Kementrian  Kesehatan  Tahun  2020.  In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021 .
https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3c13edba9f.pdf
230 ~ 7(1), 218-231
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Kemenkes.  (2021b). Pedoman  Pelayanan  Keluarga  Berencana  Pasca Persalinan  di  Fasilitas  Kesehatan .  Kementerian  Kesehatan  RI. //poltekkesbdg.info%2Fotten22%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26 id%3D4278 Kemenkeu.  (2002). Daftar  Alokasi  Dana  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana Desa Tahun  Anggaran  2021  Provinsi  Papua .  Kementerian  Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id//wp-content/uploads/2020/11/Provinsi- Papua.pdf Litbangkes  Kemenkes.  (2021). Buku  Saku  Hasil  Studi  Status  Gizi  Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota tahun 2021 .
Maravilla, J. C., Betts, K., Adair, L.,  Alati, R. (2020). Stunting of children under two from repeated pregnancy among young mothers. Scientific Reports
2020 10:1 , 10 (1), 1 –9. https://doi.org/10.1038/s41598-020-71106-7 Marshall,  A.  I.,  Lasco,  G.,  Phaiyarom,  M.,  Pangkariya,  N.,  Leuangvilay,  P.,
Sinam,  P.,  Suphanchaimat,  R.,  Julchoo,  S.,  Kunpeuk, W.,    Zhang,  Y. (2021).  Evidence  on  child  nutrition  recommendations  and  challenges  in crisis settings: A scoping reviewa. International Journal of Environmental Research and Public Health , 18 (12), 6637. https://doi.org/10.3390/IJERPH18126637/S1
Mary, S. (2018). How Much Does Economic Growth Contribute to Child Stunting Reductions? Economies  2018,  Vol.  6,  Page  55 , 6 (4),  55. https://doi.org/10.3390/ECONOMIES6040055 Mwamba, M. S. F. (2021). Impact of Single motherhood on Child Nutrition and Health in Kgatleng Distiric, Bostwana [Walden University]. https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11530co ntext=dissertations
Pusdatin Kemenkes. (2018). Buletin Jendela data dan Informasi Situasi Balita Pendek  (Stunting)  di  Indonesia. Buletin  Jendela  Data    Informasi Kesehatan , 56 .
Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)  Percepatan  Penurunan  Angka  Stunting
Indonesia Tahun 2021-2024, BKKBN (2021).
https://peraturanpedia.id/download/?id=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2ds ZS5jb20vdWM/ZXhwb3J0PWRvd25sb2FkJmlkPTFuaHYwak5UZWJxR1
ZBS211Y2dEVFpYQjE1M3BBdXN2Uw==
Shinsugi, C.,  Mizumoto, A. (2022). Associations of Nutritional Status with Full
Immunization Coverage and Safe Hygiene Practices among Thai Children
Aged 12 –59 Months. Nutrients , 14 (1). https://doi.org/10.3390/NU14010034
Soliman, A., De Sanctis, V., Alaaraj, N., Ahmed, S., Alyafei, F., Hamed, N.,
Soliman,  N.  (2021).  Early  and  Long-term  Consequences  of  Nutritional Stunting:  From  Childhood  to  Adulthood. Acta  Bio  Medica :  Atenei Parmensis , 92 (1), 2021168. https://doi.org/10.23750/ABM.V92I1.11346
Solis-Soto,  M.  T.,  Paudel,  D.,    Nicoli,  F.  (2020).  Descriptive  Finding Relationship  between  vaccination  and  nutritional  status  in  children: Analysis  of  recent  Demographic  and  Health  Surveys. Demographic Research , 42 (1). https://doi.org/10.4054/DemRes.2020.42.1
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 231
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Trisasmita,  L.,  Sudiarti,  T.,  Ayu,  R.,  Sartika,  D.,    Setiarini,  A.  (2020). Identification of dietary diversity associated with stunting in Indonesia. Mal J Nutr , 26 (1), 85 –092. https://doi.org/10.31246/mjn-2019-0128 Uluf,  U.  Al,  Sinatrya,  A. K.,    Nadhiroh,  S.  R.  (2023).  Literature  Review: The
Relationship  between  Dietary  Diversity  with  Stunting  in  Underfive Children. Amerta Nutrition , 7 (1), 147 –153.
https://doi.org/10.20473/AMNT.V7I1.2023.147-153 UNICEF.  (2021).  Conceptual  Framework  on  Maternal  and  Child  Nutrition.  In Nutrition and Child Development . UNICEF. www.unicef.org/nutrition Widyaningsih, N. N., Kusnandar,  Anantanyu, S. (2018). Keragaman pangan, pola  asuh  makan  dan  kejadian  stunting  pada  balita  usia  24-59  bulan  |
Widyaningsih  |  Jurnal  Gizi  Indonesia  (The  Indonesian  Journal  of Nutrition). Gizi Indonesia , 7 (1).
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/article/view/20025/14467