IDJ, Volume 5, Issue 1 (2024), pp. 16-34 doi: 10.19184/idj.v5i1.43679 © University of Jember, 2024 Published online May 2024

## Penyelesaian Peraturan Daerah Bermasalah  Berdasarkan Asas Peraturan  Perundang-Undangan:  Studi  Kasus  Daerah Kabupaten Mukomuko, Kota Surakarta, dan Kota Bogor

## Syofina Dwi Putri Aritonang
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

## Ahmad Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

## Nabila Syahrani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

## Riana Susmayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

## Abstrak
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan pemerintah daerah  dapat  melaksanakan  urusan  pemerintahannya  sendiri  yang  dilandaskan  pada  asas otonomi  dan tugas  pembantuan.  Peraturan  daerah  (Perda)  harus dibentuk dengan tepat agar mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat apa saja yang perlu diatur dan diselesaikan. Perda  seharusnya  sejalan  dengan  asas  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  data  Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menyatakan sampai tahun 2021 setidaknya terdapat 347 Perda yang masih bermasalah, seperti Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, serta Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengacu pada permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Perda  yang  menjadi  objek penelitian bermasalah dalam pemberlakuannya. Permasalahan  tersebut seperti  adanya konflik norma  antara Perda  dengan aturan  hukum  diatasnya serta Perda  yang  berbeda  susbtansinya dengan putusan-putusan yang terbaru menguji  peraturan yang dijadikan pedoman oleh  Perda tersebut, yang akhirnya mengkibatkan timbulnya ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang berwenang dapat segera merevisi maupun mencabut aturan tersebut.
Kata  Kunci: Konflik  Norma,  Asas  Perundang-undangan,  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan Daerah.

## Abstract
Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that regional governments can carry out their own government affairs based on the principles of autonomy and assistance duties. Regional regulations must be formed appropriately to reflect the needs of society and what needs to be regulated and resolved. So regional regulations must be in line with the guidelines on the principles of statutory regulations. However, as KPPOD data states, up to 2021 there are at least 347 regional regulations that are still problematic. For example, Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes, Mukomuko Regency Regional Regulation

## 17 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Number  5  of  2016  concerning  Muslim  and  Muslim  Dress  for  Students,  and Bogor  City  Regional  Regulation Number 10 of 2018 concerning Non-Smoking Areas. The research uses normative juridical research methods with a statutory and regulatory approach, with primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research was carried out using documentation studies. The results of the research show that the regional regulations that the author used as a case study in this research have problems in their implementation. These problems include conflicts of norms and regional regulations that differ in substance from the latest decisions testing the regulations used as guidelines by these regional regulations, which ultimately results in the emergence of  legal  uncertainty  in  society.  Therefore,  the  competent  authorities  can  immediately  revise  or  revoke  these regulations.
Keywords: Principles of Statutory Regulations, Regional Government, Regional Regulations.

## I. PENDAHULUAN
Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan sangat strategis, khususnya  dalam  membuat  Perda  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan  dengan  asas  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  sehingga  hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan Perda adalah kesesuaian dan sinkronisasi dengan perundang-undangan lainnya. Sampai akhir 2016 ter data lebih dari 3000 Perda yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri di mana proses pembuatan Perda jelas sangat menghabiskan  nominal  keuangan  negara. 1 Dengan  demikian,  pembentukan  Perda saat ini  menunjukkan  masih  tidak  konsisten  dengan  bunyi  amanat  dari  pembentukan undang-undang. Terdapat faktor-faktor yang mendasari muatan Perda yang dirancang tidak  sesuai  dengan  substansi  bahkan  bertentangan  dengan  aturan  diatasnya  seperti hubungan  antara  instansi  Pemerintah  dengan aparat di  daerah  yang  selama  ini  masih kurang  efektif.  Selain  itu,  optimalisasi  yang  minim  dari  peran  Gubernur  dan  Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang  saat  ini  juga  menjadikan  Perda  tidak  memiliki  substansi  yang  jelas  dan  sesuai dengan kemanfaatannya.
Perda  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).  Materi  muatan  Perda  adalah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan,  dan  menampung  kondisi
1 Kompas Cyber Media, “Tjahjo: Persoalan Perbatasan yang Masih Rumit dengan Malaysia”, (19 May 2016), online:
KOMPAS.com
<https://nasional.kompas.com/read/xml/2016/05/19/18173791/tjahjo.persoalan.perbatasan.yang.masih.r umit.dengan.malaysia>.
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Perda terdiri atas: 2
1. Perda  Provinsi,  yang  berlaku  di  provinsi  tersebut.  Perda  Provinsi  dibentuk  oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Perda  Kabupaten/Kota,  yang  berlaku  di  kabupaten/kota  tersebut.  Perda Kabupaten/Kota  dibentuk  oleh  DPRD  Kabupaten/Kota  dengan  persetujuan bersama  Bupati/Walikota.  Perda  Kabupaten/Kota  tidak  subordinat  terhadap Perda Provinsi.
Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan  tugas  pembantuan.  Dalam  kaitan  ini  maka  sistem  hukum  nasional  memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda  yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum  (rechtszekerheid,  legal  certainty),  hal  tersebut  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara  hubungan  sistematik  antara  kaidah-kaidahnya,  kebakuan  susunan  dan bahasa,  dan  adanya  hubungan  harmonisasi  antara  berbagai  peraturan  perundang- undangan antara satu sama lain. 3
Urusan  pemerintahan  konkuren  dan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  daerah diatur  dalam  ketentuan  Pasal  11-14  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  telah diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Dalam  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  juga  telah  menetapkan  PP  Nomor  18  Tahun  2016 tentang  Pemerintah  Daerah  sebagai  pengganti  PP  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah.  Untuk  menjalankan  urusan  pemerintahan  daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  Pemerintah  Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang ‐ undangan.
Materi muatan Perda telah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:
“Materi  muatan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi”.
2 W Bagir Manan Riawan & Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).
3 Abdul Gani, Hukum dan Politik (Jakarta: Ghalia, 1990).

## 19 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan PUU antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan  Pasal  250  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Nomor 23  Tahun  2014 bahwa materi  Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 250 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ”bertentangan  dengan  kepentingan  umum”  adalah  kebijakan  yang  berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya  ketentraman/ketertiban  umum  serta  kebijakan  yang  bersifat diskriminatif.
Terdapat beberapa Perda yang masih belum selaras dengan perundang undangan di  atasnya,  baik  dari  muatan  undang  undang  atau  peraturan  di  atasnya.  Di  dalam kepenulisan ini di jelaskan ada beberapa Perda antara lainnya adalah Perda kota Bogor, Perda Mukomuko dan Perda Surakarta.
Pertama, di kota Bogor Sejumlah pedagang tradisional dan usaha kecil menengah (UKM) mengajukan permohonan uji materiil ( judicial review ) Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan tersebut telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan sudah tercatat dengan Nomor  Perkara  4P/HUM/2020.  Perwakilan  pedagang,  Mochammad  Herlangga menyatakan  Perda  KTR  Bogor  cacat  hukum  karena  dalam  pembentukannya  tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku serta mengandung ketentuan yang jauh  di  luar  kewajaran. 4 Salah  satu  yang  dipersoalkan  yaitu  pasal  16  ayat  2  mengenai larangan  pemajangan  ( display )  produk rokok.  Ini  adalah  ketentuan  yang  sama  dengan Pasal  16  Perda  KTR  Bogor  Nomor  12  Tahun  2009  yang  keliru  dan  melanggar  hukum sudah diakui Pemerintah Kota Bogor. Pengakuan kekeliruan dan pelanggaran hukum itu telah  dicantumkan  dalam  Berita  Acara  Kesepakatan  Penyelesaian  Sengketa  Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-litigasi tanggal 20 September 2018 yang digagas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya, muncul keresahan para pelaku usaha  akibat  ketidakpastian  usaha.  Berbagai  kontroversi,  reaksi-reaksi  negatif  serta kecaman serta kritik dari para pemangku kepentingan dan berbagai lapisan masyarakat juga turut mengemuka. Perda KTR Bogor merupakan contoh produk hukum yang tak konsisten.
Larangan yang tertera pada Pasal 16 Perda KTR Bogor No 10 Tahun 2018 merugikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait suatu produk. PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, masih memperbolehkan pemajangan produk. Larangan yang tertera pada Pasal 16 Perda KTR Bogor Nomor 10 Tahun 2018 merugikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait suatu produk. Larangan  pemajangan  produk  rokok  yang  bertabrakan  dengan  aturan  di  atasnya  juga
4 Tim  detikcom,  “Dilarang  Pajang  Display  Rokok,  Pedagang  Kecil  Gugat  Perda  Kota  Bogor  ke  MA”, online: detiknews <https://news.detik.com/berita/d-4877292/dilarang-pajang-display-rokok-pedagang- kecil-gugat-perda-kota-bogor-ke-ma>.
20  |  Penyelesaian Peraturan  Daerah  Bermasalah  Berdasarkan  Asas  Peraturan  Perundang-Undangan (Studi Kasus Daerah Kabupaten Mukomuko, Kota Surakarta, Kota Bogor)
dipandang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  berusaha.  Dalam  Putusan  ini Mahkamah Agung menolak masalah Perda yang bermasalah dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/P/HUM/2020. Menolak permohonan keberatan uji materiil para  pemohon terhadap  Perda  Kota  Bogor  Nomor  10  Tahun  2018,  tentang  Perubahan Atas  Perda  Kota  Bogor Nomor  12  Tahun  2009  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok untuk seluruhnya  atau  setidak-  tidaknya  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijk verklaard ). Akan tetapi, di dalam putusan ini tertulis nomenklatur seperti
“Bahwa hal -hal tersebut di atas juga telah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-litigasi tanggal 20 September 2018 (Bukti P-2a dan Bukti P-2b), di mana Pemerintah Kota Bogor  sendiri  telah  mengakui  adanya  kekeliruan  dan  pelanggaran  hukum  atas penerbitan Perda Bogor 12/2009 yang diubah dengan Perda Bogor 10/2018”
Kedua,  Perda  mengenai  pajak  daerah  di  kota  Surakarta  ini  mengatur  beberapa ketentuan mengenai pengenaan pajak, salah satunya adalah mengenai penetapan tarik pajak hiburan golf sebesar 30% yang terdapat pada Pasal 19 huruf k. Adapun ketentuan tersebut sejatinya merupakan aturan pelaksana dari Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal tersebut dibuktikan sebagaimana bagian mengingat angka 8 pada Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011. Namun, Pasal 42 ayat (2) huruf g melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan dengan UUD NRI Tahun 1945  dan  oleh  karena  itu  pula  pasal  tersebut  sudah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.
Ketiga, Perda di Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim  dan  Muslimah  Bagi  Siswa  juga  mengalami  permasalahan.  Penerapan otonomi daerah  membuka  peluang  yang  setiap  daerah  untuk  menafsirkan  otonomi  tersebut termasuk  dengan  membuat  beragam  Perda.  Muncul  fenomena  banyak  Perda  yang mengatur  persoalan  mengenai  keberagamaan  seseorang  dan/atau  kelompok  dengan maksud  melindungi,  mempertahankan  dan/atau  menjaga  berbagai  karakteristik  khas daerahnya. 5 Desentralisasi  memberi  ruang  yang  lebih  bagi  pemerintah  daerah  untuk membuat Perda dan peraturan lokal lainnya, termasuk Perda yang bernuansa Islam. Pada tahun 1999, jumlah Perda Syariah di seluruh Indonesia hanya ada empat, yang tersebar di empat kabupaten dan kota. Jumlah ini meningkat tajam dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada tahun 2013, jumlah Perda Syariah di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 400 buah. 6 Meskipun tidak ada Perda yang secara eksplisit menyebutkan Perda tersebut adalah  Perda  syariah,  isi  Perda  tersebut  secara  implisit  bernuansa  syariat  islam. Formalisasi  syariah  Islam  dalam  materi  muatan  Perda  sangat  beragam,  misalnya bagaimana berbusana muslim muslimah. Adapun contoh Perda bernuansa islam adalah
5 Hayatun Na’imah & Bahjatul Mardhiah, “Perda Berbasis Syari’ah dan Hubungan Negara -Agama dalam Perspektif Pancasila” (2017) 15:2 Mazahib 151– 167.
6 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis terhadap Asas -Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia” (2017) 7:1 41– 63.

## 21 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Perda  Kabupaten  Mukomuko  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Berpakaian  Muslim  dan Muslimah Bagi Siswa Perda syariah atau  Perda berbasis syariah dan implementasinya banyak  menimbulkan  kontroversi,  bukan  saja  dari  kalangan  non-muslim  yang menganggapnya  sebagai  Perda  diskriminatif,  namun  dari  kalangan  muslim  pun  serta para ahli hukum tata negara tidak jarang yang menolak pemberlakuan Perda ini karena dianggap tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia. 7
Pro kontra masalah Perda syariah ini sudah terjadi sejak lama hingga kini.  Perda yang mengacu dan bernuansa pada syariah yang sudah diundangkan di berbagai daerah menurut Pudjo Suharso adalah Perda yang cukup menjadi isu untuk ditelaah. 8 Namun, hal  ini  tidak  dapat  disamakan  dengan  Aceh  yang  merupakan  daerah  istimewah  dan memiliki qonun. Setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus  memenuhi  asas  materi  muatan  dalam  UU  PPPU.  Pancasila  menurut UU  PPPU sebagai  sumber  segala  sumber  hukum  negara  sesuai  dengan  Pembukaan  UUD  NRI Tahun  1945  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan perundang- undangan termasuk Perda tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 9
Pada  fakta  empirisnya  masih  sangat  banyak  Perda  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang undangan di atasnya. Uraian di atas adalah salah satu contoh kecil dari  ketidak  harmonisan  peraturan  perundang  undangan.  dianggap  tidak  mampu mewadahi  kepentingan  nasional,  tidak  mampu  mewadahi  konteks  sosial  setempat, bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  dan  tidak  aspiratif.  Perda  semacam  ini direkomendasikan untuk direvisi dan/atau dibatalkan.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (statute  approach). Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer,  sekunder,  yang  diperoleh  oleh  penulis  dari  penelusuran  bahan  hukum  berupa studi  pustaka  serta  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  argumentatif  yaitu penulis yang di dalam penelitian ini akan menentukan sikap yang didasarkan pada hasil penelusuran  bahan  hukum  dengan  memberikan  argumentasi  berupa  telaah  kritis maupun ulasan dari beberapa pandangan dalam menjawab penelitian ini.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang sering pula  disebut  sebagai doctrinal  research yang  menelaah  suatu  topik  permasalahan  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Sifat  penelitian hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  preskriptif. 10 Penelitian  preskriptif
7 Ari  Wibowo,  “Pengaturan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Solok  Nomor  6  Tahun  2002  tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (2007) 14:3 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 413 – 435.
8 Pudjo Suharso, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)” (2006) 16 Al - Mawarid: Jurnal Hukum Islam 180 – 190.
9 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Depok: Rajawali Pers, 2017).
10 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: ALFABETA CV, 2017).
22  | Penyelesaian  Peraturan  Daerah  Bermasalah  Berdasarkan  Asas  Peraturan  Perundang-Undangan (Studi Kasus Daerah Kabupaten Mukomuko, Kota Surakarta, Kota Bogor)
( prescriptive  research ),  yaitu  penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  suatu gambaran maupun merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang terjadi. 11 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Pertama, pendekatan perundang-undangan ( statuta approach ) yang dilakukan dengan  menelaah  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perda-perda  yang  dianggap  memiliki  permasalahan  hukum  dalam  pelaksanaannya  di masyarakat.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan ataupun melalui penelusuran ( searching ) baik melalui toko buku, perpustakaan, internet serta  tempat-tempat  lainnya  yang  menyediakan  sumber  yang  berkenaan  dengan permasalahan  penelitian. 12 Adapun  Teknik  analisis  bahan  hukum  dilakukan  melalui langkah-langkah berikut : (a) mengindentifikasi sumber bahan hukum di mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya; (b)  menginventarisasi  bahan  hukum  yang  diperlukan  peneliti  melalui  daftar  isi  pada produk  hukum  tersebut;  (c)  mencatat  dan  mengutip  bahan  hukum  yang  diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan  perolehannya;  dan  (d)  menganalisis  berbagai  bahan  hukum  yang  diperoleh  itu sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan  penelitian;  (e)  menarik  kesimpulan  dan  (f) mengajukan saran.

## III. PEMBAHASAN
A. Problematika Pelaksanaan yang terjadi pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018.
Hubungan antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah  di  Indonesia  telah diatur  pada  UU Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Apabila  merujuk  kepada  teori model  hubungan  antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah  milik  Clarke  dan  Steward hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dapat terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
1) The Relative Autonomy Model , yaitu pemerintah pusat yang memberikan kebebasan yang relative besar kepada pemerintah daerah dengan syarat tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat;
2) The Agency Model , yaitu model hubungan dimana pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadannya terlihat lebih sepertii agen pemerintah  pusat  yang  memiliki  tugas  untuk  menjalankan  kebijaksanaan pemerintah pusat;
11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Pers, 2020).
12 Ibid .
3) The  Interaction  Model, yaitu  bentuk  model  hubungan  di  mana  kedudukan  peran pemerintah daerah dapat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 13
Salah satu bentuk implementasi hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia adalah dengan diperbolehkannya pemerintah daerah membuat peraturan daerahnya  sendiri.  Penyerahan  sebagian  besar  kewenangan  pemerintahan  kepada pemerintah  daerah,  telah  menempatkan  pemerintah  daerah  sebagai  ujung  tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.  Dalam  kaitan  ini  peran  dan  dukungan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan perundang-undangan  sangat  strategis,  khususnya  dalam  membuat  Perda  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyatakan bahwa:
“ Pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan .” 14
Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada  daerah  untuk  menetapkan  Perda.  Oleh  karena  itu,  Perda  diharapkan  dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana aturan  hukum  lainnya  memiliki  fungsi  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum ( rechtszekerheid , legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum tersebut tentunya aturan  hukum  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  antara  lain  konsisten  dalam perumusan,  terpelihara  hubungan  sistematik  antara  kaidah-kaidahnya,  kebakuan susunan  dan  bahasa,  dan  adanya  hubungan  harmonisasi  antara  berbagai  peraturan perundang-undangan antara satu sama lain.
Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disingkat UUP3) menyatakan bahwa:
“ Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi  materi  muatan  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi daerah  dan  tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. ” 15
Perda  memiliki  kedudukan  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, terutama  pemerintahan  daerah,  oleh  karena  itu  menjadi  penting  bahwa  Perda  perlu untuk  disusun  secara  tepat  baik  secara  materil  maupun  formil  sesuai  dengan  kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya, sampai dengan tahun 2021  silam  Analis  Kebijakan  Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (yang
13 Septi  Nur  Wijayanti,  “Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014” (2017) 23:2 JMH 186– 199.
14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , 18 (6).
15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , 14.
selanjutnya  disingkat  KPPO)  menyatakan  masih  menemukan  sekitar  347  Perda  yang tergolong  bermasalah. 16 Terdapat  faktor-faktor  yang  mendasari  Perda  yang  dirancang tidak  sesuai  dengan  substansi  bahkan  bertentangan  dengan  aturan  diatasnya  seperti hubungan  antara  instansi  Pemerintah  dengan aparat di  daerah  yang  selama  ini  masih kurang  efektif,  selain  itu  optimalisasi  yang  minim  dari  peran  Gubernur  dan  Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang  saat  ini  juga  menjadikan  Perda  tidak  memiliki  substansi  yang  jelas  dan  sesuai dengan kemanfaatannya. Beberapa contoh Perda bermasalah ditemukan pada beberapa daerah  di  Indonesia.  Tumpang  tindih  aturan  hukum  yang  terjadi  antara  Peraturan Pemerintah dengan Perda:

## 1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Problematika  pelaksanaan  Perda  kota  surakarta  pada  pasal  19  huruf  k,  ketentuan tersebut  merupakan  aturan  pelaksana  dari  Pasal  42  ayat  (2)  UU  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Di  mana  aturan  tersebut  mengenai  pengenaan  pajak  hiburan  golf sebesar 30 %. Penempatan golf sebagai hiburan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berakibat pada adanya pembebanan pajak tambahan yaitu Pajak  Hiburan,  dimana  golf  dianggap  sebagai  hiburan,  yang  harus  disetorkan  kepada Pemerintah Daerah dengan besaran berdasarkan Perda masing-masing.
Hal tersebut menyebabkan adanya pembebanan yang memberatkan wajib pajak dimana  para  Pemohon  yang  seharusnya  memiliki  kedudukan  hukum  sebagai  pelaku usaha di bidang olahraga juga ditempatkan sebagai pelaku usaha di bidang jasa hiburan, yang  mengakibatkan  para  Pemohon  harus  menanggung  beban  pajak  yang  tidak  sama dengan  pelaku  usaha  di  bidang  olahraga  lain  yang  memiliki  kategori  sama  dengan olahraga golf dan juga penyedia jasa lapangan olahraga yang lain.
Pasal 42 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kota surakarta telah menempatkan olahraga golf dalam satu kategori hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan lain sebagainya. Pengkategorian tersebut akan merubah pencitraan golf dari sebuah olahraga menjadi sebuah hiburan. Hal ini akan menggiring pemahaman yang salah dalam masyarakat karena masyarakat nantinya dapat memiliki  anggapan  bahwa  melakukan  kegiatan-kegiatan  seperti  pergi  ke  diskotik, karaoke,  klab  malam  dan  lain  sebagainya  adalah  sama  dengan  melakukan  kegiatan olahraga.  Adanya  pembedaan  yang  signifikan  tersebut  membuktikan  bahwa  Pasal  42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Perlindungan  terhadap  hak-hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama
16 antaranewscom, “KPPOD temukan 347 peraturan daerah bermasalah”, (14 April 2021), online: Antara News <https://www.antaranews.com/berita/2101386/kppod-temukan-347-peraturan-daerah- bermasalah>.
dihadapan hukum dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatur hal sebagai berikut:
“ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum .”
Selain  menjamin  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakukan  yang  sama  dihadapan hukum, konstitusi Republik Indonesia juga mengatur bahwasannya setiap orang berhak atas  kebebasan  dari  setiap  bentuk  perlakuan  diskriminatif  atas  dasar  apapun, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu:
“ Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif .”
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Musilm dan

## Muslimah bagi Siswa.
Perda  Kabupaten  Mukomuko  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Berpakaian  Muslim  dan Muslimah  Bagi  Siswa,  Perda  ini  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  patokan  norma dalam berpakaian muslim dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari- hari  sebagai  wujud  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT.  Setiap  siswa  yang beragama  Islam  diwajibkan  berbusana  muslim  dan  muslimah  dan  dilaksanakan  pada lembaga pendidikan formal dan non formal dan pakaian muslim yang dikenakan tidak tembus pandang dan tidak ketat. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi dan atau pejabat lain yang di tunjuk kepala daerah berdasarkan keputusan bupati serta seluruh lapisan masyarakat.
Secara  praktik  empiris  Perda  Mukomuko  menuai  kontroversi,  bukan  saja  dari kalangan  non-muslim  yang  menganggapnya  sebagai  Perda  diskriminatif,  namun  dari kalangan  muslim  pun  serta  para  ahli  hukum  tata  negara  tidak  jarang  yang  menolak pemberlakuan  Perda  ini  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  hukum  ketatanegaraan Indonesia.  Perda tersebut  merupakan    Perda  berbasis syariah.  Adapun  pada dasarnya Perda berbasis syariah di Indonesia dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan pendapat pro dan kontra yang datang tidak hanya dari kalangan non muslim namun juga dari kalangan muslim serta para ahli hukum tatanegara juga menganggap Perda berbasis syariah sebagai aturan yang diskriminatif karena tidak dianggap sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia serta keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia.
Perda  tersebut tidak memikirkan  semua  golongan,  indonesia  merupakan  negara pluralisme atau terkenal dengan negara keberagam yang sangat tinggi. Di dalam Perda tersebut mengedepankan satu golongan tampa melihat keadilan dari golongan yang lain, bisa  di  katakan  Perda  tersebut  dianggap  diskrimintaif  dan  melanggar  hak  kebebasan golongan lain. Jika dikaitkan dengan menggunakan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku sejatinya telah melanggar beberapa asas yang terdapat pada Pasal 6 huruf
e, f, g dan h UUP3 yaitu, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan dan asas kesamaan kedudukan hukum.

## 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 mengatur beberapa tempat yang termasuk sebagai wilayah KTR di kota Bogor  yang terdiri atas 9 (sembilan) tempat. 17 Perda  tersebut  bertujuan  memberikan  perlindungan  dari  bahaya  asap  rokok  bagi perokok aktif dan atau perokok pasif, jaminan atas ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat kota Bogor, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun  sayangnya,  berbanding  terbalik  dengan  tujuan  dari  pembuatan  Perda tersebut,  pada  pemberlakuannya  di  masyarakat  justru  menimbulkan  banyak problematika. Salah satu problematika yang muncul dari pemberlakuan Perda tersebut adalah disebabkan dengan adanya benturan hukum yang terjadi. Pertentangan hukum tersebut menandakan adanya ketidakonsistenan aturan terdapat pada  Perda tersebut. Inkosistensi tersebut khususnya terjadi pada Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2018 dengan Pasal 50 ayat (2)  PP Nomor 109 Tahun 2012 yang secara urutan hierarki perundang-undangan telah jelas berada diatas Perda kedudukannya. Adapun bunyi dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018:
“ Selain  larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  orang  dan/atau lembaga  dan/atau  badan  yang  menjual  rokok  di  tempat  umum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan “ disini tersedia rok ”.” 18
Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012:
“ Larangan  kegiatan  menjual,  mengiklankan,  dan  mempromosikan  Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok .” 19
Apabila  melihat  bunyi  klausul  dari  kedua  pasal  tersebut  sejatinya  dapat disimpulkan  bahwa  salah  satu  poin  penting  yang  terdapat  pada  Perda  tersebut  ialah ketentuan  yang melarang  pemajangan  produk  rokok  di  etalase toko.  Sementara  di  PP Nomor 109 Tahun 2012 pemajangan produk rokok di etalase toko masih diperbolehkan.
17 Vide . Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10  Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa : “ (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tempat umum; b. tempat kerja; c. tempat  ibadah;  d.  tempat  bermain  dan/atau  berkumpulnya  anak-anak;  e.  kendaraan  angkutan  umum;  f.  lingkungan tempat proses belajar mengajar; g. sarana kesehatan; h. sarana olahraga; dan i. tempat lainnya yang ditetapkan.”
18 Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
19 Pasal  50  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2012  tentang  Pengamanan  Bahan  yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

## 27 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Akibatnya,  benturan  norma  tersebut  menimbulkan  masalah  lebih  lanjut,  seperti masyarakat  yang  mendapat  ketidakpastian  hukum  akan  aturan  mana  yang  berlaku. Selain  itu  pula,  banyak  masyarakat  yang  merasa  bahwa  hak  konsumen  untuk mendapatkan  informasi  yang  benar  dan  jelas  terkait  suatu  produk  rokok  telah terlanggar. Sementara bagi para pedagang dan pengusaha rokok berpotensi mengalami omset pemasukan yang menurun.
Merespons  penerbitan  Perda  tersebut  para  pedagang  rokok  dan  usaha  kecil menengah (UKM) Kota Bogor mengajukan permohonan uji materiil Judicial Review Perda Kota  Bogor  Nomor  10  Tahun  2018  yang.  Gugatan  tersebut  telah  dilayangkan  dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020. Akan tetapi, gugatan tersebut dinyatakan ditolak oleh MA dengan alasan majelis hakim lebih mengutamakan alasan kesehatan masyarakat kota Bogor, namun tanpa lebih lanjut mempertimbangkan aspek ekonomi yang berdampak bagi para pengusahan rokok terkait di kota Bogor. Oleh karena itu penulis berpendapat, walaupun  telah  ada  putusan  MA  mengenai  uji  materil  Perda  Nomor  10  Tahun  2018, putusan  tersebut  sejatinya  belum  dapat  menjawab  secara  keseluruhan  problematika yang muncul akibat adanya penerbitan Perda, terutama mengenai hal conflict of norm yang terjadi antara Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2018 dengan Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012.
Oleh  karena  itu,  melihat  Perda  yang  bermasalah  atau  bertentangan  terdapat ketidak  efektifan  aturan  yang  berlaku  di  Masyarakat  mengakibatkan  ketidak  pastian hukum.  Penulis  berpendapat  teori  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  terutama  dalam  mengatasi permasalahan  tersebut  dari  segi  aspek  kepastian  dan  efektifitas  pelaksanaan.  Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut merupakan kepastian hukum.
B. Upaya penyelesaian terhadap peraturan daerah bermasalah berdasarkan perspektif asas peraturan perundang-undangan (studi kasus : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018).
1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Perda  mengenai  pajak  daerah  di  kota  Surakarta  ini  mengatur  beberapa  ketentuan mengenai  pengenaan  pajak,  salah  satunya  adalah  mengenai  penetapan  tarik  pajak hiburan  golf  sebesar  30%  yang  terdapat  pada  Pasal  19  huruf  k.  Adapun  ketentuan tersebut sejatinya merupakan aturan pelaksana dari Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  hal  tersebut  dibuktikan sebagaimana bagian mengingat angka 8 pada Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011. Namun,  Pasal  42  ayat  (2)  huruf  g  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 52/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karena itu pula pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun pada intinya alasan permohonan pada putusan tersebut adalah sebagai berikut:
28  |  Penyelesaian  Peraturan  Daerah  Bermasalah  Berdasarkan  Asas  Peraturan  Perundang-Undangan (Studi Kasus Daerah Kabupaten Mukomuko, Kota Surakarta, Kota Bogor)
“ Penempatan  golf  sebagai  hiburan  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  huruf  g  UU  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  berakibat  pada  pembebanan  pajak  yang  berbeda antara para Pemohon dengan para pelaku olahraga lainnya yang juga bergerak di bidang penyediaan jasa lapangan olahraga. Tentunya pembebanan tersebut tidak hanya  merugikan  para  Pemohon  selaku  wajib  pajak,  tetapi  juga  akan  sangat merugikan para pemain/atlet golf sebagai subjek hukum yang dibebankan pajak hiburan  manakala  mereka  berolahraga  dengan  menggunakan  sarana  berupa lapangan golf. . Dengan demikian, telah terbukti bahwa pemberlakuan frasa “golf” dalam Pasal  42  ayat  (2)  huruf  g  UU  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah telah membuat pembedaan kedudukan hukum antara pelaku usaha di bidang olahraga golf dengan pelaku usaha di bidang olahraga lainnya, dan dengan demikian, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (1) UUD 1945 .” 20
Melalui putusan tersebut sejatinya dapat diketahui bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g  yang  terdapat  pada UU Nomor  28  Tahun  2009  yang  menjadi  aturan  pedoman  bagi Pasal  19  huruf  K  Perda  Kota  Surakarta  Nomor  4  Tahun  2011  sudah  tidak  dijadikan pedoman kembali karena sudah dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun,  sampai  dengan saat  ini  belum ada  perubahan  substansi  yang  dilakukan  pada Perda tersebut. Hal ini tentu saja telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang terdapat pada Pasal 5 huruf c UUP3. 21 Mengenai permasalahan tersebut  penulis  menyarankan  agar  Pemkot  Surakarta  dapat  segera  merevisi  dengan mencabut  pasal-pasal  yang  bertentangan  tersebut  agar  tidak  terjadi  konflik  hierarki perundang-undangan lebih lanjut.

## 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Musilm dan Muslimah bagi Siswa.
Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 berdasarkan bagian menimbangnya dinyatakan  dibentuk  sebagai  salah  satu  implementasi  pelaksanaan  syariat  agama khususnya umat Islam dalam berpakaian menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari, oleh  karena  itu  dalam  aturan  ini  menentukan  pakaian-pakaian  tertentu  apa  saja  yang diperbolehkan  dipakai  oleh  para  muslim  dan  muslimah.  Berdasarkan  penjelasan tersebut,  sejatinya  Perda  ini  memiliki  tujuan  yang  positif  untuk  menegakkan  syariat agama  Islam,  namun  sayangnya  pada  pelaksanannya  Perda  ini  justru  menimbulkan permasalahan baru, misalnya saja memunculkan kecemburuan sosial bagi umat nonislam yang  juga  akan  berpotensi  menimbulkan  ancaman  terhadap  ketertiban  umum
20 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  52/PUU-IX/2011  mengenai  Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 10.
21 Vide .  Pasal  5  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  menyatakan  bahwa,  “Yang  dimaksud dengan  “ asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus  benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan .”
kedepannya. Hal tersebut disebabkan karena Perda ini hanya mencakup ruang lingkup umat muslim saja. 22
Perda  tersebut  sejatinya  merupakan  salah  satu  Perda  berbasis  syariah.  Adapun pada dasarnya Perda berbasis syariah di Indonesia dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan  pendapat  pro  dan  kontra  yang  datang  tidak  hanya  dari  kalangan  non muslim  namun  juga  dari  kalangan  muslim  serta  para  ahli  hukum  tatanegara  juga menganggap  Perda  berbasis  syariah  sebagai  aturan  yang  diskriminatif  karena  tidak dianggap  sesuai  dengan  hukum  ketatanegaraan  Indonesia  serta  keberagaman  yang terdapat pada masyarakat Indonesia. 23
Apabila  dianalisis  secara  lebih  mendalam  Perda  ini  juga  dapat  dikatakan bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  (yang  selanjutnya  disingkat  HAM)  yang didasarkan  pada  beberapa  argumentasi  misalnya  saja  seperti  hak  untuk  memperoleh keadilan,  namun  dengan  adanya  Perda  syariah  tersebut  yang  hanya  mengatur kepentingan  umat  muslim  maka  dapat  dikatakan  diskriminasi  bagi  para  umat nonmuslim,  dimana  sebuah  peraturan  seharusnya  dapat  menjadi  kebijakan  yang melindungi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu pula mengenai hak atas kebebasan seharusnya  semua  orang  memiliki  kebebasan  pribadi  termasuk  kebebasan  dalam berpakaian yang didasarkan pada kehendak serta keyakinannya sendiri maupun dalam hal agama tidak dapat dipaksa-paksakan karena dalam melaksanakan syariat Islam akan lebih  tepat  jika  dikembalikan  kepada  urusan  pribadi  masing-masing  orang  dengan tuhannya,  namun  dalam  Perda  ini  justru  seperti  membatasi  seseorang  untuk mendapatkan hak atas kebebasan tersebut, terutama bagi para umat muslim. 24
Permasalahan mengenai  aturan  yang  bersifat  diskriminasi  dalam  Perda  tersebut apabila  dianalisis  menggunakan  asas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sejatinya telah melanggar beberapa asas yang terdapat pada Pasal 6 huruf e, 25 , f 26 , g 27 dan h, 28 UUP3 yaitu, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan dan asas
22 Robiatul  Adawiyah  &  Lita  Tyesta  Addy  Listya  Wardhani,  “Analisis  Perda  Kabupaten  Mukomuko Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Berpakaian  Muslim  dan  Muslimah  Bagi  Siswa  Berdasarkan  Teori Peraturan Perundang- Undangan” (2020) 5:2 JJJIH 37.
23 Ibid . 24 Ibid . 25 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menyatakan bahwa : “ Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .”
26 Vide .  Pasal  6  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan menyatakan bahwa : “ Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara .”
27 Vide .  Pasal  6  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan menyatakan bahwa : “ Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara .” 28 Vide. Pasal  6  huruf  h  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan menyatakan bahwa : “ Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum
30  |  Penyelesaian  Peraturan  Daerah  Bermasalah  Berdasarkan  Asas  Peraturan  Perundang-Undangan (Studi Kasus Daerah Kabupaten Mukomuko, Kota Surakarta, Kota Bogor)
kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan yang pada intinya menentukan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk yang ada dan tidak boleh berisikan ketentuan yang membedakan latar belakang salah satunya  adalah  agama.  Perda  tersebut  dikatakan  sebagai  aturan  yang  diskriminatif karena pada dasarnya Perda tersebut tidak dapat disamakan dengan Aceh misalnya yang memiliki  status  sebagai  daerah  istimewa  dan  memiliki  qonun.  Oleh  karena  itu, diperlukan  adanya  harmonisasi  substansi  dari  Perda  tersebut,  karena  pada  dasarnya Perda  yang  merupakan  aturan  pelaksana  dari  sebuah  undang-undang  tidak  boleh bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, sebagaimana ketentuan Perda yang bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 6 UUP3.

## 3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Tumpang  tindih  aturan  hukum  yang  terjadi  antara  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  109  Tahun  2012 tentang  Pengamanan  Bahan  yang  Mengandung  Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (yang selanjutnya disingkat PP Nomor 109 Tahun 2012) dengan Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (yang selanjutnya  disingkat  Perda  Kota  Bogor  Nomor.  10  Tahun  2018)  selain  menyebabkan terlanggarnya asas lex superior derogate legi inferiori dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan juga menimbulkan berbagai polemik di masyarakat
Pertentangan aturan yang terjadi pada kedua aturan hukum tersebut adalah pada Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa masih diperbolehkan bagi para penjual rokok untuk mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau di tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok (yang selanjutnya disingkat KTR) 29 atau dengan kata lain para penjual masih diperbolehkan untuk memajang  produk  rokoknya  di  etalase.  Hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Bogor Nomor 10  Tahun 2018 yang mengatur bahwa para penjual yang menjual rokok di tempat umum dilarang memperlihatkan secara jelas jenis, produk  rokok,  dan  hanya  diperbolehkan  menunjukkan  tanda  tulisan  “disini  tersedia rokok”, 30 artinya  adalah  para  penjual  tidak  memperbolehkan  memajang  produk rokoknya di etalase.
dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang -undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial .” 29 Vide . Pasal 50 ayat (2) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyatakan bahwa, “ (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.”
30 Vide . Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa, “ (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi da pat ditunjukkan dengan tanda tulisan ”disini tersedia rokok ”.

## 31 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Perda  Kota  Bogor  Nomor  10  Tahun  2018  sebagaimana  pendapat  Pengamat Ekonomi STIE Kesatuan, Syaifuddin Zuhdi berpotensi besar akan menurunkan omset pendapatan  para  pedagang  maupun  pengusaha  rokok  di  kawasan  Kota  Bogor.  Oleh karena itulah Perda tersebut juga dinilai tidak mempertimbangkan secara lebih lanjut mengenai  sektor  ekonomi. 31 Selain  itu,  secara  aspek  hierarki  peraturan  perundang- undangan isi dari Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 khususnya mengenai larangan pemajangan produk rokok di etalase pada tempat umum jelas telah bertentangan dengan aturan  hukum  diatasnnya  yaitu  PP  Nomor  109  Tahun  2012  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  sebelumnya.  Hal  tersebut  telah  jelas  melanggar  asas lex superior  derogate  legi inferiori sebagaimana yang telah diimplementasikan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  yang telah  diubah  dengan  UU  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (yang selanjutnya disingkat UUP3). 32
Walaupun Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA) melalui Putusan Nomor 4 P/HUM/2020 telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 yang hasilnya menolak permohonan keberatan hak uji materil dari para pemohon, 33 penulis berpendapat bahwa putusan  tersebut  kurang  tepat  karena  dalam  pertimbangannya  majelis  hakim  tidak menjelaskan secara rinci alasan penolakan permohonan terutama pada bagian pemohon yang menilai  Perda Nomor 10 Tahun 2018 bertentangan dengan PP Nomor 109 Tahun 2012. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan :
“Bahwa secara normatif objek hak uji materiil (HUM) tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, namun perlu dipahami juga ketentuan lain bagi perlindungan terhadap orang lain dari pengaruh negatif produk tembaka u ….;”.
Pertimbangan Majelis Hakim pada pernyataan tersebut menurut hemat penulis nampak seperti mengesampingkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi dalam proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  sebagaimana  terdapat  pada Pasal 5 huruf c UUP3. 34 Pertimbangan Majelis Hakim terlihat hanya mementingkan 1
31 “Pedagang di Kota Bogor Keluhkan Perda Kawasan Tanpa Rokok”, online: <https://mediaindonesia.com/humaniora/169904/pedagang-di-kota-bogor-keluhkan-perda-kawasan- tanpa-rokok>.
32 Vide .  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, “ (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. ”
33 Putusan Nomor 4 P/HUM/2020, h. 96.
34 Vide .  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan menyatakan bahwa, “ Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan .”
(satu) aspek saja, yaitu kesehatan. Hal tersebut menurut pendapat penulis kurang tepat karena  dalam  pemberlakuan  suatu  aturan  hukum  akan  berimplikasi  pada  kehidupan banyak orang sehingga diperlukan pertimbangan dari berbagai aspek kehidupan yang seimbang,  misalnya  saja  dari  aspek  ekonomi.  Hal  tersebut  diperkuat  kembali,  bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018  tidak  bertentangan dengan  PP  Nomor  109  Tahun  2012  tidak  didasarkan  dengan penjelasan  mengenai  kerugian-kerugian  ekonomi  yang  berpotensi  besar  dialami pedangang dan pengusaha rokok di kota Bogor yang timbul akibat larangan pemajangan produk rokok di etalase.
Oleh  karena  itu,  menurut  penulis  sebagai  upaya  penyelesaian  tumpang  tindih kedua aturan tersebut diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tersebut penulis dasarkan pada konsep yang terdapat pada asas lex superior derogat legi inferiori serta teori jenjang norma hukum ( stufentheorie ) oleh Hans Kelsen. Asas lex superior derogat legi inferiori memiliki  makna  bahwa suatu norma  atau  aturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi akan mengesampingkan aturan hukum yang hierarkinya lebih rendah. 35 Sejalan dengan asas tersebut, Hans Kelsen mengemukakan pandangannya mengenai hierarki peraturan perundang-undangan melalui teorinya yaitu teori jenjang norma  hukum  ( stufentheorie ).  Hans  Kelsesn  berpandangan  bahwa  norma  hukum  itu adalah berjenjang-jenjang serta berlapis-lapis di dalam suatu tata susunan atau hierarki, misalnya saja seperti norma yang lebih rendah berlaku, bersumber serta berdasar pada norma yang lebih tinggi, sementara norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinngi lagi demikian seterusnya sampai dengan norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat fiktif dan hipotesis atau yang seringkali disebut Norma Dasar ( groundorm ). 36
Asas  dan  teori  tersebut  sejatinya  di  Indonesia  sendiri  telah  diimplementasikan pemberlakuannya melalui UUP3, yang salah satu ketentuannya telah mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) UUP3. Sehingga, pada dasarnya tumpang tindih norma yang terjadi antara Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012 dengan Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tersebut dapat diselesaikan dengan analisis Pasal 7 ayat (1) UUP3. Pasal 7 ayat (1) huruf e dan g telah menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Perda kabupaten/kota secara urutan hierarki. Hal tersebut memiliki konsekuensi  bahwa  Perda  kabupaten/kota  merupakan  aturan  pelaksana  Peraturan Pemerintah,  sehingga  menjadi  wajib  bahwa  isi  muatan  substansi  dari  Perda kabupaten/kota harus sejalan dengan apa yang terdapat pada Peraturan Pemerintah.
Berkaitan  dengan  penjelasan  tersebut,  Perda  Kota  Bogor  Nomor  10  Tahun  2018 merupakan aturan pelaksana dari PP Nomor 109 Tahun 2012, hal tersebut sebagaimana angka  5  bagian  mengingat  Perda  Nomor  10  Tahun  2018.  Oleh  karena  terdapat ketidaksinkronan  antara  Pasal  16  ayat  (2)  Perda  Kota  Bogor  Nomor  10  Tahun  2018
35 Nurfaqih Irfani, “ Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum ” (2020) 16:3 305– 325.
36 Gede Marhandra et all Atmaja, Hukum Perundang-Undangan (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).
dengan Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2019 maka berdasarkan analisis asas lex superior derogat legi inferiori serta teori jenjang norma milik Hans Kelsen telah terlihat jelas bahwa Perda Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 bertentangan dengan aturan yang berada  diatasnya  yaitu  PP  Nomor  109  Tahun  2019.  Oleh  karena  itu  menurut  hemat penulis,  agar  tercipta  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dan  agar pemberlakukannya  tidak  menimbulkan  ketidakpastian  di  masyarakat,  maka  Pasal  16 ayat  (2)  Perda  Kota  Bogor  Nomor  10  Tahun  2018  perlu  direvisi  agar  sejalan  dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012.

## IV. PENUTUP
Analis  Kebijakan  Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD) menyatakan  sampai  dengan  tahun  2021  setidaknya  terdapat  347  Perda  yang  masih bermasalah. Berdasarkan hasil analisis penulis Perda tersebut misalnya saja seperti Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011, Perda Kab. Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 serta Perda  Kota  Bogor  Nomor  10  Tahun  2016.  Masing-masing  Perda  tersebut  dalam pelaksaannya  masih  bermasalah  mulai  dari  aturan  yang  bertentangan  dengan  norma yang  lebih  tinggi  sampai  dengan substansi  menimbulkan  diskriminasi.  Pada dasarnya asas  peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat  pada  Pasal  5  dan  6  UUP3  telah memberikan  pedoman  dalam  pembuatan  suatu  aturan  hukum,  namun  kenyatannya masih saja banyak Perda yang belum mengimplementasikan asas-asas tersebut.
Oleh  karena  itu,  penulis  menyarankan  agar  para  pihak  yang  berwenang  dalam membuat  Perda  seharusnya  memperhatikan  terlebih  dahulu  mengenai  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  dan  baik  Perda  yang bermasalah pada pelaksanannya agar dapat segera diubah atau dicabut.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (Depok: Rajawali Pers, 2017).
Atmaja, Gede Marhandra et all, Hukum Perundang-Undangan (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).
Gani, Abdul, Hukum dan Politik (Jakarta: Ghalia, 1990).
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi (Bandung: ALFABETA CV, 2017).
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Pers, 2020).
Riawan,  W  Bagir  Manan  &  Kresno  Budi  Harsono, Legislatif  Drafting  Teori  dan  Teknik Pembuatan Peraturan Daerah (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).

## Jurnal
Adawiyah, Robiatul & Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Analisis Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa Berdasarkan Teori Peraturan Perundang- Undangan” (2020) 5:2 JJJIH 37.
Hanum,  Cholida,  “Analisis  Yuridis  terhadap  Asas -Asas  Pembentukan  dan  Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia” (2017) 7:1 41– 63.
Irfani,  Nurfaqih,  “ASAS  LEX  SUPERIOR,  LEX  SPECIALIS,  DAN  LEX  POSTERIOR: PEMAKNAAN,  PROBLEMATIKA,  DAN  PENGGUNAANNYA  DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM” (2020) 16:3 305– 325.
Na’imah,  Hayatun  &  Bahjatul  Mardhiah,  “Perda  Berbasis  Syari’ah  dan  Hubungan Negara- Agama dalam Perspektif Pancasila” (2017) 15:2 Mazahib 151– 167.
Nur  Wijayanti,  Septi,  “Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014” (2017) 23:2 JMH 186 – 199.
Suharso,  Pudjo,  “Pro  Kontra  Implementasi  Perda  Syariah  (Tinjauan  Elemen Masyarakat)” (2006) 16 Al -Mawarid: Jurnal Hukum Islam 180 – 190.
Wibowo,  Ari,  “Pengaturan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Solok  Nomor  6  Tahun  2002 tentang  Berpakaian  Muslim  dan  Muslimah  dalam  Perspektif  Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (2007) 14:3  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 413– 435.
Sumber Berita antaranewscom, “KPPOD temukan 347 peraturan daerah bermasalah”, (14 April 2021), online: Antara News <https://www.antaranews.com/berita/2101386/kppod- temukan-347-peraturan-daerah-bermasalah>.
detikcom, Tim, “Dilarang Pajang Display Rokok, Pedagang Kecil Gugat Perda Kota Bogor ke  MA”,  online: detiknews <https://news.detik.com/berita/d-4877292/dilarang- pajang-display-rokok-pedagang-kecil-gugat-perda-kota-bogor-ke-ma>.
Media,  Kompas  Cyber,  “Tjahjo:  Persoalan  Perbatasan  yang  Masih  Rumit  dengan
Malaysia”, (19 May 2016), online: KOMPAS.com <https://nasional.kompas.com/read/xml/2016/05/19/18173791/tjahjo.persoalan.perb atasan.yang.masih.rumit.dengan.malaysia>.
“Pedagang  di  Kota  Bogor  Keluhkan  Perda  Kawasan  Tanpa  Rokok”,  online:
<https://mediaindonesia.com/humaniora/169904/pedagang-di-kota-bogor- keluhkan-perda-kawasan-tanpa-rokok>.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.