https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 1, Juli 2019
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2019. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 1, Juli 2019

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Muslim Lobubun Upaya  Peningkatan  Status  Bandara  Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional 1-13 Asdar Djabbar Spesialisasi  Penyidik  Polri  Polda  Papua  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 14-27 Iryana Anwar Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap  Kerugian  Negara  dalam  Tindak Pidana Korupsi 28-37 Nurul Chaerani Nur Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura 38-53 TINJAUAN LITERATUR Kasim Abdul Hamid Pilihan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua 54-64
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v1i1.121

## Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua

## Kasim Abdul Hamid
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak-Papua

## Korespondensi
Kasim  Abdul  Hamid,  Program Studi  Hukum,  Sekolah  Tinggi Ilmu  Hukum  Biak-Papua,  Jl. Petrus Kafiar Brambaken Samofa, Biak, 98111, Telp. (0981) 27270.E-mail: kasimabdulhamid1@gmail.com

## Review Article

## Abstract
Indonesia is a country with a variety of cultures that stretch from Sabang to  Merauke.  Cultural  diversity  makes  Indonesia  establish  more  legal systems. Other than the Dutch’s positive legal system, Indonesia’s legal pluralism also applies to the Islamic legal and the traditional law systems which  are  so- called  Indonesia’s original  law  according  to  which traditional law experts. Legal centralism (positive law) imposed by the state  on  the  Indonesian  people  is  a  form  of  neglect  of  other  legal systems, especially the traditional law system. Without realizing it, the majority  of  the  Indonesian  population  are  indigenous  people  from various ethnic groups, but are shackled by legalistic positivism based on written  regulations.  However,  it  is  different  from  most  Papuan indigenous  peoples  with  a  strong  desire  to  make  traditional  law  an independent legal system. The independent traditional law system must be  a  legitimate  desire  from  the  values  that  live  and  grow  in  society.
Therefore, traditional law is an option for Papua indigenous peoples in resolving any disputes, because the ideal law is able to satisfy all parties without winning one party and defeating the other.
Keywords : Traditional Law, Land Dispute, Dispute Resolution .

## Abstrak
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  memiliki  ragam  budaya  yang terbentang  dari  sabang  sampai  merauke.  Keanekaragaman  budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta sistem hukum adat yang oleh para pakar hukum adat menyebut  sebagai  hukum  asli  bangsa  Indonesia.  Sentralisme  hukum (hukum positif) yang dipaksakan keberlakuannya oleh negara terhadap masyarakat  Indonesia  merupakan  bentuk  pengabaian  terhadap  sistem hukum  yang  lain  terutama  sistem  hukum  adat.  Tanpa  disadari  bahwa mayoritas penduduk  Indonesia  merupakan masyarakat  adat yang  lahir dari  berbagai  suku  bangsa  yang  ada  di  Indonesia,  namun  terbelenggu oleh positivisme-legalistik yang berbasis pada peraturan tertulis. Namun berbeda  dengan  kebanyakan  masyarakat  adat  Papua  yang  memiliki keinginan  kuat  untuk  menjadikan  hukum  adat  sebagai  suatu  sistem hukum yang mandiri. Kemandirian sistem hukum adat dalam arti hukum harus  merupakan  legitimasi  keinginan  yang  lahir  dari  nilai-nilai  yang
hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian hukum adat menjadi pilihan bagi masyarakat adat di Papua dalam menyelesaikan setiap sengketa. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan  semua  pihak,  bukan  memenangkan  satu  pihak  dan mengalahkan pihak lain.
Kata kunci : Hukum Adat , Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa.

## 1. PENDAHULUAN
Tidak salah ketika The Founding Father menjadikan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia.  Sebagai  bangsa  yang  memiliki  keanekaragaman  budaya  yang  terbentang  dari  Sabang sampai  Merauke  menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  di  dunia  yang  menganut pluralisme di bidang hukum selain masih banyak potensi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Zarbaliyev 1 , bahwa keragaman budaya (multikultural) merupakan konfigurasi budaya (cultural configuration ) yang mencerminkan jatidiri bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (cultural capital) dan kekuatan budaya ( cultural power ) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemajemukan  budaya  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia,  menurut  I  Nyoman  Nurjaya 2 , menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam intergrasi bangsa, karena konflik antar budaya dalam wujud pertikaian antar etnik, antar penganut agama, ras maupun antar golongan bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap suatu kondisi yang menjurus ke disintegrasi bangsa. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila konflik tersebut tidak dikelola, dimaknai, dan diselesaikan secara santun, damai, dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa. Potensi konflik  yang  dimaksud  di  atas  dapat  saja  terjadi  kapan  dan  di  manapun  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat merusak keseimbangan  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Provinsi  Papua  merupakan  salah provinsi paling timur Indonesia, menjadi locus perhatian penulis untuk menggali potensi budaya yang menjadi nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh mayoritas Ras Melanesia ini.
Jauh  sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di tanah Papua yang sebelumnya adalah Irian Jaya punya cara sendiri dalam mengelola dan menyelesaikan setiap konflik/sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu menjadi sumber konflik antar masyarakat pribumi adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah. Menurut  Sunita  Sah 3 ,  bahwa  jika  ditinjau  dari  prespektif  antropologi  hukum,  maka  fenomena konflik pada umumnya muncul karena adanya konflik nilai ( conflict of value ), konflik norma ( conflict of  norm ),  dan/atau  konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  dari  komunitas  etnik,  agama,  maupun golongan termasuk juga komunitas politik dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa konflik yang  terjadi  dalam  masyarakat  juga  bersumber  dari  persoalan  diskriminasi  pengaturan  dan
1 Habib Zarbaliyev, “Multiculturalism In Globalization Era: History And Challenge For Indonesia,” IJSS 13, no. 1 (2017): 1 – 16, https://doi.org/10.21831/jss.v13i1.16966.
2 I Nyoman Nurjaya, “Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional,” Jurnal Perspektif 16, no. 4 (2011): 236 – 43, http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86.
3 Sunita Sah, “Policy Solutions to Conflicts of Interest: The Value of Professional Norms,” Behavioural Public Policy 1, no. 2 (2017): 177 – 89, https://doi.org/10.1017/bpp.2016.9.
perlakuan  pemerintah  pusat  terhadap  komunitas-komunitas  masyarakat  di  daerah,  dengan menggunakan istilah yang disebut Bodley sebagai politik pengabaian ( political of ignorance ), sebagai perlakuan  yang  mengabaikan,  menggusur,  dan  bahkan  mematisurikan  nilai-nilai,  norma-norma hukum rakyat ( folk law ), termasuk religi dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi hukum negara ( state law ) yang bercorak sentralisme hukum ( legal centralism ).
Teori  sentralisme  hukum  menjadi  salah  satu  ciri  hukum  modern,  dan  berakibat  panggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum kodifikasi dan unifikasi. Semua institusi, termasuk hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, didominasi oleh Negara, dan terjadilah hegemoni hukum negara, sehingga hukum dan peradilan asli menjadi tersingkir. 4 Hukum negara menjadi satu-satunya  yang  harus  diberlakukan  dan  dengan  demikian  melihat  hukum  nasional  berlaku absolut di seluruh wilayah negara. 5 Dominasi hukum negara dapat dipahami bahwa sebagian besar sistem hukum yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan  sebutan  Hindia  Belanda  ( Nederlandsch-Indie ). 6 Namun  disadari  bahwa  jauh  sebelum masuknya hukum kolonial dan menggurita di Indonesia, hukum adat telah eksis mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat nusantara tentu dalam batas yurisdiksi masyarakat adat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang. 7 Selain kedua sistem hukum tersebut, terdapat sistem hukum Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk yang beragama Islam.
Sejarah  pemberlakuan  sistem  hukum  di  Indonesia  tersebut  di  atas,  kehidupan  hukum  di Indonesia menunjukkan wajahnya yang berbeda dengan negara-negara lain. Perbedaan itu terutama berkaitan  dengan  pluralisme  hukum  di  Indonesia  dan  memberikan  warna  dan  karakteristik tersendiri dalam pembangunan hukumnya. 8 Dalam konteks pluralisme hukum ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara ( state law ),  juga  berwujud  sebagai  hukum  agama  (religious  law),  dan  hukum  kebiasaan  ( customary  law ). Ajaran mengenai pluralisme hukum ( legal pluralism ) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum ( legal centralism ). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara ( state law ) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat.    Lebih  lanjut  ditegaskan  bahwa  hukum  negara  (state  law)  bukan  merupakan  satu- satunya  wujud  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Jika  hukum  diartikan  sebagai instrumen kebudayaan  yang  berfungsi  untuk  menjaga  keteratutan  sosial,  atau  sebagai  sarana  pengendalian sosial, maka selain hukum negara juga terdapat sistem-sistem hukum lain seperti hukum rakyat,
4 Jonas Perrin, “Legal Pluralism as a Meth od of Interpretation: A Methodological Approach to Decolonising Indigenous Peoples’ Land Rights under International Law,” Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas 15, no. 26 (2017): 23 – 60, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17163/uni.n26.2017.01.
5 Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional,” Lex Crimen 1, no. 4 (2012): 24 – 40, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/900.
6 Islamiyati Islamiyati, “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan,” Law, Development and Justice Review 1, no. 1 (2018): 82 – 96, https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574.
7 Ridwan, Dimyati Khudzaifah, and Aidul Fitri ciada Azhari, “Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi,” Jurnal Jurisprudence 6, no. 2 (2016): 106 – 14, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008.
8 Anisa Eka Pratiwi et al., “Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi,” Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 95 – 102, https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289.
hukum agama, dan juga mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam masyarakat. Inilah yang disebut sebagai fakta kemajemukan hukum. 9
Pemberlakuan sentralisme hukum tersebut termaktub dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Ketentuan  ini mengadung  prinsip  dasar  bahwa  setiap  permasalahan  hukum  yang  yang  terjadi  di  negeri  ini termasuk sengketa yang dialami oleh setiap warga negara haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku ( rule of law ), agar tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan  masyarakat  sebagai  implementasi  dari  negara  hukum  yang  demokratis. 10 Untuk mencapai tujuan hukum yang ideal sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut Gustav Radbruch bahwa  cita  hukum  adalah  menciptakan  keadilan  ( gerechmatigheid atau justice ),  kemanfaatan ( rechtmatigeheid atau utility ), dan kepastian hukum ( rechtmatigeheid atau legal certainty ). Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan ( social order ) dan ketertiban sosial (legal order) dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai instrumen pengawasan sosial (social control). 11
Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian social (social control) dalam masyarakat.  Karena  itu,  untuk  membedakan  peraturan  hukum  dengan  norma-norma  lain,  yang sama-sama  mempunyai  fungsi  sebagai  sarana  pengendalian  sosial  dalam  masyarakat,  maka peraturan  hukum  dicirikan  mempunyai  4  atribut  hukum  (attributes  of  law),  yang  salah  satunya disebut dengan Atribut Otoritas (Attribute of Authority), yaitu peraturan hukum adalah keputusan- keputusan  dari  pemegang  atoritas  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  ketegangan  sosial  dalam masyarakat,  karena  adanya  ancaman  terhadap  keselamatan  warga  masyarakat,  keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum. 12
Dalam  konteks  negara  hukum,  pemerintah  telah  menyediakan  lembaga  peradilan  negara sebagai  sarana  dan  aturan  hukum  sebagai  perangkatnya  untuk  mengantisipasi  dan  memberikan jaminan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Kewenangan lembaga peradilan negara ini jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak membeda-bedakan  orang,  dan  Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Penerapan azas  hukum  “berperkara  biaya  ringan,  cepat  dan  sederhana”  sebagaimana dimaksud  di  atas,  oleh  masyarakat  adat  di  Papua  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa, menunjukkan  sebuah  fenomena  yang  berbeda,  di  mana  mayoritas  masyarakat  adatnya  lebih cenderung  memilih  menggunakan  sistem  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  sengketa  dari  pada menyelesaikannya  melalui  jalur  litigasi.  Fenomena  tersebut  menurut  Farida  Patitting,    bahwa masyarakat adat seolah-olah ingin menunjukkan betapa tidak realistisnya penerapan azas hukum
9 Keebet von Benda- Beckmann and Bertram Turner, “Legal Pluralism, Social Theory, and the State,” The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 50, no. 3 (2018): 255 – 74, https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674.
10 Dian Agung Wicaksono and Ananda Prima Yurista, “Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 2 (2018): 275 – 88, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/406.
11 Mark Fathi Massoud, “Ideals and Practices in the Rule of Law: An Essay on Legal Politics: An Essay on Legal Politics,” Law & Social Inquiry 41, no. 2 (2016): 489 – 501, https://doi.org/10.1111/lsi.12196.
12 Sandra Fredman, “Substantive Equality Revisited,” International Journal of Constitutional Law 14, no. 3 (2016): 712 – 738, https://doi.org/10.1093/icon/mow043.
tersebut.  Kecenderungan  masyarakat  adat  memilih  hukum  adat  dalam  menyelesaikan sengketa/perkara  karena  sistem  hukum  adat  dinilai  memiliki  spesifikasi,  yaitu  penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kemanfaatan dan keadilan dengan cara murah, efisien, lebih cepat dan  menguntungkan  para  pihak.  Di  samping  itu  juga  tidak  merusak  harmonisasi  hubungan kekeluargaan dan semangat primordial yang terpupuk sejak lama.
Manusia  secara  lahiriah  tidak  menghendaki  dirinya  bergelimang  konflik  dan  persengketaan dalam  rentang  waktu  yang  lama.  Manusia  selalu  berupaya  untuk  menghindar  dan  keluar  dari konflik,  meskipun  konflik  atau  persengketaan  tidak  mungkin  dihindari  dari  realitas  kehidupan manusia.  Pencarian  pola  penyelesaian  konflik/sengketa  terus  dilakukan  manusia,  dalam  rangka memenuhi fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil dan sejahtera. Sekalipun hukum negara (state law)  diberlakukan  sesuai  azas  sentralisme  hukum,  namun  hukum  adat  lebih  dominan  dalam mengatur  kehidupan  masyarakat  karena  dinilai  lebih  menguntungkan  para  pihak  dalam menyelesaikan  perkara  atau  sengketa  daripada  hukum  positif.    Adanya  pilihan  masyarakat  adat Papua dalam menggunakan sistem hukum adat dalam penyelesaian sengketa/perkara merupakan hal menarik yang perlu diungkapkan alasan-alasan yang mendasarinya.

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Penyelesaian Sengketa Berbasis Pada Hukum Adat
Jika dilihat dari perkembangan hidup mnusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus  menerus dilakukan perorangan menimbulkan  “kebiasaan  pribadi”.  Kemudian  apabila  seluruh  anggota  masyarakat  melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu  sebagai  adat  yang  seharusnya  berlaku  bagi  semua  anggota  masyarakat,  sehingga  menjadi “hukum  adat”. 13 Menurut  Sudaryatmi 14 ,  bahwa  hukum  adat  sebagai  suatu  sistem  hukum  yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan  unik  bila  dibandingkan  dengan  sistem  hukum  lain.  Hukum  adat  lahir  dan  tumbuh  dari masyarakat,  sehingga  keberadaannya  bersenyawa  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya  oleh  komunitas  masyarakat  adat.  Hukum  adat  memiliki  relevansi  kuat  dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.
Dalam perspektif antropologi hukum, menurut Sumanto 15 , bahwa produk kebudayaan yang disebut hukum tidak hanya terdapat dalam suatu organisasi masyarakat yang berbentuk negara, tetapi  terdapat  dalam  setiap  bentuk  komunitas  masyarakat.  Karena  itu,  hukum  selain  terwujud dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  negara,  juga  terwujud  sebagai  mekanisme- mekanisme pengendalian sosial dalam sistem hukum rakyat (folk law-indigenous law-customary law) yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai hukum hukum ( adat law ).
13 Novianti Murti Hantoro et al., Negara Dan Masyarakat Hukum Adat , ed. Fokky Fuad (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).
14 Sudaryatmi, “Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi,” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 4 (2012): 572 – 78, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.572-578.
15 Dedi Sumanto, “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam,” Jurnal Syari’ah 17, no. 2 (2018): 181 – 91, http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163.
Budaya musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang  sampai  dengan  saat  ini  masih  mewarnai  model  penyelesaian  konflik/sengketa  dalam masyarakat  sehingga  cenderung  masyarakat  tidak  membawa  permasalahan  tersebut  ke  ranah pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan pola penyelesaian menurut kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat bagi masyarakat adat Papua merupakan cara yang paling terhormat dan lebih adil serta bermartabat  karena  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  menerima  secara  kooperatif  serta tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat dengan tetap membina hubungan baik antara para pihak  yang  bersengketa.  Menurut  Lahmuddin  Zuhri 16 ,  bahwa  penyelesaian  sengketa  berbasi kearifan  lokal  oleh  peradilan  adat  yang  didasarkan  pada  musyawarah  lebih  menjanjikan  untuk mendapatkan restorative justice.
Dalam konteks penyelesaian konflik modern biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan dan  teori  universal  dari  barat,  sehingga  berakibat  pada  tidak  munculnya  penyelesaian  yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat.  Penyelesaian  konflik  idealnya  disesuaikan  dengan  konteks  dan  latar  atau  setting  di mana  konflik  itu  terjadi,  dalam  hal  ini  pendekatan  yang  universal  sebenarnya  tidak  relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Di sini justru diperlukan bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal. ( local wisdom ). 17
Pandangan di atas jelas mengindikasikan bahwa sentralisme hukum dengan mengedepankan penegakan  hukum  positif  ( state  law )  yang  bersumber  dari  barat  dalam  penyelesaian konflik/sengketa tidak mampu menangkap aspirasi pihak yang berdaulat bahkan cenderung tidak aspiratif.  Kebijakan  legislasi  nasional  yang  mengutamakan  kodifikasi  dan  unifikasi  hukum cenderung  mematikan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  bersumber  dan  tumbuh  dalam masyarakat.  Berkaca  pada  kondisi  objektif  yang  demikian,  maka  tidak  lagi  mengherankan  jika banyak pihak terutama masyarakat pencari keadilan melontarkan berbagai keluhan serta kritikan terhadap praktek-praktek peradilan negara selama ini sebagaimana dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho 18 ,  bahwa  kritik  yang  muncul  terhadap  peradilan  bukan  hanya  terjadi  di  Indonesia, melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Kritik tersebut terangkum dalam uraian sebagai berikut:
a) Penyelesaian sengketa yang lambat.
Penyelesaian sengketa melalui litigasi (baca: peradilan negara) pada umumnya adalah lambat ( waste of time ). Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut ( overload ).

## b) Biaya perkara yang mahal.
Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaikan dengan lamanya penyelesaian sengketa, dan apabila perkara tersebut memakai advokat. Semakin lama penyelesaian suatu  perkara  akan  semakin  besar  biaya  yang  akan  dikeluarkan.  Orang  yang  berperkara  di pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran ( litigation paralyze people ).
16 Lahmuddin Zuhri, “Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata),” Jurnal Notariil 1, no. 1 (2016): 14 – 36, https://doi.org/10.22225/jn.1.1.105.14-36.
17 Ade Saptomo, Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).
18 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009).

## c) Peradilan tidak tanggap.
Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang resonsif dalam menyelesaikan perkara. Hal ini disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umum atau masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil (unfair).

## d) Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah.
Sering putusan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (win-lose), dimana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian.  Di  samping  itu  ada  putusan  pengadilan  yang  membingungkan  dan  tidak  memberi kepastian hukum serta sulit untuk diprediksikan.

## e) Kemampuan hakim yang bersifat generalis.
Para  hakim  dianggap  hanya  memiliki  pengetahuan  yang  sangat  terbatas,  hanya  pengetahuan  di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas diberbagai bidang.
Beragam kritikan yang diarahkan ke pengadilan yang berperan selama ini karena putusan yang diberikan  belum  mampu  menciptakan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Putusannya cendrung  memuaskan  satu  pihak  dan  tidak  memuaskan  pihak  lain.  Pihak  yang  mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh  pengadilan.  Begitu  pula  sebaliknya,  pihak  yang  tidak  mampu  mengajukan  bukti  bahwa  ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara  hakiki  pihak  tersebut  memiliki  hak.  Dalam  konteks  itu,  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  menuntut  ‘pembuktian  formal’  tanpa  menghiraukan  kemampuan  para  pihak  dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.
Konsekuensi  menang  kalah  akan  menumbuhkan  sikap  ketidakpuasan  salah  satu  pihak terhadap keputusan pengadilan. Pihak yang kalah akan menggunakan upaya hukum lain, karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan oleh pihak yang kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain, sering ditemukan dalam  praktik  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  pihak  yang  bersengketa  kadang-kadang  melebihi jumlah nilai dari objek harta yang disengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi membawa dampak negatif terutama pada renggannya hubungan silaturrahim antara para pihak yang bersengketa.
Gerald  Turkel 19 dalam  bukunya  yang  berjudul Law  and  Society menyatakan  bahwa  hal  yang sangat mendasar dalam bidang hukum adalah kemandirin hukum, kemandirian dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan atau nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hukum  yang  mengakomodir  keinginan  masyarakat  akan  menjadi  hukum  yang  memenuhi  asas
19 Gerald Turkel, Law and Society: Critical Approaches (Boston: Allyn and Bacon, 1996).
keadilan,  kemanfaatan  serta  kepastian.  Sejalan  dengan  itu  Hubert  Rottleuthner 20 ,  menyatakan bahwa  kemandirian  hukum  berakar  pada  cara-cara  dimana  semua  pranata  hukum,  pola-pola penalaran, aturan-aturan pengambilan keputusan dan sahnya harus bermuara pada keadilan, itulah sebabnya Charles Sampford 21 menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak.
Untuk mencapai hukum yang ideal yang mampu memuaskan semua pihak sebagai akibat dari praktek sentralisme hukum yang tidak mampu menangkap aspirasi pihak yang berdaulat bahkan cenderung  tidak  aspiratif,  adalah  adanya  upaya  membangun  paradigma  hukum  yang  memberi pengakuan  dan  perlindungan  secara  utuh  terhadap  sistem  hukum  selain  hukum  negara,  seperti hukum adat, hukum agama dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karakteristik yang harus dikembangkan  utuk membina dan memperkokoh  integrasi  bangsa  yang  multikultural  adalah  hukum  yang  bercorak  responsif (responsive law), yaitu hukum yang merespon dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat.
Substansi pembangunan paradigma hukum yang dikembangkan dalam rangka memperkokoh integrasi bangsa yang berwajah multikultural serta bercorak responsif sebagaimana dimaksud di atas  adalah  pengakuan  dalam  pemberian  status  hukum  kepada  suatu  peraturan  dalam  sistem hukum  negara,  dengan  demikian  harus  dipatuhi  dalam  suatu  masyarakat  hukum  tertentu.  Jika dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, maka pengakuan bermakna pemberian  status  hukum  kepada  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adat dan pengadilannya.
Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua lahir sebagai upaya responsif atas pengakuan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya termasuk hukum adat dan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Diakuinya hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di samping peradilan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU nomor 21  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua.  Pasal  50  mengatur  bahwa:  (1) kekuasaan  kehakiman  di  Provinsi  Papua  dilaksanakan  oleh  Badan  Peradilan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan; (2) di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Penjabaran atas Pasal 50 di atas mengenai pengakuan peradilan adat, Pasal 51 mengatur bahwa:
1) Peradilan adat adalah peradilan adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat,  yang  mempunyai  kewenangan  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  perdata  adat  dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
2) Pengadilan  adat  disusun  menurut  ketentuan  hukum  adat  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan.
3) Pengadilan  adat  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  perdata  adat  dan  perkara  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
20 Hubert Rottleuthner, “A Purified Sociology of Law: Niklas Luhmann on the Autonomy of the Legal System,” Law & Society Review 23, no. 5 (1989): 779 – 98, https://doi.org/10.2307/3053763.
21 Charles Sampford, “Strengthening Networked Leaders to Promote Integrity and Effective Governance While Combating Corruption,” 2018.
4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
6) Putusan  pengadilan  adat  mengenai  delik  pidana  yang  perkaranya  tidak  dimintakan pemeriksaan  ulang  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (4),  menjadi  putusan  akhir  dan berkekuatan hukum tetap.
7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri  yang  mewilayahinya  yang  diperoleh  melalui  Kepala  Kejaksaan  Negeri  yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  ditolak  oleh  Pengadilan  Negeri,  maka  putusan pengadilan  adat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.
Landasan yuridis formal tersebut di atas merupakan upaya legal dalam rangka membangun paradigma hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap sistem hukum adat yang lebih responsif dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat adat di provinsi  Papua  dalam  berbagai  perkara/sengketa,  baik  perkara/sengketa  pidana  adat  maupun perdata adat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum adat melalui peradilan adat.
Mekanisme  penyelesaian  perkara/sengketa  oleh  lembaga  peradilan  adat  sebagaimana digambarkan oleh Mohammad Jamin  dalam bukunya berjudul “Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum,  Prespektif  Undang- undang  Otonomi  Khusus  Papua”  bahwa  peradilan  adat  adalah peradilan  yang  genuine  yang  tumbuh  di  tingkat  masyarakat  hukum  adat  yang  berwenang menyelesaikan  perkara  perselisihan  secara  damai  dan  kekeluargaan  untuk  merukunkan  kembali para pihak yang saling bertentangan, dengan sistem musyawarah dan mufakat menurut hukum adat masyarakat  bersangkutan.  Pada  masyarakat  hukum  adat  yang  bersistem  keondoafian  yang melaksanakan  fungsi  sebagai  pengadilan  adat  adalah  kepala  adat ondoafi/ondofolo/ontofro dalam forum para-para adat dengan melibatkan dewan adat setempat. Bagi masyarakat adat di provinsi Papua, keberadaan kepala adat sebagai hakim dinilai orang yang bijaksana dan sangat dihormati serta disegani dalam masyarakat adat. Masa tugas seorang kepala adat tidak ada batas waktunya sangat tergantung dari kekuatan fisik, sekalipun hakimnya sudah tua tapi secara fisik masih kuat, maka ia akan dipercaya sebagai hakim adat. Sedangkan keberadaan dewan adat sebagai lembaga adat (sebutan selengkapnya adalah lembaga masyarakat hukum adat) sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi peradilan adat dalam forum para-para adat, yang dalam teknis peristilahan hukum moderen dikenal dengan sebutan pengadilan adat.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dominasi hukum dan penyelesaian perkara oleh peradilan adat di  Papua  selain  bentuk  respon  alami  atas  ketidakmampuan  negara  memenuhi  permintaan
masyarakat  untuk  mendapatkan  keadilan,  juga  merefleksikan  karakteristik  hukum  adat  dan peradilan adat yang dinilai cocok dengan kondisi lokal. Pelaksana peradilan adat sebagai peradilan informal mempunyai legitimasi dan otoritas yang tidak selalu dimiliki oleh polisi atau hakim negara. Prosedur dan substansi penyelesaiannya oleh hakim adat yang dijalankan pimpinan suku/klen atau keret  dinilai  lebih  sesuai  dengan  pendapat  umum  yang  mengutamakan  pentingnya  harmoni. Tujuannya bersifat menghindari konflik dan memberikan keadilan restoratif, prosesnya bersifat cepat dan sangat murah dengan perpegang pada asas  azas musyawarah, rukun, patut, laras dan mufakat.  Azas-azas  yang  dianut  tersebut  pada  hakikatnya  bertujuan  menciptakan restitution  in integritum atau restoration or restitution to the previous condition .

## 3. KESIMPULAN
Hukum  adat  adalah  sistem  hukum  rakyat  pada  hakikatnya  merupakan  instrumen  pengendalian sosial secara empirik tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga musyawarah, mufakat, rukun, patut dan laras adalah cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat papua yang dijadikan sebagai azas dalam setiap penyelesaian sengketa. Legal spirit dari azas tersebut  sesungguhnya  dipercaya  dapat  memulihkan  keseimbangan  dalam  masyarakat  akibat adanya  sengketa,  sehingga  semangat  itikad  baik,  adil,  dan  bijaksana  merupakan  semangat  bagi lembaga peradilan adat dalam memutuskan sengketa. Hal inilah yang kemudian oleh masyarakat adat papua menjadikan hukum adat sebagai pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa/perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Benda- Beckmann, Keebet von, and Bertram Turner. “Legal Pluralism, Social Theory, and the State.” The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 50, no. 3 (2018): 255 – 74. https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674.
Fredman, Sandra. “Substantive Equality Revisited.” International Journal of Constitutional Law 14, no. 3 (2016): 712 – 738. https://doi.org/10.1093/icon/mow043.
Hantoro, Novianti Murti, Trias Palupi Kurnianingrum, Denino Doly, Monika Suhayati, and Sulasi Rongiyati. Negara Dan Masyarakat Hukum Adat . Edited by Fokky Fuad. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
Islamiyati, Islamiyati. “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan.” Law, Development and Justice Review 1, no. 1 (2018): 82 – 96. https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574.
Manarisip, Marco. “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional.” Lex Crimen 1, no. 4 (2012):
24 – 40. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/900.
Massoud, Mark Fathi. “Ideals and Practices in the Rule of Law: An Essay on Legal Politics: An Essay on Legal Politics.” Law & Social Inquiry 41, no. 2 (2016): 489 – 501. https://doi.org/10.1111/lsi.12196.
Nurjaya, I Nyoman. “Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional.” Jurnal Perspektif 16, no. 4 (2011): 236 – 43. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86.
Perrin, Jonas. “Legal Pluralism as a Method of Interpretation: A Methodological Approach to Decolonising Indigenous Peoples’ Land Rights under International Law.” Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas 15, no. 26 (2017): 23 – 60.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17163/uni.n26.2017.01.
Pratiwi, Anisa Eka, Sugeng Triyono, Imam Rezkiyanto, and Achmad Sidiq Asad. “Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi.” Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 95 – 102. https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289.
Ridwan, Dimyati Khudzaifah, and Aidul Fitriciada Azhari. “Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi.” Jurnal Jurisprudence 6, no. 2 (2016): 106 – 14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008.
Rottleuthner, Hubert. “A Purified Sociology of Law: Niklas Luhmann on the Autonomy of the Legal System.” Law & Society Review 23, no. 5 (1989): 779 – 98. https://doi.org/10.2307/3053763.
Sah, Sunita. “Policy Solutions to Conflicts of Interest: The Value of Professional Norms.” Behavioural Public Policy 1, no. 2 (2017): 177 – 89. https://doi.org/10.1017/bpp.2016.9. Sudaryatmi. “Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi.” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 4 (2012): 572 – 78. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.572-578.
Sumanto, Dedi. “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam.” Jurnal Syari’ah 17, no. 2 (2018): 181 – 91. http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163.
Wicaksono, Dian Agung, and Ananda Prima Yurista. “Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 2 (2018): 275 – 88.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/406.
Zarbaliyev, Habib. “Multiculturalism In Globalization Era: History And Challenge For Indonesia.” IJSS 13, no. 1 (2017): 1 – 16. https://doi.org/10.21831/jss.v13i1.16966.
Zuhri, Lahmuddin. “Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata).” Jurnal Notariil 1, no. 1 (2016): 14 – 36. https://doi.org/10.22225/jn.1.1.105.14-36.

## Laporan Penelitian
Sampford, Charles. “Strengthening Ne tworked Leaders to Promote Integrity and Effective Governance While Combating Corruption,” 2018.

## Buku
Nugroho, Susanti Adi. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
Saptomo, Ade. Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara . Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
Turkel, Gerald. Law and Society: Critical Approaches . Boston: Allyn and Bacon, 1996.