## HUBUNGAN  HUKUM  YANG  MENIMBULKAN  HAK  DAN  KEWAJIBAN DALAM   KONTRAK  BISNIS

## TOTOK DWINUR HARYANTO, SH MH Dosen Fakultas Hukum UNISRI Surakarta
Abstract: All commercial activities that consist of production, distribution and trading of goods and services to gain the profit should be declared in a contract to give guarantee and assurance to all sides. In the case that there is a conflict, this contract will help them to solve the problem.
Keywords: business contract, right and obligation.

## PENDAHULUAN
Kontrak  bisnis  terdiri  dari  dari  dua  kata,  yaitu  kontrak  dan  bisnis.  Pengertian    kontrak  di sini  adalah  suatu  perjanjian  tertulis,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  bisnis  adalah  kegiatan yang  tertuju  pada  usaha  komersial  dan  interaksi  antar  pelaku  ekonomi  yang  meliputi  produksi, distribusi dan penjualan barang-barang serta jasa-jasa untuk memperoleh laba. Dengan demikian kontrak  bisnis  adalah  suatu  perjanjian  tertulis  yang  tertuju  pada  usaha  komersial  dan  interaksi antar pelaku ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan penjualan barang-barang serta jasa- jasa untuk memperoleh laba.
Hukum  kontrak  merupakan  unsur  dasar  dari  setiap  sistem  hukum,  penerapan  hukum terhadap  janji  tertentu  membentuk  tulang  punggung  suatu  perekonomian.    kebanyakan  sistem hukum  yang  sudah  maju  dan  dalam  perjanjian-perjanjian  multinasional  akhir-akhir  ini  tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum kontrak. Dalam penyusunan kontrak disyaratkan adanya dua unsure yaitu ada penawaran dan adanya penerimaan penawaran tersebut. Suatu penawaran secara umum  sudah  ada,  bilamana  seseorang  menunjukkan  kepada  seseorang  yang  lain  dengan kejelasan yang wajar, baik secara lisan maupun secara tertulis ataupun dengan sikap , bahwa dia bersedia  masuk  dalam  janji  yang  mengikat,  untuk  melakukan  sesuatu  hal  tertentu  dan  sebagai gantinya seseorang yang lain berjanji melakukan hal tertentu pula.
Melalui  kontrak  terciptalah  perikatan,  atau  hubungan  hukum  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban,  pada  masing-masing  pihak  yang  membuat  kontrak.  Dengan  kata  lain,  para  pihak
terikat  untuk  mematuhi  kontrak  yang  telah  mereka  buat  tersebut.  Dalam  hal  ini  fungsi  kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Dalam dunia bisnis, kontrak ini sangat penting sebagai pegangan, sebagai pedoman dan sebagai alat  bukti  bagi  para  pihak  itu  sendiri.  Dengan  adanya  kontrak  yang  baik    mencegah  terjadinya perselisihan,  karena  semuanya  sudah  diatur  dengan  jelas  sebelumnya.  Apabila  terjadi perselisihan  membantu  upaya  penyelesaiannya.  Kontrak  yang  baik    memberikan  jaminan  dan kepastian  yang  besar  kepada  para  pihak,  sehingga  membantu  kelancaran  pelaksanaan  transaksi bisnis.   Permasalahannya adalah bagaimanakah menyusun kontrak yang baik tersebut ?.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Kontrak
Dimuka  telah  disepakati,  bahwa  kontrak  adalah  perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis. Perjanjian  menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti  memberikan definisi perjanjian  sebagai  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua orang  itu saling  berjanji untuk  melaksanakan suatu hal.  Perjanjian  menerbitkan  suatu perikatan antara  dua  pihak  yang  membuatnya.  Dalam  bentuknya  ,  perjanjian  berupa  suatu  rangkaian perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan-kesanggupan  yang  diucapkan  atau ditulis.
Perikatan  yang  dilakukan  dengan  suatu  kontrak  tidak  lagi  hanya  berupa  suatu  rangkaian perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan-kesanggupan  yang  diucapkan, melainkan  sudah  merupakan  perjanjian  yang  sengaja  dibuat  secara  tertulis  sebagai  suatu  alat bukti  bagi  para  pihak.  Perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak,  yang  mana piahk  yang  satu  berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  yang  lain  dan  pihak  yang  lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  karena  adanya  kontrak  disebut  perikatan,  karena    kontrak tersebut  mengikat  para  pihak  yang  terlibat,  yaitu  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  timbul didalamnya.  Apa  yang  dapat  diperjanjikan  oleh  Para  Pihak? Pada  dasarnya  para  pihak  dapat memperjanjikan  apa  saja  yang  dikehendaki.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dimaksud
dengan asas kebebasan  berkontrak atau  yang sering  juga disebut sebagai  sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan  perjanjian  tentang  apa  saja,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan,  kepatutan  dan  ketertiban  umum.  Berlakunya  asas  kebebasan  berkontrak dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa:
Adanya  asas  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi    mereka  yang  membuatnya.  Hal  ini  juga  dimaksudkan  untuk  menyatakan  tentang kekuatan  perjanjian,  yaitu  bahwa  kekuatan  perjanjian  sama  dengan  suatu  undang-undang  dan kekuatan  seperti  itu  diberikan  kepada  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah.  Cara menyimpulkan  asas  kebebasan  berkontrak  ( beginsel  der  contractsvrijheid )  adalah  dengan  jalan menekankan  pada  perkataan  semua  yang  ada  dimuka  kata  perjanjian  (Subekti,  1984:5). Dikatakan  bahwa  Pasal  1338  ayat  (1)  itu  seolah-olah  membuat  suatu  pernyataan  bahwa  kita diperbolehkan  membuat  perjanjian  apa  saja  dan  itu  akan  mengikat  kita  sebagaimana mengikatnya  undang-undang.  Pembatasan  terhadap  kebebasan  itu  hanya    berupa  apa  yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan. .
Adapun asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup:
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan  untuk  menentukan  atau  memilih  causa  dari  perjanjian  yang  akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang- undangan yang bersifat opsional.
Semua  perjanjian  atau  seluruh  isi  perjanjian,  asalkan  pembuatannya  memenuhi  syarat, berlaku  bagi  para  pembuatnya  dengan  kekuatan  yang  sama  seperti  perundang-undangan.  Paara
pihak  bebas  untuk  membuat  perjanjian  apa  saja  dan  menuangkan  apa  saja  kedalam  sebuah kontrak. Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap, yang baru akan  berlaku  bagi  para  pihak  apabila  pihak-pihak  tidak  mengaturnya  sendiri  di  dalam  kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dan harus dipatuhi.
Oleh  karena  itu,  disebutkan  bahwa  hukum  perjanjian  di  dalam  KUH  Perdata  bersifat terbuka,  artinya  memberikan  keleluasaan  kepada  para  pihak  untuk  memakai  atau  tidak memakainya.  Kalau  para  pihak  tidak  mengaturnya  sendiri  di  dalam  kontrak,  maka  dianggap memilih aturan dalam KUH Perdata.
Apakah  kontrak  harus  dalam  bentuk  tertulis?  Berdasarkan  syarat  sahnya  suatu  kontrak  diatur didalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yang  mengatur  tentang  syarat-syarat  sahnya  perjanjian, dengan  mengingat  bahwa  kontrak  tidak  lain  adalah  perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.
Syarat  pertama  dan  ke  dua  adalah  berkaitan  dengan  subyeknya  atau  pihak-pihak  dalam perjanjian,  sehingga  disebut  sebagai  syarat  subyektif.  Sedangkan  Syarat  ke  tiga  dan  ke  empat disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai obyek suatu perjanjian.
Antara  syarat  subyektif  dengan  syarat  obyektif  perlu  dibedakan,  berkaitan  dalam  hal perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum.  Apabila  syarat  subyektif  tidak dipenuhi,  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  atau  dimintakan  pembatalan  oleh  salah  satu  pihak yang  memberikan  kesepakatannya  secara  tidak  bebas.  Namun  demikian  perjanjian  yang  telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim.
Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semulatidak  pernah  dilahirkan  suatu  perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan.  Dengan
demikian  tujuan  para  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut  untuk  melahirkan  suatu  perikatan hukum adalah gagal.  Karenanya tidak ada dasar untuk saling menuntut di Pengadilan.
Dalam  hukum  perjanjian  dikenal  suatu  asas  konsensualitas,  yang  berasal  dari  perkataan consensus  yang  artinya  sepakat.  Asas  konsensualitas  yang  dimaksud  adalah  bahwa  pada dasarnya  perjanjian  dan  perikatan  yang  timbul  karenanya  itu  sudah  dilahirkan  sejak  detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apa bila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.
Ada  kalanya  undang-undang  menetaapkan,  bahwa  untuk  sahnya  suatu  perjanjian diharuskan perjanjian  itu diadakan secara tertulis (misalnya perjanjian perdamaian) atau dengan akta  notaris  (misalnya  perjanjian  penghibahan  barang  tetap),  hal  yang  demikian  adalah merupakan  kekecualian.  Sedang  yang  lazim  adalah  bahwa  perjanjian  itu  sudah  sah  dalam  arti mengikat sejak tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa adalah contoh perjanjian yang konsensuil.
Bentuk konsensualitas suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak), salah satunya adalah  adanya  pembubuhan  tanda  tangan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian tersebut.  Tanda  tangan  itu  selain  berfungsi  sebagai  wujud  kesepakatan,  juga  sebagai  wujud persetujuan  atas  tempat  dan  waktu    serta  isi  perjanjian  yang  dibuat.  Tanda  tangan  juga berhubungan  dengan  kesengajaan  para  pihak  untuk  membuat  suatu  kontrak  sebagai  bukti  atas suatu peristiwa.
Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan, harus dituangkan secara jelas mengenai jati  diri  para  pihak.  Pasal  1330  KUH  Perdata,  menyebutakan  orang-orang  yang  tidak  cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:
1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
3. orang  perempuan  dalam  hal-hal  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  dan      semua  orang kepada siapa undang-undangn telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu.
Mengenai  syarat suatu hal tertentu, berkenaan dengan pokok perikatan yang justru menjadi isi dari pada kontrak , maka suatu perjanjian harus mempunnyai pokok atau obyek barang yang paling sedikit  ditentukan jenisnya. Sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditaentukan pada
waktu  dibuat  perjanjian,  asalkan  nanti  dapat  dihitung  atau  ditentukan  jumlahnya  (Pasal  1333). Suatu perjanjian seharusnya memang berisi obyek yang tertentu agar dapat dilaksanakan, tetapi apabila sampai tidak dapat sama sekali  ditentukan obyeknya, maka perjanjian itu menjadi tidak sah atau batal.
Pemahaman  suatu  sebab  yang  halal,  dapat  dikemukakan  beberapa  pasal  khususnya  Pasal 1336  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  jika  tidak  dinyatakan  sesuatu  sebab,  tetapi  ada sesuatu  sebab  yang  halal  ataupun  jika  ada  suatu  sebab  lain  yang  dinyatakan,  maka  perjanjian demikian adalah sah. Suatu perjanjian yang tanpa sebab menjadi perjanjian yang sah  asalkan ada sesuatu  yang  diperbolehkan.  Sesuatu  yang  menyebabkan  seseorang  membuat  perjanjian  pada asasnya  tidak  dipedulikan  oleh  undang-undang.  Hukum    hanyalah  memperhatikan  tindakan orang-orang dalam masyarakat.
Dengan  demikian  tertulis  tidaknya  sebuah  kontrak,  tidak  menentukan  sah  tidaknya  kontrak tersebut,  tetapi  tertulis  tidaknya  sebuah  kontrak  berkaitan  dengan  kuat  atau  lemahnya pembuktian adanya kontrak.

## B. Cara Menyusun Kontrak
Penyusun  suatu  kontrak  bisnis  yang  baik  diperlukan  adanya  perencanaan  terlebih  dahulu. Idealnya  sejak  negosiasi  bisnis  persiapan  tersebut  sudah  dimulai.  Penyusunan  kontrak  secara terburu-buru, tanpa menelusuri berbagai informasi sejak awal sampai berakhirnya negosiasi, dan tanpa  mengetahui  keinginan  atau  kepentingan  yang  sesungguhnya  dari  para  pihak  tidak  akan melahirkan suatu kontrak yang baik.
Penyusunan  kontrak  bisnis  meliputi  beberapa  tahapan  sejak  persiapan  atau  perencanaan sampai  dengan  pelaksanaan  isi  kontrak.  Tahapan-tahapan  demikian  penting  diperhatikan terutama  untuk  kontrak    bisnis  yang  bernilai  tinggi  atau  beresiko  besar  seperti  kontrak internasional, yaitu kontrak yang mempunyai unsur-unsur asing.
Adapun tahapan-tahapan penyusunan kontrak:
1. Pra  kontrak,  yang  meliputi  Negosiasi;  Memorandum  of  Understanding  (MoU);  Studi kelayakan; Negosiasi lanjutan.
2. Kontrak,  yang  meliputi  Penulisan  naskah  awal;  Perbaikan  naskah;  Penulisan  naskah  akhir; Penandatanganan.
3. Pasca Kontrak, yang meliputi Pelaksanaan; Penafsiran; Penyelesaian Sengketa.
Tahapan  berikutnya pembuatan Memorandum of Understanding (MoU). MoU merupakan pencatatan atau pendukumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk   tertulis. MoU walaupun belum  merupakan  kontrak,  penting  sebagai  pegangan  untuk  digunakan  lebih  lanjut  didalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan atau pembuatan kontrak.
Kemudian  setelah  pihak-pihak  memperoleh  MoU  sebagai  pegangan  sementara,  baru dilanjutkan dengan tahapan Studi Kelayakan ( feasibility study ) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan, misalnya dari sudut ekonomi, keuangan, pemasaran, tehnik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan  ini  diperlukan  dalam  menilai  apakah  perlu  atau  tidaknya  melanjutkan  transaksi  atau negosiasi lanjutan.
Dalam penulisan naskah kontrak, disamping diperlukan kejelian dalam menangkap berbagai keinginan pihawk-pihak,  juga  memahami aspek  hukum dan bahasa kontrak. Penulisan kontrrak perlu  mempergunakan  bahasa  yang  baik  dan  benar  dengan  berpegang  pada  aturan  tata  bahasa yang  berlaku.  Penggunaan  bahasa,  baik  bahasa  Indonesia  maupun  bahasa  asing  haruslah  tepat, singkat, jelas dan sistematis.
Walaupun  tidak  ditentukan  suatu  format  didalam  perundang-undangan,  dalam  praktek biasanya penyusunan kontrak bisnis  mengikuti suatu pola umum  yang  merupakan anatomi dari sebuah kontrak, yaitu :
1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Pihak-pihak;
4. Latar belakang kesepakatan ( Recital );
5. Isi; dan
6. Penutup.
Judul  harus  dirumuskan  secara  singkat,  padat  dan  jelas,  misalnya:  Jual-beli,  Sewa- menyewa, Joint Venture Agreement atau License Agreement . Kemudian pembukaan yang terdiri dari kata-kata pembuka,  misalnya dirumuskan atau diawali dengan: Pada hari  ini Senin tanggal
tiga  Maret  Tahun  Dua  Ribu  Tiga,  kami  yang  bertanda  tangan  dibawah  ini    atau  yang  bertanda tangan dibawah ini kami … dan seterusnya.
Setelah  itu,  dijelaskan  Identitas  Lengkap  Pihak-pihak,  dengan  menyebutkan  Nama, Pekerjaan atau Jabatan, Tempat tinggal dan bertindak untuk siapa. Untuk Perusahaan atau Badan Hukum  sebutkan  tempat  kedudukannya  sebagai  pengganti  tempat  tinggal.  Contoh  penulisan identitas pihak-pihak dalam jual beli, sebagai berikut:
1. Nama  …..;  Pekerjaan  …..;  Tempat  tinggal  …..  dalam  hal  ini  bertindak  untuk  diri  sendiri/ untuk dan atas nama ….. berkedudukan di ….. selanjutnya disebut PENJUAL;
2. Nama ….. ;  Pekerjaan ….. ;  Tempat tinggal ….. dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/ selaku  kuasa  dari  dan  oleh  karenanya  bertindak  untuk  dan  atas  nama  …..  berkedudukan  di ….. selanjutnya disebut PEMBELI.
Pada  bagian  berikutnya  diuraikan  secara  ringkas  latar  belakang  terjadinya  kesepakatan (recital ).  Contohnya    perumusannya sebagai  berikut:  “ dengan  ini  menerangkan  bahwa penjual telah  menjual  kepada  pembeli  dan  pembeli  telah  membeli  dari  penjual  sebuah  Sepeda  Motor baru  Merk  …..  Tipe  …..  dengan  cirri-ciri:  Nomor  Engine  …..  Nomor  Chasis  …..  Tahun Pembuatan  …..  dan  Faktur  Kendaraan  tertulis  atas  nama  …..  Alamat  ….  Dengan  syarat-syarat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli “.
Pada bagian inti dari sebuah kontrak diuraikan secara rinci isi kontrak tersebut yang dapat dibuat dalam bentuk pasal-pasal, Ayat-ayat, Huruf-huruf, Angka-angka tertentu. Pada setiap atau beberapa pasal tertentu diberikan  judul tersendiri, hal  ini untuk memudahkan dan  mempercepat pembaca  menemukan  informasi  tertentu  pada  saat  diperlukan.  Isi  kontrak  inilah  yang  paling banyak mengatur secara rinci hak dan kewajiban pihak-pihak, dan berbagai janji atau ketentuan atau klausula yang disepakati bersama.
Apabila  semua  hal  yang  diperlukan  telah  tertampung  didalam  bagian  isi  tersebut,  baru kemudian  dirumuskan  kata  penutup,  misalnya:  “  Demikianlah  perjanjian  ini  dibuat  untuk dipergunakan seperlunya “. Dibagian bawah kontrak dibubuhkan tanda-tangan kedua belah pihak dan  para  saksi  (kalau  ada).  Dan  akhirnya  diberi  meterei,  bagi  perusahaan/  badan  hukum  diberi cap lembaga masing-masing.
Dengan  ditanda  tanganinya  kontrak,  maka  penyusunan  kontrak  selesai  tinggal pelaksanaannya  saja.  Tidak  jarang  bahwa  suatu  kontrak  isinya  kurang  jelas  sehingga memerlukan penafsiran, bahkan dalam pelaksanaannya sering menimbulkan sengketa. Dalam hal demikian,  maka  para  pihak  dapat  memilih  untuk  menyelesaikannya.  Atas  dasar  kesepakatan, bebas  untuk  memilih  cara  penyelesaian  sengketa,  apakah  akan  diselesaikan  diluar  pengadilan atau membawanya ke depan Sidang Pengadilan.
Dengan  adanya  kontrak  maka  lahir  hubungan  hukum  perikatan,  yaitu  dalam  bentuk  hak dan  kewajiban.  Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  inilah  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pada  akibat  hukum  suatru  kontrak.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  tidak  lain  adalah  hubungan timbale  balik    daari  para  pihak.  Kewajiban  pihak  pertama  merupakan  hak  bagi  pihak  kedua, sebaliknya kewajiban pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian akibat hukum dimaksud adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri.
Pelaksanaan  suatu  perjanjian  harus  ditetapkan  secara  tegas  dan  cermat  apa  saja  isi perjanjian  tersebut,  atau  apa  saja  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Biasanya  orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti mengenai hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual  beli  hanya  ditetapkan  tentang  barang  apa  yang  dibeli,  jumlah  dan  harganya,  tetapi  tidak ditetapkan  tempat  penyerahan  barang,  biaya  kirim,  tempat  dan  waktu  pembayaran  ataupun bagaimana kalau barang rusak diperjalanan.
Pasal 1339 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  dalam  perjanjian,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang menurut  sifat  perjanjian  diharuskan  atau  diwajibkan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  dan  undang- undang..  dengan  demikian  ada  tiga  sumber  norma  yang  ikut  mengisi  suaatu  perjanjian,  yaitu undang-undang, kebiasaan dan kepatutan.
Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  juga  menyatakan    bahwa  semua  perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik ( tegoeder trouw ). Kiranya norma ini merupakan salah satu sendi yang  penting  dalam  hukum  perjanjian,  maksudnya  didalam  pelaksanaan  harus  mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

## C. Berakhirnya Suatu Kontrak
Berdasarkan  Pasal 1381 KUH Perdata, maka suatu perikatan hapus apabila:
1. karena pembayaran;
2. karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau       penyimpanan;
3. karena pembaharuan hutang;
4. karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
5. karena percampuran hutang;
6. karena pembebasan hutang;
7. karena musnahnya barang yang terhutang;
8. karena batal atau pembatalan;
9. karena berlakunya suatu syarat batal; dan
10. karena lewatnya waktu.
Pengertian  pembayaran  dalam  arti  luas  adalah  pemenuhan  prestasi,  baik  bagi  pihak  yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran, maupun bagi pihak yang menyerahkan kebendaan sebagai  barang  sebagaimana  yang  diperjanjikan.  Pembayaran  diaartikan  sebagai  menyerahkan uang  bagi  pihak  yang  satu  dan  menyerahkan  barang  bagi  pihak  lainnya.  Pembayaran  harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.
Jika  dalam  perjanjian  tidak  ditetapkan  suatu  tempat,  maka  pembayaran  yang  mengenai suatu  barang  tertentu,  harus  dilakukan  ditempat  dimana  barang  itu  berada  sewaktu  perjanjian dibuat.  Selain  di  luar  kedua  hal  tersebut  pembayaran  harus  dilakukan  ditempat  tinggal  si berpiutang,  selama  orang  itu  terus  menerus  berdiam  dalam  karesidenan  dimana  ia  berdiam sewaktu perjanjian dibuat, dan didalam hal-hal lainnya ditempat tinggal si berhutang.
Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan adalah suatu cara pembayaran  yang  harus  dilakukan  apabila  si  berpiutang  menolak  pembayaran,  walaupun  telah dilakukan  dengan  perantaraan  notaries  atau  jurusita.  Uang  atau  barang  yang  sedianya  sebagai pembayaran  tersebut  disimpan  atau  dititipkan  kepada  panitera  pengadilan  negeri  dengan  suatu berita acara, yang dengan demikian hapuslah hutang piutang tersebut.
Selain itu ada beberapa cara hapusnya atau berakhirnya perjanjian, yaitu:
1. Pembaharuan  hutang  terjadi  apabila  seorang  berhutang  membuat  suatu  perikatan  hutang baru, yang menggantikan hutang yang lama.
2. Perjumpaan  hutang  adalah  suatu  perhitungan  atau  saling  memperhitungkan  hutang  piutang antara pihak satu dengan pihak lain.
3. Percampuran  hutang  terjadi  demi  hukum  dengan  mana  piutang  dihapuskan,  apabila kedudukan sebagai berpiutang dan orang berhutang berkumpul pada satu orang.
4. Pembebasan hutang adalah suatu pernyataan yang dengan tegas dari si berpiutang bahwa ia tidak  lagi  menghendaki  prestasi dari  si  berhutang dan  melepaskan  haknya  atas pembayaran atau pemenuhan prestasi suatu perjanjian.
5. Musnahnya barang yang terhutang adalah suatu keadaan dimana barang yang menjadi obyek perjanjian  tidak  dapat  lagi  diperdagangkan,  hilang  atau  sama  sekali  tidak  diketahui  apakah barang itu masih ada atau sudah tidak ada lagi. Hapusnya perikatan oleh karena musnahnya barang  tersebut  disebabkan  di  luar  kesalahan  si  berhutang  aaatau  disebabkan  oleh  suatu kejadian diluar kekuasaannnya.
Pembatalan  sebagai  salah  satu  sebab  hapusnya  perikatan  terjadi  apabila  salah  satu  pihak dalam  perjanjian  tersebut  mengajukan  atau  menuntut  pembatalan  atas  perjanjian  yang  telah dibuatnya,  pembatalan  mana  diakibatkan  karena  kekurangan  syarat  subyektif  dari  pada perjanjian  dimaksud.  Berlakunya  suatu  syarat  batal  sebagai  suatu  sebab  hapusnya  perikatan adalah apabila suatu syarat batal yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat, syarat batal mana menjadi kenyataan atau benar-benar terjadi.
Lewatnya  waktu  atau  daluwarsa  adalah  suatu  upaya  untuk  memperoleh  sesuatu  atau dibebaskan  dari  suatu  perikatan  dengan  lewatnya  suatu  waktu  tertentu  dan  atas  syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

## PENUTUP
Dalam  praktek    penyusunan  kontrak  bisnis  biasanya  mengikuti  suatu  pola  umum  yang merupakan  anatomi  dari  sebuah  kontrak,  yaitu  :  Judul,  Pembukaan,  Identitas  Para  Pihak,  Latar belakang kesepakatan, Isi kesepakatan dan Penutup.
Pada bagian inti dari sebuah kontrak diuraikan secara rinci isi kontrak tersebut yang dapat dibuat dalam  bentuk  pasal-pasal,  ayat-ayat,  huruf-huruf,  dan    angka-angka tertentu. Pada setiap atau  beberapa  pasal  tertentu  diberikan  judul  tersendiri,  hal  ini  untuk  memudahkan  dan
mempercepat  pembaca  menemukan  informasi  tertentu  pada  saat  diperlukan.  Isi  kontrak  inilah yang  paling  banyak  mengatur  secara  rinci  hak  dan  kewajiban  pihak-pihak,  dan  berbagai  janji atau ketentuan atau klausula yang disepakati bersama.
Dengan  adanya  kontrak  maka  lahir  hubungan  hukum  perikatan,  yaitu  dalam  bentuk  hak dan  kewajiban.  Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  inilah  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pada  akibat  hukum  suatru  kontrak.  Hak  dan  kewajiban  tersebut  tidak  lain  adalah  hubungan timbal  balik    dari  para  pihak.  Kewajiban  pihak  pertama  merupakan  hak  bagi  pihak  kedua, sebaliknya kewajiban pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian akibat hukum dimaksud adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri.
------------------

## DAFTAR  PUSTAKA
Budiono  Kusumohamidjojo,1998. Dasar-dasar  Merancang  Kontrak .  Jakarta:    Gramedia Widiasarana Indonesia..
Hasanuddin Rahman, 2000. Legal Drafting . Bandung: Citra Aditya  Bakti.
_______,1998. Aspek_aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady, 1999. Hukum Kontrak . Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Subekti, 1984. Aneka Perjanjian , Alumni, Bandung.
_______, 1979. Hukum Perjanjian . Jakarta:  Intermasa.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  1993. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit . Jakarta: Insitut Bankir Indonesia.