ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Volume 12, Nomor 1, Tahun 2023, E-ISSN: 2528-0872 DOI : 10.32332/adzkiya.v12i1.9263
Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Mekanisme Fundraising Dana Zakat Melalui Bank Konvensional pada BAZNAS Kota Bandar Lampung
Rita Zaharah 1 *, Liky Faizal 2 ,Agus Hermanto 3 ,Mohammad Yasir Fauzi 4 , Rudi Santoso 5 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia 1,2,3,4,5
Correspondence: ritazaharah221@gmail.com Received: 30/03/2023 Revised: 24/03/2024 Accepted: 22/04/2024

## Abstract
MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning Interest states that mu'amalah is not permitted using Conventional  Banks  because  there  is  an  Interest  system  in  Conventional  Financial Institutions  and  the  practice  of  interest  is  haram.  Fundraising  zakat  by  BAZNAS  Bandar Lampung City in practice is known to use Conventional Banks which are used in collecting zakat. This is contradictory and gives rise to speculation among the public because there is a discrepancy between the fundraising mechanism at BAZNAS Bandar Lampung City and the MUI  fatwa  No.1  of  2004.  This  research  is  field  research  with  a  descriptive  qualitative approach. Data sources come from primary data and secondary data. The results obtained in this  research  are:  First,  the  fundraising  mechanism  for  zakat  funds  is  carried  out  directly, namely  muzaki  go  directly  to  the  BAZNAS  /  UPZ  office  and  indirectly,  namely  through transfers to bank accounts, including using conventional banks. This was done because of the existence  of  an  MoU  with  the  Bandar  Lampung  City  Government  in  optimizing  the collection  of  ASN  zakat,  the  regulations  of  which  are  carried  out  by  Regional  Banks,  and Commercial Banks are used to facilitate and target Muzakki who are not familiar with Sharia Banks, Commercial Banks are used only as a channel for zakat/UPZ (zakat collection unit), deposited  and  managed  by  Sharia  Bank  account.  Second,  the  use  of  conventional  banks  in collecting  zakat  carried  out  by  BAZNAS  Bandar  Lampung  City  from  the  perspective  of sharia economic law based on findings and facts that occur in the field and based on maslahah murlah may be done because there are benefits and maslahah for many people (not problems for the interests of one group or certain individuals) and reject harm in order to maintain the goals of shara' (maqashid shari'ah)
Keywords: Fundraising, zakat, conventional bank, maqashid syari’ah.

## Abstrak
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga menyatakan bahwa tidak dibolehkan bermu’amalah menggunakan Bank Konvensional karena adanya sistem Bunga pada Lembaga  Keuangan  Konvensional  dan  praktik  pembungaan  tersebut  hukumnya adalah  haram. Fundraising zakat  oleh  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  pada praktiknya  diketahui  menggunakan  Bank  Konvensional  yang  digunakan  dalam pengumpulan  zakatnya.  Hal  tersebut  menjadi  kontradiktif  dan  memunculkan spekulasi  pada  khalayak  sebab  adanya  ketidaksesuaian  antara  mekanisme fundraising pada  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  dengan  fatwa  MUI  No.1  Tahun 2004.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research) dengan
39 | Rita Zaharah, Liky Faizal ,Agus Hermant , Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso
pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Sumber  data  berasal  dari  data  primer  dan  data skunder.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama, mekanisme fundraising dana  zakat  dilakukan  secara  langsung  yaitu  muzaki  langsung mendatangi  kantor  BAZNAS  /  UPZ  dan  secara  tidak  langsung  yaitu  melalui transfer  pada  Rekening  Bank,  diantaranya  menggunakan  Bank  Konvensional.  Hal ini dilakukan sebab adanya MoU dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam optimalisasi  pengumpulan  zakat  ASN  yang  regulasinya  dilakukan  oleh  Bank Daerah,  dan Bank  Umum  digunakan  untuk  memudahkan  dan  menyasar  Muzakki yang tidak familiar dengan Bank Syari’ah, Bank Umum digunakan sebagai saluran saja/  UPZ  untuk  kemudian  zakat  ditampung  dan  dikelola  dalam  rekening  Bank Syari’ah. Kedua, Penggunaan Bank Konvensional dalam penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah  berdasarkan  temuan  dan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  dan  disandarkan pada maslahah mursalah boleh  dilakukan  sebab  terdapat  manfaat dan maslahah bagi orang  banyak  (bukan maslahah bagi  kepentingan  satu  golongan  atau  individu tertentu) dan menolak mudharat dalam  rangka  memelihara  tujuan shara’ (maqashid syari’ah) Kata Kuci: Fundraising, zakat, bank konvensional, maqashid syari’ah.

## PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  dan  kewajiban  setiap  muslim  yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan  ( mustahik) .  Zakat  secara  tekstual  disebutkan  sebagai  sebuah  kewajiban setiap muslim (yang memenuhi kriteria tertentu), sebagaimana disampaikan dalam al- Qur’an:
صلا اوُمْيِقَاَو َْيِْعِكٰ رلا َعَم اْوُعَكْراَو َةوٰك زلا اوُتٰاَو َةوٰل ٣ ٤۝
Artinya; Dan  tegakkanlah  salat,  tunaikanlah  zakat,  dan  rukuklah  beserta  orang-orang yang rukuk (QS. Al-Baqarah: 43).
Zakat juga sebagai salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi saw yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim:  “Islam  dibangun  di  atas  lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.”
Secara  konseptual,  zakat  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya mengentaskan  masalah  kemiskinan  dan  ketimpangan    ekonomi  jika  dana  zakat  dapat dikelola  dengan  baik  oleh  lembaga    yang  profesional  dan    kredibel  (Mahardika  & Ghofur, 2021)
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  23 tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat,  termasuk  di  dalamnya  mengenai fundraising zakat.  Pengelolaan  zakat  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  tersebut yakni  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengoordinasian  dalam pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  ( Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat ,  n.d.)  Pengelolaan  zakat berdasarkan  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2011  diatur  oleh  badan  atau  lembaga pemerintah  non  struktural  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  kemudian dalam  reguliasinya  disempurnakan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  14  tahun  2014  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2011
tentang  pengelolaan  zakat  ( Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat , n.d.) BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di setiap daerah dibentuklah BAZNAS  Provinsi  dan  BAZNAS  Kabupaten/Kota.  BAZNAS  Provinsi  dibentuk  oleh Menteri  atas  usul  Gubernur  sementara  BAZNAS  Kabupaten/Kota  dibentuk  oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota dan keduanya mendapat pertimbangan oleh BAZNAS. BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam hal ini dibentuk berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor DJ.II/568  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten/Kota  Se-Indonesia.  Surat  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Kementerian  Agama  Nomor  DJ.  II  OT/1585/2014  tanggal  3  September  2014  tentang tindak lanjut pembentukan BAZNAS Daerah.
BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  sebagai  lembaga  resmi  pemerintah  memiliki fungsi  dan  peran  dalam  pengumpulan  zakat,  pendistribusian  zakat,  program pemberdayaan  ekonomi,  penyuluhan  dan  edukasi,  penyelenggaraan  program kemanusian,  serta  pengaswasan  dan  transparansi.  Kedudukan  dan  kewenangan  yang dimiliki  Baznas  Kota  Bandar  Lampung  menjadi  salah  satu  potensi  besar  pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah melalui zakat.
Zakat  di  Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  mengingat  Indonesia merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  ke-empat  di  dunia  dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Provinsi Lampung dalam hal ini terdapat 96% penduduk  yang  beragama  Islam  dari  total  populasi  sebesar  9 .176.546    jiwa.  Adapun potensi zakat Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan Indikator Pemetaan  Potensi  Zakat  (IPPZ)  yang  diakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  mencapai Rp. 143,6 M (Faizin, n.d.). Kementrian Agama Wilayah Provinsi Lampung bahkan menyebutkan potensi zakat Provinsi Lampung mencapai  Rp. 5,31 T pertahun (Hasbi Zaenal, 2022).
Data  Indikator  Pemetaan  Potensi  Zakat  (IPPZ)  pertahun  2022  yang  dilakukan  oleh Puskas  BAZNAS    RI.  Kota  Bandar  Lampung  memiliki  total  potensi  zakat  sebesar  Rp. 663.19  M  (Zaenal  et  al.,  2022)  Data  tersebut  menunjukan  angka  yang  fantastis  dan terdapat  kemaslahatan  yang  besar  apabila  dapat  terhimpun  dan  tersalurkan  dengan baik.  Zakat  sebagaimana    fungsinya    berpotensi    besar    dalam    mengentaskan kemiskinan, mengurangi   pengangguran,   memperkecil   kesenjangan   antara   yang miskin     dan     kaya,  berperan   dalam    pertumbuhan    ekonomi    dimana    hal   tersebut merupakan peran Negara untuk masyarakat (Santoso et al., 2023).
Fundraising atau  penghimpunan  dan  pendayagunaan  zakat,  infak,  dan  sedekah (ZIS)  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dalam  hal  ini  oleh  BAZNAS  Kota Bandar  Lampung  dalam  pengumpulannya  menggunakan  rekening  Bank  yang  terdiri dari  Bank  Muamalat,  Bank  CIMB  Niaga  Syari’ah,  BNI  Syari’ah,  Bank  Mega  Syari’ah, Bank Mandiri dan Bank Lampung.
Penghimpunan dan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kota  Bandar  Lampung  diketahui  terdapat  Bank  konvensional  sebagai  media penghimpunannya,  sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  mekanisme  perbankan konvensional  memiliki  aktifitas  dengan  konsep  bunga,  berbeda  halnya  dengan  Bank Syari’ah  yang  mekanisme  dan  oprasionalnya  berdasarkan  nilai-nilai  syari’ah  dengan prinsip  bagi  hasil  ( profit  and  loss  sharing ).  Hal  ini  menjadi  kontradiksi  jika  kita sandingkan  dengan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesian  (MUI)  Nomor  1  Tahun  2004
41 | Rita Zaharah, Liky Faizal ,Agus Hermant , Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso
tentang  bunga  ( Interest/Fa’idah )  yang  menetapkan  bahwa  segala  bentuk  praktek pembungaan uang atau riba yang dioperasionalkan oleh lembaga keuangan baik yang dilakukan  oleh  Bank,  Asuransi,  Pasar  Modal,  Pegadaian,  Koperasi,  dan  Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu adalah haram.
Poin ketiga pada fatwa tersebut, menyampaikan bahwa bermu’amalah pada Bank Konvensional,  untuk  wilayah  atau  daerah  yang  sudah  memiliki  lembaga  keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dan dapat diakses dengan mudah tidak dibenarkan, akan  tetapi  jika  pada  suatu  tempat  belum  memiliki  lembaga  keuangan  syari’ah,  maka dibolehkan  untuk  bertransaksi  di  lembaga  Konvensional  dengan  berasaskan  prinsip darurat atau hajat.
Penghimpunan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Bandar  Lampung  diketahui  tedapat  Bank  Konvensional  sebagai  salah  satu  media pengumpulannya,  meskipun  secara  hukum  telah  ditetapkan  dalam  fatwa  MUI  bahwa tidak  diperbolehkan  /  haram  bermu’amalah  dengan  Bank  Konvensional  jika  sudah terdapat  Bank  Syari’ah  di  suatu  wilayah  tersebut  serta  dapat  diakses  dengan  mudah. Bank  Syari’ah  di  Kota  Bandar  Lampung  saat  ini  terdapat  cukup  banyak  di  beberapa tempat  dan  mudah  diakses.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya,  BAZNAS  Kota  Bandar Lampung  juga  menggunakan  dua  rekening  bank  konvensional  sebagai  media pengumpulannya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme fundraising dana  zakat yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampun  serta  hukum  penggunaan  Bank Konvensional  dalam  pengumpulan  dana  zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research) dengan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara dan dokumentasi.  Sumber  data  berasal  dari  data  primer  dan  data  skunder,  data  primer diperoleh  secara  langsung  dari  sumbernya  yaitu  pimpinan  Baznas  Kota  Bandar Lampung yang terdiri dari Ketua Umum Baznas Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua I Bidang Fundraising ,  Bagian  SDM  dan  Umum,  serta  data  statistik  dan  laporan penghimpunan  dan  pendistribusian  zakat,  infak  dan  sedekah  BAZNAS  Kota  Bandar Lampung. Data skunder diperoleh tidak secara langsung atau menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  yang  akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI
Dalam  pembahasan  artikel  ini  memaparkan  hasil  penelitian  tentang penghimpunan dana zakat serta mekanismenya pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

## 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat
Data  mengenai  penghimpunan  dan  pendistribusian  zakat  diperoleh  berdasarkan infografis  BAZNAS  kota  Bandar  Lampung  yang  dihimpun  dari  rentang  tahun  2018 hingga 2022. Disajikan dalam gambar berikut;
Gambar 1:
Diagram penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022
Sumber: BAZNAS Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan  gambar  tersebut  terlihat  bahwa  grafik  mengalami  peningkatan  dari tahun  2018  hingga  2021,  tahun  2022  mengalami  penurunan  dibandingkan  pada  tahun 2021 yaitu sebesar 19%  pada jumlah penghimpunan dan 19,54% pada pendistribusian, dengan  jumlah  penerima  manfaat  pada  tahun  2021  sebanyak  35.049  penerima  dan 30.326  penerima  pada  tahun  2022.  Adapun  rincian  penghimpunan  dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut;
Tabel 1.
Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung
Berdasarkan  tabel  diketahui  bahwa  terdapat  penurunan  jumlah  penghimpunan ZIS  pada  tahun  2022,  yang  bersumber  dari  zakat  fitrah,  ISTT  (Infak/Sedekah  Tidak Terikat),  IST  (Infak/Sedekah  Terikat),  CSR ( Corporate  Social  Responsibility)  &  DSKL (Dana  Sosial  Keagamaan  Lainnya).  Hal  tersebut  dapat  terjadi  oleh  adanya  dampak pandemi  covid-19  yang  berdampak  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,
No Sumbe r Penghimpunan ZIS Bidang Pendistribusian ZIS Tahun 2021 (Rp) Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Tahun 2022 (Rp) 1 Zakat Maal 366.644.728  752.431.151 Sosial 2.645.536.15 0 2.150.874.90 5 2 Zakat Fitrah 1.054.204.2 50 336.293.500 Ekonomi 176.500.000 17.000.000 3 ISTT 1.883.994.4 55 1.688.187.84 6 Pendidika n 121.530.000 66.900.000 4 IST 119.024.500 18.000.000 Kesehatan 1.750.000 3.850.000 5 CSR & DSKL 27.370.000 600.000 Keagamaa n 187.240.000 281.985.000
43 | Rita Zaharah, Liky Faizal ,Agus Hermant , Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso
pertumbuhan ekonomi di kota Bandar Lampung sempat bernilai negatif di tahun 2020 dan  kembali  positif  di  tahun  2021,  meskipun  terus  mengalami  peningkatan  namun terdapat  beberapa  kategori  lapangan  usaha  yang  terindikasi  dengan  pertumbuhan negatif.  Akan  tetapi  berdasarkan  data  tersebut  secara  keseluruhan  data  berdasarkan tahun  2018-2022  rata-rata  penghimpunan  dan  pendistribusian  ZIS  mengalami peningkatan.
Gambar 2.
Penerimaan dana Zakat pada Baznas Kota Bandar Lampung
Penerimaan  dana  Zakat  secara  keseluruhan  rata-rata  mengalami  peningkatan, terjadi  pertumbuhan  yang  signifikan  di tahun  2021  sebesar  46,64  %  jika  dibandingkan tahun  sebelumnya  (tahun  2020)  yang  mengalami  kenaikan  sebesar  7,31%  dari  tahun 2019.  Kemudian  berdasarkan  tabel  terdapat  penurunan  di  tahun  2022  akan  tetapi  jika dibandingkan dengan tahun 2020 masih mengalami peningkatan sebesar 30,37 %.

## 2. Mekanisme Fundraising / Penghimpunan Dana Zakat
BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  dalam  menghimpun  dana  zakat  menggunakan beberapa metode/program diantaranya;
a. Muzaki  menunaikan  zakat  secara  langsung.  Pada  metode  ini,  Muzaki  datang langsung ke kantor BAZNAS kemudian melakukan registrasi data muzaki pada instrumen  SIMBA  (Sistem  Manajemen  Informasi  BAZNAS),  kemudian menyerahkan zakatnya. Amil menyerahkan BSZ (bukti setor zakat) sebagai arsip kemudian mendo’akan  Muzaki  kemudian  membuat  laporan  sebagai arsip  data BAZNAS.
b. Pengumpulan  melalui  UPZ,  CSR,  Retail.  Pada  metode  ini,  UPZ,  CSR,  Retail memberikan  perencanaan  program  kerjasama  dan  melakukan  audiensi  (surat), BAZNAS memberikan formulir yang perlu dilengkapi oleh muzaki dan meminta dokumen-dokumen  yang  diperlukan.  Presentasi  perencanaan  program,  MoU melakukan perjanjian / penandatanganan kontrak kerjasama antara manajemen BAZNAS kota Bandar Lampung dengan Muzaki/Munfiq. Realisasi program dan publikasi kemudian monitoring dan evaluasi  untuk kemudian dibuat pelaporan sebagai arsip oleh BAZNAS.
c. Muzakki  menunaikan  zakat  secara  tidak  langsung  (Transfer  melalui  rekening Bank).  Pada  metode  ini,  Muzaki  menunaikan  zakatnya  melalui  transfer  uang antar Bank. Muzaki dapat mengkonfirmasikan melalui whatsapp, via telpon, e- mail ataupun media sosial lainnya. Amil melakukan verifikasi transaksi rekening
Bank  kemudian  melakukan  registrasi  data  Muzaki  pada  instrumen  SIMBA, kemudian menghubungi dan mendo’akan Muzaki serta memberikan BSZ.
Fundraising  /  penghimpunan  dana  zakat  secara  tidak  langsung  atau  melalui transfer  pada  rekening  Bank  yaitu  melalui  rekening  resmi  BAZNAS  Kota  Bandar Lampung, diantaranya;
Tabel 2. Daftar Rekening Bank Baznas Kota Bandar Lampung No Bank No. Rekening Atas Nama 1 Lampung 380.03.04.88000.4 Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung 380.03.04.99000.6 2 Muamalat 3510066666 BAZNAS Kota Bandar Lampung 3 Mandiri 114 00 1242314 4 BAZNAS Kota Bandar Lampung 4 Mega Syari'ah 200612231 5 BAZNAS Kota Bandar Lampung 5 CIMB Niaga Syariah 860666665 500 BAZNAS Kota Bandar Lampung 6 BSI 372777007 5 BAZNAS Kota Bandar Lampung 372777700 7 BAZNAS Kota Bandar Lampung 7 BCA Syari'ah 066300666 6 BAZNAS Kota Bandar Lampung 8 Waway 001-10-00522 BAZNAS Kota Bandar Lampung 9 BPRS Syari'ah 101010800 4 BAZNAS Kota Bandar Lampung 101010875 7 BAZNAS Kota Bandar Lampung 10 POS 015752416 6 BAZNAS Kota Bandar Lampung 11 Permata Syari'ah 415295909 0 BAZNAS Kota Bandar Lampung 12 DKI Syari'ah 726.22.999.009 BAZNAS Kota Bandar Lampung
Sumber: Baznas Kota Bandar Lampung
Berdasarkan  tebel  di  atas  diketahui  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  dalam melakukan pengumpulan dana Zakat, menggunakan 12 rekening Bank yang terdiri dari 8 Bank Syari’ah dan 4 Bank Konvensional. BAZNAS sebagai lembaga resmi pengumpul dan  pengelola  zakat,  dimana  zakat  merupakan  rukun  Islam  ketiga.  Hal  ini menimbulkan  kontradiktif  ketika  disandingkan  dengan  Fatwa  MUI  No.1  tahun  2004 tentang  bunga,  dalam  fatwa  tersebut  disebutkan  bahwa  bermu’amalah  menggunakan Bank Konvensional dihukumi haram atau tidak diperbolehkan, karena terdapat sistem bunga  pada  lembaga  keuangan  konvensional  dan  bunga  diharamkan  menurut  Fatwa tersebut.

## 3. Pertimbangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam Menggunakan Bank Konvensional dalam Fundraising / Penghimpunan Zakat.
Terdapat  beberapa  rekening  Bank  Konvensional  yang  digunakan  oleh  BAZNAS Kota  Bandar  Lampung,  diantaranya:  Bank  Lampung, Bank  Mandiri,  Bank  Wawai  dan POS.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung menyampaikan bahwa:
“BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagaimana dalam Renstra sistem pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung, membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya optimalisasi  penghimpunan  zakat  dengan  meningkatkan  jumlah  Muzakki,  Munfiq  dan  Unit
45 | Rita Zaharah, Liky Faizal ,Agus Hermant , Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso
Pengumpul  Zakat  (UPZ)  baik  yang  berbasis  OPD,  BUMN,  BUMD  maupun  sektor  swasta lainnya” (I. Sholeh, komunikasi pribadi 29 Januari 2024)
Penghimpunan  zakat  melalui  UPZ  berbasis  BUMD,  diantaranya  melalui  Bank Lampung  dan  Bank  Waway  sebagai  bentuk  optimalisasi  zakat  ASN.  Bank  Lampung dipilih  oleh  Pemerintah  Daerah  Lampung  digunakan  sebagai  penyalur  gaji  ASN Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  ,  dan  Bank  Wawai  digunakan  untuk  penggajian Pegawai  Honorer  Kota  Bandar  Lampung.  Mekanisme  pembayaran  zakat  secara sistematis gaji ASN / Pegawai Honorer tersebut akan terpotong ( payroll ). “Penggunaan Bank Konvensional sebagai pengumpul zakat adalah untuk memperluas jangkauan dan optimalisasi penghimpunan ZIS. Selain itu untuk mempermudah dan efisisiensi penyaluran zakat  oleh  muzaki.  Sasarannya  adalah  untuk  membidik  muzaki  yang  mungkin  belum  familiar dengan  Bank  selain  yang  digunakan  atau  Muzaki  yang  tidak  menggunakan  Bank,  untuk  itu Baznas  Kota  Bandar  Lampung  juga  bermitra  dengan  Pos,  dengan  kemudahan  dan  luasnya jangkauan yang dihadirkan oleh PT. Pos Indonesia melalui aplikasi Pospay dan kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan proses penghimpunan zakat dapat menjadi lebih efektif dan efisien” (A. Aziz, komunikasi pribadi 29 Januari 2024)
Disampaikan pula bahwa penggunaan Bank-Bank tersebut adalah sebagai media penyalur  saja,  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  hanya  menyediakan  saluran-saluran untuk memudahkan Muzaki, dana yang terhimpun dalam Bank Konvensional langsung ditarik untuk selanjutnya ditampung dalam beberapa rekening syari’ah diantaranya BSI. Menurut  Abdul  Aziz,  tidak  ada  uang  yang  mengendap  di  Bank  Konvensional  yang menghasilkan Bunga, kalaupun ada maka diserahkan untuk kepentingan masyarakat.
Abdul Aziz, selain sebagai wakil ketua bidang 1 bagian penghimpunan BAZNAS Kota  Bandar  Lampung  juga  sebagai  dewan  pengawas  syari’ah  di  beberapa  lembaga keuangan. ketika ditanyai perihal keharaman bermu’amalah dengan Bank Konvensional berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, menurutnya halal dan haram tergantung pada  substansinya,  dalam  hal  ini  perbankan menurutnya  harus  di  analisis  per-prodak dan  per-akad,  bagaimana  akadnya,  alur  transaksinya  hingga  praktiknya  di  lapangan sehingga dapat menghukumi halal atau haram. Menurutnya dalam penghimpunan ZIS pada  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  tidak  ada  regulasi  yang  dilanggar,  semuanya berdasarkan aturan dan prinsip syari’at.

## 4. Analisis Mekanisme Fundraising Zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung
BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  merupakan  lembaga  filantropi  Islam  yang bergerak dalam bidang fundraising dan penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS), dengan tujuan  salah  satunya  sebagai  bentuk  pemberdayaan  kaum  dhuafa.  Fundraising  zakat berdasarkan hukum ekonomi syari’ah merupakan akad tabarru, yaitu bentuk akad yang dilakukan  dengan  tujuan kebaikan  dan  tolong-menolong  serta  mengharap  pahala  dari Allah swt .
Metode fundraising zakat dari masa ke masa mengalami perubahan, hal tersebut terjadi  karena  adanya  penyesuaian  dengan  kondisi  zaman.  Jika  kita  melihat  sekilas tentang  sejarah  penghimpunan  zakat  pada  masa  Rasulullah  saw.  Rasulullah saw mengutus langsung para sahabat yaitu Mu’adz bin Jabal untuk menjadi Qadhi dan amil zakat di Yaman. Kemudian memberikan nasehat kepada Mu’adz untuk menyampaikan kepada  ahli  kitab  mengenai  kewajiban  berzakat.  Rasulullah saw juga  pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais ‘Ubadah Ibn Shamit sebagai amil zakat di tingkat daerah.
Metode  pengumpulan  zakat  pada  masa  Rasulullah saw terbilang  masih  sangat sederhana  yaitu  dengan  mendakwahkan  kewajiban  berzakat  dengan  langsung mendatangi pemuka agama, para tokoh dan pemimpin daerah yang juga para sahabat sebagai amil zakat untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.
Pada  masa  Khalifah  Abu  Bakar  Ash-Shidiq  metode  pengumpulan  zakat  hampir sama  seperti  pada  masa  Rasulullah saw ,  hanya  saja  karena  semakin  luasnya  wilayah kekuasaan  Islam  pengelolaan  zakat  semakin  terorganisir,  semakin  banyak  amil  yang ditunjuk untuk memungut zakat serta adanya Baitul Maal yang didirikan di Kota San’ah oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq.   Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq merupakan sosok pemimpin  Islam  yang  memiliki  keteladanan,  terlihat  pada  ketegasan  sikapnya  dalam menghimpun zakat. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq akan memerangi orang-orang yang sholat  namun  tidak menunaikan  zakat  (Al-Jazaari, 1976,  p.  246).  Ketegasan  sikap  Abu Bakar  tersebut  menunjukkan  bahwa  perbuatan  meninggalkan  zakat  merupakan  suatu kedurhakaan  dan  jika  hal  ini  dibiarkan  maka  akan  memunculkan  berbagai  problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.
Hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  adanya  perintah  dan  ancaman  Allah swt bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat (Shobirin, 2014). Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an:
الااوأماأ انوُلُكأأايال ِناابأهُّرلااو ِراابأحاألْا انِ م اًيرِثاك َّنِإ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ ۗ َِّللَّا  ِليِباس ناع انوُّدُصاياو ِلِطاابألِبِ ِساَّنلا ٍميِلاأ  ٍبااذاعِب مُهأرِ شابا ف َِّللَّا ِليِباس  ِفِ ااها نوُقِفنُي  الَاو اةَّضِفألااو اباهَّذلا انوُزِنأكاي انيِذَّلااو
Artinya  : Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  sebahagian  besar  dari  orang- orang  alim  Yahudi  dan  rahib-rahib  Nasrani  benar-benar  memakan  harta  orang  dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang  menyimpan  emas  dan  perak  dan  tidak  menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  maka beritahukanlah  kepada  mereka,  (bahwa  mereka  akan  mendapat)  siksa  yang  pedih. (al- Taubah:34)
Metode  yang  dilakukan  oleh  Khalifah  Abu  Bakar  tersebut  semata-mata  sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah saw dalam melaksanakan perintah zakat. Akan tetapi  metode  ini  tidak  relevan  apabila  di  aplikasikan  pada  masa  sekarang,  melihat kondisi zaman yang berbeda.  Tentu pada zaman sekarang, tidak ada lagi aturan yang membolehkan adanya perang, apalagi perang yang disebabkan karena seorang muslim yang  tidak  membayar  zakat.  Kondisi  perang Riddah tidak  dapat  dibawa  pada  masa sekarang,  karena  keadaannya  sudah  tidak  relevan.  Upaya  untuk  mengajak  seseorang berzakat,  pada  zaman  sekarang  memiliki  format  yang  berbeda  menyesuaikan  kondisi zaman (Ramli, 2021).
Adapun metode yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandar Lampung adalah sama sebagaimana  yang  dilakukan  Rasulullah saw dan  masa  awal  keislaman  yakni  dengan metode langsung yaitu muzaki menyerahkan langsung hartanya kepada amil. Terdapat pula  metode  tidak  langsung  yaitu muzaki  menyalurkan zakatnya melalui  perantara  / transfer melalui Rekening Bank.
Metode  pengumpulan  zakat  dengan  menggunakan  layanan  jasa  Perbankan merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap perubahan zaman,  yang tentunya
47 | Rita Zaharah, Liky Faizal ,Agus Hermant , Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso
tidak  ada  pada  masa-masa  terdahulu.  Perubahan  yang  terjadi  dalam  setiap  zaman merupakan hal yang pasti, sebagaimana firman Allah swt :
ْنِإ
اأيْا ب ااُلُِواادُن ُمَّيَاألْا اكألِتاو ۚ ُهُلأ ثِم ٌحأرا ق امأواقألا َّسام أداقا ف ٌحأرا ق أمُكأساسأايَ
اوُنامآ انيِذَّلا َُّللَّا امالأعا يِلاو ِساَّنلا يِْمِلاَّظلا ُّبُِيُ  الَ َُّللَّااو ۗ اءااداهُش أمُكأنِم اذِخَّتا ياو

## َ
Jika  kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka  sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya  (gugur  sebagai)  syuhada'.  Dan  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang zalim. (QS. Ali Imran: 140)
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  perubahan  atau  zaman  merupakan  suatu  hal yang pasti terjadi, baik itu dikehendaki ataupun tidak (Khaeruman, n.d.).
Pada  masa  sekarang  hampir  semua  orang  memiliki  rekening  Bank, dan  orang-orang menyimpan  hartanya  di  Bank,  baik  itu  Bank  Syari’ah  maupun  Bank  Konvensional. Pengumpulan zakat melalui Bank hal ini dalam upaya untuk memudahkan para muzaki dalam menyalurkan zakatnya.
Mekanisme fundraising yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung dalam penghimpunan zakat baik itu secara langsung (muzakki menyerahkan langsung zakatnya pada BAZNAS Kota Bandar Lampung), maupun tidak langsung yakni melaui UPZ seperti BUMN/BUMD dalam hal ini Bank daerah (Bank Lampung / Bank Wawai) dan  lain  sebagainya  merupakan  bentuk  implementasi  sebagaimana  mekanisme pengumpulan  zakat  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia nomor  14  tahun  2014  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa dalam peraturan tersebut disebutkan dalam pasal 55 ayat  (1)  yaitu  BAZNAS  kabupaten/kota  berwenang  melakukan  pengumpulan  zakat melalui  UPZ  dan/atau  secara  langsung,  (2)  Pengumpulan  zakat  melalui  UPZ sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  cara  membentuk  UPZ  pada: kantor  satuan  kerja  pemerintah  daerah/lembaga  daerah  kabupaten/kota;  kantor instansi  vertikal  tingkat  kabupaten/kota;  badan  usaha  milik  daerah  kabupaten/kota; perusahaan swasta skala kabupaten/kota;  masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;  sekolah/madrasah  dan  lembaga  pendidikan  lain;  kecamatan  atau  nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya.
Ditegaskan  pula  dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun 2014  tentang  Optimalisasi  Pengumpulan  Zakat  di  Kementerian/Lembaga,  Sekretariat Jenderal  Lembaga  Negara,  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Negara,  Pemerintah  Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan  dan  pemanfaatan  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan  penanggulangan  kemiskinan.  Berdasarkan  analisis  hukum  ekonomi  syari’ah terhadap  mekanisme  fundraising  zakat  yang  dilakukan  oleh  BASNAS  Kota  Bandar Lampung  dibenarkan  melihat  adanya  kemaslahatan  yang  besar  dan  bukan  suatu  hal yang menyalahi syari’at.

## 5. Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Penggunaan Bank Konvensional oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung
Hukum  Islam  dibuat  untuk  kemaslahatan  hidup  manusia.  Oleh  karenanya, hukum Islam sudah seharusnya bersifat fleksibel (Fikri, 2019), agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia.
Penggunaan  Bank  dewasa  ini  merupakan  suatu  hal  yang  umum  ditengah masyarakat,  tingkat  pertumbuhan  pengguna  Bank  semakin  meningkat  hal  ini  dapat dilihat  berdasarkan  laporan  statistik  perbankan  Indonesia  yang  merupakan  media publikasi  yang  menyajikan  data  mengenai  gambaran  perkembangan  perbankan  di Indonesia. 1 Tingkat pertumbuhan pengguna Bank berdasarkan data yang tersedia pada OJK menunjukkan total jumlah pengguna Bank Syariah mencapai kira-kira 15 juta jiwa. Sedangkan  pengguna  Bank  Konvensional  sekitar  angka  80  juta  orang.  Presentase  ini menunjukkan bahwa, total nasabah pada perbankan syariah baru mencapai 18,75 persen (OJK, n.d.).
Fundraising dana  zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung dalam  aplikasinya  menggunakan  8  rekening  Bank  Syari’ah  dan  4  rekening  Bank Konvensional.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  penggunaan  Bank  Konvensional diantaranya Bank daerah sebab adanya kerjasama dengan pemerintah setempat sebagai bentuk optimalisasi pengumpulan zakat dan memudahkan muzaki yang menggunakan Bank Konvensional meskipun tidak secara keseluruhan Bank Konvensional digunakan. Dengan  adanya  sinergitas  dengan  pemerintah  serta  membuka  saluran-saluran  baru pengumpulan zakat termasuk menggunakan Bank Konvensional semakin banyak zakat yang  terhimpun,  dengan  demikian  semakin  banyak  kaum dhuafa / mustahik yang terbantukan.
Adapun adanya Bank Konvensional yang digunakan dalam penghimpunan zakat, jika  kita  sandingkan  dengan  Fatwa  MUI  No.1  tahun  2004  tentang  bunga  akan  terjadi kontradiktif, pasalnya dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pada poin ketiga tentang bermu’amalah  dengan  Lembaga  Konvensional  hukumnya  haram  atau  tidak diperbolehkan.  Hal  tersebut  sebab  terdapat  sistem  bunga  pada  lembaga  konvensional dan bunga termasuk riba sehinga dihukumi haram. “Praktek pembungaan uang saat ini telah  memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi  pada  zaman  Rasulullah saw ,  yakni  riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan  riba  haram  hukumnya.”  Bunga  menurut  fatwa  tersebut  adalah  “tambahan  yang dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman  uang  ( al-qardh )  yang  diperhitungkan  dari  pokok pinjaman  tanpa  mempertimbangkan  pemanfaatan/hasil  pokok  tersebut,  berdasarkan tempo  waktu,  diperhitungkan  secara  pasti  di  muka,  dan  pada  umumnya  berdasarkan persentase.”
Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama mengenai hukum bunga Bank, mayoritas  ulama  sepakat  bahwa  hukum  bunga  Bank  adalah  haram,  termasuk  Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Namun, tidak sedikit pula ulama yang membolehkan bunga Bank,  beberapa  alasan  para  ulama yang membolehkan  Bank  Konvensional  dan  sistem bunganya yaitu:
a. Adanya kerelaan
Mereka  yang  bertransaksi  dengan  atau  bank-bank  konvensional  dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka
49 | Rita Zaharah, Liky Faizal ,Agus Hermant , Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso
dalam  menginvestasikannya  dalam  berbagai  kegiatan  yang  dibenarkan,  dengan imbalan  keuntungan  yang  diberikan  kepada  mereka  serta  ditetapkan  terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta- harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam al-Qur’an atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih  dahulu,  selama  kedua  belah  pihak  rela  dengan  bentuk  transaksi  tersebut (Mahli Rahmawati, 2019). Ini termasuk dalam persoalan " Al-Maslahah Al-Mursalah ", bukannya termasuk persoalan aqidah atau ibadat-ibadat yang tidak boleh dilakukan atas perubahan.
b. Merupakan jenis muamalah baru
c. Bunga    pada  perbankan  konvensional  bukanlah  merupakan  jenis  riba  dengan berlipat ganda.
Metode fundraising yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  yang menggunakan  Bank  Konvensional  dengan  Fatwa  MUI  No.1  Tahun  2004,  berdasarkan analisis  maslahah  terdapat  banyak  keutamaan  dengan  dilakukannya  metode  tersebut. Upaya  penghimpunan  zakat  secara  optimal  dengan  memasuki  semua  lini  masyarakat dan semata-mata menjalankan perintah Allah swt, sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103 :
…. ًةاقاداص أمِِلُااوأماا أنِم أذُخ ” Ambillah zakat dari harta mereka… (QS. Al-Taubah: 103)
Menghimpun  zakat  memiliki  keutamaan  yang  amat  besar,  jika  kita  lihat  dari sudut pandang maqashid syari’ah terdapat beberapa poin penting diantaranya:
a. Menjaga Agama ( Hifz ad-Din )
Fundraising zakat  merupakan  ibadah  dengan  konsep  perlindungan  agama melalui penghimpunan zakat. Praktik pengumpulan zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah swt dan rasa syukur atas karuniaNya.
b. Menjaga Jiwa (Hifz an-Nafs )
Fundraising zakat  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  sosial,  seperti  pada program  Baznas  Kota  Bandar  Lampung  dalam  pembentukan  dan  penguatan BAZNAS Tanggap Bencana, membantu fasilitas kesehatan.

## c. Menjaga Akal ( Hifz Aqli )
Penghimpunan  dana  zakat  merupakan  salah  satu  langkah  konkrit  untuk memperbaikinya kualitas sumber daya manusia di negara ini, bersamaan dengan ini seluruh  umat  Islam  dapat  menikmati  pendidikan  gratis  dengan  fasilitas  yang memadai  melalui  Bantuan  Beasiswa  Pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Baznas  Kota Bandar Lampung.
d. Menjaga Harta ( Hifz al-Maal )
Dalam  praktiknya,  penghimpunan  zakat  dapat  menjadi  instrumen  bagi pemerintah  untuk  lebih  meningkatkan  perekonomian  nasional.  Melalui pendayagunaan zakat seperti Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro, serta bantuan paket sembako pada program Baznas Kota Bandar Lampung.
e. Menjaga Keturunan ( Hifz an-Nasl )
Melalui fundraising dana  zakat,  Baznas  Kota  Bandar  Lampung  dapat memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sorang  anak  dapat  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Tujuan zakat  adalah  untuk  membersihkan  harta  dan  jiwa  para  muzaki,  serta  menjadikan hartanya untuk dikembangkan, terutama untuk jaminan kesejahteraan keluarganya.
Melihat  adanya  kemaslahatan  yang  lebih  besar,  penggunaan Bank  Konvensional dalam metode pengumpulan zakat oleh Baznas Kota Bandar Lampung merupakan hal yang dibolehkan. Sebagaimana maslahah mursalah yang dicontohkan Khalifah Umar Bin Khattab dalam pembagian harta rampasan perang yaitu ketentuan membagikan tanah daerah yang ditaklukan kepada para pasukan yang ikut berperang yakni 4/5 nya, akan tetapi  hal  itu  tidak  dilakukan,  tanah  taklukan  tetap  menjadi  hak  pemilik  tanah  akan tetapi  Khalifah  memiliki  kebijakan  lain  yaitu  dengan  menerapkan Jizyah (pajak)  dan Kharraj (cukai).  Harta  rampasan  perang  juga  tidak  dibagikan  langsung  kepada  kaum muslimin dan tentara perang, melainkan dimasukkan ke Baitu Maal (Alimuddin et al., 2022). Hal tersebut belum ada pada masa kenabian. Tindakan yang dilakukan  Khalifah Umar Bin Khattab atas dasar semangat dari syari’at.
Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  ijtihad  dimana  kemaslahatan  lebih diutamakan. Penggunaan Bank Konvensional dalam menghimpun zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung melihat beberapa faktor diantaranya:
a. Optimalisasi penghimpunan Zakat dengan membuka saluran-saluran baru yang banyak digunakan orang-orang pada umumnya.
b. Semakin banyak Muzakki yang menunaikan zakatnya dengan demikian semakin banyak  orang  yang  telah  menggugurkan  kewajibannya,  dan  semakin  banyak pula manfaat yang diberikan.
c. Memudahkan Muzakki yang belum familiar dengan Bank Syari’ah
Adapun  bunga  yang  terdapat  pada  Bank  konvensional,  berdasarkan  hasil penelitian  pada  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung  menyebutkan  bahwa  tidak  terdapat dana atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional, pasalnya dalam pengumpulan dana zakat secara keseluruhan di himpun dan dikelola dalam 1 rekening Bank Syai’ah, Bank  Konvensional  digunakan  hanya  sebagai  saluran  penerimaan  /  UPZ.  Kalaupun terdapat  bunga  maka  dana  tersebut  dikembalikan  kepada  masyarakat atau  digunakan untuk kemaslahatan umum.

## KESIMPULAN
Mekanisme  penghimpunan  zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Bandar Lampung  dilakukan  secara  langsung  yaitu  Muzaki  mendatangi  langsung  Kantor BAZNAS  atau  UPZ  untuk  menyalurkan  zakatnya,  dan  secara  tidak  langsung  yaitu dengan melakukan transfer melalui rekening Bank. Terdapat 8 rekening Bank Syari’ah dan  4  Rekening  Bank  Konvensional.  Bank  Konvensional  digunakan  sebagai  bentuk optimalisasi  pengumpulan  zakat,  dan  adanya  MoU  dengan  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung  dalam  menghimpun  zakat  ASN  yang  regulasinya  melalui  Bank  Daerah. Adapun  Bank  Umum  digunakan  sebagai  saluran  -  saluran  untuk  menyasar  para Muzakki yang belum familiar dengan Bank Syari’ah. Selanjutnya penghimpunan zakat secara  keseluruhan  ditampung  dalam  Bank  Syari’ah.  Penggunaan  Bank  Konvensional dalam  penghimpunan  zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Bandar  Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan temuan dan fakta yang terjadi di
51 | Rita Zaharah, Liky Faizal ,Agus Hermant , Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso
lapangan  dan  disandarkan  pada  maslahah  mursalah  boleh  dilakukan  sebab  terdapat manfaat  dan  maslahah  bagi  orang  banyak  (bukan  maslahah  bagi  kepentingan  satu golongan  atau  individu  tertentu)  dan  menolak    kemudaratan    dalam    rangka memelihara  tujuan shara’ (maqashid syari’ah) .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis. Semoga Allah swt membalasnya dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah swt mudahkan urusan kita semua serta tercapai segala cita-cita.

## KONTRIBUSI PENULIS
Rza,LF  berkontribusi  dalam  pencarian  data  lapangan,  AH,  MY  berkontribusi dalam menilai dan menganalisis data penelitian RS berkontribusi dalam finalisasi hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jazaari, A. B. J. (1976). Minhajul Muslim . Daar al-Fikr.
Alimuddin,  A.,  Putri,  F.  M.  E.,  Atasoge,  I.  A.  Ben,  &  Alvia,  R.  (2022).  Baitul  Mal  dan Ghanimah  Studi  Tentang  Ijtihad  Umar  Bin  Khattab  dalam  Penguatan  Lembaga Keuangan  Publik. Jurnal  Akuntansi  Dan  Perbankan  Syariah , 05 (01),  31–44. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4823
Faizin,  M.  (n.d.). Kementerian  Agama  Optimis  Kampung  Zakat  di  Lampung  Bakal  Berjalan dengan Baik .
Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 11 (2), 147–157. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603
Hasbi  Zaenal,  M.  (2022).  Potensi  Zakat  BAZNAS  RI. BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi , September , 2–3.
Khaeruman, B. (n.d.). Hukum Islam dalam Perubahan Sosial . Pustaka Setia.
Mahardika,  I.  S.,  &  Ghofur,  R.  A.  (2021).  Optimalisasi  Potensi  Zakat :  Faktor  Yang Mempengaruhi  Muzzaki  Membayar  Zakat  Di  Baznas  Lampung  Tengah. Jurnal Niara , 13 (2), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4311 Mahli  Rahmawati.  (2019).  Bank  Konvensional  Dalam  kontroversi  keharaman  Bank konvensional. Jurnal Syarah , 8 (1), 97–114. OJK. (n.d.). Telisik Lebih Dekat Perbankan Syai’ah .
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat . (n.d.).
Ramli, M. (2021). Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan) . Universitas Islam Indonesia.
Santoso,  R.,  Zaharah,  R.,  Taqwa,  S.  U.,  Dwilestari,  I.,  &  Hasanah,  U.  (2023).  Kajian Filsafat:  Zakat  Sebagai  Sumber  Keuangan  Negara. IJRC:  Indonesian  Journal  of Religion Center , 1 (1), 1–7. https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7 Shobirin.  (2014).  Pemikiran  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  Tentang  Memerangi  Orang  Yang Membangkang. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1 (1), 189–211.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat . (n.d.). Zaenal,  M.  H.,  Choirin,  M., Hartono,  N.,  Farchatunnisa,  H.,  &  Rarasocta, A.  V.  (2022).
Potensi  Zakat  BAZNAS  RI.  In BAZNAS  Badan  Amil  Zakat  Pusat  Kajian  Strategi (Issue  September).  Pusat  Kajian  Strategis  –  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Puskas BAZNAS).