## Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga

## Husni Thamrin, Eli Tri Kursiswanti, Ira Pebriani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda thamrin@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2021 Accepted: June 30, 2021 Domestic  problems  were  initially  seen  as  private  issues between individuals, but the rise of domestic violence led the government to contribute to addressing the problem. One of the violence that is often accepted in the domestic is psychic violence, therefore researchers are interested in studying the analysis of the evidence of criminal acts of psychic violence in the domestic sphere. This research is an empirical juridical law  study.  Through  a  sociological  juridical  research approach.  The  research  location  is  located  in  Samarinda Police,  Samarinda  State  Prosecutor's  Office,  Samarinda District Court, types and sources using primary data as well as  secondary  data,  techniques  of  obtaining  data  obtained through primary data collection techniques by interview while secondary  data  collection  techniques  are  obtained  from literature studies. Keywords:
Psychic Violence, Proof, Home

## Abstrak
Masalah  rumah  tangga  pada  awalnya  dipandang  sebagai  masalah  pribadi (privat)  antara  individu  satu  dengan  individu  lainnya,  namun  maraknya kekerasan  dalam  rumah  tangga  membuat  pemerintah  turut  andil  dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu kekerasan yang kerap diterima dalam rumah  tangga  adalah  kekerasan  psikis,  oleh  karenanya  peneliti  tertarik  untuk menelaah secara analisa terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup  rumah  tangga.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris. Melalui  pendekatan  penelitian  yuridis  sosiologis. Lokasi  penelitian  terdapat  di Polrestabes  Samarinda,  Kejaksaan  Negeri  Samarinda,  Pengadilan  Negeri Samarinda,  jenis  dan  sumber  menggunakan  data  primer  serta  data  sekunder, teknik  memperoleh  data  diperoleh  melalui  teknik  pengumpulan  data  primer dengan  cara  wawancara  sedangkan  teknik  pengumpulan  data  sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Kata Kunci: Kekerasan Psikis, Pembuktian, Rumah Tangga.

## LATAR BELAKANG
Perkawinan  merupakan  babak  baru  bagi  individu  untuk  memulai  suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran  akan  menentukan  tugas  dan  kewajiban  individu  dalam  suatu  keluarga yang  harmonis.  Dengan  lembaga  tersebut  akan  diperoleh  aturan  hukum  yang melindungi  keberadaan  hubungan  tersebut  di  dalam  masyarakat.  Pada  masa selanjutnya,  kemudian  pasangan  tersebut  menjadi  sebuah  keluarga  yang didalamnya  terdiri  dari  seorang  ayah,  ibu  dan  anak  anak  atau  tanpa  anak sekalipun.  Dalam  menjalani  kehidupan  berkeluarga  tentunya  tidak  semudah dan  semulus  yang  dibayangkan,  pasti  banyak  lika-liku  masalah  yang  harus dihadapi  oleh  keluarga  tersebut.  Disini  pengertian  dan  rasa  kebersamaan kekeluargaan  sangat  dibutuhkan  agar  pada  nantinya  semua  permasalahan yang  dihadapi  dapat  selesai  sesuai  dengan  harapan  dari  masing-masing anggota keluarga tersebut. 1
Kekerasan psikis yang sering terjadi dalam rumah tangga sering kali dianggap sekedar  “bumbu”  dalam  suatu  perkawinan  bahkan  dianggap  biasa  saja sehingga  pihak  luar  tidak  pantas  untuk  mencampurinya,  padahal  dari kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  tindakan  melawan hukum  yang  mana  terhadap  pelakunya  sudah  sepantasnya  dijatuhi  sanksi pidana.  Ketentuan  pidana  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  diatur  dalam Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : 2
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Persoalan  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  yang  dahulu  hanya  sekedar persoalan  keluarga  sekarang  telah  berubah  menjadi  persoalan  hukum  dan siapa  saja  boleh  mengadukan  kepada  aparat  penegak  hukum  atau  kasus- kasus kekerasan psikis tanpa perlu takut dianggap sebagai upaya mencampuri urusan  keluarga  lain.  Namun  dalam  penegakan  hukumnya,  terbilang  rumit sebab  proses  pembuktian  kekerasan  psikis  merupakan  jenis  kekerasan  yang cukup  sulit  untuk  dibuktikan  karena  kekerasan  ini  tidak  memiliki  bukti  fisik sehingga tidak akan terlihat secara nyata bekas kejahatannya.
1 Edwin  Manumpahi, Kajian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap  Psikologi  Anak, e- journal “Acta Diurna” Volume V No. 1, Halmahera Barat, 2016, hlm. 1.
2 Ibid
Berkaitan  dengan  kekerasan  psikis,  pembuktian  dilakukan  demi  kepentingan jaksa  untuk  menentukan  arah  dakwaannya  sedangkan  bagi  hakim  demi memutus perkara yang seadil-adilnya. Adapun yang dimaksud mengenai alat- alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dan  diatur  dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat (1).
Salah satu alat bukti yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkap tindak kekerasan  psikis  adalah  bukti  surat.  Alat  bukti  surat  memang  ada  banyak jenisnya,  salah  satu  diantaranya  adalah  laporan  dalam  bentuk  tertulis  yang dibuat  oleh  para  ahli  kedokteran  kehakiman  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah visum et repertum.   Visum  et  repertum  memang  tidak  dicantumkan  dalam KUHAP  secara  tegas,  namun  visum  et  repertum  berfungsi  sebagai  laporan tertulis  untuk  kepentingan  peradilan  atas  permintaan  penegak  hukum  yang berwenang  di  sini  khususnya  oleh  penyidik.  Visum  et  repertum  merupakan keterangan  ahli  yang  dibuat  oleh  dokter  sesuai  dengan  kesepakatan  yang dibuat  antara  IKAHI  dan  IDI  tahun  1986  di  Jakarta,  yaitu  untuk  membedakan dengan surat keterangan ahli lainnya 3 dan dibuat berdasarkan terhadap segala sesuatu  yang  dilihat  dan  ditemukan  pada  pemeriksaan  barang  bukti, berdasarkan  sumpah  pada  waktu  menerima  jabatan,  serta  berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
Di  dalam  kasus  kekerasan  psikis,  jenis  VeR  yang  digunakan  adalah  VeR psikiatri.  Namun,  dalam  perkembangannya  para  korban  kekerasan  dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) serta kurangnya pengetahuan  mengenai  kekerasan  psikis  yang  merupakan  tindakan  pidana yang dapat dijatuhi pidana kepada pelakunya.   Contoh kekerasan psikis dalam rumah  tangga  misalnya  istri  lupa  menyiapkan  sarapan  pagi  lalu  mendapat makian  dari  suaminya  dengan  kata-kata  yang  kasar  dan  menyakitkan,  lalu suaminya  berselingkuh  dengan  wanita  lain  dan  mulai  banyak  mencari  alasan untuk  sampai  pada  tahap  menceraikan  istri,  anak-anak  yang  mengalami ketakutan terhadap orang tuanya bahkan sampai mengalami penderitaan psikis berat atau trauma yang berkepanjangan akibat perlakuan yang tidak baik dari orang tua hanya karena si anak tidak bisa diatur. Munculnya peristiwa-peristiwa yang  memilukan  seperti  ini  semakin  menegaskan  bahwa  tindakan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  tampaknya  semakin  mudah  saja  terjadi  tetapi  sangat sulit untuk diketahui.

## METODE
Berdasarkan  latar  belakang  dan  pokok  permasalahan,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  yuridis  empiris , dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  yurudis sosiologis,  lokasi  penelitian  terdapat  di  Polrestabes  Samarinda,  Kejaksaan Negeri  Samarinda,  Pengadilan  Negeri  Samarinda,  jenis  dan  sumber
3 Abdul  Mun’im    Idries, Pedoman  Praktis  Ilmu  Kedokteran  Forensik, Sagung  Seto,  Jakarta, 2009, hlm. 10
menggunakan  data  primer  serta  data  sekunder,  teknik  memperoleh  data diperoleh  melalui  teknik  pengumpulan  data  primer  dengan  cara  wawancara sedangkan  teknik  pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi kepustakaan.  Studi  dokumentasi  serta  penelusuran  internet.  Penelitian  ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan  kenyataan-kenyataan  yang  ditemui  di  lapangan.  Pendekatan yang  dilakukan  adalah  pendekatan  normatif  yaitu  dengan  melakukan penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti  yang  sudah  diketahui  bahw  sebelum  ada  Undang-Undang  PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah  penganiayaan.  Namun,  setelah  disahkannya  Undang-Undang  PKDRT kemudian  muncul  satu  tindak  pidana  yaitu  kekerasan  psikis  disertai  dengan ancaman pidana kepada pelakunya yang secara eksplisit belum terdapat dalam Undang-Undang  manapun  bahkan  di  KUHP.  Pada  dasarnya  kekerasan  psikis ini  dilandasi  oleh  cinta  dan  kasih  sayang  terhadap  pasangannya  sehingga terkadang  korban  tidak  menyadari  bahwa  perlakuan  pelaku  (suami)  sudah cukup mengganggu psikologinya.
Dalam  Pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang  PKDRT,  kekerasan  psikis  termasuk delik  aduan  sebab  akibat  dari  perbuatannya  tidak  menyebabkan  luka  berat yang  dapat  mengganggu  aktivitas  sehari-hari  sedangkanpd  Pasal  45  ayat  (1) termasuk  ke  dalam  delik  biasa  sebab  akibat  dari  perbuatannya  menyebabkan gangguan psikis yang berat pada korbannya.
Keluarnya  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga menunjukkan  adnaya  pergeseran  pengaturan  masalah  rumah  tangga, khususnya  yang  berkaitan  dengan  terjadinya  kekerasan,  yang  semula dipandang  sebagai  urusan  pribadi  antara  individu  yang  satu  dengan  individu yang  lainnya  dalam  suatu  rumpun  yang  bernama  keluarga  menjadi  urusan negara.
Mengenai  pembuktian  perkara  di  pengadilan,  Undang-Undang  PKDRT mengatur  sebagaimana  dalam  Pasal  55,  bahwa  sebagai  salah  satu  alat  bukti yang  sah  keterangan  seorang  saksi  sudah  cukup  untuk  membuktikan  bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Hal ini mengandung  pengertian  bahwa  keterangan  saksi  korban  ditambah  dengan satu  alat  bukti  lainnya  sudah  cukup  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah dan cukup bagi hakim untuk menjatuhakn hukuman kepada terdakwa.
Pasal ini pada dasarnya bertentangan dengan asas satu saksi bukanlah saksi (unus  testis  nullus  testis) tetapi  adanya  situasi  mengenai  sulitnya  pembuktian kekerasan  dalam  rumah  tangga,  KUHAP  membuka  peluang  untuk  munculnya pasal  peralihan  atas  adanya  ketentuan  khusus  yang  berlaku  diluar  KUHAP, sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  yang  berbunyi sebagai berikut :
“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap  semua  perkara  diberlakukan  ketentuan  undang-undang  ini, dengan  pengecualian  untuk  sementara  mengenai  ketentuan  khusus acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang  tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  ini  mirip  dengan  Pasal  103  KUHP  yang  berbunyi sebagai berikut :
“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII uku ini juga berlaku bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh  ketentuan  perundang-undangan lainnya  idancam  dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh  Undang-Undang ditentukan lain”.
Pasal  103  KUHP  tersebut  disebut  juga  dengan  Pasal  jembatan,  yaitu  pasla yang  menghubungkan  KUHP  dengan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  diluar KUHP. Hal ini berkaitan dengan asas lex specialis derogate legi generalis yang artinya  hukum  yang  bersift  khussu (lex  specialis) mengesampingkan  hukum yang bersifat umum (lex generalis) . Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dapat mengesampingkan aturan yang ada dalam KUHP maupun KUHAP.
Dengan demikian, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP serta memperhatikan adanya asas lex specialis derogate legi generalis, maka dapat dikatakan bahwa asas unus testis nullus testis ( satu saksi  bukan  saksi)  tidak  bertentangan  dengan  doktrin  pembuktian  dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengingat rumitnya dalam menentukan alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana ini.
Jenis  tindak  pidana  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  diatur  dalam  Pasal 5b Undang-Undang PKDRT yang mengandung unsur-unsur adalah perbuatan yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis berat  pada  seseorang.  Dalam  Pasal  7  Undang-Undang  PKDRT  mengatur mengenai  pemidanaan  kekerasan  psikis  baik  untuk  kekerasan  psikis  ringan maupun kekerasan psikis berat.
Pada umumnya dalam hakim acara pidana (formeel strafrecht/starfprocesrecht) pada  khususnya  aspek  pembuktian  memegang  peranan  menentukan  untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Alat bukti  punya  peran  yang  sangat  penting  dlmsis  pemeriksaan  di  persidangan. Sebab,  alat  bukti  akan  menjadi  target  penting  untuk  menemukan  titik  terang dalam  proses  penyidikan  dan  dasar  untuk  membentuk  keyakian  hakim  dalam menjatuhkan ptuusan yang seadil-adilnya terhadap perkara yang disidangkan. Namun,  dalam  mengumpulkan  alat  bukti  dalam  kasus  kekerasan  psikis  itu terbilang cukup rumit.
Menurut  Jaksa  Fungsional  I  Kejaksaan  Negeri  Samarinda  mejelaskan  bahwa masalah  dalam  mengumpulkan  alat  bukti  memang  selalu  menjadi  kendala
dalam  penanganan  kasus  KDRT.  Seperti  contoh,  untuk  membuktikan  bahwa telah  terjadi  kekerasan  fisik  harus  ada  visum  yang  disertakan.  Padahal, seringkali  terjadi  hasil  visum  hanya  menunjukkan  kekerasan  yang  terakhir dilakukan  kepadanya.  Misalnya  badan  korban  hanya  kelihat  lecet  atau  lebam, padahal dia (korban) dipukuli tiga bulan berturut-turut atau sudah disiksa dalam jangka  waktu  yang  lama.  Sehingga  luka-luka  sebelumnya  yang  pernah mengalami koma bisa jadi sudah sembuh sehingga tidak bisa disertakan dalam visum  yang  sudah  dibuat.    Dalam  kasus  kekerasan  psikis,  satu-satunya  cara untuk membuktikan bahwa korban mengalami kekerasan psikis adalah dengan dibuatkannya  keterangan  dair  psikologi  atau  psikiater.  Sebaiknya  juga  dalam penanganan kasus kekerasan psikis, rekaman bisa dijadikan alat bukti karena ada  beberapa  kasus  dimana  korban  tidak  dapat  hadir  ke  persidangan  karena takut dengan suaminya yang menjadi terdakwa. Selain itu, alat bukti rekaman juga dapat digunakan dalam kasus yang korbannya meninggal, sehingga tidak bisa memberikan kesaksian, atau dalam kasus yang kejadiannya tidak memiliki saksi tetapi terdapat alat bukti lainnya. 4
Visum  et  Rpertum  Psikiatrikum yang  selanjutnya  disingkat  VeRP  merupakan salah satu jenis visum yang digunakan di dalam proses peradilan. VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran kejiwaan yang berbentuk surat sebagai hasil  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  pada  seseorang  dalam  fasilitas  pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembuatan VeRP adalah sebagai berikut :
1)  Kepolisian;
2)  Kejaksaan
3)  Pengadilan;
4)  Korban yang mengajukan permintaan pembuatan VeRP akan dibantu melalui pengacara yang menangani kasusnya lalu disampaikan ke penyidik.
Dalam  melakukan  pemeriksaan  kepada  korban  untuk  membuktikan  bahwa benar  korban  telah  mengalami  kekerasan  yang  menyebabkan  psikologinya terganggu  dilakukan  oleh  Tim  yang  dibentuk  oleh  pimpinan  fasyankes  melalui Surat Keputusan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tim ini terdiri dari 1 (satu)  dr  SpKJ  (dokter  spesialis  kejiwaan)  yang  merangkap  sebagai  ketua  tim dan pembuat VeRP dan dibantu oleh minimal 2 (dua) tenaga kesehatan lainnya diantaranya  dr  SpKJ  lainnya,  dr.Sp  (dokter  spesialis),  dokter  umum,  psikologi Klinis, serta tenaga keperawatan (suster). Dr SpKJ bertugas untuk melakukan pemeriksaan  psikiatrik  secara  menyeluruh,  memimpin  rapat  dan  merangkum hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya serta  menyusun  VeRP.  Tenaga  kesehatan  lainnya  (dr  SpKJ  lainnya,  dr.Sp (dokter  spesialis),  dokter  umum,  psikologi  Klinis,  serta  tenaga  keperawatan (suster)  melakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan  bidang  keilmuannya, melakukan  pencatatan  dan  mencatat  hasil  temuannya  bersama  anggota  tim lainnya dalam menyusun kesimpulan pemeriksaan.
4 Hasil wawancara, tanggal 11 Desember  2019
Kegiatan  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  untuk  kepentingan  penegakan  hukum meliputi :
a.  Wawancara klinis psikiatrik;
b.  Pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
c.  Pemeriksaan psikometrik;
d.  Pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi;
e.  Analisis medikolegal;
f.  Penyusunan VeRP
Hasil  pemeriksaan  jiwa  akan  dituangkan  dalam  bentuk  VeRP  yang  memuat mengenai  anamnesis,  hasil  pemeriksaan  dan  observaasi  psikiatrik,  hasil pemeriksaan  fisik,  pemeriksaan  menunjang,  kesimpulan,  dan  penutup.  VeRP ini  diserahkan  kepada  instansi  pemohon  pemeriksaan  paling  lambat  7  (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
Dari  kelima  macam  alat  bukti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  akan  dibahas mengenai keterangan ahli. Dalam ilmu kedokteran kehakiman selain alat bukti tersebut dikenal pula apa yang dinamakan bukti-bukti yaitu sebagai berikut :
1.  Saksi  hidup (eye  witness) yaitu  orang  yang  meyaksikan,  melihat  atau mengetahui atau mendengar sendiri;
2.  Saksi diam (silent witness) yaitu berupa bukti fisik (physical evidence) yaitu bukti-bukti benda yang dipersiapkan, dibuat, diperoleh, disimpan, dipergunakan,  dialihkan,  disembunyikan,  ditinggalkan  dan  sebagainya oleh si pelaku.
Sebenarnya  “saksi  diam”  ini  berbicara  banyak,  hanya  saja  dalam  “bahasanya sendiri”,  sehingga  tidak  dapat  dimengerti  oleh  orang  awam.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan “penerjemah” atau yang lazimnya disebut sebagai saksi ahli (skilled witness) .  Di  depan  persidangan,  saksi  ahli  atau  ilmuan  mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang “saksi diam” akan tetapi, ada pula ilmuan yang tidak melakukan pemeriksaan tetapi hanya didengar pendapatnya saja. Saksi  ahli  yang  diminta  pendapatnya  terlebih  dahulu  harus  mengucapkan sumpah  atau  janji,  bahwa  ia  akan  memberikan  keterangan  sesuai pengetahuannya dengan sebaik-baiknya menurut agama dan kepercayaan dan ahli  tersebut  dapat  menolak  untuk  memberikan  keterangan,  apabila  ada kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  karena  harkat  dan  martabat  atau pekerjaan dan jabatannya.
Berkaitan  dengan  kondisi  kejiwaan  peneliti  melakukan  wawancara  dan menjelaskan kalau untuk membuktikan bahwa seseorang mengalami kekeasan psikis kita membutuhkan bantuan ilmu psikologi forensik. Tahap pertama yang akan  dilakukan  untuk  memeriksa  kondisi  pasien  adalah  dengan in  depth interview (wawancara  mendalam)  untuk  melihat  kesinkronan  data  yang diberikan oleh pasien. Kemudian mengecek significant other (pasangan) untuk mencocokkan  kesesuaian  info  dari significant  other dengan  si  korban.  Dalam proses pengecekan ini, psikologi akan mengukur tingkat depresi korban selama berumah  tangga  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  korban  mengalami kekerasan  psikis  sebab  reaksi  mental  sangat  ditentukan  oleh  bagaimana
persepsi seseorang terhadap tindakan orang lain pada dirinya. Jadi, pada saat si korban dari kecil hidup bersama keluarga yang sudah terbiasa menggunakan kekeasan maka ambang batas stressnya menjadi tinggi dibanding orang-orang yang  lahir  dari  keluarga  yang  lembut  dan  santun.  Namun,  muncul  pertanyaan apakah saat dibentak sekali sudah termasuk kekerasan psikis.
Secara umum untuk mengukur tingkat kekerasan psikis adalah dengan melihat intensitas  dan  frekuensi  kekerasan  itu  terjadi  sebab  dibentak  sesekali  dalam masalah-masalah tertentu itu wajar karena membentak dalam keadaan marah itu  sebuah  tindakan  reflex  yang  kadang  sulit  untuk  dikontrol.  Lain  halnya apabila  ternyata  hal  tersebut  merupakan habit (kebiasaan)  dan  gaya  dalam berkomunikasi  dengan  pasangannya.  Dalam  penanganan  dampak  kekerasan psikis, korban yang bisa ditangani oleh psikolog adalah korban yang masih bis kontak  realitas  atau  masih  bisa  berkomunikasi  dengan  baik  dan  belum  terlalu banyak  gejala  fisik  yang  disebabkan  oleh  gangguan  mental  seperti  depresi ringan, susah tidur, tidak percaya diri dan lain-lain. Kekayaan tetapi, saat sudah memasuki  kategori  depresi  berat  atau  biasa  disebut  dengan Skizofrenia sebaiknya  melakukan  konsultasi  ke  Psikiater  karena  gangguan  mental  seperti ini  butuh  penanganan  khusus  dengan  bantuan  obat-obatan  untuk  mengatasi gejala yang dialaminya. 5
Jadi  menurut  peneliti  alangkah  baiknya  untuk  mempersiapkan  dahulu  bukti- bukti yang diperlukan sebelum melaporkan kepada kepolisian agar dapat lebih meyakinkan  polisi  untuk  menindaklanjuti  kasusnya,  Jaksa  dalam  membuat dakwaan  dan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya.  Bukti-bukti  yang dimaksud  misalnya  sudah  mempersiapkan  dari  awal  hasil Visum  et  Repertum Psikitrikum agar  hasil  pemeriskaan  dan  kondisi  korban  tidak  memiliki perbedaan. Visum ini memang merupakan salah satu alat bukti tapi visum tidak dapat  berdiri  sendiri  harus  ada  bukti  lain  yang  menerangkan  suatu  tindak pidana  karena  visum  lebih  kepada  menerangkan  adanya  suatu  akibat  dari suatu  perbuatan.  Akibatnya  sudah  diterangkan  melalui  visum  tetapi perbuatannya tidak sebab perbuatan ini bisa diterangkan melalui bukti berupa saksi, keterangan saksi, maupun petunjuk.
Lebih  lanjut  harapan  peneliti  kedepannya,  meskipun  keterangan  saksi  korban sudah cukup ditambah dengan hasil visum, alangkah baiknya apabila ada saksi lain  yang  melihat  dan  mendengr  langsung  kekerasan  tersebut  agar  dapat menguatkan  pembuktian  di  muka  persidangan,  dalam  hal  ini  agar  lebih meyakinkan para penegak hukum khususnya dalam kasus-kasus yang dimana saksi  korban  tidak  dapat  hadir  sehingga  dapat  menutup  celah  bagi  terdakwa untuk menyangkal perbuatannya.
Dalam proses pembuktian kekerasan psikis, campur tangan dari ahli kejiwaan sangat dibutuhkan sebab untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis tidak semudah  membuktikan  kekerasan  fisik  yang  dapat  dilihat  secara  nyata  pada
5 Hasil wawancara, 17 Januari 2021
tubuh  korban.  Alangkah  baiknya  agar  korban  dapat  mengumpulkan  seluruh bukti yang diperlukan dan memantapkan hati dalam membuat laporan agar di tengah  proses  penyidikan  tidak  mencabut  laporan  tersebut,  sehingga persidangan  tetap  berlanjut  dan  dapat  memberi  efek  jera  kepada  terdakwa. Serta  kepada  penyidik  kepolisian  saat  pertama  kali  menerima  laporan, sebaiknya sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kejiwaan sehingga dapat menghasilkan  visum  et  repertumm  psikiatrikum  agar  hasil  visumnya  dapat menunjukkan kondisi korban yang sesungguhnya.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  untuk  membuktikan  adanya  kekerasan  psikis  dalam  rumah tangga  tidaklah  semudah  membuktikan  terjadinya  kekerasan  fisik  yang  dilihat secara  nyata.  Sementara  dalam  proses  pembuktian  kekerasan  psikis  dalam lingkup  rumah  tangga  tidak  dapat  dilihat  secara  kasat  mata  dan  wajib menyertakan visum  et  repertum  psikiatrum yang  dibuat  oleh  psikiater  beserta tim  pemeriksanya  agar  dapat  membantu  jaksa  untuk  membuat  dakwaan  dan hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

## REFERENSI BUKU
Abdul Mun’im Idries, 2009, Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Ferensik, Sagung Seto, Jakarta.
Abdul Wahid, 2001, Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
PT. Refika Aditama, Bandung.
Abintoro  Prakoso,  2014, Hukum  dan  Psikologis  Hukum, Laksbang  Grafika, Yogyakarta.
Achie Sudiarti, 2014, “ CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Achmad Ali, 2009, Psikologis Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Guse Prayudi, 2015, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press, Majalengka. Herien  Puspitawati,  2013, Pengantar  Studi  Keluarga, PT.  Penerbit  IPB  Press, Bogor.
Iwan  Aflanie  (et.al),  2017, Ilmu  Kedokteran  Forensik  dan  Medikolegal, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kuffal,  2004, Penerapan  KUHP  Dalam  Praktik  Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
Mansour Fakih, 2001, “Hak Asasi Manusia: Antara Skenario Kemanusiaan dan Proyek Global”, INSISTPress, Yogyakarta.
Jurnal/Makalah: Al  Wisnubroto, Problematika  dan  Prospek  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 No. 1, Januari 2017.
Dadang  Adullah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Trafficking  Anak  dan Perempuan, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017.
Edwin  Manumpahi,  2016, Kajian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Terhadap Psikologi  Anak,  e-journal  “Acta  Diurna” Volume  V.  No.  1,  Halmahera Barat.
Harsono,  Y.,  &  Fajarianto,  O.  (2020). THE  INFLUENCE  OF  HUMAN RESOURCES  QUALITY  ON  IMPROVING  THE  PERFORMANCE  OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS , . 03 (04), 415–425. Hasbianto,  1998, Dibalik  Keharmonisan  Rumah  Tangga  Kekerasan  Terhadap Istri, Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta.
Yatini, Peran  Dunia  Pendidikan  Dalam  Penanganan  Pendidikan  Anti Kekerasan, Sosialisasi  Pendidikan  Anti  Kekerasan,  bagi  Aparatur Kesbangpol,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  dan  Anggota  Tim Terpadu  Penanganan  Gangguan  Keamanan  se  Kota  Bontang,  4  Juni 2015.