I  Gusti  Ayu  Lia  Yasmita  (2023) Peran  Pemerintah  Desa  dan  Peran  Kelembagaan  dalam  Keberlanjutan Layanan  Air  Minum  di  Desa  Sangketan  Kecamatan  Penebel  Kabupaten  Tabanan, (8)  9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, SASegustus 2023

## PERAN  PEMERINTAH  DESA  DAN  PERAN  KELEMBAGAAN  DALAM KEBERLANJUTAN  LAYANAN  AIR  MINUM  DI  DESA  SANGKETAN KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN

## I Gusti Ayu Lia Yasmita
Universitas Tabanan E-mail: liayasmita25@gmail.com

## Abstrak
Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seluruh makhluk hidup di  muka  bumi,  keberlanjutan  layanan  air  minum  merupakan  konsern  yang  harus diselesaikan dengan baik. Dalam peningkatan keberlanjutan layanan memerlukan kolaborasi  antara  pemerintah  desa  dan  peran  kelembagaan  dalam  upaya meningkatkan derajad hidup Masyarakat khususnya bidang air bersih. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yang  mana  penelitian  yang  dihasilkan dengan  mendeskriptifkan  kalimat  tertulis  maupun  lisan  yang  berasal  dari narasumber dengan menggunakan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pendampingan dan pengawasan cukup baik, dimana  pemerintah  desa  Sangketan  memasukkan  air  minum  kedalam  unit BUMDesa sehingga dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan pembinaan. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan melaporkan semua kegiatan pengelola yang  sifatnya  administrasi  dan  teknis.  Pembinaan  yang  dilakukan  adalah  dengan mendatangkan  orang-orang  yang  memiliki  kompeten  untuk  dapat  meningkatkan kompetensi  sumber  daya  manusia  pengelola.  Pembinaan  yang  dilakukan disesuaikan  dengan  masalah  yang  dihadapi  pengelola  di  lapangan  baik  dari  sisi pengelolaan sarana dan prasarana sampai dengan pelaporan tahunan yang nantinya akan  di  lakukan  musyawarah  desa  dengan  mengundang  Pemdes  dan  Masyarakat pengguna.
Kata kunci: Peran Pemerintah; Lembaga; Keberlanjutan Layanan Air minum.

## Abstract
Water is a basic need that must be met by all living things on earth, the sustainability of drinking water services is a concern that must be resolved properly. Improving service development requires collaboration between the village government and the role of institutions in an effort to improve the standard of living of the community, especially  in  the  field  of  clean  water.  This  study  used  a  descriptive  qualitative method in which research was produced by describing written and oral sentences from sources using in-depth interviews. The results of this study are the role of the
village  government in  assistance  and  supervision  which is  quite  good,  where the Sangketan village government includes drinking water into the BUMDesa unit so that it can easily carry out supervision and guidance. Supervision is carried out by reporting all management activities that are administrative and technical in nature. The guidance is carried out by bringing in people who have competence to be able to  improve  the  competence  of  managing  human  resources.  The  guidance  that  is carried out is adjusted to the problems faced by managers in the field both in terms of management facilities and infrastructure up to the annual report which will later be carried out at village meetings by inviting village administration and community users.

## Keywords: The Role of Government; Institution; Sustainability of Drinking Water
Services.

## Pendahuluan
Air  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi  oleh  seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Gunawan (2021), pentingnya air bagi manusia merupakan  salah  satu  hal  yang  harus memenuhi  standar  dalam  pemenuhannya  dimana setiap  individu  memerlukan  60-70  liter/dtk  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari- harinya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk serta diimbangi dengan peningkatan pengetahuan  masyarakat  dalam  menjaga  kesehatan  khususnya  penyediaan  air  minum maka penting menjaga kebersihan sumber air yang digunakan dalam upaya menciptakan air minum yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat (Fitriah, 2013).
Ketersediaan  sumber  air  yang  digunakan  oleh  masyarakat  hendaknya  tidak terkonatminasi oleh kuman dan penyakit, bebas dari zat kimia berbahaya, beracun, tanpa rasadan  bau  yang  tidak  menyenangkan,  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan domestik dan rumah tangga, serta memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI. Adapun pedoman mengenai air yang layak dikonsumsi didasarkan  pada  satandar  kualitas  air  minum  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan RI No 32 tahun 2017. Standar ini menjelaskan persyaratan Kesehatan air untuk keperluan  hygiene  sanitasi.  Oleh  karenanya  diperlukan  peran  pemerintah  dalam  upaya menjaga dan melesatrikan sumber air yang akan digunakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.
Permasalahan  mendasar  yang  dialami  oleh  negara  berkembang  terkait  dengan penyelenggaraan sistem air minum di masyarakat dirasa belum merata, kurangnya akses masyarakat  di  pedesaan  terhadap  layanan  air  bersih  yang  disediakan  oleh  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM).  Ketimpangan  layanan  yang  dirasakan  masyarakat  peri urban  memerlukan  dukungan  dan  penyelesian  yang  harus  ditindaklanjuti  oleh pemerintah.
Pencapaian akses layanan air minum yang dicanangkan oleh Kemetrian Pekerjaan umum  pada  tahun  2035,  dimana  seluruh  masyarakat  Indonesia  mendapatkan  akses  air minum  aman  dan  sehat,  maka  pemerintah  menciptakan  kebijakan  dalam  menyediakan
layanan air minum yang prima bagi masyarakat perdesaan melalui Program  Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).
Dalam  proses  pelaksanaannya  anggaran  Program  Pamsimas  berasal  dari  dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah), 10 Persen Pendanaaan infrastruktur terbangun yang berasal dari Dana Desa, serta terdapat bentuk kontribusi yang diberikan oleh masyarakat berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang/jasa yang akan dihitung dalam rupiah yang bertujuan untuk dapat  memperkuat  rasa  memiliki  masyarakat  terhadap  infrastruktur  dan  fasilitas  yang telah dibangun.
Peran perangkat desa dalam mendukung keberhasilan Program Pamsimas Di Desa Sangketan Kabupaten tabanan dalam upaya menyediakan layanan air minum yang layak dan  aman  dikonsumsi  oleh  masyarakat,  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP) Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun  2015  mengatur  tentang  Sistem  Penyediaan  Air Minum (SPAM), dimana dalam penyelenggaraanya SPAM di Desa menjadi wewenang dan  tanggungjawab  pemerintah  desa  sesuai  dengan  pasal  41,  yang  mencakup  hal-hal berikut: 1) Memberikaan pembinaan, dukungan, dalam hal pengawasan penyelenggaraan SPAM  di  tingkat  kelompok  masyarakat.  2)  Memfasilitasi  pelaporan  kinerja  kelompok masyarakat  kepada  pemerintah  Kabupaten/  Kota.  3)  Menyampaikan  laporam  terkait kondisi penyelenggaraan SPAM di Wilayahnya.
Peran pemerintah desa dalam upaya menciptakaan sistem tatanan pelayanan air minum  yang  dirasakan  memberikan  manfaat  besar  kepada  masyarakt  hendaknya  pula didukung dengan sistem pengelolaan yang mandiri dari kelompok masyarakat pengguna sarana  (Alviant,  2022).  Di  Desa  Sangketan  peran  serta  pemerintah  desa  dalam  upaya menciptakan pelayanan air prima di masyarakat cukup baik.
Menurut  hasil  prariset  yang  dilakukan  terlihat  bahwa  pemerintah  desa mengeluarkan pendanaan yang berasal dari dana desa yang digunakan untuk pembelian pipa  distribusi  untuk  memudahkan  dan  mendekatkan  air  kepada  masyarakat  sehingga masyarakat hanya mengeluarkan dana pembelian Sambungan Rumah (SR) untuk dapat mendapatkan pelayanan air seperti layaknya PDAM.
Penggunaan  SR  pada  masing-masing  pelanggan  dilakukan  dengan  harapan pengelola  air  minum  dapat  melakukan  pencatatan  terhadap  penggunaan  air  sehingga tercipta  sistem  pelaporan  yang  transparan  dan  akuntabilitas.  Pengelolaan  system  air minum di Desa Sangketan saat ini berada dibawah  Bumdesa, pungutan air yang masih rendah, serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan menggunakan air secara  efektif  menyebabkan  pendapatan  pengelola  air  minum  masih  cukup  rendah sehingga dalam upaya pemeliharaan, operasional dan pengembangan diperlukan upaya yang  cukup  besar  untuk  tetap  menjaga  dan  memelihara  layanan  air  yang  prima  di masyarakat.
Peningkatan pelaksanaan kualitas layanan oleh pengelola air minum dapat diukur dengan  komponen  kualitas  layanan  seperti  tangibles,  reliability,  responsiveness, assurance  dan empathy  (Parasuraman  et al.,  1988).  Tangibles  melihat  pada aspek fisik yang dapat terlihat, diantaranya bangunan, peralatan, staf dan fasilitas lainnya. Reliability
mengacu  kepada  kemampuan  pengelola  dalam  menyelenggarakan  layanan  yang  telah dijanjikan kepada masyarakat.
Responsiveness  berhubungan  dengan  kesiapan  dan  kemampuan  untuk  dapat membantu  masyarakat  serta  dapat  memberikan  layanan  yang  sungguh-sungguh (Yuvendri & Susanto, 2019). Assurance berkaitan dengan pengetahuan dan kesopanan para pekerja serta kemampuan pengelola untuk dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat (Wiryadi et al., 2020). Empathy mencakup perlakuan dan perhatian pribadi yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan.
Peningkatan  pelayanan  air  minum  di  Desa  Sangketan  saat  ini  berdasarkan praresearch menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) banjar dinas yang ada di Desa Sangketan serta potensi mata air yang cukup besar dengan debit air 4,5 ltr/dtk. Kondisi sumber mata air yang dimiliki serta didukung oleh sistem gravitasi tidak membuat layanan air di desa Sangketan  menjadi  optimal,  hal  ini  disebabkan  masih  banyak  masyarakat  yang  belum terlayani air.
Pelayanan air yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menggunakan  air,  kurangnya  pemahaman pengelola  dalam  memelihara  infrastruktur  Tanjung  (2024),  murahnya  biaya  air  yang dibebankan kepada pengguna air sehingga dalam penggunaannya menjadi tidak efisien. Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum (Kpsam) saat ini umumnya bekerja secara  informal,  dengan  akses  terbatas  pada  pembiayaan  dan  kapasitas  terbatas  untuk dapat mengembangkan serta mengadopsi praktik komersial dan sistem perencanaan yang lebih baik.
Kpspam  juga  sangat  mengandalkan  komitmen  dan  kontribusi  waktu  sukarela. Situasi  seperti  ini  memberikan  dampak  pada  keberlanjutan  sistem  pasokan  air  bersih perdesaan, melemahkan kualitas pelayanan dan memperkecil manfaaat yang didapat dari investasi  skala  besar  dalam  infrastruktur.  Keberlanjutan  sarana  air  minum  di  Desa Sangketan saat ini bernaung di bawah Bumdesa, hal ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  untuk  mendukung  sistem  pendanaan  kepada  Kpspams Desa Sangketan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh peran pemerintah desa dan Kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan air minum di Desa Sangketan, sehingga dalam  pemenuhannya  dapat  dilakukan  dengan  lebih  optimal  guna  menunjang  kulitas layanan air minum di masyarakat. Keberlanjutan layanan air minum dianggap hal penting dimana  dengan  adanya  air  minum  tingkat  derajat  Kesehatan  masyarakat  semakin meningkat, kesejahteraan masyarakat juga mengalani peningkatan karena terdapat usaha- usaha yang memerlukan air sebagai sarana dasarnya (Rofiana, 2015).
Peningkatan akses layanan air minum di masyarakat dengan pengelolaan berbasis masyarakat,  memerlukan  peran  serta  aktif  pemerintah  dalam  Upaya  mendukung peningkatan  kapabilitas  Afrilya  (2014)  Kpspams  baik  dari  sisi  teknis  dan  administrasi untuk  memberikan  pendampingan,  pelatihan  maupun  support  pendanaan  dalam  Upaya meningkatkan atau memperluas jaringan air minum sehingga seluruh masyarakat Desa Sangketan mendapatan akses layanan air minum secara prima.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dimana  data  yang didapat  tidak  dalam  bentuk  angka  tetapi  berbentuk  kata-kata,  gambar  yang  dapat mendefiniskan  dengan  detai  terkait  dengan  cakupan  penelitian  yang  dilakukan (Sudarwan, 2002). Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (narasumber), dapat melakukan dept interview kepada beberapa orang khusunya yang terlibat dan memahami lebih dalam tentang penelitian yang dilakukan serta mengamati perilaku obyek penelitian (Moleong, 2014).
Penelitian  deskriptif  merupakan  bentuk  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendeskripsikan atau menggambarakan fenomena yang sedang berlangsung saat ini baik yang  sifatnya  alamiah  ataupun  rekayasa  manusia.  Penelitian  ini  dibatasi  pada  urgensi masalah  penelitian,  penelitian  akan  difokuskan  pada:  1)  Peran  pemerintah  Desa  dalam memenuhi keberlanjutan layanan air minum di desa Sangketan. a)  Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran air minum. 2) Peran  Kelembagaan  air  minum dalam memenuhi kebutuhan layanan dan keberlanjutan layanan air minum.

## Hasil dan Pembahasan
A. Peran Pemerintah Desa dalam Memenuhi Keberlanjutan layanan air minum di Desa Sangketan
1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Air Minum
Pengelolaan dan pemanfaatan program oleh Pemerintah Desa saat ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan program air minum yang telah dikerjakan sepenuhnya oleh Masyarakat, fakta menunjukkan bahwa masih ada beberapa desa dalam pengelolaan sarana air minum belum berjalan secara maksimal. Kekurangan dalam pengelolaan dan perawatan terhadap asset oleh pemerintah desa merupakan hal yang harus ditingkatkan, dilihat dari sarana dan prasarana yang dibangun mengalami kerusakan Mukhrijal (2023) dan  menurunkan  nilai  manfaat  yang  dirasakan  oleh  Masyarakat  dan  hal  ini  menjadi indikasi nyata dari kurangnya upaya perawatan terhadap sarana prasarana yang dibangun.
Penyebab dari masalah ini termasuk kurangnya alokasi dana yang memadai untuk melakukan pemeliharaan. Pemerintah tidak mengalokasikan dana yang cukup, mungkin karena belum jelas status kepemilikan aset tersebut, meskipun sebenarnya aset-aset ini adalah milik dari masyarakat. Akibatnya, Pemerintah Desa kesulitan dalam mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena dianggap sebagai pendapatan non-pajak.
Ketidaktahuan  Pemerintah  Desa  terkait  program  air  minum  memberi  dampak terhadap  kendala  dalam  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  yang  terbangun.  Terdapat beberapa faktor yang memicu kurangnya pemahaman pemerintah desa, yakni:
1. Pemerintah  Desa  telah  mengalihkan  sepenuhnya  tanggung  jawab  program  ini kepada  Kelompok  Pengelola  Sistem  Penyedia  Air  Minum  (KP-SPAM), mengakibatkan  program  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Maka,  peran  aktif
Pemerintah Desa untuk mendorong kelancaran program ini menjadi amat penting demi  kesuksesan  program.  Jika  Pemerintah  Desa  menjalankan  perannya  secara optimal, maka prestasi suatu desa pun akan berkembang kearah yang lebih positif begitupun  sebaliknya,  ketidakketerlibatan  Pemerintah  Desa  dalam  tugasnya berpotensi menghambat kemajuan desa.
2. Belum  adanya  alokasi  dana  desa  yang  diperuntukkan  dalam  pengelolaan  sarana prassrana, hal ini disebabkan oleh KPSPAMS merupakan Lembaga yang dikelola oleh Masyarakat yang dianggap belum memiliki fungsi hukum yang jelas sehingga pemerintah desa harus mencari solusi lain dalam menentukan kebijakan agar supaya pengelolaan air minum dapat dibiayai dari dana desa. Solusi yang berjalan di desa sangketan  dengan  memasukkan  KPSPASM  kedalam  unit  BUMDesa,  sehingga dalam  pengelolaannya  Pemerintah  Desa  dapat  menganggarakan  dana  kepada Bumdes.
3. Kurangnya sinergisitas antara Pengelola Air (KPSPAMS) dengan pemerintah desa, sehingga campur tangan pemerintah desa sangat kecil.
Menurut hasil wawancara dengan pemerintah desa terkait pembinaan  Kpspams di Desa  Sangketan  dapat  disimpulkan  bahwa  pembinaan  oleh  pemdes  kepada  Kpspams merupakan  bagian  yang  sangat  penting,  pemerintah  desa  Sangketan  saat  ini mendatangkan  narasumber  dari  PDAM  atau  pemerintah  Kabupaten  dan  Pendamping Desa  untuk  memberikan  pemahaman  terkait  menjaga  dan  memelihara  infrastruktur terbangun agar dapat dirawat secara kontinyu agar dapat menjaga kualitas dan produksi air  yang  layak  konsumsi  serta  memberikan  dampak  bagi  keberlanjutan  sarana.  Dalam merencanakan musrenbang desa dapat disebutkan bahwa dalam upaya untuk melakukan pendampingan dengan menyiapkan pendanaan yang tertuang dalam APBdesa yang dapat menunjang dalam kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur (Fauzana, 2020).
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  adalah  dengan  adanya partisipasi  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  segala  kebutuhan  Masyarakat, proses  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  bertujuan  untuk  dapat memberikan kontribusi nyata dan aktif dimana tingkat pemantauannya dilakukan secara berjenjang  dimulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian  sehingga  dalam  pengelolaan Kpspams  dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan  seluruh  Masyarakat  yaitu  dengan mendapatkan cakupan layanan air minum yang aman dan sehat.
Kolaborasi antara pemerintah desa dan Masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa  percaya  dan  memiliki  yang  dilakukan  dan  dijalankan  secara  bersama-sama  oleh selurun  elemen  serta  disesuaikan  dengan  peran  masing-masing.  Hasil  penelitian  di lapangan menunjukkan bahwa, tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sangketan  adalah  dengan  adanya  pelaporan  berjenjang  yang  dilakukan  oleh  Kpspams dengan membuat pencatatan seperti pembukuan yang dilaporkan kepada Ketua BumDesa setiap bulannya.
Laporan  penerimaan  dan  pengeluaran  dari  pungutan  air  di  Masyarakat  per masing-masing  KK  dengan  nilai  penggunaan  perhitungan  air  progresif  dimana masyarakat  pengguna  layanan  air  akan  membayar  biaya  beban  sebesar  Rp.  5.000,
sehingga rata-rata masyarakat pengguna akan membayar kurang lebih Rp. 12.000, - per bulan/KK.
Dengan  tingkat  pembayaran  air  yang  sangat  kecil,  menyebabkan  peran  serta pemerintah  desa  sangat  dibutuhkan  dalam  Upaya  menopang  ketimpangan  pemasukan antara  penerimaan  dan  pengeluaran  KPSPAMS  sehingga  pemerintah  desa  Sangketan memberikan  dukungan  dalam  pengawasan  keuangan,  dengan  memberikan  laporan pemasukan  dan  pengeluaran  setiap  tahunnya  kepada  pemerintah  desa  dan  Masyarakat dengan melasanakan rembug.

## b.  Peran  Kelembagaan  Air  Minum  dalam  Keberlanjutan  Layanan  Air  Minum Berbasis Masyarakat
Keberlanjutan  diartikan  sebagai  usaha  dan  aktivitas  yang  dilakukan  dalam penyediaan air minum serta pemeliharaan lingkungan, bertujuan untuk terus memberikan manfaat  dan  pelayanan  berkelanjutan  kepada  masyarakat  pengguna  (Kuncoro,  2018). Menurut Schuringa, seperti yang diutip oleh Kamulyan (2018), sebuah sistem penyediaan air  dianggap  berkelanjutan  apabila:  sistem  tersebut  beroperasi  dan  digunakan  secara efektif,  mampu  memberikan  manfaat  yang  memadai  dalam  berbagai  aspek  seperti kualitas,  kuantitas,  keteraturan,  ketersediaan,  efisiensi,  kesetaraan,  keandalan,  dan kesehatan;  berjalan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang  tanpa  dampak  negatif  pada lingkungan;  semua  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  terpenuhi;  adanya  lembaga pengelola  yang  bertanggung  jawab;  serta  mendapatkan  dukungan  yang  memadai  dari pihak eksternal.
Pengelolaan  air  minum  berbasis  masyarakat  dalam  peranannya  sangat memerlukan kelembagaan yang cukup baik. Kpspams sebagai wadah dalam pengelolaan air minum dimana diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di bidang pengelolaan sarana dan prasarana air minum. Pengembangan Kpspams sangat dipengaruhi  oleh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  dimana  kelembagaan  merupakan ujung tombak dari keberhasilan pengelolaan air minum berbasis Masyarakat.
SDM  Kpspams  sangat  diperlukan  hal  ini  disebabkan  dalam  pengelolaannya diperlukan pengelola yang memahami dan mengerti pelaporan baik yang sifatnya teknis maupun  administrasi  yang  bertujuan  untuk  memberikan  cakupan  layanan  prima  di masyarakat.
Kelembagaan  air  minum  di  desa  Sangketan  saat  ini  sudah  cukup  baik,  namun perlu adanya pendampingan yang lebih intensif. Pendampingan secara teknis dilakukan oleh pemerintah desa dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Puprpkp Kabupaten Tabanan, PDAM dan pendamping desa yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan administrasi.  Tujuan  didatangkannya  narasumber  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman, peningkatan kapasitas kepada pengelola dalam Upaya memberikan layanan air minum yang prima di Desa Sangketan.

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Sangketan adalah dengan mendatangkan narasumber  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  air  minum  seperti  dinas  Puprpkp Kabupaten Tabanan, PDAM Kabupaten Tabanan, Fasilitator Pamsimas dan Pendamping desa dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kapabiltas  Kpspams. Dalam menunjang kinerja Kpspams pemerintah Desa Sangketan juga memasukkan unit air minum dalam Bumdesa,  sehingga  dalam  perumusan  anggaran  keuangannya  dapat  dieralisasikan melalui APBdesa. Pengelolaan unit air minum di bawah Bumdesa bertujuan untuk dapat memberikan  pendampingan  pendanaan  kepada  pengelola  dalam  Upaya  menciptakan layanan  air  minum  prima  di  Masyarakat.  Sumber  daya  manusia  pengelola  merupakan salah satu indicator kuat yang dapat meningkatkan cakupan layanan air yang lebih baik,

## BIBLIOGRAPHY
Afrilya,  F.,  &  Rahmawati,  A.  (2014). Program  Penyediaan  Air  Minum  Berbasis Masyarakat di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo .
Alviant,  A.  (2022). Efektivitas  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru . IAIN Parepare.
Fauzana,  D.  A.  (2020). Realisasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah .  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Fitriah,  E.  A.  (2013).  Upaya  mendorong  partisipasi  remaja  dalam  pemeliharaan kebersihan  lingkungan  sumber  air  pada  komunitas  pemulung  al  bahar  depok. Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi , 6 (2), 921–931.
Gunawan,  R.,  &  Siregar,  A. W.  (2021). Analisis  Kebutuhan  Air  Bersih  Pada  Instalasi Pengolahan Air PDAM Labuhanbatu Kota Rantau Prapat . UMSU.
Kamulyan,  P.,  Keahlian,  B.,  &  Kebumian,  L.  D.  A.  N.  (2018).  Evaluasi  Kebelanjutan Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  Berbasis  Masyarakat  Di  Kota  Blitar. Intitut Teknologi Sepuluh November, Surabaya .
Kuncoro, M. (2018). Perencanaan Pembangunan . Gramedia Pustaka Utama.
Moleong,  L.  J.  (2014).  Metode  penelitian  kualitatif  edisi  revisi. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya .
Mukhrijal, M., Fadila, A., Maulani, M. P., Nazhifah, S., Salsabiil, V. S., & Kamaly, N. (2023).  Efektivitas  Pengelolaan  Aset  Pengelolaan  Rumah  Sewa  Desa  Di  Gampong Ceurih Banda Aceh. TheJournalish: Social and Government , 4 (2), 133–145.
Parasuraman,  A.,  Zeithaml,  V.  A.,  &  Berry,  L.  (1988).  SERVQUAL:  A  multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 1988 , 64 (1), 12–40.
Rofiana, V. (2015). Implementasi Kebijakan Program Pamsimas (Penyedian Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 1 (2), 81–114.
Sudarwan, D. (2002). Menjadi peneliti kualitatif. Bandung: Pustaka Setia .
Tanjung,  S.  M.,  Fahira,  J.  R.,  Walid,  M.,  Syahputra,  D.,  &  Simamora,  I.  Y.  (2024). Pemanfaatan  Pembangunan  Sistem  Pengelolaan  Air  Minum  (SPAM)  Regional Mebidang  pada  Masyarakat  di  Jalan  Medan-Binjai  Say. El-Mal:  Jurnal  Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 5 (1), 523–529.
Wiryadi,  R.,  Sihombing,  M.,  &  Isnaini,  I.  (2020).  Analisis  Kualitas  Pelayanan  dalam Pencatatan  AK  1  dalam  Memberikan  Kepuasan  kepada  Masyarakat  pada  Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik , 2 (1), 48–58.
Yuvendri,  R.,  &  Susanto,  R.  (2019). Meningkatkan  Mutu  Pelayanan  Dalam  Usaha Menghimpun  Dana  Masyarakat  (Tabungan)  Pada  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang . Center for Open Science.
Copyright holder: I Gusti Ayu Lia Yasmita (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: