## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KAJIAN  YURIDIS  TERHADAP  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

## Muzayanah
Fakultas Hukum dan Bahasa (FHB) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang E-mail: muzayanah@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022
Keywords: juridical  studies,  judicial review of the Election Law, the  Constitutional  Court's decision  to  reject  the lawsuit. The  Republic  of  Indonesia  is  an  independent country  that  carries  out  government  and administers government with a democratic system. The  government  is  carried  out  in  a  democratic system  where  the  highest  sovereignty  is  in  the hands of the people. The implementation of popular sovereignty is realized by holding general elections by providing opportunities for the people to declare and elect leaders who hold governmental power in the Republic of Indonesia. Elections are held based on  Law  Number  7  of  2017  concerning  General Elections  as  the  legal  basis  which  is  still  in  effect. The general election based on the Election Law in 2019  has  been  carried  out  simultaneously  for  the election  of  the  President  and  Vice  President,  the election of Legislative members for the DPR,  DPD, Provincial  DPRD  and  Regency/City  DPRD.  The implementation of simultaneous elections that are carried out of course has a very good value for the state,  the  voting  community and  the  organizers of the  general  election  in  this  case  the  General Elections Commission (KPU). On the other hand, of course there are shortcomings in the implementation of the general election, considering that  the  implementation  of  this  simultaneous general election is very draining of energy, time and a  heavy  and  maximum  workload  in  its implementation,  especially  for  General  Election Implementing Personnel under the authority of the
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
General  Elections  Commission  (KPU).  This  study raises the issue of: How is the juridical study of the decision  of  the  Constitutional  Court  (MK)  which rejects  the  judicial  review  of  the  General  Election Law?.  This  research  is  a  normative  research  with library  research  specifications.  The  results  of  the study  conducted  a  juridical  study  on  the  material test proposed by 4 (four) general election officers in 2019 regarding the implementation of simultaneous general elections which were carried out  based  on  the  provisions  of  Article  167 Paragraph (3) and Article 347 Paragraph (1) of the Law.  Number  7  of  2017  concerning  General Elections  against  the  1945  Constitution  of  the Republic of Indonesia. The arguments put forward as  reasons  for  submitting  a  judicial  review  of  the Election  Law  on  the  implementation  of simultaneous  general  elections  which  have weaknesses due to the heavy burden on the officers administering  the  General  Election,  resulting  in stress  and  some  result  in  illness  and  even  death. Article  167  Paragraph  (3)  and  Article  347 Paragraph (1) of the Election Law with the Phrase
“Concurrent  voting”  is  an  article  that  proposes  a review of  the  1945  Constitution  and  requires  that the  upcoming  2024  Election  shall  be  separated  in the  implementation  of  the  Presidential  and  Vice-
Presidential elections with Elections for members of the  Legislature  are  not  to  be  held  simultaneously. The lawsuit filed by the Petitioners for the Judicial Review, which included members of the KPPS, was rejected by the Constitutional Court (MK) because the  separation  of  holding  simultaneous  elections was not the domain of the Constitutional Court, but was the domain of the Lawmakers. Abstrak Kata kunci:
kajian yuridis, uji materiel UU Pemilu, Putusan MK menolak gugatan.
Corresponding Author: Muzayanah Negara  Republik  Indonesia  merupakan  negara merdeka  yang  melaksanakan  pemerintahan  dan menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  sistem demokrasi. Pemerintahan diselenggarakan dengan sistem  demokrasi  dimana  kedaulatan  tertinggi berada  ditangan  rakyat.  Pelaksanaan    kedaulatan rakyat  diwujudkan  dengan    penyelenggaraan pemilihan  umum  dengan  memberi  kesempatan kepada    rakyat  untuk  menyatakan  dan  memilih
pemimpin yang memegang kekuasaan pemerintahan  di  Negara  Republik  Indonesia. Pemilu dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum sebagai landasan hukum yang sampai saat ini masih berlaku.  Pelaksanan pemilihan umum berdasarkan UU  Pemilu  pada    tahun  2019  telah  dilaksanakan secara  serentak  untuk  pemilihan  Presiden  dan Wakili  Presiden,  Pemilihan  anggota  Legislatif  baik Untuk  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan  pemilihan  serentak yang  dilaksanakan  tentu  saja  memiliki  nilai kemanfaatan  yang  sangat  baik  bagi  negara, masyarakat  pemilih  maupun  penyelenggara pemilihan  umum  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan Umum (KPU).  Disisi lain tentu saja terdapat adanya kekurangan  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat pelaksanaan pemilihan  umum  serentak  ini  sangat  menguras tenaga,  waktu  dan  beban  kerja  yang  berat  dan maksimal  dalam  penyelenggaraannya  khususnya bagi  Tenaga  Pelaksana  Pemilihan  Umum  dibawah kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimanakah  kajian  yuridis  terhadap  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tentang Uji  materiel  UU  Pemilihan  Umum?.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  Normatif  dengan  spesikasi penelitian  Pustaka  ( Library  reserach ).  Hasil penelitian  melakukan  kajian  yuridis  tentang  Uji materiel  yang  diajukan  oleh  4  (empat)  orang petugas  Pemilihan  umum  tahun  2019    tentang pelaksanaan  pemilihan  umum  serentak  yang dilaksanakan  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.  Dalil yang  dikemukakan  sebagai  alasan  mengajukan  Uji materiel  UU  Pemilu  terhadap  pelaksanaan pemilihan  umum  serentak  yang  memiliki kelemahan  akibat  beban  berat  bagi  petugas penyelenggara Pemilihan umum tersebut, sehingga berakibat terjadi adanya tenaga yang stres dan ada pula  yang  berakibat    yang  sakit  dan  bahkan meninggal dunia. Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat  (1)  UU  Pemilu  dengan Frasa  ”Pemungutan suara  secara  s erentak” merupakan  pasal  yang
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dajukan  pengujiannya  terhadap  UUD  tahun  1945 dan  menghendaki  agar  Pemilu  tahun  2024 mendatang dilakukan pemisahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden  dan  Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif untuk tidak dilaksanakan secara serentak.  Gugatan yang diajukan  oleh  para  Pemohon  Uji  materiel  yang diantarnya  merupakan  anggota  KPPS  tersebut ditolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  karena Pemisahan  penyelenggaraan  Pemilu  serentak tersebut  bukan    merupakan  ranah  MK,  melainkan merupakan ranah Pembentuk UU.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  yang  merdeka  dan  telah diproklamasikan oleh Para Pendiri negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang  merdeka,  tentu saja negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan untuk  menyelenggarakan  sendiri  dan  mengatur  penyelenggaraan  ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan landasan Ideologis Pancasila dan landasan  konstitusional UUD Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan  fungsi  ketatanegaraan,  negara  Republik  Indonesia  memilih  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  sistem  demokrasi.  Demokrasi  itu  sendiri memiliki pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada ditangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menyelenggarakan  pemerintahan  dalam  negara.  Untuk  menyelenggarakan pemerintahan  negara,  maka  diperlukan  pemimpin  yang  menyelenggarakan ketatanegaraan.  Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  diperlukan  pemimpin yang  bijaksana,  adil,  memiliki  kompetensi  atas  kepemimpinan,  memiliki  keahlian dalam  manajemen  kepemimpinan  dan  dipilih  melalui  pemilihan  umum  yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni  Undang-Undang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang selanjutnya dalam pembahasan  ini  disebut  dengan  Undang-Undang  Pemilu.  Berdasarkan  ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Ketentuan Pasal 167 Ayat (3) berbunyi : ” Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” . Selanjutnya ketentuan Pasal 347 Ayat (1) menyebutkan bahwa: ” Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. Kita masih ingat bahwa Pemilihan umum tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, dengan melaksanakan pemilihan serentak di seluruh wilayah negara Republik  Indonesia.  Pemilihan  serentak  yang  dilaksanakan  tersebut  telah menyelenggarakan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Pemilihan  Anggota Legislatif  yang  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  baik  untuk  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota.  Pada  pemilihan  umum  serentak  ini  dilaksanakan  dalam  waktu yang bersamaan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu masing-masing wilayah di
Seluruh  wilayah  waktu  Indonesia  Bagian  Barat  (WIB),    waktu  Indonesia  Bagian Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini tentu saja membutuhkan tenaga, biaya dan sarana/prasarana yang  sangat  maksimal,  sehingga  tujuan  dari  pemilu  ini  tercapai.  Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini juga memiliki resiko yang cukup serius, mengingat adanya beberapa orang anggota KPPS, PPS dan PPK yang merasa kelelahan akibat melaksanakan kegiatan terutama dalam saat melaksanakan dan menghitung suara, baik  itu  di  tingkat  kelurahan,  kecamatan  maupun  kabupaten/kota.  Hal  ini  yang menyebabkan petugas KPPS tersebut mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal dunia.  Kejadian  dan  keadaan  yang  demikian  ini  yang  merupakan  alasan,  adanya beberapa diantaranya  anggota KPPS yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah konstitusi  (MK)  atas  keberatannya  tentang  pemilihan  umum  yang  serentak tersebut,  sehingga  mengakibatkan  anggota  KPPS  sebagai  petugas  penyelenggara pemilihan umum bekerja sangat berat dan merasa terforsir untuk menyelesaikan tugasnya. Alasan ini yang menjadi dasar untuk mengajukan Uji materiel kepada MK (Mahkamah  Konstitusi),  agar  Pemilihan  Umum  serentak  yang  diatur  dalam  UU pemilu khususnya Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) nya dikaji ulang, dan menghendaki  agar  Pemilu  yang  mendatang  di  tahun  2024  tidak  dilaksanakan serentak dan dipisahkan pelaksanaan antara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan  Pemilihan  anggota  Legislatif (Anggota  DPR,  DPD dan  DPRD  Provinsi  Dan DPRD Kabupaten/Kota).

## PERUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah  Kajian  Yuridis  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) yang Menolak Gugatan tentang  Uji Materiel ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Negara Republik Indoensia tahun 1945 ?.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  metode penelitian Yuridsi  Normatif .  Metode  penelitian  dengan  pendekatan  Yuridis Normatitf  merupakan  metode  penelitian  dengan  menggunakan  azas  dan  prinsip hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sementara peraturan-peraturan  tertulis  yang  dimaksud  adalah  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  berpijak  untuk  memecahkan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan  kajian  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  menolak gugatan  tentang  Uji  materiel  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  terhadap  UUD Tahun 1945.  Materi Uji ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilu.  Permohonan  pengajuan  gugatan  untuk  uji matereil  ketentuan  Pasal  tersebut  yang  mengatur  tentang  pemilihan  umum serentak  terhadap pelaksanaan Pemilu serentak dengan dalil bahwa pelaksanaan Pemilu  serentak yang dilaksanakan  pada  tahun  2019  sangat  membebani petugas KPPS, sehingga mengakibatkan adanya petugas KPPS yang kelelahan dan ada pula yang  berakibat  meninggal  dunia.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar  pengajuan  gugatan, sehingga Pemohon mengajukan uji materiel atas ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang Pemilu Serentak yang dipisahkan  agar tidak dilaksanakan secara serentak untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276

## PEMBAHASAN
A. Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu substansi dari Implementasi  praktik  demokrasi  yang  melibatkan  rakyat  secara  bebas  untuk memberikan suara mereka guna memilih pemimpin pemerintahan (Eksekutif) dan Lembaga  Perwakilan  Rakyat  (Legislatif)  secara  periodik.    Tentu  saja  pemilihan umum  ini  memiliki  tujuan  yang  merupakan  rangkaian  dan  perputaran kepemimpinan politik, yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidaklah bersifat terus- menerus  atau  mutlak  dipegang  suatu ruling  elite (perputaran  dalam  berpolitik). Pemilihan umum mengandung pesan bahwa sirkulasi elite (perputaran kaum elite) merupakan  konsensus  politik  yang  dilandasi  adab  normatif  yang  mengikat masyarakat  politik  dan  karena  itu  harus  dijunjung  tinggi  oleh  semua  pihak  yang menjadi  bagian  dari  masyarakat  politik.    Negara  Republik  Indonesia  memiliki landasan hukum yang secara konstitusional yakni UUD Negara Republik Indonesia tahun  1945.  Pemilu  merupakan  pesan  konstitusional  karena  wujud  dari  bentuk kedaulatan rakyat sepenuhnya untuk memiliki wakil rakyat (lihat pasal 2 ayat 1; Pasal 19 ; Pasal 22C UUD tahun 1945) dan memilih Presiden/Wakil Presiden secara periodik  (Terkait  Pasal  7  UUD  1945).  Hasil  proses  pemilihan  umum  ini menghasilkan  bentuk  keanggotaan  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupeten/Kota  dan  Presiden  serta  Wakil  Presiden  terpilh  yang  sah  dengan pelaksanaan Pemilihan umum. Pesan konstitusional  memiliki makna bahwa Pemilu merupakan  instrumen  kelembagaan  untuk  memilih  pemimpin-pemimpin  bangsa yang  sangat  konstitusionalitas  dan legitimate. Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) merupakan Lembaga yang berwenang dan bertugas untuk meyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E ayat 5). Sebagai penyelenggara Pemilu  yang  dilaksanakan  secara  universal    di  dunia  pada  umumnya  berpegang pada  prisnsi-prinsip  :  Independen,  Impartial,  Integritas,  transparansi,  efisiensi, profesionalitas  dan  pelayanan  kepada  publik  (Wall  et.all  2006). Electoral Management Body. (International Institute for Democracy and Electoral Assistence. Stockholm. 22-25. Hal). Prinsip yang sama juga terdapat pada Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan  dalam  hal  ini  oleh  KPU  tentunya  harus  memenuhi  prisnip-prinsip  :  mandiri, Jujur,  adi,  berkepastian  hukum,  tertib,  terbuka,  proporsionalitas,  profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
Secara  universal  penyelenggaraan  Pemilu  oleh  KPU  RI,  tentunya  prinsip-prinsip tersebut di atas, mengikat secara etik dan moral. Oleh sebab itu, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Jajaran KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) di Indonesia menjadikan  7  (tujuh)  prinsip  itu  merupakan  landasan  kerja  dalam menyelenggarakan Pemilu untuk semua tahapan. Dengan demikian segala situasi dan  kondisi  antara  lain,  Iklim  politik,  ekonomi  dan  sosial  bahkan  pada  masa merebaknya  pandemi  Covid-19  yang  telah  terjadi  sejak  tauhn  2020  dan  hingga sampai saat ini masih berlangsung dan bahkan masih diprediksi akan terjadi untuk kedepan.  Tentunya    yang  diharpakan  masa  pandemi  akan  segera  berakhir  dan kembali untuk situasi normal kembali. Meskipun situasi pandemi diprediksi masih akan ada, tidak kemudian menjadikan KPU mensub-ordinasikan atau mengabaikan
prinsip-prinsip  tersebut.  Apabila  satu  dari  tujuh  (7)  prinsip  tersebut  diabaikan, maka  akan  menyebabkan  penyelenggaraan  Pemilu  di  satu  tahapan  tertentu  atau tahapan-tahapan  yang  lain  selanjutnya  tidak  dapat  berjalan  secara  maksimal, bahkan  kemungkinan  terjadi  malpraktek,  irregulasi  atau  bahkan  bermakna pelanggaran secara administrasi maupun pidana. Oleh sebab itu secara operasional hasil  dari  implementasi  kebijakan  perudangan  terkait  Pemilu,  tidak  boleh  ada situasi yang menyebabkan terjadinya gangguan, pelanggaran, pengabaian atas rasa aman,  pengabaian  Hak  Pilih,  kriminalitas  pemilu  ( election  crime ),  kecurangan pemilu  yang  langsung  atau  tidak  langsung  mendistorsi  capaian  Pemilu  yang demokratik berdasarkan prisnip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus hidup dan mengejawantah secara sistemik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

## B.  Uji  Materi  yang  diajukan  Pasal  167  Ayat    (3)  dan  pasal  347  Ayat  (1)  UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
Uji  materi  yang  diajukan  para  Pemohon  dalam  permohonan  dapat  diuraikan sebagai  berikut  :  bahwa  dikarenakan  permohonan  yang  daijukan  tersebut merupakan  permohonan  pengujian  Undang-Undang  terhadap  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 in  casu, yakni  ketentuan  Pasal  167  Ayat  (3)  UU Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  menyebutkan  sepanjang  frasa “pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  serentak  pada  hari libur  atau  hari  yang diliburkan secara nasional ” dan ketentuan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilu  yang  berbunyi  “Pemungutan  suara  pemilu  diselenggarakan secara  serentak” yang  menurut  para  Pemohon  bertentangan  dengan  Dasar konstitusioanl yakni UUD Tahun 1945 Pas al 1 Ayat (2) yang berbunyi “K edaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUDasar”. Kemudian Pasal 22E Ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  yang  menyebutkan  “Pemilihan  umum  dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  juju r  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali”. Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa : ”Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” , serta  Pasal 28C  Ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Yang  menyebutkan “Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
Sebagai  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  memiliki  hak  untuk  mengajukan permohonan kepada Lembaga yang berwenang melakukan pengujian UU terhadap UUD  Negara  Republik  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  dimiliki  oleh  Mahkamah Konstitusi (MK), maka hal ini merupakan semangat dalam mendukung pelaksanaan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dalam melaksanakan sistem demokrasi. Hal  ini  tentunya  merupakan  perkembangan  ketatanegaraan  yang  positif  dalam merefleksikan  kemajuan  bagi  penguatan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dimana Undang-Undang yang merupakan produk Legislatif dan Pemerintah dimungkinkan dilakukan  pengujian  secara  konstitusional  oleh  lembaga  Mahkamah  Konstitusi sebagai  lembaga  yudisial,  dan  hal  ini  merupakan  langkah  positif  dalam melaksanakan sistem check and balances yang baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK jo . Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang,  maka  para  Pemohon  termasuk  perorangan  warga  negara  Indonesia,
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
dimana  Pemohon  I,  II,  III  dan  IV  adalah  warga  negara  Republik  Indonesia  yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang dilampirkan pada alat  bukti  permohonan,  Pemohon  I,  II,  III  dan  IV  adalah  Warga  Negara  Republik Indonesia  yang  pada  saat  penyelenggaraan  Pemilu  Tahun  2019  yang  lalu  telah bekerja dan berpartisipasi serta bertugas sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS),  dan  panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK)  dan  Panitia  Pemgungutan  Suara  (PPS),  yang  menganggap  hak dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya  Undang- Undang itu. Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 ” .  Adapun  kerugian  konstitusonal  yang dimaksudkan  oleh  Pasal  51  Ayat  (1)  UU  MK  tersebut    harus  memenuhi  5  (lima) syarat yaitu : 1). Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Hak dan /atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya UU  yang  dimohonkan  Uji  materiel;  3).  Kerugian  dan/atau  kewenangan konstitusioanl  tersebut  bersifat  spesifik  dan  aktual,  setidak-tidaknya  bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4). Ada hubungan  sebab  akibat  ( causal  verband )  antara  kerugian  hak/atau  kewenangan konstitusional  dengan  UU  yang  dimohonkan  untuk  pengujian;  dan  5).  Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak/atau kewenangan  konstitusional  yang  didalilkan  tidak  akan  atau  tidak  lagi  terjadi. Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  Ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Para  Pemohon  sebagai  warga  negara  Indonesia  memiliki  kedaulatan  yang merasa  dirugikan  dengan  berlakunya  UU,  yang  dalam  hal  ini  UU a  quo memiliki potensial  menimbulkan  kerugian  konstitusional  ketika  para  Pemohon berkepentingan  dan  berpartisipasi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  sebagai penyelenggara  Pemilu,  dengan  demikian  Para  Pemohon  memiliki  kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan untuk Uji materi ke Mahkamah konstitusi (MK) ini.
Adapun  alasan  yang  mendasari  Para  Pemohon  mengajukan  Uji  materi  tersebut adalah bahwa Pertama, adanya hak dan kewajiban sebagai jaminan konstitusi yang diatur dalam Pasal 27  Ayat (2) UUD Tahun 1945,  dimana para Pemohon sebagai warga  negara  diberi  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. Ketika para Pemohon berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu yang  didalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  menurut  para  Pemohon ketentuan  UU a  quo telah  membuat  pekerjaan  tersebut  tidak  manusiawi  dan rasional kepada para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam konteks yang demikian,  para  Pemohon  merasa  yakin  bahwa  hal  tersebut  juga  dialami  dan dirasakan  oleh  sebagian  besar  penyelenggara  Pemilu ad  hoc yang  menjalani  dan melaksanakan  Pemilu  dengan  format  5  (lima)  kotak  suara  dalam  Pemilu  tahun 2019.
Kedua, bahwa  Pasal  28C  Ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 memberi hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif bagi setiap warga negara untuk  membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini oleh para  Pemohon  diwujudkan  dengan  berpartisipasinya  sebagai  penyelenggara
Pemilu. UU a quo upaya yang dilakukan oleh para Pemohon untuk melaksanakan hal itu  ternyata  menjadi  tidak  bisa  dilakukan,  karena  sistem  keserentakan  Pemilu dengan  lima  kotak  suara  menjadikan  beban  bagi  penyelenggara  dan  dirasakan sangat berat, sehingga hal ini secara potensial merusak upaya untuk membangun demokrasi, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Bentuk partisipasi dan  kontribusi  yang  dilakukan  oleh  para  Pemohon  I,  II,  III  dan  IV  sebagai penyelenggara Pemilu dengan niat dan iktikad baik dalam membangun masyarakat, bangsa  dan  negara  sesuai  dengan  hak  konstitusionalnya  dengan  menjadi penyelenggara ad  hoc pada  Pemilu  pada  Tahun  2019  dengan  menjaga  dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, Jujur dan adil.
Ketiga, Para Pemohon menyampaikan bahwa beban yang sangat berat dan tidak rasional  disebabkan  karena  penyelenggaraan  Pemilu  yang  dilaksanakan  secara serentak  dalam  format  lima  jenis  surat  suara  dalam  pemilihan  yang  bersamaan, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif memilih anggota DPR, DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Adapun  format  tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Artinya  bahwa  beban  kerja  yang  sangat berat, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak layak, bukan hanya persoalan teknis dan manajemen Pemilu saja, melainkan oleh Para Pemohon juga dirasakan sebagai persoalan konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakan Pemilu yang diatur dalam UU a quo tersebut. Akibat beban yang berat tersebut, diantara para pemohon  mengalami  kelelahan,  sakit  karena  waktu  istirahat  yang  kurang  serta bekerja tidak kenal waktu, sehingga mengakibatkan stress.  Akibat beban berat yang dirasakan  oleh  para  Penyelenggara  Pemilu,  maka  hal  ini  menyebabkan  ratusan penyelenggara Pemilu menjadi sakit dan bahkan meninggal dunia.
Keempat, Persoalan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi  (MK)  selain  berkaitan  langsung  dengan  kedudukan  Para  Pemohon sebegai  penyelenggara  Pemilu  pada  tahun  2019  yang  telah  lalu,  para  Pemohon sebagai Penyelenggara pemilu juga bertekad untuk kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu di level KPPS, PPS dan PPK untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Hal yang demikian juga akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, khususnya yang terkait dengan beban kerja penyelenggaran pemilu ad  hoc di  seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Untuk  KPPS,  PPS  dan  PPK pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapituslasi suara, yang berkaitan langsung, agar penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan kedaulatan rakyat, asas Pemliu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) dapat diwujudkan Pemilu yang jujur, adil, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang rasional, layak dan humanis.
Uraian  alasan  yang  dikemukakan  dengan  argementasi  yang  jelas,  para  Pemohon memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  permohonan a  quo terhadap  UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

## C. Pemilu Serentak merupakan keadaan hukum baru terhadap UU Nomor 7
Tahun 2017 dengan adanya Putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019
Pemilihan  umum  pada  tahun  2019  telah  selesai  dilaksanakan  dengan  format pemilu serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilu serentak  tahun  2019  merupakan  pemilu  yang  dilaksanakan  serentak  untuk  yang
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pertama  kalinya.  Format  keserentakan  Pemilu  2019  yang  telah  selesai dilaksanakan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  format  keserentakan  Pemliu, tentuanya  menyisakan  cacatan  dan  perlu  dilaksanakan  evaluasi.  Evaluasi disampaikan  oleh  berbagai  pihak,  baik  dari  pemerintah,  Partai  Politik, penyelenggaran  Pemilu  hingga  pemilih  dan  kelompok Civil  society (masyarakat sipil).  Evaluasi  yang  penting  terhadap  format  keserentakan  Pemilu  serentak diwujudkan  dengan  melakukan  peninjauan  kembali  konstitusionalitas  Pemilu serentak  dan  dengan  diajukannya  ketentuan  Pemilu  serentak  ke  Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 167 Ayat (3) dan Pasl 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah pernah diajukan untuk diuji materiel kepada MK, dengan Nomor Perkara 55/PUU-XVII/2019 dan sudah diputus perkaranya melalui sidang MK pada tanggal 26 Februari 2021 dengan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri  oleh  para  Pihak.  Permohonan  uji  materiel  tersebut  oleh  para  Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Apabila mencermati  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019  maka  ditemukan  keadaan hukum baru, khususunya yang berkaitan dengan penentuan format keserentakan Pemilu  di  Indonesia  yang  diatur  didalam  UU a  quo. Keadaan  hukum  baru  yang ditemukan tersebut adalah dengan adanya 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang yang dalam hal ini DPR bersama dengan Pemerintah didalam  memutuskan  model  Pemilu  serentak  yang  akan  dipilih  dalam  ketentuan hukum Pemilu di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum MK yang  dimuat  dalam  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019,  yang  disebutkan sebagai  berikut:  “Bahwa  dengan  tersedianya  berbagai  kemungkinan  pelaksanaan pemilihan  umum  serentak  sebagaimana  dikemukakan  diatas,  penentuan  model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk Undang-Undang untuk memutuskannya. Hal ini tentunya dalam menentukan model dan memutuskan untuk memilih model untuk  keserentakan  penyelenggaraan  Pemilu,  maka  pembentuk  Undang-Undang perlu mempertimbangkan yakni : 1). Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan  Undang-Undang  dilakukan  dengan  partisipasi  semua  kalangan  yang memiliki  perhatian  atas  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  2).  Kemungkinan perubahan Undang-Undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal,  sehingga  tersedia  waktu  untuk  dilakukan  simulasi  sebelum  perubahan tersebut benar-benar efektif atau tepat untuk dilaksanakan. 3). Pembentuk Undang- Undang  memperhitungkan  dengan  cermat  semua  implikasi  teknis  atas  pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang  wajar  terutama  untuk  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  berkualitas.  4). Pilihan  model  selalu  memperhitungkan  kemudahan  dan  kesederhanaan  bagi pemilih  dalam  melaksanakan  hak  untuk  memilih  sebagai  wujud  pelaksanaan kedaulatan rakyat. 5). Tidak setiap kali mengubah model pemilihan atau mengubah model  pemilihan  terus  langsung  yang  diselenggarakan  secara  serentak,  sehingga terbangun  kepastian  dan  kemapanan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum. Pertimbangan  hukum  MK  tersebut,  bagi  para  Pemohon  sesungguhnya  memiliki makna reflektif atau memiliki sifat menanggapi secara positif terhadap pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 yang lalu, yang merupakan Pemilu serentak untuk yang  pertama  kalinya  diselenggarakan  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik
Indonesia,  dengan  melaksanakan  Pemilu  serentak  dengan  Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dilaksanakan serentak dengan Pemilu anggota legislatif, yakni  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Para  pemohon memiliki pemikiran bahwa dengan adanya Putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 yang telah dibacakan tersebut, didalam memutuskan format keserentakan Pemilu yang akan dipilih, maka pembentuk Undang-Undang secara kumulatif wajib untuk memperhatikan  5  (lima)  hal  yang  disebutkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK) didalam  pertimbangan  hukumnya.  Pembentuk  Undang-Undang  memiliki kewenangan dalam memilih format keserentakan Pemilu yang sama dengan model pada  pelaksanaan  Pemilu  2019,  pembentuk  Undang-Undang  memiliki  kewajiban untuk melakukan 5 (lima) hal tersebut dan memastikan agar format keserentakan Pemilu  merupakan  model  yang  melindungi  kedaulatan  rakyat  dan  sesuai  dengan prisnsi-prinsip serta asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Seiring berjalannya waktu, para  Pemohon  berpendapat  bahwa  pembentuk  Undang-Undang  belum melaksanakan apa yang menjadi kewajiabannya terkait dengan Putusan MK Nomor : 55/PUU-XVII/2019 tersebut, sebagaimana  yang telah diputuskan oleh MK untuk model Pemilu serentak yang nantinya akan dilaksanakan pada Pemilu yang akan datang  yakni  Pemilu  tahun  2024  mendatang.  Amanat  MK  dalam  putusan  Nomor 55/PUU-XVII/2019  menegaskan  bahwa  perlu  adanya  partisipasi  dan  peran  serta semua  kalangan  dan  masyarakat  yang  antusias  dalam  pelaksanakan  Pemilu, melaksanakan  simulasi  sebelum  melaksanakan  Pemilu  serentak  efektif dilaksanakan,  kemudian  dengan  memperhitungkan  dengan  cermat  semua implikasi/dampak  yang  diperkirakan  terjadi  atas  model  yang  tersedia,  sehingga pelaksanaan Pemilu serentak tetap berada dalam batas penalaran wajar, terutama untuk  mewujudkan  pemilihan  umum  yang  berkualitas  serta  memperhitungkan kemudahan  dan  kesederhanaan  bagi  Pemilih  dalam  melaksanakan  hak-haknya untuk  memilih  sebagai  wujud  pelaksanaan  keadaulatan  rakyat,  menurut  para Pemohon  belum  dilaksanakan  oleh  Pembentuk  Undang-Undang.  Pembentuk Undang-Undang ternyata telah memilih untuk tidak melakukan revisi UU a quo , sehingga paling tidak hal ini telah dikonfirmasi dengan dikeluarkannya RUU Pemilu dari  daftar  program  legislasi  nasional  (Prolegnas)  prioritas  tahun  2021.  Hal  ini dapat dilihat dalam Rapat Kerja badan Legislatif DPR RI, Panitia Perancang Undang- Undang  DPD  RI,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  (HAM)  dalam  rangka penyempurnaan  Prolegnas  RUU  Prioritas  Tahun  2021,  Selasa/9/3/2021  telah mencapai kesepakatannya, Rapat Kerja tersebut akhirnya menarik RUU Pemilu dari daftar  Prolegnas  Tahun  2021.  Alasan  mendasar  dikemukakan  oleh  Pembentuk Undang-Undang  untuk  tidak  melakukan  revisi  terhadap  format  keserentakan Pemilu karena menganggap bahwa UU a quo sudah cukup baik untuk dilaksanakan. Alasan untuk memilih keserentakan Pemilu tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa  ketentuan  dalam  UU a  quo masih  merupakan  ketentuan  yang  cukup  baik untuk  dilaksanakan,  akan  tetapi  hal  tersebut  memerlukan  kajian,  simulasi,  serta pelibatan pihak secara luas, untuk menghitung model Pemilu serentak yang mana yang  akan  dipilih  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  serentak  di  masa  yang  akan datang,  terutama  Pemilu  Tahun  2024.  Apabila  pembentuk  Undang-Undang  akan menyelenggarakan  Pemilu  serentak  sebagaimana  yang  telah  dilaksanakan  pada tahun  2019,  dengan  tidak  melakukan  kajian  mendalam  dan  komprehensif,  juga tanpa melakukan simulasi dan menghitung segala implikasi/dampak yang mungkin
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
terjadi,  juga  tidak  melibatkan  pertisipasi  piha  secara  luas,  yang  selanjutnya memastikan pilihan model format keserentakan yang memudahkan Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih, hal ini tentu saja ketentuan yang ada didalam UU a  quo yang  terkait  dengan  keserentakan  Pemilu  akan  menjadi  bertentangan dengan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  merupakan  Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hak konstitusional yang dijamin UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  dilaksanakan  evaluasi  serius  serta  pembahasan RUU  Pemilu  yang  tidak  berlanjut,  maka  hak – hak  konstitusional  Para  Pemohon menjadi dirugikan.

## D. Model Pilihan Pemilu Serentak yang diusulkan Mahkamah Konstitusi (MK)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 berpendapat bahwa
: “Setelah  menelusuri  kembali original  intent perihal  pemilihan  umum  serentak, keterkaitan  antara  pemilihan  umum  serentak  dalam  konteks  penguatan  sistem pemerintahan  presidensiel  serta  menelusuri  makna  pemilihan  umum  serentak dalam  Putusan  MK  Nomor  14/PUU-XI/2013,  terdapat  beberapa  model  pilihan keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai kosntitusional berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :
1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan  umum  serentak  nasional  untuk  memilih  Anggota  DPR,  DPD, Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  beberapa  waktu  setelahnya  kenudian dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi,  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota,  Pemilihan  Gubernur,  dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan  umum  serentak  nasional  untuk  memilih  Anggota  DPR,  DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih Anggota DPRD Provinsi dan  Memilih  Gubernur  dan  kemudian  beberapa  waktu  setelahnya dilaksanakan  pemilihan  umum  serentak  kabupaten/kota  untuk  memilih Anggota DPRD dan Memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan  lainnya  sepanjang  tetap  menjaga  sifat  keserentakan pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden.
Model format keserentakan Pemilu yang diusulkan oleh MK dapat menjadi pilihan model bagi Pembentuk Undang-Undang dengan syarat yang tekah diberikan sangat jelas,  yakni  dengan  menghitung  betul  setiap  implikasi  teknis  dari  setiap  format keserentakan dan tentu harus memastikan agar pilihan keserentakan tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.

## E.  Permohonan  yang  diajukan  oleh    Para  Pemohon  kepada  Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikabulkan
Berdasarkan alasan-alasan hukum  dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum,  para  Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan yang diuraikan sebagai berikut : Pertama, Dalam Provisi : 1). Menerima permohonan Provisi; 2). Memohon kepada MK  untuk  mempercepat  proses  pemeriksaan,  dan  menjadikan  permohonan tersebut  sebagai  prioritas  pemeriksaan,  karena  terkait  langsung  dengan  sistem pelaksanaan  Pemilu,  terutama  yang  berkaitan  dengan  jadwal  Pemilu  yang  akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Kedua, Dalam Pokok Perkara diajukan permohonan 1). Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya; 2). Menyatakan Pasal 167 Ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor  182 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 6109)  sepanjang  frasa  “Pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  serentak” bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  R.I.  Tahun  1945  dan  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara dilaksanakan  secara  serentak  untuk  memilih  DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil Presiden  dengan  tidak  menggabungkan  pemilihan  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; 3). Menyatakan  Pasal  347  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  R.I.  Tahun  2017  Nomor  182  dan  Tambahan Lembara  Negara  R.I.  Nomor  6019) pemungutan  suara  dilaksanakan  secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupeten/Kota dengan Pemilihan  DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden; 4).  Memerintahkan  amar putusan  Mahkamah  Konstitusi  R.I.  untuk  dimuat  dalam  Berita  Negara.  Apabila Majelis  Hakim  MK  berpendapat  lain,  maka  Pemohon  memohon  putusan  seadil- adilnya ex aequo et bono.

## F. Pemeriksaan Perkara gugat uji materiel oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
Pada  pemeriksaan  gugat  uji  materiel  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah Konstitusi, selain untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon, juga diajukan 3(tiga) orang saksi Ahli yang terdiri atas:
1. Titi Anggraini, S.H.,M.H
2. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P.,M.Si.
3. Dr. Kris Nugroho, M.A.
Masing-masing  saksi  ini  memberikan  keterangannya  untuk  didengarkan  dalam persidangan pada tanggal 27 September 2021.
Kesaksian  Pertama ,  oleh  Titi  Anggraini,  S.H.,M.H.  memberikan  pemahaman tentang perkembangan dan perjalanan Pemilu dari pelaksanaan Pemilu beberapa periode  dalam  sejarah  perkembangannya  mengalami  berbagai  masalah  dan kesulitan  masing-masing  dalam  pelaksanaannya.  Terutama  perjalanan  Pemilu khusus yang dilaksanakan pada tahun 2019 beberapa waktu lalu. (lihat keterangan para saksi ahli dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX.2021).  Pemilu tahun 2019 membuat  persoalan  Pemilu  yang  dihadapi  makin  berat  dan  menimbulkan  rasa ketidak-adilan  yang  nyata  bagi  jajaran  petugas  pelaksana  pemilihan,  khususnya
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
mereka  yang  berada  di  lapangan.  Dampak  lain  kerumitan  dan  konpleksitas penyelenggaraan  pemilu  membuat  petugas  pelaksanan  di  lapangan  mengalami kelelahan, sehingga tercatat 894 petugas Pemilu meninggal dunia dan 5.175 orang mengalami sakit. Keadaan yang terjadi sangatlah ironi sekali dan luar biasa, Pemilu yang  diklaim  segai  Pemilu  yang  berjalan  dengan  aman,  damai  dan  tanpa pertumpahan darah akibat tembakan senjata atau akibat peperangan, namun fakta menunjukkan  timbulnya  korban  jiwa  para  petugas  yang  sejatinya  bekerja  secara sukarela  bagi  terselenggaranya  demokrasi  elektoral  Indonesia.  Tidak  heran misalnya media internasional menulis dalam laporan mereka : “ But were the death above the re not been average that the would be expected in Indonesia for this group of people had there not been an eleactiob ? (BBC: Indonesia eletion 2019 : Why did so many officials die ?) ”.
Selanjutnya,  pilihan  sistem  Pemilu  representasi  proporsioanl  daftar  terbuka merupakan  pilihan  yang  tidak  tepat  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  Indonesia  ?. Menurut  ahli,  persoalannya  bukan  pada  pilihan  sistem  Pemilu  yang  diadopsi pembuat Undang-Undang, namun persoalannya lebih pada disebabkan oleh adanya pilihan  keserentakan  yang  tidak  menghitung  konsekuensi  beban  yang  muncul akibat memilih penyelenggaraan Pemilu dalam satu hari yang sama untuk Pemilu DPR  dan  DPRD  ketika  sistem  Pemilu  yang  digunakan  adalah  representasi proporsional daftar terbuka. Selanjutnya dikemukakan bahwa Pemerintah melalui Laporan  Akhir    Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Terkait  Pemilihan  Umum  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  R.I.  Tahun  2020, mengakui bahwa Pemilu yang dilakukan secara serempak/simultan dalam satu hari dengan  memilih  sangat  banyak  jabatan  (Lima  Jenis  Jabatan/Pemilu  lima  kotak) membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja serta kesehatan dan keselamatan petugas Pemilu bila semuanya dilakukan secara manual, mengingat batasan waktu dalam  proses  penghitungan  dan  rekapitulasi  suara,  banyak  dokumen  yang  harus diisi dsb. Selain itu banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran yang dituntut para pemangku kepentingan Pemilu, serta ancaman pidana menyertai  apabila  terjadi  kesalahan  dalam  menjalankan  tugasnya. Sehubungan dengan  hal  itu,  Laporan  Akhir  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Terkait  Pemilihan Umum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  R.I. merekomendasikan untuk :
1. Mengubah  model  keserentakan  Pemilu  5  (lima)  kotak  mejadi  model pemilihan umum serentak secara nasional dan lokal, yakni Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR,DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih  anggota  DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota,  Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
2. Menerapkan  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam penghitungan suara;
3. Mengubah  kelembagaan  Bawaslu  menjadi  Lembaga  ajudikasi,  sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada masyarakat;
4. Melakukan  perbaikan  atas  kelemahan-kelemahan  pada  sistem  pemilihan Presiden, sistem pemilihan legislatif, dan sistem pemilihan DPD;
5. Melakukan perbaikan pengaturan electoral jusctice system.
Apabila mencermati rekomendasi tersebut, sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa terjadi  kompleksitas  Pemilu  2019  yang  terjadi  akibat  keputusan  untuk menyertakan  Pemilu  anggota  DPRD  dengan  sistem  Pemilu  representasi proporsional  daftar  terbuka  yang  mengakibatkan  beban  kerja  yang  berat  dan menumpuk bagi para petugas Pemilu di lapangan.
Kesaksian  kedua , dikemukakan  oleh  Dr.  Ferry  Kurnia  Rizkyansyah,  S.I.P.,M.Si. memberi kesaksian mengenai permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada intinya  berkaitan  dengan  keserentakan  Pemilu  dengan  lima  jenis  surat  suara sekaligus menghadirkan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara Pemilu. Ini  berangkat  dari  pengalaman  empiris  Para  Pemohon  sebagai  penyelenggara Pemilu 2019 yang lalu. Beban yang sangat berat itu khususnya diraskan oleh para Pemohon  sebagai  penyelenggara ad  hoc Pemilu,  baik  sebagai  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Beban yang sangat berat itu, ditekankan oleh para Pemohon diakibatkan oleh digabungkannya empat (4) jenis Pemilu legislatif secara  sekaligus.  Keempat  Pemilu  legislatif  itu  adalah  Pemilu  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Menurut  para  Pemohon,  penggabungan empat  Pemilu  legislatif,  ditambah  dengan  dilaksanakannya  pemilihan  Presiden secara serentak pada Pemilu 2019, melahirkan beban kerja yang luar biasa berat bagi penyelenggara ad hoc, terutama di dalam tahapan manajemen logistik Pemilu dan  tahapan  pemungutan,  penghitungan  suara,  serta  tahapan  rekapitulasi  suara yang  dimulai  dari  tingkat  kecamatan.  Oleh  sebab  itu,  menurut  para  Pemohon, penyelenggara ad hoc sebagai bagian dari semangat dan ruang bagi warga negara untuk  berpartisipasi  dalam  pemerintahan,  khususnya  untuk  mewujudkan penyelenggaraan  Pemilu  yang  jujur  dan  adil,  meskipun  dipastikan  tidak  menjadi beban  dengan  resiko  yang  cukup  berat  bagi  warga  negara  yang  berpartisipasi. Resiko kesehatan, maupun tekanan atas penyelenggaraan Pemilu dengan lima jenis surat  suara  sekaligus.  Oleh  sebab  itu,  atas  dasar  itulah  para  Pemohon  di  dalam petitumnya kepada Mahkamah Konstitusi, meminta agar Mahkamah memberikan tafsir terhadap ketentuan keserentakan Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu. Agar Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan bersamaan dengan  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  Pemilu  Presiden.  Tujuannya  agar  beban  kerja penyelenggara  Pemilu,  khususnya  penyelenggara ad  hoc dapat  lebih  rasional. Kesaksian  ini  disampaikan  dengan  mengutarakan  pengalaman  beliau  sebagai penyelenggara  Pemilu  beberapa  periode  yang  telah  dilaksanakan  sebagai penyelenggara Pemilu. (baca : Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021). Keterangan tambahan  yang  disampaikan  secara  lisan  dalam  persidangan  pada  pokoknya dinyatakan sebagai berikut:
1. Hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana  pemilih  betul-betul  ikut serta. Pemilih tidak hanya inut serta dalam aktivitas proses Pemilu atau pada hari  H  saja  dalam  mencoblos,  tetapi  bagaimana  pemilih  betul-betul  aktif mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, termasuk bagaimana akses-akses  publik,  akses-akses  terhadap  pemilih  itu  betul-betui  dibuka lebar.  Ketika  misalnya  kondisi  seperti  ini,  akses-akses  terhadap  publik  itu hanya terhadap salah satu lembaga perwakilan saja, ini menjadi hal yang juga perlu  menjadi  perhatian  dari  Mahkamah.  Yang  lain  tentunya  nanti  akan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
berimplikasi pada soal manipulasi yang terjadi dan ini menjadi hal yang juga dikhawatirkan akan mencederai proses demokrasi.
2. Pentingnya  adalah  rekayasa  elektoral  seperti  apa  yang  harus  didesain, supaya mekanisme yang dibangun lebih baik. Jika melihat pada Pemilu tahun 2019 misalnya, ternyata tidak menambah efisien, malah membengkak sekali. Apalagi  konteks  beaya  Pemilu  tidak  hanya  Pemilu an sich/semata  yang dijalankan oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga keamanan, dan ada pihak- pihak  lain  yang  memang  pasti  akan  berkonsekuensi  terhadap  anggaran- anggaran yang ada.
Saksi  ketiga, Dr.  Kris  Nugroho,  M.A.  memberikan  kesaksiannya  dengan menyampaikan antara lain, bahwa : “ UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan pasal 347 Ayat (1) hanya menyebutkan mengenai Pemilihan dilakukan serentak namun tidak disebutkan eksplisit tentang keserentakan  bersifat  5  kotak  penyuaraan.  UU  Nomr  7  Tahun  2017  ini  menjadi dasar  hukum  KPU  menyelenggarakan  pemungutan  suara  5  (lima)  kotak penyuaraan.  UU  Nomr  7  Tahun  2017  ini  menjadi  dasar  hukum  bagi  KPU menyelenggarakan  pemungutan  suara  5  (lima)  yang  berdampak  pada  melebihi batas waktu serta teknis  dan operasional terkait proses – proses penghitungan dan rekapitulasi 5 (lima) kotak penyuaraan dan membuat beban tugas penyelenggara PPK, KPPS, PPS, TPS menjadi bertambah, sehingga menimbulkan kelelahan secara fisik dan mental bahkan ada yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Kesaksiannya  disampaikan  juga  mengutip  pernyataan  dari  Komisioner  KPU  R.I.  : “Jakarta,  Kompas.com  – Komisioner  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Viryan  Aziz mengatakan,  banyaknya  petugas  meninggal  di  tempat  pemungutan  suara  (TPS) pada  pemilu  2019  menandakan  adanya  hal  yang  harus  diperbaiki  sebelum diselenggarakan  Pemilu  2024 ” .  Pada  pemilu  serentak  tahun  2019  total  ada  894 petugas  yang  meninggal  dunia  dan  5.17 5  petugas  mengalami  sakit”. Pernyataan komisioner  tersebut  secara  eksplisit  menunjukkan  pengakuan  bahwa  Pemilu  5 Kotak  penyuaraan  tahun  2029  dalam  implementasi  teknis  dan  operasional berdampak pada kelelahan bahkan meninggal dunia petugas penyelenggara pemilu. Keterangan tambahan juga disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut : “ Pada intinya adalah perlunya terobosan untuk  ke  depan,  semacam  keputusan  yang  sifatnya  didukung  secara  politik  di legislatif ” . Oleh karena itu, Pemilu di Indonesia sudah harus melepaskan diri dari apa  yang  disebut  dengan  teknologi  manual.  Perlu ada  semacam terobosan  di  era digital saat ini, ketika kota-kota di Jawa khususnya atau kota-kota di luar pulau Jawa yang  sudah  memiliki  perangkat,  intrumen  dan  teknologi  digital  yang  memadai, secara  legalitas  oleh  karena  Undang-Undang  dimungkinkan  ada  semacam kombinasi di dalam sistem rekapitulasi kita. “ Bisa dilakukan penggabungan antara sistem manual dan digital bagi daerah-daerah yang secara khusus memiliki akses yang kuat secara digital”.

## Tanggapan dan Keterangan DPR RI
Terkait dengan pasal 167 Ayat (3) sepanjang Frasa “secara serentak” dan Pasal 347 Ayat  (1)  UU  Pemilu,  dan  berdasarkan  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam persidangan  dengan  memberikan  keterangannya,  DPR  mengajukan  permohonan kepada Majelis Hakim Konstutusi (MK) memberikan amar putsan sebagai berikut :
“  1).  Menyatakan  bahwa  para  Pemohon  tidak  memiliki  kedudukan  hukum ( legal standing ) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk  verklaard );  2).  Menolak  permohonan a  quo untuk  seluruhnya  atau setidak-tidaknya  menyatakan  permohonan a  quo  t idak  dapat  diterima;  3). Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4). Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) tidak bertentangan dengan UU Dasar Negara RI tahun 1945) dan  tetap  memiliki  kekuatan  hukm  mengikat;  5).  Memerintahkan  pemuatan putusan  ini  dalam  Berita  Negara  RI.  Sebagaimana  mestinya.  Apabila  Yang  Mulia Ketua Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).
Pertimbangan  yang  disampaikan  (Dewan  Perwakilan  Rakyat)  DPR  kepada Mahkamah  Konstitusi  telah  diterima  oleh  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, demikian  juga  kesimpulan  yang  diajukan  oleh  Presiden  dan  Pemerintah.  Untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup  ditunjuk dalam berita  acara  persidangan,  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

## G. Putusan MK  Menolak Gugatan Uji Materiel Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pertama, Pertimbangan  Hukum  Mahkamah  Konstitusi.  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD RI tahun 1945, pasl 10 Ayat (1) huruf a  UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (LN  RI  Nomor  6554,  selanjutnya disebut  UU  MK),  Pasal  29  Ayat  (1)  huruf  a  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman (LN  RI tahun 2009 Nomor 157. TLN RI Nomor 5076, TLN RI. Nomor 5076), MK berwenang antara lain, Untuk mengadili pada tingkat pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
Kedua, Pertimbangan oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 167 Ayat (3) dan  pasal  347  Ayat  (1)  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (selanjutnya  disebut  UU  No  7  /2017)  terhadap  UU  Dasar  Tahun  1945,  maka Mahkamah Konstusii berwenang mengadili permohonan a quo.
Ketiga ,  Kedudukan  Pemohon.  Berdasarkan  Pasal  51  Ayat  (1)  UU  MK  beserta Penjelasannya,  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pengujian  Undang-undang terhadap  UUD  Tahun  1945  adalah  mereka  yang  menganggap  hak  dan/atau kewenangan  konstitusionalnya  yang  diberikan  oleh  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu : a). perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b).  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU; c). badan hukum publik atau privat; atau d). lembaga negara. Pemohon dalam pengujian  UU  terhadap  UUD  Negara  RI  tahun  1945  harus  menjelaskan  terlebih dahulu : a). kedudukannya sebagai Pemohon sebagimana dimaksud dalam Pasl 51 ayat (1) UU MK; b). ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
yang diberikan oleh UUD tahun 1945  yang diakibatkan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagimana dimaksud dalam huruf a). Keempat, Mahkamah  Konstitusi    sejak  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007  tanggal  20  September  2007  serta  putusan-putusan  selanjutnya, telah  berpendirian  bahwa  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu : a). adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional  para Pemohon yang  diberikan  oleh  UUD  Negara  RI  tahun  1945;    b).  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang  dimohonkan  pengujian;  c).  kerugian  konstitusional  tersebut  harus  bersifat spesifik (khusus)  dan  aktual  atau  setidak-tidaknya  potensial  yang  menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d). adanya hubungan sebab- akibat  antara  kerugian  dimaksud  dan  berlakunya  UU  yang  dimohonkan pengujiannya; e). adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
Kelima, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan Syarat-syarat tentang  adanya  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional,  selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon 1). bahwa norma UU yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 167 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1017 sepanjang Frasa “ pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  2).  Bahwa  Pemohon  I  s/d  IV  adalah  perorangan  warga  negara  Republik Indonesia  yang  pada  penyelenggaraan  Pemilu  2019  bertugas  sebagai Penyelenggara  Pemilu;  3).    Bahwa  Pemohon  I  s/d  IV  merasa  dirugikan  hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam pasal 1 Ayat (2), Pasal 22 E Ayat (1), pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, karena menurut para Pemohon, pasal 167 Ayat (3) sepanjang frasa ”pemungutan dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu  Presiden/Wakil  Presiden,  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi    dan  DPRD Kabupaten/Kota secera serentak dalam waktu yang bersamaan telah menyebabkan beban  yang  sangat  berat,  tidak  rasional  dan  tidak  menusiawi  bagi  petugas penyelenggara  Pemilihan  Umum  di  lapangan.  4).  Bahwa  dalam  menguraikan  ada atau  tidak  adanya  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  yang diberikan oleh UUD Negara R.I. tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan berbagai keluhan yang menjadi  alasan  untuk  mengajukan  Uji  materel  UU a  quo, yang  kesemuanya menyampaikan beban kerja yang sangat berat, tidak layak, tidak rasional, dan dapat dikatakan  tidak  wajar,  bukanlan  merupakan  persoalan  teknis  dan  manajemen pemilihan  umum  belaka,  melainkan  merupakan  persoalan  konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam UU a quo. Persoalan  konstitusional  yang  diajukan  oleh  para  Pemohon  ke  Mahkamah Konstitusi,  selain  berkaitan  langsung  dengan  kedudukan  hukum  para  Pemohon sebagai petugas penyelenggara Pemilu tahun 2019 yang lalu, bertekad pulan akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu di level KPPS, PPS dam PPK untuk  pemilihan  umum  tahun  2024  mendatang,  juga  akan  berdampak  pada
kepentingan  yang  lebih  luas  khususnya  terkait  dengan  beban  kerja  petugas penyelenggara  pemilihan  umum ad  hoc di  seluruh  wilayah  negara  Republik Indonesia. Keadaan yang demikian itu memiliki kaitan langsung yang menghendaki agar  untuk  penyelenggaraan  pemilihan  umum  tahun  2024  dapat  berjalan  sesuai dengan  kedaulatan  rakyat,  pemilihan  umum  yang  memiliki  asas  Jujur,  adil,  serta beban kerja petugas pemilihan umum menjadi lebih rasional, layak, dan manusiawi. Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  oleh  para  Pemohon  dalam  menjelaskan kekdudukan  hukumnya  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa anggapan  kerugian  konstitusional  yang  dimaksudkan  bersifat  spesifik  dan  aktual karena  telah  dialami  oleh  para  Pemohon  pada  saat  bertugas  sebagai  petugas penyelenggara  Pemilu ad  hoc pada  tahun  2019  atau  setidak-tidaknya  potensial dapat terjadi karena Pemohon juga sangat berpotensi untuk berpartisipasi secara aktif sebagai petugas penyelenggara Pemilu pada pemilihan umum tahun 2024 yang akan  datang.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi  hal  yang  demikian  ini  bagi  para Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  bertindak  sebagai  Pemohon  dalam permohonan a quo.
Keenam, oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon,  maka  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini  akan  mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.
Ketujuh, Para  Pemohon  dalam  pernohonannya  mengajukan  permohonan  provisi yang pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mempercepat proses  pemeriksaan  dan  memutus  permohonan a  quo karena  terkait  langsung dengan  sistem  pelaksanaan  pemilihan  umum,  terutama  jadwal  pemilihan  umum yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.  Terhadap  permohonan  provisi  para  Pemohon  tersebut,  meskipun permohonan a  quo berkaitan  erat  dengan  sistem pelaksanaan  pemilihan  umum, terutama  dengan  jadwal  pemilihan  umum  yang  akan  berdampak  luas  terhadap penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2024,  maka  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat bahwa  waktu  yang  tersisa  menuju  Pemilu  tahun  2024  masih  cukup  untuk mempersiapkan  segala  sesuatunya.  Mahkamah  Konstitusi  menilai  bahwa permohonan provisi yang diajukan tidak relevan apabila dikaitkan dengan  jadwal pemilihan  umum  tahun  2024,  dengan  demikian  permohonan  provisi  oleh  para Pemohon dinilai tidak beralasan menurut hukum.
Kedelapan, Dalam  mendalilkan  inkonstitusionalitas  norma  Pasal  167  Ayat  (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 Ayat  (1)  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  para  Pemohon mengemukakan  dalil-dalil  permohonan  yang  pada  pokoknya  merupakan  alasan- alasan  para  Pemohon  telah  diuraikan  (selengkapnya  telah  dimuat  dalam  bagian duduk perkara).
Kesembilan, Setelah  Mahkamah  Konstitusi  memeriksa    dan  membaca  secara saksama  permohonan  para  Pemohon,  keterangan  DPR  RI,  keterangan  Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan KPU RI, keterangan Tambahan KPU RI, keterangan  Ahli  para  Pemohon,  bukti  tulisan/surat  yang  diajukan  oleh  para Pemohon,  kesimpulan  tertulis  para  Pemohon,  kesimpulan  tertulis  Presiden sebagaimana  selengkapnya  termuat  dalam  bagian  duduk  perkara,  Mahkamah Konstitusi selenjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Kesepuluh, Mahkamah Konstitusi telah membaca dan mempelajari secara seksama dalil  para  Pemohon  di  atas,  bahwa  isu  konstitusionalitas  yang  harus dipertimbangkan  adalah  apakah  pilihan  untuk  menggabungkan  antara  pemilihan umum  nasional  (Presiden/Wakil  Presiden,  anggota  DPR,  DPD)  dengan  pemilihan Umum  Lokal  (anggota  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota)  dalam penyelenggaraan Pemilu serentak yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (3)  dan  Pasal  347  Ayat  (1)  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan  Umum, adalah  bertentangan  dengan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, ternyata Mahkamah Konstitusi telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 167 Ayat (3) dan pasl 347 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  55/PUU-XVII/2019  tertanggal  26  Februari  tahun 2020,  yang  masing-masing  dalam  amar  putusannya  menyatakan  menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh sebab itu, sebelum Mahkamah Konstitusi  mempertimbangkan  lebih  lanjut  mengenai  pokok  permohonan a  quo, Mahkamah  Konstitusi  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian UU (PMK 2/2021). Perlu diketahui bahwa ketentuan pasal 60  UU  MK  menyebutkan  bahwa:  Ayat  (1):  Terhadap  meteri  muatan  ayat,  pasal, dan/atau  bagian  dalam  Undang-Undang  yang  telah  diuji,  tidak  dapat  diajukan pengujian kembali;
Ayat (2) : Ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar  pengujian  berbeda.  Sementara  ketentuan  Pasal  78  PMK  2/2021  berbunyi  : ayat  (1)  Terhadap  materi  muatan  ayat,  pasal,  dan  /atau  bagian  dalam  Undang- Undang atau PERPPU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; Ayat (2) : Ketentuan sebagimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi  muatan  dalam  UUD  Tahun  1945  yang  dijadikan  dasar  pengujian  berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap  pasal  yang  telah  dilakukan  pengujian  konstitusionalitasnya  dan  telah diputus  oleh  MK  hanya  dapat  dimohonkan  pengujian  kembali  apabila  terdapat dasar  pengujian  atau  alasan  permohonan  yang  berbeda.  Terhadap  hal  tersebut, setelah  MK  mencermati  dengan  seksama  permohonan  para  Pemohon,  ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasl 27 ayat (2) dan  pasal  28C  ayat  (2)  UUD  tahun  1945  belum  pernah  digunakan  sebagai  dasar pengujian  dalam  permohonan  yang  telah  diputus  oleh  MK  sebagaimana  telah disebutkan di atas. Selain hal itu, juga terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan permohonan sebelumnya, karena dalam permohonan a quo, para Pemohon lebih menitikberatkan pada beratnya beban kerja yang akan dialami oleh petugas  penyelenggara  pemilihan  umum ad  hoc apabila  tetap  digunakan  metode pemilihan  lima  kotak  suara  secara  bersamaan  pada  penyelenggaraan  pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa  terdapat  perbedaan  dasar  pengujian  atau  alasan  yang  digunakan  dalam permohonan a quo dengan  permohonan  yang  telah  diputus  sebelumnya,  sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga
permohonan a quo dapat diajukan kembali. Oleh karena terhadap permohonan a quo dapat  diajukan  kembali,  selanjutnya  MK  akan  mempertimbangkan  apakah pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden/Wakil Presiden,  Anggota  DPR,  Anggota  DPD)  dengan  pemilihan  umum  lokal  (  Anggota DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/kota)  dalam  penyelenggaraan  pemilihan umum serentak yang telah ditentukan dalam Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan UUD  Negara  RI  tahun  1945.  Terhadap  isu  konstitusionalitas  tersebut,  MK  perlu terlabih  dahulu  menegaskan  kembali  pendiriannya  mengenai  sejumlah  pilihan model  keserentakan  pemilihan  umum  yang  tetap  dapat  dinilai  konstitusional berdasarkan  UUD  Negara  RI  tahun  1945,  yang  telah  dituangkan  dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.
Kesebelas, Terkait dengan beban petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang tetap akan berat jika opsi menggabungkan pemilihan umum nasional dengan pemilihan  umum  lokal,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  tidak  dibatasi atau  dipisah  dimana  para  Pemohon  menghendaki  agar  MK  menelusuri  atau meninjau ulang opsi keserentakan yang telah diputus oleh MK dalam Putusan MK nomor  55/PUU-XVII/2019 a  quo. Dalam  permohonannya,  para  Pemohon menawarkan  opsi  pemilihan  umum  serentak,  juga  sekaligus  menawarkan  desain waktu  sebagai  konsekuensi  logis  dari  perubahan  desain    yang  dimaksud,  yaitu sebagai berikut :
1) Pemilihan  umum  Nasional  (DPR,  DPD,  dan  Presiden  dan  Wakil  Presiden) dilaksanakan di tahun 2024.
2) Pemilihan umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan di tahun 2026, dengan penyesuaian masa jabatan, dimana DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026.
3) Gubernur,  Bupati/Walikota  yang  masa  jabatannya  berakhir  di  tahun  2022 dan tahun 2023, tetap dilaksanakan pemilihan dengan masa jabatan sampai tahun 2026.
4) Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  yang  masa  jabatannya  berakhir  di  tahun 2024,  diperpanjang  hingga  tahun  2026  dengan  hitungan  jika  kelanjutan masa jabatan tersebut lebih dari 2,5 tahun, dihitung menjadi 1 (satu) periode.
5) Pemilihan umum tahun 2026 dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota  bersamaan  dengan  pemilihan  anggota  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota.
6) Skenario  lain  sepanjang  tidak  menyerentakkan  pemilihan  umum  DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum Nasional  (vide permohonan para pemohon yang telah dibahas di atas).
Keduabelas, Terhadap  keinginan  atau  desain  baru  keserentakan  dan  sekaligus desain  waktu  yang  telah  dirancang  tersebut,  MK  melihat  adanya  keinginan  para Pemohon untuk memisahkan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD  Kabupaten/Kota  telah  tertampung dalam opsi  pilihan  model  keserentakan dalam  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019.  Apabila  kita  lihat  pilihan  model dalam putusan a quo , model keempat dan kelima sebenarnya telah sejalan dengan keinginan  para  Pemohon.  Tentunya  paling  tidak  opsi  yang  ditawarkan  atau diinginkan  para  Pemohon  telah  tertampung  dalam  opsi  keenam,  yaitu  “pilihan  – pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
memilih anggota D PR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”. Pada konteks demikian keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan pada salah stu model tersebut tidak  lagi  berada  dalam  kewenangan  MK,  tetapi  telah  diserahkan  menjadi kewenangan  Pembentuk  Undang-Undang.  Pendirian  yang  demikian  ini  jika  MK menentukan  salah  satu  model  dari  pilihan  yang  ditawarkan  dalam  Putusan  MK Nomor  55/PUU-XVII/2019,  secara  implisit  MK  akan  terperangkap  untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai suatu yang bertentangan dengan UUD  tahun  1945  (inkonstitusional).  Oleh  sebab  itu  sebagimana  yang dipertimbangkan  dalam  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019,  untuk menentukan model yang dipilih menjadi wilayah bagi Pembentuk Undang-Undang untuk  memutuskannya.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,    merupakan  hal  sangat penting bagi MK untuk menegaskan bahwa semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul ( original intent ) selama perubahan UUD tahun 1945. MK sebagai the sole interpeter of  the contitution ,  walaupun  bukan  satu-satunya  penafsiran  yang  dipakai  untuk menentukan  pilihan  model  atau  desain  keserentakan  pemilihan  umum,  MK  tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi.
Ketigabelas, Para  pemohon  juga  mendalilkan  pemilihan  umum  lima  kotak  suara menyebabkan  beban  kerja  petugas  penyelenggara  Pemilu  ad  hoc  yanga  sangat berat, tidak rasional, serta tidak manusiawi. MK berpendapat bahwa beban kerja yang berat, tidak rasional, dan tidak manusiawi aebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma. MK menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan  manajemen  atau  tata  kelola  pemilihan  umum  yang  menjadi  faktor  penting kesuksesan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  serentak,  sehingga  model keserentakan  atau  desain  apapun  yang  dipilih  oleh  Pembentuk  Undang-Undang sangat tergantung pada manajemen pemilihan umum untuk mengelolanya. Hal ini tentu  saja  harus  ada  dukungan  penuh  dari  Pembentuk  Undang-Undang  beserta stakeholders  yang  terkait.  Secara  teknis  pembentuk  Undang-Undang  dan Penyelenggara pemilihan umum dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara  berkala terhadap pelaksanaan  teknik  keserentakan  pemilihan  umum,  sehingga  masalah-masalah teknis yang timbul berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc  dapat  ditekan  seminimal  mungkin  atau  diminimalisasi  dan  diantisipasi. Pembentuk  Undang-Undang  dan  penyelenggara  pemilihan  umum  dapat menyepakati  adanya jeda  waktu antara  pemilihan  umum  anggota  DPRD  Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD  serta  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Demikian  pula  desain  teknis lainnya yang dapat mengurangi beban petugas penyelenggara pemilihann umum ad hoc sebagaimana  yang  didalilkan  para  Pemohon.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, dengan semakin dekat pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, maka melalui Putusan Mk menegaskan bahwa agar pembentuk Undang-Undang dan Penyelenggara  pemilihan  umum  segera  menindaklanjuti  putusan  MK a  quo. Menjadi sangat penting bagi MK bahwa penyelenggaraan pemilihan umum serentak tetap  menjamin  penerapan  azas  dan  prinsip  penyelenggaraan  pemilihan  umum
sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD RI tahun 1945. Bentuk argumentasi demikian  ini  semakin  meneguhkan  pendirian  MK  dengan  penentuan  model keserentakan, baik dengan pemilihan umum dengan lima kotak atau dengan cara memisahkan  antara  pemilihan  umum  Nasional  dan  pemilihan  umum  lokal merupakan  wilayah  dan  kewenangan  Pembentuk  Undang-Undang  untuk memutuskannya dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional  yang telah  dibahas  di  atas.  Dalam  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019  MK  telah mempertimbangkan  bahwa  penyelenggaraan  pemilihan  umum  serentak  harus memperhitungkan secara cermat semua implikasi atau kemungkinan teknis yang terjadi  atas  pilihan  model  yang  tersedia,  sehingga  pelaksanaannya  tetap  berada dalam batas penalaran wajar terutama dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.
Berdasarkan  seluruh  uraian  yang  merupakan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  MK berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak memiliki alasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Dalam penilaian atas fakta dan hukum tersebut, MK menyimpulkan bahwa :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo ;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan  provisi tidak beralasan menurut hukum;
4. Permohonan tidak ne bis in idem
5. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berlandaskan  pada  ketentuan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor  216,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6554),  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Mahkamah Konstitusi memutuskan :
1. Mengadili  dalam  provisi  menyatakan  menolak  permohonan  provisi  para Pemohon.
2. Mengadili  dalam  Pokok  Permohonan  menyatakan  Menolak  permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Putusan MK tersebut dilaksanakan dalam Rapat Musyawarah 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan ketua Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu,  24  November  2021  yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan dibantu Panitera Prima Nugraha  sebagai  Panitera  pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  para  Pemohon  atau kuasanya,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR  RI)  atau  yang  mewakili  dan  Presiden atau yang mewakili.
PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
1. Permohonan  Uji  materiel  Pasal  167  Ayat  (3)  dan  Pasal  347  Ayat  (1)  UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh para Pihak memiliki kedudukan hukum.
2. Dasar hukum pengajuan Uji materiel oleh para Pemohon berdasarkan atas landasan hukum UUD tahun 1945 yang secara konstitusional memberi hak sebagai warga negara yang dijamin oleh Negara secara hukum.
3. Setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang  dijamin  UUD  tahun  1945 untuk menyampaikan keberatan yang diajukan melalui gugatan di Peradilan dalam hal ini Uji materiel UU a quo terhadap UUD tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).
4. MK  memiliki  kewenangan  untuk  menolak  Uji  materiel  yang  diajukan  para Pemohon  dengan  pertimbangan  hukum  mendasar,  mengingat  Pasal  yang daijukan uji materiel secara konstitusional tidak bertentangan dengan UUD tahun 1945.
5. Putusan MK untuk perkara uji materiel merupakan Putusan yang final dan mengikat,  sehingga  siapa  saja  wajib  menghormati  dan  melaksanakan Putusan MK tersebut

## Rekomendasi
Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pihak penyelenggara Pemilu dalam hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) dan  jajarannya  di  seluruh  wilayah negara Republik  Indonesia  untuk  mempersiapkan  tahapan  pemilu  tahun  2024  dengan cermat dan sebaik-baiknya, agar Pemilu terlaksana dengan baik, dengan beban kerja terukur,  sehingga  dapat  dicapai  Pemilu  yang  membahagiakan  seluruh  rakyat Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Assiddiqie, Jimly, 2002 , Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia di Masa Depan , Pusat    Studi    Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia,  Jakarta. Penerbit : UI Press.
----------------------,2011 , Pengantar Ilmu Hukum  Tata Negara , Jakarta, Penerbit:
Rajawali Pers.
----------------------,2008, Pokok – pokok  Hukum  Tata  Negara    Indonesia,  Pasca Reformasi , Jakarta, cetakan kedua
----------------------,2005, Hukun Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi, Penerbit: Jakarta Press. Budiarjo,  Miriam,  1980 , Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Penerbit;  Gramedia,  Jakarta. Buyung Nasution, 1995, Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia , Penerbit: Grafiti, Jakarta. Farida  Indrati,      Maria , Ilmu  Perundang-undangan:  Dasar-  dasar  dan Pembentukannya, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa  Tahun Mahfudz  MD,  Moh,  1993 , Demokrasi  dan    Konstitusi  Di  Indonesia , Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985  Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014  Tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati dan Wali Kota  Menjadi  Undang - Undang. PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah
UU Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor  8 tahun  2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  7  tahun  2020  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi (MK)
UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaiman  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 20111 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).