## LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

## Tri Minarti
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Yc. Oevang Oeray 92 Sintang Email : triminartianwar@gmail.com

## Abstract
One of the functions of the law is to bring about justice, the creators and holders of copyrights have always demanded justice for  their  economic  rights  which  have  been violated  by  sellers  or  multipliers  of  goods resulting from copyright infringement. UUHC No. 28 of 2014 contains new provisions that have never been regulated, namely related to the prohibition of providing a place for the seller  of  goods  resulting  from  copyright infringement, precisely in Article 10 of UUHC No. 28 of 2014. Therefore the author is interested in examining the true provisions of UUHC No. 28 of 2014 was made to realize justice for the creators / holders of copyright

## related.
This  research  method  is  included  in  the normative  juridical  research  domain.  The research  data  is  obtained  by  studying  library materials,  which  are  then  systematized  and then analyzed, until conclusions are generated.
The  results  showed  that  the  provisions  of Article 10 of UUHC No. 28 of 2014 concerning the  prohibition  of  managers  of  trade  places from allowing the sale / duplication of goods
resulting  from  copyright  infringement  and  /  or related  rights  in  the  place  of  trade  they manage.  The  law  has  indeed  provided  justice for the creator or owner of the copyright one of which is a form of protection of the copyrighted work  and  especially  in  terms  of  obtaining  the economic  rights  of  the  creator  and  the  holder of the copyright. Bearing in mind that many
trading place managers do not yet know the provisions of Article 10 of UUHC No. 28 of 2014, these provisions must be socialized by the  Minister  of  Law  and  Human  Rights,  the Department  of  Industry  and  Trade  as  well  as the  POLDA  of  Special  Criminal  Investigators and can be through the installation of banners and  pamphlets  and  broadcast  in  newspapers and social media.
Keywords: prohibition,
Copyright
Infringement, Fair Value

## Abstrak
Salah  satu  fungsi  hukum adalah untuk  mewujudkan  keadilan,  para  pencipta dan  pemegang  hak  cipta  selama  ini  selalu menuntut  keadilan  atas  hak ekonomi  mereka yang banyak dilanggar oleh para penjual atau
pengganda barang hasil pelanggaran
UUHC No. 28 Tahun 2014 maka,ketentuan hak cipta. UUHC No. 28 Tahun 2014 tersebut haruslah disosialisasikan oleh telah  memuat  ketentuan  baruyang  tidak
Menteri Hukum dan Ham,Dinas Perindustrian pernah  diatur  yaitu  terkait  dengan  larangan penyediaan  tempat  bagipenjual  barang  hasil pelanggaran Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 10 Di  dalamUUHC  No.  28  Tahun  2014 . Oleh sebab  itu  penulis  tertarik  untuk  menguji benarkah ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014
dibuat  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi para pencipta/pemegang hak cipta terkait.

## Metode penelitian ini masuk dalam ranah
penelitian yuridis  normatif .  Datapenelitian diperoleh  dengan  cara  mempelajari  bahan pustaka,  yang  kemudiandisistematisasi  dan selanjutnya  dianalisis,  hingga  dihasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan  Pasal  10  UUHC  No.  28  Tahun2014 tentang larangan para pengelola tempat perdagangan membiarkanpenjualan/
penggandaan  barang  hasil  pelanggaran  hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Hukum memang telah memberikankeadilan bagi pencipta  atau  pemilik  hak  cipta  salah  satunya bentuk  perlindungandari  karya  cipta  dan terutama dalam hal diperolehnya hak ekonomi pencipta danpemegang hak cipta. Mengingat
banyak  pengelola tempat perdagangan yangbelum mengetahui ketentuan Pasal 10
dan  Perdagangan  serta POLDA  Penyidik Reserse Kriminal Khusus dan  dapat melalui pemasangan
spanduk dan pamflet serta
menyiarkan dikoran maupun media sosial.
Kata  Kunci  :  larangan  ,  Pelanggaran  Hak Cipta, Nilai Keadilan

## Pendahuluan
Di  pusat-pusat  perbelanjaan  mudah ditemukan barang– barang hasil pelanggaran hak cipta seperti film,lagu, dan lain –lain yang  disimpan  dalam  Compact  Disk  (CD) baik  yang  dijualdengan  cara  sembunyi- sembunyi  maupun  secara  terang-terangan. Perbedaanharga yang cukup mencolok antara barang hasil pelanggaran hak cipta yangdijual  dengan  harga  yang  jauh  lebih murah  dibandingkan  dengan  barang  asliyang dijual  dengan  harga  yang  lebih  mahal  telah menarik  minat  konsumenuntuk  membeli barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut.
Menurut ketentuan hukum yang berlaku, hak  cipta  merupakan  hak  ekslusif  yaang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.
Dengan  demikian,  setiap  perbanyakan  atau penggandaan suatu karya cipta termasuk juga peredaran dan penjualannya harus seizin dari
cipta  atau  hak  terkait  pedagang  kaki  lima, maka pengelola tempat perdagangan dapat dimintai  pertanggungjawabannya  atas  para penjual.
Ketentuan pasal 10 UUHC No. 28 tahun 2014  telah  lebih  memberikan  perlindungan terhadap  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta dibandingkan dengan UU sebelumnya,
Ketentuan  pasal  ini  dapat  dikatakan  lebih memberikan  rasa  keadilan  kepada  pencipta dan  pemegang  hak  cipta  atas  berbagai tindakan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar para pengelola tempat perdagangan lebih
hak cipta karena ia tidak dapat memperoleh menghargai hasil karya para
manfaat dari hak ekonomi tersebut.
pencipta. Dengan demikian
Hukum  telah  memberikan  perlindungan atas  hak  ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak cipta  dan  semakin  ditingkatkan  dari  masa  ke masa.  Undangundang  No.  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (UUHC)  bahkan  melibatkan pengelola  tempat  perdagangan  untuk  turut melindungi  pemegang  hak  cipta.  Pasal  10 UUHC No. 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan  penjualan  dan/atau  penggandaan barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/  atau Hak  Terkait  di  tempat  perdagangan  yang dikelolanya.  Dengan  demikian,  apabila  di tempat  perdagangan  yang  dikelolanya  terdapat penjualan dan/atau pelanggaran hak
hak ekslusif dari pemegang hak cipta.
Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang
dimiliki olehpemegang hak cipta yang bukan pencipta  namun  terbatas  pada  hak  ekonomi  suatu karya  cipta  saja  Izin  yang  diberikan  oleh pemegang  hak  cipta  biasa  disebut  dengan  istilah lisensi  yaitu  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh pemegang  hak  atau  pemilik  hak  terkait  kepada pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak  ekonomi  atas ciptaanya  atau  produk  hak  terkait  dengan  syarat tertentu. Perbanyakan atau penggandaan,
peredaran  serta  penjualan  hak  tanpa  izin  adalah suatu bentuk pelanggaran atas
pemegang hak ekslusif. Hak ekslusif juga
cipta illegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja.
Subekti 33 mengatakan bahwa hukum antara lain  bertujuan  untuk,  melayani  tujuan negara itu dengan mengadakan keadilan dan ketertiban, Ditegaskan selanjutnya bahwa keadilan biasa digambarkan sebagai sebuah keadaan keseimbangan yang dapat membawa ketentraman dalam hati setiap orang, dan kalau terusik atau dilanggar maka akan dapat memunculkan kegoncangan dan kegelisahan. Demikian juga dengan para pencipta atau
33 Lihat  Subekti  dalam  Esmi  Warasih,  2014, Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, h. 21.
84 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 81-89
pemegang hak cipta yang juga akan terusik
keadilan  bagipencipta  tidak  akan  pernah apabila hak-haknya dilanggar.
tercapai Sebuah teori yang sering dipakai
Keadilan akan selalu memiliki kandungan dalam kaitan dengan hak cipta yaitu teori berupa unsur “penghargaan,penilaian,
hukum alam dimana suatu tindakan dapat pertimbangan  dan  karena  ini  ia  lazim
diukur dengan moral, dengan demikian apabila disimbolkan dengan neraca keadilan. melakukan  pelanggaran  sudah  pasti  tidak Dikatakan bahwa keadilan tersebut menuntut
dapat dibenarkan karena melanggar ajaran bahwa dalam keadaan yang sama maka tiap
moral yang baik. Dalam ajaran moral dikenal orang  mesti  menerima  bagian  yang  sama
doktrin jangan mencuri atau jangan mengambil juga”.  Bahwa  konteks  keadilan  dikaitkan
apa  yang  bukan  hakmu.  Dikarenakan dengan  hak  cipta  adalah  perolehan  hak
pengambilan seperti itu dianggap cara yang ekonomi pencipta. Keadilan tercapai apabila
tidak  bermoral  dengan  tidak  memberikan sama-sama  menguntungkan  semua  yang
kompensasi bagi pemiliknya. Para Pembajak/ terlibat  dalam  proses  mendapatkan  hak
pengada telah menjual hasil pelanggaran hak ekonomi suatu ciptaan.
cipta tanpa memberikan kompensasi kerpada Pengelolatempat perdagangan adalah pencipta. Namun para pembajak/pengadaan
salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.
tersebut membayar uang sewa tempat kepada Pengambilan dengan tidak memberikan pengelola tempat perdagangan, dengan kompensasi  bagi  pemiliknya  sama  seperti demikian pengelola tempat  perdagangan para  pembajak  /  penggada  adalah  suatu
telah menfasilitas dan bahkan mendukung tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena
adanya pelanggarn hak bagi pencipta. Adanya melanggar ajaran moral yang baik. Landasan
pelanggaran  hak  bagi  pencipta  membuat moral ini pula yang dikenal dengan teori
pencipta tidak mendapatkan apa yang menjadi filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam
haknya Jadi disini tidak terdapat keadilan bagi ajaran moral dikenal doktrin ‘‘jangan mencuri
pencipta. Bertitik tolak dari uraian pada latar atau  jangan  mengambil  apa  yang  bukan
belakang masalah tersebut di atas, maka yang hak  mu’’.  Jadi  apabila  pengelola  tempat
menjadi permasalahan dalam penelitian ini perdagangan membiarkan  para pembajak/ adalah Benarkahlarangan penyediaan tempat pengada menjual hasil pelangaran hak cipta
bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak berarti pengelola tempat tersebut telah Ciptadibuat untuk mewujudkan nilai keadilan? mendukung hal ini terjadi, dengan demikian
Agar tidak  terjadi  kerancuan tentang
konsep-konsep  yang  dipergunakan  dalam
berhak cipta yang melanggar hak ekslusif penelitian ini, maka perlu penulis kemukakan bahwa  yang  penulis  maksud  dengan  yaitu: Pertama  Hak  cipta,  untuk  konsep  hak  cipta penulis mengacu pada

## Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Mengenai  Hak  Cipta,  menyebutkan  Hak  Cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Konsep  UUHC  inilah yang dipenulis gunakan dalam penelitian ini.
Kedua pengelola tempat perdangangan, menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
“Pengelola  yaitu  orang  yang  mengelola”. Sedangan “tempat yaitu sesuatu yang dipakai untuk  menaruh  (menyimpan,  meletakan  dan sebagainya);  wadah.  Perdagangan  yaitu dagang;  urusan  dagang;  perniagaan”.  Serta “Penjual yaitu orang yang menjual”. Dengan demikiankonsep yangpenulis  maksudkan dengan pengelola tempat perdagangan dalam penelitian ini adalah orang yang menyediakan tempat untuk urusan dagang.
Perilaku yang menyimpang untuk
melakukan  tindakan  menurut  kehendak sendiri  tanpa  memperhatikan  peraturan  hak cipta yang telah di buat. Ketiga, pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya
pemegang  hak  cipta,  seperti  hak  untuk memproduksi,  mendistribusi,  menampilkan atau  memamerkan  karya  berhak  cipta  atau membuat  karya  turunan,  tanpa  izin  dari pemegang  hak  cipta,  yang  biasanyapenerbit atau  usaha  lain  yang  mewakili  atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. 34
Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai suatu  pelanggaran  hak  cipta  apabila  perbuatan tersebut  melanggar  hak  khusus  dari  pencipta atau pemegang hak cipta. 35 Umumnya hak cipta dilanggar  jika  materi  hak  cipta  tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. 36
Keempat  keadilan  Menurut  Kahar Masyhur 37 mengatakan  bahwa,terdapat  tigal hal tentang pengertian adil, yaitu:
1. “Adil” ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya.
2. “Adil”  ialah  :  menerima  hak  tanpa lebih  dan  memberikan  orang  lain tanpa kurang.
3. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang  berhak  secara  lengkap  tanpa lebih tanpa kurang antara sesama
34 Id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran-hakcipta, diakses pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, Pukul 18.40 WIB.
35 Adrian  Sutedi,  2009,  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, h. 120.
36 Asian Law Group Pty. Ltd, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, h. 122. 37 Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta,h. 71.
yang  berhak  dalam  keadaan  yang
kearah yang lebih baik. 39 sama, dan penghukuman orang jahat Hukum  dianggap berhasil apa  bila
atau yang melanggar hukum, sesuai telah memenuhi nilai keadilan,kemanfaatan dengan kesalahan dan pelanggaran”. dan  kepastian.  Maka  terkait  dengan  hak Dengan mengacu pada pendapat Kahar cipta hukum memberikanperlindungan Masyhur tersebut, maka konsep adil dalam
untuk  membatasi  perilaku-perilaku  setiap tulisan ini adalah memberikan hak setiap yang
individu  agar  tidakmelakukan  sikap  yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa sewenang-wenang terhadap karya cipta dan kurang antara sesama yang berhak dalam
hanya memberikan haknya kepada pencipta/ keadaan yang sama, dan penghukuman orang
pemegang hak cipta saja serta hak ciptatersebut jahat atau yang melanggar hukum, sesuai
dapat dialihkan sesuai dengan kententuan yang dengan kesalahan dan pelanggaran.
diberlakukan yang agarnilai keadilan tersebut Metode Penelitian
tercapai. Karya cipta merupakan kekayaan Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, 38 Jenis data di dalam penelitian yaitu Bahan hukum primer yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari kehidupan  masyarakat  dan  bahan  hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## Pembahasan
Hukum  dapat  berperan  sebagai  alat pengatur atau pengontrol dan dapat pulaberperan  sebagai  alat  rekayasa/perubahan social, bahkan ahli sociologicaljurisprudence, Rosce Pound sangat yakin bahwa hukum dapat menjadi  alat  untukmengubah masyaarkat
38 Ronny Hanintijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta h. 40.
intelektual  darikreatifitas  yang dihasilkan dari olah pikir manusia, curahan tenaga karsa, dansegala jerih payah itu menjadi ktribusi yang memililk nilai ekonomi, oleh karenaitu setiap karya cipta diakui dan dilindungi baik secara moral maupun secarahukum atas sikap pengakuan  dan  penghormatan.Karya  cipta sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan
sehari-hari.  Hasil  ciptaan  dapat  berbentuk seperti software,  buku,  potret, kaset/CD/
DVD yang memberikan berbagai manfaat bagi  kehidupan  yaknimempercepat  dan mempermudah  suatu  pekerjaan  seseorang baik  dalam  bidangpendidikan  maupun  yang lain serta dapat digunakan untuk mengakses informasidari segala penjuru dunia, 39 Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, h. 126.
memberikan hiburan bahkan masih banyak ciptaanlainnya  yang  memberikan  manfaat. Sehingga hukum memberikan Hak ekslusif terdiri dari hak ekonomi dan hakmoral. Dalam hak  ini  yang  menjadi  sering  menjadi  sorotan yaitu Hak ekonomi,hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untukmendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya berupa royalt.
Nilai ekonomi dari karya cipta membuat orang  yang  bukan  pemilik  karyacipta tersebut  menjadi  tergiur  untuk  melakukan memperbanyak, menjiplakan danmembajakan.  Padahal  dalam  ketentuan sebelumnya  sudah  cetuskan.  Selainpencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta.Memperbanyak, menjiplak dan  membajak  tanpa  adanya  izin  sama  halnya denganpelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut dilakukan
semata- mata
untukmemperoleh  keuntungan  ekonomi.  Pada dasarnya pelanggaran hak cipta bertujuaningin
mencari keuntungan financial secara cepat dengan  mengabaikankepentingan  pencipta. Jadi  dengan  adanya  pelanggaran  hak keadilan bagi pencipta/pemegang hak tidak  terpenuhi,  sehingga  undang-undang sebelumnya dianggap belum berlakuoptimal dan  kurang  efektif  di  dalam  masyarakat dengan  melihat  pendapat  Paul  dan  Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi
untuk mengefektifitkan sistemhukum yaitu; 40
1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dandipahami; 2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarkat yang mengetahui isi aturanaturanhukum yang bersangkutan;
3. Efesian dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum;
4. Adanya  mekanisme  penyelesaian  sengketa yang  tidak  hanya  mudahdijangkau  dan dimasuki  oleh  setiap  warga  masyarakat melainkan  jugaharus  cukup  efektif  dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, dan;
5. Adanya  anggapan  dan  pengakuan  yang merata  di  kalangan  wargamasyarakat bahwa  aturan  dan  pranata-pranata  hukum itu memangsesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.
Ketentuan  di  dalam pasal  10  UUHC No.  28  Tahun  2014  yang  berbunyipengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan
penjualan/penggandaanbarang hasil pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  di tempat  perdaganganyang  dikelolanya.  Dengan melibatkanpengelolatempatagarparapencipta ataupemegang hak cipta merasa karya ciptanya dilindungi  sudah  memberikankontribusi  yang baik.  Perlindungan  tersebut  merupakan  bentuk dari  nilai  keadilanyang  merupakan  tujuan  dari sebuah hukum, dengan demikian
40 Esmi Warassih, op.cit , h. 80.
pengganda  yang  menjual  vcd  bajakan  di sepanjang  tempat  perdagangan,  para  pengelola tempat  telah  memberikan  perlindungan  bagi karya cipta si pencipta dan pemegang hak cipta hal  tersebut  dilakukan  agar  hak  ekonomi mereka  terpenuhi.  agar  saling  menguntungkan sebaik  para  penjual/  atau  pengganda  meminta izin  kepada  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Izin  tersebut dilakukan  agar  tidak  adanya  pelanggaran  hak bagi  pihak  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta dan mereka tidak dirugikan.

## Daftar Pustaka

## Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan
Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika.
Asian  Law  Group  Pty.  Ltd,  2011,  Hak
Kekayaan Intelektual  Suatu Pengantar,
Bandung : PT. Alumni.
Esmi Warasih, 2014, Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis,  Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta.
R onny Hanintijo Soemitro, 1988,
Metodologi  Penelitian  Hukum  dan
Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia. Soerjono  Soekanto,  2012,
Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
tersebut  di  dalam  masyarakat.  Bagi pencipta danpemegang  hak  cipta  keadilan berwujud  sebuah  perlindungan  atas  karya yangmereka hasilkan. Karya cipta yang memilki nilai ekonomi yang dinilai tinggiseperti compact  disc  membuat  masyarakat  tidak mampu membelinya  dalambentuk  asli.
Masyarakat berpendapat  dengan  adanya  vcd bajakan mereka merasaterbantu dapat menikmati karya-karya  ciptaan  seperti  film, music dan lain-lain,
akan tetapi hal tersebut tetaplah bertentangan dengan undang-undang.

## Simpulan
Tidak  membiarkan  para  penjual/  atau
agar  sesuatu  yangmenjadi  hak  pencipta  dan pemegang hak cipta dapat diperoleh.
Ketentuan di dalam undang-undang memang  telah  mengandung  nilaikeadilan terutama  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak cipta,  akan  tetapi  bagaimanadi  dalam masyarakat, mengingat harga vcd asli cukup tinggi  membuat  parakalangan  masyarakat tidak  mampu  untuk  membelinya.  Dengan ini,  adanyapenjualan  bajakan  memberikan kemudahan kepada masyarakat serta merasakebutuhan  akan  hiburan  terpenuhi. Tidak  hanya  itu  adanya  pelanggaran  hak ciptatelah menjadi budaya masyarakat setempat, sehingga
tidak
mudah
untukmenghilangkan budaya