## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (STUDI PADA KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG)

## Yuliana
Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Email: yuliana@pps-unisti.ac.id

## ABSTRACT
Housing and settlements are basic human needs. Therefore, the government is trying to meet the community's need for  housing.  This  study  aims  to  see  how  the  housing  development  program  is  implemented  in  Palembang  City, monitor  this  program  and  also  monitor  the  extent  of  the  housing  development  program.  This  research  uses descriptive qualitative techniques with interviews. Key information is the Head of the Palembang City Housing and Settlement  Area  Office,  the  Head  of  the  Housing  and  Settlements  Section,  the  Head  of  the  Palembang  City Development Planning Agency, and Housing Developers in Palembang City, as well as people living in housing in Palembang  City.  Then  the  data  obtained  from  the  study  were  analyzed  using  qualitative  descriptive  analysis methods. The results showed that the implementation of the housing development program in Palembang City has not been carried out properly in accordance with what has been planned by the Palembang City Government.
Keywords: Evaluation, Housing Development Program

## ABSTRAK
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pengembangan  perumahan  di  Kota  Palembang,  untuk  mengetahui  kendala  -  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  program  ini  dan  juga  untuk  mengetahui  sudah  sejauh  mana  keberhasilan  program  pengembangan perumahan ini. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan metode wawancara. Informan kunci yaitu  Kepala  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palembang,  Kepala  Bagian  Perumahan  dan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palembang, dan Developer (Pengembang) Perumahan di Kota Palembang, serta masyarakat yang tinggal di perumahan yang ada di Kota Palembang. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelaksanaan  program  pengembangan  perumahan  di  Kota  Palembang  belum  terlaksana  dengan  baik  sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Palembang.

## Kata Kunci: Evaluasi, Program Pengembangan Perumahan
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perumahan dan permukiman merupakan  kebutuhan  dasar  manusia. Kebutuhan akan perumahan dan permukiman  sebagai  hak  asasi  dan  hak dasar  setiap  manusia  diakui  secara universal, menjadi landasan  hukum
internasional dan dituangkan dalam DUHAM  (Deklarasi  Umum  Hak-hak Asasi  Manusia)  Pasal  25  ayat  (1).  Di Indonesia hal ini terdapat dalam pasal 28 ayat  1  Undang-Undang  Dasar  RI  tahun 1945,  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat  tinggal  dan  mendapatkan
lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Dalam  situasi  apapun  orang  pasti berupaya memiliki rumah sebagai tempat tinggal  bagi  dirinya  dan  keluarganya, mengembangkan  hubungan  sosial  dan membangun lingkungan permukimannya. Rumah  sangat  bermakna  bagi  eksistensi seorang  manusia,  baik  sebagai  pribadi, keluarga  dan  masyarakat.  Tanpa  campur tangan  pihak  lain  dari  luar  lingkungan, mereka pun akan mengusahakan
penyelenggaraan rumah dan
permukimannya  sendiri  secara  mandiri dan  berdaulat.  Terjadi  dikotomi  antara aksesibilitas terhadap sumber daya perumahan dan permukiman yang semakin  terbatas  dan  mahal,  dengan kebutuhan  akan  lokasi  tempat  tinggal yang  aksesibel  pada  tempat  kerja  dan usaha,  fasilitas  umum  dan  pusat  layanan publik.  Diperkuat  realitas  tekanan  sosial, ekonomi dan kependudukan, maka situasi inilah yang mendorong terjadinya konsentrasi  perumahan  dan  permukiman yang padat, miskin dan kumuh.
Penguasaan  dan  penggunaan  lahan  oleh warga masih banyak yang lemah dari sisi hukum dan administrasi; seperti: bantaran sungai, pinggiran rel, tanah makam, tanah in-absentia atau  menganggur  maupun lahan  dalam  status  penguasaan  atau pemilikan pihak lain.
Dalam hal pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan perumahan  dan  permukiman,  masyarakat berperan sebagai pelaku utama, sementara pemerintah mempunyai kewajiban sebagai pihak yang berkewajiban yang bertugas
mengarahkan, membimbing, dan
menciptakan  suasana  kondusif.  Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah, kegiatan masyarakat  dan  pemerintah  harus  saling mendukung  dan  melengkapi  sehingga terjadi satu kesatuan langkah.
Dalam  paradigma lama  dan kepentingan  konvensional  pembangunan perkotaan,  lingkungan  demikian  sering berhadapan dengan masalah
penggusuran.  Hal  tersebut  menjadi  salah satu  bentuk  konflik  sosial  pembangunan dan pengingkaran hak dasar atas perumahan  dan  permukiman  di  daerah perkotaan.
Apabila  dilihat  secara  makro, dalam pembangunan khususnya pembangunan perumahan dan
permukiman, seharusnya dilakukan sinkronisasi  antara  dua  sistem,  yaitu perkotaan  dan  pedesaan.  Hal  ini  harus diupayakan  guna  menghindari  terjadinya over  load (kelebihan  beban)  pada lingkungan  perumahan  dalam  wilayah perkotaan  yang  dapat  menimbulkan dampak  yang  tidak  menguntungkan  bagi wilayah  perkotaan  maupun  wilayah  di belakangnya  ( hinterland), yang  biasanya adalah wilayah pedesaan.
Oleh  karena  itu  perencanaan pembangunan sebuah perumahan memegang peranan  yang  sangat  penting dalam mengendalikan
laju pembangunan  agar  berdampak  positif dan  berkesinambungan.  Perencanaan  itu harus  dimulai  dari  perencanaan  rumah- rumah  hingga  perencanaan  lingkungan permukiman, ruang perkotaan, dan skema wilayahnya.
Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan  dan  permukiman  adalah Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1992 tentang  Perumahan  dan  Permukiman.
Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari program pembangunan  nasional  sebetulnya  sudah dicanangkan semenjak pemerintahan orde  baru  dalam  Pembangunan  Jangka Panjang tahap I, dengan target terpenuhinya  kebutuhan  akan  sarana  dan
prasarana dasar serta meningkatnya mutu lingkungan  perumahan  dan  permukiman baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan. Adapun  realisasi  dari  pembangunan perumahan dan permukiman dalam PJP I itu dilaksanakan melalui berbagai program  antara  lain  program  perumahan rakyat,  program  penyediaan  air  bersih, dan  program  penyehatan  lingkungan permukiman  dan  juga  dilaksanakan program penunjang yang berupa
pengembangan sistem pembiayaan, pengembangan teknologi perumahan dan permukiman  yang  memberi  dukungan operasional  dalam  rangka  pembangunan fisik  perumahan  dan  permukiman,  serta pemantapan dan peningkatan kelembagaan maupun penyiapan peraturan perundang-undangannya. Program pengembangan perumahan  yang  telah  ditetapkan  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM NAS.) dijadikan  acuan  daerah  baik  tingkat  satu maupun  tingkat  dua  dalam  menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah.  Hal  inilah  yang mendasari  pemerintah  Kota  Palembang menetapkan  program  ini  menjadi  salah satu  program  pembangunannya,  yang pada  dasarnya  dilatarbelakangi  pada keterbatasan  masyarakat  berpenghasilan rendah  untuk  memiliki  rumah  tinggal sendiri.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya program  ini  diharapkan  masyarakat  akan memiliki  rumah  tinggal  sendiri.  Pada Kota ini, program Pengembangan Perumahan  termasuk  kategori Multy Years  Program ,  artinya  program  ini selalu  termasuk  ke  dalam  program  kerja tahunan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman Kota Palembang.
Ada  dua  tujuan  yang  ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang
berkaitan dengan
program
pengembangan perumahan tersebut, yaitu: pertama, mendorong  pemenuhan kebutuhan  rumah  yang  layak,  sehat, aman, dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah; kedua , meningkatkan kualitas perumahan melalui  penguatan  lembaga  komunitas dalam  rangka  pemberdayaan  sosial kemasyarakatan agar tercipta masyarakat yang  produktif  secara  ekonomi  dan berkemampuan  mewujudkan  terciptanya pemukiman  yang  sehat,  harmonis,  dan berkelanjutan.
Di Kota Palembang terdapat lima kawasan  perumahan  yaitu,  di  kawasan Ilir Barat, Kenten hingga ke Sukabangun, Alang-Alang  Lebar  Soekarno  Hatta, Plaju  Jakabaring,  dan  Gandus.  Dari kelima  kawasan  perumahan  tersebut, belum ada yang selesai tahap pembangunannya.
Perumahan-
perumahan yang ada di kawasan tersebut ada yang sudah selesai tahap pembangunan  dan  ada  juga  yang  masih dalam tahap pembangunan.
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  pembangunan  perumahan tersebut terletak pada pendanaan sehingga pembangunan perumahan tersebut  terkadang  dihentikan  untuk sementara waktu. Hal  ini  mengakibatkan pemerintah  terkesan  tidak  serius  dalam pelaksanaan program pengembangan perumahan ini.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  :
“EVALUASI

## PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN” (  Studi  Pada  Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palembang).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  penulis  membuat
perumusan  masalah  sebagai  berikut  : “Bagaimanakah  evaluasi  pelaksanaan program  pengembangan  perumahan  di Kota  Palembang  sejak  dituangkan  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019”. KERANGKA TEORI Evaluasi Menurut O.Jones (1994:357),
evaluasi  adalah  suatu  aktifitas  yang dirancang  untuk  menimbang  manfaat program dan semua proses pemerintahan.
Ia  bervariasi  dalam  spesifikasi  kriteria, teknik  pengukuran,  metode  analisis,  dan bentuk rekomendasi. Spesifikasi mengacu  pada  identifikasi  tujuan-tujuan serta  criteria  yang  harus  dievaluasi. Pengukuran  mengacu pada pengumpulan informasi  yang  relevan  dengan  tujuan dan  analisis  adalah  penerapan  dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna  membuat  kesimpulan,  sedangkan rekomendasi  adalah  suatu  penentuan mengenai  apa  yang  akan  dilakukan selanjutnya.
Evaluasi dilakukan
dengan maksud  untuk  dapat  mengetahui  dengan pasti  apakah  pencapain  hasil  kemajuan, dan  kendala  yang  dijumpai  dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai  dan  dipelajari  untuk  perbaikan  di masa  yang  akan  datang.  Fokus  utama evaluasi  diarahkan  kepada  keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan  dampak
(impacts) dari  pelaksanaan  rencana pembangunan.  Oleh  karena  itu,  dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indicator kinerja pelaksanaan  rencana  yang  sekurang- kurangnya meliputi;(i)
indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator  hasil  (dalam  Penjelasan  PP No.39 tahun 2006, pasal 12).
Jadi,  evaluasi  merupakan  suatu
pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan  suatu program  yang telah dilakukan  yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan,  dan  mengendalikan pelaksanaan  program  kedepannya  agar jauh  lebih  baik.  Dengan  demikian evaluasi  lebih  bersifat  melihat  ke  depan daripada  melihat  kesalahan-kesalahan  di masa  lalu,  dan  diarahkan  pada  upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

## Perumahan
Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun  1992  tentang  perumahan  dan permukiman, perumahan diartikan sebagai  kelompok  rumah  yang  berfungsi sebagai  lingkungan  tempat  tinggal  atau lingkungan  hunian  yang  dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Secara fisik perumahan merupakan sebuah
lingkungan  yang  terdiri  dari  kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan  terjadinya  interaksi  sosial diantara  penghuninya,  serta  dilengkapi prasarana  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan pelayanan  yang  merupakan  subsistem dari kota secara keseluruhan.
Lingkungan  ini  biasanya  mempunyai aturan-aturan,  kebiasaan-kebiasaan  serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

## Aspek-aspek Perencanaan Perumahan
1. Lingkungan
2. Daya Beli
3. Kelembagaan Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Program yang dijalankan dalam pembangunan perumahan dan permukiman oleh  pemerintah,  terdiri  dari  program pokok  dan  program  pendukung,  yaitu sebagai berikut:
1. Program Pokok
a. Program
Penyediaan Perumahan dan Permukiman
b. Program  perbaikan  perumahan dan permukiman
c. Program penyehatan lingkungan permukiman
d. Program penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih
e. Program Penataan Kota
f. Program Penataan Bangunan
2. Program Pendukung
Program pendukung dalam pembangunan perumahan dan permukiman  mutlak  diperlukan  karena program  inilah  yang  akan  mendukung pelaksanaan pembangunan
dan permukiman. Program pendukung dalam  pembangunan  perumahan  dan permukiman antara lain berupa Program Penelitian dan Pengenbangan Perumahandan Permukiman serta Program  Penyelamatan  Hutan,  Tanah, dan Air.
Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Perumahan dan Permukiman
1. Melembagakan  sistem  penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat (partisipatif) sebagai pelaku utama , melalui strategi:
a. Penyusunan, pengembangan dan
sosialisasi berbagai produk peraturan perundangundangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
b. Pemantapan kelembagaan perumahan  dan  permukiman  yang handal dan responsif.
c. Pengawasan konstruksi dan keselamatan  bangunan  gedung  dan lingkungan.
2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui strategi: a. Pengembangan  sistem  pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan  (primer  dan  sekunder),
meliputi  (a)  Peningkatan  kualitas
pasar primer melalui penyederhanaan perijinan, sertifikasi hak atas tanah,
standarisasi penilaian kredit, dokumentasi kredit, dan
pengkajian  ulang  peraturan  terkait; (b)  Pelembagaan  pasar  sekunder melalui SMF (Secondary Mortgage Facilitie s),  biro  kedit,  asuransi kredit, lembaga pelayanan dokumentasi  kredit;  dan  lembaga sita jaminan. b. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu keswadayaan  masyarakat,  meliputi (a)  Pelembagaan  pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok  masyarakat  (P2BPK); (b) Pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat; (c) Pemberdayaan  para  pelaku  kunci perumahan swadaya; serta (d)
Pengembangan akses pembiayaan perumahan swadaya.
c. Pengembangan  berbagai  jenis  dan mekanisme  subsidi  perumahan, dapat berbentuk subsidi pembiayaan;  subsidi  prasarana  dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman; ataupun  kombinasi  kedua  subsidi tersebut.
d. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat  miskin,  meliputi  (a)
Pemberdayaan  masyarakat  untuk mengembangkan kemampuan
usaha  dan  hidup  produktif;  (b)
Penyediaan kemudahan akses
kepada sumber daya serta prasarana  dan  sarana  usaha  bagi keluarga miskin, serta (c) Pelatihan teknologi tepat guna,
pengembangan kewirausahaan,
serta keterampilan lainnya.
e. Pemenuhan  kebutuhan  perumahan
dan  permukiman  akibat  dampak bencana alam dan kerusuhan sosial,  meliputi  (a)  Penanganan tanggap  darurat;  (b)  Rekonstruksi dan rehabilitasi
bangunan,
prasarana dan sarana dasar
perumahan  dan  permukiman;  serta
(c)  Pemukiman  kembali  pengungsi. Penanganan tanggap
darurat
merupakan upaya yang harus dilakukan  dalam  rangka  penanganan pengungsi, penyelamatan korban dampak  bencana  alam  atau  kerusuhan sosial,  sebelum  proses  lebih  lanjut seperti  pemulangan,  pemberdayaan, dan pengalihan (relokasi).
f. Pengelolaan  bangunan  gedung  dan rumah  negara,  melalui  pembinaan teknis penyelenggaraan
dan pengelolaan  aset  bangunan  gedung dan rumah negara.
3. Mewujudkan  permukiman  yang  sehat, aman,  harmonis  dan  berkelanjutan  guna mendukung pengembangan jatidiri,
kemandirian, dan produktivitas
masyarakat, melalui strategi:
a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan prioritas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan pesisir, meliputi  (a)  Penataan  dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh; (b) Perbaikan prasarana dan sarana  dasar  permukiman; serta (c) Pengembangan rumah  sewa,  termasuk  rumah susun sederhana sewa
(rusunawa).
b. Pengembangan penyediaan prasarana  dan  sarana  dasar permukiman, meliputi (a) Pengembangan  kawasan  siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba); dan (b) Pengembangan lingkungan
siap  bangun  yang  berdiri sendiri, yang berdasarkan RTRW  Kabupaten atau Kota, dan  Rencana  Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan  dan  Permukiman di  Daerah  (RP4D)  yang  telah ditetapkan  melalui  peraturan daerah.  Kasiba  dan  Lisiba tersebut  dimaksudkan  untuk mengembangkan kawasan permukiman skala besar secara  terencana  dan  terpadu dalam  manajemen  kawasan yang efektif. Dalam
pengembangan  Kasiba  dan Lisiba serta kaitannya dengan pengelolaan  tata  guna  tanah, juga  perlu  dipertimbangkan pengembangan  Bank  Tanah untuk  lebih  mengendalikan harga tanah.
c. Penerapan  tata  lingkungan permukiman, meliputi (a) Pelembagaan  RP4D,  yang merupakan pedoman perencanaan,  pemrograman, pembangunan dan
pengendalian pembangunan jangka menengah dan panjang secara sinergi melibatkan kemitraan
pemerintah,  dunia  usaha  dan masyarakat;  (b)  Pelestarian bangunan bersejarah dan lingkungan permukiman tradisional;  (c)  Revitalisasi lingkungan permukiman strategis; serta (d) Pengembangan  penataan  dan pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman untuk  mencegah  perubahan fungsi  lahan,  menghindari upaya
penggusuran,
mengembangkan  pola  hunian berimbang, menganalisis dampak  lingkungan  melalui Analisa  Mengenai  Dampak Lingkungan AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan  (RKL),  Rencana Pemantauan  Lingkungan  (RPL), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan  (UKL)  dan  Upaya Pemantauan  Lingkungan  (UPL) secara konsisten. Evaluasi Pelaksanaan Program

## Pengembangan Perumahan
Salah satu upaya untuk merespon sistem perencanaan  pembangunan  yang  komprehensif dan  mengarah  kepada  perwujudan  transparansi, demokratisasi,  desentralisasi,  dan  partisipasi masyarakat,  pemerintah  telah  mengundangkan Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN), yang didalamnya diatur sistem perencanaan  pembangunan  yang  baru  yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian  pelaksanaan  rencana;  (4)  evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat dipisahkan satu sama lain.
Program-program
pembangunan khususnya  program  pengembangan  perumahan yang telah ditetapkan  oleh pemerintah pada saat ini  memerlukan  suatu  pengevaluasian  untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana pelaksanaannya  karena  hal  ini  berkaitan  dengan aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi pelaksanaan program
pengembangan  perumahan  ini  dilakukan  untuk menilai pencapaian pelaksanaan program tersebut,  efektifitas,  efisiensi,  manfaat,  dampak, dan  keberlanjutan  dari  program  tersebut. Pengevaluasian ini juga menggunakan indikator- indikator  yang  digunakan  dalam  penyusunan program  pengembangan  perumahan  ini  yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang. Dan apakah program  ini  telah  sesuai  dengan  apa  yang menjadi  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah daerah yaitu terpenuhinya kebutuhan akan  rumah  yang  sehat,  aman,  serasi  dengan lingkungan,  terjangkau  masyarakat  terutama yang  berpenghasilan  menengah  dan  rendah  dan juga  meningkatkan  kualitas  perumahan  melalui penguatan  komunitas  lembaga  yang  ada  dalam rangka peningkatan kualitas sosial kemaasyarakatan. Evaluasi pelaksanaan program
pengembangan perumahan diukur dengan indikator :
1. Pelaksanaan  Program  Pengembangan Perumahan
a. Kemampuan organisasi melaksanakan program, meliputi : - Kemampuan sumber daya manusia - Kemampuan mengatur dan menggunakan sumber dana - Kemampuan mengatur dan menggunakan sumber daya manusia
b. Memasyarakatkan program,  meliputi
:
- Adanya  koordinasi  antar  instansi yang terkait
- Dukungan dari masyarakat
2. Program Pengembangan Perumahan Tersedianya komponen penyelenggara program, yaitu :
a. Pelaksana program
b. Penilaian Masyarakat
c. Sarana dan prasarana yang digunakan d. Peraturan dan ketentuan yang mendukung  program  pengembangan perumahan
3. Keberhasilan pelaksanaan,dengan
indikator :
Target  dan  realisasi  pelaksanaan  program pengembangan perumahan

## METODELOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif. populasi dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  di  Kantor Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kota  Palembang  yang  berjumlah  65  orang. Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  yaitu Proposive  Sampling.  Adapun  yang  menjadi informan  kunci  disini  adalah  Kepala  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten  Tapanuli  Utara,  Kabid  Perumahan dan  Permukiman.  Dan  untuk menambah perbendaharaan data, penulis mengambil sampel dari  masyarakat  dengan  menggunakan  teknik sampling  insedental,  yaitu  teknik  penentuan sampel  berdasarkan  kebetulan,  yakni  siapa  saja yang  secara  kebetulan  bertemu  dengan  peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel.
Untuk  memperoleh  data  atau  informasi, keterangan-keterangan  data  yang  diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data Primer a. Wawancara
b. Observasi
2. Pengumpulan Data Sekunder Yaitu  cara  pengumpulan  data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan  bahan  lain  yang  relevan  dengan objek penelitian.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisa  data kualitatif,  yaitu  analisa  data  terhadap  data  yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi.  Jadi  teknik  analisa  data  dilakukan dengan  penyajian  data  yang  terdapat  melalui keterangan  yang  diperoleh  dari  responden, selanjutnya  diinterpretasikan  sesuai  dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan
Program Pengembangan Perumahan
Program pengembangan perumahan yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  baik  untuk  tingkat  nasional maupun  daerah  ditujukan  pada  pemenuhan rumah  bagi  masyarakat  yang  memiliki  tingkat ekonomi  lemah  ataupun  kurang  mampu  untuk
memiliki  rumah  sendiri.  Untuk  di  Kota Palembang,  perumahan  yang  dibangun  oleh pemerintah  telah  ditujukan  untuk  masyarakat yang  memiliki  tingkat  ekonomi  lemah  atau kurang  mampu.  Hal  ini  disebabkan  karena kemampuan  masyarakat  ekonomi  lemah  untuk memiliki rumah sendiri sangat terbatas.
Ada  dua  tujuan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  Kota  Palembang  berkaitan  dengan program  pengembangan  perumahan  tersebut yang  disusun  di  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Palembang periode  2014-2019,  yaitu: pertama, mendorong pemenuhan  kebutuhan  rumah  yang  layak,  sehat, aman,  dan  terjangkau  dengan  menitikberatkan kepada  masyarakat  miskin  dan  berpendapatan rendah; kedua , meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas dalam rangka pemberdayaan sosial kemasyarakatan agar terciptanya masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan  mewujudkan  terciptanya pemukiman penduduk yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan.
Sedangkan sasaran utama dari pelaksanaan  program  ini  adalah  pemenuhan kebutuhan  hunian  bagi  masyarakat  melalui terciptanya  pasar  primer  yang  sehat,  efisien, akuntabel,  tidak  diskriminatif  dan  terjangkau oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  didukung oleh  sistem  pembiayaan  perumahan  jangka panjang  yang  efisien  dan  akuntabel;  dan terbentuknya  pola  subsidi  yang  tepat  sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel dan mempunyai  kepastian  dalam  hal  ketersediaan setiap tahun.
Dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah  Kota  Palembang,    program pengembangan  perumahan  ini mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas dimana pelaksanaan program pengembangan perumahan ini  pada  dasarnya  ditujukan  kepada  masyarakat miskin dan berpendapatan rendah yang memiliki keterbatasan  untuk  mempunyai  rumah  tinggal sendiri,  dan  sasaran  dari  pelaksanaan  program ini yaitu pemenuhan kebutuhan akan rumah oleh masyarakat.  Pelaksanaan  program  ini juga memiliki peraturan yang mendukung pelaksanaannya  seperti  Undang-undang  Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman,  S.K.  Menteri  Kimpraswil  Nomor 217/2002  tentang  Kebijaksanaan  dan  Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP),  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Kota  Palembang.  Ini menunjukkan bahwa  dari  segi  perencanaan,  program  ini telah  memenuhi  karakteristik  perencanaan yang baik.
Dalam  pelaksanaan  program  ini,  juga telah  tersedia  sumber-sumber  yang  akan dipergunakan  dalam  pelaksanaan  program  ini seperti  sumber  daya  manusia  yaitu  pegawai Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman, Kota Palembang, sumber dana yang berasal dari APBD  Kota  Palembang  dan  dari  pemerintah pusat,  dan  juga  fasilitas-fasilitas  yang  ada  di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  yang  sangat  membantu  dalam pelaksanaan program pengembangan perumahan ini.
Program  pengembangan  perumahan  ini mempunyai  pasar  yang  lumayan  banyak  yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan memiliki  rumah  tinggal  sendiri  dan  juga pegawai  negeri  sipil  yang  juga  memiliki keterbatasan  memiliki  rumah.  Namun,  daya  beli masyarakat  masih  rendah,  ada  juga  masyarakat yang  membeli  perumahan  tersebut,  namun perumahan  tersebut  kebanyakan  tidak  dihuni atau  ditinggali.  Hal  ini  disebabkan  karena  jarak yang  cukup  jauh,  bangunan  yang  tidak  sesuai dengan  standar,  prasarana  dan  sarana  yang masih  kurang  memadai  sehingga  masyarakat kurang  termotivasi  untuk  tinggal  di  perumahan tersebut.  Pelaksanaan  program  pengembangan perumahan  di  Kota  Palembang  dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  setempat  dengan bantuan dari pihak swasta.
Keadaan perumahan  di Kota Palembang masih kurang bagus karena disebabkan kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kota  Palembang  maupun  pemerintah  daerah, baik  pengawasan  terhadap  pembangunan  rumah yang mengakibatkan rumah yang dibangun tidak sesuai  dengan  standar  rumah  yang  layak  huni sehingga  banyak  rumah  yang  sudah  dibangun cepat  rusak  dan  juga  tidak  laku  karena  tidak sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh
masyarakat selaku konsumen, dan juga kurangnya  pengawasan  terhadap  lahan  yang akan  dijadikan  sebagai  lokasi  perumahan sehingga  lahan  tersebut  sebagian  dijadikan sebagai  lahan  pertanian  oleh  masyarakat.  Pada hal  tanah  tersebut  sudah  menjadi  milik pemerintah.
Dampak  dari  kurangnya  pengawasan tersebut mengakibatkan pembangunan perumahan lebih
terfokus pada perbaikan/rehabilitasi  rumah-rumah  yang  rusak sehingga  pembangunan  sering  terhenti.  Ini mengakibatkan anggaran yang seharusnya ditujukan  untuk  pembangunan  rumah  baru dialokasikan ke perbaikan rumah. Apabila Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan program  pengembangan  perumahan  ini  maka proses  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah direncanakan,  dapat  menghemat  penggunaan biaya  pembangunan  rumah,  dan  tujuan  dari pelaksanaan  program  ini  dapat  tercapai  sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seharusnya  bersifat Cocurent. Pengawasan  ini dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan program  pengembangan  perumahan  ini.  Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu  dari  suatu  prosedur  harus  disetujui terlebih  dahulu,  atau  syarat  tertentu  harus dipenuhi  terlebih  dahulu  sebelum  kegiatan tersebut  dilakukan  untuk  mencapai  suatu ketepatan dari pelaksanaan program.
Dilihat  dari  segi  target  dari  pelaksanaan program  ini  dimana  perumahan  yang  dibangun telah  menyentuh  semua  lapisan  masyarakat, akan tetapi kejadian dilapangan yang menempati perumahan  tersebut  didominasi  oleh  masyarakat tergolong  kalangan  menengah  ke  atas.  Seperti yang  ada  di  daerah  Gandus,dDari  57  keluarga yang  tinggal  di  perumahan  tersebut,  sekitar  38 keluarga  merupakan  masyarakat  dari  berbagai profesi  seperti  PNS,  purnawirawan  TNI/POLRI, pengusaha, dan pedagang. Ada juga di beberapa wilayah  perumahan,  sebagian  rumah  disewakan oleh  masyarakat  setempat.  Hal  ini  menandakan bahwa  pengawasan  terhadap  masyarakat  yang menempati  perumahan  tersebut  masih  sangat
kurang.  Ini  berdampak  pada  tujuan  dari pelaksanaan  pembangunan  perumahan  yang masih  di  luar  dari  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Hal  ini  menunjukkan  kurangnya sosialisasi  pelaksanaan  program  ini  kepada masyarakat sehingga tidak ada kejelasan apakah perumahan  yang  dibangun  tersebut  ditujukan kepada masyarakat biasa.
Apabila dilihat dari segi pengorganisasian,  yang  menjadi  pelaksana program  pengembangan  perumahan  ini  antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengurus pelaksanaan pembangunan  dan  pengembangan  perumahan dan  fasilitasnya;  Dinas  Pekerjaan  Umum,  yang mengurus  infrastruktur  jalan  ke  kawasan perumahan; BAPPERTARUM, yang menentukan  Developer  yang  menjadi  pelaksana pembangunan perumahan; PLN, yang  mengurus pasokan  listrik  ke  tiap-tiap  rumah  dan  lampu jalan;  Bank  Pelaksana,  yang  menyediakan  dana untuk  pembangunan  perumahan  sesuai  dengan anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan perumahan; PDAM, yang mengurus ketersediaan  sarana  air  bersih  di  lokasi perumahan  termasuk  sambungan  ke  tiap-tiap rumah;  pemerintah  daerah,  yang  mengawasi pelaksanaan  pembangunan;  dan  Developer (Pengembang), yang menjadi pelaksana pembangunan.  Pembagian  tugas  dari  masing- masing  Dinas/Instansi  tersebut  sangat  jelas. Dengan  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas tersebut  maka  diharapkan  pelaksanaan  program pengembangan  perumahan  ini  berjalan  sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Keikutsertaan  Dinas/Instansi  yang  lain tersebut dalam pelaksanaan program pengembangan  perumahan  dikarenakan  jumlah sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  dalam program  ini  cukup  banyak  dan  program pendukung  pelaksanaan  program  ini  tidak  dapat ditangani  sendiri  oleh  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  Kota  Palembang.  Ini menunjukkan adanya koordinasi antar Dinas/Instansi yang serasi (adanya perbandingan yang  cocok  antara  beban  tugas  dengan pelaksanaan  tugas),  selaras  (adanya  sinkronisasi antara  staf  dengan  pimpinan  pada  hal-hal  yang dikehendaki), dan seimbang (adanya
pembebanan
yang proporsional serta sinkronisasi  pelaksanaan  tugas  di  masing-
masing bagian dalam unit organisasi).
Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman  Kota  Palembang  merupakan  salah satu  aspek  internal  yang  akan  mendukung pelaksanaan program pengembangan perumahan.  Disamping  strategi  yang  digunakan dan  prioritas  pembangunan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman. Aspek sumber daya manusia ini dilihat dari segi jumlah  sumber  daya  manusia  yang  memadai, yang  dapat  dilihat  dari  segi  kuantitas  pegawai yang  dimiliki  oleh  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman,  adanya  tugas  pokok  dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Palembang dalam menyelenggarakan  tata  pemerintahan  yang baik.Pelaksanaan program pengembangan perumahan  ini  juga  memiliki  peluang  dalam usaha  pemenuhan  permintaan  akan  rumah. Peluang tersebut antara lain:
1. Letak  Kota  Palembang  di  jalur  lintas sumatera
sangat memerlukan perencanaan  tata  ruang  yang  baik  dan ramah lingkungan. Pembangunan kawasan  perumahan  ditujukan  untuk pemenuhan rumah terutama  masyarakat memiliki  ekonomi  lemah  menuntut adanya  perencanaan  tata  ruang  untuk meningkatkan  kebersihan  dan  kerapian lingkungan.
2. Dari  aspek  ekonomi,  pembangunan perumahan di Kota Palembang memiliki  peluang  yang  besar  dalam kestabilan  ekonomi.  Dengan  adanya penataan  kawasan  perumahan  yang baik,  maka  setiap  kegiatan  ynag dilakukan  oleh  pemerintah,  swasta, maupun  masyarakat  dapat  dilakukan dengan  baik.  Disamping  itu,  dengan penataan  lingkungan  yang  baik  akan mengundang
investor untuk menanamkam modalnya di Kota Palembang. Keberhasilan Pelaksanaan Program

## Pengembangan Perumahan
Suatu  program  dapat  dikatakan  berhasil apabila target dan realisasi dari program tersebut
sudah  tercapai  dengan  baik,  sesuai  dengan  apa yang  telah  direncanakan  sebelumnya.Melihat kenyataan di lapangan, program ini masih belum dapat  dikatakan  berhasil  karena  program  ini masih  berjalan  dan  juga  sarana  dan  prasarana pendukung seperti sarana pendidikan, peribadatan,  sarana  olah  raga  pada  perumahan ini  masih sangat kurang.
Pembangunan perumahan di Kota Palembang yang masih berjalan sampai sekarang memang  belum  optimal  karena  disebabkan  oleh beberapa  faktor  seperti  kurang  meratanya sumber  daya  manusia  pada  Dinas  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  sehingga  kurang melibatkan  bawahan  dalam  membuat  kebijakan, kurang  memadainya  dana  yang  tersalurkan sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap, fasilitas penunjang dalam melaksanakan  tugas  masih  dianggap  kurang memadai, kurangnya sosialisasi tentang program pengembangan  perumahan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman terhadap masyarakat.

## PENUTUP
1. Program  pengembangan  perumahan yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas
Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman masih  perlu  dimasukkan  ke  dalam RPJMD  periode  selanjutnya  mengingat masih terbatasnya
kemampuan masyarakat  untuk  memiliki  rumah sendiri;
2. Masih  lemahnya  pengawasan  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang  maupun  Dinas  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  sehingga masyarakat  yang  tergolong  ekonomi menengah  ke  atas  dapat  tinggal  di perumahan  yang  disediakan  untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
3. Pelaksanaan  program  pengembangan perumahan  di  Kota  Palembang  masih sering  mengalami  kendala  yang  pada dasarnya  diakibatkan  oleh  keterbatasan dana  sehingga  pemerintah  terkesan tidak serius dalam pelaksanaan program
ini;
4. Koordinasi  antar  instansi/dinas  dalam pelaksanaan  program  pengembangan perumahan  ini  sudah  berjalan  dengan baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  instansi/dinas  yang  terlibat dalam  program  ini  dan  melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik;

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan , Rineka Cipta,
Jakarta, 2004
Jones,  Charles,  O, Pengantar  Kebijakan Publik ,
P.T.Radja
Grafindo Persada,Jakarta,1994 Moleong,  J,  Lexy ,  Metode  Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Rosda,
Bandung, 2005
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992 tentang  Perumahan  dan  Permukiman Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan  Pemerintah  No.39  Tahun  2006 tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
S.K.  Menteri  Kimpraswil  Nomor  217/2002 tentang  Kebijaksanaan  dan  Strategi Nasional  Perumahan  dan  Permukiman (KSNPP)