History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 210 - 221 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3924

## EVALUASI PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA
Agus  Hidayat 1)
Fakultas  Ilmu  Komputer  Universitas  Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia 1) Corresponding Author: agus.hidayat@dsn.ubharajaya.ac.id 1)

## Abstrak
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilih a n Kepala  Daerah  (Pilkada)  yang  semula  dipilih  melalui  sistem  perwakilan  melalui  DPRD  dan  berubah menjadi  pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Pemilihan  secara  langsung  tersebut  merupakan perwujudan  demokrasi  langsung  di  tingkat  daerah.  Namun  ternyata  dengan  diterapkan  pilkada langsung  tersebut  membawa  dampak  negatif  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang efektif  dan  efisien  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  warga  masyarakatnya.  Dampak  negatif  tersebu t salah  satunya  adalah  bahwa  Pilkada  secara  langsung  dinilai  terlalu  boros  memakan  banyak  biaya, sehingga  tidak  seimbang  dengan  biaya  politik  yang  telah  dikeluarkan.  Ketidakseimbangan  tersebut mengakibatkan banyaknya kepala daerah terpilih yang terjerat ka sus korupsi. Dampak lainnya adalah tidak  efektifnya  implementasi  sejumlah  kebijakan  di  daerah,  karena  kepala daerahnya ditahan akibat terjerat  kasus  korupsi,  sehingga  program-programnya  menjadi  tertunda, bahkan tidak berjalan sama sekali  dan  semakin  kabur.  Timbulnya  dampak  negatif  dari  pilkada  secara  langsung  tersebut,  salah satunya ditenggarai adalah persyaratan calon kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan nilai -nila i Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu  pentingny a  meninjau  ulang kembali atau evaluasi terhadap persyaratan calon kepala daerah pada pilkada di Indonesia apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kata kunci: Evaluasi, Persyaratan, Calon Kepala Daerah, Pilkada, Nilai-nilai  Pancasila

## Abstrack
Since  the  enactment  of  Undang-Undang  Number  32  of  2004  concerning  Regional  Government,  Regional  Head Elections  (Pilkada)  were  originally  elected  through  a  representative  system  through  the  DPRD  and  changed  to direct  elections  by  the  people.  Direct  elections  are  a  manifestation  of  direct  democracy  at  the  regional  level.  However, it  turns  out  that  the  implementation  of  direct  elections  has  a  negative  impact  on  the  implementation  of  effective  and efficient  local  government  to  realize  the  welfare  of  its  citizens.  One  of  the  negative  impacts  is  that  the  regional elections  are  directly  considered  too  wasteful,  costing  a  lot  of  money,  so  it is not balanced with the political costs that have  been  incurred.  This  imbalance  resulted  in  many  elected  regional  heads  being   entangled  in  corruption  cases. Another  impact  is  the  ineffective  implementation  of  a  number  of  policies  in  the  regions,  because  the  regional  head was  detained  due  to  corruption  cases,  so  that  the  programs  became  delayed,  even  did  not  run  at  all  and  became  more blurred.  The  emergence  of  negative  impacts  from  the  direct  regional  elections,  one  of  which  is  suspected  is  the requirement  for  candidates  for  regional  heads  which  are  considered  contrary  to  the  values  of  Pancasila  as  the
philosophy  of  the  Indonesian  nation  and  state.  Therefore,  it  is  important  to  review  or  evaluate  the  requirements  for candidates  for  regional  heads  in  regional  elections  in  Indonesia  whether  they  are  in  accordance  with  the  values  of Pancasila.
Keywords:  Evaluation,  Requirements,  Candidates  for Regional  Heads,  Regional  Elections,  Pancasila Values

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah,  telah  membawa  perubahan  terhadap  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  semula  bersifat  sentralisasi  menjadi  desentralisasi  (Wibawa,  2019).  Hal penting  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah adalah  dengan  diterapkan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Ketentuan  hukum yang  mengatur  tentang  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  56,  yang menyatakan  bahwa  “Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan  asas  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil”.  Ketentuan  ini  merupakan  implementasi  amanat Pasal  18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang menyatakan  bahwa  “Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masingmasing  sebagai  Kepala Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota  dipilih  secara  demokratis”.
Di  dalam  perjalanannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  terutama  pengaturan  yang berkaitan  dengan  pemilihan  kepala  daerah.  Pada  tahun  2014  pemilihan  kepala  daerah memiliki  undang-undang  tersendiri,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Namun  belum  sempat  diimplementasikan, Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  (Undang-Undang, 2005).
Kemudian  Pemerintah  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang. Selanjutnya  berturut-turut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  ini  dirubah  lagi dengan:
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang.
2. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang.
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang.
4. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang.
Pemilihan  kepala  daerah  yang  semula  dipilih  melalui  sistem  perwakilan  melalui DPRD  dan  berubah  menjadi  pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat  adalah  suatu perubahan  yang  drastis,  yaitu  membawa  dampak  negatif.  Dampak  negatif  yang ditimbulkan  antara  lain  bahwa  agenda  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  adalah bertambahnya  beban  politik,  sosial  bahkan  beban  keuangan  negara  baik  Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD.  Pembiayaan  tersebut  bukan  APBN  dan  APBD  saja,  namun  pembiayaan yang  dikeluarkan  oleh  calon  kepala  daerah  secara  pribadi  dalam  melaksanakan kampanye.  Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  dinilai  terlalu  boros  memakan banyak biaya, sehingga  tidak  seimbang  dengan  biaya politik  yang telah  dikeluarkan.
Ketidakseimbangan  tersebut  mengakibatkan  banyaknya  kepala  daerah  terpilih  yang terjerat  kasus  korupsi,  sehingga  tidak  mampu  mengemban  amanah  yang  diberikan untuk  memenuhi  janji-janji  politiknya  selama  kampanye  untuk  diwujudkan  dalam  5 tahun  masa  jabatan.  Marak  timbulnya  korupsi  oleh  kepala  daerah  salah  satu  faktornya adalah  dikarenakan  mereka  harus  mengembalikan  biaya  politik  yang  telah  dikeluarkan sebelumnya.  Biaya  politik  yang  cukup  tinggi  dimulai  dari  pendaftaran  bakal  calon hingga  pencalonan,  serta  ditetapkan  sebagai  pasangan  calon.  Dampak  terhadap masyarakat  adalah  tidak  efektifnya  implementasi  sejumlah  kebijakan  di  daerah,  karena kepala  daerahnya  ditahan  akibat  terjerat  kasus  korupsi,  sehingga  program-programnya menjadi  tertunda,  bahkan tidak berjalan  sama sekali  dan semakin  kabur.
Dampak  negatif  lainnya  adalah  terjadinya  politisasi  birokrasi,  yaitu  tidak  netralnya aparatur  sipil  negara/ASN,  suburnya  dinasti  politik,  konflik  antara  kepala  daerah dengan  wakil  kepala  daerah,  konflik  kepala  daerah  dengan  DPRD,  dan  lainlain. Kondisi  yang  lebih  membahayakan  adalah  dampak  sosial  dengan  banyaknya  konflik sosial  di  masyarakat  yang  terkotak-kotak,  sehingga  timbul  gesekan  politik  antara pendukung  calon  kepala  daerah  yang  mengarah  pada  tindakan  destruktif  berupa perusakan  fasilitas  dan  kepentingan  publik.  Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung juga  mempunyai  dampak  hukum,  karena  banyaknya  sengketa  pilkada  yang  diajukan
ke  Mahkamah  Konstitusi,  sengketa  pemilihan  kepala  daerah  mendominasi  perkara yang ditangani  oleh  Mahkamah Konstitusi.
Timbulnya  masalah-masalah  akibat  dampak  negatif  dari  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  tersebut,  salah  satunya  ditenggarai  adalah  persyaratan  calon  kepala daerah  yang  dinilai  masih  longgar  atau  tidak  ketat,  bahkan  bertentangan  dengan  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  untuk memperkecil  dampak  negatif  tersebut  adalah  dengan  meninjau  ulang  kembali  atau melakukan  evaluasi  terhadap  persyaratan  calon  kepala  daerah  pada  pilkada  di Indonesia  apakah  sudah  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Hal  ini  dimaksudkan  agar terwujudnya  pemilihan  kepala  daerah  yang  menghasilkan  kepala  daerah  yang  benar- benar  berkualitas,  yang  mampu  memimpin  dan  menyelenggarakan  pemerintahan daerah  yang efektif  dan efisien  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.

## a. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai berikut:
1. Bagaimana  evaluasi  persyaratan  calon  kepala  daerah  pada  pilkada  di  Indonesia perspektif  nilai-nilai  Pancasila?

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Banyaknya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  sistem  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  salah  satunya  adalah  berdampak  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  efektif  dan  efisien.  Sebagaimana  tercantum  dalam konsiderans  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.
Efektif  dan  efisien  merupakan  salah  satu  tata  nilai  dari  good  governance,  yakni terjamin  terselenggaranya  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan sumber  daya  yang  tersedia  secara  optimal  dan  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  efektif  dan  efisien adalah  dimulai  dari  evaluasi  persyaratan  calon  kepala  daerah  pada  pemilihan  kepala daerah  yang  benar-benar  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  sehingga  di  masa mendatang  dampak  negatif  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dapat diperkecil.
Nilai  adalah  suatu  hal  ihwal  yang  menggambarkan  berharganya  sesuatu  yang diperlukan  bagi  kehidupan  manusia.  Nilai  dalam  kehidupan  manusia  menimbulkan rasa  puas  diri,  nyaman,  tenteram,  bahagia,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian  nilai menjadi  penuntun  sikap  dan  perilaku  yang  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Sesuatu  yang  buruk  disebut  tidak  bernilai.  Nilai  mendasari dan  mendorong  lahirnya  suatu  konsep  atau  prinsip.  Secara  filosofis  Pancasila  memuat nilai-nilai  yang  oleh  manusia  Indonesia  atau  bangsa  Indonesia  dianggap  baik  yang menjadi  tuntunan  cara  berpikir,  bersikap,  dan  bertingkah  laku  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  mengandung  makna  bahwa  nilai-nilai  Pancasila harus  menjadi  landasan  dan  pedoman  dalam  membentuk  dan  menyelenggarakan negara,  termasuk  menjadi  sumber  dan  pedoman  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  berarti  perilaku  para  penyelenggara  negara  dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintah  negara,  harus  sesuai  dengan  perundang- undangan  yang mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila.
Evaluasi  persyaratan  calon  kepala  daerah  pada  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan terhadap  pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  yang  beberapa  pasalnya masih  dinyatakan  berlaku  hingga  kini  dinilai  krusial  dan  menjadi  kendala  terwujudnya penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  efektif  dan  efisien.  Pasal-pasal  yang dimaksud  antara lain adalah:
Pertama,  evaluasi  terhadap  ketentuan  pada  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  yang  menyatakan:  “tidak  pernah sebagai  terpidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  atau  bagi  mantan  terpidana  telah  secara  terbuka  dan jujur mengemukakan kepada  publik  bahwa  yang bersangkutan  mantan terpidana”.
Menurut  penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g,  bahwa  yang  dimaksud dengan “mantan terpidana”  adalah  orang  yang  sudah  tidak  ada  hubungan  baik  teknis  (pidana)  maupun administratif  dengan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang hukum  dan  hak  asasi  manusia,  kecuali  mantan  terpidana  bandar  narkoba  dan terpidana  kejahatan seksual  terhadap  anak.
Pasal  7  ayat  (2)  huruf  g  ini  telah  dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  56/PUU-XVII/2019  berdasarkan  uji  materi (judicial  review)  yang  diajukan  oleh  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  dan Perkumpulan Untuk Pemilu  dan Demokrasi  (Perludem).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf g Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  130, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5898)  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  telah  melewati  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  setelah mantan  terpidana  selesai  menjalani  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  patut  diapresiasi  terutama  putusan  tentang pengecualian  terhadap  tindak  pidana  yang  bersifat  kealpaan  ringan  (culpa  levis)  dan tindak  pidana  karena  alasan  perbedaan  pandangan  politik  dengan  rezim  yang berkuasa.  Namun  ada  baiknya  terhadap  mantan  terpidana  yang  ancamannya  di  bawah 5  (lima)  tahun  juga  yang  telah  melakukan  baik  pelanggaran  maupun  kejahatan,  dan semua  jenis  tindak  pidana  baik  pidana  denda,  pidana  percobaan,  pidana  kurungan,  dan pidana  penjara  maupun  pidana  tambahan  tetap  harus  dilarang  mencalonkan  diri sebagai  calon  kepala  daerah.
Demikian  pula  terhadap  mantan  narapidana  korupsi  (koruptor)  yang  hingga  kini masih  diperbolehkan  mencalonkan  diri  sebagai  Kepala  Daerah  seharusnya  secara  tegas dan  mutlak  (absolut)  dilarang.  Sebab  tindak  pidana  korupsi  adalah  tindak  pidana  yang dikategorikan  sebagai  bentuk  kejahatan  sangat  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  dan kejahatan  kemanusiaan  (crime  againts  humanity),  serta  sebagai  kejahatan  politik.  Oleh karena  itu  terhadap  mantan  narapidana  korupsi  sebaiknya  secara  tegas  dan  mutlak harus  dicabut  hak  politiknya  seumur  hidup.  Dalam  hal  ini  jangan  sampai  terjadi  suatu daerah  dipimpin  oleh  seseorang  mantan  narapidana  korupsi  yang  sebenarnya  pelaku kejahatan yang telah  menghianati  kepercayaan  rakyat dan merugikan  negara.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Bagaimana mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  apabila  dirinya  adalah  pelaku  yang pernah  melakukan  kejahatan  sangat  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  yang menyengsarakan  rakyat  dan  merugikan  negara  dengan  cara  mencuri  uang  negara notabene  uang  rakyat  untuk  memperkaya  diri  tanpa  merasa  bersalah  sedikitpun  atas perbuatan  yang dilakukannya.
Memang  dalam  hukum  positif  Indonesia  tidak  bisa  dibenarkan  melarang  mantan narapidana  korupsi  mencalonkan  diri  sebagai  Kepala  Daerah,  karena  hal  ini  telah diputuskan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  56/PUU-XVII/2019  yang menyatakan  bahwa  mantan  narapidana  korupsi  diperbolehkan  mencalonkan  diri sebagai  Kepala  Daerah  dengan  syarat  telah  melewati  jangka  waktu  5  (lima)  tahun setelah  mantan  terpidana  selesai  menjalani  pidana  penjara  berdasarkan  putusan
pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  secara  jujur  atau  terbuka mengumumkan  mengenai  latar  belakang jati dirinya  sebagai  mantan terpidana”.
Terlepas  dari  telah  melewati  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  dan  secara  jujur  atau terbuka  mengumumkan  mengenai  latar  belakang  jati  dirinya  sebagai  mantan  terpidana, namun  dalam  konteks  filosofis,  tujuan  persyaratan  untuk  tidak  memberi  kesempatan kepada  mantan  napi  korupsi  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah,  karena yang  bersangkutan  telah  melakukan  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  dan kejahatan  kemanusiaan  (crime  againts  humanity),  serta  penghianatan  terhadap  amanat rakyat, sehingga  tidak selayaknya  mantan napi korupsi  diberikan  kesempatan  lagi.
Contohnya  adalah  untuk  menjadi  seorang  ASN,  TNI,  Polri  dan  pegawai  perusahaan swasta  saja,  seseorang  harus  melalui  proses  seleksi  dengan  persyaratan  yang  sangat ketat  dengan  wajib  melampirkan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  dari Kepolisian  setempat.  Ini  berarti  yang  bersangkutan  tidak  pernah  melanggar  hukum atau  dijerat  pidana  apapun.  Apalagi  untuk  menjadi  seorang  pimpinan  eksekutif  di daerah  atau  kepala  daerah  selaku  pemegang  kebijakan  politik  tertinggi  di  daerah  yang akan  menjadi  sosok  panutan  bagi  rakyatnya  seharusnya  juga  yang  bersangkutan  tidak pernah  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  dijerat  pidana  apapun  terkecuali  tindak pidana  yang  telah  terbukti  bersifat  kealpaan  ringan  (culpa  levis)  dan  tindak  pidana karena alasan  perbedaan  pandangan  politik  dengan  rezim  yang berkuasa.
Apabila  mencermati  persyaratan  calon  kepala  daerah  terdapat  kontradiksi  antara satu  norma  dengan  norma  lainnya.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  7  ayat  (2) huruf  i  yang  berbunyi:  “tidak  pernah  melakukan  perbuatan  tercela  yang  dibuktikan dengan  surat  keterangan  catatan  kepolisian”.  Padahal  mantan  napi  korupsi  tersebut telah  melakukan  perbuatan  tercela  dalam  bentuk  korupsi  yang  merupakan  suatu kejahatan  sangat  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  dan  kejahatan  kemanusiaan  (human against  crime).  Lazimnya  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  itu  hanya diberikan  kepada  orang  yang  berperilaku  baik  dan  tidak  ada  catatan  buruk  pada  yang bersangkutan.  Hal  ini  patut  menjadi  bahan  pemikiran  dan  perhatian  politik  hukum pembuat  peraturan  perundang-undangan  ke depannya.
Oleh  karena  itu,  evaluasi  persyaratan  calon  kepala  daerah  berkaitan  dengan  korupsi adalah  dikarenakan  sistem  yang  berlaku  memebri  pleuang  terjadinya  korupsi. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Wijayanto,  bahwa  “terdapat  tiga  hal  yang  menjadikan seseorang  memiliki  peluang  untuk  melakukan  korupsi  salah  satunya  adalah  sistem yang membuka kesempatan  bagi pejabat publik  untuk melakukan  pelanggaran”.
Larangan  mantan  napi  korupsi  untuk  ikut  serta  mencalonkan  diri  sebagai  kepala daerah  bukan  berarti  melanggar  HAM  seseorang.  Akan  tetapi  dalam  konteks  ini seorang  calon  pemimpin  dan  saat  menjadi  pemimpin  harus  memiliki  etika  dan  moral yang  baik.  Artinya  ia  adalah  seorang  calon  pemimpin  yang  bersih,  jujur,  dan berintegritas.
Di  negara  demokrasi  paling  liberal  pun  yang  menjunjung  tinggi  HAM,  demokrasi bukan  hanya  semata-mata  berkutat  tentang  perlindungan  hak-hak  individual  atau HAM  saja,  tetapi  juga  memperhatikan  nilai-nilai  (value)  dan  moralitas  (morality).  Nilai- nilai  tersebut  antara  lain  adalah  nilai  kepantasan  (prosperiety),  kesalehan  (piousness), kewajaran  (fairness),  masuk  akal  (reasonableness),  dan  berkeadilan  (justice).  Seperti halnya  di  negara-negara  Eropa  dan  Amerika,  serta  Jepang  dan  Korea  Selatan  yang menganut  demokrasi  liberal,  seorang  pejabat  publik  akan  memilih  mengundurkan  diri apabila  baru  sebatas  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  meskipun  belum diajukan  tuntutan  hukum  apa  pun  terhadapnya  dan  terbukti  bersalah  apalagi  divonis oleh  Hakim.  Hal  tersebut  dilakukan  atas  dasar  moralitas  bahwa  ia  adalah  seorang pejabat  publik  yang  memperoleh  amanat  dari  rakyat,  sehingga  ia  merasa  bertanggung jawab secara  moral  kepada  rakyat yang memberikan  kepercayaan  kepadanya.
Berkaitan  masalah  moralitas  pemimpin,  ada  ungkapan  terkenal  di  dunia  dari  salah seorang  tokoh  agama  yang  terkenal  di  Amerika  Serikat,  yakni  William  Franklin Graham  atau  yang  dikenal  Billy  Graham  kepada  rakyat  Amerika  pada  tahun  1952 menyatakan bahwa: “No Matter Who’s Elected, America Needs Moral and Spiritual Revival”. Pernyataan  tersebut  mempunyai  makna  bahwa  tidak  peduli  siapa  yang  akan  terpilih dalam  pemilihan  umum,  Amerika  hanya  ingin  (pemimpin)  yang  memiliki  moral  yang baik dan  spiritual  yang tinggi.
Artinya  Amerika  Serikat  merupakan  negara  yang  dianggap  paling  demokrasi  di dunia  dan  menjunjung  tinggi  hak-hak  individual  dan  HAM  ternyata  dalam  hal kepemimpinan  terutama  yang  akan  menjadi  pejabat  publik  lebih  mengutamakan  syarat moral  dan  spiritual  seorang  calon  pemimpin  daripada  syarat  lainnya.  Seharusnya Indonesia  pun  harus  demikian,  moral  adalah  syarat  yang  utama  sebagai  bentuk implementasi  nilai-nilai  Pancasila,  utamanya  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab.  Seorang  calon  pemimpin  selain  harus  memiliki karakter  dan  kompetensi  yang  memadai,  serta  nilai-nilai  kepribadian,  integritas, kejujuran,  kepekaan  sosial  dalam  kehidupan,  juga  harus  memiliki  moral  yang  baik.  Jadi persyaratan  larangan  bagi  mantan  napi  korupsi  untuk  diterapkan  dalam  hukum pemilihan  kepala  daerah  bukan  berarti  melanggar  hak-hak  individual  dan  HAM seseorang  yang  ingin  mencalonkan  diri,  akan  tetapi  lebih  ditujukan  bahwa  seorang pemimpin  harus  mempunyai  latar  belakang  moral  yang  baik.  Bagaimana  yang bersangkutan  memenuhi  persyaratan  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  yang  berbunyi  “bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa”,  padahal  korupsi  itu  merupakan  perbuatan  mencuri uang  rakyat  yang  dilarang  oleh  agama  yang  dapat  dikategorikan  sebagai “ketidaktakwaan”  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pentingnya  masalah  moralitas  calon kepala  daerah,  karena  dari  pemimpin  yang  bermoral-lah  akan  lahir  kebijakan  yang sehat,  berkeadilan  dan bijaksana.
Menurut  Suwarno  Yoseph,  “jika  kita  telisik  pada  nilai-nilai  etika  pada  sila  pertama Pancasila,  bahwa  korupsi  sangat  bertentangan  dengan  ajaran  agama.  Semua  agama
sepakat  bahwa  mengambil  hak  yang  bukan  miliknya  dan  menimbulkan  kerugian  bagi banyak  orang  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  berdosa.  Telah  dijelaskan  di atas  bahwa  nilai  religius  merupakan  nilai  ketuhanan  yang  bersumber  langsung  dari kepercayaan  agama,  yang  menjadikannya  nilai  tertinggi  dan  mutlak,  sehingga  para koruptor  jelas  telah  menentang  sila  pertama  yang  berkaitan  dengan  nilai  Ketuhanan, dan  dapat  dikatakan  bahwa  mereka  telah  menafikan  ajaran  agama”.  Demikian  pula perilaku  korupsi  tidak  mencerminkan  nilai  keadilan  dalam  memperlakukan  manusia, tidak  menghargai  manusia  karena  telah mengambil  hak milik  orang lain.
Korupsi  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila, sebagiamana  dinyatalan  oleh  Berlian  Hanifatus  Azzahrah  dkk,  “Sila  ke-lima  Pancasila berbunyi,  "Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia"  dengan  adanya  korupsi, berarti  tindakan  tersebut  menyimpang  dari  tatanan  tersebut  karena  tatanan  tersebut harus  adil  terhadap  sesama  dan  menghormati  semua  hak  rakyat  Indonesia.  Korupsi menunjukkan  ketidakadilan  antara  negara  dan  masyarakat.  Tidak  hanya  itu, merupakan  ketidakadilan  bagi  negara  untuk  menggunakan  sesuatu  yang  bukan haknya  untuk  dinikmati  sendiri  tanpa  memikirkan  tujuan  awal  pembuatannya”. Pendapat  senada  dikemukakan  oleh  Aulya  Octaviani  dkk,  bahwa  “Korupsi  memiliki dampak  yang  buruk  dalam  unsur  kehidupan,  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Selain  itu korupsi  juga  dapat  bertentangan  dengan  Pancasila  karena  sebagai  dasar  negara,  yaitu pada sila  ke 5 yang berbunyi  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat Indonesia”.
Terhadap  perbuatan  korupsi,  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Firli Bahuri  mengatakan,  “Dalam  konteks  pemberantasan  korupsi,  jelas  korupsi  sebagai kejahatan  kemanusiaan  sangat  bertentangan  dengan  setiap  butir  sila  Pancasila  sehingga banyak  yang  mengatakan  para  koruptor  tidak  Pancasilais  karena  telah  mengkhianati seluruh  nilai-nilai  dalam  dasar negara  kita”.
Menurut  Benny  Susetyo,  korupsi  itu  adalah  “pengingkaran  terhadap  nilai-nilai kemanusian  dan  keadilan  karena  dia  menyalahgunakan  wewenang  untuk  memperkaya diri  sendiri.  Jadi  korupsi  itu  yang  menciptakan  kemiskinan,  penderitaan,  dan penghinaan  terhadap  Pancasila.  Jadi  kalau  orang  melakukan  korupsi  maka  sebenarnya dia  menghina  Pancasila.  Apa  yang  dihina?  Yang  dihina  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Jadi  kalau  orang  beriman  maka  seharusnya  mau  peduli  terhadap  mereka  yang kecil,  lemah,  dan miskin”.
Yang  menjadi  pertanyaan  adalah  mengapa  Indonesia  sebagai  negara  yang berdasarkan  Pancasila,  tidak  mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila  yang terkandung  di  dalamnya,  seperti  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan Kemanusian  Yang  Adil  dan  Beradab  dalam  hukum  pemilihan  kepala  daerah.  Beradab di sini  dapat dimaknai  mempunyai  nilai  (value) dan moral  (morality).
Kedua,  evaluasi  terhadap  ketentuan  norma  tentang  dinasti  politik,  yakni  dengan mengembalikan  ketentuan  Pasal  7  huruf  r  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  yang menyatakan “tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dengan  petahana”.
Menurut  penjelasan  Pasal  7  huruf  r  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “tidak  memiliki konflik  kepentingan  dengan  petahana”  adalah  tidak  memiliki  hubungan  darah,  ikatan perkawinan  dan/atau  garis  keturunan  1  (satu)  tingkat  lurus  ke  atas,  ke  bawah,  ke samping  dengan  petahana  yaitu  ayah,  ibu,  mertua,  paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu  kecuali  telah  melewati  jeda 1 (satu)  kali masa jabatan.
Namun  kemudian,  Pasal  7  huruf  r  ini  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  33/PUU-XIII/2015  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  amat  disayangkan  oleh  banyak pihak,  oleh  karena  dinilai  akan  semakin  menyuburkan  dinasti  politik  dan  melegalkan kerabat  petahana  dalam  pemilihan  kepala  daerah.  Bagaimana  tidak,  kerabat  petahana akan  diuntungkan  dalam  hal  ini,  oleh  karena  yang  bersangkutan  adalah  keluarga seorang  petahana  yang  mempunyai  kekuasaan  dan  pengaruh  baik  langsung  maupun tidak  langsung  untuk  mengarahkan  konstituen  untuk  memilih  kerabatnya.
Terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  sebagai  interpretasi  konstitusi yang  absah,  maka  kita  sebagai  warga  negara  tentunya  harus  menghormatinya  sebagai suatu  putusan  lembaga  peradilan.  Namun  demikian  penghormatan  terhadap  putusan Mahkamah  Konstitusi  tidak  menyurutkan  hak  warga  negara  untuk  kritis  dan mengevaluasinya  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  efektif dan  efisien  yang  merupakan  produk  dari  pemilihan  kepala  daerah  di  masa  mendatang (ius constituendum).
Sesungguhnya  latar  belakang  politik  hukum  pembentukan  undang-undang  terutama norma  Pasal  7  huruf  r  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  berikut  penjelasannya,  secara  filosofis dilatarbelakangi  atas  ketanggapan  (respon)  yang  muncul  dari  perasaan  ketidakadilan masyarakat  terhadap  praktik  kerabat  petahana  yang  mencalonkan  diri  pemilihan kepala  daerah  yang  dinilai  sebagai  demokrasi  oligarki.  Sudah  jelas  bahwa  praktik demokrasi  oligarki  itu  harus  ditolak,  oleh  karena  petahana  (incumbent)  pada  umumnya kebanyakan  menyalahgunakan  wewenang  dan  fasilitas  yang  dimilikinya  untuk mendukung  kerabatnya  yang ikut serta  dalam  pemilihan  kepala  daerah.
Beberapa  pengamat  menilai  bahwa,  dinasti  politik  akan  menumbuhkan  oligarki politik  dan  iklim  yang  tidak  kondusif  bagi  upaya  regenerasi  kepemimpinan  politik dimana  kekuasaan  hanya  berkutat  atau  dikuasai  oleh  orang-orang  mempunyai pertalian  kekerabatan  atau  berasal  dari  satu  keluarga,  tanpa  memberikan  celah  kepada pihak  lain  untuk  ikut  berpartisipasi,  disamping  itu  Politik  dinasti  akan  berdampak
buruk  bagi  akuntabilitas  birokrasi  dan  pemerintahan,  karena  cenderung  serakah  dan rawan  terjadinya  praktik  KKN.  Bahkan  menurut  Gubernur  Lemhannas  Agus  Widjojo, bahwa  dinasti  politik  tersebut  yang  kemudian  justru  menghambat  konsolidasi demokrasi  di  tingkat  lokal,  sekaligus  melemahkan  institusional  partai  politik  dan      lebih mengemukakan  pendekatan  personal  ketimbang  kelembagaan.
Oleh  karena  itu  amat  disayangkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  telah merobohkan  sandaran  filosofis  dan  gagal  memahami  norma  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  r  ini dimana  pertimbangan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  berdasarkan  perspektif diskriminatif  dan  pelanggaran  HAM  segelintir  orang  yang  berkepentingan  atas kekuasaan  belaka dalam  pertimbangan  putusannya.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  untuk  itu  ke  depan  harus  menjadi  bahan pemikiran  dan  evaluasi  mendalam  terhadap  ketentuan  persyaratan  calon  kepala  daerah ini,  sehingga  dapat  memberikan  keadilan  yang  seadil-adilnya  bagi  seluruh  calon  kepala daerah.  Hal  ini  bertujuan  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  menjadi  lebih efektif  dan efeisien,  serta  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya.

## SIMPULAN
Tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  untuk  kesejahteraan masyarakatnya.  Terwujudnya  tujuan  berkaitan  dengan  sistem  rekrutmen  calon  kepala daerah.  Terdapat  beberapa  persyaratan  calon  kepala  daerah  pada  pilkada  di  Indonesia yang  menjadi  kendala  dan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Oleh  karena  itu persyaratan  calon  kepala  daerah  tersebut  perlu  ditinjau  ulang  atau  dievaluasi  apakah sudah  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yang  merupakan  falsafah  bangsa  dan  negara Indonesia  yang  diimplementasikan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  termasuk  di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pentingnya  evaluasi terhadap  persyaratan  calon  kepala  daerah  ini  bukan  saja  untuk  memajukan  demokrasi, tetapi  juga  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kepercayaan penyelenggara  pemilihan  kepala  daerah.  Juga  bertujuan  bukan  saja  untuk  mewujudkan pemilihan  kepala  daerah  yang  demokratis,  transparan  dan  akuntabel,  tetapi  pemilihan kepala  daerah  yang mampu  menghasilkan  kepala  daerah  yang benar-benar  berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Ubaedillah,  2015, Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi, Kencana,  Jakarta. Aulya  Octaviani  dkk,  2022,  “Tindakan  Korupsi  Sebagai  Bentuk  Pelanggaran  Pancasila”,
Warta Dharmawangsa, Universitas  Dharmawangsa  Medan, Vol.  16, No.  1, Januari. Berlian  Hanifatus  Azzahrah  dkk,  “Korupsi  Sebagai  Tindakan  Penyelewengan  Pancasila Sila Ke-5”, Jurnal  Intelektiva,  Vol.  4, No. 4, Desember.
Mahkamah  Konstitusi,  2015,  Modul  Pancasila  Pendidikan  dan  Pelatihan  Peningkatan Pemahaman  Hak  Konstitusional  Warga  Negara,  Pusat  Pendidikan  Pancasila  dan Konstitusi  Mahkamah Konstitusi,  Jakarta.
Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  33/PUU-XIII/2015. Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  56/PUU-XVII/2019
Syurya  Muhammad  Nur  dkk,  2019,  ”Korupsi  Mendegradasikan  Nilai  Etika  Pancasila”,
Forum Ilmiah, Volume  16, Nomor  3, September.
Undang-Undang,  R.  I.  (2005).  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
Wendy  Anugrah  Octavian,  2018,  “Urgensi  Memahami  dan  Mengimplementasikan Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Kehidupan  Sehari-Hari  Sebagai  Bangsa”,  Jurnal  Bhineka Tunggal Ika, Vol.  5, No. 2, November.
Wibawa,  K.  C.  S.  (2019).  Penegasan  politik  hukum  desentralisasi  asimetris  dalam rangka  menata  hubungan  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Administrative Law and Governance  Journal, 2(3), 400–412.