## ANALISIS POTENSI LAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SAWAH BARU SECARA BERKELANJUTAN DI KECAMATAN JATIGEDE, KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
Potential Land Analysis and Strategy Directions of Sustainable New Paddy Field Development at Jatigede Sub-District, Sumedang Regency, West Java
Santosa Raharjo a , Santun R. P. Sitorus b , Suwandi c a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16680  santosaraharjo@gmail.com b Divisi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 c Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta 12550
Abstract. The landuse change from paddy field to non-rice field in Java is increasing every year and this has an impact on the decreasing of national food security. Likewise the occurrence of land conversion of around 2,000 ha for the construction of Jatigede reservoir in Sumedang Regency, West Java Province has an impact on the decrease of rice production about 24 thousand tons of GKG (assuming rice productivity 6 ton/ha). The development of new sustainable rice fields is one of the solutions to improve food security and sustainability in the future both in Sumedang and Indonesia. The objectives of this research are: 1) to analyze  the availability  and  suitability  of  land  for  the  development  of  new  paddy  fields;  2)  to  analyze  environmental  feasibility  and  cost (environmental cost) in new rice field development activities; 3) analyze farmer institutional support in new rice field development activities; 4) to formulate the direction of new rice field development plan; and 5) to formulate a new rice field development strategy in Jatigede sub-district. The results are expected to be input for future planning for the development of new rice fields in Jatigede Subdistrict, Sumedang Regency. The study was conducted from December 2016 to May 2017. The type of data used consists of primary data and secondary data. Primary data is obtained from direct surveys to the field by conducting ground checks or through interviews. The results showed that the potential land available for the development of new paddy fields in Jatigede sub -district was 3,419 ha and from the potential land area will be developed into new paddy fields of 346 ha (4.18%) spread over 4 (four) villages, ie Cipicung 54 ha, Ciranggem Village covering 94 ha, Cisampih Village covering 107 ha and Karedok Village area of 91 ha. The result of feasibility test on new paddy field development activity in Jatigede subdistrict shows Net Present Value (NPV) is Rp. 92,893,000,000 and Benefit Cost Ratio (B/C) 3.32. Development strategies are: Respectively development strategies comprise (1) Optimize government financing assistance to accelerate the implementation of new paddy field target, (2) Together with th e head of the farmer group association assist the paddy field construction process, (3) Conduct a survey of water resources and other supporting infrastructure around paddy field area, (4) Ensuring the new paddy field is not overlapping with other area, (5) Socialize  the  long-term  benefits  of  the  development  of  new  paddy  field  by  getting  subsidy  for  three  year  since  the  first  year development. (6) Encourage local governments to established immediately as LP2B areas and included in the RTRW of Jatigede District.
Keywords: Environmental cost, land availability, land suitability, planning and strategy
(Diterima: 03-07-2017; Disetujui: 07-09-2017)

## 1. Pendahuluan
Pembangunan waduk Jatigede merupakan salah satu implementasi dari program pembangunan 65 waduk di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengairan irigasi lahan pertanian seluas 90 ribu hektar, penyedia sumber air  baku  dengan  kecepatan  aliran  3.5  m 3 per  detik, pembangkit  tenaga  listrik  dan  budidaya  perikanan. Dasar hukum pembangunan waduk Jatigede dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden  nomor  1  tahun 2015  tentang  Dampak  Sosial Kemasyarakatan Pembangunan waduk Jatigede.
Selain  dampak  positif,  pembangunan  waduk Jatigede  juga  berdampak  negatif  terhadap  penurunan produksi padi dan hilangnya lahan sawah yang berada disekitar  waduk  karena  tergenang.  Diprediksikan sekitar 2,000 ha sawah tergenang akibat pembangunan
waduk  Jatigede.  (Distan  Pertanian  dan  Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, 2014). Untuk mengantisipasi penurunan produksi padi tersebut, perlu ada lahan pengganti untuk sawah. Lahan pengganti itu bisa dilakukan  melalui program perluasan sawah baru atau dengan meningkatkan indeks pertanaman.
Pemerintah  Kabupaten  Sumedang  sedang  berupaya mencari  lahan  yang  berpotensi  untuk  pengembangan sawah ditengah  ancaman serius konversi  lahan sawah dan  infrastruktur  pertanian  yang  tidak  memadai sehingga  target  produksi  padi  tidak  terganggu. Pembukaan  lahan  baru  perlu  dilakukan  dalam  satu hamparan  sehingga  dapat  terairi  seluruhnya.  Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada  kawasan  hutan  lindung  (Kementerian  Pertanian, 2013).
Penyediaan  informasi  mengenai  potensi  lahan
(ketersediaan dan kesesuaian) lahan untuk pengembangan  sawah  baru  berkelanjutan  merupakan faktor  yang  sangat  penting  yang  dapat  dijadikan rujukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  pengambilan keputusan  mengenai  lokasi  yang  tepat  untuk pengembangan  sawah  baru.  Kesesuaian  lahan  perlu dievaluasi  untuk  melihat  kecocokan  sebidang  lahan untuk penggunaan  tanaman  padi,  jagung, kedelai,  dan ubi  kayu/ubi  jalar  (Sitorus,  2004).  Lahan  yang  sesuai untuk pengembangan tersebut tentunya harus dilengkapi dengan sarana/infrastruktur yang dibutuhkan seperti saluran  irigasi, pembuatan petakan dan  pengelolaan  tanah  dan  air/pengaturan  drainase untuk  lahan  rawa  (Ritung et  al., 2004)  serta  lembaga pendukung  seperti  lembaga  perkreditan  dan  penyedia sarana produksi (Kementerian Pertanian, 2013).
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan  sawah  baru  adalah  berkaitan  dengan pembangunan  berkelanjutan.  Menurut  Munasinghe (1993) dalam Suyana (2012), pembangunan berkelanjutan  memiliki  tiga  tujuan  utama  yang  saling terkait  dan  tidak  dapat  dipisahkan  antara  yang  satu dengan yang lain, yaitu: tujuan sosial (social objective) , tujuan  ekonomi (economic  objective) ,  dan  tujuan ekologi (ecological  objective) .  Dengan  demikian pembangunan berkelanjutan
adalah
upaya mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama terhadap tiga aspek, yaitu: aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup.
Isu lingkungan juga menjadi landasan berpikir dalam merumusan  masalah  dalam  penelitian.  Masalah lingkungan yang  ditimbulkan  sebagai  dampak pembangunan  saat  ini  telah  menjadi  masalah  global. Efek  pembangunan  juga  erat  kaitannya  dengan perubahan  penggunaan  lahan.  Terjadinya  perubahan penggunaan  lahan  akan  mengakibatkan  kerusakan suatu  ekosistem  yang  menyebabkan  habitat  tanaman atau  binatang  rusak.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting dalam merencanakan penggunaan lahan harus disertakan komponen biaya lingkungan (environmental cost) sebagai  bentuk  antisipasi  dan  pencegahan terhadap  efek  lingkungan  yang  ditimbulkan  dari kegiatan pengembangan sawah.
Menurut  Hansen  dan  Mowen  (2007),  langkah analisis  biaya  lingkungan  dilakukan  dengan  cara mengklasifikasikan komponen biaya/anggaram kedalam  empat  kategori  yaitu  biaya  pencegahan lingkungan (environmental  prevention  cost) ,  biaya deteksi  lingkungan (environmental  detection  cost) , biaya  kegagalan  internal  lingkungan (environmental internal  failure  cost) dan  biaya  kegagalan  eksternal lingkungan (environmental external failure cost) . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Menganalisis ketersediaan dan kesesuaian lahan untuk pengembangan sawah baru di Kecamatan Jatigede; (2) Menganalisis  kelayakan  dan  biaya  lingkungan (Environmental  Cost) dalam  kegiatan  pengembangan sawah  baru  di  Kecamatan  Jatigede;  (3)  Menganalisis dukungan  kelembagaan  petani  dalam  kegiatan pengembangan sawah baru di Kecamatan Jatigede; (4) Merumuskan  arahan  rencana  pengembangan  sawah
baru  di  Kecamatan  Jatigede;  dan  (5)  Merumuskan strategi  pengembangan  sawah  baru  di  Kecamatan Jatigede.  Hasil  penelitian  diharapkan  menjadi  input bagi perencanaan kedepan untuk pengembangan sawah baru di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang.

## 2. Metode
Penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan  Jatigede Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember  2016  sampai  Mei  2017.  Luas  wilayah Kecamatan  Jatigede  8,269.33  ha  atau  sekitar  5.43% dari  luas  wilayah  Kabupaten  Sumedang  sebesar 152,220 ha.
Secara  geografis  Kecamatan  Jatigede  terletak  di antara koordinat garis lintang 6°50'36.19" LS dan garis bujur 108°6'43.71" BT. Secara administratif, disebelah utara  berbatasan  dengan  Kecamatan  Tomo,  disebelah timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Majalengka,  di Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan Jatinunggal dan Kecamatan Wado dan disebelah barat berbatasan  dengan  Kecamatan  Darmaraja  Serta Kecamatan Cisitu. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  survei langsung ke lapangan dengan melakukan ground check maupun melalui wawancara. Ground check dimaksudkan  untuk  pengambilan  titik  sampel  sebagai bahan  analisis  dari  jenis  dan  karakteristik  tanah, penggunaan  lahan  dan  memperoleh  akurasi  detail posisi geografis calon lokasi yang akan dijadikan lokasi pengembangaan  sawah  baru.  Wawancara  dilakukan dengan  panduan  kuesioner  untuk  analisis  strategi pengembangan  lahan  sawah.  Data  spasial  terdiri  dari peta  wilayah  administrasi  Kabupaten  Sumedang,  peta penggunaan  lahan  (hasil  interpretasi  citra  SPOT  6, LAPAN  akuisisi  bulan  Mei  tahun  2016),  peta  audit
lahan sawah existing Kabupaten Sumedang tahun 2012 dari  Kementerian  Pertanian  skala  1:50,000  (hasil interpretasi  citra  SPOT  5,  Quickbird,  Worldview-2, GeoEye  dan  Ikonos  akuisisi  tahun  2008  –  2011  skala 1:10,000  dengan  titik  kontrol  GPS  serta  data  survei geodetic  dan  survei  lapangan  tahun  2012),  peta kawasan  hutan  (Bappeda  Kab.  Sumedang),  peta  jenis tanah (BPSDLP Bogor), peta jaringan irigasi (Bappeda Kab.  Sumedang),  peta  rupa  bumi/RBI  (Bakosurtanal) dan peta RTRW kabupaten Sumedang (Bappeda Kab. Sumedang).
Tahapan kegiatan analisis data meliputi: 1) Analisis ketersediaan  dan  kesesuaian  lahan;  2)  Analisis kelayakan dan biaya lingkungan (Environmental Cost); 3) Analisis dukungan kelembagaan petani; 4) Analisis rencana pengembangan sawah baru berkelanjutan; dan 5) Strategi pengembangan baru berkelanjutan.
2.1 Analisis  Ketersediaan  dan  Kesesuaian  Lahan untuk Pengembangan Sawah Baru.
Analisis ketersediaan lahan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan calon lokasi untuk pengembangan sawah  baru.  Pada  proses  analisis  ketersediaan  lahan fokus  utama  adalah  pada  luasan  lahannya  tanpa mempertimbangkan kesesuaian lahannya.
Proses  mendapatkan  ketersediaan  lahan,  dilakukan dengan overlay data  spasial  berupa  peta  pola  ruang rancangan  RTRW  kabupaten  Sumedang,  peta  status kawasan  hutan,  peta  penggunaan  lahan  dan  terakhir overlay dengan  peta  audit  lahan  sawah  existing Kabupaten  Sumedang.  Hasil  dari  proses overlay tersebut  menghasilkan  kategori/kriteria  lahan  yang tersedia  dan  lahan  yang  tidak  tersedia.  Kategori ketersediaan  lahan  pengembangan  sawah  baru disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kategori ketersediaan lahan pengembangan sawah baru
Jenis Peta Kategori Tersedia Tidak Tersedia Peta Rancangan RTRW Pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Tanaman tahunan, HPT, HP, HL, cagar
alam, permukiman perdesaan, resapan air,
sempadan sungai,
waduk. Peta Status Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) HL, HP, HPT, hutan pangonan dan TWA. Peta Guna Lahan Semak belukar & ladang/tegalan. Hutan, kebun /perkebunan, sawah, sungai/ danau /waduk/situ, area terbangun/ permukiman Peta Audit Lahan Sawah Selain lahan sawah existing. Sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan
Analisis  kesesuaian  lahan  difokuskan  pada  areal yang  tersedia  dengan  terlebih  dahulu  dilakukan pengambilan  sampel  tanah  pada  lokasi  yang teridentifikasi lahan tersedia. Analisis kesesuaian lahan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lahan dilokasi penelitian  yang  sesuai  untuk  kegiatan  pengembangan
sawah  baru.  Evaluasi  kesesuaian  lahan  dilakukan menggunakan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman padi sawah irigasi (Oryza sativa) dari BBSDLP (2014). Evaluasi  kesesuaian  lahan  dilakukan  pada  Satuan Peta Lahan (SPL) Kecamatan Jatigede yang bersumber dari  peta  tanah  (BBSDLP,  2014).    Parameter  yang terdapat pada setiap SPL adalah: landform, relief/lereng,  bahan  induk,  elevasi  dan  penggunaan lahan kemudian ditambahkan data hasil uji laboratorium tanah hasil pengambilan sampel tanah di lokasi penelitian berupa pH, C-Organik, N-Total, KTK, KB dan Tekstur (pasir, debu, liat) dan juga data curah hujan  di  Kecamatan  Jatigede.  Selanjutnya  dilakukan proses pencocokkan
(matching)
antara karakteristik/kualitas lahan dengan persyaratan penggunaan  lahan  atau  persyaratan  tumbuh  tanaman. Hasil matching menghasilkan  peta  kesesuaian  lahan pengembangan  sawah  baru.  Kelas  kesesuaian  lahan diklasifikasikan sebagai kelas sangat sesuai (S1), cukup sesuai  (S2),  sesuai  marjinal  (S3), tidak  sesuai  saat  ini (N1), tidak sesuai untuk selamanya (N2).
2.2 Analisis  Kelayakan  dan  Biaya  Lingkungan (Environmental  Cost)  Pengembangan  Sawah Baru
Untuk  mengetahui  kelayakan  pembukaan  lahan sawah baru menggunakan metode analisis Net Present Value (NPV) dan Benefit-Cost Ratio (B/C). Perhitungan NPV  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  sekarang (Present  Value) terhadap  manfaat  bersih  yang diperoleh selama periode usaha tertentu. Jika nilai NPV >  0  artinya  usaha  tersebut  layak  untuk  dilaksanakan, sedangkan  jika  nilai  NPV  <  0  artinya  usaha  tersebut tidak  layak  untuk  dilaksanakan.  Analisis Net  Present Value  (NPV) dihitung  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Dimana: Bt  = Penerimaan total pada tahun t Ct   = Biaya total pada tahun t i = Tingkat suku bunga
t = Jumlah waktu analisis (tahun) analisis n   = Umur ekonomis proyek
Dengan  kriteria  Jika  NPV  ≥  0,  maka  usaha  tersebut layak  untuk  dilaksanakan  dan  Jika  NPV  <  0,  maka usaha tersebut tidak layak dilaksanakan.
Benefit Cost Ratio (B/C) adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai  negatif.  Jika  nilai  B/C  >  1  artinya  usaha tersebut layak untuk dilaksanakan, sedangkan jika nilai B/C  <  1  artinya  usaha  tersebut  tidak  layak  untuk dilaksanakan.  Analisis Benefit  Cost  Ratio  (B/C) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Dimana:
B/C = Benefit-Cost Ratio I = Tingkat suku bunga
t = Jumlah waktu analisis (tahun) analisis n   = Umur ekonomis proyek
Dengan  kriteria:  Jika  Net  B/C  >  1,  maka  usaha tersebut layak dilaksanakan dan Jika Net B/C < 1, maka usaha tersebut tidak layak dilaksanakan.
Selanjutnya,  untuk  menganalisis  biaya  lingkungan dilakukan  dengan  cara  mengklasifikasikan  komponen biaya/anggaram  kedalam  empat  kategori  yaitu  biaya pencegahan  lingkungan (environmental  prevention cost), deteksi  lingkungan (environmental  detection cost), kegagalan  internal  lingkungan (environmental internal  failure  cost) dan  kegagalan  eksternal lingkungan (environmental  external  failure  cost). Setelah biaya-biaya tersebut dikelompokkan, selanjutnya  dianalisis  faktor  biaya  mana  yang  paling dominan terhadap pencegahan lingkungan (Hansen dan Mowen,  2007).  Dari  faktor  dominan  tersebut  dapat disimpulkan  apakah  alokasi  anggaran  pengembangan sawah baru sudah memperhatikan masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pencetakan/perluasan lahan sawah.

## 2.3 Analisis  Dukungan  Kelembagaan  Petani  dalam Kegiatan Pengembangan Sawah Baru.
Peran  kelembagaan  petani  dalam  mendukung keberlanjutan  pertanian  sangat  diperlukan  untuk memberikan  masukan  dan  pertimbangan  bagi  pelaku pembangunan  dalam  rangka  pengembangan  ekonomi lokal.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  identifikasi dukungan  kelembagaan  petani  dalam  mendukung kegiatan  perluasan  sawah  di  Kecamatan  Jatigede. Obyek  wawancara  adalah  jajaran  pengurus  dari kelompok  tani  yang  terdiri  dari  ketua,  sekretaris, bendahara atau seksi-seksi lainya.

## 2.4 Analisis Arahan Rencana Pengembangan Sawah
Baru di Kecamatan Jatigede.
Analisis arahan rencana pengembangan sawah baru mengacu  pada  lahan  yang  berpotensi  pengembangan (tersedia  dan  sesuai)  dan  disandingkan  dengan beberapa  faktor  pendukung  lainya  yaitu: existing landuse yaitu  diutamakan  penggunaan  lahan  existing berupa  semak  belukar,  ketersediaan  sumber  air  dan jenis usaha tani yang diminati pada calon lokasi
2.5 Analisis  Arahan  Strategi  Pengembangan  Sawah Baru di Kecamatan Jatigede.
Untuk  merumuskan  arahan  strategi  pengembangan sawah  berkelanjutan  dilakukan  analisis  A’WOT. A’WOT merupakan metode analisis yang menggunakan Analytical Hierarchy Proses (AHP) dan analisis Strength  –  Weakness  –  Opportunity  -  Threat (SWOT). Langkah  merumuskan  arahan  strategi pengembangan  sawah  baru  dengan  analisis  A’WOT dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  yaitu:  (1) Identifikasi  faktor  Internal  dan  eksternal;  (2) Menyususn matriks Internal Strategic Factors Analysis Summary  (IFAS) dan External  Strategic  Factors
Analysis Summary (EFAS); (3) Analisis matrik Internal Eksternal  (I-E); (4)  Pengelompokan  kuadran  dan  (5) Pengelompokan  hasil  matrik  SWOT.  Matrik  SWOT menggambarkan  secara  jelas  peluang  dan  ancaman dapat  disesuaikan  dengan  kekuatan  dan  kelemahan yang dimiliki.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis  Ketersediaan  dan  Kesesuaian  Lahan untuk Pengembangan Sawah Baru
Lahan  yang  tersedia  untuk  pengembangan  lahan sawah  baru  sebesar  3,419  ha  (41.34%)  dari  luas wilayah Kecamatan Jatigede. Desa dengan ketersediaan  lahan  paling  luas  terdapat  di  Desa Cipicung seluas 350 ha (69.72%) dan terkecil di Desa Lebaksiuh  seluas  111  ha  (16.74%).  Kelas  kesesuaian lahan  terdiri  S1  (sangat  sesuai)  seluas  1,955  ha (23.64%)  dan  S2  (cukup  sesuai)  seluas  1,464  ha (17.70%).  Lahan  tergolong  kelas  S1  (sangat  sesuai) subkelas  S1nreh  dengan  faktor  penghambat  rendah berupa  pH,  C-Organik  dan  lereng,  berada  pada  jenis tanah  Typic  Dystrudepts,  Typic  Hapludults,  Humic Dystrudepts. Lahan tergolong kelas S2 (cukup sesuai) subkelas S2nreh dengan faktor penghambat berupa pH, C-Organik  dan  lereng.  Secara  rinci  ketersediaan  dan kesesuaian  lahan  disajikan  pada  pada  Tabel  2.  Peta ketersediaan  lahan  disajikan  pada  Gambar  2,  Peta kesesuaian lahan disajikan pada Gambar 3.

## 3.2 Kelayakan dan biaya lingkungan (Environmental
Cost) kegiatan pengembangan sawah baru.
Pengukuran  kelayakan  pembukaan  lahan  baru  di Kecamatan Jatigede dilakukan dengan memperhatikan aspek  keuangan (financial) dengan  memperhitungkan penerimaan  dan  pengeluaran  yang  diperoleh  selama periode tertentu suatu usaha  berjalan. Asumsi periode usaha yang digunakan selama 10 tahun. Beberapa data yang  diperlukan  adalah:  biaya  investasi,  biaya operasional  serta  penerimaan  yang  diperoleh  selama periode  10  tahun  kedepan.  Biaya  pencetakan  sawah sebesar Rp. 16,000,000; per hektar untuk wilayah Jawa dan  Sumatera.  Asumsi  biaya  operasional  usaha  tani berupa  harga  jual  Gabah  Kering  Giling,  pupuk  dan benih  serta  tingkat  suku  bunga  kredit  usaha  rakyat (KUR)  mengikuti  Peraturan  Pemerintah.  Asumsi produktivitas  padi  pada  lahan  sawah  baru  sebesar  5 ton/hektar.
Dari  hasil analisis diperoleh  nilai NPV sebesar Rp. 92,893,000,000; yang berarti usaha tani padi sawah di Kecamatan  Jatigede  menghasilkan  manfaat  bersih sebesar  Rp.  92,893,000,000;  yang  diperoleh  selama umur  usaha  10  tahun.  Nilai  NPV  >  0  menunjukan bahwa  pengembangan  sawah  baru  di  Kecamatan Jatigede  layak  untuk  dilaksanakan.  Analisis Benefit- Cost Ratio (B/C) menghasilkan nilai sebesar 3.32. Hal  ini  menunjukan  bahwa  setiap  tambahan  biaya sebesar  Rp  1.00;  menghasilkan  tambahan  manfaat
bersih  sebesar  Rp.  3.32;  Nilai  B/C  >  1  menunjukan bahwa  pengembangan  sawah  baru  di  Kecamatan
Jatigede.  Perhitungan  NPV  dan  B/C  disajikan  pada Tabel 3.
Tabel 2. Luas Ketersediaan dan Kesesuaian Lahan di Kecamatan Jatigede
Desa Luas lahan (ha) Tersedia Tidak tersedia S1 S2 N Kelas kesesuaian Cijeungjing 663 213 450 148 64 451 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Cintajaya 527 187 340 131 56 340 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Cipicung 502 350 152 218 132 153 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Ciranggem 524 250 274 190 61 274 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Cisampih 682 345 337 81 264 337 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Jemah 796 535 261 147 388 261 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Kadu 679 374 305 182 192 304 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Kadujaya 1,492 402 1,090 200 202 1,090 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Karedok 791 193 598 193 - 598 S 1 nr,eh Lebaksiuh 663 111 552 34 77 552 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Mekarasih 951 459 492 432 27 492 S 1 nr,eh, S 2 nr,eh Jumlah 8,269 3,419 4,851 1,955 1,464 4,850
Gambar 2 Ketersediaan lahan Sawah Baru Gambar 3 Kesesuaian lahan Sawah Baru
Kabupaten  Sumedang  pada  tahun  2016  telah mencetak sawah baru seluas 188.54 hektar dengan total anggaran senilai Rp. 3,016,699,700. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi land clearing dan land  levelling .  Untuk  mengetahui  alokasi  biaya lingkungan pada kegiatan pengembangan sawah, maka anggaran/biaya tersebut dikelompokan dan diklasifikasikan  sesuai  dengan  kategori  biaya  kualitas lingkungan  dengan  mengacu  pada  teori  dari  Hansen dan  Mowen  (2007).  Pagu  anggaran  maksimal  untuk kegiatan  konstruksi  pengembangan  sawah  baru  di Kabupaten  Sumedang  Tahun  2016  sebesar  Rp. 16,000,000/hektar.  Lahan  yang  dicetak  seluas  188.54 hektar dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
3,016,699,700.
Total  biaya  lingkungan  sebesar  Rp.  1,302,699,816 meliputi 1) Biaya pencegahan sebesar Rp. 1,236,319,151 yang terdiri dari  biaya sewa alat mesin untuk land clearing, Pembuatan saluran drainase, jalan usaha  tani  dan  saluran  dari  bangunan  sadap,  2)  Biaya pendeteksian  sebesar  Rp.  7,000,000  untuk  kegiatan persiapan konstruksi dan 3) Biaya kegagalan eksternal sebesar  Rp.  59,380,665  yang  terdiri  dari  biaya  untuk kegiatan perataan tanah dan pembersihan lahan (pilah, kumpul, bersih). Klasifikasi biaya lingkungan disajikan pada Tabel 4.
Klasifikasi  biaya  pencegahan  lingkungan  sebesar 94.90% lebih besar dari biaya pendeteksian lingkungan sebesar  0.54%  dan  biaya  kegagalan  eksternal  sebesar 4.56% hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan perluasan  sawah  baru  di  Kabupaten  Sumedang  sudah memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan baik.
Tabel 3. Net Present Value (NPV) dan Benefit-Cost Ratio (B/C) pembukaan sawah ba ru Uraian Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENDAPATAN/Juta Penjualan GKG - 12,975 14,273 15,570 18,165 18,165 20,76 20,76 31,140 31,140 31,140 Investasi pemerintah 5,536 - - - - - - - - - - Total Gross Revenue 5,536 12,975 14,273 15,570 18,165 18,165 20,76 20,76 31,140 31,140 31,140 PENGELUARAN/Juta Investasi cetak sawah 5,536 - - - - - - - - - - Investasi tanam padi - - - - - - - - - - - HOK - - - - - - - - - - - Benih - 43 43 43 43 43 43 43 65 65 65 Pupuk UREA - 374 374 374 374 374 374 374 561 561 561 NPK - 318 318 318 318 318 318 318 477 477 477 Pupuk kandang - 346 346 346 346 346 346 346 519 519 519 Sewa Alsintan - 1,453 1,504 1,557 1,611 1,668 1,726 1,786 2,773 2,870 2,971 Total Gross Cost - 4,337 4,451 4,569 4,691 4,817 4,948 5,084 7,835 8,053 8,278 Total Gross Cost 5,536 4,337 4,451 4,569 4,691 4,817 4,948 5,084 7,835 8,053 8,278 Net Cash Flow - 8,638 9,821 11,001 13,474 13,348 15,812 15,676 23,305 23,087 22,862 Discount Factor 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 PV Gross Revenue 5,536 11,904 12,013 12,023 12,869 11,806 12,379 11,356 15,628 14,338 13,154 PV Gross Cost 5,536 3,979 3,746 3,528 3,323 3,131 2,950 2,781 3,932 3,708 3,497 PV Net Cash Flow - 7,925 8,267 8,495 9,545 8,675 9,428 8,576 11,696 10,630 9,657 Nilai BCR 3.32 Nilai NPV 92,893 Tabel 4. Klasifikasi biaya lingkungan Aktivitas Biaya (Rp) Prosentase biaya Lingk CS Biaya Pencegahan Biaya sewa escavator, buldoser dan traktor 217,935,813 Pembuatan saluran drainase 372,166,375 Pembuatan jalan usaha tani 444,789,186 Pembuatan saluran dari bangunan sadap 201,427,777 ∑ Biaya Pencegahan 1,236,319,151 94.90 40.98 Biaya Pendeteksian Persiapan konstruksi 7,000,000 ∑ Biaya Pendeteksian 7,000,000 0.54 0.23 Biaya kegagalan Internal ∑ Biaya Kegagalan Internal - - - Biaya Kegagalan Eksternal Perataan tanah 18,512,165 Pembersihan lahan (pilah kumpul bersih) 40,868,500 ∑ Biaya Kegagalan Eksternal 59,380,665 4.56 1.97 ∑ Total Biaya Lingkungan 1,302,699,816 100 43.18 ∑ Total Biaya Cetak Sawah 3,016,699,700 Biaya kegagalan eksternal sebesar 4.56% menunjukan  bahwa diperlukan  biaya untuk  mengatasi rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat dalam  bentuk  sisa  pohon,  ranting  dan  semak  belukar hasil  dari  pelaksanaan land  clearing dan  merestorasi tanah  kekeadaan  alamiah  dalam  bentuk  kegiatan perataan  tanah.  Persentase  biaya  lingkungan  sebesar 43.18%  menunjukan  bahwa  alokasi  biaya  untuk pengembangan  sawah  baru  di  Kabupeten  Sumedang telah  berkontribusi  dengan  baik  terhadap  kinerja pengelolaan lingkungan.
3.3 Dukungan Kelembagaan Petani dalam Kegiatan Pengembangan  Sawah  Baru  di  Kecamatan Jatigede.
Mayoritas  kelompok  tani  di  Kecamatan  Jatigede lebih memilih untuk menanam komoditas hortikultura dan perkebunan (mangga gedong gincu) dibandingkan
dengan  menanam  padi.  Hal  ini  disebabkan  karena berdasarkan pengalaman, bercocok tanam hortikultura atau  komoditas  perkebunan  lebih  menguntungkan dibandingkan  menanam  padi.  Meskipun  terdapat beberapa  kelompok  tani  masih  menanam  padi,  ini dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka sendiri.
Menurunnya ketertarikan sebagian besar kelompok tani  untuk  menanam  padi  juga  disebabkan  karena sulitnya  mendapatkan  sumber  air  untuk  keperluan usaha  taninya.  Hal  ini  disebabkan  karena  kondisi topografi  yang  didominasi  bergelombang  dengan kemiringan 8-15% sebesar 1,679 ha (38.35%) dari luas wilayah  Kecamatan  Jatigede.  Karakteristik  kelompok tani di Kecamatan Jatigede disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Karakteristik kelompok tani di Kecamatan Jatigede Desa Kelompok Tani Ketua Jml Minat Usaha Tani Cijeungjing Kurung Batang Emu 23 Mangga Cintajaya Jaya Mandiri Daswan 28 Mangga Cipicung Tani Hurip Sade 40 Padi Ciranggem Mekar Mulya Yoyo 55 Padi Cisampih Sri Mekar Karmin 82 Padi Jemah Harapan Jaya Wasman 40 Mangga Kadu Mekar Rahayu Padma 25 Mangga Kadujaya Depok Edi Sutarna 39 Mangga Karedok Cipeundeuy Kahdita 64 Padi Lebaksiuh Saluyu I Sarli 20 Mangga Mekarasih Karya Mekar Idi R 40 Mangga

## 3.4 Arahan Rencana Pengembangan Sawah Baru
Hasil analisis dari beberapa karakteristik pendukung, antara  lain  ketersediaan  sumber  air  dilokasi,  existing landuse  dan  minat  pengembangan  usaha  tani  maka ditentukan  rencana  pengembangan  sawah  baru  di Kecamatan Jatigede seluas 346 ha (4.18%) tersebar di
4 (empat) Desa yaitu Desa Cipicung seluas 54 ha, Desa Ciranggem seluas 94 ha, Desa Cisampih seluas 107 ha dan Desa Karedok seluas 91 ha. Rencana pengembangan  sawah  baru  di  Kecamatan  Jatigede disajikan  pada  Tabel  6.  Peta  rencana  pengembangan sawah  baru  di  Kecamatan  Jatigede  disajikan  pada Gambar 4.
Tabel 6. Rencana pengembangan sawah baru di Kecamatan Jatigede
Desa Potensi (ha) Faktor Pendukung Sumber Air Existing landuse Minat budidaya Cipicung 54 Tadah hujan Semak belukar Padi Ciranggem 94 Mata air Semak belukar Padi Cisampih 107 Mata air Semak belukar Padi Karedok 91 Mata air Semak belukar Padi

## Gambar 4. Peta rencana pengembangan sawah baru
3.5 Arahan Strategi Pengembangan Sawah Baru.
Langkah merumuskan
arahan strategi
pengembangan  sawah  baru  dengan  analisis  A’WOT dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  yaitu:  (1) Identifikasi  faktor  Internal  dan  eksternal;  (2) Menyususn matriks Internal Strategic Factors Analysis Summary  (IFAS) dan External  Strategic  Factors Analysis Summary (EFAS); (3) Analisis matrik Internal Eksternal  (I-E); (4)  Pengelompokan  kuadran  dan  (5) Pengelompokan hasil matrik SWOT.
Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS diketahui bahwa Jumlah skor faktor kekuatan-kelemahan sebesar
0.6337,  sedangkan  Jumlah  skor  faktor  peluang- ancaman sebesar -0.2216. Identifikasi faktor IFAS dan EFAS disajikan pada Tabel 7. Dengan demikian posisi pengembangan  sawah  baru  di  Kecamatan  Jatigede berada pada kuadran II seperti ditunjukan pada Gambar 5.  Posisi  kuadran  II  menggambarkan  situasi  bahwa meskipun usaha tani menghadapi ancaman, namun ada kekuatan  yang dapat diandalkan. Untuk itu usaha tani dapat  menggunakan  alternatif  strategi  II  yaitu diversifikasi atau inovasi.
Gambar 5. Posisi Kuadran Pengembangan Sawah Baru Kecamatan Jatigede.
Dari  analisis  hasil  matrik  SWOT  diketahui  urutan prioritas  strategi  pengembangan  sawah  baru  di Kecamatan Jatigede adalah SO (Strength-Opportunity) sebesar  0.275,  WT (Weakness-Threat) sebesar  0.217,
ST (Strength-Threat) sebesar  0.213  dan  WO (Weakness-Opportunity) sebesar 0.196. Hasil analisisi matrik SWOT disajikan pada Tabel 8.
Tabel 7. Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) dan External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) Pengembangan Sawah Baru di Kecamatan Jatigede.
Faktor Strategi Internal dan Eksternal Bobot Rating Skor A Faktor Strategi Internal Kekuatan (S) 1 Sumber daya lahan tersedia 0.0682 3.1 0.2116 2 Jumlah SDM memadai 0.0657 3.0 0.1964 3 Gotong royong tinggi 0.0650 3.0 0.1963 4 Berkomitmen tinggi 0.0683 3.1 0.2091 5 Organisasi poktan aktif 0.0672 3.0 0.2034 6 Mempunyai pendapatan alternatif 0.0669 2.9 0.1970 7 Menjadi rujukan pelatihan keltan 0.0664 3.1 0.2037 8 Kemudahan pelaksanaan 0.0647 3.0 0.1912 9 Mempunyai akses permodalan 0.0714 3.0 0.2175 Kelemahan (W) 1 Meminta ganti rugi lahan 0.0682 3.0 0.2061 2 Kepemilikan lahan kecil 0.0617 2.9 0.1774 3 Tingkat pendidikan rendah 0.0668 3.0 0.1991 4 Ketersediaan air kurang 0.0663 3.0 0.2008 5 Lokasi sulit dijangkau 0.0668 3.2 0.2122 6 Dukungan anggota poktan rendah 0.0665 3.0 0.1968 Jumlah skor faktor strategi internal 1 3.0183 Jumlah skor faktor kekuatan-kelemahan 0.6337 B Faktor Strategi Eksternal Peluang (O) 1 Kegiatan dibiayai Pemerintah Pusat 0.0654 2.9 0.1870 2 Pelaksanaan kegiatan dibantu TNI 0.0660 3.0 0.1960 3 Mendapat bantuan saprodi 0.0680 3.0 0.2070 4 Dukungan alsin yang memadai 0.0666 3.0 0.1973 5 Penetapan kawasan LP2B oleh Pemda 0.0678 3.0 0.2025 6 Sertifikasi lahan sawah baru 0.0650 3.0 0.1950 7 Kebijakan pengembangan padi organik 0.0673 3.1 0.2068 Ancaman 1 Terjadi konflik sosial 0.0674 3.0 0.2045 2 Lahan tidak disertifikasi BPN 0.0652 3.1 0.2001 3 Ditinggalkan karena perkembangan industri 0.0680 3.0 0.2020 4 Claim perusahaan akibat (Overlapping) 0.0665 3.1 0.2043 5 Dukungan infrastruktur kurang 0.0658 2.9 0.1909 6 Serangan OPT 0.0695 3.0 0.2094 7 Teknologi budidaya belum digunakan 0.0645 3.2 0.2070 8 Perubahan iklim 0.0670 2.9 0.1952 Jumlah skor faktor strategi eksternal 1 3.0049 Jumlah skor faktor peluang-ancaman -0.2216
(0,6337;-0,2216) Berbagai Peluang Kekuatan Internal Kekuatan Eksternal Berbagai Ancaman Kuadran I Kuadran IV Kuadran III Kuadran II Posisi Pengembangan Sawah Baru

## Tabel 8. Hasil Analisis Matrik SWOT
Kekuatan (S) 1. Sumber daya lahan tersedia 2. Jumlah SDM memadai 3. Gotong royong tinggi 4. Berkomitmen tinggi 5. Organisasi poktan aktif 6. Mempunyai pendapatan alternatif 7. Menjadi rujukan pelatihan keltan 8. Kemudahan pelaksanaan 9. Mempunyai akses permodalan Kelemahan (W) 1. Meminta ganti rugi lahan 2. Kepemilikan lahan kecil 3. Tingkat pendidikan rendah 4. Ketersediaan air kurang
5. Lokasi sulit dijangkau 6. Dukungan anggota poktan rendah
Peluang (O)
1. Kegiatan dibiayai Pemerintah
Pusat 2. Pelaksanaan kegiatan dibantu TNI
3. Mendapat bantuan saprodi
4. Dukungan alsin yang memadai 5. Penetapan kawasan LP2B oleh
Pemda
6. Sertifikasi lahan sawah baru 7. Kebijakan pengembangan padi organik SO (0,275) 1. Menambah luasan sawah yang dicetak
(S 7 O 1234 ) 2. Mempercepat pelaksanaan pekerjaan bekerjasama dengan TNI (S 34 O 2 ) 3. Melibatkan tokoh masyarakat dalam mengawal pelaksanaan dilapangan (S 23 O 2 ) 4. Mendapatkan pinjaman modal dengan jaminan sertifikat (S 59 O 6 ) 5. Setelah selesai dicetak, segera ditetapkan
menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (S 17 O 5 ) WO (0,196) 1. Menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat (W 46 O 4 ) 2. Menggunakan benih lokal dan pupuk organik (W 356 O 7 ) 3. Menjelaskan manfaat jangka panjang dengan adanya bantuan saprodi sampai tahun ke 3 pencetakan sawah (W 1 O 3 )
Ancaman (T) 1. Terjadi konflik social 2. Lahan tidak disertifikasi BPN
3. Ditinggalkan karena perkembangan industri
4. Claim perusahaan akibat
Overlapping
5. Dukungan infrastruktur kurang
6. Serangan OPT
7. Teknologi budidaya belum digunakan 8. Perubahan iklim ST (0,213) 1. Sosialisasi pengembangan lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan (S 234 T 23 ) 2. Bersama anggota kelompok tani menentukan batas lahan yang akan di cetak dan memastikan tidak overlapping (S 23 T 14 ) WT (0,217)
1. Mengidentifikasi ketersediaan sumber air disekitar lokasi (W 44 T 14 ) 2. Survei lokasi dilakukan bersama anggota kelompok tani; (W 6 T 14 ) 3. Pembahasan bersama kelompok tani bahwa pelaksanaan kegiatan tidak ada ganti rugi lahan (W 12 T 1 )

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan bahwa lahan yang tersedia untuk pengembangan sawah baru  di  Kecamatan  Jatigede  sebesar  3,419  ha  yang tersebar  di  seluruh  desa  di  Kecamatan  Jatigede  yaitu Cijeunjing 213 ha, Cintajaya 187 ha, Cipicung 350 ha, Ciranggem  250  ha,  Cisampih  345  ha,  Jemah  535  ha, Kadu  374  ha,  Kadujaya  402  ha,  Ka  redok  193  ha, Lebaksiuh  111  ha,  Mekarasih  459  ha.  Lahan  yang sesuai untuk pengembangan sawah baru di Kecamatan Jatigede sebesar 3,419 ha terdiri dari kelas kesesuaian S1 (sangat sesuai) sebesar 1,955 ha, S2 (cukup sesuai) sebesar 1.464 ha.
Uji  kelayakan  terhadap  kegiatan  pengembangan sawah  baru  di  Kecamatan  Jatigede  menunjukan  nilai Net  Present  Value (NPV  >  0)  dan Benefit  Cost  Ratio (B/C > 1) sehingga layak untuk dilaksanakan. Kegiatan pengembangan  sawah  baru  sudah  mengalokasikan biaya  pengelolaan  lingkungan (environmental  cost) sebesar (43,18%).
Kelembagaan  petani  berupa  kelompok  tani  yang mendukung pengembangan sawah baru di  Kecamatan Jatigede  adalah  kelompok  tani  Sri  Mekar  di  Desa Cisampih, Cipeundeuy di Desa Karedok, Mekar Mulya di Desa Ciranggem dan Tani Hurip di Desa Cipicung.
Rencana  pengembangan  sawah  di  Kecamatan Jatigede  seluas  346  ha  (4.18%)  tersebar  di  4  (empat) Desa  yaitu  Desa  Cipicung  seluas  54  ha,  Desa Ciranggem seluas 94 ha, Desa Cisampih seluas 107 ha dan Desa Karedok seluas 91 ha.
Strategi  pengembangan  sawah  baru  di  Kecamatan Jatigede yaitu: (1) Memaksimalkan bantuan pembiayaan  dari  pemerintah  untuk  mempercepat pelaksanaan dan menambah luas lahan dari target yang ditetapkan,  (2)  Melibatkan  tokoh  masyarakat  untuk mengawal  pelaksanaan  konstruksi  dilapangan,  (3) Melakukan  survei  ketersediaan  sumber  air  dan infrastruktur  pendukung  lainnya  disekitar  lokasi  yang akan  dicetak  sawahnya,  (4)  Memastikan  lahan  yang akan  dicetak  menjadi  sawah  baru  tidak  overlapping dengan  pihak  lain,  (5)  Melakukan  sosialisasi  manfaat jangka panjang dari pengembangan sawah baru dengan adanya bantuan saprodi sampai tahun ke 3 pencetakan sawah,  (6)  Lahan  sawah  yang  telah  selesai  dicetak segera  diusulkan  menjadi  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  (LP2B)  dan  dimasukan  dalam  rencana tata  ruang  wilayah  (RTRW)  Kecamatan  Jatigede sebagai kawasan pengembangan pertanian.
Faktor Internal Faktor Eksternal

## Daftar Pustaka
[1] [Bappenas, BPS, UNPF] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, United Nations Population Fund  2010.  Proyeksi  Penduduk  Indonesia,  Indonesia Population  Projection  2010-2035.  Jakarta  [ID]:  Bappenas, BPS, UNPF, Katalog BPS 2101018.
[2] [BBSDLP]  Balai  Besar  Litbang  Sumberdaya  Lahan Pertanian,  2014.  Pengembangan  Sumberdaya  Lahan Berkelanjutan. Bogor, BBSDLP.
[3] [Ditjen  PSP]  Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana Pertanian,  2010.  Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2010-2014. Jakarta, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian.
[4] Badan Pusat Statistik 2015a. Statistik Indonesia, Statistical Yearbook  of  Indonesia  2015  Katalog  BPS  11011001. Jakarta, BPS.
[5] Badan  Pusat  Statistik,  2015b. Jawa  Barat  Dalam  Angka Tahun 2015 , Katalog BPS: 1102001.32.
[6] Hansen  DR,  MM.  Mowen,  2007.  Managerial  Accounting 8th Edition. Oklahoma, Thomson Higher Education.
[7] Munasinghe,  M.,  1993.  Environmental  Economic  and Sustainable Development. Washington D.C, World Bank.
[8] Ritung  S  dan  A.  Hidayat,  2007.  Prospek  Perluasan  Lahan untuk  Padi  Sawah  Dan  Padi  Gogo  di  Indonesia.  Jurnal Sumberdaya Lahan. 1(4), pp. 25-38.
[9] Ritung  S  dan  N.  Suharta,  2007.  Sebaran  dan  Potensi Pengembangan Lahan Sawah Bukaan Baru, hal 5-24. Tanah sawah  bukaan  baru.  Bogor,  Balai  Besar  Penelitian  dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
[10] Sitorus S.R.P., 2004. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Bandung, Penerbit TARSITO.
[11] Sitorus  S.R.P.,  2014.  Pengembangan  Sumberdaya  Lahan Berkelanjutan. Bogor, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian IPB.
[12] Sitorus  S.R.P.,  2015.  Evaluasi  Lahan  Dan  Perencanaan Penggunaan  Lahan  Landasan  Ilmiah  Penataan  Ruang  Dan Penggunaan Lahan Wilayah. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. 29 Agustus 2015.
[13] Sitorus  S.R.P.,  2017.  Perencanaan  Penggunaan  Lahan. Bogor, Penerbit IPB Press.
[14] Suyana,  J.,  2012.  Pengembangan  Usahatani  Lahan  Kering Berkelanjutan Berbasis Tembakau di Sub-DAS Progo Hulu (Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah). Disertasi.
Bogor, Institut Pertanian Bogor.