## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (34-43) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI

## Riezky Dihita Riani
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: rianiriezky@gmail.com

## Nurikah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: nurikah@untirta.ac.id

## E. Rahmat Jazuli
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: jazuli@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 08 November 2021
|Revised : 22 April 2022 |Accepted : 24 April 2022
How to cite: Riezky Dihita Riani, Nurikah, E. Rahmat Jazuli , “ Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas  Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir , Vol. 2 No. 1, (April, 2022 )”, hlm. 1 -4.

## ABSTRACT:
Shopping centers as one of the categories of public facilities have the  responsibility to support the exclusive breastfeeding program launched by the government. One form of this support is by providing lactation room facilities.  Therefore,  this  study  will  discuss  about  how  the  availability  of  lactation  space  in  the  modern shopping center, Central Park Mall Jakarta, based on Regulation of The Minister of Health Number 15 of 2013  Concerning  Procedures  for  Providing  Special  Facilities  for  Breastfeeding  and/or  Expressing Breastmilk?,  How  are  the  efforts  of  the  management  of  the  modern  shopping  center,  Central  Park  Mall Jakarta  in  meeting  the  availability  of  lactation  rooms?.  The  research  method  tah  the  author  uses  in  the preparation of this legal writing is empirical juridicial research, with analytical descriptive spesifications that discuss  the  implementation  of  The  Minister  of  Health  Number  15  of  2013  Concerning  Procedures  for Providing Special Facilities for Breasrfeeding and/or Expressing Breastmilk. This study uses primary data sourced  from  the  field  in  the  form  of  interviews  with  mall    managers,  secondary  data  sourced  from  laws regulation,  official  documents,  and  books  which  were  analyzed  qualitatively.  Based  on  the  results  of  the study, the Central Park Mall Jakarta Modern Shopping Center has provided lactation rooms divided  into a room per floor, and all room facilities have met the standars set out in the Regulation of Minister of Health Number  15  of  2013  Concerning  Procedures  for  Providing  Special  Facilities  for  Breastfeeding  and/or Expressing Breastmilk. The efforts made by the manager of Central Park Mall Jakarta in the procurement of
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
lactation rooms are divided into 3 elements, namely mall management, human resources, and facilities and infrastructure.
Keyword : Lactation Room, Shopping Center, Exclusive Breastfeeding

## ABSTRAK:
Pusat  perbelanjaan  sebagai  salah  satu  kategori  tempat  sarana  umum  memiliki  tanggung jawab  untuk  mendukung  program  pemberian  ASI Eksklusif  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah. Salah  satu  bentuk  dukungan  tersebut  adalah  dengan  menyediakan  fasilitas  ruang  laktasi.  Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana ketersediaan ruang laktasi di pusat perbelanjaan modern Central Park Mall Jakarta berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI?,  Bagaimana upaya  pengelola  pusat  perbelanjaan  modern Central  Park  Mall Jakarta  dalam  memenuhi ketersediaan  ruang  laktasi?.  Metode  penelitian  yang  penulis  pergunakan  dalam  penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis yang membahas  tentang  pelaksanaan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan / atau Memerah ASI. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan  berupa wawancara kepada pengelola mall, data sekunder yang  bersumber  dari  undang-undang,  dokumen  resmi,  dan  buku-buku  yang  dianalisis  secara kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pusat  perbelanjaan Central  Park  Mall Jakarta  telah menyediakan  ruang  laktasi  dengan  pembagian  1  ruangan  setiap  lantai,  dan  seluruh  fasilitas ruangan  telah  memenuhi  standar  yang  ditetapkan    dalam  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013 tetang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI.  Upaya  yang dilakukan oleh pengelola Central Park Mall Jakarta dalam pengadaan ruang laktasi dibagi menjadi 3 unsur, yaitu manajemen mall , Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana .
Kata Kunci : Ruang Laktasi, Pusat Perbelanjaan, ASI Eksklusif
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI

## Pendahuluan
Indonesia  mengakui  bahwa  hak atas  Kesehatan  merupakan  bagian  dari Hak  Asasi  Manusia,  sebagaimana tertulis  dalam  Pasal  28  H  UUD  NRI 1945,  yaitu  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh  pelayanan  Kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI  1945  menyebutkan  bahwa  negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas  pelayanan  Kesehatan  dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Kesehatan ibu dan anak
merupakan  prioritas  utama  dalam pembangunan  Kesehatan  di  Indonesia. Hal  ini  dikarenakan  Angka  Kematian Ibu  (AKI)  dan  Angka  Kematian  Bayi (AKB)  merupakan  tolak  ukur  derajat Kesehatan  masyarakat.  Kematian  ibu menurut  WHO  adalah  kematian seorang wanita waktu hamil atau dalam 42  hari  sesudah  berakhirnya  kehamilan oleh sebab apapun, terlepas dari tuanya kehamilan dan Tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri
kehamilan. 1 Hingga  tahun  2019,  angka kematian  ibu  di  Indonesia  adalah  305 per  100.000  Kelahiran  Hidup.  Angka tersebut  tentu  masih  jauh  dari  tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable  Development  Goals (SDGs) pada  tahun  2030,  target  AKI  yaitu  70 per 100.000 kelahiran hidup. 2 Selain  kematian  pada  bayi, permasalahan stunting (pendek)  dan wasting (kurus) pada anak juga menjadi perhatian utama permasalahan
Kesehatan  di  Indonesia.  Berdasarkan
1 Riswanti, “Asuhan Kebidanan
Komprehensif  Ibu  Hamil,  Bersalin,  Bayi  Baru Lahir, Nifas, Dan Keluarga Berencana Pada Ny. M
Umur  25  Tahun  G1p0a0  Di  Puskesmas
Banyumas” (Universitas
Muhammadiyah Purwokerto, 2015), hlm. 1.
2 Sali  Susiana,  “Angka  Kematian  Ibu : Faktor  Penyebab  Dan  Upaya  Penanganannya, ” Info Singkat 11, no. 24 (2019): 13 – 14.
hasil  riset  Studi  Status  Gizi  Balita Indonesia  (SSGBI)  2019,  mencatat bahwa  jumlah  balita  stunting  di Indonesia  saat  ini  mencapai  27,67 persen.  Artinya,  terdapat  6.3  juta  dari populasi  23  juta  balita  di  Indonesia yang  mengidap  masalah  stunting. 3 Sedangkan  prevalensi  wasting  pada tahun 2019 sebesar 7,44%. 4 Untuk mencegah dan
mengurangi  angka  kesakitan  serta kematian  pada  anak ,  United  Childrens
Fund (UNICEF)  dan World  Health
Organization (WHO)
merekomendasikan  sebaiknya  anak hanya  diberikan  Air  Susu  Ibu  (ASI) selama  paling  sedikit  enam  bulan  (ASI Eksklusif).  Sedangkan  makanan  padat seharusnya  diberikan  sesudah  anak berusia  enam  bulan  berbarengan dengan  pemberian  ASI  sampai  anak berusia  dua  tahun  (MP-ASI).    Hal  ini didukung dengan pernyataan UNICEF , bahwa  sebanyak  30.000  kematian  bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita  di  dunia  tiap  tahunnya  bisa dicegah dengan pemberian ASI Eksklusif  selama  enam  bulan  sejak tanggal  kelahirannya,  tanpa  harus memberikan  makanan  serta  minuman tambahan  kepada  bayi.  Selanjutnya berdasarkan  penelitian  WHO,  di  enam negara  berkembang,  risiko  kematian bayi usia 9-16 bulan meningkat 40% jika bayi  tersebut  tidak  disusui.  Untuk  bayi berusia  di  bawah  dua  bulan,  angka kematian  ini  meningkat  menjadi  480%, sekitar 40%  kematian  balita  terjadi  satu bulan  pertama  kehidupan  bayi.  IMD dapat  mengurangi  22%  kematian  bayi
3 Muktamar  Umakaapa,  “Strategi  2020 Melawan  Stunting,”  accessed  November  4,  2020, https://news.detik.com/kolom/d- 4858547/strategi-2020-melawan-stunting.
4 Dwi  Hadya  Jayani,  “Gizi  Anak Indonesia  Berpotensi  Memburuk  Saat  Pandemi Covid- 19,” accessed November 4, 2020, https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisi sdata/5f6c0f86a5911/gizi-anak-indonesia- berpotensi-memburuk-saat-pandemi-covid-19.
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
28  hari,  berarti  IMD  mengurangi kematian balita 8,8%.
5 Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung serta melindungi pelaksanaan pemberian ASI di Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  sebagai upaya  pengurangan  angka  kematian pada  anak,  sekaligus  sebagai  bentuk perlindungan  kepada  ibu  dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Pengaturan  pemberian  ASI  termuat  di dalam  Pasal  128  dan  129  UU  No.  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana Setiap  bayi  berhak  mendapatkan  air susu  ibu  eksklusif  sejak  dilahirkan selama  6  (enam)  bulan,  kecuali  atas indikasi  medis,  dan  Pemerintah  serta seluruh  lapisan  masyarakat  memiliki tanggung  jawab  untuk  mendukung program pemberian ASI Eksklusif.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif menjadi pedoman pelaksanaan Pemberian ASI di Indonesia sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal 128  dan  Pasal  129  UU  Kesehatan.  Pasal 128  ayat  (3)  UU  Kesehatan  dan  Bab  V Peraturan Pemerintah tentang Pemberian  ASI  Ekslusif  mengharuskan disediakannya  fasilitas  khusus  untuk mendukung  program  pemberian  ASI  di tempat  kerja  dan  tempat  sarana  umum. Pada pasal 31 PP Tentang Pemberian ASI Eksklusif  menyebutkan  yang  dimaksud tempat  kerja  adalah  perusahan  dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  32  PP Tentang  Pemberian  ASI  Eksklusif menyebutkan  yang  dimaksud  tempat sarana umum adalah Fasilitas Pelayanan
5 Mina  Santi,  “Upaya  Peningkatan
Cakupan  ASI  Eksklusif  Dan  Inisiasi  Menyusui Dini  (IMD),” Jurnal  Kesmas  Indonesia 9,  no.  1 (2017): 79 – 80.
Kesehatan,  hotel  dan  penginapan, tempat  rekreasi,  terminal  angkutan darat,  stasiun  kereta  api,  bandar  udara, pelabuhan laut, pusat-pusat
perbelanjaan,  gedung  olahraga,  lokasi penampungan  pengungsi,  dan  tempat sarana umum lainnya.
Pemerintah  terus  melakukan pengembangan  dan  evaluasi  terkait pengaturan  mengenai  pemberian  ASI Eksklusif  agar  pelaksanaannya  dapat berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut dibuktikan melalui diterbitkannya Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 15  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui Dan/Atau  Memerah  Air  Susu  Ibu. Secara  umum,  muatan  dalam  Peraturan Menteri ini tidaklah memiliki perbedaan yang  signifikan,  karena  penyusunan Peraturan  Menteri  ini  pun  tetap mengacu  kepada  peraturan  perundang- undangan  yang  sudah  ada  sebelumnya mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Peraturan Menteri ini berguna sebagai  pelengkap  dalam  pengaturan penyediaan  fasilitas  khusus  menyusui dan/atau  memerah  ASI,  atau  biasa dikenal  dengan  sebutan  Ruang  Laktasi. Seperti  apa  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya, bahwa Ruang Laktasi harus disediakan  di  tempat  kerja  maupun tempat sarana umum. Hal ini dikarenakan  kenyamanan,  kebersihan, dan  keamanan  merupakan  unsur penting  yang  harus  diperhatikan  saat seorang  ibu  hendak  menyusui  bayinya atau sekedar memerah ASI.
Pusat  perbelanjaan  merupakan salah  satu  tempat  sarana  umum  yang banyak  dikunjungi  oleh  masyarakat Indonesia,  terkhusus  masyarakat  yang tinggal di perkotaan. Pusat perbelanjaan pada  masa  terdahulu  berfungsi  hanya sebagai  tempat  bertemunya  penjual  dan pembeli  dalam  melakukan  transaksi. Namun,  pada  masa  modern  ini,  pusat perbelanjaan  sudah  melalui  banyak perubahan
dan perkembangan.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Bloch,
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
Ridgway,  dan  Nelson  bahwa  pusat perbelanjaan telah menjadi pusat perkumpulan,  menawarkan  daya  tarik rekreasi pada pengunjung seperti musik, bioskop,  permainan,  aktivitas  seperti makan  di  luar,  menghadiri  pertemuan dan bertemu teman.
Pusat  perbelanjaan  modern  atau lebih dikenal dengan sebutan mall, telah berkembang menjadi pusat pembentukan gaya hidup. Pusat perbelanjaan modern mengkonsentrasikan dan
merasionalisasikan  waktu  dan  aktivitas masyarakat,  sehingga  ia  menjadi  pusat aktivitas  sosial  dan  akulturasi,  tempat pembentukan  citra  dan  eksistensi  diri, sumber  pengetahuan,  informasi,  tata nilai  dan  moral  sekaligus.    Pusat perbelanjaan  modern  mampu  untuk menampung  berbagai  aktivitas  yang berbeda-beda  dari  para  pengunjungnya. Keberagaman  aktivitas  inilah  yang mengharuskan pusat perbelanjaan modern menyiapkan sarana dan
prasarana tambahan untuk menciptakan kenyamanan  dan  keamanan  bagi  para pengunjungnya,  salah  satunya  adalah ketersediaan ruang menyusui atau ruang laktasi bagi ibu menyusui dan bayinya

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang
dilakukan  oleh  penulis  ialah  Metode Pendekatan Yuridis Empiris atau disebut dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  jenis penelitian  lapangan,  yang  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan
masyarakat. 6 Penelitian  ini  hendak menguraikan  mengenai  pelaksanaan Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013 tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah ASI  terhadap  penyelenggaraan  ruang laktasi  di  tempat  sarana  umum,  salah
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2012), hlm. 126.
satunya  pusat  perbelanjaan  berdasarkan fakta  yang  ada  di  lapangan.  Spesifikasi penelitian  yang  diguanakan  adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. 7 Penelitian ini menggunakan sumber  data  primer,  sekunder,  dan tersier.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan melalui  wawancara.  Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan  data  untuk  mendapatkan data  sekunder  melalui  dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan  masalah, tujuan  dan  manfaat  penelitian.  Guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan  penelitian  lapangan  melalui wawancara  untuk  menggali  informasi yang  lebih  mendalam  tentang  berbagai aspek  yang  berhubungan  dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka diadakan analisa guna menemukan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu pengkajian  hasil  olah  data  yang  tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan  deduktif  dan  induktif dengan  menggunakan  cara-cara  berfikir formal  dan  argumentatif. 8 Analisis  data yuridis  kualitatif  diperoleh  melalui wawancara  dan  observasi  di  lapangan yang  didukung  dengan  peraturan- peraturan  terkait  maupun  penelitian kepustakaan,  kemudian  disusun  secara sistematis  dan  selanjutnya  dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk
7 Ronny  Haniatjo  Soemitro, Metode Penelitian  Hukum  Dan  Jurumetri (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.
8 M.  Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian  Hukum (Jakarta:  Grafindo  Persada, 2007), hlm. 133.
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
mencapai  kejelasan  masalah  yang  akan dibahas.  Penelitian  objektif  dilakukan agar mendapatkan data-data akurat  dan faktual  tentang  keadaan  di  lapangan, maka  lokasi  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  Pusat Perbelajaan  Modern Central  Park  Mall Jakarta.
Ketersediaan  Ruang  Laktasi  di  Pusat Perbelanjaan  Modern Central  Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan  Hak  Anak  atas  ASI Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
1. Dasar Yuridis Ketersediaan Ruang Laktasi  di  Pusat  Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta
Pasal  28H  UUD  NRI  1945 mengatakan  bahwa  setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan Kesehatan. Selanjutnya dikatakan bahwa
Pemerintah  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang  layak  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945.
Mengenai program ASI Eksklusif selanjutnya  dijelaskan  dalam  Pasal  128 UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  bahwa  pihak  keluarga, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan masyarakat  harus  mendukung  ibu  bayi dalam  penyediaan  fasilitas  khusus. Penyediaan  fasilitas  khusus  tersebut diadakan  di  tempat  kerja  dan  tempat sarana  umum.  Tempat  sarana  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 huruf h PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian  ASI  Eksklusif,  salah  satunya adalah  pusat  perbelanjaan.  Adapun standarisasi  pengadaan  ruang  laktasi  di tempat  sarana  umum  diatur  di  dalam Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013
Tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah ASI.
Dikarenakan  pusat  perbelanjaan pada umumnya terletak di Kota/Kabupaten  dengan  persebaran penduduk  yang  cukup  padat,  maka
Pemerintah  berharap  kepada  setiap Pemerintah  Daerah  untuk  membuat peraturan lanjutan mengenai pengadaan ruang  laktasi  di  tempat  sarana  umum. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan  pengadaan  ruang  laktasi di pusat  perbelanjaan,  namun  Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan  tanggung  jawab  kepada setiap  pelaku  usaha  perpasaran  (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan) untuk menyediakan
bangunan  dan/atau  fasilitas  yang menjamin terciptanya sarana perpasaran yang aman, bersih, nyaman, sehat, tertib, aksesibel,  dan  ramah  terhadap  kaum difabel/disabilitas.  Hal  ini  sebagaimana ditetapkan  dalam  pasal  16  Perda Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  2  tahun 2018 tentang Perpasaran.
No Nama Mall Ruang Laktasi 1 Mall Taman Anggrek Tersedia 2 Daan Mogot Mall Tidak Tersedia 3 Season City Tidak Tersedia 4 Central Park Mall Tersedia 5 Lindeteves Trade Center Tidak Tersedia 6 Grand Paragon Tidak Tersedia 7 Mall Taman Palem Tidak Tersedia 8 Mall Ciputra Tersedia 9 Puri Indah Mall Tersedia 10 Lippo Mall Puri Tersedia 11 Green Sedayu Mall Tidak Tersedia
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
12 Ramayana Cengkareng Tidak Tersedia 13 Neo Soho Tersedia Dari total 13 mall yang terdapat di
Kota Administrasi Jakarta Barat, hanya 6 mall saja  yang  sudah  melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pengadaan ruang laktasi. Belum maksimalnya  pengadaan  ruang  laktasi pada  pusat  perbelanjaan  di  DKI  Jakarta disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara lain  belum  adanya  aturan  khusus  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai pedoman pengadaan  ruang  laktasi  di  pusat perbelanjaan.  Selain  itu,  pengadaan ruang  laktasi  juga  dilaksanakan  secara mandiri sesuai dengan kondisi kemampuan  dan  kebutuhan  masing- masing  pusat  perbelanjaan.  Sehingga masih  terdapat  pusat  perbelanjaan  yang belum  menyediakan  ruang  laktasi. Sekalipun  ada,  masih  belum  memenuhi standar  minimum  pengadaan  ruang laktasi.
2. Standarisasi  Ketersediaan  Ruang Laktasi  di  Pusat  Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI Pemerintah  telah  menetapkan standarisasi  pengadaan  ruang  laktasi  di pusat  perbelanjaan  melalui  Permenkes RI  Nomor  15  Tahun  2013  Tentang  Tata cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI.
Pasal  7  Permenkes  RI  Nomor  15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui dan/atau  Memerah  ASI  menyebutkan empat unsur utama dalam menyediakan ruang  laktasi, yaitu  perencanaan;  sarana dan prasarana; ketenagaan; dan pendanaan.
a. Perencanaan
Pasal  8  Permenkes  RI  Nomor 15  tahun  2013  tentang  Tata  Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI menyebutkan bahwa dalam menyediakan ruang laktasi, penyelenggara tempat sarana umum harus melakukan perencanaan  untuk  mengetahui kebutuhan  jumlah  ruang  laktasi yang  harus  disediakan.  Data  yang digunakan  pengelola Central  Park Mall dalam melakukan
perencanaan  antara  lain  jumlah pengunjung,  luas  area,  waktu operasional,  potensi  bahaya  bagi pengunjung  mall,  sarana  dan prasarana  yang  akan  dibutuhkan oleh pengunjung dalam menggunakan ruang laktasi. b. Sarana dan Prasarana Ruang laktasi yang tersedia di Central  Park  Mall  Jakarta,  sejak awal memang dibuat dan difungsikan sebagai ruangan khusus bagi ibu menyusui/memerah ASI. Hal tersebut  sesuai  dengan  pasal  9 Permenkes  RI  Nomor  15  tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau  Memerah  ASI  yang mengatur  bahwa  ruang  laktasi harus
diselenggarakan pada bangunan yang permanen.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh penulis, ruang laktasi yang tersedia di Central Park Mall Jakarta  telah  memenuhi persyaratan
Kesehatan ruang laktasi  dan  juga  menyediakan sarana dan prasarana ruang laktasi yang  sesuai  dengan  standar minimal dan sesuai kebutuhan.
c. Ketenagaan Ketenagaan  yang  disediakan di  ruang  laktasi Central  Park  Mall berupa  penanggung  jawab  ruang laktasi  yang  berasal  dari  tim manajemen  bagian customer  service
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
untuk  penyetokan  dan  kerjasama, dan housekeeping untuk  melakukan pembersihan.  Jika  melihat  dengan keadaan  di  lapangan,  ketenagaan yang  dimiliki Central  Park  Mall Jakarta  sudah  sesuai  dengan kebutuhan saat ini
d. Pendanaan Pendanaan  ruang  laktasi  yang ada  di  Central  Park  Mall  Jakarta berasal dari pengelola mall itu sendiri. Karena  ruang  laktasi  merupakan bagian  dari  Mall  itu  sendiri.  Tidak hanya  fasilitas  ruang  laktasi  saja, tetapi  fasilitas  lainnya  juga  didanai oleh  pengelola.  Dalam  pasal  18 Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013 Tentang  Tata  Cara  Penyediaan Fasilitas  Khusus  Menyusui  dan/atau Memerah  ASI  disebutkan  bahwa tempat  sarana  umum  menyediakan dana  untuk  mendukung  peningkatan pemberian ASI Eksklusif. Selanjutnya,  disebutkan  bahwa pendanaan  untuk  pengelolaan  ruang laktasi  di  tempat  sarana  umum dilarang  bersumber  dari  produsen atau  distributor  susu  formula  bayi dan/atau produk bayi lainnya. Central Park Mall Jakarta melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan  yang  bergerak  di  bidang industri  produk – produk  ibu  dan bayi,  yaitu Pigeon .  Namun,  kerjasama yang  dilakukan  adalah  berupa kerjasama dalam penyetokan perlengkapan tambahan seperti tissue basah, baby oil , lotion , dan produk bayi lainnya.
Upaya  Pengelola  Pusat  Perbelanjaan Modern Central  Park  Mall Jakarta dalam  Memenuhi  Ketersediaan  Ruang Laktasi Central Park Mall Jakarta merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menunjukkan dukungan penuh terhadap program ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh
Pemerintah.  Bentuk  dukungan  tersebut
ditunjukkan  melalui  penyelenggaraan ruang laktasi untuk mewadahi kebutuhan  ibu  dalam  memberikan  ASI kepada  anaknya.  Upaya  pengelola Central  Park  Mall Jakarta  dalam memenuhi  ketersediaan  ruang  laktasi dapat  dibagi  menjadi  3  unsur,  yaitu manajemen  perusahaan,  Sumber  Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.
1. Manajemen Perusahaan / Mall Pada  saat  pembangunan  ruang laktasi  di Central  Park  Mall Jakarta, belum  ada  aturan  khusus  yang mengatur  mengenai  standarisasi ruang laktasi di tempat sarana umum ataupun  tata  cara  pengadaan  ruang laktasi.  Permenkes  RI  Nomor  15 Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara
Penyediaan Fasilitas Khusus
Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI baru berlaku setelah ruang laktasi di Central  Park  Mall Jakarta  beroperasi kurang  lebih  selama  4  tahun. Namun,  pengelola Central  Park  Mall Jakarta sudah memiliki tahapan lebih maju dalam pengadaan ruang laktasi, walaupun  standar  yang  digunakan hanya  berdasarkan  keinginan  untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pengunjung (ibu menyusui)  dan  berpedoman  kepada manajemen  pelayanan  yang  baik untuk pusat perbelanjaan.
2. Sumber Daya Manusia Sumber  daya  manusia  adalah pengurus  yang  terlibat  dalam pengelolaan  ruang  laktasi  di Central Park Mall Jakarta.
Pengelolaan  ruang  laktasi  di
Central  Park Mall Jakarta  terbagi menjadi  dua,  yaitu  pengawasan  dan pemeliharaan. Pengawasan dan pemeliharaan secara umum
merupakan  tanggung  jawab  tim Customer  Service .  Pengawasan  yang dilakukan  tim Customer  Service dibantu  oleh  tim  keamanan mall .
Pengawasan
dilakukan untuk menjaga keamanan pengunjung dalam  menggunakan  ruang  laktasi.
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
Dalam  hal  pemeliharaan,  dibantu oleh tim Housekeeping untuk melakukan pembersihan ruang laktasi.  Pemeliharaan  ruang  laktasi meliputi pengecekan kondisi ruangan,  penyetokan  produk  bayi, dan  kerjasama.  Adapun  proses pembersihan ruang laktasi dilakukan setiap  hari  bersamaan  dengan pembersihan ruangan lainnya.
3. Sarana dan Prasarana Sarana  dan  prasarana  ruang
laktasi  di Central  Park  Mall Jakarta telah memenuhi persyaratan Kesehatan  ruang  laktasi  dan  juga standar  penyediaan  ruang  laktasi  di tempat  sarana  umum.  Pengelola Central Park Mall sangat memperhatikan  setiap  detail  yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan  ruang  laktasi  agar berjalan dengan baik. Sejak tahap perencanaan, pengelola Central  Park  Mall telah membuat perencanaan yang matang, sehingga  sampai  saat  ini,  ruang laktasi  tersebut  masih  berfungsi dengan  baik,  dan  dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengunjung (ibu menyusui). Pengelola mall juga  menyediakan peralatan  tambahan  berupa  produk- produk  bayi  yang  dapat  dpinjam oleh  pengunjung  (ibu  menyusui) ketika memerlukan.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pertama, ketersediaan ruang laktasi di Central Park Mall Jakarta  telah  memenuhi  standar pengadaan  ruang  laktasi  di  tempat sarana umum yang telah diatur di dalam Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013 tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas
Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah ASI. Hal tersebut diukur dari terpenuhinya empat unsur utama dalam menyediakan ruang laktasi yaitu
perencanaan,  sarana  dan  prasarana, ketenagaan, dan pendanaan.
Walaupun  pengadaan  ruang laktasi  telah  memenuhi  standar  yang ditetapkan pemerintah, namun
pengelola Central  Park  Mall Jakarta belum mengetahui adanya Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui dan/atau  Memerah  ASI.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah mengenai Permenkes RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata Cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus Menyusui  dan/atau  Memerah  ASI. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta juga  tidak  memiliki  pengaturan  yang jelas  dan  memiliki  daya  ikat  tentang standarisasi  pengadaan  ruang  laktasi  di pusat perbelanjaan.
Kedua,  upaya  pengelola Central Park  Mall Jakarta  dalam  pemenuhan ruang  laktasi  sudah  menunjukkan bahwa, Central  Park  Mall Jakarta merupakan  pusat  perbelanjaan  yang mendukung  secara  penuh  program pemberian ASI Eksklusif yang dicanangkan  oleh  Pemerintah  melalui pengadaan  ruang  laktasi.  Adapun  tolak ukur  keberhasilan  pengadaan  ruang laktasi  tersebut  berdasarkan  3  unsur yaitu,  manajemen  perusahaan  / mall , Sumber  Daya  Manusia,  sarana  dan prasarana.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Jayani, Dwi Hadya. “Gizi Ana k Indonesia Berpotensi Memburuk Saat Pandemi  Covid- 19.”  Accessed November 4, 2020. https://katadata.co.id/muhamm adridhoi/analisisdata/5f6c0f86a5 911/gizi-anak-indonesia-
berpotensi-memburuk-saat- pandemi-covid-19.
Ketersediaan Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak  atas  ASI  Eksklusif  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
Riswanti. “Asuhan Kebidanan Komprehensif Ibu Hamil, Bersalin,  Bayi  Baru  Lahir,  Nifas, Dan  Keluarga  Berencana  Pada Ny. M Umur 25 Tahun G1p0a0 Di Puskesmas Banyumas.” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015. Ronny Haniatjo Soemitro. Metode Penelitian  Hukum  Dan  Jurumetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Santi, Mina. “Upaya Peningkatan Cakupan  ASI  Eksklusif  Dan
Inisiasi  Menyusui  Dini  (IMD).”
Jurnal  Kesmas  Indonesia 9,  no.  1 (2017): 79 – 80.
Susiana,  Sali.  “Angka  Kematian  Ibu : Faktor  Penyebab  Dan  Upaya Penanganannya.” Info  Singkat 11, no. 24 (2019): 13 – 14. Syamsuddin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum . Jakarta: Grafindo Persada, 2007. Umakaapa,  Muktamar.  “Strategi  2020 Melawan  Stunting.”  Accessed November 4, 2020. https://news.detik.com/kolom/
d-4858547/strategi-2020- melawan-stunting.