Indonesia, 7 (4).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## RESOLUSI KONFLIK PAPUA DALAM PERSPEKTIF STRATEGI KONTRAINSURGENSI  KONTEMPORER  MENGGUNAKAN  THE  DYNAMIC TRUST MODEL
Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani, Abdul Rivai Ras Universitas Indonesia, Indonesia Email: javierafsanjani08@gmail.com, abdul.rivai.ras@gmail.com

## Abstrak
Pendekatan  non  kekerasan  melalui  dialog  damai  hampir  selalu  menjadi rekomendasi  utama  yang  diajukan  beberapa  peneliti  resolusi  konflik  Papua. Pendekatan  keamanan  dengan  demikian  seringkali  ditempatkan  sebagai  antithesis dalam  resolusi  konflik  Papua  sehingga  perlu  untuk  dihindari.  Sayangnya, rekomendasi  eliminasi  total  pendekatan  keamanan  yang  diajukan  para  analis konflik  tidak  mampu menjawab  pertanyaan  siapa  yang  harus  dipersalahkan  ketika konflik  kekerasan  pecah  oleh  karena  provokasi  kelompok  separatis  Papua, membuat opsi dialog damai menjadi paradoks dalam resolusi konflik Papua seiring dengan terus berjatuhannya jumlah korban jiwa dari penduduk sipil maupun apparat keamanan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan alternatif pandangan mengenai resolusi  konflik  Papua  dalam  perspektif  strategi  perang  kontrainsurgensi kontemporer  dengan  menggunakan the  Dynamic  Trust  Model .  Hasil  analisis menemukan  bahwa  konflik  Papua  diakibatkan  oleh  ketiadaan interpersonal  trust antar  aktor  sehingga  memerlukan procedural  trust yang  dibangun  berlandaskan akar masalah Papua untuk menjamin proses negosiasi berjalan dengan semestinya. Konsep  perang  kontrainsurgensi  kontemporer  juga  melihat  penanganan  konflik Papua  melalui  pendekatan  humanis  melalui  dialog  damai  semata  tanpa  disertai pendekatan  keamanan  oleh  negara  jelas  merupakan  kesalahan  fatal  yang  akan merugikan  negara  Indonesia  sebagai  pemilik  otoritas  politik  dan  kekerasan  yang sah.  Oleh  karenanya,  pendekatan  elaboratif  sipil-militer  melalui  akuntabilitas pengawasan atas penyelenggaraan keamanan dan intelijen sebagai procedural trust berjalan beriringan dengan dialog damai menjadi rekomendasi terbaik bagi resolusi konflik Papua dalam perspektif strategi perang kontrainsurgensi kontemporer.
Kata Kunci : Resolusi, Konflik, Papua, Kontrainsurgensi, Trust, Pengawasan

## Abstract
A  non-violent  approach  through  peaceful  dialogue  has  been  the  main recommendation  put  forward  by  several  Papuan  conflict  resolution  researchers. The security approach is often positioned as the antithesis of the Papuan conflict, that therefore needs to be avoided. However, the options for total elimination of the security approach  proposed are unable to answer the question of who is to blame when  Papuan  separatist  groups  provoke  violent  conflict,  made  recommendations for a peaceful dialogue seems to be a paradox in Papuan conflict resolution as the
number  of  civilians  and  security  forces  continued  to  fall.  This  paper  aims  to provide  an  alternative  view  of  the  Papuan  conflict  in  the  perspective  of  a contemporary  counterinsurgency  strategy  using  the  Dynamic  Trust  Model.  The results of the analysis found that the Papuan conflict was caused by the absence of interpersonal  trust  between  actors,  thus  requiring  procedural  trust  that  was  built on the root of the Papuan problem to ensure that the negotiation process proceeded properly.  The  concept  of  contemporary  counterinsurgency  also  sees  that  the handling  of  the  Papuan  conflict  through  a  humanitarian  approach  through  mere dialogue without a security approach by the state is clearly a fatal mistake that will harm  the  Indonesian  state  as  the  owner  of  legal  political  and  violent  authority. Therefore, accountability for security and intelligence oversight as procedural trust along  with  peaceful  dialogue  ought  to  be  the  best  recommendation  for  the resolution  of  the  Papuan  conflict  in  the  perspective  of  contemporary counterinsurgency strategies.
Keywords: Resolution, Conflict, Papua, Counterinsurgency, Trust, Oversight

## Pendahuluan
( Metz  &  Millen  2005 )  dalam  tulisannya  yang  berjudul “Insurgency  and Counterinsurgency  in  the  21st  Century:  Reconceptualizing  Threat  and  Response” mengemukakan  bahwa  tragedi  9/11  memicu  peningkatan  intensitas  gerakan  kelompok insurgensi  di  berbagai  belahan  dunia  secara  signifikan  dengan  berbagai  motif  yang melatarbelakanginya  sehingga  turut  merubah  konsep  dan  strategi  perang  melawan kelompok insurgensi  di era abad 21. Insurgensi adalah sebuah gerakan  pemberontakan yang  dilakukan  dengan  cermat  dan  tidak  kenal  lelah  ( protracted  struggle )  serta memiliki metode yang khas untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya menggulingkan legitimasi  pemerintahan  yang  sah  oleh  karena  motif  politik  dan  sejarah  masa  lalu ( Galula,  1964:4 ).  Motif  pemberontakan  dibagi  menjadi  dua  ciri  khas  yakni pemberontakan revolusioner ( national insurgency ) dan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan ( liberation insurgency )
Sayangnya,  bahkan  di  negara  besar  seperti  Amerika  Serikat,  konsep  perang kontrainsurgensi  saat  ini  masih  berfokus  pada  konsep  perang  melawan  kelompok pemberontak  revolusioner  ( national  insurgency ).  Padahal,  dengan  meningkatnya  aksi terorisme  dan konflik kekerasan bersenjata di berbagai belahan dunia menjadi indikasi bahwa  kelompok  separatis  atau liberation  insurgency mulai  menjadi  ancaman  yang nyata  di  abad  21.  Ancaman  keamanan  dari  aktor  non  negara  kini  menjadi  perhatian utama  dalam  konsep  perang  kontrainsurgensi  kontemporer.  Indikator  keberhasilan perang melawan insurgensi saat ini tidak lagi menitikberatkan pada kemampuan militer semata,  melainkan  negara  harus  mampu  menguatkan  instrumen-instrumen  keamanan sipil  dan  intelijen  untuk  berhasil  secara  efektif  melawan  perjuangan  kelompok insurgensi  ( Metz  &  Millen,  2005 ).  Negara  harus  jeli  melihat  transformasi  perjuangan kelompok  insurgensi  saat  ini  yang  tidak  lagi  melihat  pendekatan  kekerasan  ( violent approach )  menjadi  instrumen  utama  perjuangan,  melainkan  mulai  bergeser  ke  arah contractual behaviour , yakni pendekatan non kekerasan melalui propaganda psikologis
yang  memanfaatkan  semangat  solidaritas  atas  etnis  tertentu  untuk  memperoleh legitimasi dan dukungan ( Metelits, 2010 )
Di Indonesia, terdapat dua gerakan insurgensi yang terus menggerogoti keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  diantaranya  adalah  gerakan  kelompok  islamis radikal  dan  separatisme  Papua  ( Karnavian,  2017 ).  Terlebih,  belakangan  diketahui bahwa  strategi  diplomasi  insurgensi  di  era  kemajuan  teknologi  informasi  berdampak pada perubahan paradigma atas ancaman yang semakin serius dan kronis seiring dengan perhatian  dunia  internasional  yang  kian concern pada  isu-isu  Hak  Asasi  Manusia. Perubahan  paradigma  ini  nampak  dari  mulai  populernya  penggunaan  isu-isu  sensitif seperti  pelanggaran  HAM  sebagai  materi  propaganda  kelompok  insurgensi  di  untuk mendapat  dukungan  yang  lebih  luas  ( Nasution  &  Wiranto,  2020;  Ramdhan,  2021 ). Pergeseran  paradigma ancaman tidak  terlepas  dari  kehadiran internet  dan  sosial  media yang  kini  menjadi  panggung  terbuka  untuk  diskusi,  ekspresi  ideologi,  penyebaran pengetahuan,  emosi  dan  berbagi  sentiment  terhadap  suatu  objek  pemberitaan  tanpa adanya batas ruang dan waktu.  Media informasi tak ayal dijadikan  sarana yang ampuh dipersenjatai untuk memenuhi motif jahat dan secara paksa membuat persepsi pengguna menjadi bias tentang seseorang atau sebuah peristiwa ( Meel & Vishwakarma, 2020 ) Peluang untuk menggunakan non-violance means sebagai wadah perjuangan ini setidaknya  telah  dibaca  kelompok  separatis  Papua  (OPM)  untuk  menarik  dukungan internasional  melalui  cara-cara  yang  lebih  dapat  diterima  norma  kemanusiaan. Kampanye yang terus digencarkan para pemberontak pro kemerdekaan Papua atas dalih penindasan  kemanusiaan  oleh  negara  semakin  massive  di  berbagai  kanal  media  sosial. Dari sekian banyak penelitian tentang dampak propaganda media sosial yang digunakan oleh kelompok separatis Papua menemukan bahwa isu SARA di platform social media terbukti  efektif  digunakan  sebagai  komoditas  propaganda  untuk  mendiskreditkan pemerintah  Indonesia  di  mata  Internasional  ( Nasution  &  Wiranto,  2020 ).  ( Lantang  & Tambunan  2020 )  dalam  peneletiannya  setidaknya  menemukan  berbagai  kanal  media sosial  seperti facebook,  twitter,  website dan YouTube besutan  para  aktifis  pro- kemerdekaan  Papua  secara  aktif  dan  efektif    digunakan  untuk  menyuarakan  hak memerdekakan  diri  dari  NKRI  melalui  isu-isu  sensitive  seperti  pelanggaran  HAM, diskriminasi rasis, maupun hak-hak minoritas yang ditindas oleh pemerintah Indonesia. Dengan  demikian,  hadirnya  kemajuan  teknologi  informasi  kini  tidak  saja  mengubah sifat pemberontakan OPM menjadi lebih dapat diterima masyarakat internasional, tetapi juga  lebih  efisien  dalam  hal  cara  dan  hasil,  sekaligus  mampu  memperbaiki  image internasional  OPM  menjadi  organisasi  perjuangan  pembebasan  modern (Wardhani, 2009 )
Pemerintah  Indonesia  sendiri  tengah  mengupayakan  berbagai  pendekatan konstruktif  melalui  dialog-dialog  damai  dan  melanjutkan  kebijakan  Otonomi  Khusus. Keseriusan pemerintah di dalam menangangi Papua nampak pada berbagai pemberitaan media yang mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo yang terhitung sudah puluhan kali  berkunjung  ke  Papua  untuk  memastikan  pembangunan  berjalan  dengan  baik. Pembangunan  infrastruktur  hingga  upaya  untuk  menyamakan  harga  BBM  agar  sama
dengan  di  Jawa  terus  digalakkan.  Namun  demikian,  kelompok  separatis  Papua  juga tidak juga gentar melakukan serangkaian tindakan provokasi kekerasan terhadap apparat keamanan  di  tanah  Papua  guna  mewujudkan  cita-cita  Papua  merdeka.  Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan HAM Republik Indonesia, Mahfud MD,  tercatat  sejumlah  provokasi  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Kriminal Bersenjata  (KKB)  dengan  rincian  110  korban  penganiayaan  dan  95  korban  meninggal dunia  dari  pihak  apparat  keamanan  dan  masyarakat  sipil  selama  periode  2018-2021 ( Kompas TV, 2021 )
Bagaimanapun juga jika dilihat dari kacamata resolusi konflik, berbagai insiden low to high intensity violence yang lahir dari ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua hingga  saat  ini  harus  dipahami  sebagai  proses  integrasi  yang  belum  selesai.  Menurut Boudreau ( 2011 ) konflik kekerasan memiliki keunikan akan kompleksitas permasalahan tersendiri  yang  membutuhkan  pemikiran  strategis,  tidak  liner  dan  interdisipliner. Pemikiran linier, dengan penekanannya pada sebab dan akibat yang bersumber tunggal, sama sekali tidak mencerminkan dan tidak mampu menangkap realitas yang kompleks serta  penyebab  konflik  kekerasan  manusia  yang  seringkali  diperselisihkan.  Untuk menyelidiki konflik kekerasan dengan menggunakan satu jenis  atau sistem metodologi disiplin  ilmu  biasanya  hanya  akan  menghasilkan  pemahaman  yang  reduksionis  dan tidak  lengkap  tentang  fenomena  kompleks  seperti  konflik  yang  melibatkan  manusia ( Boudreau, 2011:23 ). Egosentrisme antar disiplin keilmuan dalam mencari rekomendasi kebijakan resolusi secara empiris hanya akan membuat proses resolusi konflik semakin berlarut (Babbitt, n.d. ) Dalam  kasus  Papua,  ( Widjojo,  2014 )  berpendapat  bahwa  stagnansi  proses resolusi  konflik  Papua  tidak  lain  diakibatkan  adanya  kecenderungan  keperpihakan akademisi  Barat  secara  radikal  melihat  persoalan  Papua  sebagai  kesalahan  pemerintah Indonesia  yang  diklaim  menjadi  pelaku  utama  kekerasan  melalui  tuduhan  kejahatan genosida  tanpa  melihat  indikasi  kekerasan  yang  juga  dilakukan  kelompok  separatis sebagai  actor  non-negara  terhadap  penduduk  sipil  dan  apparat  keamanan.  Dominansi pemikiran Barat yang secara “telanjang” menggunakan kaca mata resolusi konflik atas persoalan konflik kekerasan di Papua membawa pengaruh pada lebarnya gap pandangan antara para peneliti resolusi konflik tanah air terkait rekomendasi kebijakan atas Papua itu  sendiri.  Beberapa  peneliti  resolusi  konflik  meyakini  bahwa  pendekatan  militeristik tidak akan menyelesaikan akar permasalahan di Papua (Febrianti, Arum, Dermawan, & Akim,  2019;  Gregorius,  Simamora,  &  Budihardja,  2021;  Rumila  &  Effendi,  2020; Wangge &  Webb-Gannon,  2020 ).  Sementara itu  sebagian  peneliti  menganggap  bahwa pendekatan  kesejahteraan  saja  tidak  cukup  untuk  menyelesaikan  persoalan  Papua ( Halkis, 2020; Ramdhan, 2021; Samparisna O. D. Koibur, 2021 ). Walaupun demikian, keduanya  memiliki  kesamaan  pandangan  bahwa  persoalan  HAM  tetap  harus  menjadi center of work dalam proses resolusi konflik Papua.
Akar  masalah  konflik  Papua  secara  tegas  menempatkan  isu  ketidakadilan, diskriminasi rasial, serta berbagai persoalan pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu sumber utama sengkarut resolusi konflik Papua yang tengah diupayakan selama ini
( Widjodjo, 2009 ). Dengan kata lain, sumber pokok persoalan alotnya menemukan jalan damai  bagi  Papua  adalah  masih  tingginya trust  issue yang  lahir  dari  pengalaman traumatik yang tidak selesai sebagai tembok  penghalang upaya resolusi konflik Papua. Dari segi tinjauan bahasa, trust atau rasa percaya menurut Cambridge Dictionary adalah “to believe that someone is good and honest and will not harm you, or that something is safe  and  reliable”. Sedangkan trust atau  rasa  percaya  menurut  Luhmann  (1979) sebagaimana  yang  dikutip  dalam  ( Taddeo,  2009 )  adalah  langkah  awal  yang  baik  dan efektif  untuk  mereduksi  kompleksitas  dan  ketidakpastian  konflik  yang  dihadapi  suatu system  sosial.  Rasa  percaya  adalah  keputusan  yang  diambil  oleh  seseorang  yang menaruh  kepercayaan  ( trustor )  kepada  pihak  yang  dipercayainya  ( trustee )  dengan mempertimbangkan  aspek  familiaritas  terhadap  trustee,  ekspektasi  dan  resiko  dari tindakan untuk mempercayai pihak tersebut.
Penelitian terkait pentingnya membangun rasa percaya atau trust building antar aktor  yang  berkonflik  di  Papua  sejauh  penelusuran  penulis  cukup  populer  dalam diskursus  resolusi  konflik  Papua  sebagaimana  contohnya  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh  ( Elisabeth, et al. 2006 ) dengan judul “ Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua”.  Sayangnya,  pengayaan  lebih  lanjut  dan  mendasar  tentang  pentingnya trust dalam resolusi konflik Papua sejauh penelusuran penulis belum banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian  terdahulu.  ( Febrianti  et  al.2019 )  dalam  tulisannya  yang  berjudul “ Internal  Conflict  Resolution  between  Government  of  Indonesia  and  Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism ” menyoroti persoalan trust issue dari  trauma  masa  lalu  masih  menjadi  kendala  utama  dalam  upaya  resolusi  konflik Papua.  Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  mekanisme  horse-trading  menemukan bahwa  resolusi  konflik  Papua  hanya  dapat  ditempuh  melalui  jalan  dialog  damai ketimbang  melalui  pendekatan  militeristik.  Pendekatan  horse-trading  adalah  metode resolusi konflik yang menitikberatkan penyelesaian melalui dialog damai sebagai ruang untuk  interest-trading  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  konflik  sehingga dipercaya menjadi win-win solution dalam resolusi konflik Papua.
Artikel kedua ditulis oleh ( Samparisna O. D. Koibur 2021 ) dengan judul “ Papua Conflict  Reconciliation  Model  and  Strategies ”  menyoroti  bahwa  pendekatan kesejahteraan  saja  tidak  cukup  untuk  menyelesaikan  konflik  Papua  untuk  jangka panjang,  demikian  pula  dengan  pendekatan  keamanan  semata  oleh  karena  persoalan trauma  rakyat  Papua  masa  lalu.  Dengan  mengambil  teori  rekonsiliasi  sebagai  pisau analisis konflik Papua, tulisan ini menemukan bahwa pentingnya menyadari trust issue yang masih menggerogoti hati dan pikiran rakyat Papua dari tidak selesainya persoalan keadilan  terhadap  korban  kekerasan  dibalik  stagnansi  penanganan  konflik  Papua. Menurut Samparisna, strategi perdamaian di tanah Papua hanya dapat dilakukan melalui pendekatan penyelesaian akar masalah Papua Road Map Model, rekonsiliasi konflik dan pengawalan Otonomi Khusus yang berorientasi pada penghargaan budaya Papua, bukan melalui pendekatan militeristik.
Selanjutnya  ( Hadi  2021) dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “ The  Dynamics  of Ethnonationalism  and  Conflict  Resolution  in  Papua ”  berpendapat  bahwa  untuk
penyelesaian konflik Papua, pemerintah harus  mengedepankan pendekatan etnonasioalisme  dengan  terus  memonitor  implementasi  Otonomi  Khusus  Papua  yang berorientasi  pada  keadilan,  kesejahteraan,  perlindungan  HAM  secara  total  termasuk untuk lebih memberikan ruang dan akses untuk aktualisasi diri kebudayaan Papua. Hal ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  rasa  percaya  dan  legitimasi  rakyat  Papua  terhadap negara.  Sayangnya,  jurnal  ini  tidak  membahas  secara  lebih  mendalam  konsep  trust building dan dinamikanya sebagai landasan berpikir dalam menganalisis permasalahan resolusi konflik Papua.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  dapat  disimpulkan  bahwa  penanganan konflik  kekerasan  di  Papua  masih  didominasi  pada  pendekatan  resolusi  konflik  yang menitikberatkan win-lose  relationship atau  proses  penyelesaian  melalui  mekanisme siapa  yang  harus  dimenangkan  atas  pihak  lain.  Padahal  terminologi  konflik  menurut ( Galtung,  2011:9 )  tidak  lagi  dilihat  secara  sempit  sebagai  pertarungan  kalah-menang melainkan  sebuah  cara  untuk  mencari  realita  baru  dimana  tujuan  yang  mendapat legitimasi  dari  semua  pihak  dapat  terakomodasi  dengan  baik.  Lebih  dari  itu,  hal  yang paling  krusial  dalam  penanganan  konflik  Papua  sayangnya  masih  belum  secara mendalam menyentuh pada ranah memutus lingkaran kekerasan yang mana actor non- negara, dalam hal ini kelompok separatis KKB, menjadi salah satu pemilik instrument kekerasan yang seharusnya tidak boleh dikuasai oleh selain negara. Adapun pendekatan trust building dalam konflik kekerasan yang di Papua yang melibatkan multi aktor tidak ada  nuansa  keterbaruan  yang  mampu  menjembatani  kepentingan  antar  aktor  untuk sebuah  elaborasi  yang  sifatnya win-win  solution dengan  tetap  menempatkan kepentingan keutuhan bangsa sebagai prioritas legitimate goal bersama.
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan  menganalisis  rekomendasi trust  building yang diajukan  dalam  penelitian  sebelumnya  yang  seakan  menggarisbawahi  bahwa  dialog sebagai  satu-satunya  jalan  keluar  dalam  proses  resolusi  konflik  Papua.  Pertanyaan penelitian  dalam  tulisan  ini  yang  harus  dijawab  adalah  pendekatan  macam  apa  yang harus  digunakan  untuk  melakukan  negosiasi  dengan  kelompok  insurgensi  yang  jelas telah memiliki instrument kekerasan di luar kewenangannya sehingga menjadi ancaman nyata  bagi  stabilitas  keamanan  nasional.  Sudah  cukupkah  rekomendasi  dialog  yang hanya  meletakkan  rasa  percaya  semata  ( bare trust )  antar  aktor  sebagai  fondasi  utama dalam proses trust building dalam proses resolusi konflik Papua.
Dalam  menganalisis  pertanyaan  penelitian,  penulis  akan  terlebih  dahulu melakukan  “diagnosis”  konflik  yang  terjadi  di  Papua  dengan  menggunakan Dynamic Trust  Model untuk  melihat  tinjauan  kritis  dari  proses trust  building yang  melibatkan kelompok  insurgensi.  Konsep  perang  kontrainsurgensi  juga  digunakan  penulis  sebagai upaya  untuk  memeriksa  bagaimana  strategi trust  building yang  telah  dianalisis  dilihat dari  perspektif  taktik  perang  kontrainsurgensi  demi  masa  depan  perdamaian  di  tanah Papua  dan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  aspek  keterbaruan dalam penelitian ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  untuk  memahami dinamika  resolusi  konflik  Papua  guna  menyajikan  alternatif  rekomendasi  bagi  resolusi konflik  Papua  melalui  elaborasi  konsep  resolusi  konflik  dan  perang  kontrainsurgensi kontemporer.  Menurut  ( John  W.  Creswell  2009 )  metode  penelitian  kualitatif didefinisikan  sebagai  suatu  pendekatan  atau  penelusuran  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  gejala  sentral  pada  fenomena  sosial  yang  diuraikan  secara  induktif. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dari berbagai  sumber  literatur  seperti  buku, jurnal dan kajian terdahulu. laporan, serta situs berita online mengenai resolusi konflik Papua dan  konsep  perang  kontrainsurgensi.  Dari  data-data  yang  dikumpulkan  peneliti membuat  interpretasi  untuk  menangkap  arti  terdalam  dari  kompleksitas  permasalahan konflik  Papua  dengan  menggunakan  landasan  teori  yang  relevan.  Adapun  kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan  dapat  berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  obyek  yang  sebelumnya  masing kabur  sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas  ( Sugiyono,  2018:343 ).  Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi data yang dicocokkan dengan teori yang relevan untuk menghasilkan  kesimpulan  yang  valid  yang  dijabarkan  pada  bagian  akhir  dalam  tulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Trust Issue Dalam Kompleksitas Akar Masalah Papua
Konflik Papua merupakan contoh kasus konflik multidimensi yang melibatkan banyak  aktor  baik  aktor  internal  mapun  eksternal  sehingga  proses  negosiasi  untuk resolusi  konflik  Papua  membutuhkan  ketelatenan  dan  waktu  yang  cukup  panjang ( Kaisupy  &  Maing,  2021 ).  Namun  demikian,  panjangnya  proses  resolusi  konflik oleh karena kompleksitas permasalahan sejatinya tidak lantas menjadi alasan untuk mengulur  waktu  sehingga  abai  pada  prioritas  penyelesaian  yang  dapat meminimalisasi  dampak  kerugian  dari  konflik  yang  berkepanjagan.  Dalam  konsep peace  building, ( Grotenhuis  2016 )  meyakini  bahwa  kurangnya  rasa  percaya  atau lack  of  trust antara  negara  ( state )  dan  rakyat  ( people )  sebagai  salah  satu  elemen kunci  yang  menyebabkan  kerapuhan,  sehingga  perlunya  kontrak  sosial  yang dibangun antara kedua pihak.  Dengan kata lain, persoalan internal yang melibatkan negara  dan  rakyatnya  harus  menjadi  prioritas  utama  untuk  mengurai  kompleksitas penanganan konflik multidimensi.
Gerakan insurgensi mejadi sebuah tantangan tersendiri dalam konflik  vertikal Papua, karena pada prinsipnya perang insurgensi adalah peperangan memenangkan hati dan pikiran rakyat atau meminjam istilah yang digunakan ( Galula 1964) sebagai a  strategy  to  winning  hearts  and  minds. Artinya,  persoalan trust  issue sejatinya menjadi center  of  work dalam  proses  resolusi  konflik  maupun  strategi  perang kontrainsurgensi  yang  melibatkan  aktor  insurgensi  non  negara  yang  mencoba meraup  dukungan  atau  legitimasi  untuk  memisahkan  diri  dari  NKRI.  Ketika dikaitkan dengan dinamika konflik di era teknologi informasi digital, pertanyaannya
kemudian  adalah  bagaimana  rasa  percaya  ( trust )  antar  aktor  dapat  dibangun  ketika kelompok  insurgensi  menggunakan  media  sebagai  alat  proganda  sehingga  turut berperan dalam rekayasa realita.
Dari sudut pandang cara bertindak, gerakan insurgensi Papua  terbagi menjadi dua gerakan yang memiliki  pola pendekatan yang berbeda yakni, violent approach yang  diwakili  oleh  TPN  PB  atau  KKB  Papua  dan non-violent  approach yang dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berpusat di Jayapura dan berhubungan  langsung  dengan  jaringan  Benny  Wenda  yang  tinggal  di  luar  negeri ( Karnavian,  2017 ).  Oleh  karenanya,  dinamika trust  issue antara  OPM  (Nasionalis Moderat  dan  KKB)  dengan  pemerintah  Indonesia  menjadi  objek  analisis  diagnosis konflik Papua dalam tulisan ini.
1) Nasionalis Papua dan Pemerintah Indonesia
Sekian puluh tahun bergabung dengan NKRI, sebagian masyarakat Papua tidak  pernah  merasa  berintergrasi  secara  total  dengan  Indonesia.  Luka  sejarah masa  lalu,  ketidakadilan  dari  segala  aspek  kehidupan,  marginalisasi  etnis  dan budaya,  serta  pelanggaran  HAM  masa  lalu  yang  tidak  pernah  ada  titik  terang penyelesaiannya membuat masyarakat Papua merasa dianggap sebagai manusia kelas  dua  di  negara  ini  ( Raweyai,  2002:43 ).  Tidak  selesainya  persoalan- persoalan  ini  bukannya  membuat  gerakan  konfrontatif  OPM  melemah,  namun justru  seakan  mendapatkan  legitimasi  atas  semangat  perasaan  senasib sepenanggungan  sebagai  orang  asli  Papua  yang  tengah  menyuarakan  keadilan ( Ilmar, 2017 ). Tulisan ini menyoroti dua persoalan kepercayaan atau trust issue antara  nasionalis  moderat  Papua  dan  Pemerintah  Indonesia  yang  meliputi  isu sejarah  integrasi  dan  persoalan  HAM  yang  diuraikan  ke  dalam  tiga permasalahan  yakni  sejarah  integrasi,  marginalisasi  etnis,  dan  persepsi  atas orientasi pembangunan di Papua.
a. Sejarah Integrasi
Dari  perspektif  sejarah  integrasi,  para  nasionalis  Papua  setidaknya menyoroti dua hal yang seringkali menjadi akar permasalahan sejarah yang mendasari  tuntutan  pemisahan  diri  dari  NKRI  yaitu  adalah  sejarah  Papua sebagai  bagian  dari  koloni  Belanda  dan  hubungannya  dengan  Indonesia; serta  sejarah  atas  hasil  referendum  penentuan  nasib  sendiri  rakyat  Papua (Pepera)  pada  tahun  1969.  Permasalahan  pertama  adalah  terkait  latar belakang budaya dan ras yang berbeda antar suku asli Papua dan mayoritas penduduk  Indonesia.  Sedangkan  permasalahan  kedua  adalah  kaitannya dengan  klaim  politik  yang  menyatakan  bahwa  Papua  merupakan  masih bagian  dari Netherlands  East  Indies yang  menjadi  cikal  bakal  negara Indonesia ( Widjojo, 2019:82 ).
Perdebatan muncul manakala para nasionalis Papua bersikukuh bahwa hasil  referendum  tidaklah  sah  karena  penunjukan  perwakilan  Papua  pada saat  itu  dinilai  telah  terlebih  dahulu  ditentukan  secara  sepihak  oleh  elit Indonesia  sehingga  tidak  menunjukkan  suara  keterwakilan  kolektif  rakyat
Papua.  Hal  ini  menurut  mereka  bertentangan  dengan  prinsip  one  man  one vote sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 New York Agreement Tahun 1962 ( Raweyai, 2002:29 ). Maka timbullah kesan proses dan hasil Penentuan Pendapat  Rakyat  (Pepera)  syarat  akan  manipulasi  karena  tidak mencerminakan  kehendak  rakyat  Papua  sesungguhnya.  Berseberangan dengan pendapat para aktivis pro kemerdekaan Papua, pemerintah Indonesia tetap  bersikukuh  bahwa  proses  Pepera  sudah  memenuhi  prosedur  karena sepenuhnya  merupakan  wewenang  pemerintah.  Sebelumnya  Pemerintah Indonesia  menyampaikan  keberatannya  kepada  staff  ahli  PBB,  Fernando Ortiz  Sanz,  terkait  dengan  mekanisme  pemilihan  suara  dalam  pelaksanaan act  of  free  choice  melalui  sistem  voting,  melainkan  menerapkan  prinsip musyarawah  mufakat  sesuai  dengan  tradisi  politik  tanah  air  selaku  pemilik sah otoritas wilayah ( Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United  Nations,  2004:35 ).  Pemerintah  Indonesia  juga  beranggapan  bahwa one man one vote tidak realistis mengingat kondisi geografis dan masyarakat Papua  kala  itu.  Atas  dasar  perbedaan  pendapat  itulah  hingga  saat  ini keduanya bersikeras pada pendirian masing-masing.
Momen  bergabungnya  Papua  dibawah  pemerintahan  Republik Indonesia  oleh  karena  itu  menyiratkan  luka  begitu  mendalam  bagi  pihak- pihak  yang  merasa  dicurangi  pada  proses  jajak  pendapat  penentuan  nasib sendiri  rakyat  Papua  kala  itu.  Luka  itu  semakin  menganga  hingga membekaskan  trauma  mana  kala  pada  awal  Pemerintah  Indonesia  berkuasa saat  itu  dinilai  tidak  memiliki  kebijakan  yang  inklusif  dan  rekonsiliatif terhadap  Papua  sebelum  maupun  pasca  pelaksanaan  referendum  1969.  Hal tersebut  nampak  ketika  Pemerintah  Indonesia  sejak  1963  justru menyingkirkan elite-elite Papua didikan Belanda karena perbedaan fisik dan pandangan  politik  dengan  label  separatis.  Obsesi  pemerintah  untuk mematikan  nasionalisme  Papua  justru  berbalik  arah  menyuburkan nasionalisme  Papua  itu  sendiri.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  bibit  penting lahirnya  perasaan  anti-  Indonesia  sebagai  antithesis  dari  nasionalisme Indonesia.
Semangat  nasionalisme  Papua  ini  semakin  tidak  terbendung  seiring dengan  carut  marutnya  kondisi  perpolitikan  dan  perekonomian  bangsa Indonesia  pada  saat  itu  yang  tengah  mengalami  hiperinflasi  hebat  hingga akhirnya meletuslah pemberontakan pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Serma Permenas Ferry Awom, mantan anggota Batalyon Sukarelawan  Papua  bentukan  Belanda,  sekaligus  menjadi  momen  penting lahirnya Organisasi Papua Merdeka ( Yambeyapdi, 2019 ). Bagi Papua, OPM bahkan  dianggap  sebagai  simbol  pergerakan  sosial  berbasis  identitas  etnis sebagai  akumulasi  kekecewaan  orang  asli  Papua  pada  kesewenang- wenangan  pemerintah  Indonesia  demi  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan
diri  dari  bangsa  Indonesia  yang  dianggapnya  sebagai  penjajahan  gaya  baru ( Ilmar, 2017 ).
b. Marginalisasi Etnis Papua
Kompleksitas  sejarah  proses  integrasi  Papua  adalah  satu  dari  sekian banyak  persoalan  yang  memicu  konflik  menahun  di  Papua.  Semenjak bergabungnya  Papua  (saat  itu  Irian  Jaya)  ke  pangkuan  ibu  pertiwi,  tanah Papua tidak pernah sepi dari konflik vertikal maupun horizontal. Sebut saja isu  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  tidak  hanya  konflik  internal  antar  suku asli  Papua,  namun  juga  antara  orang  asli  Papua  dengan  warga  pendatang. Menurut  pandangan  sosiolog,  hal  yang  menjadi  penyebab  terjadinya pertikaian  antar  suku  Papua  dikarenakan  adanya  "budaya  perang  suku  di Papua" karena memang begitulah salah satu cara adat untuk menyelesaikan masalah  sosial  yang  terjadi  antar-suku.  Sedangkan  pertikaian  antara pendatang  dan  orang  asli  Papua  (OAP)  lebih  banyak  terkait  factor kecemburuan  sosial.  Kecemburuan  sosial  antara  OAP  dengan  pendatang  di Papua bukan tanpa sebab. Keberadaan pendatang baru yang memiliki banyak kelebihan  dari  segi  pendidikan,  kesehatan  dan  lainnya  dari  penduduk  asli membuat rakyat Papua semakin terpinggirkan dan mengalami diskriminasi.
Kekalahan  bersaing,  marginalisasi,  dan  perasaan  terdiskriminasi  ini kemudian  menumbuhkan  perasaan  kolektif  orang  asli  Papua,  bahwa eksistensi  mereka  sebagai  entitas  dan  penduduk  asli  yang  seharusnya menjadi  tuan  di  tanah  Papua  benar-benar  terancam.  Belum  lagi  terkait persoalan  etnonasionalisme  Papua,  orang  asli  Papua  merasa  ekspresi budayanya  seringkali  dicurigai  sebagai  menifestasi  gagasan  separatis . Banyak  sekali  kasus  orang  Papua  harus  berurusan  dengan  pihak  militer akibat  symbol-simbol  dan  ekspresi  kebudayaan  yang  digunakannya. Kelahiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007  tentang  pelarangan simbol-simbol  budaya  tertentu,  menjadi  penanda  utama  kecurigaan pemerintah  pusat terhadap  ekspresi  budaya  Papua,  sekaligus  sebagai  negasi terhadap ekspresi budaya dan identitas orang asli Papua ( Widjojo, 2019:86 ) Ketidaksukaan  orang  Papua  terhadap  pemerintah  Indonesia  lainnya adalah  adanya  indikasi  upaya-upaya  Jakarta  yang  berusaha  secara  politis untuk me-“ micro-manage ” wilayah Papua. Papua yang dicirikan keragaman suku  harus  dipaksa  untuk  mengikuti  kebijakan  Jakarta  untuk  merubah sumber-  sumber  otoritas  dan  struktur  tradisional  Papua  dengan  setruktur politik Jawa dari tingkat desa hingga pusat provinsi. Politik Papua ditentukan Jakarta  tanpa  mempertimbangkan  keinginan-keinginan  rakyat  Papua. Pertentangan  yang  disuarakan  Papua  terhadap  kebijakan  Jakarta  seringkali dihadapi  secara  brutal  dengan  disebutnya  secara  gampang  sebagai  ekspresi separatisme  yang  mengancam  keutuhan  NKRI  sehingga  sepantasnya diselesaikan dengan kekerasan.
c. Persepsi Orientasi Pembangunan
Integrasi  Papua  ke  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Soekarno,  akan  tetapi arsitek  utama  Indonesia  dalam  kebijakan  Papua  diprakarsai  oleh  Soeharto untuk  membuat  kebijakan-kebijakan  utama  yang  pada  akhirnya  berpuncak dengan  kekalahan  dalam  pertempuran  memenangkan  harti  dan  pikiran orang-orang  Papua  ( Singh,  2020:97 ).  Setelah  berakhirnya  pemerintahan rezim  Orde  Baru,  skala  kekerasan  memang  menurun  tajam  seiring  dengan perubahan  konstelasi  politik  menuju  tatanan  pemerintahan  Reformasi  yang lebih terbuka dan demokratis. Peluang ini kemudian digunakan para aktivis pro  kemerdekaan  Papua  untuk  memerdekakan  diri  dari  Indonesia.  Untuk pertama  kalinya,  ribuan  masyarakat  Papua  secara  terbuka  merayakan  Hari Kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1998 dengan bendera bintang kejora dikibarkan.  Pemerintah  pusat  kemudian  memberikan  Otonomi  Khusus sebagai sebuah kompromi politik atas tuntutan gerakan Papua Merdeka.
Pemberlakuan  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  sedikit  banyak telah  dapat  menjadikan  obat  penenang  bagi  masyarakat  Papua.  Walau demikian  suara  Papua  terbelah.  Dalam  perbedaan  pendapat  ini  terdapat  dua kategori,  yakni  penganut  garis  keras  dan  kelompok  pendukung  yang berfungsi  sebagai  negosiator.  Para  penganut  garis  keras  tidak  percaya  atas niat  baik  pemerintah  dan  menolak  upaya  bernegosiasi  dengan  Pemerintah Indonesia.  Kelompok  inilah  yang  secara  terbuka  menolak  otonomi  khusus yang  ditawarkan  pemerintah  Indonesia.  Sedangkan  kelompok  kedua  masih mencoba  melihat  kemungkinan  adanya  dialog  dengan  pemerintah  pusat  di Jakarta.  Bagi  Indonesia,  otonomi  khusus  disebut  sebagai  langkah “win-win solution” atas  tuntutan  rakyat  Papua  terhadap  pemerintah  Indonesia, sekaligus  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mempertahankan  Papua  tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Niat  baik  itu  nampaknya  cukup  disambut  optimis  para  intelektual Papua,  sehingga  Gubernur  Papua  kala  itu,  Jacob  Solossa,  mengamanatkan tim  perumus  untuk  membuat  draft  rancangan  otonomi  khusus  yang  akan mencakup aspirasi-aspirasi semua orang Papua. Hingga pada akhirnya Status Otonomi Khusus Papua disetujui Presiden Megawati dengan dikeluarkannya UU  No.21  Tahun  2001  yang  mengatur  tentang  ketentuan  dalam  Otonomi Khusus  (Otsus)  Papua.  Sayangnya,  pelaksanaan  Otsus  banyak  menemui kritik karena banyak yang tidak tepat sasaran hingga diwarnai dugaan kasus korupsi  yang  dilakukan elite-  elite  Papua  yang  memegang  berbagai  jabatan di  berbagai  kabupaten  yang  dimekarkan.  Otonomi  Khusus  bukanlah  hanya masalah  uang,  tetapi  lebih  kepada  tuntutan  komitmen  politik  untuk menjawab  masalah-masalah  rekonsiliasi,  pelanggaran  HAM,  pengelolaan sumber  daya  alam,  Kesehatan,  kemiskinan,  pertahanan  dan  keamanan. Nasionalis  Papua  percaya  bahwa  otonomi  khusus  tidak  berfungsi sebagaimana  yang  diharapkan  dalam  mengakomodir  kepentingan- kepentingan mereka sebagai sebuah “barter politik” untuk menyetujui tetap
bergabung  dengan  Indonesia  dengan  syarat.  Terlebih  usai  diterbitkannya peraturan baru PP Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang mempertontonkan “simbol-simbol separatis”, sesuatu yang dianggap  Nasionalis Papua sebagai sebuah penghinaan dan usaha mengingkari UU Otonomi Khusus.

## 2) KKB Papua dan Penyelenggara Keamanan Negara
Tidak  sedikit  tulisan  tentang  resolusi  konflik  Papua  meyakini  bahwa pendekatan  keamanan  yang  dilakukan  negara  untuk  menciptakan  stabilitas keamanan di tanah Papua justru kerapkali dituding sebagai penyulut api konflik yang  kian  memperlebar  luka  batin  orang  Papua  sebagaimana  terdapat  dalam ( Febrianti et al., 2019; Wangge & Webb-Gannon, 2020 ). Komnas HAM sendiri mencatat telah terjadi 1.182 kasus kekerasan yang melibatkan apparat keamanan dan KKB Papua, dimana 40 persen lebihnya didominasi oleh tindakan kekerasan yang  dilakukan  oleh  Polri  selama  periode  2018-2021  (CNN  Indonesia,  2022). Negara pada akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit menentukan strategi terbaik guna mengatasi masalah keamanan di Papua seiring dengan desakan agar negara tidak  melakukan  tindakan  represif  dari  berbagai  kelompok  sipil  masyarakat. Upaya resolusi konflik tidak jarang menemui stagnansi di tengah riuh rendahnya pemberitaan tentang Papua yang hampir selalu bersinggungan dengan persoalan konflik  kekerasan  sebagai  rentetan  konsekuensi  gerakan  separatisme  yang digaungkan para kelompok pejuang pro kemerdekaan Papua.
Provokasi kekerasan yang kerapkali dilakukan oleh KKB Papua membuat Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa KKB Papua sebagai kelompok teroris separatis  ( Yulianto,  2021 ).  Menurut  mantan  Kepala  Badan  Intelijen  Negara, Hendropriyono, keputusan pemberian label teroris kepada KKB memang sudah sebagaimana  mestinya  karena  motif  Tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  tidak lagi  dapat  dikategorikan  sebagai  kelompok  criminal  biasa  ( Rifqy,  2018 ). Demikian juga menurut kaidah yuridis normative, analisis ( Yeksi Anakota 2021 ) menyatakan  bahwa  penetapan  KKB  sebagai  kelompok  teroris  sudah  tepat sehingga  lebih  mempermudah  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  penyesuaian pendekatan  hukum  untuk  menangani  KKB.    Walaupun  demikian,  penetapan label  teroris  mendapat  kritikan  tajam  bagi  sebagian    peneliti  konflik  karena justru tidak akan menyelesaikan permasalahan apapun di Papua. ( Budiatri 2021 ) yang  juga  seorang  peneliti  konflik  LIPI  menyatakan  bahwa  penetapan  label teroris  ini  dikhawatirkan  menjadi  alat  legitimasi  bagi  apparat  keamanan  untuk melakukan  tindakan  koersif  represif  di  Papua  sehingga  memperburuk  proses resolusi konflik.
Pendekatan non kekerasan melalui dialog damai dengan demikian hampir selalu  menjadi  rekomendasi  utama  yang  diajukan  beberapa  peneliti  seperti ( Elisabeth et al., 2006; Hadi, 2021; Kaisupy & Maing, 2021; Samparisna O. D. Koibur,  2021 ).  Sayangnya,  rekomendasi  dialog  damai  dirumuskan  dari  nalar berfikir  alternatif  reduksionis  ketimbang  strategi  elaboratif,  melihat  konflik Papua  dalam  kacamata  ketidakadilan  semata  yang  membutuhkan  rasa  percaya
antar  aktor  dalam  proses trust  building .  Pendekatan  keamanan  dalam  resolusi konflik kekerasan bersenjata di Papua pada akhirnya menjadi pilihan yang tidak direkomendasikan.  Akibatnya,  ketika  konflik  kekerasan  pecah  oleh  karena provokasi  oleh  kelompok  separatis  Papua,  para  analis  konflik  tidak  mampu menjawab pertanyaan siapa yang harus dipersalahkan  sehingga pusaran konflik tidak pernah beranjak dari potensi terus berjatuhannya jumlah korban jiwa dari penduduk  sipil  maupun  apparat  keamanan  yang  juga  memiliki  hak  yang  sama untuk  mendapat  perlindungan  dari  Negara.  Bagaimanapun  juga  lingkaran kekerasan di Papua harus diputus siapapun itu aktor pemantiknya sebagai upaya de-eskalasi konflik kekerasan yang terjadi, karena jika kembali  pada pemikiran ( Lederach  2014 )  bahwa  proses  transformasi  konflik  sebagai  konstruksi perdamaian  yang sustainable, tidak  akan  terwujud  di  tengah  eskalasi  konflik yang masih memanas.
B. Propaganda Media Sebagai Diplomasi Insurgensi OPM Gaya Baru
Era  keterbukaan  informasi  yang  dimulai  pada  abad  21  telah  membuat  para pejuang  kemerdekaan  seperti  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  untuk  mulai melirik potensi propaganda media melalui teknologi internet sebagai media berjuang mengkampanyekan  hak-hak  Papua  guna  mendapat  dukungan  Internasional.  Suatu upaya  yang  dianggap  paling  realistis  digunakan  para  pejuang  separatis  dalam mewujudkan  tujuannya,  yakni  Papua  merdeka,  untuk  mengungkap  kejahatan kemanusiaan  yang  mereka  klaim  sudah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  terhadap orang  Papua  selama  bertahun-tahun.  Strategi  perjuangan  pembebasan  Papua  kini mulai  menggeser  taktik  perjuangannya  menuju  pendekatan  tanpa  kekerasan  atau “non-violence  movement”. Pola  pergerakan  OPM  pun  mulai  bertransformasi  dari sebatas pergerakan separatisme yang hanya mengutamakan taktik gerilya di wilayah pegunungan  dan  hutan,  kini  mulai  merembet  menjadi  sebuah non-violent  civilian based-movement atau  pergerakan  revolusioner  sipil  moderat  yang  terkoordinir menyebar hingga ke wilayah perkotaan di Papua ( Sianturi & Hanita, 2020 )
Pemerintah  seyogyanya  perlu  risau  dengan  eskalasi  tindakan  para  separatis gaya  baru  ini,  karena  perlu  diingat,  sebagai  negara  yang  meratifikasi  banyak perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM), isu-isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM bukan lagi menjadi ranah isu domestic melainkan menjadi permasalahan universal. Lebih  jauh  jika  memahami  dampak  dari  semakin  masifnya  gerakan  separtis, kepiawaian  insurgen  dalam  melakukan  propaganda  melalui  isu  HAM  guna mendapat  simpati  dan  dukungan  internasional  mengancam  posisi  tawar  Indonesia untuk mempertahankan Papua untuk tetap menjadi bagian integral bangsa Indonesia. Menurut  ( Nainggolan  2014) internasionalisasi  Papua  memang  menjadi  buah  dari kebijakan sekuritisasi Papua melalui pendekatan keamanan yang berlebihan selama periode  Soeharto,  dan  gagalnya  implementasi  pendekatan  kesejahteraan  melalui Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di era reformasi. Dan secara geografis memang dapat dipahami bahwa integrasi Papua dengan NKRI lebih bersifat politis ketimbang persamaan  kultur  dan  budaya  yang  lebih  dekat  ke  negara-negara  Pasifik  Selatan.
Dalam  konteks  ini  dapat  dilihat  upaya  diplomasi  internasional  mencoba  meraih simpati  dan  dukungan  dari  lingkungan  regional  terdekatnya,  yakni  negara  negara Pasifik Selatan dan Australia.
Manuver-manuver  kampanye  internasional  para  aktor  non-negara,  turut berkontribusi  terhadap  meningkatnya  ini  nyatanya  cukup  efektif  terlihat  mulai terkonsentrasinya dukungan terhadap para pejuang kemerdekaan dari negara- negara Pasifik  termasuk  Australia.  Media-media  Australia  sendiri  cukup  gencar memprovokasi  dengan  menyoroti  isu-  isu  pelanggaran  HAM  di  Papua.  Hingga permasalahan  yang  paling  mutakhir  adalah  bagaiamana  Perdana  Menteri  Vanuatu turut  menyoroti  ketidakadilan  dan  penindasan  yang  menimpa  masyarakat  Papua dibawah  pemerintahan  Indonesia  pada  Sidang  Majelis  Umum  PBB  ke-74  yang digelar beberapa saat lalu.
Sorotan  dunia  Internasional  melalui  pernyataan  Perdana  Menteri  Vanuatu terhadap  Indonesia  terkait  Papua  pada  sidang  Majelis  Umum  PBB  lalu  cukup mengagetkan  publik.  Hampir  dalam  beberapa  tahun  terakhir  pemberitaan  media Nasional  tentang  konflik  di  Papua  cenderung  tidak  begitu  mendominasi,  yang  ada justru banyak pemberitaan mengenai prestasi pemerintahan Joko Widodo dalam hal pembangunan  ekonomi  dan  infrastruktur  di  Papua.  Hal  sekaligus  membuat  kita sekejap  abai  terhadap  realita  sosial  yang  terjadi  di  Papua.  Tidak  dapat  dipungkiri, banyak kemudian yang mempertanyakan media nasional kini lebih banyak berperan sebagai  alat  politik  ketimbang  melakukan  fungsinya  sebagai  alat  kontrol  sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Pemberitaan-pemberitaan  media  asing  yang  menurut  pemerintah  bernada provokatif setidaknya dapat menjadi amunisi baru bagi pejuang kemerdekaan Papua untuk dapat lebih didengar sebagai sebuah isu internasional. Pemberitaan media atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pemeritah Indonesia pada akhirnya akan menjadi  suatu  bentuk  permasalahan  baru  yang  lebih  luas,  mengingat  Indonesia adalah  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  berbagai  perjanjian internasional terkait perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  Adanya  perubahan  ancaman  separatis  melalui media sejatinya mampu menjadi bahan evaluasi bagi negara agar dapat melepaskan “ego  politis”  yang  syarat  pencitraan.  Media  harus  benar-benar  dikembalikan fungsinya  sebagai  alat  penyambung  lidah bottom-up ataupun  sebaliknya  guna mencari solusi jalan terbaik bagi rakyat Papua dan kepentingan Negara Indonesia.
Belajar  dari  pengalaman  sejarah  masa  lalu,  penanganan  konflik  kekerasan tidak  dapat  mengabaikan  pentingnya  legitimasi  memenangkan  hati  dan  pikiran rakyat dalam perspektif lebih luas. Lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi tidak  lain  karena  pemerintah  Indonesia  dinilai  gagal  dalam  mempertahankan diplomasi  politiknya  di  kancah  Internasional  yang  tidak  jeli  atas  isu  pelanggaran HAM  berat  di  Timor  Timur  oleh  sikap  represif  apparat  keamanan  Indonesia  di tengah  konsentrasi  dunia  yang  menempatkan  isu  HAM  sebagai  norma  universal sehingga  berujung  pada  kekalahan  negara  pada  jajak  pendapat  penentuan  nasib sendiri  pada  tahun  1999  ( Ayu,  Rindu,  &  Winarno,  2001 ).  Kekalahan  Indonesia
dalam  mendapatkan  legitimasi  mempertahankan  Timor  Timur  dalam  diskursus diplomasi  insurgensi  menurut    ( Sasongko  2013 )  tidak  lain  karena  kepiawaian kelompok  insurgensi  Fretilin  dalam  memanfaatkan  isu  HAM  untuk  memperoleh dukungan  internasional  yang  bekerja  secara  terstruktur  dan  sistematis  melalui jaringan  yang  dibangun  di  dalam  dan  luar  negeri.  Fretilin  sangat  jeli  menyusun strategi  dengan  menggabungkan  peranan  diplomasi  dan  taktik  non  konvensional melalui penggunaan propaganda media informasi.
Jika  dilihat  dari  pola  pergerakan  yang  digunakan  kelompok  insurgensi  pada studi  kasus  lepasnya  Timor  Timur,  ada  kemiripan  yang  harus  diwaspadai  dalam menyikapi  isu  Papua  yakni: Pertama, internasionalisasi  isu  HAM  sebagai  senjata diplomasi  insurgensi  untuk  mendapatkan  dukungan  lebih  luas. Kedua, strategi penggunaan  propaganda  media  informasi  sebagai  alat  perjuangan  baru  di  era disrupsi  informasi. Ketiga, kekuatan  kelompok  insurgensi  memanfaatkan  politik identitas  untuk  menarik  dukungan  masyarakat. Keempat, kelalaian  negara  untuk membaca perkembangan trend kekinian seperti dinamika kemajuan era media baru sebagai alat diplomasi insurgensi dan populernya rezim HAM Internasional.
C. Analisis  Resolusi  Konflik  Papua  Dalam  Perspektif  Strategi  Kontrainsurgensi Kontemporer Dengan Dynamic Trust Model
Menurut ( Soekanto 2005 ) konflik di masyarakat disebabkan oleh empat faktor. Keempat faktor itu adalah perbedaan antar kebudayaan, perbedaan antar perorangan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat. Diksi kata ‘perbedaan’ ini sebenarnya  yang  menjadi  titik  berat  timbulnya  potensi  konflik,  dimana  perbedaan cara pandang terhadap suatu objek ditentukan oleh persepsi yang diyakini oleh tiap individu. Persepsi sendiri berasal dari serapan bahasa Inggris ‘perception’ yang juga berasal  dari  bahasa  Latin  ‘perceptio’,  dari  ‘percipere’  yang  artinya  menerima  atau mengambil  ( Sobur,  2016 ).  Lebih  lanjut  definisi  persepsi  menurut  ( Walgito  2010) adalah  suatu  proses  yang  didahului  oleh  proses  penginderaan,  yaitu  merupakan proses  diterimanya  stimulus  oleh  individu  melalui  alat  indera  atau  juga  disebut proses  sensoris.  Namun  proses  itu  tidak  berhenti  begitu  saja,  melainkan  stimulus tersebut  diteruskan  dan  proses  selanjutnya  merupakan  proses  persepsi.  Oleh karenanya  proses  persepsi  tidak  bisa  lepas  dari  proses  penginderaan  tentang  apa yang  selama  ini  mereka  lihat  dan  mereka  rasakan  selama  sekian  waktu  lamanya sehingga pada akhirnya membentuk sebuah persepsi.
Dalam  konteks  resolusi  konflik,  persoalan trust antara  pihak-pihak  yang berkonflik  menjadi  titik  kritis  dari  upaya  resolusi  konflik  ( Furlong,  2005 ). Pentingnya  membangun  rasa  percaya  dalam  proses  resolusi  konflik  bukan  tanpa sebab,  pasalnya  trust  atau  rasa  percaya  menurut  Gambeta  adalah  suatu  perasaan didasarkan  pada  probabilitas  yang  dikaitkan  dengan  keyakinannya  sendiri  tentang perilaku dan kemampuan  orang yang dipercayainya ( Taddeo, 2009 ). Jika dikaitkan dengan konsep persepsi yang dijelaskan sebelumnya, rasa percaya dengan kata lain dipengaruhi  oleh  persepsi  yang  dibentuk  dari  proses  penginderaan,  pengalaman
melihat,  menyaksikan  dan  merasakan  sekian  lamanya  atau  berkaitan  dengan experiential factor seseorang terhadap objek yang dipercayainya.
Dary Landau kemudian mengenalkan model pendekatan The Dynamic of Trust Model yang menempatkan factor kepercayaan atau trust issue sebagai kunci utama dalam  penanganan  konflik.  Kepercayaan  ( trust )  dalam  pendekatan  ini  merupakan suatu  hal  kompleks  dan  dinamis  oleh  karena  itu  tidak  selalu  berlaku  sama  untuk diterapkan di semua situasi tergantung dari pertimbangan  resiko dan penilaian atas niat  orang  lain  dibalik  suatu tindakan.  Diagnosis  akar  konflik  dalam dynamic  trust model fokus  pada  dua  persoalan  utama  yakni  kalkulasi  resiko,  dan  analisis  akar masalah  serta  penentuan  siapa  yang  bersalah  atau assignment  of  blame (Furlong, 2005:128 )

## Gambar 1 Diagnosis dan Strategi Resolusi Konflik Menurut Dynamic Trust Model
Secara garis besar, Dynamic Trust Model dibangun atas teori atribusi psikologi yang  menyatakan  bahwa  bahwa  ketika  suatu  kejadian  negatif  muncul  dan  hal tersebut  mengancam  atau  melukai  kita,  kita  memiliki  kecenderungan  untuk melimpahkan  kesalahan  pada  orang  lain  atau  sesuatu  di  luar  kontrol  diri  kita ( Furlong,  2005:130 ).    Faktor  atribusi  tidak  lain  adalah  persepsi  dan  bukanlah refleksi realita, dimana persepsi dipengaruhi oleh dua factor penting yakni informasi atau  data  yang  dimiliki,  dan preconception seperti  kepercayaan,  nilai,  pengalaman masa lalu,  stereotipe,  dan  asumsi  seseorang  terhadap  orang lain.  Untuk memahami konflik  yang terjadi  berdasarkan  level  of  trustnya, Dynamic  Trust  Model membagi atribut persepsi menjadi tiga kategori yakni Situational Attribution, Intrinsic Nature Attribution dan Intentional Attribution .
Situational Attribution merujuk pada asumsi seseorang yang meyakini bahwa pada  dasarnya  manusia  tidak  memiliki  niat  jahat/buruk  sehingga  adapun  konflik terjadi bukan dari tindakan orang lain yang disengaja, melainkan kemungkinan ada faktor  eksternal  (situasi  yang  sedang  dialami)  di  luar  kontrol  aktor  yang mempengaruhinya.  Sehingga  tingkat  kepercayaan  antar  aktor  sangat  tinggi  ( high level  of  trust ). Intrinsic  Nature  Attribution merujuk  pada  persepsi  seseorang  yang meyakini  bahwa  sifat  negatif  bisa  saja  dimiliki  manusia  karena  faktor  pengalaman buruk  masa  lalu,  dan  nilai-nilai  budaya  yang  mempengaruhinya,  sehingga  konflik terjadi karena memang ada sisi buruk dari dalam diri manusia dan tidak disadarinya. Tingkat rasa percaya antar aktor dalam kategori ini pada level sedang (medium level of  trust).  Intentional  Attribution merupakan  persepsi  seseorang  yang  meyakini
bahwa  orang  diyakini  tersebut  memang  punya  niat  jahat  melakukan  sesuatu, sehingga tingkat kepercayaan antar aktor nyaris tidak ada dalam ketegori ini (low to zero level of trust) .
Kemudian untuk memahami cara kerja resolusi konflik berdasarkan diagnosis konfliknya, Dynamic  Trust  Model terlebih  dahulu  membagi  trust  menjadi  dua kategori  yakni interpersonal  trust dan procedural  trust. Interpersonal  trust adalah dorongan perasaan untuk nyaman mempercayai orang lain dengan resiko yang telah dipertimbangkan  sebelumnya,  serta  menitikberatkan  pada  prakiraan  ( judgement ) atas karakter, integritas dan nilai yang dianut orang lain. Ciri lain dari interpersonal trust  adalah  dilandasi  atas  dasar  kepercayaan  secara  menyeluruh,  berangkat  dari kesamaan latar belakang nilai dan tujuan yang sama, dan lebih karena faktor sudah saling mengenal antar aktor satu sama lain. Procedural trust merujuk pada dorongan perasaan  untuk  menaruh  kepercayaan  pada  struktur  atau  proses  resolusi  yang dibangun.  Ciri  dari procedural  trust ini  dibangun  dari  asumsi  para  aktor  yang meyakini bahwa umumnya manusia itu makhluk egois karenanya diperlukan sistem untuk  menjamin  agar  kepercayaan  yang  diberikan  tidak  dirusak. Procedural  trust dibangun  berdasarkan  kredibilitas  mekanisme  pengawasan  oleh  pihak  ketiga,dan dapat  dirusak  oleh  karena  inkonsistensi  tindakan  para  aktor  atas  kesepakatan  yang dibuat.
Procedural trust merupakan alat yang ampuh digunakan untuk proses resolusi konflik  khususnya  pada  konflik-konflik  ekstrim  dimana  level  of  trust  antar  aktor yang  berkonflik  nyaris  tidak  ada. Menurut  Dynamic  Trust  Model , situational attribution memiliki  interpersonal  trust  yang  baik  walaupun  demikian  setidaknya tetap diperlukan procedural trust. Intrinsic nature attribution memiliki interpersonal trust yang  lemah  karenanya  membutuhkan  procedural  trust  yang  lebih  rigid. Sedangkan  pada  kasus  intentional  attribution  hampir  tidak  ada  interpersonal  trust diantara  para  aktor  yang  terlibat,  oleh  karenanya  procedural  trust  yang  rigid  dan eksklusif mutlak diperlukan.

## Tabel 1

## Hasil Analisis Diagnosis Atribusi Konflik Papua antara OPM dengan Pemerintah
Indonesia Berdasarkan Dynamic Trust Model Hubungan Aktor Konflik Persepsi Kategori Atribusi Nasionalis Papua terhadap Pemerintah Indonesia Dalam  hal  sejarah  integrasi,  Nasionalis Papua  melihat  Pemerintah  Indonesia melakukan kecurangan
manipulasi
proses intergasi masa lalu. Dalam hal marginalisasi etnis, Nasionalis  Papua  melihat  Pemerintah Indonesia  sebagai  aktor  rasis  dan diskriminatif.  PP  No  77  Tahun  2007 tentang pelarangan simbol-simbol
budaya  tertentu  dianggap  sebagai  upaya
Intentional/ Hostility
Attribution
Intentional/ Hostility Attribution
sistematis pemerintah utk menghilangkan budaya Papua. Dalam  hal  orientasi  pembangunan, Nasionalis  Papua  menganggap  OTSUS tidak dilaksanakan sesuai kontrak awalnya sehingga banyak penyimpangan.  Negara  dianggap  tidak serius  menangani  isu  ketidakadilan  di Papua. Intentional/ Hostility Attribution Pemerintah terhadap Nasionalis Papua Dalam  hal  sejarah  integrasi,  Pemerintah Indonesia menyangkal asumsi Nasionalis Papua  bahwa  Negara  telah  berlaku curang.  Pemerintah  berpedoman  pada proses integrasi sesuai prosedur yang sah dan  legal.  Ada  kesan  kesengajaan Nasionalis  Papua  untuk  mempolitisasi isu sejarah sebagai propaganda insurgensi Dalam  hal  marginalisasi  etnis,  tidak  ada mekanisme  struktural  yang  bermaksud mendikreditkan  etnis  Papua.  Pemerintah meyakini  PP No  77 Tahun 2007  tentang pelarangan simbol-simbol budaya tertentu  dianggap  hanya  sebagai  upaya menumbuhkan nasionalisme keindonediaan.  Ada  kesan  kesengajaan Nasionalis  Papua  menggunakan  isu marginalisasi  etnis  untuk  propaganda insurgensi Dalam  hal  orientasi  pembangunan, Pemerintah  meyakini  bahwa  OTSUS dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk Papua. Penyimpangan pelaksanaan tidak bersifat intentional. Ada  asumsi  bahwa Nasionalis  Papua  sengaja  menggunakan isu  kegagalan  pembangunan  di  Papua melalui OTSUS sebagai materi
propaganda.
Intentional/ Hostility Attribution
Intentional/ Hostility
Attribution
Intentional/ Hostility Attribution KKB terhadap Aparat Keamanan Kehadiran  apparat  keamanan  diyakini KKB  sebagai  ancaman  bagi  cita-cita kemerdekaan Papua. Intentional/ Hostility Attribution Aparat Keamanan terhadap KKB KKB dianggap sebagai gerakan insurgensi  separatis yang  memiliki motivasi  politis  untuk  memisahkan  diri dari NKRI sehingga harus diperangi. Intentional/ Hostility Attribution
Hasil  analisis  dengan  menggunakan Dynamic  Trust  Model menunjukkan bahwa  konflik  Papua  antara  OPM  dengan  Pemerintah  Indonesia  terjadi  karena hampir  tidak  adanya interpersonal  trust diantara  para  aktor  yang  berkepentingan. Konflik  terjadi  karena  masing-masing  meyakini  adanya  unsur  kesengajaan ( intentional  action )  yang  dilakukan  baik  oleh  pihak  OPM  atau  sebaliknya  untuk melakukan  upaya  konfrontatif.  Sehingga  dapat  disimpulkan  secara  umum  bahwa dilihat  dari  diagnosis  penyebab  konfliknya,  persoalan  konflik  Papua  berada  pada level  paling  serius  yakni Intentional  Attribution sehingga  mekanisme procedural trust yang rigid mutlak diupayakan dalam resolusi konflik Papua.
Negosisasi  dalam  kerangka procedural  trust tidak  bisa  hanya  mengharapkan adanya bare  trust mengingat level  of  trust antar  aktor  hampir  mendekati zero , sehingga  perlu  jaminan safe  environment untuk  proses  negosiasi  yang  merupakan langkah  awal  dalam  resolusi  konflik  ( Furlong,  2005:46 ).  Melakukan  negosiasi sekonyong-konyong  tanpa  ada  proteksi  tidak  akan  menjamin  proses trust  building berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  masing-masing  pihak  tidak  dapat memastikan  pihak  lawan  tidak  melakukan  penghianatan  atas  konsensus  yang  telah dibuat. Procedural  trust sering  kali  berfokus  pada  mekanisme  prosedural  yang penting  sebagai  dasar  bagi  negosiasi  substantif  yang  efektif  yang  mengatur  siapa yang akan hadir dalam negosiasi, apa yang akan menjadi agenda negosiasi, hal apa saja yang harus dirahasiakan, bagaimana proses negosiasi diselenggarakan sehingga aman untuk semua orang, bagaimana kesepakatan (jika tercapai) akan dipantau, dan seperti apa hubungan antar aktor di masa mendatang dibangun ( Furlong, 2005:146 ).
Perlu  menjadi  catatan  bahwa  dalam  strategi  kontrainsurgensi,  kelompok pemberontak memiliki taktik yang agile dan manipulatif yang sewaktu-waktu dapat menjadi strategic surprises dalam konflik kekerasan.  Penggunaan media sosial oleh kelompok  separatis  Papua  untuk  mengangkat  isu-isu  HAM  guna  memperoleh dukungan  yang  lebih  luas  di  dunia  Internasional  menjadi  indikasi  kepiawaian insurgen  dalam  memanfaatkan  isu  HAM  sebagai  amunisi  diplomasi  insurgensi sehingga  perlu  mendapat  perhatian  serius  dalam  penanganan  konflik  kekerasan  di era  kemajuan  teknologi  informasi.  Menurut  ( Metz  &  Millen,  2005) terdapat perbedaan  strategi  antara  peperangan  melawan  kelompok  insurgensi  pro kemerdekaan  ( liberation  insurgency )  dengan  strategi perang  insurgensi konvensional diantaranya:
1) Stabilisasi wilayah menggunakan instrumen kekerasan yang terukur dan tepat;
2) Meminimalkan pendekatan kekuatan militeristik;
3) Membangun benteng keamanan sipil dan intelijen lokal yang efektif;
4) Merubah persepsi insurgen menjadi pendukung pemerintah yang sah;
5) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan; dan
6) Penguatan negara-negara di sekitar negara yang menghadapi pemberontakan. Dengan  kata  lain,  kemampuan  negara  untuk  memperoleh  legitimasi  internal maupun  eksternal  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  strategi  kontrainsurgensi kontemporer  yang  harus  mencakup  peningkatan  kemampuan  diplomasi  dan
kerjasama  negara-negara  regional  dan  organisasi  keamanan  regional  lainnya  untuk memberikan  dukungan  kontrainsurgensi,  meningkatkan  keamanan  dalam  negeri, dan metode untuk peringatan dini insurgensi dan tindakan pencegahannya (Metz & Millen, 2005; Taylor, 2004 ).
Menurut  David  Galula,  Bapak  ahli  strategi  kontrainsurgensi  dunia, pemberontak  tidak  akan  menang  hingga  mereka  memenuhi  empat  persyaratan utama: Pertama, motivasi  atau  alasan  kuat  yang  melatarbelakangi  pergerakannya; Kedua, berhasil memanfaatkan celah kekurangan lawan; Ketiga, penguasaan medan geografis yang meliputi kontur wilayah, batas negara, cuaca, dan jumlah penduduk; dan Keempat, dukungan eksternal yang meliputi dukungan moril, politik, finansial, dan  dukungan  kekuatan  militer  ( Galula,  1964:67 ).  Lebih  lanjut  menurut Guide  to The  Analysis  of  Insurgency, indicator  kemenangan  negara  atas  pemberontak  dapat dilihat dari konsistensi penurunan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok insurgen  karena  kehilangan  kemampuan  militer,  bantuan  eksternal,  dan  dukungan penduduk sipil terhadap gerakan insurgensi ( CIA, 2012 ).
Dengan  demikian  konsep  perang  kontrainsurgensi  kontemporer  melihat penanganan  konflik  Papua  melalui  pendekatan  humanis  melalui  dialog  damai semata tanpa disertai pendekatan keamanan oleh negara jelas merupakan kesalahan fatal  yang  akan  merugikan  negara  Indonesia  sebagai  pemilik  otoritas  politik  dan kekerasan  yang  sah.  Kelompok  insurgen,  dalam  hal  ini  separatis  Papua,  menjadi diuntungkan  baik  dari  sisi  kemampuan  bertempur  maupun  dari  sisi  kemampuan diplomasi  insurgensi.  Dari  sisi  kemampuan  tempur,  kelompok  insurgen  separatis Papua menjadi semakin kuat karena sama artinya tidak ada lagi deterrent effect yang mampu  meredam  provokasi  kekerasan  yang  dilakukannya  ketika  negara membiarkan  kelompok  insurgen  memiliki  instrument  kekerasan  yang  seharusnya tidak  boleh  dimiliki  oleh  selain  negara. Terlebih  di  era  rezim  HAM  dan  kemajuan teknologi  informasi,  OPM  memegang  kendali  atas  diplomasi  insurgensi  dengan memanfaatkan  dalih  kelalaian  negara  menjamin  stabilitas  keamanan  serta pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  negara  di  Papua  sebagai  amunisi propaganda  untuk  mendapatkan  dukungan  yang  lebih  luas  untuk  meloloskan  cita- cita perjuangannya, yakni Papua merdeka.
Kembali  pada  rekomendasi  resolusi  konflik  menurut  analisis dynamic  trust model yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, procedural  trust menjadi  hal  yang  tidak dapat  ditawar  untuk  mengurai  kompleksitas  permasalahan  konflik  kekerasan bersenjata  di  Papua.  Bagaimanapun  juga penulis  tidak  akan  menafikkan  kenyataan bahwa  ada  problematika  sejarah  masa  lalu  seperti  pelanggaran  HAM  oleh  apparat keamanan  di  Papua  dan  marginalisasi  etnis  dan  budaya  yang  masih  menjadi  akar masalah konflik Papua sebagaimana dinyatakan oleh peneliti-peneliti konflik Papua sebelumnya.  Oleh  karenanya, procedural  trust untuk  mencapai  dialog  damai  harus dibangun  berlandaskan  akar  masalah  yang  salah  satunya  adalah  penyelesaian “borok”  pendekatan  keamanan  yang  dilaksanakan  di  Papua  untuk  menjamin keamanan  setiap  aktor  yang  berkepentingan  dalam  konflik.  Pemerintah  perlu
menyediakan mekanisme pengawasan atas penyelenggaran keamanan di Papua yang akuntabel dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada serta dijabarkan dalam  mekanisme,  parameter  dan  tindaklanjut  yang rigid dan  jelas  sebagai  suatu mekanisme procedural trust yang realisitis baik bagi negara maupun Papua.
Penulis  sepakat  dengan  rekomendasi  yang  diajukan  para  pemerhati  konflik terdahulu  yang  menempatkan  dialog  damai  sebagai  jalan  terbaik  dalam  resolusi konflik Papua. Namun demikian, penulis  berpandangan bahwa  rekomendasi dialog damai  tidak  serta  merta  lantas  mengeliminasi  opsi  pendekatan  keamanan  sebagai sebuah  langkah  strategis  untuk  memitigasi  eskalasi  konflik  kekerasan  yang  terjadi akibat  provokasi  kelompok  separatis  Papua.  Kembali  pada  pemikiran (Galtung, 2011 )  bahwa  resolusi  konflik  sejatinya  harus  mampu  mengakomodasi  kepentingan para  pihak  yang  berkonflik,  maka  ada  benang  merah  antara  diskursus  resolusi konflik dan perang kontrainsurgensi yang ditemukan dalam tulisan ini yakni adalah strategi elaborasi sipil-militer yang bergerak bersama dan padu dalam satu kerangka ketahanan  nasional  demi  cita-cita  perdamaian  yang sustainable di  tanah  Papua. Procedural trust yang rigid untuk menjamin proses negosiasi yang kondusif melalui akuntabilitas  pengawasan  atas  penyelenggaraan  keamanan  di  Papua  (termasuk intelijen  di  dalamnya)  diharapkan  dapat  menjadi  rekomendasi  terbaik  untuk memastikan  proses  resolusi  konflik  berjalan  semestinya  dengan  tetap  menjunjung tinggi  penghargaan  atas  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  demokrasi  demi  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  alternatif  pandangan  mengenai resolusi  konflik  Papua  yang  selama  ini  ditawarkan  peneliti  konflik  terdahulu  yang menempatkan  keamanan  sebagai  ganjalan  dalam  proses trust  building konflik  Papua sehingga  pendekatan  non  kekerasan  melalui  dialog  damai  menjadi  satu-satunya  jalan keluar  bagi  resolusi  konflik  Papua.  Dengan  menggunakan Dynamic  Trust  Model , penulis  mendiagnosis  konflik  kekerasan  di  Papua  terjadi  oleh  karena  tidak  adanya interpersonal  trust antar  aktor  yang  berkonflik  yakni  OPM  dengan  pemerintah Indonesia  terkait  dengan  isu  sejarah  integrasi,  marginalisasi  etnis,  orientasi pembangunan serta pendekatan keamanan di tanah Papua. Dalam konsep resolusi yang ditawarkan  Dynamic  Trust  Model  untuk  menangani  konflik  kekerasan  yang  sifatnya ekstrim seperti halnya yang  terjadi di Papua, trust building sebagai landasan negosiasi damai yang berfondasikan bare trust antar aktor tidak akan menghasilkan resolusi yang efektif sehingga diperlukan procedural trust yang rigid.
Negosiasi  dengan  kelompok  insurgensi  tidak  dapat  dibangun  dari  kepolosan berfikir mengingat kelompok insurgen memiliki taktik manipulatif yang sewaktu-waktu dapat  menjadi strategic  surprises dalam  konflik  kekerasan.    Penggunaan  media  sosial oleh  kelompok  separatis  Papua  untuk  mengangkat  isu-isu  HAM  guna  memperoleh dukungan yang lebih luas di dunia Internasional menjadi indikasi kepiawaian insurgen dalam  memanfaatkan  isu  HAM  sebagai  amunisi  diplomasi  insurgensi  sehingga  perlu
mendapat  perhatian  serius  dalam  penanganan  konflik  kekerasan  di  era  kemajuan teknologi informasi. Eliminasi total pendekatan keamanan oleh negara jelas merupakan kesalahan fatal yang akan merugikan negara Indonesia sebagai pemilik otoritas politik dan  kekerasan  yang  sah.  Pendekatan  elaboratif  sipil-militer  melalui  akuntabilitas pengawasan  atas  penyelenggaraan  keamanan  dan  intelijen  sebagai procedural  trust antar aktor  yang berkonflik, sejalan dengan optimalisasi dialog damai yang perlu terus diupayakan, diharapkan dapat menjadi rekomendasi terbaik bagi resolusi konflik Papua dalam perspektif strategi perang kontrainsurgensi kontemporer.

## BIBLIOGRAFI
Ayu,  Rindu,  &  Winarno,  Budi.  (2001). Kegagalan  Diplomasi  Indonesia  Dalam Mempertahankan  Timor  Timur  di  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (Gajah  Mada University).  Retrieved  from  http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/7441. Google scholar
Babbitt,  Eileen.  (n.d.).  Conflict  Resolution  and  Human  Rights  in  Peacebuilding: Exploring  the  Tensions.  Retrieved  March  7,  2022,  from  UN  Cronicle  website: https://www.un.org/en/chronicle/article/conflict-resolution-and-human-rights- peacebuilding-exploring-tensions. Google scholar
Boudreau,  Thomas  E.  (2011).  When  the  Killing  Begins:  An  Epistemic  Inquiry  into Violent  Human  Conflict,  Contested  Truths,  and  Multiplex  Methodology.  In Thomas  Matyok,  Jessica  Senehi,  &  Sean  Byerne  (Eds.), Critical  Issues  in  Peace and  Conflict  Studies:  Theory,  Practice  and  Pedagogy (pp.  19–42).  Plymouth: Lexington Books. Google scholar
Budiatri,  Aisah  Putri.  (2021).  Risiko  Label  Teroris  KKB  Papua.  Retrieved  from Kompas.id  website:  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/06/risiko-label- teroris-kkb-papua.
CIA. (2012). Guide to The Analysis of Insurgency (pp. 1–40). pp. 1–40. Retrieved from https://www.hsdl.org/?view&did=713599%0A
Elisabeth,  Adriana,  Al  Rahab,  Amiruddin  Pamungkas,  Cahyo,  &  Widjojo,  Muridan  S. (2006). Trust  Building  dan  Rekonsiliasi  di  Papua .  Retrieved  from https://papua.lipi.go.id/2021/04/trust-building-dan-rekonsiliasi-di-papua. Google scholar
Febrianti,  Sekar  Wulan,  Arum,  Ajeng  Sekar,  Dermawan,  Windy,  &  Akim.  (2019). Penyelesaian  Konflik  Internal  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Gerakan Separatisme  di  Papua  melalui  Mekanisme  Horse-Trading. Society , 7 (2),  90–108. https://doi.org/doi.org/10.33019/society.v7i2.86. Google scholar
Furlong,  Gary.  (2005). The  Conflict  Resolution  Toolbox .  Ontario:  Wiley. Google scholar
Galtung,  Johan.  (2011).  Peace  and  Conflict  Studies  as  Political  Activity.  In  Thomas Matyok,  Jessica  Senehi,  &  Sean  Byrne  (Eds.), Critical  Issues  in  Peace  and Conflict Studies: Theory, Practice and Pedagogy (pp. 3–18). Plymouth: Lexington Books. Google scholar
Galula,  David.  (1964). Counterinsurgency  Warfare:  Theory  and  Practice .  New  York: Frederick A. Praeger Publishers. Google scholar
Gregorius,  Andrean,  Simamora,  Pandapotan,  &  Budihardja,  Georgius  Ivan.  (2021). Prinsip  Penegakan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Studi  Kasus  Penembakan Militer Terhadap Masyarakat Nduga Papua. Jurist-Diction , 4 (2), 499–518. Google

## scholar
Grotenhuis,  Rene.  (2016).  Nation-building  and  state-building  and  the  challenge  of fragility.  In Nation-Building  as  Necessary  Effort  in  Fragile  States (pp.  73–92). https. Google scholar
Hadi,  Abdul.  (2021).  The  Dynamics  of  Ethnonationalism  and  Conflict  Resolution  in Papua. Muharrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial , 4 (02), 267–282. Google scholar
Halkis, M. H. D. (2020). Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency ( COIN). Society , 8 (1), 245–259. Google scholar
Ilmar,  Anwar.  (2017).  Radikalisme  Gerakan  Berbasis  Etnis:  Kasus  Organisasi  Papua Merdeka. The  Indonesian  Journal  of  Public  Administration  (IJPA) , 3 (2),  72–87. Google scholar
John  W.  Creswell.  (2009). Research  Design:  Qualitative,Quantitative,  Mix  Methods Approaches (Third Edit). California: Sage Publications. Google scholar
Kaisupy,  Delvia  Ananda,  &  Maing,  Skolastika  Genapang.  (2021).  Proses  Negosiasi Konflik  Papua:  Dialog  Jakarta-Papua. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 10 (1),
82–98. Google scholar
Karnavian, T. M. (2017). Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian. Edisi , (Agustus-Oktober), 16–29. Google scholar
Kompas  TV.  (2021).  Mahfud  MD  Ungkap  Jumlah  Korban  Kekerasan  KKB  Selama  3 Tahun  Terakhir,  Ini  Rinciannya.  Retrieved  March  31,  2022,  from  kompas.tv website: https://www.kompas.tv/article/170641/mahfud-md-ungkap-jumlah- korban-kekerasan-kkb-selama-3-tahun-terakhir-ini-rinciannya
Lantang,  Floranesia,  &  Tambunan,  Edwin  M.  B.  (2020).  The  internationalization  of ⇜ west  papua ⇝ issue  and  its  impact  on  Indonesia’s  policy  to  the  south  pacific region. Journal of ASEAN Studies , 8 (1), 41–59. Google scholar
Lederach,  John  Paul.  (2014). The  Little  Book  of  Conflict  Transformation .  New  York: Skyhorse Publishing. Google scholar
Meel,  Priyanka,  &  Vishwakarma,  Dinesh  Kumar.  (2020).  Fake  News,  Rumor, Information Pollution in Social Media and Web: A Contemporary Survey of State- of-the-Arts,  Challenges  and  Opportunities. Expert  Systems  with  Applications , 153 (September). Google scholar
Metelits,  Claire.  (2010). Inside  Insurgency:  Violence,  Civilians,  and  Revolutionary Group Behavior . New York: New York University Press. Google scholar
Metz,  Steven,  &  Millen,  Raymond.  (2005).  Insurgency  and  Counterinsurgency  in  the 21st Century: Reconceptualizing Threat and Response. In Strategic Studies Institue (Vol. 17). Google scholar
Nainggolan,  Poltak  Portogi.  (2014).  International  Activities  of  Papua  Separatist Movement. Kajian , 19 (3), 181–199. Google scholar
Nasution,  M.  Alfi  Rajabi,  &  Wiranto,  Surya.  (2020).  Propaganda  Issues  of  Racism Through  Social  Media  To  Trigger  Social  Violence  in  Papua  and  West  Papua  in 2019. Jurnal Pertahanan , 6 (2), 212. Google scholar
Permanent  Mission  of  the  Republic  of  Indonesia  to  the  United  Nations.  (2004).
Questioning  the  Unquestionable:  An  Overview  of  the  Restoration  of  Papua  of Indonesia . Google scholar
Ramdhan,  Muhammad  Angga.  (2021).  Analisis  Dimensi  Internasional  Konflik  Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN). Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 17 (1), 139–152. Google scholar
Raweyai,  Yorrys.  (2002). Mengapa  Papua  Ingin  Merdeka (Heru  Suprantio,  Ed.). Jayaapura: Presidium Dewan Papua. Google scholar
Rifqy,  Pradhana.  (2018). Proses  Perencanaan  Gerakan  United  Liberation  Movement For  West  Papua  (Ulmwp)  Untuk  Meraih  Dukungan  Organisasi  Regional Melanesian  Spearhead  Group  (Msg)  Tahun  2014-2016 (Universitas  Brawijaya). Google scholar
Rumila,  Diana  Nur,  &  Effendi,  Yusli.  (2020).  Analisis  Wacana  Free  West  Papua Campaign pada Operasi Militer Indonesia dalam Konflik Nduga : Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Transformasi Global , 7 (1), 27–42. Google scholar
Samparisna O. D. Koibur. (2021). Papua Conflict Reconciliation Model and Strategies. Konfrontasi:  Jurnal  Kultural,  Ekonomi  Dan  Perubahan  Sosial , 8 (4),  293–303.
Google scholar
Sasongko,  Sigit.  (2013).  Diplomasi  Insurjensi  dalam  Peperangan  Asimetrik. Defendonesia , 1 (1),  1–7.  https://doi.org/10.54755/defendonesia.v1i1.1. Google scholar
Sianturi,  Binsar  H.,  &  Hanita,  Margaretha.  (2020).  Optimalisasi  Peran  Polri  Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Jurnal Keamanan Nasional , VI (1), 73–94. Google scholar
Singh,  Bilveer.  (2020).  Otonomi  Dan  Separatisme  Bersenjata  di  Papua:  Mengapa Cenderawasih  Terus  Takut  Garuda.  In  Michelle  Ann  Miller  (Ed.), Otonomi  dan Separatisme  Bersenjata  di  Asia  Selatan  dan  Tenggara (1st  ed.,  pp.  89–114). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google scholar
Sobur,  Alex.  (2016). Psikologi  Umum  Edisi  Revisi (6th  ed.).Pustaka  Setia. Google scholar
Soekanto, Soerjono. (2005). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Google scholar
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Kombinasi.  In Bandung . Bandung: Alfabeta. Google scholar
Taddeo,  Mariarosaria.  (2009).  Defining Trust  and e-Trust:  From  Old  Theories to  New Problems. International Journal of Technology and Human Interaction , 5 (2), 23– 35. Google scholar
Taylor,  Grady  Scott.  (2004). The  Efficacy  of  the  Instruments  of  National  Power  in Winning  Insurgent  Warfare:  A  Case  Study  Focused  on  Peru  and  Sandero Luminoso . US Military Academy. Google scholar
Walgito,  Bimo.  (2010). Pengantar  Psikologi  Umum (5th  ed.).  Yogyakarta:  ANDI OFFSET. Google scholar
Wangge, Hipolitus Ringgi, & Webb-Gannon, Camellia. (2020). Civilian Resistance and the Failure of the Indonesian Counterinsurgency Campaign in Nduga, West Papua. Contemporary Southeast Asia , 42 (2), 276–301. Google scholar
Wardhani,  Baiq.  (2009).  Papua  on  the  Net:  Perjuangan  Pemisahan  Diri  Papua  melalui Dunia  Maya. Persidangan  Hubungan  Indonesia-Malaysia  2009 ,  105–122. Retrieved from https://www.academia.edu/971617/Papua_on_the_Net
Widjodjo,  Muridan  S.  (2009). Papua  Road  Map,  Negotiating  the  Past,  Improving  the Present, Securing the Future (Muridan S. Widjojo, Ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LIPI, and Yayasan TIFA. Google scholar
Widjojo,  Muridan  S.  (2014).  Laporan  Diskusi:  Aktor  Non-Negara  dan  Lingkaran Kekerasan  di  Papua.  Retrieved  March  30,  2022,  from  lipi.go.id  website: http://lipi.go.id/berita/single/LAPORAN-DISKUSI-AKTOR-NON-NEGARA- DAN-LINGKARAN-KEKERASAN-DI-PAPUA/1287. Google scholar
Widjojo, Muridan S. (2019). Etnonasionalisme Papua dan Demokratisasi.  In Syafuan .

## Google scholar
Rozi  &  Fahrur  Roji  (Eds.), Politik  Identitas:  Problematika  dan  Paradigma  Solusi Keetnisan  versus  Keindonesiaan  di  Aceh,  Riau,  Bali  dan  Papua (pp.  77–111). Jakarta: PT Bumi Aksara. Google scholar
Yambeyapdi, Ester. (2019). Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif.
Indonesian Historical Studies , 2 (2), 89–95. Google scholar
Yeksi  Anakota,  Marthsian.  (2021).  The  Criminal  Acts  by  Armed  Criminal  Group  in Papua,  “Treason”  or  “Terrorism”? Jurnal  Komunikasi  Hukum , 7 (2),  641–662. Google scholar
Yulianto,  Agus.  (2021).  Ini  Kronologi  Penetapan  KKB  Sebagai  Kelompok  Teroris. Google scholar

## Copyright holder:
Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani, Abdul Rivai Ras (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: