## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2021
Fajar Maoke Subroto 1 , Sugeng Hadi Purnomo 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: fajarmaoke05@gmail.com 1 , sugenghape@gmail.com 2

## Abstrak
Berbagai  langkah  strategis  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Surabaya  untuk  menekan penyebaran  Covid-19 varian deltacron baik  pada penerbitan peraturan perorangan maupun pelaku usaha.  Peraturan  tersebut  berupa  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021  tentang penerapan  protokol  kesehatan  dalam  rangka  pencegahan  dan  memutus  mata  rantai  penyebaran Covid-19 di kota Surabaya. Namun masih banyak pelaku usaha di Kota Surabaya yang tidak mematuhi dan  menerapkan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  tersebut.  Rumusan  yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap  pelaku  usaha  menurut  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pelaku  usaha  Warkop  S  yang melanggar pasal 7 ayat 2 dan 3 dengan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah),  pengelola  Diskotik  E  melanggar  pasal  32  dengan  sanksi administratif  berupa  pencabutan  izin  daftar  usaha  pariwisata  dan  pengelola  Pusat  Perbelanjaan  T melanggar pasal 7 ayat 11 dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebesar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kendala dalam penegakan hukum pada Peraturan Walikota ini adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dan alasan ekonomi.

## Abstract
Various strategic steps have been taken by the Surabaya city government to suppress the spread of the deltacron variant of Covid-19 both in the issuance of individual and business actor regulations. The regulation  is  in  the  form  of  Surabaya  Mayor  Regulation  Number  10  of  2021  concerning  the implementation of health protocols in order to prevent and break the chain of spread of Covid-19 in the city of Surabaya. However, there are still many business actors in the city of Surabaya who do not comply  with  and  implement  health  protocols  in  accordance  with  the  Mayor's  Regulation.  The formulation  discussed  in  this  study  is  how  law  enforcement  against  business  actors  according  to Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021 and what are the obstacles in law enforcement against business actors according to Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021. The research method used in this study is a normative juridical research method using a qualitative approach. The result of this  study  was  the  business  actor  Warkop  S  who  violated  article  7  paragraphs  2  and  3  with administrative sanctions in the form of an administrative fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah), the manager of the Escobar discotheque violated article 32 with administrative sanctions in the form of revoking the tourism business register license and the manager of the Tunjungan Plaza Surabaya shopping center violated article 7 paragraph 11 with administrative sanctions in the form of a written reprimand and an administrative fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). The obstacles in law enforcement in this Mayor's Regulation are the lack of awareness of business actors and economic reasons.

## PENDAHULUAN
Deltacron merupakan salah satu varian Covid-19 yang merupakan gabungan dari varian delta  dan  omicron.  Seperti  halnya  varian  lain,  varian  deltacron  juga  merupakan  penyakit menular  dan  berdampak  pada  berbagai  sektor.  Berbagai  langkah  strategis  telah  dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 varian deltacron baik pada  penerbitan  peraturan  perorangan  maupun  pelaku  usaha.  Peraturan  tersebut  berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Surabaya.
Pada  Pasal  7  (Pemerintah  Kota  Surabaya,  2021)  disebutkan  pelaku  usaha  diwajibkan melakukan  sosialisasi  mengenai  pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19,  menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, memantau suhu tubuh setiap  pekerja  dan  pengunjung,  memastikan  pekerja  dan  pengunjung  menggunakan  alat pelindung  diri  (APD)  berupa  masker,  melaporkan  kepada  Gugus  Tugas  Daerah  apabila ditemukan  indikasi  Covid-19,  mengatur  jarak  antar  pengunjung  paling  sedikit  1  meter, menjaga kualitas udara, melakukan sterilisasi dan penyemprotan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat sampah khusus alat pelindung diri (APD), mengatur akses pintu masuk dan  keluar  untuk  menghindari  kerumunan,  membatasi  jumlah  pengunjung  paling  banyak 50%, mengatur pengguna lift untuk tidak saling berhadapan, melakukan fasilitasi deteksi dini Covid-19 dan mengajukan permohonan penilaian standar protokol kesehatan.
Pada Pasal 38 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021) disebutkan sanksi administratif pada pelaku usaha atas pelanggaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 berupa teguran  lisan,  teguran  tertulis,  paksaan  pemerintahan  (penyitaan  KTP,  pembubaran kerumunan,  penutupan  sementara  dan  paksaan  pemerintah  lainnya),  denda  administratif dan  pencabutan  izin.  Besaran  denda  administratif  bagi  pelaku  usaha  untuk  usaha  mikro (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000) sebesar Rp. 500.000, usaha kecil (memiliki kekayaan bersih paling  banyak  Rp.  500.000.000  dan  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp. 2.500.000.000)  sebesar  Rp.  1.000.000,  usaha  menengah  (memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp.  10.000.000.000  dan  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp. 50.000.000.000) sebesar Rp. 5.000.000 dan usaha besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp.  10.000.000.000  dan  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp.  50.000.000.000) sebesar Rp. 25.000.000.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  ditemukan  masih  banyak  pelaku  usaha  di  Kota Surabaya  yang  tidak  mematuhi  dan  menerapkan  protokol  kesehatan  seperti  menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, memantau suhu tubuh setiap  pekerja  dan  pengunjung,  memastikan  pekerja  dan  pengunjung  menggunakan  alat pelindung diri (APD) berupa masker dan pembiaran terhadap kerumunan pengunjung. Pelaku usaha berdalih apabila menjalankan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 akan berdampak pada berkurangnya pengunjung dan omset pendapatan menurun. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Surabaya per tanggal 23 Maret 2022 pukul 15.00 WIB total kasus pasien aktif  sebanyak  758  jiwa,  kasus  positif  kumulatif  sebanyak  114.939  jiwa  dan  penambahan kasus  aktif  hari  ini  sebanyak  83  jiwa.  Banyaknya  penambahan  kasus  aktif  per  hari menunjukkan  perlunya  penegakan  sanksi  terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak  mematuhi protokol  kesehatan  agar  memberikan  efek  jera  bagi pelanggar dan menekan  penambahan kasus aktif per hari.
Oleh karena itu peneliti tertarik melaku kan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Standar Protokol Kesehatan Covid-19 Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukium primer dan sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau  menggambarkan kenyataan dari kejadian yang  diteliti  sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif  dalam rangka mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  aturan  yang  wajib  untuk  dilaksanakan  oleh masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupan.  Pengertian  penegakan  hukum  juga  dapat diartikan  penyelenggaran  hukum  oleh  penegak  hukum  dan  setiap  orang  yang  memiliki kepentingan  sesuai  dengan  kewenangnya  masing-masing  berdasarkan  aturan  hukum  yang berlaku.  Penegakan  hukum  tidaklah  semata-mata  hanya  pada  pelaksanaan  perundang- undangan  atau  berupa  keputusan-keputusan  hakim  saja.  Penegakan  hukum  juga  tidak terlepas  dari  masalah  pokok  yang  melanda  yakni  terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhinya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Faktor-faktor  tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif.
Dalam penegakan hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 Walikota Surabaya dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Satpol PP, BPBL  (Badan  Penanggulangan  Bencana  dan  Perlindungan  Masyarakat  Kota  Surabaya)  dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing(Pemerintah Kota Surabaya, 2021).
Pada  Pasal  7  (Pemerintah  Kota  Surabaya,  2021)  disebutkan  pelaku  usaha  diwajibkan melakukan  sosialisasi  mengenai  pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19,  menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, memantau suhu tubuh setiap  pekerja  dan  pengunjung,  memastikan  pekerja  dan  pengunjung  menggunakan  alat pelindung  diri  (APD)  berupa  masker,  melaporkan  kepada  Gugus  Tugas  Daerah  apabila ditemukan  indikasi  Covid-19,  mengatur  jarak  antar  pengunjung  paling  sedikit  1  meter, menjaga kualitas udara, melakukan sterilisasi dan penyemprotan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat sampah khusus alat pelindung diri (APD), mengatur akses pintu masuk dan  keluar  untuk  menghindari  kerumunan,  membatasi  jumlah  pengunjung  paling  banyak 50%, mengatur pengguna lift untuk tidak saling berhadapan, melakukan fasilitasi deteksi dini Covid-19 dan mengajukan permohonan penilaian standar protokol kesehatan.
Sesuai dengan kewenangannya pada Pasal 38 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021) Satpol PP Kota Surabaya dapat memberikan sanksi administratif pada pelaku usaha atas pelanggaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan (penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara dan paksaan  pemerintah  lainnya),  denda  administratif  dan  pencabutan  izin.  Besaran  denda administratif bagi pelaku usaha untuk usaha mikro (memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp. 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000) sebesar Rp.  500.000,  usaha  kecil  (memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.  500.000.000  dan memiliki hasil penjualan  tahunan  paling banyak Rp.  2.500.000.000)  sebesar Rp.  1.000.000, usaha menengah (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000) sebesar Rp. 5.000.000 dan usaha besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000) sebesar Rp. 25.000.000.

## Pelaku Usaha Warkop S
Pelaku  usaha  Warkop  S  pada  tanggal  5  Mei  2021  melanggar  pasal  7  ayat  2  dan  3 Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021.  Pasal  7  ayat  2  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021  berbunyi  pelaku  usaha  wajib  menyediakan  sarana  cuci tangan  pakai  sabun  yang  mudah  diakses  dan  memenuhi  standar  atau  penyediaan  cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/pembersih tangan (hand sanitizer) diisi ulang secara teratur. Sedangkan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 berbunyi pelaku usaha wajib mengidentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap  orang  yang  akan  beraktivitas  di  dalam  tempat  dan  fasilitas  umum,  antara  lain mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan tamu/pengunjung yang akan masuk di tempat dan fasilitas  umum,  jika  s uhu  tubuh  terdeteksi  ≥37,5  derajat  celcius  atau  yang  memiliki  gejala demam,  batuk,  pilek/sakit  tenggorokan/sesak  napas  tidak  diperkenankan  untuk  masuk. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan pelaku usaha Warkop S tidak menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pengukur suhu tubuh kepada pengunjung yang masuk ke tempat usaha.
Pemerintah  kota  Surabaya  memberikan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha Warkop S berupa denda administratif sesuai dengan pasal Pasal 38 ayat 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Besaran denda adimistratif yang diberikan kepada pelaku usaha Warkop S sebesar Rp. 500.000,00  (lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut dikarenakan pelaku  usaha  Warkop  S  termasuk  dalam  kelompok  usaha  mikro  yang  memiliki  kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya kepada pelaku usaha Warkop S sudah sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Namun peneliti beranggapan bahwa denda administratif yang diberikan kepada pelaku usaha Warkop  S  kurang  tepat.  Hal  tersebut  dikarenakan  pelaku  usaha  Warkop  S  tidak  memiliki modal  yang  cukup  untuk  dapat  menyediakan  sarana  cuci  tangan  pakai  sabun  dan  alat pengukur  suhu  tubuh.  Pemerintah  kota  Surabaya  semestinya  memberikan  sanksi administratif  berjenjang  kepada pelaku usaha  Warkop S sesuai  dengan  pasal  39 Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021  dan  memberikan  sanksi  administratif  berupa teguran tertulis. Pengenaan sanksi teguran tertulis dikenakan jangka waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya surat teguran tertulis maka Pemerintah kota Surabaya dapat mengenakan sanksi berupa penutupan sementara/penyegelan.

## Pengelola Diskotik E
Pengelola  Diskotik  E  pada  tanggal  26 September  2021  melanggar  pasal  32  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 yang berbunyi operasional kegiatan wajib diakhiri pukul 22.00 WIB. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan  Diskotik E tetap beroperasi dan melayani pengunjung melebihi pukul 22.00 WIB meskipun Diskotik E tidak termasuk kegiatan yang jam operasionalnya dikecualikan. Pengecualian pembatasan jam operasional kegiatan meliputi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  seperti  rumah  sakit  dan  apotek,  pasar,  stasiun, terminal, pelabuhan, Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jasa pengiriman barang dan minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
Pemerintah kota Surabaya memberikan sanksi administratif kepada pengelola Diskotik E  berupa  pencabutan  izin  daftar  usaha  pariwisata  sesuai  dengan  pasal  Pasal  38  ayat  4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Pencabutan izin daftar usaha pariwisata tersebut  dikarenakan  pengelola  Diskotik  E  tetap  beroperasi  dan  melayani  pengunjung melebihi  jam  operasional  kegiatan  meskipun  sudah  beberapa  kali  diberikan  sanksi administratif  berupa  teguran  lisan  dan  teguran  tertulis.  Pencabutan  izin  daftar  usaha pariwisata  berarti  pengelola  tidak  dapat  membuka  Diskotik  E  sampai  terbitnya  izin  daftar usaha pariwisata yang baru.
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  kota  Surabaya  kepada  pengelola Diskotik E sudah sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Namun peneliti beranggapan bahwa perlu diberikan ketentuan batas waktu pencabutan izin
daftar usaha pariwisata untuk pengelola dapat mengajukan izin yang baru agar menimbulkan efek jera.

## Pengelola Pusat Perbelanjaan T
Pengelola  Pusat  Perbelanjaan  T  pada  tanggal  3  Mei  2021  melanggar  pasal  7  ayat  11 Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021  yang  berbunyi  pelaku  usaha  wajib membatasi jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (physical distancing). Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan pengelola Pusat  Perbelanjaan  T  membiarkan  pengunjung  tetap  masuk  meskipun  jumlah  pengunjung didalam sudah melebihi 50% dari kapasitas pusat perbelanjaan sehingga terjadi kerumunan pengunjung.  Kerumunan  yang  terjadi  di  pusat  perbelanjaan  Tunjungan  Plaza  juga menyebabkan pengunjung tidak menjaga jarak (physical distancing) satu sama lain.
Pemerintah  kota  Surabaya  memberikan  sanksi  administratif  kepada  pengelola  Pusat Perbelanjaan T berupa teguran tertulis dan denda administratif sesuai dengan pasal Pasal 38 ayat 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Besaran denda adimistratif yang diberikan kepada pengelola Pusat Perbelanjaan T sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal tersebut dikarenakan Pusat Perbelanjaan T termasuk dalam kelompok usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  sebesar  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  kota  Surabaya  kepada  pengelola Pusat Perbelanjaan T sudah sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Namun peneliti beranggapan bahwa denda administratif yang diberikan kepada pengelola  Pusat  Perbelanjaan  T  dirasa  kurang  membuat  efek  jera.  Pusat  Perbelanjaan  T merupakan  pusat  perbelanjaan  terbesar  di  Surabaya  sehingga  diharapkan  menjadi  contoh kepada pengelola pusat perbelanjaan lain dan pelaku usaha lain.
Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Menurut  Peraturan  Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021
Berbicara  mengenai  kendala  yang  didadapati  pada  saat  penerapan  kebijakan  hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 terbagi menjadi beberapa faktor yaitu:

## Faktor Hukum
Salah  satu  faktor  yang  menjadi  kendala  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  usaha adalah  faktor  hukum  itu  sendiri.  Sanksi  administratif  yang  kurang  membuat  efek  jera membuat  pelaku  usaha  melanggar  dan  mengulangi  pelanggaran  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  pengulangan pelanggaran oleh pengelola diksotik E hingga berujung pada sanksi pencabutan izin.
Selain sanksi administratif yang kurang memberikan efek jera, sosialisasi hukum yang kurang juga menjadi kendala bagi penegakan hukum itu sendiri. Pelaku usaha masih banyak yang belum mengetahui mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 baik tentang  protokol  kesehatan  yang  harus  dipenuhi  maupun  sanksi  administratif  bagi pelanggarnya, Hal tersebut dibuktikan pada pelaku usaha Warkop S yang tidak mengetahui diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun didepan area usaha.

## Faktor Penegak Hukum
Salah  satu  faktor  yang  menjadi  kendala  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  usaha adalah faktor penegak hukum itu sendiri. Keterbatasan kewenangan merupakan salah satu contoh kendala pada faktor penegak hukum. Sebagai contoh adalah Satpol PP hanya dapat melakukan penindakan pada pelaku usaha yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Apabila  pelaku  usaha  menutup  lokasi  usaha,  Satpol  PP  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memaksa  masuk  ke lokasi  usaha  tersebut  dan  jika Satpol  PP  memaksa masuk lokasi  usaha dengan  memaksa  masuk  juga  bisa  terkena  pidana  karena  merusak  barang  orang  lain. Kewenangan  yang  terbatas  bagi  Satpol  PP  juga  membuat  pelaku  usaha  kerap  melakukan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi. Jika Satpol PP melakukan patroli maka pelaku usaha akan  mematuhi  protokol  kesehatan  dan  setelah  Satpol  PP  pindah  pelaku  usaha  akan melakukan pelanggaran protokol kesehatan kembali. Keterbatasan personel juga merupakan kendala dalam penegakan Peraturan Walikota ini.
Satpol  PP  Surabaya  juga  tidak  memiliki  cukup  personel  untuk  melakukan  patroli  ke seluruh  wilayah  Surabaya  sehingga  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak  terdeteksi  melakukan pelanggaran  protokol  kesehatan.  Selain  itu,  keterbatasan  personel  juga  membuat
keselamatan  personel  Satpol  PP  terancam.  Apabila  Satpol  PP  melakukan  patrol  dengan jumlah  yang  terbatas  dan  mendapat  perlawanan  dari  pelaku  usaha  dan  karyawan  pelaku usaha tentu hal tersebut akan menjadi kendala bagi penegakan hukum tersebut.
Selain  keterbatasan  kewenangan  dan  personel,  penegak  hukum  juga  memiliki keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam penegakan hukum ini karena tidak memungkinkan bagi Satpol PP sebagai penegak hukum untuk memantau setiap pelaku  usaha  selama  24  jam  dalam  sehari.  Keterbatasan  waktu  dalam  pengawasan  oleh Satpol  PP  sejatinya  dapat  diatasi  dengan  kesadaran  oleh  pelaku  usaha.  Dengan  adanya kesadaran oleh pelaku usaha maka protokol kesehatan akan dipenuhi tanpa harus dipantau selama 24 jam oleh penegak hukum.

## Faktor Sarana dan Parasarana
Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka tidak memungkinkan untuk penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  dan  prasarana  tersebut mencakup  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil.  Keterbatasan  dana  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menjadi kendala dalam penegakan hukum. Keterbatasan dana tersebut membuat Satpol PP sebagai penegak hukum untuk berkolaborasi dengan instansi lain dalam tugasnya. Keterbatasan dana juga  membuat  Satpol  PP  Surabaya  kesulitan  dalam  memiliki  sarana  dan  prasarana pendukung.

## Faktor Masyarakat
Masyarakat merupakan faktor yang paling utama dalam penegakan hukum. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan akan membuat penegakan hukum menjadi lebih mudah. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat juga menciptakan kedamian didalam  masyarakat.  Ketika  masyarakat  ikut  berperan  maka  masyarakat  bisa  saling mengingatkan  dan  saling  menjaga  kesadaran  hukum.  Tentunya  hal  tersebut  membuat kepatuhan  hukum  menjadi  lebih  baik  karena  masyarakat  juga  ikut  serta  dalam  penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  seperti masih adanya pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun
2021. Beberapa contoh kasus pelanggarannya adalah pelaku usaha Warkop S yang melanggar pasal 7 ayat 2 dan 3 tentang kewajiban menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pengukur  suhu  dengan  sanksi  administratif  berupa  denda  administratif  sebesar  Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pengelola Diskotik E melanggar pasal 32 tentang batasan jam  operasional  kegiatan  hingga  pukul  22.00  WIB  dengan  sanksi  administratif  berupa pencabutan izin daftar usaha pariwisata. Hal tersebut dilakukan karena pengelola Diskotik E melanggar  teguran  lisan  dan  tertulis  pada  pelanggaran  yang  sama  selama  beberapa  kali. Pengelola  Pusat  Perbelanjaan  T  melanggar  pasal  7  ayat  11  tentang  pembatasan  kapasitas pengunjung  sebanyak  50%  dari  kapasitas  tempat  usaha  sehingga  menimbulkan  keramaian dan kerumunan dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebesar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kendala  dalam  penegakan  hukum  pada  pelaku  usaha  yang  melanggar  Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021  terdiri  dari  beberapa  faktor  diantaranya  adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Faktor  hukum  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  penegakan  hukum  karena  sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar hukum kurang memberikan efek jera. Faktor penegak  hukum  juga  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum,  diantaranya  adalah terbatasnya  kewenangan  hukum  yang  dimiliki  oleh  Satpol  PP  selaku  penegak  hukum, keterbatasan  waktu  dan  keterbatasan  personel.  Pada  faktor  sarana  dan  prasaran  yang menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  adalah  peralatan  yang  memadai,  keterbatasan dana  dan  keterbatasan  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil.  Faktor  kendala yang  terakhir  adalah  faktor  masyarakat,  kurangnya  kesadaran  hukum  pada  masyarakat menjadikan masyarakat hukum menjadi acuh dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2017). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Kencana Prenada Media Group.
Asnawati, S., Manurung, J., Rosa, L., & Sinaga, V. (2020). Penyuluhan Dan Sosialisasi Masker Di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat Ditengah Mewabahnya Virus Covid 19 . Jurnal Abdimas Mutiara.
Dermawan, M. K. (2019). Strategi Pencegahan Kejahatan . Citra Aditya Bakti.
Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2015). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris .  Pustaka Pelajar.
Kandari, N., & Ohorella, F. (2020). Penyuluhan Physical DistancingPada Anak Di Panti Asuhan Al Fikri . Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2020a). Peraturan  Walikota  Nomor  67  Tahun  2020  Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya . Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2020b). Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  16  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Penanganan  Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya . Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2021a). Peraturan  Walikota  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya . Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
Pemerintah  Kota  Surabaya.  (2021b). Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  10  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  67  Tahun  2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya . Sekretariat Daerah Surabaya.
Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Sekretariat Negara. Rahardjo, A. (2018). Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Citra Aditya Bakti.
Santika, I. G. N. (2020). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid- 19: Sebuah Kajian Literatur . Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Soekanto Soerjono. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Rajawali Pers.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Alfabeta. Suharjana. (2019). Kebugaran Jasmani . Jogja Global Media.
Tim Kerja Kementrian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19. (2020). Pedoman Umum  Menghadapi  Pandemi  Covid-19  bagi  Pemerinth  Daerah  Pencegahan, Pengendalian, Diagosis dan Manajemen. Kementrian Dalam Negeri. Yamin, M. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial . Gaung Persada Press. Yuzar, D. N. (2020). Penyakit Menular dan Wabah Penyakit Covid-19 . https://osf.io/5bqvw/ Zendrato.  (2020). Gerakan  Mencegah  Daripada  Mengobati  Terhadap  Pandemi  COVID-19 . Jurnal Education and Development.