Efektivitas  Bawaslu  dalam  Pelaksanaan  Pilkada  Kabupaten  Sidoarjo Tahun 2020
Prita Fitria Waluyo 1 , Isnaini Rodiyah 2
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No. 666 B, Kabupaten Sidoarjo Corresponding Author: isnainirodiyah@umsida.ac.id
Keyword: Effectiveness; Elections Agency; Elections.
Kata Kunci: Efektivitas; Bawaslu; Pilkada.
Abstract: Elections Agency is an institution that has the authority to oversee  all stages  of  the  election,  process  alleged  violations,  handle  and  take  action  against violations, and resolve disputes related to the election process. The objective of this research is to analytic the effectiveness of Bawaslu in executing the 2020 Pilkada in Sidoarjo  Regency.  The  research  methodology  employed  is  descriptive  qualitative, utilizing  purposive  sampling  to  select  informants.  The  informants  comprised  the
Chairperson of Bawaslu Sidoarjo Regency, PPHM division staff, and HR division staff.
Data  were  acquired  through  observations,  interviews,  and  documentations.  The data  analysis  utilized  Miles  &  Huberman's  interactive  model,  involving  data collection,  reduction,  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  outcomes indicated that Bawaslu's workload increased due to the pandemic, enhancing work productivity  through  technology  utilization,  signifying  effectiveness.  Bawaslu's work  quality  was  recognized  with  the  Supervision  Innovation  Model  award; however, a community satisfaction survey to evaluate Sidoarjo Regency Bawaslu's performance has not been implemented yet. Regarding time management, Bawaslu completed tasks responsibly and established priority scales. Employee capabilities and work attitudes within the supervisory team engaged the community in election oversight.  Violations  continue  to  be  committed  by  the  Sub-district  Panwaslu,  a component of the 2020 Regional Head Election supervisory team.
Abstrak: Bawaslu  merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, memproses dugaan pelanggaran, menangani dan menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa terkait proses Pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada  tahun  2020  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Metode  penelitian  yang  digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Ketua  Bawaslu  Kabupaten Sidoarjo, staff divisi PPHM, staff divisi SDM. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles  &  Hubermn,  yang  meliputi;  pengumpulan  data,  reduksi,  penyajian,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ku antitas  kerja Bawaslu  mengalami  peningkatan  beban  kerja  karena  adanya  pandemi  dan peningkatan produktivitas kerja dengan memanfaatkan teknologi sehingga sudah dapat  dikatakan  efektif.  Kualitas  kerja  Bawaslu  berhasil  meraih  penghargaan Model  Inovasi  Pengawasan,  tetapi  belum  menerapkan  survei  kepuasan masyarakat  untuk  menilai  kinerja  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo.  Dalam pemanfaatan  waktu,  Bawaslu  telah  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  penuh tanggung  jawab  dan  telah  menentukan  skala  prioritas.  Kemampuan  karyawan serta  attitude  kerja  dalam  jajaran  tim  pengawas  juga  melibatkan  masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu. Pelanggaran masih dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang termasuk tim pengawas Pemilihan Kepala Daerah 2020.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemilu  membutuhkan  tingkat  kompleksitas  dan  spesialisasi  dalam bidang keahlian tertentu dan diperlukan pembentukan lembaga yang akan bertanggung jawab atas aktivitas kepemiluan. Lembaga semacam ini dapat memiliki variasi bentuk dan ukuran yang berbeda,  dan  akan  dinamai  sesuai  dengan  tugas  yang  akan  diemban,  seperti  Komisi  Pemilu, Departemen Pemilu, Dewan Pemilu, atau Unit Pemilu. Untuk merujuk pada sejumlah lembaga yang  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  Pemilu,  istilah  lembaga  penyelenggara
Pemilu  digunakan,  dengan  memperhatikan  kinerja  kelembagaan  lain  yang  mungkin menaunginya (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2016).
Pemilihan  umum  (Pemilu)  dilakukan  untuk mewujudkan  kedaulatan  rakyat  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dilaksanakan  dengan  cara  langsung,  bebas,  rahasia,  dan  jurdil sesuai  dengan  prinsip  Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Indonesia melaksanakan  Pemilu  agar  bisa  menerapkan  nilai-nilai  demokrasi,  serta  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam  Pemilu  guna  mencapai  cita-cita  masyarakat Indonesia yang demokratis. Tujuan dari Pemilu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang sah,  dan mewakili  kepentingan masyarakat sebagai  pemilih.  Pemilu  dianggap  demokratis jika memenuhi  berbagai  indikator,  termasuk  sistem  Pemilu  yang  sesuai  dengan  karakteristik masyarakat dan sistem politik yang ingin diwujudkan (Dikdaya, 2022).
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terjadi secara transparan. Jenis-jenis Pemilu  yang  ada  meliputi  Pemilu  Legislatif  untuk  memilih  perwakilan  di  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota.  Selanjutnya,  terdapat  Pemilu  untuk  menentukan Presiden dan Wakil Presiden, dan yang terakhir adalah Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada yang bertujuan  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat.  Pilkada  di  Indonesia  muncul sebagai hasil dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Mengingat pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih pemimpinnya, pemilihan kepala daerah menjadi puncak demokrasi yang  sangat  signifikan  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Secara  filosofis  Pilkada  bertujuan untuk  mewujudkan  nilai-nilai  demokrasi  yang  berkelanjutan,  termasuk  pengembangan partisipasi, responsivitas, serta akuntabilitas yang menyeluruh (Andri et al., 2020).
Memastikan  terlaksananya  Pemilu  yang  responsif  dan  akuntabel,  terutama  dalam pelaksanaan  Pilkada,  diperlukan  lembaga  pengawas  yang  memiliki  peran  penting  dalam mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  sesuai  dengan  aturan  hukum.  Bawaslu  adalah  salah  satu penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemilu secara independen dan bebas dari campur tangan pihak lainnya. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap jalannya Pemilu bertujuan untuk mencapai kualitas Pemilu yang optimal (Dikdaya, 2022).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  diberikan  kewenangan  untuk  mengawasi  seluruh rangkaian  tahapan  Pemilu.  Hal  ini  mencakup  penerimaan  dan  penanganan  laporan  terkait dugaan  pelanggaran,  penanganan  pelanggaran  administratif,  pelanggaran  politik  uang,  serta menangani  dan  memutuskan  sengketa  terkait  proses  Pemilu.  Walaupun  Bawaslu  memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan yang komprehensif pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada,  hal  ini  dapat  diatasi  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan. Pengawasan  partisipatif  memberikan  ruang  dan  tanggung  jawab  kepada  masyarakat  untuk memastikan  pelaksanaan  Pemilu  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  demokrasi,  serta  untuk menjamin integritas, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas hasil Pemilu (Hanifah & Putri, 2022).
Peran pengawasan partisipatif memiliki kepentingan besar dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya  Pilkada.  Tujuannya  adalah  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  adanya  kejadian  di luar kendali yang dapat terjadi selama Pemilu, terutama potensi pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah unit khusus untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilu, yang  disebut  dengan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  (Bawaslu  RI) beroperasi secara  nasional.  Bawaslu memiliki  cakupan  pengawasan  mulai dari  tingkat  bawah hingga pengawas Pemilu di luar negeri, semuanya berkoordinasi langsung dengan Bawaslu RI. Di tingkat kabupaten, Bawaslu dikenal sebagai Bawaslu tipe B di Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu, termasuk Pilkada, serta memantau netralitas semua  pihak  yang  dilarang  berpartisipasi  dalam  kegiatan  kampanye  sesuai  dengan  Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 101 (2017, 2017).
Dalam aspek pengawasan, Bawaslu memegang peran vital dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu untuk memastikan integritas dan akuntabilitas Pemilu. Pengawasan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur jalannya Pemilu. Bawaslu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan Pemilu dengan menciptakan Indeks Kerawanan  Pemilu  (IKP)  yang membantu  mengidentifikasi  potensi  risiko  yang muncul  akibat pelanggaran  dan  kecurangan  Pemilu  (Bidja,  2022).  Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawasan sebelum dan setelah Pemilu dan Pilkada, membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait jalannya Pemilu. Jika terdapat pelanggaran selama proses Pemilu, masyarakat diberikan  keamanan  untuk  melaporkan  pelanggaran  tersebut  dengan  jaminan  kerahasiaan identitas pelapor. Kinerja Bawaslu menjadi sangat penting, karena apabila kinerjanya optimal, masyarakat  dapat  memahami  jenis  pelanggaran  yang  terjadi  selama  proses  Pemilu  dan berpotensi  meminimalisir  pelanggaran  tersebut.  Meskipun  demikian,  kasus  dan  pelanggaran selama  Pemilu  dan  Pilkada  masih  kerap  terjadi,  terutama  karena  kurangnya  kesadaran  dan pemahaman masyarakat terkait aturan-aturan yang mengatur Pemilu (Andri et al., 2020).
Untuk memperkuat peran pengawasan, dilakukan pemisahan tugas antara pencegahan dan  penindakan.  Tugas  tersebut  difokuskan  pada  upaya  mencegah  peserta  Pemilu  agar  tidak melakukan  pelanggaran  Pemilu.  Contohnya,  dengan  meningkatkan  sosialisasi  mengenai pelanggaran Pemilu secara menyeluruh, dimulai dari tingkat siswa Sekolah Menengah Atas yang akan menjadi pemilih pemula, mahasiswa, masyarakat Kabupaten Sidoarjo, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, tindakan yang dilakukan selama tahapan Pemilu  untuk  mengawasi  dan  menangani  pelanggaran  yang  meliputi  identifikasi,  penerimaan laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis, serta rekomendasi, dan penerusan hasil analisis atas laporan atau temuan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti (Yuhandra et al., 2023). Secara konseptual, efektivitas diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai target yang sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Hasibuan (2003:105) mencantumkan beberapa indikator efektivitas kerja, di antaranya adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  Untuk  memastikan  keberhasilan  dalam  meningkatkan  efektivitas  kerja  di  suatu organisasi, struktur organisasi yang baik diperlukan agar dapat meningkatkan kuantitas kerja, kualitas kerja, optimalisasi penggunaan waktu, dan peningkatan sumber daya manusia.
Dari beberapa indikator efektivitas yang telah diuraikan, terlihat bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang belum meliputi seluruh  wilayah  dengan baik,  termasuk di  tingkat  kabupaten,  kecamatan, dan  desa.  Faktanya, masih  terdapat  temuan  dan  laporan  yang  masuk  kepada  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Salah satunya adalah terkait dengan kualitas kerja Panwaslu di Kecamatan Sukodono yang masih menunjukkan adanya  pelanggaran  kode  etik.  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  telah  menanggapi  hal  ini  dengan memberikan peringatan tertulis terhadap kualitas kerja Panwaslu Kecamatan Sukodono, sesuai dengan informasi  yang  terdokumentasi dalam  laporan  akhir  pengawasan Bawaslu  Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.
Penelitian  yang  akan  dilakukan  ini  didukung  oleh  beberapa  penelitian  terdahulu. Pertama, penelitian oleh Hermana dan Jaya (2021) yang memfokuskan pada efektivitas Bawaslu dalam  menangani  pelanggaran  selama  Pemilu.  Studi  ini  mendalam  mengenai  sanksi  dan penyelesaian  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  selama  Pemilu.  Hasil  penelitian  tersebut menyimpulkan bahwa Bawaslu masih belum optimal dalam menangani pelanggaran yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, karena tindakan yang diberikan tidak menghasilkan efek jera yang memadai (Hermana & Jaya, 2021). Penelitian lain yang relevan yang dilakukan oleh Vigo, Baharuddin, dan Manuel August Todingbua (2021) mengenai "Efektivitas Fungsi Bawaslu dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di  Kabupaten  Mamasa  Provinsi  Sulawesi Barat".  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fungsi  Bawaslu  di  Kabupaten  Mamasa  selama Pemilu 2019 terbilang efektif dan sudah baik, terutama dalam mengawasi tahapan Pemilu dan menangani sengketa pemilu. Namun, saat menangani pelanggaran pidana selama Pemilu tahun 2019,  masih  terdapat  rintangan  yang  dihadapi  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Mamasa.  Hal  ini
disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  baik  yang  berasal  dari  internal  Bawaslu  maupun  eksternal (Vigo,  Baharuddin,  2021).  Penelitian  terdahulu  yang  ketiga  dilakukan  oleh  Nelsyi,  Hatoli,  dan Wiwin  (2023)  Fokus  dari  penelitian  adalah  mengenai  sejauh  mana  efektivitas  dan  efisiensi Bawaslu Kabupaten Sambas dalam menangani pelanggaran kampanye, namun hal tersebut masih mengalami  kendala  dalam  efisiensi  karena  beberapa  faktor  penghambat,  seperti  kewenangan Bawaslu yang terbatas dalam menindaklanjuti pelanggaran, batasan waktu untuk menanggapi pelanggaran, kurangnya kemampuan SDM akibat kurangnya latar belakang pendidikan hukum, dan  munculnya  jenis  pelanggaran  baru  terkait  protokol  kesehatan  Covid-19  pada  tahap kampanye (Dan et al., 2023).
Masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya tampaknya juga terjadi pada  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo,  hal  ini  terkonfirmasi  dengan  adanya  data  mengenai pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Di bawah ini, terdapat tabel yang memperlihatkan jenis-jenis pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama periode Pilkada.
Tabel 1 Jenis Pelanggaran Yang Diterima Bawaslu Kab. Sidoarjo Tahun 2020
Tanggal Laporan/Temuan Kajian Pelanggaran 16-Jan-20 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN 30-Okt-20 18 Temuan Pelanggaran Terkait Administrasi Terdapat APK yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang 02-Nov-20 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana (Bukan Pelanggaran) 24-Nov-20 1 Laporan Pelanggaran Kode Etik, Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono mendatangi warga korban puting beliung bersama Paslon Cabup dan Cawabup 28-Nov-20 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tetapi bukan pelanggaran) Jumlah: 22 Laporan dan Temuan
Sumber: Data Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kab. Sidoarjo Tahun 2020 Banyaknya  temuan  dan  laporan  yang  diterima  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo mencapai 22 temuan, termasuk satu laporan yang terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan  oleh  anggota  Pengawas  Pemilu  Tingkat  Kecamatan  (Panwaslu  Kecamatan). Pelanggaran  tersebut  terjadi  ketika  anggota  Panwaslu  Kecamatan  Sukodono  mendampingi Paslon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  tahun  2020.  Walaupun  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  telah menindaklanjuti kasus ini, namun kejadian ini menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo  belum  mencapai  efektivitas  yang  diharapkan.  Berdasarkan  gambaran  permasalahan yang diuraikan, penelitian ini mengangkat judul "Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo". Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya lembaga  Bawaslu  sebagai  bagian  integral  dalam  penyelenggaraan  Pemilu.  Bawaslu  memiliki tugas  dan  fungsi  untuk  melakukan  pengawasan,  pencegahan,  dan  penindakan  terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh masyarakat, anggota partai politik, dan penyelenggara Pemilu.  Oleh  karena  itu,  Bawaslu  harus  berfungsi  secara  optimal  sesuai  dengan  tujuan  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  RI  Nomor  7  Tahun  2017,  yaitu  Pemilu  yang  demokratis, transparan, dan jurdil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan  memberikan gambaran, penjelasan, serta rincian mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, dengan mempelajari  secara  menyeluruh  kelompok  atau  peristiwa  tertentu.  Teknik  pengumpulan  data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki fokus pada evaluasi signifikansi  keberadaan  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  mengawasi  Pemilu,  dengan
mempertimbangkan  indikator  kuantitas  kerja,  kualitas  kerja,  pemanfaatan  waktu,  dan pengembangan  sumber  daya  manusia  menurut  Hasibuan  (2003:105).  Pengambilan  informan menggunakan metode purposive sampling. Subjek penelitian meliputi Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, staf dari divisi PPMHM, dan staf dari divisi SDMO. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang didapatkan dari lapangan serta telaah buku, jurnal ilmiah, dan perundang- undangan. Teknik analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Reduksi  data  dilakukan  dengan  merangkum,  menyoroti  aspek-aspek kunci, memfokuskan pada hal-hal yang signifikan, dan mengidentifikasi pola yang sesuai dengan proses pengumpulan data di lapangan. Penyajian data melibatkan deskripsi data yang kemudian dirangkum  untuk  mengidentifikasi  aspek  penting,  dan  data  tersebut  dipresentasikan  dalam format teks naratif, gambar, dan tabel. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti memverifikasi data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

## HASIL DAN DISKUSI
Menurut Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 tahun 2018 Pemilihan, merupakan manifestasi kedaulatan  rakyat  di  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota  untuk  memilih  secara  langsung  dan demokratis Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Saat Pemilu berlangsung, harus ada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu  (Eni, 1967).
Di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu memiliki beberapa divisi yang sesuai dengan tupoksi dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang telah diresmikan. Salah satu divisi yang bertanggung jawab  untuk  pengawasan  yang  melekat,  sejalan  dengan  Perbawaslu  RI  Nomor  1  Tahun  2021, adalah divisi PPHM (Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat). Bagian Pengawasan Pemilu dan  Hubungan  Masyarakat  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  96  huruf  b,  memiliki  tugas melaksanakan  penyusunan  materi  untuk  mencegah  pelanggaran,  melaksanakan  pengawasan partisipatif,  menangani  urusan  hubungan  masyarakat,  mengelola  dan  memberikan  layanan informasi publik di Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, menjalankan kerjasama dan berinteraksi dengan  lembaga  lain,  mengakreditasi  dan  memperkuat  pengamat  Pemilu,  mengawasi  tahapan Pemilu  dan  pengawasan  siber  di  tingkat  kabupaten/kota,  serta  mengelola  informasi  dan  data (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2021)
Pentingnya  eksistensi  Bawaslu  sebagai  instansi  pengawas  Pemilu,  terutama  peran Bawaslu  Kabupaten  dalam  pengawasan  langsung  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di Kabupaten Sidoarjo, menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung  dengan  informan  guna  mengumpulkan  informasi  sesuai  dengan  tujuan  penelitian. Melalui wawancara, data yang diinginkan oleh peneliti berhasil diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar sesuai dengan mandat  Bawaslu.  Hasil  penelitian  efektivitas  Bawaslu  di  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  diuraikan dengan mempertimbangkan beberapa indikator dari Hasibuan (2003:105), yang mencakup:

## Kuantitas Kerja
Kuantitas  kerja  mengacu  pada  jumlah  pekerjaan  yang  dapat  diselesaikan  oleh  setiap karyawan  dalam  satu  hari,  sejalan  dengan  kemampuan  mereka  menangani  beban  kerja  dan meningkatkan  produktivitas.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Wirawan  (2009:105).  Ketika  menilai produktivitas sumber daya manusia di sebuah lembaga, penting bagi karyawan untuk memiliki target yang harus dicapai, yang membantu mengukur nilai atau volume pekerjaan yang dapat mereka  selesaikan  (Chairunnisah  et  al.,  2021).  Upaya  terus  dilakukan  oleh  berbagai  instansi, termasuk  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo,  untuk  meningkatkan  efektivitas  kerja  karyawan,  yang tercermin dalam penanganan beban kerja dan produktivitas yang dihasilkan.
Beban  kerja  menurut  Schultz  (2016)  bahwa  beban  kerja  bisa  terdiri  dari  tugas  yang terlalu banyak untuk dilakukan dalam batas waktu yang ada atau pekerjaan yang dianggap sulit bagi  karyawan (Engel,  2017).  Sebagaimana  yang  disampaikan  informan  Agung  Nugraha,  S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 2023, menyatakan:

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
“Tahap demi tahap dari 2019 ke 2020 memang ada semacam peningkatan kerja itu bisa kita  lihat  dari  2  hal,  ada  dari  teknis  penegakan  aturan  penyelenggaraan  Pemilu  dan protokol  kesehatan  covid-19,  kami  sempat  mendapati  laporan  dari  media  kalau  tim pengawas  tingkat  Kecamatan  didapati  meletakkan  masker  di  dagu.  Setelah  dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Sidoarjo, ternyata Panwascam tersebut hendak minum dan ada saksi juga pada saat itu”. (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).
Pengawasan Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 mengalami peningkatan volume kerja,  mengingat pada saat itu  dilanda pandemi dan penerapan protokol kesehatan tersebut termasuk dalam penilaian dari masa Pilkada berlangsung.
Tabel 2 Jadwal Pengawasan Pelaksanaan Pencalonan Sebelum dan Pasca Covid-19
NO KEGIATAN JADWAL No KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR AWAL AKHIR 1 Pengawasan Pengumuman dan Pendaftaran Paslon 28-08- 2020 06-09- 2020 1 Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan 04-09- 2020 11-09- 2020 2 Pengawasan Verifikasi Syarat Pencalonan 04-09- 2020 06-09- 2020 2 Pengawasan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan 11-09- 2020 12-09- 2020 3 Pengawasan Pengumuman Dokumen Paslon dari Dokumen Calon di Laman KPU 04-09- 2020 08-09- 2020 3 Pengawasan Verifikasi Syarat Calon 06-09- 2020 12-09- 2020 4 Pengawasan Tanggapan dan Masukan Masyarakat 04-09- 2020 08-09- 2020 4 Pengawasan Pemberitahuan Hasil Verifikasi 13-09- 2020 14-09- 2020 5 Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan 04-09- 2020 11-09- 2020 5 Pengawasan Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon 14-09- 2020 16-09- 2020 6 Pengawasan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan 11-09- 2020 12-09- 2020 6 Pengawasan Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KPU 14-09- 2020 22-09- 2020 7 Pengawasan Verifikasi Syarat Calon 06-09- 2020 12-09- 2020 7 Pengawasan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon 16-09- 2020 22-09- 2020 8 Pengawasan Pemberitahuan Hasil Verifikasi 13-09- 2020 14-09- 2020 8 Pengawasan Penetapan Paslon 23-09- 2020 23-09- 2020 9 Pengawasan Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon 14-09- 2020 16-09- 2020 9 Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon 24-09- 2020 24-09- 2020 10 Pengawasan Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KPU 14-09- 2020 22-09- 2020 11 Pengawasan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon 16-09- 2020 22-09- 2020 12 Pengawasan Penetapan Paslon 23-09- 2020 23-09- 2020 13 Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon 24-09- 2020 24-09- 2020
Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020 Berdasarkan tabel diatas yang telah diolah oleh penulis dari laporan akhir pengawasan Pilkada Tahun 2020 yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terdapat perbedaan antara jadwal pengawasan pencalonan sebelum covid-19 dan pasca covid-19. Kegiatan pasca Covid-19
dibuat lebih singkat dan beberapa kegiatan ditiadakan agar mengurangi intensitas pertemuan antar pasangan calon, masyarakat, maupun penyelenggara Pemilu.
Selain membahas beban kerja, penting juga untuk memahami tentang produktivitas kerja. Produktivitas  kerja  adalah  perbandingan  antara  hasil  yang  diperoleh  (output)  dengan  total sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas ini melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dan peran tenaga kerja dalam suatu periode waktu tertentu, sesuai dengan Sinungan (2014) seperti yang diungkapkan oleh Engel (Engel, 2017). Hal ini diperjelas oleh Bapak Agung Nugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 2023 menyatakan:
“terkait  upaya  peningkatan  produktivitas  kinerja  ya,  yang  pertama  pasti  itu  kita  akan bangun  kebutuhan-kebutuhan  teknis  untuk  mendukung  pekerjaan  berupa  pelatihan, karena Bawaslu secara prinsip adalah lembaga struktural sehingga model peningkatan itu juga  turunannya  dari  pusat  sampai  tingkat  bawah  sama  halnya  di  tata  kelola sekretariatannya yang terfasilitasi oleh Bawaslu Provinsi. (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).
Bawaslu RI telah menginstrusikan penggunaan alat kerja kepada seluruh jajaran dengan dukungan teknologi yang akan membantu dalam proses pengawasan maupun pelaporan hasil pengawasan. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selalu menggunakan alat kerja dan alat bantu dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT), dan secara umum sangat membantu proses pengawasan dan pelaporan kepada jajaran Bawaslu se-tingkat diatasnya.
Tabel 3 Penggunaan Teknologi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo No Nama Aplikasi Kegunaan Aplikasi 1 GO-WASLU Aplikasi untuk pelaporan dugaan pelanggaran dibuat oleh Bawaslu RI 2 SIPOL Aplikasi untuk mengecek NIK masyarakat apakah termasuk keanggotaan/pengurus Partai Politik atau tidak (Apk KPU) 3 SIWASLU Aplikasi sebagai alat kerja untuk pengawas Pemilu yang dibuat oleh Bawaslu RI 4 SITUPAT Aplikasi untuk perhitungan cepat pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dibuat oleh Bawaslu Sidoarjo 5 SI-PITUNG

## Aplikasi Pungut Hitung digunakan oleh pengawas TPS

## Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020
Berdasarkan tabel diatas yang telah diolah oleh penulis dari laporan akhir pengawasan Pilkada  Tahun  2020  yang  disusun  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  terdapat  penggunaan teknologi dengan menerapkan beberapa aplikasi sebagai alat kerja dan alat bantu tim pengawas Pemilu  terutama  pada  Pilkada  tahun  2020  di  Kabupaten  Sidoarjo. Gambaran  yang  terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan didukung data sekunder bah  wa  terjadi  peningkatan beban kerja yang dialami Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama Pilkada 2020 karena  maraknya penyebaran  virus  covid-19.  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  berupaya  untuk  menerapkan protokol  kesehatan.  Namun,  masih  ada  celah  untuk  media  meliput  mengenai  pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pengawas tingkat Kecamatan. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Produktivitas kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga dapat dilihat  dari  pemanfaatan  perkembangan  teknologi  dengan  dilakukan  pembuatan  aplikasi SITUPAT dan menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh Bawaslu RI maupun dari KPU dalam masa Pilkada 2020 sehingga kuantitas kerja yang dihasilkan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah dikatan efektif.
Permasalahan yang disebutkan di atas juga terungkap dalam studi yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati dengan judul "Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia". Hasil penelitian ini mengulas tentang pelaksanaan Pilkada yang tetap dilaksanakan serentak pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, membahas dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Dampak positif termasuk pelaksanaan regulasi sesuai

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
amanat  yang  tetap  terjaga,  pemenuhan  hak  konstitusional  peserta  Pilkada  dan  masyarakat, pengurangan  praktik  kepemimpinan  sementara  di  pemerintahan  daerah,  dan  pengendalian anggaran. Di sisi lain, terdapat dampak negatif seperti peningkatan risiko penularan COVID-19, potensi  peningkatan  praktik  kecurangan,  dan  potensi  peningkatan  angka  golput  akibat penolakan Pilkada (Ristyawati, 2020).

## Kualitas Kerja
Menurut  Robbins  (2006:260),  kualitas  kerja  adalah  tingkat  kesempurnaan  pekerjaan yang  mencerminkan  keterampilan  dan  kapabilitas  karyawan  serta  persepsi  mereka  terhadap hasil  pekerjaan  yang  dihasilkan.  Kinerja  karyawan  dan  hasil  kerja  yang  dapat  mereka  capai berkaitan  erat  dengan  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan,  termasuk  sejauh  mana  target pekerjaan terpenuhi dan berapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan (Chairunnisah et al., 2021). Oleh karena itu, dalam mendelegasikan tugas kepada karyawan, penting bagi pimpinan untuk  memberikan  panduan  yang  jelas  sesuai  dengan  standar  dan  kebijakan  yang  telah ditetapkan. Kualitas kerja di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, tercermin dalam tingkat keakuratan, ketelitian, dan kesesuaian hasil kerja dengan proses kerja yang diikuti serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
Proses  kerja menurut  pendapat  Gibson  dan  Donelly  (2011) adalah  serangkaian aktivitas  sumber  kehidupan  terutama  dalam  struktur  organisasi  yang  ada  di  instansi,  yang termasuk  dalam  proses  kerja  adalah  komunikasi,  pengambilan  keputusan,  sosialisasi,  dan pengembangan karir hingga mencapai suatu tujuan (Badudu, 2016). Seperti halnya proses kerja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil wawancara dengan informan staff divisi PPHM, mengatakan:
“hasil  dari  proses  kerja  yang  dilakukan  Bawaslu  Sidoarjo  sudah  sesuai,  apalagi  kalau berbicara  tentang  pengawasan  Pilkada  tahun  2020  lalu.  Karena  beban  kerja  kami bertambah jadi kami juga memanfaatkan perkembangan IT sesuai dengan SOP yang telah diinstruksikan Bawaslu RI. Capaian kami dalam menyelesaikan pekerjaan sudah baik, kami membuat  inovasi  baru  dengan  meluncurkan  alat  kerja  berbasis  aplikasi  dan  digunakan secara online (aplikasi SITUPAT) dan kami bekerja sesuai dengan pilar SIMP (Solidaritas, Integritas,  Mentalitas,  dan  Profesionalitas).  Lalu  Bawaslu  Provinsi  Jatim  pernah memperoleh prestasi pada saat Pilkada tahun 2020 kemarin, kita mendapatkan anugerah “Model Inovasi Pengawasan” terbaik pertama se - Provinsi.” (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).
Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  menerapkan  perkembangan  teknologi  dalam melakukan proses kerja, yaitu proses pengawasan yang dilakukan pada Pemilu terutama pada Pilkada 2020 dengan alat kerja dan alat bantu kerja menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan produktivitas kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
Gambar 1 Prestasi Bawaslu Tahun 2020
Sumber: Instagram Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Bawaslu RI memberi penghargaan atas pencapaian Bawaslu di seluruh Jawa Timur dalam mengawasi Pilkada tahun 2020. Prestasi yang diperoleh oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota juga diakui karena mereka berhasil menerapkan dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan pengawasan partisipatif. Proses kerja juga terkait dengan kepuasan masyarakat. Sesuai dengan Kepmen  PAN  No.  25  Tahun  2004,  kepuasan  masyarakat  adalah  evaluasi  dan  opini  yang masyarakat  berikan  terhadap  kinerja  pelayanan  yang  diberikan oleh  karyawan  pada  lembaga tersebut (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004). Meskipun demikian, survei kepuasan masyarakat belum diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, seperti yang diungkapkan oleh informan dari Staff divisi SDMO:
“Tidak adanya survei kepuasan masyarakat terkhusus di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan untuk masyarakat Sidoarjo dan kurangnya informasi publik terutama di website Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo, banyak  laporan  akhir  yang  belum  di  update  datanya. Selebihnya untuk sosial media digunakan dengan baik untuk menjalankan tupoksi Bawaslu, yaitu Cegah, Awasi dan Tindak..” (Hasil wawancara 21 Agustus 2023). Survei kepuasan masyarakat belum dilakukan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sehingga masyarakat belum dapat menilai kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Namun, terkait dengan pemanfaatan teknologi dan kemajuan zaman, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan media  sosial  untuk  memberikan  edukasi  politik  serta  informasi  terkait  aturan-aturan  yang berlaku  selama  periode  Pemilu.  Permasalahan  yang  dijelaskan  juga  muncul  dalam  penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin dengan judul "Gowaslu sebagai Teknologi Pemilu: Keterlibatan Publik  dalam  Partisipatif  Berbasis  Daring".  Hasil  penelitian  tersebut  mengungkapkan  bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif menjadi signifikan mengingat keterbatasan lembaga  Bawaslu  dalam  memantau  pelanggaran  dan  kecurangan  selama  pemilihan.  Gowaslu, sebuah aplikasi, berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi interaksi antara Bawaslu dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur. Aplikasi ini mencerminkan inovasi Bawaslu dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan  pemilu,  yang  sedang  mengalami  penurunan.  Namun,  Gowaslu  masih  perlu penanganan  yang  lebih  mendalam  terkait  manajemen  laporan  publik  dalam  aspek  yang  lebih substansial (Mahpudin, 2021).

## Pemanfaatan Waktu
Pemanfaatan waktu merujuk pada cara penggunaan jam kerja yang diselaraskan dengan kebijakan  perusahaan.  Karyawan  harus  menyelesaikan  tugas-tugasnya  sesuai  jadwal  yang ditentukan  dan  memanfaatkan  waktu  yang  tersedia  untuk  melakukan  kegiatan  lain  dengan efektif.  Tiap  organisasi  perlu  memastikan  penggunaan  waktu  yang  efisien,  terutama  dengan menyelesaikan  tugas-tugas  secara  optimal  dan  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi  tersebut (Chairunnisah et al., 2021). Bawaslu sebagai instansi yang bertanggung jawab mengawasi Pemilu, perlu mengatur skala prioritas tugas sesuai dengan tupoksi dan memanfaatkan waktu dengan efisien. Kinerja pada dasarnya mengacu pada penyelesaian tugas dan tanggung jawab karyawan di  sebuah  lembaga.  Pekerjaan  harus  diselesaikan  sesuai  dengan  target  waktu  yang  telah ditentukan  agar  sesuai  dengan  rencana  dan  tidak  mengganggu  pekerjaan  lain  di  Bawaslu Kabupaten Sidoarjo seperti yang disampaikan oleh informan dari staff divisi PPHM:
“ Sebenarnya  kita  tidak  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  seefisien  mungkin,  tetapi  kita bekerja sesuai timeline yang sudah ditentukan dari Bawaslu RI dan Provinsi. kalau untuk penyelesaian penanganan pelanggaran khususnya di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini kan waktunya sempit, ketika ada laporan masuk kita hanya memiliki waktu 3 hari  untuk  menyelesaikan,  kalau  masih  kurang  bisa  ditambah  2  hari  jadi  total  5  hari dilakukan kajian dan laporan harus selesai.” (Hasil wawancara 21 Agustus 2023). Seperti yang sudah disampaikan informan melalui wawancara, Bawaslu Sidoarjo bekerja sesuai  dengan  kebijakan  dan  juga  timeline  yang  telah  ditentukan  Bawaslu  RI  dan  Provinsi mengikuti juga jadwal pelaksanaan Pemilu sesuai dengan aturan KPU, sehingga karyawan harus
menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  timeline  dan  tidak  boleh  melebihi  batas  waktu  yang  telah ditentukan.
Gambar 2 Jadwal Tahapan Pilkada  Serentak 2020
Sumber: Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2020
Data yang terdapat pada Gambar 2 menunjukkan jadwal tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 yang disusun dan disebarkan oleh penyelenggara Pemilu, seperti KPU. Bawaslu, sebagai lembaga pengawasan Pemilu, mengikuti jadwal tersebut sesuai dengan aturan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan Program, Jadwal, serta Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2020.  Penggunaan  waktu  juga  bisa  tercermin  dari  penetapan skala  prioritas,  yang  mengacu  pada  kriteria  tertentu  untuk  menentukan  hal-hal  yang  harus diberikan lebih banyak perhatian, seperti jenis pekerjaan yang harus diprioritaskan (Widyastuti, 2004). Karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat menentukan pekerjaan mana yang dapat diselesaikan lebih dulu sesuai arahan pendelegasian tugas dari Ketua maupun Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai hasil wawancara dengan informan Bapak Agung Nugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, mengatakan:
“Ketika  kita  melakukan  delegasi,  kita  melihat  nuansa  yang  ada.  Kalau  bicara  resources sumber daya kita tidak mengatasi dengan jumlah DPT yang tinggi, dengan jumlah TPS yang banyak. Sehingga harus memiliki elaborasi karena secara prinsip per sub bagian teman- teman ada yang memiliki keterampilan tersendiri dalam pengelolaan. Prioritas Bawaslu Sidoarjo pada Pilkada 2020 lalu melakukan pengawasan partisipatif, karyawan Bawaslu Sidoarjo akan kami tunjuk untuk terjun langsung melakukan pengawasan melekat mulai da ri staff teknis dan pendukung.” (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).
Tugas yang didelegasikan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan divisi masing- masing. Namun, untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan, semua bagian dapat terlibat sesuai petunjuk dari ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, karena kurangnya jumlah tim pengawas yang  tersedia.  Dalam  pemanfaatan  waktu  yang  dilakukan  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  sudah sesuai  dengan  kebijakan  dan  timeline  yang  diberikan  Bawaslu  RI  dan  Provinsi  dengan menyelesaikan  pekerjaan  penuh  tanggung  jawab  dan  telah  menentukan  skala  prioritas. Walaupun  waktu  yang  diberikan  selama  Pilkada  2020  berlangsung  sangat  singkat,  Bawaslu Kabupaten  Sidoarjo  harus  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  cara  mendelegasikan  dan mengikutsertakan staff teknis maupun pendukung untuk melakukan pengawasan.
Permasalahan  diatas  juga  terdapat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mohammad Saihu  berjudul “Pemilu  Dalam  Mewujudkan  Pilkada  Gelombang  Ke -4  Tahun  2020  Yang Berintegritas”. Hasil penelitian menyoroti modus kecurangan dalam Pemilu terkait pengelolaan waktu yang terbatas. Hampir setiap tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai batasan waktu untuk
menjamin kepastian hukum dalam setiap langkahnya. Masa Pilkada Gelombang Keempat tahun 2020 dan masa depan Pemilu/Pilkada bergantung pada kinerja ketiga lembaga penyelenggara Pemilu: KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai pengawas etika penyelenggara yang harus menjaga integritas dan kredibilitas secara mandiri (Saihu, 2019).

## Peningkatan Sumber Daya Manusia
Menurut  Panggabean  seperti  yang  dikutip  dalam  Tegar  (2019:2),  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  adalah  rangkaian  proses  yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian, kepemimpinan,  dan  pengendalian  terkait  dengan  analisis  tugas,  penilaian  tugas,  perekrutan, pengembangan,  kompensasi,  promosi,  dan  pengakhiran  hubungan  kerja  dengan  tujuan menyelesaikan target yang telah ditetapkan (Crystallography, 2016). Diharapkan setiap lembaga dapat mengarahkan upaya peningkatan efektivitas kerja melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia yang akan membawa manfaat besar dalam memperkuat potensi dan mendukung kemampuan,  keterampilan,  serta  sikap  kerja  tim  pengawas  baik  di  dalam  Bawaslu  Kabupaten Sidoarjo maupun partisipasi masyarakat.
Kecakapan,  pengalaman,  tekad,  dan  waktu  adalah  faktor-faktor  yang  membentuk  hasil kerja seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan menurut Hasibuan (2003:94) (Crystallography,  2016).  Karyawan  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  diharuskan  memiliki kemampuan  untuk  memahami  tugas  dari  pekerjaan  sesuai  dengan  dimana  Ia  ditempatkan. Pekerjaan utama karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah kemampuan dalam melakukan pengawasan Pemilu dan membuat laporan melalui alat kerja yang telah disediakan sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan pernyataan informan Agung Nugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 2023, menyatakan:
“Secara umum menyangkut masalah kemampuan dalam melaksanakan tugas, saya yakini teman-teman  sudah  memahami  tupoksinya  masing-masing,  disamping  itu  ada  pelatihan yang  kita lakukan tetapi lebih  ke  masyarakat  mengenai pengawasan  Pemilu yang  benar seperti  apa  karena  pihak  yang  bisa  melakukan  pengawasan  Pemilu  itu  seluruh  entitas masyarakat  bisa  melakukan  pengawasan.  Namun,  secara  hukum  ada  beberapa  kaidah untuk  menjadi  lembaga  pemantau,  itu  harus  ada  prasyaratnya  dan  harus  terregister  di KPU.” (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).
Dari  hasil  wawancara  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  karyawan  Bawaslu  Kabupaten Sidoarjo  telah  mampu memahami pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian bukan hanya karyawan  Bawaslu  atau  jajaran  tim  pengawas  saja  yang  bisa  melakukan  pengawasan,  namun seluruh  entitas  masyarakat  bisa  ikut  serta  dalam  melakukan  pengawasan  pada  saat  Pemilu berlangsung  beriringan  dengan  diberikannya  pelatihan  dan  pemahaman  oleh  Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
Tabel 4 Kegiatan Pelatihan Terkait Pemilu Tahun 2020
KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN  TERLAKSANA TIDAK TERLAKSANA Bawaslu Sidoarjo Goes to Campus UMSIDA a. sasaran : Mahasiswa UMSIDA b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 14 Juli 2020 ✓ Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus UNUSIDA a. sasaran : Mahasiswa UNUSIDA b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 14 September 2020 ✓ Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus Al-Khoziny a. sasaran : Mahasiswa Al-Khoziny b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 26 Oktober 2020 ✓
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus STKIP PGRI
Sidoarjo a. sasaran : Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo b. bentuk :pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 05 Nopember 2020 ✓ Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus UMAHA a. sasaran : Mahasiswa UMAHA b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 17 Nopember 2020 ✓ Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus UNSURI a. sasaran : Mahasiswa UNSURI b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 19 Nopember 2020 ✓ Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penindakan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati SidoarjoTahun 2020 a. sasaran : Ormas, Media, Parpol, se Kabupaten Sidoarjo b. bentuk : pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 20 Oktober 2020 ✓ Coffee Morning "Peran Media dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020" a. sasaran : Ormas, Media, Parpol, Stakeholders se Kabupaten Sidoarjo b. bentuk : pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 12 November 2020 ✓ Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan dan Penindakan terhadap Black
Campaigne dan Ujaran Kebencian Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SidoarjoTahun 2020
Serentak Tahun 2020" a. sasaran : Ormas, Media, Parpol, Stakeholders se Kabupaten Sidoarjo b. bentuk : pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab 28 November 2020 ✓ Pengawasan Partisipatif Warga Korban Lapindo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SidoarjoTahun
2020. a. sasaran : Warga Korban lumpur Lapindo (Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Kedungbendo) di kec. Porong.
b. bentuk : sarasehan, diskusi, tanya jawab dan Penyerahan Sertifikat dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada Desa warga korban lumpur Lapindo di pendopo Kecamatan Porong. 07 Desember 2020 ✓

## Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023
Tabel 3 menggambarkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan seluruh agenda partisipatif mereka terkait persiapan Pilkada tahun 2020 dengan melibatkan masyarakat Sidoarjo, termasuk mahasiswa, kelompok masyarakat,  tim  pengawas internal, dan pihak-pihak terkait  di  Kabupaten  Sidoarjo,  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan Pemilu. Tak hanya kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas, attitude kerja merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh karyawan. Attitude kerja mencakup sikap atau tingkah laku yang tercermin pada perilaku pegawai dan tercermin dalam pelaksanaan tugasnya. Perilaku ini meliputi  aspek  kejujuran,  tanggung  jawab,  dan  disiplin  (Dewi  &  Harjoyo,  2019).  Karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo  sebagai salah  satu  penyelenggara  Pemilu  harus memiliki attitude kerja yang baik seperti yang disampaikan oleh informan staff divisi PPHM Bawaslu Kabupaten Sidoarjo:
“Karena personil pengawas minim dalam mengurus laporan terkait dugaan pelanggaran maka, jika pekerjaan tidak  terselesaikan kita pasti  dianggap tidak  profesional kemudian membuka  ruang  untuk  kami  dilaporkan  kedalam  jenis  pelanggaran  etik  penyelenggara, yang melaporkan bisa terlapor atau masyarakat. Kalau menyangkut kinerja itu ada proses pembinaan dan ini kamarnya dibagi 2, kalau termasuk di sekretaritat walaupun ad-hoc itu ke Kasek, kalau jajaran pengawas itu ada di ruang pimpinan Bawaslu Kabupaten dengan koordinator divisi SDM. Jika tim pengawas melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa  surat  peringatan  dan  yang  terberat  adalah  pemecatan.” (Hasil  wawancara  21 Agustus 2023).
Dilihat  dari  hasil  wawancara  bahwa  tim  pengawas  yang  mengawasi  jalannya  Pemilu termasuk Pilkada 2020 sangat minim sehingga jika pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan timeline  yang  telah  ditentukan  oleh  Bawaslu  RI  dan  Bawaslu  Provinsi  maka  akan  terjadi pelanggaran etik  penyelenggara  dan sikap  yang diambil  oleh  Bawaslu  jika ada  karyawan  yang melakukan  pelanggaran  adalah  memberikan  surat  peringatan  dan  sanksi  terberatnya  adalah pemecatan.
Tabel 5 Kajian Pelanggaran Tahun 2020 24-Nov-20 1 LAPORAN Terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono bersama Paslon Nomor Urut 2 mendatangi warga korban puting beliung (Pelanggaran kode etik) Ditindaklanjuti dengan cara Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan peringatan tertulis terhadap anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono
Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020 Dalam tabel 5, dapat dilihat bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menerima satu laporan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara selama masa Pilkada 2020. Laporan ini terkait dengan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sukodono di Kabupaten  Sidoarjo.  Sanksi  yang  diberikan  berupa  peringatan  tertulis.  Gambaran  dari  data wawancara  dan  data  sekunder  yang  dipaparkan  diatas  menunjukkan  bahwa  kemampuan karyawan dan attitude kerja dalam jajaran tim pengawas itu sendiri memanglah minim, tetapi Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  memanfaatkan  sumber  daya  manusia  dengan  melibatkan  atau mengikutsertakan  masyarakat  untuk  mengawasi  jalannya  Pemilu.  Jika  kelompok  masyarakat memenuhi syarat dan mendaftar di KPU maka bisa ikut serta melakukan pengawasan membantu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, tetapi jika belum memenuhi syarat masih bisa membantu Bawaslu dengan  cara  memberikan  informasi  atau  melakukan  pelaporan  atas  dugaan  pelanggaran- pelanggaran  yang  ditemui.  Pelanggaran  juga  masih  dilakukan  oleh  Panwaslu  Kecamatan  yang dimana menjadi bagian tim pengawas dinaungi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
Masalah  yang  sama  juga  diidentifikasi  dalam  riset  yang  dilakukan  oleh  Hainidar, Mappamiring, dan Samsir Rahim dengan judul "Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pilkada Tahun 2020 di Kota Makkasar". Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pelanggaran kode etik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilihan,  menunjukkan  kurangnya  pemahaman  dari mereka  dalam  mematuhi  prinsip  etika  penyelenggara  yang  seharusnya  menjadi  landasan  bagi tugas penyelenggara tersebut (Hainidar et al., 2022).

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan hal-hal berikut: 1) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan beban kerja selama Pilkada 2020 karena adanya  penyebaran  virus  covid-19  yang  sedang  marak.  Upaya  dilakukan  untuk  menerapkan protokol kesehatan, namun masih ada celah di mana media massa meliput pelanggaran protokol kesehatan tingkat Kecamatan. Produktivitas kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah meningkat dengan  pemanfaatan  teknologi  seperti  aplikasi  SITUPAT  dan  aplikasi  yang  telah  dibuat  oleh Bawaslu  RI  dan  KPU,  menunjukkan  efektivitas  dalam  kuantitas  kerja.  2)  Bawaslu  Kabupaten Sidoarjo  belum  melakukan  survei  kepuasan  masyarakat,  sehingga  penilaian  kinerja  Bawaslu Kabupaten  Sidoarjo  oleh  masyarakat  belum  dapat  diukur.  Namun,  dalam  hal  pemanfaatan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
teknologi, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan sosial media sebagai alat pendidikan politik  dan  sumber  informasi  terkait  peraturan  selama  masa  Pemilu.  3)  Bawaslu  Kabupaten Sidoarjo  telah  memanfaatkan  waktu  dengan  efisien,  menyelesaikan  tugas  dengan  tanggung jawab,  menentukan  prioritas,  dan  keterlibatan  langsung  staf  teknis  dan  pendukung  dalam pengawasan Pilkada juga telah terlaksana. 4) Meskipun kemampuan dan sikap kerja karyawan dalam  tim  pengawas  terbatas,  Bawaslu  Kabupaten  Sidoarjo  mengoptimalkan  sumber  daya manusia  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  mengawasi  Pemilu.  Namun,  masih  terdapat pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Panwaslu  Kecamatan,  yang  merupakan  bagian  dari  tim pengawas yang berada di bawah naungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

## REFERENSI
Andri, Dedi, A., & Suwarlan, E. (2020). Efektivitas Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020  Di  Kabupaten Pangandaran . 3797 – 3805. Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2021). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1  Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jederal  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bada .
Badudu, J. (2016). Pengertian Proses . 2011 , 1 – 23.
Bidja,  I.  (2022).  Fungsi  Pengawasan  Partisipatif  Dalam  Mewujudkan  Pemilu  Demokratis. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 6 (1), 2034 – 2041. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2740
Chairunnisah, R., KM, S., & Mataram, P. M. F. H. (2021). Teori sumber daya manusia. In Kinerja Karyawan .
Crystallography, X. D. (2016). 済無 No Title No Title No Title . 1 – 23. Dan, E., Tugas, E., Wewenang, D. A. N., & Yendra, N. (2023). PELANGGARAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 ( Studi di Bawaslu Kabupaten Sambas ) . 1 (2),
133 – 150.
Dewi, D. P., & Harjoyo. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Unpam Press (Issue 1).
Dikdaya, J. I. (2022). Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe). Jurnal Ilmiah Dikdaya , 12 (2), 554 – 558. https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.355 Engel.  (2017).  Produktivits  Kerja  Karywan. Paper  Knowledge  .  Toward  a  Media  History  of Documents , 2007 , 14 – 49. Eni. (1967). 済無 No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , Mi , 5 – 24.
Hainidar,  H.,  Mappamiring,  M.,  &  Rahim,  S.  (2022).  Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Dalam  Penanganan  Pelanggaran  Pilkada  Tahun  2020  Di  Kota  Makassar. Kajian  Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 3 (4), 1114 – 1127. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8624%0Ahttps://journal.u nismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/8624/5278
Hanifah,  P.  A.,  &  Putri,  N.  E.  (2022).  Efektivitas  Program  SKPP  Daring  dalam  Meningkatkan Pengawasan  Partisipatif  Masyarakat  di  Kota  Payakumbuh. Jurnal  Media  Birokrasi ,  1 – 14. https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2855
Hermana,  M.  A.,  &  Jaya,  D.  P.  (2021).  Efektivitas  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam Penanganan  Pelanggaran  Pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2019. Jurnal  Al-Imarah , 6 (2),  1. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/index
International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2016). Desain Penyelenggaraan Pemilu:  Buku  Pedoman  Internasional  IDEA.  In Buku  Pedoman  Internasional  IDEA . https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-penyelenggaraan-
pemilu.pdf Mahpudin.  (2021).  Gowaslu  sebagai  Electoral  Technology:  Keterlibatan  Publik  dalam Pengawasan  Partisipatif  Berbasis  Daring. Jurnal  Adhyasta  Pemilu , 4 (2),  1 – 21. http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/53%0Ahttp://journal.bawaslu.g o.id/index.php/JAP/article/download/53/42
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor :  Kep/25/M.Pan/2/2004  Tentang  Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat  Unit  Pelayanan  Instansi  Pemerintah. Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara , 7 , 7 – 8. https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan- Perundangan/Peraturan-Lain/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara- nomor-kep25mpan22004-609
Ristyawati,  A.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2020  Pada  Masa  Pandemi
Darurat Covid-19 Di Indonesia. Crepido , 2 (2), 85 – 96.
https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96
Saihu,  M.  (2019).  Pemilu  Dalam  Mewujudkan  Pilkada  Gelombang  Keempat  Tahun  2020  Yang Berintegritas. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , 1 (1), 117 – 139.
Vigo,  Baharuddin,  M.  A.  T.  (2021).  Efektivitas  Fungsi  Bawaslu  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Paulus Journal of … , 1 (1), 41 – 48. Widyastuti. (2004). Manajemen Waktu Menurut Para Ahli . 14 – 42. Personality .blogspot.com Yuhandra, E., Jalaludin, I., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem . 8 , 1 – 18.