## PENGARUH KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM INOVASI KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TULANG BAWANG
Winarti 1 , Murtir Jeddawi 2 , Sampara Lukman 3 , Agus Fatoni 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: winartitulang1@gmail.com

## Abstrak
Kualitas  layanan  publik  merupakan  parameter  utama  dalam  keberhasilan  suatu  daerah otonomi  mengimplementasikan  desentralisasi.  Kepemimpinan  merupakan  dimensi  yang sangat  penting  dalam  kualitas  layanan  publik.  Dengan  adanya  inovasi  dari  pemimpin  atau kepala  daerah  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  didaerah  tersebut.  Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh kepemimpinan pemerintahan dalam inovasi  kebijakan  layanan  public  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  Lampung  yang  dapat meningkatkan  kualitas  layanan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran  atau  sering disebut  dengan mixed  method dengan  metode  eksplanatoris  sekuensial.  Hasil  penelitian menunjukkan  kepemimpinan  pemerintahan  menunjukkan  kepemimpinan  pemerintahan berpengaruh kuat kepada pelayanan publik. Dari temuan penelitian terungkap bahwa hampir seluruh dimensi dari variabel kepemimpinan pemerintahan memiliki pengaruh yang dominan yang  disebabkan  oleh  besarnya  peran  pemimpin  bagi  para  pegawainya  dimana  seorang pemimpin  dapat  memberikan  pengaruh  dan  mempengaruhi  tingkah  pola  pegawai  atau bawahannya sehingga jika ada inovasi layanan public  dari kepala daerah dapat memberikan pengaruh yang signifikan kepada kualitas layanan.
Kata Kunci: Kepemimpinan Pemerintahan, Inovasi Kebijakan, Pelayanan Publik.

## Abstract
The quality of public services is the main parameter in the success of an autonomous region in implementing decentralization. Leadership is a very important dimension in the quality of public services. With the innovation of the leader or regional head, it can improve the quality of  public  services  in  the area.  Thus  the  purpose of  this  study  is  to  examine  the  influence  of government  leadership  in  public  service  policy  innovation  in  Tulang  Bawang  Lampung Regency  which  can  improve  service  quality.  This  research  uses  a  mixed  method  or  often referred to as a mixed method with a sequential explanatory method. The results showed that government leadership had a strong influence on public services. From the research findings, it is revealed that almost all dimensions of government leadership variables have a dominant influence due to the large role of the leader for employees where a leader can influence and influence  the  behavior  of  employees  or  subordinates  so  that  if  there  is  public  service innovation from the regional head it can have an influence service quality.
Keywords : Government Leadership, Innovation Policy, Public Services.

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  menjadi  ukuran  performa  pemerintah  yang  paling  terlihat. Masyarakat  secara  langsung  menilai  efisiensi  pemerintah  berdasarkan  kualitas  pelayanan
publik  yang  diberikan,  dan  kualitas  pelayanan  publik  dirasakan  oleh  semua  lapisan masyarakat,  dimana  pencapaian  dalam  membangun  kinerja  pelayanan  publik  adalah kompeten,  handal,  efisien  dan  akuntabel.  Dengan  begitu,  di  mata  masyarakat  akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warganya (Dwiyanto, 2001; Wirijadinata, 2020).
Peran  kepemimpinan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  (Setiadi,  2018;  Syahrian,  2019).  Contoh  penerapan  otonomi  daerah  yang efektif  di  berbagai  daerah  otonom  adalah  apakah  standar  pelayanan  publik  ada  di  setiap daerah otonom tersebut. (Sugiyanto, 2013). Hingga saat ini, pelayanan publik tetap menjadi tolak  ukur  utama  keberhasilan  Daerah  Otonom  mengadopsi  struktur  desentralisasi,  dimana keberhasilan  setiap  masyarakat  otonom  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik sangat berbeda-beda. (Andiri, 2015). Keberagaman sangat dipengaruhi oleh kreativitas dalam kepemimpinan  kepala  daerah  atau  masyarakat  otonom.  Dengan  kemajuan  yang  telah dilakukan,  setiap  pengelola  daerah  atau  kepala  daerah  memiliki  karakteristik  yang  berbeda- beda  dalam  menangani  segala  peluang  yang  ada  di  daerah  untuk  memberikan  peningkatan standar  pelayanan  (Djamaludin,  2012).  Situasi  ini  menyebabkan  peningkatan  tingkat pelayanan  publik  di  masing-masing  negara.  Kreativitas  seorang  pemimpin  juga  akan berdampak kuat pada peningkatan efisiensi pelayanan publik dalam masyarakat yang mandiri (Hidayat & Permana, 2017).
Pemimpin yang inovatif adalah pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan sebagai gaya  kolaboratif  yang  tidak  hanya  mengambil  keputusan  dari  sudut  pandangnya,  tetapi mengumpulkan  semua  gagasan  dari  seluruh  pekerja  untuk  melaksanakan  musyarawah  dan memutuskan  bersama  (Paramita,  2011).  Artinya,  menjadi  pemimpin  yang  inovatif  adalah melalui  gaya  kepemimpinan  yang  dianut  oleh  pemimpin.  Pemimpin  dan  kreativitas  adalah dua  hal  yang  harus  berjalan  seiring.  Dengan  kata  lain,  ketika  ada  pemerintah,  ada perkembangan  dan  strategi  dan  proposal  inovatif  untuk  pembangunan  dan  transformasi. Untuk  itu,  pemimpin  harus  mengetahui  bagaimana  membaca  dan  meneliti  konteks  dan kondisi kelembagaan organisasi yang dipimpinnya (Masambe et al, 2015)..
Di  era  global  saat  ini,  kepemimpinan  inovasi  harus  mengalami  perbaikan  sejalan dengan  inovasi  lingkungan  (Adair,  2007).  Selain  itu,  terdapat  tiga  jenis  perubahan  terkait masalah  kepemimpinan,  yaitu  reformasi  rutin,  perubahan  perkembangan,  dan  inovasi  itu sendiri (Putri et al, 2019). Kenyataannya, penanganan transisi itu sulit. Indikator kemampuan memimpin  seseorang  adalah  kemampuannya  dalam  menghadapi  transisi  (Resdiana,  2016). Kemampuan  ini  sangat  penting  karena  pada  saat  ini  para  pemimpin  diharapkan  mampu
memajukan  lingkungan  hidup.  Kepemimpinan  terkait  dengan  kapasitas  individu  untuk membujuk  orang  agar  melakukan  apa  yang  diinginkan  oleh  seorang  pemimpin  (Siagian, 2002). Salah satu jenis upaya  yang dapat dilakukan untuk menanggapi era global ini adalah memungkinkan  seorang  pemimpin  menemukan  cara-cara  inovatif  untuk  mengoptimalkan daya  saing  dan  kinerja.  Hal  ini  harus  dicapai  dalam  arti  ekspektasi  demokrasi  yang  sangat beragam dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya publik, yang berarti bahwa standar optimal pemerintahan yang baik membutuhkan upaya yang serius (Siagian, 1982). Sementara di  sisi  lain,  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  yang  harus  dipenuhi  oleh  birokrasi  sangat beragam  dan  jumlahnya  terus  meningkat,  di  samping  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang semakin  tinggi.  Situasi  ini  menuntut  lembaga  publik  untuk  bersedia  melakukan  perbaikan sistemik yang signifikan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (Nawawi, 2003).
Variabel  kinerja  ini  penting  untuk  analisis  karena  difokuskan  pada  penjelasan mengapa  hasil  kinerja  yang  diberikan  kepada  lingkungan  akan  bergantung  pada  tingkat kinerja.  Artinya  organisasi  birokrat  pemerintah  tidak  dapat  meningkatkan  transparansi, kepercayaan,  keadilan,  produktivitas  eksternal  dan  kepuasan  warga  sebagai  tolak  ukur keberhasilan  eksternal  tanpa  kinerja  internal  yang  baik.  Peningkatan  kualitas  pelayanan publik  untuk  meningkatkan  kinerja  organisasi  dapat  dicapai  melalui  kepemimpinan pemerintah  dengan  paradigma  baru  yang  memiliki  prinsip  inovatif.  Agar  organisasi  dapat bekerja  secara  efisien,  seorang  pemimpin  yang  berpikir  harus  memenuhi  dua  peran  kunci, yaitu  fungsi  kolektif  berbasis  tugas  dalam  bentuk  strategi  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini, hubungan  antara  kepemimpinan  pemerintah  di  Kabupaten  Tulangawang  dengan implementasi kebijakan Bergerak Melayani Warga (BMW) belum pernah dikaji sebelumnya. Belum  pernah  sebelumnya  bentuk  kebijakan  yang  efektif  dan  efisien  diidentifikasi  dalam layanan publik.
Atas  dasar  definisi  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul: Pengaruh Kepemimpinan Pemerintah terhadap Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten  Tulang  Bawang.  Penelitian  ini  bermanfaat  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan menjelaskan kepemimpinan pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien di Kabupaten Tulang Bawang.

## B. METODE
Sehubungan  dengan  penelitian  dalam  artikel  ini,  peneliti  menggunakan  penelitian campuran  dengan  serangkaian  metode  eksplanatori  (Creswell  &  Creswell,  2017).  Penelitian
metode campuran, atau sering disebut dengan mixed-method , adalah suatu metode riset yang menggabungkan  dan  menghubungkan  bentuk  kuantitatif  dan  kualitatif  dengan  proses penalaran  induktif-deduktif,  yaitu  mempelajari  sesuatu  yang  bersifat  umum  dan  kemudian memecahnya  menjadi  bentuk  tertentu.  yaitu  bentuk  tertentu  kemudian  diekstraksi,  yang menjadi  bentuk  umum  berdasarkan  teori  sesuai  dengan  peristiwa  dan  kebutuhan  penelitian (Effendy, 2010).
Metode  interpretasi  sekuensial  merupakan  metode  yang  digunakan  pada  tahap pertama  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  kuantitatif,  kemudian  pada  tahap kedua  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  kualitatif  berdasarkan  hasil  kuantitatif awal.  Hal  pertama  yang  perlu  dilakukan  peneliti  adalah  memberikan  gambaran kepemimpinan  pemerintah  melalui  kebijakan  “Bergerak  Melayani  Warga”  untuk meningkatkan  efisiensi  pelayanan  melalui  inovasi  pelayanan  publik  dengan  menggunakan riset digital. Kemudian setelah mendapatkan informasi di atas, peneliti melanjutkan penelitian kualitatif untuk mengkaji topik ini lebih dalam. Oleh karena itu, desain penelitian campuran ini menggunakan serangkaian strategi penjelas. Tujuan dari desain penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi  data  berdasarkan  hasil  kuantitatif  dan  mempelajarinya  secara  lebih mendalam dengan menggunakan data kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian Kuantitatif
Data  penelitian  kuantitatif  dilakukan  untuk  mengungkap  pertanyaan  peneliti,  “Apa peran  kepemimpinan  pemerintah  dalam  pelayanan  publik  di  wilayah  Tulang  Bawang. Analisis  Deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Analisis  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  gambaran  tentang  data  yang  dikumpulkan  tanpa  mencapai  kesimpulan  umum atau generalisasi.
Penjelasan  dan  interpretasi  variabel  didasarkan  pada  agregasi  berbagai  dimensi  dan metrik, dan kemudian dianalisis berdasarkan analisis data primer dan sekunder.  Pengukuran variabel uji dihitung berdasarkan mood responden, interpretasi atau pendapat masing-masing fitur query, dan hasilnya diolah dalam bentuk tabel frekuensi. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk menilai status variabel yang diamati. Kuesioner untuk variabel X adalah tata kelola dan variabel Y (pelayanan publik) sebanyak 52 pertanyaan yang masing- masing memiliki 5 pilihan dan menurut responden. Hasil jawaban responden yaitu skor tiap item yang diambil dari total nilai masing-masing item pertanyaan memperoleh 160 gabungan
tanggapan,  yang kemudian dinilai sesuai dengan kriteria penilaian dengan menggunakan set skor  ideal  sebagai  berikut:  dengan  Jumlah  responden  =  160  orang,  nilai  skala  pengukuran terbesar  =  5,  sedangkan  skala  pengukuran  minimum  =  l,  sehingga  nilai  maksimum  angka kumulatif = 160 X 5 = 800 dan nilai minimum angka kumulatif = 160 X 1 = 160.
a. Rentang poin tertinggi dan terkecil adalah 800-160 = 640.
b. Area penilaian untuk setiap kategori adalah 640/5 = 128
Kemudian didapatkan kriteria penilaian rata-rata skor dari tabel dibawah ini:
Tabel 1 Kriteria Penilaian Berdasarkan Rata-Rata Skor Rentang Skor Kategori 160 - 228 Sangat Buruk 229 - 357 Tidak Baik 358 - 486 Kurang Baik 487 - 615 Baik 616 - 640 Sangat Baik
Berdasarkan  kategori  pada  Tabel  1,  maka  diperoleh  persepsi  kepemimpinan  dan perkembangan  Kabupaten  Tulang  Bawang  pada  penyelenggara  pemerintahan  di  provinsi Lampung  melalui  angket  kepemimpinan  yang  berisi  sebanyak  11 statement .  Nilai  terendah per item adalah 1 dan nilai tertinggi 5 (lima alternatif jawaban). Jika dicapai rentang nilai 160 sampai 640, variabel kepemimpinan di Kabupaten Tulang Bawang secara umum dinilai baik dengan  nilai  577.  Artinya  kepemimpinan  pemerintahan  yang  diterapkan  harus  tetap dipertahankan  dan  ditingkatkan  dalam  pelaksanaan  fungsi  sehari-harinya.  .  Artinya, penerapan  tiga  dimensi  paling  baik.  Data  tersebut  secara  empiris  menunjukkan  bahwa  nilai rata-rata  secara  teori  lebih  tinggi  yang  berarti  bahwa  kepemimpinan  Gubernur  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Kabupaten  Tulang  Bawang  di  Negara Lampung sudah berjalan dengan baik.
Tabel 2 Kategorisasi Persepsi Pegawai Terkait Kepemimpinan Pemerintahan di
Kabupaten Tulang Bawang Rentang Skor Kategori Frekuensi 24 - 42 Sangat Rendah 0 43 - 60 Rendah 0 61 - 78 Tinggi 97 79 - 96 Sangat Tinggi 63 Total 160
Tabel  2  menunjukkan  persepsi  pegawai  terhadap  kepemimpinan  pemerintah  di Kabupaten  Tulang  Bawang.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  40%  pegawai  menilai kepemimpinan  pemerintahan  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  terlalu  tinggi  dan  60%  pegawai menilai  kepemimpinan  pemerintahan  termasuk  tingkat  tinggi.  Data  ini  menegaskan  bahwa
secara  keseluruhan  kepemimpinan  pemerintah  berada  pad  alevel  tinggi  dan  sangat  tinggi dalam  pengelolaan  dan  pembangunan  pemerintahan  Kabupaten  Tulang  Bawang  Provinsi Lampung;  Artinya,  kepemimpinan  pemerintahan  yang  ditunjukkan  oleh  presiden  kabupaten berjalan dengan sangat baik.
Secara  umum  kepemimpinan  pemerintah  dalam  pengelolaan  dan  pembangunan Kabupaten  Tulang  Bawang  Provinsi  Lampung  dapat  dilihat  berdasarkan:  (1)  motivasi inspirasi, (2). Efek individu, (3). Penilaian individu dan (4) stimulasi intelektual.
Kepemimpinan  pemerintahan  yang  telah  berjalan  dengan  sangat  baik  di  Kabupaten Tulang  Bawang  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Septianti  (2017),  yaitu bahwa  Adanya  pengaruh  positif  yang  signifikan  pada  variabel  kepemimpinan  pemerintahan terhadap kinerja pelayanan publik sangat mungkin disebabkan oleh besarnya peran pemimpin bagi  para  pegawainya  dimana  seorang  pemimpin  dapat  memberikan  pengaruh  dan mempengaruhi tingkah pola pegawai atau bawahannya.

## 2. Hasil Analisa Kualitatif
Kepemimpinan  itu  sendiri  dirancang  untuk  mempengaruhi  individu  untuk  mencapai tujuan  bersama.  Kepemimpinan  mempengaruhi  orang,  mengidentifikasi  dan  menangani  apa yang perlu dicapai dan bagaimana kegiatan dilakukan secara efisien, serta mekanisme untuk memfasilitasi  pengguna  individu  dan  kelompok  untuk  mencapai  tujuan  bersama  (Yukl, 1998).
Kepemimpinan  yang baik dalam pemerintahan  bagi  bawahan  adalah jujur, bijak dan mau  turun  sebagai  bawahan,  sehingga  bawahan  merasa  diterima  oleh  pimpinannya, Pemimpin harus mempertimbangkan nasihat atau umpan balik dari bawahan, karena bawahan mereka  sangat  penting  bagi  suatu  entitas  atau  departemen,  dibawahnya  tidak  merasa diremehkan  dengan  saran  atau  kontribusi  atasan,  jelas  bawahan  melakukan  pekerjaan  yang disuruh,  dan  apabila  ada  permasalahan    dengan  karyawan,  jika  bersifat  pribadi  maka pimpinan sendiri yang menangani dan mencarikan solusi terbaik (Kadis Education).
Cara  pemimpin  menyelesaikan  masalah  karyawan  dengan  karyawan  lain  adalah dengan  memanggil  pihak-pihak  yang  kemudian  akan  mencari  solusi  terbaik.  Pimpinan pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang terbuka dan memperhatikan bawahannya. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, pimpinan di kantor ini memberikan contoh tetap menjalankan tugas tidak hanya berbicara atau menasihati anggota (Kadis PU).
Kepemimpinan  yang  baik  mampu  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  sehingga kelembagaan  dilaksanakan  dengan  gerakan  dari  pimpinan.  Seorang  pemimpin  yang  sulit ditemukan,  sulit  berkomunikasi  dengan  mereka  yang  menolak  tujuan  badan  yang  dicapai karena  sama  saja  yang  menjauh  dari  bawah.  Saran  dari  bawahan  kepada  instansi dipersilahkan  tetapi  dipilih  dulu,  jika  benar  baik  untuk  lembaga  yang  dijalankan  atau dijalankan.  Untuk  meningkatkan  kinerja  liontin,  senada  dengan  whistleblower  lain  yang dinasehati, motivasi karyawan dapat membawa hal-hal yang positif (Kadis Pera dan waskim).
Pemimpin  yang  baik  yang  berdiri  teguh,  memahami  bawahannya,  dan  melihat  arah perubahan  organisasi  yang  dinamis.  Menurut  informasi  lain,  peningkatan  kinerja kepemimpinan  disini  memberikan  motivasi  yang  lebih  bagi  karyawan  untuk  memberikan kinerja  yang  baik  bagi  organisasi  dan  sebagai  cara  untuk  memperhatikan  kebutuhan karyawan jika terjadi perubahan dalam organisasi. (Ka BPKAD).
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, bahwa kepemimpinan pemikiran yang diterapkan oleh  Bupati Tulang Bawang ini benar-benar unggul  dan  berkualitas. Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  Bupati  Tulang  Bawang  berupaya  keras  untuk  menciptakan perubahan yang lebih baik, jelas yang usahanya adalah pengabdian masyarakat yang mudah. Agar Hasil dan tujuan tercapai, maka diperlukan  kepatuhan  yang baik  dari  seluruh pegawai Kabupaten Tulang Bawang. Karena kedisiplinan yang baik merupakan tanggung jawab yang sangat  besar  bagi  seseorang  atas  pekerjaan  yang  diamanatkan.  Ini  akan  menumbuhkan semangat atau moral dan pencapaian tujuan organisasi.
Untuk  membawa  perubahan  positif,  salah  satu  kebijakan  peraih  penghargaan Kabupaten  Tulang  Bawang  adalah  menciptakan  inovasi  yang  mempermudah  kegiatan pemerintah  dalam  program  BMW  25  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  dicapai  tujuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan memberikan perbaikan dalam melayani semua orang di  distrik  yang  dia  kendarai,  dari  arus  ke  bawah,  dengan  segala  macam  inovasi.  Agar pelayanan dapat terlaksana dengan cepat dan efisien, harapan seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dapat terwujud dengan harapan kepuasan masyarakat.
Demi kesejahteraan masyarakat, Bupati Tulang Bawang berupaya menjadi pemimpin yang  baik.  Berbagai  inovasi  yang  ia  terapkan  dalam  manajemen  pelayanan  publik  salah satunya  adalah  program  Bergerak  Melayani  Warga  (BMW).  BMW  adalah  inovasi manajemen  yang  bertujuan  untuk  menyederhanakan,  mempercepat,  mempercepat,  dan mendekatkan  layanan  publik  kepada  komunitas  yang  baik  karena  faktor  geografis  yang
diakibatkan  oleh  struktur  yang  tidak  memadai.  BMW  merupakan  program  kebijakan  / kegiatan prioritas untuk 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan secara berkala.
Di  Indonesia,  kuantitas  (akses)  dan  kualitas  pelayanan  publik  masih  lemah  (tidak memadai) baik dari segi kebutuhan masyarakat maupun harapan saat ini (jika ditentukan). Di Indonesia,  banyaknya  permasalahan  pelayanan  publik  khususnya  di  Kabupaten  Tulang Bawang  terkait  dengan  rendahnya  tingkat  pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  sorotan pemerintah  birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Peningkatan pelayanan publik pada masa reformasi merupakan dambaan setiap orang, namun hal ini tidak berubah  drastis.  Tanggapan  dari  berbagai  opini  publik  biasanya  menunjukkan  bahwa berbagai  bentuk  layanan  publik  telah  menurun  di  negara  tersebut,  dengan  berbagai  anomali dalam  layanan  publik  tersebut  (Wahyudi,  2015).  Struktur  dan  proses  penyampaian  yang berbelit-belit,  serta  kecepatan  lambannya  sumber  daya  manusia  dalam  pengadaan  fasilitas, dikunci,  ditutup,  tidak  setara,  dan  mendidik  tidak  hanya  untuk  mewakili  tetapi  juga  untuk melayani  aspek  layanan  publik  yang  diterangi  secara  luas  (Adiwisastra,  2001).  Rendahnya kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  berbagai  pejabat  atau  penyelenggara pemerintahan  terpilih  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya.  Penjelasan  dari  situasi  ini adalah,  mengingat  sistem  hukum  administrasi  pemerintahan  yang  optimis  di  Indonesia, persyaratan  pelayanan  sudah  diatur,  tetapi  standar  pelayanan  publik  tersebut  belum diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (Blau, 1956).
Menciptakan  disiplin  bagi  bawahan  dapat  dilakukan  dan  dikembangkan  dengan berbagai  cara.  Antara  lain  yaitu  motivasi,  pendidikan  dan  pelatihan,  kepemimpinan, kesejahteraan  dan  ketaatan  pada  disiplin.  Mendidik  pegawai  secara  rutin  dengan meningkatkan  disiplin,  menjaga  emosi,  menepati  janji,  setiap  melakukan  pekerjaan  yang konsisten,  adil  dan  teliti,  bukan  hal  yang  mustahil  bagi  pimpinan  pemerintahan  untuk mendidik  pegawai  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  sekaligus  mengedukasi  pegawai  tentang peningkatan disiplin karena kurangnya sanksi manajemen yang berat dan kurangnya disiplin atau kesadaran karyawan.

## D. KESIMPULAN
Model  Kepemimpinan  Pemerintahan  dalam  Inovasi  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Tulang  Bawang  dengan  program  Bergerak  Melayani  Warga  berdasarkan  hasil  survey  dan wawancara  diperoleh  hasil  bahwa  kepemimpinan  pemerintahan  di  Kabupaten  Tulang Bawang  sesuai  dengan  teori  model  kepemimpinan  yaitu  model  kepemimpinan
transformasional.  Kepemimpinan  Pemerintahan  terhadap  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Tulang  Bawang  melalui  hasil  penelitian  berpengaruh  signifikan  terhadap  pelayanan  publik (Effectiveness of Public Services).
Kepemimpinan  dibawah  kepala  daerah  dalam  rangka  keberhasilan  pelayanan  publik sebaiknya tidak hanya bergantung kepada peran dari Bupati akan tetapi peran dan dukungan dari pimpinan tingkat menengah dibawah Bupati seperti Kepala-kepala Dinas, Kepala bagian maupun  Kepala  Bidang  harus  terlibat  aktif  berperan  serta  dalam  hal  mengimplementasikan kebijakan  Bergerak  Melayani  Warga  (BMW)  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  yang optimal kepada publik. Meskipun satu orang pemimpin cerdas, pintar dan inovatif akan tetapi apabila tidak didukung oleh aparat-aparat dibawah jajarannya maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu tidak akan berjalan optimal dan memuaskan.
Meningkatkan  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  tidak  hanya diharapkan  peran  internal  dari  aparatur  pemerintah  tetapi  juga  harus  adanya  peran  dari masyarakat itu sendiri. Diharapkan masyarakat lebih bekerja sama untuk mengawasi kinerja pegawai serta melaporkan setiap adanya kejanggalan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adair,  J.  E.  (2007). Leadership  for  Innovation:  How  to  Organize  Team  Creativity  and Harvest Ideas . Kogan Page Publishers.
Adiwisastra,  J.  (2001). Penataan  Kembali  Birokrasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah:  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam Ilmu  Perilaku  Organisasi  Pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Unpad . Departemen Pendidikan Nasional UNPAD.
Andiri,  S.  A.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Transportasi  Publik  (Studi  Deskriptif  Tentang Kualitas  Pelayanan  Kapal  Penumpang  Trayek  Gresik-Bawean  di  Pelabuhan Gresik). Sumber , 43 , 31.
Blau, P. M. (1956). Bureaucracy in Modern Society . Random House.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017). Research  Design:  Qualitative,  quantitative,  and mixed methods approaches . Sage publications.
Djamaludin. (2012). Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi . Penerbit Erlangga. Jakarta.
Dwiyanto,  A.  (2001). Penilaian  Kinerja  Organisasi  Publik .  Jurusan  Ilmu  Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta.
Effendy, K. (2010). Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung: Indra Prahasta Hidayat,  A.,  &  Permana,  A.  (2017).  Kepemimpinan  Transformasional  dan  Budaya  Kerja Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten  Sumedang  (Studi  Kasus  Pada  PDAM  Tirta  Medal  Kabupaten Sumedang). Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis/Volume III , 1 .
Masambe,  F.,  Soegoto,  A.  S.,  &  Sumarauw,  J.  (2015).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan, Budaya  Organisasi  dan  Inovasi  Pemimpin  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Daihatsu Kharisma  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 3 (3).
Nawawi,  H.  2003. Kepemimpinan  Mengefektifkan  Organisasi .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Paramita, P. D. (2011). Gaya Kepemimpinan (Style of Leadership) yang Efektif dalam Suatu Organisasi. Dinamika Sains , 9 (21).
Putri,  N.,  Apriliani,  V.  D.,  &  Rahardjo,  C.  I.  R.  (2019 ).  Siapa  yang  Tidak  Menciptakan Inovasi  Akan  Tergilas  Zaman  (Dr.  Fathema  The  Real  Leader  In  Future  Health).
Universitas Ahmad Dahlan.
Resdiana, E. (2016). Kepemimpinan Inovatif dalam Peningkatan Pelayanan Publik. PUBLIC CORNER , 10 (2).
Setiadi,  A.  (2018).  Pengaruh  Kepemimpinan  Dan  Kompetensi  Aparatur  Terhadap  Kualitas Pelayanan Publik. Journal of Management Review , 2 (2), 209-218.
Siagian,  S.  P.  (1982). Organisasi,  Kepemimpinan  dan  Perilaku  Administrasi .  Jakarta: Gunung Agung
Siagian, S. P. 2002 . Fungsi-Fungsi Manajerial . Jakarta : Rineka Cipta.
Sugiyanto.  (2013).  Peranan  Kepemimpinan  Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Jurnal Mimbar Bumi Bengawan , 5 (12).
Syahrian, S. (2019). Peran Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Budaya  Organisasi  Aparatur  Sipil  Negara  Serta  Implikasinya  Pada  Kinerja Pelayanan Publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa  Barat. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi) , 3 (2),  150- 171.
Wahyudi,  R.  (2015).  Perilaku  Maladministrasi  Dalam  Pelayanan  Publik  Pasca  Reformasi Birokrasi  di  Kota  Pekanbaru,  Provinsi  Riau  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara (JUAN) , 3 (1), 1-9.
Wirijadinata,  J.  J.  (2020).  Standar  Pelayanan  Publik  Dalam  Merealisasikan  Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jurnal  Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 10 (4), 59-70.
Yukl, G. A. (1998). Leadership in Organizations (4th ed.). NJ: Prentice Hall.