## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA DI DESA KALIPUCANG KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN
*1 M. Daimul Abror, *2 Roudotul Jannah
* 1 Administrasi Publik Universitas Kadiri * 2 Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan * 1 daimabror@unik-kediri.ac.id, * 2 aikooana71@gmail.com
Artikel History Submit: 25 Februari 2022 Review: 29 Maret 2022
Revised: 24 April 2022 Accepted: 1 Juni 2022
Abstract: Kalipucang Village as one of the tourist village areas has tremendous potential in tourism development. However, the socio- economic conditions of the community tend to be relatively simple, so  it  is  necessary  to  carry  out  an  in-depth  analysis  related  to  the Implementation  of  Tourism  Policy  in  Kalipucang  Village,  Tutur District, Pasuruan Regency. The purpose of this study is to describe, analyze, and interpret the form of Tourism Policy Implementation in Kalipucang  Village  by  referring  to  George  and  Edward  III's implementation process model theory. This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews,  with  the  Village  Government,  Pokdarwis  and  local communities as well as documentation. The results showed that the implementation of the tourism policy in Kalipucang Village had been implemented  well.  communication  made  by  Policy  Actors  (Village Government) with the community is quite good with the openness of the problems faced. Natural resources are so abundant that the people  of  Kalipucang  Village  are  enthusiastic  in  developing  the Tourism  Village  so  that  it  is  more  famous  and  visited  by  many domestic and foreign tourists. The problem faced by the people of Kalipucang Village is that the performance of each field,  especially the tourism sector, is not optimal due to limited capital, inadequate tourism  supporting  facilities  and  infrastructure,  and  tourism destinations that are not well organized. Existing supporting factors include the variety of available tourism potential, support from local community  leaders  and  administrators,  collaboration  between community  members  and  the  attitude  of  kinship  and  mutual cooperation which is still very strong. Meanwhile, from the practical implications of implementing tourism policies in Kalipucang Village, it shows positive economic and social changes, both from the aspect of  tourism  destinations,  aspects  of  local  icons,  aspects  of brotherhood and friendship and aspects of community welfare. Keywords: Policy  Implementation,  Tourism  Village,  Community
Welfare

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar didunia dan Negara yang  sangat  kaya  akan  sumber  daya  alamnya  hingga  seni  budaya  dan  adat  istiadatnya. Indonesia juga terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota.  Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini ditunjang oleh sektor-sektor unggulan yang sangat berperan untuk pembangunan ekonomi, salah satunya pada sektor pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia,  dalam  pelaksanaannya  sudah  menitikberatkan  pada  adanya  kolaborasi  lintas actor  baik  antar  jenjang  pemerintahan  maupun  antara  pemerintah,  pihak  swasta  dan masyarakat  sipil  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan.
Bahkan kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan beberapa paket regulasi sebagai breakdown dari Undang-Undang tersebut, yakni Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengembangan  Geopark sebagai  Destinasi  Pariwisata  dan  Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif/Kepala  Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Pendelegasian  Kewenangan  Perizinan  Berusaha  Sektor  Pariwisata Kepada  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal.  Bahkan  secara  khusus pengembangan Kawasan Strategis Nasional Bromo Tengger Semeru (KSNBTS) diatur dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  80  tahun  2019  tentang  percepatan  pembangunan ekonomi  kawasan,  Peraturan  Presiden  nomor  80  tahun  2019  mengamanatkan  adanya proses pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kawasan.
Dengan demikian arah pembangunan kepariwisataan yang dimaksud akan berada dalam  lingkup:  1)  industri  pariwisata,  2)  destinasi  pariwisata,3)  pemasaran  dan  4) kelembagaan kepariwisataan dengan mengutamakan karakter lokal yang telah dimiliki.
Kabupaten Pasuruan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun  2016  yang  kemudian  diperkuat  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2021 tentang Desa Wisata yang menekankan adanya kawasan  pembangunan  pariwisata  dan  wisata  pedesaan  yang  telah  memiliki  daya  tarik. Seperti diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut, terdapat kelompok daya tarik wisata yang  menjadi  kekuatan  Kabupaten  Pasuruan  yakni:  a)  Kawasan  Kabupaten  Pasuruan
wilayah barat yaitu Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen dan Gempol sebagai kawasan pusat  wisata  alam,  budaya,  buatan,  religi,  edukasi,  belanja  dan  kuliner;  b)  Kawasan Kabupaten  Pasuruan  wilayah  tengah,  yaitu  Kecamatan  Rembang,  Wonorejo,  Kejayan, Pohjentrek, Gondangwetan, sebagai kawasan industri, agro dan minat khusus; c) Kawasan Kabupaten  Pasuruan  wilayah  timur,  yaitu  Kecamatan  Grati,  Lumbang,  Winongan, Gondang  wetan  sebagai  kawasan  wisata  alam,  industri  mebel  dan  religi;  d)  Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah utara yaitu Kecamatan Beji, Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling sebagai kawasan wisata budaya, belanja, kuliner, bahari dan religi; e) Kawasan Kabupaten  Pasuruan  wilayah  selatan,  yaitu  Kecamatan  Purwosari,  Purwodadi,  Tutur, Tosari, Puspo dan Pasrepan sebagai kawasan wisata alam, budaya, agro, kuliner, belanja dan edukasi.
Dengan  demikian,  melalui  arah  pembangunan  yang  telah  ditetapkan, pembangunan kawasan dapat terwujud dengan memposisikan Bromo Tengger Semeru (BTS)  sebagai  daya  tarik  utama.  Adapun  ke-lima  kawasan  yang  telah  ditetapkan merupakan pionir dalam merespon daya tarik BTS dengan memanfaatkan daya tarik lokal yang  tersedia.  Setidaknya  ada  tiga  peranan  pariwisata  di  kawasan  BTS  yaitu  peranan ekonomi,  peranan  sosial  dan  kebudayaan.  Peranan  ekonomi  dapat  meningkatkan pendapatan  pemerintah  dan  masyarakat.  Peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan pemerintah  berasal  dari  pembelanjaan  dan  biaya  yang  dikeluarkan  wisatawan  selama perjalanan  dan  persinggahannya  seperti  untuk  hotel,  makan  dan  minum,  cenderamata, angkutan dan sebagainya.
Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja yaitu membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut  akan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  lokal  untuk  bekerja  dan sekaligus  dapat  menambah  pendapatan  untuk  dapat  menunjang  kehidupan  rumah tangganya. Salah satu permasalahan utama masih terbatasnya pengembangan BTS adalah terbatasnya koordinasi dan pengelolaan terpadu Kawasan BTS secara professional.
Hal  ini,  salah  satunya  dikarenakan  keterlibatan  berbagai  pihak  baik  dari pemerintah  pusat  melalui  Kementrian  kehutan,  dan  juga  beberapa  daerah  sekitar  BTS dalam pengelolaan Kawasan BTS yang belum bersinergi. Selain meningkatkan sinergitas antar  pemangku  kepentingan,  pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  sangat  berkepentingan dalam upaya pengembangan Kawasan di sekitar BTS. Oleh karena itu, diperlukan sebuah
kajian secara mendalam mengenai potensi dan pengembangan pariwisata khusus wilayah BTS. Dimana salah satu tujuannya adalah peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan juga perekonomian Kabupaten Pasuruan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Pasuruan  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Daerah  Tahun  2016 – 2025.  Oleh  karena  itu,  kajian  mengenai Pengembangan  pariwisata  khusus  wilayah  Bromo  Tengger  Semeru  sangat  penting  dan perlu untuk dilakukan
Sektor  pariwisata  telah  berkembang  menjadi  salah  satu  industri  terbesar  bagi pertumbuhan  e konomi  di  Indonesia.  Melalui  branding  ”Wonderful  Indonesia”  atau “Pesona Indonesia” diharapkan perkembangan pariwisata akan terus dapat meningkatkan kunjungan  para  wisatawan  mancanegara  maupun  wisatawan  nusantara  untuk mengunjungi  destinasi  wisata  yang  dimiliki  oleh  Indonesia,  sehingga  pariwisata  di Indonesia dapat berpotensi sebagai penyumbang devisa Negara terbesar di Indonesia dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Pasuruan yang berada dijalur strategis Surabaya-Malang dan Surabaya- Banyuwangi merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Timur yang memiliki kekayaan alam beraneka ragam. Berbagai jenis wisata mulai dari wisata pegunungan, wisata alam, wisata  danau,  dan  wisata  pantai  siap  menyambut  kedatangan  wisatawan  domestik  dan mancanegara.  Untuk  menyambut  para  wisatawan,  sejumlah  hotel  berbintang,  villa, penginapan dan homestay tersedia sebagai tempat istirahat yang nyaman.
Pesona  Kabupaten  Pasuruan  sebagai  salah  satu  daerah  yang  berada  di  Kawasan Strategis Nasional Bromo Tengger Semeru (KSNBTS) menjanjikan beragam daya tarik wisata baik wisata alam, wisata minat khusus, wisata religi, wisata budaya, wisata buatan, maupun  agrowisata.  Secara  umum,  potensi  ekonomi  kecamatan  tutur  ditandai  oleh keberadaan  komoditas  unggulan  pertanian  pada  setiap  destinasi  wisatannya.  Fakta tersebut  semakin  memperkuat  bahwa  potensi  kecamatan  tutur  merupakan  kecamatan dengan  konsep  dan  brand  pusat  agrowisata  yang  tepat.  Beberapa  komoditas  unggulan yang  sudah  siap  dalam  bentuk  kemasan  kegiatan  pariwisata  diantaranya  adalah  durian, kopi, bunga Krisan, sayur – sayuran, aneka buah – buahan, serta komoditas peternakan berupa aneka produk olahan susu. Kemudian terdapat potensi desa wisata Kalipucang yang  menjanjikan  sebagai  destinasi  agrowisata.  Pada  desa  tersebut,  telah  terdapat beberapaatraksi  wisata  yang  disediakan  untuk  wisatawan  seperti  di  mana  keseluruhan berbasis alam dan hasil produksi pertanian desa. Ditunjang oleh keberadaan homestay dan
pusat oleh – oleh membuat Desa ini semakin menjadi destinasi wisata potensial untuk lebih dikembangkan lagi di mana yang akan datang.
Kecamatan Tosari merupakan salah satu wilayah yang sangat dekat dengan BTS. Potensi ekonomi yang dimiliki adalah berbagai macam produk hasil pertanian khususnya sayur – sayuran.  Tidak  hanya  itu,  kecamatan  tosari  memiliki  potensi  potensi  ekonomi kratif dalam bentuk usaha – usaha kerajinan, pahat dan seni ukir. Sejauh ini, meskipun belum di produksi dalam skala yang besar, potensi ekonomi kreatif ini sudah disandingkan Bersama aktivitas kepariwisataan sehingga menjadi daya tarik yang memiliki nilai tambah bagi destinasi wisata. Potensi lainnya adalah keberadaan homestay dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lokal yang dapat dikembangkan agar menjadipusat oleh – oleh bagi wisatawan. Di masa yang akan datang potensi ini bisa diperkuat dengan kerja sama  antar  UMKM  dan  komunitas  seperti  Pasuruan  Creartive  Network  (PANCENE) ataupun UMKM SMART yang sudah sedemikian maju sehingga mampu menghimpun produk secara terkoordinir melalui anggota komunitas yang dimaksud.
Kecamatan Puspo memiliki potensi yang cukup banyak namun belum kembangkan secara optimal. Sebagaimana kecamatan Tutur dan Puspo, Kecamatan Puspo memiliki kelimpahan  produk  pertanian  khususnya  sayur  dan  buah – buahan.  Meskipun  belum menjadikan kegiatan pertanian sebagai bagian dari pariwisata, secara ekonomi, Kecamatan Puspo dapat menjadi wilayah penopang yang berkontribusi menjadi pemasok komoditas oleh – oleh hasil pertanian derta olahan nya. Adapun potensi lainnya adalah dibeberapa titik  destinasi  wisata,  terdapat  kelompok  pengusaha  kecil  menjual  berbagai  macam produk.  Saat  ini  UMKM  tersebut  melakukan  aktivitas  usaha  secara  terpisah,  namun demikian  di  masa  yang  akan  datang,  UMKM  tersebut  dapat  menjadi  penunjang  bagi wilayah pariwisata Puspo maupun kecamatan lain disekitar-nya.
Kecamatan Purwodadi menyimpan potensi ekonomi berupa pertanian serta olahan turunannya khususnya yang berasal dari Desa Tambaksari. Secara spesifik, Desa tersebut menjadi pusat budidaya tanaman aplukat sehingga tidak hanya dapat dapat dikembangkan sebagai  agrowisata  tetapi  juga  wisata  edukasi.  Adapun  kebun  Raya  Purwodadi  saat  in masih fokus pada fungsi konservasi tanaman sehingga belum menonjolkan hasil pertanian sebagai produk komersial.
Kecamatan Purwosari menyimpan potensi ekonomi berupa produk hasil pertanian, perkebunan  dan  peternakan.  Keberadaan  UPTD  Budidaya  Ternak,  Desa  Kertosari, Eduwisata Kembang Kuning dan Wisata Edukasi dan Resort Kebun Pak Budi memegang
peranan penting bagi kekuatan pariwisata kecamatan Purwosari di bidang ekonomi. Hal tersebut  ditambah  dengan  keberadaan  Saygon  Park  dan  Rafting  Kali  Jempingan  yang memberikan fasilitas wahana hiburan buatan dan akomodasi bagi wisatawan.
Kecanatan Sukorejo memiliki potensi ekonomi yang sangat khas yakni komoditas Matoa dan  Kurma  yang  akan  dibalut  dalam tema  agrowisata.  Meskipun  terbilang  baru sebagai  pelaku  wisata,  Kecamatan  Sukorejo  khususnya  melalui  Desa  Wonokerto mempersiapkan diri untuk menjadi the city of matoa. Selain itu, produk kurma beserta komoditas  olahan  nya  juga  sudah  disiapkan  sehingga  satu – satunya  pilihan  untuk agrowisata Kurma adalah di wilayah Kecamatan Sukorejo
Adapun  desa  Kalipucang  yang  terletak  28  Kilometer  arah  Selatan  dari  pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Wilayah Desa Kalipucang berada di daerah dataran tinggi  dengan  ketinggian  500-1500  mdpl.  Desa  Kalipucang  ini  masuk  dalam  wilayah teritorial  Kecamatan  Tutur  dan  tentunya  masuk  pada  KSNBTS.  Sebagian  besar masyarakat Desa Kalipucang berprofesi sebagai peternak sapi perah. Akhir tahun 2016 silam jumlah peternak sapi 997 orang, dan populasi sapi perah sebanyal 2.613 ekor yang diakomodir  melalui  7  kelompok  ternak.  Desa  Kalipucang  juga  memiliki  potensi sumberdaya alam lainnya, seperti perkebunan kopi, durian, air terjun Sumber Nyonya, 7 Sumber Telogo, Kebun Krisan, dan Bukit Tumang siap memanjakan pengunjung. Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pasuruan  pada  awal  2017  berupaya  merespon beberapa potensi alam dan sektor unggulan desa sebagai kawasan wisata potensial dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). (Nuzil, 2020).

## Tabel 1. Potensi Daya Tarik Wisata di Kawasan TNBTS dan Kawasan SNBTS Kabupaten Pasuruan
Jenis Destinasi Wisata No Nama Destinasi Wisata Lokasi Wisata Alam 1 Gunung Bromo Desa Wonokitri, Kec Tosari 2 Air Terjun Coban Jala  Desa Cowek, Kec. Puwodadi 3 Air  Terjun  Rambut Moyo Dusun Krajan, Desa 4 Air Terjun Coban Waru Dusun Kayubebek, Desa Wonosari, Kec. Tutur 5 Air  Terjun  Sumber Nyonya Dusun Gunungsari, Kec. Tutur 6 Air Terjun Coban Cemoro Gading Desa Ngadirejo, Kec. Tutur
7 Air Terjun Lebak Rejo  Desa Lebak Rejo, Kec. Purwodadi Wisata Minat Khusus 1 Desa Wisata Puspo Kecamatan Puspo 2 Desa Wisata Tambaksari Desa Tambaksari, Kec. Purwodadi 3 Desa Wisata Wonokitri Desa Wonokitri, Kec. Tosari 4 Desa Wisata Ngadiwono Desa Ngadiwono, Kec. Tosari 5 Desa Wisata Mororejo  Desa Mororejo, Kec. Tosari 6 Desa Wisata Baledono  Desa Baledono, Kec. Tosari 7 Desa Wisata Wonosari  Desa Wonosari, Kec. Tutur 8 Desa Wisata Ngembal  Desa Ngembal, Kec. Tutur 9 Desa Wisata Tlogosari  Desa Tlogosari, Kec. Tutur 10  Desa Wisata Andonosari Desa Andonosari, Kec. Tutur 11  Desa Wisata Tutur Desa Tutur, Kec. Tutur 12  Desa Wisata Kalipucang Desa Kalipucang, Kec. Tutur 13  Desa Wisata Blarang Desa Blarang, Kec. Tutur 14  Desa Wisata Ngadirejo Desa Ngadirejo, Kec. Tutur 15  Desa Wisata Cowek Desa Cowek, Kec. Purwodadi 16  Desa Wisata Dawuhan Sengon Desa Dawuhan Sengon, Kec. Purwosari 17  Desa Wisata Palangsari Desa Palangsari, Kec. Puspo 18  Desa Wisata Kertosari  Desa Kertosari, Kec. Purwosari Wisata Religi 1 Pertapaan Abiyoso Desa Tambaksari, Purwoadi Wisata Budaya 1 Candi Sepilar Desa Tambaksari, Purwoadi 2 Candi Makutoromo Desa Tambaksari, Purwoadi 3 Candi Wesi Dusun Tambakwatu, Desa Tambaksari, Kec. Purwoadi 4 Candi Gong Dusun Tambakwatu, Desa Tambaksari, Kec.
Purwoadi Wisata Buatan 1 Kebun Raya Purwodadi 2 Saygon Waterpark Sengon, Kec. Purwosari 3 Kolam Renang Taman Ria Suropati Desa Ranggeh, Kec. Gondang Wetan Agrowisata 1 Bhakti Alam Dusun Ngembal, Kec. Tutur 2 Agrowisata Apel Desa Andosari, Kec. Tutur 3 Agro Bunga Krisan dan Paprika Desa Telogosari, Kec. Tutur 4 Wisata Peternak Sapi Perah Desa Wonosari, Kec. Tutur 5 Agro Jamur Desa Ngadirejo, Kec. Tutur 6 Bukit Flora Dusun Ngembal, Kec. Tutur 7 Kebun Kurma Dusun Canggih, Desa Sekar Mojo, Kec. Purwosari
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2021
Sebagai  salah  satu  kawasan  industri  pariwisata  yang  cukup  menarik  banyak wisatawan  lokal  maupun  asing,  kawasan  Pasuruan  diharapkan  dapat  mensejahterakan masyarakat  desa  tertinggal  dengan  memaksimalkan  potensi  desa  tersebut.  Namun banyaknya  potensi  yang  dimiliki  oleh  desa-desa  terpencil  Kabupaten  Pasuruan  tidak berimbang dengan sumber daya manusia setempat sehingga potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Minimnya biaya operasional juga merupakan salah satu faktor penghambat sehingga potensi tersebut tidak dapat dioptimalkan. Karena hal inilah peranan pemerintah Kabupaten Pasuruan sangatlah penting. Untuk itu pemerintah harus memiliki strategi untuk meningkatkan potensi lokal desa di Kabupaten Pasuruan.

## Metodologi
Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan data  yang  berbentuk  kata-kata  daripada  deretan  angka-angka.  Metode  kualitatif  ini senantiasa menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial tertentu, terutama dalam bidang antropologi, sejarah, dan ilmu politik. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh
data-data mengenai Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.
Penelitian ini di fokuskan pada proses Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang  Kecamatan  Tutur  Kabupaten  Pasuruan  berdasarkan  pendekatan  yaitu  : Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi,  dan  Struktur  Birokrasi.  Lokus  penelitian  yang dilakukan ini di Desa Kalipucang Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Peneliti tertarik mengambil  tempat  ini  karena  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  yang  berupa  Desa Wisata sudah di tetapkan dan dilaksanakan di lapangan.
Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan kelompok peternak sapi desa, maupun observasi langsung dilapangan. Sedang data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari informan dilapangan. Sumber data sekunder ini bisa  berupa  dokumen,  artikel,  maupun  arsip-arsip  yang  berhubungan  dengan Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  Kecamatan  Tutur  Kabupaten Pasuruan.  Data  yang  diperoleh  berasal  dari  beberapa  artikel  yang  terkait Implementasi Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  Kecamatan  Tutur  Kabupaten  Pasuruan sehingga banyak menjadi referensi kami dalam melakukan penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 cara yaitu:
a) Wawancara.  Moleong  (2010:186)  mengungkapkan  bahwa  wawancara  adalah percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan  dengan  dua  belah pihak  yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  dan terwawancara  (interviewee)  yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu.  Dalam penelitian  ini  peneliti  melakukan  wawancara  langsung  dengan  Pemerintah  Desa Kalipucang berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
b) Dokumentasi  adalah  mengumpulkan  sejumlah  dokumen  yang  diperlukan  sebagai bahan  data  informasi  sesuai  dengan  masalah  penelitian.  Dengan  cara  mempelajari buku-buku,  teori-teori,  catatan-catatan,  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  dan berkaitan dengan masalah yang di teliti.
c) Observasi. Nasution (Sugiyono, 2010:310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi l.angsung di Desa Kalipucang.
Teknis  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui Reduksi  Data  (Data  Reduction),  Display  Data  (Data  Display),  dan  Penggambaran Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) (Miles, 2014).

## Hasil Penelitian

## Profil Desa Kalipucang
Wilayah Desa Kalipucang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 840 meter dpl dan luas 671,178 Hektar, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Desa Sumberpitu.
b. Sebelah Timur
: Desa Jajangwulung dan Desa Andonosari.
c. Sebelah Selatan : Desa Tutur dan Desa Pungging
d. Sebelah Barat : Desa Tutur dan Desa Dawuhan Sengon.
Desa Kalipucang terdiri dari 6 Dusun, 7 RW (Rukun Warga) dan 26 RT (Rukun
Tetangga). Dengan rincian sebagai berikut :
a. Dusun Kuntul Selatan  :  1 RW dan 5 RT
b. Dusun Kuntul Utara  :  2 RW dan 6 RT
c. Dusun Dodogan
:  1 RW dan 4 RT
d. Dusun Mucangan :  1 RW dan 4 RT
e. Dusun Cikur
:  1 RW dan 4 RT
f. Dusun Jelak
:  1 RW dan 3 RT
Jumlah penduduk Desa Kalipucang sebanyak 4.272 jiwa yang tersebar di 6 Dusun,
7  RW  dan  26  RT,  dari  jumlah  tersebut  terdiri  dari  penduduk  laki-laki  2.311  jiwa  dan penduduk perempuan 1.961 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 5 (Lima) tahun  terakhir  0.5  %,  dengan  tingkat  kepadatan  sebesar  342,70  jiwa/km2.  Sedangkan Pusat  pemerintahan  Desa  Kalipucang  terletak  di  Dusun  Dodogan  dengan  menempati areal  lahan  seluas  1.000  m2.  Jarak  Desa  Kalipucang  dengan  pusat  Pemerintahan Kecamatan Tutur ± 4 Km.

## Tabel 2. Penggunaan Lahan di Desa Kalipucang

## Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang
Pengertian  pariwisata  menurut  A.J  Burkat  dalam  Damanik  (2006),  pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan- tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  peninggalan  sejarah,  seni,  dan  juga  budaya  yang dimiliki  bangsa  Indonesia  merupakan  sumber  daya  dan  modal  pembangunan kepariwisataan  untuk  peningkatan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana terkandung  dalam  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan Desa Wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya  tidak  merubah  apa  yang  sudah  ada,  akan  tetapi  lebih  cenderung  kepada pengembangan  potensi  desa  yang  ada  dengan  melakukan  pemanfaatan  kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala  yang  kecil  menjadi  rangkaian  aktivitas  atau  kegiatan  pariwisata  dan  mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya Tarik maupun sebagai fasilitas pendukung. (Muljadi, 2012).
Pengembangan pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah dan tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Hal tersebut akan menjadi  acuan  untuk  pengembangan  pariwisata  kedepan  supaya  pembangunan  dan
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 1 Pemukiman 120,78 2 Tegal/ Ladang 399 3 Hutan 5 4 Perkebunan 4,56 5 Kuburan 2,5 6 Pekarangan 2 7 Taman - 8 Perkantoran 0,5 9 Prasarana Umum Lainnya 1 Luas Wilayah 535,34
pengembangan  pariwisata  bisa  berjalan  terarah  dan  sesuai  dengan  rencana.  Kebijakan pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Pasuruan  dalam  pelaksanaannya  sudah menitikberatkan  pada  kolaborasi  actor  lintas  sector  baik  antar  jenjang  pemerintaha maupun antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sebagaimana di atur dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan.  Pembangunan pariwisata  di  Indonesia  maupun  di  mancanegara  menunjukkan  kecenderungan  terus meningkat.
Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki  banyak  potensi  sumber  daya  alam  seperti  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, peternakan,  perikanan  serta  kelautan.  Desa  Kalipucang,  Kecamatan  Tutur,  Kabupaten Pasuruan berada di kawasan lereng gunung bromo. Dengan jumlah penduduk 4.272 jiwa, 90 persen merupakan peternak sapi. Tersebar di Dusun Kuntul Selatan, Kuntul Utara, Dodogan, Cikur, Mucangan dan Jelag. Populasi sapi mencapai 2 ribu ekor dengan total produksi  susu  per  hari  12  ribu  ekor  dengan  total  produksi  susu  per  hari  12  ribu  liter. Kekayaan  alam  tak  bisa  dilepaskan  dari  kondisi  alam  yang  eksotik  dan  campur  tangan penjajah Belanda saat masuk kawasan Nongkojajar pada tahun 1911.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya  keputusan  pengadilan,  atau  keluarnya  standar  standar  peraturan  dan konsekuensi  dari  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  mempengaruhi  beberapa  aspek kehidupannya.  Hal  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  implemetasi  kebijakan  pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. (Yulianto, 2015).
Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi  kebijakan  publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam  keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan  oleh  keputusan-keputusan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (Hayat, 2018)
Model  implementasi  kebijakan  publik  yang  dikemukakan  oleh  George  dan Edward  III  menunjuk  pada  empat  variabel  yang  berperan  penting  dalam  pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut diantaranya:
a. Komunikasi.  Yaitu  menunjuk  bahwa  setiap  kebijakan  akan  dapat  dilaksanakan dengan  baik  jika  terjadi  komunikasi  efektif  antara  pelaksana  program  (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
b. Sumber Daya. Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
c. Disposisi.  Yaitu  menunjuk  karakteristik  yang  menempel  erat  kepada  implementor keijakan/program.  Karakter  yang  penting  dimiliki  oleh  implementor  adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
d. Struktur Birokrasi. Yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.
Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh George Edward III memiliki  keterkaitan  satu  dengan  yang  lain  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran program/kebijakan. (Indiahono, 2009).
Gambar 1: Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III
Desa  Kalipucang  memiliki  segudang  potensi  unggulan  desa  seperti  Budaya, Wisata,  Paket  Tracking  Bromo,  dan  Agrobisnis.  Terhitung  mulai  2015  hingga  saat  ini, Desa Wisata Kalipucang dijadikan sebagai Kampung Susu oleh pemerintah. Kampung susu memfokuskan pada edukasi sapi perah dari hulu ke hilir. Berbagai edukasi mulai dari
perawatan sapi, pemerahan susu, pengolahan susu hingga menikmati susu segar, dijadikan sebagai destinasi wisata edukatif untuk disajikan kepada wisatawan.
Awal  2017  dirancangkan  sebagai  desa  wisata.  Untuk  menggali  potensi  desa, mereka  di  damping  avveroes.  Lantas  dibentuk  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis) Kalipucang Alam Lestari. Awalnya, warga bergotong royong membersihkan obyek wisata dan swadaya mengelolanya. Mulai 2018 dianggarkan masing-masing Rp. 1 Juta di setiap obyek wisata. Dana tersebut dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kalipucang total sebesar Rp 1,2 Miliar. Dalam pengelolaannya Pokdarwis Alam Lestari  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak.  Pengelolaan  Bukit  Tumang  bekerjasama dengan  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH),  Kampung  Susu  dengan  Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Omah Kopi dengan kelompok tani. Kemudian pada tahun 2019 dalam SK Bupati Pasuruan meresmikan Desa Kalipucang sebagai Desa Wisata.
Berangkat  dari  fokus  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  di  atas  mengenai proses  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  dengan  menggunakan Teori George Edward III diantaranya sebagai berikut :
a. Komunikasi.
Komunikasi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang dilakukan  antara  masyarakat  dan  Pemerintah  Desa.  Dilihat  dari  komunikasi  antar aktor  kebijakan  pariwisata  di  Desa  Kalipucang  sudah  cukup  baik.  Adanya  saling keterbukaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kalipucang. Begitu juga dengan  masyarakat  Desa  Kalipucang,  mereka  tidak  sungkan-sungkan  untuk menyampaikan  apa  yang  menjadi  keluhan  mereka,  dan  Pemerintah  Desa  sangat responsif  akan  keluhan  atau  kebutuhan  masyarakat  sehingga  adanya  kemudahan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.
b. Sumber Daya
Organisasi atau orang yang menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata misalnya di tempat kerja disebut sebagai operator (tenaga kerja) pariwisata menggunakan  sumber  daya  manusia,  fasilitas  dan  peralatan  (sumber  daya  fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya Tarik wisatawan (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam). Majunya suatu wisata  tentu  tidak  lepas  dari  sumber  daya  yang  sangat  berkompeten  di  dalamnya seperti yang tercantum dalam teori George Edward III.
Desa  Kalipucang  merupakan  Desa  Wisata,  dimana  Desa  Kalipucang  dikatakan Desa yang sangat pesat perkembangannya. Hal tersebut di dukung oleh Sumber Daya
Alam  (SDA)  yang  cukup  melimpah  meliputi  pohon  cengkeh,  pohon  kopi,  pohon durian, pohon pisang, pohon sengon dan masih banyak lagi hasil perkebunan di desa Kalipucang.  Jika  dilihat  dalam  atraksi  budayanya,  di  Desa  Kalipucang  memiliki budaya diantaranya kesenian pencak silat, ojung, tari remo, dan rampok kentongan.
Tabel 3. Sumber Daya Alam di Desa Kalipucang
No. Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 1 Sungai 5000  Meter 2 Sumber Air 33  Titik 3 Air Terjun 2  Buah 4 Kebun Tanaman Pertanian: a. Apel -  Hektar b. Paprika -  Hektar c. Bunga Krisan Hektar d. Kentang -  Hektar e. Kobis -  Hektar f. Kembang Kol -  Hektar g. Bawang -  Hektar h. Wortel -  Hektar i. Jagung 2  Hektar j. Cemara -  Hektar k. Kopi 32  Hektar l. Durian 1,5  Hektar m. Sengon Laut -  Hektar n. Rumput Gajah 54  Hektar o. Cengkeh 6  Hektar p. Lombok 1  Hektar q. Tomat -  Hektar 5 Ternak Sapi Perah 27000  Ekor 6 Hutan Pinus -  Hektar 7 Wisata Alam 3  Tempat

## Tabel 4. Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Kalipucang
No. Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Volume Satuan 1 Seni Hadrah -  Grup 2 Albanjari 4  Grup 3 Jami’yah Tahlil 26  Kelmp 4 Jam’iyah Dibak 12  Kelmp 5 Terbang Jidor -  Kelmp 6 Kuda Lumping/ Jaranan 1  Grup 7 Reog -  Grup 8 Pencak Silat 3  Grup 9 Selamatan Desa 1  Kali/ tahun 10 Ludruk -  Grup 11 Wayang Kulit -  Grup
No. Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Volume Satuan 12 Mocopat -  Grup 13 Barik’an -  Kali/ tahun 14 Pethik -  Kali/ tahun 15 Kegiatan Adat -  Kali/ tahun 16 Pokdarwis 1  Kelmp 17 Kelompok Tani 5  Kelmp 18 Gapoktan -  Kelmp 19 HIPPAM 3  Kelmp 20 Sepakbola 2  Klub 21 Bulutangkis -  Klub 22 Bola Volley 3  Klub 23 Sepeda 1  Klub

## c. Disposisi
Kecenderungan  atau  sikap  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  pariwisata berperan  penting  dalam  sukses  tidaknya  suatu  kebijakan.  Karena  sudut  pandang seseorang  berbeda  dalam  suatu  hal.  Dalam  hal  disposisi  dalam  Implementasi Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  sudah  seutuhnya  mendukung  dan menjalankan  tupoksinya  dengan  baik.  Namun  dalam  hal  pengembangan  destinasi wisata  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Desa  masih  banyak  hambatan-hambatan yang menjadi tugas rumah Pemerintah Desa seperti fasilitas yang belum memadai, pendanaan  hanya  bersumber  dari  APBDes,  kurangnya  promosi  serta  belum  ada investor yang ikut bergabung dalam pengembangan objek wisata di Desa Kalipucang.
Semua gejala-gejala ini menjadi faktor kurang maksimalnya pengembangan destinasi wisata di Desa Kalipucang terhadap kesejahteraan masyarakat.
d. Struktur Birokrasi
Agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 yaitu : Standar Operasi Prosedur (SOP) dan penyebaran tanggung jawab. Dalam konteks implementasi kebijakan pariwisata yang ada di Desa Kalipucang, SOP dan tanggung jawab mengatur destinasi wisata yang ada di Desa Kalipucang  sudah  berjalan  dengan  baik.  Mereka  berpedoman  berdasarkan  tugas pokok dan fungsi sehingga mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang  sudah  mengerti  tugas  dan  tanggung  jawabnya  masing-masing,  dan  di  dalam Pokdarwis tersebut juga memiliki sub-sub bidang yang lebih terinci yang memiliki tugas dalam mengembangkan pariwisata di Desa Kalipucang. Temasuk Pemerintah
Desa  juga  ikut  andil  dalam  mendukung  pengembangan  destinasi  wisata  di  Desa Kalipucang.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  dipengaruhi  oleh beberapa faktor, dimana terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukungnya adalah :
a. Keindahan alam yang dimiliki. Hamparan lahan  perkebunan yang luas serta udara yang sejuk. Mayoritas penduduk yang bermatapencaharian bertani dan beternak sapi juga memberikan daya Tarik tersendiri.
b. Kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat)  sudah  siap  menerima  perkembangan  desanya  sebagai  kawasan  wisata. Responsif  dan  dukungan  penuh  dari  masyarakat  Desa  Kalipucang  dalam mengembangkan wisata menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan berkunjung atau menarik pengusaha dan investor.
c. Adanya persaingan yang sehat antar petani dan peternak sapi berakibat pemerataan pendapatan.  Masyarakat  akan  berlomba-lomba  berinovasi  menciptakan  produk- produk dari hasil pertanian atau perkebunan mereka yang nantinya akan berdampak pada persaingan usaha yang sehat,
Sedangkan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang adalah :
a. Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum  diperbaikinya  menuju  wisata  air  terjun  Sumber  Nyonya,  7  (tujuh)  Sumber Telogo,  Bukit  Tumang,  serta  menuju  lahan  perkebunan.  Sarana  dan  prasarana merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan promosi.
b. Keterbatasan  modal  yang  menghambat  kemajuan  usaha  yang  dialami  petani  dan peternak  sapi  serta  komunitas  karang  taruna  dalam  pengembangan  wisata  Desa Kalipucang sehingga tidak bisa berjalan dengan optimal.

## Implikasi Praktis Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang
Setiap kebijakan public yang diimplementasikan di suatu kawasan pasti membawa implikasi praktis baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dalam konteks penelitian ini implikasi dari kebijakan pariwisata di desa Kalipucang diantaranya:
a. Dari  aspek  tujuan  kepariwisataan  bahwa  di  desa  Kalipucang  mampu  memberikan peluang  dan  tantangan  bagi  warga  desa  setempat  dalam  peningkatan  taraf perekonomian dari hasil susu sapi yang dilekola secara kolaboratif antara pemerintah desa  dan  kelompok  peternak  sapi  desa  setempat.  Peluang  pada  peningkatan  taraf perekonomian  sangat  membantu  kelompok  peternak  sapi  dalam  bargaining  harga dengan pihak industri INDOLAKTO sebagai pihak yang menjadi mitra pengambil hasil panen kelompok peternak. Namun disisi lain faktor keterbatasan pengetahuan keorganisasian dan juga pemanfaatan limbah ternak menjadi tantangan bersama bagi pemerintah desa kalipucang dan warga desa setempat, karena selama ini masih belum termanfaatkan dengan baik
b. Dari  aspek  ikon  kelokalan,  implementasi  kebijakan  pariwisata  di  desa  Kalipucang berimplikasi positif bagi promosi desa, dimana desa kalipucang lebih dikenal sebagai desa wisata susu sapi.
c. Dari  aspek  persaudaraan  dan  persahabatan  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan  ini  mampu  mendorong  warga  desa  setempat  untuk  saling  berkomitmen memajukan usaha mereka dengan membentuk wadah kelompok peternak sapid an pihak  desa  menyediakan  Koperasi  Usaha  Desa  (KUD)  sebagai  wujud  advokasi pemerintah desa terhadap kepentingan warga desa dalam mengembangkan usahanya.
d. Dari aspek kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan adanya implementasi ini, warga desa  setempat  lebih  meningkat  kesejahteraannya  karena  usaha  mereka  diadvokasi oleh  pemerintah  desa  setempat  dan  juga  warga  mampu  mengemas  usaha  mereka dengan  pengembangan  promosi  di  edukasi  susu  sapid  an  juga  pengenalan  budaya gotong royong yang tercermin dengan adanya kelompok peternak sapi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  teori  George  Edward  III  implementasi  kebijakan  memiliki  empat variabel. dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa  Implemetasi  Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  melalui  Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya  saling  keterbukaan  antara  Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat  Desa  Kalipucang, sumber  daya  alam  yang  melimpah,  serta  struktur  birokasi  yang  sudah  cukup  berjalan dengan baik antara aparatur desa yang turut andil dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh  masyarakat.  Pelaksanaan  tersebut  tidak  lepas  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya  yaitu  faktor  pendukung  dan  penghambat.  Faktor  pendukung  dalam
Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  yaitu  keindahan  alam  yang dimiliki,  Hamparan  lahan  perkebunan  yang  luas  serta  udara  yang  sejuk.  Mayoritas penduduk yang bermatapencaharian petani dan peternak sapi juga memberikan daya Tarik tersendiri. Kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) sudah siap menerima perkembangan desanya sebagai kawasan wisata.
Responsif  dan  dukungan  penuh  dari  masyarakat  Desa  Kalipucang  dalam mengembangkan wisata menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan berkunjung atau menarik  pengusaha  dan  investor.  Sedangkan  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  di  Desa  Kalipucang  yaitu  Kurangnya  kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang belum diperbaikinya menuju wisata air terjun Sumber Nyonya, 7 (tujuh) Sumber Telogo, Bukit Tumang, serta menuju lahan perkebunan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan  kegiatan  promosi.  Keterbatasan  modal  yang  menghambat  kemajuan  usaha yang  dialami  petani  dan  peternak  sapi  serta  komunitas  karang  taruna  dalam pengembangan  wisata  Desa  Kalipucang  sehingga  tidak  bisa  berjalan  dengan  optimal. Selain itu, Implikasi Praktis dari Implementasi Kebijakan Pariwisata di Desa Kalipucang menunjukkan adanya perubahan ekonomi dan sosial yang positif baik dari aspek tujuan kepariwisataan, aspek ikon kelokalan, aspek persaudaraan dan persahabatan serta aspek kesejahteraan masyarakat
Adapun  rekomendasi  dari  peneliti  untuk  Pemerintah  Desa  diharapkan  bisa mengatur  Dana  Desa  (DD)  supaya  bisa  di  alokasikan  untuk  pengembangan  destinasi wisata yang sarana dan prasarananya masih belum memadai. Rekomendasi dari peneliti untuk  Masyarakat  Desa  Kalipucang  dan  juga  Pokdarwis  supaya  lebih  giat  lagi  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  sudah  diberikan  untuk  terus mengembangkan destinasi wisata yang ada di Desa Kalipucang.

## Daftar Pustaka
Hayat. (2018). Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi . Malang: Intrans Publishing.
Indiahono, D. (2009). Perbandingan Administrasi Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Kumparan.com " Melihat Lebih Dekat Potensi Wisata di Desa Kalipucang ". 26 Maret
2018. di akses di HYPERLINK "https://m.kumparan.com./kabarpasuruan/melihat-lebih-dekat-potensi-wisata-
di-desa-kalipucang" https://m.kumparan.com./kabarpasuruan/melihat-lebih- dekat-potensi-wisata-di-desa-kalipucang
Miles,  M.  A.  (2014). Qualitative  data  analysis  A  methods  sourcebook.  Ed.3 .  america:  sage publications.
Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda Karya
Muljadi. (2012). Kepariwisataan dan Perjalanan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nuzil,  N.  R.  (2020 ).  Pengembangan  Kawasan  Agroeduwisata  Berbasis  Potensi  Unggulan  Desa . Media Trend.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Kepala  Badan  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata
Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Kepala  Badan  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan  Gresik,-  Bangkalan  -  Mojokerto  -  Surabaya  -  Sidoarjo  -  Lamongan,
Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2021 tentang Desa Wisata
Surat  Keputusan  Bupati  Pasuruan  Tahun  2019  Tentang  Penetapan  Desa  Kalipucang Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Sebagai Desa Wisata Kalipucang
Surya.co.id,  "  Raih  Predikat  Kampung  Susu,  Desa  Wisata  Kalipucang  Pasuruan  Terus Kembangkan  Konsep  Wisata  Edukasi  ".  11  November  2019  diakses  di HYPERLINK  "https://surabaya.tribunnews.com.//2019/11/11/raih-predikat- kampung-susu-desa-wisata-kalipucang-pasuruan-terus-kembangkan-konsep- edukasi-wisata"  https://surabaya.tribunnews.com.//2019/11/11/raih-predikat- kampung-susu-desa-wisata-kalipucang-pasuruan-terus-kembangkan-konsep- edukasi-wisata .
Sugiyono. 2010. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & RND . Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Yulianto, K. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik . Gorontalo: UNG Press.
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).