## PERAN BIROKRASI LOKAL DALAM SKEMA PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA AIR

## Hanantyo Sri Nugroho

## Abstract
Bureaucratic  capacity  in  controlling  the  public-private  partnership  scheme  is inadequate,  so  that  the  scheme  does  not  protect  the  public  interest.  This  paper  uses  the perspective  of  institutional  approach  to  the  market  based  government  to  help  explain menggejalanya  unpreparedness  of  government  bureaucracy  when  it  should  be  involved  in the  scheme  of  privatization  policy  in  the  management  of  shared  water  resources.  This perspective  requires  the  organizers  to  run  the  country  together  with  a  logic  state  power market participants. It is important to note that, in her involvement in politics and the logic of the market running, simultaneously also ongoing political interaction. Therefore, bureaucracy as  the  parties  involved  in  the  privatization  scheme  is  important  to  analyze  the  attitude, position and political struggles.
Keyword: Role of the local bureaucracy, management of shared water resources

## A.  PENDAHULUAN
Tulisan  ini  hendak  memberikan gambaran kapasitas birokrasi yang diharapkan  memiliki  kendali  dibalik  skema kerjasama pemerintah-swasta dalam pengelolaan  bersama  sumber  daya  air. Permasalahan  ini  menarik  untuk  dikaji karena keresahan terhadap proses liberalisasi,  tepatnya  marginalisasi  peran birokrasi pemerintah, yang sepertinya tidak disadari.  Sangatlah  ironis  jika  kita  ingat bahwa,  pemerintah  mengesankan  dirinya sebagai  penentu  nasib  publik  dan  selalu menjadi  harapan  dalam  mencari  solusi. Kajian  akan  dibatasi  pada  privatisasi sumberdaya air.
Kapasitas birokrasi memiliki peranan  yang  dominan  dalam  proses pembangunan.  Kapasitas  birokrasi  dalam pembangunan berasal dari kekuasaan dan struktur  hirarki  yang  dimilikinya.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  menjalankan fungsi  kontrol,  stabilitas,  dan  pengatur pembangunan. Hal tersebut yang kemudian  menimbulkan  adanya  dominasi birokrasi  sebagai  lembaga  yang  memiliki kapasitas  dalam  pembangunan.  Artinya, birokrasi  menjadi  aktor  yang  memiliki kapasitas dalam melakukan proses pembangunan  demi  kebaikan  masyarakat. Dengan demikian, peran tersebut merupakan  peran  yang  ditanggung  dan dijalankan oleh birokrasi.
Lebih  lanjut,  diperlukan  kapasitas birokrasi  yang  bersifat  responsif,  imajinatif,
dan  inovatif  dalam  mengembangkan  dan memiliki  kendali  atas  sumber  daya  alam yang  dimiliki.  Artinya,  birokrasi  bekerja melalui  cara-cara  partisipatif,  memfasilitasi sumber  daya  lokal,  dan  mengembangkan sistem  yang  memiliki  akuntabilitas  dan demokratis. Kemampuan birokrasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalah  yang  ada  dalam  kualitas birokrasi, yakni cepat merespon permasalahan  dan  mengambil  keputusan, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, serta menciptakan dan meningkatkan daya saing  birokrasi.  Dengan  demikian,  dengan kemampuan  birokrasi  tersebut  diharapkan birokrasi memiliki kapasitas yang memadai dalam  mengendalikan  skema  kerjasama pemerintah-swasta tersebut sehingga skema  kerjasama  pemerintah-swasta  yang sedang  berlangsung  dapat  melindungi kepentingan publik.
Namun, birokrasi tidak mengantisipasi  dan  tidak  memberikan perlawanan  terhadap  dampak  logis  dari liberalisasi yang sedang berlangsung melalui  skema  kerjasama  pemerintah- swasta.  Ketidaksiapan  birokrasi  tersebut yang  menyebabkan  birokrasi  menelan mentah-mentah  gagasan  tentang  peran negara yang terpinggirkan dalam liberalisasi. Hal tersebut yang
menyebabkan terjaganya keberlangsungan liberalisasi hampir tanpa kendala. Tentunya, peran negara yang terpinggirkan
memperlihatkan  bahwa  lemahnya  birokrasi dalam  memberikan  perlawanan  terhadap keberlangsungan liberalisasi. Selain ketidaksiapan  dan  lemahnya  birokrasi, liberalisasi  juga  merubah  birokrasi  dalam memaknai publik terkait dengan kepentingan publik.
Kebijakan pemerintah dituntut sesuai dengan logika pasar. Pasar menjadi elemen  kunci  dalam  membentuk  pola  pikir dan  juga  pertimbangan  peran  negara dalam  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik tidak menempatkan kepentingan pemerintahan dan penyedia layanan publik sebagai  dasar.  Bagaimana  kemudian, kebijakan publik diserahkan kepada mekanisme pasar untuk bekerja.
Mekanisme pasar dianggap dapat menciptakan efisiensi. Padahal
penguasaan  sumber  daya  oleh  pihak swasta  tersebut  bertentangan  terhadap penguasaan sumber daya yang sepenuhnya  dikuasai  oleh  negara.  Artinya, terjadi perubahan pendulum yang bergerak dari  pengelolaan  yang  dikuasai  oleh negara  menuju  kearah  kekuatan  pemilik modal  yang  juga  memunculkan  upaya pendefinisian  ulang  terhadap public  goods dan private  goods .  Kondisi  bahwa  melalui dasar  efisiensi kebijakan  publik  inilah  yang kemudian  digunakan  untuk  membuka pemodal besar dalam transformasi kekuatan modal sebagai penyedia layanan publik.
Tercecernya telaah peranan birokrasi ini adalah pertanda ketidaksiapan dalam  melakukan  liberalisasi.  Hal  tersebut membuat  birokrasi  di  Indonesia  perlu menyikapi  secara  cerdas  agar  tidak  hanya diperalat  oleh  liberalisasi  di  era  globalisasi ini. Tingginya harapan masyarakat terhadap  birokrasi  dalam  persepsi  bahwa birokrasi merupakan lembaga yang
memiliki kapasitas dalam melakukan
proses pembangunan demi kebaikan
masyarakat, bukan memindahkan tanggung  jawab  kepada  swasta,  juga menjadi  latarbelakang  pendorong  bagi birokrasi untuk memainkan perannya dalam  liberalisasi  tersebut.  Namun,  yang terjadi  adalah  kapasitas  birokrasi  dalam mengendalikan skema
kerjasama pemerintah-swasta tidak memadai,
sehingga  skema  tersebut  tidak  melindungi kepentingan publik. Oleh karena pengetahuan  tentang  respon  birokrasi dalam kesiapan, kuat atau lemahnya, serta efektif  atau  tidak  efektifnya  birokrasi terhadap  liberalisasi  ini  belum  banyak dilakukan, maka kemudian menjadi menarik  untuk  dikaji  bagaimana  peranan birokrasi  lokal  dalam  skema  pengelolaan bersama sumber daya Air.
Kajian mengenai privatisasi sumber daya  air  juga  pernah  ada  sebelumnya. Pertama,  terdapat  Skripsi  yang  ditulis  oleh Erwin  Endaryanta,  yakni  Politik  Air  di Indonesia:  Penjarahan  Sigedhang  Oleh Korporasi  Aqua  Danone.  Tulisan  ini menganalisis bencana industrial dan resiko yang muncul dari proses privatisasi sumber air  oleh  industri  pengelolaan  sumber  air tanah  Si-Gedhang –Klaten,  Jawa  Tengah, yang  menjadi  Air  Minum  Dalam  Kemasan (AMDK),  Aqua-Danone.  Skripsi  ini  melihat pada  pemetaan  kuasa  dan  eksploitasi sumber  air.  Kedua,  penulisan  Tesis  oleh Syaharuddin Idris mengenai kasus privatisasi pengelolaan air minum di PDAM
Kota Makasar; dari investasi ke komodifikasi.  Penelitian  ini  menjelaskan mengenai  bagaimana  skema  kebijakan privatisasi  dan  rencana  investasi  di  PDAM Kota Makassar berikut pengaruhnya terhadap  terjadinya  komodifikasi  air  di PDAM  Kota  Makassar.  Dua  konsep  utama dalam  tesis  ini,  yaitu  investasi  dan komodifikasi air.

## B.  PEMBAHASAN
Fenomena  perubahan  kebijakan sumber  daya  air  secara  umum  dengan kehadiran  kebijakan  struktur  privatisasi atas  aset  publik  menjadi  tanda  dalam percepatan globalisasi neoliberalisme. Perubahan kebijakan sumber daya air telah dimulai  saat  munculnya  UU  No.7  tahun 2004  tentang  sumber  daya  air  sebagai
fenomena  privatisasi  aset  publik  dalam bidang  sumber  daya  air.  Kondisi  ini memicu  suatu  usaha  penguatan  pola korporasi  swasta  dalam  penguasaan  dan pengelolaan  terhadap  sumber  daya  air. Perubahan  ini  menggambarkan  pendulum yang  bergerak  dari  pengelolaan  yang dikuasai  oleh  negara  menuju  kearah
kekuatan pemilik modal. Perubahan tersebut  kemudian  memunculkan  upaya pendefinisian  ulang  terhadap public  goods dan private  goods .  Endaryanta  (2007:99) berpendapat  bahwa  dalam  argumentasi proses  kebijakan  publik  menunjukkan  pola dan  subtansi  hilangnya  dimensi  publik dalam  dataran  proses,  keberpihakan,  dan implementasinya. Oleh karena itu, konsekuensinya  adalah  peran  negara dalam  menghadirkan  ketiadaan public goods . Pelayanan publik
tidak menempatkan  kepentingan  pemerintahan dan  penyedia  layanan  publik  sebagai dasar,  melainkan  berdasarkan  kepada kepentingan  pengguna  jasa  pelayanan, dalam  hal  ini  konsumen.  Hal  yang kemudian  menjadikan  masyarakat  sebagai individu. Oleh karena itu, terjadi pergeseran dari “social citizenship” menjadi “market  citizenship”  (Jayasuriya,  2006:3). Individu  dipandang  sebagai  kompensasi yang  diakibatkan  dari  aktivitas  pasar.  Hal tersebut  kemudian  diseimbangkan  melalui kebijakan  sosial  yang  dikeluarkan  oleh negara. Kebijakan sosial bukan berdasarkan  kepada  hak  yang  melekat pada  setiap  individu,  melainkan  lebih kepada  kebijakan  yang  spesifik  dan terbatas.  Kebijakan  sosial  mempunyai tujuan  agar  mendorong  partisipasi  individu dalam  ekonomi  pasar  melalui  kapasitas dan  aset  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu (Jayasuriya, 2006). Artinya, negara menjadi pengobat bagi efek yang ditimbulkan  oleh  pasar  agar  kemudian individu  mempunyai  kapabilitas  terhadap pasar.
Pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai  hasil  kompetisi  bebas  dalam sebuah  mekanisme  bebas,  yakni  pasar. Kompetisi  dianggap  sebagai  cara  efisien dan  efektif  untuk  mengalokasikan  sumber daya.  Harga  barang  dan  jasa  kemudian menjadi  indikator  ketersediaan  sumber daya.  Murahnya  harga  suatu  produk menunjukkan  persediaan  masih  banyak. Sebaliknya  dengan  mahalnya  harga  suatu produk  menunjukkan  persediaan  mulai langka.  Dengan  tingginya  harga  membuat orang untuk menanam modal kesana, oleh karena harga menjadi tanda atas apa yang harus  diproduksi.  Dengan  alasan  tersebut, neoliberalisme beranggapan tidak perlunya
campur tangan pemerintah dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar untuk bekerja. Selain itu, pemerintah harus menghentikan subsidi kepada rakyat karena hal itu bertentangan dengan prinsip menjauhkan  campur  tangan  pemerintah dan  prinsip  pasar  bebas.  Oleh  karena  itu, kesejahteraan bersama dianggap menghalangi  pertumbuhan  (Habibullah, 2009:26-32).
Tentunya, perubahan pendulum yang  bergerak  dari  pengelolaan  yang dikuasai  oleh  negara  menuju  kearah kekuatan  pemilik  modal  memunculkan upaya  pendefinisian  ulang  terhadap public goods dan private  goods .  Bagaimana kemudian  kebijakan  publik  diserahkan kepada  mekanisme  pasar  untuk  bekerja. Mekanisme pasar dianggap dapat menciptakan efisiensi. Namun, publik sering  dipakai  sebagai  istilah  yang  populer dan  dipakai  untuk  justifikasi  maupun memanipulasi  bagi  elit  politik  nasional dalam mencapai tujuannya sendiri (Endaryanta, 2007:91). Melalui dasar efisiensi  kebijakan  publik  inilah  kemudian digunakan  untuk  membuka  pemodal  besar dalam transformasi kekuatan modal sebagai  penyedia  layanan  publik.  Hal tersebut tentu saja memarjinalkan masyarakat dalam akses dan kapasitasnya dalam  layanan  publik  tersebut.  Dengan demikian,  apa  yang  telah  dikemukakan diatas diketahui bahwa bagaimana kemudian telah terjadi perubahan pendulum  yang  bergerak  dari  pengelolaan yang  dikuasai  oleh  negara  menuju  kearah kekuatan pemilik modal dalam liberalisasi.
Lebih lanjut, pergeseran pengelolaan  yang  dikuasai  oleh  negara menuju  kearah  kekuatan  pemilik  modal diperlukan  adanya  kapasitas  birokrasi. Oleh  karena,  pada  dasarnya  penguasaan sumber  daya  sepenuhnya  dikuasai  oleh negara.  Hal  tersebut  dikarenakan  negara merupakan penyelengara, sedangkan keterlibatan  pihak  swasta  berada  pada penyelenggaraan. Oleh karena itu, diperlukannya  kapasitas  birokrasi  yang memadai  dalam  mengendalikan  skema kerjasama  pemerintah-swasta  sehingga diharapkan skema tersebut dapat melindungi  kepentingan  publik.  Tentunya, kapasitas  birokrasi  memiliki  peranan  yang dominan  dalam  proses  pembangunan
karena berasal dari kekuasaan dan struktur hirarki  yang  dimilikinya.  Hal  tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi kontrol, stabilitas, dan pengatur pembangunan.  Artinya,  birokrasi  menjadi aktor  yang  memiliki  kapasitas  dalam melakukan  proses  pembangunan  demi kebaikan  masyarakat.  Dengan  demikian, peran  tersebut  merupakan  peran  yang ditanggung  dan  dijalankan  oleh  birokrasi dalam skema kerjasama pemerintah- swasta.
Namun demikian, kapasitas birokrasi  melemah  dan  meminggirkan perannya  sebagai  dampak  logis  dari derasnya  pewacanaan  liberalisasi  dalam skema kerjasama pemerintah-swasta. Oleh karena,  yang  terjadi  adalah  memindahkan tanggungjawab  dari  pemerintah  kepada swasta.  Hal  tersebut  tentu  mengecilkan ekspektasi  publik  terhadap  pemerintah agar memberikan solusi dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  skema kerjasama  pemerintah-swasta  terhadap pengelolaan sumber daya.
Derasnya pewacanaan atas liberalisasi  yang  sangat  antipati  kepada gagasan  negara  kuat  muncul  ketika kepemimpinan  Margareth  Thathcer  dan
Ronald
Reagan (Hertz, 2005:24); bagaimana mereka
menolak Keynesianisme yang mengemukakan konsep negara intervensionis dalam mewujudkan full  employment ,  melainkan lebih  memilih  pandangan  Milton  Friedman yang mengutarakan konsep bahwa negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik  pajak  dari  rakyatnya  karena  telah terbukti  bahwa  krisis  ekonomi  semakin memburuk jika negara berusaha mengatasinya,  dimana  urusan  negara hanyalah  masalah  tentara  dan  polisi,  yang melindungi warga negaranya.
Wacana ini secara diam-diam memberi  isyarat  bahwa  negara  yang  baik, bukan  hanya  yang  keterlibatan  minimal dalam  pengelelolaan  kepentingan  publik, melainkan juga lemah dibandingkan dengan  kekuatan  swasta.  Kalaulah  kuat, kekuatannya
didedikasikan untuk
memfasilitasi swasta, dalam hal ini menjadi fasilitator. Hal tersebut bagi Marx dikarenakan,
pertentangan antara
kepentingan umum dan kepentingan khusus hanyalah khayalan yang digunakan oleh  para  birokrat  untuk  membenarkan kepentingan khusus mereka sendiri (Albrow, 2005:82). Oleh karena itu, seringkali kapasitas birokrasi dalam mengendalikan skema
kerjasama pemerintah-swasta tidak memadai,
sehingga  skema  tersebut  tidak  melindungi kepentingan publik, karena adanya kepentingan dalam khusus skema kerjasama  pemerintah-swasta.  Di  dalam birokrasi, identitas kepentingan negara dan identitas  tujuan  pribadi  tertentu  menjadi begitu  kentara,  sehingga  kepentingan negara  menjelma  menjadi  tujuan  dari pribadi tertentu, yang bertentangan dengan tujuan  pribadi  yang  lain  (Albrow,  2005:82). Selanjutnya  Marx  menjelaskan  (Albrow, 2005:83),  bahwa  walaupun  negara  telah menjadi  suatu  entitas  yang  terpisah, namun  negara  tidak  lebih  dari  bentuk organisasi yang kaum borjuis perlu mengadopsinya demi terjaminnya hubungan  timbal-balik  antara  pemilikan dan kepentingan mereka. Artinya, birokrasi tidak  berdiri  secara  independen.  Birokrasi menjadi  pelayan  atau  pendukung  dari struktur kelas tertentu. Hal tersebut menyebabkan  bahwa  kepentingan  publik hanya  sebagai  justifikasi  dari  apa  yang dilakukan oleh birokrasi. Dengan demikian, negara,  dalam  hal  ini  birokrasi,  menikmati kendali dari swasta.

## C.  PENUTUP
Skema liberalisasi yang
diwacanakan  secara  gencar  namun  tidak mengusung  label  liberalisasi  telah  berhasil “memaksa”  pemerintah  untuk  mengambil kebijakan yang lebih pro-pasar dan melemahkan
kebijakan-kebijakan sosialnya, termasuk meminggirkan perannya sendiri. Peminggiran peran
sentral pemerintah yang telah menghasilkan  kemajuan  ekonomi  dalam beberapa  dekade  yang  lalu  seolah  tidak relevan,  karena  seksamanya  pewacanaan liberalisasi,  dan  efektivitas  pewacanaan yang  tidak  mengedepankan  atribut  liberal. Yang terjadi bukan hanya gejala melemahnya kapasitas institusi pemerintah
untuk  menegaskan  kebijakan  publiknya, melainkan juga ketidakcermatan pemerintah  terhadap  perpolitikan  yang secara  diam-diam  berlangsung  dibalik proses  liberalisasi.  Point  yang  perlu dikedepankan  di  sini  bukan  hanya  negara menjadi  rentan  terhadap  pengaruh  aktor- aktor bisnis, namun kerentanan itu bersumber  dari  ketidakfahaman  terhadap esensi liberalisasi itu sendiri.
Ide ekonomi pasar sangat bergantung  pada  institusi-institusi  pasar yang  efektif  dan  kapabilitas  negara  untuk menciptakan dan menegakkan aturan main serta  sejumlah  insentif  yang  mendorong pertumbuhan  maka  institusi  pemerintah telah  ditransformasikan  dan  sebagian digeser  ke  dalam  arena-arena  instusional diluar  negara  dan  bekerja  sesuai  logika pasar.  Di  sisi  lain,  ada  logika  politik pemerintah yang khawatir terhadap kompetisi  dan  ketidakpastian  yang  dibawa oleh  pasar.  Disinilah  terletak  arti  penting atau posisi strategis yang harus dimainkan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mengembangkan kapasitasnya untuk memonitor,  memahami  cara  kerja,  dan kalau  perlu  merekasaya  bekerjanya  pasar agar  dampak  negatif  dari  ekonomi  pasar dapat  diminimalisir.  Prasyarat  untuk  itu adalah  adanya  kapasitas  berfikir  dan berfikir  strategis,  sedemikian  sehingga tidak hanya, apalagi menjadi bulan-bulanan dari  skema  yang  disebut market-based governance .
Selain menciptakan
dan
menegakkan  aturan  main  serta  sejumlah insentif,  logika  ini  kemudian  melahirkan dorongan bagi pemerintah untuk mengambil  inisiatif  yang  akan memperkuat sistem perlindungan sosial. Artinya, kemampuan kapasitas birokrasi dan sistem menentukan keberhasilan dalam keteraturan  keberlangsungan  pasar.  Hal yang  kemudian  menjadikan  masyarakat sebagai individu. Individu dipandang sebagai  kompensasi  yang  diakibatkan  dari aktivitas  pasar.  Hal  tersebut  kemudian diseimbangkan  melalui  kebijakan  sosial yang  dikeluarkan  oleh  negara.  Kebijakan sosial bukan berdasarkan kepada hak yang melekat  pada  setiap  individu,  melainkan lebih  kepada  kebijakan  yang  spesifik  dan terbatas. Artinya, negara menjadi pengobat bagi efek yang ditimbulkan oleh pasar agar
kemudian  individu  mempunyai  kapabilitas terhadap pasar. Padahal, kapasitas birokrasi  memiliki  peranan  yang  dominan dalam  proses  pembangunan.  Kapasitas birokrasi  dalam  pembangunan  berasal  dari kekuasaan  dan  struktur  hirarki  yang dimilikinya.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk menjalankan  fungsi  kontrol,  stabilitas,  dan pengatur pembangunan. Hal tersebut yang kemudian  menimbulkan  adanya  dominasi birokrasi  sebagai  lembaga  yang  memiliki kapasitas  dalam  pembangunan.  Artinya, birokrasi  menjadi  aktor  memiliki  kapasitas dalam  melakukan  proses  pembangunan demi  kebaikan  masyarakat.  Namun,  yang terjadi adalah ketidaksiapan birokrasi pemerintah dalam merespon dan mengelola liberalisasi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta.
Selain  kemampuan  dari  kapasitas birokrasi,  skema  kerjasama  pemerintah- swasta  tidak  bisa  terlepas  dari  pejabat- pejabat  yang  ada  dalam  birokrasi.  Pejabat yang  ada  dalam  birokrasi  merupakan penentu  dari  keputusan  yang  ada  pada birokrasi.  Meskipun  tidak  bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung,  namun  keputusan  yang  dibuat oleh  pejabat  birokrasi  tersebut  mengikat masyarakat.  Permasalahan  yang  timbul kemudian  adalah  permasalahan  yang ditimbulkan  akibat  dari  pejabat  birokrasi yang  gagal  memahami  dan  menanggapi kebutuhan  atas  persoalan  tertentu.  Hal tersebut  dapat  terjadi  walaupun  terdapat fungsi kontrol, berdasarkan struktur hirakis, yang  ada  dalam  birokrasi  itu  sendiri.  Hal tersebut  disebabkan  adanya  kekuasaan yang  besar  yang  berasal  dari  jabatannya. Tentunya, besarnya kekuasaan yang dimiliki  oleh  pejabat  birokrasi  kemudian membuat posisi pejabat birokrasi terdiferensiasi  di  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu,  pejabat  birokrasi  seringkali memiliki  aliansi  terhadap  kepentingan golongan tertentu.
Ketidaksiapan birokrasi dan kapasitas pejabat birokrasi tersebut kemudian  yang  menyebabkan  birokrasi menelan  mentah-mentah  gagasan  tentang peran  negara  yang  terpinggirkan  dalam liberalisasi. Hal tersebut yang menyebabkan terjaganya keberlangsungan liberalisasi hampir tanpa kendala. Tentunya, peran negara yang terpinggirkan
memperlihatkan  bahwa  lemahnya  birokrasi dalam  memberikan  perlawanan  terhadap keberlangsungan liberalisasi.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  cara- cara  otoritatif  yang  dapat  mengarahkan pejabat birokrasi tersebut. Cara-cara tersebut untuk mengarahkan dan mengontrol birokrasi
maupun keberlangsungan
skema kerjasama pemerintah-swasta. Meskipun begitu, batas-batas kontrol perlu dilakukan, sehingga  tugas-tugas  administrasi  dapat ditegaskan  dan  aturan  dapat  ditegakkan sehingga  kemudian  dapat  menciptakan dan  meningkatkan  daya  saing  birokrasi dalam skema kerjasama pemerintah- swasta. Peraturan diterapkan karena birokrasi memiliki tugas dalam menginterpretasikan  dan  menilai  apakah kondisi-kondisi empiris yang terjadi membenarkan penerapannya
dan
keberlangsungan  dari  skema  kerjasama pemerintah-swasta.
Komitmen pejabat birokrasi terhadap nasionalisme bagi skema kerjasama pemerintah-swasta lebih penting ketimbang  sistem  kontrol.  Komitmen  serta pengawalan  nasionalisme  dalam  kebijakan publik  perlu  dilakukan  oleh  birokrasi  untuk menyikapi dan mengelola proses liberalisasi serta memunculkan peran birokrasi.  Hal  tersebut  dapat  menciptakan posisi tawar birokrasi dalam skema kerjasama pemerintah-swasta serta
melawan derasnya pewacanaan dari liberalisasi
berupa pentingnya meminggirkan peran birokrasi lewat skema kerjasama  pemerintah-swasta  tersebut. Artinya, melalui komitmen serta pengawalan nasionalisme, pejabat birokrasi  dapat  mengambil  peran  secara tidak  langsung  dalam  skema  kerjasama pemerintah-swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin. 2005. Birokrasi . Yogyakarta : Tiara Wacana. Caporaso,  James  A.  Dan  David  P.  Levine.  2008. Teori-Teori  Ekonomi  Politik. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Endaryanta,  Erwin.  2007. Politik  Air  :  Studi  Politik  Privatisasi  Air  dalam  Relasi  Ekonomi Politik  Negara  dan  Trans  National  Corporations  (TNC),  Studi  Kasus  Pemetaan Kuasa dan Eksploitasi Sumber Air Si Gedhang Klaten oleh PT Aqua Danone . UGM : Laboratorium Fisipol UGM.
------------.2009. Resiko  Bencana  Industrial  dalam  Privatisasi  Sumber  Air  Si-Gedhang — Klaten . Journal disastrum, political and economic studies of disaster. Friedman,  Milton  dan  Rose  Friedman.  2013. Free  to  Choose  :  A  Personal  Statement . Yogyakarta : Pusstaka Pelajar.
Habibullah,  A.  2009. Kebijakan  Privatisasi  BUMN  :  Relasi  State,  Market  dan  Civil  Society . Malang : Averroes Press.
Idris, Syaharuddin. 2013. Kasus Privatisasi Pengelolaan Air Minum di PDAM Kota Makasar; dari investasi ke komodifikasi. TESIS. UGM.
Jayasuriya,  Kanishka.  2006. Statecraft,  Welfare,  and  The  Politics  of  Inclusion .  New  York  : Palgrave Macmillan.
Johnson,  Craig.  2013. Pembangunan  Tanpa  Teori  :  Kuasa  Pengetahuan  dan  Perubahan Sosial . Yogyakarta :Resist Book. Marsh,  David  &  Gerry  Stoker.  2010. Teori  dan Metode  dalam  Ilmu  Politik .  Bandung  :  Nusa Media.
Peters, B. Guy. 2001. The Future of Governing . Kansas : University Press of Kansas.
Prasetyantoko,  A  dkk.  2012. Pembangunan  Inklusif  :  Prospek  dan  Tantangan .  Jakarta  : LP3ES.
Sen, Amartya. 1999. Development as freedom . Oxford : Oxford University Press. Stone,  Deborah  A.  1997. Policy  Paradox:  The  Art  of  Political  Decision  Making .  New  York: WW Norton.