## ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI
Ryan Nurfitrah 1 , Istiqamah 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## nurfitraryan@gmail.com

## Abstrak
Tindakan Main Hakim sendiri menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang  disebabkan  dalam  hal  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  merujuk  rumusan  masalah  yaitu Apakah  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perbuatan  main  hakim  sendiri  di  Kabupaten  Takalar? Bagaimanakah  upaya  penanggulangan  terjadinya  perbuatan  amuk  massa  oleh  polres  Takalar?  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  menguji  kepastian  hukum  dari  data-data  yang  telah dikumpulkan  sesuai  dengan  teori  dan  konsep  sebelumnya.  Penelitian  kuantitatif  adalah  suatu  penelitian  yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para  ahli,  ataupun  pemahaman  peneliti  berdasarkan  pengalamannya  yang  kemudian  dikembangkan  menjadi permasalahan-permasalahan  beserta  pemecahan-pemecahannya  yang  diajukan  untuk  memperoleh  pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan yaitu Polres Takalar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh selama  melakukan  penelitian  di  lapangan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri (eigenrechting)  yaitu  ;  Kurangnya  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Kepolisian  dalam  Menangani  Kasus Pidana,Emosi  dan  sakit  hati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ,Agar  Pelaku  dan  Calon  Pelaku  Jerah,anggapan bahwa  menghakimi  pelaku  tindak  pidana  adalah  kebiasaan  dalam  masyarakat,ikut-ikutan,  Langkah  yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif (Pencegahan). Kata Kunci : Kriminologis, Main Hakim Sendiri, Polres Takalar.

## Abstract
The act of vigilantism itself has resulted in various kinds of crimes, such as the crime of theft, inter-tribal disputes  that  have  recently  occurred  in  our  region,  which  often  trigger  riots  in  a  society  that  cause  several victims.  in  that  case.  Based  on  this,  the  author  refers  to  the  formulation  of  the  problem,  namely What  are the factors that cause vigilante acts in Takalar Regency? What are the efforts to overcome the occurrence of mass riots by the Takalar Police? This study uses quantitative research which aims to  test  the legal certainty of the data  that  has  been  collected  in  accordance  with  previous  theories  and  concepts.  Quantitative  research  is  a research conducted using an inductive deductive approach that departs from a theoretical framework, the ideas of  experts,  or  the  understanding  of  researchers  based  on  their  experiences  which  are  then  developed  into problems and their solutions proposed to obtain justification in the form of empirical data support in the field. field, namely the Takalar Police Station. The research results obtained during conducting research in the field are  the  factors  that  cause  vigilante  action  (eigenrechting),  namely;  Lack  of  Public  Trust  in  the  Police  in Handling Criminal Cases, Emotions and heartache towards perpetrators of criminal acts, so that perpetrators and  potential  perpetrators  are  caught  off  guard,  the  assumption  that  judging  criminals  is  a  habit  in  society, joins in, steps taken by the Takalar Police, namely; preventive (prevention) and repressive (action). Preventive (Prevention).
Keywords: criminology, judge, police of Takalar

## PENDAHULUAN
Perbuatan main hakim sendiri atau dengan kata lain eigen richting merupakan sesuatu persoalan  yang  tidak  hanya  terjadi  sekali  saja,  tetapi  eigen  richting  ini  sudah  sering  terjadi dalam  dunia  hukum  kita.  Bila  di  cermati,  mungkin  dulu  tidak  ada  perbuatan  main  hakim sendiri  (eigen  richting).  Akan  tetapi,  ketika  masyarakat  kita  semakin  mengalami  perubahan sosial kasus-kaus eigen righting marak terjadi.
Perbuatan  main  hakim  sendiri  (eigen  richting)  merupakan  suatu  tindak  pidana  yaitu berbuat  sewenang-wenang  terhadap  orang-orang  yang  dianggap  bersalah  karena  melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat merupakan objek  kriminologi  terutama  dalam  pembicaraan  ini  tentang  etiologi  kriminal  yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.
Para  pelaku  eigen  richting  dapat  terjerat  ketentuan  Pasal  170  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  ketentuan  Ayat  (1)  nya  yang menegaskan  bahwa  barang  siapa  yang  di  muka  umum  bersama-sama  melakukan  kekerasan terhadap  orang  atau  barang  dihukum  penjara  selama-  lamanya  lima  tahun  enam  bulan. Sedangkan, ketentuan Ayat (2) nya berbunyi yang bersalah diancam: 1
1. Ke  1.  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun,  jika  dengan  sengaja menghancurkan  barang  atau  jika  kekerasan  yang  digunakan  mengakibatkan  luka- luka;
2. Ke  2.  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  tahun,  jika  kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Ke  3.  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun,  jika  kekerasan mengakibatkan matinya orang.
Masalah  ini  mengakibatkan  masyarakat  menjadi  resah,  oleh  karena  itu  ketika  ada tertangkap maling, masyarakat tidak berpikir panjang lagi langsung saja “dihakimi” beramai- ramai  tanpa  ampun,  bahkan  kalau  kita  saksikan  diberita-berita  ada  maling  tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup oleh warga. Sedangkan, para pelaku main hakim sendiri sudah tidak mengingat lagi kalau negara kita ini merupakan negara hukum. Pelaku pencurian dapat dijatuhkan  pidana  terhadapnya,  juga  masyarakat  pelaku  main  hakim  sendiri  dapat  terjerat KUHP.  Adanya  sikap  penurunan  moral  masyarakat  terhadap  aturan  yang  ada,  dan  kasus- kasus pencopetan dan sebagainya harusnya cukup hanya ditangkap kemudian diserahkan ke pihak  yang  berwajib  untuk  diproses  secara  hukum,  tetapi  ditangani  sendiri  yang  terkadang
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hlm.108
justru  menghilangkan  nyawa  orang  lain  karena  korban  atau  korban  merasa  kepentingannya dan  hak-haknya  diinjak-injak  bahkan  dihancurkan  oleh  pembuat  korban  maka  korban berkewajiban  untuk  mempertahankan  kepentingannya  dan  hak-haknya  terhadap  korban secara langsung
Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman  terhadap  norma-norma  sosial  dan  merupakan  ancaman  riil  atau  potensiil  bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 2
Permasalahan terkait kasus main hakim sendiri banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal  dari  berbagai  macam  kejahatan,  seperti  salah  satunya  tindak  pidana  pencurian, perselisihan  antar  suku  yang  akhir-akhir  ini  terjadi  di  Wilayah  kita,  yang  kerap  menjadi pemicu  kerusuhan  suatu  masyarakat  yang  menimbulkan  beberapa  korban,  banyak  sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut.
Melihat  fenomena  ini  penulis  menjadi  tertarik  untuk  meneliti  dengan  judul  “Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri di Kabupaten Takalar”.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Apakah faktor yang  menyebabkan  terjadinya  perbuatan  main  hakim  sendiri  di  Kabupaten  Takalar? Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan amuk massa oleh polres Takalar?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  menguji  kepastian hukum  dari  data-data  yang  telah  dikumpulkan  sesuai  dengan  teori  dan  konsep  sebelumnya. Penelitian  kuantitatif  adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  deduktif  induktif  yang  berangkat  dari  suatu  kerangka  teori,  gagasan  para  ahli, ataupun  pemahaman  peneliti  berdasarkan  pengalamannya  yang  kemudian  dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh  pembenaran  dalam  bentuk  dukungan  data  empiris  di  lapangan  yaitu  Polres Takalar.
Jenis  dan  sumber  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini terbagi atas 2 (dua), yakni :Data  Primer,  yaitu  data  dan  informasi  yang  penulis  peroleh  di lapangan melalui    wawancara    langsung  kepada  responden.Data    Sekunder,    yaitu    data    dan informasi    yang    penulis    peroleh  seperti      data      atau      informasi      yang  diperoleh    dari
2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.73
instansi  atau  lembaga  tempat  penelitian,  media elektronik,  karya  ilmiah  dan  dokumen atau peraturan perundang-undangan yang  ada  relevansinya dengan penelitian ini.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini,  yaitu analisis    data kualitatif    merupakan    analisis    data    yang tidak menggunakan   angka,   melainkan memberikan   gambaran-gambaran (deJurnal), dengan kata-kata  atas  temuan-temuan,  dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor Penyebab Terjadinya Amukan Massa Di Kabupaten Takalar
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  selama  melakukan  penelitian  di  lapangan  dan wawancara  terhadap  piahak  terkait,  baik  dari  kepolisian  maupun  dari  masyarakat,  maka dapat  diterangkan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri (eigenrechting)  yang  dilakukan  oleh  massa  terhadap  pelaku  tindak  pidana  khususnya  di Kabupaten Takalar sebagai berikut :
1. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana.
Menurut Aipda Rezky yospiah, bahwa:
“Faktor utama kenapa masyarakat kuhusunya masyarakat di Kabupaten Takalar lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dari  pada  menyerahkan  pelaku  tindak  pidana  tersebut  ke  pihak  kepolisian  adalah dikarenakan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegak  hukum  dalam menangani pelaku tindak pidana.”
Kondisi peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang  memenuhi  harapan  dan  perasaan  keadilan  masyarakat.  Lembaga  peradilan yang  seharusnya  menjadi  benteng  terakhir  untuk  mendapatkan  keadilan  sering  tidak mampu  memberikan  keadilan  yang  didambakan.  Banyaknya  pelaku  kejahatan  yang lolos  dari  jerat  hukum  ditambah  kondisi  penegak  hukum  yang  terlibat  kasus  hukum seperti kasus suap dan sebagainya.
Akibatnya,  rasa  hormat  dan  kepercayaan  terhadap  lembaga  ini  nyaris  tidak  ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum yang mereka  alami  ke  penegak  hukum  dan  lebih  memilih  menciptakan  hukum  sendiri
3 Lexy  J.  Moeleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya,2009), hlm 11
seperti menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.
2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
Maraknya  aksi  tindak  pidana  di  Kabupaten  Takalar  sudah  sangat  meresahkan, menimbulkan  anggapan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  adalah  musuh  bersama  yang harus dibasmi. Masyarakat Takalar sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka  dengan  mudah  tersulut  emosinya  dan  tanpa  segan-segan  warga  lansung menghakimi pelaku tersebut sampai tidak berdaya. 4

## 3. Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah
Dari  wawancara  dengan  beberapa  pelaku  main  hakim  sendiri  salah  satu  alasan masyarakat  menghakimi  pelaku  tindak  pidana  adalah  supaya  para  pelaku  tindak pidana jera dan calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Hal tersebut cukup beralasan,  mengingat  frekuensi  tindak  pidana  khususnya  kasus  pencurian  dan  aksi berutalisme geng motor di Takalar cukup tinggi.
4. Anggapan  bahwa  menghakimi  pelaku  tindak  pidana  adalah  kebiasaan  dalam masyarakat.
Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu berlangsung secara tetap, terulang, maka  akan  timbullah  anggapan  bahwa  memang  demikianlah  seharusnya.  Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi trend dan sering di  dengar  di  Kabupaten  Takalar  bahkan  dapat  dijumpai  disemua  daerah.  Maraknya penghakiman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di  Kabupaten  Takalar  menimbulkan anggapan  dalam  masyarakat  bahwa  main  hakim  sendiri  merupakan  suatu  kebiasaan yang  wajar,  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  sudah    seharusnya  dilakukan terhadap  pelaku  tindak  pidana  bahkan  masyarakat  menganggap  hal  yang  mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana. 5
5. ikut-ikutan.
Menurut  Aipda  Hasdi  M,S.H  bahwa  terkadang  Masyarakat  hanya  ikut-ikutan main  hakim  sendiri  dalam  kerumunan    massa.  Pada  awalnya  hanya  lewat  dan menonton, namun karena ajakan dan ingin juga merasakan memberi hukuman kepada pelaku  tindak  pidana,  maka  kemudian  mereka  ikut  menghakimi  pelaku  pencurian.
4 Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA  Asri A. Rani ,S.H Kanit Intel Polres Takalar,  Rabu, 16 September 2020
5 Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar,  Rabu, 16 September 2020
Lebih  parah  lagi,  terkadang  pelaku  main  hakim  sendiri  hanya  terprovokasi  dan  ikut memukul atau mengeroyok tanpa tahu masalah yang sebenarnya. 6

## 6. Faktor rendahnya tingkat pendidikan.
Sebagaimana  hasil  angket  pada  tabel  II  bahwa  tingkat  pendidikan  pelaku  main hakim  sendiri  umumnya  masih  sangat  rendah.    Peranan  pendidikan  sangat  besar pengaruhnya  bagi  pembentukan  watak  pribadi  seseorang.  Tidak  adanya  basic pendidikan  agama  dan  moral  membuat  tingkat  pengendalian  emosional  setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.
Data 2018-2020 Tindakan Main Hakim Sendiri ,Sumber : Polres Takalar

## B. Upaya  Penanggulangan  Kepolisian  Terhadap  Amukan  Massa  di  Kabupaten Takalar
Adapun  bentuk  pengelolaan  keuangan  desa  menggunakan  aplikasi  sistem  keuangan desa di desa Julubori, penulis  melakukan wawancara dengan Kepala Desa Julubori bernama Muh.Ilyas,  S.E,.    menurutnya  terkait  bentuk  pengelolaan  keuangan  desa  menggunakan
6 Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar,  Rabu, 16 September 2020

## Tahun  Alasan Amukan Massa
Tempat Keterangan 2018 kasus pencurian ternak   Dusun bila-bilayya Desa Cikoang Kec.Marbo Amukan  Massa  Terjadi  di Dusun tersebut dengan alasan  Pelaku  pencurian Ternak  didapati  oleh  warga pada  Tanggal  30  Oktober 2018 2018 kasus pemerkosaan Dusun  Topejawa  Desa Topejawa Kasus  dari  unit  PPA  ( perlindungan perempuan dan anak) mereka memberikan keterangan bahwa  mereka  juga  pernah menangani kasus amuk massa yaitu tgl 14 november 2018 2020 Massa Tidak Menerima Putusan Pengadilan Negeri Takalar Pengadilan Negeri Takalar Tgl 10 agustus 2020 kasus pengrusakan massa yang kejadiannya berlangsung di pengadilan negeri
kab.Takalar
Aplikasi Sisekudes di desa julubori yakni:
Untuk  mengetahui  upaya  penanggulangan  tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  massa  di  Kabupaten  Takalar,  dalam  penelitian  ini penulis  mewawancarai  Aipda  Hasdi  M,S.H  Reskrim  Unit  1  Polres  Takalar.  Dari  hasil wawancara  tersebut  dapat  diterangkan  bahwa  ada  dua  langkah  yang  dilakukan  oleh  Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). 7
1. Preventif (Pencegahan).
a. Membangun  kewibawaan  dan  kepastian  hukum  yang  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat. Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim terhadap  pelaku  tindak  pidana  sebagai  suatu  penyakit  masyarakat,  tentunya  harus segera  diobati.  Untuk  menemukan  obat  yang  pertama  kali  perlu  dikenali  akar permasalahan  munculnya  tindakan  main  hakim  sendiri  tersebut.  Mengingat  bahwa akar  masalahnya  adalah  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pranata  hukum, maka  fungsi  hukum  perlu  dilaksanakan  secara  konsekuen  dan  profesional  oleh aparat penegak hukum. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi sesuai  treknya,  tidak  ada  diskriminasi  terhadap  siapa  pun  yang  berurusan  dengan hukum.  Rakyat  berharap  hukum  bukan  sekadar  produk  politik  untuk  melindungi kepentingan  tertentu,  melainkan  yang  berkeadilan,  melindungi  semua  orang  dan golongan  tanpa  diskriminasi.  Upaya  ini  pada  akhirnya  akan  menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Himbauan  dan  penyuluhan  hukum  Kepolisian  Polres  Takalar  sudah  sering menghimbau  agar  masyarakat  tidak  menghakimi  pelaku  tindak  pidana  yang tertangkap  tangan  melainkan  langsung  menyerahkannya  kepihak  kepolisian.  Lebih lanjut Aipda Hasdi M ,S.H menjelaskan bahwa dalam mencegah dan menanggulangi tindakan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh  massa  terhadap  pelaku  tindak pidana,  kepolisian  tidak  bisa  mangatasinya  sendiri,  Mengingat  perbuatan  tersebut sudah  membudaya  dalam  masyarakat  apa  lagi  kalau  perbuatan  tersebut  dilakukan oleh  massa  yang  jumlahnya  banyak.  Dalam  hal  ini  diperlukan  kerja  sama  dari berbagai  pihak  antara  lain  Pemerintah,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan elemen-elemen  masyarakat  lainnya.  Dalam  membangun  kesadaran  dan  kepatuhan hukum, kepolisian  melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan
7 Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar,  Rabu, 16 September 2020
Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi /penyuluhan hukum.  Hal tersebut diharapkan  agar  masyarakat  memahami  bahwa  menghakimi  pelaku  tindak  pidana sampai  tidak  berdaya  adalah  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  dapat dipidanakan.
c. Melaksanakan  patroli  rutin.    Salah  satu  langkah  mecegah  terjadinya  tindak  pidana adalah  dengan  patroli  rutin  di  seluruh  tempat/daerah  yang  berpotensi  dan  rawan terjadinya  tindak  pidana  selain  itu  dengan  adanya  patroli  diharapkan  kepolisian dapat  sigap  menangani/mengamankan  pelaku  tindak  pidana  yang  tertangkap  oleh warga jangan sampai menjadi korban main hakim sendiri oleh massa.
2. Represif (Penindakan)
Proses  hukum  terhadap  perbuatan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh masyarakat  tetap  bisa  diproses  secara  hukum,  sama  halnya  dengan  perbuatan  perbuatan hukum  lainnya.  Pelaku  tindakan main  hakim  sendiri  ini  tetap  bisa  ditangkap  namun  pada prakteknya  jarang  terjadi  dikarenakan  pelaku  tindak  pidana  yang  menjadi  korban penghakiman massa ataupun keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan  atau  pengeroyokan  yang  dialaminya.  Selain  itu,  pihak  kepolisian  beralasan banyaknya  kendala  yang  dihadapi  kepolisian  dalam  menangani  main  hakim  sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana antara lain:
a. Sulitnya memperoleh  keterangan  karena masyarakat  tidak  terbuka/enggan  memberi keterangan.
b. Kerumunanan  massa  terbentuk  secara  spontan  dan  hanya  sementara.  Masyarakat yang  terlibatpun  bukan  hanya  warga  setempat  terkadang  hanya  warga  lain  yang lewat.  terbentuk  secara  spontan  sehingga  sulit  mengidentifikasi  pelaku  penggerak atau provokator dalam peristiwa tersebut.
c. Keterbatasan  ruang  tahanan  kepolisian  mengingat  banyaknya  massa  yang  terlibat dalam tindakan main hakim sendiri.
d. Jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah massa.
e. Lambatnya informasi/laporan adanya tindak pidana yang terjadi.
f. Lokasi TKP yang jauh dari kantor kepolisian setempat.
Menurut Aipda Hasdi M ,S.H :
“Ketika  berada  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP),  aparat  tidak  dapat  berbuat  banyak dalam  menindak  massa,  polisi  selalu  dibuat  repot  menghadapi  massa  yang  jumlahnya banyak,  penuh  emosi  dan  tidak  terkendali.  Aparat  mesti  berhati-hati  jangan  sampai  aparat menjadi  sasaran  amukan  massa  yang  sudah  tersulut  emosinya.  Hal  yang  menjadi  prioritas
adalah  mengamankan  pelaku  tindak  pidana    terlebih  dahulu  dari  amukan  massa  yang beringas.” 8
Dari  hasil  wawancara  baik  dengan  pihak  kepolisian  maupun  masyarakat,  Penulis berpendapat bahwa penanganan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Takalar tidak optimal dalam  menanggulangi  tindakan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  oleh  massa  terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Takalar, hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini, tidak satupun  pelaku  main  hakim  sendiri  yang  diproses  atau  ditahan  oleh  pihak  kepolisian.  Jadi tidaklah  mengherankan  kalau  masyarakatmenganggap  apa  yang  mereka  lakukan  itu  adalah hal  yag  wajar  dan  pantas.  Padahal  hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  pelecehan  terhadap wibawa hukum dan sangat bertentangan dengan HAM khusus terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, pelaku tindak pidana  juga  mempunyai  hak  yaitu  diperlakukan  sama  didepan  hukum  dan  tidak  boleh dihakimi secara sewenang-wenang.

## C. Hambatan Polres Takalar dalam Menangani Amukan Massa
Berdasarkan  teori  penegakan  hukum  yang  sudah  diuraikan  di  atas  memang dimungkinkan  aparat  kepolisian  dapat  melakukan  penyimpangan.  Penyimpangan  yang dimaksud dalam teori-teori penegakan hukum di atas masih dalam lingkup apa yang disebut diskresi. Pengertian diskresi sendiri dibatasi oleh : 9
1. Asas keperluan bahwa tindakan itu benar-benar diperlukan;
2. Tindakan  yang  diambil  harus  benar-benar  untuk  kepentingan  tugas  kepolisian.  Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
3. Asas  keseimbangan  bahwa  dalam  mengambil  tindakan  harus  dipertimbangkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar  kecilnya gangguan  atau  berat  ringannya  suatu  obyek  yang  harus  ditindak  (Melakukan  non- enforcement  atau  melakukan  pembiaran  adalah  tidak  dapat  dibenarkan.  Hambatan dalam  penegakan  hukum  ini  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  sisi  yaitu  dari  sisi  aparat kepolisian dan dari sisi masyarakat.
Polisi pada hakikatnya bisa dilhat sebagai hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi  itulah  hukum  dapat  diwujudkan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Satjipto  menyatakan
8 Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar,  Rabu, 16 September 2020
9 Wartiningsih  “Tindakan  Main  Hakim  Sendiri  (Eigen  Richting)  dalam  Terjadinya  Pencurian Sapi  di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)
bahwa  hukum  dibuat  ditujukan  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Satjipto menjelaskan  pula  bahwa  upaya  menciptakan  ketertiban  masyarakat  salah  satunya  adalah melawan  kejahatan.  Pada  akhirnya  polisi  itulah  yang  akan  menentukan  apa  yang  dilakukan sebagai penegakan ketertiban, siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Pada  sisi  yang  lain  Satjipto  dengan  mengutip    pendapat  Skolnick  yang  berpendapat  bahwa polisi berpegang pada peraturan formal tetapi dalam tataran praktik peraturan-peraturan yang berbentuk  formal  tadi  dikembangkan  menjadi  seperangkat  norma-norma  informal    atau “prinsip-prinsip yang tersembunyi” sebagai jawaban atas peraturan yang formal tadi. 10
Berdasarakan  hasil  wawancara  penulis  dengan  AIPDA  Hasdi  M,S.H  yang  menjadi hambatan  kepolisian  dalam  proses  penyidikan  dan  penyelidiakan  dalam  perbuatan  main hakim sendiri yaitu:
1. Kurangnya alat bukti
Alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 Ayat 1 kuhap  yaitu:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
Lanjut AIPDA Hasdi M,S.H masyarakat  yang ada dilokasi tersebut tidak mau menjadi saksi atas perbuatan main hakim sendiri ini oleh  karena itu polisi susah untuk menentukan siapa pelaku yang ingin dijadikan tersangka pada kasus main hakim sendiri ini. .
AIPDA  Hasdi  M,S.H  menyatakan  bahwa  setelah  pihak  kepolisian  datang  dan melakukan olah tempat kejadian perkara ( TKP ) tidak ada ditemukan satupun petunjuk untuk dijadikan barang bukti pelaku dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri ini.Polisi yang berada  di  TKP  tidak  mendapatkan  alat  bukti  untuk  menjadikan  petunjuk  siapa  saja  yang terlibat  dalam  tindakan  main  hakim  sendiri  tersebut  oleh  karena  itu  didalam  Pasal  183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”. 11
AIPDA    Asri  A.  Rani  ,S.H  mengemukakan  pendapat  senada  bahwa  pada  saat  polisi
10 Wartiningsih  “Tindakan Main  Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)
11 Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA  Asri A. Rani ,S.H Kanit Intel Polres Takalar,  Rabu, 16 September 2020
melakukan olah TKP dan memeriksa saksi–saksi yang berada di dekat lokasi kejadian. Polisi menanyakan bagaimana terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan menanyakan siapa yang ikut  serta  melakukan  perbuatan  main  hakim  sendiri,  namun  saksi  menjawab  bahwa  banyak yang ikut serta dalam peristiwa tersebut dan karena banyak sehingga tidak mengetahui siapa saja yang terlibat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  mewawancarai  AIPDA Asri  A.  Rani  ,S.H  dalam  melakukan  pencegahan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  pihak kepolisian mengalami kendala yaitu : 12
1. Masyarakat  kurang  minat  melaksanakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian, padahal polisi sudah menyiapkan perlengkapan dengan baik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berubah
Berdasarkan hasil wawancara dari responden (masyarakat) didapatkan jawaban bahwa semua  menjawab  karena  sulitnya  menemukan  barang  bukti  dan  saksi.  Kinerja  polisi  adalah perwujudan dari hukum yang berlaku. Polisi melaksanakan hukum formal yang ada melalui proses memilah dan memilih.
Pada  akhirnya  polisi  itulah  yang  akan  menentukan  apa  yang  dilakukan  sebagai penegakan  ketertiban,  siapa  yang  harus  ditundukkan  dan  siapa  yang  harus  dilindungi.  Pada sisi yang lain Satjipto mengutip pendapat Skolnick yang berpendapat bahwa polisi berpegang pada peraturan formal tetapi dalam tataran praktik peraturan-peraturan yang berbentuk formal tadi  dikembangkan  menjadi  serangkat  norma-norma  informal    atau  “prinsip-prinsip  yang tersembunyi” sebagai jawaban atas peraturan yang formal tadi. 13
Memang  dipahami  baik  total  enforcement,  full  enforcement  dan  actual  enforcement bukan  penegakan  hukum  yang  sempurna  karena  aparat  kepolisian  menghadapi  berbagai peraturan yang membatasi dan berbagai keterbatasan. Akan tetapi untuk mencapai penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem  sosial,  sehingga  pengaruh  lingkungan  cukup  berarti,  seperti  pengaruh  perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya Non-enforcement atau  “pembiaran”  merupakan  pelanggaran  terhadap  prinsipprinsip  negara  hukum sebagaimana  tersurat  dan  tersirat  dalam  UUD  1945  dan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  di lingkungan bangsa-bangsa beradab.
12 Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA  Asri A. Rani ,S.H Kanit Intel Polres Takalar,  Rabu, 16 September 2020
13 Wartiningsih  “Tindakan Main  Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  selama  melakukan  penelitian  di  lapangan  dan wawancara terhadap piahak terkait, baik dari kepolisian maupun dari masyarakat, maka dapat diterangkan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri  (eigenrechting) yang  dilakukan  oleh  massa  terhadap  pelaku  tindak  pidana  khususnya  di  Kabupaten  Takalar yaitu  ;  Kurangnya  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Kepolisian  dalam  Menangani  Kasus Pidana,Emosi  dan  sakit  hati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ,Agar  Pelaku  dan  Calon  Pelaku Jerah,anggapan  bahwa  menghakimi  pelaku  tindak  pidana  adalah  kebiasaan  dalam masyarakat,ikut-ikutan,Faktor  rendahnya  tingkat  pendidikan.Langkah  yang  dilakukan  oleh Polres  Takalar,  yaitu;  preventif  (pencegahan)  dan  represif  (penindakan).  Preventif (Pencegahan).  Yaitu  ;Membangun  kewibawaan  dan  kepastian  hukum  yang  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat.  Himbauan  dan  penyuluhan  hukum  Kepolisian  Polres  Takalar  sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan  melainkan  langsung  menyerahkannya  kepihak  kepolisian  dan  Melaksanakan  patroli rutin.  Pihak  kepolisian  beralasan  banyaknya  kendala  yang  dihadapi  kepolisian  dalam menangani  main  hakim  sendiri  (eigenrechting)  yang  dilakukan  oleh  massa  terhadap  pelaku tindak  pidana  antara  lain:  Sulitnya  memperoleh  keterangan  karena  masyarakat  tidak terbuka/enggan  memberi  keterangan,Keterbatasan  ruang  tahanan  kepolisian  mengingat banyaknya  massa  yang  terlibat  dalam  tindakan  main  hakim  sendiri.  ,Jumlah  personil kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah massa,Lambatnya informasi/laporan  adanya  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  Lokasi  TKP  yang  jauh  dari  kantor kepolisian setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di
Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Lexy    J.    Moeleong,  Metodologi    Penelitian    Kualitatif,  (Bandung:    PT  Remaja Rosdakarya,2009).
Wartiningsih “Tindakan  Main  Hakim  Sendiri  (Eigen  Richting)  dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)