## Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab

## Abd Malik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
p-ISSN : 2745-7796 e-ISSN : 2809-7459
Abstract. . Peradilan  dari  masa  ke  masa  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  dan  sejalan  dengan perkembangan islam, bisa kita lihat dimasa kini (Kontemporer), Risalah Al-Qadha Umar bin Khattab dan konsep Peradilan  Agama  terdapat  beberapa  kesamaan  seperti  masalah  perdamain,  menyamakan  pihak-pihak  yang berpekara,  mempelajari  terlebih  dahulu  kasus  yang  masuk  ke  pengedailan  lalu  memutuskannya,  kedudukan peradilan dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif dalam proses peradilan. Namun terdapat juga perbedaan  dimana  dalam  konsep  Peradilan  Agama  belum  di  temukan  larangan  hakim  memutuskan  perkara dalam keadaan marah, sebagaimana dalam teks Risalah Al-Qadha. Risalah Al-Qadha memuat beberapa prinsip dalam penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan penguasa/pemerintah, hakim/qadi, maupun berhubungan dengan  teknis  dan  strategi  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara.  Prinsip-prinsip  yang  terdapat  didalamnya adalah, penegakan peradilan, mengetahui duduk perkara, memutus dan melaksanakan putusan, mempersamakan para  pihak,  bukti  bagi  penggugat,  sumpah  yang  mengingkarinya,  kebolehan  perdamaian,  kesempatan  layak dalam  pembuktian,    memperbaiki  putusan  yang  salah,  kesaksian  bagi  setiap  muslim,  melakukan  kiyas  kasus serupa,  menetapkan  yang  lebih  dekat  kepada  kebenaran,  menghindari  kacau  pikiran  dan  menyakiti  orang berperkara, bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran.
Keywords: Peradilan; Risalah; Al-Qadha; Umar bin Khattab
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
Sejarah membuktikan bahwa peradilan  telah  ada  dan  dikenal  sejak  masa silam,  yang  berlaku  terhadap  semua  bangsa yang  ada  di  dunia  ini,  karena  ia  merupakan tugas  suci  yang  dapat  menegakkan  keadilan, mencegah  kezhaliman,  menyampaikan  hak kepada  yang  punya,  menyuruh  amar  ma’ruf dan mencegah ke mungkaran, serta menegakkan istilah di antara umat manusia.
Peradilan  tumbuh  dan  berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan  Islam  itu  sendiri.  Bila ditelusuri  sejarah  perkembangan  peradilan dalam  Islam,  maka  terlihat  adanya  masa dinasti  Khalifah  Umar  bin  Khattab  yang
tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam  Islam,  di  mana  pada  masa  itu  Islam telah  meluas  sampai  kesemenanjung  Arabia, yang  dapat  membuat  bertambahnya  tugas kekhalifahan beliau serta mengalami peningkatan  dalam  pengelolaannya,  Ramlah, Eksistensi Risalatul Qadha yang memerlukan suatu  peraturan  baru  yang  belum  ada sebelumnya,  untuk  diterapkan  di  bidang pemerintahannya terutama di bidang peradilan.  Terjadinya  peraturan  baru  di bidang  peradilan  ini  menunjukkan  bahwa Umar bin Khattab sebagai orang pertama kali yang  memisahkan  antara  kekuasan  eksekutif dan yudikatif.
Peraturan  baru  itu  dikenal  dengan istilah,  Risalah  Al-Qadha  yang  isinya
mengandung  beberapa  prinsip  hukum  yang pada  dasarnya  mengacu  kepada  prinsip  - prinsip  peradilan,  seperti  tugas  hakim  dan lain  sebagainya.  Risalah  Al-Qadha  yang merupakan  pemikiran  Umar  bin  Khattab  ini adalah  salah  satu  bukti  bahwa  Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan  membuktikan  pula  bahwa  intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah  ke  masa  depan.  Oleh  karena  itu, bila  di  bandingkan  dengan  Peradilan  Agama di  Indoneia  di  era  Reformasi  sekarang  ini adakah relevansi antara keduanya.
Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan  Islam  di  Indonesia,  wewenangnya menyangkut  bidang  Ahwal  Al-Syakhshiyyah (Hukum  Perdata  Islam)  yaitu  perkawinan, warisan  hibah,  shadaqah,  infak,  zakat,  dan ekonomi  syari’ah.  Keberadaan  Peradilan Agama  sudah  ada  yaitu  sejak  masuknya Islam ke bumi. 1 Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar  bin  Khattab  Nusantara  ini  yaitu  pada abad ke VII M. Perkembangannya mengalami  pasang  surut,  dimana  pada  masa kesultanan Islam wewenangnya selain menyelesaikan perkara hukum perdata  Islam juga menyelesaikan masalah pidana Islam.

## METODE
Penelitian  merupakan  suatu  sarana pokok dalam mengembangkan ilmu
1 66 Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
pengetahuan  dan  teknologi.  Di  dalam  usaha mencari  kebenaran  yang  ilmiah,  metode penelitian  menjadi  bagian  yang  cukup penting  dalam  menyusun  suatu  penelitian. Suatu  penelitian  ilmiah  dapat  dipercaya kebenarannya  apabila  disusun  dengan  suatu metode  yang  tepat.  Penelitian  merupakan suatu kegiatan ilmiah  yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 2
Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan,  yaitu  pengumpulan  data  dan informasi  yang  diperoleh  langsung  dari beberapa  literature,  peraturan  perundang- undangan,  pendapat  para  ahli  serta  tulisan lain  yang  berkaitan  dengan  materi  yang dibahas  sebagai  penunjang.  Data  yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan  sesuai  dengan  permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Sejarah Peradilan Islam
Sejarah pembentukan Pengadilan Agama  di  seluruh  Indonesia  pada  masa penjajahan  (Portugis,  Belanda  dan  Jepang) harus  dikaji  berdasarkan  sejarah  masuknya Islam  ke  Indonesia  pada  abad  XIII. Penyebaran  agama  Islam  ke  Indonesia
2 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, 1984, h. 42
melalui  saudagar  Arab  dan  Gujarat  yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Islam.  Meskipun  sudah  ada  hukum  Islam, akan  tetapi  secara  kelembagaan  belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama.
Lambat laun proses konkordasi hukum  Islam  mempengaruhi  adat  kebiasaan setempat  yang  pada  akhirnya  meresipir hukum Islam sebagai Hukum Adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan  istilah  atau  nama  Pengadilan Agama  di  Indonesia  pada  masa  Pra- Penjajahan.  Pada  abad  ke-7,  penerapan hukum  Islam  bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah  tertentu  saja  melainkan  juga diterapkan pada masalah-masalah mu’amalah,  munakahat,  dan  Uqubat.  Dalam hal penyelesaian masalah muamalah, munakahat,  dan  uqubat  diselesaikan  melalui Peradilan  Agama.  Walaupun  secara  Yuridis lembaga  Peradilan  Agama  belum  ada,  tetapi dalam  praktiknya  telah  ada  penerapan Peradilan  Agama  dalam  proses  penyelesaian perkara-perkara tersebut. Periodisasi peradilan  Islam  di  Indonesia  sebelum datangnya  pemerintahan  kolonial  Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi tiga periode, yaitu :
- Periode Tahkim
Pada  masa  awal  Islam  datang  ke Nusantara,  komunitas  Islam  sangat  sedikit
dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan Islam.  Bila  timbul  permasalahan,  mereka menunjuk  seseorang  yang  di  pandang  ahli untuk menyelesaikannya. Apa pun keputusan yang  akan  dijatuhkan  oleh  orang  yang ditunjuk  itu  keduannya  harus  taat  untuk mematuhinya.  Cara  seperti  inilah  yang disebut “tahkim”. Bertahkim seperti ini dapat juga  dilaksanakan  dalam  hal  lain  sengketa, seperti  penyerahan  pelaksanaan  akad  nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali.
- Periode Ahl Al-Halli wa Al-Aqdi
Setelah kelompok-kelompok masyarakat  Islam  terbentuk  dan  mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  dengan cara  mengangkat  Ahl  Al-Halli  wa  Al-Aqdi. Yaitu  orang-orang  yang  terpercaya  dan  luas pengetahuannya  untuk  menjadi  sesepuh masyarakat,  selanjutnya  Ahl  al-Hali  wa  al- ‘Aqd  mengangkat  para  hakim  untuk menyelesaikan  segala  sengketa  yang  ada  di masyarakat.  Penunjukkan  ini  dilakukan  atas dasar musyawarah dan kesepakatan.
- Periode Tauliyah
Setelah terbentuknya kerajaan- kerajaan  Islam  di  Indonesia,  pengangkatan hakim  dilaksanakan  dengan  cara  Tauliyah dari  Imam,  atau  pelimpahan  wewenang  dari Sultan  selaku  kepala  Negara,  kepala  Negara selaku Waliy Al-Amri mempunyai
wewenang  mengangkat  orang-orang  yang telah  memenuhi  syarat  tertentu  untuk menjadi  hakim  di  wilayah  kerajaan  yang ditentukan oleh kepala Negara atau sultan.
Bersamaan dan perkembangan masyarakat  Islam,  ketika  kedatangan  orang- orang  Belanda  pada  1605  M,  Nusantara sudah  terdiri  dari  sejumlah  kerajaan  Islam. Pada  periode  ini  kerajaan-kerajaan  Islam Nusantara  sudah  mempunyai  pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahannya.  Misalnya  di  tingkat  desa ada  jabatan  agama  yang  disebut  kaum, kayim,  modin,  dan  amil.  Di  tingkat kecamatan  di  sebut  Penghulu  Naib.  Di tingkat Kabupaten ada Penghulu Seda dan di tingkat  kerajaan  disebut  Penghulu  Agung yang  berfungsi  sebagai  hakim  atau  (qadhi) yang  dibantu  beberapa  penasihat  yang kemudian disebut dengan pengadilan Serambi.  Pertumbuhan  dan  perkembangan Peradilan  Agama  pada  masa  kesultanan Islam  bercorak  majemuk.  Kemajemukan  itu sangat  bergantung  kepada  proses  Islamisasi yang  dilakukan  oleh  pejabat  agama  dan ulama  bebas  dari  kalangan  pesantren;  dan bentuk  integrasi  antara  hukum  Islam  dengan kaidah  lokal  yang  hidup  dan  berkembang sebelumnya.  Kemajemukan  peradilan  itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang  berada  dalam  lingkungan  kesultanan masing-masing.  Selain  itu,  terlihat  dalam
susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan  pengadilan  dalam  kaitannya dengan  kekuasaan  pemerintahan  secara umum,  dan  sumber  pengambilan  hukum dalam  penerimaan  dan  penyelesaian  perkara yang diajukan kepadanya. 3
Peradilan  dalam  Risalah  Al-Qadha  Umar Bin Khattab
Risalah Al-Qadha adalah sebuah surat yang  merupakan  intruksi  Umar  Bin  Khattab kepada  para  hakim,  khusunya  kepada  Abu Musa Al-Asy’ari tentang bagaimana beretika dalam  pengadilan  dan  apa  yang  semestanya dilakukan oleh seorang hakim. 4
Adapun isi Al-Qadha ini adalah : Dengan  nama  Allah  yang  Maha Pengasih  Lagi  Maha  Penyayang.  Dari  Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudamudahan Allah melimpah-kan kesejahteraan-Nya  atas  engkau  dan  berkat serta rahmat-Nya. Adapun ke-mudian daripada itu, maka :
- Sesungguhnya menyelesaikan perkara  itu  adalah  fardhu  yang dikokohkan  dan  sunnah  yang  harus diikuti.
- Pahamilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan 3 Cik  Hasan  Bisri,  MS., Peradilan  Agama  di Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2003, Cet: 4, hal. 113.
4 Dra. Ramlah, M. Pd. I eksistensi risalatul qadha umar bin khattab dan relevansinya dengan peradilan agama  di  indonesia  di  era  reformasi Jurnal  Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan
putuslah apabila telah jelas
(kedudukannya)  karena  sebenarnya tidaklah  ada  artinya  bicara  soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.
- Sama  ratakanlah  manusia  (pihak- pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam  keputusanmu,  sehingga  orang yang berpang-kat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan  yang  lemah  tidak  sam-pai  putus asa mendambakan keadilanmu.
- Dan  boleh  mengadakan  perdamaian di  antara  kaum  muslimin,  kecuali per-damaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- Dan barang siapa yang mendakwakan    suatu    hak    yang tidak  ada  ditempat-nya  atau  suatu bukti,    maka    berilah    tempo kepadanya  sampai  ia  dapat   mem- buktikannya maka berikanlah haknya itu,  tetapi  kalau  ia  tidak  mampu mem-buktikannya  maka  ia  berhak mengkalahkannya kerena yang demikian  itu  lebih  mantap  bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. - Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu
keputusan yang telah engkau jatuhkan  hari  ini  kemudian  engkau tinjau kembali lalu eng-kau memperoleh  petunjuk  agar  engkau kembali kepada kebenaran karena se- sungguhnya    kebenaran    itu    (harus) didahulukan,  tidak  dapat  dibatalkan oleh    apapun    sedangkan    kembali kepada    kebenaran    itu    lebih    baik dari  pada  terus  bergelimang dalam kebathilan
- Orang-orang Islam itu dianggap  adil sebagian  mereka  terhadap  sebagian yang  lain  kecuali  orang  yang  pernah memberikan  kesaksian  palsu  atau orang  yang    pernah    dijatuhi hukuman    had    atau    orang    yang diragukan    asal    usulnya    karena sesungguhnya Allah yang mengetahui  rahasia-rahasia  manusia dan    menghindarkan  hukuman  atas mereka kecuali dengan adanya bukti- bukti atau sumpah-sumpah.
- Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh  tentang  perkara yang  diaju-  kan  kepadamu,  yang tidak  terdapat  (ketentuan  hukumnya) di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikan-lah perkara    yang    serupa    (hukumnya dengan    perkara-perkara    itu),
kemudian  pegangilah mana (hukum) yang  menurut  pendapatmu  lebih diridhai  Allah  dan  lebih  mendekati kebenaran.
- Hindarkanlah  dirimu  dari  marah, fikiran  yang  kacau,  rasa  jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi    mereka    karena memutuskan  perkara  di  tempat  yang benar  adalah  termasuk  pekerjaan yang    dipahalai    oleh    Allah    dan membawa    nama    baik.    Maka barangsiapa    me-murnikan  niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan  diri  send-iri,  maka  Allah Swt.  Akan  memberinya  kecukupan dan  barang  siapa  berlagak  (memiliki keahlian)  yang  tidak  ada  pada dirinya, maka pasti Allah akan mem- buka    rahasia    kejelekannya    itu, karena    sesungguhnya    Allah    tidak akan    men-erima  amal  dari  hamba- Nya  kecuali  amal  yang  didasari dengan  ikhlas.  Lalu  ba-gaimanakah persangkaanmu  tentang  pahala  dari Allah,  baik  yang  akan  segera diberikan  maupun  yang  berada  di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalamu’alaikum warahmatullah”. Peradilan  tumbuh  dan  berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangan  islam  itu  sendiri.  Bila ditelesuri  sejarah  perkembangan  peradilan dalam  islam,  maka  terlihat  adanya  dinasti Khalifah  Umar  bin  Khattab  yang  tergolong pada  masa  kemajuan  pemerintahan  dalam islam,  dimana  pada  masa  itu  islam  telah meluas  sampai  kesemenanjung  Arabia,  yang dapat membuat bertambahnya tugas kekhalifahan beliau serta mengalami peningkatan  dalam  pengelolaannya,  yang memerlukan  suatu  peraturan  baru  yang belum  ada  sebelumnya,  untuk  diterapkan dibidang pemerintahannya terutama dibidang peradilan.  Terjadinya  peraturan  baru  di bidang  peradilan  ini  menunjukkan  bahwa Umar  Bin  Khattab  sebagai  orang  pertama kali  yang  memisahkan  antara  kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif.
Peraturan  baru  ini  dikenal  dengan istilah  “ Risalah  Al-Qadha” yang  isinya mengandung  beberapa  prinsip  hukum  yang pada  dasarnya  mengacu  kepada  prinsip- prinsip  peradilan,  seperti  tugas  hakim  dan lain sebagainya.
Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan  Islam  di  Indonesia,  wewenangnya menyangkut  bidang Ahwal  Al ‐ Syakhshiyyah (Hukum  Perdata  Islam)  yaitu  perkawinan, warisan  hibah,  shadaqah,  infak,  zakat,  dan ekonomi  syari’ah.  Keberadaan  Peradilan agama sudah ada yaitu sejak masuknya Islam ke bumi Nusantara ini yaitu pada abad ke VII
M. 5 Perkembangannya  mengalami  pasang surut,  dimana  pada  masa  kesulthanan  Islam wewenangnya selaian menyelesaikan perkara hukum  perdata  Islam  juga  menyelesaikan masalah pidana Islam, dan kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh sulthan yang sedang berkuasa. Namun pada masa pemeintahan  Belanda  sampai  Era  Reformasi masalah  pidana  Islam  tidak  lagi  menjadi wewenang  Peradilan  Agama.  Keberadaan Peradilan  Agama  di  Era  Reformasi  sekarang ini  dikenal  adanya  sistem  Peradilan  Satu Atap  (One  Roof  System)  pembinaan ‐ nya langsung berada di bawah Mahkamah Agung baik  secara  administratif,  organisatoris  dan finansial.
Hal  ini  dilakukan  untuk  mewujudkan kekuasaan kehakiman harus bersifat independen sesuai dengan tuntutan reformasi. Karena selama ini badan peradilan menganut sistem  dua atap (double  roof system) artinya terkait  dengan  pembinaan  terhadap  lembaga peradilan  ada  dua  badan  yang  bertindak selaku  pembina,  yaitu  Mahkamah  Agung yang  melakukan  pembinaan  tehadap  empat badan peradilan, sedangkan secara organisatoris,  adminitratif  dan  keuangan dikelola  oleh  pihak  departemen,  seperti Departemen  Agama  membina  peradilan
5 Abdul  Ghafur  Anshori, Peradilan  Agama  di Indonesia  Pasca  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2006  (Sejarah,  Kedudukan,  dan  Kewenangan). Yogyakarta:UII Press, 2007, hal. 7
Agama  begitu  juga  badan  peradilan  lainnya dibina  oleh  departemen  masing ‐ masing. Kemudian  secara  yustisial  Peradilan  Agama tetap masih memakai sistem yang ada sesuai dengan  peraturan  UU.No.  7  tahun  1989  plus kompilasi Hukum Islam baik yang menyangkut  tentang  azas ‐ azasnya  maupun wewenang ‐ nya hanya saja di Era Reformasi mendapat tambahan dari segi kewenangannya  yaitu  masalah  ekonomi syari’ah dan penetapan Hisab Ru’yah.
Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan  Islam  di  Indonesia,  wewenangnya menyangkut  bidang Ahwal  Al ‐ Syakhshiyyah (Hukum  Perdata  Islam)  yaitu  perkawinan, warisan  hibah,  shadaqah,  infak,  zakat,  dan ekonomi  syari’ah.  Keberadaan  Peradilan agama sudah ada yaitu sejak masuknya Islam ke    bumi  Nusantara  ini  yaitu  pada  abad  ke VII M. Perkembangannya mengalami pasang surut,  dimana  pada  masa  kesulthanan  Islam wewenangnya selaian menyelesaikan perkara hukum  perdata  Islam  juga  menyelesaikan masalah pidana Islam, dan kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh sulthan yang sedang berkuasa. Namun pada masa pemeintahan  Belanda  sampai  Era  Reformasi masalah  pidana  Islam  tidak  lagi  menjadi wewenang Peradilan Agama.
Isu  seputar  independensi  kekuasaan kehakiman 6 memang  bergema  pada  saat bergulirnya  tuntutan  reformasi  di  segala bidang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, termasuk di bidang hukum. Karena kekuasaan  kehakiman  sebelum  reformasi dianggap  telah  dikebiri  oleh  kekuasaan eksekutif  yang salah satu  contohnya nampak dalam  bidang  pembinaan  secara  organisasi, adminstrasi,  dan  keuangan.  Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap  empat  lingkungan  peradilan  secara justicial.  Bagaimanapun  juga  hal  ini  dapat mengurangi kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan. 7
Dengan  adanya  hal  ini,  maka  muncul tuntutan  dari  berbagai  pihak  agar  kekuasaan kehakiman  harus  bersifat  independen,  salah satunya  adalah  dalam  hal  mekanisme pembinaannya.  UU  No  14  tahun  1970 tentang Pokok ‐ pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan  undang ‐ undang  yang  menganut sistem  dua  atap  (double  roof  syistem)  dalam hal  ini,  artinya  terkait  dengan  pembinaan
6 Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Tertera dalam pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang  kekuasaan  Kehakiman  dalam  (  Abdul  ghafur Anshari, Peradilan Agama di  Indonesia  Pasca UU no. 3 Tahun 20006 Sejarah, Kedudukan dan kewenangan. Tahun 2002, hal. 147
7 Abdul  Ghafur  Anshori, Peradilan  Agama  di Indonesia  Pasca  UU  No.  3  Tahun  2006  (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan) Tahun 2002, hal. 38.
terhadap  lembaga  peradilan  ada  dua  badan yang  bertindak  selaku  pembina yaitu Mahkamah  Agung  selaku  yang  melakukan pembinaan  terhadap  lembaga  peradilan  di empat  lingkungan  peradilan  secara  teknis justisial,  dan  Departemen  Kehakiman  yang melakukan  pembinaan  secara  administratif, organisatoris, dan finansial, serta Depag yang melakukan  pembinaan  terhadap  PA  secara administratif, organisatoris, dan finansial. 8
Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka diundangkanlah  UU  No.  35  Tahun  1999 tentang Pokok ‐ pokok Kekuasaan
Kehakiman. Dalam undang ‐ undang ini sistem  yang  dipakai  adalah  sistem  satu  atap. Namun  undang ‐ undang  inipun  tidak  lama umur  diganti  lagi  dengan  UU  No.  4  Tahun 2004 Tentang Pokok ‐ pokok kekuasaan Kehakiman yang tujuannya sama yaitu sama ‐ sama  menganut  sistem  peradilan  satu  atap. Perubahan  ini  terjadi  dilatarbelakang  oleh adanya  amandemen  UUD  1945  pasal  24 yang  menyatakan  pemegang  kekuasaan kehakiman  terdapat  Mahkamah  Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Kehadiran  UU  No.  4  Tahun  2004 tersebut  menjadi  pijakan  yang  sangat  kuat bagi  eksistensi  Peradilan  Agama,  di  mana UU  No.  7  1989  tentang  Peradilan  Agama
8 Abdul Ghafur anshori, Peradilan Agama. 2002, hal. 38.
mengalami amandemen dengan di Undangkannya  UU  No.  3  Tahun  2006 tentang  perubahan  UU  No.  7  Tahun  1989. Adapun  perubahan  yang  terjadi  di  badan Peradilan  Agama  yang  tertuang  dalam amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tersebut.

## Peradilan Di Masa Umar Bin Khattab
Umar  bin  Khattab  lahir  di  Mekkah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat. 9 Ia  lahir  empat  tahun  sebelum terjadinya  Perang  Pajar,  berarti  13  tahun lebih  muda  dari  Nabi  Muhammad  saw. Nama lengkapnya  adalah Umar ibn Khattab bin  Nufail  bin  Abd  Al ‐ Uzza  bin  Ribaahbin Abdillah  bin  Qart  bin  Razail  bin  Adi  bin Ka’ab  bin  Lu’ay.  Sebelum  masuk  Islam terkenal  sebagai  singa  padang  pasir  yang memusuhi  Islam  bahkan  ingin  membunuh Nabi  Muhammad  Saw.  Namun  setelah masuk  Islam  beliau  menjadi  sahabat  nabi terbesar sepanjang sejarah Islam. 10
Beliau  diangkat  menjadi  khalifah atas  penunjukan  Khalifah  Abu  Bakar  yang dilakukan  di  saat  ia  mendadak  jatuh  sakit. Penunjukan  ini  walaupun  dilakukan  atas rapat  musyawarah  beberapa  orang  sahabat, namun  tetap  ditawarkan  kepada  kaum Muslimin  yang  berada  di  Masjid  Nabawi yang  akhirnya  mendapat  persetujuan  untuk
9 A. Syalabi. Tarikh Al‐Islamiy wa Al‐Hadharah Al‐ Islamiyyah, Terjemahan Mukhtar
10 Departemen Agama, Ensiklopedi Islam , Jilid III. Jakarta : Depag, 1993, hal. 1256
menjadi  khalifah.  Pemilihan  beliau  ini sengaja  dilaksanakan  yang  demikian,  kalau pelaksanaannya  dipilih  langsung  oleh  kaum Muslimin, dikhawatirkan terjadinya pergolakan politik yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Sai ‐ dah yang nyaris  menyeret  umat  Islam  ke  jurang perpecahan  akan  terulang  kembali,  di samping  itu  adanya  perebutan  dari  kaum Ansahr dan Muhajirin yang saling mengklaim  sebagai  golongan  yang  berhak menjadi khalifah. 11
Dalam  sepuluh  tahun  pemerintahan Umar bin Khattab, dapat merubah peradaban Islam yang maju seperti terjadinya  ekspansi  wilayah  Islam  ke  luar Jazirah  Arab  seperti  Syiria,  Mesir,  Persia dan  sebagainya.  Yang  mana  pada  saat  itu dikenal  dengan  negara  adikuasa,  karena beliau dikenal sebagai negarawan, administrator terampil, pembaharu membuat berbagai kebijakan dan cenderung menanamkan  semangat  demokrasi  secara insentif  di  kalangan  rakyat  dan  pejabat pemerintahan.
Dalam menghadapai persoalan kenegaraan selalu dimusyararahkan  sebagai  jalan  keluarnya. Tidak kalah pentingnya di bidang peradilan.
Ketika  pemerintahan  Islam  dipegang oleh  khalifah  Umar  bin  Khatab,  kekuasaan
11 Departemen Agama, Ensiklopedi. 1993, hal.1258
pemerintahan  Islam  sudah  bertambah  luas sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh beliau bertambah banyak dan sulit bagi khalifah  Umar  untuk  menyelesaikan  sendiri tugas-tugas  tersebut.  Dengan  ini  khalifah Umar  memisahkan  tugas-tugas  tersebut  ke dalam  berbagai  bidang,  termasuk  dalam bidang  peradilan.  Tidak  saja  di  kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, bahkan  di  kota-kota  tempat  kediaman  para gubernur,  khalifah  mengangkat  pejabat peradilan  (hakim)  untuk  menyelesaikan kasus-kasus  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat.  Di  antara  hakim  ( qadli )  yang diangkat  khalifah  Umar  adalah  Abu  Darda’ di  Madinah,  Syuraih  di  Bashrah,  dan  Abu Musa  Al-Asy’ary  di  Kufah  dan  Iraq. 12
Dengan  adanya  ekspansi  wilayah  Islam, maka  masalah  hukum  semakin  bertambah, dan  semakin  luas  pula  peranan  gubernur. Oleh  karena  itu,  Umar  Bin  Khattab memisahkan  kedudukan  eksekutif  dengan yudikatif,  maka  diangkatlah  beberapa  orang hakim  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara, yaitu Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syu ‐ raih  sebagai  hakim  di  Bashrah,  Abu Musa  Al ‐ Asy’ari  sebagai  hakim  di  Kufah dan  Usman  Ibnu  Qais  Ibn  Abil  Ash  di Mesir. 13
12 Abdur  Rahman  I ,  Syari’ah  Kodifikasi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 24.
13 T.M.  Hasbi  Ash‐Shiddieqy. Peradilan  dan Hukum Acara Islam . Yogyakarta : Offset. 1964, hal. 17
Sejak  khalifah  Umar  memisahkan tugas kehakiman dengan tugas pemerintahan, banyak instruksi yang dibuatnya  untuk  di  jadikan  pegangan  oleh para  Qadli.  Di  antaranya  adalah  surat khalifah Umar kepada Abu Musa al-Asy’ary atau di kenal dengan Risalah Al-Qadha yang isinya  menjelaskan  tentang  peranan  dan tanggung jawab seorang Hakim Muslim. Di dalam  surat  khalifah  Umar  bin  Khattab mengandung hokum wajibnya qadla’ , pokok-pokok  penyelesaian  di  muka  sidang, serta  asas-asas  pokok  yang  berkenaan dengan  pelaksanaan  peradilan  Islam  yaitu, asas  keotentikan,  asas  pengembangan,  asas pembatalan  suatu  keputusan  perkara,  asas imparsialitas,  prinsip  ketulusan  dan  niat baik,  dan  asas  kejujuran.  Bahkan  hal-hal tersebut  disambut  dan  diterima  baik  oleh para  Ulama’  dan  masih  relevan  hingga  saat ini (kontemporer).

## KESIMPULAN
Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di  seluruh  Indonesia  pada  masa  penjajahan (Portugis,  Belanda  dan  Jepang)  harus  dikaji berdasarkan  sejarah  masuknya  Islam  ke Indonesia  pada  abad  XIII.  Lambat  laun proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada  akhirnya  meresipir  hukum  Islam sebagai  Hukum  Adat  yang  sulit  dan
kompleks  untuk  dikaji.  Untuk  menemukan istilah  atau  nama  Pengadilan  Agama  di Indonesia pada masa Pra-Penjajahan,
Periodisasi  peradilan  Islam  di  Indonesia sebelum  datangnya  pemerintahan  kolonial Belanda  yang  disepakati  para  ahli  terbagi menjadi  beberapa  periode,  Periode  Tahkim, Periode  Ahl  Al-Halli  wa  Al-Aqdi  dan Periode Tauliyah.
Risalah  Al-Qadha  adalah  sebuah  surat yang  merupakan  intruksi  Umar  Bin  Khattab kepada  para  hakim,  khusunya  kepada  Abu Musa Al-Asy’ari tentang bagaimana beretika dalam  pengadilan  dan  apa  yang  semestanya dilakukan  oleh  seorang  hakim.  Peradilan tumbuh  dan  berkembang  sejalan  dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  islam  itu sendiri. Bila ditelesuri sejarah perkembangan peradilan  dalam  islam,  maka  terlihat  adanya dinasti  Khalifah  Umar  bin  Khattab  yang tergolong pada masa kemajuan pemerintahan  dalam  islam. Hal ini dilakukan untuk  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman harus  bersifat  independen  sesuai  dengan tuntutan reformasi.
Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka
diundangkanlah  UU  No.  35  Tahun  1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman. Dalam undang-undang ini sistem  yang  dipakai  adalah  sistem  satu  atap. Namun  undang-undang  inipun  tidak  lama
umur  diganti  lagi  dengan  UU  No.  4  Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.
Umar  bin  Khattab  lahir  di  Mekkah  dari keturunan  suku  Quraisy  yang  terhormat.  Ia lahir empat tahun sebelum  terjadinya Perang Pajar,  berarti  13  tahun  lebih  muda  dari  Nabi Muhammad  Saw.  Beliau  diangkat  menjadi khalifah  atas  penunjukan  Khalifah  Abu Bakar  yang  dilakukan  di  saat  ia  mendadak jatuh sakit, Dalam sepuluh tahun pemerintahan  Umar  bin  Khattab,  dapat merubah  peradaban  Islam  yang  maju  seperti terjadinya  ekspansi  wilayah  Islam  ke  luar Jazirah  Arab  seperti  Syiria,  Mesir,  Persia dan  sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aripin, Jaenal, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi  Hukum  Di  Indonesia ,  (Jakarta:
Kencana, 2008).
Asasriwarmi, Peradilan  Agama  di  Indonesia , (Padang: Hayfa Press,2008).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
Jakarta, 1984, h. 42
Cik  Hasan  Bisri,  MS., Peradilan  Agama  di Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2003, Cet: 4, hal. 113.
Dra. Ramlah, M. Pd. I Eksistensi Risalatul Qadha Umar  bin  Khattab  dan  Relevansinya dengan  Peradilan  Agama  di  Indonesia  di Era  Reformasi Jurnal  Kajian  Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan.
Abdul  Ghafur  Anshori, Peradilan  Agama  di Indonesia  Pasca  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006  (Sejarah,  Kedudukan,  dan
Kewenangan). Yogyakarta:UII  Press,  2007, hal. 7
Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI.
Tertera  dalam  pasal  1  UU  No.  4  Tahun
2004  tentang  kekuasaan  Kehakiman  dalam
(Abdul ghafur Anshari, Peradilan Agama di
Indonesia  Pasca  UU  no.  3  Tahun  20006 Sejarah,  Kedudukan  dan  kewenangan. Tahun 2002, hal. 147
Abdul  Ghafur  Anshori, Peradilan  Agama  di Indonesia  Pasca  UU  No.  3  Tahun  2006 (Sejarah,  Kedudukan,  dan  Kewenangan) Tahun 2002, hal. 38.
Abdul  Ghafur  anshori, Peradilan  Agama. 2002, hal. 38.
A.  Syalabi. Tarikh  Al ‐ Islamiy  wa  Al ‐ Hadharah Al ‐ Islamiyyah , Terjemahan Mukhtar
Departemen  Agama, Ensiklopedi  Islam ,  Jilid  III. Jakarta: Depag, 1993, hal. 1256.
Departemen Agama, Ensiklopedi. 1993, hal.1258.
Abdur  Rahman  I ,  Syari’ah  Kodifikasi Hukum
Islam ,  (Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta,  1993), 24.
T.M.  Hasbi  Ash ‐ Shiddieqy. Peradilan  dan Hukum Acara Islam . Yogyakarta: Offset.1964, hal. 17.
Mislan. Pengadilan Agama Pada Masa Reformasi (Artikel.  Dipublikasikan  Oleh Iwan Kartiwan. 2014).
Moeliono,  Antoni  dkk. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka  dan Depsikbud, 1993).
Mujahid,  Ahmad. Peradilan  Satu  Atap  di Indonesia (Bandung:  Rafika  Aditama, 2007).
Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawwir (Kamas Arab-Indonesia). Cet 1, (Jakarta: tnp. 1996)
Nur,  A.  (2021).  Fundamentalisme,  Radikalisme dan  Gerakan  Islam  di  Indonesia:  Kajian Kritis Pemikiran Islam. Al-Ubudiyah: Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam , 2 (1), 28-36.
Supardin, Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia (Rekontruksi  Materi  Perkara  Tertentu),
(Makassar:  Alauddin  University  Press, 2014)
Talli,  Abdul  Halim, Asas-Asas  Peradilan  dalam Risalah  Al-Qada. (Makassar:  UII  Pers Yogyakarta, 2013).
Undang-Undang  No.  35  Tahun  1999  tentang Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal 11A.
Undang-Undang  Repumblik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 2.
Undang-Undang  RI  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  RI  Nomor  1989  tentang  Peradilan Agama, Pasal 1 angka 1.
Zahri,  Ahmad. Eksistensi  dan  Kewenangan Pengadilan Agama di Era Reformasi . Jurnal Pengadlan Agama Luwuk 1B.
Nur,  A.  (2021,  December).  GHAZWUL  FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC  STUDENTS  ON  OLIGARCHY SHADES. In Proceedings of the International  Conference  on  Social  and Islamic Studies (SIS) 2021 .
Nuriasari,  Selvia.  2014.  “Bisnis  Online  Dalam Perspektif  Islam.” Jurnal  Hukum  Dan Ekonomi Syari’ah 2(1):23–26.
Nur,  A.,  &  Makmur,  Z.  (2020).  Implementasi
Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa  Islam;  Mewujudkan  Konsep Masyarakat  Madani  Indonesian  Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. Jurnal Khitah , 1 (1).
Pujiyanti,  Siti  Dwi,  and  Anis  Wahdi.  2020. “Transaksi  Bisnis  Online  Dalam  Perspektif Islam.” SERAMBI: Jurnal Ekonomi
Manajemen  Dan  Bisnis  Islam 2(2):91–102. doi: 10.36407/serambi.v2i2.173.
Salim,  Munir.  2017.  “Jual  Beli  Secara  Online Menurut  Pandangan  Hukum  Islam.” Al Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketatanegaraan
6(2):371–86. doi:
10.24252/ad.v6i2.4890.
Syam,  M.  T.,  Makmur,  Z.,  &  Nur,  A.  (2020).
Social  Distance  Into  Factual  Information Distance  about  COVID-19  in  Indonesia Whatsapp Groups. Jurnal Ilmu Komunikasi , 18 (3), 269-279.
Syaifullah,  Syaifullah.  2014.  “Etika  Jual  Beli
Dalam  Islam.” HUNAFA:  Jurnal  Studia
Islamika
11(2):371. doi:
10.24239/jsi.v11i2.361.371-387.