## MEMBANGUN TATANAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT MADANI *
Oleh : Atih Rohaeti D. **

## ABSTRAK
Reformasi total tengah berlangsung di Indonesia hendak membangun suatu Tatanan Indonesia Baru berbentuk Masyarakat Madani, yakni masyarakat yang selalu berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri melalui pemikiran kreatif warganya dalam menghadapi berbagai tuntutan yang selalu meningkat dan berubah.  Renungan Anwar Ibrahim tentang pentingnya perekonomian yang kuat dan tangguh sebagai prasyarat berkembangnya masyarakat madani, menimbulkan simulasi seperti apa kebijakan ekonomi utama yang dimaksud.
Konkrinitas tatanan perekonomian masyarakat madani adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, yakni perekonomian yang melibatkan partisipasi rakyat banyak,  yang merupakan mata pencaharian rakyat banyak,yang memberikan manfaat bagi rakyat banyak, serta yang pemilikannya oleh rakyat banyak. Upaya membangun tatanan perekonomian masyarakat madani yang holistik dan bekesinambungan ini harus merupakan langkah integral dan simultan dengan pembangunan bidang politik, hukum, pendidikan, dan budaya, karena tatanan masyarakat madani berkaitan dengan masalah budaya dan sikap hidup masyarakat.
* Makalah Juara Harapan ke II, LKTI dosen Unisba Tahun Akademik 1999-2000
** Atih Rohaeti D. adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Unisba.

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Kepemimpinan moral mahasiswa sejak dua tahun lalu membuat banyak pihak sadar bahwa kita hidup dalam terowongan (Wimar, 1999). Dorongan kuat untuk meraih titik terang di ujung terowongan telah berpacu bersama waktu, emosional, kecemasan, dan harapan yang melelahkan. Terpilihnya dwitunggal Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri semoga mengakhiri kelelahan ini dan tidak terjebak kembali pada terowongan berikutnya yang sama-sama menyesakkan. Kelahiran kepemimpinan baru dari rahim demokrasi tersebut membuktikan bahwa langkah awal dalam reformasi politik sudah ditempuh, dan diharapkan dapat menjadi embrio dari kebangkitan menuju Indonesia Baru.
Tatanan Indonesia Baru versi Senat ITB berisi masyarakat terbuka, yakni berbentuk masyarakat madani yang selalu berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri melalui pemikiran kreatif warganya dalam menghadapi berbagai tuntutan yang selalu meningkat dan berubah. Masyarakat demikian ini dihasilkan melalui proses perubahan yang mengadaptasikan keinginan warganya untuk berubah menuju ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi dalam evolusi kehidupan bermasyarakat, sebagai hasil kompetisi yang sehat antar kekuatan sosio-kulturnya ( Senat ITB, 1998 ).
Bergulirnya masyarakat ke arah masyarakat terbuka yang dituju adalah melalui reformasi di segala bidang baik politik, ekonomi, hukum, pendidikan maupun soial-budaya. Menurut Annan yang merupakan Sekjen PBB benang merah dari reformasi tiada lain adalah memperkuat terciptanya masyarakat madani (Kompas, 1997).
Konsep masyarakat madani yang sering diterjemahkan sebagai ‘civil society’  telah menjadi topik perbincangan luas, yang kadang-kadang memiliki makna beranekaragam tergantung dari motivasi dan minat para analis. Perbincangan tentang ‘ civil society’ di Indonesia yang secara tandas dilakukan dalam kerangka reformasi total, memiliki konotasi yang berbeda secara signifikan dengan konsep ‘ civil society’  dalam ilmu sosial. Konsep masyarakat sipil atau madani di sini muncul dalam rangka menciptakan suatu masyarakat alternatif terhadap militerisme yang secara operasional dilaksanakan dan direproduksi melalui mekanisme dwifungsi ABRI. Dengan demikian masyarakat sipil yang dimaksud mempunyai arti
sebagai lawan dari masyarakat militer, sehingga banyak pemikiran dilontarkan yang mencita-citakan Indonesia menuju pada suatu masyarakat madani yakni masyarakat tanpa pengaruh dan dominasi militer dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ( Mansour, 1999 ).    Hal senada diungkapkan oleh Dr. Ramli bahwa konsep masyarakat madani berasal dari upaya membebaskan rakyat dari tekanan dan penindasan kelompok penguasa terutama militer, pemberdayaan dan peningkatan peran serta rakyat dalam menetapkan kebijakan pemerintah (Waspada, 1999).
Sebaliknya diskursus mengenai masyarakat sipil dalam ilmu sosial, sesungguhnya tidak ada kaitannya ataupun dimunculkan sebagai suatu masyarakat yang menjadi lawan dari kelompok militer. Masyarakat sipil dalam bahasan ilmu-ilmu sosial merupakan bangkitnya resisitensi masyarakat terhadap negara dalam rangka demokratisasi. Faham ini kemudian berkembang dengan berpijak pada faham liberalisme, yakni menuntut kebebasan masyarakat untuk debirokratisasi dan deregulasi dari negara termasuk deregulasi ekonomi menuju pasar bebas.
Sedangkan menurut Anwar Ibrahim dalam bukunya The Asian Renaissance  inti konsep masyarakat madani adalah penghargaan yang tinggi kepada martabat manusia. Masyarakat Asia hendaknya sudah mulai ke arah itu dan segala proses pembangunan ekonomi negara-negara berkembang bertujuan mengangkat martabat manusia (Salam, 1997). Anwar merasa yakin sebagaimana konsesus yang dianut Asia bahwa agar masyarakat madani bisa berkembang maka perekonomian harus kuat dan tangguh (Abror, 1999).
Dalam persepsi teori ekonomi pembangunan, kuat dan tangguhnya perekonomian sangat tergantung dari proses pembangunan ekonomi yang ditempuh, apakah pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan ketimpangan, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan perubahan struktur politik, sosial-budaya ?

## 1.2 Perumusan Masalah
Renungan Anwar Ibrahim tentang pentingnya perekonomian yang kuat dan tangguh sebagai prasyarat berkembangnya masyarakat madani, menimbulkan simulasi seperti apa kebijakan ekonomi utama yang dimaksud. Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah konstelasi sebuah masyarakat madani dari persfektif Islam dan akar sosial budaya bangsa Indonesia ?
2. Bagaimanakah membangun tatanan perekonomian masyarakat madani yang holistik dan berkelanjutan ?
3. Bagaimanakah keterkaitan antara pembangunan bidang politik, pendidikan, hukum, budaya dengan  bidang ekonomi dalam upaya mendorong tumbuhnya masyarakat madani ?

## 1.3 Tujuan Penulisan
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah:
1. Menganalisis konstelasi sebuah masyarakat madani dari persfektif Islam dan akar sosial budaya bangsa Indonesia.
2. Menjabarkan alternatif-alternatif membangun tatanan perekonomian masyarakat madani yang holistik dan berkelanjutan.
3. Menjabarkan keterkaitan antara pembangunan bidang politik, pendidikan, hukum, budaya dengan  bidang ekonomi dalam upaya mendorong tumbuhnya masyarakat madani.

## BAB II KONSTELASI MASYARAKAT MADANI

## 2.1.  Perspektif Islam
Dalam bukunya yang berjudul “Masyarakat Madani-Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi” (terjemahan “Madinah Society at the Time of the Prophet: Its Characteristic and Organization”), Prop.Dr.Akram Dhiyyaudin Umari antara lain menyatakan: Aisyah r.a..`ummul mukminin` yang dikenal cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat, mengamati dengan cermat pengaruh perang dan konflik (kelompok Aus dan Khazraj disamping kelompok Yahudi) yang mempengaruhi penerimaan mereka terhadap Islam. Beliau berkata:”Allah menakdirkan terjadinya Perang Bu`ats sebelum kedatangan Rasulullah saw. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, mereka (Aus dan Khazraj) terbagi menjadi rival yang berseteru, dan rang- orang yang berpengaruh di kalangan mereka terbunuh atau terluka. Allah menakdirkan semua ini terjadi sebelum datangnya Nabi, sehingga mereka bersedia menerima dan memeluk Islam.”
Dengan kedatangan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Makkah, mulai terasa interaksi antara kaum Anshar sebagai bagian utama masyarakat Yatsrib (nama kota Madinah sebelumnya) dengan para pendatang yang membawa bekal rasa takwa memenuhi panggilan Allah swt.dan Rasul-Nya. Mereka meninggalkan hampir semua harta-bendanya yang dikumpulkan melalui kerja keras,dan berkeyakinan akan kebenaran janji Allah yang akan menggantinya dengan rezeki yang berlimpah. Tatanan Masyarakat Madinah baru dibangun diatas landasan Akidah dan Syari`ah yang berada diatas struktur Ethnis (`Ashabiyah) dan ikatan struktur lainnya. Pada saat itu untuk kalinya diperkenalkan konsep afiliasi baru yang lebih luas yang dikenal sebagai konsep `Ummah`,yang membangun `lingkaran-lingkaran sub-society` baru seperti kaum Mu`minun,Munafikun dan kelompok Yahudi. Sudah barang tentu dengan terbangunnya tata hubungan kemasyarakatan seperti itu muncul pula interaksi sosial yang bersifat bisnis perdagangan dan tata pergaulan antar warga yang kemudian dikenal sebagai iakatan `persaudaraan` atau `Rabithahal-Muakhah` dimana Rasulullah saw.memberi makna pada hubungan ini dengan kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong antar saudara dalam ikatan”Ukhuwah Islamiyah”seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Makkah.
Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pendewasaan proses, yang dilengkapi dengan seperangkat`perjanjian dan aturan`,oleh para ahli sejarah hal ini ditafsirkan sebagai munculnya sebuah `negara kota` atau`city state`. Disinilah lahir sebuah masyarakat yang hidup dan berkembang yang berada disebuah kota bernama Madinah Al Munawarah.
Oleh karena itu komitmen Nabi untuk mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah niat, statemen, dan proklamasi bahwa Beliau bersama kaum Muhajirin dan Anshor hendak membangun masyarakat yang beradab, berbudi pekerti luhur, terbuka, adil, egaliter, dan demokratis. Sebuah komunitas ideal tersebut dimana mereka memberi kesempatan tumbuhnya agama yang berbeda, berinteraksi satu dengan lainnya dalam bingkai `perjanjian dan aturan tertentu`, masyarakat inilah yang dikenal sebagai `Masyarakat Madani` (Sukidi, 1998).
Ada tiga prinsip dasar konstruksi masyarakat madani yang pernah dirintis Nabi SAW di kota Madinah, tertuang dalam dokumen resmi yang dikenal dengan mitsaqal madinah (Piagam Madinah), sebagai berikut:
1. Prinsip di bidang agama. Demi tegaknya masyarakat madani, aksentuasi dakwah Nabi diartikulasikan secara arif dan bijak, penuh hikmah dan argumentatif.
2. Prinsip di bidang politik. Pada aspek ini, terlebih dulu Nabi menerapkan prinsip pengakuan hak atas setiap individu . Hak itu mesti dihormati. Berlaku prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Maka Nabi SAW menerapkan prinsip persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama.
3. Prinsip di bidang hukum. Mengakui persamaan hak setiap hukum, tanpa pandang bulu, pokoknya hukum harus ditegakkan di atas prinsip keadilan dan kebenaran.
Hidayat Syarief merinci  lebih jelas tentang karakteristik masyarakat madani sebagai berikut:
1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME.
2. Masyarakat demokratis dan beradab menghargai perbedaan pendapat.
3. Menghargai HAM hak atas mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat.
4. Masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu bila melanggar hukum.
5. Masyarakat kreatif, mandiri dan percaya diri memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
6. Masyarakat yang memiliki semangat komfetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralistik) sehingga monopoli akan hilang dan tercipta kesejahteraan masyarakat yang relatif homogen ditakar dengan ukuran distribusi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

## 2.1.  Perspektif Akar Sosial Budaya Bangsa Indonesia
Shindunatha mengupas tegas cita-cita Sumpah Pemuda sebagai titik tolak bagi visi pembangunan masyarakat madani/civil society (Shindunatha, 1998). Sumpah Pemuda ada, sebelum negara dan pemerintah ada. Sumpah Pemuda menciptakan persatuan sebelum pemerintah mengusahakan persatuan. Sumpah Pemuda itu seakan anugerah dari luar sejarah, yang akhirnya menjadi sejarah. Cita-cita Sumpah Pemuda bukanlah masyarakat politis (seperti Orde Lama) atau masyarakat ekonomis (seperti Orde Baru), melainkan masyarakat manusiawi, yang kendati kemajemukannya percaya pada solidaritas dan kesatuan.
Sumpah Pemuda lahir bukan karena revolusi, kekerasan, atau perebutan kekuasaan dengan darah, tetapi karena kesadaran manusia. Visi untuk menciptakan Indonesia Baru kiranya perlu kembali pada cita-cita
Sumpah Pemuda ini. Visi macam ini akan mempunyai daya magis, karena Sumpah Pemuda sendiri adalah bagaikan anugerah yang memiliki “kekuatan mesianistis”.
Sumpah Pemuda tak menggariskan apa-apa. Ia hanya menggariskan satu-satunya cita-cita: kesatuan dalam pluralisme. Cita-cita ini adalah cita- cita civil society, karena Sumpah Pemuda merupakan seruan moral, yang dalam rumusan awal dan sederhana, bahwa satu-satunya masyarakat yang dicita-citakan dan ingin dibangun sesungguhnya adalah civil society. Sumpah Pemuda bukan doktrin atau ajaran, tetapi harapan yang senantiasa bisa menggugah motivasi untuk membentuk suatu civil society. Jika kita kemabali pada semangat dan cita-cita Sumpah Pemuda, kita bertugas menjabarkan lebih lanjut visi dan potensi civil society bagi pembentukan masyarakat kita.
Tujuan civil society bukanlah “kesatuan sosial dalam kebersamaan” tetapi “kesatuan sosial dalam kebebasan”. Maka bukan kebebasan kolektif, melainkan pengakuan pribadi atas kebebasan satu sama lain yang akan menjadikan masyarakat. Civil Society melebihi masyarakat ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh perbedaan dan persaingan individu, sehinggga bisa mengakibatkan lumernya sosialitas masyarakat dalam”individu yang menang dan berkuasa”. Ia juga melebihi masyarakat politis, yang mekanismenya ditentukan oleh penyeragaman dan pemaksaan bahkan dengan kekerasan, sehinggga bisa menganulir individu di dalam kebersamaan.
Civil society bertujuan agar warga negara dapat menemukan kebebasan pribadi sebagai identitasnya dalam perbedaan dengan lainnya, tanpa persaingan yang mematikan sosialitas dan penyeragaman yang mematikan individu. Civil society adalah jaringan kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri dan terbebas dari negara, tetapi mempunyai pengaruh pada politik. Civil society hanya akan ada jika masyarakat dapat menstrukturisasikan diri lewat kelompok-kelompoknya dan dapat menentukan sendiri tindakannya, terlepas dari negara. Lebih lanjut kelompok-kelompok itu dapat ikut menentukan proses politik negara. Kekuasaan negara harus terbuka untuk mendengar masyarakat, sementara masyarakat memang tidak sendiri menentukan kekuasaannya.
Civil society mengandaikan adanya pluralisme. Dalam civil society diartikulasikan gambaran manusia yang bebas dan atas dasar keputusannya sendiri menyatakan dirinya dan mengkomunikasikan dirinya, lalu membentuk dan membangun pelbagai kelompok. Itu semuanya demi realisasi kebahagiaan mereka. Hubungan civil society dan negara bersifat
paradoks, maksudnya menjadi warga negara adalah salah satu dari sekian banyak peran yang dipunyai warga masyarakat, tetapi negara di sini bukanlah salah satu perkumpulan seperti perkumpulan lainnya, karena itu ia mempunyai fungsi yang lebih daripada fungsi kekelompokan lainnya. Negara melayani masyarakat madani, dan ikut dalam pelaksanaan kongkret kehidupan, ia adalah bagian tetapi juga penopang dari seluruh jaringan kekelompokan.
Civil society mempunyai beberapa fungsi (Ursula Nothelle- Wilfeur:Zivilgesellschaf,dalam:Stimmen der Zeit,5 1998:334).
1. Fungsi sensitif: asosiasi-asosiasi kecil yang ada akan dekat dengan kehidupan masyarakat, karena itu bisa mengenal dan menangkap problem dan pengalaman masyarakat, lebih-lebih disekitar ketidakadilan.
2. Fungsi demonstratif: kelompok-kelompok dapat mengartikulasikan problem mereka dan menyajikannya kepada publik.
3. Fungsi problem solving: dengan mempublikasikannya, penyelesaian problem tersebut paling tidak dalam lingkup asosiasi-asosiasi kecil, dapat lebih mudah ditemukan.
4. Fungsi kontrol: penyelesaian problem itu perlu dikontrol, dan negara yang dipercaya membantu menyelesaikan problem juga kena kontrol, sejauh mana negara sudah menjalankannya.
Civil society dengan fungsi-fungsinya di atas tampaknya sangat mungkin diterapkan di Indonesia, mengingat kondisi masyarakatnya yang plural keadaan sosial budayanya dan sangat terpencar letak geografisnya.
Namun perlu sikap yang tulus tanpa kebohongan dalam keharmonisan pluralitas itu, yang baru tercipta apabila dapat didorong oleh dua hal berikut:
1. Selain kemestian bagi suatu bangsa, ia tumbuh dari keyakinan dan pengetahuan bahwa kerukunan bukan hanya kepentingan politik melainkan sebagai keharusan menurut ajaran agama.
2. Pada sisi lain di samping keyakinan bahwa kerukunan itu merupakan kewajiban agama ia juga merupakan tuntutan budaya dan adat istiadat (Republika, 1999).
Pengaruh keduanya dipandang absah, sebab kalau agama mempengaruhi cara pandang dan bersikap para pemeluknya maka adat istiadat juga demikian. Tampaknya sinergi antara agama dan budaya telah dan akan terus turut memberikan kontribusinya yang sangat besar bagi terciptanya harmonitas kehidupan sepanjang sejarah bangsa kita, dan tampaknya harus terus digelorakan dalam masyarakat baru Indonesia.
Untuk terciptanya sinergi agama dan budaya sebagai perekat harmonitas masyarakat madani yang dicita-citakan bangsa Indonesia, tampaknya segenap komponen bangsa memiliki tanggungjawab kolektif, sebagai berikut:
1. Mengembangkan kesadaran pluralitas secara tulus berdasarkan penghayatan titik temu bersama secara esoterik.
2. Tokoh agama dan budaya harus menggunakan kharismanya untuk memberdayakan sinergi agama dan budaya sebagai perekat harmonis kebhinekaan masyarakat baru Indonesia.
3. Seluruh komponen bangsa berkewajiban menciptakan image yang positif mengenai relasi agama-agama di masa depan.

## BAB III MEMBANGUN TATANAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MADANI
Salah satu karakteristik masyarakat madani yang diungkapkan Hidayat Syarief adalah masyarakat yang memiliki semangat komfetitif dalam suasana kooplaratif, penuh persaudaraan dengan bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralistik) sehingga monopoli akan hilang dan tercipta kesejahteraan masyarakat yang relatif homogen ditakar dengan ukuran distribusi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Karakteristik tersebut mencerminkan sosok ‘homo economicus’ yang jujur dan berani, yang muncul karena ditempa oleh sistem ekonomi yang lurus dan tegas. Untuk sampai pada sistem ekonomi yang diidamkan ini memakan proses yang mencakup dinamika waktu, sosial dan tradisi masyarakat. Kiranya sangatlah urgen dalam rangka membangun tatanan perekonomian masyarakat madani, berkaca terlebih dahulu terhadap performansi perekonomian Indonesia saat ini sebagai hasil konkrit dari strategi pembangunan ekonomi sebelumnya.

## 3.1. Refleksi : Kelemahan Strategi Pembangunan Ekonomi Orde Baru
Berbagai teori dan model pembangunan ekonomi mengungkapkan bagaimana proses pembangunan ekonomi dapat ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi, yakni kenaikan barang dan jasa secara riil yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan per kapita. Dari kerangka ini muncullah pemikiran kasar bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, maka semakin tinggi kinerja pembangunan
ekonomi yang berarti semakin sejahtera kehidupan masyarakatnya. Sesempit inikah makna pembangunan ekonomi ?
Dudley Seers dalam Economics of Developing Countries mengingatkan jika masalah pengangguran, ketimpangan, kemiskinan, skil tenaga kerja, dan penguasaan teknologi tidak menjadi lebih baik, berarti telah terjadi lop sided economy dimana  pertumbuhan ekonomi tinggi tapi diikuti oleh indeks sosial yang lemah (Nafjiger, 1997).
Perekonomian Indonesia terjebak pada fenomena lop sided-economy, dimana pertumbuhan ekonomi tinggi diikuti oleh ketimpangan tinggi, tingkat pengangguran tinggi terutama pengangguran terselubung, bertambahnya beban utang luar negeri. Ketimpangan yang terjadi mencakup ketimpangan sosial, regional, dan struktural dalam kadar yang serius. Hal ini membuktikan adanya ketidakberesan selama proses pembangunan ekonomi terjadi.
Ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, memaksa lahirnya berbagai industri premateur yang tidak terkait dengan ‘resources base’ ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi memang dicirikan oleh bergesernya dominasi sektor pertanian oleh sektor industri. Dalam proses pergeseran itu harus terjadi peningkatan skill tenaga kerja dan SDM secara menyeluruh, peningkatan penguasaan teknologi, dan perubahan pola pikir ke arah produktivitas tinggi. Jika semua ini tidak dapat atau lambat menyesuaikan akan terjadi gap antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan tatanan pendidikan, sosial, budaya masyarakat yang akan berdampak buruk terhadap pembangunan itu sendiri.
Sebenarnya sulit memisahkan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan budaya dan modernisasi struktur sosial politik, juga sulit memisahkan soal pilihan teknologi dengan perubahan budaya dan dinamika struktur kekuasaan (Trijono,1995). Namun pola pikir perencana pembangunan di Indonesia yakni para ekonom dan teknolog berprinsip bahwa melalui pertumbuhan ekonomi dan lompatan teknologi, membayangkan masyarakat Indonesia secara mulus akan segera meninggalkan corak agraris dan feodal menuju sebuah masyarakat yang diidealkan yakni masyarakat modern dan industrial seperti masyarakat negara maju. Tujuan akhir ke arah mana masyarakat berkembang seakan sudah diketahui dan sesuatu yang final (close-ended), bukannya sesuatu yang masih terbuka (open-ended) mengikuti polanya sendiri. Cara pandang demikian mengabaikan perubahan masyarakat ala Indonesia yang sejalan dengan potensi sosial politik dan budaya Indonesia, bersifat sentralistis berpusat pada negara, mengesampingkan sektor ekonomi yang
tidak mendukung, dan mereduksi nilai-nilai sosial budaya dan komunitas yang sangat beragam.
Kesemuanya ini bermuara pada terbentuknya sekelompok masyarakat arogan yang egois dan serakah, serta memiliki akses luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Mereka membentuk lingkaran dengan lini-lini kekuasaan yang tegas sebagai benteng terhadap kelompok yang kontra dengannya. Lingkaran itu semakin besar tapi bukan mayoritas masyarakat Indonesia, justru segelintir pihak namun memiliki kekuatan raksasa menggiring rakyat sebagai kelompok mayoritas semakin meminggir.
Berbagai penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA menunjukkan bahwa usaha tradisionil termarjinalisasi utamanya bukan karena kelemahan internalnya, tetapi justru oleh situasi di luar dirinya. Kondisi persaingan yang tidak fair, keserakahan usaha besar yang merambah ke segala bidang usaha termasuk di sektor-sektor yang tadinya identik dengan usaha rakyat, serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang kurang memihak pada usaha rakyat, adalah beberapa faktor yang telah mempercepat proses marjinalisasi usaha rakyat. Akibatnya usaha rakyat semakin terdorong dan terpusat pada kegiata-kegiatan ekonomi pinggiran yang beresiko tinggi dengan skala usaha yang kecil, sementara pasar yang semakin terbatas, profit margin yang rendah dan kualitas produk yang semakin tidak terjamin. Situasi ini diperburuk dengan berkembangnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan monopoli yang telah menimbulkan distorsi-distorsi dalam peluang dan kesempatan berusaha (Hetifah, 1999). Pengabaian kepentingan rakyat sebagai kelompok mayoritas tidak saja akan menyebabkan kegagalan pembangunan, tetapi juga keruntuhan suatu negara (Abdullah, 1999).

## 3.2.  Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia Baru
Belajar dari pengalaman pahit masa lalu, hendaknya perekonomian Indonesia dibangun dengan pola dan orientasi yang menitikberatkan pada partisipasi kelompok masyarakat mayoritas. Menurut Hetifah, yang penting visi pembangunan ekonomi harus dapat secara lebih baik menjawab persoalan rakyat banyak dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Terciptanya kemandirian dan gerakan sadar potensi sehingga pembangunan melihat inisiatif dan kreativitas rakyat sebagai sumber daya utama.
2. Terjadinya peningkatan daya beli masyarakat banyak melalui sektor usaha kecil sebagai penggerak munculnya daya beli.
3. Adanya berbagai dukungan konkrit bagi pelaku ekonomi rakyat baik dalam membuka peluang pasar, membuka akses terhadap bahan baku, meningkatkan kemampuan produksi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan teknologi tepat guna, maupun hal-hal lain yang strategis dan dapat mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi pelaku ekonomi rakyat.
4. Surplus diekstraksi tanpa harus menggunakan metode yang brutal, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara bijaksana, produktif, merata dan lestari dalam rangka memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Kontrol dan pengelolaan sumber daya lokal menjadi pusat perhatian. Pembangunan SDM menjadi sasaran utama pembangunan.
5. Pemerintah tidak boleh terlalu mendominasi dan menginterveni bidang- bidang yang sebenarnya bisa dilakukan oleh rakyat. Fungsi pemerintah adalah memperkuat peran rakyat banyak. Fungsi dunia usaha adalah sebagai pendorong proses integrasi sosial yang dapat didorong melalui keterkaitan ekonomi (antara pelaku ekonomi yang berbeda posisi harus disertai dengan membangun kesetaraan dalam interaksinya, yang dapat dibangun melalui penguatan kelembagaan).
Kelima prinsip di atas tidak akan menyentuh langkah operasional tanpa daya dukung pembangunan sistem politik, pendidikan, hukum dan budaya. Seperti halnya pendekatan Irwan Abdullah dalam masalah ini, bahwasannya pemberdayaan rakyat untuk menjadikan mereka sebagai aktor pembangunan yakni orang yang dapat menentukan sendiri tujuan- tujuan pembangunan, menguasai sumber daya untuk mencapai tujuan, dan mampu mengarahkan proses pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan, ada tiga hal yang perlu dilakukan, yakni:
1. Dibutuhkan perombakan sistem hubungan penguasa dan rakyat untuk menciptakan suatu sistem yang memberi tempat kepada orang kecil, agar suara orang kecil dapat didengar dan tersalurkan. Untuk itu selain dibutuhkan saluran yang dapat menyuarakan kepentingan rakyat secara bebas, juga perlu ditumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan merdeka untuk mengeluarkan pendapat di tingkat bawah. Sejalan dengan hal ini dibutuhkan dua prasyarat berikut :
- saluran dimana rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan bebas, dan
- kekuatan hukum dimana msyarakat tidak merasa takut untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan mereka inginkan.
Dengan cara ini juga pemisahan antara penguasa dan yang dikuasai dapat dihilangkan sehingga rakyat memiliki kekuasaan di dalam penentuan pilihan-pilihan dan dalam mengakses sumber daya yang tersedia.
2. Perlunya perubahan di dalam   mentalitas aparat, tidak hanya menyangkut          kesadaran tentang definisi kekuasaan yang berasal dari rakyat tetapi juga menyangkut kejujuran aparat dan sikap bersahaja.
3. Perlu dikembangkan sikap mempercayai rakyat, terutama dengan tidak menilai  bahwa rakyat itu malas, bodoh dan pasif. Pemerintah seyogianya dapat menciptakan rasa ikut memiliki di kalangan masyarakat bawah dengan memberikan tanggungjawab untuk merencanakan program pembangunan yang mereka kehendaki.
Jadi pendekatan Irwan Abdullah dalam rangka pemberdayaan masyarakat lebih terkonsentrasi pada tatanan politik dan budaya birokrasi.

## 3.3. Keterkaitan Antara Tatanan Politik, Pendidikan, Hukum dan Budaya Dengan Tatanan Ekonomi
Dari dua pemikiran dasar tentang strategi pembangunan ekonomi
Skema Membangun Tatanan Perekonomian Masyarakat Madani
Konsentrasi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Kebijakan Lompatan Teknologi Dwifungsi ABRI - Ketimpangan Ekonomi - Ketimpangan Sosial-Budaya -Sentralisasi Kekuasaan -Erosi moral Reformasi
Politik
Reformasi
Pendidikan Reformasi Ekonomi
Reformasi
Hukum
Reformasi Budaya
Indonesia Baru yang bercirikan masyarakat madani mengacu pada satu sistem yakni ekonomi kerakyatan. Tatanan ekonomi kerakyatan yang berarti pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait erat dengan pembangunan bidang politik, pendidikan, hukum dan budaya, seperti terungkap pada bagan di bawah ini.
Jadi membangun tatanan perekonomian masyarakat madani harus merupakan langkah integral dan simultan dengan pembangunan bidang politik, pendidikan, hukum dan budaya. Kepincangan di salah satu bidang akan mengulang keterpurukan atau berjalan tanpa kesinambungan.
Reformasi politik yang dapat menjamin adanya demokrasi yang terbina secara baik dan berkelanjutan merupaka prasyarat mutlak untuk mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, dimana aktualisasi secara individu dijunjung tinggi, tidak ada penekanan dan pemaksaan dari penguasa dengan dalih demi pembangunan. Reformasi politik akan jadi acuan bagi reformasi di bidang lainnya.
Mengingat karakteristik masyarakat madani berhubungan erat dengan pola dan sikap hidup suatu masyarakat, berarti pembangunan dan reformasi bidang  pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia Indonesia Baru yang berkarakter luhur, mempunyai moralitas dan integritas tinggi, kritis dan mampu bersaing menghadapi tantangan globalisasi.
Tanpa pendidikan dengan pola dan arah yang jelas serta tegas, akan tetap sulit memberdayakan masyarakat secara optimal. Akhirnya ekonomi kerakyatan hanya bergema dalam perbincangan, tidak menentu dalam pelaksanaan. Langkah antisipasi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi permasalahan ini adalah membentuk jaringan LSM yang bersifat desentralisasi sebagai pendamping dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di bawah koordinasi masyarakat madani.
Kemudian pembangunan dan reformasi hukum yang mendukung ekonomi kerakyatan adalah kebenarian membuat undang-undang yang membela kepentingan ekonomi rakyat, mulai dari UU Perbankan tentang kebijakan moneter, kebijakan perkreditan sampai UU anti monopoli. Kebijakan yang relatif berpihak kepada industri kecil bisa dilakukan dengan cara yang lebih netral antara lain dengan membatasi uang pecahan besar, seperti pecahan Rp 50.000 atau Rp 20.000, dan memperbanyak pecahan yang lebih kecil (Karseno, 1999).  Pecahan kecil akan berasosiasi dengan barang berharga rendah dan dibuat oleh perusahaan skala kecil, sehingga peredaran uang di pedesaan akan lebih besar dari sekarang. Di masa mendatang kebijakan moneter harus lebih hati-hati. Ekspansi kredit yang berlebihan harus dipertimbangkan secara lebih mendalam dan
mendengarkan pendapat banyak pihak. Perbankan tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai alat pengumpul dana bagi pengusaha raksasa saja, akan tetapi bank harus menjadi institusi keuangan milik publik.
Sedangkan pembangunan dan reformasi budaya diperlukan untuk memberikan pijakan pada usaha pembangunan dalam bidang-bidang lainnya. Reformasi budaya yang dituju adalah mengubah sistem sosial dan budaya Indonesia melalui usaha sadar dan berkelanjutan agar memenuhi prasyarat bagi berlangsungnya reformasi dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan hukum (Senat ITB, 1998).
Pembangunan budaya merupakan proses yang kompleks yang melibatkan seluruh unsur kehidupan masyarakat. Untuk dapat mengendalikannya diperlukan model perubahan.
Model yang akan dipakai ini adalah model perubahan tiga tahap sebagai berikut:
1. Tahap pertama adalah tahap de-konstruksi, biasanya berlangsung dalam kurun waktu yang pendek, dimana warisan-warisan orde yang lalu yang feodalistik dan birokratik dibongkar.
2. Tahap kedua adalah tahap transisi, tahapan jangka menengah, sebagai tahap peralihan dari budaya lama menuju ke budaya baru yang dituju.
3. Tahap ketiga adalah tahap terobosan budaya, sebagai tahap jangka panjang dimana akan muncul budaya baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan budaya suatu masyarakat tertentu.
Kemudian proses perubahan yang terjadi adalah hasil interaksi kompleks antara kelompok individu dengan kelembagaannya, baik melalui ketentuan formal maupun atas prakarsa masing-masing,sebagai suatu proses kontinu. Arah-arah perubahan yang dituju diimbaskan melalui berbagai cara yang secara sadar didesain kedalamnya sebagai proses kendali.
Paradigma pembangunan harus berpandangan ke masa depan, dan bersifat integratif, kualitatif, partisipatif, solusi atas dasar sama-sama menang, serta menekankan pada kepentingan sosial, perhatian yang besar terhadap komunitas dan koperasi, investasi yang bertanggung jawab secara sosial, terbentuknya tabungan, orientasi perkembangan hidup diri ketimbang konsumerisme, produk dan konsumsi hijau, perhatian yang besar terhadap etika dan nilai-nilai kemanusiaan.
Pembangunan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan politik, melainkan pada penyempurnaan harkat manusia sebagai tujuan akhir.
Untuk itu mentalitas masyarakat harus disiapkan menjadi mentalitas global, dalam pengertian harus siap dengan bentuk-bentuk baru interaksi, komunikasi dan pertukaran global sebagai ciri-ciri yang diperlukan dalam masyarakat terbuka dalam era global (Senat ITB, 1998).

## BAB IV KESIMPULAN
Konkrinitas tatanan perekonomian masyarakat madani adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, yakni perekonomian yang melibatkan partisipasi rakyat banyak, yang merupakan mata pencaharian rakyat banyak, yang memberikan manfaat bagi rakyat banyak, serta yang pemilikannya oleh rakyat banyak.
Upaya membangun tatanan perekonomian masyarakat madani yang holistik dan berskesinambungan harus merupakan langkah integral dan simultan dengan pembangunan bidang politik, hukum, pendidikan, dan budaya, karena tatanan masyarakat madani berkaitan dengan masalah budaya dan sikap hidup masyarakat.
- Pembangunan politik diharapkan menjamin adanya peta demokrasi dimana terdapat saluran untuk mengungkapkan ide, pendapat dan kompromi masyarakat luas dalam rangka pemberdayaan dirinya.
- Pembangunan hukum menyangkut perlindungan dan kejelasan bagi arah pengembangan ekonomi kerakyatan.
- Pembangunan pendidikan adalah langkah kontinyu dan sistematis yang dapat merubah cara pandang, kebiasaan, dan pola hidup.
- Pembangunan budaya merupakan pijakan bagi upaya pembangunan dalam bidang-bidang lainnya, yakni mengubah sistem sosial dan budaya Indonesia melalui usaha sadar dan berkelanjutan agar memenuhi prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan hukum.
-----------------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri Salam, 1997, Resensi: Merindukan Madani, Gatra 24/III, Mei 1997. Anggito Abimanyu, 1999, Berpihak Tidak Harus Dengan Intervensi Langsung, Warta Ekonomi, Febuari 1999.
Arief.R.Kaseno, 1999, Visi Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu, Makalah yang Disampaikan Pada Seminar Visi Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu diselenggarakan oleh Pusat Studi Asia Afrika, Asean,
dan Negara-negara Berkembang, Bandung 25 september 1999. Hetifah Sjaifudian, 1998, Ekonomi Kerakyatan: Visi Perekonomian Indonesia di Masa Depan, Makalah dalam Saresehan Nasional Visi Baru, Diselenggarakan Oleh CSIS, Jakarta 25 Agustus 1998. Hidayat Syarief, 1999, Paradigma Baru Pendidikan: Membangun Masyarakat Madani, Republika 30 Oktober 1999 Irwan Abdullah, 1999, Dari Rakyat Atau Untuk Rakyat ?,  Wacana, Jurnal
Ilmu Sosial Transformatif N0.1 1999
Kompas, Reformasi demi Masyarakat Madani, Rabu 24-4-1997. Lambang Trijono, Pembangunan dalam Persfektif Ilmu Sosial Kritis,
Prisma, September 1995.
Mansour Fakih, 1997, Masyarakat Sipil; Catatan Pembuka dalam Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif N0.1 1999. Nafjiger E.wayne, 1997, The Economics of Developing Conties, Prentice Hall Inc.
Ramli Abdul Wahid, 1999, Masyarakat Madani Lahir Sebagai Reaksi Terhadap Tirani, Berita Utama Waspada, 15 Maret 1999. Republika,  Sinergi Agama dan Budaya Dalam Masyarakat Madani, 11
Februari 1999
Robey H. Abror, 1999, Kilas Balik Pemikiran Sang Reformasi, Jurnal IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Januari 1999.
Senat ITB, 1998, Krisis Nasional, Reformasi Total, dan ITB, Tinjauan Tentang Reformasi Total Untuk Menuju ke Masyarakat Terbuka, Laporan Senat ITB, 2 Agustus 1998.
Sindhunata, 1998, Civil Society dan Visi Sumpah Pemuda, Makalah Dalam
Sarasehan Nasional Visi Baru, Diselenggarakan Oleh CSIS, Jakarta 25 Agustus 1998.
Sukidi, 1998, Hijrah dan Konstruksi Masyarakat Madani, Harian Umum
Republika, 27 April 1998
Wimar Witoelar, 1999, Keluar dari Terang, Opini Dalam Harian Umum
Kompas, 24 Oktober 1999.