Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2 Desember 2021 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## EBA-SP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

## Syapar Alim Siregar
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan e-mail: syaparalim@gmail.com

## Abstrack
EBA  is an investment intrumnet obtained from securitieus that are written in paper in the form  of  documents  and  in  the  form  of  letters  where  the  results  of  participation  are  in accordance with Islamic shariah and do not violate on the law, and only operate in the middle or secondary market in Islamic banking as a means of payment and the public or investorsusing  it  when  the  money  is  no  longer  stable  or  maybe  the  interest  rate  in  one bank is not balanced and has a big influence on investment and state money besides that the  partcipationt  letter  has  a  lot  of  of  influence  not  only  negative  but  also  positive impacts,  for  example  having  coupon  offers  so  that  investors  are  tempted  to  ionvest  and work together. if we look at the income using the capital market this has more related , this  has  more  advantage  that  will  be  more  related  to  ojk  and  provides  more  goodness, makes  everything  complete,  anda  strategy  that  is  in  great  demand  among  banks  but  is basid in  sharia by not quoting interest  because islam for  birds ususry abd interest  , the award  letter  is  only  issued  once  so  that  the  negative  balance  is  able  to  control  sharia banking if we look at the case studies in the united  states the real studies error is in the understanding of the secondary  pattern and the existence of several levels of securities so that it is not balanced and stable and results in a lot of debt.
Keywords: EBA, Sharia, Economic.

## A. Pendahuluan
Perbankan  syariah  adalah  salah satu  asset  negara  yang  banyak  dibahas pada masa sekarang karna menganut dan terkait  kepada  perekonomian  negara bagaimana tidak Indonesia adalah negara yang  mayoritas  penduduknya  adalah islam tak hanya itu pembangunan dalam bagian  perbankan  juga  sudah  banyak yang  menganut  dan  berpaling  kepada syariah  karna  pada  dasanya  prinsip
syariah  ialah  prinsip  yang  bertujuan dengan  menggunakan  sistem  bagi  hasil dan  membuat  banyak  masyarakat  mulai percaya bahwa sistem ini tidak berlainan dengan  agama,  jika  kita  juga  berbicara tentang  syariah  dalam  bagian  perbankan syariah maka akan mengaju pada 1 :
1 Anoniym,  25  maret  2014. Investasi  EBA property.www.belajarbisnispropertinet.
Bank  Indonesia. Memiliki  Rumah  Sendiri  dengan KPR. http://www.bi.go.ids.
a. Syirkah
b. Ijaroh
c. Rahn
d. Dan  efek  yang  dimana  dalam  kategori surat  berharga  yang  disingkat  menjadi EBAS.
Selain  itu  juga  ini  sudah  diperjelas dalam  putusan  negara  yakni  dalam  putusan DEWAN  PENGAWAS  SYARIAH    yakni dicantumkan  dalam    dalam  fatwa  MUI nomor  121/  DSN/II/2018  menyebutkan bahwa EBAS merupakan istilah yang terdiri dari  beberapa  aset  ataupun  investasi  yang bertuliskan  dokumen  sehingga  masyrakat Indonesia  mampu  memahami  bahwa  antara islam dan  konvensional dan  mampu membedakannya  memahami  ,  artinya  ialah perkumpulan  dari  beberapa  aset  yang  sudah diakui  oleh  negara  dan  memiliiki  surat  ijin yang  berlandaskan  dalam  UU  nomor  21 tahun  2006  mengenai  perbankan  syariah. Bahwa  setiap  daripada  penggunaan  hak ataupun yang bersangkutan dengan perbankan  syariah  berada  dalah  bawaw undang  undang  dan  dalam  pengawasan fatwa  yang  dimana  dalam  DSN  dan  DPS bertanggung  jawab  penuh  dalam  hal perbankan  syariah  kemudian  di  bantu  oleh
Emirzone,  Joni.  2002. Hukum  surat  berharga  dan perkembangannya  di  Indonesia .  Jakarta  :  PT.  Ikrar Mandiri abadi, Kurniasih.
OJK demi mencapai kestabilan
perekonomian negara dan mencegah terjadinya peningkatan bunga terhadap suatu bank ataupun yang lainnya dengan menggunakan  sistem  bagi  hasil.  Itulah mengapa sekarang banyak bang yang beralih dari konvensional menjadi syariah. 2

## B. Metode Penelitian
Dalam pembuatan jurnal ini kami memilih penelitian kepustakaan , dimana kami mengumpulkan data dengan menggunakan membaca buku, membuka beberapa  jurnal  dan  membuka  aplikasi ebook  untuk  dapat  menyusun  materi, kemudian  saya  menuliskan  dalam  jurnal ini    dengan  berpedomen  pada  informasi dari perpustakaan IAIN padangsidempuan.

## C. Pembahasan dan Hasil

## 1. Pengertian  EBA-SP
EBA-SP ialah merupakan dokumen  yang  dicetak  yang  dilengkapi dengan  pengesahan  yang  berisi  tentang pengesahan,  baik  pernyataan  yang  di buykukan  ataupun  dikeluarkan  oleh penerbitnya    dimana  berfungsi  sebagai bukti  transaksi,  maupun  penghargaan atas  apa  yang  diraih  dalam  bagian
2 Ibid hlm, 123
perbankan  syariah  dengan  tujuan  agar melakukan  sebuah  debit  credit  atau membayarnya  terhadap  pelaku  ataupun pembuat  daripada  dokumen  tersebut. Dan  ditujukan  kepada  pihak  kedua maupun  pihak  ketiga  untuk  membayar daripada hutang .
a. Persyaratan daripada EBA-SP
adalah:
1) Ditinjau  dalam  KUHD  dalam buku I  sampai ke 7 :
a) Dalam  hal  wesel,    diatur
dalam pasal 100-173 KUHD.
b) Surat  pernyataan,  dalam pasal 174-177 KUHD.
c) Dalam  bagian  cek  dalam pasal 178-229d KUHD.
d) Dalam  bagian  kwitansi dalam  pasal  229e-  229k KUHD.
b. Bagian tidak dalam KUHD:
1) Surat  keputusan  dari  Direksi Bank  Indonesia  dan  surat edaran  dalam  hal  merk  bank dan perdagangan No.
21/30/UPUM  disahkan  pada
tanggal 27 oktober 1998.
2) Surat  keputusan  Direksi  Bank Indonesia tentang SBPU dalam
NO.  28/55/KEP/DIR  dalam bagian pasar modal.
c. Macam-macam Surat Berharga Jika  kita  meninjau  daripada KUHD, dibagi atas:
1) Surat  wessel  adalah  sebuah surat  yang  ditujukan  kepada para  nasabah  dengan  tidak bersyarat  dimana  dicantumkan kapan membayar daripada hutang  serta  dibubuhi  tanda tyangan.
2) Surat  pernyataan  yaitu  bagian daripa EBA-SP dimana disertakan siapa yang mengeluarkan  surat  tersebut ketika  tidak  bisa  membayar dalam  surat  wesel    pada tanggal yang sudah ditentukan.
3) Surat  cek  ialah  merupakan suarat  yang  memiliki  nilai dengan  tujuan  menjumlahkan atau menerangkan berapa mjumlah  yang  harus  di  bayar kepadanya dan dibuktikan sebagai tanda transaksi.
4) Carter  partai  adalah  surat berharga  sebagai  tanda  bahwa telah melakukan perjanjian.
5) Konosemen yaitu surat
berharga  yang  berguna  untuk
bukti  bahwa  seseorang  telah menerima atau mengirim  suatu produk atau jasa.
6) Deliveri order merupakan surat berharga  yang  menjadi  bukti bahwas sudah memiliki memegang atau mengirim
suatu produk atau jasa
7) Surat Saham ialah sebuah surat yang resmi  yang menjadi bukti bahwa kita memiliki hak terhadap  sesuatu  tersebut  baik perusahaan ataupun investasi.
8) Promes  yaitu  surat  yang  kita tanda tangani ketika kita melakukan  sebuah  perjanjian akan melunasi hutang.
d. Macam  macam  EBA-SP  ditinjau dari perbankan.
Jenis  jenisnya  yang  tidak dikategorikan  dalam  hal  KUHD jika ditinjau dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998:
1) CP merupakan instrument yang diberikan  oleh  pihak  bank maupun  perusahaan  sebagai pemenuhan dalam hal pembiayaan jangka panjang.
2) Cek  merupakan  surat  sebagai tanda  bukti  pemindahaan  dari satu  bank  kepada  bank  yang
lain hak milik daripada nasabah.
3) Bilyet Giro merupakam sebuah surat  yang  dilakukan  dalam hakl pemindahaan dalam bagian  rekening  yang  berbeda dengan cek.
4) Travel  check:    sebuah  surat yang  dikeluarkan  dari  para pihak  bank  kepada  nasabah dimana dengan  catatan  mampu membayar dengan jumlah yang sudah ditentukan.
5) L/C  merupakan  sebuah  surat yang  berisis  pernyataan  tanda dari  nasabah  kepada  pihak dalam  hal  permohonan  dengan tujuan agar pihak bank memberikan  pinjaman  unag yang  disertakan  dengan  para pihak ketiga.

## 2.  Regulasi EBA-SP
Pemerintahan Indonesia mulai  mengeluarkan  tentak  efek beragun  surat  berhrga  dala  bagian perbankan  syariah    pada  tahun  2005 dan  mulai  di  sahkan  dalam  undang undang    Peraturan  Presiden  Nomor 19  Tahun  2005  dimana  membahas tentang Pembiayaan sekunder bagian
perumahan . Dikeluarkannya undsang  undang  ini  bukan  tanpa alasan akan tetapi presiden mengeluarkan  undang  undang  ini dengan tujuan untuk membentuk dan mensejahterakan
kemudian
memberikan    kelancaran  dalam  hal bagian sector untuk dana , dikarenakan  sejak  jaman  dahulu ataupun  sejak  tahun  1998  telah banyak  emngalami  kendala    yang harus di tangani para pihak bank dan tidak  dapat  lagi  menyeimbangkan diantara  keduanya  dalam  bagian perkereditan  jangka  panjang  dengan masa  kredit  paling  singkat  3  tahun dan paling lambat 5 tahun  sehingga membuat semuanya bertumpuk meningkatkan hutang daripada pemasukan. Akhiranya POJK keluar pada
tahun 2014 untuk mmeberikan pelayanan  dan  menguraikan  antara hak  dan  kewenangan    pada  Nomor 23/PJOK.04/2014. Mengeluarkan sebuah  persyaratn  dan  menjelaskan hak  dan  kewenangan  dalam  bentuk kertas  A4  dimana  semua  credit  dan debit  nasabah  di  catat  dalam  buku tersebut dengan melalui jalur sekuritasasi  aset  artinya  apabila
dalam  segala  hal  mengenai  EBA-SP mengalami kendala dengan
menggunakan bunga kepada investor,  dan  yang  bersangkutan meliputi:
i. Investor
ii. OJK iii. Wali Amanat
iv. Notaris.
Proses dalam pembuatan merk dari EBA-SP sebagai berikut: 3
a. Yang pertama iualah dengan menggunakan  transaksi  kepada  pihak bank .
b. Melakukan  kesepakatan    kemudian memiliki  fungsi  wali  amanita,  dan  wali yang  lain  sehingga  dapat  memiliki persetujuan daripada pihak bank.
c. Kemudian pihak bank melakukan pelayanan  terhadap  nasabah  denagn tujuan untuk memilih daripada administrasi  yang  dilanjutkan  dengan bukti surat perjanjian yang sudah di sah kan  dalam  hal  akta  sebagai  bukti terjadinya  transaksi  antara  nasabah dengan bank. 4
3 Muhammad Yahya. Hukum acara perdata.( Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 56 4 Ibid, hlm 58

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2 Desember 2021
Setelah  bagian  pertama  kemudian  para nasabah  akan  melakukan  dalam  bagian sekuritasasi dengan cara:
a. Dengan  membuat  surat  pendaftaran dalam bentuk pengajuan.
b. Kemudian  dengan  melakukan  transaksi dalam bentuk yang sah kemudian dengan adanya perwalian dengan mempermudah.
c. Kepada  melakukan  transaksi  jual  beli terhadap  investor  denagn  cara  transfer dari rekening ke rekenng.
d. Yang  kemudian  yang  akan  dilanjutkan dalam bagian PTSMF.
Setelah itu :
a. Adanya  transaksi  dengan  kreditor  dan debitor.
b. Melakukan pembayaran dari KPR kepada custodian dalam hal periodi.
c. Kemudian  pembayaran  bunga  diberikan kepada para investasi secara periodic.
1. Bentuk Jaminan:
Jika  sudah  masuk  adal  bagian  ini yang  terdiri  dari  2  orang  atau  lebih  dalam bagian  harta  kekayaan,  sehingga  mengikut dalam    janji  dan  memperjelaskan  tentang bagimana  hak  dan  kewajiban  daripada  para nasabah  yang  berdasarkan  dalam  1320 KUHP,  syarat  daripada  sah  daripada perjanjian:
a. Tanpa ada paksaan
b. Merupakan keinginan berdua
c. Sesuai dari hal yang di inginkan.
d. Halal.
Jika  kita  meninjau  dari  persyaratan diatas  apabila  syarat  satu  dan  syarat  kedua tidak dipenuhi maka perjanjian itu tidak sah atau di batalkan, dan dalam hal nomor 3 dan 4  juga  tidak  dipenuhi  maka  itu  tidak  bisa dila  njutkan  lagi    karna  untuk  rmlakukan sebuah perjan jian tidaklah dengan lisan saja tetapi juga dengan menggunakan tulisan.
Apabila  sudah  dilalu  maka  akan masuk dalam bagian hak dan kewajiban, hak dan  kewajiban  merupakan  sesuatu  yang ditutntut  apabila  kita  tidak  mendapatkannya ketika  jaminan  tidak  sesuai  maka  kita sebagai  haknya  dapat  menjamin  kemudian menuttut dan meminta pertanggung jawaban yang  sesuai  dengan  undang  undang  yang sudah dikeluarkan tentang bagaimana kedudukana  antara  peminjam  dengan  yang memberikan  pinjaman,  kemudian  jika  kita meninjau  dalam  hal  peominjaman    dari KPR,  maka  APHT  memiliki  kedudukan yang  sangat  banya  memberikan  oengaruh kepada kreditor karna mereka yang membatarkan  pembungaan  secara  periodic dan  mereka  lah  yang  berhak  memulai daripada peralihan dan memiliki pertanggungjawaban  dengan  menggunakan case  maka  hak  dari  seseorang  dapat dialihkan  kepada  pihak  ketiga  melalui
mereka  dengan  syarat peralihan  hak tanggungan  dari  para  nasabah  diberikan waktu  paling  cepat  satu  hari  setelah pendaftaran  dilakukan    sebagai  bukti  telah melakukan peralihan.
Peraturan  ini  di  dasarkan  dalam  hal terjadinya ketidakseimbangan dalam perbankan syariah itulah mengapa para bank membuat  sebuah  keputusan  tentang  POJK yang  mencakup  tentang  hak  tanggungan yang  bersifat    objektif.  Itulah  mengapa kebijakan  ini  dikeluarkan  pemerintah  untuk meningkatkan  dalam  pelayanan  rumah sekunder,  jika  kita  lihat  secara  teoritis  dan bahkan praktek Indonesia mengalami banyaknya peralihan dari bagian perbankan, dimulai  pada  tahun  1998  dimana  para masyarakat  mulai  berfikir  bahwa  tidak  ada perbedaan  antara  bank  islam  dengan konvensional,  kemudian  mereka  mulai melakukan  peralihan  dengan  menggunakan sistem  riba  menjadi  sistem  bagi  hasil  karna dari  banyknya  sebagian  dari  penduduk Indonesia  adalah  islam.    Itulah  mengapa bank  Indonesia  mulai  memecahkan  banyak masalah  dengan  salah  satunya  melakukan peralihan dengan ini.
Adapun  jalan  yang  harus  dilakukan ketika  terjadi  persengketaan  terhadap  EBA- SP  ini  dalam  masa  jangka  panjang  sadalah dimana  dalam  menjalan  I  sebuah  kontreak
perjanjian  bersama  dengan  para  investor kolektif  jika  kita  meninjau  daripada  surat berharga  lainnya  seperti  kkta  a,bil    contoh obligasi  dengan bantuan daripada dukungan yang diberikanb oleh pihak  bagian daripada aset yang memiliki persenan  dalam ketiikan mengambil  resiko  sehingga  membuat  para investor kolektif terbantu , sekalipun apabila sudah  terjadi  dengan  pailitan  terhadap perushan    tidak  aka  nada  konpensasi  dalam hal  pembayaran    pengertiain  ini  berbanding terbalik  dengan  bagian  yang  bertugas  untuk membeli  obligation  mereka  harus  mau kehilangan dana mereka.
Jika  para  perbankan  membuat  biaya yang  sangat  murah  secara  otomatis  pihak bank  akan  membuat  harga  yang  lebih  ,urah lagi  demi  menarik  para  investasi  sehingga laba  mereka  meningkat  dan  mereka  bisa meningkatkan  dala  oerumahan  sekunder yang  nanti  dapat  membantu  dalam  jumlah perekonomian  negara  dan  memebrikan keuntuingan  dengan  jumlah  keuntungan yang  bagi  para  investor    apabila  praktek daripada  EBA  sesuai  teori  maka  akan membuat  daripada  neraca  poembayaran semakin  besar  dalam  bagian  leverage  dan tingak  bagian  presuden  yang  berdasarkan asas  dan  lain  sebagainya  .  jik  akita meninjnau  dari  segi  manfaat  maka  efek
beragun  ini  memberika  nbanyak  pekayanan penuh sebaggai berikut:
1. Merupakan  jalan  terbaik  yang  mudah dilakukan  dari  segi  jangka  panjang dalam  bagian  EBA  agar  dapat  menarik perharian daripada pihak investor kolektif.
2. Pembayarannya  yang  tisak  pernah berhenti.
3. Dananyan dan pembayaran yang mudah dibayar  tanpa  membuat  mngkin  hal yang sangat sulit.
4. Bersifat  efesien  yang  membuat  dalam bagian neraca semakin besar.
5. Pembiayaan  yang  tanpa  batas  baik  dari agnesi  ekcil  sampai  kepada  agensi besar.
6. Informasi  yang  luas  jika  dibandingkan dengan yang lain.
Dampak negative daripa ini ialah:
1. Terjadinya fluktuasi kepada harga.
2. Berpengaruh terhadap yield.
3. Kegagalan  fatal  ketika  para  nasabah tidak membayar dalam jangka panjang yang menyebabkan kegagaglan  dalam  kebijakan  yang dibuat pemerinah.
Misalnya jika mengambil falam studi kasus  yang  gterjadi  pada  Indonesia  , Indonesia  termasuk  negraa  yang papling banyak membuka jasa
peminjamna  baik  berbasis  islam maupun  konvensional  akan  tetapui dalam  hal  tersebut  berada  dalam bawah  pengawasan  POJK,  setiap bank  itu  berada  dalam  naungan Indonesia jika kita mengmbil contohnya , sehingga pemikiran yang semakin berjembang mengolah daripada    apa  yang  menyebabkan terjadinya  sekritisasi  dalam  bagian perbankan yaitu:
a. Pembayaran yang sangat rendah.
b. Kecocokan diantara keduanya.
c. Mempermudah penghitungan dalam bagian akuntasi.
d. Mmepermudah dalam pengambilan dana.
Kemudian  njika  kita  meninjau  dari aspek pajak yang sudah diatur dalam perundangn undangan yang memberikan  pernyataaan  mengenai EBA  bahwa  merupakan  sebuah dokumen  yang  memuat  tentang  data keungan  sebuah  negara.  Setriap peminjaman  akan  diberikan  kepada para  nasabah  yang  dimanan  dengan tujuan  akan  memberikankeringanan kepada  masyarakat  yang  berbasis
syariah tanpa adanya yang
menyangkut pautkan riba. 5
OJK mrupakan sebuah kumpulan  organisasi  yang  sudah  di sah  kan  oleh  pemerintah  yang bertujuan  untuk  mengatasi  segala
permasalahan keuangan yang dialamin negara Indonesia
sebagaimana  dalam  hal    peraturan perundang undangan nomor 21 tahun 2011    dimana  memiliki  hak  untuk melakukan  mengawasi  mengajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan
perbankan syariah mengenai keuangan, tak hanya itu jugabertangging jawab dalam
mengawasi  perkembangan  keuangn dalam  pasar  modal  ,  baik  dalam bagian    kepensiuan  maupun  yang lain.
Hak dan kewajiban  daripada OJK ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan  sebuah  oekerjaan  di bagian perbankan syariah
2. Bertanggung  ajwab  dlam  baguan pasar modal.
3. Bertanggung  jawab  dalm  bagian asuransi.
5 Yola  sekarini. Perlindungan  hukum terhadap  investor  terhadap  efek  beragun    berbentuk surat partisipasi. 2019.
Jika
kita melihat dalam kewewenagannya
a. Berhak  sebgaai  abgian  daripada  dalam bagian pengawasan khusus dalam bagian: memberikkan  izin    untuk  membangun sbeuah bank. 6
b. Untuk membuka usaha bank
c. Melakukan dalam hal pengaturan dan hal pengawasan  baik  itu  fngsi,  prinsip  dan lain hal  sebagainya.
d. Jika  tidak  dibagian  keuangan  mka  akan memiliki  hak  dan  kewewenangan  yaitu sebagai  untuk  memberikan  sebuah  jalan keluar  ataupuun  dalam  hal  keputusan OJK,  memiliki  hak  dna  mengeluarkan sebuah keputusan yang mengenai tentang jasa keungang.
e. Memberikan  pendapat  memebuat  sebuah pengaturan yang me ngenai sebuah sutrat untuk  perintah  baik  secara  dokumen atauoun secara lisan.
f. Berhak  mengeluarkan  sebuah  kebjakan yang  mengenai    bagi  siapa  saja  yang melkaukan pelanggaran . dalam hal OJK.
g. Berhak  mengawasi,  melakukan  sebuah pemeriksaan, melakukan sebuah
penyelidikan  terhadap    terhadap  sebuah pelanggaran, memebrikan sanksi, memberikan perlindungan, membuat pengolahan terhadap stauter.
6 Ibid hlm 65
Cara  mmeberikan  investasi  dalam pandangan OJK ialah sebagai berikut:
a. Saham  dan  tambahan  bayaran  diberikan kepada investor secara bersamaan.
b. Dalam  membayara  bagian  bunga  maka para investor tidak bisa membayar secara cash  akan  tetapi  dengan  menggunakan metode pembayaran secara periodic.
Tidak  hanya  itu    dalam  metode pengembalian bunga diusulkan ketika terjadi kesenjangan  anatra  yangs  atu  dnegan  yang lain  itulah  mengapa  para  OJK  berrhasil emmbuat  kebijakan  yabng  baru  dengan menggunakan  metode  penggabungan  dan diberikan dalam jangka waktu  yang panjang dengan  catatan  hanya  membayar  dalam  hal bagian bunga.
Bagian  dari  OJK  sekruitisasi  aset memili bagian yaitu:
1. Adanya pihak ketiga.
2. Jalur pengembalian.
Dalam  OJK  pihak  ketiga  memiliki arti yaitu sebgaia orang yang dapat di pindah tangfankan  artinya  memiliki  pihak  ketiga misalnya  dari  rekenig  satu  ekpada  rekening yang  lain.  Pemindahan  hutang  dari  bank yang satu dengan bank yang lain. Kemudian dsalam  hal  kaitan  antara  pokok  dengan bunga:
a. Dalam  bentuk  pinjaman  dijalur dalam  hal  adanya  jaminan  dari penerbitan.
b. Sekuriktisasi  dari  aset.  Seperti menggunkaan  rekurgun  ifisasi, baian kkurs dan kaers.
c. Adanya konfigurasi ulang.
Orang  orang  yang  bertanggung jawab dalam OJK ini adalah sebagai berikut:
1. Karyawan yang bertugas dalam  bagian  pemindahan bagian bagian daripada aset
2. Agensi  yang  bertugas  untuk embeli investasi kolektif
3. Karyawan yang bertugas untuk memberikan dan
membuat  pengolahan  yang berbentuk  portofolio  selain dari bagian penanggung jawab asuransi.
4. Jasa yang menyediakan untuk menitipkan.
5. Yang memberikan tingkatan.
6. Yang meberikan layanan hukum  dalam  hal  apabila terjadi kesalahan ataupun sengeketa yang terjadi.

## D. Kesimpulan
EBA-SP ialah merupakan dokumen  yang  dicetak  yang  dilengkapi dengan  pengesahan  yang  berisi  tentang pengesahan,  baik  pernyataan  yang  di buykukan  ataupun  dikeluarkan  oleh penerbitnya    dimana  berfungsi  sebagai bukti  transaksi,  maupun  penghargaan atas  apa  yang  diraih  dalam  bagian perbankan  syariah  dengan  tujuan  agar melakukan  sebuah  debit  credit  atau membayarnya terhadap pelaku.
Dalam OJK pihak ketiga memiliki  arti  yaitu  sebgaia  orang  yang dapat  di  pindah  tangfankan  artinya memiliki  pihak  ketiga    misalnya  dari rekenig  satu  ekpada  rekening  yang  lain.
Pemindahan  hutang  dari  bank  yang  satu dengan  bank  yang  lain.  Kemudian dsalam  hal  kaitan  antara  pokok  d  dalam metode  pengembalian  bunga  diusulkan ketika  terjadi  kesenjangan  anatra  yangs atu  dnegan  yang  lain  itulah  mengapa para  OJK  berrhasil  emmbuat  kebijakan yabng baru dengan menggunakan
metode  penggabungan  dan  diberikan dalam  jangka  waktu    yang  panjang dengan  catatan  hanya  membayar  dalam hal bagian bunga.

## DAFTAR BACAAN
Anoniym,  25  maret  2014. Investasi  EBA property.
Bank  Indonesia. Memiliki  Rumah  Sendiri dengan KPR.
Emirzone, Joni. 2002. Hukum surat berharga  dan  perkembangannya  di Indonesia .  Jakarta  :  PT.  Ikrar Mandiriabadi, Kurniasih.
Rahayu,  Dyah,  Company  Profil  PT  Sarana
Multigriya FInansial (Persero), Kepala Hukum Bagian Pemerintahan , Jakarta, 29 Mei 2015.
Muhammad Yahya. 2018. Hukum acara perdata. Jakarata: PT Raja Grafindo Persada.
Yola sekarini. Perlindungan hukum terhadap  investor  terhadap  efek beragun  berbentuk surat partisipasi.
2019.
Ahmad. Jurnal dan perbankan dalam islam. 2019.