## PENDIDIKAN YANG MENINDAS
( Tinjauan Kritis Terhadap Pendidikan di Indonesia )
ANDI SAPUTRA Email: andisaputra@yahoo.co.id

## UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

## Abstract
Education is not only a means of transferring knowledge, social and culture, but also a means of inheriting ideology of the nation to the next generation. A nation becomes  strong,  courageous,  and  glorious,  and  conquers  other  nations  by  its strong  and  good  educational  system,  and  its  implementation.  It  is  generally believed  that  the  education  of  a  nation  will  automatically  follow  the  ideology  of that  nation.  Pancasila  as  the  ideology  of  Indonesian  should  properly  become spiritual  aspect  of  national  education  system.  Ironically,  it  remains  a  history which  was  shouted  so  often  to  ease  the  oppressors’  existence  in  a  covered oppression.  Besides,  it  seems  that  nowadays  educational  philosophy  has  lost  its identity  due  to  consuming  western  educational  philosophy  superfluously.  In  this case,  it  is  imperative  that  education  in  Indonesia  should  return  to  our  national philosophy, Pancasila, for the sake of prestige and identity of the nation .
Keywords: Education, Indonesia, oppressing education

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  menciptakan  SDM  yang berkualitas,  baik  berkualitas  secara  intelektual  maupun  moral.  Pendidikan merupakan  rancangan  kegiatan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  perubahan perilaku seseorang dan masyarakat luas (Nata, 2001: 81). Tirtarahardja (2000: 1) menambahkan  bahwa  pendidikan  dimaksudkan  untuk  membantu  peserta  didik menumbuhkembangkan  potensi-potensi  kemanusiaannya.  Selain  itu  pendidikan juga mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan  bangsa.  Pendidikan  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  proses  transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya, tetapi juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi  bangsa  kepada  generasi  selanjutnya,  ini  hanya  dapat  dilakukan  melalui pendidikan.  Suatu  bangsa  menjadi  kuat,  perkasa,  dan  berjaya  serta  menguasai bangsa-bangsa  lain  dengan  sistem  pendidikannya  yang  kuat  dan  baik,  serta pelaksanaannya, dan bukan rahasia lagi jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa tersebut.
Fungsi  pendidikan  dalam  membangun  potensi  negara  dan  bangsa khususnya  dalam  melestarikan  keperibadian  dan  kebudayaan  bangsa  yang  pada akhirnya  menentukan  eksistensi  dan  martabat  bangsa,  maka  sistem  pendidikan nasional  dan  filsafat  pendidikan  pancasila  seyogyanya  terbina  mantab  demi tegaknya  martabat  dan  keperibadian  bangsa.  Filsafat  pendidikan  pancasila merupakan  aspek  ruhaniyah  atau  spiritual  sistem  pendidikan  nasional.  Ironisnya pancasila  kini  hanya  tinggal  sejarah    yang  selalu  didengung-dengungkan  dalam rangka  melancarkan  jalan  para  penindasan  untuk  eksis  dalam  penindasan  yang terselubung.  Selain  itu  nampaknya  filsafat  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini  telah kehilangan identitas  dan jati  dirinya akibat terlalu banyak mengkonsumsi  filsafat pendidikan  barat  tanpa  adanya  filter  untuk  menyaring  nikotin  yang membahayakan bagi paru-paru pendidikan di Indonesia itu sendiri.
Ketika  pancasila  tidak  lagi  menjadi  jati  diri  dalam  karakter  manusia Indonesia maka yang terjadi adalah masuknya ideologi-ideologi asing, dan dalam pendidikannya  akhirnya  nilai-nilai  pancasila  hanya  sebagai  hiasan  dalam perundang-undangan belaka, maka ketika ini terjadi dalam sistem pendidikan kita maka  berkembanglah  pendidikan  yang  menindas,  baik  dalam  kurikulum, persekolah,  dan  bahkan  kebijakan-kebijakan  pun  akhirnya  tidak  lagi  berorientasi pada  pembentukan,  pewarisan  ideologi  bangsa  yang  seharusnya  kita  pegang teguh, akan tetapi berganti dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan yang  semakin  memperpuruk  dunia  pendidikan  kita.  Padahal  dunia  pendidikan seharusnya  sebagai  ruang  bagi  peningkatan  kapasitas  anak  bangsa,  haruslah dimulai  dengan  sebuah  cara  pandang  bahwa  pendidikan  adalah  bagian  untuk mengembangkan  potensi,  daya  pikir  dan  daya  nalar  serta  pengembangan kreatifitas  yang  dimiliki.  Sistem  pendidikan  yang  mengebiri  ketiga  hal  tersebut hanyalah  akan  menciptakan  keterpurukan  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki bangsa ini, ini hanya akan menjadikan Indonesia tetap terjajah dan tetap di bawah ketiak  bangsa  asing,  pada  akhirnya  seperti  apa  yang  kita  lihat  dalam  dunia pendidikan kita saat ini yang hanya menjadi lahan industri, penciptaan robot-robot pasar belaka.

## B. PEMBAHASAN
1. Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa
Indonesia  adalah  sebuah  bangsa  yang  terbentuk  atas  dasar  konfigurasi multi-etnik  dan  multi  kulturtal  di  dalamnya.  Sebaran  kehidupan  kelompok- kelompok  yang  mendiami  wilayah-wilayah  dari  Sabang  sampai  Merauke  terdiri dari  aneka  ragam  kelompok  yang  berbeda  atas  dasar  kesukuan,  etnisitas, kedaerahan,  bahasa,  adat  istiadat,  dan  agama  (Rohman,  2009:  41).  Maka  atas dasar  inilah  perlu  adanya  konsensus  bersama  antar  kelompok  tentang  nilai-nilai dasar  yang  disepakati.  Pancasila  merupakan  seperangkat  nilai  dasar  yang  telah disepakati  bersama  antar  kelompok  masyarakat  dengan  semboyan  “ Bhineka Tunggal Ika ” yang artinya mekipun berbeda-beda namun tetap satu.
Negara  republik  Indonesia  yang  berdiri  pada  tanggal  17  Agustus  1945 sebenarnya  adalah  negara  pancasila.  Predikat  prinsipil  ini  berdasarkan  ketentuan yuridis-konstitusional bahwa negara Indonesia berdasarkan pancasila,
semagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945:
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial, maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  satu undang-undang dasar negara  yang terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  yang  berdasarkan  kepada: ketuhanan  yang maha esa, kemanusiaan  yang adil  dan beradab, persatuan Indonesia  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  dan  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Ketentuan yuridis-konstitusional ini mengandung makna konsekuensi baik formal  maupun  fungsional,  bahkan  imperartif  bahwa: Pertama ,  pancasila  adalah dasar  negara  atau  filsafat  negara  republik  Indonesia. Kedua ,  pancasila  adalah norma  dasar  dan  norma  tertinggi  di  dalam  negara  republik  Indonesia. Ketiga , pancasila adalah ideologi negara ideologi nasional Indonesia. Keempat , pancasila adalah  identitas  dan  karakteristik  bangsa  atau  keperibadian  nasional,  yang perwujudannya secara melembaga, sebagai sistem kenegaraan pancasila. Kelima , pancasila  adalah  jiwa  dan  keperibadian  bangsa,  pandangan  hidup  (keyakinan bangsa)  yang  menjiwai  sistem  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  Indonesia  yang
potensial  dan fungsional,  yang normatif ideal (Syam,  1986: 345-346). Nilai-nilai pancasila  berasal  dari  nilai-nilai  pandangan  hidup  bangsa  yang  telah  diyakini kebenarannya.  Menurut  Kaelan,  ini  lebih  dikarenakan  nilai-nilai  pancasila  pada mulanya  bersumber  dari  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  yaitu dalam  adat  istiadat,  serta  dalam  agama-agama  bangsa  Indonesia  sebagai pandangan hidup bangsa, karena itulah ini diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai filsafat  negara  dan  kemudian  menjadi  ideologi  bangsa  dan  negara  (Kaelan, 2004:123).
Filsafat  negara  menjadi  sumber  segala  kegiatan  atau  mewarnai  segala aktivitas  warga  negara  dalam  suata  bangsa,  filsafat  pendidikan  dijabarkan  dari filsafat, artinya filsafat pendidikan tidak boleh bertentangan dengan filsafat umum atau  filsafat  bangsa  (Maunah,  2009:40).  Jadi,  filsafat  yang  dijadikan  pandangan hidup  oleh  suatu  masyarakat  atau  bangsa  merupakan  asas  dan  pedoman  yang melandasi  semua  aspek  hidup  dan  kehidupan  bangsa  tersebut  tanpa  terkecuali aspek  di  bidang  pendidikan.  Filsafat  pendidikan  yang  dikembangkan  harus berdasarkan  filsafat  yang  dianut  oleh  suatu  bangsa,  sedangakan  pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai- nilai filsafat itu sendiri.
Menurut  Ahmad  Tafsir  kata  filsafat  itu  sendiri  digunakan  untuk menunjukan  berbagai  obyek  yang  berbeda: Pertama ,  filsafat  digunakan  sebagai bidang  ilmu  pengetahuan. Kedua istilah  filsafat  digunakan  untuk  menamakan hasil karya. Ketiga , istilah filsafat  telah digunakan juga untuk  menunjukan nama suatu  keyakinan. Keempat ,  istilah  filsafat  digunakan  untuk  memberi  nama  suatu usaha  untuk  menemukan  pengetahuan  yang  mendalami  tentang  sesuatu. Kelima , istilah  filsafat  digunakan  untuk  menamakan  orang  yang  cinta  kepada  kebijakan dan  ia  berusaha  mencapainya  (Tafsir,  2005:13).  Adapun  dari  berbagai  istilah filsafat  di  atas,  tampaknya  yang  cocok  dengan  pembahasan  ini  adalah  filsat digunakan untuk menunjukan kepada suatu keyakinan.
Definisi  pendidikan  paling  umum  mengatakan  bahwa  pendidikan merupakan  proses  pemanusiaan  menuju  lahirnya  insan  yang  bernilai  secara kemanusiaan.  Agenda  utama  pendidikan  adalah  peroses  pemanusiaan  manusia menjadi  manusia  (Danim,  2003:  4).  Pendidikan  selalu  dihubungkan  dengan
manusia.  Manusia  pada  hakikatnya  adalah  makhluk  Tuhan  yang  paling  tinggi derajatnya  dibanding  dengan  makhluk  ciptaannya  yang  lain  di  muka  bumi  ini. Manusia  memiliki  kebebasan,  kebebasan  bisa  diartikan  sebagai  kemandirian sebagai  manusia.  Manusia  disebut  bebas  bila  ia  dapat  melepaskan  dirinya  dari sesuatu  yang  menghalangi  perwujudan  dirinya  secara  penuh  (Sindhunata,  2000: 190).
Tujuan  pendidikan  umumnya  adalah  membentuk  manusia  seutuhnya, dalam  artian  berkembangnya  potensi-portensi  individu  secara  harmonis, berimbang  dan  terintegrasi.  Sedangkan  tujuan  akhir  dalam  pendidikan  biasanya tercakup  dalam  filsafat  pendidikan  dan  filsafat  bangsa  yang  melaksanakan pendidikan  itu.  Tujuan  pendidikan  di  Indonesia  khususnya  adalah  membentuk manusia  yang  pancasilais,  dimotori  oleh  pengembangan  afeksi  (Maunah,  2009: 37).  Maka  untuk  terciptanya  tujuan  ini  kita  membutuhkan  pendidikan  yang bercorak  Indonesia  sesuai  dengan  kondisi  Indonesia,  kita  perlu  merumuskan menyelenggarakan  pendidikan  berdasarkan  ruh  filsafat  bangsa  Indonseia  yang dielaborasikan dalam sistem pendidikan kita.
Untuk  membentuk  teori  pendidikan  yang  valid,  terlebih  dahulu membutuhkan  filsafat  yang  bercorak  Indonesia  yang  memadai.  Namun  filsafat yang  cocok  dengan  alam  budaya  Indonesia  belum  terbentuk.  Menurut  Binti Maunah, pancasila baru hanya pada tataran filsafat negara saja, maka tidak hanya konsep pendidikan saja yang bisa diturunkan dari filsafat Negara (Maunah, 2009: 46-47).  Dengan  kata  lain  sistem  pendidikan  nasional  disusun  atas  dasar  filsafat pancasila, sebab filsafat pendidikan merupakan ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat suatu bangsa (Jalaludin dan Idi, 1997:160).
Ketika  pancasila  hanya  sekedar  sejarah  atau  bahkan  hanya  sekedar celotehan    saja,  maka  yang  terjadi  adalah  nilai-nilai  pancasila  sebagai  filsafat negara  kita  tidak  lagi  menjadi  dasar  segala  aktivitas  warga  negara  dalam  suata bangsa, dan jika filsafat pendidikan yang dikembangkan tidak berdasarkan filsafat yang  dianut  oleh  suatu  bangsa  (pancasila)  maka  bisa  dikatakan  kita  telah menghianati pancasila. Untuk kontek Indonesia saat ini dalam sistem pendidikan kita  masih  mengandung  nilai-nilai  pancasila,  namun  ironisnya  ketika  kita benturkan  dengan  realitas  pendidikan  yang  berkembang  di  masyarakat,
pendidikan  kita  tidak  lagi  dijiwa  dengan  pancasila,  namun  lebih  cenderung matrialis  dan  pragmatis,    realitas  pendidikan  kita  sudah  mengabaikan  nilai-nilai pancasila.

## 2. Realitas Pendidikan Yang Menindas
Memasuki  pembahasan  ini  dengan  sub  bab  pendidikan  yang  menindas, pernyataan ini bagi saya memang pantas dan layak diajukan, ini dikarenakan kini Indonesia  telah  memasuki  era  globalisasi,  pelaku  utama  atau  subjek  globalisasi adalah  negara-negara  industri  maju,  globalisasi  merupakan  kepanjangan  tangan dari kepentingan negara industri maju (Sindhunata, 2000: 103).Bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang sedang berkembang, yang lebih dikatakan sebagai objek  dari  pada  globalisasi.  Indonesia  memiliki ketergantungan  terhadap  negara- negara  maju  dalam  berbagai  bidang,  baik  itu  keuangan,  ekonomi,  maupun tekhnologi,  dan  adanya  keinginan  untuk  mengejar  kemajuan.  Dengan  orientasi inilah  seolah-olah  Indonesia  menggadaikan  identitas  dirinya,  karena  baik  sadar mapun tidak Indonesia lebih bersifat pasif dibawah ketiak bangsa asing.
Terlebih lagi pemerintahan kita kini tidak bisa melakukan apa-apa, karena setiap  kebijakan  selalu  dikontrol  oleh  pihak  asing  ini  dikarenakan  masuknya ideologi neoliberal  yang menghegemoni bangsa Indonesia, Neo libralisasi adalah liberalisasi  perdagangan  dan  finance,  biarkan  pasar  menentukan  harga, mengakhiri  inflasi,  stabilitas  ekonomi  makro,  dan  pemerintah  harus  menyingkir menghalangi  jalan  mereka.  Belum  lagi  hutang  luar  negeri,  padahal  sebagaimana kita  ketahui  bahwa  hutang  luar  negeri  merupakan  instrumen  kapitalisme  global dalam  menghisap  negara-negara  dunia  ketiga.  Memalui  hutang  independensi sebuah negara digerogoti dan menjadi tak berdaya di hadapan si pemberi hutang. Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Nuryatno perkawinan antara globalisasi dan neolibralisme  melahirkan  dominasi  yang  luar  biasa.  Perkawinan  keduanya menjadi  hegemonik  (teori  sosial,  sistem  ekonomi-politik,  dsb)  selalu  dikontruksi dan  disebarkan  dari  center  (peradaban  barat)  ke  wilayah-wilayah  lain  di  muka bumi ini. Lebih lanjut Agus Nuryatno menerangkan global intellectual hegemony , berkebang  luas  dan  menghegemonik  karena  disokong  dan  didesak    melalui perusahaan  TNC,  institusi-institusi  keuangan  internasionaol  seperti  IMF  dan Word  Bank,  serta  organisasi-organisasi  kerjasama  perdagangan  dunia  seperti
WTO,  AFTA,  dan  NAFTA  (Nuryatno,  2008:  66-67).  Hegemoni  yang  awalnya hanya  dibidang  ekonomi  saja  ternyata  kini  telah  masuk  juga  ke  dalam  dunia pendidikan kita.
Bentuk-bentuk  dari  penindasan  dalam  pendidikan  itu  sendiri  adalah hegemoni kurikulum, penguasa sangat kuat menancapkan taring kekuasaan dalam dunia pendidikan, termasuk di  dalamnya perumusan dan pelaksanaan kurikulum, bongkar pasang kurikulum, setiap ganti pemerintahan berganti pula kebijakannya. Kurikulum  selalu  menerjemahkan  “belajar  dari  kegiatan”  menjadi  sebuah komoditas  di  mana  sekolah  memonopoli  pasar.  Kurikulum  seolah  disiapkan  dan dirancang untuk disesuaikan dengan karakter masyarakat dengan mengatasnamakan  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Padahal  kurikulum selalu  diubah  dan  diperbaharui  dalam  jangka  waktu  kurang  dari  lima  tahun. Indikasi  yang  dapat  ditangkap  adalah  setiap  pergantian  kurikulum  akan  selalu menghadirkan  proyek  yang  melimpah  bagi  pemilik  “percetakan  buku”  (Susilo, 2007: 25). Sehingga silogismenya perubahan kurikulum bukan untuk kepentingan masyarakat,  namun  demi  kepentingan  pemilik  modal.  Akhirnya  guru  hanya sebagai  distributor  yang  menyajikan  hasil  akhir  dari  kurikulum    kepada  para murid sebagai konsumen (Illich, 2008: 56).
Sementara  jika  kita  berbicara  pada  kualitas  pendidikan  Indonesia  yang hanya berorientasi pada pembunuhan kreatifitas berpikir dan berkarya serta hanya menciptakan  pekerja.  Kurikulum  yang  ada  dalam  sistem  pendidikan  Indonesia saat  ini  membuat  peserta  didik  menjadi  pintar  namun  tidak  menjadi  cerdas. Pembunuhan  kreatifitas  ini  disebabkan  pula  karena  paradigma  pemerintah Indonesia  yang mengarahkan masyarakatnya pada penciptaan tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan industri yang sedang gencar-gencarnya ditumbuhsuburkan di  Indonesia.  Perubahan  politik  di  negara  ini  selalu  mengorbankan  konsep  dan sistem  pendidikan  sehingga  kesinambungan  program-program  pendidikan  tidak pernah  berjalan  mulus.  Ironisnya  setiap  pergantian  menteri  selalu  melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang sesungguhnya tidak memiliki dasar filosofis  yang memadai.  Pendidikan  terkesan  menjadi  alat  perjuangan  politik  kaum  elitis  dan dimanfaatkan sebagai sarana mempertahankan kelas tertentu.
Nampaknya  pendidikan  kita  lebih  percaya  dan  menyukai  konsep-konsep sebagai  epigon  dari  barat  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat. Ajaran  lokal  yang  sarat  dengan  nilai  moral  seringkali  dianggap  kuno  dan  tidak sesuai dengan jamannya karena teropong modernitas telah menjebak membentuk pemikiran  bahwa  sesuatu  yang  modern  diposisikan  sebagai  sesuatu  yang  lebih baik. Pendidikan kita nampaknya sedang menderita sakit leher karena keengganan untuk  kembali  menengok  ajaran  moral  dan  nilai-nilai  lokal  untuk  diintegrasikan dalam praktek pendidikan, materialisasi pendidikan melalui budaya konsumerisme juga sudah meracuni dunia pendidikan. Bongkar pasang kurikulum mulai  dari  konsep  CBSA,  MBS  (School  Based  Management),  Manajemen Berbasis Masyarakat (Community Based Management), Life Skill sampai dengan Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK),    KTSP  dan  sekarang  Kurikulum  2013, ini  mungkin akan terus dilakukan. Proses tambal sulam  dan uji coba merupakan indikator  sederhana  bahwa  dunia  pendidikan  telah  kehilangan  identitas  dan  rasa percaya  dirinya.  Kini  pendidik  menjadi  calok  dari  sistem  kapitalis  yang mengkungkung  siswa  dalam  sebuah  market  pasar  yang  bernama  sekolah (Darmaningtyas, 2004: 136).
Menarik  apa  yang  diungkapkan  oleh  Moh  Yamin,  menghadapi  hal  ini pendidikan tertatih-tatih ditengah hegemoni kekuasaan dan penguasa, menurutnya pendidikan  menghambakan  diri  pada  penguasa,  bukan  lagi  kepada  rakyat  atau bangsa.  Pendidikan  mengamini  segala  bentuk  yang  dikehendaki  oleh  penguasa bukan  mengamankan  segala  aspirasi  yang  berasal  dari  kalangan  bawah  atau masyarakat  sebagai  konsumen  pendidikan  (Yamin,  2008:  138-139).  Dunia pendidikan  telah  menjadi  alat  penindasan  sistematis  yang  mendehumanisasi manusia atau kurang dari manusia bahkan tidak manusia lagi. Sebetulnya terdapat relasi  resiprokal  (timbal-balik)  antara  dunia  pendidikan  dan  dengan  kondisi masyarakat.  Namun,  cerminan  realitas  ketertindasan  masyarakat  Indonesia  tidak dicerminkan  dalam  kurikulumnya.  Yang  justru  dicerminkan  ialah  orientasi kurikulum pendidikan yang menjadikan anak banga menjadi jongos kapitalisme.
Pemberlakuan  undang-undang  republik  Indonesia  No.  20  tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  pada  bulan  juli  tahun  2003,  kini  telah membawa implikasi cukup serius dalam dunia pendidikan nasional. Kini dimensi
moral  akhlak  dan  budi  pekerti  mendapatkan  apresiasi  secara  khusus  dalam undang-undang  tersebut  (Zubaedi,  2007:  38).  Namun  bila  kita  lihat  pada  tataran realitasnya,  dimensi-dimensi  lain  seperti  afektif  dan  psikomotorik  gagal diimplementasikan  dalam  sistem  pendidikan  sebagai  ciri  profesional  yang mengintegrasikan  antara  intelektual,  moral,  spiritual  tidak  tercermin  pada  para lulusannya.  Krisis  identitas  mewarnai  individu-individu  yang  terlahir  dari  dunia pendidikan  dan  cenderung  tidak  percaya  diri  untuk  menjadi  dirinya  sendiri. Masifikasi  gelombang  modernitas  telah  membawa  siapapun  termasuk  dunia pendidikan untuk  hanyut mengikuti  mainstream  dengan melakukan penyesuaian- penyesuaian  dengan  alasan  tidak  ingin  teralienasi  dan  dikatakan  alergi  terhadap modernitas.  Dalam  kondisi  seperti  ini  hegemoni  konsep-konsep  pendidikan  ala barat sulit bisa dihindari, cenderung mencibirkan konsep-konsep dan ajaran lokal meskipun diyakini syarat dengan nilai-nilai moral. Ini merupakan indikasi bahwa pendidikan  di  Indonesia  telah  mengkhianati  amanat  falsafah  bangsa  kita,  karena gagal memelihara nilai-nilai yang mengakar pada masyarakat.
Ketika  hilangnya  nilai-nilai  pancasila  dalam  segala  aspek  kehidupan  kita termasuk pendidikan, maka yang terjadi adalah masuknya ideololi neoliberalisme dalam pendidikan, Agus Nuryatno menulis setidaknya ada dua pengaruh di bidang pendidikan akibat masuknya ideologi neoliberal ini. Pertama , memuncul ideologi kompetisi  dalam  pendidikan,  contohnya  sistem  rangking  dalam  persekolahan, hasilnya adalah adanya pemenang dan pecundang. Kedua , liberalisasi pendidikan, yang  menghasilkan  kebebasan  individu,  pemilikan  pribadi  dan  inisiatif  individu serta usaha suwasta (Nuryatno, 2008:  67-73).Konsekwensi  dari liberalisasi dunia pendidikan adalah pendidikan menjadi ekslusif, jauh dari masyarakat umum, dan hanya  dinikmati  oleh  kalangan  tertentu  (elit  penguasa).  Lalu,  pendidikan  mulai bergeser perannya bukan untuk  memperoleh pengetahuan dan penyadaran, tetapi justru  menjadi  sarana  untuk  menyebarkan  hegemoni  kekuasaan  agar  penindasan yang dilakukan menjadi langgeng dan tanpa perlawanan.
Pendidikan  yang  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia  dalam  menjalani proses  kehidupannya  tidak  bisa  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu,  tidak  lain  karena hakekat  dari  pendidikan  itu  sendiri  adalah  kebebasan  untuk  menentukan  nilai hidup dan nilai kodrati yang diberikan oleh Tuhan (Illich, 2004: 200). Pendidikan
tidak bisa diukur dengan nilai yang dihasilkan dari serangkaian ujian melalui soal- soal  ulangan  yang  jauh  dari  substansi  kehidupan.  Pendidikan  bukan  nilai-nilai yang  tercantum  dalam  raport,  juga  bukan  nilai  yang  ada  dalam  ijazah.  Tapi pendidikan  adalah  usaha  sadar  dalam  proses  pendewasaan  manusia    untuk mencapai  taraf  hidup  dan  kemajuan  yang  lebih  baik  (Darmaningtyas,  2007:1). Sekolah  tidak  memberi  keleluasaan  kepada  seorangpun  untuk  mendidik  diri sendiri  atau  mendidik  orang  lain  jika  tidak  memiliki  sertifikat  dan  ijazah  tenaga professional yang sah (Illich, 2004: 1). Fungsi seorang pendidikpun dibatasi hanya sebagai  penyampai  apa  yang  ada  di  dalam  teks  materi  ajar  (Yamin,  2009:49). Guru tidak lagi menjadi pendidik yang mendampingi dan membimbing siswanya untuk  menemukan  ilmu  pengetahuan  bersama-sama.  Guru  lebih  menjadi penyokong sistem sekolah yang menghegemoni proses belajar siswa.
Pendidikan  kita  sesungguhnya  sedang  berada  dalam  ikatan  kapitalisme global.  Pendidikan  Indonesia  berada  dalam  hegemoni  pihak    asing  yang  kuat secara  ideologi  dan  modal.  Dampak  dari  ini  pendidikan  diserahakan  kepasar, maka  akan  menyulitkan  masyarakat  guna  mendapatkan  pendidikan  yang  layak dan bermutu. Indonesia yang sudah masuk pada lingkungan neoliberalisme pasca digelarnya  kebijakan  otonomi  pendidikan  telah  menyebabkan  dunia  pendidikan menjadi  perdagangan  bebas.  Ketika  suatu  sistem  pendidikan  Nasional menggunakan  paradigma  liberal,  maka  visi  kerakyatan  akan  hilang,  pendidikan dengan  standar  kualitasnya  ditentukan  oleh  berapa  banyak  dan  modal  yang dimiliki (Mu’arif, 2008:85). Otonomi pendidikan yang digulirkan pemerintah, ini sama  halnya  dengan  membiarkan  pendidikan  diserahkan  kepada  pasar. Pemerintah tidak mau bertanggung jawab dengan hal tersebut, ini adalah realitas pendidikan  saat  ini  yang  selanjutnya  mengarah  pada  komersialisasi  pendidikan. Sistem  pendidikan  seperti  ini  diarahkan  hanya  sekedar  mewujudkan  orang terampil  dalam  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi  saja.  Sistem pendidikan  seperti  ini  cenderung  menciptakan  robot-robot  yang  peka  terhadap persoalan  instruksi  tekhnis  tetapi  cenderung  bebal  terhadap  masalah-masalah moral  (Nugroho,  2004:38).  Output  tujuan  pendidikan  kita  sangat  materialistik. Lulusan sekolah selalu dilihat jadi pejabat  apa. Padahal  harusnya  yang dibangun adalah kemandirian berpikir.
Ukuran  keberhasilan  pendidikan  hanya  didasarkan  pada  besarnya  jumlah lulusan  sekolah  yang  dapat  diserap  oleh  sektor  industri.  Sedangkan  dalam realitasnya, tidak semua orang mau terjun ke sektor industri, ada orang yang lebih senang bergerak di sektor agraris, perdagangan, seni dan lainnya (Darmaningtyas, 2007:  256-257).  Keberhasilan  sebuah  lembaga  pendidikan  selalu  diukur  dari megahnya  gedung,  mahalnya  biaya,  banyaknya  peminat  dan  seberapa  banyak alumninya  yang  menjadi  pejabat.  Materialisasi  pendidikan  inilah  yang  menjadi landasan  awal  terjadinya  materialisasi  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Jati  diri sebagai  bangsa  yang  suka  bergotong  royong,  saling  tolong  menolong  dan kekeluargaan menjadi terkoyak karena semua pola hubungan serba diukur dengan materi. Untuk pendidikan ke Indonesiaan saya setuju dengan Poulo  Freire dengan pendidikan  hadap  masalahnya,  dalam  pendidikan  hadap  masalah;  manusia mengembangkan  kemampuannya  untuk  memahami  secara  kritis  cara  mereka mengadakan  dalam  dunia  dan  menemukan  diri  sendiri,  bukan  gaya  Bank  yang menyembunyikan  fakta-fakta  tertentu  (Freire,  2008:  69),  dan  tentu  saja  dijiwai oleh falsafah hidup bangsa kita.
Pendidikan  kita  saat  ini  cenderung  mereduksi  sebagai  lembaga  kursus, terutama  kursus  bahasa  inggris  dan  kursus  komputer.  Hal  ini  didasarkan  pada pandangan  global,  bahwasanya  kemampuan  bahasa  inggris  dan  komputer merupakan syarat memasuki pasar global. Pandangan seperti ini tidak keliru, tapi menyesatkan  apabila  dijadikan  ideologi  baru  untuk  mendesain  pendidikan nasional.  Tanpa  kita  sadari  sistem  pendidikan  nasional  justru  menyumbang  pada timbulnya  kekerasan  budaya.  Sebab  mengutamakan  satu  bahasa  dan memarjinalkan  bahasa  lain  baik  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  daerah,  kita melakukan  pembunuhan  karakter  masyarakat.  Padahal,  pendidikan  seharusnya menanamkan  benih-benih  keragaman,  pluralisme  dan  multikultural,  bukan keseragaman dan monokultur (Darmaningtyas, 2007:258).
Pendidikan  juga  dijadikan  alat  untuk  peroses  dominasi  orang  yang menguasai  ilmu  pengetahuan  meniadakan  prisip-prinsip  kesadaran  aktif. Pendidikan ini menjalankan praktek-praktek yang menjinakan kesadaran manusia, mentransformasikan  ke  dalam  wadah  kosong  (Freire,  2007:191).  Pendidikan bukan  lagi  sebagai  praktek  kebebasan  dan  membebaskan  tetapi  malah  dijadikan
alat  untuk  melanggengkan  kepentingan-kepenting  yang  berkepentingan.  Proses pembebasan  melibatkan  arkeologi  kesadaran,  sehingga  manusia  secara  alamiah dapat  membangun  kesadaran  baru  yang  sanggup  merasakan  keberadaan  dirinya. Proses  dominasi  atau  mistifikasi  tidak  mengembangkan  kesadaran  baru  namun justru irrasionalitas, tetapi ini tidak berarti kita kembali  kepada sebuah cara hidup instingtif atau cara hidup yang mendistorsi akal pikiran. Dalam mistifikasi orang tidak dilarang untuk berfikir, tetapi disediakan ilusi atau pengaburan realitas yang menjadikan  masyarakat  yang  di  dominasi  sulit  untuk  menggunakan  akal pikirannya.
Dalam  persfektif  Gramsci  sebagaimana  dikutip  oleh  Arif  Rohman,  selain dengan  kekuatan  represif,  negara  sesungguhnya  juga  menjalankan  kekuatan hegemonik  melalui  ideologi  yang  mampu  melanggengkan  kekuasaannya.  Salah satunya  adalah  melalui  lembaga  yang  disebut  sekolah.  Lembaga  sekolah  ini dianggap  sebagai  strategis  karena  ia  memiliki  fungsi  utama  dalam mentranformasikan  segenap  pengetahuan  kognitif,  nilai-nilai  dan  keterampilan pada  peserta  didik.  Muatan-muatan  nilai  dan  kognitif  inilah  kemudian  yang selanjutnya dimasuki dan diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (negara), yang  selanjutnya  sekolah  dipaksa  agar  mau  menginjeksikan  ideologis  tersebut kepada kognisi peserta didik (Rohman, 2009: 13).
Pendidikan  adalah  proses  pembebasan  dan  pendidikan  adalah  proses membangkitkan  kesadaran  kritis.  Caranya  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Freire dengan dialog, dialoglah  yang menuntut  adanya  pemikiran kritis, apa  yang perlu didialogkan,  dalam  kontek  Indonesia  yang  perlu  didialogkan  adalah  nilai-nilai filsafat  pancasila  itu  sendiri  yang  kemudian  dialogkan  dengan  tujuan  pendidikan kita.    Namun  sekali  lagi  syarat  utama  pendidikan  sendiri  terlebih  dahulu  harus membebaskan  diri  dari  pasungan  dan  dominasi  kepentingan  kapitalisme  dan politisasi  pendidikan.  Penulis  setuju  dengan  pendapat  Ace  Suryadi  dan  Dasim Budimansyah,  bahwa  kemandirian  bersumber  dari  kemampuan  suatu  bangsa untuk  bertahan  dalam  lingkungan  yang  berubah,  baik  lingkungan  alam, masyarakat,  ataupun  lingkungan  antar  bangsa  tanpa  mengorbankan  jati  diri bangsa.  Bangsa  yang  mandiri  adalah  bangsa  yang  tidak  perlu  tergantung  pada bangsa  lain  untuk  kelangsungan  hidupnya,  kemudian  kemandirian  bukan  hanya
bersumber  dari  kemampuan  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  tetapi  juga untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  kekuatan  sendiri  (Suryadi  dan Budimansyah, 2004:43).
Kita  juga  bisa  melihat  lembaga  pendidikan  sekarang  beralih  fungsi menjadi  lahan  empuk  untuk  melakukan  penindasan  terhadap  peserta  didik,  baik penindasan  dalam  bentuk  industri  pariwisata,  industri  tekstil  dan  industri penerbitan  (Darmaningtyas,  2007:255).  Contoh  industri  pariwisata;  kewajiban mengikuti  studi  tur,  industri  tekstil;  membuat  seragam  di  sekolah,  industri penerbitan; pewajiban membeli buku LKS dll.  Sistem pendidikan nasional  yang telah  berlangsung  hingga  saat  ini  masih  cenderung  mengeksploitasi  pemikiran peserta didik. Indikator yang dipergunakanpun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai  di  dalam rapor  maupun ijasah tidak serta merta menunjukkan  peserta  didik  akan  mampu  bersaing  maupun  bertahan  di  tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Pendidikan bukan lagi sebagai sebuah  upaya  pembangkitan  kesadaran  kritis.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya praktek  jual-beli  gelar,  jual-beli  ijasah  hingga  jual-beli  nilai.  Belum  lagi diakibatkan  kurangnya  dukungan  pemerintah  terhadap  kebutuhan  tempat  belajar, telah  menjadikan  tumbuhnya  bisnis-bisnis  pendidikan  yang  mau  tidak  mau semakin  membuat  rakyat  yang  tidak  mampu  semakin  terpuruk.  Pendidikan hanyalah  bagi  mereka  yang  telah  memiliki  ekonomi  yang  kuat,  sedangkan  bagi kalangan miskin, pendidikan hanyalah sebuah mimpi.
Banyak orang membicarakan kepentingan manusia, namun hanya menjadi sebuah ungkapan kosong, karena mereka tidak mengerti bahwa kenyataan dimensi humanis  manusia  hanya  dijadikan  objek  penderitaan.  Banyak  orang  mengkelaim dirinya  mempunyai  komitmen  dalam  usaha  pembebasan  tetapi  mereka  masih menganut  mitos  yang  menentang  tindakan-tindakan  humanis.  Semangat membebaskan  manusia  dari  berbagai  bentuk  kekuasaan  maupun  hegemoni,  yang secara  hakiki  justru  jatuh  dalam  sebuah  dogmatis  baru.  Pencerahan  yang  ingin meningkatkan    martabat  manusia  melalui  penggunaan  nalar  justru  jatuh  dalam ideologi  yang  berorientasi  tekhnis  (Nugroho,  2004:  29-30).Semangat  emansipasi yang  menjadi  landasan  diganti  oleh  instruksi  kontrol  atas  proses-proses  yang diobyektifkan, tingkah laku manusia menjadi obyek yang dapat dimanipulasi.
Kata pembangunan sering dijadikan celotehan dalam setiap kebijakan dan kegiatan kurikulum, ini telah cenderung menjadi mitos dan mengalami sakralisasi. Arti  pembangunan  itu  sendiri  adalah  perubahan  sosial  dari  kondisi  tertentu  ke kondisi  yang  lebih  baik  yang  seolah-olah  tesembunyi  nilai  kebaikan  dibalik pelaksanaan pembangunan, ini dikarenakan tujuan dan anggapan dasarnya adalah baik,  maka  proses  pembangunan  mengizinkan  pengorbanan-pengorbanan berbagai dimensi kemanusiaan. Pertanyaannya kemudian nilai yang dianggap baik itu  menurut  siapa?  Lapisan  yang  mana  dan  kelompok  yang  mana  yang  harus dikorbankan?
Konsep  pembangunan  itu  sendiri  adalah  pembebasan  manusia,  lalu bagaimana  dengan  fenomena-fenomena  yang  seolah-olah  mengizinkan  untuk mengorbankan  manusia,  seperti  atas  nama  pembangunan  muncullah  berbagai penggusuran  paksa,  maka  realita  seperti  ini  menunjukkan  bahwasanya  proses pembangunan  itu  sendiri  mengalami  kontradiksi  dengan  substansi  nilai  yang terkandung  dalam  konsep  pembangunan  itu  sendiri.  Pembanguanan  yang bertujuan  merubah  kondisi  sosial  dilaksanakan  dengan  cara  memberdayakan ekonomi, ironisnya hal  ini  cenderung menciptakan ketidak berdayaan politis dan lapisan masyarakat tertentu. Pembangunan kita sekarang lebih cenderung kepada pembebasan  masyarakat  dari  kemiskinan  ekonomi,  namun  tidak  membebaskan manusia dari kondisi politik tanpa dominasi atau demokratis.
Oleh  karenanya  kita  harus  kembali  kepada  nilai-nilai  Pancasila  untuk pendidikan kita. Pertama , membumikan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Membumikan  Pancasila  berarti menjadikan  nilai-nilai  Pancasila  menjadi  nilai-nilai yang  hidup  dan diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  karena  itu  Pancasila  yang sesungguhnya  berada  dalam  tataran  filsafat  harus  diturunkan  ke  dalam  hal-hal yang  sifatnya  implementatif.  Contoh;  pendidikan  tidak  membeda-bedakan  usia, agama  dan  tingkat  sosial  budaya  dalam  menuntut  ilmu,  mendapatkan   perlakuan yang sama dalam pendidikan (Jalaludin dan Abdullah Idi, 1997:174). Singkatnya sekolah  harus  mencerminkan  sila-sila  dalam  pancasila. Kedua, internalisasi  nilai- nilai pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun non formal (masyarakat). Pada  tataran  pendidikan  formal  perlu  revitalisasi  mata  pelajaran,  dengan  cara
internalisasi  nilai-nilai  pancasila  di  sekolah.  Pembelajaran  kita  selama  ini dianggap  oleh  banyak  kalangan  gagal  sebagai  media  penanaman  nilai-nilai pancasila.  Bahkan  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  hanya  sekedar menyampaikan  sejumlah  pengetahuan  (ranah  kognitif)  sedangkan  ranah  afektif dan  psikomotorik  masih  kurang  diperhatikan.  Hal  ini  diperparah  dengan  adanya anomali  antara  nilai  positif  di  kelas  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  terjadi  dalam realitas  sehari-hari. Sungguh  dua  realitas  yang  sangat  kontras  dan  kontradiktif. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah harus dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu  menjadi  alat  penanaman  nilai-nilai  pancasila  bagi  generasi  muda. Ketiga, ketauladanan  dan  kenasionalismean  dari  para  pemimpin,  dengan ketauladanan  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  Pancasila,  diharapkan  masyarakat  luas akan  mengikutinya.  Hal  ini  disebabkan  masyarakat  kita  masih  kental  dengan budaya  paternalistik  yang  cenderung  mengikuti  perilaku  pemimpinnya. Kenasionalismean  ini  diharapkan  pemimpin  dari  bisa  benar-benar  menerapkan nilai-nilai  pancasila,  bukan  hanya  sekedar  gagasan  kosong,  tetapi  setiap kebijakannya didasarkan pada cita-cita bangsa dan nilai luhur dari pancasila.

## C. KESIMPULAN
Pendidikan  telah  mengkhianati  misi  utamanya  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa  tanpa  membeda-bedakan  status  sosial.  Realitasnya  pendidikan saat ini lebih  sibuk melayani  golongan sosial tertentu dan menjadi pelayan setia pada  kapitalisme.  Materialisasi  pendidikan  sudah  mulai  menggejala  dan menggeser ideologi pendidikan mengarah kepada ideologi materiali-kapitalis dan kurikulum  disusun  dan  diorientasikan  untuk  mampu  mendapatkan  pekerjaan dibungkus dengan baju modernitas.
Harus  diakui  pendidikan  telah  kehilangan  orientasi  dan  mengalami  krisis identitas.  Kita  tidak  memiliki  sistem  pendidikan  yang  bersifat  ke  Indonesiaan. Melihat dari berbagai masalah di atas,  dapat disimpulkan karena kita menghianati dari  nilai-nilai  pancasila  sebagai  falsafah  hidup  kita  sebagai  bangsa  Indonesia. Filsafat  Pendidikan  pancasila  sudah  seharusnya  sebagai  sebuah  paradigma pendidikan  yang  mampu  mensintesakan  antara  keinginan  sistem  pendidikan modern dan sistem pendidikan yang menginginkan terjaganya nilai-nilai manusia
pancasilais,  dan  perlu  diperhatikan  bahwa  nilai-nilai  pancasila  seharusnya  tidak hanya  menyentuh  ranah  kognisinya  saja,  tapi  juga  pada  ranah  afeksi  dan psikomotorik.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Danim,  Sudarwan.  2003. Agenda  Pembaharuan  Sistem  Pendidikan .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Darmaningtyas. 2007. Pendidikan Rusak-Rusakan . L. LKiS. Yogyakarta.
Freire, Poulo. 2008. Pendidikan Kaum Tertindas . Terj. LP3ES. Jakarta.
Illich,  Ivan.  2008. Bebaskan  Masyarakat  Dari  Belenggu  Sekolah .  Terj.  Sonny Keraf. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Jalaludin  dan  Abdullah  Idi.  1997. Filsafat  Pendidikan;  Manusia.  Filsafat.  Dan Pendidikan . Gaya Media. Jakarta.
Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila . Pardigma. Yogyakarta.
Maunah, Binti. 2009. Ilmu Pendidikan .Yogyakarta. Teras.
Mu’arif. 2008. Liberalisasi Pendidikan . Pinus Book Publisher. Yogyakarta.
Nata,  Abudin.  2001. Paradigma  pendidikan  Islam .  Jakarta.  PT.  Grasindo bekerjasama dengan IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Noor  Syam,  1986.  Mohammad. Filsafat  Kependidikan  dan  Dasar  Filsafat Kependidikan Pancasila . Usaha Nasional. Surabaya.
Nugroho, Heru. 2004. Menumbuhkan Ide-Ide Kritis . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Nuryatno.  Agus.  2008. Mazhab  Pendidikan  Kritis;  Menyikapi  Relasi Pengetahuan. Politik dan Kekuasaan . Resis Book. Yogyakarta.
Rohman.  Arif.  2009. Politik  Ideologi  Pendidikan .Yogyakarta.  LaksBang Mediatama.
Sindhunata.  2000. Menggagas  Paradigma  Baru  Pendidikan;  Demokratisasi. Ekonomi. Civil Society. Globalisasi . Kanisius. Yogyakarta.
Suryadi,  Ace  dan  Dasim  Budimansyah.  2004. Pendidikan  Nasional  Menuju Masyarakat Baru . PT Genesindo. Jakarta.
Susilo, M. Joko. 2007. Pembodohan Siswa Tersistematis. Pinus. Yogyakarta.
Tafsir, Ahmad. 2005. Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra. PT Remaja Rosdakarya Ofset. Bandung.
Tirta  Raharja,  Umar  dan  La  Sula.  2000. Pengantar  Pendidikan .  Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rhineka Cipta. Jakarta.
Yamin,  Moh.  2009. Manajemen  Mutu  Kurikulum  Pendidikan;  Panduan Menciptakan  Manajemen  Mutu  Pendidikan  Berbasis  Kurikulum  Yang Progresif Dan Inspiratif . Diva Press. Yogyakarta.
Zubaedi.  2007. Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.