Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## KAJIAN MORFOLOGI DAN LEGAL FORMAL KEDHATON DAN LINGKUNGAN BALUWARTI KRATON SURAKARTA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE
Studi Kasus : Kota Surakarta
Rahmawati Prasetyan Darini
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Penulis Korespondensi e-mail : rahmawatiprastyandarini@gmail.com

## ABSTRACT
In the village of Sala Village Baluwarti. The Palace itself is an area that is composed of several places and spaces that make up  the single entity  are hierarchical and specific classified into sacred space, sacred and profane  axis.  The  magical  5,000  concept  with  the  existence  of  "the  Center"  as  the  core  of  the  sacredness, dualistis with orintasi utra-South and East-West (Garden in Marlina Avi, 2017).
This  research aims to know  the heritage  city centre  the morphology of  structurally  and  functionally can  be achieved by identifying the target Division of space or the structure of the existing area in the Centre of the heritage  morphological  identification  and  also  functionally  can  be  seen  based  on  the  function  of  sacred, sacred  and  profane  space  axes  as  well  as  formal  legal  identifkasi.  The  methods  used  in  this  research  is qualitative  diskriptif  method,  where  the  analysis  is  performed  with  the  menajdikan  theory  of  deductive process as a start to conduct research in field to produce the findings.
structurally the town  heritage-culture  that exists  in  Surakarta consists  of territory  within  the  fortress,  State and  negaragung.  As  for  functionally  consists  of  sacred  space,  sacred  and  profane  space  Axes  where  each function  exists  which  still  has  same  function  either  at  the  time  of  work  as  well  as  at  present,  but  there  are also  some  buildings  are  undergoing  a  change  of  function.  As  well  as  formal  legal  status  for  a  Carton  of Surakarta is a nation's cultural relics in ataur in article 1 Kepres No. 23 years of 1988 that the formal legal belongs to the Kraton Surakarta.
Keyword : Morphology,Legal Formal,  Cites of  Kingdom

## ABSTRAK
Surakarta  merupakan  kota  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dimana  pada  kota  tersebut  dulunya merupakan salah satu bekas peninggalan Kerajaan islam yang berdiri pada tahun 1745 M dengan kraton yang berada  di  Desa  Sala  Kelurahan  Baluwarti.  Kraton  sendiri  merupakan  suatu  kawasan  yang  terdiri  dari beberapa  tempat  dan  ruang  yang  membentuk  satu  kesatuan  secara  hirarkis  dan  spesifik  yang  terklasifikasi menjadi  ruang  sakral,  profane  dan  sumbu  sakral.  Konsep  kosmo-magis  dengan  keberadaan  “pusat”  sebagai inti kesakralan, dualistis dengan orintasi utra-selatan dan timur-barat (Garden dalam Marlina Avi, 2017). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  morfologi  pusat  kota  peninggalan  kerajaan  secara  struktural  dan fungsional yang dapat dicapai dengan sasaran melakukan identifikasi pembagian ruang atau struktur wilayah yang  ada  di  pusat  kota  peninggalan  kerajaan  dan  juga  identifikasi  morfologi  secara  fungsional  yang  dapat dilihat  berdasarkan  fungsi  sakral,  sumbu  sakral  dan  ruang  profane  serta  identifkasi  legal  formal.    Metode yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  diskriptif  kualitatif,  dimana  analisis  dilakukan  dengan proses  deduktif  yang  menajdikan  teori  sebagai  awal  untuk  melakukan  penelitian  dilapangan  hingga menghasilkan temuan.
secara struktural Kota peninggalan kerjaan yang ada di Surakarta terdiri dari Wilayah dalam Benteng, Negara dan negaragung. Adapun secara fungsional terdiri dari ruang Sakral, Sumbu sakral dan ruang profane dimana pada  masing-masing  fungsi ada  yang  masih  memiliki fungsi sama baik  pada  masa  kerjaan  maupun saat ini namun  ada  pula  beberapa  bangunan  yang  mengalami  perubahan  fungsi.    Serta  untuk  status  legal  formal Karton  Surakarta  yang  merupakan  peninggalan  budaya  bangsa  yang  di  ataur  dalam  Pasal  1  Kepres  No.  23 Tahun 1988 bahwa legal formal adalah milik Kraton Surakarta.
Kata Kunci : Morfologi,Legal Formal Kota Kerajaan

## 1. PENDAHULUAN
Kota merupakan tempat tinggal beberapa ribu penduduk, adapun perkotaan adalah area  terbangun  yang  dilengkapi  dengan  struktur  dan  jalan,    sebagai  suatu  permukiman terpusat  pada  suatu  area  dengan  kepadatan  tertentu(Branch  Melville,  1996).  Kota  juga diartikan sebagai wadah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang sebagian besar lahannya merupakan  lahan  terbangun  dengan  perekonomian  bersifat  non-pertanian.  Lingkungan perkotaan  memiliki  formasi  atau  keadaan  suatu  kota  dapat  diselidiki  secara  struktural, fungsional  dan  visual  atau  yang  lebih  sering  dikenal  dengan  morfologi  perkotaan  (Zahnd Markus,  1999).  Terdapat  tiga  unsur  pembentuk  morfologi  kota  antara  lain  penggunaan lahan, pola jaringan jalan, dan tipe bangunan, dari ketiga unsur tersebut muncullah istilah Townscape untuk pertama kali.
Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang terdiri dari beberapa kawasan, dimana  pada  beberapa  waktu  lalu  nama  Indonesia,  wilayah  yang  terbantang  dari  Sabang sampai  Merauke  tersebut  juga  dikenal  dengan  nama  Nusantara.    Disebut  Nusantara mengingat  kawasan  di  Indonesia  terdiri  dari  bebagai  pulau-pulau  yang  mana  beberapa bagian  dari  pulau-pulau  tersebut  dulunya  merupakan  pusat  kerajaan-kerajaan  besar (Achmad, wintala, 2016).
Salah satu Kota yang merupakan bekas pusat kerjaan yang ada di Indonesia adalah Kota  Surakarta.  Surakarta  merupakan  kota  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dimana pada kota tersebut dulunya merupakan salah satu bekas peninggalan Kerajaan islam yang berdiri pada tahun 1745 M dengan kraton yang berada di Desa Sala Kelurahan Baluwarti. Kraton sendiri merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa tempat dan ruang yang membentuk  satu  kesatuan  secara  hirarkis  dan  spesifik  yang  terklasifikasi  menjadi  ruang sakral,  profane  dan  sumbu  sakral.  Konsep kosmo-magis dengan  keberadaan  “pusat” sebagai  inti  kesakralan,  dualistis  dengan  orintasi  utra-selatan  dan  timur-barat  (Garden dalam Marlina Avi, 2017).
Mengingat  kawasan  kraton  merupakan  salah  satu  kawasan  khusus  dimana  pada kawasan  ini  merupakan  kawasan  dengan  fungsi    cagar  budaya  tentu  akan  memiliki ketentuan  dan  susunan  yang  berbeda  dengan  kota  pada  umumnya.  Jika  kota  pada umumnya  secara  struktural  dapat  dibedakan  menjadi  pusat  kota,  sub  pusat  kota  dan kawasan  pinggiran  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  buku  Struktur  Kota  Yunus,  2012. Kawasan  kraton  memiliki  susunan  yang  cukup  berbeda  dimana  susunan  pada  kawasan kraton atau kota  kerajaan terdiri dari Kedhaton, Negara dan Negaragung.
Selain struktur pada kawasan kraton atau kota kerjaan status legal formal yang ada di  dalamnya  pun  juga  dirasa  perlu  dilakukan  identifikai  atau  kajian  secara  mendalam, karena  legal  formal  ini  merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  menjadi  pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan morfologi secara struktural dan fungsional  kota  peninggalan  kerajaan  Islam  di  Surakarta  dan  status  legal  formal  pada lingkungan kedahton dan Kelurahan Baluwarti.
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:
1) Bagaimanakah  morfologi  pusat  kota  peninggalan  kerajaan  secara  struktural  di Surakarta?
2) Bagaimanakah  morfologi  pusat  kota  peninggalan  kerajaan  secara  fungsional  di Surakarta ?
3) Bagaimanakah status legal formal pusat kota peninggalan kerajaan di Surakarta?
Gambar  1. Peta Orientasi Kota Surakarta
Sumber : Identifikasi Lapangan, 2018

## 2. METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  diskriptif  kualitatif rasionalistik,  dimana  analisis  dilakukan  dengan  proses  deduktif  yang  menjadikan  teori sebagai awal untuk melakukan penelitian dilapangan hingga menghasilkan temuan.  Sikap rasionalistik  digunakan  tidak  hanya  menunjukkan  data-data  primer  dan  sekunder,  tetapi mendeskripsikan  arti  dari  makna  yang  berupa  gambaran  dari  sebab  akibat  di  setiap  fakta yang  terjadi  dilapangan  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  tautan  keterhubungannya. (Rahman,  2017).  Aspek rasionalistik akan  memberikan  gambaran  terkait hubungan  sebab akibat dan kondisi eksisting yang terjadi di kawasan perencanaan.

## Kajian Teori
Morfologi  terbentuk  oleh  kata morf memiliki  makna  bentuk  dan logos memiliki makna  ilmu.  Dengan  melihat  kedua  makna  kata  tersebut  maka  morfologi  kota  dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengkaji terkait fisik kota terutama dalam aspek bentuk fisik kota. Morfologi menjadi pendekatan mempelajari bentuk logis sebuah kota sebagai produk perubahan sosio-spatial .  Tipologi  mempunyai  hubungan  yang  kuat  terhadap  ikmu morfologi,  hal  ini  merujuk  bahwa  karakteristik sosio-spatial masing-masing  lokasi berbeda-beda.  Bila  morfologi  adalah  bentuk  kota  skala  besar  maka  tipologi  menjelaskan terkait skala kecil. Beberapa definisi morfologi berbdasarkan pendekatannya adalah :
1. Menurut Kostof bahwa kota adalah tempat kumpulan bangunan dan manusia ( cities are place made up of buildings and people ) (Weishaguna dan Ernady, 2007)
2. Menurut  Sandi  Siregar,  kota  adalah  artifak  yang  dihuni.  Kota  sebagai  lingkungan buatan manusia  yang memperlihatkan karya anjiniring besar dan kompleks, terdiri dari  kumpulan  bangunan  (dan  elemen-elemen  fisik  lainnya)  serta  manusia  dengan konfigurasi  tertentu  membentuk  satu  kesatuan  ruang  fisik  ( physical-spatial  entity ) (Weishaguna dan Ernady, 2007)
3. Menurut  E.N.  Bacon  bahwa  kota  adalah  artikulasi  ruang  yang  memberikan  suatu pengalaman  ruang  tertentu  kepada  partisipator. Oleh  karena  itu,  lingkup  perhatian perancang  kota  akan  lebih  lengkap  jika  meliputi  bangunan,  setting  dan  karakter kota (Weishaguna dan Ernady, 2007)
4. Menurut  Ali  Madanipour bahwa  kota  adalah  kumpulan  berbagai  bangunan  dan artefak   ( a  collection  of  buildings  and  artefact )  serta  tempat  untuk  berhubungan sosial  ( a  site  for  social  relationships ).  Morfologi  kota  merupakan  suatu  geometri
dari proses perubahan keadaan yang bersifat sosio-spatial ( the geometry of a socio- spatial continuum ) (Weishaguna dan Ernady, 2007)
5. Menurut  Also  Rossi bahwa  kota  adalah  karya  kolektif  (Weishaguna  dan  Ernady, 2007).
6. Menurut  Paul  D.  Spereiregen juga  menekankan  pada  pengertian  kota  sebagai bentukan  fisik  yang  secara  keseluruhan  saling  mengisi  satu  sama  lainnya  dan membentuk satu kesatuan penampilan kota (Weishaguna dan Ernady, 2007).
7. Kota menurut  Gallion  and  Eisner (1992)  adalah  suatu  laboratorium  tempat pencarian  kebebasan  dilaksanakan  dan  percobaan-percobaan  diuji  mengenai bentukan-bentukan  fisik.  Bentukan-bentukan  fisik  kota  adalah  perwujudan kehidupan  manusia  ;  polanya  dijalin  dengan  pikiran  dan  tangan  yang  dibimbing oleh  suatu  tujuan.  Bentukan  fisik  kota  terjalin  dalam  aturan  yang  juga mengemukakan  lambang-lambang  pola-pola  ekonomi,  sosial,  politis  dan  spiritual serta peradaban  masyarakatnya.  Kota adalah  tempat  mengaduk  kekuatan-kekuatan budaya  dan  rancangan  kota  merupakan  ekspresinya  (Weishaguna  dan  Ernady, 2007)
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu rumusan bahwa morfologi kota adalah  sebuah  pendekatan  dalam  memahami  kota  sebagai  suatu  kumpulan  geometris bangunan  dan  artefak  dengan  konfigurasi  kesatuan  ruang  fisik  tertentu  produk  dari perubahan sosio-spatialnya (Weishaguna dan Ernady, 2007)
Teori  struktural    lebih  menekankan  kepada  mobilitas  tempat  tinggal  dan  yang dikaitkan dengan “taste, preference, dan life styles” pada suatu kota (Yunus, 2012). Dari pendekatan  tersebut  maka  Alonso  dalam  Yunus,  2000  menyebutkan  adanya  fakta  bahwa daerah  zona  2  adalah  zona  transisi  yang  mengalami  deteriosasi  lingkungan  yang  cukup parah  yang  diakibatkan  dari  invansid  an  infiltrasi  fungsi-fungsi  yang  ada  di  zona  1. Adanya  percampuran  fungsi  menjadikan  kawasan  atau  areal  tempat  tinggal  terganggu, sehingga  “ taste  and  preference ”  penduduk  zona  2  memiliki  tingkat  yang  sangat  rendah. Hal  ini  mendorong  terjadinya  perpindahan  penduduk  dari  zona  ini  kebagian-bagian  luar (Yunus, 2000).
Gambar  2. Model Teori Struktural Sumber : Hadi Sabari Yunus, 2000
Secara  struktural  konsep  tata  ruang jawa pada periode pra  kolonial  mengacu pada prinsip mirokosmos hirarkis (Sunaryo, 2015). Kedua konsep ini mengacu pada prinsipnya bahwa  raja  adalah  pusat  dunia  (mikrokosmis  hierarkis)  dan  raja  sebagai  pengatur keseimbangan  alam  semesta  (mikrokosmos  dualistis).  Penerapan  mikrokosmos  hierarkis pada penetapan wilayah-wilayah yang masuk kepada wilayah pusat (Keraton-Negaragung) hingga  wilayah  terluar  (mancanegara).  Soemardjan  1962  dalam  Sunaryo  Gunawan,  2015 menggambarkan bahwa konsep kota dan negara dalam tata ruang Jawa-Mataram berbentuk suatu  sistem  lingkaran  terdalam  adalah  wilayah  paling  sakral  dari  kota/negara,  semakin keluar  dari  lingkaran  pusat  maka  tingkat  kesakralan  bergerak  ke  arah  profan.  Pusat  dari sistem  lingkaran  tersebut  adalah  sultan  yang  memerintah  dengan  kesaktian  yang dimilikinya. Adapun Sultan dalam sistem keruangan adalah keraton dengan wilayah yang dikelilingi benteng dalam hal ini yang dimaksud benteng adalah dalam artian luas seperti pagar keliling atau sejenisnya. Sementara itu konsep negara sendiri adalah sebuah wilayah yang  ada  di  luar  benteng  dengan  komponen  seperti  alun-alun,  masjid  agung,  dan  gedung pemerintahan  penting.  Lingkaran  terluar  dari  konsep  tata  ruang  ini  adalah  mancanegara, yang  merupakan  wilayah-wilayah  otonom,  tetapi  tunduk  dan  mengaku  kedaulatan  sultan. Pada  konteks  ini  mancanegara  pada  sistem  keruangan  kraton  berbeda  dengan  istilah mancangera saat ini yang berarti adalah wilayah diluar administrasi suatu Negara.
Pada  umumnya  wilayah  keraton  tidak  mengalami  perubahan  secara  fisik  kecuali terjadi  suksesi,  untuk  wilayah  negaragung  dan  mancanegara  bersifat  dinamis  tergantung ada  besar  kekuasan  raja  pada  periode  tertentu.  Konsep  mikrokosmos  dualistis  cenderung lebih mudah dipahami karena terlihat dalam wujud fisik. Penerapan prinsip mikrokosmos- dualistis bertujuan untuk menghadirkan keseimbangan dua elemen yang berlawanan dalam semesta.  Santoso  (2008)  mengangkat  kembali  kajian  Van  Ossenbruggen  di  1917    tetang konsep  mancapat    di  Pulau  jawa  sebagai  dialog  dengan  konsep  mikrokosmos  –dualitsis.
Konsep  mancapat  secara  filosofis  merupakan  titik  tengah  yang  berkoordinasi  dengan empat  penjuru  yang  mengelilinginya.  Pada  wujud  fisik,  persekutuan  sebuah  desa  dengan empat desa lain disekelilingnya adalah wujud konsep mancapat . konsep ini dikaitkan juga dengan perempatan sakral yang dihopetasakan Pegeaud 1962 dalam (Sunaryo, 2015) pada saat  merekonstruksi pusat  kota  Majapahit.  Perempatan  suci  ini  merupakan  titik  temu  dari dua  sumbu  tegak  lurus  yang  menjadi  sumbu  pencerminan  dari  elemen-elemen  kembar yang mencerminkan keseimbangan dualistis di pusat kota majapahit. Pada kota-kota jawa setelah majapahit , wujud perempatan sakral ini pada umumnya merupakan alun-alun kota yang menjadi titik pertemuan empat jalan utama dari luar kota.  Baik (Handinanta, 2010) berpendapat  sama  bahwa  pada  kota-kota  Jawa  pasca  Majapahit  sumbu-sumbu  yang terbentuk di pusat kota ini merupakan penghubung sekaligus pemisah antara ruang sakral (istana,kota, keraton) dan ruang profan (pasar, wilayah luar kota).
Gambar  3. Elemen Mikrokosmos Hirarkis Kota Tradisional Jawa Sumber : Santoso dalam Sunaryo Gunawan, 2015
Gambar  4. Evolusi Pola Catur Tunggal Kota Tradisional di Indonesia Sumber : Ikaputra, 1995

## 3. PEMBAHASAN

## Morfologi Struktural Kraton Surakarta Hadiningrat
Secara  struktural  morfologi  pada  pusat  kota  peninggalan  Kerajaan  di  Surakarta terdiri  dari  wilayah  dalam  benteng  yang  meliputi  seluruh  wilayah  karaton,  Negara  yang mencakup  seluruh  wilayah  administrasi  Kelurahan  Baluwarti  dan  Negarugung  yang mencakup  bagian  wilayah  kekuasaan  pada  masa  kerajaan  yang  meliputi  seluruh  wilayah administrasi Kota Surakarta dan sebagian kecil wilayah yang ada di luar administrasi Kota Surakarta.
Wilayah  dalam  benteng  merupakan  areal  dalam  benteng  Keraton  dengan  luas kurang  lebih  5  Ha  dengan  komponen  adalah  bangunan-bangunan  utama  karaton  seperti yang terdapat pada denah berikut :
Gambar 5. Susunanan Morfologi Dalam Benteng Sumber : Identifikasi Lapangan, 2018
Wilayah nagari pada keraton Surakarta Hadiningrat meliputi seluruh perkampungan Baluwarti yang merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon
Gambar  6. Wilayah Nagari Sumber : Googlemap dan Identifikasi Lapangan, 2018
Struktur  atau  pola  jaringan  jalan  yang  terbentuk  antara  wilayah  dalam  benteng dengan  wilayah Negara adalah pola  Savanah  atau  grid.  Pola  “Savannah”  merupakan pola grid atau sering disebut pola “gridion”.
Wilayah  negaragung  yang  ada  di  Karaton  Surakarta  mencakup  sebagian  wilayah administrasi Kota Surakarta dan sebagian wilayah yang berada diluar wilayah administrasi Kota Surakarta.
Gambar  7. Wilayah Negaragung Sumber : Identifikasi Lapangan, 2018

## Morfologi Fungsinal Kraton Surakarta Hadiningrat
Secara  fungsional  Keraton  Surakarta  Hadiningrat  berdarsarkan  parameter  dan indikator  morfologi  kota  secaraa  fungsional  terdiri  dari  ruang  privat,  sumbu  sakral  dan ruang  profan.  Ruang  privat  yang  ada  di  Karaton  Surakarta  meliputi  probosuyoso, Keputren, pakubuwanan, tursinopuri dan kraton kulon. Namun demikian pada ruang privat ini  terdapat  ruang  yang  memiliki  makna  sakral  atau  dianggap  sakral.  Terdiri  dari Pakubuwanan dan proboyekso.
Gambar  8. Klasifikasi Fungsi Pada Susunan Kraton Surakarta Sumber : Identifikasi Lapangan, 2018
Pada Keraton Surakarta Hadiningrat sumbu sakral ini berupa bangunan tinggi yang bernama  Panggung  Sanggabuwana.  Panggung  Sanggabuwanamerupakan  tempat  mediasi raja,  untuk  berdoa  dan  bertemu  dengan  Tuhan.  Panggung  Sanggabuwanaterdiri  dari  5 lantai,  yang  mana  5  lantai  tersebut  melambangkan  5  dasar  kehidupan  yaitu  rukun  islam, kalimosodo  dan  5  pancasila  dasar.  Lokasi  Panggung  Sanggabuwanatersebut  merupakan pertemuan 4 unsur alam yaitu antara Gunung Lawu, Gunung Merapi, Alas Krondowahono dan Laut Selatan.
Gambar  9. Skema Hubungan Panggung Sanggabuwana dengan Alam Sumber : Dokumentasi, 2018
Ruang  profan  merupakan  ruang  yang  dapat  diakses  oleh  umum.  Pada  konteks  ini ruang  yang bersifat profan di Keraton Ksunana Surakarta terdiri dari Alun-alun utara dan selatan, siti hinggil utara dan selatan, masjid agung, pagelaran, kori kamandungan,  mercu kundo,  smarakata,  sasana  handrawina,  sasano  wilapao,  sasano  sewaka,  gadung  melati, kemagangan,  dan  kasatriyan.    Beberapa  ruang  profane  yang  ada  di  Kraton  Surakarta Hadiningrat ada yang masih memiliki fungsi yang sama dan adapula beberapa yang sudah mengalami perubahan fungsi diantaranya adalah Siti Hinggil Utara dan Selatan serta Kori Kamandhungan.  Berikut  adalah  beberapa  kondisi  ruang  profane  yang  ada  di  Kraton Surakarta :
Gambar  10 . Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat Sumber : Dokumentasi, 2018
Gambar  11. Kori Kamandhungan Sumber : Dokumentasi, 2018
Gambar  12. Siti Hinggil Utara Sumber : Dokumentasi, 2018

## Status Legal Formal
Hak atas tanah kraton Surakarta di ataur dalam Pasal 1 Kepres No. 23 Tahun 1988 yang  menyatakan bahwa  tanah  dan bangunan  keraton  kasunanan  Surakarta berikut  segala kelengkapannya yang terdapat didalamnya (termasuk masjid Agung dan alun-alun keraton) adalah  milik  kasunanan  Surakarta  yang  perlu  dilestarikan  sebagai  peninggalan  budaya bangsa.  Ada  tiga  hal  yang  tidak  dijelaskan  dalam  Keppres  ini  yaitu  luas,  letak  dan  batas tanah;  pengertian  milik;  dan  pengertian  kasunanan  Surakarta.  Ketentuan  ini  konsisten dengan  Pasal  6  UU  No.  5  tahun  1992  yang  menentukan  bangunan  keraton  Surakarta sebagai benda cagar budaya adalah milik Sinuhun.
Ada  tiga  hal  yang  tidak  dijelaskan  dalam  Kepres  ini  yaitu  luas,  letak  dan  batas tanah; pengertian milik; dan pengertian kasunanan Surakarta. Menurut Darsiti Soeratman, walaupun pada masa yang panjang itu bangunan keraton mengalami perkembangan secara terus  menerus,  namun  pembagian  pelataran  atau  halaman  tidak  mengalami  perubahan. Dalam  hal  ini  konsep  empat  lingkaran  kerajaan  Jawa  dipakai  untuk  pembagian  keraton. Pertama,  kedhaton  dan  sekitarnya  yang  dilingkungi  oleh  beteng  bata  pertama.  Kedua,
wilayah  di  antara  dua  beteng  yang  disebut  Baluwarti;  ketiga,  halaman  di  luar  Kori Brajanala, yaitu paseban, dan keempat, alun-alun.
Status tanah yang ada di Lingkungan Baluwarti dan kawasan kedhaton juga sesuai dengan data status tanah yang ada di pemetaan Badan Pertanahan Nasional. Dimana pada kawasan  Baluwarti  status  tanah  tergambar  sebagai  tanah  dengan  Hak  Guna  Bangunan, artinya  masyarakat  secara  umum  tidak  diperkenankan  memiliki  status  tanah  yang  ada  di dalam lingkungan Kraton.
Kondisi eksisting saat ini tanah pada lingkaran kedua atau Baluwarti saat ini tidak hanya  ditempati  oleh  abdidalem  melainkan  juga  beberapa  ada  masyarakat  biasa  yang menempatinya dengan status kepemilakan tanah adalah Hak Guna Bangunan.
Gambar  13. Status Tanah Kraton Surakarta
Sumber : Peta.bpn.go.id,2018

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa secara struktural Kota peninggalan kerjaan yang ada di Surakarta terdiri dari Wilayah dalam Benteng, Negara dan negaragung. Adapun  secara  fungsional  terdiri  dari  ruang  Sakral,  Sumbu  sakral  dan  ruang  profane dimana pada masing-masing fungsi ada yang masih memiliki fungsi sama baik pada masa kerjaan  maupun  saat  ini  namun  ada  pula  beberapa  bangunan  yang  mengalami  perubahan fungsi.    Serta  untuk  status  legal  formal  Karton  Surakarta  yang  merupakan  peninggalan
budaya bangsa yang di ataur dalam Pasal 1 Kepres No. 23 Tahun 1988 bahwa legal formal adalah milik Kraton Surakarta.

## Saran
Saran  untuk  semua  pihak  terutama  yang  berkecimpung  dalam  bidang  Heritage adalah sebagai berikut :
1. Wawasan  akan  sejarah  pembangunan  atau  pembentukan  tanah  jawa  yang sudah  banyak  terliput  dalam  buku  "Babad  Jawa”  sebisa  mungkin  terus disosialisasikan  mengingat  sejarah  merupakan  bagian  yang  tidak  boleh terlupakan terutama dalam pembangunan wilayah dan kota;
2. Diharapkan  kepada  pihak-pihak  yang  memangku  kepentingan  dalam pembangunan  wilayah  dan  kota  tetap  memperhatikan  sejarah  atau  historis kota  tersebut,  sehingga  kota  akan  tetep  tumbuh  menjadi  kota  yang berkarakter.
3. Penelitian  yang  akan  datang  direkomendasikan  memabahas  lebih  detail  dan mengaitkan  dengan  kerajaan-kerajaan  yang  ada  di  Indonesia  untuk  merunut atau  merekonstruksi  sketssa  dan  hubungan  sejarah  masing-masing  kerajaan yang ada di Indonesia.
4. Penelitian  lebih  mendalam  untuk  kedua  Pusat  Kota  peninggalan  Kerajaan dapat  diteliti  terkait  faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  morfologi kedua pusat kota peninggalan kerajaan tersebut.
5. Simbol-simbol  maupun  ornament  sejarah  yang  ada  di  kota-kota  kerajaan supaya  tetap  dipertahankan  sebagai  identitas  masa  kajayaan  kerajaan  masa lampau
6. Akademisi supaya lebih banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan sejarah  sebagai  wujud  pelestarian  budaya  baik  dikatikan  dengan pembangunan wilayah dan kota atau disiplin ilmu yang lain.

## 5. TINJAUAN PUSTAKA
Branch,  Melville.  (1996).  Perencanaan    Kota  Komprehensif  Pengantar  dan  Penjelasan Gadjah Mada University Press,Yogyakarta
Budihardjo, E. (1984). Meunuju Arsitektur Indonesia. Bandung : Bandung Alumni.
Carmonara,  M,  Heath,  T.,  oc,  T  &  Tiesdell,  S.  (2003). Public  Places  Urban  Spaces,  Teh Dimensions Of Urban Design Architectural Press . Architectural Press.
Fadila, A. (2006). Morofologi Kota Sigli. Thesis di Universitas Gadjah Mada.
Handinanta, Y. I. (2010). Tipomorofologi Kota Banjarmasin. Skripsi di Universitas Gajah Joko P, S. (2006). Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek). Jakarta: PT Rineka Cipta. Marlina, Avi. (2017). Ruang Hunian Keraton Jawa. Desertasi di Universitas Diponegoro Moleong, J. L. (1988). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Parlindungan,  J.  (2003).  Konsep  dan  Komponen  Morfologi.  Buku  Ajar  Universitas Brawijaya
Smailes, R. J. (1995). I . In the Institute of British Geographer Transaction and Paper.
Rahman,  B.  (2017).  Correlation  of  Cultural  Activity  of  River  Bank  to  Tidal  River Transportation Function. dalam International Conference on Coastal and Delta Areas (Vol. 3, hal. 617–624). Semarang
Sri Wintala Achmad. (2016). S ejarah Kerajaan-Kerajaan Besar di Nusantara. Yogyakarta: Araska.
Sunaryo,  R.  G.  (2015). Morfologi  Ruang  Pusat  Kota  Jawa  Periode  Kolonial.  Desertasi  di Universitas Gajah Mada.
Tallo,  A,  J.  Pratiwi,  Yulia  &  Astutik,  Indri.  (2014).  Identifikasi  Pola  Morofologi  Kota (Studi  Kasus :Sebagian  Kecamatan  Klojen  Kota  Malang). Jurnal  Perencanaan Wilayah Dan Kota , Vol 25, Nomor 3, hal 213-227.
Trancik, R. (1943). Finding lost space; Theories of urban design. New Jersey, USA : John Wiley & Sons, Inc,.
Weishaguna  dan  Ernady,  S.  (2007).  Morofologi  Sebagai  Pendekatan  Memahami  Kota.
Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Unisba , Vol 7, Nomor 2, hal 55-67.
Yunus, S. H. (2012). Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. Zahnd, M. (1999). Perencanaan Kota Terpadu. Yogyakarta: Kanisius.
Zahnd,  M.  (2008).  Model  Baru  Perancangan  Kota  yang  Kontekstual.  Yogyakarta:
Kanisius.