## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA

## Mengatasi Tantangan Perpajakan Bagi UMKM Desa Tanjung Rejo Melalui Literasi Harmonisasi UU Perpajakan
Yuni Shara 1 , Sari Wulandari 2* , Toni Hidayat 3 , Mhd. Dani Habra 4 , Horia Siregar 5
1 Program Studi Akuntansi ,Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia 2,3,4,5 Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Indonesia Email: 1 yunishara@umnaw.ac.id , 2* sariwulandari@umnaw.ac.id, 3 tonihidayat@umnaw.ac.id,
4 mhddanihabra@umn.ac.id, 5 horiasiregar@umnaw.ac.id (*: coressponding author)

## Abstrak
Tujuan dari PKM ini adalah untuk memberikan edukasi dan literasi  kepada masyarakat tentang pajak dalam upaya meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  Pelaku  UMKM  Tanjung  Rejo.Pesertanya  adalah  usaha  mikro,  kecil  dan menengah di Desa Tanjung Rejo. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: (1) Penyuluhan (Sosialisasi) dan edukasi tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jenis Pajak UMKM dan UMKM Bangkit dengan Daya Ungkit Ekonomi Indonesia (2) Focus Group Discussion (FGD) (3) Pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban Pajak UMKM. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah munculnya motivasi dan kesadaran diri  dari  para  pelaku  UMKM  untuk  memperbaharui  informasi  terkait  pajak  karena  fasilitas  yang  ada  sangat bermanfaat bagi UMKM. Pemahaman pelaku UMKM terhadap fasilitas perpajakan yang dapat digunakan. Pemahaman pelaku  usaha  tentang  Laporan  Pajak  dan  prosedur  pelaporan  pajak.  Pengelola  UMKM  juga  langsung  menerapkan literasi  harmonisasi  peraturan  perpajakan. Kegiatan pelatihan  ini  tidak  hanya  bersifat  satu  arah,  tetapi  terjadi dua arah dengan sesi diskusi.  Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi secara tertib dan terarah.
Kata Kunci: UU harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pelaku UMKM, Literasi Pajak, Ekonomi Bangkit.

## Abstract
The purpose of this PKM is to provide education and literacy to the public about taxes in an effort to increase awareness and compliance of Tanjung Rejo MSME Actors.The participants are micro, small and medium enterprises in Tanjung Rejo Village.  The  methods  used  in  this  activity  are:  (1)  Counseling  (Socialization)  and  education  about  the  Law  on Harmonization of Tax Regulations, Types of MSME Taxes and MSMEs Rising Leveraged Indonesian Economy (2) Focus Group Discussion (FGD) (3) Assistance to MSME actors in fulfilling MSME Tax obligations. The result of this community service is the emergence of motivation and self-awareness from MSME actors to update tax-related information because the  existing  facilities  are  very  beneficial  for  MSMEs.  Understanding  of  MSME  actors  on  tax  facilities  that  can  be  used. Business actors' understanding of Tax Reports and tax reporting procedures. This training activity is not only one-way, but occurs both ways with discussion sessions.  The discussion took place after the delivery of the material in an orderly and directed manner.
Keywords: Law on Harmonization of Tax Regulations, MSME Actors, Tax Literacy, Rising Economy

## 1. PENDAHULUAN
Desa Tanjung Rejo berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur Sumatera Utara, yang memiliki potensi Alam yang kaya sehingga dapat memajukan perekonomian Desa. Desa  ini  seluas  4.114,6650  ha  memiliki  berbagai  potensi  ekonomi  yang  besar,  termasuk  perkebunan, persawahan,  peternakan,  dan  industri  utama  lainnya.  Desa  Tanjung  Rejo,  yang  berbatasan  langsung dengan Selat Malaka, juga memiliki potensi untuk sektor tersier seperti wisata mangrove, kolam pancing, dan  layanan  wisata  perairan  lainnya.  Selain  itu,  Ada  industri  minuman  dan  makanan  dari  mangrove, makanan, kerajinan batik dari mangrove, dan kain ulos. Melihat potensi yang luar biasa dari Desa Tanjung rejo  tidak  sebanding  dengan  pengetahuan,  pemahaman  dan  informasi  tentang    harmonisasi  peraturan perpajakan  yang masih kurang sehingga  UMKM desa tersebut enggan mematuhi peraturan perpajakan yang terbaru. Dengan pemahaman yang baik menjadi faktor kunci peningkatan kepatuhan(Yulianti, 2022). Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan literasi Harmonisasi Perusahan  untuk membantu masyarakat dalam  meningkatkan  pemahaman  dan  kepatuhan  Perpajakan  khusunya  peraturan  terbaru  yaitu  UU Harmonisasi Perpajakan
Pemerintah melakukan reformasi peraturan perpajakan melalui keluarnya Undang-undang terbaru tentang  pajak  mulai  berlaku  pada  29  Oktober  2021.  Undang-undang  yang  dimaksud  adalah  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021  (UU  HPP)  tentang  Harmonisasi  Undang-Undang  Perpajakan.  Undang- undang  baru  ini  mengintegrasikan  beberapa  undang-undang  perpajakan  sebelumnya:  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)  (Indrawan & Binekas, 2018). UU PPh (UU PPh) ; PPN Barang dan Jasa dan PPN Barang Mewah (UU PPN). Selain itu, ada banyak perubahan dan undang- undang perpajakan tambahan  yang akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2022.

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
Dengan  Adanya  Undang-undang  harmonisasi  perpajakan  dapat  mendorong  UMKM  untuk  lebih patuh dalam membayar pajak. Ketika aturan perpajakan mudah diikuti dan dipahami, UMKM akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka(Putra & Asyik, 2021; Saprudin et al., 2020). UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  luas.  Jika  UMKM  lebih  patuh  dalam  membayar  pajak,  ini  akan  menghasilkan peningkatan penerimaan pajak pemerintah,  yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan program sosial(Hidayah et al., 2019).
Bisnis mikro kecil dan menengah (UMKM) dikelola oleh kelompok masyarakat dan keluarga, yang merupakan  mayoritas  penghasilan  warga  Desa  Tanjung  Rejo.  Namun,  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak memahami  perpajakan  karena  dua  alasan.  Pertama,  mereka  mungkin  tidak  memahami  peraturan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pajak.  Kedua,  mereka  mungkin  tidak  tahu  bagaimana  mengelola pembukuan  keuangan  untuk  wajib  pajak.  UMKM  biasanya  kurang  paham  tentang  pembukuan  dan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya sedangkan Indonesia memberlakukan sistem self Assestment. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan mengatasi masalah perpajakan yang sering dihadapi oleh  pelaku  UMKM.  Setelah  tim pengabdian  masyarakat melakukan observasi di desa  Tanjung Rejo  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  Literasi  harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  untuk  UMKM  yang  ada  di desa Tanjung Rejo. Maka dapat disimpulkan beberapa masyalah terkait dengan Ketidaktahuan/ketidakpahaman  para  UMKM  akan  Harmonisasi  Peraturan  perpajakan    yaitu  1.  Ketiak tahuan  akan  UU  harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  UMKM  di  desa  Tanjung  Rejo,  2.  Kesulitan  dalam meaplilikasikan terkait UU tersebut pada UMKM yang dikelola 3. Kesulitan dalam membuat laporan laba rugi sebagai dasar dalam perhitungan pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Peraturan Pajak UMKM
Pada UU No. 20 Tahun 2008, definisi UMKM, kriteria UMKM dibedakan secara individual, meliputi usahamikro, kecil, dan menengah. UKM adalah wajib pajak yang menghasilkan pendapatan bisnis dengan penjualan kotor hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Hal ini diatur dengan Keputusan Pemerintah (PP). Nomor 23 Tahun 2018 tentang penghasilan yang diterima atau dihasilkan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Keputusan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak yang termasuk dalam kategori UMKM, yaitu. wajib pajak dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun, akan dikenakan pajak final sebesar 0,5 persen.

## 2.2 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UMKM
Dalam  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  aturan  ini  tetap  akan  berlaku.  Namun,  usaha  kecil dan  menengah  (UMKM)  akan  diberi  insentif  berupa  batasan  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP)  atas peredaran  bruto  hingga  Rp  500  juta  setahun.  Selain  itu,  UMKM  akan  diberi  keringan  tarif  sebesar  50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar,  mengacu  pada  pasal  31E  UU  PPh  yang  dihapus  dari  UU  HPP.Sebagai  contoh,  berikut  adalah mekanisme perhitungan untuk UMKM:
1. UMKM  dengan  penghasilan  bruto  40  juta  rupiah  per  bulan  akan  mendapatkan  Rp  480  juta  dalam setahun, tanpa perlu membayar PPh karena penghasilan tersebut di bawah Rp 500 juta per tahun.
2. UMKM  dengan  penghasilan  bruto  80  juta  rupiah  per  bulan  akan  mendapatkan  Rp  960  juta  dalam setahun, tanpa perlu membayar PPh final 0.5%.
UU  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  memiliki  5  (lima)  tujuan  utama, yaitu( Www.Pajak.Go.Id ,):
1. Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  mendukung  percepatan  pemulihan perekonomian;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri  menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. Melaksanakan  reformasi  administrasi,  kebijakan  perpajakan  yang  konsolidatif,  dan  perluasan  basis perpajakan; dan
5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA

## 3. METODE PELAKSANAAN

## 3.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan
Dalam  rangka  memberikan  solusi  dan  mendapatkan  target  luaran  atas  permasalahan  mitra  yang telah  disebutkan.  Maka  metode  pelaksanaa  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  penyelesaian  masalah prioritas  mitra  yaitu  dengan  ceramah, sharing  and  discussion dan  pendampingan  yang  mandapatapat diuraikan sebagai berikut:
1. Metode Ceramah Metode  ini  digunakan  untuk  menyampaikan  informasi  (Rofiq  Noorman  Haryadi;  Anda  Rojali; Khumidin;  M.  Fauzan,  2022)terkait  dengan  reformasi  perpajakan  dan  UU  Harmonisasi    perpajakan yang berlaku bagi UMKM  memberikan seminar / motivasi untuk taat akan melaksanakan perpajakan, memberikan  seminar  tata  cara  membuat  laporan  keuangan  ,  dan  memberikan  seminar  arahan  tata cara pelaporan UU Harmonisasi Peraturan perpajakan.
2. Metode sharing and discussion Metode ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas interaksi antar peserta(Munjin, A., 2013; Purwana et  al.,  2017).  Dengan    penguatan  dan  pendalaman  kepada  peserta  akan  pentingnya  kepatuhan  pajak. Dan  bagaimana  memamfaatkan  fasilitas  UU  Harmonisasi  peraturan  perpajakan,  dan  tak  lupa  pula bagaimana Menyusun laporan keuangan.
3. Pendampingan  penerapan  peraturan  perpajakan,  pelaporan  pajak  harmonisasi  perpajakan  bagi UMKM  dan  pembuatan  laporan  keuangan  (Sandra  et  al.,  2019).  Tim  pengabdi  akan  mendampingi kelompok usaha untuk menerapkan Perpajakan pada UMKM dan memberikan pendampingan tatacara pelaporan pajak Untuk UMKM, serta membuat laporan keuangan.

## 3.2 Gambaran IPTEK
Bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  adalah  memberikan  edukasi  kepada masyarakat  yang  tujuannya  adalah  mengembangkan,menyebarluaskan,  dan  menerapkan  IPTEKS  untuk peningkatan  sumber  daya  manusia  sehingga  dapat  mengatasi  dan  memecahkan  masalah  yang dihadapinya.

## Gambar 1. Gambaran IPTEK
Pada  gambar  1.  Dapat  dilihat  IPTEK  yang  ditransfer  kepada  mitra  adalah  dilakukan  sosialisasi tentang  Literasi    UU  No  7  Tahun  2021  mengenai  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Kemudian memberikan  pelatihan  penjelasan,  pemahaman  dan  praktek  penggunaan.  Setelah  itu,  mendampingi  dan memantau  aktivitas  keberlanjutan  program  untuk  menjadikan  program  sebagai  kegiatan  yang  bernilai untuk  kelompok UMKM Desa Tanjung Rejo yang taat dan patuh akan kewajiban perpajakan.
Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah wajib pajak UMKM  yang berada di Desa  tanjung  Rejo.  Pemilihan  wajib  pajak  UMKM  sebagai  mitra  dikarenakan      UMKM  yang  belum memahami  peraturan  perpajakan    dan  jumlah  UMKM  di  Indonesia  cukup  besar  mencapai  99,99%  dari jumlah  pelaku  usaha  di  Indonesia,    yang  memiliki  potensi  dalam  menyumbang  penerimaan  negara. Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari identifikasimasalah yang dihadapi UMKM, analisis dan penjelsan mengenai fasilitas dan jenis-jenis pajak pada UMKM Desa Tanjung Rejo. Penjelasan UU No 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi peraturan perpajakan bagi wajib pajak UMKM, Pelatihan, penjelasan praktek, pelaporan perpajakan sesuai dengan UU Harmonisasi Perpajakan Bgai UMKM, Kelompok UMKM
Identifikasi masalah yang dihadapi
UMKM
Analisis dan penjelasan mengenai
Fasilitas dan Jenis-jenis Pajak pada UMKM Desa Tanjung Rejo
Penjelasan UU No 7 tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi wajib pajak UMKM
Pelatihan, penjelasan praktek , pelaporan Perpajakan Sesuai dengan UU Harmonisasi Perpajakaan Bagi UMKM
Kelompok UMKM Desa Tanjung Rejo yang taat dan patuh akan kewajiban Perpajakan

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
Desa  Tanjung  Rejo  yang  taat  dan  patuh  akan  Kewajiban  Perpajakan..  Dalam  tahap  tersebut,  dilakukan observasi  atas  permasalahan  wajib  pajak  UMKM  di  Desa  Tanjung  Rejo.  Pada  tahap  ini  dilakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dari mitra.
Hasil  dari  tahap  analisis  situasi,  selanjutnya  digunakan  sebagai  bahan  kajian  dalam  tahapan perumusan  kegiatan.  Pada  tahap  perumusan  kegiatan  ini,  dilakukan  brainstorming  dengan  berbagai stakeholder  terkait,  baik  akademisi  maupun  praktisi.  Setelah  menetapkan  gambaran  pelaksanaan kegiatan,  dilakukan  sosialisasi  kegiatan  kepada  calon  partisipan.  Dalam  hal  ini,  setelah  pelaksanaan sosialisasi  melalui  forum  seminar,  pelaksana  pengabdian  memberikan  kesempatan  kepada  partisipan untuk  mendapatkan  penjelasan  lebih  lanjut  melalui  sesi  tanya  jawab.  Selain  itu,  sebagai  bahan  evaluasi atas  pelaksanaan  kegiatan,  pelaksana  pengabdian  melakukan  interview  beberapa  partisipan  untuk mendapatkan saran dan masukan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo. Kegiatan ini disambut dengan  baik  oleh  Kepala  Desa,  perangkat  desa  dan  pelaku  usaha  UMKM  di  desa  tersebut.  Kegiatan pengabdian  ini  dimulai  dari  persiapan:  pengadaan  sekaligus  penggandaan  modul,  sosialisasi  program, penentuan  lokasi,  waktu  dan  tempat  kegiatan  dan  kegiatan  inti  yakni  Literasi  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan Bagi Wajib Pajak  UMKM.
Gambar 2. Para pelaku usaha Minuman dan Makanan Jajanan dari Mangrove, Kerajinan Batik Mangrove dan Kain Ulos.
Pelaksanaan Kegiatan Seminar Literasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM dilaksanakan pada tanggal 5 November 2022 yang bertempat pada kantor Desa Tanjung Rejo kecamatan Percut  Sei  Tuan.    Para  peserta  yang  mengikuti  seminar  dengan  total  26  orang  sangat  antusias  dalam kegiatan ini, seminar ini di buka oleh kepala Desa dan dihadirin oleh  perangkat Desa dan  Pelaku Usaha UMKM.  Dalam  pelaksanaan  seminar  ini    masih  banyak  pelaku    UMKM    ini  masih  belum  mengetahui, mengudate dan memahami  fasilatas perpajakan terbaru. Sebagian pelaku UMKM  hanya mendengarkan sekilas adanya pembaruan Perpajakan namun belum menerapkan, mengetahui isi dari peraturan tersebut ataupun  fasilitas  yang  dapat  digunakan  Pelaku  UMKM  dalam  pelaporan  Perpajkannya.  Kemudian  para Pelaku UMKM selama ini belum taat melaporkan laporan pajak dikarenakan kesulitan dalam memahami Laporan perpajakan, Tarif yang digunakan dan tatacara pelaporan perpajakan secara tepat dan bagaimana membuat laporan keuangan. Selain itu mindset pelaku UMKM bahwasanya Laporan Pajak  hanya untuk perusahaan besar saja.
Dalam  seminar    tersebut,  narasumber  memaparkan  beberapan  materi  seperti  fasilitas  pajak  bagi UMKM, Pajak Penghasilan menurut UU HPP, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laporan keuangan. Jenis  perpajak  dan  Fasilitas  UMKM  menjadi  topik  pertama  yang  disampaikan  oleh  narasumber  dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Sebelum membahas topik ini, terlebih dahulu narahubung menjelaskan tentang  pentingnya  UMKM.  UMKM  adalah  usaha  produktif  milik  perorangan  atau  perusahaan  yang memenuhi  kriteria  usaha  mikro.  Sebagaimana  dalam  UU  No.  20  Tahun  2008,  menurut  definisi  UMKM,

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
kriteria  UMKM  dibedakan  secara  individual,  meliputi  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  UKM  adalah wajib pajak yang menghasilkan pendapatan bisnis dengan penjualan kotor hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Setelah dilakukan seminar peserta dapat  memahami materi yang Kegiatan   pelatihan   ini  tidak  hanya satu   arah,    tetapi  terjadi   dua   arah    dengan adanya   sesi sharing and discussion Diskusi  berlangsung  setelah  penyampaian  materi  dengan  tertib dan   terarah. Pada  sesi sharing  and  discussion peserta  sangat  antusias  bertanya,  terkait  fasilitas  UU  harmonisasi Peraturan  Perpajakan  yang  sesuai  dengan  usaha  mereka,  bagaimana  tatacara  melaporkan  pajak  dan laporan  keuangan.  Sebagian  peserta  juga  menceritakan  kendala  yang  mereka  alamin  dan  pembicara memberikan  arahan  atas  penyelesaian  masalah  tersebut.  Tim  Pengabdian  kepada  Masyarakat memberikan  Pendampingan  penerapan  Harmonisasi    Pajak    dan  pemahaman  tentang  pelaporan  dan pembuatan laporan perpajakan.
Hasil  pengabdian  kepada  masyarakat    yang  sudah  dilakukan,  yaitu  timbulnya  motivasi  dan kesadaran diri dari pelaku UMKM untuk Mengupdate informasi terkait pajak dikarenakan Fasilitas yang ada sangat menguntungkan bagi UMKM.Pemahaman pelaku UMKM  terhadap Fasilitas  pajak yang dapat digunakan. Pemahaman pelaku usaha terhadap Laporan Perpajakan dan tatacara pelaporan perpajakan. Pemahaman Tatacara pembuatan laporan keuangan.

## Gambar 3. Proses PKM
Peneliti juga melakukan  Penyebaran Angket sebelum  dan sesudah   diadakan pelatihan. Sebanyak 26  responden  menyelesaikan  angket  tersebut.  Hasilnya  menunjukan  pelatihan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  perpajakan  peserta  pelatihan.  Adapun  yang  menjadi indikator dalam kuisioner ini adalah
1. Pengetahuan Pajak UMKM
2. Kewajiban pajak UMKM
3. Pengetahuan UU HPP
4. Tata Cara pelaporan Pajak UMKM
5. Laporan Keuangan
Tabel 4. Hasil pengujian SPSS Evaluasi pengetahuan Perpajakan Sebelum dan Sesudah Pelatihan Implikasi dari PKM ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemahaman tentang UU harmonisasi  peraturan  perpajakan  yang  konpleks.  Pengelola  UMKM  yang  mengikuti  PKM  ini  akan memiliki  Pengetahuan  yang  lebih  baik  akan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  termasuk  pada perhitungan  dan  pelaporadengan  memahami  peraturan  perpajakan  dengan  baik  pengelola  UMKM  akan

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
mematuhi  peraturan  perpajakan  untuk  mengurangi  dari  ketidakpatuhan  ataupun  kesalahan  pelaporan. Serta  dengan  pelatihan  laporan  keuangan  dapat  memahami  cara  pembuatan  laporan  keuangan  agar mempermudah dalam membuat laporan perpajakan

## 4.1 Dampak Ekonomi dan Sosial
Dampak  ekonomi  yang  diperoleh  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  dengan mengetahui  melaksanakan  Harmonisasi  peraturan  perpajakan    sehingga  pelaku  UMKM  dapat  lebih memamfaatkan fasilitas yang ditawarkan dan terciptanya Pelaku UMKM yang taat dalam melaporkan Pajak yang dapat  di  pertanggungjawabkan,  sehingga  dengan  taatnya  wajib  pajak  dapat  mendorong  peningkatan pendapatan negara untuk kemajuan bangsa baik dalam bidang pendidikan , intrasuktur perekonomian dll.
Dengan tercipta wajib pajak UMKM yang taat akan pelaporan pajak sehingga di tahun ke depannya bisa menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  ataupun  investor  lainnya  untuk  memberikan  modalnya  Pada  UMKM tersebut. Dampak sosial yang diperoleh adalah dapat meningkatkan derajata/ martabat atau status sosial atas penggunaan  Fasilitas  yang  dapat  digunakan  yang  tertuang  pada  Harmonisasi  peraturan  Perpajakan  sehingga masyarakat lebih taat dan lebih optimal dalam pemenuhan Kewajiban Perpajkannya.

## 4.2 Kontribusi Mitra terhadap Pelaksanaan
Mitra  sangat  berkontribusi  dalam    kelancaran  kegiatan    pengabdian  kepada  masyarakat.  Mitra menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengabdi dimulai dari ruangan yang nyaman, infocus, sound sistem dan konsumsi. Selain itu mitra juga berperan aktif dalam mendatangkan peserta pengabdian kepada masyarakat ini.

## 5. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Tanjung Rejo  telah berjalan dengan lancar  dan  para  pengelola  UMKM  sangat  antusias  terhadap  kegiatan  tersebut.  Kegiatan  ini  menambah motivasi,  wawasan dan pemahaman mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM sehingga dapat  menggunakan  fasilitas    pajak  tersebut  dalam  melaporkan  pajak  yang  baik,  taat  dan  dan  dapat  di pertanggung  jawababkan  demi  kemajuan  dan  kelangsungan  usaha  kedepannya  dan  negara.  Pengelola UMKM  juga  langsung  menerapkan  literasi  harmonisasi  peraturan  perpajakan.    Sebagai  penunjang kegiatan pengabdian masyarakat ini, kepala desa  disarankan untuk bersedia membuat kegiatan seperti seminar  atau  workshop  Laporan  pajak  menggunkaan e-filling untuk  meningkatkan  pengetahuan    dan ketaatan.

## Daftar Pustaka
Hidayah, F., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2019). ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN
PENERIMAAN PAJAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Jurnal Ecogen , 1 (3), Article 3. https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5029
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 6 (3), Article 3. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421 Munjin, A. (2013). Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam . PT Refika Aditama. Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.21009/JPMM.001.1.01 Putra,  A.  T.  L.,  &  Asyik,  N.  F.  (2021).  EVALUASI  KEPATUHAN  PEMBAYARAN  PAJAK  DALAM  MENINGKATKAN
PENERIMAAN  NEGARA  PASCA  PENERBITAN  PP  23  TAHUN  2018  PADA  PELAKU  UMKM  DI  KOTA  MADIUN. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 10 (3), Article 3. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3827 Rofiq  Noorman  Haryadi;  Anda  Rojali;  Khumidin;  M.  Fauzan.  (2022). Sosialisasi  Penggunaan  Online  Shop  berbasis Website di UMKM Cimanggis | Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM) . http://pkm.binamandiri.ac.id/index.php/jpmm/article/view/3 Sandra,  A.,  Hanif,  H.,  Arfianti,  R.  I.,  &  Apriwenni,  P.  (2019). Pendampingan  Pajak  UMKM:  Masalah  dan  Solusinya  | Sandra | ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment . http://dx.doi.org/10.33021/aia.v1i1.737 Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi , 29 (02), Article 02. https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322
Www.pajak.go.id . (n.d.).
Yulianti,  L.  N.  (2022).  PENGARUH  SOSIALISASI  PERPAJAKAN,  KESADARAN  WAJIB  PAJAK,  DAN  PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. MANAJEMEN , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127