## PENTINGNYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI ERA DIGITAL
Sri Handriana Dewi Hastuti 1)
1) STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani-Lombok
e-mail: srihandriana@gmail.com 1

## ABSTRAK
Pemanfaatan  data kependudukan yang bersumber dari Dinas Dukcapil  mendorong   semua SKPD  (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menggunakan pendekatan kebijakan satu data (one data policy) . Tujuan dari pemanfaatan data ini diantaranya  pemanfaatan  data  untuk  sekolah,  mengurus  perijinan  data,  mengurus  bantuan  sosial  semuanya  harus  sama dengan sumber data yang ada di Dinas Dukcapil sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki identitas yang berbeda-beda.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  61  Tahun  2015  tentang  Persyaratan,  Ruang  Lingkup,  dan  Tata  Cara  Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el , izin akses pemanfaatan data diberikan oleh Bupati/Wal- ikota. Setelah pengajuan izin kepada Bupati/Walikota, selanjutnya dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS). Selanjutnya, OPD atau intansi pelayanan publik membentuk Tim Teknis pelaksana kerjasama. Selanjutnya akses data akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Lembaga pengguna akses akan dimonitor oleh Bupati/Walikota me- lalui Dinas Dukcapil, dan secara berkala akan dilakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.
Kata Kunci : Data kependudukan, digital, pemanfaatan data kependudukan .

## ABSTRACT
Utilization of population data sourced from the Department of population and civil registration encourages all Re- gional Government Work Units to use a one data policy approach. The purpose of using this data includes the use of data for schools, taking care of data licensing, managing social assistance, all of which must be the same as the data sources in the Population and Civil Registration Office so that no more people have different identities.
Based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 61 of 2015 concerning Requirements, Scope and Procedures for Granting Access Rights and Utilization of Population Identification Number, Population Data, and Electronic Resident Iden- tity  Cards,  data  utilization  access  permits  are  granted  by  the  Regent  /  Mayor.  After  submitting  the  permit  to  the  Regent  / Mayor, then the Cooperation Agreement (PKS) is signed. Furthermore, the Regional Apparatus Organization or public service agencies form a Technical Team implementing the cooperation. Furthermore, data access will be given according to their needs and usage. The user access institution will be monitored by the Regent / Mayor through the Department of population and civil registration, and periodic control, supervision and evaluation will be conducted.
Keywords: Population data, digital, population data utilization.

## I. P ENDAHULUAN
ata  kependudukan  merupakan  salah  satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan  pembangunan  berkelanjutan. Pelaksanaan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  di  seluruh  tanah  air,  tidak  saja mempermudah  pembuatan  data  kependudukan  secara cepat  dan  akurat.  Data-data  yang  terangkum  dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini akan dimutakhirkan dan ditertibkan Nomor Induk Kependudukannya  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  segera dicetak Kartu Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan.[1]
Database Kependudukan yang mutakhir dan akurat akan  sangat  mendukung  dalam  perencanaan  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan dimaksud.  Pemutakhiran  Database  kependudukan tersebut dilakukan agar hasil pemutakhiran benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Secara  umum,  data  kependudukan  tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, yang diantaranya : (1) Pelayanan publik antara lain  untuk penerbitan surat izin  mengemudi,  izin  usaha,  pelayanan  wajib  pajak, pelayanan  perbankan,  pelayanan  penerbitan  sertifikat tanah,  asuransi,  jaminan  kesehatan  masyarakat,  dan jaminan  sosial  tenaga kerja.  (2)  Perencanaan pembangunan  yakni  untuk  perencanaan  pembangunan
D
nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan,  perencanaan  tenaga  kerja,  dan  pengentasan masyarakat  dari  kemiskinan.  (3)  Alokasi  anggaran meliputi  penentuan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan perhitungan  potensi  perpajakan.  (4)  Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per  kecamatan  (DAK2)  dan  penyiapan  data  Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). (5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan  pelaku  kriminal,  mencegah  perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.[2]
Pemanfaatan    data  ini  untuk  mendorong    semua SKPD    (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  untuk menggunakan pendekatan kebijakan satu data (one data policy)  di  mana  data    itu  berasal  dari  Dinas  Dukcapil. Tujuan  dari  pemanfaatan  data  ini  diantaranya pemanfaatan  data  untuk  sekolah,  mengurus  perijinan data,  mengurus  bantuan  sosial  semuanya  harus  sama dengan  sumber  data  yang  ada  di  Dinas  Dukcapil sehingga  tidak  ada  lagi  orang  yang  memiliki  identitas yang berbeda-beda.[3]
Informasi  dan  publikasi  terkait  dengan  e-KTP, NIK, database kependudukan dan aspek terkait lainnya sudah  banyak  ditemukan,  namun  terkait  dengan pemanfaatan  database  kependudukan  di  pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) masih minim. Jurnal ini  mengungkap  bagaimana  proses  untuk  memperoleh akses dan pemanfaan data kependudukan di lingkungan kabupaten/kota.

## II. STUDI PUSTAKA
Secara umum data dapat diartikan sebagai kum- pulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa  angka,  lambang  atau  sifat  yang  dapat  mem- berikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  sekumpulan  in- formasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (ob- servasi) suatu objek. Oleh karena itu data yang baik ada- lah  data  yang  bisa  dipercaya  kebenarannya (relia- ble), tepat  waktu  dan  mencakup  ruang  lingkup  yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu ma- salah secara menyeluruh  merupakan data relevan. Sedangkan  kependudukan  atau  demografi  merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manu- sia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk,  serta  bagaimana  jumlah  penduduk  berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
Analisis  kependudukan  dapat  merujuk  masyarakat secara  keseluruhan  atau  kelompok  tertentu  yang didasarkan  kriteria  seperti  pendidikan,  kewarganega- raan,agama atau etnisitas tertentu.
Dengan  demikian  data  kependudukan  adalah segala   tampilan  data  penduduk  dalam  bentuk  resmi
maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan  kependudukan  (pemerintah  maupun  non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain.[4]

## III. METODE PENELITIAN
Pada  metode  penelitian  akan  dijelaskan  mengenai langkah-langkah  dalam  menyelesaikan  permasalahan yang dibahas, agar dapat berjalan dengan baik. Langkah- langkah  penyelesaian  masalah  tersebut  dapat  dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 1. Alur Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Database kependudukan dalam SIAK (Sistem Infor- masi Administrasi Kependudukan ) menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai pengidentifikasi setiap  record  pada  seluruh  komponennya.  Database kependudukan  meliputi  sejumlah  item  data  yang lengkap  tentang  idenitias,  pencatatan  sipil,  dan  bio- metrik.  Pemanfaatan  database  kependudukan  untuk  e- Gov  dan  beragam  aplikasi  sistem  informasi  di  Pem- kab/Pemkot  sangat  dimungkinkan  mengingat  SIAK online di setiap kecamatan langsung terhubung dengan data  center  kependudukan  pusat  di  Ditjen  Adminduk melalui VPN dial.
Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur se- bagai  hasil  dari  kegiatan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan sipil. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 ten- tang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :
1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilin- dungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).
2.  Database  adalah  kumpulan  berbagai  jenis  data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, ter- struktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007).
3.  Data  Kependudukan  adalah  data  perseorangan  atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. [5]
Pemanfaatan  data  kependudukan  dipahami  se- bagai  aktivitas  pemberian  hak  akses  atas  data
kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lem- baga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pe- layanan public, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota  sesuai  dengan  skala  kewenangannya. Ada 3 jenis pemanfaatan data penduduk, yaitu :
a. data agregat, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif,
b. pemadanan/penyandingan/pencocokan data,
c. akses  data  penduduk  by  name  by  address  by NIK.[7]
Berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2015 bahwa lingkup pemanfaatan data kependudukan adalah
Nomor
Induk Kependudukan (NIK), data
kependudukan dan Kartu Penduduk Elektronik (Ktp-el) sedangkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
1. Keterangan tentang cacat fisik dan atau mental
2. Sidik jari
3. Iris mata
4. Tanda tangan
5. Elemen  data  lainnya  yang  merupakan  aib  se- sorang.[8]
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  setiap  warga negara memiliki catatan dan data diri yang terdokumen- tasi oleh setiap pemerintah daerah. Catatan dan data diri tersebut terdiri dari data kependudukan, NIK, dan KTP- el. Sebagai instansi pelaksana, Dinas Dukcapil memiliki data  penduduk  yang  lengkap  dan  valid.  Data  tersebut dibutuhkan  oleh  lembaga  lain  seperti  Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi pelayanan publik lainnya.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  61  Tahun 2015  tentang  Persyaratan,  Ruang  Lingkup,  dan  Tata Cara  Pemberian  Hak  Akses  serta  Pemanfaatan  NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, izin akses pemanfaa- tan  data  diberikan  oleh  Bupati/Walikota.  P roses  pem- berian ijin oleh Dirjen Dukcapil diatur di dalam Perjan- jian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga pengguna. Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberi- kan oleh Gubernur, izin sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan  pembuatan  dan  pelaksanaan  Perjanjian Kerja  Sama  antara  Unit  Kerja  yang  menangani kependudukan  dan  pencatatan  sipil  tingkat  provinsi dengan lembaga pengguna. Izin pemanfaatan data dan akses  data  tingkat  kabupaten/kota  diberikan  oleh  Bu- pati/Walikota, izin  sebagaimana  dimaksud  sbagai  per- syaratan  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan lembaga pengguna tingkat ka- bupaten/kota.
Naskah perjanjian kerja sama sebelum ditandatan- gani  harus  dikonsultasikan  terlebih  dahulu  kepada
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta unit kerja yang menangani kependudukan dan pen- catatan  sipil  provinsi  .  Pemanfaatan  NIK,  data kependudukan  dan  KTP-el  oleh  lembaga  pengguna tingkat  kabupaten/kota,  wajib  menggunakan  aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setelah pengajuan izin  kepada  Bupati/Walikota,  selanjutnya  dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS). Kemudian OPD  atau  instansi  pelayanan  publik  membentuk  Tim Teknis  pelaksana  kerjasama.  Selanjutnya  akses  data akan  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan penggunaannya. Lembaga pengguna akses akan dimon- itor oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Dukcapil, dan secara berkala akan dilakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. [6]

## Gambar 2. Tata Cara Pemberian Hak Akses
Pemanfaatan  Data  Kependudukan  Dukcapil  Ke- mendagri  semakin  meluas  dalam  segala  aspek  ke- hidupan di antaranya untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pencegahan kriminalitas. Contoh pemanfaatan data kependudukan : 1. Demokrasi
a. Pemilu  Anggota  DPR,  DPRD  dan  DPD  tahun 2014  melalui  penyerahan  ke  KPU  DAK2  dan DP4
b. Pilkada  Serentak  tahun  2015  melalui  penye- rahan ke KPU DAK2 dan DP4
2. Kepolisian
a. Mempercepat penangkapan teroris di Kab. Tan- gerang Selatan, 31-12-2013
b. Identifikasi  jenazah  yang  tidak  dikenali  :  di pandeglang 2401-2014, kasus mayat dalam ko- per dan lain-lain.
c. Kasus  Air  Asia,  yang  hampir  sebagian  besar identifikasi jenasah menggunakan data kependudukan.
3. Lainnya
a. Identifikasi dan verifikasi atas jati diri penduduk melalui  akses  dataware  house  lebih  dari    23 Lembaga Pengguna (yang aktif).
b. Dasar Penyusunan DAU
c. Integrasi  dengan  data  TNP2K  (tingkat  na- sional). [9]

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang  Persyaratan,  Ruang  Lingkup,  dan  Tata  Cara Pemberian  Hak  Akses  serta  Pemanfaatan  NIK,  Data Kependudukan,  dan  KTP-el  izin  akses  pemanfaatan data diberikan oleh Bupati/Walikota. Setelah pengajuan izin  kepada  Bupati/Walikota,  selanjutnya  dilakukan penandatangan  Perjanjian  Kerjasama  (PKS).  Selanjut- nya,  OPD  atau  intansi  pelayanan  publik  membentuk Tim  Teknis  pelaksana  kerjasama.  Selanjutnya  akses data  akan  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan penggunaannya. Lembaga pengguna akses akan dimon- itor oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Dukcapil, dan secara berkala akan dilakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.

## D AFTAR P USTAKA
[1]https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-
8037-bab1.pdf.
[2] http://sepang-buleleng.desa.id/in- dex.php/first/artikel/419-Mengenal-GISA-dan- Pentingnya-Data-Kependudukan
[3] https://www.pangkalpinangkota.go.id/zudan-menyam- paikan-pentingnya-pemanfaatan-data-kependudukan- di-era-digital/
[4] https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-ten- tang-pentingnya-data-kependudukan.
[5] Undang_undang No.23 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  TAHUN  2006  TENTANG  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
[6] Channel  Dukcapil  KDN,  Prosedur  Pemanfaatan  Data Kependudukan  Oleh Perangkat Daerah dan Instansi Pe- layanan Publik.2017.
[7] http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/mekanisme-pem- anfaatan-data-kependudukan-oleh-instansilembaga- pengguna/.
[8] Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  Indonesia.Implementasi Konfigurasi Baru Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan  Berdasarkan  Data  Terkonsolidasi  dan Data Yang Dibersihkan. 2018. [9] Fakrulloh, Zudan Arif. Pemanfaatan Data Kependudukan  Untuk  Mendukung  Pelayanan  Publik. Disampaikan dalam Konferensi Inovasi Teknologi dan Komunikasi untuk Indonesia yang ke XI dan Smart  In- donesia Initiatives  Forum ke I di ITB. 2015.