## OPTIMALISASI PENDIDIKAN AL-QUR’AN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Rosmiyati 1 , Achmad Abubakar 2 , Kamaluddin Abunawas 3 , Mukhtar Mas’ud 4 UIN Alauddin Makassar
ABSTRACT :The  basis  for  implementation  Al-Qur'an  education  includes Government  policies,  financing,  namely  funding  sources,  education  management functions  in  the  implementation  of  Al-Qur'an  education,  utilization  of  human resources,  and  members  as  well  as  students.  Implementation  challenges  of  Al- Qur'an education, among others: the era of globalization, human moral decadence, and prioritizing world affairs that can provide something material and less inclined to pursue amaliyah for preparation and provision in the hereafter. Expectations in the implementation of Al-Qur'an education, among others: building believers and increasing intelligence in the field of religion, increasing friendship and Ukhuwah Islamiyah  relations,  and  centers  of  knowledge  in  society,  namely  the implementation of Al-Qur'an education provides great hope for Muslims, namely the  information  center  for  the  development  of  Islamic  knowledge,  the  center  for fostering Islamic knowledge, and the Islamic religious consultation center.
Keywords : Al-Qur’an, Education, Knowledge.

## I. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang  mutlak  dilakukan  mengingat  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam. Penyelenggaraan  pendidikan  Al-qur’an  yang  merupakan  pendidikan  keagamaan  jalur pendidikan  nonformal  harus  didukung  oleh  seluruh  komponen  masyarakat  Islam  agar dapat  terintegrasi  dalam  kehidupan  beragama.  Integrasi  yang  dimaskud  adalah penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an harus menjadi benteng dalam masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di luar sekolah.
Penyelenggaraan  pendidikan  Al-qur’an  telah  dilegitimasi  oleh  Pemerintah,  di antaranya termaktub di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan,  dan  KMA  No.  3  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam. Legitimasi  tersebut  sebagai  indikator  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  Al-qur’an  di Indonesia  memiliki  ruang  gerak  yang  luas.  Jika  seandainya  Pemerintah  tidak melegitimasi  penyelenggaraan  dan  eksistensinya,  maka  akan  berimplikasi  pada implementasi  pendidikan  Al-qur’an  di  lapangan,  yakni  kepedulian  masyarakat  akan berkurang  mengingat  adanya  rasa  kewaspadaan  yang  tinggi  akan  dampak  sosial  yang diterimanya. Misalnya, mendapat sorotan dan atau hambatan dari suatu lingkungan yang tingkat religiusnya masih rendah.
Penyelenggaraan  pendidikan  Al-qur’an  tidak  luput  dari  tantangan  yang dihadapinya, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia yang tidak profesional atau
memiliki niat yang tidak relevan dengan tujuan dan fungsi  pendidikan Al-qur’an, akan tetapi  memiliki  tujuan  lain.  Pendidikan  Al-qur’an    sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Padahal penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang agama. Kendala lain adalah pengaruh era globalisasi saat ini yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Islam. Seperti halnya saat  ini,  penggunaan  internet  memberikan  manfaat  positif  namun  juga  memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan aspek apektif terutama kepada generasi muda. Dampak  tersebut  menjadikan  manusia  memiliki  dekadensi  moral  sehingga mempengaruhi proses penyelenggaraan  pendidikan Al-qur’an, sehingga perhatian pada pendidikan  keagamaan  tidak  lagi  menjadi  hal  yang  utama,  melainkan  sebagai  suatu kegiatan  seremonial.  Dengan  legitimasi  yang  diberikan  Pemerintah  dan  masyarakat Indonesia  yang  mayoritas  muslim  merupakan  potensi  yang  perlu  dibina  dan dikembangkan secara kontinyu dan komprehensif.
Kendala dalam proses penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an tidak dapat dijadikan alasan  untuk  tidak  dapat  menyelenggarakannya.  Karena  kendala  yang  ada  menjadi pertimbangan dalam setiap langkah penyelenggaraan agar dapat berlangsung dengan baik walaupun  dinamika  pendidikan  Al-qur’an  tidak  luput  dari  faktor  penghambat.  Usaha maksimal  dalam  upaya  mengatasi  kendala  adalah  bagaimana  mengatasi  paradigma masyarakat bahwa eksistensi pendidikan Al-qur’an yakni moral dan tingkahlaku manusia agar lebih baik sesuai dengan kaidah Islam dan norma sosial kemasyarakatan lainnya.
Penyelenggaraan  pendidikan  Al-qur’an  memiliki  suatu  harapan  besar  bagi  umat Islam, yakni membangun manusia yang beriman dan memiliki pengetahuan dan wawasan keislaman. Eksistensi pendidikan Al-qur’an memberikan suatu harapan bagi umat Islam, apabila pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan sosial dan manajemen. Pendekatan sosial yang dimaksudkan adalah penyelenggara pendidikan Al-qur’an mampu melakukan hubungan dan komunikasi di sekitar pendidikan Al-qur’an berada agar pelaksanaannya dapat  berjalan  dengan  baik.  Dan  pendekatan  manajemen  yang  dimaksud  adalah penyelenggara pendidikan Al-qur’an mampu mengelola organisasi secara optimal dengan pendekatan planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan/pergerakan), dan controlling (pengawasan). Dengan melakukan pendekatan tersebut,  pembinaan  dan  pengembangan  pendidikan  Al-qur’an  memberikan  suatu harapan bagi umat Islam. bangsa, dan Negara RI.

## II. PEMBAHASAN
A. Dasar Penyelenggaraan
1. Kebijakan Pemerintah
Penyelenggaraan  pendidikan  Al-qur’an  diselenggarakan  berdasarkan  kebijakan Pemerintah, antara lain:
a. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 2:
Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Pasal 1 butir 12:
Pendidikan  nonformal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar  pendidikan  formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pasal 1 butir 16:
Pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah  penyelenggaraan  pendidikan berdasarkan  kekhasan  agama,  sosial,  budaya,  aspirasi,  dan  potensi masyarakat  sebagai  perwujudan  pendidikan  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat.
Pasal 3:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membetuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Pasal 30 ayat:
1. Pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau  kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
3. Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal, nonformal, dan informal.
4. Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren, pasraman , pabhaja, samanera , dan bentuk lainnya yang sejenis.
Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 55 ayat (1):
Masyarakat  berhak  menyelenggarakan  pendidikan  berbasis  masyarakat  pada pendidikan  formal  dan  nonformal  sesuai  dengan  kekhasan  agama,  lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

## PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Pasal 8 ayat:
Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama yang  berwawasan  luas,  kritis,  kreatif,  inovatif,  dan  dinamis  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Pasal 23 ayat:
1. Pendidikan  Al-qur’an  atau  nama  lain  yang  sejenis  bertujuan  untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
2. Kurikulum  pendidikan  Al-qur’an  bersifat  terbuka  dengan  mengacu  pada pemahaman  terhadap  al-Qur’an  dan  hadis  sebagai  dasar  untuk  meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., serta akhlak mulia.
3. Pendidikan Al-qur’an dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
1) KMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 1:
Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan  keagamaan Islam  adalah  pendidikan yang mempersiapkan  peserta didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan pengetahuan  tentang  ajaran  agama  Islam  dan  atau  menjadi  ahli  ilmu  agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam.
2. Pendidikan  diniyah  nonformal  adalah  pendidikan  keagamaan  Islam  di  luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren dalam bentuk ma’had aly, diniyah takmiliyah, pendidikan al-Qur’an, pengajian kitab, dan sebagainya.
3. Pendidikan  Al-qur’an  adalah  lembaga  atau  kelompok  masyarakat  yang menyelenggarakan  pendidikan  keagamaan  Islam  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.
Pasal 2:
Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:
a. Menanamkan  kepada  peserta  didik  untuk  memiliki  keimanan  dan  ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala .
b. Mengembangkan  kemampuan,  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  peserta didik  untuk  menjadi  ahli  ilmu  agama  Islam (mutafaqqih  fiddin) dan  atau menjadi  muslim  yang  dapat  mengamalkan  ajaran  agama  Islam  dalam kehidupannya sehari-hari, dan
c. Mengembangkan  pribadi ahlakul  karimah bagi  peserta  didik  yang  memiliki kesalehan  individual  dan  sosial  dengan  menjunjung  tinggi  jiwa  keikhlasan, kesederhanaan,  kemandirian,  persaudaraan  sesama  umat  Islam (ukhuwah Islamiyah) , rendah hati (tawadhu) , toleran (tasamuh) , keseimbangan (tawazun) , moderat (tawasuth) , keteladanan (uswah) , pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

## 2. Pembiayaan
Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an  merupakan kebutuhan mendasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan keagamaan dalam masyarakat. Karena tanpa pembiayaan yang cukup, maka implementasi pendidikan Al- qur’an  tidak  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Pembiayaan  pendidikan  Al-qur’an  akan mendorong  pelaksanaan  dan  motivasi  kerja  secara  optimal.  Sumber  pembiayaan pendidikan Al-quran bersumber dari orangtua siswa, organisasi, instansi pemerintah dan swasta  serta  masyarakat.  Pemanfaatan  dana  pendidikan  Al-quran  yang  ada  harus  tepat sasaran  untuk  terwujudnya  program  pendidikan  Al-qur’an.  Dan  untuk  menggunakan pembiayaan  pendidikan  Al-qur’an  dilakukan  secara  terbuka  bahkan  diperlukan musyawarah dan kebersamaan untuk menentukan penggunaan dana yang ada.
Penggunaan dana dalam pembiayaan pendidikan Al-qur’an adalah:
1. Penggunaan dana keperluan organisasi
2. Penggunaan dana keperluan pembinaan dan pengembangan.
3. Penggunaan dana komsumsi dan penyelenggaraan acara.
Untuk terselanggaranya pembiayaan dengan akuntabilitas, maka setiap setiap enam bulan  dilakukan  rapat  atau  musyawarah  yang  berkaitan  dengan  pendanaan  dan pembiayaan pendidikan Alqur’pagar tidak terjadi kekosongan dana atau adanya utang.

## 3. Fungsi Manajemen Pendidikan
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  pendidikan  Al-qur’an  secara  efektif,  manajemen pendidikan  seyogyanya  difungsikan.  Syafaruddin  (2003),  menyebutkan  fungsi manajemen  terdiri  dari  perencanaan (planning) ,  pengorganisasian (organzing) , penggerakan (actuating) ,  koordinasi (coordinating) ,  dan  pengawasan (controlling) . Sedangkan Georger R. Terry (1978), telah menyederhanakan fungsi manajemen, terdiri dari  perencanaan (planning) ,  pengorganisasian (organizing) ,  penggerakan (actuating) , dan pengawasan (controlling) . Dilihat dari prosesnya fungsi manajemen tersebut dapat dianggap cukup bagi  aktivitas  manajerial  yang  akan memadukan pemanfaatan sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  materil  melalui  kerjasama  untuk  mencapai  tujuan organisasi. 1
Fungsi  manajerial  yang  terdapat  dalam  proses  kegiatan  pendidikan  Al-qur’an, adalah:  (1)  fungsi  edukatif,  artinya  mendidik  dengan  tujuan  memberikan  ilmu pengetahuan  kepada  peserta  didik  agar  terbebas  dari  kebodohan;  (2)  fungsi
1 Sagaf, Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta; Ip4m, 2009),   h. 46.
pengembangan  kedewasaan  berpikir  melalui  proses  transmisi  ilmu  pengetahuan;  (3) fungsi  penguatan  keyakinan  terhadap  kebenaran  yang  diyakini  dengan  pemahaman ilmiah;  dan  (4)  fungsi  religius,  sebagai  bagian  dari  pengabdian  hamba  kepada  Sang Pencipta yang telah menganugrahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia. Fungsi yang diatur oleh agama yang mewajibkan umatnya untuk mencari suatu ilmu dan menghindarkan  diri  dari  aspek  kebodohan.  Keberhasilan  suatu  lembaga  pendidikan berhubungan dengan manajemen yang diterapkan sebagai pemaknaan universal dari seni dan  ilmu  dalam  melaksanakan  fungsi  perencanaan,  pengendalian,  pengawasan, personalia, dan profesionalitas. 2
Menurut  Buchari  Zainun,  ada  beberapa  prinsip  organisasi  dan  manajemen, sebagai berikut:
1. Sesuatu  kebijakan  mengandung  tujuan  atau  misi  dari  organisasi  yang  harus diberitahukan  kepada  pihak  yang  bertanggungjawab  mencapainya.  Dengan tujuan ini dapat diukur efisiensi kerja organisasi.
2. Semua  pekerjaan  yang  hendak  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  harus terperinci, terencana, serta diatur dengan sistematis hingga akibat duplikasi dan pemborosan    dapat    dibatasi,  bahkan    dalam    beberapa  hal  duplikasi  dapat dihindari.
3. Tugas, kewajiban, hak, dan tanggungjawab yang  hendak  diserahkan  kepada petugas  atau  pejabat  yang  bertanggungjawab,  rinciannya  harus  jelas  dan dipahami.Tetapi untuk menjaga fleksibilitas dan timbulnya kemungkinan lain, maka kemungkinan diizinkan menambah perincian dengan tugas yang lain.
4. Pemberian  tugas  dan  wewenang  harus  disertai  dengan  wewenang  yang seimbang. Sedapatnya wewenang tersebut berada di mana tugas dilaksanakan.
5. Perlu adanya struktur organisasi sebagai  gambaran  dari hubungan wewenang dan  tanggungjawab  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  penyalur  tugas, tanggungjawab, dan wewenang, informasi, sumberdaya, dan perintah.
6. Setiap    organisasi    atau    bagian  organisasi  dipimpin  oleh  seorang  pemimpin yang  mempunyai  syarat  kecakapan  yang  sesuai.  Pemimpin  yang  cakap  itu, semestinya  orang   yang  mempunyai  kemampuan  melihat keseluruhan dari tujuan kesatuan organisasi yang dipimpinnya.
7. Koordinasi  yang  sempurna  harus  dipelihara  dalam  organisasi  baik  di  antara anggota maupun kelompok pekerja dan satuan kerjanya agar sinergitas dalam berorganisasi berjalan dengan baik.
8. Organisasi hanya alat,  karena  itu  harus disesuaikan  kebutuhan  tuntutan  dan situasi.   Perubahan   suatu organisasi/reorganisasi   hendaknya  dipahami  dan dilaksanakan oleh organisasi. Dan harus pula dijaga perubahan organisasi untuk
2 Hikmat, Manajemen Pendidikan (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 18.
tidak  berhasil    mengganggu    stabilitas    kerja  berorganisasi  dalam  upaya mempengaruhi moral dan semangat kerja anggota organisasi. 3
Secara  eksplisit  dikemukakan  bahwa  suatu  sistem  itu  lebih  cenderung  bersifat terbuka.  Hal  ini  dinyatakan  dengan  adanya  aspek  lingkungan  yang  berhubungan  erat dengan  bagian  dari  sistem  yang  berperan.  Manajemen  dipandang  sebagai  suatu  sistem didasarkan  pada  asumsi  bahwa  organisasi  merupakan  sistem  terbuka,tujuan  organisasi mempunyai  kebergantungan.  Prinsip  yang  digunakan  dalam  manajemen  berdasarkan sistem:  (1)  manajemen  berdasarkan  sasaran;  (2)  manajemen  berdasarkan  teknik;  (3) manajemen berdasarkan struktur; (4) manajemen berdasarkan orang; dan (5) manajemen berdasarkan informasi.
Pendekatan sistem merupakan suatu metode atau teknik analisis yang secara khusus disebut analisis sistem (system analysis) terutama berfungsi dalam pemecahan masalah (problem  solving) dan  pengambilan  keputusan (decision  making) .  Dalam  hal  ini pendekatan  sistem  dikaitkan  dengan  metode  ilmiah.  Analisis  sistem  ini  mencakup:  (a) menyadari adanya masalah; (b) mengidentifikasi variabel yang relevan; (c) menganalisis faktor-faktor; dan (d) menentukan kesimpulan dalam bentuk program kegiatan.
Fungsi Manajemen Pendidikan adalah:

## 1. Planning (Perencanaan)
Muhammad  Fikry  (1978),  menguraikan  bahwa  perencanaan  sebagai  proses penyunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Perencanaan  adalah  proses pembuatan  serangkaian  kebijakan  untuk  mengendalikan  masa  depan  sesuai  yang ditentukan. Perencanaan adalah upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan  resources  yang  ada.  Dan,  Fakry  Gaffar,  mengartikan  perencanaan  sebagai proses  penyusunan  berbagai  keputusan  yang  akan  dilaksnakan  pada  masa  yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keputusan itu disusun secara sistematis,  rasional,  dan  dapat  dibernarkan  secara  ilmiah  karena  menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan.
Dalam konteks pendidikan Islam,  prinsip  penyusunan  organisasi  berlandaskan al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  Di antara  prinsip  ortganisasi  yang  tersurat  dalam QS.Al- Maidah/5: 2
Tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 4
3 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 6-8.
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 142.
Dan QS. At-Thalaq/65 : 7
Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.  dan orang  yang  terbatas  rezkinya,  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan Allah  kepadanya.  Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  (sesuai)  dengan  apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 5
Dalam ajaran Islam, diperlukan organisasi. Rasulullah saw. bersabda bahwa shalat berjamah lebih utama daripada seorang shalat sendirian. Arti hadis ini mengisyaratkan bahwa keutamaan shalat berjamaah sama halnya  dengan berorganisasi  dengan baik. Kesulitan dapat  dipermudah apabila dipikul  bersama. Aplikasinya dalam  kehidupan bermasyarakat  bahwa  hidup  secara  berjamaah  atau  berorganisasi,  lebih  besar keuntungannya daripada tanpa berorganisasi atau berjamaah.

## 2. Organizing (Pengoganisasian)
Dalam  berorganisasi  harus  ada  prinsip  tertentu  agar  pelaksanaan  kegiatan organisasi  tercapai  sesuai  dengan  tujuan.  Prinsip  organisasi  menurut  Manulang, 6 yakni  (a)  adanya  tujuan  yang  jelas,  yakni  tujuan  organisasi  harus  ditetapkan sebelum  perencanaan  kegiatan  dirumuskan  karena  rencana  harus  merujuk  dan mengarah pada upaya tercapainya tujuan organisasi; (b) prinsip kerjasama, yakni tolok-ukur kesuksesan organisasi adalah adanya kerjasama di antara semua anggota organisasi.
3. Actuating (Pelaksanaan/Pergerakan)
Pergerakan dapat didefenisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar ikhlas bekerja sebaik mungkin demi tercapainya  organisasi  dengan  efisien,  efektif,  dan  ekonomis.  Pentingnya  unsur manusia, jelas terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan  hidup  manusia.  Tepat  tidaknya  strategi  dasar  telah  ditetapkan  sebagai penunjuk arah yang hendak ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan itu  hanya  bermakna  apabila  diterima  dan  dilaksanakan  oleh  manusia.  Karena  itulah tidak dapat dipungkiri kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa sentralnya posisi manusia  dalam  organisasi,  agar  mereka  mau  dan  ikhlas  bekerja  dengan  sebaik- baiknya. 7
4. Controlling (Pengawasan)
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 818.
6 Hikmat, Manajemen Pendidikan , h. 187-188.
7 Sondang, P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 129.
Pengawasan atau controlling adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengarahan dilakukan pimpinan organisasi. 8 Menurut Murdick,  pengawasan  merupakan  proses  dasar  yang  secara  esensial  tetap diperlukan  bagaimanapun  rumit  dan  luasnya  suatu  organisasi.  Proses  dasarnya terdiri  dari  tiga  tahap:  (a)  menetapkan  standar  pelaksanaan;  (b)  pengukuran pelaksanaan  pekerjaan  dibandingkan  dengan  standar;  dan  (c)  menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standard dan rencana. 9

## 4.Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pemanfaatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an sangat  diperlukan untuk  terlaksananya seluruh aktivitas  pendidikan Al-qur’an. Apabila penyelenggara suatu pendidikan Al-qur’an tidak menggunakan tenaga dan pengurus yang tidak  memiliki  kompetensi  sesuai  bidang  yang  dibutuhkan  oleh  fungsi  dan  tujuan pendidikan  Al-qur’an,  maka susnaibility pendidikan  Al-qur’an  tidak  dapat  terwujud secara  komprehensif  dan  bermutu.  Akan  tetapi  diselenggarakan  dengan  apa  adanya. Penyelenggaraan pendidikan Al-qur’an seperti ini biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang bukan tujuan pengetahuan Islam sebagai pilar utama. Pemanfaatan sumber daya  manusia  sebagai  penentu  keberhasilan  suatu  pendidikan  Alqur’an  sebagai pengemban misi pendidikan dan dakwah dalam masyarakat khsusnya berkaitan dengan pengetahuan agama Islam.
Pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu pendidikan Al-qur’an terdiri dari 2 unsur:
1. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pengorganisasian, yaitu pemanfaatan sumber  daya  manusia  yang  berhubungan  dengan  pendidikan  Al-qur’an. Biasanya  yang  dibutuhkan  dalam  pengorganisasian  adalah  orang  yang memahami manajemen pendidikan atau memiliki pengetahuan manajerial yang tinggi  dan  atau  memiliki  kualifikasi  ilmu  manajemen  pendidikan.  Orang tersebut diyakini mampu membawa pendidikan Al-qur’an  dapat berkembang dan bertahan secara optimal dan kontinyu.
2. Pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dalam  pembinaan,  yaitu  pemanfaatan sumber  daya  manusia  yang  berhubungan  dengan  pembinaan  kepada  peserta didik pendidikan Al-qur’an. Apabila pemanfaatan sumber daya manusia tidak memperhatikan  kompetensi  pembina,  maka  kualitas  dan  output  peserta  didik tidak akan bermutu. Untuk itu dibutuhkan tenaga yang mampu membina peserta didik    dari  aspek  keilmuan  dan  keislaman.  Biasanya  yang  dibutuhkan  dalam pembinaan pendidikan Al-qur’an adalah orang yang memiliki kualifikasi ilmu agama Islam yang cukup baik dan mampu mengkomunikasikan kepada peserta didik .

## 5.Peserta Didik
8 Hikmat, Manajemen Pendidikan , h. 137.
9 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan , h. 101.
Anggota  pendidikan  Al-qur’an  dikategorikan  sebagai  peserta  didik  yang  pada waktu tertentu mendapat bimbingan dari ustadz yang memberikan ceramah agama atau sebagai  narasumber  dalam  pertemuan  pendidikan  Al-qur’an.  Namun  peserta  didik memiliki perbedaan peserta didik lembaga pendidikan formal. Peserta didik non formal adalah orang dewasa, sedangkan peserta didik lembaga formal pada umumnya usia anak dan  remaja.  Karena  pendidikan  Al-qur’an  pada  umumnya  orang  dewasa  dan  sudah berkeluarga,  maka  pembina  harus  mampu  melakukan  adaptasi  dengan  peserta  didik seperti ini. Apabila pembina mempelakukan peserta didik  pendidikan AL-qur’an sama dengan peserta didik lembaga pendidikan formal, maka penyelenggaraan pendidikan Al- qur’an mengalami hambatan pembinaan dan finanlial. Hambatan pembinaan yang terjadi adalah minat peserta didik akan berkurang untuk melakukan pertemuan  yang diadakan pendidikan Al-qur’an. Dan hambatan pembinaan yang terjadi adalah kurangnya perhatian peserta  didik  untuk  berpartisipasi  dalam  pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan  Al- qur’an yang sedang berjalan.
Dengan  demikian  peserta  didik  turut  memberikan  andil  atas  penyelenggaraan pendidikan  Al-qur’an.  Penyelenggara  pendidikan  Al-qur’an  dengan  peserta  didik  yang sekaligus  anggota  pendidikan  Al-qur’an  ada feedback antara  keduanya  dan  saling memerlukan sehingga Pendidikan Al-qur’an dapat dilangsungkan secara kontinyu.

## 6.Kebersamaan Umat Islam
Kebersamaan  umat  Islam  dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  sangat diperlukan. Banyak kegiatan yang sifatnya kolektif saat ini tidak dapat berlanjut sesuai yang diharapkan mengingat kurang kompaknya para penyelenggara organisasi atau suatu lembaga.  Begitu  pula  dengan  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  seyogyanya mendapatkan  dukungan  masyarakat  terutama  yang  berada  di  sekitar  lingkungan Pendidikan Al-qur’an diselenggarakan. Kebersamaan umat Islam dalam penyelenggaraan Pendidikan Al-qur’an, terbagi menjadi empat bagian, yakni:
1. Kebersamaan  dalam  Publikasi,  yakni  kebersamaan  masyarakat  Islam mempublikasikan kepada masyarakat sekitar Pendidikan Al-qur’an yang akan diselenggarakan  agar  eksistensinya  diketahui  oleh  masyarakat  secara  luas sehingga Pendidikan Al-qur’an memiliki peserta didik yang cukup.
2. Kebersamaan  dalam  Pendanaan,  yakni  kebersamaan  masyarakat  Islam  untuk berpartisipasi mendanai penyelenggaraan Pendidikan Al-qur’an baik karena ia sebagai anggota maupun tidak termasuk anggota Pendidikan Al-qur’an. Apabila ia  bukan  anggota  Pendidikan  Al-qur’an,  maka  ia  telah  menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan mengharapkan ridha Allah swt.
3. Kebersamaan  dalam  Motivasi,  yakni  kebersamaan  masyarakat  Islam  dalam memberikan  motivasi  kepada  warga  masyarakat  agar  tetap  memiliki  rasa simpati  dan  empati  kepada  Pendidikan  Al-qur’an  sehingga  baik  anggota Pendidikan Al-qur’an tetap termotivasi untuk tetap menjadi anggota. Dan bagi
warga masyarakat yang bukan anggota Pendidikan Al-qur’an tetap bersimpati terhadap keberlangsungan Pendidikan Al-qur’an.
4. Kebersamaan dalam Pengawasan, yakni kebersamaan masyarakat Islam dalam mengawasi  seluruh  aktivitas  Pendidikan  Al-qur’an.  Pengawasan  yang dimaksudkan  adalah  bukan  yang  berkaitan  dengan  keuangan,  akan  tetapi mengkhusus  kepada  jenis  aktivitas  Pendidikan  Al-qur’an  untuk  menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ada salah seorang anggota Pendidikan Al-qur’an  yang  terpengaruh  paham  radikal  dan  menyebarkan  paham  radikal tersebut  kepada  anggota  Pendidikan  Al-qur’an  lainnya.  Maka  tindakan masyarakat  sekitar  adalah  bersama-sama  memberikan  nasehat  kepada  salah dsatu anggota Pendidikan Al-qur’an yang menyebarkan paham radikal tersebut.

## B. Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  tidak  luput  dari  tantangan  atau kendala. Tantangan tersebut, antara lain:

## 1. Era Globalisasi
Era  globalisasi  tidak  dapat  dipungkiri  saat  ini.  Perkembangan  informasi  dan teknologi  yang  semakin  pesat  memiliki  dampak  positif  bagi  perkembangan perekonomian manusia. Namun di sisi lain perkembangan informasi dan teknologi yang telah menglobal, disadari atau tidak, memberikan impilkasi dalam kehidupan beragama.  Misalnya,  kesenderungan  masyarakat  Islam  lebih  mengutamakan melihat tayangan televise bila dibandingkan mengikuti pertemuan Pendidikan Al- qur’an. Implikasinya adalah pudarnya hubungan silaturrahmi sesama umat Islam. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pendidikan Al-qur’an adalah meningkatkan hubungan  silaturrahmi  dengan  kegiatan  Pendidikan  Al-qur’an  dengan  terjadinya interaksi antara satu individu  Islam dengan individu muslim lainnya. Dan hal ini tidak  dimiliki  oleh  sarana  informasi  lainnya.  Era  globalisasi  ini  tidak  dapat dijadikan sebagai suatu kendala utama  melainkan menjadi tantangan sebagai bahan pertimbangan  dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  ke  depan  agar  misi utama  Pendidikan  Al-qur’an  dapat  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya.  Bahkan dengan  era  globalisasi  ini  dapat  dijadikan  sarana  yang  aktual  untuk mengaplikasikan  materi  Pendidikan  Al-qur’an  dengan  tidak  meninggalkan fungsinya  yang  sesunggunhnya.  Misalnya,  pemanfaatan  internet  secara  kolektif yang berbasis pengetahuan Islam yang dipandu oleh pembina atau narasumber pada setiap pertemuan peserta didik.

## 2. Dekadensi Moral
Dekadensi  moral  manusia  merupakan  salah  satu  kendala  penyelenggaraan Pendidikan  Al-qur’an.  Di  antaranya  adalah  sifat  ego  yang  berlebihan  dan  atau kecintaan terhadap harta secara berlebihan. Akibatnya sifat ini sering terbawa pada penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an.  Sebagaiu  contoh  konkrit,  adalah  setiap
pertemuan  majelis  taklim  para  anggota  majelis  taklim  yang  didominasi  oleh kalangan ibu rumah tangga lebih mementingkan acara arisan daripada taklim dan ta’dif sebagai  fungsi  utama  Pendidikan  Al-qur’an.Hal  tersebut  sebagai  indikator terjadinya  dekadensi  moral  masyarakat  Islam  yang  merupakan  tantangan  dalam penyelenggaraan Pendidikan Al-qur’an saat ini. Namun hal ini tidak dapat menjadi penghalang mengingat tidak secara umum orang dihinggapi penyakit masyarakat ini. Justru dengan eksistensi Pendidikan Al-qur’an sebagai penetrasi karakter buruk manusia.  Dekadensi  moral  merupakan  salah  satu  tugas  dan  tantangan  bagi Pendidikan Al-qur’an untuk membenahi hal tersebut.
3. Pengutamaan Urusan Dunia
Sebahagian  masyarakat  Islam  lebih  cenderung  kepada  kegiatan  yang  bersifat duniawi  yang  dapat  memberikan  hal  bersifat  materi  dan  kurang  kecenderungan mengejar  amaliyah  untuk  persiapan  dan  bekal  di  akhirat  kelak.  Pendidikan  Al- qur’an adalah wadah untuk menumbuhkan silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah. Pendidikan  Al-qur’an  adalah  wadah  untuk  menuntut  pengetahuan  Islam  di  luar pendidikan  formal  yang  seharusnya  menjadi  perhatian  seluruh  umat  Islam. Namun tidak seluruh masyarakat Islam menyadari sepenuhnya manfaat ini, dan mereka  lebih  memilih  urusan  dunia  semata.  Hal  ini  juga  merupakan  tugas  dan tantangan bagi penyelenggara Pendidikan Al-qur’an untuk menyadarkan mereka agar dapat mencintai wadah ini yang mengembangkan misi pendidikan, etika dan moral.

## C. Harapan Penyelenggaraan

## 1. Membangun Manusia yang Beriman
Penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  merupakan  wadah  untuk  membangun manusia  yang  beriman  dan  meningkatkan  kecerdasan  terutama  yang  berkaitan  dengan pengetahuan dan wawasan keislaman. Membangun manusia yang beriman adalah suatu hal  yang  mutlak  bagi  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  sebagai  pendidikan keagamaan  di  luar  sekolah.  Dan  hal  tersebut  merupakan  wujud  partisipasi  lembaga pendidikan nonformal bidang agama. Dan begitu pula pengetahuan yang belum diperoleh pada lembaga pendidikan formal diperoleh melalui Pendidikan Al-qur’an. Atau pernah dipelajari  di  sekolah  dan  diulangi  pada  Pendidikan  Al-qur’an  sehingga  materi pengetahuan Islam dapat lebih dipahami. Dengan pengetahuan Islam yang diperolehnya melalui Pendidikan Al-qur’an, maka dengan sendirinya iman dapat bertambah. Hal inilah yang disebut Pendidikan Al-qur’an sebagai tempat membangun manusia yang beriman.
2. Peningkatan Hubungan Silaturrahmi dan Ukhuwah Islamiyah
Aktivitas  yang  ada  pada  Pendidikan  Al-qur’an  adalah  meningkatkan  hubungan silaturrahmi  dan ukhuwah  Islamiyah .  Hubungan  silaturrahmi  yang  dimaksud  adalah terjadinya  interaksi  antara  individu  muslim  yang  satu  dengan  individu  muslim  yang lainnya  sehingga  terjadi  keakraban,  persahabatan  dan  persaudaraan.  Interaksi  individu
muslim pada Pendidikan Al-qur’an berbeda situasinya dengan interaksi seorang muslim ketika  berada  di  pasar,  pantai,  atau  tempat  umum  lainnya.  Interaksi  yang  terjadi  pada Pendidikan  Al-qur’an  diwarnai  oleh  hubungan  yang  didasari  oleh  agama  sebagai pedoman  sehingga  interkasi  tersebut  tetap  didasari  oleh  kaidah  Islam.  Ketika  manusia tidak  melakukan  interaksi  sosial  kepada  sesamanya,  maka  hubungan  silaturrahmi semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dengan adanya Pendidikan Al-qur’an ini menjadi wadah meningkatkan silaturrahmi sesama umat Islam yang diharuskan oleh ajaran Islam.
Kemudian Pendidikan Al-qur’an juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah yang pada gilirannya  memperkuat  posisi  agama  Islam  dalam  usaha  pengembangannya. Pengembangan ajaran Islam secara kualitas tidak dapat terwujud secara optimal apabila tidak didasari oleh ukhuwah Islamiyah . Peran Pendidikan Al-qur’an dalam peningkatan ukhuwah  Islamiyah adalah  susnaibility  program  pengembangan  pengetahuan  Islam melalui pendidikan keagamaan nonformal.

## 3. Tripusat dalam Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan Al-qur’an memberikan harapan yang besar bagi umat Islam, yakni Pendidikan Al-qur’an sebagai pusat ilmu dalam masyarakat di luar sekolah dalam  bidang  agama.  Karena  Pendidikan  Al-qur’an  merupakan  pusat ta’lim (ilmu), seyogyanya  mempertahankan  eksistensinya  agar  proses  pelaksanaannya  mendapatkan simpati dan empati masyarakat. Tripusat Pendidikan Al-qur’an dalam masyarakat dalam bidang agama dapat dikategorikan menjadi  3 bagian:
a. Pusat Informasi Perkembangan Pengetahuan Islam
b. Pusat Pembinaan Pengetahuan Islam
c. Pusat Konsultasi Agama Islam.
Pusat  ilmu  dalam  masyarakat  secara  kualitas  mungkin  tidak  dapat  dipersamakan dengan pengembangan ilmu pengetahuan keislaman pada perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengkajian lainnya. Namun secara kuantitas melalui Pendidikan Al-qur’an, ilmu  tentang  agama  Islam  dapat  tersebar  ke  seluruh  pelosok  desa  dan  Pendidikan  Al- qur’anlah  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  hingga  ke  pelosok  desa.  Dan  hal  ini merupakan dambaan dan harapan yang besar bagi umat Islam.

## III. SIMPULAN
1. Dasar  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an,  di  antaranya  adalah:  (a) kebijakan  Pemerintah  yang  meliputi  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan KMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; (b) pembiayaan yakni sumber pembiayaan dan penggunaan dana yang meliputi: penggunaan dana keperluan organisasi, penggunaan dana keperluan  pembinaan  dan  pengembangan,  serta  penggunaan  dana  komsumsi
dan  penyelenggaraan  acara;  (c)  dan  fungsi  manajemen  pendidikan  dalam penyelenggaraan Pendidikan Al-qur’an yang meliputi: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (perencanaan),  dan controlling (pengawasan);  (d)  pemanfaatan  sumber  daya  manusia,  yakni  pemanfaatan sumber  daya  manusia  dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  sangat diperlukan untuk terlaksananya seluruh aktivitas Pendidikan Al-qur’an; dan (e) peserta didik, yakni peserta didik turut memberikan andil atas penyelenggaraan Pendidikan Al-qur’an yang sekaligus anggota majelis sehingga Pendidikan Al- qur’an dapat dilangsungkan secara kontinyu.
2. Tantangan  Penyelenggaraan  dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an, antara  lain:  (a)  era  globalisasi,  yakni  perkembangan  informasi  dan  teknologi yang semakin pesat memiliki dampak positif bagi perkembangan perekonomian manusia. Namun di sisi lain perkembangan informasi dan teknologi yang telah menglobal,  disadari  atau  tidak,  memberikan  implikasi  dalam  kehidupan beragama;  (b)  Dekadensi  moral  manusia  merupakan  salah  satu  kendala penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an  dan  (c)  Pengutamaan  urusan  dunia, yakni  sebahagian  masyarakat  Islam  lebih  cenderung  kepada  kegiatan  yang bersifat  duniawi  yang  dapat  memberikan  hal  bersifat  materi  dan  kurang kecenderungan mengejar amaliyah untuk persiapan dan bekal di akhirat kelak.
3. Harapan  dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  Al-qur’an,  di  anatranya:  (a) membangun  manusia  yang  beriman  dan  meningkatkan  kecerdasan  terutama yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  wawasan  keislaman.  Membangun manusia  yang  beriman  adalah  suatu  hal  yang  mutlak  bagi  penyelenggaraan Pendidikan  Al-qur’an  sebagai  pendidikan  keagamaan  di  luar  sekolah;  (b) Peningkatan  Hubungan  Silaturrahmi dan Ukhuwah Islamiyah, yakni  aktivitas yang  ada  pada  Pendidikan  Al-qur’an  adalah  meningkatkan  hubungan silaturrahmi  dan ukhuwah  Islamiyah .  Hubungan  silaturrahmi  yang  dimaksud adalah terjadinya interaksi antara individu muslim yang satu dengan individu muslim  yang  lainnya  sehingga  terjadi  keakraban,  persahabatan  dan persaudaraan;  dan  (c)  tripusat  dalam  masyarakat,  yakni penyelenggaraan Pendidikan Al-qur’an memberikan harapan yang besar bagi umat Islam, yakni Pendidikan  Al-qur’an  sebagai  pusat  ilmu  dalam  masyarakat  di  luar  sekolah dalam  bidang  agama.  Pendidikan  Al-qur’an  sebagai  pusat  ilmu  dalam masyarakat dalam bidang agama dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yang meliputi: pusat informasi perkembangan pengetahuan Islam, pusat pembinaan pengetahuan Islam, dan pusat konsultasi agama Islam.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
B. Suryoto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Cet.I; PT. Rineka Cipta, 2004), h. 6-8.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
Fattah,  Nanang.  Landasan  Manajemen  Pendidikan.  Cet.  12;  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2013.
Hikmat. Manajemen Pendidikan. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, http:/ngada.org/bln.232-2012.htm.
…….,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan, www.kemenag.go.id/file/dokumen.pp5507.pdf.
…….. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Sagaf. Landasan Paradigma Manajemen Pendidikan Islam. Cet. 1; Jakarta; Ip4m Press,
2009.
Siagian, Sondang P. Fungsi-Fungsi Manajerial. Cet. 4; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.