ASPEK PEMIDANAAN DALAM HUKUM PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DI INDONESIA)

## Khaeron Sirin
Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta Jl. Batan I No. 63 Lebak Bulus Pasar Jum’at Cilandak, 12440, Jakarta Selatan
Abstract :  The  article  attempts  to  criticize  the  idea  of  punishment  against unregistered  marriage  such  as  surreptitious  marriage,  temporary  contract marriage, and polygamy without legal permission from the court which has emerged since  early  2010  and  has  caused  polemic  among  the  society.  Many  people suPeraturan  Pemerintahort  this  idea,  while  other  people  reject  it.  Those  who suPeraturan  Pemerintahort  the  idea  see  that  the  punishment  against  unregistered marriage  would  restrict  the  abusive  marriage,  protect  the  rights  of  women  and children,  and  bring  about  culture  of  law  and  order  among  the  society  in  terms  of marriage.  On  the  contrary,  those  who  reject  the  idea  argue  that  unregistered marriage  is  considered  religiously  legal  and  valid  especially  in  Islam  when  it  is conducted in accordance with the requirements and the principles of marriage.
Keywords : punishment, marriage that is not recorded, Islamic law.
Abstrak :  Artikel  ini  mencoba  untuk  mengkritik  gagasan  hukuman  terhadap perkawinan  tidak  terdaftar  seperti  pernikahan  diam-diam,  kawin  kontrak,  dan poligami  tanpa  izin  resmi  dari  pengadilan  yang  telah  muncul  sejak  awal  2010  dan telah menyebabkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak orang mendukung ide ini,  sementara  orang  lain  menolaknya.  Mereka  yang  mendukung  gagasan  melihat bahwa  hukuman  terhadap  perkawinan  terdaftar  akan  membatasi  pernikahan  kasar, melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak-anak,  dan  membawa  tentang  budaya hukum  dan  ketertiban  di  kalangan  masyarakat  dalam  hal  pernikahan.  Sebaliknya, mereka  yang  menolak  gagasan  berpendapat  bahwa  pernikahan  tidak  terdaftar dianggap  agama  hukum  dan  berlaku  terutama  dalam  Islam  ketika  itu  dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prinsip-prinsip pernikahan.
Kata Kunci : pemidanaan, perkawinan yang tidak dicatatkan, hukum Islam.

## Pendahuluan
Masuknya  rancangan  undang-undang  tentang  hukum  Terapan  Peradilan Agama  Bidang  Perkawinan  (HTPABP)  dalam  Program  Legislasi  Nasional (PROLEGNAS)  2010  telah  memicu  pro  kontra  di  masyarakat.  Pasalnya,  dalam rancangan  undang-undang  tersebut,  pelaku  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di depan  KUA,  bisa  dijerat  secara  pidana  dengan  hukuman  penjara,  termasuk  bagi pihak yang mengawinkannya.

## Pro-Kontra Pencatatan Perkawinan
Selama ini, perkawinan yang tidak dicatatkan disnyalir telah menimbulkan banyak  korban  di  kalangan  perempuan  dan  anak-anak.  Fenomena  perkawinan seperti  itu  seringkali  keluar  dari  konteks  ibadah  dan  tetapi  semata-mata  hanya untuk memenuhi dorongan atau pelampiasan nafsu seksual. 1 Karena itu, perlu ada undang-undang  yang  melarang  praktek  perkawinan  seperti  itu,  sekaligus mempromosikan  nilai-nilai  keadilan,  perlindungan,  dan  ketertiban  hukum  di masyarakat,  serta  untuk  memperkuat  eksistensi  dan  kewibawaan  institusi perkawinan sebagai lembaga sakral di tengah masyarakat.
Dalam  hal  ini,  Pasal  143  rancangan  undang-undang  HTPABP menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan nikah sirih atau melakukan kawin kontrak,  ia  dapat  diancam  dengan  pidana  dengan  ancaman  hukuman  bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp.  12  juta. 2 Sanksi  juga  berlaku  bagi  pihak  yang  mengawinkan  atau  yang dikawinkan  secara  nikah  siri,  poligami,  maupun  nikah  kontrak.  Artinya,  dalam konteks  hukumdi  Indonesia,  perkawinan  tidak  hanya  dilakukan  secara  adat ataupun  agama,  tetapi  juga  secara  legal,  yaitu  dicatatkan  di  hadapan  pejabat pemerintah. 3
Sementara  bagi  kalangan  yang  menentang,  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  adalah  sah  menurut  ajaran  agama  Islam  jika  dilakukan  sesuai  syarat dan  rukun  nikahnya.  Selain  itu,  perkawinan  adalah  masalah  perdata  yang  tidak bisa  diancam  dengan  hukuman  pidana.  Artinya,  perkawinan  siri  atau  pernikahan
1 Mafhud  MD  misalnya,  menyatakan  dukungannya  terhadap  gagasan  pemidanaan terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  mengingat  perkawinan  seperti  itu  lebih  banyak merugikan  anak-anak  dan  kaum  perempuan,  seperti  dalam  hal  kewarisan  dan  pengakuan administrasi  hukum  negara.  Selain  itu,  menurut  Nasarudin  Umar,  gagasan  tersebut  untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga, karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci. Lihat website Rakyat Merdeka, “Nikah Siri”, 17 Februari 2010.
2 Selain  kawin  siri,  draf  RUU  juga  menyinggung  kawin  mut’ah  atau  kawin  kontrak. Selain  itu,  Pasal  144  menyebutkan,  setiap  orang  yang  melakukan  perkawinan  mut’ah  dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal  perkawinan  campur  (antar-dua  orang  yang  berbeda  kewarganegaraan).  Pasal  142  ayat  3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calonisteri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta.
3 Lihat  pula  Undang-Undang  No.  32  Tahun  1954;  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974, Pasal 2 ayat (2); dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 2-9.
yang tidak didaftarkan secara administratif kepada negara adalah perkara perdata, sehingga  tidak  tepat  jika  diancam  dengan  hukuman  penjara.  Bahkan,  sanksi material (denda) juga tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat. Jika mengenakan  denda  dalam  jumlah  tertentu  untuk  orang-orang  yang  melakukan nikah siri, tentu hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. 4
Persoalan tersebut menarik untuk dicermati, mengingat secara legal formal (hukum  negara),  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  KUA,  meski  telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, tetap tidak diakui keabsahannya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5 Perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, 6 bahkan pernikahan tersebut bisa dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda. 7
a. Perkawinan Tidak Perlu Dicatat oleh Negara
Menanggapi  bunyi  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  di  atas, sebagian  masyarakat  Islam  berpendapat  bahwa  sebuah  perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum Islam tanpa perlu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA.
Para  ulama  Indonesia,  termasuk  MUI,  berpendapat  bahwa  perkawinan yang  dilaksanakan  menurut  hukum  Islam,  tanpa  dicatat  oleh  Kantor  Urusan Agama  adalah  perkawinan  yang  sah  menurut  agama  Islam.  Mereka  dihalalkan untuk  bercampur  sebagia  suami  isteri  dan  perbuatan  mereka  tidak  dikategorikan sebagai  perbuatan  zina.  Hasil  fatwa  Komisi  B  MUI  di  Gontor  bulan  Juni  2006, yang  membahas masail  waqi’iyyah  mu’ashiroh (masalah  tematik  kontemporer)
4 Menurut kalangan yang menentang RUU HTPABP (pendukung perkawinan siri), bukan masalah  bagi  mereka  yang  punya  uang  banyak.  Namun  tidak  adil  bagi  mereka  yang  secara ekonomi hidupnya pas-pasan. Dalam pandangannya, kawin siri memiliki berbagai dampak positif ( maslahah )  dan  dampak  negatif  ( mafsadah )  yang  sama-sama  besar.  Beberapa  argumen  kalangan yang menentang RUU tersebut bisa dilacak di berbagai media massa.
5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).
6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 6 ayat (2).
7 Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Pasal  45  memberikan  denda  maksimal  Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
memfatwahkan  nikah  siri  dianggap  sah  asal  memenuhi  syarat-syarat  dan  rukun nikah. Tetapi menjadi haram jika mengandung mudarat. 8
Dalam syarat Islam, tidak ada perbedaan prinsipil antara perkawinan yang melalui  pemerintah  atau  tidak  melalui  pemerintah.  Dalam  terminologi  fiqh  tidak dijumpai  istilah  nikah  siri  atau  non  siri.  Apabila  perkawinan  itu  telah  memenuhi syarat  dan  rukun  nikah  sebagaimana  yang  diajarkan  oleh  kitab-kitab  fikih,  maka pernikahan itu sah menurut Islam. Apakah perkawinan itu dicatat oleh pemerintah atau tidak dicatat, hak dan kewajibannya tetap sama.
Salah satu ulama kontemporer yang membolehkan perkawinan yang tidak dicatatkan  adalah  Yusuf  Qardawi.  Ia  berpendapat  bahwa  perkawinan  yang  tidak dicatatkan ke negara adlaah sah selama ada ijab qabuld an saksi. 9 Pendapat Yusuf Qardawi  dan  sebagian  ulama  di  Indonesia  memberi  pengaruh  besar  terhadap perilaku  nikah  masyarakat  Muslim  di  Indonesia.  Indikasinya,  terlihat  dari banyaknya  kasus  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau  diam-diam  yang dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  muslim,  tanpa  memberitahu  Pegawai Pencatat Nikah (KUA). 10
b. Perkawinan Harus Dicatat oleh Negara
Setiap  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Untuk  yang  beragama  Islam,  pencatatan  perkawinan  dilakukan  oleh  instansi pemerintah yang berwenang yaitu KUA.
8 Meski dibawah tangan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang. Http: //tausiyah 275/.blogsome.com, akses 28 Oktober 2010.
9 Http://wahabiindonesia.worpress.com, akses 28 Oktober 2010.
10 Di  daerah-daerah  seperti  Kalimantan,  para  pengusaha  HPH  dari  luar  negeri  banyak yang  kawin  siri  dengan  gadis-gadis  setempat.  Begitu  juga  dengan  perempuan-perempuan  yang tinggal  di  kawasan-kawasna  industri  di  Aceh.  Papua,  Paiton  (Jawa  Timur)  dan  kawasan  industri lainnya.  Kebanyakan  korban  nikah  siri  adalah  perempuan-perempuan  kota  dan  pedesaan  yang lemah  dari  sisi  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  akses  informasi  dan  bantuan  hukum.  Mereka  butuh perubahan  hidup  yang  lebih  baik,  lebih  meningkat.  Karena  itu,  di  daerah-daerah  tertentu  di Kalimantan, pantai utara pulau Jawa, Indramayu, Rembang, Pasuruan, Madura dan daerah-daerah lain  di  Jaa  Timur  yang  pernah  di  survey  oleh  mahasiswa-mahasiswa  UIN  dan  perguruan  tinggi Yogyakarta, banyak dijumpai kasus nikah siri perempuan dewasa dan pernikahan dibawah umur. Di  daerah-daerah  yang  miskin,  perempuan-perempuan  sangat  gampang  dinikah  siri.  Cukup menghubungi modin atau kiyai yang ada di daerah setempat, menyanggupi biaya yang dibutuhkan, wali dan saksi tinggal dikontak saja, nikah siri dapat dilaksanakan.
Sebelum muncul Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kita sudah mengenal Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  yang  mengatur  tentang  pencatatan  nikah, talak dan rujuk. Dalam  memori  penjelasan Undang-Undang No.  22 Tahun 1946, dijelaskan  bahwa  perkawinan  diawasi  oleh  peraturan  pemerintah  dan  bagi pasangan  yang  melakukan  perkawinan  tanpa  pengawasan  dari  peraturan pemerintah  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pelanggaran.  Pasangan  tersebut dikenakan  hukuman,  tetapi  tidak  membatalkan  perkawinan  Hukuman  itu dimaksudkan  agar  aturan  administrasi  betul-betul  diperhatikan,  sedangkan pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan menjaga  jangan  sampai  ada  kekacauan  adinistrasi.  Dari  penjelasan  ini,  jelas kepada  kita  bahwa  fungsi  pencatatan  tersebut  hanyalah  bersifat  administratif, bukan syarat sahnya sebuah perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  yang  merupakan  peraturan pelaksanaan  dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa perkawinan  untuk  penganut  Islam  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat,  dengan  tata cara  (proses)  pencatatan  sebagai  berikut:  a)  pemberitahuan  kehendak melangsungkan  perkawinan,  b)  pelaksanaan  akad  nikah  dihadapan  Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, c) penanda tanganan Akta Perkawinan oleh  kedua  saksi,  pegawai  pencatat  dan  wali,  d)  dengan  penanda  tanganan  akta nikah, maka proses pencatatan perkawinan telah selesai. 11
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  tujuan  pencatatan perkawinan  yang  dilakukan  dihadapan  dan  dibawah  pengawasan  Pegawai Pencatat  Nikah  adalah  untuk  terjaminya  ketertiban  perkawinan.  Namun ditegaskan,  perkawinan  yang  dilakukan  diluar  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak mempunyai  kekuatan  hukum,  dan  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11 Apabila seseorang  yang akan melakukan perkawinan, tidak  memberitahu kepada PPN baik  secara  lisan  maupun  tulisan,  atau  tidak  melaksanakan  akad  nikah  dihadapan  PPN  dan  dua saksi, tindakan ini merupakan pelanggaran dan diancam hukuman pidana dengan hukuman denda setinggi-tingginya  Rp.  7.500  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975, Pasal 10 dan 11.
Jika  kita  mencermati  bunyi  teks  perundang-undangan  perkawinan  di Indonesia,  ternyata  fungsi  pencatatan  hanya  sekedar  urusan  administrasi,  bukan sebagai syarat sah atau tidaknya suatu pernikahan (akad nikah). 12 Tetapi, apabila teks-teks  tersebut  dihubungkan  dengan  Pasal-Pasal  lain  yagn  ada  dalam  batang tubuh  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  secara  keseluruhan,  dan  dihubungkan dengan  perundang-undangan  lain  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia,  ternyata memunculkan  pro  dan  kontra  tentang  fungsi  pencatatan.  Sebagian  pemikir berpendapat  pencatatan  sebagai  syarat  sah  perkawinan,  sementara  yang  lainnya berpendapat sebagai syarat administrasi saja.
Kelompok  yang  berpendapat  pencatatan  sebagai  syarat  sah  perkawinan secara  umum  adalah  kelompok  sarjana  dan  ahli  hukum  yang  selama  ini  tunduk dan  melaksanakan  perkawinan  berdasarkan  hukum  perdata  dan  ordonansi Perkawinan  Kristen  Indonesia.  Kelompok  ini  berpendapat,  pembuktian  sahnya sebuah perkawinan hanya dengan adanya akta perkawinan (berdasarkan Pasal 100 BW).  Karena  itu,  sebuah  perkawinan  dianggap  mulai  sah  setelah  pendaftaran  / pencatatan perkawinan.
Sedangkan  kelompok  yang  berpendapat  bahwa  pencatatan  hanya  sebagai syarat  administrasi,  umumnya  dianut  oleh  penganut  Islam  dan  ahli-ahli  hukum lainnya.  Mereka  berpendapat,  saat  mulai  sahnya  perkawinana  dalah  setelah  ijab qabul,  bukan  pada  saat  pendaftaran/pencatatan  perkawinan.  Pendaftaran/ pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai administrasi belaka. 13

## Kebijakan Negara Tentang Pencatatan Perkawinan
Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  perkawinan  dianggap  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu  (Pasal  2  ayat  (1).  Dengan  demikian,  suatu  perkawinan  haruslah  didasarkan pada  hukum  agama  orang  yang  melakukannya.  Khusus  bagi  orang  Islam, perkawinan  harus  berdasarkan  aturan-aturan  hukum  Islam  sebagaimana  terdapat dalam berbagai kitab fiqih.
12 Khoiruddin  Nasution, Islam:  Tentang  Relasi  Suami  dan  Istri  (Hukum  Perkawinan  I), (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004), hlm. 146-149.
13 Ibid. , hlm. 158-160.
Terkait  dengan  pencatatan  perkawinan,  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  apabila memenuhi  unsur  keperdataan,  yaitu  jika  dicatat  atau  didaftarkan  pada  kantor catatan  sipil  atau  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Selama  perkawinanitu  belum terdaftar,  maka  status  perkawinan  tersebut  tidak  sah  meskipun  telkah  memenuhi unsur-unsur  atau  ketentuan  hukum  agama. 14 Dalam  hal  ini,  suatu  perkawinan dianggap sah apabila didasarkan pada hukum agama dan kepercayaannya masing- masing dan dicatat menurut ketentuan hukum  yang berlaku (Pasal 2 ayat  (1) dan (2).  Jadi,  perkawinan  haruslah  dicatat  oleh  petugas  yang  berwenang  melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan  demikian,  negara  melalui  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tidak mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah atau catatan sipil, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 15 Dalam hal  ini,  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  secara  resmi  oleh  pemerintah  tidak memiliki  kekuatan  hukum  di  Indonesia, 16 bahkan  pernikahan  tersebut  dianggap sebagai  sebuah  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  hukuman  denda, 17 termasuk petugas yang mengawinkannya.

## Ancaman Hukuman
Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal ayat (1) disebutkan bahwa  siapa  yang  melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  3,  10,  ayat  (3), dan  40  Peraturan  Pemerintah  ini  dihukum  dengan  hukuman  denda  setinggi- tingginya  Rp.  7.500  (Tujuh  Ribu  Limaratus  Rupiah).  Sementara  dalam  ayat  1 butir  (b)  disebutkan,  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  melanggar  ketentuan  yang diatur  dalam  Pasal  6,  7,  8,  9,  10  ayat  (1),  11,  13,  14  Peraturan  Pemerintah  yang baru ini, dihukum dengan hukuman maksimal selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denga setinggi-tingginya Rp. 7.500 (Tujuh Ribu  Lima Ratus Rupiah). Sementara
14 Joko Prakoso dan Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 19.
15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).
16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 6 ayat (2).
17 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 45.
dalam  ayat  2  disebutkan,  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  di  atas merupakan pelanggaran.
Selanjutnya,  dalam  rancangan  undang-undang  HTPABP  memberikan ancaman  hukuman  pidana  bagi  orang  Islam  yang  melakukan  perkawinan  tanpa dicatatkan  di  KUA,  baik  perkawinan  siri  nikah  kontrak,  ataupun  poligami  tanpa izin  pengadilan.  Terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  Undang-Undang Perkawinan  tidak  memberikan  sanksi  hukum  apa-apa,  selain  hanya  sanksi administratif,  yaitu  tidak  diakuinya  segala  konsekuensi  hukum  yang  ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  menyebutkan,  mereka  yang melanggar  ketentuan  Pasal  3  (mengenai  pemberitahuan  perkawinan),  Pasal  10 (mengenai  pelaksanaan  perkawinan  di  hadapan  pegawai  pencatat  nikah  dan  dua orang  saksi)  dan  Pasal  40  (mengenai  izin  dari  pengadilan  untuk  berpoligami), dihukum  dengan  hukuman  denda  (setinggi-tingginya  Rp.  7.500).  Pelanggaran tersebut  dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun  1975  tidak  dianggap  sebagai  tindak  pidana  kejahatan,  melainkan sebagai tindak pidana pelanggaran.
Sedangkan  menurut  Surat  Edaran  MA  No.  M.A/Pemb/0807/1975  tanggal 20  Agustus  1975,  seorang  yang  berpoligami  tanpa  adanya  izin  dari  pengadilan (agama)  dapat  diancam  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  lima  tahun berdasarkan  Pasal  179  KUHP.  Dalam  konteks  ini,  perkawinan  siri  masuk  dalam kategori tindak pidana kejahatan.

## Analisis
Jika  diteliti  lebih  lanjut  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  pada  dasarnya telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974. Dalam  Pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  agamanya  masing-masing  dan  kepercayaannya  itu. Hanya  saja,  perkawinan  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  pasal  berikutnya (yaitu Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, jika menelusuri Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 seperti telah disebutkan di atas yang menyatakan, “Apabila seorang muslim  melakukan  poligami  dengan  istri  kedua,  ketiga  dan  keempat  tanpa  izin pengadilan  (sekalipun  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  nikah  menurut  hukum perkawinan  Islam),  ia  dinyatakan  telah  melakukan  delik  kejahatan  sebagaimana telah  dinyatakan  dalam  Pasal  279  KUHP,  dengan  ancaman  hukum  penjara selama-lamanya  lima  tahun”,  pada  dasarnya  tidak  relevan.  Hal  ini  mengingat Pasal-Pasal  dalam  KUHP  sebenarnya  sudah  ada  jauh  sebelum  lahirnya  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  sehingga  bisa  dinyatakan  gugur  atau  tidak  berlaku. Apalagi, KUHP itu adalah warisan kolonial Belanda yang seharusnya digugurkan semenjak kemerdekaan RI tahun 1945.
Dalam sejarahnya, KUHP tersebut yang menyangkut masalah perkawinan dimaksudkan untuk mengamankan Pasal 27 BW tentang asas monogami  mutlak. Sebab, dalam faslafah bangsa Belanda, poligami adalah sesuatu yang dilarang dan termasuk delik kejahatan  yang bisa diancam  dengan hukuman. Sementara di  sisi lain, mereka bangsa Belanda menganggap hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul  kebo)  yang  dilakukan  suka  sama    suka  tidak  dianggap  sebagai pelanggaran.
Karena  itulah,  spirit  yang  tertuang,  dalam  KUHP  khususnya  menyangkut perkawinan jelas tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini,  Pasal  27  BW  (yang  dibentegi  dengan  Pasal  279  KUHP)  bagi  umat  Islam sudah  dihapus  dengan  Pasal  29  UUD  1945  jo.  Pasal  66  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan haruslah diakui secara  hukum  di  Indonesia,  dengan  ketentuan  segala  urusan  yang  terkait  dengan administrasi harus segera dipenuhi.
Diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun  1974 merupakan era baru bagi  kepentingan  orang  Islam,  khususnya  dan  masyarakat  Indonesia  pada umumnya.  undang-undang  ini  merupakan  kodifikasi  hukum  perkawinan  yang bersifat  nasional  yang  menempatkan  hukum  Islam  memiliki  eksistensi
tersendiri,tanpa harus direvisir oleh hukum adat. 18 Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2), meski sudah disosialisasikan selama 20tahun lebih hingga kini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan.
Hal  ini  bisa  jadi  karena  sebagian  masyarakat  Islam  Indonesia  masih  ada yang  memahami  ketentuan  perkawinan  lebih  menekankan  pada  perspektif  fikih oriented.  Misalnya  saja,  perkawinan  dianggap  telah  cukup  apabila  syarat  dan rukunnya  telah  memenuhi  ketentuan  fikih,  tanpa  dicatatkan  di  institusi pemerintah.  Pemahaman  dan  realita  seperti  ini  telah  dipraktekkan  sebagian masyarakat Islam di Indonesia, seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan yang tidak  melibatkan  peraturan  pemerintah  sebagai  petugas  resmi  yang  berwenang atas pencatatan nikah.
Di  sisi  lain,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  telah  menjelaskan  masalah pencatatan  perkawinan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2).  Dalam  ayat  1  dijelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan  harus  dicatatkan.  Sementara  Pasal  2  menjelaskan  bahwa  pencatatan perkawinan  tersebut  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  nikah  sebagaimana  diatur oleh  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  jo.  Undang-Undang  No.  32  Tahun 1954.
Undang-Undang  secara  eksplisit  melalui  Pasal  2  ayat  (1)  menentukan: “perkawinan  adalah  sah  aapbila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Ketentuan  yang  sudah  jelas  ini  bahkan diperjelas  oleh  ketentuan  di  dalam  Penjelasan  Pasal  Demi  Pasal  yang  bunyinya: ”dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar  1945’.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.
18 Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Gama  Media, 2001), hlm. 107.
Kemudian  ayat  (2)  Pasal  2  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 menentukan:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  perundang-undangan  yang berlaku”, namun di dalam penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang  pendaftaran  ini.selanjutnya  setahun  kemudian  yaitu  pada  tahun  1975, diundangkan  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  itu, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Peraturan  Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan tentang lembaga Pencatatan Perkawinan yang berbeda bagi yang beragama Islam dan non Islam.
Bagi  yang  beragama  Islam  pencatatan  perkawinannya  dilakukan  oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama.  Sedangkan  bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Penjelasan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  ini, menentukan “dengan adnaya ketentuan tersebut dalam Pasal iin, maka pencatatan perkawinan  dilakukan  hanya  oleh  dua  instansi,  yakni  Pegawai  Pencatat  Nikah, Talak  dan  Rujuk  dan  Kantor  Catatan  Sipil  atau  Instansi/Pejabat  yang membantunya.  Jadi,  kedua  lembaga  tersebut  berfungsi  hanya  mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah.

## Kontekstualisasi Pemidanaan dalam Perkawinan
Menanggapi banyaknya kasus perkawinan  yang tidak dicatat oleh negara, organisasi  Muhammadiyah  memfatwahkan  bahwa  mencatatkan  perkawinan hukumnya  wajib. 19 Dalam  fatwa  tersebut  disebutkan  banyak  alasan  terkait pencatatan perkawinan. Misalnya alasan preventif, yaitu (1) mencegah terjadinya
19 Fatwa Tarjih tersebut disampaikan pada hari Jum’at 8 Jumadil Ula 1428 H atau tanggal 25 Mei 2007.
penyimpangan  rukun  dan  syarat  perkawinan,  baik  menurut  ketentuan  agama maupun  peraturan  perundang-undangan,  (2)  mencegah  terjadinya  perkawinan antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  antara  keduanya  dilarang  melakukan  akad nikah,  (3)  menghindarkan  terjadinya  pemalsuan  identitas  para  pihak  yang  akan kawin,  seperti  laki-laki  yang  mengaku  jejaka,  tetapi  sebenarnya  dia  mempunyai isteri  dan  anak.  Manfaat  preventif  ini  direalisasikan  dalam  tindakan  preventif dalam  bentuk  penelitian  persyaratan  perkawinan  oleh  Pegawai  Pencatat,  seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
Di  dunia  muslim,  hampir  seluruh  negara-negara  muslim,  termasuk Indonesia,  yang  mewajibkan  warga  negaranya  melaporkan  atau  mencatatkan perkawinannya  ke  negara.  Peraturan  pencatatan  tersebut  diberlakukan  untuk ketertiban  administrasi,  adanya  kepastian  hukum  dan  untuk  melindungi  pihak- pihak  yang  melakukan  perkawinan  serta  akibat  hukum  hukum  dari  perkawinan itu. Bukti pencatatan perkawinan dengan memakai akta nikah yang dipegang oleh masing-masing suami dan isteri. Jika nantinya terjadi terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka salah satu pihak dapat  melakukan  upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau  memperoleh  haknya masing-masing,  karena  dengan  akta  nikah,  masing-masing  pihak  memiliki  bukti otentik atas perkawinan mereka.
Jika negara melakukan tindakan perubahan terhadap institusi perkawinan, secara  lebih  baik  dan  lebih  tertib  dengan  tujuan  melindungi  hak-hakdan kepentingan  warganya,  maka  tindakan  atau  kebijakan  seperti  dibolehkan  dan wajib  ditaati.  Kebijakan  negara  seperti  dibolehkan  dan  wajib  ditaati.  Kebijakan negara seperti ini sesuai dengan kaidah fikih : laa yunkarau taghayyarul ahkam bi taghayyurial  al-azmaan  (tidak  diingkari  perubahan  hukum  karena  perubahan zaman).  Bahkan  Ibnu  Al-Qayyim  menyatakan  :”taghayyarul  fatwa  waikhtilafuha bihasbin  taghayyarul  azminah,  wal-amkinah,  wanniyyah  wal  awa-id”.  Artinya: “Perubahan  fatwa  dan  perbedaannya  terjadi  menurut  perubahan  zaman,  tempat,
keadaan,  niat  dan  adat  istiadat”. 20 Selain  itu,  penetapan  kebijakan  ini  juga dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bersama. 21
Menurut  fata  tarjih  Muhammadiyah,  keharusan  mencatatkan  perkawinan dan  pembuatan  akta  nikah  dalam  hukum  Islam  dikiyaskan  kepada  pencatatan mudayanah  (hutang  piutang)  yang  dalam  situasi  tertentu  diperintahkan  untuk mencatatnya. 22 Akad  nikah  bukanlah  muamalah  biasa,  tetapi  perjanjian  yang sangat  kuat  (mitsaqan  ghalizhan). 23 Jika akad utang piutang atau hubungan kerja harus dicatatkan, mesitnya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama untuk dicatatkan.
Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung kemaslahatan dan kebaikan  yang  besar  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebaliknya,  jika  perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan, maka bisa  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  perkawinan  untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, utamanya isteri dan anak-anak.

## Penutup
Gagasan  pemidanaan  terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  yang setahun  belakangan  ini  sempat  marak  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang  positif dan ujud progresifitas hukum di Indonesia.
Dalam  hal  ini,  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  bisa  dijadikan  sebagai tindak  pidana  pelanggaran  yang  pelakunya  mendapat  ancaman  hukuman  pidana kurungan maupun pidana denda. Adapun mengenai besarnya denda dan lamanya kurungan  masih  terdapat  beberapa  pandangan,  ada  yang  menyerahkan  kepada
20 Ibnu Qayyim  Al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-Alamin, (Beirut: Dar al- Jalil, 1977), hlm. 3.
21 Penetapan  hukum  atas  dasar  kemaslahatan  merupakan  salah  satu  prinsip  dalam penetapan  hukum  Islam,  sebagaimana  disebutkan  dalam  qaidah:  “tasharruful  imam  alar-ro-iyyah manuthu bil-maslhahah”. Artinya: Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.
22 Hal  ini  seperti  disebutkan  dalam  firman  Allah  dalam  al-Qur’an  yang  artinya:  “Hai orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. al-Baqarah (2): 282.
23 Hal ini seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an yang artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain sebagai suami-istri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. an-Nisa (4): 21.
negara,  ada  yang  berpendapat  perlu  diperberat,  ada  yang  berpendapat  perlu dikurangi  dan  ada  yang  berpendapat  perlu  diberi  batas  minimal  dan  batas maksimal. Munculnya gagasan tersebut secara umum didasarkan dua alasan, yaitu alasan  maslahah  dan  al-amm  (kemaslahatan  umum)  dan  alasan  rasionalitas berdasarkan data empirik.

## Bibliografi
Al-Qur’an dan Terjemahannya , Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
Ahmad  Rofiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Gama Media, 2001.
Draft  Rancangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Hukum  Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jum’at 8 Jumadil Ula 1428 H atau tanggal
25 Mei 2007.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-Alamin, Beirut: Dar al-Jalil, 1977.
Joko  Prakoso  dan  Ketut  Murtika, Asas-Asas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan
I), Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Depag RI,
1998/1999.
Website/Media
Http: //tausiyah 275/.blogsome.com. Http://wahabiindonesia.worpress.com. Rakyat Merdeka, 17 Februari 2010.