## Positioning Airlangga Hartarto dalam Gaya Komunikasi Politik

## Silent Authority
Iswahyu Pranawukir 1* , Alfan Bachtiar 2 , Agus Hitopa Sukma 3 , Alamsyah 4 , Misnan 5
1-5 Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta, Indonesia *prana1enator@gmail.com

## Artikel
Submitted: 23-10-2023 Reviewed: 12-11-2023 Accepted: 20-12- 2023 Published: 30-12-2023

## DOI:
10.32509/wacana.v22i2.3390 This work is licensed under a
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0. Volume : 22 No. : 2 Bulan : December Tahun : 2023 Halaman  : 357-368

## Abstract
Silent  authority  is  a  communication  style  that  shows  a  calm,  polite,  solution  and inclusive attitude, which has been demonstrated by Airlangga Hartarto, General Chair of the Golkar Party and Coordinating Minister for Economic Affairs, a potential figure to run as a presidential/vice presidential candidate in the 2024 presidential election. This research aims to to analyze the silent authority's political communication style as a  differentiation  for  Airlangga  Hartarto  ahead  of  the  2024  presidential  election.  The method used is a case study with a qualitative approach, using secondary data in the form of news, articles, interviews and public opinion surveys related to the research topic.  The  research  results  show  that  Airlangga  Hartarto's  silent  authority  political communication  style  has  several  characteristics,  namely:  (1)  avoiding  conflict  and political  polarization;  (2)  building  open  and  equal  communication  with  parties  and community  groups;  (3)  displaying  performance  and  achievements  as  a  form  of responsibility  and  commitment;  (4)  offering  concrete  and  realistic  solutions  to overcome the nation's problems; and (5) prioritizing national interests above party or personal  interests.  The  impacts  of  this  silent  authority  political  communication  style include: (1) increasing a positive image and public trust; (2) expanding networks and political support base; (3) strengthening his bargaining position and credibility as party leader; and (4) demonstrate capability and readiness as a future leader.
Keywords : Airlangga Hartarto, Silent authority, Political Communication Style

## Abstrak
Silent  authority adalah  gaya  komunikasi  yang  menunjukkan  sikap  tenang,  santun, solutif dan inklusif, yang telah ditunjukkan oleh Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar  sekaligus  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  tokoh  potensial  untuk maju sebagai calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  gaya  komunikasi  politik silent  authority sebagai  diferensiasi Airlangga Hartarto menjelang Pilpres 2024. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan  pendekatan  kualitatif,  menggunakan  data  sekunder  berupa  berita,  artikel, wawancara  dan  survei  opini  publik  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  gaya  komunikasi  politik silent  authority Airlangga Hartarto memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) menghindari konflik dan polarisasi politik;  (2)  membangun  komunikasi  terbuka  dan  setara  dengan  lintas  partai  dan kelompok masyarakat; (3) menampilkan kinerja dan prestasi sebagai bentuk tanggung jawab  dan  komitmen;  (4)  menawarkan  solusi  konkret  dan  realistis  untuk  mengatasi masalah  bangsa;  dan  (5)  mengedepankan  kepentingan  nasional  di  atas  kepentingan partai atau pribadi. Dampak dari gaya komunikasi politik silent authority ini antara lain: (1)  meningkatkan  citra  positif  dan  kepercayaan  publik;  (2)  memperluas  jaringan  dan basis dukungan politik; (3) memperkuat posisi tawar dan kredibilitas sebagai pemimpin partai; dan (4) menunjukkan kapabilitas dan kesiapan sebagai pemimpin masa depan. Kata Kunci: Airlangga Hartarto, Silent authority , Gaya Komunikasi Politik

## PENDAHULUAN
Partai Golkar merupakan salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia, yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi. Partai Golkar memiliki tradisi kuat dalam memenangkan pemilu, baik sebelum maupun sesudah reformasi. Pada Pemilu 2019, Partai Golkar berhasil meraih
suara terbanyak kedua dengan 17,2 juta suara atau 12,31 persen suara sah nasional, dan mendapatkan 85 kursi di DPR RI (Sulistijanto et al., 2023).
Pada tahun 2024, Partai Golkar akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan meningkatkan elektabilitasnya di tengah persaingan politik yang semakin ketat dan dinamis. Selain itu, Partai Golkar juga tentunya berambisi untuk mengusung calon presiden sendiri dari kader internalnya, yaitu Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Sahid & Budianto, 2022)
Di  lain  pihak,  Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  2024  akan  menjadi  ajang  kontestasi  politik  yang menarik dan penting bagi masa depan Indonesia. Pilpres 2024 akan menjadi pilpres pertama tanpa adanya petahana, sehingga membuka peluang bagi berbagai partai politik dan tokoh politik untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pilpres 2024 juga akan menjadi pilpres yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi Covid-19, dinamika ekonomi, sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ( Wartakotalive , 2023).
Salah  satu  faktor  yang  berperan  penting  dalam  menentukan  hasil  Pilpres  2024  adalah  gaya komunikasi politik  yang ditampilkan oleh para calon presiden dan wakil presiden. Gaya  komunikasi politik adalah cara penyampaian pesan politik oleh aktor-aktor politik kepada publik melalui berbagai media  dan  saluran  komunikasi.  Gaya komunikasi  politik  memiliki  peran  penting  dalam membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku politik, dan menentukan hasil pemilihan umum ( Suara Merdeka , 2021).
Adapun salah satu gaya komunikasi politik yang menarik untuk diteliti adalah gaya komunikasi politik silent authority . Gaya komunikasi politik ini ditunjukkan oleh Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjadi salah satu tokoh politik potensial  untuk  maju  sebagai  calon  presiden  pada  Pilpres  2024.  Gaya  komunikasi  politik silent authority adalah gaya komunikasi yang menunjukkan sikap tenang, santun, solutif, dan inklusif dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, baik sesama elit politik maupun masyarakat (Reza Retamara,Kun Budianto, 2023).
Gaya  komunikasi  politik silent  authority Airlangga  Hartarto  berbeda  dengan  gaya  komunikasi politik  yang  ditampilkan  oleh  sejumlah  calon  presiden  lain  yang  telah  mendeklarasikan  diri  atau mendapat  dukungan  dari  partai-partai  tertentu,  seperti  Ganjar  Pranowo,  Anies  Baswedan  atau Prabowo Subianto. Gaya komunikasi politik mereka cenderung lebih agresif, vokal, kontroversial atau eksklusif dalam menyampaikan pesan-pesan politik (Mukti, 2022).
Secara  teoritis,  komunikasi  politik  merupakan  proses  penyampaian  pesan  politik  oleh  aktor- aktor  politik  kepada  publik  melalui  berbagai  media  dan  saluran  komunikasi.  Komunikasi  politik memiliki  peran  penting  dalam  membentuk  opini  publik,  mempengaruhi  perilaku  politik  dan menentukan  hasil  pemilihan  umum.  Oleh  karena  itu,  aktor-aktor  politik  harus  memiliki  gaya komunikasi  politik  yang  efektif  dan  sesuai  dengan  konteks,  situasi  dan  kondisi  masyarakat  ( News Liputan6 , 2023).
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu komunikasi politik, khususnya dalam konteks Indonesia. Selain itu, dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat tentang gaya komunikasi politik yang ditampilkan oleh salah satu calon pemimpin bangsa.
Komunikasi politik adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan-pesan politik oleh aktor- aktor  politik  kepada  publik  melalui  berbagai  media  dan  saluran  komunikasi  (Erly  Hasim,  2016). Komunikasi politik memiliki beberapa fungsi, antara lain: a) membentuk opini publik tentang isu-isu politik, kandidat, partai atau kebijakan. b) Mempengaruhi perilaku politik publik, seperti partisipasi, afiliasi atau pemilihan. c) Menentukan hasil pemilihan umum, baik melalui persuasi, mobilisasi atau manipulasi.  d)  Membangun  legitimasi  dan  kredibilitas  aktor-aktor  politik  di  mata  publik.  e) Menciptakan identitas dan citra diri aktor-aktor politik sebagai pemimpin atau wakil rakyat (Junaidi, et al, 2018).
Komunikasi politik melibatkan berbagai elemen, antara lain: a) komunikator politik, yaitu aktor- aktor politik yang menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kandidat, partai, pemerintah, kelompok kepentingan,  atau  media  massa.  b)  Pesan  politik,  yaitu  isi  atau  makna  yang  disampaikan  oleh komunikator politik kepada publik, seperti program, visi-misi, janji, kritik, atau propaganda. c) Media dan  saluran  komunikasi,  yaitu  alat  atau  sarana  yang  digunakan  oleh  komunikator  politik  untuk menyampaikan  pesan-pesan  politik  kepada  publik,  seperti  media  massa  (cetak,  elektronik, online ), media sosial ( Facebook, Twitter, Instagram ), atau media interpersonal (pidato, rapat umum, diskusi). d)  Publik atau audien, yaitu penerima atau sasaran dari pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik, seperti masyarakat umum, pemilih potensial, pendukung setia atau lawan politik. e) Efek atau dampak komunikasi politik, yaitu perubahan yang terjadi pada publik setelah menerima pesan-pesan  politik  dari  komunikator  politik,  seperti  perubahan  sikap,  pengetahuan,  emosi,  atau perilaku (Priyowidodo, 2018).
Adapun gaya komunikasi politik adalah cara penyampaian pesan-pesan politik oleh komunikator politik  kepada  publik  yang  mencerminkan  karakteristik  pribadi  dan  situasional  dari  komunikator tersebut.  Gaya  komunikasi  politik  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  latar  belakang pendidikan, profesi, sosial budaya, agama, atau ideologi dari komunikator politik (Fajrina, 2017).
Gaya  komunikasi  politik  memiliki  beberapa  dimensi  atau  aspek  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur dan membedakan gaya-gaya komunikasi yang berbeda. Beberapa dimensi tersebut antara lain:  a)  verbal  dan  nonverbal,  gaya  komunikasi  verbal  adalah  gaya  yang  menggunakan  kata-kata sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Gaya ini dapat dibedakan menjadi gaya verbal lisan ( oral ) (Andriyanty et al., 2021)  dan gaya verbal tulis ( written ) (Asrarudin & Dewi, 2021). Gaya komunikasi nonverbal adalah gaya yang menggunakan elemen-elemen selain kata-kata, seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, suara, atau simbol (Riyantie et al., 2021) dalam menyampaikan pesan- pesan  politik.  b)  Langsung  dan  tidak  langsung,  gaya  komunikasi  langsung  adalah  gaya  yang menyampaikan pesan-pesan politik secara eksplisit, jelas, dan tegas tanpa menggunakan basa-basi, sindiran,  atau  metafora.  Gaya  komunikasi  tidak  langsung  adalah  gaya  yang  menyampaikan  pesan- pesan politik secara implisit, samar, dan halus dengan menggunakan basa-basi, sindiran, atau metafora (Misnan et al., 2020). c) Agresif dan pasif, gaya komunikasi agresif adalah gaya yang menyampaikan pesan-pesan  politik  secara  keras,  tajam  (Herna  et  al.,  2019),  dan  menyerang  dengan  tujuan  untuk mempengaruhi, menguasai, atau mengalahkan lawan politik. Gaya komunikasi pasif adalah gaya yang menyampaikan  pesan-pesan  politik  secara  lembut,  lunak,  dan  menurut  dengan  tujuan  untuk menghindari konflik, menjaga hubungan, atau mengalah kepada lawan politik (Alamsyah et al., 2021). d) Vokal dan silent , gaya komunikasi vokal adalah gaya yang menyampaikan pesan-pesan politik secara sering,  banyak,  dan  luas  dengan  tujuan  untuk  menarik  perhatian,  membangun  citra,  atau menginformasikan  publik.  Gaya  komunikasi silent adalah  gaya  yang  menyampaikan  pesan-pesan politik  secara  jarang,  sedikit,  dan  terbatas  dengan  tujuan  untuk  menjaga  privasi,  menghindari kontroversi,  atau  menunggu  situasi  (Pranawukir  &  Sukma,  2021).  e)  Eksklusif  dan  inklusif,  gaya komunikasi eksklusif adalah gaya yang menyampaikan pesan-pesan politik  secara tertutup, selektif, dan  diskriminatif  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  loyalitas,  kepentingan,  atau  ideologi kelompok  tertentu  (Sukma  &  Pranawukir,  2020).  Gaya  komunikasi  inklusif  adalah  gaya  yang menyampaikan  pesan-pesan  politik  secara  terbuka,  inklusif,  dan  partisipatif  dengan  tujuan  untuk membangun kerjasama, konsensus, atau harmoni antarkelompok (Sadasri, 2019) (Makmur, 2016).
Di  lain  pihak,  gaya  komunikasi  politik silent  authority adalah  gaya  komunikasi  politik  yang menunjukkan  sikap  tenang,  santun,  solutif,  dan  inklusif  dalam  berinteraksi  dengan  berbagai  pihak. Gaya  ini  memiliki karakteristik  sebagai  berikut:  a) menggunakan  kata-kata  yang  sopan,  ramah,  dan hormat dalam menyampaikan pesan-pesan politik. b) Menghindari penggunaan kata-kata yang kasar, provokatif,  atau  menyinggung  dalam  menyampaikan  pesan-pesan  politik.  c)  Menyampaikan  pesan- pesan  politik  secara  tidak  langsung  dengan  menggunakan  basa-basi,  sindiran,  atau  metafora.  d) Menyampaikan pesan-pesan politik secara pasif dengan menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan  kehendak  sendiri.  e)  Menyampaikan  pesan-pesan  politik  secara silent dengan  tidak
banyak bicara dan lebih banyak mendengar serta mengamati situasi. f) Menyampaikan pesan-pesan politik  secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan mencari solusi bersama (Zahra, 2022) (Sulistijanto et al., 2023).
Gaya komunikasi politik silent authority memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihannya antara lain: a) mampu menciptakan suasana komunikasi yang nyaman, harmonis, dan kooperatif; b) mampu menunjukkan sikap dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam berpolitik; c) mampu menimbulkan rasa hormat dan simpati dari publik terhadap komunikator politik. Sebaliknya, beberapa kekurangannya antara lain: a) kurang mampu menarik perhatian dan minat publik terhadap pesan-pesan politik yang disampaikan; b) kurang mampu menunjukkan kinerja dan prestasi sebagai bukti keberhasilan dalam berpolitik; c) Kurang mampu menghadapi tantangan dan tekanan dari lawan politik yang lebih agresif dan vocal (Priyowidodo, 2018) (Sahid & Budianto, 2022).
Bagaimanapun,  performa  kandidat  akan  berkaitan  dengan  efek  elektabilitas.  Elektabilitas merupakan  tingkat  kemungkinan  seseorang  atau  kelompok  untuk  terpilih  atau  mendapatkan dukungan publik dalam pemilihan umum, baik itu seorang figur, lembaga, partai, maupun barang dan jasa.  Elektabilitas  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain:  a)  Popularitas,  yaitu  tingkat keterkenalan  dan  kesukaan  publik  terhadap  seseorang  atau  kelompok  yang  menjadi  objek  pilihan. Popularitas dapat ditingkatkan melalui berbagai media dan saluran komunikasi, seperti media massa, media  sosial,  atau  media  interpersonal.  b)  Kinerja,  yaitu  tingkat  keberhasilan  dan  prestasi  yang ditunjukkan oleh seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja dapat  dibuktikan melalui  berbagai  indikator,  seperti program,  kebijakan,  hasil kerja,  atau  testimoni publik.  c)  Rekam jejak, yaitu tingkat  kepercayaan dan kredibilitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok  berdasarkan  catatan  sejarah  dan  pengalaman  masa  lalu.  Rekam  jejak  dapat  dilihat  dari berbagai  aspek,  seperti  pendidikan,  profesi,  sosial  budaya,  agama,  atau  ideologi.  d)  Visi-misi,  yaitu tingkat  kesesuaian  dan  keterwakilan  aspirasi  publik  yang  diemban  oleh  seseorang  atau  kelompok dalam menawarkan solusi dan arah masa depan. Visi-misi dapat disampaikan melalui berbagai media dan  saluran  komunikasi,  seperti  pidato,  manifesto,  slogan,  atau  simbol  (Sumarni,  2017)  (Zaman  & Misnan, 2021).
Elektabilitas  memiliki  beberapa  dampak  atau  implikasi  bagi  proses  politik,  antara  lain:  a) menentukan hasil pemilihan umum, yaitu siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat berdasarkan  preferensi  publik.  b)  Menentukan  koalisi  politik,  yaitu  siapa  yang  akan  bekerja  sama dengan  siapa  dalam  membentuk  pemerintahan  atau  oposisi  berdasarkan  kesamaan  visi-misi  dan kepentingan  politik.  c)  Menentukan  legitimasi  politik,  yaitu  sejauh  mana  seseorang  atau  kelompok mendapatkan  dukungan  dan  pengakuan  dari  publik  sebagai  pemegang  mandat  politik  (Silitonga  & Roring, 2023).
Selanjutnya state  of  the  art terdiri  dari  beberapa  referensi.  Pertama,  Emeraldien,  F.  Z., Sunarsono,  R.  J., &  Alit,  R.  (2019),  dalam  karyanya: “Twitter  Sebagai Platform  Komunikasi Politik  di Indonesia”  dalam Jurnal  Ilmu  Komunikasi , 14(1), 21-30. Karya  ini membahas  tentang  peran Twitter sebagai platform komunikasi  politik  di  Indonesia.  Metode  studi  literatur  yang  digunakan  untuk mengkaji berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan komunikasi politik melalui Twitter. Temuan penelitian antara lain bahwa Twitter memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai media komunikasi politik,  serta  memiliki  pengaruh  terhadap  opini  publik,  perilaku  politik  dan  hasil  pemilihan  umum (Zahra, 2022).
Pada  penelitian  kedua,  Fitri,  A.  N.,  &  Adeni,  A.  (2020),  mengemukakan judul:  “Jokowi  dan Kekuatan Pencitraan Diri Serta Relasinya dengan Umat Islam”, dalam Jurnal Komunikasi Islam , 10(2), 291-312.  Penelitian  ini  membahas  tentang  kekuatan  pencitraan  diri  Jokowi  sebagai  presiden  dan relasinya dengan umat Islam. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis dengan mengkaji berbagai media massa yang berkaitan dengan pencitraan diri Jokowi dan hubungannya dengan umat Islam. Diperoleh temuan bahwa pencitraan diri Jokowi sebagai presiden memiliki karakteristik inklusif, nasionalis dan religious. Dampaknya adalah dukungan positif umat Islam kalangan pelestari budaya local atau kalangan tradisional (Fitri & Adeni, 2020).
Selanjutnya  penelitian  ketiga,  Indrawan,  R.  M.  (2017)  menulis  artikel “ Komunikasi  Politik Kepresidenan: Studi Kasus Komunikasi Politik Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ” . National Journal of Communication and Society , 1(1), 1-10. Journal ini membahas tentang komunikasi politik kepresidenan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI ke-6. Journal ini menggunakan metode studi kasus untuk mengkaji berbagai strategi dan taktik komunikasi politik yang digunakan  oleh  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam  berbagai  situasi  dan  kondisi  politik.  Journal  ini menemukan  bahwa  Susilo  Bambang  Yudhoyono  memiliki  gaya  komunikasi  politik high  context communication yang mencerminkan latar belakang militer dan budaya Jawa (Indrawan, 2017). Pada penelitian keempat, Mukaromah, M., & Sulistiyani, D. (2018) mengemukakan topik tentang “ Gaya  Retorika  Kepala  Negara  RI:  Analisis  Komparatif  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  Dan  Joko Widodo  (Jokowi) ” . National  Journal  of  Language  and  Literature  Education ,  2(2),  1-12.  Journal  ini membahas tentang gaya retorika kepala negara RI yang ditampilkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan  Joko  Widodo  dalam  pidato-pidato  mereka.  Journal  ini  menggunakan  metode  analisis  retorika untuk mengkaji berbagai elemen retorika yang digunakan oleh kedua presiden dalam menyampaikan pesan-pesan politik mereka. Journal ini menemukan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya retorika  yang  formal,  logis,  dan  persuasif,  sedangkan  Joko  Widodo  memiliki  gaya  retorika  yang informal, emosional, dan inspiratif (Sulistiyani & Mukaromah, 2018).
Adapun  penelitian  pada  penelitian  kelima,  Gantiano,  H.  E.  (2018),  membuat  judul “ Politikus Sebagai  Komunikator  Politik ” . National  Journal  of  Communication  and  Government ,  1(1),  1-10. Gantiano membahas tentang peran politikus sebagai komunikator politik  dalam era demokrasi dan globalisasi. Journal ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji berbagai teori dan konsep yang  berkaitan  dengan  komunikator  politik  dan  kompetensi  yang  dibutuhkan  oleh  politikus  dalam berkomunikasi  politik.  Journal  ini  menemukan  bahwa  politikus  sebagai  komunikator  politik  harus memiliki  kemampuan  untuk  menyampaikan  pesan-pesan  politik  yang  efektif,  etis,  dan  responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik (Gantiano, 2018).
Dilihat  dari  sisi  diferensiasi,  penelitian  tentang  gaya  komunikasi  politik  Airlangga  Hartarto berbeda dengan 4 penelitian terdahulu karena tidak hanya menganalisis gaya komunikasi politik silent authority Airlangga  Hartarto,  tetapi  juga membandingkannya  dengan  gaya  komunikasi  politik  calon presiden  lain  yang  telah mendeklarasikan  diri atau mendapat  dukungan  dari  partai-partai tertentu, yaitu  Ganjar Pranowo,  Anies  Baswedan,  dan Prabowo  Subianto. Dari  sisi metode,  teknik  analisis  isi untuk  mengkaji  berbagai  media online yang  berkaitan  dengan  gaya  komunikasi  politik  para  calon presiden tersebut, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode yang berbeda-beda, seperti studi literatur, studi kasus, analisis wacana kritis bahkan analisis retorika.
Ditinjau  dari  sisi  urgensi,  artikel  ini  memiliki  urgensi  yang  tinggi  karena  peneliti  membahas tentang  gaya  komunikasi  politik  para  calon  presiden  pada  Pilpres  2024  yang  akan  menjadi  ajang kontestasi  politik  yang  menarik  dan  penting  bagi  masa  depan  Indonesia.  Artikel  ini  juga  memiliki urgensi yang tinggi karena peneliti memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat tentang gaya komunikasi politik yang ditampilkan oleh salah satu calon pemimpin bangsa, yaitu Airlangga Hartarto, yang memiliki gaya komunikasi politik silent authority yang berbeda dengan calon presiden lain. Artikel ini memiliki urgensi yang tinggi karena membahas tentang isu-isu yang aktual dan relevan dengan  konteks  politik  Indonesia  saat  ini,  yaitu  persiapan  menuju  Pilpres  2024  yang  akan  menjadi pilpres pertama tanpa adanya petahana dan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi Covid-19, dinamika  ekonomi, sosial, dan budaya,  serta perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi.  Artikel  ini  juga  memiliki  urgensi  yang  tinggi  karena  memberikan  wawasan  dan informasi  bagi  masyarakat  tentang  gaya  komunikasi  politik  yang  ditampilkan  oleh  salah  satu  calon pemimpin bangsa, yaitu Airlangga Hartarto, yang memiliki gaya komunikasi politik silent authority yang berbeda  dengan  calon  presiden  lain.  Dengan  demikian,  artikel  ini  dapat memberikan masukan  dan rekomendasi bagi Partai Golkar dan Airlangga Hartarto dalam merumuskan strategi komunikasi politik yang efektif dan sesuai dengan konteks situasi dan kondisi masyarakat.
Dilihat  dari  sisi novelty ,  artikel  ini  memiliki novelty yang  tinggi  karena  mengungkapkan karakteristik,  dampak dan perbandingan gaya  komunikasi politik silent  authority Airlangga Hartarto dengan gaya komunikasi politik calon presiden lain yang belum banyak diteliti sebelumnya. Artikel ini juga  memiliki novelty yang  tinggi  karena  memberikan  kontribusi  teoretis  dan  praktis  bagi pengembangan  ilmu  komunikasi  politik,  khususnya  dalam  konteks  Indonesia,  serta  memberikan masukan  dan  rekomendasi  bagi  Partai  Golkar  dan  Airlangga  Hartarto  dalam  merumuskan  strategi komunikasi politik yang efektif dan sesuai dengan konteks situasi dan kondisi terkini.
Artikel  ini  juga  memiliki  kebaruan  yang  signifikan  karena  mengembangkan  konsep  gaya komunikasi  politik silent  authority yang  sebelumnya  hanya  diterapkan  pada  Airlangga  Hartarto menjadi konsep yang lebih umum dan dapat digunakan untuk menganalisis gaya komunikasi politik calon  presiden  lain.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  teoretis  bagi pengembangan ilmu komunikasi politik, khususnya dalam konteks Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dapat  diidentifikasi  beberapa  permasalahan  penelitian, yaitu:  1)  Bagaimana  karakteristik  gaya  komunikasi  politik silent  authority Airlangga  Hartarto?  2) Bagaimana positioning Airlangga  Hartarto  menjelang  PilPres  2024  jika  dikaitkan  dengan  gaya komunikasi  politik silent  authority ?  3)  Bagaimana  perbandingan  gaya  komunikasi  politik silent authority Airlangga Hartarto dengan gaya komunikasi politik calon presiden lain?
Untuk memfokuskan penelitian, maka perlu ditetapkan beberapa batasan penelitian, yaitu: 1) penelitian  ini  hanya  mengkaji  gaya  komunikasi  politik silent  authority Airlangga  Hartarto  sebagai kandidat  presiden/wakil  presiden  pada  Pilpres  2024.  2)  Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data sekunder  berupa  berita,  artikel,  wawancara  dan  survei  opini  publik  yang  relevan  dengan  topik penelitian.
Dari  latar  belakang  dan  permasalahan  penelitian  serta  kajian  literatur  yang  digunakan,  maka tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Menganalisis  karakteristik  gaya  komunikasi  politik silent  authority Airlangga  Hartarto.  2)  Menganalisis positioning Airlangga  Hartarto  terkait  dengan  gaya  komunikasi politik silent  authority yang  telah  diimplementasikannya  menjelang  Pilpres  2024.  3)  Menganalisis perbandingan  gaya  komunikasi  politik silent  authority Airlangga  Hartarto  dengan  gaya  komunikasi politik  Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sebagai dalam menghadapi Pilpres 2024.

## METODOLOGI
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memahami makna dan interpretasi dari fenomena sosial (Yusanto, 2020) (Luthfiyah, 2020) . Metode pengumpulan data  adalah  analisis  isi,  yakni  menganalisis  teks  atau  dokumen (Fadli,  2021)  (Budi  Irawanto , 2016) . Metode  analisis  data  adalah  analisis  tematik,  yang  bertujuan  untuk  menemukan  tema-tema  yang muncul dalam data penelitian (Siyoto, S. & Sodik., 2015) .
Pada prosedur pengumpulan data, data penelitian dikumpulkan melalui analisis isi terhadap teks dan dokumen yang terkait dengan gaya komunikasi politik Airlangga Hartarto. Teks dan dokumen yang  dianalisis  meliputi:  pidato-pidato  Airlangga  Hartarto  dan  artikel  atau  berita  tentang  Airlangga Hartarto. Selanjutnya, dilakukan coding data (Hanifah & Hartriyanti, 2023). Kode-kode yang digunakan dalam  penelitian  antara  lain: silent  authority ,  Menko  Ekonomi,  Komunikasi  politik,  Partai  Golkar, Airlangga Hartarto.
Data  yang  telah  dikoding  kemudian  dianalisis  untuk  menemukan  tema-tema  yang  muncul. Tema-tema yang muncul kemudian dianalisis untuk memahami positioning Airlangga Hartarto dalam gaya komunikasi politik silent authority .
Adapun pengujian dan analisa data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, data diuji validitasnya adalah dengan  membandingkan  data  dari  teks  dan  dokumen  yang  berbeda (Alfansyur  &  Mariyani,  2020) (Rohmiyati, 2017).

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa gaya komunikasi politik silent authority Airlangga Hartarto memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) jarang tampil di media massa dan media sosial, tetapi lebih sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah; (2) tidak banyak bicara tentang visi-misi dan program kerja, tetapi lebih menekankan pada kinerja dan prestasi yang telah dicapai; (3) tidak banyak  mengkritik  atau  menyerang  lawan  politik,  tetapi  lebih  menghindari  konflik  dan  menjaga harmoni; (4) tidak banyak berinteraksi atau berdialog dengan publik, tetapi lebih mendengarkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Selanjutnya, ditemukan bahwa gaya komunikasi politik Ganjar Pranowo memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) sering tampil di media massa dan media sosial, serta aktif menggunakan berbagai platform digital untuk menyampaikan informasi dan edukasi; (2) banyak bicara tentang visi-misi dan program kerja,  serta  memberikan  contoh-contoh  konkret  dan  inovatif  yang  telah  dilakukan;  (3)  sering mengkritik  atau  menyerang  lawan  politik,  terutama  yang  berasal  dari  partai  oposisi,  dengan menggunakan bahasa yang tajam dan sarkastis; (4) banyak berinteraksi atau berdialog dengan publik, baik secara langsung maupun daring, dengan menggunakan bahasa yang santai dan humoris.
Berikutnya  juga  ditemukan  bahwa  gaya  komunikasi  politik  Anies  Baswedan  memiliki  ciri-ciri sebagai berikut: (1) cukup sering tampil di media massa dan media sosial, serta menggunakan berbagai simbol dan metafora untuk menyampaikan pesan politik; (2) cukup banyak bicara tentang visi-misi dan program  kerja,  tetapi  kurang  memberikan  bukti  atau  data  yang  mendukung;  (3)  cukup  sering mengkritik  atau  menyerang  lawan  politik,  terutama  yang  berasal  dari  partai  penguasa,  dengan menggunakan bahasa yang halus dan diplomatis; (4) cukup banyak berinteraksi atau berdialog dengan publik,  terutama  dengan  kelompok-kelompok  tertentu  yang  menjadi  basis  dukungannya,  dengan menggunakan bahasa yang sopan dan religius.
Demikian  juga  ditemukan  bahwa  gaya  komunikasi  politik  Prabowo  Subianto  memiliki  ciri-ciri sebagai  berikut:  (1)  jarang  tampil  di  media  massa  dan  media  sosial,  tetapi  lebih  sering  menghadiri acara-acara formal atau informal yang berkaitan dengan partai atau  kelompoknya; (2) tidak banyak bicara  tentang  visi-misi  dan  program  kerja,  tetapi  lebih  menekankan  pada  isu-isu  strategis  dan nasionalis  yang  berkaitan dengan  kedaulatan  dan  kesejahteraan  bangsa;  (3)  sering  mengkritik  atau menyerang lawan politik, terutama yang berasal dari partai penguasa, dengan menggunakan bahasa yang  keras  dan  emosional;  (4)  tidak  banyak  berinteraksi  atau  berdialog  dengan  publik,  tetapi  lebih memberikan instruksi atau arahan kepada para pendukung atau kader partainya.
Berdasarkan hasil analisis komparatif, ditemukan bahwa gaya komunikasi politik silent authority Airlangga  Hartarto  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  dengan  gaya  komunikasi  politik  Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Gaya Komunikasi Politik Kandidat Presiden 2024 Gaya Komunikasi Politik Airlangga Hartarto Ganjar Pranowo Anies Baswedan Prabowo Subianto Frekuensi  tampil  di  media massa dan media sosial Rendah Tinggi Sedang Rendah Penyampaian  visi-misi  dan program kerja Implisit Eksplisit Eksplisit Implisit Penggunaan kritik atau serangan  terhadap  lawan politik Rendah Tinggi Sedang Tinggi Interaksi atau dialog dengan publik Rendah Tinggi Sedang Rendah
Sumber: Hasil Penelitian, 2023
Pada  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  Airlangga  Hartarto  paling  rendah  dalam  membangun komunikasi  interaktif.  Inilah  ciri  khas  gaya silent  authority .  Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  analisis
komparatif,  ditemukan  bahwa  gaya  komunikasi  politik silent  authority Airlangga  Hartarto  memiliki dampak  positif  dan  negatif  terhadap  elektabilitasnya  sebagai  calon  presiden.  Dampak  positif  dan negatif tersebut dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Dampak Gaya Komunikasi Politik Silent Authority Airlangga Hartarto
Dampak Positif Dampak Negatif Membangun  citra  sebagai  sosok  yang  tenang, santun, solutif, dan inklusif Menimbulkan kesan sebagai sosok yang tertutup, pasif, tidak peduli, dan tidak berwibawa Meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas sebagai sosok yang berpengalaman dan berprestasi
Menurunkan kesadaran dan minat publik terhadap visi- misi dan program kerja yang ditawarkan Menghindari konflik dan menjaga harmoni dengan berbagai pihak Kehilangan peluang untuk menunjukkan sikap kritis dan tegas terhadap isu-isu penting yang dihadapi bangsa Mendengarkan  dan  memperhatikan  aspirasi masyarakat Kurang  mampu  untuk  berkomunikasi  dan  berdialog dengan masyarakat secara efektif dan responsif Sumber: Hasil Penelitian, 2023
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dampak negatif dari gaya silent authority , sangat berpotensi menciptakan persepsi kontra produktif bagi pemilih. Hal ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik, popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas dalam kompetisi Pilpres 2024.

## Pembahasan
Gaya komunikasi politik Airlangga Hartarto tidak terlepas dari peran kader PPK (Pimpinan Pusat Kolektif) Kosgoro 1957 dalam mendorong gaya komunikasi silent authority Airlangga Hartarto: a) kader PPK  Kosgoro  1957  memiliki  peran  sebagai  relawan  dan  pendukung  yang  loyal  dan  militan  untuk memenangkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kader PPK Kosgoro 1957 telah membentuk Tim Pemenangan Airlangga Hartarto di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. b) Kader PPK Kosgoro 1957 memiliki peran sebagai sosialisator dan komunikator yang efektif dan kreatif untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja Airlangga Hartarto kepada publik.  Kader  PPK  Kosgoro  1957  telah  mengeluarkan  Peraturan  Organisasi  yang  mengatur  tentang Sosialisasi  Calon  Presiden,  yang  mewajibkan  seluruh  struktur,  gerakan,  dan  lembaga  Kosgoro  1957 untuk melakukan sosialisasi Airlangga Hartarto melalui berbagai media, baik luar ruang maupun sosial. c) Kader PPK Kosgoro 1957 memiliki peran sebagai fasilitator dan mediator yang inklusif dan harmonis untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik, seperti  partai  politik,  tokoh  masyarakat,  kelompok-kelompok  kepentingan,  maupun  pemilih.  Kader PPK Kosgoro 1957 berusaha untuk menghindari konflik dan menjaga harmoni dengan mengedepankan prinsip  gotong  royong  dan  musyawarah.  d)  Kader  PPK  Kosgoro  1957  memiliki  peran  sebagai pembelajar dan pengembang yang terus menerus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Kader PPK Kosgoro 1957 berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Adapun  prediksi  elektabilitas  Airlangga  Hartarto  menjelang  2024  jika  gaya  komunikasi silent authority dipertahankan: berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 masih tertinggi dibandingkan dengan calon-calon lain, seperti Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi elektabilitas Airlangga Hartarto adalah gaya komunikasi politik silent authority yang dijalankannya. Gaya komunikasi ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain:  (1)  membentuk  citra  positif  sebagai  sosok  yang  tenang,  santun,  solutif,  dan  inklusif;  (2) meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas sebagai sosok yang berpengalaman dan berprestasi; (3) menghindari  konflik  dan  menjaga  harmoni  dengan  berbagai  pihak;  (4)  mendengarkan  dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Di lain pihak, gaya komunikasi politik silent authority juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:  (1)  menimbulkan  kesan  negatif  sebagai  sosok  yang  tertutup,  pasif,  tidak  peduli,  dan  tidak berwibawa; (2) menurunkan kesadaran dan minat publik terhadap visi-misi dan program kerja yang ditawarkan; (3) kehilangan peluang untuk menunjukkan sikap kritis dan tegas terhadap isu-isu penting yang  dihadapi  bangsa;  (4)  kurang  mampu  untuk  berkomunikasi  dan  berdialog  dengan  masyarakat secara efektif dan responsif.
Oleh karena itu, prediksi elektabilitas Airlangga Hartarto menjelang 2024 jika gaya komunikasi silent authority dipertahankan akan bergantung pada seberapa besar dampak positif dan negatif dari gaya komunikasi tersebut terhadap persepsi publik. Jika dampak positif lebih besar, maka elektabilitas Airlangga Hartarto akan tetap tinggi atau bahkan meningkat. Namun, jika dampak negatif lebih besar, maka elektabilitas Airlangga Hartarto akan menurun atau bahkan tergerus oleh calon-calon lain yang memiliki gaya komunikasi politik yang lebih menarik dan menggugah publik.
Peran  status  Airlangga  Hartarto  yang  memiliki  otoritas  tetapi  tidak  memegang power dalam tubuh Partai Golkar maupun koalisi pemerintahan dalam pola dan gaya komunikasi silent authority yang terjadi: a) Airlangga Hartarto memiliki otoritas sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian,  yang  memberinya  legitimasi  dan  tanggung  jawab  untuk memimpin,  mengatur,  dan  mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  partai  maupun perekonomian nasional.  b)  Airlangga Hartarto tidak memegang power atau kekuasaan yang mutlak dalam tubuh Partai Golkar maupun koalisi pemerintahan, karena ia harus berbagi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh politik, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. c)  Airlangga  Hartarto  menerapkan  pola  dan  gaya  komunikasi  politik silent  authority ,  yaitu  gaya komunikasi yang jarang tampil di media massa dan media sosial, tidak banyak bicara tentang visi-misi dan program kerja, tidak banyak mengkritik atau menyerang lawan politik, tidak banyak berinteraksi atau  berdialog  dengan  publik,  tetapi  lebih  banyak  melakukan  kunjungan  kerja  ke  berbagai  daerah, menekankan pada kinerja dan prestasi yang telah dicapai, menghindari konflik dan menjaga harmoni, serta mendengarkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Adapun peran investasi pengetahuan politik bahwa Golkar akan selalu mendukung pemerintah yang memenangkan pemilu, terhadap gaya komunikasi Airlangga Hartarto adalah suatu pemahaman atau keyakinan yang dimiliki oleh kader dan simpatisan Partai Golkar, bahwa partai tersebut memiliki tradisi dan komitmen laten untuk selalu berada di dalam pemerintahan, baik sebagai partai pemenang maupun partai pendukung, demi kepentingan stabilitas dan pembangunan nasional. Selain itu, peran tersebut mampu: (1) memberikan legitimasi dan dukungan kepada Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum  Partai  Golkar  dan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  yang  merupakan  bagian  dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin; (2) mendorong Airlangga Hartarto untuk menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, seperti PDIP, PKB,  Gerindra,  Nasdem,  PPP,  dan  PAN;  (3)  memperkuat  kapabilitas  Airlangga  Hartarto  untuk mempertahankan  posisi  Partai  Golkar  sebagai  partai  pemerintah  pada  Pilpres  2024,  baik  dengan mengusung  dirinya  sendiri  sebagai  capres  maupun  dengan  bergabung  dengan  koalisi  besar  yang dibentuk  oleh  partai-partai  lain;  (4)  melegitimasi  gaya  komunikasi  politik silent  authority yang dijalankan  oleh  Airlangga  Hartarto,  yaitu  gaya  komunikasi  yang  jarang  tampil  di  media  massa  dan media sosial, tidak banyak bicara tentang visi-misi dan program kerja, tidak banyak mengkritik atau menyerang lawan politik, tidak banyak berinteraksi atau berdialog dengan publik, tetapi lebih banyak melakukan  kunjungan  kerja  ke  berbagai  daerah,  menekankan  pada  kinerja  dan  prestasi  yang  telah dicapai, menghindari konflik dan menjaga harmoni, serta mendengarkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

## SIMPULAN
Peran  status  Airlangga  Hartarto  yang  memiliki  otoritas  tetapi  tidak  memegang power dalam tubuh Partai Golkar maupun koalisi pemerintahan dalam pola dan gaya komunikasi silent authority yang  terjadi,  serta  peran  investasi  pengetahuan  politik  bahwa  Golkar  akan  selalu  mendukung pemerintah  yang  memenangkan  pemilu,  terhadap  gaya  komunikasi  Airlangga  Hartarto.  Gaya komunikasi politik silent authority yang dijalankan oleh Airlangga Hartarto memiliki beberapa dampak positif dan negatif terhadap persepsi publik, serta dipengaruhi oleh pemahaman atau keyakinan kader dan simpatisan Partai Golkar bahwa partai tersebut memiliki tradisi dan komitmen untuk selalu berada di dalam pemerintahan.
Dampak  positifnya,  gaya  komunikasi  politik silent  authority dari  Airlangga  Hartarto  dapat membentuk  citra  positif  sebagai  sosok  yang  tenang,  santun,  solutif,  dan  inklusif;  meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas sebagai sosok yang berpengalaman dan berprestasi; menghindari konflik dan  menjaga  harmoni  dengan  berbagai  pihak;  serta  mendengarkan  dan  memperhatikan  aspirasi masyarakat.
Dampak  negatifnya,  gaya  komunikasi  politik silent  authority dari  Airlangga  Hartarto  dapat menimbulkan  kesan  negatif  sebagai  sosok  yang  tertutup,  pasif,  tidak  peduli,  dan  tidak  berwibawa; menurunkan  kesadaran  dan  minat  publik  terhadap  visi-misi  dan  program  kerja  yang  ditawarkan; kehilangan peluang untuk menunjukkan sikap kritis dan tegas terhadap isu-isu penting yang dihadapi bangsa; serta kurang mampu untuk berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat secara efektif dan responsif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Hamboer,  M.  J.  E.,  Hiswanti,  Septiandi,  R.,  &  Ahmad  A,  A.  (2021).  Komunikasi  Simpatik Melalui  Aksi  Altruistik  (Sumbangan  Bahan  Makanan Kepada Warga Terdampak  PSBB  Covid-19 Daerah  Kelurahan  Lenteng  Agung,  Jak-Sel. Teratai , 2 (1),  8.  https://ejournal-ibik57.ac.id/ index.php/teratai/article/view/189/172
Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah , 5 (2).
Andriyanty, R. et al. (2021). Individualism and collectivism culture to audit judgement. Mediastima ,
2 (1), 35 – 44. https://doi.org/10.55122/teratai.v2i2.243
Asrarudin, A. U., &  Dewi, D. U. (2021). Dampak Kecerdasan Emosional Dan Modal Intelektual Pada Produktivitas Belajar Online/Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Mahasiswa Institut Bisnis Dan Informatika  Kosgoro  1957. Mediastima , 27 (1),  1 – 17.  https://doi.org/  10.55122/mediastima. v27i1.209
Cun  Cahya.  Minggu,  26  September  2021.  CSIS_  Komunikasi  Politik  Airlangga  Hartarto  Kuat .  Suara Merdeka . https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-041280481/csis-komunikasi-politik-air- langga-hartarto-kuat
Erly Hasim. (2016). Peran Komunikasi Partai Politik Dalam Proses Rekrutmen Kader Perempuan Pada Partai Politik Aceh . July , 1 – 23.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. HUMANIKA , 21 (1). https://doi.org/ 10.21831/hum.v21i1.38075
Fajrina, A. H. (2017). Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 7.
Fitri, A. N., & Adeni, A.-. (2020). Jokowi dan Kekuatan Pencitraan Diri Serta Relasinya Dengan Umat Islam. Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah , 19 (2),  1.  https://doi.org/10.18592/alhadharah.v19i2. 3503
Gantiano,  H.  E.  (2018).  Politikus  Sebagai  Komunikator  Politik. Dharma  Duta , 16 (1).  https://doi.org/ 10.33363/dd.v16i1.145
Hanifah,  A.  K.,  &  Hartriyanti,  Y.  (2023).  Efektivitas  Berbagai  Jenis  Metode  Pelatihan  Untuk
Meningkatkan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita. Journal of Nutrition College , 12 (2), 121 – 134. https://doi.org/10.14710/jnc.v12i2.36823
Herna,  H.,  Hiswanti,  H.,  Hidayaturahmi,  H.,  &  Putri,  A.  A.  (2019).  Strategi  Komunikasi  Media  Sosial untuk  Mendorong  Partisipasi  Khalayak  pada  Situs  Online  kitabisa.com. Jurnal  Komunikasi Pembangunan , 17 (2), 146 – 156. https://doi.org/10.46937/17201926843 Indrawan, R. M. J. (2017). Komunikasi Politik Kepresidenan: Studi Kasus Komunikasi Politik Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik , 2 (1), 18 – 39. https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.12 Irawanto, Budi. (2016). KRITIK SOSIAL DALAM FILM DOKUMENTER (Analisis Isi Kualitatif Pesan Kritik Sosial pada Film Dokumenter JALANAN) ANNISA NUR INDAH SETIAWATI
Junaidi,  Ahmad;  Hari,  Eko  Susanto;  Dkk.,  2018.  Media  dan  Komunikasi  Politik,  &  Politik).,  (Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi. Yogyakarta: Mbridge. (2018). Media dan Komunikasi Politik Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik . Luthfiyah, F. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Bandung: Rosda Karya .
MAKMUR, R. (2016). Gaya dan Karakter  Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo. Communication ,
7 (1), 1 – 35. https://doi.org/10.36080/comm.v7i1.73
Misnan,  et  al.  (2020).  Menginspirasi  Peluang  Usaha  Melalui  Komunikasi  Lintas  Budaya. Jurnal Pengabdian … , 1 (1). http://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/teratai/article/view/21%0A
Mukti, E. C. (2022). Analisa gaya kepemimpinan tokoh Airlangga Hartarto . https://www.research-gate. net/publication/361438516_ANALISA_GAYA_KEPEMIMPINAN_TOKOH_AIRLANGGA_HARTARTO esc=publication_CoverPdf
News  Liputan6. 15  Juni  2023.  Airlangga  Dinilai  Punya  Gaya  Berpolitik  Inklusif,  Bangun  Komunikasi Politik  Terbuka  di  Pilpres.  https://www.liputan6.com/news/read/5320347/airlangga-dinilai- punya-gaya-berpolitik-inklusif-bangun-komunikasi-politik-terbuka-di-pilpres?page=2
Pranawukir, I., & Sukma, A. H. (2021). Strategi Corporate Social Responsibility Dompet Dhuafa dalam Membangun Brand Differentiation Lembaga. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) , 3 (1), 22. https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9000
Priyowidodo,  G.  (2018).  Komunikasi  Politik  Memahami  dari  Sisi  Kepribadian  dan  Pemikiran  Politik Soekarno  dan  Soeharto  [Political  Communication  Understanding  from  the  Personality  and Political Thoughts of Soekarno and Suharto]. In Rajawali Pers .
Reza Retamara,Kun Budianto, R. A. (2023). Analisis Tindakan Ator-Aktor Poitik Jelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Proses Pencalonan Melalui Media Sosial. Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL) , 2 (3), 157 – 169.
Riyantie, M., Alamsyah, A., & Pranawukir, I. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Kopi Janji Jiwa Di Era Digital Dan Era Pandemi Covid-19. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 20 (2), 255 – 267. https://doi.org/10.32509/wacana.v20i2.1721
Rohmiyati, Y. (2017). Studi Komparasi Kebutuhan Informasi Kepala Keluarga Pria dan Wanita. Anuva , 1 (2). https://doi.org/10.14710/anuva.1.2.101-109
Sadasri, L. M. (2019). Political Celebrity and Communication Style Joko Widodo on New Media. Journal Pekommas , 4 (1), 75. https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040108
Sahid,  R.,  &  Budianto,  H.  (2022).  Strategi  Komunikasi  Pemasaran  Politik  Airlangga  Hartarto  Dalam Membangun  Political  Branding  Menjadi  Capres  2024  Airlangga  Hartarto’S  Political  Marketing Communication Strategy in Building Political Branding To Become Presidential Candidate in 2024. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi | , 13 (2), 238 – 250.
Silitonga,  N.,  &  Roring,  F.  P.  (2023).  Politik  Digital:  Strategi  Politik  Elektoral  Partai  Politik. Jurnal Communicology , 4 (2),  676 – 690.  https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/ article/download/319/210
Siyoto, S., D., & Sodik., M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. Dasar Metodologi Penelitian , 1 – 109.
Soebijoto, Hertanto (editor). Senin, 27 September 2021. Pilpres 2024, CSIS: Gaya Komunikasi Politik Airlangga  Hartarto  Berpeluang  Naikkan  Elektabilitas,  https://wartakota.tribunnews.com/2021 /09/27/pilpres-2024-csis-gaya-komunikasi-politik-airlangga-hartarto-berpeluang-naikkan-elekta- bilitas.
Sukma, A. H., & Pranawukir, I. (2020). Perencanaan dan Strategi Komunikasi Jaringan Franchise Warung Tegal Kharisma Bahari. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 19 (2).
Sulistijanto, A. B., Wono, H. Y., Karsten, H. E., & Nur Malika, H. C. (2023). Pest Analysis on Instagram Account  @golkar.indonesia. Jurnal  Komunikasi  Global , 12 (1),  122 – 142.  https://doi.org/ 10.24815/jkg.v12i1.29802
Sulistiyani, D., & Mukaromah, M. (2018). Gaya Retorika Kepala Negara Ri: Analisis Komparatif Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  Dan  Joko  Widodo. Jurnal  Audience , 1 (1),  31 – 44.  https://doi.org/ 10.33633/ja.v1i1.2682
Sumarni, L. (2017). Komunikasi Politik Para Elit di Era Virtual Culture. Jurnal Perspektif Komunikasi , 1 (1),
1 – 10.
Yusanto,  Y.  (2020).  Ragam  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif. JOURNAL  OF  SCIENTIFIC  COMMUNI- CATION (JSC) , 1 (1). https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764 Zahra,  F.  (2022). Analisis  Gaya  Komunikasi  Politik  Pada  Tokoh  Politik  (Studi  pada  Susilo  Bambang Yudhoyono) . https://www.researchgate.net/publication/360261681_Analisis_Gaya_Komuni- kasi_Politik_Pada_Tokoh_Politik_Studi_pada_Susilo_Bambang_Yudhoyono?enrichId=rgreq-pu- blicationCoverPdf
Zaman, R. K., & Misnan, M. (2021). Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 Dalam Konstruksi Media Sosial. PETANDA:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Dan  Humaniora , 4 (1),  41 – 53. https://doi.org/ 10.32509/petanda.v4i1.1558