## PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUNWAY 3

## BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
Giffron Samosir
Sarjita Koes Widarbo

## Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Abstract: The  provision  of  compensation  for  land  acquisition  for  the  construction  of runway 3  at Soekarno-Hatta  International  Airport  found  problems  that  made  the  implementation  of  the development  not  complete  according  to  the  determined  target.  The  research  objective  is  to determine  the  implementation  of  compensation,  the  problems  that  occur  and  the  solutions  in solving them. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Research results: problems  in  the  provision  of  compensation,  namely  differences  in  community  understanding regarding  deliberations  to  determine  compensation,  objections  to  the  amount  of  compensation, parties  who  have  the  right  not  known  their  whereabouts,  payment  of  separate  compensation  for land  and  buildings  that  have  been  consigned  and  disputes  over  ownership  of  land  acquisition objects.  The  settlement  of  the  problem  of  giving  compensation  is  carried  out  by  referring  to  the land acquisition law, while matters that are not regulated and/or incomplete in the regulation are resolved by the policy of the land acquisition executor.
Keyword: Land Acquisition, Compensation, Problems, Solutions.
Intisari: Pemberian  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  pembangunan runway 3  Bandar  Udara Internasional Soekarno-Hatta ditemukan permasalahan yang membuat pelaksanaan pembangunan  tidak  selesai  sesuai  target  yang  ditentukan.  Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui pelaksanaan  pemberian  ganti  kerugian,  permasalahan  yang  terjadi  serta  solusi  dalam menyelesaikannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Hasil  penelitian:  permasalahan  dalam  pemberian  ganti  kerugian  yaitu  perbedaan  pemahaman masyarakat  terkait  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian,  keberatan  besaran  ganti  kerugian, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaanya, pembayaran ganti kerugian terpisah tanah dan bangunan  yang  sudah  dikonsinyasikan  dan  sengketa  kepemilikan  objek  pengadaan  tanah. Penyelesaian  permasalahan  pemberian  ganti  kerugian  dilakukan  dengan  berpedoman  kepada undang-undang  pengadaan  tanah  sedangkan  hal  yang  tidak  diatur  dan/atau  tidak  lengkap  di peraturan tersebut penyelesaian dengan kebijakan dari pelaksana pengadaan tanah.
Kata kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Problematika, Solusi.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  yang  diprioritaskan  oleh  pemerintah  pada  saat  ini  adalah pembangunan  infrastruktur  sebagai  penunjang  pertumbuhan  ekonomi  negara  di  era perkembangan  zaman  (Putri  2019,  6).  Salah  satu  infrastruktur  yang  perlu  ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya adalah bandar udara (bandara) karena kebutuhan akan moda transportasi  udara  yang  semakin  meningkat.  Peningkatan  kapasitas  dan  kualitas pelayanan  bandara  adalah  perbaikan  infrastruktur  dan  perluasan  lahan  bandara  itu

## 152 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
sendiri. Hal ini menuntut PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara wilayah barat Indonesia  untuk  melakukan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  bandar  udara  yang dikelola,  salah  satunya  adalah  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta,  Tangerang, Provinsi Banten (Sugiyanto dan Habibullah 2018).
Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta  merupakan  bandara  terbesar  dan utama  di  Indonesia  serta  melayani  penerbangan  di  kota  Jakarta  dan  sekitarnya  pulau Jawa.  Bandara  ini  mulai  beroperasi  sejak tahun 1985  yang  mempunyai 3  terminal  dan  2 landasan  pacu  ( runway ).  Pada  tahun  2014,  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta menjadi bandara tersibuk ke-8 di dunia dengan melayani 57 juta penumpang per tahun. Sehubungan  dengan  terus  meningkatnya  jumlah  kegiatan  penumpang  angkutan  udara tersebut  dan  mengatasi over  capacity dilakukan  pengembangan  Bandar  Udara Internasional  Soekarno-Hatta  dengan  pembangunan runway ke-3  ( runway 3). Pembangunan runway 3  dilaksanakan  oleh  PT.  Angkasa  Pura  II  sebagai  pengelola bandara melalui kegiatan pengadaan tanah.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan runway 3  Bandar  Udara Soekarno-Hatta dimulai pada tahun 2016. Presiden Joko Widodo mengungkapkan proyek pembangunan  landasan  pacu  atau runway ke-3  di  Bandar  Udara  Soekarno-Hatta  tidak dapat selesai sesuai target yang direncanakan pada akhir tahun 2018 karena ada masalah pembebasan  lahan  (Aditya  dan  Asmara,  2018).  Pembebasan  lahan  untuk  pembangunan landasan  pacu ( runway ) 3  Bandar Udara  Soekarno-Hatta berjalan  panjang  dan  alot.  Tiga tahun  berjalan,  pembayaran  ganti  rugi  ribuan  bidang  tanah  di  Desa  Rawa  Rengas  dan Rawa Burung belum juga selesai (Arjanto 2018). Ratusan warga Desa Rawarengas hingga kini  masih  bertahan  karena  belum  menerima  ganti  rugi  atas  bidang  tanah  dan  rumah mereka  yang  tergusur  proyek  perluasan  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta tersebut.  Seperti  di  RW  15,  saat  ini  145  kepala  keluarga  atau  750  jiwa  masih  bertahan (Chairunnisa 2019).  Ratusan warga  dari  sejumlah  RT  di  Desa  Rawa  Rengas  yang  ada  di sekitar  Bandar  Udara  Soekarno-Hatta  sejak  pagi  hingga  siang  melakukan  pemblokiran jalan  Perimeter  Utara,  salah  satu  akses  ke  Bandar  Udara  Soekarno-Hatta.  Mereka menutup jalan dengan batu, kayu dan membakar ban bekas. Tuntutan warga adalah ganti rugi  lahan  dan  bangunan  mereka  yang  tergusur  proyek  pembangunan  landasan  pacu atau runway 3  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta  yang  hingga  kini  belum mereka terima (Sugiarto 2019).
Pada umumnya hal  yang  paling  sulit  dalam  pengadaan  tanah adalah  pada  proses ganti rugi (Farid, Yahman dan Mujiati 2016, 126). Permasalahan mengenai ganti kerugian
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 153 merupakan  isu  sentral  yang  paling  rumit  penanganannya  dalam  kegiatan  pengadaan tanah  oleh  pemerintah  dengan  memanfaatkan  tanah-tanah  hak  (Sumardjono  2007,  78). Jika  negara  ingin  mengambil  tanah  masyarakat,  maka  harus  memberi  ganti  kerugian sebagai  pengganti  dari  nilai  tanah  dan  yang  berdiri  di  atasnya  kepada  pemegang  hak (Sitorus,  Sitepu  dan  Sauni  1995,  31).  Keadilan  dalam  pemberian  ganti  kerugian,  yaitu ganti  kerugian  tidak  boleh  membuat  seseorang  menjadi  lebih  kaya  atau  sebaliknya menjadi  lebih  miskin  dibandingkan  dengan  keadaan  sebelum  tanahnya  diambil  untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono 2015, 47).
Pemberian  ganti  kerugian  menjadi  komponen  yang  paling  sensitif  dalam  proses pengadaan  tanah.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadi  permasalahan  dalam pemberian  ganti  kerugian  sehingga  seringkali  menjadi  proses  yang  paling  panjang  dan berlarut-larut.  Masalah  ganti  kerugian  menyebabkan  pembangunan  tidak  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  target  yang  telah  direncanakan.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  tulisan  ini  akan  mengkaji  problematika  pemberian  ganti  kerugian  yang  terjadi dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno- Hatta  di  Kabupaten  Tangerang,  penyebab  terjadinya  dan  solusi  yang  diberikan  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  agar  pemberian  ganti  kerugian  dapat dilaksanakan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  narasumber,  yaitu pelaksanan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero),  aparat  Desa  Rawa  Rengas,  Rawa  Burung  dan  Desa  Bojong  Renged  dan  pihak yang  berhak  atas  ganti  kerugian.  Selain  wawancara  dilakukan  studi  dokumen berdasarkan dokumen pengadaan tanah dan dokumen lain yang mendukung penelitian. Data  dan  informasi  kemudian  dipilah  mana  yang  relevan,  dianalisa  untuk  mencapai tujuan penelitian dalam menjawab permasalahan.
Penelitian ini memiliki nilai kebaruan ( novelty ) dalam hal membahas problematika pemberian  ganti  kerugian  sejak  tahap  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian.  Peneliti membandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya,  yaitu:  pertama,  Roni  (2018),  penelitian tentang  faktor-faktor  keberatan  pihak  yang  berhak  atas  besaran  ganti  kerugian  yang mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri.  Metode  penelitian  dan  lokasi  berbeda. Kedua,  Luthfiyah  (2018),  penelitian  tersebut  mengkaji  mengenai  mekanisme  ganti kerugian  penyelesaian  sengketa  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta  di  Pengadilan Negeri  Tangerang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  berbeda.  Ketiga,  Chrisnawati

## 154 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
(2018),  penelitian  ini  mengkaji  problematika  ganti  kerugian  tanah  kas  desa  pada pengadaan  tanah.  Metode  penelitian  dan  lokasi  berbeda.  Keempat,  Manurung  (2018), penelitian  ini  mengkaji  mengetahui  faktor  penyebab  konsinyasi  dan  alasan  konsinyasi yang  tidak  di  ambil  pada  pengadilan  negeri  setempat  dan  untuk  mengetahui  bentuk penyelesaian penitipan uang ganti kerugian yang tidak diambil oleh pihak yang berhak. Metode penelitian yang digunakan dan lokasi berbeda.

## B. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian
Pengadaan  tanah  pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno- Hatta  dilaksanakan  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor  598/Kep.83- Huk/2016  tanggal  5  Februari  2016  tentang  Penetapan  Lokasi  Pembangunan runway 3 Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta,  setelah  2  tahun  diperpanjang  dengan Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor  598/Kep.19-Huk/2018  tanggal  25  Januari  2018 tentang  Perpanjangan  Penetapan  Lokasi  Pembangunan Runway 3  Bandar  Udara Internasional  Soekarno-Hatta  menetapkan  luas  tanah  yang  dibutuhkan  dalam pembangunan adalah ± 173,19 ha yang terletak di Desa Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga,  Kabupaten  Tangerang,  Desa  Rawa  Burung  dan  Desa  Rawa  Rengas,  Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kelurahan Selapanjang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, serta Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.
Berdasarkan  Dokumen  Perencanaan  Nomor  06.02/00.1/10/2015/0799  tanggal  23 Oktober 2015, jumlah bidang tanah yang terkena pengadaan tanah ± 2.546 bidang dengan rincian  ±  108  bidang  di  Kelurahan  Benda,  ±  108  bidang  di  Kelurahan  Selapajang  Jaya,  ± 1118 bidang di Desa Rawa Burung, ± 1115 bidang di Desa Rawa Rengas, dan ± 57 bidang di  Desa  Bojong  Renged.  Total  alokasi  dana  perkiraan  dari  tahap  perencanaan  sampai tahap  penyerahan  hasil  adalah  Rp.3.745.692.703.500.  Pendanaan  pengadaan  tanah dilakukan  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Sumber  dana  pembangunan runway 3  Bandar Udara  Internasional  Soekarno-Hatta  ini  menggunakan  dana  RKAP  (Rencana  Kerja  dan Anggaran  Perusahaan)  PT.  Angkasa  Pura  II  (Persero)  Tahun  2015,  dana  APBN  dalam bentuk  Penyertaan  Modal  Negara  kepada  PT.  Angkasa  Pura  II  (Persero)  tahun  2015 sebesar  ±  Rp.2  Triliun,  dan  rencana  pengajuan  dana  APBN  dalam  bentuk  Penyertaan Modal Negara kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) tahun 2016 sebesar ± Rp.2 Triliun.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Soekarno- Hatta di Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 155
Nasional  Provinsi  Banten  Nomor  52/KEP-36.10/3/2016  tanggal  2  Maret  2016  tentang Penugasan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang  sebagai  Ketua  Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pembangunan runway 3 Bandara Udara Internasional Soekarno- Hatta.  Selanjutnya  Kepala  Kantor  membentuk  susunan  keanggotaan  dan  sekretariat berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang  Nomor 152/KEP-36.03/III/2016  tanggal  31  Maret  2016  tentang  Susunan  Keanggotaan  Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno- Hatta  dan  Sekretariat  dengan  perubahan  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tangerang  Nomor  311/KEP-36.03/VIII/2016  tanggal  8  Agustus  2016  untuk melaksanakan  tugas  pelaksana  pengadaan  tanah  seluas  ±  136,57  ha  (sebagian),  dengan rincian seluas ± 60,69 ha terletak di Desa Rawa Burung, seluas ± 65,85 ha di Desa Rawa Rengas dan seluas ± 10,03 ha di Desa Bojong Renged.
Kepala  Kantor  Pertanahan  Tangerang  melalui  Keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Tangerang  selaku  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah Nomor:154/KEP-36.03/IV/2016 tanggal 1 April 2016 dengan perubahan Nomor:312/KEP36.03/VII/2016  tanggal  8  Agustus  2016  tentang  Pembentukan  Ketua  dan Anggota  Satuan  Tugas  (Satgas)  A  dan  B  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Satuan tugas A  melaksanakan  pengumpul  data  survei  pengukuran  dan  pemetaan  per  bidang  tanah, satuan tugas B melaksanakan pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah.
Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  Satgas  A  dan  B  diserahkan  oleh  kepada  Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. Hasil inventarisasi  dan  identifikasi  diumumkan  di  kantor  kelurahan/desa,  kantor  kecamatan dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja. Apabila ada  pihak  yang  keberatan  atas  hasil  inventarisasi  dan  identifikasi,  Ketua  pelaksana pengadaan  tanah  melakukan  verifikasi  dan  perbaikan  terhadap  peta  bidang  tanah dan/atau  daftar  nominatif.  Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  yang  telah  diumumkan atau  hasil  verifikasi  dan  perbaikan  inventarisasi  dan  identifikasi  karena  adanya  pihak keberatan menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian.

## 156 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
Gambar 1. Peta Lokasi Pengadaan Tanah Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2020
Data  terakhir  yang  diperoleh  di  lapangan  luas  tanah  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  pembangunan  pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional Soekarno-Hatta di Kabupaten Tangerang adalah 1.340.615 m2 dengan jumlah bidang 2.819  bidang  meliputi:  2  (dua)  kecamatan  dan  dan  3  (tiga)  desa.  Jumlah  bidang tanah  per  desa  yang  terkena  pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional Soekarno-Hatta dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Bidang Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah
No Lokasi Jumlah Bidang Luas (m 2 ) 1 Desa Bojong Renged 59 107.360 2 Desa Rawa Burung 1.368 587.655 3 Desa Rawa Rengas 1.392 645.600 Jumlah 2.819 1.340.615
Sumber:  Laporan  Akhir  Pengadaan  Tanah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang Tahun 2019.
Penilaian  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  pembangunan runway 3  Bandar  Udara Internasional  Soekarno-Hatta  dilakukan  oleh  jasa  penilai  publik  yang  ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang,  selaku  Ketua
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 157
Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Nomor:  330/KEP/PPT.36.04/VIII/2016  tanggal  29  Agustus 2016  tentang  Penetapan  Jasa  Penilai  Pada  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Runway 3  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta.  Menetapkan Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP)  Doli  Siregar  &  Rekan.  Pelaksanaan  tugas  penilaian dilaksanakan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  ditetapkannya  keputusan tersebut. KJPP Doli Siregar & Rekan melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per  bidang  tanah  meliputi  tanah,  ruang  atas  tanah,  ruang  bawah  tanah,  bangunan, tanaman,  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  kerugian  lain  yang  dapat  dinilai. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar & Rekan melakukan penilaian berdasarkan dokumen  Daftar  Nominatif  dan  Peta  Bidang  Tanah  serta  melakukan  pengecekan  ke lapangan objek pengadaan tanah yang akan menghasilkan besaran nilai ganti kerugian.
Hasil  penilaian  pengadaan  tanah  disampaikan  oleh  KJPP  Doli  Siregar  &  Rekan kepada  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  dengan  berita  acara  penyerahan  hasil penilaian. Hasil penilaian dilakukan penetapan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang  selaku  ketua  pelaksana pengadaan tanah dan nilai ganti kerugian akan disampaikan kepada pihak  yang berhak saat musyawarah penetapan nilai ganti kerugian.
Musyawarah  penetapan  nilai  ganti  kerugian  terdiri  dari  penyampaian  nilai  ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Undangan musyawarah disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah  penetapan  ganti  kerugian.  Jika  pihak  yang  berhak  telah  diundang  secara patut  tidak  hadir  dan  tidak  memberikan  kuasa,  pihak  yang  berhak  dianggap  menerima bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah. Penyampaian nilai diberikan dalam amplop tertutup yang berisi besaran nilai dan rincian penilaian,  sehingga  pihak  yang  berhak  dapat  melihat  secara  jelas  dan  transparan  nilai ganti  kerugian  pada  objek  pengadaan  tanah.  Bentuk  ganti  kerugian  berupa  uang,  tanah pengganti,  permukiman  kembali,  kepemilikan  saham  atau  bentuk  lain  dilakukan musyawarah dan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.
Pihak  yang  berhak  yang  tidak  keberatan  besaran  dan  bentuk  ganti  kerugian  akan ditindaklanjuti  dengan  pembayaran  ganti  kerugian.  Sebelum  dilakukan  pembayaran kepada pihak yang berhak dilakukan rapat konfirmasi pembayaran ganti kerugian yaitu menetapkan  bidang-bidang  yang  dibayar  dan  pemeriksaan  kelengkapan  data  serta kesiapan  pihak  yang  akan  menerima  ganti  kerugian.  Hasil  rapat  dituangkan  dalam validasi  pemberian  ganti  kerugian  dalam  bentuk  uang,  tanah  pengganti,  permukiman kembali,  saham  atau  bentuk  lain  oleh  ketua  pelaksana  pengadaan  tanah.  Setelah

## 158 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
dilakukan  validasi  namun  ada  perubahan  terhadap  pihak  yang  akan  menerima  ganti kerugian akan dilakukan ralat validasi dan diterbitkan validasi terbaru.
Panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  melakukan  koordinasi  sebelum  pembayaran yaitu  rapat  persiapan  pelaksanaan  pembayaran  ganti  kerugian.  Para  pihak  yang  akan menerima pembayaran akan diberikan undangan terkait waktu dan tempat pelaksanaan pembayaran. Pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan secara langsung dan tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan dengan membawa alas hak atau alat bukti asli dan data pendukung lainya. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dilakukan dengan menyerahkan  alas  hak  atas  tanah,  alat  bukti  lainya  asli  dan  data  pendukung.  Petugas pelaksana  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang  akan  melakukan  pengecekan dokumen  asli  tersebut  dengan  dokumen  yang  telah  di  data  sebelumnya.  Pihak  yang berhak  akan  menandatangani  pelepasan  hak  di  hadapan  ketua  pelaksana  pengadaan tanah  selanjutnya  menerima  uang  ganti  kerugian  dalam  bentuk  buku  tabungan  dari perbankan.
Tabel 2. Realisasi Pengantar Pembayaran Nilai Ganti Kerugian Atas Bidang Tanah
No Lokasi Konsinyasi  Perdamaian  Inkracht Menerima Nilai Belum Dibayar 1 Bojong Renged 8 0 5 0 3 2 Rawa Rengas 176 48 0 0 128 3 Rawa Burung 11 0 0 2 9
Sumber:  Laporan  Akhir  Pengadaan  Tanah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang Tahun 2019

## C. Permasalahan Ganti Kerugian dan Solusi
1. Perbedaan Pemahaman Tentang Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
Musyawarah  merupakan  pembahasan  bersama  dengan  maksud  mencapai keputusan  atas  penyelesaian  masalah,  perundingan  dan  perembugan.  Musyawarah dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional Soekarno-Hatta dilakukan berdasarkan asas kesepakatan sesuai Pasal 2 huruf F Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2012.  Asas  kesepakatan  yang  dimaksud  adalah  proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan  kesepakatan  bersama.  Setiap  kegiatan  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, kesepakatan  dilakukan  atas  dasar  kesesuaian  kehendak  kedua  belah  pihak  tanpa  ada
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 159
unsur  paksaan,  kekhilafan  maupun  penipuan  serta  dilakukan  dengan  iktikad  baik (Muwahid 2016, 11).
Musyawarah  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  pengadaan  tanah untuk  mencapai  kesepakatan.  Prinsip  musyawarah  dengan  para  pemegang  hak  atas tanah  terutama  mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  tujuan  dari  pengadaan  tanah tersebut dan juga mengenai penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian (Hamdi 2014, 90).  Dalam  pelaksanaanya  ditemukan  perbedaaan  pemahaman  oleh  pihak  yang  berhak yaitu  pihak  yang  memiliki  atau  menguasai  tanah  dengan  petugas  pelaksana  pengadaan tanah  dalam  musyawarah.  Pemilik  tanah  beranggapan  bahwa  musyawarah  yang dilakukan  untuk  memperoleh  persetujuan  harga  ganti  kerugian  atas  tanahnya.  Seperti adanya  tawar-menawar  harga  ganti  kerugian  (Roni  2018,  78).  Pihak  yang  berhak memahami  kesepakatan  besaran  nilai  ganti  kerugian  adalah  yang  pertama  harus dilakukan selanjutnya menentukan bentuk ganti kerugianya.
Musyawarah  yang  dilakukan  dalam  pengadaan  tanah  pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditemukan adanya keberatan atau penolakan masyarakat atas besaran ganti kerugian. Warga Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten  Tangerang  yang  merupakan  pihak  yang  berhak  melakukan  unjuk  rasa  di Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Tangerang.  Warga memprotes PT. Angkasa Pura II yang menurut mereka, menetapkan nilai ganti rugi lahan tak  sesuai  kesepakatan.  Nilai  ganti  rugi  yang  ditawarkan  Angkasa  Pura  II  sebesar Rp.500.000  sampai  Rp.1.500.000  per  meter  tanah/lahan  dan  bangunan  (Viva  2017).  Aksi warga  tersebut  terjadi  karena  warga  merasa  bahwa  penentuan  besaran  nilai  ganti kerugian  dilakukan  sepihak  dan  di  dalam  musyawarah  tidak  diberikanya  kesempatan untuk melakukan tawar-menawar atas harga yang dinilai oleh appraisal.
Berdasarkan  Pasal  68  ayat  (3)  dan  (4)  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum,  dalam  musyawarah  penetapan  bentuk  ganti  kerugian  sebagai  berikut:  Ayat  (3)‚ Musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  secara  langsung  untuk menetapkan  bentuk  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian  ganti  kerugian sebagaimana  dimaks ud  dalam  Pasal  65  ayat  (1)‛.  Ayat  (4)‚  Dalam  musyawarah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  menyampaikan besarnya  ganti  kerugian  hasil  penilaian  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 65 a yat (1)‛.
Musyawarah  yang  dilakukan  hanya  untuk  menetapkan  bentuk  ganti  kerugian berdasarkan  hasil  penilaian  sedangkan  besaran  ganti  kerugian  hanya  disampaikan  oleh

## 160 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
pelaksana  pengadaan  tanah  kepada  pihak  yang  berhak.  Musyawarah  yang  dipahami masyarakat  atau  pihak  yang  berhak  dalam  keseharian  berbeda  pemahaman  dengan musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah  yang  ditetapkan  sesuai undang-undang  pengadaan  tanah.  Musyawarah  yang  dilakukan  hanya untuk  mencapai kesepakatan  bentuk  ganti  kerugian  saja.  Penyederhanaan  tersebut  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  penilaian  ganti  kerugian  yang  telah  dilakukan  oleh  penilai  sudah dianggap  optimal,  sehingga  tidak  perlu  dimusyawarahkan  dengan  pemegang  hak  atas tanah (Sumardjono 2015, 37).
Musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  yang  dilakukan  dalam  pengadaan  tanah pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yaitu penyampaian nilai  ganti  kerugian  dan  musyawarah  bentuk  ganti  kerugian.  Di  awal  kegiatan,  Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan penjelasan maksud dan tujuan terkait kegiatan tersebut  yaitu  penyampaian  nilai  hasil  penilaian  dari  penilai  Kantor  Jasa  Penilai  Publik (KJPP)  Doli  Siregar  &  Rekan  yang  telah  bekerja  secara  independen  dan  profesional, dimana  nilai  yang  diserahkan  sudah  dilakukan  penetapan  nilai  oleh  ketua  pelaksana pengadaan  tanah.  Musyawarah  yang  dilakukan  saat  ini  adalah  musyawarah  untuk menentukan  bentuk  ganti  kerugian  yaitu  dalam  bentuk  uang,  tanah  pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain. Besaran nilai ganti kerugian disampaikan  ke  pihak  yang  berhak  di  dalam  amplop  tertutup  berisi  dokumen  resume penilaian dengan rincian nilai berdasarkan indikator penilaian. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)  Doli  Siregar  &  Rekan  menyampaikan  penjelasan  terkait  penilaian  ganti  kerugian yang dilakukan telah sesuai standar penilaian yang telah ditetapkan.  Saat musyawarah pihak yang berhak diberikan kesempatan menyampaikan keberatan jika ada kekurangan terhadap  data  objek  pengadaan  tanah  yang  menjadi  penilaian  sedangkan  yang  pihak yang  keberatan  atau  menolak  besaran  ganti  kerugian  diberikan  kesempatan  melakukan permohonan keberatan dalam waktu 14 hari kerja setelah dilaksanakannya musyawarah ke pengadilan negeri.
Sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan pada saat konsultasi publik oleh tim  persiapan  yang  dibentuk  oleh  Gubernur  Banten.  Tim  persiapan  terdiri  dari  Bupati Kabupaten Tangerang, satuan kerja perangkat daerah provinsi Banten, PT. Angkasa Pura II  (Persero)  sebagai  instansi  yang  memerlukan  tanah,  dan  instansi  terkait  lainnya.  Tim persiapan  menjelaskan  terkait  peran  Penilai  dalam  menentukan  nilai  ganti  kerugian, insentif  yang  akan  diberikan  kepada  pemegang  hak,  objek  yang  dinilai  ganti  kerugian, bentuk ganti kerugian, dan hak dan kewajiban pihak yang berhak.
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 161
Menurut peneliti, musyawarah dalam pengadaan tanah merupakan penentu bentuk ganti  kerugian  yang  diinginkan  pihak  yang  berhak  baik  bentuk  uang  atau  bentuk  lain yang  nilainya  sama,  sehingga  instansi  yang  memerlukan  tanah  untuk  menyiapkan bentuk-bentuk  ganti  kerugian  yang  diinginkan  tersebut  sedangkan  besaran  ganti kerugian  adalah  wewenang  dari  penilai  dalam  pengadaan  tanah.  Sosialisasi  kepada masyarakat saat konsultasi publik sangat penting, penjelasan maksud dan tujuan sebelum kegiatan  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  dimulai  akan  membuat  masyarakat semakin mengerti musyawarah yang di amanatkan di dalam undang-undang pengadaan tanah.  Sosialisasi  dan  pengarahan  kepada  masyarakat  sangat  menentukan  kelancaran dalam  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  yang  menjadi  salah  satu  kunci keberhasilan  dalam  mencapai  kesepakatan,  sehingga  pemberian  ganti  kerugian  tersebut akan  mencerminkan  pemberian  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  kepada  pihak  yang berhak.

## 2. Keberatan Atas Besaran Nilai Ganti Kerugian
Keberatan atas besaran ganti kerugian terjadi pada pengadaan tanah pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah keberatan oleh warga Desa Rawa  Burung  dan  Rawa  Rengas,  Kecamatan  Kosambi,  Kabupaten  Tangerang  yang terkena  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional Soekarno-Hatta yang belum bisa menerima hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doni Siregar & Rekan yang diawali dengan penyampaian aspirasi warga tanggal 14  Maret  2017,  warga  Desa  Rawa  Rengas  melakukan  demo  di  M1  Bandar  Udara Internasional  Soekarno-Hatta  dan  warga  Rawa  Burung  melakukan  demo  di  Komplek Pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan tuntutan diantaranya: a) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar & Rekan agar me review seluruh hasil penilaian terhadap  aset warga  Rawa  Rengas  dan  Rawa  Burung  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta;  b)  Hasil  penilaian ganti  kerugian  yang  disampaikan  ke  warga  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan runway 3  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta  secara  rinci  terkait komponen-komponen dan hasil penilaian baik fisik maupun non fisik.
Penolakan  masyarakat  Rawa  Burung  berlanjut  ke  Gedung  DPRD  Kabupaten Tangerang,  Gedung  DPRD  Provinsi  Banten  dan  bahkan  ke  Gedung  DPR  RI.  Penolakan besaran  ganti  kerugian  tersebut  terjadi  pada  sebagian  bidang-bidang  tanah  yang  dinilai oleh  KJPP  Doli  Siregar  &  Rekan  dan  telah  diterbitkan  surat  keputusan  penetapan  nilai

## 162 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
oleh  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah.  Akibat  dari  penolakan  tersebut  ditundanya beberapa kegiatan dan terjadi deadlock akibat ketidakpuasan dari pihak yang berhak.
Penanganan  terhadap  penolakan  yang  dilakukan  warga  Desa  Rawa  Burung  dan Rawa Rengas terhadap hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)  Doli  Siregar  dan  Rekan  yaitu  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  berkoordinasi  ke Direktorat  Jenderal  Pengadaan  Tanah  dengan  surat  Nomor:2372/KPTNl/2017  tanggal  27 April 2017 meminta petunjuk sehubungan dengan aksi penyampaian aspirasi warga yang terkena Pengadaan  Tanah  Bandar Udara  Internasional  Soekarno-Hatta  tanggal 14  Maret 2017.  Direktorat  Jenderal  Pengadaan  Tanah  berkoordinasi  kepada  Ketua  Dewan  Penilai MAPPI  melalui  surat  Nomor  2072/29.1-600N/2017  tanggal  22  Mei  2017  meminta  agar Dewan  Penilai  MAPPI  dapat  melakukan review khusus  mengenai  hasil  penilaian  ganti kerugian yang dikeluarkan oleh kantor KJPP Doli Siregar & Rekan.
Pada  tanggal  14  Juni  2017  bertempat  di  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  diikuti oleh  Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Unsur Kementerian Keuangan, Pelaksana Pengadaan Tanah, Dewan  Pengurus  MAPPI,  PT.  Angkasa  Pura  II  (Persero),  Kantor  Jasa  Penilai  Publik (KJPP)  Doli  Siregar  &  Rekan  dengan  agenda  rapat  membahas  hasil  penilaian  ganti kerugian yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar & Rekan diantaranya MAPPI menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) hal yang menjadi hasil review penilaian yang dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI terhadap penilaian yang dilakukan KJPP  Doli  Siregar  &  Rekan  yaitu:  a)  Perlu  dilakukan  perbaikan  terkait  dengan penyesuaian  zoning  yang  sama  dengan  objek  penilaian;  dan  b)  Terdapat  potensi perubahan  kompensasi  masa  tunggu  akibat  adanya  perubahan  tanggal  pelaksanaan penilaian dan perkiraan pembayaran ganti kerugian.
Berdasarkan  Notula  Rapat  tanggal  14  Juni  2017  yang  ditandatangani  oleh  Kepala Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  Langgeng  Subur,  Ketua  MAPPI  Okky  Danuza  dan KJPP  DSR  Doli  Diapari  Siregar  telah  disepakati  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP)  Doli Siregar & Rekan menyetujui dan sepakat atas hasil kaji ulang/ review yang dilakukan oleh Dewan  MAPPI  dan  akan  melakukan  penyesuaian  perhitungan  nilai  penggantian  wajar terkait  dengan  pekerjaan  penilaian  dalam  rangka  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum (Proyek pengembangan pembangunan runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta).
Dalam melakukan review , penilai berkoordinasi dengan pelaksana pengadaan tanah mengenai  Daftar  Nominatif  Pemilik  (DNP)  dan  Peta  Bidang  Tanah  (PBT)  yang
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 163
merupakan  salah  satu  acuan  penilaian. Review yang  dimaksud  adalah  peninjauan ulang dengan mengambil sampel sebanyak 10 bidang dari Desa Rawa Rengas dan 7 bidang dari Desa  Rawa  Burung  serta  dilakukan  konsinyering  yaitu  memastikan  kembali  bidang- bidang  pihak  yang  berhak  dengan  Satgas  B  sedangkan  PT.  Angkasa  Pura  II  (Persero) membantu menyiapkan daftar  dan  data  serta  dokumen-dokumen  17  persil  bidang  yang akan di review .
Pada  tanggal  10  Juli  2017,  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP)  Doli  Siregar  &  Rekan melaporkan hasil kaji ulang penilaian untuk 17 bidang tanah di Desa Rawa Rengas dan Rawa  Burung  kepada  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah.  Hasil review menyebabkan terjadinya  revisi  penilaian  berdasarkan  rekomendasi  hasil  Kaji  Ulang  Penilaian  Dewan Penilai MAPPI hanya mengenai harga pasar tanah. Dampak dari review tersebut yaitu: 1) adanya  kenaikan  harga  pasar  tanah  dengan  rata-rata  adjustment  sekitar  12.5  %;  dan  2) adanya  kompensasi  masa  tunggu  yang  harus  diperhitungkan  ulang  (dihitung  sejak tanggal pelaksanaan sampai dengan pembayaran ganti kerugian).
Ketua   Pelaksana pengadaan tanah   melalui surat   Nomor: 1963/6- 36.03/VII/2017 melakukan pemberitahuan tidak berlaku lagi sertipikat nilai di Desa Rawa Burung  dan  Desa  Rawa  Rengas.  KJPP  Doli  Siregar  &  Rekan  menarik  kembali  seluruh sertifikat  nilai  beserta  rinciannya  di  Desa  Rawa  Burung  dan  Rawa  Rengas  yang  telah disampaikan ke Pelaksana Pengadaan Tanah.
Hasil  penilaian  objek  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  di  Desa  Rawa  Burung  dan Rawa  Rengas  dilakukan  perbaikan sebagaimana  yang  telah  dilakukan  terhadap  bidang- bidang yang dijadikan sampel tersebut. Terhadap bidang-bidang yang belum  dilakukan penilaian  akan  dilakukan  penilaian  dengan  mengacu  pada  perbaikan  yang  telah dilakukan  terhadap  bidang-bidang  yang  dijadikan  sampel  tersebut.  Kantor  Jasa  Penilai Publik  (KJPP)  Doli  Siregar  &  Rekan  melakukan  revisi  nilai  ganti  kerugian  dan menerbitkan sertipikat nilai yang baru untuk ditetapkan nilai ganti kerugian oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
Besaran nilai ganti kerugian hasil review yang telah ditetapkan kembali oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dilakukan musyawarah kembali kepada pihak yang berhak di  Desa  Rawa  Rengas  dan  Rawa  Burung.  Setelah  dilakukan  musyawah  penetapan  nilai ganti  kerugian  dengan  perubahan  besaran  nilai  ganti  kerugian  tersebut,  akhirnya masyarakat  menerima  besaran  dan  bentuk  ganti  kerugian  sebagai  nilai  ganti  kerugian yang adil dan layak.
Review atau kaji ulang terhadap hasil penilaian tidak ada dalam tahapan pengadaan tanah  sesuai  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang

## 164 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
Pengadahan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena keberatan nilai seharusnya diselesaikan di pengadilan. Keberatan besaran nilai ganti kerugian dari pihak yang berhak di Desa Rawa Rengas dan Rawa Burung tidak dapat diterapkanya penitipan ganti  kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Tangerang  karena  pelaksana  pengadaan  tanah melihat penolakan tersebut bersifat serentak dan terjadinya aksi menyampaikan aspirasi yang  menarik  perhatian  publik.  Alasan  masyarakat,  karena  nilai  yang  diberikan  sangat rendah dan tidak layak. Pelaksana pengadaan tanah merespon tuntutan para pihak yang berhak dan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  dan  instansi  terkait untuk  memberikan  solusi.  Hasil  koordinasi  oleh  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  tanah tersebut, Dewan MAPPI merekomendasikan untuk dilakukan kaji ulang penilaian.
Kaji ulang penilaian diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia 107 (SPI 107). Kaji ulang  penilaian  adalah  suatu  kaji  ulang  oleh  penilai  terhadap  pekerjaan  penilaian  yang sedang atau telah dikerjakan oleh penilai lain, dimana penugasannya bisa sebagian atau keseluruhan  dari  proses  penilaian  yang  dilaksanakan.  Kaji  ulang  penilaian  untuk menghasilkan  penilaian  yang  berkualitas  dan  dapat  dipercaya,  atau  untuk  meyakini kredibilitas dan keakuratan dari suatu pekerjaan penilaian (SPI 107).
Menurut  peneliti  sebelum  nilai  disampaikan  saat  musyawarah  penetapan  ganti kerugian  kepada  masyarakat  perlu  dilakukan  pemaparan  hasil  akhir  penilaian  yang dihadiri  oleh  tim  penilai,  Ketua  Penilai,  Pelaksana  Pengadaan  Tanah,  Instansi  yang memerlukan  tanah,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Tim Pengawal,  Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Pusat  (TP4P)  dan  Daerah  dan pihak  lain  di  luar  tim  penilai  untuk  melakukan  kendali  mutu  hasil  penilaian.  Hal  ini sangat perlu dilakukan agar nilai yang akan disampaikan kredibel dan akurat.
Terhadap penilai yaitu KJPP Doli Siregar & Rekan perlu dilakukan evaluasi dimana hasil  penilaian  yang  ditetapkan  merupakan  tanggung  jawab  penilai.  Walaupun review nilai  telah  memberikan  solusi,  jika  ditemukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  penilai dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  diserahkan  ke  MAPPI,  Kementerian  Keuangan  atau  pihak yang terkait.
Review atau  kaji  ulang  yang  dilakukan  sudah  melalui  koordinasi  yang  yang sistematis  dan  tepat  karena  berdasarkan  rekomendasi  dari  MAPPI  sebagai  pihak  yang berkompeten di bidang penilaian. Pelaksanaan review di lapangan juga dilakukan dengan baik  dibantu  semua  pihak. Review nilai  atas  keberatan  masyarakat  dilakukan  untuk memberikan  jaminan  penggantian  yang  layak  kepada  pihak  yang  berhak  dalam  proses
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 165 pengadaan  tanah,  sehingga  mendapatkan  kesempatan  untuk  dapat  melangsungkan kehidupan yang lebih baik (asas keadilan).
Selain  keberatan  atas  besaran  ganti  kerugian  yang  menyebabkan review nilai, terdapat  pihak  yang  berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  nilai  ganti  kerugian berdasarkan  hasil  musyawarah  serta  tidak  mengajukan  keberatan  ke  pengadilan. Berdasarkan  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian,  pihak  yang  berhak  dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat  belas)  hari  kerja  setelah  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian.  Tata  cara mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan telah diatur di Pasal 2 sampai dengan Pasal  23  di  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  di  Pengadilan  Negeri  Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pihak  yang  berhak  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya  nilai  ganti  kerugian berdasarkan  hasil  musyawarah  serta  tidak  mengajukan  keberatan  ke  pengadilan ditemukan  di  Desa  Bojong  Renged.  Hasil  musyawarah  ganti  kerugian  Desa  Bojong Renged yang dilaksanakan tanggal 17 Januari 2017 dan 16 Februari 2017 terdapat pihak yang  berhak/pemilik  bidang  tanah  yang  menolak  nilai  ganti  kerugian  hasil  penilaian. Musyawarah  tanggal  17  Januari  2017  ada  pemilik  23  bidang  tanah  dengan  luas  total 38.650 m² dan musyawarah tanggal 16 Februari 2017 ada pemilik 3 bidang tanah dengan luas total 7.226 m² yang menolak nilai ganti kerugian. Namun sampai berakhirnya masa sanggah  pengajuan  keberatan  yaitu  6  Februari  2017  dan  8  Maret  2017  tidak  ada  pihak yang  mengajukan  keberatan  ke  pengadilan.  Sikap  pihak  yang  tidak  mengajukan keberatan ke pengadilan tersebut adalah dapat dikatakan bersikap diam atau pasif.
Upaya  yang  dilakukan  pelaksana  pengadaan  tanah  adalah  menyurati  pihak berhak/pemilik  bidang  tanah  yang  menolak  nilai  ganti  kerugian  hasil  penilaian  terkait jangka waktu masa sanggah yang ditentukan yaitu 14 hari kerja setelah musyawarah agar para pihak segera mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Jika para pihak tidak mengajukan permohonan keberatan sampai tanggal 6 Februari 2017 dan  8  Maret  2017  karena  hukum,  pihak  yang  berhak  dianggap  menerima  bentuk  dan besarnya  ganti  kerugian,  sesuai  Pasal  39  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dianggap menerima besaran ganti kerugian.

## 166 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
Namun kepada pihak yang berhak masih tetap diberi kesempatan jika menyatakan setuju  atas  nilai  ganti  kerugian  dalam  waktu  14  hari  tersebut  dan  segera  menghubungi Pelaksana  Pengadaan  Tanah  untuk  dilaksanakan  verifikasi  pembayaran  ganti  kerugian sebelum  instansi  yang  memerlukan  tanah  dalam  hal  ini  PT.  Angkasa  Pura  II  (Persero) menitipkan Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

## 3. Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya
Pihak  yang  berhak  tidak  diketahui  keberadaannya  adalah  pihak  yang  setelah dilaksanakan  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  antara  pihak  yang  berhak  dengan pelaksana pengadaan tanah dengan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah, namun pihak yang berhak tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Kondisi objek pengadaan tanah tersebut yaitu pemilik objek tidak diketahui atau pemiliknya diketahui, tapi keberadaannya tidak diketahui.
Objek  yang  pemiliknya  tidak  diketahui  keberadaannya  ini  telah  dilakukan pendataan  saat  tahap  inventarisasi  dan  identifikasi  bidang  tanah.  Aparat  desa  juga berusaha untuk menemukan pemilik tanah atau ahli waris jika pemilik sudah meninggal dan  mencari  melalui  keluarga  dari  pemilik  tanah  tersebut.  Namun  jika  tetap  tidak ditemukan, maka pemilik tanah dalam data adalah NN (no name).
Tanah  di  Desa  Rawa  Rengas  pada  dasarnya  ada  pemiliknya,  tetapi  pemilik  tanak tersebut  merupakan  investor  yang  membeli  tanah.  Ketika  dilakukan  pendataan  oleh petugas di lapangan, pemilik tanah tidak ada di lokasi atau tidak diketahui. Pemilik tanah tersebut  banyak  orang  pendatang  atau  investor  sehingga  sangat  sulit  untuk  dihubungi. Pihak desa sudah berusaha mencari pemilik tanah tersebut.
Objek pengadaan tanah yang tidak diketahui pihak yang memiliki atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya maka uang ganti kerugian tidak dapat dilakukan pembayaran  oleh  instasi  yang  memerlukan  tanah.  Pelaksana  pengadaan  tanah menyampaikan  pemberitahuan  mengenai  ketidakberadaan  pihak  yang  berhak  secara tertulis  kepada  camat  dan  kepala  desa.  Uang  ganti  kerugian  diajukan  penitipan  ganti kerugian  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah.  Jika pihak yang berhak sudah diketahui dapat mengambil uang ganti kerugian di pengadilan melalui dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

## 4. Pembayaran  Ganti  Kerugian  Terpisah  Tanah  dan  Bangunan  yang  Telah Dikonsinyasi
Kondisi di lokasi pengadaan tanah runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno- Hatta  bahwa  objek  pengadaan  tanah  terdapat  perbedaan  kepemilikan  tanah  dan
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 167
bangunan,  karena  banyak  bangunan  yang  menumpang  terhadap  pemilik  lahan. Perbedaan  kepemilikan  tanah  dan  benda-benda  diatasnya  banyak  terjadi  tengah-tengah masyarakat.  Indonesia  yang  menganut  hukum  tanah  dengan  asas  pemisahan  horizontal ( horizontale  scheiding  beginsel )  dari  hukum  tanah  adat  menyatakan  bahwa  bangunan, tanaman,  dan  benda-benda  bersifat  ekonomis  lainnya  yang  ada  di  atas  tanah  bukanlah merupakan  bagian  dari  tanah.  Kata  lain,  kepemilikan  atas  tanah  tidak  meliputi kepemilikan  atas  bangunan  diatasnya,  bangunan  berada  di  bawah  kepemilikan  pihak yang membangun bangunan tersebut (Andari dan Purwoatmodjo, 709). Asas pemisahan horizontal  adalah  asas  yang  membagi,  membatasi,  dan  memisahkan  pemilikan  atas sebidang  tanah  berikut  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  tanah  tersebut  secara horizontal  (Harsono  1997,  50).  Perbuatan  hukum  mengenai  tanah  tidak  dengan sendirinya meliputi: bangunan dan tanaman milik yang mempunyai tanah.
Perbedaan kepemilikan tanah dan benda-benda lain diatasnya yang menjadi objek pengadaan  telah  dilakukan  pendataan  secara  terpisah  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah ketika  melaksanakan  inventarisasi  dan  identifikasi.  Berdasarkan  Pasal  65  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  bahwa  penilaian  besarnya  ganti  kerugian bidang  per  bidang  tanah  meliputi  tanah,  ruang atas  tanah  dan  bawah tanah,  bangunan, tanaman,  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  atau  kerugian  lain  yang  dapat  dinilai. Aturan  pengadaan  tanah  telah  mengakomodir  kepemilikan  tanah  dan  benda-benda diatasnya dalam pendataan dan penilaian di dalam pengadaan tanah.
Masyarakat Desa Rawa Rengas lebih kurang lebih 200 orang melakukan aksi unjuk rasa  di  depan  Kantor  Desa  Rawa  Rengas  dan  di  depan  Pintu  M1  Bandar  Udara Internasional  Soekarno-Hatta  menyampaikan  aspirasi  kepada  Direktur  Utama  PT. Angkasa  Pura  II  (Persero)  agar  memenuhi  janji-janjinya  terhadap  masyarakat  yang terkena  pembebasan  perluasan  bandara,  menyelesaikan  permasalahan  masyarakat  Desa Rawa Rengas yang belum terbayarkan nilai ganti kerugiannya dan mengundang instansi terkait yang berwenang agar masyarakat cepat terbayarkan nilai ganti kerugiannya.
Warga Desa Rawa Rengas mengakhiri aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Tangerang  dengan  menyampaikan  aspirasi  agar  segera  dapat  dibayarkan  atas  besaran nilai  ganti  kerugian  yang  saat  ini  di  konsinyasi  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  atau setidak-tidaknya  dapat  dibayarkan  nilai  ganti  kerugian  atas  bangunannya  terlebih dahulu.
Adapun  tuntutan  warga  Desa  Rawa  Rengas  tersebut  disampaikan  secara  tertulis melalui  surat  Nomor  025/111/MKG/2019  tanggal  11  Maret  2019  memohon  kebijakan

## 168 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
pembayaran  ganti  rugi  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Tangerang. Masyarakat  Desa  Rawa Rengas  (Syamsudin,  dkk)  yang  terkena  pembangunan runway 3 Bandar  Udara  Internasional  Soekarno-Hatta  memohon  kebijakan  tentang  pembayaran atas  125  bangunan  terpisah  dengan  tanah  dengan  alasan:  a)  Pembayaran  rumah  akan digunakan  untuk  membeli  tanah  karena  harga  tanah  dan  material  bangunan  semakin lama semakin mahal; b) Kondisi di tempat tinggal yang sekarang sudah tidak layak huni, dengan  adanya  proses  pembangunan  irigasi,  jalan  dan runway 3  membuat  lingkungan pemukiman  menjadi  berdebu  pada  musim  kemarau,  dan  banjir  pada  musim  hujan, sehingga  mengganggu  kesehatan  warga  yang  ada  di  lingkungan  tersebut  serta  sulitnya akses  jalan  kepemukiman  warga  yang  belum  dibayar;  c)  Pembangunan  menyebabkan seluruh mata pencaharian warga berkurang.
Tuntutan  dari  pihak  yang  berhak  atas  bangunan  untuk  diberikan  ganti  kerugian secara  terpisah  karena  nilai  ganti  kerugian  tanah,  bangunan  dan  tanaman  seluruhnya sudah  dititipkan  ke  Pengadilan  Negeri  Tangerang.  Warga  mengalami  kesulitan  karena sudah  diminta  mengosongkan  lokasi  pengadaan  tanah  sementara  mereka  masih  harus mencari  tempat  tinggal  yang  baru  dengan  menggunakan  uang  sendiri  karena  belum menerima  ganti  kerugian  bangunan.  Tanah  yang  dipersengketakan  harus  menunggu keputusan  yang  berkekuatan  hukum  yang  tetap  dari  pengadilan  di  mana  keputusan tersebut membutuhkan waktu yang lama.
Sehubungan  dengan  surat  tersebut  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Tangerang  sebagai  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  mengirimkan  surat  nomor 855/36.03.A.T.02/III/2019  tanggal  19  Maret  2019  kepada  Direktur  Jenderal  Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Banten  untuk  mohon  petunjuk pembayaran  ganti  rugi bangunan  terpisah  dengan  bidang  tanah  yang  dipersengketakan kepemilikannya.
Permohonan  rekomendasi  pembayaran  ganti  rugi  bangunan  terpisah  dengan bidang  tanah  yang  dipersengketakan  kepemilikannya  juga  dilakukan  oleh  PT.  Angkasa Pura  II  (Persero)  melalui  surat  Presiden  Direktur  PT.  Angkasa  Pura  II  (Persero)  Nomor 06.04/00/06/2019/7074  tanggal  28  Juni  2019  yaitu  memohon  rekomendasi  ke  Pengadilan Negeri Tangerang terkait pencairan uang ganti kerugian  bangunan yang terpisah antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya.
Melihat  kondisi  yang  terjadi  di  lapangan  tersebut  pemerintah  hadir  melalui Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk menyelesaikan  permasalahan  ganti  kerugian  yang  akan  dibayarkan  terpisah  tersebut.
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 169
Berdasarkan surat Nomor BP.02 .02/1089/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Menteri Agraria dan  Tata  ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  tentang  permohonan  rekomendasi pemisahan  nilai  tanah  dan  bangunan,  menindaklanjuti  surat  Presiden  Direktur  PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor 06.04/00/06/2019 /7074 tanggal 28 Juni 2019 mohon agar dapat  diberikan  rekomendasi  ke  Pengadilan  Negeri  Tangerang  terkait  pencairan  uang ganti kerugian bangunan yang terpisah antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Adapun hal terkait tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan Umum,  telah  mengatur mengenai  pemisahan  antara  pihak  yang  berhak  atas  tanah  dan  yang  berhak  atas bangunan,  tanaman  atau  benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  sebagaimana Penjelasan  Pasal  40  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  yang menyatakan bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan hak atas tanah, ganti kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
b. Bahwa  berdasarkan  angka  1  (satu)  di  atas  maka  terhadap  uang  ganti  kerugian dalam  rangka  pengadaan  tanah  untuk  Pembangunan runway 3  Bandar  Udara Internasional Soekarno-Hatta yang telah dilakukan penitipan ke Pengadilan Negeri Tangerang karena adanya sengketa kepemilikan dapat dilakukan pemisahan antara nilai ganti kerugian atas tanah dengan nilai ganti kerugian atas bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
c. Bahwa  terhadap  ganti  kerugian  atas  bangunan,  tanaman  atau  benda  lain  yang berkaitan dengan tanah yang nilai ganti ruginya telah dipisahkan dengan nilai ganti rugi  atas  tanah  dapat  dilakukan  pembayaran  kepada  pihak  yang  berhak  dengan terlebih  dahulu  mendapat  surat  pengantar  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tangerang  dan  terhadap  nilai  ganti  kerugian  atas  tanahnya  tetap dititipkan ke Pengadilan Negeri Tangerang;
d. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  agar  Saudara  dapat  membuat  surat pengantar  ke  Pengadilan  Negeri  Tangerang  untuk  pembayaran  nilai  ganti  rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pihak  yang  berhak  nilai  atas  bangunan  sebelum  mendapatkan  surat  pengantar pembayaran  kepada  pihak  yang  berhak  nilai  atas  bangunan  ke  Pengadilan  Negeri Tangerang terlebih dahulu menandatangani Surat Penyataan yang diketahui Kepala Desa dan Camat, yang pada intinya pihak yang berhak nilai atas bangunan adalah benar-benar

## 170 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
pemilik  bangunan  yang  dibayarkan  nilai  ganti  kerugian  atas  bangunannya  dan bertanggung  jawab  penuh  baik  secara  perdata  maupun  secara  pidana  dan  apabila  di kemudian  hari  terdapat  unsur-unsur  yang  tidak  benar  dalam  pernyataan  yang  dibuat maka  segala  akibat  yang  timbul  menjadi  tanggung  jawab  secara  penuh  dan  bersedia dituntut  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  serta  tidak  akan  melibatkan  pihak  lain, dan bersedia mengembalikan besaran ganti kerugian atas bangunan ke negara.
Menurut  peneliti  nilai  ganti  kerugian  tersebut  dapat  diberikan  sesuai  dengan kepemilikan masing-masing atas tanah, bangunan, tanaman, atau benda lain karena dari awal  inventarisasi  dan  indentifikasi  sampai  dengan  besaran  nilai  sudah  ditetapkan terpisah.  Jika  nilai  objek  keseluruhan  per  bidang  tanah  dititipkan  ke  pengadilan  karena tanah  dalam  sengketa  sesuai  dengan  aturan  dari  pengadaan  tanah.  Penitipan  besaran ganti kerugian kerugian terpisah atas nilai tanah, bangunan, atau benda lain yang dapat dinilai  tidak  ada  di  dalam  aturan  pengadaan  tanah  sehingga  dititipkan  secara keseluruhan per bidang tanah. Sengketa yang terjadi adalah kepemilikan tanah sementara bangunan  tidak  bermasalah  sehingga  pemilik  bangunan  meminta  agar  dibayarkan  nilai bangunan terlebih dahulu. Pembayaran terpisah bangunan atas ganti kerugian yang telah dititipkan ke pengadilan ini belum ada diatur secara khusus dan jelas di dalam undang- undang pengadaan tanah maupun aturan pelaksana dibawahnya. Masalah yang terjadi di lapangan  tersebut  harus  ditemukan  solusi  penyelesaian  dengan  koordinasi  antara pelaksana pengadaan tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, TP4D Banten dan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia dan semua instansi terkait.

## 5. Sengketa Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
Sengketa atas objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi salah  satu  penghambat  diserahkannya  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  berhak. Sengketa  kepemilikan  tanah  di  lokasi  pengadaan  tanah  pembangunan runway 3  Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menyebabkan warga masih bertahan, karena belum menerima  ganti  rugi  atas  bidang  tanah  dan  bangunan  yang  tergusur  proyek  perluasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
Objek  pengadaan  tanah  yang  sengketa  dan  dilakukan  konsinyasi  ke  Pengadilan Negeri  Tangerang  adalah  171  bidang  tanah.  Ada  pun  bidang-bidang  tanah  tersebut diklaim  oleh  Interiana  Sianturi sebanyak  63  bidang,  Mulyadi  bin  H  Rodjali  sebanyak  45 bidang,  Marin  Komboy  30  bidang,  Arjuna  Ginting  15  bidang,  Jo  Tiang  Kim  7  bidang, Minul Poernomo 7 bidang, Aziz Anwar 1 bidang, Abdurahman Gopel 1 bidang, Lian Kie
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 171 1  bidang,  dan  PT.  Angkasa  Pura  II  (Persero)  1  bidang.  Klaim  atas  sebuah  bidang  tanah dilakukan oleh 1 (satu) pihak bahkan sampai 3 (tiga) pihak sekaligus (triple claim).
Aturan tentang tata cara klaim terkait dokumen yang dijadikan sebagai dasar klaim belum  diatur.  Peneliti  mengusulkan  untuk  perlu  diatur  terkait  dokumen  yang  menjadi dasar klaim. Asli dokumen dapat diperlihatkan saat rapat konfirmasi klaim kepemilikan serta dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang menerbitkan dokumen tersebut. Seharusnya  dokumen  yang  dijadikan  klaim  tersebut  meskipun  dalam  bentuk  fotocopy harus dilegalisir terlebih dahulu kepada Kepala Desa, Camat, PPAT, atau pihak lain yang berkepentingan  atas  terbitnya  dokumen  tersebut  dan  adanya  surat  keterangan  yang menyatakan bahwa objek bidang tersebut telah terdaftar/dicatat di dalam dokumen pihak yang  menerbitkan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  klaim  yang  tidak  didukung bukti yang kuat, atau menghindari pihak-pihak yang hanya mencoba klaim karena klaim tersebut  dapat  menyebabkan  kerugian  kepada  pihak  yang  seharusnya  sudah  menerima nilai  ganti  kerugian  untuk  dipergunakan  mencari  tempat  tinggal  yang  baru  dan kebutuhan lain.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah menimbulkan beberapa masalah diantaranya:  1)  Perbedaan  pemahaman  masyarakat  terkait  musyawarah  dengan yang  diatur  di  undang-undang  pengadaan  tanah;  2)  Keberatan  atas  besaran  ganti kerugian  yang  menyebabkan review nilai,  3)  Keberatan  atas  penetapan  ganti kerugian  namun  tidak  mengajukan  permohonan  keberatan  ke  pengadilan  negeri atau  bersikap  diam,  4)  Pihak  yang  berhak  tidak  diketahui  keberadaannya,  5) Pembayaran  ganti  kerugian  terpisah  tanah  dan  bangunan  yang  sudah dikonsinyasikan, 6) Sengketa kepemilikan objek pengadaan tanah.
b. Penyelesaian  permasalahan  pemberian  ganti  kerugian  dilakukan  dengan berpedoman  kepada  undang-undang  pengadaan  tanah  sedangkan  hal  yang  tidak diatur dan/atau tidak lengkap di peraturan tersebut penyelesaian dengan kebijakan dari pelaksana pengadaan tanah.
2. Saran
a. Pelaksana pengadaan tanah harus bertindak aktif dalam menghadapi permasalahan dalam  pengadaan  tanah  dan  sekaligus  mengambil  langkah  solusi  dengan

## 172 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
koordinasi  secara  terpadu  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan  baik  pusat  dan daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas.
b. Sosialisasi  terkait  pelaksanaan  pengadaan  tanah  harus  selalu  disampaikan  kepada masyarakat  secara  masif  dan  berkelanjutan  khususnya  terkait  musyawarah penetapan  ganti  kerugian  di  mana  musyawarah  yang  dilakukan  adalah musyawarah bentuk ganti kerugian bukan besaran nilai ganti kerugian.
c. Penilai  agar  melakukan  penilaian  secara  profesional  terhadap  objek  pengadaan tanah,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  bertanggungjawab  atas hasil penilaian yang telak dilaksanakan.
d. Perlunya diatur di dalam peraturan pengadaan tanah terkait terkait review nilai dan pembayaran  terpisah  ganti  kerugian  bangunan  dan  tanah  yang  telah  dititipkan  di pengadilan  yang  menjadi  salah  satu  solusi  terhadap  permasalahan  nyata  di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Arys &  Chandar  Gian  Asmara  2018,  ‘Jokowi  Sebut  Proyek Runway 3  Soetta Meleset  dari  Target’,  CNBC  Indonesia,  27  November,  dilihat  pada  16  Februari 2020, https://www.cnbcindonesia.com
Andari,  C  P  &  Purwoatmodjo  J  2019,  ’Akibat  hukum asas  pemisahan  horizontal  dalam peralihan hak atas tanah’, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 2, hlm. 703-712
Arjanto,  Dwi  2018,  ‘Penyebab  Pembebasan  Lahan Runway 3  Bandara  SoekarnoHattA
Molor’, 17 Februari, dilihat pada 19 Februari 2020, https://metro.tempo.c o.
Chairunnisa,  Ninis  2019,  ‘K isruh Runway 3  Bandara,  Ini  Isi  Tuntutan  Warga  ke  BPN Tange rang’,  Metro  Tempo,  3  Juli,  dilihat  pada  11  Januari  2020, https://metro.tempo.co.
Chrisnawati,  Rangga  Agung  2018,  Problematika  Ganti  Rugi  Tanah  Kas  Desa  Dalam Pengadaan  Tanah  untuk  Jalan  Tol  Solo-Mantingan  II  (Studi  di  Kecamatan Masaran,  Kabupaten  Sragen,  Provinsi  Jawa  Tengah),  Skripsi,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
Farid, Yahman & Mujiati 2016, Problematika dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat, penyelesaian problem agraria, hasil penelitian, STPN Press, Yogyakarta.
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 173
Hamdi 2014,’Penyelesaian sengketa penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan  kepentingan  umum’,  Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan, Vol. 2, No.4, hlm. 78-104
Harsono,  Boedi  1997,  Hukum  agraria  di  Indonesia;  sejarah  dan  pembentukan undangundang pokok agraria isi dan pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta.
Luthfiyah, Nadia 2018, Mekanisme Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri Tangerang  Nomor  129.Pdt.P/2017/PN.TNG),  Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Manurung, Selvi 2018, Problematika Konsinyasi Pengahdaan Tanah Pembangunan Jalan Tol  Krian  Legundi  Bunder  (Studi  di  Kabupaten  Gresik  Provinsi  Jawa  Timur), Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
Muwahid 2016,’Prinsip -prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Jurnal Studi Keislaman Al Hikmah, Vol. 6, No.1, hlm. 1-16
Putri,  Setyabella  Prima  2018,  Mekanisme  Penilaian  Tanah  Dan  Konsinyasi  Terhadap Bidang  Tanah  Yang  Mengalami  Penolakan  Dari  Pihak  Yang  Berhak  Dalam Pengadaan  Tanah  Bandar  Udara  Baru  Di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
Roni,  Muhamad  2018,  Keberatan  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Pembangunan  Jalan Tol  Pejagan-Pemalang  di  Kabupaten  Tegal  Provinsi  Jawa  Tengah,  Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
Sitorus,  O,  Sitepu,  C  &  Sauni,  H  1995,  Pelepasan  atau  penyerahan  hak  sebagian  cara pengadaan tanah, Dasamedia Utama, Yogyakarta.
Sugiarto,  Jobpie  2019,  ‘Kisruh  Lahan Runway 3  Bandara  Soekarno-Hatta  Ini  AncamaN Warga’,  Metro  Tempo,  10  Februari, dilihat  pada  19  Februari  2020, https://bisnis.tempo.co
Sugiyanti, Asriyani & Trio Habibullah 2018, ‘Strategi public relations PT. Angkasa P ura II (Persero)  dalam  upaya  pengembangan  Bandar  Udara  Internasional  Soekarno- Hatta’, Jurnal Akrab Juara, Vol. 3, No . 4, hlm. 38-52
Sumardjono,  MSW  2007,  Kebijakan  pertanahan  antara  regulasi  dan  implementasi, Kompas, Jakarta.
________________  2015,  Dinamika  pengaturan  pengadaan  tanah  di  Indonesia  dari keputusan  presiden  sampai  undang-undang,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.

## 174 Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
Viva, Tim 2017, ‘Warga Tolak Nilai Ganti Rugi Lahan Perluasan Bandara Soetta’, Viva, 14 Maret, dilihat pada 22 Mei 2020 https://viva.co.id

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perubahan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
eraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  148  Tahun  2015  tentang  Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan  Presiden  Nomor  56  Tahun  2017  tentang  Penanganan  Dampak  Sosial Kemasyarakatan  Dalam  Rangka  Penyediaan  Tanah  Untuk  Proyek  Strategis Nasional
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten … 175
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten.
Standar Penilaian Indonesia 107 Tahun 2015 tentang Kaji Ulang Penilaian.