## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PERLINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

## Hana Renata Tan Peiru, Abdurrakhman Alhakim
Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : 1851093.hana@uib.edu

## Abstrak
Perkembangan  Teknologi  dan  Informasi  di  era  globalisasi  menyebabkan  terjadinya  suatu  pergerakan  di dunia  yang  tidak  dapat  dihentikan.  Dampak  dari  pergerakan  globalisasi  menyebabkan  banyak  kejahatan yang terjadi. Faktor pemicunya adalah kemiskinan, kurangya pendidikan, dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat.  Salah  satu  contohnya  adalah  kasus  perdagangan  orang.  Kejahatan  human  trafficking  tidak dapat  dipandang  sebelah  mata  karena  telah  memakan  banyak  korban.  Untuk  itu  peraturan  perundang  – undangan  sangat  diperlukan  dalam  memberikan  sanksi  dan  perlindungan    kepada  korban  perdagangan orang  terutama  kelompok  yang  dianggap  rentan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian hukum normatif melalui data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan guna untuk memperoleh hasil yang ingin di teliti.
Kata kunci: Globalisasi, Kejahatan, Perdagangan orang

## Abstract
The development of Technology and Information in the era of globalization causes a movement in the world that cannot be stopped. The impact of the globalization movement causes many crimes to occur. The trigger factors are poverty, lack of education, and lack of public awareness. For example is the case of human trafficking.  The  crime  of  trafficking  in  persons  cannot  be  underestimated  because  it  has  claimed  many victims. For this reason, laws and regulations are very necessary in providing sanctions and protection to victims of trafficking in persons, especially groups that are considered vulnerable. In this study, the author uses  normative  legal  research  through  secondary  data  and  data  collection  techniques  using  library research in order to obtain the results to be studied.

## Keywords: Globalization, Crime, Human Trafficking

## PENDAHULUAN
Perkembangan dari Teknologi dan Informasi di era globalisasi menyebabkan terjadinya suatu pergerakan  di  dunia  yang  tidak  dapat  dihentikan 1 .  Tidak  heran  mengapa  pada  era  globalisasi  ini, masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  segala  Informasi  yang  terdapat  pada  Internet. Perkembangan  ini  memberikan  suatu  Dampak  pada  pergerakan  di  dunia.  Perkembangan  dari globalisasi tersebut telah memasuki kehidupan manusia baik dalam Aspek agama, politik, ekonomi, hukum  dan  sosial  kebudayaan 2 .  Hal  ini  tentu  saja  memberikan  suatu  dampak  dalam  kehidupan
1 Agnesia, L., & Ulima, H.  (2019). “Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang”. Scientia Journal, 1(2), 1-4.
2 Ibid, hlm 1

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
manusia. Dampak positif yang diberikan kepada masyarakat ialah Adanya suatu peningkatan terhadap semangat  kerja  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dan  terdapat  kemajuan  teknologi  dan  informasi  di berbagai  aspek  kehidupan  sehingga  dapat  bersaing  ke  tingkat  Internasional  hingga  memberikan peningkatan atas Pembangunan Negara. Sedangkan dampak negatif akibat adanya perkembangan di era globalisasi ialah Meningkatnya rasa “ Individualisme ” seseorang. Lunturnya sikap simpati, empati, dan  kekeluargaan  masyarakat  Indonesia  menyebabkan  hilangnya  kebudayaan  nenek  moyang  kita sebelumnya 3 .
Pada era zaman sekarang ini, Lebih banyak ditemukannya tindak  kriminalitas di lingkungan masyarakat  dibandingkan  zaman  sebelumnya.  Salah  satu  faktor  penyebab  meningkatnya  tingkat kriminalitas  ialah  kurangnya  perhatian  masyarakat  terhadap  lingkungan  disekitarnya. 4 Masyarakat sekarang  lebih  fokus  kepada  gadget  yang  dimiliki  daripada  melakukan  sosialisasi  dengan  orang sekitarnya. Sikap “ Individualisme ” seseorang ini harus segara dihilangkan 5 .
Salah satu contoh kejahatan yang selalu mengalami peningkatan pada era globalisasi ini ialah Kejahatan “perdagangan orang” atau biasa disebut juga dengan “ Human Trafficking ”.  Perdagangan manusia telah diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 6 .  Menurut  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang:  “ Perdagangan  orang  adalah  Tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam neara maupun antarneggara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekspolitasi”.
Indonesia  adalah  sebuah  negara  yang  memiliki  jarak  yang  sangat  dekat  dengan  daerah perbatasan negara lainnya 7 . Sehingga, tidak heran apabila Negara Indonesia dikenal rawan dan selalu dijadikan sebagai tempat transit oleh para pelaku trafficking 8 . Adanya kelemahan ekonomi seseorang membuat  keluarga  yang  kurang  mampu  mengalami  kesulitan  untuk  menanggung  beban  hidupnya. Beberapa dari mereka akan berusaha untuk keluar dari zona tersebut dengan lebih giat lagi mencari pekerjaan demi keluarganya. Namun tidak semua orang berpola pikir demikian. Ada juga yang hanya mengeluh  dan  menyerah  karena  terlahir  dengan  ekonomi  yang  susah.  Sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  mereka  rela  melakukan  hal  apa  saja. 9 Pada  umumnya  hal  ini  tentu  saja  tidak selamanya positif melainkan berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan masyarakat cenderung salah langkah dengan memilih hal yang negatif. Tidak heran mengapa Indonesia banyak ditemukan kasus  perdagangan  orang.  Hal  ini  dijadikan  pelaku  sebagai  kesempatan  emas  dalam  mencari keuntungan karena dianggap korban akan menuruti keinginannya.
Berdasarkan  Hasil  Laporan  Tahunan  Perdagangan  Orang  2021,  Indonesia  dinyatakan menduduki  peringkat  ke-2  terkait  kasus  perdagangan  orang  terbanyak  di  dunia 10 .  Apabila
3 Ibid, hlm 2
4 Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 352-365.
5 Id, at 3.
6 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7 Laurensius,A.S. (2016). Penguatan Perlindungan Anak dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. Jurnal Selat, 4(1), hlm.17.
8 Ibid, hlm.17.
9 Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). Res Judicata , 2 (1), 170-185.
10 2021  Trafficking  in  Persons  Report:  Indonesia.  https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports- id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dibandingkan  dengan  Periode  sebelumnya,  Terdapat  sedikit  peningkatan  dari  upaya  pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan TPPO ini. Walaupun pada periode Laporan Tahunan 2020 menunjukkan bahwa Indonesia tetap berada di posisi ke-2.
Pada pembahasan ini, Penulis mengangkat penelitian Perdagangan orang yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam terkenal dengan kota yang sangat strategis dan memiliki perbatasan  lautan  dengan  Negara  Singapura  dan  Malaysia 11 .  Hal  ini  menyebabkan  batam  sering menjadi  tempat  persinggahan  para  wisatawan  dan  para  pelaku  trafficking.  Salah  satu Aktivis kemanusiaan di  Batam, Paschalis 12 mengatakan bahwa Adanya ketidakseriusan pemerintah dalam menangani  perkara  Perdagangan  Orang  di  Kota  Batam,Kepri  sehingga  masih  banyaknya  Mafia trafficking  yang  berkeliaran  mencari  mangsa.  Terutama  pada  masa  pandemi  sekarang  ini, Terhimpitnya  ekonomi  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  human  trafficking  di  Kota Batam. Beliau meminta agar pemerintah lebih tegas dan lebih serius dalam mengatasi serta mencari jalan keluar dari kasus perdagangan orang.
Menurut  Arie  Darmanto  (Direktur  Kriminal  Umum  Polda  Kepri  Komisaris  Besar),  Kasus perdagangan orang sulit untuk diberantas karena adanya ego sektoral dan taraf perekonomian Negara Indonesia menjadi pemicu hadirnya mafia trafficking 13 .
TAHUN TERSANGKA 2017 7 2018 17 2019 6 2020 18 Tabel 1: Tersangka Kasus TPPO di Kota Batam
(Data Polda Kepri, 2021)
Adanya beberapa faktor yang memicu munculnya Perdagangan manusia tersebut antara lain; Adanya  faktor  kemiskinan  yang  membuat  orang  tersebut  rela  melakukan  hal  yang  tidak  wajar dilakukan, Kurangnya pengawasan terhadap kasus human trafficking, dan adanya kelemahan dalam pencatatan  akte  kelahiran  anak.  Biasanya  Pelaku  dari  human  trafficking  ini  menjalankan  aksi  nya dengan beranekaragam modus. Dan sasaran dari modus tersebut biasanya anak dibawah umur. Korban dari  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  manusia  biasanya  dijadikan  sebagai  budak,  atau  disuruh melayani paksa, serta kegiatan pelacuran 14 .
TIPE MODUS PMI Non-Prosedural/ Tanpa Dokumen Korban berpergian melewati pelabuhan tikus yang terletak di Bintan, Teluk Mata
11 Fahmirijal, Perbatasan Wilayah Negara Indonesia Dengan Negara Asing,
https://fahmiirijal.wordpress.com/2016/04/29/10-daerah-perbatasan-indonesiaperjanjian-billateral-yang-ada-dankonflik- yang-pernah-terjadi/, diakeses pada tanggal 1 November 2016.
12 Syailendra,  P.  (2021).  Kasus  Perdagangan  Orang  di  Batam:  Terhimpit  Ekonomi  di  Tengah  Pandemi. https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah- pandemi/full&view=ok , Diakses pada 15 April 2021.
13 Ibid
14 Dadang,  A.  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  Tindak  Pidana  Trafficking  anak  dan Perempuan study diPolwil Banyumas, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hlm 1

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Ikan, Nongsa, Pulau Galang, Teluk Sebong, dan Sungai Kecil. 15 PMI Non-Prosedural melalui Agensi Korban berangkat melalui jalur resmi namun mengunakan agen yang illegal/ Korban menggunakan passport pelancong. PMI Mandiri Biasanya korban dibawa oleh keluarganya sendiri PMI Passing/Musiman Korban menggunakan izin tinggal sebanyak 20 hari untuk bekerja. Tabel 2: Modus kasus Perdagangan Orang di Kepri
(Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Tanjungpinang wilayah Kepulauan Riau Mangiring

## Sinaga, 2021)
Perdagangan  manusia  merupakan  pelanggaran  dari  Hak  Asasi  Manusia  bagi  anak  dibawah umur karena didalamnya terdapat kegiatan kekerasan seksual, ancaman, penyiksaan agar korban mau diperjual - belikan demi memperoleh keuntungan yang fantastis 16 . Sehingga adanya pelanggaran hak asasi manusia bagi anak dibawah umur karena mereka mengalami pelecehan dan dipaksa melakukan kegiatan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Jumlah kasus TPPO dari Tahun ke tahun selalu bertambah terutama di masa pandemi saat ini. Data IOM mencatat pada Tahun 2019 terdapat 318 kasus dan mengalami peningkatan menjadi 400 kasus  pada tahun 2020. Jumlah korban perdagangan anak ialah 80% dieksploitasi secara seksual 17 .
TAHUN JUMLAH KORBAN 2017 1.291 2018 490 2019 761
Tabel 3: Jumlah angka korban yang berlindung di  Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) (Kendar Umi Kulsum, 2021)
Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas berikut penulis uraikan Rumusan Permasalahan yang penulis akan teliti yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah  Umur  sebagai  Korban  dari Human  Trafficking ?  dan  Bagaimana  Upaya  penanggulangan perlindungan anak dalam kasus Korban Human Trafficking di masa yang akan mendatang?. Tujuan dari penelitian ini ialah Adanya Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Human Trafficking di masa yang  mendatang,  Memberikan  Ide/masukan  terhadap  perlindungan  Hukum  di  Indonesia  mengenai Human Trafficking, Menjelaskan hambatan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap kasus korban human trafficking, dan  yang terakhir  yaitu Memberikan Evaluasi atas Pengaturan mengenai
15 Syailendra,  P.  (2021).  Kasus  Perdagangan  Orang  di  Batam:  Terhimpit  Ekonomi  di  Tengah  Pandemi. https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah- pandemi/full&view=ok , Diakses pada 15 April 2021
16 Dadang, A. (2010).Op.cit,  hlm.15.
17 Kendar, U.K. (2021). Data dan Fakta Perdagangan Orang  di Indonesia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan- topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia . Diakses pada 13 Agustus 2021.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kasus Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking yang belum ada dalam PERDA Kota Batam.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian yang akan dikaji penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif atau biasa  disebut  juga  sebagai  kepustakaan  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mencari  tau  tentang  data sekunder  atau  bahan  pustaka  yang  diperlukan.  Di  dalam  penelitian  ini  mecakup  perbandingan- perbandingan hukum, serta asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, dan sejarah hukumnya Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  menyusun  secara  sistematis  atas  bahan  -  bahan  yang  ingin diteliti dan menarik suatu kesimpulan  yang memiliki hubungan dengan  masalah  yang ingin  diteliti. Selanjutnya, Obyek Penelitian  yang Penulis gunakan adalah melalui data sekunder  yang bersumber dari  bahan  hukum  primer  yaitu  Peraturan  perundang–undangan.  Penulis  menggunakan  Undang- Undang  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang- Undang  No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dan  KUHP.  Beserta  Data  Sekunder  yaitu Buku, Jurnal Ilmiah, dll. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Human  Trafficking  di  Kota  Batam, Kepulauan Riau
Pengeksploitasian  manusia  yang  dilakukan  oleh  manusia  itu  sendiri  merupakan  topik  yang hingga saat ini masih bersifat hangat untuk diperbincangkan. Maksud dari kalimat “pengeksploitasian manusia  oleh  manusia”  ialah  Perdagangan  orang  /  biasanya  disebut  juga  dengan  “ Human Trafficking ” 18 . Hasil dari penanganan kasus perdagangan orang sampai sekarang belum terlihat nyata. Peningkatan  atas  kasus  perdagangan  orang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahunnya. 19 Negara Indonesia  selalu  menduduki  peringkat  teratas  atas  jumlah  kasus  perdagangan  orang  terbanyak  di dunia. 20
Perdagangan orang memakan korban yang banyak terutama target sasarannya ialah perempuan dan anak dibawah umur (Kelompok rentan) 21 . Contoh pelanggaran terhadap korban biasanya dalam bentuk penyiksaan, kekerasaan, pengeksploitasian, dan diskriminasi terhadap korban. Menurut Pasal 1  ayat  1  UU  No.35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.2002  tentang Perlindungan  Anak:  “ Anak  adalah  seseorang  yang  belu,  berusia  18  tahun  (delapan  belas  tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan ”.
Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak atau Keppres No.36 Tahun 1990: “ Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai awal ”. Sedangkan Definisi anak menurut Pasal 1 ayat 5 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM yaitu: “ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya”.
Adanya kehadiran dari sekelompok korban yang dipandang “rentan” atau dianggap memiliki kelemahan  menyebabkan  diperlukannya  suatu  pengaturan  yang  bersifat  membedakkan  diantara kelompok lainnya namun hal ini tidak mengacuh kearah diskriminasi antar kelompok lainnya. Bentuk-
18 Okky, C.N. (2018).Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), hlm.544
19 Disemadi,  H.  S.,  Al-Fatih,  S.,  &  Yusro,  M.  A.  (2020).  Indonesian  Children  Protection  against  Commercial  Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. Brawijaya Law Journal , 7 (2), 195-212.
20 Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 26-39.
21 Willem, V.G.J.M (ed). (1994). The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994, hlm.73.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
bentuk perdagangan orang sudah ada pada saat zaman perbudakan yang berupa prostitusi 22 . Hasil data dari PBB menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan tindak krimininal terbesar di dunia yang menduduki  posisi  ke-3  dengan  pajak  tahunan  yang  dihasilkan  sebesar  US$  9.500.000.  Kejahatan kriminal ini diduga sangat menguntungkan, ILO menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam setahun sebesar US $ 32.000.000.000 hasil dari perdagangan perempuan , anak dibawah umur, dan laki-laki 23 .
The Peel Institute on Violence Prevention’s Report menegaskan bahwa “Hak-hak perempuan adalah  Hak  asasi  manusia”.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kejahatan TPPO  selain  melanggar  hak  asasi  manusia  juga  melanggar  hak  perempuan 24 .    TPPO  sering  terjadi dilingkungan  masyarakat  karena  diakibatkan  oleh  adanya  unsur-unsur  yang  dilakukan  oleh  pelaku trafficking  yaitu;  Pertama  ialah  adanya  unsur  pelaku/  seseorang  yang  teroganisir  untuk menyelenggarakan  ,  Kedua  adanya  unsur  tindakan  (  unsur  ini  berisikan  sebuah  alur  TPPO  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja),  Ketiga  adalah  unsur  modus  (  unsur  ini  berisi  berbagai  cara  yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keinginannya), dan yang terakhir adalah unsur tujuan ( Sebab – akibat dari terjadinya TPPO) 25 .
Apabila dilihat dari banyaknya kasus TPPO di Indonesia terutama Kota Batam pada saat masa pandemi mengharuskan adanya perlindungan hukum yang diterapkan bagi Korban TPPO. CST kansil (1989), berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat di definisikan sebagai segala bentuk upaya yang didapatkan oleh aparat penegak hukum  guna memberikan rasa aman dari segala ancaman 26 . Tujuan dari adanya perlindungan hukum ialah untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban secara adil dan juga melindungi hak asasi dari pelaku 27 .
Berbicara  perihal  perlindungan  hukum,  KUHAP  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap korban TPPO yang berupa pemberian ganti rugi terhadap korban. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 98 tentang penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana bagi korban tindak pidana yang berisikan:
a) Pasal  98  ayat  2  “ Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang  itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara guggatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu ”.
b) Pasal 98 ayat 3 “ Permintaan hanya dapat dijatuhkan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum  mengajukan  tuntutan  pidana.  Apabila  peunutu  umum  tidak  hadir  maka,permintaan dapat diajukan selambat”nya sebelum hakim menjatuhkan putusan ”.
Pasal diatas memberikan suatu penjelasan bahwa korban dari tindak pidana dapat meminta suatu ganti rugi atas peristiwa yang merugikannya dengan cara mengajukan gugatan melalui pemeriksaan perdata, Namun korban juga dapat menggabungkannya dengan pemeriksaan pidana sehingga hal ini dapat menyederhanakan pihak korban agar tidak perlu menempuh 2 proses.  Tujuan dari adanya proses penggabungan  ganti  rugi  ialah:  Agar  korban  lebih  dimudahkan  dan  proses  pemeriksaan  perkara  di
22 Sulistyowati,  I.E.A.  (2005).  Perdagangan  Perempuan  dalam  Jaringan  Peredaran  Narkotika,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, hlm.3.
23 Agusmidah.  (2016,).  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Perdagangan  Manusia  (Human  Trafficking)  dan  Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan), diunduh dari
http://elearning.usu.ac.id/mod/resource/view.php?id=7378.
24 Peel Institute on Violence Prevention. (2017). Human Trafficking Preliminary Literature Review. Hlm.3.
25 Paul SinlaEloe. (2017). “Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Malang, Indonesia: Setara Press. hlm.7.
26 C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm.40.
27 Turhayati, Y. (2005). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak (S2). Diambil dari https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8793 . ( 03M0010).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pengadilan lebih cepat, Selanjutnya korban dapat meminta gantii rugi atas biaya yang telah dikeluarkan tanpa  melalui  pemeriksaan  yang  memakan  waktu  sangat  lama,  dan  diharapkannya  adanya penggabungan  perkara  ganti  rugi  dalam  pidana  dapat  meringankan  beban  dari  korban  yang bersangkutan.
Perlindungan hukum bagi korban TPPO diatur khusus pada Pasal 43-53 UU No.21 Tahun 2007 (Ketentuan  Perlindungan  saksi  dan  korban  TPPO  berdasarkan  UU  No.13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan saksi dan korban).
Hak yang dimiliki korban dalam Undang- Undang diatas ialah: Hak untuk menerima kompensasi dari pelaku  kejahatan,  Hak  untuk  menolak  pemberian    kompensasi  apabila  tidak  dibutuhkan,  Hak memperoleh rehabilitasi, Hak mendapatkan Kembali apa yang seharusnya menjadi milik korban, Hak menolak untuk  dijadikan sebagai  saksi  karena  alasan membahayakan diri  sendiri, Hak memperoleh perlindungan atas ancaman pelaku, Hak menggunakan Penasehat  Hukum, dan  yang terakhir adalah Hak menggunakan upaya hukum 28 .
Dalam UUPTPPO terdapat Pemenuhan Hak sebagai perlindungan korban yaitu:
1. Hak atas kerahasiaan identitas korban
Dasar hukum yang mengatur hal diatas ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) UUPTPPO. Hak ini diberikan kepada keluarga dari korban hingga derajat kedua apabila terdapat suatu ancaman dari luar dalam bentuk fisik/psikis. Mengingat bahwa kejahatan human trafficking adalah kegiatan  teorganisir,  maka  sangat  diperlukannya  hak  atas  kerahasiaan  identitas  korban dengan tujuan melindungi korban selama proses berlangsungnya peradilan dan mencegah terjadinya suatu ancaman dari pihak pelaku kejahatan.
2. Hak Restitusi dan Kompensasi
Definisi  dari  Restitusi  menurut  pasal  1  poin  13  UUPTPPO:  “ Pembayaran  ganti  rugi  yang dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  pada  putusan  pengadilan  atau  hakim  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  serta  imateriil  yang  diderita  oleh korban ataupun ahli warisnya ”.
Restitusi diatur dalam Pasal 48 ayat(1)  UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan di dalam PP No.3 Tahun 2002: “ Restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa  pengembalian  harta  milik,  pembayaran  ganti  atas  kerugian  untuk  kehilangan  atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu ” 29 . Hak atas Kompensasi dan Restitusi sangat diperlukan guna untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat ulah dari pelaku itu sendiri.
3. Hak Rehabilitasi, Pemulangan dan Integrasi
Rehabilitasi  bertujuan  untuk  mengembalikan  posisi  kehidupan  seseorang  kembali  seperti semula  dengan  cara  dilakukannya  pemulihan  terhadap  korban  baik  secara  mental  dan fisik 30 . Seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUPTPPO. Restitusi dapat diterima oleh Pihak Korban ataupun ahli warisnya apabila terdapat suatu kerugian yaitu: Hilangnya harta kekayaan  yang  dimiliki  korban,  Adanya  suatu  penderitaan,  Pengeluaran  atas  biaya pemulihan psikis dan fisik korban, Adanya kerugian lain yang diperoleh korban akibat dari tindak  kejahatan  pelaku  trafficking.  Hal  diatas  ini  terdapat  dalam  Pasal  48  ayat(2)
28 Anita, H.N. (2007). Korban Tindak Pidana Perdagangan  Orang (Kajian  Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto. hlm. 74.
29 AbduL, S.S. (2018). Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime. hlm. 109.
30 Guntur, A.B.S., & Azis.A.J. (2018). Rehabilitasi Terumbu Karang. Malang, Indonesia: UB press.hlm.7.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## UUPTPPO.
Permasalahan terkait kasus TPPO sangat membutuhkan perhatian dan partisipasi dari semua masyarakat  dan  juga  peran  Lembaga  pemerintahan  sebagai  pemangku  kepentingan  seharusnya berperan lebih aktif untuk menangani kasus – kasus kejahatan kriminal yang ada. Pemerintah memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak 31 .  Isi  dari  perlindungan  khusus  pada  Pasal  59 tersebut  ialah  Perlindungan  bagi  anak  yang  tereksploitasi  secara  ekonomi  maupun  seksual. Perlindungan khusus dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:  Melakukan sosialisasi mengenai peraturan undang- undang  yang mengatur tentang perlindungan anak  yang dieksploitasi baik secata ekonomi  dan  social,    Melakukan  pemantauan  dan  pelaporan  serta  dengan  memberikan  sanksi  bagi pelaku  kejahatan,  Melibatkan  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah,  LSM,  Masyarakat  untuk menghilangkan adanya ekspolitasi anak dibawah umur baik secara ekonomi ataupun seksual.

## Upaya Penanggulangan Perlindungan Anak dalam Kasus Korban Human Trafficking di Masa yang Akan Mendatang
Memberantasi  Tindakan  kriminal  Perdagangan  Anak  adalah  salah  satu  cita-cita  bangsa Indonesia 32 . Dalam melaksanakan upaya pemberantasan TPPO yang dilakukan melalui kebijakan dari Hukum  Pidana  bertujuan  memberikan  suatu  perlindungan  kepada  masyarakat  atau  disebut  dengan social  defence  policy 33 .  Selain  itu,  dalam  pemberantasan/penanggulangan    TPPO  pada  Anak  dan perempuan dibawah umur. Pemerintah membentuk Gugus Tugas yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUTPPO sedangkan untuk wewenang dari Gugus tugas itu sendiri diatur dalam Pasal 58(3) UUTPPO. Tanggung  jawab  dari  Gugus  tugas  adalah  mengatasi  pengembangan  norma.  Rehabilitasi  anak,  dan Koordinasi dan Kerjasama para pemangku kepentingan.
Selanjutnya  upaya  lain  dalam  menanggulangi  dan  melakukan  pencegahan  terhadap perlindungan anak TPPO dapat dilakukan melalui 2 Kebijakan hukum yaitu Kebijakan Penal dan Non penal.  Definisi  dari  Upaya  Penal  itu  sendiri  adalah  kebijakan  dari  hukum  pidana  yang  berbentuk pengaturan  guna  untuk  melakukan  penangulangan  kepada  suatu  Tindak  pidana 34 .  Indonesia menjadikan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai payung  hukum.  UUTPPO  memiliki  keterikatan  dengan  UU  lainnya  dalam  menangani  kasus permasalahan Perdagangan orang yaitu UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Sedangkan definisi dari Non Penal adalah upaya preventif yang bersifat mencegah terjadinya sesuatu dan mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan. Biasanya pada upaya hukum non-penal hal yang  diperhatikan  adalah  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  terjadinya  TPPO  di  Indonesia.  Dalam menanggulangi kejahatan TPPO terdapat 2 langkah upaya non – penal yang dapat dilakukan yaitu:
Upaya  Preventif .  Dalam  upaya  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pencegahan  agar meminimalisirkan terjadinya tindak kejahatan pidana serta dapat menambahkan wawasan masyarakat agar  pemahaman  mengenai  kejahatan  perdagangan  anak  terutama  bagi  kelompok  yang  dianggap
31 Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentan Perlindungan Anak.
32 Dr, Hj. HN. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Cianjur: Sinar Garfika, hlm. 64.
33 Alfalachu,  I.,  Ida.Y.R.,  Murida.  I.  (2019).  “POTENSI  TINDAK  PIDANA  PEMILU  DALAM  PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018”, SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM, hlm. 194-201.
34 Barda, N.A. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpratama). hlm.45.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
rentan. 35 Upaya dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai penjelasan  Tindak  kejahatan  perdagangan  orang  serta  UU  yang  mengatur  dan  juga  memberikan pemahaman kepada perempuan terutama anak dibawah umur agar tidak mudah terjerumus dan menjadi salah  satu  korban  TPPO.  Selanjutnya,  dalam  proses  penanggulangan  perlu  dilakukannya  suatu penertiban  beserta  pengawasan  terhadap  tempat  penyedia  jasa  pekerjaan  yang  illegal  dan  tidak mempunyai  izin  secara  hukum.  Contohnya  adalah  tempat  hiburan  malam,  tempat  ini  biasanya dijadikan  sebagai  tempat  perdagangan  orang.  Target  yang  dijadikan  sebagai  korban  adalah  anak dibawah umur dan perempuan kemudian korban akan dijadikan sebagai PSK oleh mafia trafficking. Terutama  pada  situasi  pademi  saat  ini,  Kota  Batam  mengalami  pelunjakkan  atas  korban human trafficking anak dibawah umur dan mayoritas korban diperkerjakan menjadi Pekerja Seks komersial di bar atau tempat hiburan malam lainnya.
Salah  satu  upaya  preventif  yang  telah  dilakukan  oleh  Kota  Batam  ialah  KPPAD  Kepri melakukan perluasan jaringan perlindungan Anak kepada semua Lembaga/organisasi anak di dalam daerah maupun di pusat 36 . Bentuk- Bentuk jaringannya adalah SKPD pemenuhan hak anak di tingkat provinsi,  Kabupaten/kota  kepulauan  riau,  Kemudian  adanya  para  penegak  hukum  yang  ikut  serta berperan aktif, adanya Lembaga swadaya masyarakat.
Upaya Represif. Dapat diartikan sebagai tindakan untuk menanggulangi perbuatan kejahatan akan tetapi setelah kejahatan tersebut terjadi dengan menjatuhkan hukuman sebagai penegakan hukum. Upaya  ini  bertujuan  agar  pelaku  kejahatan  merasakan  efek  jera  atas  perbuatannya  dan  takut  untuk mengulangi perbuatannya. 37 Upaya ini biasanya dilakukan dalam bentuk Penyidikan, pengadilan, dan yang  terakhir  adalah  putusan  pengadilan  sesuai  dengan  UU  No.21  Tahun  2007  Tentang pemberantasana tindak pidana perdagangan orang. 38
Berdasarkan dari bentuk-bentuk upaya penanggulangan kejahatan diatas yaitu penal dan non penal diharapkan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak dari korban TPPO di Indonesia.

## KESIMPULAN
Kejahatan  Perdagangan  Orang  tidak  boleh  dipandang  sebelah  mata,  karena  dampak  dari kejahatan keji ini memberikan efek psikis  maupun fisik kepada korban. Untuk itu pemerintah perlu lebih  tegas  dan  berkontribusi  dalam  penanganan  permasalahan human  trafficking di  Kota  Batam. Kasus dari perdagangan orang di Kota Batam tidak pernah mengalami penurunan khususnya pada saat pandemi.  Selain  itu,  dukungan  dari  segala  aspek  pemangku  dan  masyarakat  dalam  memerangi persoalan  ini  sangat  diperlukan.  Kebijakan  dari  Perda  Kota  Batam  No.  5  Tahun  2013  Tentang Pencegahan dan Penanangan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam dianggap belum tepat sasaran. Banyak ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui kehadiran dari program yang telah disusun dan  direncanakan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Kb tersebut. Kemudian, kurangnya publikasi  yang dilakukan oleh pihak  pemangku kepentingan kepada masyarakat  setempat  dan  isi  dalam  kebijakan  PERDA  tersebut  juga  dianggap  kurang  bersifat  tegas dalam penetapan sanksi kepada pelaku. Banyaknya indikator yang belum tecapai sehingga dianggap kurang efisien penerapannya. Banyaknya faktor-fakor penghambat juga menyebabkan segala bentuk pelaksanaan program kurang memuaskan dan dianggap belum berhasil.
35 Rani,  K.W.,  &  Levina.Y.  (2021).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Perempuan  sebagai  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Manusia, 21(1), 110-133., hlm.129.
36 Raissa, L., & Yuli.F. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The  Child)  Di  Indonesia  (Studi  kasus  :  Pelanggaran  Terhadap  Hak  Anak  di    Provinsi  Kepulauan  riau  2010-2015), 4(1),hlm.7.
37 Baharudin, L. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum Jakarta. Kompas.hlm. 16-17.
38 Rani, K.W., & Levina.Y. (2021). Loc.Cit.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dalam hal perlindungan hukum terdapat UU yang mengatur tentang perdagangan orang yaitu UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian diikuti oleh UU No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam  UU  perlindungan  anak  memiliki  pengaturan  khusus  terhadap  anak  dengan  memberikan perlindungan  khusus  kepada  korban  penculikan,  penjualan,  serta  perdagangan  anak  dan  juga memenuhi  hak  restitusi  yang  dimiliki  oleh  korban.  Lahirnya  peraturan  yang  mengatur  memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di Indonesia. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih serius dan tegas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan juga masyarakat diharapakan berperan  aktif  membantu  dan  menggunakan  kesadaran  masing-masing  untuk  melawan  kejahatan perdagangan orang di Negara kita yaitu Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, S.S. (2018). Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Pleno Jure , 7(1), 109.
Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan, Jurnal Hukum Al’Adl , 9(2), 232.
Agnesia, L., & Ulima, H. (2019). Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Scientia Journal, 1(2), 1-4. Agusmidah, (2016). Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagkerjaan). Retrieved from http://elearning.usu.ac.id/mod/resource/view.php?id=7378
Anggie, R.H.P., & Ridwan, A. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Res Judicata, 2(1), 170-185.
Annisa, C., & Beniharmoni, H. (2021). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal dan Non Penal. Jurnal Justicia, 8(4), 852-854. Baharudin, L. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum Jakarta. Jakarta: Kompas. C.S.T.Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Dadang,  A. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Pidana Trafficking anak dan Perempuan Study di Polwil Bayumas . Tesis Magister, tidak diterbitkan. Pascasarjana Unseod Purwokerto, Purwokerto,2010.
Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 352-365.
Disemadi,  H.  S.,  Al-Fatih,  S.,  &  Yusro,  M.  A.  (2020).  Indonesian  Children  Protection  against Commercial  Sexual  Exploitation  through  Siri  Marriage  Practices  in  Maqashid  Al-Shariah Perspective. Brawijaya Law Journal , 7 (2), 195-212.
Dr, Hj. HN. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.
Cianjur: Sinar Garfika.
Fahmirijal, Perbatasan Wilayah Negara Indonesia Dengan Negara Asing,
https://fahmiirijal.wordpress.com/2016 1 /04/29/10-daerah-perbatasan-indonesiaperjanjian- billateral-yang-ada-dankonflik-yang-pernah-terjadi/, Diakeses pada tanggal 1 November 2016.
Guntur, A.B.S., & Azis.A.J. (2018). Rehabilitasi Terumbu Karang. Malang: UB Press. Hoiriyah.  (2019).  Anak  Sebagai  Korban  Kejahatan  Human  Trafficking  (Kajian  Hukum  Pidana  dan Hak Asasi Manusia). 25(9), 5-6.
Kendar, U.K. (2021). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
indonesia, Diakses pada 13 Agustus 2021.
Laurensius, A.S. (2016). Penguatan Perlindungan Anak dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. Jurnal Selat , 4(1), 17.
Novianti.  (2014).  Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Perdagangan  Manusia  (Human  Traffikking)  Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 51.
Okky, C.N. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18(4), 544.
Paul SinlaEloe. (2017). “Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Malang, Indonesia: Setara Press. Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  di  Indonesia  (Legal  Protection  for  Victims  of  Human  Trafficking  Crimes  in Indonesia). Res Judicata , 2 (1), 170-185.
Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 26-39.
Raissa, L., & Yuli.F. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The  Rights  of  The  Child)  Di  Indonesia  (Studi  kasus:  Pelanggaran  Terhadap  Hak  Anak  di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). JOM FISIP , 4(1), 7.
Rani, K.W., & Levina.Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. 21(1), 110-133.
Sosiologi, D. (2018). Aspek Globalisasi. Retrieved from https://dosensosiologi.com/
Sulistyowati,  I.E.A.  (2005).  Perdagangan  Perempuan  dalam  Jaringan  Peredaran  Narkotika.  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Syailendra,  P.  (2021).  Kasus  Perdagangan  Orang  di  Batam:  Terhimpit  Ekonomi  di  Tengah Pandemi. https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam- terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi/full&view=ok , Diakses pada 15 April 2021.
Turhayati,  Y.  (2005). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Perdagangan  Manusia  khususnya Perempuan dan Anak . Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8793 . Willem, V.G.J.M (ed). (1994). The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs.

## Perundang-undangan
Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam
Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban