Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3973
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
BULUREJO-BANYUWANGI VILLAGE FUND POSTULATE AS SUPPORTING THE EFFECTIVENESS OF EMPOWERING PRE- PROSPEROUS COMMUNITIES

## POSTULAT DANA DESA BULUREJO-BANYUWANGI SEBAGAI PENUNJANG EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA-SEJAHTERA
Iqbal Ramadan 1a (*), Hary Priyanto 2b , Herwin Kurniadi 3c
123 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
a iqbalramadan89@gmail.com b harysangabi@gmail.com
c mahirakurniadi@gmail.com (*) Corresponding Author iqbalramadan89@gmail.com
How  to  Cite: Iqbal  Ramadan .  (2024).  Postulat  Dana  Desa  Bulurejo-Banyuwangi  Sebagai  Penunjang  Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pra-Sejahtera …………………………………………………………….. doi : 10.36526/js.v3i2.3973 Received: 18-04-2024 Revised  : 11-04-2024 Accepted: 30-06-2024
Keywords:
Village Funds, Empowerment, Pre-Prosperous Communities Abstract The  existence  of  Village  Funds  is  useful  for  improving  public  services,  alleviating  poverty, advancing  the  village  economy,  overcoming  development  gaps,  and  strengthening  village communities  as  subjects  of  development.  This  research  aims  to  determine,  describe  and analyze the use of Village Funds for empowerment programs for underprivileged communities in Bulurejo Village. Based on the analysis of research findings, the empowerment program supported by the Village Fund directly and indirectly provides stimulus to improve the economy.
Recommendations for the use of Village Funds for empowerment programs for underprivileged communities  focus  on  aspects  of  empowerment  problems,  identification  of  community responses, selection of empowerment policy options, and implementation of the use of Village Funds
PENDAHULUAN Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun.  Masyarakat  kesulitan  bekerja,  kesulitan  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  terbatasnya ruang dalam beraktifitas, dan pelaku usaha mengalami kerugian karena terhentinya pemasaran dan penurunan jumlah konsumsi masyarakat.
Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokok, baik  kebutuhan  tempat  tinggal  makanan,  pakaian,  air  minum  bersih,  dan  punya  kesempatan berpendidikan  dan  memiliki  pekerjaan  yang  memadai.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat merupakan  hakikat  pembangunan  nasional.  Priyanto  (2023)  menjelaskan  Pemerintah  di  setiap tingkatan  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pembangunan  di pedesaan menjadi prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nadarsyah & Priyanto, 2023).
Realitas kemiskinan pada masyarakat Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dapat menghambat proses pembangunan. Dari 2.595 keluarga, sejumlah  400 (15,4%) keluarga hidup di bawah garis sejahtera (pra-sejahtera).
Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Bulurejo KLASIFIKASI JUMLAH KELUARGA KELUARGA PRA-SEJAHTERA 400 KELUARGA SEJAHTERA 1 678 KELUARGA SEJAHTERA 2 998
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3973
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 KELUARGA SEJAHTERA 3 421 KELUARGA SEJAHTERA 3 PLUS 98 Sumber: Pemerintah Desa Bulurejo (2024) Keluarga Pra-Sejahtera: belum memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal; Keluarga
Sejahtera  I:  keluarga  sudah  memenuhi  kebutuhan  yang  mendasar,  tetapi  belum  memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi; Keluarga Sejahtera II: memenuhi kebutuhan dasar minimum; Keluarga Sejahtera  III:  memenuhi  kebutuhan dasar  minimum, kebutuhan  sosial psikologis,  dan  memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemsyarakatan di lingkungan atau wilayahnya; Keluarga Sejahtera III plus: memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologis,  memenuhi  kebutuhan  pengembangannya,  dan  secara  teratur  aktif  pada  kegiatan masyarakat. (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2004).
Tingginya  keluarga  pra-sejahtera  mendorong  Pemerintah  Desa  Bulurejo  menjalankan program  pemberdayaan  masyarakat  yang  bersumber  dari  Dana  Desa.  Tahun  2022,  Dana  Desa untuk  Desa  Bulurejo  Rp.  891.970.000,-.  Adapun  alokasi  program  pemberdayaan  masyarakat sejumlah Rp. 244.495.000,- atau sekitar 27,4% (Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2022). Dana Desa untuk Desa Bulurejo tahun 2023 sama dengan tahun 2022.
Meskipun  semua  desa  mendapat  Dana  Desa,  namun  belum  ada  penelitian  mendalam mengenai  dampak  dan  kebijakan  publik  yang  diperlukan.  Adapun  model  permasalahan  yang diungkapkan dalam penelitian ini: Bagaimana peran pemerintah Desa Bulurejo dalam optimalisasi Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat? Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui,  mendeskripsi,  dan  menganalisis  peran  Pemerintah  Desa  Bulurejo mengoptimalisasi Dana Desa untuk kesejahteraan melalui program pemberdayaan.
Penelitian ini bermanfaat sebagai literatur penting dalam pengembangan ilmu administrasi, khususnya  implementasi  Dana  Desa,  sebagai  menunjang  pemberdayaan  pada  masyarakat  pra- sejahtera.  Adapun  manfaat  praktis  dari  penelitian  ini  meliputi:  Sebagai  kontribusi  pemikiran  atas konsep  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Sebagai pemikiran baru untuk program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sebagai upaya peningkatan ekonomi dari keluarga pra-sejahtera menjadi keluarga sejahtera.
METODE Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode  kualitatif  bisa  menghasilkan hipotesis dan memberi gambaran tentang fenomena yang diteliti selain mengumpulkan data yang lebih  rinci.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  memperoleh  informasi  implementasi  Dana  Desa  dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bulurejo, yang ditinjau siklus kebijakan yaitu  aspek  problem,  identifikasi  respon,  seleksi  opsi  kebijakan  dan  implementasi.  Diharapkan dengan pendekatan kualitatif dapat mengungkap situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pra-sejahtera di Desa Bulurejo.
Alasan  peneliti  mengambil  lokasi  Desa  Bulurejo  karena  ada  permasalahan  pengelolaan Dana  Desa  dalam  program  pemberdayaan  yang  manfaatnya  belum  sepenuhnya  dirasakan maksimal oleh masyarakat, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu karena jumlah keluarga pra-sejahtera cukup tinggi, dan sumber anggaran program pemberdayaan dari Dana Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  pada  daerah  pedesaan  telah  menjadi  prioritas  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bentuk fisik maupun non fisik tidak dapat massif dan merata jika tidak mendapat perhatian pemerintah. Orang di sebut sejahtera ketika bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3973
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Pandemi  Covid-19  menyebabkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Bulurejo menurun. Masyarakat mengalami kemrosotan ekonomi, sehingga kesulitan bekerja, sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan terbatasnya beraktifitas. Masyarakat yang memiliki usaha mengalami kerugian, bahkan karena terhentinya pemasaran dan penurunan jumlah konsumsi masyarakat, para pelaku usaha harus menutup usahanya.
Fenomena  tersebut  mendorong  Pemerintah  Desa  Bulurejo  melakukan  berbagai  inovasi guna  menangani  pemulihan  ekonomi  masyarakat.  Informan  Rina  Triwijayani,  Kaur  Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo, menyampaikan: “Salah satu yang dil akukan Pemerintah Desa Bulurejo adalah menjalankan program “Banyuwangi Rebound” milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.  Salah  satu  pilar  yang  menjadi  program  prioritasnya  pemulihan  ekonomi  melalui pemberdayaan masyarakat.” (Hasil wawancara, Desember 2023).
Program  pemberdayaan  merupakan  dapat  memberi  stimulus  pada  masyarakat  dalam meningkatkan perekonomian sesuai aspek dan potensi yang dapat dikembangkan (Sukma, et al., 2023). Desa Bulurejo merupakan desa penghasil buah naga. Luas wilayahnya 1.190,71 Ha, yang terdiri dari 885,51 Ha tanah sawah dan 296,14 Ha tanah kering. Dijelaskan informan Triwijayani, Kaur  Perencanaan  Pembangunan  Pemerintah  Desa  Bulurejo:  “Pemberdayaan  pada  masyarakat dalam  bentuk  memberikan  pelatihan  pertanian  holtikultura  dan  pengolahan  hasil,  stimulan (penyediaan akses pemasaran hasil olahan) UMKM, pelatihan kelompok ternak, budidaya ikan air tawar  kolam  terpal,  dan  pelatihan  anyaman  dari  plastik  untuk  kelompok  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggarannya dari Dana Desa.” (Hasil wawancara, Desember 2023). Dana  Desa  bersumber  dari  APBN.  Madhania,  et  al.  (2023)  menjelaskan  Dana  Desa merupakan  hak  dan  kewajiban  untuk  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  dinilai  dengan uang,  mencakup  semua  kekayaan  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  desa  tersebut.  Penyaluran Dana Desa langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum desa (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa.
Program  pemberdayaan yang  bersumber  dari  Dana  Desa bermanfaat  bagi  masyarakat. Parsons  (dalam  Syawie  dan  Sumarno,  2015)  menyatakan  dalam  proses  formulasi  kebijakan, problem  harus  didefinisikan  dengan  benar  dan  jelas  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  yang diusulkan dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Informan Purnomo, masyarakat Desa Bulurejo p enerima program pemberdayaan: “Saya bekerja sebagai penjual buah. Tahun 2022 saya mengikuti pelatihan dan pemasaran hasil pertanian untuk penguatan ketahanan pangan yang diselenggarakan Pemerintah Desa Bulurejo. Tahun 2023 saya mendapat bantuan dalam bentuk gerobak buah yang saya manfaatkan untuk berjualan keliling hingga  saat  ini.  Menurut  Kepala  Desa,  bantuan  itu  seharga  Rp.  2.500.000,- ”  (Hasil  wawancara, Januari 2024).
Implementasi  program  pemberdayaan  mampu  meningkatkan  perekonomian  dari keterpurukan.  Lambat  laun  perekonomian  masyarakat  menjadi  meningkat.  Informan  Triwijayani, Kaur  Perencanaan  Pembangunan  Pemerintah  Desa  Bulurejo  menjelaskan:  “Dalam  pelaksanaan pemberdayaan  tersebut  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD),  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  program pemberdayaan masyarakat.” (Hasil wawancara, Desember 2023).
Meskipun program pemberdayaan dilakukan secara masif, tidak berarti tidak ada masalah. Informan Triwijayani, Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo menerangkan: “Usulan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  hanya  dari  pihak  aparatur  desa  tanpa  melibatkan masyarakat miskin.” (Hasil wawancara, Januari 2024).
Sejalan dengan Kaur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa Bulurejo, informan Siti Sulaimanah, masyarakat pra-sejahtera Desa Bulurejo yang tidak menerima program pemberdayaan menyatakan: “tidak semua masyarakat miskin di undang dalam pelatihan dan dapat bantuan. Saya “orang tidak punya” (miskin), tapi tidak mendapat pelatihan dari desa, termasuk tidak dapat bantuan.” (Hasil wawancara, Januari 2024).
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3973
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Informan  Ari  Kumboko,  Kaur  Kesra  Pemerintah  Desa  Bulurejo  menerangkan:  “Semua masyarakat  miskin  terdaftar  dalam  sistem  penerima  bantuan.  Penyalurannya  menunggu  giliran. Yang penting masyarakat miskin itu warga Desa Bulurejo dan punya Kartu Tanda Penduduk (KTP).” (Hasil wawancara, Februari 2024).
Informan  Sulaimanah,  masyarakat  pra-sejahtera  Desa  Bulurejo  yang  tidak  menerima program  pemberdayaan  menyatakan:  “Saya  warga  Desa  Bulurejo  da n  punya  KTP.  Kata  orang- orang,  yang  ikut  pelatihan  dan  dapat  bantuan  karena  dipilih  oleh  pihak  Pemerintahan  Desa. Dianggap miskin atau tidak saya tidak tahu, namun para tetangga tahu jika saya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).” (Hasil wawancara, Februari 2 024).
Realitas keterbatasan anggaran sehingga program hanya diperuntukkan pada masyarakat yang dianggap membutuhkan dimana pemilihannya dilakukan sendiri oleh pihak Pemerintah Desa Bulurejo perlu mendapat perhatian dan solusi. Berdasarkan hasil observasi,  peneliti menemukan permasalahan lain, Pemerintah Desa Bulurejo kurang melakukan pengawasan dan evaluasi, serta tidak mewajibkan adanya pertanggung jawaban tertulis dari penerima bantuan.
Program kegiatan yang bersumber dari Dana Desa berpotensi tidak sesuai antara kebijakan dengan realitas lapangan. Ada celah kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja. Parsons (dalam Islamy,  2014:92)  menyatakan  realitas  lapangan  menunjukkan  jika  proses  pembuatan  kebijakan publik punya kompleksitas tinggi, karena banyak aktor yang punya penilaian dan kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain.
Pemerintah  Desa  Bulurejo  perlu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sejak  proses penyusunan, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi pada program pemberdayaan masyarakat yang  bersumber  dari  Dana  Desa.  Tujuannya,  program  pemberdayaan  sesuai  kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan tidak tertuju pada kelompok tertentu.
Keberhasilan pengalokasian Dana Desa tergantung kebijakan pemerintah desa. Menurut Noviana & Priyanto (2023), implementasi kebijakan sebagai transformasi dari rencana ke praktik untuk mencapai tujuan. Priyanto, et al. (2021) menjelaskan partisipasi masyarakat diperlukan dalam program yang dimiliki pemerintah sebagai pihak perancang, penyelenggara, dan pembayar pada aktivitas  pembangunan.  Partisipasi  bisa  berdampak  kesejahteraan  bagi  masyarakat  (Priyanto  & Noviana, 2023).
Informan Kumboko, Kaur Kesra Pemerintah Desa Bulurejo menyampaikan: “Memeta kan keluarga  pra-sejahtera  itu  mudah.  Tapi  untuk  dilibatkan  dalam  kegiatan  atau  sebagai  menerima bantuan  sering  terkendala  oleh  data  kependudukan.  Tidak  semua  keluarga  pra-sejahtera  punya KTP, padahal itu syarat wajibnya. Tapi pemerintah sudah bekerja maksimal. Rata-rata keluarga pra- sejahtera dapat bantuan, baik dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan tahun ini ada bantuan dari PT. YASA melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). (Hasil wawancara, Maret 2024).
Priyanto & Noviana (2018) menjelaskan perencanaan yang tidak punya relevansi dengan kebutuhan  masyarakat  dan  kearifan  lokal  setempat  menyebabkan  implementasi  program  tidak memberdayakan, tetapi menciptakan ketergantungan masyarakat.
Informan  Prendi  Budi  Kusuma,  peserta  pelatihan  dalam  program  pemberdayaan menyatakan: “Tahun 2022 saya pernah ikut pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Saat itu saya diminta oleh pihak pemerintah desa untuk mengajak 19 warga desa lainnya. Total 20 orang:  1  orang  koordinator,  1  orang  ketua,  dan 18  anggota.  Tidak semua  peserta  dari  keluarga miskin.” (Hasil wawancara, Maret 2024).
Informan Kumboko, Kaur Kesra Pemerintah Desa Bulurejo menyampaikan: “Pemerintah Desa  Bulurejo  punya  berbagai  program  pemberdayaan:  pelatihan  pertanian  holtikultura  dan pengolahan hasil, stimulan (penyediaan akses pemasaran hasil olahan) UMKM, pelatihan kelompok ternak, budidaya ikan air tawar kolam terpal, dan pelatihan anyaman dari plastik untuk kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).” (Hasil wawancara, Maret 2024).
Mempertegas  pernyataan  Kaur  Kesra,  informan  Triwijayani,  Kaur  Perencanaan Pembangunan  Pemerintah  Desa  Bulurejo  menyampaikan:  “Sebelum  menetapkan  program
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3973
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pemberdayaan, Pemerintah Desa Bulurejo berkoordinasi dengan mitra kerja: BPD, LPMD, Karang Taruna dan tokoh masyarakat. (Hasil wawancara, Maret 2024).
Informan  Arif  Eka  Sulthany,  Staff  PMK  Pemerintah  Kecamatan  Purwohajo  selaku Penanggung Jawab Program Pemberdayaan Kecamatan Pu rwohajo menjelaskan: “Desa Bulurejo termasuk  desa  mandiri.  Kami  memberi  dorongan  atau  saran,  dan  melakukan  monitoring  serta evaluasi (monev) pada program pemberdayaan Pemerintah Desa. Terkait program pemberdayaan tersebut berdampak baik atau buruk, masyara kat desa tersebut punya kewenangan untuk menilai.” (Hasil wawancara, April 2024).
Pembahasan
a. Temuan Penelitian:
1. Perumusan program pemberdayaan tanpa melibatkan masyarakat.
2. Tidak  semua  masyarakat  miskin  menjadi  sasaran  program  pemberdayaan  dan mendapat bantuan.
3. Tidak semua masyarakat pra-sejahtera memiliki KTP.
4. Kurangnya pengawasan dan evaluasi.
5. Tidak ada kewajiban bagi penerima bantuan untuk laporan.
b. Tantangan dan Rekomendasi
1. Tantangan  melibatkan  masyarakat  dalam  perumusan  program:  Prinsip  keterbukaan menjelaskan jika pemerintah harus memberikan informasi dan akses kepada segenap masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam perumusan bertujuan agar program yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan.
2. Tantangan  keterbatasan  anggaran  kegiatan:  Pemerintah  Desa  Bulurejo  harus menyediakan  model  informasi  dengan  berbagai  bentuk  agar  dapat  diketahui  atau dipahami  masyarakat,  sehingga  tersusun  skala  prioritas  program  penting  dan  tidak penting. Berkaitan permasalahan pendanaan, Pemerintah Desa Bulurejo perlu mencari sumber  pendanaan  alternatif  dan  menjalin  kemitraan  yang  kuat,  baik  dengan  tiap jenjang Pemerintahan diatasnya, maupun dengan pihak-pihak swasta.
3. Tantangan  kepemilikan  data  kependudukan:  Tiap  masyarakat  harus  di  jamin keberadaannya. Dalam perspektif pelayanan publik, Pemerintah Desa Bulurejo harus hadir di tengah masyarakat.
4. Tantangan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi:  Sebagaimana  prinsip transparansi,  Pemerintah  Desa  Bulurejo  harus  terbuka  dan  jujur.  Agar  berdampak kepuasan masyarakat, perlu membuka ruang partisipasi pada masyarakat.
5. Tantangan  pertanggung  jawaban:  Pertanggung  jawaban  perlu  dilakukan  oleh  pihak implementor  dan  kelompok  sasaran.  Pertanggung  jawaban  harus  dilakukan  secara sederhana,  akurat,  dan  rutin agar  yang  dilakukan  ada  tolak  ukur  keberhasilan.  Agar berdampak  kepercayaan,  implementor  harus  menyediakan  mekanisme  pengaduan, tanggapan, maupun fasilitas pendampingan gratis.
c. Rekomendasi Mengatasi Tantangan:
1. Semua  aktivitas  yang  dibiayai  dana  desa  diprogramkan,  diimplementasikan  serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Program yang bersumber dari Dana Desa berprinsip ekonomis, teratur, dan terarah.
3. Mengaktualisasi  pelayanan  memudahkan  dengan  di  dukung  kualitas  sumber  daya aparatur yang unggul.
4. Berprinsip transparansi dan memperkokoh organisasi desa maupun masyarakat.
5. Penganggaran Dana desa wajib ditulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penggunaannya mengikuti aturan yang berlaku.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3973
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
PENUTUP Penelitian ini menegaskan jika program pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa telah memberi  kontribusi  positif  bagi  masyarakat  pra-sejahtera.  Meskipun  terdapat  kendala  dalam implementasi,  namun  niat  baik  Pemerintah  Desa  Bulurejo  yang  berkolaborasi  dengan  pihak pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  berhasil  memberikan  akses  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek positif dari program pemberdayaan yang bersumber dari dana desa  tidak  hanya  dirasakan  masyarakat  sasaran,  namun  juga  dirasakan  oleh  Pemerintah  Desa Bulurejo yang berupaya menekan jumlah kemiskinan di Desa Bulurejo.
Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi yang selayaknya dilakukan dalam  meningkatkan  keberhasilan  dan  keberlanjutan  program  pemberdayaan.  Hal  ini  mencakup transparansi,  partisipasi,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  terlibat.  Dengan menyikapi  kendala  yang  ada  dan  melaksanakan  rekomendasi  penelitian,  diharapkan  program pemberdayaan  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  efektif  dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera di Desa Bulurejo.

## DAFTAR PUSTAKA
Arrosyid, Danindra Iqbal. (2020). Pemanfaatan Dana Desa bagi kegiatan usaha kecil menengah di Desa  Wirokerten,  Kecamatan  Banguntapan,  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  D.I.  Yogyakarta. REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 17 (1), 85-103.
Bormasa, Monica Feronica. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Kasus  Di Desa  Romean  Kecamatan  Yaru
Kabupaten Maluku Tenggar Barat). Jurnal Otonomi – Stia Trinitas, 13 (25), 70-80.
Creswell, John. (2014). Research Design: Qualitatif and Mixed Approach (Fourth Edition). CA: SAGE Publication.
Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 13038 – 13052.
Doi:10.31004/innovative.v4i1.10592.
Islamy,  Muh.  Irfan.  (2014).  Kebijakan  Publik.  In:  Definisi  dan  Makna  Kebijakan  Publik.  Jakarta:
Universitas Terbuka.
Kuncoro,  Mudrajad.  (2012).  Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah  dan  kebijakan.  Jakarta:
Erlangga.
Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. Nusantara Hasana Journal, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.
Noviana,  N.,  &  Priyanto,  H.  (2023).  Proactive  Personality  a  Transformational  is  Consistent  in Maintaining Organizational Balance. Partners Universal International Research Journal, 2 (2).
Doi: 10.5281/zenodo.8051223. Nadarsyah,  N.  N.,  &  Priyanto,  H.  P.    (2023).  In  Cultural  Perspektive:  Sexuality  and  Gender Performance.  Handbook  of  Research  on  Diversity  and  Gender  Differences  in  Spiritual Experiences. Chapter 4, (pp. 12). IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-6684-6826-5.ch004.
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2022, Tentang: Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  1  Tahun  2019,  Tentang:  Pemberdayaan  Dan
Perlindungan Usaha Mikro Di Banyuwangi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015,  Tentang:  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 , tentang: Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3973
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Pitaloka,  N.  R.  A.,  Imaniar,  D.,  &  Priyanto,  H.  (2024).  Intensitas  Badan  Permusyawaratan  Desa Wongsorejo  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance.  Al-Mikraj:  Jurnal  Studi  Islam  dan Humaniora, 4(02), 2745-4584, Doi: 10.37680/almikraj.v4i02.4890.
Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi  Cerdas  Program. QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Agama, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
Priyanto,  H.  (2018).  Penerapan  Pancasila  Sebagai  Strategi  Deradikalisme  Di  Kabupaten
Banyuwangi.
Priyanto,  H.,  Soepeno,  B.,  Wahyudi,  E.,  &  Hara,  A.  E.  (2021).  Public  Services  in  Banyuwangi Regency,  East  Java,  Indonesia  in  a  Just  and  Civilized  Humanity  Perspective. Budapest International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI-Journal), 4(4).  2615-3076.  Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor  45  Tahun  2015. JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan  Publik),  4(1).  Doi:
10.31947/jakpp.v4i1.5900.
Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. Majalah Ilmiah Dian Ilmu, 22(2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
Safinah, Kuni Putri., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam  Pencegahan  Dan  Penurunan  Stunting  Di  Banyuwangi.  Santhet  (Jurnal  Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 8(1), 458-465. Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3527.
Saraan, Muhammad Imanuddin Kandias. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Administrasi Publik, 9 (2), 151-157.
Sukma, Rosa Amelia., Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest  Of  Poverty  Reduction:  Towards  Success  Or  The  Verse? International  Journal  of Educational  Review,  Law  And  Social  Sciences  (IJERLAS), 3(6),  1870 – 1876.  Doi:
10.54443/ijerlas.v3i6.1147.
Syawie, M., Sumarno, S. (2015). Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan. Sosio Informa. 1(1):79-90. Doi:10.33007/inf.v1i1.92.