Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 18-22| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6420.18-22

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK
ATAS TANAH ULAYAT DESA ADAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR)
Gilbert Adytia Rohi, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia adytiarohi27@gmail.com , kastaaryawijaya@gmail.com , putusuryani099@gmail.com

## ABSTRAK
Perlindungan  masyarakat  hukum  adat  dijamin  oleh  Pasal  18  B  Undang-Undang  Dasar  1945.  Namun  ada penguasaan oleh PT Muria Sumba Manis (MSM) untuk mengelola tanah ulayat di desa adat, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur sebagai perkebunan tebu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsi perlindungan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  terhadap  hak  milik  atas  tanah  ulayat  tersebut.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode empiris. Hasil temuan penelitian, bahwa akibat dari masuknya PT MSM,  hak-hak  masyarakat  adat  di  kecamatan  Umalulu,  yang  meliputi  hutan,  mata  air,  dan  tempat  ibadah kepercayaan Marapu terabaikan. Hasil investigasi hukum ditemukan bahwa Perusahaan tidak mengantongi surat resmi dari BPN mengenai HGU untuk kepentingan bisnis tebu PT MSM. Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik  ini  menggunakan  UUPA  nomor  5  tahun  1960.  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  NTT menggunakan UUPLH nomor 32 tahun 2009 dengan tahapan identifikasi, pengorganisasian, pendampingan, dan mediasi/audiensi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Desa Adat

## ABSTRACT
The protection of indigenous people is guaranteed by Article 18 B of the 1945 Constitution. However, there is control by PT Muria Sumba Manis (MSM) to manage customary land in the traditional village, Umalulu district, East Sumba regency as a sugarcane plantation. This study aims to analyze and describe the legal protection and dispute resolution of property rights to customary land. The method used in this study is the empirical method. The findings of the study, that as a result of the entry of PT MSM, the rights of indigenous people in the Umalulu district, which includes forests, springs, and places of worship of Marapu beliefs, were neglected. The results of the legal investigation found that the Company did not pocket an official letter from BPN regarding HGU for the benefit  of  PT  MSM's  sugarcane  business.  Efforts  to  resolve  this  conflict  using  UUPA  number  5  of  1960.  The Indonesian Environment Agency (WALHI) NTT uses UUPLH number 32 of 2009 with the stages of identification, organizing, mentoring, and mediation/hearing with local government related to agrarian issues in East Sumba. Keyword: Legal Protection Customary Land, Traditional Village

## I. PENDAHULUAN
Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat. Dua hal utama yang  menjadikan tanah itu memiliki posisi yang sangat signifikan dalam hukum adat yakni pertama karena sifatnya yang merupakan  benda  kekayaan  satu-satunya  yang  masih  bersifat  tetap  dalam  keadaannya  walaupun mengalami  keadaan  yang  bagaimanapun  juga,  bahkan  terkadang  malah  berubah  menjadi  lebih membawa  keuntungan  atau  karena  pada  faktanya,  tanah  tersebut  merupakan  tempat  domisili persekutuan/masyarakat,  memberi  sumbangsih  penghidupan  kepada  mereka,  merupakan  tempat dikuburkannya  para  warga  dari  persekutuan  yang  meninggal  dunia,  juga  merupakan  rumah  bagi  roh para leluhur persekutuan dan para dayang-dayang pelindung persekutuan (Wignjodipuro, 1979) . Setiap dari  kebutuhan  manusia  berkaitan  dengan  tanah  oleh  karena  itu  tanah  tidak  dapat  terpisah  dari kehidupan manusia, mulai dari tempat beribadah, tempat tinggal, tempat bekerja dan lain sebagainya (Triani, Sukadana, Suryani, 2021) .
Kedekatan  manusia  dengan  tanah  sangat  erat.  tanah  sangat  berperan  penting  bagi  manusia sehingga  diperlukan  dukungan  dengan  pemberian  jaminan  hukum  dan  kepastian  dari  wilayah  tanah yang ada dalam penguasaan masyarakat dan  mendapat dukungan dengan aturan  hukum tertulis yang lengkap dan isinya jelas tentang ketentuan kepemilikan lokasi tanah (Kumara, Wijaya, 2021) . Terdapat hak masyarakat atas kepemilikan tanah dalam hukum adat. Dengan adanya kenyataan ini,  maka  antara  tanah  tempat  tinggal  dengan  persekutuan/mayarakat  itu  sendiri  terdapat  keeratan hubungan yang kuat. Hubungan ini memiliki ikatan religio-magis. Ikatan hubungan ini menimbulkan perolehan  penguasaan  hak  persekutuan  atas  tanah  dimaksud,  mendayagunakan  tanah  itu,  mengambil hasil dari tanaman yang hidup dan tumbuh di atas lahan tersebut, juga menangkap binatang buruan yang hidup di tempat itu. Hak persekutuan inilah yang selanjutnya disebut juga sebagai hak kepemilikan atas tanah ulayat atau hak pertuanan.
Dari sudut pandang kebudayaan atau adat istiadat yang berlaku, kepemilikan atas tanah ulayat, menyatu dengan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai suatu persekutuan yang telah diatur dalam hukum  dan  perundang-undangan.  Persekutuan  inilah  yang  menyebabkan  masyarakat  di  kecamatan Umalulu,  Kabupaten  Sumba  Timur  ingin  menempatkan  hak  ulayat  tersebut  di  tempat  sewajarnya, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang isinya: "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak dari masyarakat-masyarakat hukum adat yang serupa itu, jika dalam kenyataannya masih ada, harus seperti itu, sehingga sesuai dengan kepentingan negara dan nasional, dengan didasarkan pada persatuan bangsa serta dilarang untuk bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan undang-undang" (Laturette, 2016) .
Dengan terjadinya penguasaan atas tanah ulayat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan  hukum  adat,  tentu  saja  akan  membawa  kerugian  bagi  masyarakat  adat  sebagai  pemilik  tanah tersebut. Bentuk kepemilikan tidak sah atau penguasaan tanah ulayat atau tanah adat oleh pihak-pihak tertentu yang masih ditemui di negara Indonesia sampai sekarang, satu diantaranya adalah penguasaan atas  tanah  ulayat  masyarakat  adat  Warga  di  kecamatan  Umalulu,  kabupaten  Sumba  Timur  oleh  PT. Muria Sumba Manis (MSM) selaku investor. Kedua belah pihak yakni antara masyarakat desa adat dan pemerintah setempat saling mengklaim tanah desa adat Umalulu yang kini telah menjadi pabrik gula berkapasitas 1.200 Ton cane per hari di atas luas lahan 5.428,394 hektar (Ha) atau 54.284.394 di enam desa  yakni  desa  Patawang,  Wanga,  Laemandar,  Kabaru,  Palanggai  dan  Matawai  Maringu.  Konflik tersebut sudah terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini.
Sengketa atau konflik penguasaan tanah adat oleh pemerintah secara serampangan dalam bentuk pengambilalihan  tanah  ulayat  milik  masyarakat  adat  untuk  diserahkan  kepada  pihak  pemilik  modal dengan  memanfaatkan  keamanan  atau  ketidaktahuan  masyarakat  atas  hak  tanah  ulayat.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  hak  milik  atas tanah  ulayat  di  desa  adat,  kecamatan  Umalulu,  kabupaten  Sumba  Timur  dan  bagaimanakah penyelesaian sengketa hukum terhadap penguasaan atas tanah ulayat oleh PT. Muria Sumba Manis di desa adat, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris (socio legal research) yakni suatu jenis atau metode penelitian hukum yang  memiliki  fungsi  untuk  mampu  melihat  kedudukan  hukum  dalam  arti  sebenarnya  serta  meneliti cara kerja hukum tersebut di suatu lingkungan masyarakat tertentu dan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat tersebut. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara keberadaan hukum diidentifikasi dan dikonsepsi sebagai institusi sosial yang fungsional dan riil dalam sebuah sistem kehidupan yang menekankan penelitian dengan maksud untuk mengantongi pengetahuan hukum  dengan  melakukan  terjun  langsung  ke  sasaran  atau  objeknya  untuk  memperoleh  gambaran dengan  cara  apa  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  dan  penggunaan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach),  yaitu  doktrin-doktrin  dan  pandangan-pandangan  yang  tumbuh  dalam  ilmu hukum.  Dengan  melakukan  kajian-kajian  terhadap  doktrin  dan  pandangan-pandangan  dalam  ilmu hukum,  peneliti  mendapati  sejumlah  ide  yang  membuahkan  arti  dari  hukum,  asas-asas  hukum  dan konsep-konsep hukum dan yang berhubungan dengan tema/isu yang sedang dihadapi Kumara, Wijaya, 2021) .
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yakni:  Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dan  tokoh  adat  di  desa  adat  yang  tinggal  di
kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur dan data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti atau pengumpul data dari buku-buku atau bahan kepustakaan (library research).
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Proses mengurai  atau  mendeskripsi  bertujuan  untuk  memastikan  isi  atau  arti  hukum  dihubungkan  dengan masalah  penelitian  yang  ada  dan  dideskripsi  untuk  memperoleh  penjelasan  yang  terstruktur  dan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Milik  Atas  Tanah  Ulayat  di  Desa  Adat  Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur
Karena  masyarakat  hukum  adat  merupakan  salah  satu  kelompok  yang  sangat  rentan  untuk  menjadi sasaran  atau  objek  pelanggaran  hak,  maka  perlindungan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  menjadi bahasan  yang  sangat  signifikan  saat  ini.  Dalam  menjalani  kehidupan  sebagai  masyarakat,  hak  asasi manusia bukan merupakan hal yang asing. Hak asasi ini berhubungan dengan tidak berkelakuan di luar norma  yang  resmi  sesuai  dengan  hukum  positif  dan  dengan  tingkah  laku  manusia  yang  tidak  boleh mengganggu  hak-hak  orang  lain (Putra,  Wijaya,  &  Suryani,  2022) .  Hadirnya  ketidakseimbangan penguasaan Sumber Daya  Alam antara masyarakat  yang mengandalkan hidup dari ekonomi berbasis sumber  daya  alam  dengan  monopoli  oleh  sektor  bisnis,  dan  pengendalian  oleh  Negara  yang  masih menyatakan adanya hak-hak komunitas adat menimbulkan maraknya konflik dalam tata kelola sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Masyarakat adat Umalulu di kabupaten Sumba Timur adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik  dengan PT. MSM dimana masyarakat tersebut memiliki hak atas tanah yang dijadikan perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat menutup jalan menuju kawasan perkebunan.
Dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  kepemilikan  atas  hak  ulayat  dalam  hal  ini  Tanah Ulayat  di  desa  adat  kecamatan  Umalulu,  kabupaten  Sumba  Timur,  maka  perlu  dipahami  konsep mengenai perlindungan dan konsep dari hukum itu sendiri. Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan apabila kita mendalami perlindungan hokum (Nurbani, 2013) . Perlindungan hukum merupakan gabungan dari kata perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perlindungan secara tata Bahasa memiliki arti: tempat berlindung atau hal atau perbuatan melindungi. Sedangkan  batasan  hukum  dapat  diselidiki  dari  norma  yang  termaktub  dalam  undang-  undang  dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Secara  teoritis,  perlindungan  hukum  terbagi  dalam  2  (dua)  bagian  yaitu:1)  Perlindungan  yang memiliki sifat Preventif yakni sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, subyek  hukum  mendapat  kesempatan  untuk  mengemukakan  keberatan  atau  pendapatnya  dengan maksud  untuk  menghalangi  terjadinya  sengketa.  Kehadiran  proteksi  hukum  yang  preventif/tindakan mencegah  akan  mendorong  sikap  kehati-hatian  pemerintah  dalam  membuat  keputusan  yang berdasarkan  pada  diskresi.  Faktanya,  hukum  preventif  di  Indonesia  khususnya  yang  menyangkut perlindungan  belum  terlihat  ada  pengaturannya.  2)  Perlindungan  dengan  maksud  untuk  penuntasan sengketa  yang  bersifat  Represif.  Peradilan  administrasi  dan  pengadilan  umum  untuk  penanganan perlindungan hukum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum Represif (Hadjon, 1987) . Perlindungan hukum yang bersifat Represif inilah yang digunakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah ulayat di desa adat kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur. Selain  itu,  perlindungan  untuk  kasus  ini  juga  didasarkan  pada  dua  karakter  dari  hukum  agraria  yang berdasarkan  pancasila  yaitu  Pertama,  politik  hukum  agraria  yang  secara  teguh  membentengi kepentingan rakyatnya untuk memperoleh hak untuk hidup tentram lahir dan batin secara berkeadilan, berhak atas hak milik dan kepemilikan tersebut tidak boleh dirampas sesuka hati oleh siapapun. Kedua, politik hukum agraria nasional yang diarahkan oleh nilai-nilai moral agama dan membela hak-hak asasi manusia tanpa pembedaan (Maladi, 2013) .
Sejak  PT  Muria  Sumba  Manis  (MSM)  memulai  operasinya  di  tahun  2017  di  dua  kecamatan Umalulu  dan  Rindi,  tepatnya  di  sekitar  areal  persawahan  dan  perkampungan  di  tiga  desa  yakni  desa wanga, patawang, dan umalulu (Kecamatan Umalulu) dan desa tanaraing serta dusun tapil (Kecamatan Rindi)  mata  air  yang  jernih,  serta  padang  rumput  yang  hijau  itu  kini  mulai  rusak.  Sumber  mata  air dialihkan  untuk  menghidupi  bisnis  perkebunan  tebu.  Akibat  pengalihan  sumber  mata  air  tersebut, hingga  saat  ini,  masyarakat  memperebutkan  haknya  untuk  mendapatkan  sumber  mata  air  untuk
kebutuhan sehari-hari, terutama air yang menopang sumber mata pencaharian mereka yakni beternak dan berkebun.
Dari  hasil  investigasi  yang  dilakukan  ditemukan  bukti  adanya  dugaan  hukum  dan  HAM  yang dilanggar oleh PT. MSM pada 5 bidang. “ketenagakerjaan, pertanahan dan pemidanaan, keagamaan, lingkungan  hidup,  dan  kebudayaan  (Wawancara  dengan  Tomi  Umbu  Pura  selaku  Masyarakat  Adat, pada hari/tanggal: Kamis, 16 juni 2022, Waingapu, Sumba Timur).
Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh WALHI NTT yaitu melakukan pendampingan hukum  terhadap  warga  yang  tanahnya  dikonsumsi  oleh  perusahaan  secara  sepihak.  Melakukan pendampingan  hukum  terhadap  warga  yang  dikriminalisasi  yang  melingkupi  tahapan pengenalan/identifikasi,  pengorganisasian/pengaturan,  pendampingan,  dan  melakukan  audiensi  atau mediasi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur. Advokasi yang dilakukan WALHI NTT mencakup bidang kebijakan atau regulasi yang terkait dengan dampak lingkungan dan izin penguasaan lahan ulayat.
Sebagai  bentuk  perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat,  upaya  permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten Sumba Timur sudah dilakukan bersama Lokataru, namun jawaban dari PEMDA Sumba Timur belum bisa dilaksanakan karena belum tersedianya dana.

## 3.2  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Penguasaan  atas  Tanah  Ulayat  Di  Desa  Adat  Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.
Dalam  penyelesaian  sengketa  terhadap  penguasaan  atas  Tanah  Ulayat  di  wilayah  adat  kecamatan Umalulu, di kabupaten Sumba Timur didasarkan pada salah satu Tipologi sengketa tanah yang dikutip dari  pernyataan (Yuriani,  2013) .  Yakni  sengketa  perdata  berkenaan  dengan  masalah  tanah  serta sengketa yang berkaitan dengan tanah  ulayat. Penyelesaian sengketa  atas kasus  ini dilakukan di luar pengadilan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Keempat bentuk ini merupakan alternatif penanganan sengketa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 30, Pasal 1 angka 10 Tahun  1999  tentang  Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR)  dan  Arbitrase.  Sebagai  tindak  lanjut  dari ketidakpuasan  terhadap  penanganan  konflik  melalui  jalur  pengadilan  atau  litigasi,  penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi alternatif jalan keluar untuk konflik ini (Gunawan, 2021) . Penggunaan  non  litigasi  atau  Alternative  Dispute  System  dalam  penanggulangan  sengketa sesungguhnya  merupakan  model  penyelesaian  sengketa  yang  sangat  sesuai  dengan  karakter kekeluargaan.  Upaya  penanganan  dengan  model  ini  sangat  berlainan  dengan  penuntasan  sengketa melalui jalur pengadilan yang berulang kali melahirkan kekacauan atau konfrontatif. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR) sering menjadi pilihan utama yang ditempuh  masyarakat  untuk  menuntaskan  sengketa  pertanahan.  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan cenderung lebih mudah dan cepat dan juga tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dibandingkan jika melalui jalur pengadilan. Atas alasan tersebut, masyarakat lebih sering menuntaskan konflik pertanahan melalui jalur ini. Selain itu, ada juga pertimbangan bahwa penanganan melalui jalur pengadilan  berisi  unsur  kecurangan  yang  tinggi,  dalam  hal  ini,  pihak  yang  berkuasa  yang  sering memenangkan sengketa.
Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  antar  masyarakat,  koordinasi  antarinstansi  sangat dibutuhkan,  seperti  melibatkan  instansi  ABRI,  Kehutanan,  departemen  perhubungan,  dan  lain-lain. Meskipun  kerjasama  yang  diharapkan  terkadang  tidak  selalu  berhasil.  Secara  nominatif,  peraturan perundang-undangan  sektoral  yang  terpusat/sentralistik,  sering  inkonsisten  dan  juga  terjadi  tumpang tindih  satu  sama  lain.  Inilah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  pelaksanaan  koordinasi  antar instansi menjadi tidak mudah, terutama instansi sectoral (Gunawan, 2021) .
Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik agraria yang terjadi di desa adat Umalulu merujuk pada  UUPA  nomor  5  tahun  1960.  Selain  itu  juga  WALHI  NTT  menggunakan  instrumen  hukum UUPLH nomor 32 tahun 2009. Adapun tahapannya meliputi pengenalan/identifikasi, pengorganisasian, pendampingan,  dan  audiensi  atau  melakukan  mediasi  bersama  pemerintah  daerah  terkait  persoalan agraria  di  Sumba  Timur.  Advokasi  yang  dilakukan  WALHI  NTT  adalah  di  bidang  kebijakan  atau regulasi terkait dengan dampak lingkungan dan izin penguasaan lahan ulayat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Upaya permohonan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat desa
adat  yang  sudah  dilakukan  oleh  WALHI  NTT,  Lokataru,  dan  Komunitas  Sabana  Sumba  yaitu melakukan pendampingan hukum terhadap warga desa adat yang tanahnya dikonsumsi oleh PT.MSM secara  sepihak  atau  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan  dari  berbagai  masyarakat  adat  yang  ada  di kecamatan Umalulu. Hasil wawancara dalam penelitian diatas menyatakan bahwa untuk saat ini di desa adat kecamatan Umalulu, PT. MSM sudah mengeluarkan semua alat-alat beratnya dan menghentikan aktivitasnya, akan tetapi jawaban dari Pemda belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum mempunyai dana. Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik agraria yang terjadi di desa adat Umalulu merujuk pada  UUPA  nomor  5  tahun  1960.  Selain  itu  juga  WALHI  NTT  menggunakan  instrumen  hukum UUPLH  nomor  32  tahun  2009.  Adapun  tahapannya  meliputi  identifikasi,  pengorganisasian, pendampingan,  dan  mediasi  atau  melakukan  audiensi  bersama  pemerintah  daerah  terkait  persoalan agraria di Sumba Timur. Advokasi yg dilakukan WALHI NTT adalah di bidang kebijakan atau regulasi terkait dengan dampak lingkungan dan izin penguasaan lahan ulayat.
Dari  beberapa  masalah  yang  muncul  berkaitan  persepsi  dan  sikap  masyarakat  terhadap pengembangan perkebunan tebu, maka diajukan beberapa saran yaitu: kepada seluruh elemen terkait khususnya  pemerintah  kabupaten  Sumba  Timur  yang  telah  mengeluarkan  izin  investasi,  agar  dapat mempertimbangkan  situasi  objektif  tuntutan  masyarakat  kontra  terhadap  pengembangan  perkebunan tebu oleh PT. Muria Sumba Manis. Maksudnya agar dapat ditemukan satu penyelesaian konflik yang berkeadilan  bagi  pihak  masyarakat  adat  dan  perusahaan  yang  terlibat  dalam  perseteruan  tersebut. Jaminan kenyamanan harus dapat diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan tebu, sebelum dan sesudah  PT.  MSM  beroperasi.  Sebagai  tambahan,  harus  juga  diperhatikan  mengenai  pengelolaan limbah untuk mengurangi sedemikian rupa resiko kerusakan yang dapat terjadi. Masyarakat di sekitar PT MSM sebagai pihak yang haknya dilanggar dan merasa dirugikan akibat hadirnya pengembangan perkebunan tebu, untuk berupaya semampunya, berpikir secara kritis dan bijaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan,  Y.  (2021). Hukum  Internasional:  Sebuah  Pendekatan  Modern .  Yogyakarta:  LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia . Maluku: Bina Ilmu.
I Made Citra Gada Kumara, I Ketut Kasta Arya Wijaya, L. P. S. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (3), 560–563.
Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Jurnal SASI , 22 (2).
Maladi,  Y.  (2013).  Kajian  Hukum  Kritis  Alih  Fungsi  Lahan  Hutan  Berorientasi  Kapitalis. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (1).
Nurbani, H. S. H. dan E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan DIsertasi . Jakarta: Raja grafindo Persada.
Putra,  I. P. S. W., Wijaya,  I. K. K. A., & Suryani,  L. P. (2022). Pengaturan Pengenaan Pajak dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jurnal Analogi Hukum , 4 (2), 204–208.
Triani, N, K, E., Sukadana, I, K., Suryani, L, P. (2021). Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan. Jurnal Analogi Hukum , 3 (1), 52–56. Wignjodipuro, S. (1979). Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat . Bandung: Penerbit Alumni. Yuriani, R. A. (2013). Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi . Yogyakarta: Jurnal Skripsi Pendidikan Kewarganegaraan, UNY.