## HAK PILIH TNI
Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI
Teguh Anggoro 1

## Abstrak
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  berisi tentang  Respon  Masyarakat  di  Wilayah  Kodim  0613 Ciamis (Jawa Barat), tentang Pemberian Hak Pilih TNI dalam pemilu. Pasca jatuhnya rezim pemerintahan Orde baru  membawa  implikasi    ditariknya  militer  dalam dunia  politik.  Militer  diminta  untuk  kembali  kepada profesionalismenya  yaitu  dengan  jati  diri  sebagai tentara  pejuang,  tentara  rakyat  dan  tentara  nasional, dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi TNI selain menjalankan  tugasnya  dengan  penuh  rasa  tanggung jawab terhadap negara dan bangsa.Pada beberapa tahun belakangan  ini  muncul  wacana  untuk  memberikan  hak pilih bagi TNI dalam pemilu, dengan maksud agar TNI sebagai  warga  negara  seharusnya  memiliki  hak  pilih seperti militer di Amerika dan negara-negara di Eropa. Akan  tetapi  wacana  tersebut  ditolak  oleh  sebagian kelompok  masyarakat,  dikarenakan  merasa  trauma terhadap tingkah laku militer pada masa Orde Baru.

## Kata Kunci: Hak Pilih, Militer, Pemilu.

## Pendahuluan
Pasca jatuhnya rezim orde baru 1998 membawa dampak yang sangat  signifikan  terhadap  peran  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  (ABRI)/militer  dalam  perpolitikan  di  Indonesia.  Militer diminta  oleh  kalangan  mahasiswa  dan  elite  politik  untuk  keluar  dari
1 Dosen Tetap STISIP Bina Putera Banjar. Sedang  menempuh  studi doktor (S3) bidang Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung.
panggung  politik  yang  sudah  lama  diperankannya.  Selain  itu  juga mahasiswa menuntut tentang pencabutan dwi fungsi ABRI yang salah satunya  berisi  peran  sosial  politik.  Elite  politik  meminta  agar  militer mereposisi dan melakukan reformasi, serta kembali kepada jati dirinya yaitu  sebagai  pelindung  negara  bukan  sebagai  pelindung  atau  alat kekuasaan  suatu  rezim  yang  berkuasa  dan  menjadi  tentara  yang profesional di bidang pertahanan.
Campur  tangan  militer  dalam  sistem  politik  di  Indonesia sedikit  demi  sedikit  dihilangkan/dihapus  untuk  menciptakan  prajurit yang profesional. Mulai dari pengurangan/penghapusan kursi  di DPR, keikutsertaan  anggota  TNI  dalam  pemilihan  gubernur  dan Bupati/Walikota  harus  pensiun  terlebih  dahulu,  pengurangan  jabatan sipil yang diisi oleh militer, dan lain sebagainya.
Keterlibatan  militer  Indonesia  dalam  politik  praktis  memang sudah  sangat lama yaitu semenjak masa orde lama saat pemerintahan presiden  Soekarno.  Militer  Indonesia  sejak  tahun  1955  sudah mengintervensi  proses  pemilihan  umum.  Padahal  menurut  beberapa pengamat  politik  Indonesia  pemilu  pada  tahun  1955  dinilai  sebagai pemilu paling bermutu. Pada waktu itu terdapat hak memilih dan hak dipilih  bagi  militer.  Hanya  saja  militer  tidak  mendapat  jatah  kursi  di parlemen. Oleh  karena  itu,  beberapa  petinggi  militer  secara  terang- terangan  mendirikan  partai  politik  yakni:  Partai  Ikatan  Pendukung Kemerdekaan  Indonesia  (IPKI),  partai  tersebut  didirikan  oleh  AH Nasution,  selama  tidak  aktif  dari  militer  karena  diberhentikan  oleh Presiden  Soekarno  pasca  peristiwa  17  Oktober  1952 (Kiflan  zen, 2004: 47)
Keterlibatan  militer  dalam  politik  praktis  dilegitimate  oleh Nasution  (1958)  yang  menyatakan  “politik  jalan  tengah”  dalam pandangan  ini  ABRI  dicitrakan  sebagai  prajurit  pejuang    yang sekaligus memiliki fungsi sosial. Seperti dikatakan Nasution:
“....ABRI  bukan  sekedar    ‘alat  sipil’  seperti  di  negara - negara barat, juga bukan sebuah rejim militer yang yang mendominasi  kekuasaan  negara,  melainkan  merupakan

## Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI
salah  satu  dari  banyak  kekuatan  dalam  masyarakat, kekuatan  demi  perjuangan  rakyat  yang  bekerja  bahu membahu  dengan  kekuatan  lain yang  dimiliki rakyat....(kristiadi, 1999 : 64)”.
Di  bawah  demokrasi  terpimpin,  politik  berproses  di  seputar Angkatan  Darat  dan  presiden  sebagai  pilar  dari  sistem  yang  ada, dengan pertumbuhan yang amat pesat dari PKI yang merupakan satu- satunya lawan tentara dalam hal pewarisan kekuasaan. Peranan Politik Angkatan  Darat  berlangsung  terutama  oleh  kekuatan  undang-undang darurat  perang,  yang  dengan  segera  dapat  memberikan  tempat perwakilan  kepada  para  perwira  dalam  lembaga-lembaga  resmi pemerintahan,  seperti  kedudukan  dalam  parlemen  dan  kabinet  dan penunjukan (appointed) ke dalam jabatan gubernur-gubernur provinsi atau pejabat-pejabat daerah lainnya.
Proses  reformasi  ABRI  untuk  kembali  kepada  jati  dirinya berjalan  dengan  baik,  ABRI  kembali  kepada  profesionalismenya, salah satunya adalah mengganti nama ABRI menjadi Tentara Nasinal Indonesia (TNI), di mana terdapat pemisahan antara fungsi keamanan yang  diserahkan  kepada  POLRI,  sedangkan  TNI  berkonsentrasi kepada  fungsi  pertahanan.  Kekuatan  reformis  beranggapan  bahwa, reformasi  di  dalam  tubuh  TNI  harus  dimulai  dengan  peningkatan profesionalismenya (Effendy, 2009 : 1).
Bagi  TNI  hampir  tidak  ada  pilihan  selain  menerima  usulan tersebut.  Beberapa  konsep  dan  gagasan  pun diolah  dan  disodorkan oleh TNI sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tarik ulur antara berbagai pihak pun terjadi, tahap demi tahap pun dilewati hingga pada akhirnya  lahirlah  Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  34 tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia.  Di  dalam  undang- undang tersebut, khususnya Bab II pasal 2, disebutkan bahwa jati diri (Self identity) Tentara Nasional  Indonesia (TNI)  itu mencakup  empat karakter  yaitu:  “Tentara  Rakyat,  Tentara  Pejuang,  Tentara  Nasional, dan  Tentara  Profesi onal”.  Mengenai  tentara  profesional  dijabarkan sebagai berikut :
“Tentara  profesional,  yaitu  tentara  yang  terlatih, terdidik,  diperlengkapi  secara  baik,  tidak  berpolitik praktis,  tidak  berbisnis,  dan  dijamin  kesejahteraannya, serta    mengikuti  kebijakan  politik  negara  yang menganut  prinsip  demokrasi,  supremasi  sipil,  hak  asasi manusia,  ketentuan  hukum  nasional,  dan  hukum internasional  yang  telah  diratifikasi  (UU  No  34  tahun
2004)”.
TNI  sudah  kembali  kepada  profesionalismenya,  militer Indonesia  sudah  menjauhi  keterlibatannya  dalam  berpolitik,  TNI berkomitmen  untuk  tidak  kembali  menjalankan  politik  praktis. Sayang,  12  tahun  pasca  reformasi,  peran  TNI  diuji  kembali,  di  mana terdapat diskursus agar  TNI  dapat  memberikan  hak  pilihnya  dalam pemilu. Diskursus pemberian  hak  pilih  anggota  TNI  menimbulkan polemik.  Kalangan  pro  menyerahkan  pada  internal  TNI,  sedangkan yang kontra menganggap hak politik belum saatnya diberikan.
Pro  dan  kontra  tentang  hak  pilih  TNI  mendapat  tanggapan yang  beragam  dari  politisi  di  Indonesia.  Ketua  MPR  Taufik  Kemas pada  waktu  itu  pernah  mengatakan,  polemik  perlu  atau  tidaknya  hak pilih TNI sebaiknya dikembalikan pada kesiapan institusi dan budaya demokrasi  di  internal  TNI.  Pro  dan  kontra  antara  pihak-pihak  di  luar institusi  TNI  justru  tidak akan  bisa  memberikan  gambaran  utuh apakah TNI sudah siap atau belum siap terlibat langsung dalam politik praktis  meski  sebatas  memberikan  hak  memilih  bukan  hak  dipilih (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010). Sikap  berbeda  disampaikan  ketua  DPR  Marzuki  Alie.  Dia mengungkapkan, kondisi saat ini belum memungkinkan mengembalikan hak pilih TNI meskipun hanya untuk memilih, sebab demokrasi saat ini belum on the right track, di mana elite belum siap ketika menerima kekalahan. Kondisi tersebut akan menyeret TNI jika nanti dilibatkan sebagai  pihak  yang juga menyalurkan hak politiknya (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).

## Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI
Sementara  Agung  Laksono  Wakil  Ketua  Umum  DPP  Partai Golkar meminta agar kebijakan pemberian hak pilih kepada TNI tidak direalisasikan  dalam  wa ktu  dekat.  “Suasana  politik  di  Indonesia  saat ini  belum  memadai  untuk  hal  itu.  Ini  bisa  saja  dilakukan  kedepan setelah  kondisi  politik  kita  memungkinkan,  minimal  lima  tahun  ke depan”.  Selain  itu  Agung  berpendapat,  idealnya  pemberian  hak  pilih terhadap  kepada  TNI  dilakukan  setelah  reformasi  di  internal  kedua lembaga  TNI  tuntas,  dan  pemberian  hak  politik    juga  dilakukan setelah kehidupan masyarakat membaik (Okezone.Com 21 Juni 2010)
Hal  yang  sama  diungkapkan    ketua  Fraksi  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan (FPDIP)  Tjahyo  Kumolo,  menurutnya  ada  tiga prasyarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan  hak  pilih  TNI. Pertama, harus ada jaminan pemilu yang akan datang tertib dan aman, bagaimanapun  hak  memilih  Prajurit  TNI  merupakan  amanat Konstitusi  yang  harus  dijalankan.  Kedua,  harus  ada  jaminan  bahwa pelaksanaan  hak  pilih  tidak  menganggu  soliditas  TNI.  Ketiga,  harus ada  komitmen  nasioanal  yang  jelas  terutama  ketika  hak  pilih dilaksanakan,  maka  aspirasi  prajurit  akan  disalurkan  kemana  ?  jika kesemuanya  tidak  dipenuhi,  belum  saatnya  TNI  diberi  hak  untuk memilih (Okezone.Com 21 Juni 2010).
Sekjen  DPP  PKS  Anis  Matta  menyatakan  “PKS  berpendapat sepenuhnya  diserahkan  kepada  sikap  institusi  TNI,  jika  TNI  menilai siap  mengunakan  hak  pilih  dengan  tetap  menjaga  netralitasnya,  PKS akan  mendukung.  Hak  tersebut  merupakan  hak  konstitusional  dasar setiap setiap warga negara yang dijamin UUD 1945”  (Harian Seputar Indonesia,  22  Juni  2010).                                Sedangkan  pendapat  Presiden Susilo  Bambang  Yudoyono  tepat  bahwa  kita  tidak  boleh  membatasi hak  pilih  TNI,  tapi  masih  perlu  pertimbangkan  pada  saat  ini  (Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).
Menanggapi  polemik  tentang  hak  pilih  TNI,  mantan  KSAD Jenderal TNI George Toisuta menyatakan, prajurit TNI AD siap untuk menunaikan  hak  pilih  dalam  pemilu  2014,  tapi  menunggu  keputusan dari  Panglima  TNI.  KSAD  menyatakan  bahwa  semangat  korps  dan kesolidan TNI AD tidak akan terpengaruh dengan keikutsertaan dalam pemilu sebab di dalam institusi TNI selama ini juga terbangun proses
demokratisasi, terutama  dalam  pengambilan  keputusan-keputusan strategis`(Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010).
Beberapa  pernyatan  di  atas  merupakan  dinamika  politik  yang sedang  berkembang  di  Indonesia,  ada  yang  pro  dan  ada  yang  kontra, yang pro dilandasi oleh  keinginan memberikan hak kewarganegaraan bagi  TNI,  dengan  mencontoh  negara-negara  demokrasi  besar  seperti Amerika dan negara di Eropa, sedangkan yang kontra merasa khawatir militer  Indonesia  akan  kembali  kemasa  lalu,  menguasai  pangung politik, hal tersebut akan membawa militer menjadi tidak profesional. Seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  Effendy  (2009)  yang  merujuk  dari
Huntington tentang profesionalisme “korps militer akan profesional apabila hanya menjalankan  satu  peran  yang  spesial,  yaitu  hanya dipertahanan  negara  atau  keamanan  militer  dan  tidak ditambah dengan fungsi lain. Bila militer campur tangan dalam urusan politik maka akan terjadi political decay ” .
Pada  kenyataannya,    beberapa  negara  di  dunia  ada  yang membolehkan  anggota  militernya  ikut  dalam  pemilu  tetapi  ada  juga negara  yang  tidak  memberikan  hak  pilih  militernya  dalam  pemilu dikarenakan  berbagai  hal.  Berikut  ini  tabel  negara  yang  terlibat  dan yang tidak terlibat dalam pemilu.
Tabel 1.1. Militer Dalam Pemilu Negara yang Membolehkan Militer Ikut Pemilu Negara yang Tidak Membolehkan Militer Ikut Pemilu Amerika Serikat, Irak, Armenia, Australia, Belize,
Bolivia, Bulgaria, kanada,
China, Republik Ceko, Prancis, Argentina,  Brasil,  Kolombia,
Ekuador, Paraguay, Peru,
Uruguay,
Dominika,
Honduras,
Guatemala,
jerman,  Israel,  Slandia  baru,
Nikaragua,  Filipina,  Polandia,
Rusia,  Afrika  Selatan,  Swedia, Inggris,  Venuzuela,  Ukraina, dan Vietnam Angola, Chad, Senegal, Tunisia, dan Turki.
Sumber : Harian Seputar Indonesia 22 Juni 2010
Demokrasi ditandai  oleh  adanya  tiga  prasyarat:  (1)  kompetisi di  dalam memperebutkan  dan  mempertahankan  kekuasaan,  (2) partisipasi  masyarakat,  dan  (3)  adanya  jaminan  hak-hak  sipil  dan politik.  Dalam  hal  ini,  sistem  pemilu  (electoral  system)  merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk  mewujudkan  tiga  persyaratan  demikian.  Melalui  sistem  ini, kompetisi, partisipasi dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat.
Ada  banyak  definisi  mengenai  pemilu  di  antaranya  adalah menurut      Nohlen,  di  mana  pemilu  adalah  “satu -satunya  metode demokratik”  un tuk  memilih  wakil  rakyat.  Menurut  Croissant  dalam Pito  dkk  (2006)  menyatakan  bahwa  pemilu  adalah  kondisi  yang diperlukan  bagi  demokrasi.  Tetapi  pemilu  saja  tidak  menjamin demokrasi,  karena  demokrasi  memerlukan  lebih  dari  sekedar  pemilu.
Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan  hanya  seharusnya  mencerminkan  kehendak  rakyat  dan mengintegrasikan  warga  negara  kedalam  proses  politik  saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan.
Hak  memilih ialah hak warganegara untuk  memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilihan umum (Kansil, 1985 : 6). Hak ini diberikan negara kepada  setiap  warganegaranya  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  yang pada  umumnya  terdiri  dari;  pertama,  warganegara  yang  bertempat  tinggal dalam  daerah  negara  yang  bersangkutan  walaupun  yang  berada  di  luar negeri;  kedua,  telah  mencapai  usia  tertentu.  Persyaratan  mengenai  umur berbeda dari masing-masing negara, seperti contoh :
Jurnal TAPIs Vol.12 No.2 Juli-Desember 2016
a. Pemilih di Belanda minimal berusia 23 tahun. b. Pemilih di Amerika menimal berusia 21 tahun. c. Pemilih  di  Indonesia  minimal  berusia  18  tahun,  atau  sudah pernah menikah.
Hak  memilih  (suffrage) bagi  Peter  Schroder,  merupakan  dasar keikutsertaan dalam pemilu. Begitu pentingnya hak memilih sehingga dapat membuat  kisruh  dalam pelaksanaan  pemilu,  dalam  pelaksanaannya  badan yang menangani pemilu harus-benar-benar dalam menentukan hak pilih, hal ini  untuk  menghindari  terjadinya  kecurangan  dalam  pemilu.  Setiap manupulasi  atas  hak  pilih  ini  ada  alasan  serta  akibat  yang  khusus.  Oleh karena itu seringkali ada upaya untuk mengubah  mayoritas yang ada dengan bantuan penggantian hak pilih ini.
Hak  pilih  orang  dewasa  yang  universal  merupakan  dasar  paling umum bagi pemberian suara pilih; akan tetapi hal ini biasanya dibatasi oleh faktor-faktor  seperti  kewarganegaraan,  kesehatan  jiwa,  dan  catatan kejahatan.  Dalam  beberapa  sistem  politik,  pembatasan  seperti ini  dilakukan lebih luas lagi, dan mencakup kriteria lain, seperti melek huruf, syarat-syarat permukiman, kualifikasi kekayaan dan militer.
Pencabutan  hak  pilih  anggota  militer  cendrung  dilakukan  oleh negara-negara yang memiliki trauma atas intervensi politik organisasi militer di masa lalu. Di banyak negara, hak untuk memilih bagi prajurit dan perwira militer  dilihat  sebagai  bagian  dari hak  politik  warganegara  (civic/political rights)  atau  bahkan  sebagai  kewajiban  warga  negara  (civic  duty). Pembatasan  hak  pilih  militer  dikarenakan  trauma  atas  intervensi  politik merupakan  suatu  pilihan  yang  memungkinkan  untuk  membatasi  anggota militer dalam pemilihan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Markoff  “Kebebasan  individu  untuk  memilih  mungkin  dibatasi  dalam berbagai hal yang memungkinkan (Markof, 2002 : 211)”
Menurut  marijan  (2010)  ada  tiga  kondisi  yang  memungkinkan diberikannya hak  pilih  TNI; pertama,  ketika  reformasi  ditubuh  TNI mendekati  fase  tuntas,  kalau  tidak  disebut  selesai. kedua,  terdapat
penerimaan  oleh  kelompok-kelompok  prodemokrasi. ketiga,  manakala  TNI mampu  membangun  jarak  dengan  para  politisi,  termasuk  dengan  para purnawirawan yang terlibat di dalam persaingan untuk  memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

## Pengetahuan Masyarakat Tentang Militer
Militer  Indonesia  merupakan  militer  yang  berasal  dari  rakyat, hal  ini  sesuai  dengan  jati  diri  TNI  yaitu  tentara  rakyat,  kebersamaan antara TNI dan rakyat yaitu semenjak massa pra kemerdekaan hingga saat  ini.  Kebersamaan  ini  semakin  menguat  karena  militer  Indonesia berbeda  dengan  militer  negara  lain,  perbedaan  tampak  pada  sektor gelar  pasukan  di  wilayah  negara.  TNI  dari  semenjak  zaman  awal kemerdekaan  menerapkan  sistem  pertahanan  rakyat  semesta  dengan menempatkan  personel  militer  pada  seluruh  wilayah  Indonesia, dengan nama Komando Teritorial .
1. Pengetahuan tentang teritorial
Berkaitan  dengan  fungsi  teritorial  TNI  AD  ternyata  tidak  banyak masyarakat  yang  mengetahuinya,  padahal  fungsi  ini  sangatlah  penting mengingat bangsa Indonesia memiliki sejarah yang kelam berkaitan dengan masuknya komunis di Indonesia. Sudah dua kali komunis telah melancarkan pemberontakan  terhadap  negara  Indonesia,  di  sinilah  peran  dari  militer Indonesia  terutama  lembaga  teritorial  yang  sangat  signifikan  dalam memberantas  komunis  hingga  hampir  mendekati  titik  terendah  komunis  di Indonesia dalam arti sudah hampir punah.  Hal ini seperti yang diungkapkan oleh DR  Yat, Rektor Universitas  Galuh  Ciamis,  yang  merupakan  warga Kabupaten  Ciamis  berkenaan  dengan  tugas  teritorial  TNI  AD  dalam menekan perkembangan idiologi komunis
“masih  diperlukan,  mengingat  bahaya  laten  idiologi  tertentu (komunis)  yang  menyimpang  dari falsafah  bangsa,  sampai kapanpun  nampaknya  mereka  (pok  radikal)  terus  melakukan penyusupan untuk menyebarkan fahamnya, teritorial counternya, maka  komando  teritorial  masih  diperlukan  (Wawancara  tanggal 11 Mei 2015)”.
Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI .....
Berkaca  dari  pengalaman  pahit  di  Indonesia  maka  memang  sampai saat ini  lembaga  teritorial masih  sangat  diperlukan  sekali  dalam  membatasi ruang gerak dari kelompok radikal di Indonesia. Peran teritorial sampai saat ini ternyata masih sangat efektif. Dalam beberapa tahun belakangan ini saja, sangat  banyak  kelompok-kelompok  radikal  yang  sudah  mulai  menampakan sayapnya di Bumi pertiwi Indonesia. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Ery M.Si Ketua I STISIP Bina Putera Banjar, merupakan warga Kota Banjar
“Fungsi  teritorial  TNI  AD  sangat  diper lukan  melihat  negara kesatuan  Republik  Indonesia  yang  sangat  luas,  tanpa  ada kerjasama teritorial dan TNI tidak mungkin akan berhasil, apalagi dengan  munculnya  gerakan-gerakan  yang  menentang  NKRI (Wawancara tanggal 29 Mei 2011)”.
Peran  teritorial  memiliki  nilai  yang  sangat  positif,  hal  ini  sangat membantu sekali terhadap masyarakat di pedalaman Indonesia, melalui TNI Manunggal  Membangun  Desa  (TMMD)  semakin  memperbaiki  hubungan antara TNI dan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaanya TNI membantu pemerintah  desa  melalui  program  TMMD  untuk  membangun  daerah  yang masih tertinggal, terutama pada bidang infrastruktur.

## 2.   Pengetahuan tentang Anggaran, dan postur TNI
Berkaitan  dengan  anggaran  ternyata  ada  juga  masyarakat Banjar  yang  menyatakan  bahwa  anggaran TNI  masih  sangat  minim, bila  dikaitkan  dengan  luas  wilayah  Indonesia  seperti  yang diungkapkan oleh Deny M.Si, warga Banjar “Anggaran TNI saya kira kalau dilihat perbandingan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sangat  kurang  apalagi  kalau  untuk  Alutsista  (Wawancara  tanggal  25 Mei 2015)”.
Memang  anggaran  pertahanan  masih  jauh  dari minimal essential  force walaupun    hampir  setiap  tahun  selalu  mengalami kenaikan, akan tetapi menuju anggaran ideal 5 % dari PDB sepertinya

## Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI
masih  sulit  dijangkau,  mengingat  masih  banyak  kebutuhan  lain  yang harus dipenuhi.
Anggaran  belanja  militer  Indonesia  yang  diberikan  negara melalui  RAPBN  mengalami  fluktuatif.  Dari  tahun  anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996, anggaran ABRI mengalami  kenaikan  yang  cukup  tinggi,  namun  sesudah  itu  tahun anggaran    1996/1997  sampai  dengan  tahun  1998/1999  mengalami penurunan  yang  cukup  drastis  Yulianto  (2002)  hal  itu  diakibatkan krisis  ekonomi.  Pada  masa  orde  baru  sebagian  besar  anggaran digunakan  untuk  menutupi  biaya  rutin  pegawai,  artinya  pola  alokasi anggaran  rutin  seperti  itu  masih  berdasar  pada  kekuatan  personel. Padahal  kita  tentu  menyadari  bahwa  pola  seperti  itu  tidak  terlalu  pas lagi  bagi  unit  organisasi  yang  titik  berat  kekuatannya  terletak  pada Alutsista  berteknologi  tinggi  yang  membutuhkan  biaya  operasional dan pemeliharaan relatif tinggi seperti TNI AU dan TNI AL.
Bisa  dicatat  bahwa  pada  masa  pasca  reformasi  gambaran anggaran  belanja  Dephan  dan  TNI  menunjukan  kenaikan  dibanding masa Orde Baru. Tahun 2009 saja anggaran Kemenhan mencapai 33,6 Triliun,  dan  tahun  2011  ini  anggaran  mencapai  45,2  Triliun,  dengan persentase alokasi anggaran untuk pembangunan (49%) masih sedikit di  bawah  anggaran  rutin  (51%).  Idealnya  tentu  anggaran pembangunan lebih tinggi dari dibanding dengan anggaran rutin.
Sedangkan  berkaitan  dengan  postur  TNI  sebagian  warga Ciamis  dan  Banjar  menyatakan  masih  belum  sebanding  dengan  luas wilayah, untuk itu ke depan memang diperlukan  penambahan jumlah personil  agar  mendekati  angka  minimal  kebutuhan  personil  TNI. Permasalahannya  adalah  bagaimana  negara  ini  bisa  dan  mampu menjamin keutuhan dan  kedaulatan NKRI serta keselamatan segenap bangsa  dari  semua  ancaman  yang  mungkin  timbul  kalau  kekuatan Indonesia tidak memadai ? berapa kekuatan pertahanan minimal yang harus dibangun ? lebih penting lagi sudah pernahkah negara Indonesia merumuskan kekuatan  yang  ideal untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan bangsa.
3. Pengetahuan tentang Netralitas TNI
Beberapa  tahun  yang  lalu  (Orla/Orba)  TNI  memang  terjebak dalam  situasi  yang  tidak  menguntungkan  di  mana  diminta  oleh penguasa  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  arena  politik  praktis. Akan tetapi pasca reformasi tuntutan agar TNI tidak berpolitik praktis nampaknya  sudah  dapat  direalisasikan.  Militer  Indonesia  telah mereformasi  dirinya, di  antaranya  adalah  tidak  berpolitik  praktis, meningkatkan profesionalisme, dan netralitas dalam pemilihan umum.
Pasca  dijalankannya  orde  reformasi  ternyata  betul-betul membawa  arah  militer  Indonesia  untuk  menciptakan  netralitas  dalam pemilu,  hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Dalijo  M.Si  warga
Banjar  “Militer  Indonesia  cukup  konsisten  dengan  pernyataan netralitasnya, tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik/golongan (Wawancara tanggal 26 Mei 2015 )”.
Memang  betul  dalam 4 kali  pemilihan  umum  1999,  2004, 2009 dan  2014 militer  sudah  tidak  lagi  memihak  terhadap  salah  satu kontestan  pemilu,  seperti  yang  dilakukannya  pada  saat  Orde  baru  di mana  militer  terafiliasi  dengan  Golkar.  Suara  golkar  sangat dipengaruhi  oleh  campur  tangan  militer  saat  itu.  Tahun  1999  saja Golkar tidak lebih hanya mendapat 22,44% suara, dan menurun pada tahun  2004  sekitar  21,5%  suara  dan  semakin  menurun  pada  tahun 2009  sekitar  14,5%  suara,  ini  menunjukan  bahwa  militer  sudah  tidak lagi  memberikan  bantuan  guna  mendongkrak  suara  Golkar.  Hal  ini seperti yang diungkapkan oleh Serma Wawan anggota Kodim Ciamis yang  menyatakan  bahwa  militer  sudah  netral  dalam  pemilu  pasca kejatuhan Orde Baru “TNI sudah netral dalam pemilu yang lalu, TNI tidak  memihak  salah  satu  calon,  mendukung  dan  tidak  ada penggiringan  suara  terhadap  keluarga  besar  TNI  baik  pada  Pilpres, Pileg,  dan  Pilkada,  yang  dilakuakan  TNI  hanyalah  pengamanan, itupun jauh dari setiap TPS (Wawancara tanggal 10 Juni 2015)”.
Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh  DR  Yat  R  yang menyatakan bahwa        “TNI  sudah  memenuhi  komitmennya  untuk netral dalam setiap pemilu (Wawancara Tanggal 11 Mei 2015)”.
Respon  Masyarakat Terhadap Pemberian Hak Pilih TNI Sebagian  masyarakat  wilayah  Ciamis  dan  Banjar  memang sudah  mengetahui  berkenaan  dengan diskursus pemberian  hak  pilih TNI,  mereka  mengetahuinya  dari  media  massa.  Keterlibatan  TNI dalam  pemilu  ternyata  dikawatirkan  akan  memecah  belah  kesolidan TNI,  dikawatirkan  TNI  akan  terpecah-pecah  dan  mengalami  suatu kondisi  yang  tidak  menguntungkan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh DR Yat.
“Sejauh  ini  tidak  melihat  hal  yang  bagus  dalam  rangka menghadapi  tatanan  masyarakat  madani,  saya  khawatir corps TNI tidak utuh, contoh kasus AL ada di partai A, AU dipartai  B  dan  sebagainyaatau  dalam  satu  angkatan misalnya  AD  maka  akan  terjadi  anekdot  Batalyon  PDIP, Batalyon  Golkar  dan  lain-lain  (Wawancara  tanggal  11  Mei
2015)”.
Bisa  dibayangkan  bila  ternyata  TNI  terpecah-pecah  gara-gara diberikan hak untuk memilih. Bagaimana bisa menciptakan rasa aman sedangkan  TNI  nya  sendiri  dalam  kondisi  instabilitas.  Untuk  itu memang  permasalaahn  ini  perlu  dikaji  secermat  mungkin.  Beberapa kejadian di luar negeri juga menjadi pemicu agar betul-betul diberikan perhatian  yang  luas  bagi  pemberian  hak  pilih  TNI,  seperti  yang diungkapkan oleh Sdri dewi  warga Ciamis
“Saya  harap  bila  hak  pilih  TNI  diberikan  maka  harus dipergunakan  semestinya,  sebagai  masyarakat  biasa  kami merasa  trauma  dengan  regim/penguasa  di  Mesir  dan  Libya yang  notabeno  berlatarbelakang  Militer  (Wawancara tanggal 20 Mei 2015)”.
Berkuasanya  militer  di  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru ternyata membawa dampak yang sangat hebat, sebagian masih trauma terhadap  situasi  tersebut.  Militer  menjalankan  satu  komando  yang sangat  kuat,  inilah  yang  sebetulnya  menjadi  penghalang  bagi pemberian  hak  pilihnya,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Nasim Sekertaris Desa Sukamulya Kec Cisaga
Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI .....
“TNI  aktif  mau  dikasih  hak  pilih  perlu  dipertimbangkan dengan seksama dan harus diatur secara khusus karena TNI sudah punya Sapta Marga, satu komando, punya kewajiban taat  pada  atasan  jangan  sampai  terjadi  pertentangan  karena beda  pilihan,  jadi  yang  harus  diperhatikan  dampak  dari pemberian hak pilih tersebut, jika parpol dan masanya bisa ribut  siapa  yang  menjamin  apabila  TNI  tidak  seperti  itu kalau  sudah  begitu  kalau  sudah  begitu  yang mesti  arif  dan bijaksana  siapa?  Lalu  masyarakat  mau  dibagaimanakan
(Wawancara tanggal 27 Mei 2015 )”.
Penolakan  memang  tidak  terelakan  hal  ini  dikarenakan  rasa trauma  yang  sangat  mendalam  bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia, ketika  militer  terlibat  dalam  politik  praktis  dan  berafiliasi  dengan Golkar. Maka wajar bila saat ini terjadi penolakan terhadap pemberian hak  pilih  TNI.  Penolakan  juga  disuarakan  oleh  Sdr  Arif  Budiman. warga Kota banjar: “Hak politik adalah hak setiap warganegara, akan tetapi ketika menjadi aparat negara  aktif, lebih baik bila hak tersebut tidak dipergunakan untuk netralitas dan stabilitas negara (Wawancara Tanggal 20 Mei 2015)”.
Penolakan  TNI  diberikan  hak  pilihnya  bukan  karena  faktor tidak suka terhadap institusi TNI, akan tetapi dikarenakan trauma pada masa  lalu  di  mana  TNI  terlibat  secara  langsung  dalam  politik  praktis dan  secara  massif  mendukung  Golkar  hingga  meraih  kemenangan secara telak. Akan tetapi bila ada diskursus mengenai pemberian hak pilih bagi TNI hal yang mesti diperbaiki adalah tatanan sistem terlebih dahulu  sehingga  betul-betul  siap  dalam  menghadapi  even  besar Pemilu,  hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh    Bapak  Yat  Rektor Universitas  galuh  Ciamis:  “bahwa  yang  perlu  diperbaiki  sebelum pemberian  hak  pilih  pada  TNI  adalah  1)  tatanan  sistem  yang  benar- benar  sudah  mengakar  di  masyarakat,  2)  kesadaran  masyarakat termasuk  lembaga  TNI/militer  itu  sendiri  dalam  berbagai  persoalan

## Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI
politik,  3)  profesionalisme  dalam  segala  aspek  kehidupan  lembaga- lembaga yang ada....(Wawancara t anggal 11 Mei 2015)”.
Selain  itu  juga  perlu  ada  regulasi  yang  mengatur  tentang keterlibatan  TNI  dalam  pemilu  yang  di  dalamnya  mengatur  tentang tata  tertib  dan punish ketika  terjadi  pelanggaran  terhadap  regulasi. Selain  ada  masyarakat  yang  menolak  ternyata ada  juga  masyarakat yang mendukung diberikan hak pilih bagi TNI dikarenakan hak politik merupakan  hak  seluruh  warganegara,  dalam  hal  ini  TNI  juga merupakan warga negara sehingga perlu untuk diberikan hak pilihnya dalam  pemilu,  berkaitan  dengan  itu  seperti yang  diungkapkan  oleh Dani warga Kec Pangandaran  Kabupaten Ciamis
“TNI  diberikan  hak  pilih  pada  2014,  TNI  kan  sebagai warganegara  juga  yang  mana  memiliki  hak  politik  juga, sehingga  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  memberikan  hak politiknya (Wawancara tanggal 10 Mei 2015 )”.
Saudara Edi warga Kec Cisaga Kabupaten Ciamis menyatakan dukungan  terhadap      pemberian  hak  pilih  TNI:  “Mendukung pemberian  hak  pilih  TNI  mereka  juga  warganegara  Indonesia  yang tidak  boleh  dikekang  hak  politiknya  (Wawancara  tanggal  20  Mei 2015)”.  Selain penolakan dan dukungan terhadap pemberian hak pilih bagi TNI ternyata  ada juga warga  yang menginginkan TNI diberikan hak  pilih  tetapi  ditunda  bisa  2019  atau  2024  hal  ini  seperti  yang diungkapkan  oleh    Sdr  Hendra  warga  Kota  banjar:  “Pe mberian  hak pilih  TNI  ditunda  karena  TNI  nampaknya  perlu  mempersiapkan  diri terlebih  dahulu,  saya  khawatir  terjadi  seperti  dulu,  tapi  saya  percaya bila  diberi  waktu  TNI  akan  mampu.  (Wawancara  tanggal  20  Mei 2015)”.
Bapak  Yat  juga  menyatakan  keinginan  pemberian  hak  pilih TNI ditunda hingga ada regulasi/sistem yang baik dan juga TNI telah profesional:  “bahwa  yang  perlu  diperbaiki  sebelum  pemberian  hak pilih  pada  TNI  adalah  1)  tatanan  sistem  yang  benar-benar  sudah mengakar di masyarakat, 2) kesadaran masyarakat termasuk lembaga TNI/militer  itu  sendiri  dalam  berbagai  persoalan  politik,  3) profesionalisme dalam segala aspek kehidupan lembaga-lembaga yang
ada,  untuk  itu  perlu  ada  penundaan  pemberian  hak  pilih  TNI  hingga poin di atas terpenuhi   (Wawancara tangg al 11 Mei 2015)”.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  ternyata  respon  masyarakat terbagi tiga,  yaitu ada  yang menyetujui terhadap  pemberian hak pilih terhadap  TNI  karena  hak  pilih  merupakan  sesuatu  hak  fundamental bagi  seluruh  masyarakat,  dan  TNI  selain  sebagai aparat  Negara  juga sebagai  warga  masyarakat  bisa,  sehingga  tidaklah  salah  bila  TNI diberi hak pilih dalam pemilu.
Respon kedua adalah mereka  yang menolak. Kenapa menolak karena  dikhawatirkan  TNI  sendiri  akan  terpecah  belah  sehingga menjadi banyak faksi dan ini cukup berbahaya. TNI nampaknya cukup menjadi garda terdepan bangsa untuk menjaga NKRI. TNI tidak perlu bermain  diranah  politik  karena  akan  berbahaya  bagi  TNI  sendiri. Respon  ketiga  adalah  membolehkan  TNI  untuk  mengikuti  pemilu akan tetapi diberi waktu hingga TNI sendiri siap, dan adanya regulasi yang mengatur tentang pemilu bagi TNI untuk itu diperlukan will dari pemerintah  dan  DPR  untuk    merubah  UU  TNI.  Selain  itu  diperlukan sosialisasi  terhadap  seluruh  prajurit  diseluruh  pelosok  nusantara  dan ini  cukup  memakan  waktu  sehingga  diperlukan  waktu  untuk memberikan hak pilih bagi TNI.
Ternyata  dinamika  yang  terjadi  di  daerah  dan  pusat  ternyata tidak jauh berbeda di mana terjadi penolakan dan dukungan terhadap pemberian  hak  pilih  TNI. Untuk  itu  diperlukan pemikiran  yang universal dalam menghadapi diskursus hak pilih TNI. Jangan terjebak pada  lingkaran  yang  hanya  memikirkan  pada  kelompok  tertentu  saja, akan  tetapi  yang  dibutuhkan  adalah  kebesaran  hati  untuk  menerima suatu  pembaharuan  demi  terciptanya  Indonesia  yang  jauh  lebih demokratis dan sejahtera.

## Penutup
Dinamika  politik  di  daerah  dan  pusat  ternyata  tidak  jauh berbeda  di  mana  terdapat  dukungan  dan  penolakan  terhadap pemberian hak pilih terhadap TNI. Penolakan terhadap pemberian hak

## Teguh Anggoro: HAK PILIH TNI
pilih  TNI  lebih  disebabkan  rasa  trauma  ketika  zaman  Orde  Baru  di mana militer terlibat pada politik praktis dan secara nyata memberikan dukungan terhadap kemenangan Golkar.
Dukungan  terhadap  pemberian  hak  pilih  TNI  dikarenakan adanya  contoh  di  beberapa  negara  lain  yang  memberikan  hak  pilih bagi militernya, selain itu juga TNI merupakan warganegara bisa yang memang  memiliki  hak  politik  yang  sama  dengan  warganegara  biasa lainnya.
Kelompok  yang  menyatakan  penundaan  terhadap  pemberian hak pilih bagi TNI menginginkan harus ada sistem dan regulasi  yang jelas,  selain  itu  juga  perlu  sosialisasi  yang  cukup  lama  hingga  TNI betul-betul siap ikut dalam pemilu.

## Daftar Pustaka
Azwar, Saifuddin, 2007. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Dewey,  R.,  &  Humber,  W.J.,  1966, Social  Psycology,  Macmillan, New York.
Effendy,  Muhadjir,  2009, Jati  Diri  dan  Profesi TNI,  Malang  :  UMM Press.Jones,  E.E.,  &  Gerard,  H.B.,  1967, Foundationa  of
Social Psycology, Wiley, New York.
Krech,  D.,  Cruchfield,  R.S.,  &  Ballachhey,  E.L.,  1962, Individual  in Society: A Textbook of Social Psycology, McGraw, New York.
Markof,  John,  2002, Gelombang  Demokrasi  Dunia,  Gerakan  Sosial dan Perubahan Politik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Nasution, S, 2001, Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta.
Salim,  Agus, 2006, Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial, Tiara Wacana Yogyakarta.
Sarwono,  Sarlito  Wirawan,  1991, Teori-teori  Psikologi  Sosial,
Rajawali Pres, Jakarta
Sherif,  C.W.,  Sherif,  M.,  &  Nebergall,  R.E.,  1956, Attitude  and Attitude Change: The Social Judgment-Involvement Approach, W.B. Saunders, Philadelphia.
Yulianto,  Arief,  2002, Hubungan  Sipil  Militer  di  Indonesia  Pasca Orde  Baru,  di  Tengah  Pusaran  Demokrasi,  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada.
Zen,  Kivlan,  2004, Konflik  dan  Integrasi  TNI  AD, Jakarta  :  Institute for Policy Studies.
Harian Seputar Indonesia, 22 Juni 2010. OkeZone.com 21 Juni 2010. Shaw,  M.E.,  1954,  “Some  Effects  of  Problem  Solu tion  Efficiency  in Different Communication Nets”, Journal of Experimental Psychology, 48:211-217 UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI