Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 1, Juni 2021, pp. 67-77 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i1.33131 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Faktor-Faktor Ambisi Politik Imigran Korea Utara di Korea Selatan (Studi Kasus: Keterlibatan Thae Yong-Ho dan Ji Seong-Ho sebagai Kandidat  dalam  Kontestasi  Pemilu  Legislatif  di  Korea  Selatan Tahun 2020)
Ega Eugenia Naomi 1* , Ali Muhyidin 1
1 Universitas Indonesia, Indonesia

## A B S T R A K
Artikel ini  membahas tentang  bagaimana  imigran asal Korea Utara terlibat dalam  kontestasi  di  Pemilihan  Legislatif  tahun  2020  di  Korea  Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian  ini  menjelaskan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mendorong  ambisi politik Thae Yong-ho dan Ji Seong-ho. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ambisi politik kedua tokoh tersebut muncul didorong oleh berbagai faktor  personal  yaitu  sosialisasi  politik,  pengalaman  profesional  individu, rekrutment politik, serta isu dan sikap politik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Moon Jae-in mengenai hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Identifikasi  faktor  pendorong  ambisi  politik  individu  tidak  hanya  penting untuk  menjawab  pertanyaan  mengapa  individu  berkompetisi  pemilu, namun juga bagaimana ambisi personal berkembang sejalan dengan strukur kesempatan  politik.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah perspektif terkait kebijakan politik di negara demokrasi dalam merespon isu imigran.

## A B S T R A C T
This article discusses how North Korean immigrants were involved in contesting the 2020 Legislative Elections in South Korea. Using qualitative research methods, this study explains what factors drive Thae Yong-ho and Ji Seong-ho's political ambitions. We find that the two figures' political ambitions emerged driven by various personal  factors,  namely  political  socialization,  individual  professional  experience,  political  issues,  political recruitments, and attitudes towards President Moon Jae-in's foreign policy regarding South and North Korea. Identifying individual political ambition drivers is essential in answering why individuals run to compete in an election and how personal ambition develops along with its political opportunity structures. We expect to add more perspectives in democratic countries in responding to the issue of immigrants.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
Corresponding author. E-mail addresses: ega.eugenia@ui.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 17 Maret 2021 Accepted 17 Mei 2021 Available online 30 Juni 2021
Kata Kunci: Pemilu; Expressive Ambition; Imigran; Korea Utara; Korea Selatan; Nascent Ambition
Keywords: Election; Expressive Ambition ; Immigrant; North Korea; South Korea; Nascent Ambition

## 1. Pendahuluan
Sebagai negara dengan tingkat demokrasi yang maju, Korea Selatan tentunya tidak lepas dari permasalahan imigran. Isu imigran di Korea Selatan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu imigran global dan pembelot Korea Utara. Pada tahun 2001, Korea Selatan mulai menerima imigran asing yang mengalami krisis di negaranya. Akan tetapi, masalah imigran global bagi Seoul sendiri kurang diprioritaskan, sehingga tingkat penerimaan imigran di negara tersebut  masih  tergolong  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  negara-negara  anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) lainnya (Lee, 2019). Di sisi lain, Pemerintah  Korea  Selatan  lebih  menyambut  imigran  asal  Korea  Utara  yang  melarikan  diri  ke negara tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan orang-orang Korea  Utara  di  Korea  Selatan,  seperti Settlement  Support di  Hanawon  yang  turut  berupaya mengonstruksikan nilai-nilai di lingkungan Korea Selatan, pelatihan kerja, serta bantuan finansial juga diberikan kepada imigran Korut. Dalam sejarahnya, Korea Utara pernah mengalami krisis ekonomi  dan  politik  pada  tahun  1990-an  yang  menyebabkan  ribuan  warga  Korea  Utara meninggalkan negara mereka akibat penindasan politik dan keputus-asaan ekonomi yang mereka rasakan. Salah satu destinasi pelarian mereka adalah Korea Selatan karena masih adanya ikatan sejarah dan etnis yang kuat, serta bahasa yang mirip membuat mereka berekspetasi akan jauh lebih  mudah  diterima  di  sana.  Hingga  tahun  2020,  tercatat  sebanyak  33.670  penduduk  Korea Utara  telah  bermigrasi  ke  Korea  Selatan  berdasarkan  data  dari  Kementerian  Unifikasi  Korea Selatan.
Di  Korea  Selatan,  para  imigran  Korea  Utara  ini  mulai  menjangkau  spektrum  politik  dan ideologi  di  negara  tersebut  (Chubb,  2010).  Memang  aktivitas  politik  yang  dilakukan  oleh kelompok  imigran  Korea  Utara  sejak  dulu  cenderung  bersifat  informal,  seperti  membentuk komunitas  mereka  sendiri  yang  berperan  penting  dalam  mengadvokasi  masalah  hak  asasi manusia di Korea Utara dengan konteks yang lebih luas hingga menjangkau transnasional. Mereka juga  membentuk  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  mulanya  bertujuan  untuk “mengedukasi” masyarakat Korea Selatan tentang masalah hak asasi manusia di Korea Selatan. Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  tujuan  LSM  ini  mulai  bergeser  untuk  mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara secara langsung. Hal ini tentu saja mendapat perhatian yang semakin besar di publik Korea Selatan, seperti LSM, gereja, akademisi,  dan  lembaga think  tank .  Sejalan  dengan  pernyataan  Huddleston  (2017),  penulis berargumen bahwa sebagian imigran Korea Utara di Korea Selatan masih kerap dianggap pasif dan apolitis karena (i) mereka lebih suka berpartisipasi dengan cara yang kurang konvensional, seperti  terlibat  dalam  LSM-LSM  yang  menaungi  masalah  hak  asasi  manusia  di  Korea  Utara dibandingkan  terlibat  langsung  dalam  proses  politik  di  Korea  Selatan,  (ii)  mereka  juga  tidak dimobilisasi untuk menuntut hak politik konvensional, dan (iii) mereka berasal dari negara Korea Utara yang tentunya terkenal dengan tingkat demokratisasi dan partisipasi warga negara yang rendah.
Namun,  ketiga  alasan  tersebut  sebenarnya  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  para imigran yang kemudian aktif dalam ranah formal (konvensional), seperti terjun langsung ke dunia politik praktis dan memiliki akses untuk masuk ke dalam partai politik. Rupanya, aktivitas politik para  pembelot  Korea  Utara  ini  semakin  terlihat  jelas  dengan  munculnya  tokoh-tokoh  aktivis, seperti Thae Yong-ho dan Ji Seong-ho, yang ikut mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Legislatif di Korea Selatan tahun 2020. Meskipun hasil pemilu menunjukkan kemenangan telak koalisi partai progresif petahana Presiden Moon Jae-in, namun cukup mengejutkan bahwa kedua kandidat  asal  Korea  Utara  ini  berhasil  memenangkan  bangku  parlemen  di  pemilihan  legislatif tersebut melalui dukungan partai konservatif di Korea Selatan. Keterlibatan imigran Korea Utara di  dalam  politik  elektoral  Korea  Selatan  menjadi  suatu  hal  yang  menarik  untuk  dibahas  lebih mendalam.
Penelitian ini bertujuan untuk  membahas faktor-faktor apa saja yang mendorong ambisi politik  Thae  Yong-ho  dan  Ji  Seong-ho  sebagai  imigran  Korea  Utara  untuk  mencalonkan  diri menjadi kandidat di dalam Pemilu Legislatif Korea Selatan 2020.  Studi mengenai ambisi politik imigran untuk mencalonkan diri ke dalam politik elektoral di negara tujuannya sebenarnya sudah
cukup beragam. Salah satu studi imigran di Swedia memperlihatkan bahwa sebenarnya kelompok imigran  cukup  tertarik  dengan  masalah  politik  seperti  penduduk  asli  kebanyakan.  Imigran  di Swedia juga tertarik untuk mencalonkan diri ke dalam politik elektoral, tetapi keinginan mereka digagalkan oleh elite politik yang merusak kesempatan mereka untuk memegang sebuah jabatan politik (Dancygier et. Al, 2020). Sementara, studi imigran di Amerika Serikat menyebutkan adanya akses  struktural  politik  yang  seimbang  antara  imigran  dengan  non-imigran,  tetapi  imigran cenderung sulit untuk terlibat di dalam politik elektoral dikarenakan minimnya sumber daya yang dimiliki,  seperti  kurangnya  pengalaman  profesional  dan  politik,  serta  masalah  finansial  yang berkontribusi pada rendahnya kualifikasi imigran. Sekalipun ada imigran yang terlibat aktif di politik dan memiliki posisi yang baik untuk mencalonkan diri, namun mereka kerap mengalami hambatan psikologis yang disebabkan oleh adanya perbedaan ras, etnis, identitas imigran, status kewarganegaraan, kemampuan berbahasa, dan kesulitan berakulturasi (Reny & Shah, 2018).
Penelitian mengenai ambisi politik dan faktor-faktor yang memotivasi imigran Korea Utara untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam politik elektoral di Korea Selatan masih sangat terbatas (Jeong, H. O., & Kim, Y. S., 2016).  Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor pendorong ambisi politik individu untuk berkompetisi pemilu dan juga bagaimana  ambisi  personal  berkembang  dan  teraktualiasasi  dalam  konteks  politik  di  negara demokrasi.

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  studi kasus  sebagai  strategi  penelitian  yang  menekankan  peneliti  untuk  mengeksplorasi  secara mendalam suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan/atau individu atau lebih (Creswell, 2007: 16). Penelitian  ini  berfokus  pada  tahun  2020  yang  mengangkat  peristiwa  atas  keterlibatan  dan kemenangan  dua  kandidat  asal  Korea  Utara  dalam  Pemilu  Legislatif  di  Korea  Selatan  sebagai bentuk partisipasi politik imigran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data sekunder. Creswell (2007) menjelaskan bahwa studi literatur digunakan untuk mengambil data-data tertulis. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang ditemukan dalam bentuk berita, jurnal/penelitian terdahulu, transkrip wawancara, video rekaman wawancara, dan data publik  yang  ada.  Dalam  hal  ini,  penulis  akan  lebih  banyak  menggunakan  sumber  berita online sebagai  data  penunjang  informasi  tambahan.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik  analisis kualitatif yang menekankan intepretasi penulis atas data yang ditemukan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Thae Yong-ho adalah seorang mantan wakil duta besar Korea Utara di Inggris, sekaligus salah  satu  pejabat  tertinggi  di  Korea  Utara.  Namun,  pada  tahun  2016,  ia  memilih  untuk melepaskan jabatannya yang prestisius tersebut dan membelot ke Korea Selatan bersama dengan istri dan anak-anaknya.  Sementara itu, Ji Seong-ho adalah salah satu pembelot Korea Utara yang bernasib terbalik dari hidup Thae Yong-ho sendiri. Berdasarkan cerita hidupnya, ia merupakan salah satu warga negara Korea Utara yang ikut mengalami masa The Great Famine pada tahun 1996. Serupa dengan kisah para pembelot Korea Utara kebanyakan, ia akhirnya memilih untuk melarikan diri dari negara tersebut bersama saudaranya pada tahun 2006 melalui Sungai Tumen ke  Cina,  kemudian  melanjutkan  perjalanan  melewati  Laos  dan  Thailand,  hingga  akhirnya  bisa mencapai Korea Selatan (Fifield, 2018). Pada Pemilihan Legislatif Korea Selatan tahun 2020 silam, keduanya menempati posisi sebagai kandidat dari Korea Utara yang turut berkontestasi dalam memperebutkan bangku parlemen di Korea Selatan.
Keterlibatan kedua imigran asal Korea Utara ini tentu tidak bisa lepas dari ambisi politik yang  dimiliki  keduanya.  Ambisi  politik  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  keinginan  untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui cara elektoral  (dalam LeRoux & Langer,  2019).  Premis  sentral dari  ambisi politik  melekat pada  karakteristik dan atribut  tetap yang  dimiliki  indvidu,  serta  adanya struktur  politik  yang  memberikan  peluang,  seperti  jumlah kursi  yang  tersedia,  komposisi  partisan  di  daerah  pemilihan,  hingga  kesesuaian  partai  politik
dengan  konstituennya  dapat  menjadi  faktor-faktor  yang  mendorong  keterlibatan  seseorang dalam politik elektoral. Pada mulanya, para ilmuwan politik menyebut struktur peluang politik sebagai expressive ambition yang mendorong terbentuknya pilihan ambisi politik individu, berupa (i) ambisi progresif, yaitu adanya keinginan untuk mencalonkan diri ke jabatan yang lebih tinggi, (ii) ambisi statis, yaitu keinginan bagi para pejabat untuk mempertahankan posisi mereka, (iii) ambisi diskrit, yaitu pilihan bagi individu untuk mengundurkan diri atau berhenti dibandingkan mengikuti pemilihan lagi.
Kemudian, Jennifer Lawless dan Richard Fox (2005) mengemukakan bahwa ambisi politik lebih  dari  sekadar  struktur  peluang  politik.  Mereka  menyadari  bahwa  jika  gagasan  tentang pencalonan tidak pernah terlintas di benak seseorang, maka tentunya ia tidak akan pernah benar- benar  menghadapi  struktur  peluang  politik  itu  sendiri.  Bagi  Lawless  dan  Fox,  minat  individu untuk mendapatkan jabatan kemungkinan besar dimotivasi bukan oleh struktur peluang politik saja,  melainkan  disposisi  sikap  dan  pengalaman  pribadi  yang  memfasilitasi  atau  menghalangi kemungkinan individu untuk mencalonkan diri. Oleh sebab itu, keduanya mencetuskan adanya ambisi  yang  baru  lahir  ( nascent  ambition )  atau  kecenderungan  baru  bagi  individu  untuk mempertimbangkan  dirinya  terlibat  di  dalam  pencalonan.  Faktor-faktor  strategis nascent ambition ini  berfungsi  sebagai  pendahulu  kritis  untuk  mencapai expressive  ambition terkait. Sehingga, konsepsi mengenai ambisi politik ini dipahami sebagai sebuah fenomena yang didorong oleh struktur peluang politik yang harus dihadapi oleh kandidat potensial. Namun, untuk masuk ke  dalam  struktur  tersebut,  individu  tentunya  memiliki  kecenderungan  untuk mempertimbangkan  pencalonan.  Pada  akhirnya,  Lawless  (2012)  mengemukakan  faktor-faktor yang  dianggap  membentuk nascent  ambition calon  kandidat,  dapat  berupa  faktor  sosialisasi politik, pengalaman profesional, serta isu politik, sikap politik, dan rekruitmen politik.

## Gambar 1. Proses Ambisi Politik
Keikutsertaan Thae dan Ji dalam kontestasi pemilu di Korea Selatan menunjukkan adanya peningkatan ambisi (progresif) imigran Korea Utara untuk semakin berpartisipasi politik di Korea Selatan dengan mencalonkan diri ke jabatan yang lebih tinggi sebagai anggota Dewan Nasional. Ambisi  progresif  yang  mereka  dipengaruhi  oleh  adanya nascent  ambition ,  yang  terdiri  dari sosialisasi politik dan pengalaman profesional sepanjang mereka berimigrasi ke Korea Selatan, serta isu politik yang sedang terjadi, sikap politik mereka terhadap isu yang ada, dan rekruitmen politik.  Faktor-faktor  inilah  yang  berperan  mewujudkan nascent  ambition Thae  dan  Ji  untuk mempertimbangkan diri agar terlibat dalam politik elektoral di Korea Selatan. Struktur peluang politik ( expressive ambition ) di Korea Selatan tidak hanya memberikan kesempatan bagi imigran asal  Korea  Utara  untuk  berkontestasi  di  dalam  Pemilu  Legislatif  Korea  Selatan,  namun  juga menguatkan ambisi politik kedua imigran tersebut untuk mencalonkan diri.
Nascent

## Ambition
Dipengaruhi oleh:
Sosialisasi Politik Pengalaman Profesional Sosialisasi Politik
Expressive Ambition Dipengaruhi oleh: Struktur Peluang Politik
Progressive Ambition

## Faktor sosialisasi politik dan pengalaman profesional
Lawless  mengemukakan  bahwa  studi  mengenai  kandidat  dan  pemangku  jabatan  tidak terlepas dari adanya kepentingan politik yang “diwariskan” yang menjadi keputusan yang perlu diperhitungkan bagi individu untuk memasuki politik dengan mengesampingkan latar belakang sosio-demografis  atau  kepribadian  individu  tersebut.  Hipotesis  yang  ada  selama  ini mengemukakan bahwa kepentingan politik yang “diwariskan” ini umumnya merupakan hasil dari pengalaman  di  masa  kecil  (LeRoux  &  Langer,  2019).  Sebagaimana  yang  dirasakan  oleh  para imigran dari Korea Utara yang lainnya, Thae dan Ji juga mengalami sosialisasi politik pertama kali dari keluarga mereka yang berafiliasi dan bekerja langsung untuk negara tersebut. Mereka juga mengalami doktrinisasi selama mereka mengenyam pendidikan di sekolah, diajarkan mengenai monoloyalitas  terhadap  rezim  Kim  (The  Freedom  Collection,  2014),  dan  sebagainya.  Selama bertahun-tahun  sebagai  warga  negara  Korea  Utara,  nilai-nilai  itu  yang  membentuk  orientasi politik mereka dan membuat mereka tetap bertahan pada sistem politik yang ada di Korea Utara.
Proses sosialisasi politik ini tidak berhenti sampai masa anak-anak saja. Di masa dewasa, kedekatan  individu  dengan  masalah-masalah  kebijakan  serta  kelompok  sosial  dan  profesional yang berorientasi politik dapat memupuk ambisi politik dan menanamkan kualifikasi, serta rasa keberhasilan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat politik. Pada tahun 1996, ketika Korea  Utara  mengalami  masa-masa  ekonomi  yang  sulit  dan  bencana  kelaparan  dimana-mana, Thae  ditugaskan  pertama  kali  di  Denmark.  Thae  mengungkapkan  ketika  dirinya  berada  di Copenhagen, ia melihat dunia yang berbeda dengan apa yang ia pelajari mengenai dunia kapitalis selama menempuh pendidikan di Korea Utara. Sementara itu, di masa yang sama, Ji juga pertama kali terpaksa meninggalkan Korea Utara untuk pergi mencari makanan sampai ke Cina. Di Cina, ia dapat melihat secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat setempat yang sudah lebih maju daripada negaranya.
Dari hasil wawancara bersama Thae di Ear to Asia Podcast episode 54 (Yong-ho, 2019) dan Ji (The Freedom Collection, 2014), penulis berargumen bahwa ketika para imigran Korea Utara memiliki  kesempatan  untuk  keluar  dari  negara  tersebut,  mereka  dihadapkan  pada  kondisi  di negara baru yang mereka tempati itu berbeda dari apa yang mereka pernah pelajari di negara asalnya.  Setelah  mereka  berhasil  menginjakkan  kaki  di  Korea  Selatan,  tentunya  mereka mendapatkan  sosialisasi  politik  yang  baru  oleh  Pemerintah  Korea  Selatan  melalui  kebijakan Hanawon di mana mereka diedukasi mengenai sistem politik yang ada di Korea Selatan, sehingga mereka  dapat  lebih  mudah  berintegrasi  dengan  masyarakat  setempat.  Di  kemudian  hari, sosialisasi  politik  ini  telah  memperkuat political  stance mereka  melalui  keterlibatan  di  dalam institusi, seperti tempat kerja, organisasi sukarela, dan institusi keagamaan dengan menyaksikan dan membandingkan sendiri apa yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan. Proses sosialisasi politik ini meningkatkan persepsi Thae dan Ji tentang kualifikasi bagi mereka untuk mencalonkan diri, kemudian memunculkan ambisi yang baru ( nascent ambition ) untuk terjun ke dalam politik. Selain sosialisasi politik, profesi individu dapat berfungsi sebagai gerbang menuju politik (Fox  &  Lawless,  2005;  Lawless,  2012).  Individu  yang  memiliki  pekerjaan  bergengsi  tinggi  dan berupaya  untuk  meningkatkan  puncak  profesi  mereka  akan  cenderung  berpikir  untuk memperoleh  posisi  kekuasaan  politik  atau  menaiki  tangga  karier  politik.  Kondisi  profesional individu  tentunya  mempengaruhi  ambisi  politik  karena  dari  posisi  profesi  yang  dimilikinya, seorang kandidat bisa dinilai pengetahuannya, kepercayaan diri, dan keterampilan yang memadai untuk bisa masuk dan berkembang di bidang politik. Usai meninggalkan jabatannya sebagai wakil duta  besar  Korea  Utara  di  London  dan  membelot  ke  Korea  Selatan,  Thae  dikabarkan  sempat menerima pekerjaan di Institute for National Security Strategy , sebuah organisasi yang bekerja sama dengan National Intelligence Service — badan intelijen Korea Selatan — yang bertujuan untuk memberikan  analisis  mendalam  dan  rekomendasi  kebijakan  mengenai  hubungan  diplomasi, keamanan, ekonomi antar-Korea (Jong-Young & Song, 2018). Berbekal pengalamannya sebagai warga negara Korea Utara yang selama ini banyak menarik atensi publik terhadap negara tertutup tersebut, Thae kerap hadir dalam berbagai interview untuk  memberikan pandangannya terhadap rezim otoriter di Korea Utara yang sangat tertutup itu (Holt & Smith, 2017).
Lawless (dalam LeRoux & Langer, 2019) juga menganalisis bahwa mereka yang memiliki karir sebelumnya sebagai aktivis politik paling tertarik untuk memasuki arena pemilihan. Selama menetap di Korea Selatan, Thae dan Ji juga merupakan aktivis masalah HAM di Korea Utara.  Ji semakin terlibat menjadi aktivis hak asasi manusia untuk Korea Utara setelah ia melihat kejadian di mana banyak orang asing mendatangi Korea Utara dan mempromosikan aktivisme hak asasi manusia  (The  Freedom  Collection,  2014).  Melihat  banyaknya  orang  luar  yang  berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat Korea Utara menjadi motivasi tersendiri bagi Ji untuk ikut terlibat. Pada tahun 2010, Ji memulai pengalamannya sebagai aktivis HAM dengan membentuk sebuah organisasi sosial bersama rekan-rekannya dari Korea Selatan. Organisasi yang dinamakan Now  Action  and  Unity  for  Human  Rights (NAUH)  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran mengenai Korea Utara dan mendorong aktivisme hak asasi manusia di Korea Utara. Organisasi ini juga berupaya mempersiapkan unifikasi di masa yang akan datang dengan cara menyelamatkan para pembelot Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan, mengampanyekan hak asasi manusia,  memberikan  pendidikan  tentang  demokrasi,  dan  kegiatan  advokasi  lainnya  di komunitas internasional (Now Action & Unity For Human Rights, n.d.).
Ji juga menginisiasikan berbagai proyek yang dikerahkan untuk membantu meningkatkan integrasi sosial antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan menyiarkan informasi kepada para pemuda  Korea  Utara  melalui  saluran  Radio Free  Asia dan Far  East  Broadcasting .  Kegiatan aktivisme  politiknya  ini  rupanya  telah  menjadi  sorotan  publik,  baik  nasional  maupun internasional.  Pada  tahun  2018 — 2019,  kekuatan  politik  Ji  semakin  memuncak  tatkala  ia dilibatkan  oleh  Presiden  Donald  Trump  dalam  strateginya  membangun  tekanan  internasional kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, ke meja perundingan atas program senjata nuklirnya (Nakamura & Min Joo, 2019). Bagaimana pun, Thae dan Ji berhasil meraih panggung politiknya sendiri dengan membuat diri mereka semakin dikenal publik serta membangun kepercayaan dan pemahaman sosial masyarakat terhadap mereka.
Dalam faktor ini juga, kita perlu melihat berbagai aspek yang memotivasi individu untuk terjun  ke  dalam  politik  elektoral,  salah  satu  hal  terpenting  adalah  ketersediaan  sumber  daya. Sumber daya yang dimaksud ini adalah waktu, uang, dan keterampilan.  Lawless & Fox (2005) menekankan  bahwa  ambisi  material  dan  kesuksesan  finansial  juga  menjadi  pertimbangan seseorang untuk mencalonkan diri. Untuk kasus Thae Yong-ho, ia lahir di tengah keluarga yang memiliki status sosio-ekonomi yang memadai. Sepanjang perjalanan hidupnya, ia mendapatkan akses pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan yang jauh lebih baik dibandingkan para pembelot Korea Utara lainnya. Tidak bisa dipungkiri, akses dan kapabilitas pendidikan yang Thae miliki tentunya menjadi faktor sumber daya yang mendorongnya untuk semakin terlibat dalam politik elektoral di Korea Selatan. Bahkan, Thae mengakui bahwa statusnya sebagai anggota elite dan diplomat  Korea  Utara  telah  memberikannya  akses  lebih  kepada  dunia  luar  mengenai  kondisi kehidupan  yang  jauh  lebih  baik  di  bawah  rezim  yang  demokratis  dan  menjunjung  kebebasan, berbeda  dengan  kebanyakan  penduduk  Korea  Utara  yang  tidak  memiliki  akses  pengetahuan terhadap demokrasi dan terbelenggu di dalam rezim otoriter keluarga Kim.
Berbeda  nasib  dengan  Thae,  Ji  Seong-ho  bermigrasi  ke  Selatan  untuk  mendapatkan kehidupan  yang  lebih  layak.  Setelah  membelot,  ia  mendapatkan  kesempatan  berkuliah  ilmu hukum di Universitas Dongguk, salah satu universitas prestisius di Seoul. Tidak bisa dipungkiri, tingkat  pendidikan  juga  menempatkan  individu  imigran,  seperti  Ji  dan  Thae,  berada  di  strata sosial yang tinggi di Korea Selatan. Dengan pendidikan yang lebih baik, keduanya memiliki akses pengetahuan mengenai sistem elektoral dan politik di Korea Selatan seperti apa. Ini membuat mereka  lebih  mudah  berkontribusi  banyak  dalam  perpolitikan  Korea  Selatan  dibandingkan imigran Korea Utara lainnya karena sebanyak 70~80% para imigran Korea Utara yang datang ke Korea Selatan diisi oleh para perempuan yang melarikan diri untuk mencari kehidupan ekonomi yang  lebih  layak,  sehingga  mereka  cenderung  bersikap  apolitis  disebabkan  kurangnya pengetahuan  politik  mengingat  tingkat  pendidikan  dan  peran  perempuan  yang  relatif  rendah serta terbatas dalam masyarakat Korea Utara (Jeong & Kim, 2016).

## Faktor isu politik, sikap politik, dan rekruitmen politik
Salah satu faktor utama yang diduga mampu meningkatkan kecenderungan individu untuk berpartisipasi secara politik adalah minat isu individu tersebut (Lawless, 2012; LeRoux & Langer, 2019). Bahkan, Verba et. Al (dalam LeRoux & Langer, 2019) menemukan bahwa individu yang lebih  memungkinkan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  politik  adalah  mereka  yang  memiliki kepentingan  pribadi  dalam  kebijakan  pemerintah  atau  sangat  peduli  tentang  masalah  politik. Pada tahun 2019, terjadi sebuah kasus dua nelayan Korea Utara tertangkap berada di perairan Korea Selatan sedang berusaha untuk membelot diserahkan kembali oleh militer Korea Selatan ke  otoritas  Korea  Utara  (York,  2020).  Kejadian  seperti  ini  belum  pernah  terjadi  sebelumnya, terlebih pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye yang lebih terbuka pada kedatangan imigran Korea Utara di Korea Selatan. Keputusan Moon Jae-in untuk merepatriasi kedua nelayan Korea Utara tentu saja mengecewakan bagi para imigran Korea Utara lainnya yang menilai bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan tidak demokratis.
Chung-in (2019) menjabarkan tiga prinsip Presiden Moon dalam menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Pertama , adanya kebijakan yang mengutamakan perdamaian dan tidak melibatkan  tindakan  militer  apapun  untuk  menghindari  konflik  dan  ancaman. Kedua ,  adanya kebijakan  “tanpa  nuklir”,  sehingga  ia  menyatakan  bahwa  Korea  Selatan  ti dak  akan  memiliki persenjataan nuklirnya sendiri agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Korea Utara dan menghindari kehancuran yang dapat terjadi. Ketiga , tidak akan mengupayakan perubahan rezim  di  Korea  Utara  ataupun  memaksakan  adanya  penyatuan  a  la  Korea  Selatan.  Ia  percaya bahwa  jika  hal  tersebut  dilakukan  dapat  memancing  permusuhan  dengan  Pyongyang  dan merusak kepercayaan yang telah dibangun. Tidak hanya itu, Presiden Moon juga mengeluarkan kebijakan mengenai hubungan di Semenanjung Korea yang membawa tiga nilai penting dalam upaya untuk menjalin hubungan dengan Korea Utara, yaitu perdamaian, rasa saling menghormati, dan keterbukaan. Melalui ketiga nilai tersebut, Moon mengeluarkan empat strategi pendekatan sebagai langkah komprehensif bagi Korea Selatan. Pertama , pemerintah Korea Selatan berusaha menghilangkan  ancaman  keamanan  nuklir  Korea  Utara  dengan  cara  membentuk  rezim perdamaian di Semenanjung Korea dan memfasilitasi peningkatan hubungan antara Korea Utara dan komunitas internasional. Kedua , menangani masalah hubungan antar-korea dan ancaman nuklir Korea Utara secara bersamaan dengan membangun saluran untuk dialog dan kerjasama antar-Korea, serta memfasilitasi pembicaraan multilateral terkait penyelesaian masalah nuklir. Ketiga ,  memastikan  adanya  keberlanjutan  melalui  pelembagaan  dengan  memberlakukan perjanjian antar-Korea menjadi undang-undang. Keempat , membangun komunitas antar-Korea dengan  memperluas  berbagai  pertukaran  antar-Korea  sebagai  bagian  dari  proses memmpromosikan koeksistensi dan kemakmuran bersama kedua Korea.
Ambisi politik Thae dan Ji terbentuk dari adanya rasa keinginan untuk menangani masalah- masalah lokal tersebut akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan, strategi, dan prinsip luar negeri yang dimiliki Presiden Moon dalam mengatasi hubungan dengan Korea Utara. Hal ini dikritisi dan dinilai  oleh  Thae  dan  Ji  kurang  mampu  mendorong  tindakan  denuklirisasi  Korea  Utara  dan memperlambat adaya perjanjian perdamaian formal antar-Korea (Hyung-Jin, 2020).  Thae juga sempat  mengecam  diplomasi  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Moon.  Terlebih, Pemerintah  Seoul  dikabarkan  berupaya  mengejar  adanya  program  “pariwisata  independen” dengan Korea Utara, sehingga hal tersebut dikritik Thae bahwa pemerintahan yang berkuasa saat ini nampaknya “mengakui” rezim Kim Jong Un sebagai sebuah negara (Jeongmin, 2020). Martin  dan  Jeong  (2020)  menyebutkan  bahwa  Pemerintahan  Moon  juga  mendapatkan kecaman  dari  kelompok  aktivis  hak  asasi  manusia  dan  politisi  yang  dinilai  terlalu memprioritaskan hubungan antar-Korea daripada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh  rezim  Kim  kepada  warga  negara  Korea  Utara,  bahkan  pemerintahan  Moon  juga  menolak menjadi  sponsor  dalam  agenda  resolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  membahas mengenai masalah hak asasi manusia di Korea Utara. Sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Moon dalam mengatasi hubungan dengan Korea Utara dinilai mengecewakan, sehingga Ji  berkeinginan  untuk  semakin  membantu  imigran  Korea  Utara  lainnya  yang  berusaha  untuk melarikan  diri.  Keinginan  tersebut  telah  mendorongnya  untuk  ikut  serta  mencalonkan  diri  ke
dalam  Pemilihan  Legislatif  2020  agar  ia  semakin  dapat  berkontribusi  untuk  memberlakukan undang-undang yang membantu meningkatkan situasi hak asasi manusia di Korea Utara, serta menyusun kebijakan yang sekiranya mendukung para pembelot sepertinya (Byung-joon, 2020).
Ketidakpercayaan  Thae  dan  Ji  terhadap  cara  Pemerintah  Korea  Selatan  dibawah kepemimpinan  Presiden  Moon  Jae-in  dalam  memperlakukan  para  imigran  Korea  Utara  yang melarikan  diri  ke  Korea  Selatan  menempatkan  sikap  politis  mereka.  Sikap  tersebut mengharuskan  keduanya  memenuhi  syarat  dalam  sistem  politik,  yaitu  dengan  terlibat  dan terafilisasi partai politik yang dapat mendukung ruang gerak mereka. Sebagai salah satu institusi politik,  keberadaan  partai-partai  politik  dapat  memainkan  peran  dalam  menumbuhkan  minat untuk mencalonkan diri. Partai politik dianggap menjadi “penjaga gerbang” dalam pemilu yang mampu memnafaatkan partisan mereka untuk dicalonkan sebagai kandidat. Penulis berargumen bahwa  pihak  oposisi  konservatif  di  Korea  Selatan  memanfaatkan  suara  kemarahan  dan kekecewaan para imigran Korea Utara atas kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Presiden Moon terhadap Korea Utara. Mengingat kebijakan tersebut banyak merugikan para imigran Korea Utara,  politisi-politisi  konservatif  mulai  berbicara  atas  nama  mereka.  Tidak  hanya  itu,  partai- partai konservatif juga merekrut Thae dan Ji, serta mengusungkan kedua tokoh tersebut untuk berkontestasi di Pemilian Legislatif 2020.
Jumin (2020)  menyebutkan  bahwa  politisi  konservatif  pada  akhirnya  mendapatkan keuntungan  dari  memberikan  suara  kepada  para  pembelot  tersebut  dalam  koalisi  mereka. Memang perlu diakui, rekruitmen politik yang dilakukan pihak konservatif kepada imigran Korea Utara  ini  dinilai  menjadi  sebuah  langkah  yang  progresif  mengingat  kelompok  konservatif tradisional  menganggap  Korea  Utara  adalah  ancaman  dengan  ideologi  komunismenya.  Akan tetapi, di masa kini, daya tarik yang didasarkan pada kemurnian ideologis menjadi kurang efektif untuk digencarkan. Kini, politisi-politisi konservatif di Korea Selatan membutuhkan aktor politik baru yang berasal dari Korea Utara dan isu baru yang mereka fokuskan, yaitu mengenai masalah hak  asasi  manusia.  Perspektif  mereka  mengenai  Korea  Utara  telah  bergeser,  bukan  lagi menyinggung bahwa rezim Korea Utara tidak dapat dipercaya karena komunis, melainkan karena negara tersebut otoriter (Jumin, 2020). Terlebih, populasi imigran Korea Utara di Korea Selatan sendiri telah mencapai lebih dari 30.000 penduduk. Tentunya, dengan mengusung kedua tokoh yang  berlatarbelakang  yang  sama,  partai  konservatif  cenderung  mudah  untuk  mendapatkan dukungan suara telak dari imigran Korea Utara lainnya.
Lantas, mengapa partai konservatif tidak memilih mengusung imigran Korea Utara yang lain, selain Thae dan Ji? De Rooij (2012) menyebutkan bahwa imigran cenderung sulit dijangkau oleh partai-partai politik, karena mobilitas tempat tinggal mereka, kurangnya catatan partisipasi sebelumnya,  dan  potensi  kendala  bahasa  mendorong  rendahnya  keterlibatan  politik  imigran. Pihak konservatif menilai bahwa Thae dan Ji adalah sosok yang tepat untuk merepresentasikan kepentingan Korea Utara berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki. Begitu pun sebaliknya, Thae dan Ji juga memilih untuk bergabung bersama partai-partai konservatif yang tentunya  memiliki  persamaan  visi  dan  misi  dengan  mereka  dalam  merespon  dan  mengkritisi kebijakan luar negeri Pemerintahan Moon terhadap Korea Utara dan hubungan di Semenanjung Korea. Secara luas, dukungan umum partai-partai konservatif untuk memasuki politik elektoral dapat  memberikan  rasa  legitimasi  yang  dibutuhkan  bagi  Thae  dan  Ji  yang  mencalonkan  diri, sehingga  mereka  mampu  lebih  mudah  menilai  lingkungan  pemilihan  sebagaimana  Lawless (2012) menyebutkan bahwa orang-orang yang menerima dorongan untuk mencalonkan diri dari para aktor politik lebih mungkin untuk berpikir serius untuk ikut ke dalam pencalonan. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, penulis sepakat dengan pendapat Ok-Jeong dan Sil-Kim (2016) bahwa sikap politik para pembelot ini menyerupai imigran lainnya dari negara-negara otoriter ataupun sosialis yang cenderung mengadopsi perspektif konservatif tentang masalah politik.

## Struktur peluang politik
Faktor-faktor sebelumnya telah berperan untuk membentuk nascent ambition Thae dan Ji sebagai imigran untuk mempertimbangkan pencalonan diri ke politik elektoral. Kemudian, ambisi politik  tersebut  menguat  dengan  adanya  struktur  politik  ( expressive  ambition )  yang  semakin
memberikan keduanya peluang untuk maju sebagai kandidat di dalam Pemilihan Legislatif Korea Selatan  tahun  2020.  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UU  Pemilihan  Umum  di  Korea  Selatan pasal  16,  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  warga  negara  Korea  yang  berusia  25  tahun  atau  lebih diizinkan untuk mencalonkan diri ke dalam pemilihan untuk Majelis Nasional (Jong-Woo, 2010: 3).  Kelayakan  elektoral  ini  memberikan  hak  bagi  warga  Korea  untuk  mewakili  kepentingan mereka,  sehingga  orang  asing  tidak  bisa  mendapatkan  hak  untuk  terlibat  di  dalam  elektoral. Namun,  penting  untuk  mengetahui  jika  UU  Kewarganegaraan  di  Korea  Selatan  menetapkan aturan bahwa warga negara Korea Utara, sejak lahir, secara otomatis telah menjadi warga negara Korea Selatan (Wolman, 2014: 8-9). Ini menyimpulkan bahwa warga negara Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan otomatis diterima menjadi warga negara oleh pejabat pemerintah setempat dan diakui secara hukum. Oleh karena itu, status kewarganegaraan Thae Yong-ho dan Ji Seong-ho  sudah  dapat dipastikan merupakan  warga  negara  Korea  Selatan  yang sudah  berusia layak, sehingga mereka diizinkan mencalonkan diri ke dalam pemilihan untuk Majelis Nasional di Korea Selatan.
Selain itu, Pemilihan Legislatif 2020 menerapkan sistem elektoral yang baru dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Moon Jae-In. UU Reformasi Pemilihan ini menurunkan usia pemilih dan  juga  memperkenalkan  sistem  perwakilan  proporsional  yang  baru  diterapkan  di  Korea Selatan.  Dalam  pemilu  legislatif  kali  ini,  sebanyak  300  anggota  Majelis  Nasional terpilih  yang terbagi  menjadi  dua  sistem,  yaitu  (i)  sebanyak  253  anggota  terpilih  berdasarkan  sistem konstituen first-past-the-post dan (ii) sebanyak 47 anggota lainnya terpilih berdasarkan sistem daftar  proporsional  partai.  Sehingga,  pemungutan  suara  di  Korea  Selatan  tidak  hanya memungkinkan  pemilih  untuk  memilih  calon  untuk  distrik  masing-masing,  tetapi  juga  untuk memilih partai politik pilihan mereka (Stangarone, 2020)
Dengan  sistem  konsituten first-past-the-post ,  Thae  berhasil  mencalonkan  diri  sebagai kandidat  untuk distrik Gangnam  di  Dewan  Nasional.  Distrik  Gangnam  terkenal  sebagai  distrik terkaya  dan  menjadi  area  politik  konservatif  di  Korea  Selatan  (Bae  &  Joo,  2020),  sehingga komposisi partisan di daerah Gangnam ini semakin memperbesar peluang Thae untuk terlibat ke dalam politik elektoral di negara tersebut. Melalui sistem ini, Thae berhasil memenangkan bangku di parlemen dengan total suara sebesar 58,4% dan ini menjadikannya sebagai pembelot Korea Utara pertama yang berhasil memenangkan bangku parlementer di Korea Selatan dengan sistem konstituen first-past-the-post (Bicker,  2020).  Sementara  itu,  kebijakan  reformasi  pemilu  Korea Selatan  memang  didesain  untuk  meningkatkan  peluang  bagi  partai  politik  kecil  untuk  juga mendapatkan  kursi  perwakilan  yang  proporsional  (Stangarone,  2020).  Hal  ini  tentu  saja memberikan peluang Ji untuk mencalonkan diri ke dalam politik elektoral melalui Partai Future Korea Party , salah satu partai kecil berhaluan konservatif yang menjadi partai satelit dari Partai Unified  Future  Party .  Pada  akhirnya,  suara  keseluruhan  yang  didapatkan  FKP  ini  cukup  untuk memberikan Ji kursi di Majelis Nasional.

## 4.  S impulan dan saran
Kemenangan Thae Yong-ho dan Ji Seong-ho, sebagai imigran Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan, dalam Pemilu Legislatif di Korea Selatan tahun 2020 silam menjadi momentum penting  dalam  perpolitikan  di  Korea  Selatan.  Keterlibatan  mereka  di  dalam  pemilu  tersebut didorong  oleh  ambisi  politik  yang  baru  muncul  ( nascent  ambition )  dan  juga  struktur  peluang politik di Korea Selatan. Nascent ambition keduanya dapat dilihat dari proses sosialisasi politik, pengalaman profesi, status sosial-ekonomi yang dimiliki oleh Thae dan Ji. Kemudian, isu dan sikap politik keduanya terhadap kebijakan Presiden Moon Jae-In mengenai hubungan di Semenanjung Korea  dan  tindakan  Pemerintah  Korea  Selatan  merepatriasi  kedua  nelayan  Korea  Utara  juga semakin mendorong ambisi politik mereka untuk dapat merepresentasikan suara imigran Korut di  sana.  Terakhir,  kita  juga  dapat  melihat  bagaimana  kebijakan  pemilihan  umum  dan  UU Kewarganegaraan di Korea Selatan yang memberikan peluang bagi Thae dan Ji untuk terjun ke dalam  politik  elektoral  di  Korea  Selatan.  Untuk  penelitian  lebih  lanjut,  penulis  menyarankan pembahasan  mengenai  implementasi  dan  evaluasi  kinerja  Thae  dan  Ji  dalam  mengadvokasi kepentingan imigran Korea Utara di Korea Selatan selama mereka menjabat.
Penelitian  lebih  empiris  dengan  wawancara  mendalam  terhadap  tokoh  imigran  yang berkompetisi  ataupun  mundur  dalam  kompetisi  menarik  untuk  dilakukan.  Selain  akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam kenapa mereka maju, mundur, ataupun tidak maju, informasi terkait hambatan tertentu yang lebih spesifik mungkin akan diperoleh. Penelitian dengan survey dan responden jumlah besar juga akan menarik untuk membuat generalisasi lebih luas.

## Daftar Rujukan
Bae, Y., & Joo, Y. M. (2020). The Making of Gangnam: Social Construction and Identity of Urban
Place in South Korea. Urban Affairs Review , 56 (3), 726 – 757.
https://doi.org/10.1177/1078087419827645 Bicker, L. (2020). North Korean defector becomes first to win South Korea parliamentary seat. BBC News.  Diambil  tanggal  6  Maret  2021  dari  https://www.bbc.com/news/world-asia- 52305447.
Byung-joon, K. (2020). (Yonhap Feature) N. Korean defectors eye politics as weapon to make voice heard. Yonhap News Agency. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://en.yna.co.kr/view/AEN20200318007600325.
Chubb,  D.  (2010).  Defector  politics:  The  political  activism  of  North  Korean  Saetomin. Critique Internationale , 49 (4), 37 – 51. https://doi.org/10.3917/crii.049.0037 Chung-in, M. (2019) . President Moon Jae In’s and the Korean Peace Initiative. Global Asia , 14 (2), pp. 10 – 17.
Creswell, J. W. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches.
SAGE Publications . https://doi.org/10.4135/9781849208956 Fifield, A. (2018). The incredible story of the North Korean escapee at the State of the Union. The Washington Post. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/01/30/the-incredible- story-of-the-north-korean-escapee-at-the-state-of-the-union/. Fox,  R.  L.,  &  Lawless,  J.  L.  (2005).  To  run  or  not  to  run  for  office:  Explaining  nascent  political ambition. American Journal of Political Science , 49 (3), 642 – 659. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2005.00147.x
Holt, L., & Smith, A. (2017). North Korean Defector Tells Lester Holt “World Should Be Ready.” NBC News. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://www.nbcnews.com/news/world/north- korean-defector-tells-lester-holt-world-should-be-ready-n741901.
Huddleston, T. (2017). Migrant political participation : a review of policies and integration results in the OSCE region . Officer of Democratic Institutions and Human Right.  Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://www.osce.org/odihr/367936?download=true. Hyung-Jin,  K.  (2020). High-level  North  defector  to  run  for  South  Korean  parliament .  Associated Press News. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://apnews.com/article/a2a93acf7fa6f3040aa0f05fec7e838c.
Jeong, H. O., & Kim, Y. S. (2016). North Korean women defectors in South Korea and their political participation. International Journal of Intercultural Relations , 55 , 20 – 31. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.07.008
Jeongmin, K. (2020). Former North Korean diplomat clinches historic win in South Korean election. NK News. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://www.nknews.org/2020/04/former- north-korean-diplomat-clinches-historic-win-in-south-korean-election.
Jong-Woo, L. (2010). Political Participation of Immigrants in Korea . National Election Commission. Jong-Young, L., & Song, L. (2018). High-profile defector quits state-sponsored job . Korea JoongAng Daily. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari
https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3048523. Jumin, L. (2020). Northern Wind: Thae Yong- ho’s ambitions could transform South Korean politics . NK News. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://www.nknews.org/2020/02/northern- wind-thae-yong-hos-ambitions-could-transform-south-korean- politics/?t=1587013374710.
Lawless, J. L. (2012). The Decision to Run for Office. In Becoming a Candidate: Political Ambition and  the  Decision  to  Run  for  Office (Issue  June  2008,  pp.  14 – 30).  Cambridge  University. https://doi.org/10.1017/cbo9780511806001.002
Lee,  S.  (2019) .  South  Korea’s  Refugee  Policies:  National  and  Human  Security  Perspectives.  In Human  Security  and  Cross-Border  Cooperation  in  East  Asia (pp.  227 – 248).  Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95240-6
LeRoux,  K.,  &  Langer,  J.  (2019).  From  Nonprofit Leader to  Elected  Official: Examining  Political Ambition in the Nonprofit Sector. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly , 48 (1), 208 – 226. https://doi.org/10.1177/0899764018807757
Martin, T. W., & Jeong, A. (2020). Unhappy With South Korea’s Stance on the North, Defectors Use Elections to Push a Tougher Line . The Wall Street Journal. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://www.wsj.com/articles/unhappy-with-south-koreas-stance-on-the-north- defectors-use-elections-to-push-a-tougher-line-11582066607.
Nakamura, D., & Min Joo, K. (2019). State of the Union: He helped Trump confront North Korea. Now Ji Seong-ho wonders if human rights will be left behind. The Washington Post.  Diambil tanggal 6  Maret  2021  dari  https://www.washingtonpost.com/politics/he-helped-trump-confront- north-korea-now-ji-seong-ho-wonders-whether-human-rights-will-be-left- behind/2019/02/03/b5bdbee2-257b-11e9-81fd-b7b05d5bed90_story.html.
Now Action & Unity For Human Rights. (n.d.). About NAUH. NAUH. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://nauh.or.kr/eng/about/team/.
Stangarone, T. (2020). The North Korean Subplots in South Korea’s National Assembly Elections . The Diplomat. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari https://thediplomat.com/2020/04/the- north-korean-subplots-in-south-koreas-national-assembly-elections/.
The Freedom Collection. (2020). Freedom  Collectio n » Interviews » Ji Seong -ho . George W. Bush Institute. Diambil tanggal 6 Maret 2021 dari http://www.freedomcollection.org/interviews/ji_seong-ho/.
Wolman, A. (2014). The South Korean Citizenship of North Korean Escapees in Law and Practice.
City 4 (2), 225 – 253. University of London. Yong-ho, T. (2019). Ear to Asia podcast (pp. 1 – 14). The University Melbourne. York, R. (2020). What Thae Yong Ho offers South Korea’s conservatives . Daily NK. Diambil tanggal 6  Maret  2021  dari  https://www.dailynk.com/english/what-thae-yong-ho-offers-south- koreas-conservatives.