S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue I, January 2023; 88-98 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023

## Penolakan  Pemakaman  Jenazah  Terpapar  Covid-19:  Studi  Komparasi Hukum Islam dan Hukum Nasional
Nurcahaya 1* , Muhammad Raswan Syarif 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 nurcahayaa1102@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2022 Revised: 01 Desember 2022 Accepted: 14 December 2022

## Abstrak
Hukum  Islam  sangat  melarang  adanya  penolakan  terhadap  jenazah  Covid-19.  Karena pelaksanaan  penyelenggaraan  jenazah  hukumnya  fardhu  kifayah  yang  membuat  harus dilaksanakannya  pemakaman  karena  semua  orang  akan  berdosa  jika  tidak  ada  salah  seorang yang  malaksanakannya.  Namun  tidak  hanya  itu,  dengan  melarangnya  atau  menolaknya pemakaman jenazah akan menyatiki perasaan keluarga yang ditinggalkan, padahal nabi sendiri melarang menyakitin perasaan dari keluarga mayat. Begitupun dalam hukum positif melarang persoalan penolakan jenazah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dari semua aturan tersebut melarang adanya penolakan  jenazah  yang  terpapar  Covid-19  bahkan  sampai  bisa  dijatuhi  hukuman  pemidaan terhadapnya.
Kata kunci: Penolakan; Pemakaman Jenazah; Covid-19

## Abstract
Islamic law strictly prohibits the rejection of Covid-19 bodies. Because of the implementation of the body, the law is fardhu kifayah which makes funerals necessary because everyone will sin if no  one  performs  it.  But  not  only  that,  by  forbidding  it  or  refusing  the  burial  of  the  dead  will respect the feelings of the family left behind, even though the prophet himself forbade hurting the feelings of the family of the corpse. Likewise, the positive law prohibits the issue of refusal of bodies  as  stipulated  in  Article  178  of  the  Criminal  Code,  Law  Number  4  of  1984  concerning Outbreaks of Infectious Diseases, and Law Number 8 of 2018 concerning Health Quarantine. Of all these rules, it prohibits the rejection of bodies exposed to Covid-19 even to the point that they can be sentenced to punishment
Keywords: Vaccines, MUI Fatwa, Maqasid al-Syariah

## 1. Pendahuluan
Covid-19 merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Coronavirus.  Indonesia  salah  satu  negara  yang  terjangkit  Covid-19  pertama  kali  diumumkan
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
pada  2  Maret  2020. 1 Covid-19  merupakan  penyakit  meluas  yang  diakibatkan  oleh  tipe Coronavirus  yang  baru  ditemui.  Meski  lebih  banyak  melanda  lansia,  virus  ini  sesungguhnya dapat pula melanda siapa saja, mulai dari balita, kanak-kanak, sampai orang berusia. Virus ini dapat menimbulkan gangguan ringan pada sistem respirasi, peradangan paru-paru yang berat, sampai kematian. 2
Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 dan ditetapkannya sebagai bencana nasional pada tanggal  13  April  2020. 3 Dalam  hal  ini  menimbulkan  permasalahan  baru  dimasyarakat  dimana masyarakat  rentan  akan  berdampak  negatif  seperti  ketakutan,  stigma  negatif,  tekanan  dari masyarakat,  bahkan  penolakan  penguburan  jenazah  terinfeksi  Covid-19  diberbagai  tempat  di Indonesia karena Covid-19 ini menular dengan cepat. 4
Stigma  sendiri  didefinisikan  dalam  penilaian  lingkungan  individu  atau  kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif. Stigma yang melekat pada  seseorang  atau  sekelompok  orang  seringkali  membuat  penerima  stigma  mendapat berbagai  perlakuan  diskriminasi  dari  kelompok  mayoritas,  sehingga  merasa  ditolak  oleh lingkungannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia, seperti yang banyak diberitakan di media sosial. Perlakuan stigmatisasi sering diterima oleh pasien positif, keluarga pasien, PDP, ODP Covid-19 dan tenaga kesehatan. Misalnya, saat pemerintah mengumumkan pasien Covid-19 di Indonesia.
Saat  itu  kepanikan  masyarakat  mengakibatkan  informasi  data  pribadi  pasien  menjadi viral  dimana-mana  sebagai  dampak  di  era  digitalisasi.  Tanpa  terlebih  dahulu  mengecek kebenaran  informasi  yang  diterimanya,  masyarakat  kerap  menyimpulkan  berbagai  stigma negatif  terhadap  pasien  Covid-19.  Hal  ini  akan  menimbulkan  ketakutan  dan  trauma  bagi keluarga pasien dan tetangga yang dinilai ODP karena berada di lingkungan yang sama.
1 Kurniawan Casman, E B Wijoyo, and A A Pradana, “Studi Literatur: Penolakan Jenazah COVID - 19 Di Indonesia,”
Jurnal Kesehatan Manarang 6, no. Khusus (2020): 18 – 26, https://doi.org/https://doi.org/10.33490/jkm.v6iKhusus.283.
2 Ashabul  Kahfi,  “Tantangan  Dan  Harapan  Pembelajaran  Jarak  Jauh  Di  Masa  Pandemi  Covid  19,” Dirasah :  Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam 3, no. 2 (2020): 137 – 54, https://doi.org/10.51476/DIRASAH.V3I02.194.
3 Sirajuddin  Sirajuddin,  Kasjim  Salenda,  and  Abdul  Wahid  Haddade,  “Peniadaan  Salat  Jumat  Dalam  Surat  Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid-19 Perspek tif Maqāṣ id Al- Syarīah,” NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6, no. 2 (2020): 289 – 309, https://doi.org/10.36701/NUKHBAH.V6I2.218.
4 Ade Rian and Azman Arsyad, “Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid -19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14  Tahun  2020,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 2,  no.  1  (2021):  1 – 15, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16918.
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
Bukannya sembuh, pasien Covid-19 justru bisa mengalami depresi karena mengetahui, bahkan mendengar tentang stigmatisasi dan diskriminasi dari berbagai kalangan. Hal yang sama akan dirasakan oleh tenaga medis yang mendapat perlakuan diskriminatif di tempat tinggalnya. Alih-alih  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  sekitar  karena  mempertaruhkan  jiwa  dan  raga sebagian pasien untuk menjadi garda terdepan dalam merawat pasien Covid-19, sebagian dari mereka justru mendapat perlakuan diskriminasi seperti mengusir mereka dari rumah. Padahal, mereka  tentu  butuh  istirahat  yang  cukup  karena  sudah  berhari-hari  berjaga  dan  bertugas  di rumah  sakit.  Penolakan  akan  memaksa  beberapa  dari  mereka  untuk  kembali  ke  rumah  sakit, membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Tidak  Berhenti  di  isu  ini,  masalah  baru  akan  muncul  seperti  kasus  penolakan pemakaman  jenazah  terpapar  Covid-19  di  sejumlah  daerah. 5 Seperti  di  Kabupaten  Gowa, khususnya warga Macanda, pada Kamis 2 April 2020, warga menolak menggunakan wilayahnya sebagai  lokasi  pemakaman  Covid-19.  Puluhan  warga  sebelumnya  memblokir  mobil  jenazah  di Jalan  Macanda,  mobil  pengangkut  jenazah  Covid-19  dan  mobil  pegawai  berlambang  Satgas Covid-19  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Warga  setempat  memblokir  jalan  dengan  batang  pohon, bahkan  membakar  ban.  Keluarga  yang  khawatir  jenazahnya  tidak  bisa  dikubur  terlibat  adu mulut dengan warga sekitar. 6
Untuk  Menghindari  kericuhan,  Aksi  penolakan  tersebut  karena  sebagian  masyarakat takut menerima jenazah dan tim medis karena virus  masih bisa menular melalui jenazah yang terinfeksi  Covid-19.  Padahal  dalam  Islam  jenazah  harus  diterima  dengan  senang  hati  dan diperlakukan dengan baik, Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt kepada umat manusia untuk  menuntun  kehidupan  mereka  menuju  kebahagian. 7 Pemerintah  berharap  masyarakat tidak  lagi  menolak  jenazah  Covid-19  agar  proses  pemakaman  dapat  berjalan  lancar  sesuai protokol penanganan Covid-19.
5 Abdul  Syatar  et  al.,  “Darura t  Moderasi  Beragama  Di  Tengah  Pandemi  Corona  Virus  Desease  2019  (Covid- 19),” KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1 (2020): 1 – 13, https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376.
6 Pemakaman Covid-19 di Samata, https://regional.compas.com diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.
7 Fakhri  Afif  and  Sohrah  Sohrah,  “Penangguhan  Salat  Berjama’ah  Di  Masjid  Selama  Pandemi  Covid -19  Perspektif Maqāṣ id Al- Syarī’ah,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (2021): 226 – 38, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16064.
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dikenal  dengan  istilah  Library  Research.  Dalam  study  pustaka,  pengumpulan  data  dilakukan dengan menggali dan penulusuran catatan yang berkaitan dengan buku, surat kabar, majalah, terbitan  berkala,  internet  dan  lain-lain  yang  membantu  menyelesaikan  masalah  dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan persoalan penyelenggaraan jenazah..

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19
Menolak jenazah bertentangan dengan ajaran  Islam yang mengharuskan menghormati jenazah dengan cara mengurusinya. Secara tidak langsung tindakan penolakan jenazah menjadi intimidasi  bagi  jenazah  positif  Covid-19. 8 Dalam  kasus  ini,  penolakan  salat  jenazah  Covid-19 tidak  sesuai  dengan  hadis  Nabi  saw  yang  melarang  salat  jenazah  hanya  untuk  jenazah  yang berbuat kerusakan besar semasa hidupnya. Menjaga nilai toleransi beragama di era society 5.0 bukan  perkara  muda  karena  nilai-nilai  toleransi  beragama 9 merupakan  asasi  yang  paling esensial, karena hal sangat berhubungan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan manusia terhadap  Allah  swt.  Oleh  karena  itu  bagi  umat  Islam  sangat  memerlukan  perhatian  khusus dengan  menjaga  nilai-nilai  dalam  beragama,  membangun  rasa  solidaritas,  membangun kebersamaan, saling menghargai dan menghormati dalam menjaga nilai toleransi beragama. 10 Sementara  seluruh  hadis  tidak  ada  sangkutannya  bahwa  jenazah  Covid- 19  dan  Tha’un itu  sesuatu  yang  berdosa,  karena  jenazah  memang  sudah  ditakdirkan  Allah  dan  digariskan kematiannya diakibatkan karena wabah dan tidak boleh mengintimidasi jenazah atau keluarga yang  ditinggalkan  dengan  hal  buruk.  Sebagaimana  dalam  firman  Allah  swt  dalam  QS  al-isra 17/70:
Terjemahnya:
8 Maula  Sari  and  Abd  Wahid,  “Fenomena  Penolakan  Jenazah  Covid - 19  Perspektif  Hadis  Di  Indonesia,” Mashdar: Jurnal Studi Al- Qur’an Dan Hadis 2, no. 1 (2020): 61 – 76, https://doi.org/10.15548/MASHDAR.V2I1.1352.
9 Abdul Syatar et al., “Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID - 19 Fatwa; Indonesia Case,” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 20, no. 1 (2022): 48 – 59, https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717.
10 Ansani, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz, “Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al - Quran Di Era Society 5.0,” Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, no. 3 (2021): 395 – 408, https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.618.
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
“ Dan  sungguh,  Kami  telah  memuliakan  anak  cucu  Adam  (umat  manusia),  dan  Kami angkut  mereka  di  daratan  dan  di  lautan,  dan  Kami  beri  mereka  rezeki  dari  yang  baik- baik,  dan  Kami  telah  lebihkan  mereka  di  atas  banyak  makhluk  yang  telah  Kami ciptakan ”.
Ayat ini melukiskan betapa tingginya penghormatan Allah swt kepada manusia. 11 Dalam penghormatan  itu  manusia  didudukkan  secara  setara  sebagai  mahluknya  tanpa  membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan umurnya. 12 Kalimat yang dilukiskan dalam ayat itu menggambarkan ekspresi kebanggaan Allah terhadap ciptaan-Nya. Bagi Allah, manusia merupakan makhluk-Nya yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  yang  diperkuat  berbagai  literatur  keIslaman  otoritatif ( mu ’tabarah ) merumuskan sebuah kaidah,” . Segala tindakan yang diharamkan terhadap tubuh selama  hidup  juga  diharamkan  terhadap  tubuh  yang  telah  mati” termasuk  di  antaranya penolakan  terhadap  pemakaman  jenazah.  Karena  pemakaman  jenazah  merupakan  hak  tubuh yang telah mati. Islam mengakui hak-hak tubuh yang masih hidup dan hak-hak tubuh yang telah mati, muslim dan non muslim, perempuan dan laki-laki, di antara haknya jenazahnya di angkat dan dimakamkan. 13
Hukum  pemulasaraan  jenazah  dalam  Islam  adalah  fardhu  kifayah. 14 Sebagaimana  ijma (konsens) para ulama. Fardhu kifayah merupakan kewajiban kolektif, bila tidak ada seorang pun yang  mengurusnya,  maka  seluruh  penduduk  negeri  berdosa,  tanpa  terkecuali.  Penolakan masyarakat  terhadap  pemakaman  jenazah  merupakan  pelanggaran  keras  atas  kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang dibebankan oleh Syariat Islam.
Para  jenazah  korban  Covid-19  merupakan  orang-orang  yang  telah  dijanjikan  pahala selevel  dengan  pahala  para  syuhada.  Penghormatan  atas  jenazahnya  juga  seperti
11 Arif  Rahman,  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama  Tentang  Makna Maslahat,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan
Mazhab
1, no. 1 (2019): 25 – 41, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
12 Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 20, 2020): 36 – 58, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
13 Mohammad Zamroni, “Urgensi Pencatatan Sipil Dalam Pemenuhan Hak Anak Telaah Menurut Imam Syafi’i Dan HAM,” Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam
14, no. 1 (2015): 77 – 86, https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2015.141.77-86.
14 Andi  Makkarumpa  Sofyan  and  Arif  Rahman,  “Analisis  Fatwa  MUI  Tentang  Hukum  Penyelanggaraan  Jenazah Akibat Covid- 19,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 2 (May 2021): 463 – 501, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18335.
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
penghormatan terhadap jenazah para syuhada. Mereka telah berjuang melawan wabah hingga maut mengakhiri perjuangan mereka. Rasullullah Saw bersabda:
Artinya:
“ Tidaklah seseorang yang di negerinya mewabah thaun (pandemik/wabah) lalu ia tetap berada  di  situ  dengan  sabar  dan  berharap  pahala,  ia  tahu  tidak  ada  musibah  yang menimpanya kecuali apa yg telah Allah tetapkan bagi dirinya melainkan baginya pahala seperti pahala seorang syahid .” (HR. Al -Bukhari, Nomor 3474). 15
Covid-19 merupakan pandemik/wabah yang telah merenggut banyak nyawa di seluruh dunia.  Status  Covid-19  sebagai  pandemik  ditetapkan  secara  resmi  oleh  Badan  Kesehatan Dunia/WHO  (World  Health  Organization). 16 Karena  itu  maka  orang  yang  mengisolasi  diri  agar terhindar dari wabah diganjar dengan pahala syahid, dan orang yang menjadi korban Covid-19 termasuk  para  syuhada.  Artinya  tidak  hanya  terkait  pahala,  tetapi  terkait  penghormatan  atas tubuh,  bahwa  jenazahnya  merupakan  jenazah  syahid,  tentu  penghormatannya  sebagaimana penghormatan terhadap jenazah syahid.
3.2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19
Sebagian  masyarakat  terutama  masyarakat  awam  menganggap  pemerintah  telah mengkriminalisasi  perbuatan  penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19. Namun  apabila  dilihat  definisi  dari  kriminalisasi,  yaitu  berasal  dari  kata  criminal  artinya  jahat. Kriminalisasi membuat  suatu  proses  yang tadinya  tidak  jahat  menjadi  jahat  dan bisa dihukum pidana.  Perbuatan  penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19  tidak dikriminalisasi oleh pembuat undang-undang, karena setiap unsur dari kegiatan pada kasus ini sebenarnya  telah  diatur  dalam  beberapa  undang-undang  yang  berbeda  namun  belum dilegislasikan  secara  spesifik  dan  komprehensif  sebagai  suatu  delik  yang  memenuhi  tindak pidana penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi Covid-19.
Penolakan  pemakaman  jenazah  kasus  konfirmasi  Covid-19  berimplikasi  tindak  pidana yang diatur dalam lingkup KUHP terdapat 2 (dua) delik berbeda yaitu:
a. Perbuatan perintangan masuknya mayat ke dalam kuburan, diatur dalam pasal 178 KUHP.
15 Al-Imam  Al-Hafidz  Ahmad  ibn  Ali  ibn  Hajar  Al-Asqalani, Fathul  Bari  Syarh  Shahih  Al-Bukhari, (Jakarta:  Pustaka Iman, 2017),  h. 194.
16 Covid-19, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen diakses pada tanggal 30 September 2021.
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
b. Perbuatan  melawan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  kepada  pegawai  negeri yang melakukan pekerjan yang sah, diatur dalam pasal 212 KUHP.
Dilihat  dari  segi  ancaman  hukumannya  mungkin  pasal  ini  terbilang  ringan,  meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung  melakukan  tindakan  tanpa  ada  yang  mengadu.  Ancaman  pidana  ini  ditujukan (normaddressat)  kepada  ‘barang  siapa’,  atau  ‘siapapun’.  Bagian  inti  deliknya  adalah  ‘sengaja’, ‘merintangi atau menghalang - halangi’, dan ‘jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan’.
Dalam  buku  KUHP,  R.  Soesilo,  mencatat perbuatan  ini harus dilakukan dengan  sengaja “ merintangi ” ,  artinya  menghalang-halangi,  sehingga  pembawaan  mayat  itu  tidak  dapat berlangsung (verhideren). ‘Menyusahkan’ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat  itu  dapat  berlangsung,  akan  tetapi  dengan  susah  payah  (belemmeren).  Selain  itu dijelaskan Soesilo, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.
Upaya tegas lain terhadap pelaku penolak pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila  adanya  perlawanan  yang  dilakukan  terhadap  pejabat  yang  sedang  menjalankan  tugas yang sah yaitu mengawasi proses pemakaman, dan dapat dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP. Sebagaimana pemberitaan yang beredar mengenai seorang perawat RS. Kariadi Semarang  yang  meninggal  dengan  status  positif  Covid-19  sempat  ditolak  pemakamannya  di Ungaran.  Tiga  orang  telah  ditetapkan  sebagai  Tersangka  karena  mereka  diduga  telah memprovokasi masyarakat setempat untuk memblokade jalan masuk ke pemakaman.
Berdasarkan  berita  yang  telah  disebutkan  di  atas,  bagi  mereka  yang  melakukan penolakan jenazah akibat Covid-19 dan melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan  tugas  yang  sah,  maka  berdasarkan Pasal  212 dan 214  KUHP,  ancaman hukuman bagi pelaku selain daripada hukuman menolak jenazahnya (Pasal 178 KUHP), ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.

## 3.3. Analisis  Persamaan  dan  Perbedaan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  terkait  Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19
Pada  dasarnya  kedua  dasar  hukum  tersebut  sama-sama  melarang  adanya  tindakan melarang  atau  penolakan  terhadap  jenazah,  apalagi  jika  jenazah  tersebut  merupakan  jenazah yang  terkena  Covid-19.  Karena  dengan  memisahkan  pemakaman  bagi  jenazah  Covid-19 merupakan  upaya  dari  pencegahan  penularan  dari  penyakit  tersebut.  Maka  jika  dilihat  dalam hukum Islam tersendiri penolakan terhadap jenazah yang terkena Covid-19 merupakan sesuatu yang  tidak  berdasar  dan  dilarang.  Hanya  saja  terdapat  perbedaan  alasan  mengapa  keduanya melarang adanya penolakan pemakaman jenazah Covid-19.
Selain  dari  alasan  kemaslahatan,  dalam  hukum  Islam  sendiri  sangat  menjujung  tinggi dan  menghargai  jasad  dari  manusia  karena  manusia  merupakan  ciptaan  Allah  yang.  Maka tindakan  penolakan  jenazah  dilarang  baik  itu  karena  Covid-19  ataupun  bukan.  Kemudian  jika jenazah tersebut meninggal karena Covid-19 maka orang tersebut dianggap mati syahid. Maka perlu menghargai dan menghormati jenazah tersebut.  Sebagaimana dalam hadist:
Artinya:
“ Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw., bersabda:”Siapakah orang yang dianggap  Syahid  di  antara kalian?” Mereka  menjawab: “Wahai Rasulullah  Saw,  yaitu orang  yang  dimatikan  di  jalan  Allah  Swt  maka  dia syahid.” Rasulullah  bersabda, “Bila demikian,  sesungguhnya  para  syuhada  umatku  nisacaya  (hanyalah) sedikit.” Mereka bertanya, ”Siapa mereka  wahai  Rasulullah?,  Rasulullah  bersabda, “yaitu orang  yang wafat   di  jalan  Allah  maka  dia  syahid,  orang  yang  terbunuh  di  jalan  Allah  maka  dia syahid, orang yang meninggal dalam (kondisi positif terkena) thaun (pandemik/wabah) maka dia syahid, orang yang meninggal di dalam perut (ibunya) atau keguguran maka dia syahid.” Ibnu  Muqsim berkata,”Aku bersaksi  atas  ayahmu  di  dalam  hadits  ini, sesungguhnya dia berkata, orang yang (mati) tenggelam itu syahid”.
Dari  hadis  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  dengan  meninggalnya  orang  yang meninggal  karena  covid-19  maka  dianggap  syahid  maka perlu  memberikan penghargaan  yang sebesar-besarnya  terhadap  jenazah  tersebut.  Maka  sebagai  orang  Muslim  yang  beriman semestinya  bersabar  dengan  ujian  Allah  tersebut  karena  segala  sesuatu  yang  ada  di  dunia  ini berasal dari Allah.
Dari sisi hukum positif sendiri penolakan terhadap jenazah karena Covid-19 merupakan tindakan  yang  menghalangi  dari  penanggulangan  penyebaran  Covid-19  sebagaimana  yang
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
diatur dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bahwa  “barang  siapa  dengan  sengaja  menghalangi  pelaksanaan  penanggulan gan  wabah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  diancam  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya (1) satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.
Kedua  aturan  tersebut  melarang  persoalan  penolakan  jenazah  selain  dari  untuk kepentingan pencegahan  dari  Covid-19, pelarangan  pemakaman  jenazah  merupakan  tindakan semena-mena  dan  tidak  berdasar  karena  hanya  berlandas  pada  perasaan  takut  terhadap sebuah  penyakit  tertentu.  Begitupun  dalam  hukum  Islam,  tidak  membenarkan  adanya penolakan  pemakaman  jenazah,  harusnya  sebagai  umat  muslim  yang  beriman  membiarkan tenaga  kesehatan  melakukan  tugasnya  dan  bersabar  atas  ujian  Allah  SWT  dan  memakamkan jenazah merupakan kewajiban semua umat muslim di tempat tersebut dan jika tidak ada salah seorang  yang  melaksanakannya  maka  berdosalah  semua  yang  berada  pada  tempat  tersebut, karena bukannya melaksanakan pemakaman sesuai dengan anjuran nabi, tetapi menolak untuk memakamkan  jenazah.  Relevansi  antara  hukum  positif  dan  hukum  Islam  terkait  penolakan pemakaman jenazah covid-19
No. Hukum Islam Hukum Nasional 1. Persamaan  sama-sama  melarang  adanya tindakan melarang atau penolakan  terhadap  jenazah, apalagi  jika  jenazah  tersebut merupakan jenazah yang terkena Covid-19 sama-sama
melarang adanya tindakan  melarang  atau  penolakan terhadap jenazah, apalagi jika jenazah tersebut merupakan jenazah yang terkena Covid-19
2. Perbedaan  Selain  dari  alasan  kemaslahatan,
dalam  hukum  Islam  sendiri sangat  menjujung  tinggi  dan menghargai  jasad  dari  manusia karena manusia merupakan ciptaan  Allah  yang.  Dan  dalam hukum Islam orang yang meninggal karena Covid-19
Dari  sisi  hukum  positif  penolakan terhadap  jenazah  karena  Covid-19 merupakan tindakan yang menghalangi  dari  penanggulangan penyebaran  Covid-19  sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  14  Undang- Undang  nomor  4  Tahun  1984 tentang  Wabah  Penyakit  Menular
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
dianggap mati Syahid. bahwa “barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah
sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini,  diancam  dengan  pidana penjara  selama-lamanya  (1)  satu tahun  dan/atau  denda  setinggi- tingginya  Rp  1.000.000,-  (satu  juta rupiah)”

## 4. Kesimpulan
Kedua dasar hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif memiliki pandang yang sama  dalam  melihat  permasalahan  penolakan  jenazah  karena  covid-19,  sama-sama  melarang adanya  penolakan.  Dalam  hukum  Islam  dilarang  karena  manusia  adanya  ciptaan  Allah  maka perlu  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  baik  dimasa  hidupnya  ataupun  setelah  meninggal. Sedangkan dalam hukum positif memandang bahwa penolakan jenazah merupakn suatu tindak pidana  bahkan  sampai  dianggap  menghalangi  atau  tidak  mendukung  dalam  penanggulangan peyebaran virus covid-19.

## Daftar Pustaka
Afif,  Fakhri,  and  Sohrah  Sohrah.  “Penangguhan  Salat  Berjama’ah  Di  Masjid  Selama  Pandemi Covid- 19  Perspektif  Maqāṣ id  Al- Syarī’ah.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (2021): 226 – 38. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16064.
Ansani,  Achmad  Abubakar,  and  Muhsin  Mahfudz.  “Implementasi  Nilai  Moderasi  Beragama Dalam Perspektif Al- Quran Di Era Society 5.0.” Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, no. 3 (2021): 395 – 408.
https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.618.
Casman, Kurniawan, E B Wijoyo, and A A Pradana. “Studi Literatur: Penolakan Jenazah COVID - 19  Di  Indonesia.” Jurnal  Kesehatan  Manarang 6,  no.  Khusus  (2020):  18 – 26. https://doi.org/https://doi.org/10.33490/jkm.v6iKhusus.283.
Kahfi, Ashabul. “Tantangan Dan Harapan Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid 19.”
Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurcahaya, et. al.
Dirasah :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pendidikan  Dasar  Islam 3,  no.  2  (2020):  137 – 54. https://doi.org/10.51476/DIRASAH.V3I02.194.
M ustafa,  Zulhasari.  “Problematika  Pemaknaan  Teks  Syariat  Dan  Dinamika  Maslahat Kemanusiaan.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 20, 2020): 36 – 58. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
Rahman,  Arif.  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama Tentang Makna Maslahat.” Mazahibuna: Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
Rian, Ade, and Azman Arsyad. “Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid -19; Studi Analisis Fatwa  MUI Nomor  14  Tahun  2020.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan
Mazhab Dan Hukum 2, no. 1 (2021): 1 – 15. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16918.
Sari,  Maula,  and  Abd  Wahid.  “Fenomena  Penolakan  Jenazah  Covid -19  Perspektif  Hadis  Di Indon esia.” Mashdar:  Jurnal  Studi  Al- Qur’an  Dan  Hadis 2,  no.  1  (2020):  61 – 76. https://doi.org/10.15548/MASHDAR.V2I1.1352.
Sirajuddin,  Sirajuddin,  Kasjim  Salenda,  and  Abdul  Wahid  Haddade.  “Peniadaan  Salat  Jumat Dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi Covid- 19  Perspektif  Maqāṣ id  Al- Syarīah.” NUKHBATUL  ’ULUM:  Jurnal  Bidang  Kajian  Islam 6, no. 2 (2020): 289 – 309. https://doi.org/10.36701/NUKHBAH.V6I2.218.
Sofyan,  Andi  Makkarumpa,  and  Arif  Rahman.  “Analisis  Fatwa  MUI  Tentang  Hukum Penyelanggaraan  Jenazah  Akibat  Covid- 19.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2, no. 2 (May 2021): 463 – 501. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18335.
Syatar,  Abdul,  Achmad  Abubakar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Chaerul  Mundzir,  and Muammar Bakry. “Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID -19 Fatwa; Indonesia  Case.” Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan  Kajian  Hukum 20,  no.  1  (2022):
48 – 59. https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717.
Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, and Islamul Haq. “Darurat Moderasi Beragama  Di  Tengah  Pandemi  Corona  Virus  Desease  2019  (Covid- 19).” KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1 (2020): 1 – 13. https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376.
Zamroni, Mohammad. “Urgensi Pencatatan Sipil Dalam Pemenuhan Hak Anak Telaah Menurut Imam Syafi’i Dan HAM.” Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 14, no. 1 (2015): 77 – 86. https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2015.141.77-86.