Analisis Efisiensi, Elastisitas, Kontribusi dan Tren Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

## Devi Raisatul Audia*, Muhammad Saleh
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* deviaudia@gmail.com Abstract.
The purpose of this study is to (1) determine the level of efficiency of the surface water tax in South Kalimantan Province (2) to determine the level of elasticity of the surface water  tax  to  the  regional  tax  of  South  Kalimantan  Province  (3)  to  determine  the contribution of the surface water tax to the regional tax of South Kalimantan Province (4) to know the trend of surface water tax in South Kalimantan Province. The data used is secondary data from 2010 to 2020. The method used is descriptive quantitative method. The result of this research is that the efficiency of surface water tax in South Kalimantan Province  has  an  average  of  27.12%  which  is  categorized  as  less  efficient.  For  the calculation of the elasticity of the surface water tax, South Kalimantan Province has an average  of  less  than  1,  which  is  0.25  which  is  inelastic,  then  the  calculation  of  the contribution of the surface water tax in South Kalimantan Province has an average of 0.13% which means it is still very less contributing, while the trend The surface water tax of South Kalimantan Province for 2021 is predicted to be IDR 3,419,327,860 and in 2022 it is predicted to be IDR 3,537,945,393 and so on until 2025 it is predicted to be IDR 3,893,797,992.
Keywords: Surface Water Tax; Local Tax
Abstrak .
Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui tingkat efisiensi pajak air permukaan Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2)  mengetahui  tingkat  elastisitas  pajak  air  permukaan terhadap  pajak  daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (3)  mengetahui  seberapa  besar kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan  (4) mengetahui tren pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan iyalah data sekunder dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dari efisiensi pajak air permukaan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  memiliki  rata-rata  sebesar  27,12%  yang termasuk  kategori  kurang  efisien.  Untuk  perhitungan  elastisitas  pajak  air  permukaan Provinsi  Kalimantan  Selatan  memiliki  rata-rata  kurang  dari  1  yaitu  0,25  yang  bersifat inelastis,  kemudian  perhitungan  kontribusi  pajak  air  permukaan  Provinsi  Kalimantan Selatan  memiliki  rata-rata  0,13%  yang  artinya  masih  sangat  kurang  berkontribusi, sedangkan  tren  pajak  air  permukaan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  untuk  tahun  2021 diprediksikan sebesar Rp 3.419.327.860 dan pada tahun 2022 diprediksikan sebesar Rp 3.537.945.393  dan  seterusnya  hingga  tahun  2025  diprediksikan  sebesar    Rp 3.893.797.992.
Kata Kunci : Pajak Air Permukaan; Pajak Daerah.

## PENDAHULUAN
Pajak daerah provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi empat jenis, salah satunya adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Pajak Air  Pemukaan (PAP) merupakan potensi besar bagi penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantara pajak daerah provinsi lainnya.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 pasal 38,  Pajak  air  permukaan  adalah  pajak  atas  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air permukaan. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air  yang  terdapat  di  permukaan  tanah,  tidak  termasuk  air  laut  kecuali  air  laut  tersebut dimanfaatkan  didarat.  Kualitas  air  permukaan  akan  mengalami  penurunan  selama pengalirannya, misalnya oleh batang- batang kayu, lumpur, daun-daun, limbah industri kota dan lain-lain. Diperolehnya air permukaan melalui air yang mengalir seperti sungai maupun air yang ditampung misalnya waduk, danau, embung dan saluran (kanal)..
Menurut  Dasril  Munir  (2004:49)  menyatakan  jika  realisasi  penerimaan  pajak  air permukaan berbanding target penerimaan pajak yaitu diatas 100% tingkat efektifitasnya adalah sangat  efektif, 90-100% adalah efektif, 80-90% adalah cukup  efektif, 60-80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.
Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan  Tahun  2010-2020  yang  dipungut  oleh  Badan  Keuangan  Daerah  Kalimantan Selatan serta perhitungan efektivitas Pajak Air Permukaan.
Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi(Rp) % Ket 2010 2.300.000.000 2.843.184.350 124 Sangat efektif 2011 1.500.000.000 2.273.482.300 151,57 Sangat efektif 2012 2.272.800.000 2.257.556.340 99,33 Efektif 2013 1.981.163.000 1.947.483.960 98,3 Efektif 2014 2.000.000.000 2.794.487.716 139,72 Sangat efektif 2015 2.633.735.000 2.549.625.782 96,81 Efektif 2016 2.601.500.000 2.496.665.032 95,97 Efektif 2017 2.601.500.000 2.308.661.212 88,74 Cukup Efektif 2018 2.861.873.000 2.959.618.270 103,42 Sangat efektif 2019 2.862.000.000 2.938.359.638 102,67 Sangat efektif 2020 4.000.000.000 4.414.724.681 110,37 Sangat efektif Rata- Rata 98,92 Efektif
Sumber: BAKEUDA & BPS  Prov. Kalimantan Selatan
Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa efektivitas pajak air permukaan dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi naik turun persentase. Efektivitas Pajak Air Permukaan yang paling rendah pada tahun 2017 sebesar 88,74% yaitu Cukup Efektif, dan paling tinggi pada tahun 2011 sebesar 151,57% yaitu Sangat Efektif.  Dengan rata-rata kurun waktu sebelas tahun yaitu 2010 sampai 2020 mendapatkan presentase sebesar 98,92% yaitu Efektif.
Menurut  Mardiasmo  (2005;132)  Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.  Dikatakan efektif apabila dalam proses kegiatannya  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan.  Artinya  dalam  hal  ini Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  telah  berhasil  mencapai  tujuannya, karena selama kurun waktu sebelas tahun berjalan dengan efektif. Walaupun demikian
masih banyak wajib pajak yang tidak bayar pajak air permukaan, Ketua komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo, dalam wawancaranya pada artikel Banjarmasinpost, Rabu  (14/4/2021)  mengatakan  “tentang  5  perusahaan  yang  memiliki  Surat  Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) dari total 150 perusahaan tambang”.
Seharusnya  mengingat  cukup  banyak  perusahaan  yang  menggunakan  atau memanfaatkan  air  permukaan  pemerintah  dapat  memaksimalkan  potensi  pajak  air permukaan  yang  berada  dilintas  wilayah  kabupaten  atau  kota,  tercatat  ada  14  UPPD Kabupaten  atau  Kota  yang  mengelola  Pajak  Air  Permukaan  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.
Menurut  penjelasan  diatas,  permasalahan  yang  diangkat  adalah:  (1)  Bagaimana tingkat  efisiensi  pajak  air  permukaan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan?  (2)  Bagaimana tingkat  elastisitas  pajak  air  permukaan  terhadap  pajak  daerah  di  Provinsi  Kalimantan Selatan? (3) Bagiamana tingkat kontribusi pajak air permukaan terhadap  pajak daerah di Provinsi  Kalimantan  Selatan?  (4)  Bagaimana  tren  pajak  air  permukaan  di  Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021-2025?
Tujuan  penelitian  yaitu:  (1)  Mengetahui  tingkat  efisiensi  pajak  air  permukaan  di Provinsi  Kalimantan  Selatan?  (2)  Mengetahui  tingkat  elastisitas  pajak  air  permukaan terhadap pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan? (3) Mengetahui tingkat kontribusi pajak  air  permukaan  terhadap  pajak  daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan?  (4) Mengetahui tren pajak air permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021- 2025?

## KAJIAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  daerah  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  mana  merupakan  hak  penerimaan  daerah. (Undang-Undang No 9, 2015)

## Pajak Daerah
Menurut (Mardiasmo, 2009) Pajak Daerah adalah: “iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku,  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  dan  Pembangunan Daerah”

## Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan (Undang-Undang No 28, 2009) jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten.

## Pajak Air Permukaan
Dalam  (Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  No  5,  2011)  Pasal  38 menyebutkan bahwa: “Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan”.

## Efisiensi
Menurut  (Mardiasmo,  2009)  mengatakan  efisiensi  memiliki  hubungan  erat  dengan konsep  produktivitas.  Pengukuran  efisiensi  yang  digunakan  ialah  perbandingan  antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Dikatakan efisien apabila suatu produk  atau  hasil  kerja  tertentu  tercapai  dengan  menggunakan  sumber  daya  atau  dana yang serendah-rendahnya.

## Elastisitas
Elastisitas (Hadi, 1982) hal 244-248 menggambarkan derajat kepekaan atau reaksi dari suatu variabel karena adanya perubahan variabel lainnya. Secara umum perubahan lebih dulu dialami oleh variabel bebas sehingga variabel terikat bereaksi.

## Kontribusi
Menurut  (Mahmudi,  2010)  untuk  mengetahui  kontribusi  dapat  dilakukan  dengan membandingkan  penerimaan  pajak  air  permukaan  periode  tertentu  dengan  penerimaan pajak daerah periode tertentu pula.

## Tren
Menurut  (Ibrahim,  2003)  mengatakan  bahwa  “ Trend adalah  satu  peralatan  statistik yang  dapat  digunakan  untuk  memperkirakan  keadaan  dimasa  yang  akan  datang berdasarkan data masa lalu”.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini untuk mengetahui efisiensi, elastisitas dan kontribusi pemungutan pajak air permukaan, serta tren pajak air permukaan pada tahun-tahun yang akan datang. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif, data yang dipakai ialah data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  dalam  dokumentasi,  wawancara  dan kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pajak air permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  data  menggunakan  metode  perhitungan  PDRB Hijau yang telah dipublikasikan oleh Suparmoko (2006).
1. Analisis Efisiensi Pajak Air Permukaan
Efisiensi pajak air permukaan adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak air permukaan dibagi realisasi penerimaan pajak air permukaan.
Efisiensi  =    Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan
Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan
Kriteria yang digunakan sebagai berikut: <5% = Sangat Efisien, 5%-10% = Efisien, 11%-20% = Cukup Efisien, 21%-30% = Kurang Efisien, >30% = Tidak Efisien.
2. Analisis Elastisitas Pajak Air Permukaan
Dalam  perhitungannya  terlebih  dahulu  harus  diketahui  tingkat  perubahan  realisasi Pajak Air Permukaan dalam suatu periode dengan perubahan realisasi Pajak Daerah.
Elastisitas    =
Dimana :
Pajak Daerah  = perubahan Pajak Daerah
PAP = perubahan realisasi pajak air permukaan Pajak Daerah  = realisasi Pajak Daerah P.AP = realisasi Pajak Air Permukaan
Kriteria yang digunakan, yaitu:
E > 1 (Elastis) Artinya apabila pajak air permukaan mengalami perubahan sebesar 1 maka pajak daerah akan mengalami kenaikan lebih dari 1.
E < 1 (Inelastis), Artinya apabila pajak air permukaan mengalami perubahan sebesar 1 maka pajak daerah akan mengalami kurang dari 1.
X 100% Pajak Daerah                       PAP PAP Pajak Daerah
x
E  =  1  (Unitary  elastis),  Artinya  apabila  pajak  air  permukaan  mengalami  perubahan sebesar 1 maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 1.
3. Analisis Kontribusi Pajak Air Permukaan
Perhitungan  ini  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  pajak  air permukaan  terhadap  pajak  daerah,  yang  dihitung  berdasarkan  realisasi  pajak  air permukaan dengan pajak daerah.
Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

## Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kriteria yang digunakan sebagai berikut: 0,00% -10% = Sangat Kurang 10,00% -20%= Kurang 20,00% -30%= Sedang 30,00% -40%= Cukup Baik 40,00% -50%= Baik Diatas 50% = Sangat Baik
4. Analisis Tren Pajak Air Permukaan
Metode Kuadrat Terkecil ( Least Square Method ), dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend . Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan. Rumus penghitungannya : Y’= a + b a = b =
Dalam hal ini Y’= variabel yang akan diramalkan. x = Unit/ jangka waktu
a = nilai tetap (konstanta). y = realisasi pajak air permukaan b = Koefisien Korelasi.
n = banyaknya periode waktu(tahun)

## HASIL DAN ANALISIS Perhitungan Efisiensi Pajak Air Permukaan
Tabel 2
Data Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2020
Tahun Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan 2016 Rp                    425.363.000 2017 Rp                    536.067.140 2018 Rp                    700.781.900 2019 Rp                 1.442.635.021 2020 Rp                    997.357.113 Sumber: BAKEUDA Provinsi Kalimantan Selatan
X 100% Kontribusi  = ∑ XY ∑ X 2 ∑ XY ∑ X 2
Tabel 3 Perhitungan Efisiensi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2020 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan Efisiensi Kriteria 2016 Rp   2.496.665.032 Rp         937.563.000 37,5% Tidak Efisien 2017 Rp   2.308.661.212 Rp      1.048.267.140 45,4% Tidak Efisien 2018 Rp   2.959.618.270 Rp      1.212.981.900 41% Tidak Efisien 2019 Rp   2.938.359.638 Rp      1.954.835.021 66,5% Tidak Efisien 2020 Rp   4.414.724.681 Rp      1.852.757.113 42,6% Tidak Efisien Rata-Rata 46,6% Tidak Efisien
Sumber: Hasil Data Diolah
Hasil  perhitungan  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  tingkat  efisiensi  pajak  air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 sampai 2020 semuanya lebih dari  30%.  Tingkat  efisiensi  terendah  ada  pada  tahun  2018  yaitu  sebesar  21%  dengan kriteria  yang  Kurang  Efisien,  tahun  berikutnya  mengalami  kenaikan  Kembali  dan menjadi tingkat efisiensi tertinggi yaitu tahun 2019 yaitu sebesar 35,23% dengan kriteria yang Tidak Efisien karena lebih dari 30%. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2016 sampai 2020 diperoleh rata-rata sebesar 26% dengan kriteria yang Kurang Efisien. Dalam hal ini semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah dalam  melakukan  pemungutan  pendapatan  dan  sebaliknya.  Dari  data  yang  diperoleh kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016-2020 tidak baik dalam  memanfatakan  biaya  pemungutan  pajak  air  permukaan  karena  perolehan  nilai efisiensi yang tinggi sehingga menjadi kurang efisien dalam pemungutannya. Hal ini juga disebabkan  anggaran  gajih  pegawai  Non-PNS  atau  biasa  disebut  tenaga  honorer  yang mengacu  pada  UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  mana  upahnya adalah sesuai dengan upah minimum dan meningkatnya saat ini tercatat total ada 32 orang yang memungut atau mengelola pajak ai permukaan dan biaya efisiensi pada tahun 2019 disebabkan  banyak  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  UPPD  yang  tidak  sesuai  dengan pendapatan pajak air permukaan.

## Perhitungan Elastisitas Pajak Air Permukaan
Tabel 4
Perhitungan Elastisitas Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020
Tahun Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp) Perubahan Pajak Air Permukaan (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp) Perubahan Pajak Daerah (Rp) Elastistas (%) 2010 2.843.184.350 - 1.088.347.026.810 - - 2011 2.273.482.300 (569.702.050) 1.643.513.495.010 555.166.468.200 (1,35) 2012 2.257.556.340 (15.925.960) 2.199.647.611.950 556.134.116.940 (3,5) 2013 1.947.483.960 (310.072.380) 2.136.882.988.890 (62.764.623.060) 0,18 2014 2.794.487.716 847.003.756 2.395.925.506.281 259.042.517.391 0,35 2015 2.549.625.782 (244.861.934) 2.040.580.382.061 (355.345.124.220) 1,8 2016 2.496.665.032 (52.960.750) 1.867.418.431.727 (173.161.950.334) 4,3 2017 2.308.661.212 (188.003.820) 2.231.848.166.299 364.429.734.572 (2) 2018 2.959.618.270 650.957.058 2.816.261.395.629 584.413.229.330 0,9
Tahun Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp) Perubahan Pajak Air Permukaan (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp) Perubahan Pajak Daerah (Rp) Elastistas (%) 2019 2.938.359.638 (21.258.632) 2.765.968.006.284 (50.293.389.345) 2,5 2020 4.414.724.681 1.476.365.043 2.227.463.583.609 (538.504.422.675) (0,7) Rata-Rata 0,25

## Sumber: Hasil Data Diolah
Dari perhitungan tabel 5.3 untuk nilai elastisitas pajak air permukaan terhadap pajak daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  adalah  bersifat  inelastis  untuk  tahun  2013,  2014, 2018 dan 2020 sebab nilai elastisitas yang didapat lebih kecil dari 1. Sedangkan untuk tahun  2011,  2012,  2015,  2016,  2017  dan  2019  adalah  bersifat  elastis  sebab  nilai  yang didapat lebih besar dari 1. Nilai elastisitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,3 sedangkan nilai elastisitas terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,18. Dapat disimpulkan  bahwa    rata-rata  elastisitas  pajak  air  permukaan  terhadap  pajak  daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011 sampai 2020 bersifat inelastis karena nilai elastisitasnya kurang dari 1, yaitu sebesar 0,25. Artinya perubahan Pajak Air permukaan sebesar  1%  menyebabkan  perubahan  Pajak  Daerah  sebesar  0,25%  sehingga  dapat dikatakan  penerimaan  pajak  air  permukaan  tidak  menimbulkan  perubahan  yang  cukup besar atau tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan (inelastis) terhadap pajak daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Dalam  kebijakan  pemerintah  jika  permintaan inelastis, maka pemerintah dapat meningkatkan pungutan pajak terhadap barang tersebut tetapi  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  mengingat  nilai  efisiensinya  yang  kurang efisien sehingga membuat Pemerintah sulit menaikkan pajak tersebut.

## Perhitungan Kontribusi Pajak Air Permukaan
Tabel 5
Perhitungan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2010-2020 Tahun Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp) Kontribusi Kriteria 2010 2.843.184.350 1.088.347.026.810 0,26 Sangat Kurang 2011 2.273.482.300 1.643.513.495.010 0,13 Sangat Kurang 2012 2.257.556.340 2.199.647.611.950 0,10 Sangat Kurang 2013 1.947.483.960 2.136.882.988.890 0,09 Sangat Kurang 2014 2.794.487.716 2.395.925.506.281 0,11 Sangat Kurang 2015 2.549.625.782 2.040.580.382.061 0,12 Sangat Kurang 2016 2.496.665.032 1.867.418.431.727 0,13 Sangat Kurang 2017 2.308.661.212 2.231.848.166.299 0,10 Sangat Kurang 2018 2.959.618.270 2.816.261.395.629 0,10 Sangat Kurang 2019 2.938.359.638 2.765.968.006.284 0,11 Sangat Kurang 2020 4.414.724.681 2.227.463.583.609 0,20 Sangat Kurang Rata-Rata 0,13 Sangat Kurang
Sumber: Hasil Data Diolah
Dari  perhitungan  tabel  diatas,  untuk  kontribusi  pajak  air  permukaan  terhadap  pajak daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dari  tahun  2010  sampai  tahun  2020  bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. Untuk kontribusi paling rendah ada pada tahun 2013 dengan angka sebesar 0,09% dengan kriteria yang Sangat Kurang, dan yang
paling  tinggi  kontribusinya  ialah  pada  tahun  2010  sebesar  0,26%  tetap  dengan  kriteria yang Sangat Kurang. Jika dihitung rata-rata kurun waktu sebelas tahun dari 2010 hingga 2020  mendapatkan  angka  sebesar  0,13%  dengan  kontribusi  yang  Sangat  Kurang, sehingga dapat diartikan bahwa pajak air permukaan hanya berkontribusi sebesar 0,13% terhadap  pajak  daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Hal  ini  menunjukan  kurang optimalnya  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dalam  mengelola  sumber-sumber penerimaan  pajak  air  permukaan  sehingga  menyebabkan  kontribusi  terhadap  pajak daerah  masih  sangat  kurang  dan  didalam  pajak  daerah  tidak  hanya  ada  pajak  air permukaan tetapi masih ada pajak lainnya seperti pajak kendaraan bermotor yang mana memiliki  pendapatan  tertinggi  karena  rata-rata  masyarakat  mempunyai  kendaraan bermotor.

## Perhitungan Tren Pajak Air Permukaan
Tabel 6
Perhitungan Tren Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan
Realisasi Tahun 2010 – 2020 Tahun X Realisasi Pajak Air Permukaan(Y) (Rp) X 2 Y 2
(Rp) XY (Rp) 2010 -5 2.843.184.350 25 8.083.697.248.084.920.000 (14.215.921.750) 2011 -4 2.273.482.300 16 5.168.721.768.413.290.000 (9.093.929.200) 2012 -3 2.257.556.340 9 5.096.560.628.274.200.000 (6.772.669.020) 2013 -2 1.947.483.960 4 3.792.693.774.457.280.000 (3.894.967.920) 2014 -1 2.794.487.716 1 7.809.161.594.874.900.000 (2.794.487.716) 2015 0 2.549.625.782 0 6.500.591.628.239.110.000 - 2016 1 2.496.665.032 1 6.233.336.282.011.560.000 2.496.665.032 2017 2 2.308.661.212 4 5.329.916.591.793.310.000 4.617.322.424 2018 3 2.959.618.270 9 8.759.340.304.117.790.000 8.878.854.810 2019 4 2.938.359.638 16 8.633.957.362.227.490.000 11.753.438.552 2020 5 4.414.724.681 25 19.489.794.009.030.600.000 22.073.623.405 Jumlah 29.783.849.281 110 84.897.771.191.524.400.000 13.047.928.617
Sumber: Hasil Data Diolah
Perhitungan analisis tren realisasi pajak air permukaan adalah sebagai berikut:
a. Menentukan nilai a
a =
= =   Rp 2.707.622.662
Nilai  a  =  Rp  2.707.622.662  menunjukan  besarnya  jumlah  pendapatan  pajak  air permukaan (Y) pada tahun tengah yakni tahun 2015
b. Menentukan nilai b b =
= Rp 29.783.849.281 11 Rp 13.047.928.617 110 Jumlah Y n Jumlah XY Jumlah X 2
=  Rp 118.617.533
Nilai  b  =  Rp  118.617.533  menunjukan  besarnya  jumlah  kenaikan  pendapatan pajak air permukaan per tahun sebesar  Rp 118.617.533.
c. Menentukan persamaan garis tren
Berdasarkan  nilai  a  dan  b  yang  telah  dihitung  pada  langkah  sebelumnya,  maka persamaan garis tren pajak air permukaan adalah:
Y’ = a + bX Y’ = Rp 2.707.622.662 + Rp 118.617.533X
d. Melakukan  peramalan  dengan  menggunakan  persamaan  garis  tren  pendapatan pajak air permukaan.
Y’ = Rp 2.707.622.662 + Rp 118.617.533X
Tabel 7
Hasil Perhitungan Prediksi Pendapatan Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021 s/d 2025 Tahun Prediksi Pendapatan Pajak Air Permukaan 2021 Rp  3.419.327.860 2022 Rp  3.537.945.393 2023 Rp  3.656.562.926 2024 Rp  3.775.180.459 2025 Rp  3.893.797.992

## Sumber: Hasil Data Diolah
Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak air permukaan untuk tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sampai  dengan  2025,  sehingga  diperlukannya  pengelolaan  yang  serius  untuk memaksimalkan  penerimaan  pajak  air  permukaan  agar  dapat  memberikan  kontribusi yang  optimal  bagi  pajak  daerah  Provinsi  Kalimantan  selatan.  Selama  ini  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Selatan  menggunakan  metode  pendekatan  langsung  ke  lapangan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada dalam menentukan target penerimaan pajak air permukaan, memang lebih mendekati kebenaran tetapi mengingat selama ini dalam pemungutannya mengeluarkan biaya yang banyak sehingga menjadi kurang efisien. Jadi analisis trend dengan metode least square ini dapat menjadi alternatif yang mungkin bisa dipakai  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan target  penerimaan pajak air permukaan, cukup dengan menghitung penerimaan pajak air permukaan yang didasarkan dari penerimaan tahun lalu.

## PENUTUP Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam  penyusunan  serta  pencarian  maupun  pengolahan  data.  Adapun  salah  satu keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  tahun  data  yang  terbatas  yang  diberikan  oleh pihak  Badan  Keuangan  Daerah  pada  biaya  pemungutan  pajak  air  permukaan  dan
Pembahasan  yang  hanya  berfokus  pada  satu  pajak  saja  yakni  pajak  air  permukaan, sehingga masih bisa ditambahkan beberapa jenis pajak lainnya.

## Kesimpulan
Kesimpulannya  adalah  (1)  Berdasarkan  perhitungan  efisiensi  untuk  pajak  air permukaan  memiliki  rata-rata  26%,  yang  terendah  pada  tahun  2018  sebesar  21%  dan tertinggi  yaitu  tahun  2019  sebesar  35,23%  dengan  kategori  tidak  efisien.  (2)  Pada perhitungan elastisitas pajak air permukaan, dengan rata-rata 0,25, tertinggi pada tahun 2016  sebesar  4,3  dan  perhitungan  terendah  yaitu  pada  tahun  2013  sebesar  0,18  yang bersifat  inelastis  karena  kurang  dari  1.  (3)  Untuk  perhitungan  kontribusi  pajak  air permukaan terhadap pajak daerah dengan rata-rata 0,13 %, dari yang paling tinggi pada tahun 2010 sebesar 0,26%, dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,09 %dengan  kategori  sangat  kurang.  (4)  Kemudian  perhitungan  tren  pajak  air  permukaan tahun  2021-2025  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2021  sebesar  Rp 3.419.327.860, tahun 2022 Rp 3.537.945.393, tahun 2023 Rp 3.656.562.926, tahun 2024 Rp 3.775.180.495 dan tahun 2025 Rp 3.893.797.992.

## Saran
Saran-saran  yang  dikemukakan  yaitu  (1)  Sebaiknya  pihak  Pemerintah  Daerah membuat  anggaran  pada  tahun  yang  berjalan  sesuai  dengan  pendapatan  pajak  air permukaan  dari  tahun  sebelumnya  untuk  menghasilkan  pemungutan  pajak  yang  lebih Efisien.  (2)  Sebaiknya  penerimaan  pajak  air  permukaan  bisa  lebih  ditingkatkan  lagi mengingat  diangka  rasio  kontribusi  kurang  dari  10%  pertahunnya  (3)  Sebaiknya  dari pihak  pelaku  usaha  juga  menyadari  pentingnya  bayar  pajak,  bukan  hanya  Pemerintah Daerah  yang  berusaha  meningkatkan  perekonomian  daerah  tetapi  bagi  semua  pelaku usaha  yang  memanfaatkan  air  permukaan  untuk  mengembangkan  roda  perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

## BIBLIOGRAPHY
Darwin. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: MItra Wacana Media.
Badan Pusat Statistik, P. K. (2011-2021). Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka. Kalimantan Selatan: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang No 9. (2015). Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No 28. (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang No 33. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No 16. (2009). entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Ziski Aziz, & dkk. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Medan : Madenatera.
Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2003). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 5. (2011). Tentang Pajak Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan . Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/ProvinsiKalimantanSelatan- 2011-5.pdf
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 017. (2020). Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2019 . Retrieved from https://jdih.kalselprov.go.id/uploads/Pergub_2020/Pergub_No_017_Thn_2020.p df
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Depdagri.Kepmendagri No.690.900.327, 1996 . (1997). Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keungan.
Hadi, S. (1982). Metodologi Reseach. Yogyakarta: YP.
Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
Mahi, R. (2005). Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. Jurnal Ekonomi .
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: STIE YKPN .
Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
Maryati. (2010). Statistika Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP-AMPYKPN.
Ibrahim, Y. (2003). Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2016-2020). Tentang Biaya Pemungutan Pajak AIr Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan.
Hasibuan, M. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
Rangkuti, E. I., Hidayat , O., Limaryani, S., Seralurin , Y., Maryasih , L., Anwar, K., . . . Dalimunthe, M. (2018). Perpajakan Indonesia. Medan: MADENATERA.