Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN

## Guiding Principles on Business and Human Rights
Ayu Kholifah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada E-mail: ayu.kholifah@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The  ratification  of  Law  Number  3  of  2020  (Revision  of  the  Mining  Law)  on  June  10,  2020  by President Joko Widodo raised a polemic so that several parties have filed a judicial review of the law. This phenomenon indicates that there are interests that are not accommodated in the Revision. The natural  resource  business  as  the  sector  with  the  greatest  risk  of  human  rights  violations  is  in  the spotlight whether the Revision are much better to guarantee human rights protection or not. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) is a recommendation that can be used as a parameter how human rights are protected on the Revision. This research is normative legal research  using  qualitative  descriptive  methods  by  combining  statutory  approaches  and  conceptual approaches. The results show that the absence of mandatory regulations and guidelines for human rights protection in domestic business activities is a factor in the low level of human rights protection in the Revision. Human Rights Protections by the State and Human Rights Respects by companies have  not  been  comprehensively  regulated,  access  to  recovery  for  human  rights  impacts  is  still  not maximal and needs to be developed as recommended in the UNGPs.
Keywords : Mining; Business; Human Rights; UNGPs;

## Abstrak
Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Revisi UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020  oleh  Presiden  Joko  Widodo  menuai  polemik  sehingga  beberapa  pihak  telah  mengajukan judicial review atas undang-undang tersebut. Fenomena tersebut mengindikasikan ada kepentingan yang tidak terakomodir dalam Revisi UU Minerba. Bisnis pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai sektor yang memiliki risiko terbesar terhadap pelanggaran HAM menjadi sorotan apakah Revisi UU Minerba akan jauh lebih baik menjamin perlindungan HAM atau tidak. UN Guiding Principles on  Business  and  Human  Rights (UNGPs)  merupakan  rekomendasi  dapat  menjadi  parameter bagaimana perlindungan HAM dalam Revisi UU Minerba. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum  normatif  yang  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  mengkombinasikan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa belum adanya regulasi dan panduan perlindungan HAM dalam kegiatan bisnis domestik yang bersifat mandatory menjadi faktor tidak optimalnya perlindungan HAM dalam Revisi UU Minerba . Perlindungan  HAM  oleh  Negara  dan  penghormatan  HAM  oleh  perusahaan  belum diatur secara komprehensif, kemudian akses pemulihan terhadap dampak HAM pun masih belum maksimal dan perlu dikembangkan sebagaimana yang direkomendasikan dalam UNGPs.
Kata Kunci : Pertambangan; Bisnis; HAM; UNGPs;

## PENDAHULUAN
Dewan Hak Asasi Manusia PBB ( The Human Rights Council of United Nations ) telah melakuan peninjauan situasi HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia yang ketiga kalinya pada bulan Mei 2017 di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal ( Universal Periodic Review – UPR). Sebanyak 101 negara memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk lebih mengoptimalkan perlindungan HAM dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Berdasarkan infografik UPR, rekomendasi yang paling banyak diberikan  yaitu  berkaitan  dengan  implementasi  perlindungan  HAM  dalam  kerangka hukum nasional. 1 Indonesia masih harus meningkatkan perlindungan HAM terutama di ranah bisnis sesuai standar dan rekomendasi internasional.
Subjek  hukum  utama  yang  bertanggung  jawab  serta  mampu  memaksimalkan perlindungan  HAM  dalam  tatanan  hukum  nasional  adalah  negara.  Pejabat  pemerintah sebagai  alat  negara  yang  memiliki  kewenangan  legislatif  harus  terus  berusaha  untuk meningkatkan  standar  perlindungan  HAM  yang  lebih  baik  dalam  setiap  produk hukumnya.  Pelaksanaan  rekomendasi  UPR  tidak  serta  merta  mengesampingkan kepentingan  lain  negara  seperti  merancang  strategi  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi. Namun strategi ekonomi justru harus dibarengi dengan semangat perlindungan terhadap  HAM,  oleh  sebab  itu  PBB  sudah  sejak  tahun  2011  telah  mengeluarkan rekomendasi berupa prinsip-prinsip bisnis dan HAM, yaitu UN Guiding Priciples on Business and Human Rights (UNGPs). Tujuan dari UNGPs yaitu agar aktifitas bisnis yang bertujuan mendapatkan  keuntungan  sebanyak-banyaknya  tidak  mencederai  HAM,  karena keuntungan  yang  melimpah  tanpa  dibarengi  perlindungan  HAM  tidak  akan  bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Pasca UPR yang ketiga kalinya di tahun 2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas  HAM)  bersama  dengan  Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat  (ELSAM) merespon  rekomendasi  terkait  isu  HAM  dengan  menerbitka n  sebuah  “Rencana  Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan Hak Asasi Manusia” yang dilandaskan pada prinsip -prinsip dalam  UNGPs.  RAN  mengenai  Bisnis  dan  HAM  tersebut  menyoroti  tentang  belum adanya peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur tanggung jawab korporasi terhadap  HAM,  padahal  korporasi  menjalankan  peran  yang  amat  penting  dalam
1 United  Nations – Human  Rights  Office  of  The  High  Commissioner,  “ Infographic  of  The  3rd Indonesia Universal Periodic Review ”, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDindex.aspx
pertumbuhan ekonomi. 2 Korporasi sebagai pelaku bisnis seringkali memiliki konflik HAM dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Korporasi selalu menempati urutan kedua dalam infografik laporan data pengaduan yang  dirilis  oleh  Komnas  HAM  sebagai  pihak  yang  diadukan  terbanyak  melakukan pelanggaran  HAM. 3 Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan (KontraS) memeberikan catatan bahwa sepanjang tahun 2018 kasus pelanggaran HAM di Indonesia  paling  banyak  dilakukan  korporasi  yang  melakukan  aktifitas  usaha  di  sektor Sumber Daya Alam (SDA). Berikut data kasus pelanggaran HAM yang dirilis Kontras:
Tabel 1. Data Aduan Pelanggaran HAM tahun 2018
NO  Sektor Bidang Jumlah Kasus 1 Sumber Daya Alam Umum Okupasi Lahan Kriminalisasi 194 65 29 2 Terorisme Penangkapan Penembakan 99 15 3 Penyiksaan Umum 73 4 Vonis Hukuman Mati - 15 5 Pembunuhan Ekstrayudisial - 182 6 Ekspresi Umum Pelarangan Aksi Pembubaran paksa 89 32 75 7 Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan Umum Persekusi Penggaran Aktivitas Intimidasi Minoritas 78 35 29 19
Sumber: suakaonline.com 4
Golongan  masyarakat  yang  hak-haknya  paling  banyak  terdampak  oleh  korporasi yang melakukan kegiatan bisnis di sektor SDA – karena hidup di area operasi, diantaranya yaitu  masyarakat  adat,  masyarakat  pesisir  (nelayan)  dan  petani. 5 Pelanggaran  HAM  di
2 Komnas HAM dan ELSAM (2018), “ Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ”, p. 19, Accessed  June  28,  2020.  https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2018/02/14/87/rencana- aksi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia.html
3 Laporan Data Pengaduan, Accessed May 28, 2020. https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/
4 https://suakaonline.com/kasus-pelanggaran-ham-sepanjang-2018/, diakses tanggal1 Juni 2020.
5 Adzkar  Ahsinin  et  al.  (2017),  “Kertas  Kebijakan  ELSAM dan  Komnas  HAM – Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM”, Makalah, Publikasi Bisnis dan HAM, p. 61-63.
sektor  SDA  menunjukan  bahwa  perangkat  hukum  yang  ada  belum  bisa  memberikan perlindungan hak secara menyeluruh terhadap para pihak yang bersinggungan langsung dengan  kegiatan  bisnis  di  sektor  SDA.  Perangkat  hukum  yang  diamaksud  mencakup seluruh  peraturan  perundang-undangan  tentang  SDA,  aparat  dan  lembaga  penegak hukum.  Namun  sebelum  beranjak  kepada  aparat  dan  lembaga  penegak  hukum  sebagai pihak  pelaksana,  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  menjadi  unsur  yang harus  lebih  dulu  ditilik  sebagai  dasar  pelaksanaan  di  lapangan.  Apakah  peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup baik serta mampu memberikan perlindungan HAM maksimal, atau masih diperlukan perbaikan dengan revisi atau bahkan peraturan tambahan yang baru.
Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah membuat sektor SDA (migas dan non  migas)  menjadi  penyumbang  PNBP  (Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak)  terbesar. 6 Sektor SDA yang mendominasi PNBP menunjukan bahwa SDA memberikan kontribusi vital  sebagai  bagian  dari  instrumen  pendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  dalam laporan  pengkajian  konstitusi  tentang  pengelolaan  SDA  yang  dilakukan  oleh  Tim Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) Sistem Hukum Nasional BPHN (Badan Pembinaan  Hukum  Nasional),  menyatakan  bahwa  ada  ketidakselarasan  dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan SDA. Hal ini dikarenakan pengelolaan SDA selama ini cukup memberikan dampak negatif yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari hasil pembangunan nasional. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya: 7
▪ Ecological  Degradation, yaitu  degradasi  kuantitas  SDA  dan  penurunan  kualitas lingkungan hidup;
▪ Economic  Loss, yaitu  berkurangnya  sumber-sumber  kehidupan  masyarakat  di daerah karena eksploitasi SDA;
▪ Social and Cultural Destruction, yaitu terancam dan rusaknya tatanan sosial dan budaya  masyarakat  hukum  adat  dengan  hilangnya  kearifan  lingkungan sekitarnya;
▪ Conflict  over  Resource  Tenurial, yaitu  maraknya  konflik  yang  terjadi  antara masyarakat setempat dengan pelaku usaha di sektor SDA;
6 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN Kita, Kinerja dan Fakta”, Edisi Februari 2020, p. 40
7 I Nyoman Nur jaya et al. (2014), “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat”, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI, p. 331- 332.
▪ Human  Rights  Violation, yaitu  banyaknya  pelanggaran  HAM  karena keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha;
▪ Poverty, yaitu fenomena kemiskinan masyarakat yang bergantung hidupnya pada kekayaan alam setempat.
Dampak-dampak negatif di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya alternatif untuk menanggulanginya. Salah satu upaya alternatif yang paling awal tentunya dimulai dengan pembenahan hukum dalam sektor pengelolaan SDA. Kebijakan hukum tentang pengelolaan SDA harus menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai dasar filosofis dan  sosiologis  segala  aktivitas  pemanfaatan  SDA,  sebagaimana  yang  diamanatkan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran rakyat.  Pembaharuan  hukum  tentang  pengelolaan SDA  dilakukan  pemerintah  meskipun  pada  saat  melandanya  wabah  Covid-19  ( Corona Virus Desease – 2019 ) di tahun 2020, hal ini menuai kritik se- urgen apakah legislasi peraturan tersebut.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020. Revisi sebuah  undang-undang  sudah  seharusnya  bertujuan  untuk  memperbaiki  peraturan sebelumnya, namun revisi UU Minerba justru menuai polemik sejak masih dalam bentuk Rancangan  Undang-Undang  (RUU).  Beberapa  rapat-rapat  panja  (panitia  kerja)  RUU Minerba  yang  digelar  secara  tertutup  bertentangan  dengan  asas  keterbukaan  dalam pembentukan RUU. Selain dari proses penyusunannya, substansi dari UU Minerba juga mendapat kritikan dari banyak kalangan.
ICEL ( Indonesian Center for Environmental Law ) adalah satu dari banyak pihak yang telah memberikan kritik terhadap RUU Minerba (draft per tanggal 11 Mei) dengan lebih mendalam  melalui  sebuah  analisis  ilmiah  yang  telah  dipublikasikan.  ICEL  dalam penelitiannya  fokus  membahas  permasalahan  mengenai:  a)  pembagian  kewenangan pemerintah  pusat  dan  daerah;  b)  penetapan  wilayah  dan  perizinan;  c)  pengawasan;  d) pemulihan; dan e) penegakkan hukum. 8 Belum ditemukan lagi publikasi ilmiah lain yang membahas tentang revisi UU Minerba selain ICEL. Padahal satu bulan setelah disahkan UU  No.  3  tahun  2020,  sudah  masuk  dua  permohonan judicial  review dalam  registrasi permohonan MK (Mahkamah Konstitusi). Dengan demikian penulis tertarik dan merasa
8 ICEL ( Indonesian Center for Environmental Law ), “Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara”, Accessed May 28, 2020 https://icel.or.id/kertas- kebijakan/beberapa -kritik-hukum-terhadap-perubahan-uu-no-4-tahun-2009-tentang-mineral-dan-batubara/
perlu  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  Revisi  UU  Minerba  yang kontrovesial.
Penelitian ini akan mengkaji baik secara formil maupun materil atau substansi UU NO. 3 tahun 2020 dengan melakukan analisis pada unsur pemenuhan dan perlindungan HAM dalam revisi UU Minerba. Pertimbangannya karena selama ini perusahaan yang bergerak  di  sektor  pengelolaan  SDA  merupakan  pihak  yang  paling  banyak  diadukan melakukan pelanggaran HAM dalam ranah aktifitas bisnis. Dalam mengukur penegakkan HAM yang diatur dalam revisi UU Minerba diperlukan sebuah parameter yang mampu mengakomodir  antara  keberlanjutan  kegiatan  bisnis  dan  perlindungan  HAM.  UNGPs sebagai  panduan  internasional  pertama  yang  mengatur  tentang  pencegahan  dan penanggunalan dampak pelanggaran HAM dalam kegiatan bisnis menjadi jawaban atas standar yang digunakan.
UNGPs  merupakan  panduan  penerapan  perlindungan  HAM  dalam  dunia  bisnis yang  di  dalamnya  terdapat  langkah-langkah  bagaimana  negara  dan  korporasi  selaku pelaku usaha menjalankan perannya masing-masing dalam melindungi dan menghormati HAM. Sebuah regulasi yang baik tentunya akan mematuhi pedoman perlindungan HAM yang sudah  disepakati bersama, sehingga  pelaksanaan  dari regulasi  tersebut kelak  tidak menimbulkan  konflik  dikarenakan  terdapat  ketentuan  yang  bersebrangan  dengan perlindungan  HAM.  Apalagi  Indonesia  merupakan  negara  ASEAN  pertama  yang meluncurkan  RAN  Bisnis  dan  HAM  sebagai  komitmen  terhadap  perlindungan  HAM. 9 Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kesesuaian antara UNGPs dan Revisi UU Minerba dalam UU No. 3 tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Mengkombinasikan  pendekatan  perundang-undangan  yang mengkaji  norma-norma  yang  terkandung  dalam  Revisi  UU  Minerba  dan  pendekatan konseptual  yang  menganalisis  tentang  konsep  “bisnis  dan  perlindungan  HAM”  dalam UNGPs. 10 Teknik  yang  digunakan  yaitu  teknik  studi  dokumen  menggunakan  bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder merupakan data yang siap jadi ( ready made )
9 https://www.ohcr.org/EN/Issue/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx, Accessed July 7, 2020..
10 I Made Pesek Diantha (2017), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, p. 156-159
dan  tidak  terikat  atau  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu. 11 Data  sekunder  penelitian  ini meliputi berbagai dokumen-dokumen resmi pemerintah dan kajian literatur.
Terdapat tiga macam bahan hukum dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor Pertambangan dan Perlindungan HAM. Selanjutnya bahan hukum sekunder  yang  terdiri  atas  dokumen  dan  hasil  penelitian  yang  memuat  rekomendasi UNGPs.  Terakhir  data  hukum  tersier  merupakan  berbagai  literatur  yang  berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Seluruh  data  yang diperoleh dari hasil  penelitian kemudian  akan dianalisis secara kualitatif  dan  kemudian  hasil  analisis  dikemukakan  secara  deskriptif untuk  mengetahui kesesuaian antara Revisi UU Minerba dengan rekomendasi UNGPs. Sehingga nantinya akan  didapatkan  gambaran  sejauh  mana  prinsip-prinsip  bisnis  dan  perlindungan  HAM diatur dalam Revisi UU Minerba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Integrasi Rumusan Perlindungan HAM UNGPs dalam Sistem Hukum Nasional Perumusan dokumen mengenai panduan perlindungan HAM dalam dunia bisnis oleh Dewan HAM PBB telah dimulai sejak tahun 1998 sebagai upaya penanggulangan atas  maraknya  kasus  pelanggaran  HAM  serius  yang  dilakukan  oleh  korporasi  sejak tahun 1980-an, hingga akhirnya mendapat banyak perhatian di akhir tahun 1990-an. Dewan  HAM  PBB  telah  menyusun  sebuah  aturan  yang  berisi  norma-norma perlindungan HAM dalam bisnis yang diterbitkan di tahun 2003 yaitu “ Norms on The Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Right” atau sering disebut dengan “ The Draft Norms ”. Namun dokumen tersebut menimbulkan  perdebatan  yang  mana  para  penggiat  HAM  sangat  mendukung , sedangkan para pelaku usaha menetang dengan keras hadirnya The Draft Norms . 12 Penolakan  terhadap The Draft Norms berujung  pada  penunjukan  Wakil  Khusus Sekjen PBB Urusan HAM dan Bisnis ( Special Representative of The Secretary General on Human  Rights  and  Business – SRSG )  yang  terbentuk  tahun  2005.  Setelah  penelitian mendalam  selama  enam  tahun,  disahkanlah  UNGPs  ( The  UN  Guiding  Principles  on
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1994) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 24.
12 Business and Human Rights Initiatives, 2010, How to Do Business with Respectfor Human Rights: A Guidance Tool for Company, The Hague: Global Compact Network Netherlands, hlm. 21
Human  Rights  and  Business )  oleh  Dewan  HAM  PBB  pada  16  Juni  2011. 13 Kehadiran UNGPs  disambut  baik  oleh  berbagai  pihak,  karena  panduan  tersebut  tidak  hanya menitikberatkan kepentingan individu sebagai pemegang HAM, tapi juga memberikan solusi untuk keberlanjutan bisnis ( business sustainability ) melalui tiga pilar UNGPs yaitu perlindungan, penghormatan dan pemulihan ( protect, respect and remedy ) sebagaimana yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip umum UNGPs:
(a) States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms;
(b)  The  role  of  business  enterprises  as  specialized  organs  of  society  performing  specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect human rights;
(c) The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when breached. 14

## a. Perlindungan HAM oleh Negara
Negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan HAM di wilayah kekuasaannya. Proses yang perlu ditempuh dalam rangka pemenuhan hak dalam aktivitas bisnis tidak bisa dilakukan dengan instan. Negara harus menjalankan multi peran untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Beberapa peran negara yang dirangkum berdasarkan UNGPs dapat diklasifikasikan pada tabel berikut:
Tabel 2. Peran Negara untuk Melindungi HAM
Peran
Negara Penjabaran Tugas Regulator - Membuat  regulasi  yang  mengatur  pencegahan,  penyelidikan,  sanksi dan  penanggulangan  terhadap  penyelahgunaan  HAM  bagi  semua entitas yang berada di wilayah kekuasaannya.
- Melakukan  harmonisasi  hukum  untuk  mendukung  perlindungan HAM.
- Menetapkan  peraturan  perlindungan  HAM  di  area  operasi  bisnis setempat.
Fasilitator
- Menyediakan  panduan  pelaksanaan  perlindungan  HAM  dalam aktifitas bisnis.
- Menyediakan  informasi  yang  memadai  dan  mengadakan  pelatihan perlindungan HAM.
13 Policy Department, Directorate-General for External Policies (2017), Implementation of The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Europian Parliament, p. 12 14 United Nations – Human Rights Office of The High commissioner (2011) Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing The United Natios “Protect, Respect and Remedy” Framework, New York and Geneva: United Nations, p. 1
Supervisor - Melakukan  peninjauan  hukum  berkala  untuk  merespon  dinamisasi bisnis dan HAM
- Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  yang  berlaku  untuk  menghindari kesenjangan hukum
Eksekutor
- Mendukung  pelaksanaan  perlidungan  HAM  dalam  regulasi  dengan bersikap  adil  dalam  pelaksanaan  serta  menciptakan  akuntabilitas, kepastian dan transparansi hukum.
- Mengkampanyekan perlindungan HAM.
- Menerapkan  strategi  perlindungan  HAM  yang  lebih  ketat  pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Masing-masing  peran  pemerintah  dalam  melaksanakan  perlindungan  HAM dijalankan  oleh  setiap  kementerian  yang  membidangi  urusan  tertentu  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden  dan  lembaga  independen  lain  yang  dibentuk  berdasarkan kekuasaan negara. Beberapa tugas setiap lembaga dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2015  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Hak  Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Aksi perlindungan HAM oleh setiap badan publik merupakan wujud dari pelaksanaan konstitusi yang merupakan amanat dari UUD 1945 alinea ke-4 yang  berbunyi:  “...melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah I ndonesia...”.
b. Penghormatan HAM oleh Pelaku Bisnis
UNGPs  menjabarkan  bahwa menghormati  HAM berarti  menghindari pelanggaran  HAM  dan  mengatasi  segala  kerugian  akibat  pelanggaran  HAM  yang diperbuat.  Pelaku  bisnis  harus  melakukan  tindakan preventif 15 , mitigasi 16 dan pemulihan ( remedy )  sebagai  upaya  penghormatan  HAM  dalam  aktivtas  bisnisnya.
Tindakan  preventif  yang  dilakukan  pelaku  usaha  atau  perusahaan  yaitu  dengan membuat komitmen  kebijakan ( policy  commitment )  dan  tindakan  mitigasi  dengan menerapkan uji  tuntas  HAM ( Human  Rights  Due  Diligence- HRDD).  Sementara tindakan  pemulihan  masuk  pada  pilar  ke-tiga  UNGPs,  sehingga  akan  dibahas  pada penjelasan selanjutnya tentang tindakan pemulihan.
Komitmen kebijakan yang dirumuskan perusahaan dan uji tuntas yang diterapkan setiap perusahaan haruslah proporsional sesuai risiko pelanggaran HAM yang mungkin
15 The  prevention  of  adverse  human  rights  impact  refers  to  actions  taken  to  ensure  such  impacts  does  not occurred. Lihat  United  Nations – Human  Rights  Office  of  The  High  commissioner,  2012, The  Corporate Responsibility to Respect Human Rights – An Interpretative Guide, United Nations, New York and Geneva, p. 7 16 The Mitigation of adverse human rights impact refers to actions taken to reduce its extent, with any residual impact than requiring remediation. The mitigation of human rights risk refers to actions taken to reduce the likelihood of a certain adverse impact occurring. Ibid, p. 7
dilakukan,  sehingga  antara  perusahaan  satu  dan  yang  lain  bisa  jadi  berbeda-beda. Faktor yang membedakan tindakan preventif dan mitigasi yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan yaitu berdasarkan kategori besar kecilnya skala usaha ( size ) , sektor bisnis ( sector ), kepemilikan ( ownership ) dan struktur bisnis ( structure ). 17 Klasifikasi atas berbagai  kategori  tersebut  tentunya  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan dan/atau  kebijakan  institusi  yang  berwenang  di  masing-masing  negara.  Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi di Indonesia yang dapat menjadi rujukan untuk klasifikasi pelaku usaha adalah sebagai berikut:
Bagan 1. Klasifikasi Pelaku Usaha 18
Klasifikasi stuktur bisnis tidak disertakan dalam bagan di atas karena Indonesia sendiri belum mengatur secara spesifik berkaitan dengan structure yang dimaksud dalam Panduan  Interpretasi  UNGPs.  Struktur  bisnis  yang  dimaksud  dalam  UNGPs  yaitu apakah  perusahaan  termasuk  perusahaan  grup  ( holding company)  atau  bukan, kemudian perusahaan tersebut sebagai induk perusahaan ( parent company) atau anak perusahaan  ( subsidiary ). 19 Status  perusahaan  dalam  srtuktur  bisnis  sangatlah  penting sebagai  tolak  ukur  bagaimana  penanganan  HAM  yang  harus  dijalankan.  Meskipun tidak ada pengaturan khusus tentang holding company, namun pada prakteknya holding company itu  ada  di  Indonesia  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan melegitimasi adanya induk dan anak perseroan seperti yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 dan PP No. 72 Tahun 2016.
Referensi untuk penyusunan komitmen kebijakan yang dibuat oleh masing-masih pelaku usaha dalam upaya penghormatan HAM minimal mengacu pada Bill of Rights
17 Ibid, 18 18 Bagan dibuat berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan dan kebijakan instansi yang dilakukan oleh penulis. Beberapa diantaranya yaitu: UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, JASICA ( Jakarta Stock Industrial Classification ) dalam IDX Fact Book 2018, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Size ( UU No. 20/2008)
• Usaha Mikro
• Usaha Kecil
• Usaha Menengah
• Usaha Besar
Sector (JASICA) • Agriculture
• Mining
• Basic Industry and Chemical
• Miscellaneous
• Consumer Goods
• Property, Real Estate & Constraction • Infrastructure &Transportation • Finance • Trade, Service & Investment
Ownership ( UU No. 40/2007)
• Perusahaan Tertutup
• Perusahaan Terbuka
• Perusahaan Swasta
• Persero
yang  merupakan  sebutan  untuk  tiga  instrumen  pengaturan  perlindungan  HAM internasional  yang  terdiri  atas:  a) Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR);  b) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR); c) International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR). Kemudian untuk tindakan Human Rights Due Diligence dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:
Bagan 2. Unsur-unsur Uji Tuntas HAM
Sumber: Business and Human Rights Initiatives 20
Langkah-langkah dalam Uji Tuntas HAM harus senantiasa di perbaharui untuk merespon  perkembangan  zaman  yang  memungkinkan  adanya  pola  baru penyalahgunaan  HAM.  Maka  UNGPs  merekomendasikan  perusahaan  untuk melakukan konsultasi kepada pakar HAM yang bisa merupakan bagian dari internal perusahaan  maupun  external  atau  konsultan  HAM  independen.  Profesi  konsultan HAM secara resmi untuk saat ini belum ada payung hukum yang melegalkan seperti halnya  profesi  konsultan  independen  lain  yang  dilantik  langsung  oleh  institusi  yang berwenang. Selain melakukan uji tuntas HAM, perusahaan juga diminta secara berkala mendapatkan  feedback  dari  pihak  internal  dan  external  mengenai  prosedur penghormatan HAM yang dijalankan.
c. Akses terhadap Pemulihan HAM
Pemulihan terhadap dampak HAM membutuhkan kerjasama antara negara dan pelaku usaha. Masing-masing harus melakukan perannya dengan baik agar pemulihan dapat  berjalan  maksimal.  Negara  melakukan  pemulihan  sebagai  tanggung  jawabnya untuk  melindungi  HAM,  sedangkan  pelaku  usaha  melakukan  pemulihan  sebagai tanggung jawab terhadap kerugian atas dampak HAM yang disebabkan. Negara harus
20 Business and Human Rights Initiatives, op.cit., p. 48-49
• Memastikan bahwa HAM terintegrasi di seluruh perusahaan baik secara horizontal dan vertikal
• Melaporkan kinerja untuk perbaikan di masa mendatang
• Menilai bagaimana kegiatan yang ada dapat mempengaruhi HAM
• Mengadopsi kebijakan sebagai tanggung jawab pernghormatan HAM Kebijakan HAM Penilaian Dampak Integrasi Rekam Jejak
memastikan  bahwa  korban  penyalahgunaan  HAM  dapat  memiliki  akses  pemulihan dengan mudah dan tanpa diskriminasi. Negara harus mengambil langkah tepat untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang  mungkin  timbul  agar  pemulihan  korban penyalahgunaan HAM bisa berhasil.
Tahapan pemulihan yang harus didapatkan oleh korban penyalahgunaan HAM yaitu  permintaan  maaf  ( apologies ),  penggantian  rugi  ( restitution ),  rehabilitasi ( rehabilitation ), finansial dan/atau non-finansial kompensasi ( compensation ). Selain ikut serta dalam pemulihan, pelaku atau korporasi yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap  penyalahgunaan  HAM  juga  harus  mendapatkan  sanksi  hukuman  sebagai upaya  pencegahan  terulang  kembali  tindakan  merugikan  HAM.  UNGPs  juga menyarankan  agar  pelaku  diperintahkan  memberikan  garansi  bahwa  tidak  akan mengulang tindakan penyalahgunaan HAM kembali.
Bentuk pemulihan yang perlu dilakukan oleh negara diantaranya yaitu pemulihan melalui proses hukum ( judicial ), administrasi ( administrative ), dan legislatif ( legislative ). Pemulihan  dengan  proses  hukum  dapat  melalui  proses  litigasi  dan  uji  materi perundang-undangan ( judicial review ). Jalur litigasi bertujuan agar korban mendapatkan keadilan hak-haknya melalui putusan hakim, dan begitu pula pelaku penyalahgunaan HAM mendapatkan hukuman yang adil dan setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Sementara  uji  materi  perundang-undangan  dimohonkan  agar  peraturan  yang merugikan  HAM  dapat  dicabut  atau  diperbaiki.  Pemulihan  melalui  proses  hukum disebut juga mekanisme hukum berbasis negara ( state-based judicial mechanism ).
Bentuk pemulihan selanjurnya yaitu pemulihan administratif yang artinya negara melalui badan perwakilan yang dibentuk dan diberi wewenang bertugas menyelesaikan konflik  HAM  melalui  mekanisme  pengaduan  ( grievance  mechanism )  di  luar  proses pengadilan. Pemulihan ini disebut juga mekanisme non-hukum berbasis negara ( state- based  non-judicial  mechanism ).  Berdasarkan  UNGPs,  sistem  yang  disediakan  dalam mekanisme pengaduan penyampaian keluhan harus sah, mudah diakses dan diprediksi, adil,  transparan,  sesuai  hak,  terus  diperbaharui  dan  berdasarkan  kesepakatan.  Cara yang  bisa  ditempuh  untuk  menindaklanjuti  pengaduan  tersebut  diantaranya  melalui mediasi atau ajudikatif.
Khusus  untuk  meknisme  pengaduan,  bukan  hanya  negara  yang  bisa menyediakan.  Namun  korporasi  secara  mandiri  atau  dalam  sebuah  asosiasi  industri dengan pihak terkait dapat membangun mekanisme pengaduan pada tingkat operasinal
perusahaan. 21 Sistem pengaduan keluhan baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada landasan hukum yang mengatur – baik secara regional maupun nasional, dan pedoman pelaksanaan  secara  resmi.  Selanjutnya,  pemulihan  legislatif  perlu  dilakukan  apabila peraturan prundang-undangan yang mengatur terbukti kurang efektif dalam menjamin perlindungan  HAM  dan/atau  adanya  kekosongan  hukum,  baru  kemudian  badan legislatif harus melakukan koreksi dan perbaikan terhadap peraturan tersebut dan/atau mengisi  kekosongan  hukum  dengan  mengeluarkan  peraturan  baru  yang  menjawab permaslahan yang dihadapi.
Pemulihan  terhadap  HAM  di  Indonesia  secara  umum  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pemulihan  melalui  jalur hukum  diatur  dalam  Pasal  104  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  untuk  mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan Umum. Kemudian Pengadilan HAM diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang  No.  26  tahun  2000.  Pasal  35  UU  Pengadilan  HAM  menyebutkan bahwa  setiap  korban  pelanggaran  HAM  yang  berat  dan/atau  ahli  warisnya  dapat memperoleh  kompensasi,  restitusi  dan  rehabilitasi.  Lembaga  yang  berwenang mengurusi  permasalahan  HAM  yaitu  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM) yang bertugas menerima laporan dan pengaduan pelanggaran HAM untuk kemudian bisa dilakukan perdamaian antara pihak yang yang berkonflik melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
2. Implementasi  UNGPs  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba)
Perlindungan HAM dalam kegiatan bisnis yang diatur UNGPs sudah seharusnya menjadi bagian dalam kerangka hukum nasional pasca diterbitkannya Rencana Aksi Nasional  Bisnis  dan  HAM  di  tahun  2017.  Namun  Indonesia  masih  berada  di  tahap adaptasi  untuk  proses  penerapan  prinsip-prinsip  bisnis  dan  HAM  pada  saat disahkannya  revisi  UU  Minerba  tahun  2020.  Sehingga  implementasi  atas  prinsip- prinsip tersebut belum bisa mencapai angka 100%, ini juga yang terjadi pada revisi UU Minerba  yang  banyak  menuai  kontroversi.  Berikut  analisis  penerapan  pilar  UNGPs dalam revisi UU Minerba secara formil dan materil.
21 Lihat RAN Bisnis dan HAM, p. 75
a. Pilar Perlindungan HAM oleh Negara dalam UNGPs pada Revisi UU Minerba Tanggung jawab perlindungan HAM dilaksanakan oleh negara dalam beberapa peran sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel 1, yaitu negara sebagai regulator, fasilitator,  supervisor dan eksekutor .  Peran  negara  sebagai regulator ditunjukan  dengan adanya  sistem  perizinan  yang  sebenarnya  meneruskan  dari  Undang-Undang  No.  4 tahun 2009. Sistem perizinan membuat negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada  perusahaan  pertambangan  sehingga  peran  pemerintah  sebagai  regulator menjadi lebih efektif, karena dalam sistem kontrak hubungan pengusaha tambang dan pemerintah adalah hubungan keperdataan yang artinya keduanya memiliki status dan kedudukan  yang  seimbang. 22 Sistem  perizinan  membuat  pemerintah  memiliki  fungsi pengendalian  untuk  mencegah  bahaya,  menyeleksi  dan  melindungi  obyek  tertentu dalam usaha pertambangan. 23
Regulasi  yang  diterbitkan  harus  mengatur  tentang  pencegahan,  penyelidikan, sanki  dan  penanggulan.  Revisi  UU  Minerba  sudah  mengatur  semua  tentang  hal tersebut,  mulai  dari  pencegahan  yaitu  dengan  adanya  syarat-syarat  dalam  perizinan. Namun  pencegahan  yang  diatur  dalam  revisi  UU  Minerba  belum  memiliki  unsur mitigasi risiko yang baik, hal ini tertera dalam Pasal 17A ayat (2) dan (3). 24 Pemerintah menjamin WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) tidak akan berubah apabila telah mendapatatkan  penetapan  sesuai  pasal  17A  ayat  (1)  tanpa  mengatur  kondisi pengecualian,  padahal  kondisi  alam  bersifat  prediksi  yang  memungkinkan  adanya temuan-temuan baru yang tidak sesuai pada saat kegiatan pertambangan berjalan. Revisi  UU  Minerba  tidak  lebih  baik  dari  undang-undang  sebelumnya  dalam melakukan fungsi pencegahan dengan penghentian sementara yang diatur dalam pasal 113. Pasal 113 ayat (3) UU No. 4 tahun 2009 setidaknya menentukan siapa yang dapat melakukan  penghentian  sementara,  yaitu  inspektur  tambang  atau  dilakukan berdasarkan  permohonan  masyarakat.  Revisi UU  Minerba  tidak  menyebutkan  sama sekali  siapa  yang  boleh  melakukan  penghentian  sementara.  Seharusnya  revisi  UU Minerba selangkah lebih maju dalam menentukan suspensi kegiatan tambang, bukan
22 Victor Immanuel Williamson Nalle (2012), “Hak Menguasai Negara atas M ineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang- Undang Minerba”, Jurnak Konstitusi, Vol. 9 No. 2, p. 478.
23 Ibid, hlm. 482
24 Pasal 17A UU No. 3 tahun 2020 ayat (2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.” (3) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
hanya pada saat sudah terjadi kondisi yang merugikan seperti disebutkan Pasal 113 ayat (1). 25 Tindakan suspensi  seharusnya  bisa  dimohonkan  oleh  siapa saja  yang  memiliki bukti  ilmiah  bahwa  diteruskannya  kegiatan  tambang  akan  berdampak  fatal,  inilah wujud dari “memperjuangkan hak” seperti yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
Pemerintah  harus  mempertimbangkan  agar  ditambahkan  satu  poin  yang  dapat menghentikan  kegiatan  tambang  sementara  sebagai  mitigasi  risiko,  yaitu  surat  resmi yang memuat hasil temuan yang merugikan, baik dari pejabat dan/atau institusi terkait yang  melakukan  fungsi  pengawasan.  Sebab  tidak  diindahkannya  temuan membahayakan  dalam  kegiatan  pertambangan  bisa  berdampak  serius,  salah  satu contoh  yaitu  seperti  ledakan  tambang  oleh  PT.  Dasrat  Sarana  Arang  Sejati  yang menewaskan 32 korban jiwa pada tahun 2009 yang berawal karena perusahaan tidak mengindahkan  surat  berisi  hasil  inspeksi  tentang  temuan  gas  metana  oleh  Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Sawahlunto. 26
Peran negara sebagai fasilitator dalam revisi UU Minerba tidak maksimal dalam menyediakan  informasi  terkait  rapat-rapat  panja  revisi  UU  Minerba  yang  dilakukan secara tertutup. Terhitung sejak tahun 2020 dalam proses revisi UU Minerba setelah pembukaan pembahasan sudah dilaksanakan lima kali rapat panja, dan hanya satu kali rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum yaitu Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI pada 27 April 2020. 27 Jika kondisi mewabahnya  covid-19  menjadi  alasan  rapat-rapat  dilaksanakan  tertutup,  seharusnya waktu untuk disahkannya RUU tersebut diperpanjang sehingga tidak terkesan terburu- buru. Apalagi setelah April sudah ada rapat yang dialaksanakan secara terbuka yang menunjukan  bahwa  rapat  selanjutnya  bisa  bersifat  terbuka  untuk  umum  walaupun hanya bersifat virtual dengan melakukan live streaming di situs berbagi media.
Sifat tertutup dalam revisi UU Minerba sama dengan tidak memenuhi hak atas informasi  yang  merupakan  bagian  dari  HAM  dan  sebagai  ciri  penting  dari  negara
25 Pasal  113  ayat  (1)  UU  No.  3  tahun  2020  “Suspensi  kegiatan  Usaha  Pertambangan  dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi: a. keadaan kahar; b. keadaan yang menghalangi sehingga  menimbulkan  penghentian  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  Usaha  Pertambangan;  dan/atau  c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.”
26 Teuku Muzafar, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandan), Tesis, Padang: Universitas Andalas, 2014, p. 28
27 Rapat Panja yang dilaksanakan tertutup diantaranya: 1) Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Tim Panja RUU Minerba dari Pemerintah pada tanggal 6 Mei, 21 April dan 18 Februari 2020; 3) Rapat Intern Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI pada 10 Februari  2020. Rapat  Laporan Singkat
Rapat Panja Revisi UU Minerba dapat diakses melalui
http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-VII dengan kata kunci RUU Minerba.
demokrasi. Pasal 5 huru g Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  mengamanatkan  bahwa  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  asas  keterbukaan. Dijelaskan  dalam  asas  keterbukaan  bahwa  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka  agar  seluruh  lapisan masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan. Namun  sayangnya  negara  sebagai  fasilitator  kurang  memberikan  informasi  secara memadai dalam proses revisi UU Minerba.
Rapat-rapat panja yang dilakukan secara tertutup menjadi nilai minus revisi UU Minerba.  Namun  ada  pula  nilai  lebih  yang  daitur  dalam  revisi  UU  Minerba  terkait penyediaan  informasi  yang  mana  Pasal  141  ayat  (6)  mengatur  bahwa  laporan  hasil pengawasan  atas  kegiatan  usaha  pertambangan  disampaikan  kepada  publik.  Fungsi pengawasan  merupakan  peran  negara  selanjutnya  sebagai supervisor .  Terdapat perbedaan sistem pengawasan pada revisi UU Minerba yang dapat dilihat pada pasal 140,  yang  tadinya  pengawasan  dilakukan  berjenjang  mulai  dari  Menteri,  Gubernur, Walikota dan Bupati kemudian dirubah menjadi hanya kewenangan pemerintah pusat. Berikut perubahannya:

## Tabel 3. Perubahan Kewenangan Pengawasan Pertambangan
Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009
Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020
(1)  Menteri  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  provinsi dan  pemerintah  kabupaten/kota  sesuai dengan kewenangannya.
(2)  Menteri  dapat  melimpahkan  kepada gubernur  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  kewenangan pengelolaan di bidang usaha
pertambangan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yang  dilaksanakan  oleh
pemerintah kabupaten/kota
(3)
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya  melakukan  pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan usaha
Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan  kegiatan  Usaha  Pertambangan yang  dilakukan  oleh  pemegang  IUP,  IUPK, IUPK  sebagai  Kelanjutan  Operasi  Kontrak/ Perjanjian,  IPR,  SIPB,lzin  Pengangkutan  dan Penjualan, atau IUJP.
pertambangan  yang  dilakukan  oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
Perubahan  pengaturan  urusan  kewenangan  minerba  oleh  pemerintah  pusat didasarkan  atas  beberapa  alasan  yang  tercantum  dalam  Naskah  Akademik  RUU Minerba,  diantaranya:  1)  Lambatnya  pelayanan  aparat  pemerintah  Provinsi  karena ketidakpahaman  teknis  pengelolaan  minerba  serta  keterbatasan  jumlah  dan  kualitas SDM (sumber daya manusia); 28 2) Pemerintah daerah kurang peduli dalam melakukan pengawasan  terkait  penerbitan  AMDAL  dan  pelaporan  berkala  sehingga  data  tidak terdokumentasi dengan baik; 29 3) Sekitar 8000 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di akhir tahun 2014 yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih dari separuhnya bermasalah  atau  belum claer  and  clear (CNC);  4)  Persoalan  area  pertambangan  yang secara  geoologis  menyatu  namun  bisa  saja  secara  administratif  terpecah,  sehingga pemusatan adalah upaya pemaksimalan pelaksanaan fungsi pemerintahan. 30
Alasan-alasan  yang  dituangkan  dalam  Naskah  Akademik  tersebut  sebenarnya kurang  bisa  dibenarkan,  karena  pemerintah  pusat  seolah  menuduh  bahwa  segala kekurangan  dalam  praktik  urusan  pertambangan  disebabkan  oleh  ketidakmampuan pemerintah daerah. Padahal pemerintah pusat seharusnya melakukan evaluasi terlebih dahulu  dengan  terus  memberikan  dorongan  untuk  peningkatan  kualitas  di  pusat maupun daerah. Pengalihan kewenangan belum tentu akan berjalan lebih baik daripada sebelumnya, mengingat adanya ribuan jumlah izin pertambangan saat ini. Pengalihan kewenangan  dari  pemerintah  daerah  ke  pusat  mengakibatkan  tarik  ulur  kepentingan sehingga tidak tercipta asas adil dan selaras sebagaimana diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.
Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama mengatasi permasalahan urusan pertambangan  sebelum  semena-mena  mengambil  alih  kewenangan.  Langkah  yang perlu  dilakukan  untuk  mengatasi  alasan  pertama  terkait  keterbatasan  jumlah  dan kualitas SDM, pemerintah pusat seharusnya mengedukasi pemerintah daerah melalui pelatihan-pelatihan  dan  menempatkan  para  ahli  tambang  untuk  terjun  ke  daerah- daerah.  Kemudian  permasalahan  kurang  optimalnya  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  kewenangannya,  maka  perlu  ditilik  terlebih  dahulu  apa  yang  menjadi
28 Dewan  Perwakilian  Rakyat  Republik  Indonesia  (2018),  “Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undnag  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara”, p. 39
29 Ibid, hlm. 46
akar  permasalahan,  apakah  disebabkan  oleh  regulasi  yang  kurang  baik  atau  oknum yang mengacaukan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Ini yang seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah daerah tereduksi haknya dalam mengatur daerah kewenangannya.
Pemerintah sebagai eksekutor perlindungan HAM urusan pertambangan baru bisa terlaksana  apabila  regulasi  sudah  mengatur  perlindungan  HAM  dengan  baik, sedangkan  dalam  revisi  UU  Minerba  yang  menjadi  fokus  utama  justru  peningkatan penerimaan  negara  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  169A  revisi  UU Minerba.  Tidak  ada  perbaikan  perlindungan  HAM  pada  Pasal  162  yang  selama  ini dianggap membuka peluang kriminalisasi, yang mana bunyi dari pasal tersebut adalah “ Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda pal ing banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Pemidanaan tanpa ada tindakan  pendahuluan  bukanlah  hal  yang tepat, karena setiap  tindakan merintangi atau mengganggu yang  terdapat  dalam  pasal  162  tentunya memiliki  alasan.  Pemerintah  bisa  saja  mengatur  bahwa  tindakan merintangi atau mengganggu yang mengakibatkan konflik harus melalui proses mediasi sebelum ke tahap pemberian  sanksi  pidana,  ini  lebih  manusiawi  dan  bukti  bahwa  negara  mengayomi rakyatnya. Padahal sudah diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 12 tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman yang bermaksud bahwa peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk meciptakan ketentraman masyarakat.
b. Penghormatan HAM oleh Perusahaan dalam Revisi UU Minerba
Implementasi  UNGPs  oleh  perusahaan  dalam  penghormatan  terhadap  HAM dimulai dengan adanya komitmen kebijakan HAM di perusahaan yang dibuat sesuai dengan  rekomendasi  UNGPs.  Namun  berdasarkan  data  yang  dirilis  ASEAN  CSR Network dan Mahidol University pada April 2019, baru 22% perusahaan di Indonesia yang  mempublikasikan  komitmen  kebijakan  HAM-nya.  Thailand  menempati  posisi teratas di ASEAN dengan 94% perusahaan yang telah memiliki komitmen kebijakan HAM.  Belum  ada  satupun  perusahaan  Indonesia  yang  masuk top-listed penerapan UNGPs pada perusahaan di tingkat ASEAN. Malaysia menyumbang 2 perusahaan di
posisi  teratas,  Singapura  hanya  1  perusahaan  dan  Thailand  mendominasi  dengan  7 perusahaan masuk 10 besar ranking ASEAN. 31
UU  Minerba  baik  setelah  direvisi  maupun  sebelumnya  tidak  mengatur  adanya komitman  kebijakan  HAM  yang  perlu  dibuat oleh  perusahaan  pemegang  izin  usaha pertambangan, karena secara nasional pun belum ada panduan yang mengatur tentang panduan pelaksanaan HAM di sektor pertambangan. Padahal risiko pelanggaran HAM terbesar  disebabkan  oleh  dampak  lingkungan  sebagai  akibat  kegiatan  bisnis  yang berhubungan  langsung  dengan  eksploitasi  SDA. 32 Sehingga  perusahaan  yang  akan menerapkan  komitmen  kebijakan  HAM  harus  langsung  merujuk  pada  instrumen rekomendasi  dan  pengaturan  perlindungan  HAM  internasional,  yang  mana  UNGPs menyebutkan bahwa upaya penghormatan HAM minimal mengacu pada Bill of Rights . Negara yang telah menyusun panduan bisnis khusus dalam sektor pertambangan salah  satunya  adalah  Cina  dengan Guidlines  for  Social  Responsibiliy  Outbound  Mining Investment (CCCMC) yang menyeru perusahaan tambang untuk mematuhi UNGPs dan memperketat  tanggung  jawab  sosialnya. 33 Meski  UU  Minerba  belum  sama  sekali mengatur penghormatan terhadap HAM, PT Bumi Resource Tbk. sebagai satu-satunya perusahaan  tambang  yang  mendapat  penghargaan Pioneering  Rank  Award dari Open Society  Foundation dan Foundation  for  International  Human  Rights  Reporting  Standards (FIHRRST) telah membuktikan bahwa setiap perushaan bisa menerapkan rekomendasi UNGPs. Penilaian ranking oleh Open Society Foundation dan FIHRRST didasarkan atas 70 indikator yang dibagi menjadi tiga tema, yaitu: 1) Human Rights Management System;
2) Major Human Rights Issues; 3) Reporting on Human Rights Performance. 34
Tindakan  selanjutnya  dalam  penghormatan  HAM  oleh  korporasi  yaitu  dengan melakukan Uji Tuntas HAM ( Human Rights Due Diligence ) dalam sistem perusahaannya.
Revisi UU Minerba dan pengaturan lain dalam sektor pertambangan belum ada sama sekali yang mengatur tentang Uji Tuntas HAM. Seharusnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI bisa mengikuti langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
31 Matthew  Mullen, et al. (2019) , “Human Rights Disclosure in ASEAN”, Article 30 Busines & Human  Rights, ASEAN  CSR  Network  and  The  Institute  of  Human  Rights  and  Peace  Studies – Mahidol University.
32 Business  for  Social  Responsibility,  “10  Human  Rights  Priorities  for  The  Extractives  Sector”, Accesses July 7, 2020. https://www.bsr.org/reports/BSR_Primer_Human _Rights_Extractives.pdf
33 Policy Department, Directorate-General for External Policies, Op.cit, p. 31 34 Open Society Foundation dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) (2019), Growing Respect for Human Rights – A Study and Ranking of 100 Indonesian Public Companies , FIHRRST, Jakarta, p. 16-20.
No.  35/PERMEN-KP/2015  (Permen  Kelautan  dan  Perikanan)  tentang  Sistem  dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Pasal 4 Permen Kelautan dan Perikanan  RI  No.  35  tahun  2015  menyebutkan  bahwa  setiap  Pengusaha  Perikanan wajib melaksanakan sistem HAM Perikanan yang meliputi: a. Kebijakan HAM ; b. Uji Tuntas  HAM ;  dan  c. Pemulihan  HAM . 35 Ini  betul-betul  sesuai  dengan  apa  yang direkomendasikan UNGPs untuk penghormatan HAM oleh pelaku usaha.
Revisi UU Minerba hanya menambah poin baru dalam sistem perizinan, yaitu adanya sertifikat standar yang  diatur  dalam  Pasal  35  ayat  (2)  huruf  b.  Frasa  sertifikat standar  hanya  disebutkan  satu  kali  dan  tidak  ada  penjelasan  apa  yang  dimaksud sertifikat  standar  dalam  pasal  tersebut.  Diharapkan  sertifikat  standar  yang  dimaksud mencakup standar perlindungan HAM dalam sektor pertambangan yang mengacu pada rekomendasi  UNGPs,  karena  perusahaan  yang  melaksanakan  penghormatan  HAM sebetulnya  mendapatkan  keuntungan,  perusahaan  yang  melaksanakan  perlindungan HAM berarti sedang memabangun sustainability business . Protokol perlindungan HAM yang diterapkan dengan baik tentunya akan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak sehingga memiliki value untuk daya jual yang lebih bagus.
c. Akses terhadap Pemulihan HAM dalam Revisi UU Minerba
UNGPs secara garis besar membagi akses terhadap pemulihan HAM menjadi tiga yaitu  melalui  mekanisme  hukum  berbasis  negara  ( state-based  judicial  mechanism ), mekanisme  non-hukum  berbasis  negara  ( state-based  non-judicial  mechanism )  dan mekanismen pengaduan non-negara ( non-state-based grievance mechanism ). Revisi UU Minerba  menambah  pengaturan  tentang  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  137A  ayat  (1).  Sementara penyelesaian sengketa lain sudah diatur dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009, yaitu melalui jalur pengadilan dan arbitrase. Klasifikasi akses terhadap pemulihan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 4. Klasifikasi Penyelesaian Sengketa dalam UU Minerba
MEKANISME

## JALUR
DASAR HUKUM STATE-BASED JUDICIAL MECHANISM Pengadilan 1) Pasal 145 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009
Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
35 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1851.
a.  memperoleh  ganti  rugi  yang  layak  akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan
pertambangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian  akibat  pengusahaan  pertambangan  yang menyalahi ketentuan.
2) Pasal 154 UU No. 4 tahun 2009
Setiap  sengketa  yang  muncul  dalam  pelaksanaan IUP,  IPR,  atau  IUPK  diselesaikan  melalui pengadilan dan  arbitrase  dalam  negeri  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. STATE-BASED NON-JUDICIAL MECHANISM Arbitrase Mediasi 1) Pasal 154 UU No. 4 tahun 2009
Setiap  sengketa  yang  muncul  dalam  pelaksanaan IUP,  IPR,  atau  IUPK  diselesaikan  melalui pengadilan  dan arbitrase dalam  negeri  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2) Pasal 137A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020
Penyelesaian  permasalahan  hak  atas  tanah dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui mediasi dalam  hal  tidak  tercapainya  kesepakatan  antara Pemegang  IUP  atau  IUPK  dengan  pemegang  hak atas tanah.
NON-STATE- BASED GRIEVANCE MECHANISM - -
Masyarakat yang  terkena dampak negatif dari pertambangan  hanya  disebutkan berhak  memperoleh  ganti  rugi,  padahal  UNGPs  menyebutkan  bahwa  korban terdampak HAM  berhak  memperoleh permintaan maaf ( apologies ),  penggantian  rugi ( restitution ),  rehabilitasi  ( rehabilitation ),  finansial  dan/atau  non-finansial  kompensasi ( compensation ).  Akses yang ditawarkan dalam  UU  Minerba  juga hanya  melalui  jalur hukum  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  ini  bukanlah  solusi  yang  tepat karena  masyarakat  daerah  perlu  mengeluarkan  biaya  yang  tidak  setidikit  untuk menempuh jalur litigasi. Masyarakat lebih memilih mendatangi lokasi pertambangan yang  dekat  dengan  mereka  untuk  meminta  ganti  rugi,  maka  seharusnya  revisi  UU Minerba  dapat  mengakomodir  kepentingan  pengusaha  dan  masyarakat  secara  adil dengan  menawarkan  akses  pilihan  lain  selain  melalui  pengadilan  yang  cocok  untuk masyarakay daerah.
Akses  pemulihan  terhadap  HAM  di  daerah  harus  disediakan  oleh  perusahaan terlebih  dahulu  sebagai  upaya  penghormatan  HAM,  yaitu  melalui  mekanisme pengaduan  ( grievance  mechanism )  sebelum  mengambil  jalur  hukum  atau  non-hukum yang melibatkan lembaga negara. Namun sayangnya hal tersebut tidak diatur dalam revisi UU Minerba. Mekanisme pengaduan justru diatur dalam beberapa standar bisnis yang  diantaranya ISO  26000  on  Social  Responsibility , ISO  14001  on  Environmental Management dan ISO 9001 on Quality Management . 36 Sedangkan standar-standar  bisnis tersebut tidak bersifat mandatory untuk diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, hanya sebagai rujukan dan bersifat voluntary.
Jalur arbitrase yang diatur dalam UU Minerba tidak ada yang menitikberatkan pada  penyalahgunaan  HAM,  namun  hanya  untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK. Baru kemudian pada jalur mediasi ditujukan untuk permasalahan  hak  atas  tanah.  UU  Minerba  setelah  direvisi  ternyata  masih  sangat minim  mengatur  akses  pemulihan  terhadap  korban  terdampak  HAM.  Namun  ada beberapa  tambahan  dalam  revisi  UU  Minerba  yang  memperketat  pelaksanaan reklamasi  dan/atau  kegiatan  pascatambang.  Diantaranya  yaitu:  1)  Pasal  123A mengatur  kewajiban  pelaksanaan  Reklamasi  dan  Pascatambang  hingga  mencapai tingkat  keberhasilan  100%;  2)  Pasal  161B  yang  mengatur  sanksi  pidana  atas  tidak dilaksanakannya reklamasi dan/atau pascatambang.

## KESIMPULAN
Indonesia  yang  masih  berproses  mengadopsi  UNGPs  dalam  kerangka  hukum nasional  menjadi  sebab  belum  adanya  regulasi  dan  panduan  penerapan  prinsip-prinsip bisnis dan HAM secara nasional yang bersifat mandatory. Sehingga muatan perlindungan HAM  dalam  peraturan  perundang-undangan  belum  bisa  optimal,  begitu  pula  dengan Revisi  UU  Minerba  yang  belum  bisa  diharapkan  untuk  memaksimalkan  perlindungan HAM dalam bisnis pengelolaan SDA – sebagai sektor yang diketahui paling rawan akan penyalahgunaan  HAM.  Ditambah  dengan  pengalihan  kewenangan  dari  Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam Revisi UU Minerba yang dapat mengakibatkan tarik ulur kewenangan sehingga menjadi beban tambahan dalam urusan pelayan pertambangan mineral dan batubara.
36 Open Society Foundation dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), Op.cit, p. 29
Perlindungan HAM oleh Negara dan penghormatan HAM oleh perusahaan belum diatur secara signifikan dalam Revisi UU Minerba. Akses pemulihan korban terdampak HAM juga masih sangat minim, belum ada asas mengayomi bagi masyarakat daerah yang banyak terdampak HAM atas kegiatan pertambangan. Meksi demikian, ada bebrapa pasal baru  yang  berpihak  pada  HAM.  Nilai  tambah  perlindungan  HAM  dalam  Revisi  UU Minerba terletak di Pasal 141 ayat (6) yang mengatur bahwa laporan hasil pengawasan atas  kegiatan  usaha  pertambangan  disampaikan  kepada  publik  dan  Pasal  123A  yang memperketat pemulihan pascatambang dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 161B.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Ahsinin, Adzkar et al., “Kertas Kebijakan ELSAM dan Komnas HAM – Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM”, Makalah, Publikasi Bisnis dan HAM, June 20, 2017.
Business and Human Rights Initiatives, How to Do Business with Respectfor Human Rights: A Guidance Tool for Company, The Hague: Global Compact Network Netherlands, (2010)
Dewan Perwakilian Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undnag tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentan g Pertambangan Mineral dan Batubara”, (2018)
Diantha, I Made Pesek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, (2017)
Indonesian Center for Environmental Law, “Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4
Mullen, Matthew, et.all, “Human Rights Disclosure in ASEAN”, Article 30 Busines &
Human Rights, ASEAN CSR Network and The Institute of Human Rights and Peace Studies – Mahidol University, April 2019.
Muzafar, Teuku, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertamban gan Tanpa Izin (Studi Kasus Dharmasraya, Sungailiat dan Tanjung Pandan), Tesis, Padang: Universitas Andalas, (2014)
Nalle, Victor Immanuel Williamson, “Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang- Undang Minerba”, Jurnal Konstitusi, Vo. 9 No. 2, September 2012.Nurjaya, I Nyoman et al., “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta (2014).
Open  Society  Foundation  dan  Foundation  for  International  Human  Rights  Reporting Standards (FIHRRST), Growing Respect for Human Rights – A Study and Ranking of 100 Indonesian Public Companies , Jakarta: FIHRRST, (2019).
Policy Department, Directorate-General for External Policies, Implementation of The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Europian Parliament, (2017)
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (1994)
United Nations, Human Rights  Office  of  The High  commissioner, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing The United Natios “Protect, Respect and Remedy Framework”, New York and Geneva: United Nations, (2011)
, Human Rights Office of The High commissioner, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights – An Interpretative Guide, New York and Geneva: United Nations, (2012)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Prundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  No.  35/PERMEN-KP/2015  tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2015  tentang  Rencana  Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
Website
Aeni, Anisa Dewi Anggri, “Kasus Pelanggaran HAM Sepanjang 2018”, Accessed J une 1, 2020. https://suakaonline.com/kasus-pelanggaran-ham-sepanjang-2018/
Business for Social Responsibility, “10 Human Rights Priorities for The Extractives Sector”, Accessed July 7, 2020.
https://www.bsr.org/reports/BSR_Primer_Human _Rights_Extractives.pdf http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-VII, Accessed July 10. 2020.
https://www.ohcr.org/EN/Issue/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx, Accessed July 7, 2020.
Indonesian Center for Environmental Law, “Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batuba ra”, Accessed June 30, 2020. https://icel.or.id/kertas-kebijakan/beberapa -kritik-hukum- terhadap-perubahan-uu-no-4-tahun-2009-tentang-mineral-dan-batubara/
Kementerian Keuangan, “APBN Kita, Kinerja dan Fakta”, Edisi Februari 2020,
Accessed June 1, 2020. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
Komnas HAM dan ELSAM, “Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia”,
Accessed May 28, 2020.
https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2018/02/14/87/renca na-aksi-nasional-bisnis-dan-hak-asasi-manusia.html
, “Laporan Data Pengaduan”, Accessed May 28, 2020.
https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan/
United Nations, Human Rights Office of The High Commissioner, “Infographic of The 3rd  Indonesia  Universal  Periodic  Review”, Accessed  June  1,  2020. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDindex.aspx
Research and Development Division Indonesia Stock Exchange, “IDX Fact Book 2018”,
Bursa  Efek  Indonesia,  Accessed  July  2,  2020.  https://www.idx.co.id/data- pasar/laporan-statistik/fact-book/