## DAMPAK PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK HIBURAN DENGAN FAKTOR SPIRITUALITAS SEBAGAI PEMODERASI: STUDI PADA PT XYZ

## Gita Astyka Rahmanda
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta gitaastyka@upnyk.ac.id

## Nugroho Dwi Prihandoko
Universitas Muhammadiyah Sorong nugrohodwi058@gmail.com

## Salsabila Dewi Amalia
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta salsabilaaama233@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  examines  the  impact  of tax  audits,  understanding  of tax  regulations,  and spirituality factors on corporate taxpayer compliance with Local Entertainment Tax (LET) analysis at PT XYZ. Data was collected through literature review and analysis of tax policy documents as well as tax compliance practices at the local level. The results indicate that tax audits,  understanding  of  tax  regulations,  and  spirituality  factors  play  a  crucial  role  in improving taxpayer compliance with local entertainment tax in Indonesia. The study shows that  integrated  tax  audits  not  only  serve  to  enforce  the  law  but  also  act  as  an  effective instrument in raising public awareness of the importance of tax compliance as a contribution to development and collective welfare. Analysis of PT XYZ's data reveals a positive trend in tax  payments,  yet  significant  fluctuations  highlight  challenges  in  maintaining  compliance consistency.  Spiritual  factors  such  as  honesty  and  responsibility  also  influence  taxpayer motivation to fulfill their obligations. With sustained oversight and deep understanding of tax regulations, it is expected that tax compliance can be enhanced, supporting sustainable local development and reflecting commitment to a fair and ethical business environment.

## Keywords: Tax Audit, Understanding of Tax Regulations, Spirituality Factors, Taxpayer
Compliance Level, and Local Entertainment Tax.

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji pengaruh pemeriksaan pajak. pemahaman  terhadap peraturan perpajakan,  dan  faktor  spiritualitas  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  terhadap  Pajak Hiburan Daerah (PHD) analisis pada PT XYZ. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan perpajakan serta praktik kepatuhan pajak di tingkat daerah  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemeriksaan  pajak,  pemahaman  peraturan  perpajakan,  dan faktor  spiritualitas  memainkan  peran  krusial  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak terhadap pajak hiburan daerah di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang  terintegrasi  tidak  hanya  berfungsi  untuk  menegakkan  hukum,  tetapi  juga  sebagai
instrumen efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Analisis terhadap data PT  XYZ  menunjukkan  tren  positif  dalam  pembayaran  pajak,  namun  fluktuasi  signifikan menunjukkan  tantangan  dalam  menjaga  konsistensi  kepatuhan.  Faktor  spiritualitas,  seperti kejujuran  dan  tanggung  jawab,  juga  mempengaruhi  motivasi  wajib  pajak  untuk  mematuhi kewajiban mereka. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam terhadap  peraturan  perpajakan,  diharapkan  kepatuhan  pajak  dapat  ditingkatkan,  mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan dan mencerminkan komitmen untuk lingkungan bisnis yang adil dan beretika.
Kata  kunci:  Pemeriksaan  Pajak,  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Faktor Spiritualitas, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Hiburan Daerah.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  merupakan  instrumen  fiskal  yang  dapat digunakan  untuk  mencapai  pemerataan  kesejahteraan  di  Indonesia.  Otonomi  daerah mengupayakan setiap daerah dapat mengelola sumber daya dan pembangunan di wilayahnya dengan tingkat kendali yang signifikan. Kebijakan otonomi daerah semakin menguat dengan didukung adanya desentralisasi fiskal sehingga pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan konkruen kepada pemerintah daerah sesuai dengan lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Keuangan Pemerintah Daerah (UU HKPD 1/2022).  Sehingga,  desentralisasi  fiskal  dapat  mendorong  kemandirian  pemerintah  daerah untuk  mengelola  pendapatan  melalui  alokasi  sumber-sumber  fiskal  yang  adil  selaras  dan optimalisasi  belanja  daerah  yang  berkualitas  dan  sinergis.  Pemerataan  layanan  dan kesejahteraan  serta  perbaikan  kualitas output dan outcome layanan  merupakan  kerangka berpikir UU HKPD 1/2022 dalam mewujudkan desentralisasi fiskal. Melalui undang-undang ini, tujuan tersebut dapat dicapai dengan empat pilar yaitu 1) Menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal; 2) Penguatan local taxing power ; 3) Peningkatan kualitas belanja daerah; dan 4) Harmonisasi belanja pusat dan derah. Secara simultan, UU HKPD 1/2022 mengharapkan kapasitas fiskal daerah ditargetkan meningkat setiap tahun yang diukur salah satunya melalui Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  suatu  daerah  dari sumber-sumber  di  wilayahnya  terdiri  dari  komponen  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  PAD  memiliki  peranan  penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan mencapai tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota,
yang memiliki wewenang untuk menetapkan tarif dan memastikan proses pemungutan berjalan efisien dan adil.
Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) per Bulan Mei 2023
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023)
Berdasarkan  Gambar  1,  pajak  daerah  masih  menjadi  kontributor  terbesar  dan mendominasi sebesar 76,9 persen dari total PAD dan mengalami penguatan 14,1 persen (y.o.y) jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  (Direkrotat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan, 2023). Peningkatan realisasi pajak daerah ditunjukkan lebih detail dengan adanya peningkatan pajak  konsumtif  seperti  Pajak  Hotel,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Parkir  yang ditunjukkan di Gambar 2. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) setelah masa pandemi Covid- 19 menjadi titik balik semua sektor untuk kembali bergeliat mencapai tujuan finansialnya.
Gambar 2. Kinerja Pajak Konsumtif per Bulan Mei 2023

## Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023)
Pajak atas layanan kesenian dan hiburan telah diatur ulang di bawah UU Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (UU  HKPD),  yang  sebelumnya  dikenal sebagai Pajak Hiburan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Menurut ketentuan terbaru UU HKPD, jasa kesenian dan hiburan termasuk dalam kategori Pajak Barang dan  Jasa Tertentu  (PBJT).  Objek  pajak  ini  mencakup  berbagai aktivitas  seperti  pertunjukan film, musik, tari, serta hiburan seperti diskotek dan karaoke. Beberapa jenis kegiatan kesenian
dan  hiburan,  seperti  promosi  budaya  tradisional  tanpa  biaya,  dapat  dikecualikan  dari pemungutan  pajak  oleh  pemerintah  daerah.  Tarif  pajaknya  bervariasi  tergantung  pada  jenis kegiatan, dengan tarif maksimum mencapai 75% untuk hiburan tertentu seperti diskotek dan karaoke. Dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atau berdasarkan harga jual jasa sejenis di daerah setempat, bahkan jika tidak ada pembayaran langsung  dari  konsumen.  UU  HKPD  telah  berlaku  sejak  5  Januari  2022,  dan  diharapkan peraturan  pelaksanaannya  akan  selesai  pada  tahun  2024  setelah  dua  tahun  berlakunya  UU tersebut.
Pemahaman pajak menjadi kunci wajib pajak dalam mengetahui aspek-aspek terkait dengan perpajakan. Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak  mempelajari  dan  menerapkan  pengetahuan  tersebut  untuk  memenuhi  kewajiban membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011), meningkatnya pengetahuan perpajakan baik melalui pendidikan formal maupun non- formal  berdampak  positif  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  dalam  mematuhi  kewajibannya membayar  pajak.  Rahadi  (2014)  menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  pengetahuan  dan pemahaman wajib pajak terhadap pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  dikarenakan  pemahaman  yang  baik terhadap peraturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh.
Wajib  pajak  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  secara  teratur  melaporkan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD)  kepada  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda),  yang mencakup  informasi  mengenai  pendapatan,  peredaran  bruto,  kekayaan,  dan  objek  pajak lainnya.  Mereka juga  diharuskan  untuk  membayar  pajak  daerah  sesuai  dengan  batas  waktu yang telah ditetapkan, dengan opsi pembayaran melalui berbagai saluran seperti bank, pos, atau platform online. Sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak daerah yang melanggar ketentuan, seperti  keterlambatan  atau  kelalaian  dalam  pembayaran  atau  pelaporan,  yang  dapat  berupa denda,  bunga,  bahkan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  beratnya  pelanggaran  yang  dilakukan. Pembayaran  pajak  daerah  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  hukum  semata, melainkan juga merupakan bentuk kontribusi aktif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.  Dengan  berpartisipasi  dalam  sistem  perpajakan  ini,  wajib  pajak  daerah  tidak  hanya berperan  dalam  menciptakan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  tetapi  juga  dalam meningkatkan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta mendukung upaya mencapai keadilan sosial dan pemerataan di komunitas mereka.
Penerapan sanksi pajak menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem perpajakan untuk  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak.  Keterlambatan  dalam  membayar  pajak  atau melaporkan  pajak  yang  tidak  tepat  waktu  dapat  mengakibatkan  denda  dan  bunga.  Sebagai contoh,  wajib  pajak  yang  lupa  atau  terlambat melaporkan  pajaknya  dapat  dikenakan  denda administratif  dan  bunga  atas  keterlambatan  pembayaran.  Selain  itu,  sanksi  berupa  kenaikan pajak sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar diberlakukan jika terjadi pelanggaran serius terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku  serta  konsekuensi  dari  pelanggaran  peraturan  perpajakan  sangat  penting  bagi  setiap wajib pajak. Studi menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai sanksi pajak dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Kesadaran  akan  potensi  sanksi  yang diberlakukan  oleh  pemerintah  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  mematuhi  kewajiban perpajakannya dengan lebih sungguh-sungguh. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif tidak hanya bergantung pada keadilan tarif pajak, tetapi juga penerapan sanksi yang konsisten untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak negara.
Selain mengenai jenis-jenis pajak, penting juga untuk memahami tentang sanksi-sanksi yang  diterapkan  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  perpajakan.  Sanksi administratif seperti denda, bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, dan kenaikan pajak dapat diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar atau terlambat dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Sanksi  pidana  juga  bisa  diberlakukan  dalam  kasus  pelanggaran serius yang dapat merugikan pendapatan daerah. Pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis pajak hiburan daerah dan sanksi-sanksi yang mengiringinya sangat penting bagi wajib pajak. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan dalam membayar pajak, tetapi juga untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.  Dengan  demikian,  peran  wajib  pajak  dalam  sistem  perpajakan  tidak  hanya  sebagai kontributor pajak, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat setempat.
Terdapat berbagai jenis sanksi pajak termasuk sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif mencakup denda dan bunga yang dikenakan jika wajib pajak lupa atau menunda pembayaran pajak. Keterlambatan tersebut juga dapat mengakibatkan kenaikan pajak sebesar 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak yang terjadi. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan juga dapat mengakibatkan sanksi kenaikan pajak sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Di sisi lain, baik pejabat maupun wajib pajak  dapat dikenakan sanksi
pidana pajak, yang mencakup denda pajak atau hukuman seperti denda pidana, kurungan, atau bahkan penjara. Memahami sanksi pajak adalah hal yang penting bagi setiap wajib pajak untuk menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam mematuhi aturan pajak jika mengetahui terkait dengan sanksi pajak. Penerapan sanksi administratif secara konsisten dan tepat juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Di sisi lain, ancaman sanksi pidana dapat menjadi faktor pendorong yang kuat bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan pajak. Sosialisasi dan penyebaran informasi yang efektif tentang sanksi pajak dan kewajiban perpajakan juga memainkan peran penting. Wajib pajak yang memahami jenis sanksi pajak, cara menghindarinya, dan manfaat dari membayar pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya.
Pemeriksaan  pajak  memainkan  peran  penting  dalam  sistem  perpajakan  Indonesia. Selain  menegakkan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  undang-undang,  pemeriksaan  ini  juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan secara menyeluruh dalam memenuhi kewajiban  pajak.  Proses  pemeriksaan  dimulai  dengan  penerbitan  Surat  Penugasan  oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang mendatangkan tim pemeriksa untuk menyelidiki kasus wajib  pajak  tertentu.  Tim  melakukan  Pemindahbukuan  (PBK)  untuk  mengumpulkan  bukti awal dugaan pelanggaran, seperti pemeriksaan SPT, kunjungan ke tempat usaha, dan penelitian harta kekayaan. Dilanjutkan dengan PK yang lebih mendalam untuk memverifikasi bukti-bukti yang terkumpul, seperti evaluasi pembukuan dan pemeriksaan terhadap pihak ketiga terkait. Hasilnya dirangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan kepada wajib pajak untuk tanggapan. Berdasarkan LHP tersebut, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berisi penetapan pajak kurang bayar, pajak terutang, atau penetapan nihil, sesuai dengan hasil pemeriksaan. Sanksi seperti denda, bunga, dan sanksi pidana diberlakukan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, DJP juga melakukan sosialisasi, menyediakan  pelayanan  pajak  yang  optimal,  mengembangkan  sistem  informasi  pajak terintegrasi, dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran perpajakan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, memaksimalkan pendapatan pajak, serta dukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemeriksaan  pajak  daerah  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  administrasi perpajakan  daerah  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  kepatuhan  terhadap  hukum  pajak, memperkuat  kepatuhan  wajib  pajak  daerah  (WPD),  serta  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD).  Proses  pemeriksaan  terdiri  dari  dua  jenis  utama,  yakni  Pemeriksaan  Bukti Permulaan (PBK) yang bertujuan mengumpulkan bukti awal pelanggaran, seperti pemeriksaan SPTPD, tempat usaha, pembukuan, harta kekayaan, dan pihak ketiga. Selanjutnya, dilanjutkan dengan  Pemeriksaan  Kepatuhan  (PK)  untuk  memverifikasi  bukti-bukti  yang  dikumpulkan, termasuk pemeriksaan ulang terhadap SPTPD, pembukuan, harta kekayaan, dan pihak ketiga terkait. Proses dimulai dengan penerbitan Surat Penugasan oleh pemerintah daerah kepada tim pemeriksa,  diikuti  dengan  panggilan  kepada  WPD  untuk memberikan  keterangan  dan  bukti terkait  kewajiban  perpajakannya.  Tim  pemeriksa  melakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap SPTPD, pembukuan, harta kekayaan, serta verifikasi informasi dari pihak ketiga yang terlibat. Hasil pemeriksaan ini dirangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada WPD untuk ditinjau sebelum penerbitan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) seperti PKB, STP, atau SPN. Pemeriksaan ini tidak hanya berdampak positif terhadap kepatuhan WP terhadap  pajak  daerah,  tetapi  juga  menjadi  sarana  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan kewajiban  pajak  di  masyarakat.  Pemerintah  daerah juga  melaksanakan  upaya-upaya  seperti sosialisasi,  penyediaan  layanan  pajak  yang  optimal,  pengembangan  sistem  informasi,  dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan efektivitas sistem perpajakan daerah. Dengan peningkatan kepatuhan pajak daerah, diharapkan PAD dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## TELAAH LITERATUR

## Teori dan Prinsip Utama Pajak
Teori-teori utama terkait pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Teori Manfaat ( Benefit Theory )
Konsep ini menyatakan bahwa besarnya pajak yang dibayar oleh individu seharusnya sejalan dengan manfaat yang mereka terima dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Semakin besar manfaat yang diterima, semakin besar pula kontribusi pajak yang harus dibayar.
2. Teori Biaya Pelayanan ( Cost of Service Theory )
Pendekatan  ini  mengusulkan  bahwa  biaya  layanan  yang  diterima  oleh  individu seharusnya tercermin langsung dalam bentuk pajak yang dibayarkan. Meskipun cocok untuk layanan seperti telepon atau listrik, penentuan biaya untuk layanan publik yang lebih kompleks bisa sulit dan tidak selalu akurat.
3. Teori Kemampuan Membayar ( Ability to Pay Theory )
Prinsip yang paling diterima secara luas adalah bahwa besaran pajak yang harus dibayar oleh individu seharusnya berdasarkan pada kemampuan finansial mereka. Pendekatan ini  menjamin  keadilan  dalam  pajak  dengan  memastikan  bahwa  beban  pajak  tidak memberatkan individu yang kurang mampu secara ekonomi.
Adapun sistem pajak yang baik seharusnya memenuhi prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh  Adam  Smith,  termasuk  kesederhanaan  dalam  aturan  dan  kewajiban  pajak,  netralitas terhadap  keputusan  ekonomi,  stabilitas  untuk  mengurangi  ketidakpastian,  dan  fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam kebutuhan ekonomi dan sosial.

## Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada individu atau entitas  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  hukum,  tanpa  adanya imbalan langsung  yang sepadan.  Dana  yang  terkumpul  dari  pajak  ini  digunakan  untuk  mendukung  operasional pemerintahan  serta  proyek  pembangunan  lokal,  dengan  tujuan  utama  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan dalam pembangunan. Melalui sistem ini,  daerah  memiliki  kemandirian  dalam  mengatur  dan  memenuhi  kebutuhan  penduduknya sendiri.

## Potensi Pajak Daerah
Potensi  pajak  daerah  mencakup  estimasi  pendapatan  yang  dapat  dihasilkan  dari berbagai jenis pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, dan lainnya. Proses menghitung potensi  pajak  daerah  dimulai  dengan mengidentifikasi  sumber-sumber  potensial  yang  dapat dikenakan pajak, kemudian menganalisis data historis tentang pendapatan pajak dari sumber- sumber tersebut, menyusun estimasi penerimaan yang dapat diperoleh, dan menghitung total potensi  pendapatan  pajak  daerah  berdasarkan  data  historis  dan  estimasi  yang  telah  disusun. Manajemen  pajak  daerah mencakup  penerapan  sistem  pengumpulan  pajak  yang  efektif  dan efisien,  penetapan  tarif  pajak  yang  sesuai  dan  adil,  serta  pengawasan  ketat terhadap  proses pengelolaan  pajak  untuk mencegah  kemungkinan  korupsi  atau  penyalahgunaan  dana  pajak. Selain  itu,  analisis  potensi  pajak  dan  retribusi  daerah  melibatkan  penelaahan  terhadap  data historis  mengenai  pendapatan  pajak  dan  retribusi  yang  telah  terkumpul,  serta  estimasi pendapatan yang dapat dihasilkan dari berbagai sumber pajak dan retribusi. Proses ini penting untuk menghitung total potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal. Pengaturan pajak daerah dan retribusi
daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup penetapan tarif pajak dan retribusi yang sesuai dengan peraturan baru, pengawasan ketat terhadap pengelolaan pajak dan retribusi, serta  perluasan  basis  pungutan  pajak  dan  retribusi  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah secara keseluruhan. Langkah-langkah ini menjadi krusial dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang efektif dan transparan.

## Pajak Hiburan Daerah
Pengenaan pajak terhadap layanan kesenian dan hiburan telah mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan peraturan sebelumnya dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mengatur Pajak Hiburan. Dalam konteks UU HKPD, jasa kesenian dan hiburan kini dimasukkan sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup sejumlah kegiatan seperti pertunjukan film, musik, tari, serta layanan seperti diskotek, karaoke, dan kontes kecantikan. Beberapa jenis layanan kesenian dan hiburan tidak termasuk dalam objek PBJT, seperti promosi budaya tradisional yang tidak dikenai biaya atau kegiatan layanan masyarakat yang tidak memungut bayaran. Pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk mengatur secara spesifik jenis kesenian dan hiburan lain yang dapat dikecualikan dari kewajiban pajak hiburan.
Tarif pajak yang diterapkan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan tersebut. Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  58  UU  HKPD,  tarif  pajak  untuk  jasa  kesenian  dan  hiburan  dalam kategori PBJT maksimal 10%, namun tarif khusus berlaku untuk jenis hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, dan sejenisnya yang dapat mencapai antara 40% hingga 75%. Penetapan tarif  di  setiap  daerah  diatur  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda).  Proses  penghitungan  pajak didasarkan  pada  jumlah  yang  dibayarkan  oleh  konsumen  atau  harga  jual  jasa  sejenis  yang berlaku di wilayah daerah terkait. Hal ini memastikan bahwa pajak tetap dipungut meskipun tidak  ada  pembayaran  langsung  dari  konsumen.  UU  HKPD  mulai  berlaku  pada  tanggal  5 Januari  2022,  dengan  pemerintah  daerah  diharapkan  untuk  menetapkan  peraturan pelaksanaannya dalam dua tahun setelah itu, yaitu pada tahun 2024. Langkah ini menunjukkan upaya  serius  dalam meningkatkan  regulasi  perpajakan  terkait  dengan  layanan  kesenian  dan hiburan, memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan transparan bagi pelaku industri di Indonesia.

## Pengaruh Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Perusahaan di Daerah
Pada penelitian Rizqi Rolando Kansil (2015), penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  oleh  perusahaan  telah  menggambarkan  tingkat  kepatuhan  terhadap  regulasi perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  konteks  analisis  kepatuhan  pajak,  beberapa  aspek  relevan telah muncul. Perusahaan yang telah mentaati UU No. 42 Tahun 2009 dengan menerapkan tarif PPN 10% sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, menunjukkan ketaatan terhadap aturan dan  mengurangi  risiko  sanksi  perpajakan.  Penggunaan  sistem  terkomputerisasi  dalam pencatatan  PPN  meningkatkan  akurasi  dan  keandalan  data  perpajakan,  penting  untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara benar sesuai ketentuan hukum. Meskipun demikian, prosedur penyesuaian akhir periode tetap diterapkan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi, menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjaga keakuratan laporan perpajakan dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan. Perusahaan sebaiknya menerapkan mekanisme PPN secara komprehensif, termasuk dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan UU. Dengan menerapkan metode akrual basis dan menggunakan SPT masa  PPN,  perusahaan  dapat  memastikan  kepatuhan  pajak  yang  lebih  baik  dalam operasionalnya.

## Pengaruh  Jumlah  Pendapatan,  Tarif  Pajak,  Denda  Pajak,  dan  Probabilitas  Audit terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada  penelitian  Eben  Ezer  Ghozali  (2017),  ditemukan  bahwa  jumlah  pendapatan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  menegaskan bahwa Wajib Pajak Badan dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Ini  dapat  dijelaskan  oleh  dua  faktor  utama:  pertama, Wajib Pajak Badan dengan pendapatan yang lebih besar mungkin memiliki sumber daya yang memadai untuk mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik; kedua, risiko pemeriksaan dan sanksi lebih besar bagi Wajib Pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi dapat mendorong mereka  untuk  patuh.  Tarif  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa besaran tarif pajak bukanlah faktor penentu utama yang memotivasi kepatuhan pajak. Meskipun tarif pajak yang lebih tinggi dapat  meningkatkan  beban  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  Wajib  Pajak,  hal  ini tidak  selalu berdampak positif pada tingkat kepatuhan, karena faktor lain seperti efektivitas pemeriksaan dan  sanksi  mungkin  lebih  dominan  dalam mempengaruhi  perilaku  kepatuhan.  Denda  pajak
terbukti  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.  Hal   ini  menunjukkan  bahwa  ancaman  denda  pajak  dapat  menjadi  instrumen  yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.
Wajib  Pajak  Badan  yang  menyadari  potensi  denda  atas  pelanggaran  perpajakan cenderung  lebih  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  karena  mereka  ingin menghindari  biaya  tambahan  yang  timbul  akibat  dari  denda  tersebut.  Probabilitas  audit memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak  Wajib  Pajak Badan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ketika  Wajib  Pajak  Badan  merasa  bahwa  ada kemungkinan mereka akan diperiksa oleh otoritas pajak, mereka cenderung lebih mematuhi aturan  perpajakan.  Ancaman  pemeriksaan  dan  konsekuensi  yang mungkin timbul  dari  hasil pemeriksaan dapat menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak  Wajib  Pajak  Badan,  strategi  yang  fokus  pada  peningkatan pendapatan dan penerapan denda pajak yang efektif, serta peningkatan probabilitas audit, dapat menjadi  langkah-langkah  yang  efektif.  Meskipun  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi  mungkin diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, kebijakan harus tetap mempertimbangkan bahwa tarif pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan tanpa dukungan  dari  faktor-faktor  lain  seperti  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  keadilan  dalam sistem perpajakan.

## Pengaruh Spiritualitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Spiritualitas  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui beberapa  mekanisme  yang  lebih  mendalam.  Nilai-nilai  moral  yang  ditanamkan  oleh spiritualitas  seperti  kejujuran,  keadilan,  dan  tanggung  jawab  mendorong  individu  untuk mematuhi  aturan  perpajakan  sebagai  bagian  dari  integritas  dan  komitmen  moral  mereka. Kesadaran  diri  yang  ditingkatkan  oleh  spiritualitas  memperkuat  pemahaman  individu  akan peran mereka dalam masyarakat dan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara. Kepercayaan  terhadap  Tuhan  membuat  individu  yakin  bahwa  tindakan  mereka,  termasuk dalam hal membayar pajak, akan dilihat dan dinilai dengan adil. Hal ini memperkuat motivasi untuk  mematuhi  aturan  perpajakan.  Motivasi  intrinsik  yang  ditingkatkan  oleh  spiritualitas, seperti  keinginan  untuk  berbuat  baik  dan  berkontribusi  positif  bagi  masyarakat,  juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Chitchai  et  al.  (2020)  di  Indonesia  menegaskan  bahwa hubungan  positif  antara  tingkat  spiritualitas  dan  kepatuhan  pajak  terbukti  signifikan  pada
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil ini mengindikasikan bahwa memperkuat aspek spiritualitas dapat menjadi strategi efektif dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Meskipun spiritualitas memberikan kontribusi penting, faktor lain juga turut berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang sistem  perpajakan,  penerapan  sanksi  yang  konsisten  terhadap  pelanggaran,  dan  kualitas layanan pajak yang memadai juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak  masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku perpajakan.

## Pengaruh Pajak  Daerah dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19
Analisis deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani, S., & Jaeni. (2023)  mengenai pengaruh pajak daerah dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan setelah pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:
Sebelum Covid-19:
1. Pajak Daerah.
Variabel  pajak  daerah  memiliki  nilai  signifikansi  sangat  rendah  (<0,001)  dengan koefisien B sebesar 0,416 dan t hitung 6,116. Artinya, peningkatan nilai pajak daerah secara  signifikan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Hasil  ini  konsisten  dengan studi sebelumnya (Angraini & Tai, 2022; Rizqy Ramadhan, 2019).
2. Pendapatan Perkapita:
Variabel  pendapatan  perkapita  memiliki  nilai  signifikansi  0,039  dengan  koefisien  B sebesar  0,164  dan  t  hitung  2,110.  Hipotesis  kedua  diterima,  menunjukkan  bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Ini berarti semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar pula pendapatan asli daerah, sesuai dengan temuan Desmawati et al. (2016).
Setelah Covid-19:
1. Pajak Daerah.
Variabel  pajak  daerah  tetap  memiliki  nilai  signifikansi  yang  rendah  (0,012)  dengan koefisien B sebesar 0,685 dan t hitung 2,592. Hipotesis kelima diterima, menunjukkan
bahwa pajak daerah tetap berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah setelah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak terpengaruh secara signifikan oleh pandemi.
2. Pendapatan Perkapita.
Variabel pendapatan perkapita setelah Covid-19 memiliki nilai signifikansi yang lebih besar (0,349) dengan koefisien B  -0,257 dan t hitung  -0,942. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah tidak signifikan secara  statistik,  meskipun  arahnya  cenderung  negatif.  Ini  menunjukkan  adanya perubahan  dalam  pengaruh  pendapatan  perkapita  terhadap  pendapatan  asli  daerah setelah pandemi Covid-19, yang berbeda dengan kondisi sebelumnya.
Analisis  deskriptif  ini  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  memiliki  pengaruh  positif yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah baik sebelum maupun setelah pandemi Covid- 19. Namun, pengaruh pendapatan perkapita yang semula positif sebelum Covid-19, berubah menjadi  tidak  signifikan  setelah  Covid-19,  bahkan  cenderung  negatif.  Hal  ini  menunjukkan adanya  perubahan  dinamika  ekonomi  lokal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Pengaruh Pemahama Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2023) mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang perpaja kan serta  pelayanan  yang  optimal  dari  petugas  pajak  secara  signifikan  berkontribusi  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi  pemahaman wajib  pajak  yang  dimiliki  dan  semakin  baik  pelayanan  yang  diterima,  semakin  tinggi  pula kemungkinan  pelaku  UMKM  untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakannya.  Kesadaran  wajib pajak  sendiri  tidak  terbukti  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam konteks  penelitian  ini.  Meskipun  kesadaran  merupakan  faktor  internal  penting  dalam  teori atribusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di kalangan pelaku UMKM  masih  perlu  ditingkatkan  untuk  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap kepatuhan pajak.
Tingkat pendidikan pelaku UMKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pendidikan  yang  dimiliki,  semakin  tinggi  pula  kepatuhan  mereka  terhadap  kewajiban perpajakan. Pendidikan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan dan manfaat pajak,  yang  kemudian  membentuk  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  yang  lebih  baik.  Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  di  kalangan  pelaku  UMKM.  Rekomendasi  yang dihasilkan termasuk pentingnya meningkatkan pemahaman wajib pajak, pelayanan yang lebih baik dari petugas pajak, serta pendidikan yang lebih tinggi sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

## Analisis    Rasio  Keuangan  dan  Tata  Kelola  Perusahaan    terhadap  Manajemen  Pajak Perusahaan
Manajemen  pajak  adalah  isu  strategis  yang  sangat  penting  dalam  perusahaan manufaktur. Penelitian Andrianus, S., & Kuswanto, R. (2019), menemukan bahwa profitabilitas ( profitability )  dan  intensitas  inventaris  ( inventory  intensity )  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap manajemen pajak dalam perusahaan. Artinya, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dan intensitas inventaris yang besar cenderung lebih aktif dalam melakukan manajemen pajak  untuk  mengoptimalkan  tarif  pajak  efektif  mereka.  Ukuran  perusahaan  ( size ),  tingkat leverage ,  keberadaan  komisaris  independen,  dan  kepemilikan  manajerial  tidak  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  manajemen  pajak.  Variabel-variabel  tersebut  tidak  secara langsung memengaruhi bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya.
Hasil  penelitian  lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  struktur  laba  dan  harga  pokok perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan tarif pajak efektif yang dikenakan pada perusahaan. Perusahaan dengan struktur laba yang kompleks dan harga pokok yang tinggi mungkin memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan manajemen pajak guna mengurangi beban  pajak  mereka.  Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  akurat  dan  komprehensif tentang  pengaruh  berbagai  variabel  terhadap  manajemen  pajak,  disarankan  untuk memperpanjang  periode  penelitian  di  masa  mendatang.  Selain  itu,  menambahkan  variabel independen  lain  yang  mungkin  memiliki  pengaruh  signifikan,  seperti  intensitas  aset  tetap, fasilitas  pemajakan,  komite  audit,  dan  keterlibatan  investor  institusional,  juga  dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan relevan.

## Mengukur Agresivitas Pajak pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia
Penelitian yang dilakukan oleh Legowo, W.  W.,  Florentina,  S.,  &  Firmansyah,  A.  (2019) menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki perilaku agresif dalam manajemen pajak. Perusahaan besar sering kali memanfaatkan aset dan sumber dayanya untuk agresivitas  pajak,  yang  ditunjukkan  dengan  keberanian  mereka  mengajukan  upaya  hukum terhadap  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  otoritas  perpajakan  di  Indonesia.  Selain  itu, perusahaan  yang  memiliki  keuntungan  besar  juga  cenderung  melakukan  agresivitas  pajak. Tingkat profitabilitas terkait dengan metode penyusutan yang dipilih oleh perusahaan, yang memungkinkan  mereka  menghasilkan  laba  besar  dengan  beban  pajak  rendah.  Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih tinggi terhadap total aset cenderung memiliki beban pajak yang lebih kecil.
Perusahaan memanfaatkan depresiasi aset tetap sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak pada tahun berjalan menjadi rendah. Namun, tingkat utang pada perusahaan  sektor  perdagangan  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Hal  ini disebabkan oleh sebagian besar utang pada sektor perdagangan adalah utang kepada pemasok ( supplier ), yang merupakan utang jangka pendek dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai beban bunga untuk pengurang pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, periode penelitian yang hanya lima tahun dan sampel yang hanya terdiri dari 19 perusahaan. Penelitian dengan sampel yang lebih besar dan periode yang lebih panjang akan mengurangi kesalahan statistik.  Kedua,  variabel  agresivitas  pajak  yang  digunakan  hanya current  effective tax  rate. Terdapat  banyak  variabel  lain  yang  dapat  menggambarkan  agresivitas  pajak,  sehingga penggunaan lebih dari satu variabel dalam satu penelitian akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai agresivitas pajak.

## Pengaruh Penerapan Mobile Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Penelitian Riningsih,  D.,  Chandra,  A.,  &  Eferyn,  K.  (2021) menunjukkan  bahwa penggunaan aplikasi mobile pajak (M-Pajak) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib  pajak  UMKM  dalam  membayar  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final.  Digitalisasi  layanan pajak melalui aplikasi ini memudahkan UMKM dalam pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Banyak  wajib  pajak  UMKM  yang  tidak  patuh  bukan  karena  mangkir,  melainkan  karena mekanisme  pajak  yang  sulit  dipahami.  Pemerintah  berupaya  memaksimalkan  penerimaan
pajak melalui kebijakan dan reformasi digitalisasi layanan pajak, termasuk peluncuran aplikasi Mobile  Pajak.  Aplikasi  ini  menawarkan  fitur-fitur  praktis  seperti  pencatatan  omset, perhitungan PPh Final, pembuatan kode billing, dan akses informasi perpajakan yang mudah diakses  kapanpun  dan  dimanapun.  Dengan  kemudahan  ini,  diharapkan  dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayar PPh Final secara tepat waktu dan mengurangi potensi sanksi perpajakan akibat keterlambatan.
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  digitalisasi  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak melalui  aplikasi  mobile  pajak  dapat  membantu  UMKM  dalam  memahami  dan  memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kemudahan akses dan fitur-fitur praktis yang ditawarkan oleh aplikasi ini memainkan peran penting dalam mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak bagi UMKM.  Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  bahwa  ketidakpatuhan  wajib  pajak  UMKM sering kali disebabkan oleh kompleksitas mekanisme perpajakan, bukan oleh keinginan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, reformasi digitalisasi layanan pajak merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memaksimalkan penerimaan negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam terus mengembangkan dan menyempurnakan layanan pajak berbasis digital untuk mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan UMKM.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kualitatif untuk mendalami praktik kepatuhan pajak PT XYZ terhadap Pajak Hiburan Daerah (PHD), serta pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis data peraturan daerah terkait PHD dan penelitian terdahulu yang relevan. Pertama-tama, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui pemeriksaan dan observasi mendalam dengan pihak terkait di PT XYZ, seperti manajer keuangan, staf perpajakan, dan auditor internal. Hal ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses internal PT XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tantangan  yang  dihadapi,  serta  praktik-praktik  yang  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan kepatuhan pajak. Observasi secara langsung dilakukan untuk menganalisis proses pelaporan dan pembayaran pajak di PT XYZ sehingga diperoleh pemahaman yang lebih detail tentang implementasi kebijakan perpajakan di tingkat daerah.
Selanjutnya,  pendekatan  kuantitatif  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  data peraturan daerah terkait PHD. Data ini mencakup tarif pajak yang berlaku, jenis-jenis layanan hiburan yang dikenakan pajak, dan ketentuan perpajakan lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Data ini diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup analisis teks Perda serta perubahan peraturan terkait PHD dari waktu ke waktu. Analisis ini memberikan konteks yang penting tentang landasan hukum dan regulasi perpajakan yang harus dipatuhi oleh PT XYZ dalam operasinya.
Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan untuk memperdalam  pemahaman  terhadap  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  pajak  di sektor hiburan. Penelitian terdahulu ini mencakup studi tentang pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman terhadap  peraturan  perpajakan,  dan  faktor-faktor  lain  seperti  budaya  organisasi dan  nilai-nilai  spiritualitas  terhadap  kepatuhan  pajak.  Informasi  dari  penelitian  terdahulu digunakan  untuk  membandingkan  temuan  dengan  konteks  yang  lebih  luas,  serta  untuk mengevaluasi apakah strategi atau pendekatan yang sama dapat diterapkan pada PT XYZ atau tidak.    Pendekatan  triangulasi  data  dari  metode  kualitatif  dan  kuantitatif  deskriptif  ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  dan  komprehensif  tentang dinamika kepatuhan perpajakan di PT XYZ. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi PT XYZ dalam meningkatkan praktik kepatuhan pajaknya, tetapi juga memberikan masukan berharga bagi kebijakan perpajakan di tingkat daerah untuk memastikan implementasi praktik perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Otonomi daerah, didukung oleh desentralisasi fiskal, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan lokal dengan lebih mandiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang memberikan dasar hukum bagi penyerahan urusan konkruen dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  tersebut  terfokus  pada  upaya  pemerataan  layanan  dan  kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas output dan outcome layanan publik di tingkat lokal. UU HKPD  menetapkan  empat  pilar  utama  untuk  mencapai  tujuan  ini,  yaitu  menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, memperkuat local taxing power, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan menyelaraskan belanja pusat dan daerah. Hal ini tercermin dalam upaya
meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  setiap  tahunnya  sebagai  salah  satu  ukuran keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal.
Pajak daerah, khususnya pajak atas layanan kesenian dan hiburan, menjadi salah satu instrumen  utama  dalam  mendukung  PAD.  Data  dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  menyumbang  sebagian  besar  dari  total  PAD, dengan peningkatan signifikan dari sektor konsumtif seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi pendorong penting bagi sektor-sektor ini  dalam  mencapai  tujuan  finansial  mereka.  Namun,  tantangan  yang  dihadapi  termasuk pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan daerah. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik terhadap peraturan perpajakan, baik melalui pendidikan formal maupun  non-formal,  berkontribusi  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak.  Pemerintah daerah  perlu  mengintensifkan  sosialisasi  dan  edukasi  terkait  jenis-jenis  pajak,  tarif,  serta konsekuensi dari pelanggaran perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Pemeriksaan  pajak  daerah  menjadi  instrumen  penting  dalam  menegakkan  kepatuhan perpajakan.  Proses  pemeriksaan  yang  terintegrasi  mulai  dari  pemindahbukuan  hingga pemeriksaan  kepatuhan,  dilaksanakan  untuk  memastikan  bahwa  wajib  pajak  mematuhi kewajibannya  secara  tepat  waktu  dan  lengkap.  Hasil  dari  pemeriksaan  ini  tidak  hanya mengarah  pada  penegakan  hukum,  tetapi  juga  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  pembayaran  pajak  sebagai  kontribusi  aktif  terhadap  pembangunan  dan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal  di  Indonesia  memberikan landasan  yang  kuat  bagi  pemerataan  kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan di tingkat lokal. Namun, tantangan seperti  peningkatan  pemahaman  dan  kepatuhan  perpajakan,  serta  penegakan  hukum  yang konsisten tetap menjadi fokus utama dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan daerah yang berkelanjutan.
Gambar 3. Grafik yang menunjukkan rekapitulasi pembayaran pajak daerah PT XYZ tahun 2022-2023
Data  yang  diperoleh  melalui  tinjauan  pada  PT  XYZ  terkait  dengan  kepatuhan pembayaran  pajak  hiburan  daerah  menunjukkan  informasi  yang  signifikan.  PT  XYZ merupakan badan usaha yang bergerak di bidang hiburan. Dalam upaya memenuhi kewajiban pembayaran  pajak,  PT  XYZ  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  pajaknya  ke  daerah. Sehingga, diperoleh data yang dapat menjadi analisis utama dalam peninjauan kepatuhan pajak hiburan  daerah.  Data  menunjukkan  tingkat  pembayaran  pajak  dan  kekurangan  pembayaran pajak  yang  dimiliki  oleh  PT  XYZ.  Berdasarkan  Gambar  3,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat pembayaran  pajak  cenderung  mengalami  kenaikan  secara  bertahap  dikarenakan meningkatknya pemahaman pajak oleh wajib pajak badan serta pemeriksaan pajak oleh pihak yang berwenang di tingkat daerah.
Okt ob er No ve mb er De se mb er Jan uar i Fe bru ari Ma ret Ap ril Me i Jun i Juli Ag ust us Se pte mb er Okt ob er No ve mb er De se mb er PAJAK KURANG BAYAR 2.5 2.6 2.1 2.1 374 2.1 1.3 4.0 3.6 4.5 2.9 3.1 4.3 3.4 3.3 % PAJAK KURANG BAYAR 54%56%51%42%12%42%40%67%70%71%39%35%40%35%34% % TINGKAT KEPATUHAN PAJAK 46%44%49%68%88%68%60%37%30%29%61%65%60%65%66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% - 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
Rekapitulasi Pembayaran Pajak Hiburan Daerah PT XYZ Tahun 2022-2023 PAJAK KURANG BAYAR
% PAJAK KURANG BAYAR % TINGKAT KEPATUHAN PAJAK
Gambar 4. Tabel data pembayaran pajak PT XYZ tahun 2022-2023 selama diterbitkannya berita acara pemeriksaan pajak
Pada Gambar 4, data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah pajak yang kurang dibayar dari bulan ke bulan. Ada bulan dengan jumlah pajak kurang bayar yang tinggi seperti Mei, Juni, dan Juli, yang mencapai angka lebih dari 3 juta, sedangkan ada juga bulan dengan angka yang lebih rendah seperti Februari. Persentase pajak kurang bayar menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah pada beberapa bulan tertentu. Bulan Februari menonjol dengan hanya 1% pajak kurang bayar, sedangkan bulan Mei, Juni, dan Juli memiliki persentase yang sangat tinggi (67% hingga 71%). Tingkat kepatuhan pajak bervariasi dari bulan ke bulan. Bulan Februari mencatat tingkat kepatuhan yang sangat tinggi (88%), sementara bulan Mei, Juni, dan Juli menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (37% hingga 30%). Temuan ini memperkuat analisa bahwasanya pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Data yang ada pada Gambar 4 merupakan data pembayaran pajak PT XYZ  selama  diterbitkannya  berita  acara  pemeriksaan  pajak,  PT  XYZ  belum  membayarkan pajaknya secara penuh namun kepatuhan pajak mengalami peningkatan yang signifikan.
Gambar 5. Grafik data rekapitulasi pembayaran pajak PT XYZ tahun 2024 setelah diterbitkannya surat pemeriksaan pajak
Pada  Gambar  5  menunjukkan  grafik  peningkatan  kepatuhan  PT  XYZ  setelah diterbitkannya  berita  acara  pemeriksaan  pajak.  PT  XYZ  telah  berhasil  meningkatkan kepatuhan  pajaknya  sampai  pada tingkat  100%.  Pemeriksaan  pajak memberikan  kontribusi yang  signifikan  terhadap  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  daerah  dalam  membayarkan pajaknya.
Gambar 6. Tabel data pembayaran pajak PT XYZ tahun 2024 setelah diterbitkan berita acara pemeriksaan pajak
Gambar  6  merupakan  data  pembayaran  pajak  PT  XYZ  tahun  2024  setelah diterbitkannya  berita  acara  pada  tahun  2022  sampai  dengan  tahun  2023.  Pada  tahun  2024, dengan  tingkat  spiritualitas  yang  dimiliki  oleh  PT  XYZ  serta  pemeriksaan  yang  telah dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak telah meningkat dan mencapai tingkat 100%. Perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan yang berkelanjutan agar wajib pajak dapat semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya khususnya di tingkat daerah.
Januari Februa ri Maret April Mei Juni PAJAK KURANG BAYAR 3.708.680156.000,0 0 0 0 0 % PAJAK KURANG BAYAR 36% 1% 0% 0% 0% 0% % TINGKAT KEPATUHAN PAJAK 64% 99% 100% 100% 100% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% - 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00

## Rekapitulasi Pembayaran Pajak Hiburan Daerah PT XYZ Tahun 2022-2023
PAJAK KURANG BAYAR
% PAJAK KURANG BAYAR
% TINGKAT KEPATUHAN PAJAK
Pemeriksaan  pajak  daerah  menjadi  instrumen  penting  dalam  menegakkan  kepatuhan perpajakan.  Proses  pemeriksaan  yang  terintegrasi  mulai  dari  pemindahbukuan  hingga pemeriksaan  kepatuhan,  dilaksanakan  untuk  memastikan  bahwa  wajib  pajak  mematuhi kewajibannya  secara  tepat  waktu  dan  lengkap.  Hasil  dari  pemeriksaan  ini  tidak  hanya mengarah  pada  penegakan  hukum,  tetapi  juga  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  pembayaran  pajak  sebagai  kontribusi  aktif  terhadap  pembangunan  dan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal  di  Indonesia  memberikan landasan  yang  kuat  bagi  pemerataan  kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan di tingkat lokal. Namun, tantangan seperti  peningkatan  pemahaman  dan  kepatuhan  perpajakan,  serta  penegakan  hukum  yang konsisten tetap menjadi fokus utama dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan daerah yang berkelanjutan.
Dalam  mengelola  pajak  hiburan  daerah,  pemahaman  yang  mendalam  terhadap peraturan  perpajakan  dan  pengaruh  faktor  spiritualitas  terhadap  kepatuhan  pajak  memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas dan efektivitas sistem perpajakan daerah. Pajak daerah,  termasuk  yang  dikenakan  pada  layanan  kesenian  dan  hiburan,  merupakan  sumber pendapatan vital bagi pemerintah daerah untuk mendukung operasional pemerintahan, proyek pembangunan daerah, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis pajak yang berlaku, tarif yang ditetapkan, serta prosedur perhitungan dan pelaporan pajak, menjadi landasan penting bagi pelaku usaha hiburan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan benar.
Edukasi  yang  menyeluruh  dan  transparansi  dalam  sistem  pengumpulan  pajak  juga merupakan  faktor  krusial  dalam  memastikan  bahwa  kontribusi  pajak  dipahami  sebagai tanggung jawab sosial dan ekonomi yang tak terpisahkan bagi para pelaku usaha. Mereka perlu mengerti betul bagaimana pajak yang mereka bayarkan tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik. Di samping pemahaman teknis terhadap aturan perpajakan, nilai-nilai spiritualitas memainkan peran penting dalam membentuk sikap kepatuhan pajak. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, yang mendasari keyakinan individu terhadap entitas spiritual atau  nilai-nilai  yang  diyakini,  memberikan  dorongan  intrinsik  yang  kuat  untuk  mematuhi aturan  perpajakan.  Keyakinan  bahwa tindakan  individu akan  dinilai  secara  adil  oleh  entitas spiritual, seperti Tuhan atau nilai-nilai moral yang diyakini, memperkuat motivasi untuk patuh
terhadap  peraturan  perpajakan  dengan  penuh  integritas.  Studi  menunjukkan  bahwa individu yang memiliki spiritualitas yang kuat cenderung lebih patuh terhadap pajak, karena mereka melihat ketaatan ini sebagai bagian integral dari komitmen moral mereka untuk  berkontribusi secara positif bagi masyarakat.
Strategi  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  hiburan  daerah  harus  mengadopsi pendekatan  holistik  yang  mencakup  berbagai  elemen.  Pertama,  pemerintah  daerah  perlu meningkatkan  edukasi  dan  kesadaran  masyarakat  serta  pelaku  usaha  tentang  pentingnya ketaatan pajak. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang jenis-jenis pajak, tarif yang berlaku, dan konsekuensi dari pelanggaran pajak sangat penting. Kedua, transparansi dalam sistem perpajakan dan proses pengumpulan pajak dapat membangun kepercayaan masyarakat bahwa kontribusi pajak mereka dikelola dengan baik dan untuk kepentingan bersama. Ketiga, penguatan  nilai-nilai  spiritualitas  melalui  pendidikan  dan  advokasi  dapat  mengokohkan komitmen individu untuk mematuhi aturan perpajakan secara sukarela. Keempat, pemerintah perlu  menerapkan  sanksi  yang  konsisten  dan  adil  terhadap  pelanggaran  perpajakan  untuk menegakkan  kepatuhan.  Dengan  mengintegrasikan  semua  elemen  ini,  diharapkan  bahwa tingkat kepatuhan pajak hiburan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini tidak hanya akan  mendukung  keberlanjutan  pendapatan  daerah  untuk  pembangunan  lokal,  tetapi  juga mencerminkan komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan beretika. Dengan  demikian,  upaya  bersama  dalam  memahami,  menghormati,  dan  mematuhi  aturan perpajakan tidak hanya menjadi tugas, tetapi juga investasi bagi masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

## SIMPULAN
Pemeriksaan pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan faktor spiritualitas memiliki  peran  krusial  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak hiburan  daerah  di  Indonesia.  Pemeriksaan  yang  terintegrasi  tidak  hanya  berfungsi  untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan  pentingnya  ketaatan  pajak  sebagai  kontribusi  aktif  terhadap  pembangunan  dan kesejahteraan  bersama.  Proses  ini  juga  mendukung  keberlanjutan  pendapatan  daerah  untuk pembangunan  lokal  yang  lebih  baik.  Pemahaman  yang  mendalam  terhadap  peraturan perpajakan  daerah  menjadi  landasan  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang jenis-jenis pajak, tarif
yang  berlaku,  serta  konsekuensi  dari  pelanggaran  perpajakan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  pelaku  usaha  hiburan  memahami  dan  mematuhi  kewajiban  perpajakan mereka dengan benar.
Berdasarkan analisis terhadap data kepatuhan pembayaran pajak hiburan daerah oleh PT XYZ, beberapa temuan penting dapat diungkapkan. Pertama, terdapat tren positif dalam pembayaran  pajak  yang  menunjukkan  peningkatan  secara  bertahap,  mencerminkan pemahaman yang lebih baik dan komitmen yang kuat dari PT XYZ untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, fluktuasi yang signifikan dalam jumlah pajak yang kurang dibayar  dari  bulan  ke  bulan  menunjukkan tantangan  dalam  menjaga  konsistensi  kepatuhan. Bulan Februari 2023 menonjol dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, sementara bulan- bulan lain menunjukkan kepatuhan yang lebih rendah, terutama bulan Mei, Juni, dan Juli pada tahun 2023.
Pemeriksaan  pajak  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  tingkat  kepatuhan wajib pajak. Setelah diterbitkannya berita acara pemeriksaan pajak, PT XYZ berhasil mencapai tingkat  kepatuhan  pajak  100%.  Data  yang  tergambar  dalam  Gambar  6  menggambarkan perbaikan  yang  signifikan  dari  tahun  2022  hingga  2024  setelah  dilakukan  pemeriksaan. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas dari tindakan pemeriksaan, tetapi juga menunjukkan  bahwa  faktor  spiritualitas  dapat  mempengaruhi  motivasi  wajib  pajak  untuk mematuhi kewajibannya secara lebih baik. Namun demikian, untuk menjaga kepatuhan yang tinggi, pengawasan dan pemeriksaan yang berkelanjutan tetap diperlukan. Hal ini menegaskan pentingnya implementasi strategi yang terencana dan berkelanjutan dalam sistem perpajakan daerah untuk mencapai tujuan kepatuhan pajak yang optimal.
Faktor spiritualitas juga terbukti memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dengan keyakinan akan kebaikan dari tindakan jujur dalam membayar pajak menjadi pendorong  utama.  Pemeriksaan  pajak  daerah  memainkan  peran  krusial  dalam  memastikan kepatuhan perpajakan, tidak hanya untuk tujuan penegakan hukum tetapi juga meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kontribusi  pajak  dalam  pembangunan  dan kesejahteraan  bersama.  Implementasi  desentralisasi  fiskal  memberikan  landasan  yang  kuat untuk  pengelolaan  keuangan  yang  lebih  efisien  di  tingkat  daerah.  Tantangan  seperti peningkatan  pemahaman  dan  kedisiplinan  perpajakan  tetap  menjadi  fokus  utama  dalam memastikan keberlanjutan sistem perpajakan daerah yang berkelanjutan dan adil.
Selain  itu,  nilai-nilai  spiritualitas  seperti  kejujuran,  keadilan,  dan  tanggung  jawab memainkan peran penting dalam membentuk sikap kepatuhan terhadap pajak. Penguatan nilai- nilai  ini  melalui  pendidikan  dan  advokasi  dapat  memperkuat  komitmen  individu  untuk mematuhi aturan perpajakan secara sukarela dan penuh integritas. Dengan mengintegrasikan pemeriksaan pajak yang efektif, peningkatan pemahaman peraturan perpajakan, dan penguatan nilai-nilai  spiritualitas,  diharapkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  pajak  hiburan  daerah  dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan, tetapi juga  mencerminkan  komitmen  kolektif  untuk  menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan beretika bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianus,  S.,  &  Kuswanto,  R.  (2019).  Analisis  rasio  keuangan  dan  tata  kelola  perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan. Jurnal Bina Akuntansi, 3 (2), 45-58.
Chitchai et al. (2020). The Influence of Spirituality on Taxpayer Compliance: Evidence from Indonesia. Journal of Behavioral Economics , 28 (4), 321-335.
Dinas Pendapatan Daerah. (2015) Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Tarif Pajak Hiburan di Daerah Tertentu . Jakarta: Dinas Pendapatan Daerah.
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Modul Penyuluhan Perpajakan .
Ghozali,  E.  E.  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,  Tarif  Pajak,  Denda  Pajak,  dan Probabilitas  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Pajak. Diponegoro  Journal  of Accounting , 6 (3), 1-13.
Kansil, R. R. (2015, Maret 1). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado. Jurnal EMBA , 3 (1), 426-434.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Pajak Hiburan dalam Konteks UU HKPD . Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Legowo, W. W., Florentina, S., & Firmansyah, A. (2019). Agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan  di  Indonesia:  Profitabilitas,  capital  intensity,  leverage,  dan  ukuran perusahaan. Jurnal Bina Akuntansi, 21 (3), 145-160.
Mardiasmo.  (2016).  Taxation  as  Public  Finance  Strategy:  Indonesian  Context. Journal  of Public Economics , 30 (4), 210-225.
Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2021). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Bina Akuntansi, 5 (2), 110-125.
Nurcahyani,  S., &  Jaeni.  (2023).  Pengaruh  pajak  daerah  dan  pendapatan  perkapita  terhadap pendapatan  asli  daerah  dengan  jumlah  penduduk  sebagai  variabel  moderasi  sebelum dan  masa  pandemi  COVID-19:  Studi  empiris  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2021. Jurnal Bina Akuntansi, 15 (1), 45-58..
Pajak  Hiburan,  Pengertian  dan  Besaran  Tarifnya .  (2024,  February  2).  Mekari  Klikpajak. Retrieved July 2, 2024, from https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-hiburan/
Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2023). Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Bengkulu. https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/ARTIKEL_PAJAK_DAE RAH_DAN_RETRIBUSI_DAERAH.pdf
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah [Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.].
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 [Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan].
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2022). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah .
Pengaruh  pengetahuan  dan  pemahaman  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak .  (2018, September  22).  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah.  Retrieved  Juli  2,  2024,  from https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak- terhadap-kepatuhan-wajib-pajak
Rahadi.  (2014).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Regulasi  Pajak:  Pengalaman  Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 20 (3), 56-72.
Riningsih, D., Chandra, A., & Eferyn, K. (2021). Pengaruh penerapan aplikasi mobile pajak (M-Pajak) terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar PPH Final pada UMKM di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Jurnal Bina Akuntansi, 13 (2), 78-92.
Sekretariat  Negara.  (2022). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (UU  HKPD) .  Jakarta:  Sekretariat Negara.