## PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DI WILAYAH KONFLIK DALAM PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
( Protection of Civilian Population in Conflict Area in Pandemic Covid-19: Humanitarian Law Perspective)

## Arlina Permanasari
Fakultas Hukum Universitas Trisakti arlina.p@trisakti.ac.id

## Abstrak
Pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan risiko bagi kesehatan penduduk sipil di wilayah konflik  dan  harus  merupakan  pertimbangan  utama  pihak-pihak  yang  bersengketa,  baik  itu negara  maupun  kelompok-kelompok  bersenjata  bukan  negara.  Tulisan  ini  membahas bagaimana  ketentuan  hukum  humaniter  dapat  berkontribusi  positif  dalam  perlindungan penduduk sipil di wilayah konflik pada masa pandemi Covid-19 khususnya mengatur hak dan kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  guna  melindungi penduduk sipil, termasuk  para tawanan perang  dan  interniran  sipil  di  wilayah  konflik  yang dikuasai.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  metode  studi kepustakaan dengan pendekatan analisis terhadap isi norma perjanjian internasional. Analisis kualitatif dilakukan terhadap  bahan hukum sekunder  untuk mendapatkan  kesimpulan yang ditarik  secara  deduktif.  Berdasarkan  pembahasan  disimpulkan  bahwa  ketaatan  terhadap pelaksanaan ketentuan hukum humaniter diikuti dengan kemauan politik yang baik dari para pihak merupakan modal dasar yang sangat penting dalam memberikan perlindungan optimal terhadap penduduk sipil di wilayah konflik dari pandemi Covid-19.
Kata kunci: Covid-19, Hukum Humaniter, Konflik Bersenjata, Perlindungan Penduduk Sipil

## Abstract
The Covid-19 pandemic resulted in increased risks to the health of civilians in conflict areas and should be a primary consideration of the parties to the dispute, both the state and non- state  armed  groups.  This  paper  discusses  how  the  provisions  of  humanitarian  law  can positively  contribute  to  the  protection  of  civilians  in  conflict  areas  during  the  Covid-19 pandemic,  especially  regulating  the  rights  and  obligations  that  must  be  carried  out  by  the disputing parties to protect the civilian population. This research is a normative legal research, with  a  literature  study  method  with  an  content  analysis  approach.  Qualitative  analysis  is performed on secondary legal material to get conclusions drawn deductively.  Based on the discussion, it is concluded that the compliance with humanitarian law provisions followed by good political will carried out by the parties is the basic and pivotal requirement in providing optimal protection for civilians in conflict areas from the Covid-19 pandemic.
Keywords: Covid-19, Humanitarian Law, Armed Conflict, Protection of Civilian Population

## Pendahuluan
Dunia saat ini tengah dilanda pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), suatu jenis virus corona baru yang diduga berasal dari kota  Wuhan,  Cina  pada  akhir  tahun  2019. Menurut  data World  Health  Organization (WHO), pada bulan Mei 2020 Covid-19 telah menyebar ke hampir semua negara di lima benua  dan  mengakibatkan  4.893.186  jiwa positif  terpapar  Covid-19  dan  323.256 korban meninggal dunia, dan grafik tersebut semakin menunjukkan peningkatan. 1
Hal  tersebut  tentu  saja  sangat mempengaruhi  berbagai  sendi  kehidupan masyarakat  dunia,  termasuk  pada  saat terjadi konflik bersenjata. Pengaruh tersebut dapat terjadi pada penduduk sipil di wilayah konflik  bersenjata  yang  menjadi  jauh  lebih rentan  untuk  terpapar  suatu  pandemi.
Penyebaran  suatu  penyakit  dalam  waktu
1 WHO Health Emergency Dashboard, WHO Coronavirus  Disease  (Covid-19)  Dashboard,  Data  last updated: 2020/5/21, 12:54pm CEST, https://covid19.who.int , (diakses 2 Mei 2020).
2 Timothy Sisk, “Covid -19 and Armed Conflict:
What We Know and Why We Should Worry”, Political Violence at a Glance, 23 April 2020,
konflik  bersenjata  sudah  terjadi  dalam beberapa  kurun  waktu  yang  lampau  di wilayah-wilayah  konflik,  misalnya  pandemi Influenza pada saat Perang Dunia I, wabah Kolera, Meningitis, dan demam Rift Valley di Sudan,  wabah  Polio,  Difteri,  Batuk  Rejan ( whooping cough ), Tetanus dan Campak di El-Savador  atau  virus  Ebola  di  Republik Demokratik Kongo. 2 Paul Wise dan Michele Barry  menyatakan  bahwa  interaksi  antara penyakit  dalam  suatu  konflik  bersenjata seperti perang saudara ( civil war ) akan lebih meningkatkan  risiko  penyebaran  penyakit tersebut  secara  pesat  dan  akhirnya  dapat mengakibatkan dampak global. Hal tersebut lazim terjadi pada konflik yang berlarut-larut diiringi  dengan  pemerintahan  yang  lemah dan  tidak  stabil  serta  sistem  pelayanan kesehatan yang tidak efektif; dua ciri umum pada  negara-negara  berkembang  yang dilanda konflik bersenjata. 3
https://politicalviolenceataglance.org/2020/04/23/c ovid-19-and-armed-conflict-what-we-know-and- why-we-should-worry/ (diakses 2 Mei 2020).
3 Paul H. Wise and Michele  Barry, “Civil
War and the Global Threat of Pandemics”, Daedalus, vol. 146, no. 4 (Fall 2017), p. 72.
Dalam  masa  pandemi  Covid-19  saat ini,  setidaknya  sebaran  Covid-19  mulai merambah  di  wilayah-wilayah  konflik bersenjata seperti  di Ukraina selatan,  yang mengalami  kekurangan  personil  medis  dan alat  pelindung  diri  sehingga  menyebabkan tingkat  kerawanan  yang  cukup  tinggi  pada penduduknya  dalam  mengatasi  serangan Covid-19. 4 Covid-19 juga telah berjangkit di Jalur  Gaza,  diawali  dengan  dua  orang Palestina  yang  terdeteksi  positif  Covid-19 ketika  melakukan  perjalanan  dari  Pakistan untuk memasuki wilayah Gaza melalui Mesir. Wilayah yang luasnya hanya 145 mil persegi dan merupakan tempat tinggal bagi sekitar dua juta jiwa warga Palestina dengan tingkat kemiskinan  dan  pengangguran  yang  tinggi tentu  sangat  riskan  sebagai  tempat berbiaknya wabah Covid-19. 5
Pandemi ini juga sangat riskan dalam kasus  di  mana  terjadi  ledakan  pengungsi dari  wilayah-wilayah  konflik.  Menurut The
4 Damaris Giuliana, “Responding to Covid -19 in  conflict- affected  eastern  Ukraina”,
Medecins  Sans Frontieres, 8 May 2020, https://www.msf.org/responding-covid-19-conflict- affected-eastern-ukraine (diakses 12 Mei 2020). 5 Nidal al- Mughrabi dan Daniel Wallis, “First Corona Virus Cases Confirmed in the Palestinian Gaza Strip”, Reuters, 22 March 2020,
https://www.reuters.com/article/us-health-corona-
Norwedian  Refugee  Council ,  dalam  kurun waktu tanggal 23 Maret hingga 15 Mei 2020, konflik bersenjata yang terjadi di 19 negara telah  mengakibatkan  terjadinya  ledakan pengungsi.  Setidaknya  di  negara-negara seperti Chad, Nigeria, Afganistan, Suriah dan Myanmar  terdapat lebih dari  10  ribu orang yang menjadi pengungsi domestik ( internally  displaced  person ).  Di  Kongo, sedikitnya  480  ribu  penduduk  terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik berkepanjangan yang terjadi antara kelompok  perlawanan  bersenjata  dan Angkatan  Bersenjata  Kongo.  Berkenaan dengan pandemi Covid-19, sejauh ini telah terkonfirmasi  terdapat  2000  kasus  positif dengan  angka  kematian  61  orang  di Republik  Demokratik  Kongo.  Walaupun jumlah  tersebut  tidak  sebanyak  jumlah kematian  di  negara-negara  lainnya,  namun ledakan  tersebut  dapat  terjadi  dengan sangat cepat. 6
palestinians-gaza/first-coronavirus-cases-confirmed-in- the-palestinian-gaza-strip-idUSKBN219004 (diakses  2 Mei 2020).
6 Suyin  Haynes,  “Armed  Conflict  Has  Forced 661,000  People  to  Flee  Their  Homes  During  the Coronavirus  Pandemic”, Time,  22  May  2020, https://time.com/5841371/displaced-people- coronavirus-pandemic/ (diakses 23 Mei 2020).
Terlepas
dari kejadian-kejadian tersebut,  kondisi  dunia  sebenarnya  telah cukup  memprihatinkan  jika  ditinjau  dari tetap maraknya konflik bersenjata. Setahun sebelum  Covid-19  mulai  merebak  di  awal tahun  2020, The  Uppsala  Conflict  Data Program telah  melaporkan  terdapat  78 konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  berbagai wilayah negara. Dalam hal ini wabah Covid- 19  telah  menjangkiti  penduduk  di  negara- negara yang sedang mengalami peperangan.  Penduduk  sipil  di  wilayah- wilayah konflik maupun wilayah lainnya yang terimbas  konflik,  bagai  mengalami  perang- ganda;  di  satu  sisi  mereka  harus  bertahan untuk  mengatasi  serangan  pandemi  Covid- 19,  dan  di  sisi  lainnya  mereka  harus bertahan  pula  terhadap  dampak  yang ditimbulkan akibat konflik bersenjata.
Mengingat jatuhnya korban meninggal dunia akibat Covid-19 begitu luar biasa  dalam  tempo  yang  sangat  cepat, Sekretaris  Jendral  PBB  António  Guterres menghimbau  agar  para  pihak  yang
7 Peace and Security, “Covid -19: UN chief calls for  global  ceasefire  to  focus  on ‘the  true  fight  of  our lives”,
UN News, 23 March 2020, https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972 (diakses 2 Mei 2020).
bersengketa  melakukan  gencatan  senjata secara global ( global cease-fire ). 7
Penerapan  gencatan  senjata  secara global  tentu  saja  tidak  berarti  mengubah situasi konflik bersenjata di wilayah-wilayah tersebut  menjadi  situasi  damai.  Situasi konflik bersenjata tetap ada dan oleh karena itu dalam situasi demikian hukum humaniter sebagai lex specialis tidak saja tetap berlaku di wilayah tertentu, namun juga harus ditaati atau  diimplementasikan  oleh  negara. 8
Sehubungan  dengan  keberlakuan  hukum humaniter  dalam  situasi  tersebut,  maka menjadi  menarik  untuk  membahas  apakah hukum  humaniter  memberikan  kontribusi positif dalam mengatasi wabah Covid-19 dan melindungi penduduk sipil di wilayah konflik, mengingat hukum humaniter pada hakikatnya dirumuskan untuk mengatur alat dan  cara  berperang  serta  perlindungan korban  perang,  dan  tidak  dibuat  secara khusus dalam rangka pemberantasan suatu wabah penyakit.
8 United Nations Security Council S/2020/366, Report  of  the  Secretary-General  on  the  Protection  of civilian  in  armed  conflicts,  6  May  2020,  para  (50),  p. 12/16.

## Pembahasan

## Kewajiban Negara yang bersengketa
Negara  sebagai  subjek  hukum internasional memiliki suatu kewajiban yang disebut  dengan  kewajiban “ due  dilligence ”, yakni  kewajiban  untuk  melakukan  standar perilaku  atau  standar  tindakan  yang menggambarkan  bahwa  negara  tersebut bersungguh-sungguh  dalam  melakukan upaya-upaya  terbaiknya  untuk  mencegah, menghentikan, atau mengatasi suatu risiko, ancaman atau kerugian-kerugian tertentu. 9
Kewajiban due-dilligence ini dilakukan  tidak  saja  pada  situasi  damai, namun  juga  termasuk  ketika  terjadi  situasi konflik bersenjata. Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19, maka terdapat beberapa klausula  dari  instrumen-instrumen  Hukum Humaniter yang dapat ditafsirkan mendukung  adanya  pelaksanaan  Protokol Kesehatan dalam rangka mencegah menyebarnya  suatu  wabah  penyakit, termasuk dalam hal ini Covid-19.
9 Antonio Coco and Talita de Souza Diaz, “Part I: Due Diligence and Covid- 19: States’ Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak”, EJIL: Talk!, March 24,
2020, https://www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence- and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the- coronavirus-outbreak/ , (diakses 5 Mei 2020).
Menurut  ICRC,  klausula-klausula tersebut terdiri dari serangkaian norma yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari para petugas  medis  beserta  transportasi  dan fasilitas yang dimilikinya. Bagi negara pihak yang bersengketa keberlanjutan operasional para petugas medis tersebut harus dijamin, misalnya dengan merumuskan adanya zona- zona khusus seperti zona rumah sakit yang diadakan  dalam  rangka  melaksanakan pekerjaan  para  petugas  medis.  Sedangkan dalam  hal  terjadi  pendudukan  dari  suatu wilayah  negara  yang  bersengketa,  maka Penguasa  Pendudukan  harus  menjamin adanya  fasilitas  medis  dan  kesehatan masyarakat. 10 Ketentuan mengenai jaminan keberlangsungan tugas para personil medis ini terdapat dalam Pasal 3 common articles Konvensi  Jenewa,  dan  sejumlah  pasal lainnya, termasuk Protokol Tambahan I dan II  dan  hukum  kebiasaan  internasional humaniter. 11 Hal ini merupakan konsekuensi logis  jika  mengingat  bahwa  hukum
10 ICRC, “Covid -19: How IHL provides crucial safeguards during pandemic”, 30 March 2020,
https://www.icrc.org/en/document/covid-19-how-ihl- provides-crucial-safeguards-during-pandemics , (diakses 5 Mei 2020).
11 Ibid.
humaniter pada awal-awal pembentukannya memberikan  perhatian  yang  besar  pada tugas dan fungsi para personil medis dalam rangka  memberikan  pertolongan  dan perawatan pada para korban perang.
Selain  pasal-pasal  yang  ditujukan untuk  keberlangsungan  pekerjaan  para petugas  medis,  maka  terdapat  pula  pasal- pasal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan sumber air, bantuan kemanusiaan, para tahanan, dan kelompok rentan seperti lansia, wanita dan anak, serta mereka  yang  terpaksa  meninggalkan kampung  halamannya  karena  mengalami persekusi (baik internally displaced persons maupun refugees,  migrants, dan  para pencari  suaka),  termasuk  klausula-klausula yang mengatur tentang sanksi dan tindakan- tindakan  yang  bersifat  restriktif  jika  terjadi pelanggaran. 12
Dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai perlindungan sumber air misalnya,  maka  Negara  yang  bersengketa harus  memastikan  dan  menjamin  bahwa
12 Cordula  Droege,  “COVID -19  response  in  conflict zones hinges on respect for international humanitarian law”, Humanitarian  Law  &  Policy,  April  16,  2020,
sumber  air  harus  selalu  tersedia.  Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 di mana air merupakan  hal  yang  wajib  ada  dalam pelaksanaan  Protokol  Kesehatan  sebagai material  untuk  mencuci  tangan  yang  telah terlebih  dahulu  dicuci  dengan  sabun.  Oleh karena itu, untuk memastikan hal tersebut, Negara  yang  bersengketa  perlu  menjamin bahwa  selain  sumber-sumber  air  demikian tidak  boleh  dijadikan  sebagai  sasaran serangan.  Di  samping  itu  maka  juga  harus terdapat  kepastian  bahwa  sumber  air tersebut dapat diakses oleh pihak manapun selama  berlangsungnya  konflik,  khususnya penduduk  sipil  di  wilayah  konflik.  Jaminan aksesibilitas  ini  tentunya  juga  meliputi jaminan  bahwa  tidak  akan  ada  tindakan- tindakan  yang  disengaja  untuk  mencemari sumber  air  yang  dapat  mempengaruhi kesehatan penduduk sipil di wilayah konflik, misalnya  dengan  memasukkan  racun  atau unsur  kimia  lainnya  sebagai  metoda berperang yang dilarang. Hal ini semua perlu dijamin  oleh  Negara  yang  bersengketa
https://blogs.icrc.org/law-and- policy/2020/04/16/covid-19-response-respect- international-humanitarian-law/ , (diakses 5 Mei 2020).
mengingat  peranan  air  sangat  penting  dan vital  untuk  kelangsungan  hidup  tidak  saja bagi penduduk sipil di wilayah konflik namun juga  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  itu sendiri. Jaminan tersebut sekaligus memastikan bahwa Negara yang bersengketa  tidak  melaksanakan  metoda “ starvation ”  yang  merupakan  pelanggaran hukum  humaniter,  baik  dalam  konflik bersenjata  internasional  maupun  non- internasional (Pasal 54 ayat (1-2) Protokol I dan  Pasal  14  Protokol  II).  Dengan  status bahwa perlindungan objek-objek sipil, dalam hal  ini  sumber-sumber  air  yang  sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil  telah  merupakan  hukum  kebiasaan internasional humaniter, 13 maka sumber air seperti itu tidak boleh diserang, dihancurkan,  dipindahkan  atau  dilakukan tindakan  lain  yang  mengakibatkan  objek demikian menjadi tidak berfungsi.
Di  samping  perlindungan  terhadap sumber  air,  maka  kelompok  rentan merupakan  golongan  yang  mendapatkan
13 Rule 54 Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter.
perhatian  khusus  dalam  hukum  humaniter, khususnya  berkenaan  dengan  situasi pandemi  Covid-19.  Kelompok  ini  dapat meliputi  orang-orang  yang  secara  khusus memiliki risiko tinggi seperti golongan lanjut usia, termasuk para penyandang disabilitas yang  secara  khusus  memiliki  kendala  atau hambatan-hambatan  tertentu,  termasuk pula wanita dan anak-anak, para pengungsi domestik  ( internally displaced  persons ), pengungsi (refugees), termasuk para migran dan pencari suaka serta para tahanan. 14 Jika dalam  situasi  damai  saja  mereka  yang masuk  dalam  kelompok  rentan  ini memerlukan  perlindungan  yang  khusus, maka  terlebih  lagi  ketika  mereka  berada dalam  situasi  konflik  bersenjata,  karena mereka  akan  semakin  terekspos  oleh dampak  yang  diakibatkan  dalam  konflik bersenjata  dengan  kondisi  fisik  dan  psikis yang  memerlukan  perlakuan  khusus, sehingga norma-norma yang berlaku seperti dalam Hague  Regulations 1907,  Konvensi Jenewa  1949,  kedua  Protokol  Tambahan
14 ICRC Advisory Service, “Covid -19 and IHL”, Geneva, tanpa tahun.
1977  pada  Konvensi  Jenewa  serta  hukum
kebiasaan
humaniter internasional memastikan  bahwa  para  pihak  yang bersengketa berkewajiban untuk melindungi mereka  baik  dari  dampak  peperangan maupun  pencegahan  penyebaran  penyakit atau virus menular seperti Covid-19.
ICRC  juga  menegaskan  melalui bagian Advisory Service-nya bahwa pemberlakuan  rejim  penerapan  sanksi  dan tindakan-tindakan  serupa  lainnya  yang bersifat  restriktif,  harus  diimplementasikan, sehingga  setiap  orang  yang  melakukan pelanggaran  atas  norma  hukum  humaniter dipastikan  akan  mendapatkan  hukuman sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa sebaik apapun suatu norma yang dirumuskan,  namun  norma  itu  tidak  akan ada  artinya  jika  pelanggaran  terhadapnya tidak  ditindak.  Penjagaan  terhadap  tetap berlakunya norma-norma hukum humaniter dalam situasi konflik bersenjata merupakan kewajiban  dari  negara  pihak  yang bersengketa  sesuai  dengan  pasal  penting sebagai  hulu  perjanjian  internasional  yang terdapat  dalam  setiap  Konvensi  Jenewa
1949,  yakni common  Article 1  yang mencerminkan prinsip pacta sunt servanda.
Dengan  demikian  hal  ini  berarti  bahwa negara  pihak  pada  Konvensi  Jenewa  1949 berjanji  untuk  menghormati  ( to  respect ), menjamin  penghormatan  ( to  ensure respect )  dalam  setiap  keadaan  atau  situasi ( in  all  circumstances ).  Frasa  menghormati yang terdapat dalam pasal ini menunjukkan bahwa  negara  pihak  harus  melakukan tindakan-tindakan  yang  diperlukan  untuk mengimplementasikan norma-norma Konvensi Jenewa, baik dengan merumuskan norma tersebut dalam peraturan pelaksanaan  yang  bersifat  aplikatif  sesuai dengan  sistem  hukum  nasional,  termasuk membentuk  lembaga  pelaksana  yang berfungsi  dan  bertanggung  jawab  terkait pelaksanaannya.  Adapun  frasa  menjamin penghormatan  berarti  negara  pihak  harus menjamin bahwa setiap pelanggaran norma hukum  humaniter  harus  diadili  sesuai dengan hukum yang berlaku. Alinea terakhir Pasal  1  ini  juga  menegaskan  bahwa kewajiban negara pihak untuk menghormati dan menjamin penghormatan tersebut akan
berlaku  dalam  setiap  situasi  konflik bersenjata, maupun dalam situasi damai.
Dengan  melihat  konstruksi  seperti itu,  maka  terkait  dengan  perlindungan penduduk  sipil  dari  penyebaran  Covid-19, maka  sebenarnya  ketentuan  Konvensi Jenewa 1949 maupun norma-norma hukum humaniter  lainnya,  telah  cukup  mengatur pelaksanaan  Protokol  Kesehatan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Kesehatan  Dunia dengan syarat norma-norma tersebut benar- benar  diimplementasikan.  Hal  ini  tentunya juga  tidak  terlepas  dari political  will
(kemauan  politik)  yang  baik  dari  negara yang  bersangkutan  untuk  menerapkan norma-norma  hukum  humaniter  tersebut tanpa diskriminasi. Korelasi positif bersyarat ini  tentunya  bukan  merupakan  jaminan mutlak bahwa norma-norma hukum humaniter akan diterapkan. Oleh karena itu, salah  satu  mekanisme  untuk  menjamin penghormatan yang dikemas dalam perumusan  sanksi  bagi  para  pelanggar tersebut, dalam hal ini termasuk
15 Marco  Longobardo,  “The  Duties  of
Occupying Power in Relation to the Fight against Covid- 19”, EJIL:  TALK!  Blog  of  the  European  Journal  of International Law, 8 April 2020,
pelanggaran  terhadap  Protokol  Kesehatan dalam  waktu  konflik  bersenjata,  harus benar-benar  dilaksanakan  tanpa  pandang bulu,  karena  hanya  dengan  demikianlah maka  hukum  humaniter  akan  berperanan penting dalam hal melindungi penduduk sipil di wilayah konflik dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

## Kewajiban  Penguasa  Pendudukan (Occupying Power)
Dalam  situasi  konflik  bersenjata internasional  di  mana  telah  terjadi pendudukan  militer  ( military  occupation ) maka  hukum  humaniter  dan  terutama hukum pendudukan yang mengatur tentang hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Penguasa Pendudukan akan berlaku di wilayah tersebut. Menurut Marco
Longobardo,  Konvensi  Jenewa  IV  yang mengatur  tentang  perlindungan  orang- orang  sipil  pada  waktu  konflik  bersenjata telah  memuat  serangkaian  ketentuan  yang relevan dengan upaya-upaya untuk memerangi  pandemi  Covid-19. 15 Hal  ini
https://www.ejiltalk.org/the-duties-of-occupying- powers-in-relation-to-the-fight-against-covid-19/ (diakses 2 Mei 2020).
terutama  tersirat  dalam  norma  yang terdapat  dalam  Pasal  56  ayat  Konvensi Jenewa IV, yang berbunyi:
“ To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring  and  maintaining,  with  the cooperation of national and local authorities, the medical and hospital establishments and services,  public  health  and  hygiene  in  the occupied territory, with particular reference to  the  adoption  and  aplication  of  the prophylactic  and  preventive  measures necessary  to  combat  the  spread  of contagious diseases and epidemics. Medical personnel of all categories shall be allowed to carry out their duties. If  new  hospitals  are  set  up  in  occupied territory and if the competent organs of the occupied State are not operating there, the occupying  authorities  shall,  if  necessary, grant  them  the  recognition  provided  for  in Article  18.  In  similar  circumstances,  the occupying  authorities  shall  also  grant recognition  to  hospital  personnel  and transport  vehicles  under  the  provisions  of
Article 20 and 21.
In adopting measures of health and hygiene and in their implementation, the Occupying Power shall take into consideration the moral and ethical susceptibilities of the population of the occupied territory ”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat  dilihat  bahwa  Ayat  (1)  secara gamblang  menegaskan  bahwa  Penguasa Pendudukan, terlepas dari kemampuan yang ada  dan  peralatan  yang  mereka  kuasai, harus  sedapat mungkin  memiliki kewajiban untuk  memastikan  dan  mempertahankan
16 Jean S. Pictet, The Geneva Conventions of 12  August  1949  Relative  to  the  Protection  of  Civilian
keberadaan  rumah  sakit,  memelihara pelayanan  medis,  kesehatan  masyarakat dan kebersihan di wilayah pendudukan. Hal ini disebabkan, menurut Komentar Konvensi Jenewa IV, 16 bahwa dalam situasi terjadinya pendudukan militer, maka kondisi kesehatan bagi  para  penduduk  di  wilayah  tersebut tentu saja pada umumnya cukup memprihatinkan,  karena  dalam  situasi  itu yang  terjadi  adalah  ketidaktersediaan makanan secara cukup, kurangnya persediaan  obat-obatan  maupun  peralatan medis  lainnya  bagi  penduduk  yang membutuhkan.  Tidak  jarang  pula  bahwa keberadaan fasilitas medis seperti itu dapat pula  menjadi  tidak  berfungsi  akibat terdampak  oleh  konflik,  sehingga  dalam situasi tersebut diperlukan adanya kerjasama  dengan  pemerintah  dari  negara setempat (negara yang diduduki).
Ayat  (1)  ini  juga  mencantumkan ketentuan  yang  sangat  berkaitan  dengan masa pandemi Covid-19, yakni
dicantumkannya  kewajiban  yang  bersifat preventif  dalam  rangka  mencegah  atau
Persons in Time of War. Commentary, (Geneva: ICRC. 1958), 313-314.
mengurangi dampak lebih buruk dari suatu penyakit,  yang  dirumuskan  dalam  frasa “ with  particular  reference  to  the  adoption and  aplication  of  the  prophylactic  and preventive  measures  necessary  to  combat the  spread  of  contagious  diseases  and epidemics ” .    Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  istilah profilaksis didefinisikan sebagai  pemeliharaan  kesehatan  dan pencegahan  penyakit.  Dalam  bidang kedokteran  istilah  ini  digunakan  untuk menggambarkan  suatu  tindakan  atau prosedur  dan  perawatan  guna  mencegah suatu penyakit. Jean Pictet dalam Komentar Konvensi  Jenewa  IV  menjelaskan  bahwa tindakan-tindakan preventif ini dapat terdiri dari  sejumlah  tindakan  pencegahan  seperti memberikan  supervisi  terhadap  para personil yang bekerja di instansi kesehatan masyarakat  atau  rumah  sakit  umum, memberikan  pendidikan  atau  pengetahuan yang  diperlukan  dalam  rangka  melakukan pencegahan penyakit, melakukan pendistribusian  obat-obatan,  merumuskan mekanisme eksaminasi medis dan
17 Ibid.
disinfektan,  menyediakan  bahan  obat- obatan,  mengirimkan  tim  kesehatan  di daerah  yang  terkena  epidemi,  melakukan isolasi dan akomodasi terhadap orang-orang yang menderita penyakit menular ( communicable  disease ),  serta  membuka rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan baru yang diperlukan. 17 Adanya suatu mekanisme dan perawatan yang bersifat preventif untuk mencegah  menularnya  suatu  penyakit menunjukkan  bahwa  pencegahan  penyakit menular pada situasi konflik bersenjata telah dipraktikkan  sejak  lama,  dimulai  dari pandemi  influenza  yang  terjadi  sebelum Perang  Dunia  I,  yakni  pada  tahun  1918- 1919;  dilanjutkan  dengan  upaya  negara- negara    pada  tahun  1925  untuk menghentikan  virus  atau  bibit  penyakit untuk penggunaan yang bersifat militer atau sebagai  metoda  berperang,  berjangkitnya virus  HIV/AIDS  ( Human  Immunodeficiency Virus  /  Acquired  Immune  Deficiency Syndrome )  yang  merusak  kekebalan  tubuh manusia  yang  berkembang  selama  Perang Dingin, terjadinya sindrom pernafasan yang
akut  atau  SARS  ( Severe  Acute  Respiratory Syndrome )  tahun  2003,  H1N1  pandemi influensi  tahun  2009,  atau  berjangkitnya virus  Ebola  tahun  2014  di  Afrika  Barat. 18
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam rangka  mencegah  semakin  menyebarnya Covid-19,  maka  mekanisme  pelaksanaan Protokol  Kesehatan  merupakan  salah  satu mekanisme  preventif  yang  dilakukan  oleh setiap  negara,  termasuk  negara-negara yang sedang dilanda konflik bersenjata.
Situasi  pendudukan  militer  yang mungkin  saja  dapat  mengakibatkan  rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan tidak dapat mengidentifikasikan  diri  sebagai  fasilitas medis  untuk  masyarakat,  misalnya  tidak dapat diketahui dengan ketiadaan lambang palang  merah  sebagai  lambang  yang membedakan bahwa fasilitas-fasilitas seperti itu  menjalankan  fungsi  non-militer,  atau memang  fasilitas-fasilitas  demikian  sudah tidak  dapat  berfungsi  lagi,  mengakibatkan kewajiban  pada  Penguasa  Pendudukan untuk  menggantikan  peranannya;  baik
18 David  P.  Fidler, “The  Covid -19  Pandemic, Geopolitics,  and  International  Law”, Journal  of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 11, Issue 2, December 2020, 237-248, doi: https://doi.org/10.1163/18781527-bja10010 .
dengan  mendirikan  fasilitas  yang  baru dengan lambang pembeda, maupun dengan mengeluarkan  kartu  identitas  bagi  para personil medis sehingga mereka tetap dapat melaksanakan  tugasnya. 19 Oleh  karena itulah ketentuan pada Ayat (2) dari Pasal 56 ini  dilengkapi  dengan  Ayat  (3)  di  mana dalam  rangka  menjalankan  fungsi-fungsi fasilitas kesehatan tersebut, maka Penguasa Pendudukan  tetap  harus  menghormati hukum dan kebiasaan masyarakat setempat dan  tidak  dapat  menggantinya  dengan aturan-aturan  yang  baru.  Diantara  hal tersebut  adalah  penghormatan  terhadap praktik  dan  keyakinan  beragama,  hukum adat  dan  kebiasaan  setempat. 20 Ketentuan dalam Ayat (3) ini sesuai dengan ketentuan yang  terdapat  dalam  Pasal  43 Hague Regulations 1907,  dimana  Penguasa Pendudukan hanya berkuasa secara de facto saja  dan  bukan  secara de  jure di  wilayah yang diduduki.
Dengan  melihat  konstruksi  hukum dalam  situasi  terjadi  pendudukan  militer
19 Jean S. Pictet, op.cit., 315. 20 Ibid.
sebagaimana  dijelaskan  dalam  sub-bab  ini, maka  Penguasa  Pendudukan  memang menjadi  otoritas  sentral  dalam  rangka pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional berdasarkan Konvensi Jenewa IV  tahun  1949  dalam  rangka  perlindungan penduduk sipil. Sehubungan dengan hal ini, dan  kaitannya  dengan  situasi  pandemi Covid-19, maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) Konvensi Jenewa IV dapat dianggap sebagai ketentuan  yang  sangat  berkaitan  erat dengan pencegahan penyebaran suatu virus penyakit  dalam  masa  berlakunya  hukum pendudukan. Hal ini memberikan gambaran, sebagaimana telah dikemukakan pula pada sub-bab  tentang  kewajiban  negara  pihak yang  bersengketa,  bahwa  norma-norma yang terdapat dalam pasal tersebut bersifat penting dalam rangka mencegah penyebaran  Covid-19  jika  ketentuannya benar-benar  dilaksanakan  oleh  Penguasa Pendudukan. Untuk melaksanakan kewajiban  yang  tidak  mudah  tersebut, Konvensi  telah  memberikan  kewenangan
21 20  Years  protecting  civilian  in  armed conflict,  “Bringing  within  reach:  the  importance  of engaging armed non-State actors to tackle the Covid- 19 Pandemi”, Geneva
Call,
terbatas pada Penguasa Pendudukan, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti membentuk pusat-pusat medis atau fasilitas  kesehatan,  berkolaborasi  dengan otoritas  setempat  yang  hanya  memiliki kekuasaan de jure sehingga apabila norma tersebut dilaksanakan, maka dapat diharapkan  bahwa  penyebaran  Covid-19 dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir. Namun  ini  tentu  saja  tergantung  dari ketaatan terhadap norma hukum humaniter dan political  will yang  baik  dari  Penguasa Pendudukan.
Kewajiban Kelompok Bersenjata

## Bukan  Negara  (Armed  Non-State Actors / ANSA)
Walaupun  sebagian  besar  ahli memberikan  perhatian  mereka  untuk membahas  peran  dan  tanggung  jawab negara  serta  organisasi  internasional berkenaan dengan pandemi Covid-19, peran kelompok bersenjata bukan negara (ANSA) atau  kelompok  pemberontak  juga  menjadi penting. 21 Walaupun terdapat s ANSA yang
https://www.genevacall.org/bringing-within-reach-the- importance-of-engaging-armed-non-state-actors-to- tackle-the-covid-19-pandemic/# (diakses 2 Mei 2020).
menolak  melakukan  gencatan  senjata, namun kelompok pemberontak yang berada di  Filipina, 22 Kamerun, 23 Suriah,  Afganistan atau  di  Jalur  Gaza  merespons  positif himbauan PBB dengan melakukan gencatan senjata. 24
Ketaatan
sebagian kelompok- kelompok bersenjata bukan negara sebagaimana  dikemukakan  dalam  alinea  di atas  menunjukkan  bahwa  dalam  suatu tingkat tertentu, hukum humaniter dipatuhi dan  berlaku  pula  pada  kelompok-kelompok seperti itu, walaupun tidak dipungkiri banyak keraguan yang timbul mengenai personalitas hukum  internasional  yang  disandang  oleh mereka.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Jann Kleffner menyatakan bahwa kelompok bukan  negara  demikian  akan  terikat  pada hukum  humaniter  dengan  memperhatikan lima  hal,  yakni  adanya  kenyataan  bahwa mereka menguasai sebagian wilayah negara
22 Associated  Press,  “Philippine  Rebels Declare Cease- fire to Heed UN Chief’s Call”, Spectrum News, 24 March 2020, https://spectrumlocalnews.com/nc/coastal/ap- online/2020/03/25/philippine-rebels-declare-ceasefire- to-heed-un-chiefs-call (diakses 20 Mei 2020).
23 News,  “Cameroon  Rebels  Declare Coronavirus  Ceasefire”, BBC,  26  March  2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-52053738 (diakses 20 Mei 2020).
24 Marcos Kotlik dan Ezequiel Heffes , “Covid - 19  Symposium:  Covid-19  in  Conflict-Affected  Areas –
induknya,  mereka  telah  melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara de facto di  wilayah  yang  dikuasai,  bahwa  walaupun tidak memenuhi semua persyaratan sebagai suatu  subjek  hukum  internasional  yang memiliki  personalitas  hukum  internasional yang lengkap, namun setidaknya kelompok tersebut  memenuhi  sebagian  personalitas internasional yang mengakibatkan keterikatan  mereka  pada  norma-norma hukum  humaniter,  serta  alasan  terakhir adalah bahwa hukum humaniter ditaati dan mengikat mereka karena kelompok- kelompok  tersebut  memang  berkeinginan untuk mematuhinya. 25
Dalam  praktik  yang  dilakukan  oleh kelompok-kelompok pemberontak di Filipina, Kamerun,  Suriah,  Afganistan  serta  di  Jalur Gaza,  jelas  bahwa  kelompok  bersenjata bukan  negara  atau  kelompok-kelompok pemberontak  tersebut  memang  telah
Armed  Groups  as  a  Part of  Global  Solution”, OpinioJurist, 4 March 2020, https://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19- symposium-covid-19-in-conflict-affected-areas-armed- groups-as-part-of-a-global-solution/ (diakses  20  Mei 2020).
25 Jann  K.  Kleffner,  “The  applicability  of international  humanitarian  law  to  organized  armed groups”, International Review of the Red Cross, Vol. 93,
Issue 882, June 2011, 443-461.
berkeinginan  untuk  mematuhi  hukum humaniter, khususnya menghormati adanya gencatan  senjata  yang  dikeluarkan  oleh Sekjen PBB dan mempraktikkan mekanisme Protokol Kesehatan dalam rangka mencegah berkembangnya  Covid-19.  PBB  misalnya,
mengerahkan pasukan MINUSCA
( Multidimensional  Integrated  Stabilization
Mission in the Central African Republic) yang membangun  fasilitas-fasilitas  untuk  cuci tangan, melaksanakan pendistribusian masker  wajah  baik  kepada  penduduk  sipil maupun kombatan selama konflik berlangsung, 26 walaupun  terkadang  hal  ini dilakukan  dengan  cukup  sulit  karena  di beberapa  wilayah  konflik  Pemerintah setempat  melihat  berjangkitnya  pandemi Covid-19 sebagai peristiwa yang melemahkan  kekuatan  kelompok-kelompok pemberontak  secara  alami  dan  dipandang sebagai hal yang menguntungkan. 27 Adapun gencatan  senjata  itu  sendiri  merupakan istilah populer dari istilah baku yang disebut
26 Global perspectives Human stories, “From fighting with guns to fighting the pandemic”, UN News, 30 May 2020, https://news.un.org/en/story/2020/05/1065052 (diakses 11 Juni 2020).
“truce”  u ntuk  menggambarkan  adanya penghentian tembak-menembak yang berlaku  sementara  di  wilayah  tertentu, sebagaimana diatur  dalam Pasal 23 ayat(f) Hague  Regulations  1907,  Pasal  37  ayat (1)(a) Protokol Tambahan I 1977 dan telah diakui sebagai hukum kebiasaan humaniter internasional ( Rule 58).
Contoh lain tentang adanya kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter bagi kelompok-kelompok pemberontak, tampak pada konflik bersenjata  non-internasional  di  Yaman anatara pemberontak Houthi dan Pemerintah  Yaman  yang  dibantu  oleh Koalisis  Arab  Saudi  dan  negara-negara Barat. Dalam situasi ini, pemberontak Houthi minimal  harus  menghormati  keberadaan hukum  kebiasaan  humaniter  internasional khususnya Rule 55  yang  meletakkan kewajiban bagi para pihak untuk mengijinkan dan memfasilitasi adanya akses
27 Urgence,  Rehabilitation,  Developments (URD) Groupe in cooperation with AFD, Centre de Crise et de Soutien and Ministere de L’E urope et des Affaires Etrangeres,  “Covid -19:  Interactions  Between  the Pandemic and Conflict”, Briefing Note No. 9, July 2020, 4.
bantuan  kemanusiaan  bagi  penduduk  sipil yang memerlukan. 28
Dengan melihat konstruksi normatif ini  maka  diharapkan  bahwa  pencegahan Covid-19  dalam  konfik  bersenjata  yang bersifat  non-internasional,  tidak  saja dibebankan pada pemerintahan dari negara induk  saja,  melainkan  juga  terletak  pada kemauan baik para kelompok pemberontak di wilayah tersebut untuk melaksanakan dan menerapkan norma-norma hukum humaniter,  karena  norma-norma  tersebut juga  mengikat  secara  hukum  pada  mereka dalam kondisi tertentu.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemabahasan,  maka disimpulkan bahwa hukum humaniter sudah memberikan kontribusi positif dalam rangka mencegah  dan  meminimalisir  penyebaran Covid-19 di wilayah konflik dan penerapannya  akan  melindungi  penduduk sipil  di  wilayah  konflik  bersenjata,  dengan syarat bahwa para pihak yang bersengketa
28 Catriona  Murdoch  and  Niriksha  Sanghvi,  “Covid -19 and  Humanitarian  Access  in  Starvation-Affected Countries:  Part  1 – Yemen”, March  26,  2020, Just
benar-benar mematuhi dan menerapkannya disertai dengan kemauan  politik yang  baik. Penerapan  tersebut  tidak  saja  berupa perumusan  aturan  pelaksanaan  seperti Protokol Kesehatan, namun juga pembentukan  gugus  tugas  atau  otoritas pelaksana yang akan bekerja mengimplementasikan  hal  tersebut  disertai mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan. Korelasi positif yang bersyarat ini tampaknya tidak  selalu  mudah  dilaksanakan  dalam situasi  konflik  bersenjata,  namun  sejumlah praktik  yang  dilakukan  oleh  kelompok- kelompok  bersenjata  yang  terorganisir  di beberapa  wilayah  konflik  menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bukti bahwa hukum humaniter memainkan peranan yang penting dalam mencegah penyebaran Covid- 19 dalam situasi konflik bersenjata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Security, https://www.justsecurity.org/69374/covid-19- and-humanitarian-access-in-starvation-affected- countries-part-1-yemen/ (diakses 30 Mei 2020).
Pictet, Jean S., The Geneva Convention IV of 12  August  1949  Relative  to  the Protection of Civilian Persons in Time of War. Commentary , (Geneva: ICRC. 1958), 313-314.
Terbitan Berkala al-Mughrabi,  Nidal  and Daniel  Wallis,  “First Corona Virus Cases Confirmed in the Palestinian  Gaza  Strip”, Reuters ,  22 March 2020, https://www.reuters.com/article/us- health-corona-palestinians-gaza/first- coronavirus-cases-confirmed-in-the- palestinian-gaza-strip- idUSKBN219004 (diakses 2 Mei 2020). Associated Press, “Philippine Rebels Declare Cease- fire  to  Heed  UN  Chief’s  Call”, Spectrum  News ,  24  March  2020, https://spectrumlocalnews.com/nc/co astal/ap- online/2020/03/25/philippine-rebels- declare-ceasefire-to-heed-un-chiefs- call (diakses 20 Mei 2020). Coco,  Antonio  and  Talita  de  Souza  Diaz, “Part I: Due  Diligence and Covid -19:
States’ Duties to Prevent and Halt the Coronavirus  Outbreak”, EJIL:  Talk! , March 24, 2020, https://www.ejiltalk.org/part-i-due- diligence-and-covid-19-states-duties- to-prevent-and-halt-the-coronavirus- outbreak/ , (diakses 5 Mei 2020). Fidler,  David  P.,  “The  Covid -19  Pandemic, Geopolitics,  and  International  Law”, Journal of International Humanitarian Legal  Studies, Vol.  11,  Issue  2, December  2020,  237-248,  doi: https://doi.org/10.1163/18781527- bja10010 . Haynes,  Suyin, “Armed Conflict Has Forced 661,000  People  to  Flee  Their  Homes During  the  C oronavirus  Pandemic”,
Time , 22 May 2020, https://time.com/5841371/displaced- people-coronavirus-pandemic/
(diakses 23 Mei 2020).
ICRC,  “Covid -19:  How  IHL  provides  crucial safegu ards  during  pandemic”,  30
March 2020, https://www.icrc.org/en/document/c
ovid-19-how-ihl-provides-crucial- safeguards-during-pandemics , (diakses 5 Mei 2020).
Kleffner,  Jann  K.,  “The  applicability  of international  humanitarian  law  to organized armed groups”, International Review of the Red Cross ,
Vol.  93,  Issue  882,  June  2011,  443- 461.
Kotlik, Marcos dan Ezequiel Heffes , “Covid - 19  Symposium:  Covid-19  in  Conflict- Affected Areas – Armed Groups as a Part of Global Solution”, OpinioJurist , 4 March 2020, https://opiniojuris.org/2020/04/04/co vid-19-symposium-covid-19-in- conflict-affected-areas-armed- groups-as-part-of-a-global-solution/
(diakses 20 Mei 2020).
Longobardo,  Marco, “The  Duties  of Occupying  Power  in  Relation  to  the Fight  against  Covid- 19”, EJIL:  TALK! Blog  of  the  European  Journal  of International  Law ,  8  April  2020, https://www.ejiltalk.org/the-duties- of-occupying-powers-in-relation-to- the-fight-against-covid-19/ (diakses 2 Mei 2020).
News, “Cameroon Rebels Declare Coronavirus  Ceasefire”, BBC ,  26 March 2020, https://www.bbc.com/news/world- africa-52053738 (diakses  20  Mei 2020).
Sisk,  Timothy, “Covid -19  and  Armed Conflict: What We Know and Why We Should Worry”, Political Violence at a Glance, 23 April 2020, https://politicalviolenceataglance.org/
2020/04/23/covid-19-and-armed- conflict-what-we-know-and-why-we- should-worry/ (diakses 2 Mei 2020). Urgence,  Rehabilitation,  Developments (URD)  Groupe  in  cooperation  with AFD,  Centre  de  Crise  et  de  Soutien and  Ministere  de  L’E urope  et  des Affaires
Etrangeres,
“Covid -19: Interactions  Between  the  Pandemic and Conflict”, Briefing Note No. 9 , July 2020, 4.
Wise, Paul H. and Michele Barry, “Civil War and the Global
Threat of
Pandemics”, Daedalus , vol. 146, no. 4 (Fall 2017), 72.

## Dokumen Hukum
United Nations Security Council S/2020/366, Report  of  the  Secretary-General  on the  Protection  of  civilian  in  armed conflicts,  6  May  2020,  para  (50), 12/16.

## Situs Web
20 Years protecting civilian in armed conflict,
“Bringing
within reach: the importance  of  engaging  armed  non- State  actors  to  tackle  the  Covid-19 Pandemi”, Geneva Call , https://www.genevacall.org/bringing- within-reach-the-importance-of- engaging-armed-non-state-actors-to- tackle-the-covid-19-pandemic/# (diakses 2 Mei 2020). Droege,  Cordula, “COVID -19  response  in conflict  zones  hinges  on  respect  for international
humanitarian law”, Humanitarian Law & Policy , April  16, 2020, https://blogs.icrc.org/law-and- policy/2020/04/16/covid-19- response-respect-international- humanitarian-law/ ,  (diakses  5  Mei 2020). Global  perspectives  Human  stories,  “From fighting  with  guns  to  fighting  the pandemic”, UN  News ,  30  May  2020, https://news.un.org/en/story/2020/0 5/1065052 (diakses 11 Juni 2020).
Giuliana, Damaris, “Responding to Covid -19 in  conflict- affected  eastern  Ukraina”, Medecins  Sans  Frontiere s , 8  May 2020, https://www.msf.org/responding- covid-19-conflict-affected-eastern- ukraine (diakses 12 Mei 2020). Murdoch,  Catriona  and  Niriksha  Sanghvi, “Covid -19 and Humanitarian Access in Starvation-Affected  Countries:  Part  1 – Yemen”,  March  26,  2020, Just Security , https://www.justsecurity.org/69374/c ovid-19-and-humanitarian-access-in-
starvation-affected-countries-part-1- yemen/ (diakses 30 Mei 2020). Peace and Security, “Covid -19: UN chief calls for  global  ceasefire  to  focus  on  ‘the true fight of our lives”, UN News , 23 March 2020, https://news.un.org/en/story/2020/0 3/1059972 (diakses 2 Mei 2020). WHO  Health  Emergency  Dashboard,  WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard,  Data  last  updated: 2020/5/21, 12:54pm CEST, https://covid19.who.int  ,  (diakses  2 Mei 2020).