## DEMOKRASI DALAM GENGGAMAN PARA PEMBURU RENTE (STUDI KASUS ASAHAN SUMATERA UTARA)

## Desi Rahmawati

## Abstract
Vedi  R.  Hadiz’s  concern  on  New  Order’s  strong  and  durable  influence  to  current politics (old predatory interest/ durable capitalist oligarchy) is quite interesting. His thesis that Indonesian democracy is flawed due to old predatory interest rooted in New Order tends to b e  problematic  in  some  ways  as  it  ignores  context  as  well  as  actors’  contribution.  This writing,  therefore,  argues  that  Hadiz’s  structural  explanation  does  not  work  in  all  localities, even  North  Sumatra —his  main  research  locus.  Rather,  it  argues  that  explaining  the correlation between democracy and predatory interest (rent seeking), one necessarily paying attention  to  specific  logic  (“abstract  structure”)  works  in  localities  and  actors’  consideration upon it.
Keywords: democracy, politic, north sumatera

## A.  PENDAHULUAN
Cacatnya  demokrasi  di  Indonesia selama  ini  banyak  dianalisis  dengan mengambil  fokus  pada  ‘hal-hal  baru’  yang dulu tidak muncul selama masa otoritarianisme; misalnya mengaitkan antara  demokrasi  dengan  menguatnya institusi tradisional, identitas etnik, kekerasan komunal, disintegrasi, dan local regime/ bossism . Sementara ‘hal-hal lama’ seperti  kaitan  antara  demokrasi  dan  rezim lama  sangat  jarang  dibahas.  Diantara sedikit  pembahas,  tulisan-tulisan  Vedi  R. Hadiz  dengan old  predatory  interest -nya sangat  menarik.  Kepeduliannya  pada  isu rent  seeking sebagai  penyebab  dari cacatnya demokrasi mengundang dukungan sekaligus kritik dari ilmuwan lain karena  ia  secara  langsung  mengaitkan demokrasi  lokal  yang  buruk  dengan pengaruh  yang  tak  berkesudahan  dari Orde Baru yang telah tumbang. Tulisan ini sendiri  dibuat  berdasarkan  kegelisahan atas  sejumlah  kritik  terhadap  Hadiz; diantaranya  bahwa  ia  secara  gegabah menggeneralisir  penyebab  dari  cacatnya demokrasi di Indonesia dengan
mengabaikan fakta bahwa Indonesia memiliki  keberagaman  lokalitas  (Kurniadi, 2008).
Selain itu, perspektif strukturalis ala Marx  yang  amat  kuat  cenderung  terkesan mengabaikan  kontribusi  aktor  masa  kini dalam  membentuk  kualitas  demokrasi. Marxisme  klasik  yang  ia  gunakan  secara sangat  kuat  cenderung  fokus  hanya  pada
kapital  material  dan  gagal  menjelaskan aspek  struktural  yang  terbentuk  di  tingkat lokal.  Selanjutnya,  apabila  demokrasi memang  benar  dicederai  oleh  sesuatu yang  berakar  pada  masa  lalu,  Hadiz  juga tidak  menjelaskan  tentang  bagaimana  hal tersebut  menginfiltrasi  para  aktor  dan membuat  mereka  mereproduksi  hal-hal lama tersebut. Kesetiaaannya pada perspektif  struktural,  oleh  karenanya,  jelas mengasumsikan bahwa aktor politik adalah pengikut  dari  struktur  tanpa  membuka peluang penjelasan bahwa mereka mungkin juga melakukan kalkulasi strategis  dalam  merespon  struktur  dan  hal itu berkontribusi terhadap kualitas demokrasi. Pengabaian terhadap
kemungkinan  bahwa  aspek  struktur  dan aktor  (agency)  saling  bertautan  juga  telah menyebabkannya teridentifikasikannya secara  bahwa  para  pemburu  rente  dalam politik  hari  ini  adalah  elit  birokrat  dan politisi yang memiliki hubungan sangat erat dengan  Orde  Baru  (Hadiz  2003),  dan mengabaikan kemungkinan hadirnya aktor-aktor lain dan alasan (logika) tentang hal tersebut.
Hadiz  mengambil  sebagian  besar datanya  pada  tahun-tahun  awal  pasca reformasi.  Sementara  saat  ini,  lebih  dari satu  dekade  kemudian,  kebutuhan  untuk mereview temuannya menjadi makin urgen,  untuk  melihat  apakah  penjelasan- penjelasannya  masih  bekerja  di  tingkat lokal, untuk melihat apakah
generalisasinya  bahkan  berlaku  untuk daerah  lain  di  Sumatera  Utara,  dan kemudian  membuktikan  bahwa  aktor — sebagaimana  struktur —juga  berkontrobusi terhadap kondisi demokrasi saat ini.
Tulisan  ini  merupakan  ringkasan dari tesis saya yang mengambil studi kasus di Asahan. Diantara sejumlah alasan untuk memilih  Asahan  hal  yang  paling  penting adalah  kemunculan  secara  bersama-sama praktik politik yang kurang demokratis yang berkaitan erat dengan isu korupsi atau rent seeking , pada tahun 2010-12. Kemunculan isu  ini  dalam  politik  sehari-hari  ini  menjadi menarik misalnya berkaitan dengan apakah  ada  ada  logika  tertentu  (“struktur abstrak”)  yang  tidak  terkait  dengan  Orde Baru dan apakah respon aktor terhadap hal ini  berkontribusi terhadap  potret  demokrasi yang redup? Beberapa kasus yang dibahas di tulisan ini adalah:
1.  Penutupan  akses  terhadap  informasi publik.  Tahun  2011  Bupati  Asahan — memiliki  kaitan  erat  dengan  Orde  Baru di  tingkat  lokal —menerbitkan  surat keputusan  yang  melarang  birokrat memberikan  informasi  apapun  kepada aktivis,  pers,  dan  masyarakat  umum. Anehnya,  kebijakan  ini  sepenuhnya dipatuhi,  nyaris  tidak  mendapatkan kritik  dari  aktivis  dan  anggota  DPRD hingga melahirkan rumor adanya “permainan  rente”  antara  aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah.
2.  Diskriminasi  kebijakan  sosial.  Pasca dilantik  sebagai  bupati  di  akhir  tahun 2010,  T.G.  Simatupang  mengelurkan “Program  Imtaq  (Iman  dan  Taqwa)”; program  religius  yang  dilekatkan  pada program-program  social  seperti  subsidi perbaikan  rumah  (bedah  rumah)  dan kredit  mikro  bagi  masyarakat  miskin. Program ini menjadi kontroversial karena  para  pelamar  bantuan  selain menjalani  asesmen  secara  ekonomi juga secara religius berdasarkan indikator-indikator  keimanan  menurut Islam.  Lagi-lagi  program  ini  tidak banyak  dikritisi  namun  menghasilkan rumor  bahwa  sang  bupati  tengah memfasilitasi  para  politisi  dari  PKS — salah  satu  partai  yang  mengusungnya dalam pilkada —untuk  memperoleh keuntungan ekonomi.
3.  Pengabaian terhadap aspirasi masyarakat. Tahun 2012 ratusan pedagang  kecil  dari  pasar  tradisional protes  karena  mereka  kehilangan  hak sewa  atas  kios  setelah  renovasi  pasar. Protes-protes mereka diabaikan selama berminggu-minggu
dan baru mendapatkan perhatian setelah
beberapa  orang  pedagang  perempuan pingsan  karena  kelelahan  dan  frustasi. Pemda  akhirnya  mengakui  bahwa  ada kesalahan  manajemen  akiabt  korupsi para  birokrat  menengah  dan  bawah/ petugas  lapangan.  Sebulan  kemudian, kasus  pasar  tradisional  lain  kembali muncul. Kali ini berawal dari kebakaran hebat  yang  meluluhlantahkan  pasar hingga  melahirkan  rumor  keterlibatan aktor-aktor pemerintah yang merencanakan  korupsi  untuk  proyek pembangunan  kembali  pasar.  Untuk menepis kabar ini pemerintah membangun  pasar  darurat  untuk  para pedagang  korban.  Namun,  kali  ini pertolongan pemerintah justru merugikan  kelompok  pedagang  lain yaitu  pemilik  ruko  di  jalan  utama dimana pasar darurat dibangun. Protes yang dipimpin oleh aktivis yang kebetulan  menggantungkan  kehidupan ekonominya pada ruko diabaikan hingga penelitian ini selesai dilakukan.
4.  Konflik  tanah  dan  kriminalisasi  aktivis. Di  akhir  tahun,  beberapa  aktivis memobilisasi  penduduk  untuk  merebut tanah negara. Sang pemimpin berargumen  bahwa  aksi  ini  dilakukan guna mencegah para pejabat mengalihkan kepemilikan  tanah  negara menjadi  tanah  mereka  pribadi.  Aksi  ini tentu  ditentang  oleh  pemda,  dengan menggunakan kekerasan dan kriminalisasi aktivis. Perseteruan antara pemda  dan  sejumlah  aktivis  terus berlanjut hingga pengadilan.
Permasalahan  di  atas  terkesan seperti empat  kasus yang berbeda. Namun, sesungguhnya ada benang merah di  antara  semuanya  yaitu  isu rent  seeking; sehingga menimbulkan pertanyaan: “Bagaimana  memahami  teka-teki  gejala politik  yang  tidak  demokratis  di  Asahan? Apakah  disebabkan  oleh old  predatory interest atau faktor- faktor politik baru?”.

## B.  PEMBAHASAN B.1.  Debat  tentang  Penyebab  Cacatnya Demokrasi
Studi  tentang  cacatnya  demokrasi di  Indonesia  selama  ini  dibahas  melalui berbagai persepektif. Hadiz dengan menggunakan  Marxisme  klasik  melihat demokrasi  dengan  menekankan  pada keterkaitannya  dengan  material  kapital, melihat struktur sebagai “aktivitas mekanis” para aktor  lama yang menjiplak Orde Baru yang  telah  tumbang.  Meski  demikian argumentasinya  tentang old  predatory interests ini banyak didukung oleh ilmuwan lain  (mislanya  Robison  &  Hadiz  2004, Winters 2012).
Secara umum old predatory interest dipergunakan
oleh Hadiz
untuk menjelaskan jaringan oligarki dan patronase yang terkait dengan rent seeking dan  Orde  Baru;  meyakini  bahwa  banyak pengaturan  di  belakang  layar  yang  tak berubah  sekalip[un  rezim  telah  berganti (Aspinall  2013,  p.230).  Sejak  awal  masa pasca reformasi, Hadiz memprediksi bahwa  Orde  Baru  akan  terus  berpengaruh dalam  kehidupan  politik.  Elemen-elemen sistem  patronase  lama  (kontrol  langung dari  institusi  negara;  civil  society  yang lemah; dan system patronase yang ekstensif) akan terus bekerja selagi mereka mereposisi  diri  dalam  system  politik  baru melalui  aliansi-aliansi  seperti  parpol.  Tidak ada  kekuatan  reformasi,  yang  ada  adalah kepentingan  dari  elemen-elemen  predator lama.  Namun  system  patronase  tidak  lagi tersentral,  namun  menunjukkan  kompetisi melalui  parpol  dan  parlemen  sebagai kendaraan politik untuk memelihara kekuasaan oligarki dan juga guna memperolah  uang  (Hadiz  2003a  p.111-4; 2003b).  Baginya,  rezim  otoritarian  telah meninggalkan  jejak  dalam  demokrasi  di hari ini dalam bentuk oligarki kapitalis yang menempatkan koalisi antara investor dengan  pejabat  politik  dan  birokrasi  untuk merampok  uang  negara.  Desentralisasi yang  awalnya  didesain  untuk  menstimulasi demokrasi  di  tingkat  lokal  pada  akhirnya gagal.  Dengan  perspektifnya  yang  sangat struktural —untuk  mengkritik  pendekatan neo-institutional maupun pendekatan aktor- -, Hadiz menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena  ‘reformasi  yang  tak  selesai’. Reformasi  tak  pernah  berhasil  menghapus
jaringan  patronase  lama.  Sebaliknya,  ia justru  memfasilitasi  para  aktor  bekas  Orde Baru  untuk  mendapatkan  pijakan  baru untuk mereposisi dirinya sebagai elit partai. Faktanya,  akses  mereka  pada  uang negara —sumberdaya  material  maupun instrument  intimidasi  politik —adalah  kunci untuk  memperoleh  posisi  di  tingkat  lokal (Hadiz 2003a, 2003b).
Hadiz ada dalam kelompok ilmuwan yang  percaya  bahwa  sebuah  negara  akan selalu  ada  dalam  fase  ‘transisi  menuju demokrasi’;  sebuah  kondisi  yang  tak  akan pernah  sampai  pada  ‘konsolidasi’  dan demokrasi yang matang’ (van Klinken 1999 dalam Hadiz 2003b: 120), ataupun mengubah  masyarakat  otoritarian  menjadi lebih  terbuka  (Kingsbury  and  Budiman 2002 in Hadiz, 2003: 120). Ia juga percaya bahwa  transisi  menuju  demokrasi  bagi Indonesia telah usai karena telah menghasilkan  sesuatu  yang  lain,  yaitu system  yang  bekerja  atas  dasar  kompromi dan  negosiasi  di  balik  layar,  dengan karakter,  pola,  logika,  dan  dinamika  yang dibentuk  dan  dijalankan  oleh  politik  uang dan  kekerasan  (Hadiz  2003a,  2003b, 2006).  Baginya,  sistem  ini  “menjiplak” Order  Baru  karena  elit  lokal  telah  belajar untuk  mendominasi  demokrasi  dengan politik  uang  dan  beragam  instrumen  serta mobilisasi dengan intimidasi politik. Perbedaan antara politik masa kini dengan masa  Orde  Baru  adalah  bahwa  mereka sekarang  hadir  dalam  atmosfer  kompetisi, lebih cair, dengan —kadang-kadang— puncak kekuasaan yang kabur dan elemen-elemennya  yang  saling  tumpang tindih (Hadiz 2003a). Hadiz juga menyebutkan  bahwa  diantara  bekas  elit Orde Baru yang saat ini memegang posisi- posisi  kunci  adalah  birokrat  tua  yang berharap  bisa  mentransformasi  kekuasaan birokrasi  menjadi  kepemilikan  langsung atas  kekuasaan  politik.  Aktor  lainnya adalah  pengusaha  kecil-menengah  yang berambisi  memenangkan  kontestasi  politik dengan  berafiliasi  dengan  organisasi- organisasi turunan Golkar misalnya HIPMI/ Himpunan  Pengusaha  Muda  Indonesia (Hadiz,  2010).  Seluruhnya  menghasilkan impresi  bahwa  politik masa kini  didominasi oleh aktor-aktor bekas Orde Baru.
Namun penjelasannya yang konsisten  tentang  ‘kepentingan  predator’, oligarki,  dan  demokrasi  (i.e.  Hadiz  2003a, 2003b,  2004a,  2004b,  2010),  tidak  serta merta  membuat  ilmuwan  lain  pengguna pendekatan atruktural —dan perspektif campuran  mendukung  teorinya.  Ryter (2009) dalam studi tentang paramiliter OKP (Organisasi  Kepemudaan  di  masa  Orde Baru)  di  Sumatera  Utara  mengkritik pendapat  Hadiz  tentang  kekuatan  lama yang  sukses  mereposisi  dirinya  dalam politik  masa  kini.  Baginya,  bertahannya organisasi  paramiliter  OKP  dan  fakta bahwa  pemimpinnya  berhasil  memperoleh kursi di parlemen tak berarti bahwa negara “ditangkap”  oleh  “kekuatan  lama”.  Namun, menurutnya,  hal  ini  karena  struktur  kunci dan elemen ideologis yang telah terkonsolidasi  selama  berpuluh  tahun  bisa menyesuaikan  diri  dengan  politik,  asumsi tertentu  tentang  apa  dan  bagaimana seharusnya  politik  dan  bagaimana  model berbicara  dan  berperilaku  secara  politik (Ryter 2009 p. 183).
Terkait isu predatory interest, Aspinall  dan  van  Klinken  dalam  kajian mereka  tentang  negara  illegal  (state illegality)  mengatakan  bahwa  korupsi  dan hal-hal  illegal  lainnya  tetap  dipraktikkan oleh negara dan oknumnya karena mereka menjalankan fungsi tertentu di masyarakat. Daripada menghubungkannya dengan rezim  lama  yang  telah  tumbang,  Aspinall dan  van  Klinken  lebih  menyoroti  pilihan rasional  aktor,  kewajiban  kultural  yang rumit,  pengaruh  dari  zaman  pra  kolonial, desain  institusi  negara  pradator,  atau strategi  kompetisi  antar  aktor  (Aspinall  & van  Klinken  2011,  p.2-11).  Van  Klinken dalam analisisnya tentang sistem patronase  dan  gagalnya  demokrasi  di Indonesia  juga  mengatakan  bahwa  sistem semacam  ini  telah  ada  jauh  sebelum  dan akan  terus  setelah  New  Order,  karena telah  melekat  dalam  relasi  sosial  dan  bisa bertahan  dalam  era  politik  yang  berubah- ubah.  Jika  hari  ini  ada  kecenderungan bahwa  elit  local  cenderung  memanipulasi aturan  demi  tercapainya  kepentingannya daripada  memotong  mesin  demokrasi,  hal ini  karena  mereka  memainkan  peran sebagai  patron  untuk  banyak  klien  dari kalangan miskin demi mendapatkan dukungan  dari  mereka  (van  Klinken  2009,
h.  143,  155-6).  Sementara  itu,  Aspinall, dalam  kritiknya  terhadap  Hadiz  dan Robison  juga  meyebutkan  bahwa  fokus pada  keberlanjutan  kekuasaan  kelas  dan kekuasaan  negara —terutama  yang  terkait dengan  merebaknya  dan  berlanjutnya korupsi  dan  patronase —tidak  lah  cukup. Sebaliknya,  perlu  analisis  kelas  yang  lebih luas  untuk  bisa  melihat  tindakan  dan kepentingan dari kekuatan kelas menengah  dan  bawah  (Aspinal  2013,  h. 226; 230).
Studi  lain  oleh  Hidayat  &  van Klinken  di  Jambi  dan  Bengkulu  juga menunjukkan  relasi  yang  kompleks  antara ‘kepentingan  predator’  elit  dan  demokrasi. Menurutnya, demokrasi justru memfasilitasi korupsi, sebagian karena demokrasi mengundang persekongkolan (allegations), dan  membuka  kesempatan  untuk  korupsi sebagai konsekuensi dari kebutuhan finansial.  Sebagaimana  Thailand,  politik lokal  di  Indonesia  sering  menunjukkan kombinasi  dominasi  antara  birokrat  dan kepentingan bisnis dalam bentuk pembelian  suara  dan  kleintalisme  politik (Hidayat  &  van  Klinken  2009,  h.149). Mereka  juga  percaya  bahwa  ‘kepentingan predator’  ada  bukan  karena  aktor-aktor lama  yang  masih  bertahan  tetapi  karena aktor  baru  mencoba  membayar  hutang politik  pada  pendukungnya.  Di  Jambi, kolusi  antara  pengusaha,  gubernur,  dan ketua  DPRD  di  balik  proyek  pemerintah untuk membangun area rekreasi dirumorkan karena bupati membalas hutang politik ke para kontraktor yang saat pilkada  memberikan  dukungan  untuknya. Termasuk,  kemudian,  adalah  suap  dari kontraktor kepada ketua DPRD. Di Bengkulu,  gubernur  juga  memberikan kemudahan  pada  perusahaan  tambang untuk  masuk  ke  hutan  lindung,  lagi-lagi atas  dasar  membayar  hutang  politik kepada  pengusaha  pendukungnya  saat kampanye. Pembukaan lapangan kerja dari perusahaan  tersebut  di  kantong-kantong pendukungnya juga membantu sang gubernur memenuhi janji kampanye kepada  pemilihnya  (Hidayat  &  van  Klinken 2009).
Selanjutnya,  penjelasan  tentang cacatnya  demokrasi  di  Indonesia  juga dijelaskan  dengan  perspektif  aktor.  Survei Demos  tahun  2007  di  33  provinsi  di
Indonesia  menunjukkan  bahwa  masalah demokrasi  di  Indonesia  bersumber  dari dominasi elit berkuasa. Secara umum, riset ini  membenarkan  adanya  elit  berkuasa yang  berasal  dari  Orde  Baru  telah menyandera  demokrasi.  Namun  riset  ini juga menyebutkan bahwa lemahnya institusi demokrasi dan kapasitas masyarakat;  monopolisasi    perwakilan; juga  karena  ketiadaan  upaya  substantive untuk  mendukung  representasi  demokrasi langsung  melalui  representasi  lokal  dan organisasi rakyat/ popular (Törnquist 2009a h.9-11).  Singkatnya,  hal  tersebut  terjadi karena lemahnya representasi rakyat ( weak  popular  representation ),  dimana  di satu sisi ada kemerdekaan, tatanan hukum dan  governance  meningkat,  tetapi  relasi politik  demokratis  antara  negara  dan masyarakat masih sangat rendah (Törnquist 2009a; 2009b).
Beberapa studi tentang local bossism juga  menunjukkan  pentingnya melihat  kapabilitas  aktor  dalam  berpolitik. Penelitian  tentang  dinasti  politik jawara di Banten  menyoroti  peran  aktor  dalam menghasilkan  praktik  yang  tak  demokratis. Kemampuan  agen  dan  aspek  personal- tradisional  menjadi  factor  kunci  dari keberhasilan  mereka  menguasai  aspek- aspek  informal  dari  pemerintahan  dan menghasirkan  kekuasaan  dinasti  di  tingkat lokal  (Pratikno  &  Kurniawan,  2010). Sumber kekuasaan mereka yang terakumulasi selama masa otoritarian tidak membuat mereka dianggap sebagai terkooptasi  oleh  rezim  Suharto  melalui bisnis,  politik,  atau  lainnya.  Namun, dipandang  sebagai  keberhasilan  mereka dalam  menegosiasikan  kepentingannya dengan  rezim.  Factor  kesempatan  pasca reformasi  pun  tidak  dilihat  sebagai  factor yang paling menentukan kesuksesan mereka.  Sebaliknya,  ini  hanya  dilihat sebagai  faktor  pendukung  saja  (Bandiyah, 2008).
Meski  begitu,  riset  dari  pendekatan aktor sangat sering dibantah oleh pendekatan  struktural.  Kaitannya  dengan jawara di  Banten,  fakta  bahwa  organisasi mereka  ditransformasikan  oleh  Orde  Baru dan bahwa mereka mendapatkan keuntungan ekonomi karena relasi dekatnya  dengan  rezim  tersebut  tak  bisa diabaikan sebagai faktor struktural. Sumber
kekuasaan  dari  negara  dan  kemmapuan menggunakan  kekerasan  tradisional  harus dilihat sebagai aspek penting yang menjadikan mereka sukses dalam memonopoli  politik  dan  bisnis  (Masaaki  & Hamid  2008;  Hakim  2011).  Dalam  studi yang  lebih  luas,  Sidel  mengkritik  temuan Migdal  tentang  orang  kuat  di  dunia  ketiga, juga  menyarankan  pentingnya  melihat faktor  struktural  ketika  mengalisis  aktor kuat di daerah. Sidel mengusulkan pentingnya melihat struktur negara, termasuk kesempatan untuk mengakumulasi
dan memonopoli kekuasaan  politik  dan  ekonomi  yang disediakan oleh struktur negara (Sidel 2009 p.73).  Khusus  untuk  Sumatera  Utara (Medan), ia berpendapat bahwa kemunculan ‘mafia lokal’tak bisa dilepaskan  dari  konteks  pertumbuhan industri  dan  eksploitasi  sumberdaya  alam (Sidel 2009 p. 72). Argumen ini berseberangan  dengan  Migdal  dalam  hal melihat kesuksesan aktor dalam menempatkan  dirinya  dan  keluarganya dalam posisi-posisi penting di pemerintahan sehingga mampu mengambil kontrol atas alokasi sumber-sumber keuangan  negara.  Mengenai  jaringan struktur  masyarakat,  mereka  menikmati pengaruh  penting  dari  pemimpin  negara dan  birokrat  lokal  (Migdal  1988  in  Sidel 2009).
Apapun penjelasan tentang penyebab  dari  masalah  demokrasi  di Indonesia,  para  ilmuwan  sosial  sepakat bahwa pasca 15 tahun reformasi demokratisasi  tidak  banyak  membawa perubahan di tingkat lokal. Memtreang ada prospek yang baik seperti di Solo (Pratikno &  Lay,  2013),  Solok  (World  Bank  2006), Yogyakarta  (UGM  2009),  dan  beberapa lainnya.  Namun  potret  yang  sebaliknya jauh  lebih  banyak.  Dalam  diskusi  yang lebih  luas  penjelasan  ini  sejalan  dengan diskusi  tentang  demokrasi  yang  rusak ( defective  democracy )  yang  menjelaskan bahwa  penyebabnya  tidak  hanya  masalah desain  institusional  dan governability , namun  juga  persoalan nation-building , serta alasan-alasan sosial ekonomi lainnya seperti  halnya    sejarah  kolonial  dan  kultur politik  (Croissant,  2004).  Kilasan  tentang sejumlah studi di atas menunjukkan bahwa meskipun banyak ilmuwan berusaha
menjelaskan  peran  aktor  tetapi  hal  itu sangat  sulit  dipisahkan  dari  diskusi  soal konteks  struktural.  Itulah  mengapa  tulisan ini,  sekalipun  ingin  menjelaskan  tentang peran aktor namun tidak ingin meninggalkan aspek struktur.
B.2.  Teori Struktur-Agen untuk Melacak
Demokrasi yang
Bermasalah: Bourdieuian  untuk  “melengkapi”

## Analisis Marxian
Apa  yang  salah  dengan  pilihan Hadiz  untuk  setia  menggunakan  perspektif Marxian  dalam  menjelaskan  demokrasi yang bermasalah? Tentu tidak ada, kecuali bahwa  hal  itu  telah  membuatnya  tidak menganalisis  sesuatu  yang  bekerja  secara mendasar  di  politik.  Fokus  Hadiz  pada melihat  struktur  sebagai  sesuatu  yang konkrit dan  berkaitan dengan materialisme (kapital  ekonomi)  saja  menyebabkan  ia melihat  tindakan  aktor  secara  terbatas sebagai  hasil  dari  keberhasilan  Orde  Baru dalam  memahat  struktur  dan  mereposisi aktor-aktornya  dalam  sistem  politik  masa kini. Ia pun kemudian mengabaikan alasan yang  paling  mendasar  dari  aktor  untuk mengikuti ataupun melawan struktur.
Tulisan  ini  dibuat  untuk  mengisi kekosongan penjelasan aktor dalam konteks  struktural,  membuktikan  bahwa aktor maupun struktur sama-sama berkontribusi terhadap cacatnya demokrasi.  Disini,  aktor  tidak  akan  dilihat sebagai aktor yang bekerja secara mekanis dalam politik, tetapi mereka memperhitungkan  aturan  struktur  baik secara  sadar  maupun  tak  sadar;  dan kemampuan mereka
dalam mengkombinasikan hal itu akan menentukan  keberhasilan  mereka  dalam memegang kuasa.
Sehubungan  dengan  itu,  tulisan  ini dibangun  dengan  arahan  teori  yang dibangun  oleh  Pierre  Bourdieu  tentang dualitas struktur dan agen. Alasannya, teori ini  dibangun  dengan  berbasis  pada  kasus empiris  yang  digunakan  untuk  mengkritik perspektif  struktural  (terutama  Marxisme), untuk  membuktikan  bahwa  aktor  tidak bekerja  secara  mekanik  (dalam  mengikuti ataupun  melawan  struktur).  Sekalipun Bourdieu  sangat  mendukung  keberadaan aspek  struktural  di  balik  tindakan  aktor namun  ia  menekankan  pada  pentingnya
melihat  logika  aktor  dalam  menentukan tindakannya dan memperhitungkan implikasinya.  Bourdieu  tidak  mengabaikan Marx sama sekali terbukti dengan penggunaan  istilah  “kapital”.  Hanya  saja, kapital  baginya  tidak  semata  kapital ekonomi  tetapi  juga  kapital  kultural,  kapital sosial,  dan  kapital  simbolik  yang  dalam situasi  tertentu  bisa  bekerja  sebagai “kapital politik”.
Teori  Bourdieu  pada  dasarnya menggarisbawai  dua  hal:  (1)  dualitas struktur (objektivisme) dan agen (subjektivisme/  aktor)  yang inherent dalam semua  praktik  sosial;  dan  (2)  keterkaitan ( interplay )  antara  habitus, kapital,  dan field (arena)  yang  menghasilkan  praktik  sosial (i.e.  Bourdieu  1977,  1984,  1992).  Dualitas struktur  dan  agen  bisa  dilihat  pada semangat  untuk  menunjukkan  peran  aktor (subjektivisme) dalam struktur (objektivisme).  Dalam  teori  ini,  struktur diperlihatkan sebagai sesuatu yang abstrak ketimbang kongkrit sebagaimana dijelaskan dalam habitus, kapital, dan field .
Ketiganya saling terkait guna memperlihatkan kompleksitas praktik sosial.  Di    habitus,  keputusan  aktor  untuk mengambil  tindakan  kadang  tidak  disadari karena  sesuatu  telah  menyatu  (terstruktur) dalam  dirinya  dan  masyarakatnya.  Kapital, yang  pada  dasarnya  adalah  sumber kekuasaan —secara  subjektif  bisa  diraih, diakumulasi, ditransformasi, dan digunakan oleh  aktor —sangat  tampak  dalam  relasi aktor di field , memperlihatkan sifat/ karakter  dari  habitus/struktur.  Sementara field yang  juga  bisa  dimaknai  sebagai arena  kontestasi/  konteks  dimana  relasi kekuasaan dimainkan, juga memperlihatkan  relasi  antara  posisi-posisi dan kekuasan objektif forces yang dicirikan oleh kapital.
Di  antara  ketiga  konsep  tadi, habitus  mungkin  adalah  yang  paling  rumit, setidaknya  jika  melihat  definisinya  yang sangat  panjang  dan  rumit.  Bourdieu mendefinisikan  habitus  sebagai:  “systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function  as  structuring  structure,  that  is  a principle  of  generation  and  structuring  of practices  and  representation  which  can  be objectiv ely “regulated” and “regular” without in any way being the product of obedience
to  rules,  objectively  adapted  to  their  goals without  presupposing  a  conscious  aiming at  ends  or  an  express  mastery  of  the operations  necessary  to  attain  them  and, being  all  this,  collectively  orchestrated without being the product of the orchestrating  action  of  a  conductor”.  Juga: “source  of  series  of  moves  which  are objectively  organised  as  strategies  without being  a  product  of  a  genuine  strategic intention”.  Namun  apa  yang  relevan  disini adala  bahwa  dalam  praktik  sosial  strategi agen  kadang  bekerja  tanpa  disadari ( unreflective )  karena  telah  terstruktur, menyatu  dalam  dirinya/  masyarakatnya. Disini, habitus menunjukkan jejak struktural dimana kultur, kelas asal, status sosial, dan posisi dalam hierarki sosial bekerja sebagai ‘determinan’ (Haryatmoko 2003). Tetapi  ini tidak berarti bahwa struktur secara mekanis  memerintahkan  tindakan.  Struktur ‘hanya’  memediasi  orientasi  aktor,  dan mediasi  ini  dibatasi  oleh  kondisi-kondisi tertentu  yang  telah  terbentuk secara  sosial dan historis (Bourdieu 1977 p. 95). Karena itu  aktor  tetap  memiliki  peluang  untuk menunjukkan subjektivismenya dalam bertindak,  meskipun  tindakannya  terbatasi oleh kondisi-kondisi tertentu (struktur).
Penjelasan  lain  yang  lebih  mudah misalnya  disediakan  oleh  Stokke  and Selboe (2009) yang secara ringkas mendefinisikan bahwa aspek penting dalam  dualitas  struktur  dan  agen  yang dimaksudkan oleh Bourdieu adalah bagaimana menstrukturkan struktur ( structuring  structure )  dan  struktur  yang terstruktur  ( structured  structures ).  Dalam struktur yang terstruktur, habitus merefleksikan  sejarah  dan  situasi  sosial yang  telah  terinternalisasi  secara  perlahan sebagai  ‘karakter’,  kebiasaan  ,  atau objectivity .  Menstruktur  struktur  berarti bahwa  praktik  yang  telah  terhabituasi (dianggap  objektif)  akan  menghasilkan kepatuhan: praktik akan otomatis dijalankan tanpa perlu diorganisir/ diperintah  (Bourdieu  1992  dalam  Stokke 2002).  Praktik  sosial  menjadi  spontan ( unreflective ),  ‘benar’,  dan  menghasilkan kontinuitas  serta  keteraturan  yang  tak  bisa dijelaskan  oleh  aktor  ( unwitting  regularity ). Hal ini juga menjadi sumber dari serangkaian  tindakan  yang  secara  objektif diatur  sebagai  ‘strategi’,  motivasi,  logika,
atau  sesuatu  yang  dianggap  sebagai rasional.  Namun,  respon  aktor  terhadap habitus  bisa  diikuti  oleh  kalkulasi  strategis juga; kesadaran penuh bahwa apa yang ia lakukan  adalah  berbeda  dengan  habitus umum yang bekerja di lingkungan sosialnya.  Dunia  praktik  sosial  yang muncul  dalam  habitus,  kemudian,  bekerja sebagai  sistem  kognitif  dan  struktur motivasi (Bourdieu 1977).
Dimensi  lain  yang  mencirikan  teori Bourdieu adalah kapital, sumber kekuasaan  yang  dibutuhkan  agen/  aktor untuk  meraih  dominasi  kekuasaan.  Sedikit berbeda  dengan  konsep  tentang  sumber kekuasaan  yang  dijelaskan  oleh  teori lainnya,  Bourdieu  mendefinisikan  kapital dalam beragam bentuk sehingga memungkinkan identifikasi yang lebih tajam termasuk transformasi kapital —baik kapital ekonomi /kekayaan material, kapital kultural/  asset  dalam  bentuk  pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi, ketrampilan,  dan  pendidikan,  serta  kapital sosial/ jaringan (Stokke, 2002) —bisa menjadi kapital simbolik yang secara efektif digunakan untuk meraih dominasi (Bourdieu 1977, Stokke & Selboe 2009).
Sementara  itu field secara  cepat bisa  diartikan  sebagai  konteks  tertentu dimana  praktik  sosial  bekerja.  Praktik merupakan produk dari habitus namun juga produk  dari  relasi  antara  habitus  dengan konteks  tertentu  (Thompson  1991  dalam Stokke  2002),  tergantung  dimana  posisi dan  kekuatan  aktor  (relasi  kuasa)  muncul, dimana  permainan,  pemain,  dan  strategi bekerja.  Posisi  agen  di  arena  kontestasi kapital  ini  ditentukan  oleh  akumulasi kapitalnya.  Disini, field adalah  arena  untuk kompetisi kapital yang kadang memunculkan konflik. Pertanyaannya, bagaimana
mengaitkan  antara  studi-studi  tentang demokrasi yang bermasalah dengan Bourdieu?  Seperti  disebutkan,  konsep Hadiz  tentang old  predatory  interests diasumsikan sebagai produk dari perspektif struktural;  studi  lainnya  merupakan  produk dari  beragam  perspektif;  dan  tulisan  ini mencoba menganalisis masalah demokrasi melalui perspektif struktur-agen (lihat bagan).
1. Closing access of public information
2. Discrimination on social policy

## Gambar 9.1 Logical Framework (Peran Agen dalam Konteks Struktur)
Tulisan ini, oleh karenanya dimaksudkan  untuk  mengisi  penjelasan yang  hilang  (“ missing  link ”)  antara  aktor dengan  struktur.  Aktor  dalam  tulisan  ini adalah  agen:  aktor  yang  menjalankan segala  sesuatunya  berdasarkan  kalkulasi strategis.  Untuk  konteks  kajian  ini,  aktor atau  agennya  adalah:  bupati,  birokrat — atas, menengah, dan bawah --, politisi, dan civil society (aktivis dan jurnalis lokal).

## B.3.  Kasus  Asahan:  Arena  Politik  dan Ekonomi  yang  Saling  Bertautan Sepanjang Sejarah
Kabapaten Asahan Sumatera Utara memiliki wilayah yang sangat luas mencakup 371,945 ha atau 5 kali lebih luas dari  Provinsi  DKI  Jakarta  namun  hanya dihuni  oleh  sekitar  sepersepuluh  dari penduduk  Jakarta.  Beribukota  di  Kisaran, perekonomian Asahan telah lama bergantung  pada  bisnis  perkebunan.  Di masa awal perkembangannya (masa kolonial) daerah bahkan menjadi salah satu kawasan penting dalam Sabuk Perkebunan Sumatera  Timur/  Utara  (Stoler  1995, Buiskool  2005).  Bisnis  ini  pun  bertahan hingga  sekarang  terbukti  dari  penggunaan lahan untuk perkebunan —terutama sawit— hingga  total  mencapai  65%  dari  seluruh area  daratan  (243,173  ha),  atau  11.36% dari seluruh wilayah perkebunan di Sumatera  Utara  yang  sangat  luas.  Bisnis
ini  pun  memunculkan  aktor-aktor  penting seperti  perusahaan  perkebunan  negara dan  swasta,  termasuk  juga  individu  untuk bertarung  di  politik  sehari-hari.  Dalam bisnis  perkebunan  ini,  perkebunan  negara (PTPN) menempati urutan pertama perusahaan  terbesar  di  kawasan  ini. Sementara  itu  Bakrie  Sumatra  Plantation (BSP) —owned  by  Abu  Rizal  Bakri,  salah satu  orang  terkaya  dan  petinggi  Partai Golkar  di  Jakarta —menjadi  perusahaan swasta terbesar di kawasan ini.
Di  balik  sukses  bisnis  perkebunan, Asahan diam-diam menggantungkan perekonomiannya  pada  uang  negara. Ketergantungannya terhadap transfer pemerintah  pusat  mencapat  92.97%  dari total  pendapatan,  termasuk  69.77%  dari transfer  pemerintah  pusat  dan  23.20% yang  dialirkan  melalui  provinsi.  Uang  yang banyak  ini  pun  menghasilkan  sumber keuangan lain selain perkebunan, sekaligus  menciptakan  struktur  peluang bagi  korupsi,  setidaknya  menurut  semua informan  dalam  penelitian  ini.  Aktor  lain yang  bekerja  dalam  lingkaran  pemerintah pun  bisa  menikmati  keuntungan  dari proyek-proyek  pemerintah.  Misalnya  saja: para  kontraktor,  organisasi  sosial  yang bekerja  untuk  mendukung  proyek-proyek non  fisik,  aktivis  yang  memperoleh  uang dari  pejabat  kabupaten,  pelobi  anggaran, dll.  Meski  demikian,  Asahan  juga  masih
Demokrasi Cacat Agency (Elit lokal, oligarki,
bossism, dll) − Oligarki kapitalis yang berakar pada Orde Baru dan kultur kolonial
− Struktur akumulasi − Political structures Kapital Field ”motivasi/ tujuan” (logika praktik) − Tipe, kuantitas
− Strategi akumulasi
− Arena (fields) − Relasi yang terbangun di arena Teori Struktur-Agen Bourdieu Habitus Struktur (Hadiz dll) Kasus Asahan
memiliki  banyak  penduduk  yang  tak  bisa meraih sumber kesejahteraan tersebut dan akhirnya  hidup  di  bawah  garis  kemikinan. Berdasarkan  statistik  daerah  tahun  2012 jumlah  mereka  mencapai  10,52%  (sekitar 71.000  orang).  Kondisi  ini  membuat  sektor ekonomi kecil/ mikro seperti pasar tradisional menjadi penting.
Sektor ekonomi  alternatif  ini  pun  kemudian  bisa digunakan  sebagai  ‘alat’  dalam  permainan politik.
Kilasan mengenai karakter ekonomi Asahan sangat penting tidak hanya sebagai  latar  belakang  bagi  banyak  isu publik  namun  juga  untuk  menjelaskan struktur  atau  konteks  yang  menghasilkan “logika  bisnis  atau  ekonomi”;  hasil  dari persinggungan  antara  arena  ekonomi  dan politik. Bagaimana kilasannya?
Meruntut  pada  sejarah  kolonial, Asahan dibangun oleh aktor ekonomi yang merambah  arena  politik.  Aktor  ekonomi (perusahaan  perkebunan  swasta  Belanda) saat  itu  mendapatkan  ‘izin’  dari  otoritas politik (pemerintah kolonial) untuk menciptakan  struktur  baru  masyarakat: memobilisasi penduduk dari luar Sumatera —terutama  Jawa  yang  kemudian menjadi  penghuni  terbesar  kawasan  ini — dan  menciptakan  sejumlah  aturan  sosial bagi pekerja dan masyarakat (Stoler 1995). Aktor  ekonomi  ini  juga  mengenalkan birokrasi  modern  yang  korup  dan  system kekuasaan  yang  mampu  menaklukkan pemimpin tradisional dan rakyatnya; hingga menghasilkan masyarakat yang tak berakar,  tunduk,  namun  sekaligus  korup (Reid 1979, Stoler 1995). Bisnis perkebunanan  pun  menghadirkan  hasrat ekonomi  yang  berlebihan  bagi  semua kelompok  aktor:  kerajaan,  pegawai  dan pejabat  perusahaan  dan  pemerintah  yang mempraktikkan  birokrasi  korup,  pekerja dan  penduduk  kampong  yang  mencuri asset  perkebunan;  mengesankan  bahwa rent  seeking  sejak  awal  telah  dikenal  luas dan dipraktikkan beramai-ramai oleh semua  kalangan.  Di  awal  kemerdekaan, pertautan  antara  kedua  arena  berlanjut.  Di masa  Sukarno  penguasa  politik  berpindah dari  aktor  ekonomi  ke  aktor  negara; menghasilkan “penjarahan” tanah perkebunan  yang  direstui  negara;  juga nasinalisasi  perkebunan  asing  menjadi PTPN  (PT. Perkebunan  Nusantara ) —
perusahaan  perkebunan  terbesar  saat  ini. Pada  masa  Suharto  (1966-98)  pertautan antara  kedua  arena  makin  kuat;  salah satunya  ditunjukkan  dengan  penguasaan asset-aset ekonomi oleh pejabat lokal.

## B.4.  Rent  Seeking  dan  Demokrasi: Kegagalan  Aktor  dalam  Melawan ‘Struktur Abstrak’
Sebagaimana  kilasan  di  atas,  riset ini  menemukan  bahwa  konsep  kekuasaan di    Asahan  sejak  lama  diletakkan  di  atas rekognisi  yang  berlebihan  terhadap  kapital ekonomi  dan  status;  hingga  keduanya menjadi  “alat  dan  strategi  terpenting” (kapital  simbolik)  juga  “motivasi”  (habitus) para aktor politik dan demokrasi. Bertahannya  karakter  ekonomi  dan  politik yang  relative  sama  dari  masa  ke  masa tanpa dibarengi oleh kehadiran ‘pengetahuan’  lain—misalnya  demokrasi— yang  cukup  kuat  harus  diakui  memberikan kontribusi  terhadap  rekognisi  aktor  yang berlebihan  terhadap  kapital  ekonomi  dan status. Hal-hal yang kemudian menyebabkan demokrasi menjadi bermasalah. Demokrasi, bagi aktor-aktor di Asahan  hanya  bekerja  sebagai  alat  yang mendukung  kompetisi  kapital  simbolik  di arena politik. “Kesepakatan” tentang kapital simbolik  membuat rent  seeking dalam politik  sehari-hari  bisa  diterima  dengan baik.  Jika  ada  “pergolakan”  atau  indikasi awal  demokrasi,  semata-mata  merupakan efek dari persaingan aktor dalam memelihara  atau  mengakumulasi  kapital yang  seringkali  melibatkan  praktik rent seeking di dalamnya.
Dalam  kasus  penutupan  akses informasi  publik  misalnya  melalui  Surat Edaran Bupati misalnya. Sekalipun surat ini tidak secara eksplisit memerintahkan birokrat  untuk  tidak  memberikan  informasi apapun  kepada  publik  namun  dipatuhi dengan sangat. Dari semua diskusi dengan narasumber  aktivis  dan  birokrat,  surat  ini diduga menjadi upaya bupati untuk melindungi  praktik  dan  jaringan rent seeking yang  telah  memfasilitasinya  untuk meraih  kapital  simbolik  dan  kekuasaan. Mukhlis  Bela,  aktivis  lokal,  menuturkan bahwa  T.G.  Simatupang,  sang  bupati, mencoba  menutupi  korupsi  yang  meluas dalam  pemerintahannya,  termasuk  alokasi anggaran untuk aparat keamanan.
Sementara  itu,  dukungan  penuh dari  birokrat  dan  anggota  DPRD  terhadap kebijakan ini juga terkait dengan ketakutan akan  kehilangan  kapital  simbolik  (ekonomi dan  status)  yang  biasanya  akan  diperoleh melalui “pe- non job - an” (Istilah lokal untuk birokrat/pegawai negara yang tidak dimutasi, tidak diberhentikan, namun dihukum  secara  sosial  dan  politik:  tetap digaji tanpa boleh melakukan apapun, tidak bisa  melakukan  ‘aktivitas  ekstra’  (rent seeking)  dan  dijauhi  oleh  kolega  di kantornya) atau mutasi yang tak menguntungkan secara
finansial.
Dukungan mereka untuk menutup informasi kepada publik juga terkait dengan rasa  aman  mereka  karena  terhindar  dari pemerasan dari aktivis yang berbasis pada informasi anggaran.
Sebagai catatan pemerasan semacam ini marak di Asahan karena para aktivis muda yang tengah mencari alternatif pekerjaan  yang  tanpa  suap  ‘gemar’ menggertak  pejabat.  Mereka  biasanya mengintimidasi dan memeras pejabat yang diyakini melakukan korupsi dengan ancaman membuka skandal korupsi kepada publik sehingga berpeluang kehilangan  jabatan  (status)  dan  peluang rent seeking yang melekat dalam jabatan. Dalam kasus Program Imtaq, penutupan  informasi  tentang  program  ini juga ditengarai berkorelasi dengan kepentingan aktor (pengurus yang kebetulan  beraviliasi  dengan  partai--PKS) untuk  menjaga  kapital  simbolik  (kapital ekonomi dan status) melalui ketertundukan pada bupati. Padahal kebijakan ini kontroversial karena menggabungkan syarat  ekonomi  (masyarakat  miskin)  untuk memperoleh bantuan dari negara (pemerintah  daerah)  dengan  penilaian negara  terhadap  keimanan  yang  bias Islam.
Sementara  dalam  kasus  pasar tradisional  (kasus  Air  Joman) ‘nuansa bisnis’ tampak di belakang kasus pemerasan  oleh  birokrat  level  bawah  ke pedagang yang berkorelasi dengan kepentingan birokrat menengah dan atasan guna  mempertahankan  “performa  kerja”. “Performa” yang dalam keterangan seluruh informan  riset  terkait  dengan  nilai  setoran uang  dan  kesetiaan  secara  berjenjang. Nuansa  serupa  juga  disebutkan  mewarnai
rentetan  demonstrasi  yang  panjang  yang dipimpin  oleh  para  aktivis  (selengkapnya lihat  naskah  tesis).  Selanjutnya,  jikalau kemudian bupati bersedia menemui demonstran  dan  mencari  jalan  keluar masalah,  hal  tersebut  juga  dikaitkan dengan kepentingannya untuk mempertahankan  nama  baik  (status)  yang bisa  rusak  karena  demonstrasi  besar- besaran  yang  menyebabkan  jatuhnya korban sakit.
Sementara  itu  dalam  kasus  Pasar Inpres,  logika  ekonomi  juga  bekerja  di belakang rumor tentang keterlibatan pemda  dalam  membakar  pasar,  motivasi para pedagang korban dalam menyuarakan  aspirasinya  dan  motivasi para  pemilik  ruko  yang  dirugikan  dengan keberadaan  pasar  darurat  untuk  protes — namun  kemudian  menerima  kebijakan  ini. Disini,  logika  status  lebih  kuat.  Bupati  bisa jadi  memilih  lokasi  berdasarkan  agenda personalnya  untuk  menundukkan  aktivis yang keras kepala yang kebetulan menjalankan  usaha  di  salah  satu  ruko — upaya  mematikan  kehidupan  ekonominya sebagai  bentuk  tekanan.  Kecemburuan sosial  pedagang  pasar  terhadap  pemilik ruko dimanfaatkan untuk mengikuti keinginan mereka memperoleh pasar pengganti  di  lokasi  terdekat  dengan  pasar yang  terbakar,  yaitu  di  tengah  jalan  raya dimana jejeran ruko ada di kanan-kiri jalan. Lagi-lagi  ketiadaan  keuntungan  financial dan  keuntungan  status  membuat  para aktivis secara umum membiarkan permasalahan ini terjadi.
Dalam  kasus  rebutan  lahan  eks perkebunan  Bakrie  Sumatra  Plantation (BSP).  Kecurigaan  bahwa  aktor-aktor pemerintahan  tengah  membidik  asset negara  yang  dikembalikan  oleh  BSP membuat  segelintir  aktivis  memobilisasi masyarakat,  namun  dengan  iming-iming tanah  untuk  rakyat.  Gerakan  ini  pun diruntuhkan  oleh  pemerintah  yang  ganti mengiming-imingi  para  angora  gerakan dengan  rumah  sederhana  sementara  bagi aktivis yang telah mengancam kepentingan ekonomi dan status pemda/ bupati merespon dengan keras.
Dalam  field,  pemda —dalam  hal  ini bupati —muncul sebagai aktor yang terkuat karena memegang kendali atas sumberdaya  politik  (kapital  simbolik):  uang
negara  dan  status  (jabatan).  Situasi  ini yang  menyebabkan  semua  aktor —baik aktor  lama  maupun  baru  bersaing  untuk mendapatkan posisi di lingkar pemerintahan.  Prinsip-prinsip  demokrasi yang  seharusnya  mewarnai  politik  sehari- hari tidak muncul karena aturan permainan hanya  disepakati  oleh  para  aktor  berupa rekognisi  atass  kapital/  kesejahteraan ekonomi dan status.
Hingga  sekarang,  aktor-aktor  di Asahan  merasa  tidak  perlu  mengganti aturan main dalam politik yang menyertakan  rent  seeking,  termasuk  tidak tertarik pada hal-hal baru seperti demokrasi sekalipun mereka sering terganggu dengan “aturan lama” tersebut. Selanjutnya, kompetisi kapital juga melahirkan kekerasan  karena  tidak  dibarengi  dengan control  yang  benar  terhadap  proses demokrasi.  Disini  struktur  yang  bekerja pada  level  abstrak  menjadi  “salah”  karena semata-mata diletakkan pada penghargaan yang  berlebihan  terhadap  kapital  simbolik (yang berasal dari kapital ekonomi).
Melihat  bagaimana  aktor  bekerja dalam  5  situasi  politik  di  Asahan  tampak bahwa struktur bagi aktor di Asahan adalah pandangan mereka terhadap kapital ekonomi  dam  status  yang  bekerja  sebagai kapital simbolik dan habitus umum. Konsekuensinya,  kapital  ekonomi  dan status  dianggap  sebagai  alat  sekaligus motivasi  politik  yang  paling  penting; struktur  abstrak  yang  melandasi  semua bangunan relasi politik antar aktor sekaligus bangunan politik sehari-hari.
B.5.  Rent Seeking dan Rusaknya
Demokrasi: Kegagalan Aktor dalam Melawan “Struktur Abstrak”
yang Bertahan Lama
Keseluruhan analisis tentang Asahan  menunjukkan  bahwa  rusaknya demokrasi  di  Asahan  disebabkan  oleh keengganan  aktor  untuk  meninggalkan “struktur  abstrak”  yang  telah  lama terbangun.  Alasan  bahwa  struktur  abstrak masuk akal tidak menyurutkan niat mereka untuk  memelihara  ini  walaupun  banyak diantara  mereka  yang  telah  terganggu dengan  sejumlah  aturan  struktur  (misalnya suap untuk memperoleh pekerjaan). Mereka  bahkan  menggunakan  aturan tersebut  sebagai  logika  untuk  melawan
struktur  yang  sama  (demonstrasi  yang selalu  mengangkat  isu  korupsi  pejabat). Ketiadaan  pengetahuan  yang  beragam membuat  semua  aktor  percaya  bahwa hanya  ada  dua  hal  yang  bisa  digunakan untuk  meraih  “tujuan”  (habitus):  kapital ekonomi dan status.
Hasilnya,  kelompok  aktor  yang sebelumnya tidak dikenal sebagai pemburu rente —misal  birokrat  menengah  dan bawah serta aktivis —sekarang teridentifikasi  sebagai  aktor  baru  pencari rente.  Tetapi  mereka  bukan  menjiplak perilaku atasan saja, namun dalam banyak hal but mereka mencoba melawan struktur. Misalnya  pernyataan  seorang  birokrat bahwa  ia  melakukan  korupsi  kecil-kecilan karena  berkali-kali  harus  menunjukkan kesetiaan pada atasan (agar tidak kehilangan kapital dan status) dengan cara berhutang  demi  menutup  anggaran  yang dipergunakan secara
tidak bertanggungjawab oleh atasan. Atau aktivis  yang  melawan  struktur  korupsi dengan  cara  korupsi.  Upaya  aktor  untuk melawan  struktur —walaupun  gagal  dan bersifat sementara —pada  level  yang terbatas harus diakui mampu menghasilkan  perlawanan,  juga  kritik  dan kontrol  terhadap  pemerintah  lokal.  Tetapi, kegagalan  mereka  untuk  menanggalkan struktur  abstrak  juga  harus  diakui  sebagai penyebab  dari  buruknya  demokrasi  di Asahan.

## B.6.  Bukan  Aktor  yang  Lama  tetapi Ketertundukan  Aktor  pada Konsep Lama “Struktur Abstrak”
Rekognisi  aktor  terhadap  kapital ekonomi  dan  status  baik  sebagai  kapital simbolik maupun habitus mungkin tidak lah buruk. Tetapi ini tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi karena mendorong  oportunisme  politik  dalam politik sehari-hari. Ketika pembuatan kebijakan,  kritik  dan  monitoring  terhadap pemerintahan  diletakkan  pada  rekognisi kapital  simbolik  sebagaimana  dijelaskan  di atas  maka  menghasilkan  demokrasi  yang cacat,  bahkan  “patronase”  dan  system rotasi aktor yang cepat.
Sistem patronase —jika bisa disebut demikian —lemah  karena  aktor  tak  bisa memenuhi  permintaan  ‘klien’  yang  terus menerus akan kapital ekonomi dan
pemberian status. Karena rekognisis terhadap  kapital  simbolik  ini  sangat  kuat, aktor  yang  menginginkn  kekuasaan  harus menyediakan  kapital  simbolik  secara  terus menerus,  juga  menyediakan  diri  untuk beragam permintaan yang tiba-tiba (misalnya menghadapi pemerasan); semua ini  karena  para  aktor  yang  “kreatif”  dalam mencari celah “bisnis” dalam politik sehari- hari —bukan dalam pemilu lima tahunan.
Aktor  yang  mampu  menyediakan kapital  simbolik  “hanya”  mendaptkan rekognisi  sebagai  pemilik  atau  penyedia kapital  simbolik  saja,  namun  tidak  sampai pada karisma. ‘Klien jangka pendek’ hanya menghormati  dan  loyal  pada  ‘patron sepanjang kepentingan mereka akan kapital  simbolik  bisa  dipenuhi.  Sistem  ini, oleh karenanya, tidak menghasilkan respek sejati  dari  ‘klien’  terhadap  ‘patron’;  namun ‘kompetisi’. ‘Patron’
biasanya menggunakan status (kuasa) untuk menunjukkan  kekuasaanya;  namun  hal  itu justru memancing ketidaksukaan dari aktor lain.
Situasi ini menghasilkan kesempatan  besar  untuk  rotasi  aktor. Karena  itu  tidak  mengherankan  apabila DPRD  Asahan  saat  ini  didominasi  oleh aktor  baru,  yaitu  sekitar  70%  (Sinar Indonesia  Baru  July  5 th ,  2009).  Kehadiran politisi  baru  ini  memperihatkan  bahwa menggantikan  kekuatan  politik  lama  bukan hal yang mustahil. Rekognisi yang berkelanjutan  terhadap  struktur  lama — dalam hal ini adalah aturan main berdasarkan  struktur  abstrak —membuat aktor  baru  tidak  bisa  menggantungkan pada profesionalisme atau bahkan kepemilikan kapital simbolik dalam konsepsi lama. Beberapa pemegang posisi strategis  di  DPRD  dianggap  memiliki kemampuan  yang  rendah  namun  ia didukung oleh harta keluarga yang banyakyang  telah  dibangun  sejak  masa Orde  Baru.  Tapi  banyak  anggota  DPRD lainnya  didukung  oleh  kemmapuan  untuk mengkombinasikan syarat prosedur pemilu (kapital  kultural)  dengan  kapital  ekonomi atau  status;  kecenderungan  baru  pasca 1998.
Logika yang sama membuat banyak  aktor  lama  kehilangan  posisi  di politik  masa  kini.  Karena  sumberdaya kekuasaan  melekat  pada  negara,  sekali
aktor  kehilangan  posisi,  ia  akan  segera menghilang  dari  politik.  Selanjutnya,  satu- satunya  aktor  lama  yang  bertahan  adalah T.G. Simatupang, sang bupati. Eksistensinya pada politik masa kini bukan karena  keterkaitannya  dengan  Orde  Baru. Tapi  lebih  karena  dia  satu-satunya  aktor lama yang lihai bermain kapital simbolik. Ia menggunakan posisinya sebagai anak dari bupati  lama  dan  birokrat  senior.  Terlepas dari langkah-langkah politiknya yang ilegal, sistem  pendukung  yang  bagusdan  kesan umum  padanya  sebagai  bupati  yang semena-mena —dalam istilah para responden  adalah  diktator —namun  ia berhasil  dalam memanfaatkan  struktur  dan ketertundukan  aktor  lain  terhadap  struktur (kapital  simbolik  dan  habitus)  sehingga menghasilkan ketertundukan kepada dirinya.
B.7. Protes  dan  “Aktivisme  dengan Pemerasan”
Seperti disebutkan, kompetisi kapital  telah  mendorong  sejumlah  aktor yang  tengah  mengejar  kapital  untuk memeras  mereka  yang  memiliki  banyak kapital simbolik (uang dan status); memaksa  mereka  untuk  membagi  kapital ekonomi/  akses  untuk  memperolehnya dengan cara mengancam akan mengumumkan  skandal  korupsi  mereka kepada  publik  atau  melaporkan  kepada pihak  berwajib.  Mereka  melakukan  itu (melaporkan, demonstrasi, mengumumkan) tidak dalam rangka mengontrol  korupsi,  tetapi  lebih  kepada untuk meningkatkan status mereka sebagai “aktor penting yang berbahaya” yang perlu ditundukkan  dengan  dikooptasi  (ditawari dengan  keuntungan  material  atau  direkrut menjadi birokrat).
Mereka  melakukan  hal  itu  karena struktur dipahami sebagai: (1) konsep lokal tentang  kapital  simbolik —sesuatu  yang dalam beberapa hal telah dirasa membebani;  (2)  ada  kelompok  aktor  yang menguasai  kapital  simbolik.  Bagi  aktivis, para  aktor  ini  harus  dikejutkan,  diancam, diganggu karena mereka adalah penguasa kapital simbolik yang paling nyata. Mengganggu pemilik kapital simbolik adalah  upaya  nyata  untuk  mengganggu konsepsi  umum  tentang  kapital  simbolik; sehingga  memungkinkan  mereka  untuk
mengakses  kesempatan  kerja —dikooptssi dalam  lingkar  pemerintahan —tanpa  perlu menyediakan uang sogokan (kapital ekonomi)  untuk  memperoleh  pekerjaan. Jika  saat  ini  para  aktor  baru  (aktivis)  ini menggunakan  beberapa  alat  demokrasi (demonstrasi,  protes),  mereka  melakukan itu  semata-mata  karena  mereka  tahu bahwa  ‘taktik’  semacam  ini  telah  dikenal luas  sejak  reformasi  sebagai  taktik  yang efektif  yang  digunakan  oleh  kelompok mahasiswa/  kaum  terdidik  yang  dihormati untuk  menumbangkan  Orde  Baru.  Mereka membayangkan  bahwa  hal  serupa  bisa digunakan  secara  efektif  untuk  Asahan (menggertak).  Demikian  juga,  korupsi digunakan oleh para aktivis karena: (1) isu ini  popular  di  seluruh  penjuru  tanah  air sebagai  strategi  untuk  menggerus  status dan  kapital  ekonomi  pejabat;  (2)  korupsi juga banyak dipraktikkan di lingkar pemerintahan —bahkan  dianggap  sebagai kebutuhan,  sehingga  ada  banyak  kasus yang  bisa  diangkat  karena  dua  alasan tersebut.

## B.8.  Civil  Society  yang  Lemah  dan Bertahannya  Institusi  Korporasi Negara Orde Baru
Semua logika politik yang dibangun di  atas  rekognisi  atktor  teradap  kapital ekonomi  dan  status  membawa  efek signifikan bagi potret demokrasi Asahan. Di satu  sisi  ini  mendorong  aktor  untuk  kritis pada  pemerintah,  menghidupkan  dinamika politik;  namun  pada  sisi  yang  lain  harus diakui sebagai mengurangi kualitas demokrasi,  bahkan  membuatnya  menjadi memprihatinkan. Pertama , hal ini berkontribusi terhadap lemahnya civil society.  Kompetisi  antar  aktivis  adalah  riil. Mereka  memang  sering  bekerja  sama, tetapi  lebih  sering  berkomeptisi  dalam ‘bisnis politik’. Meski mereka berkolaborasi, tetapi semua berdasarkan kalkulasi strategis atas potensi keuntungan ekonomi dan statusdi balik isu politik dan kebijakan. Mereka lebih suka bekerja dalam kelompok-kelompok  kecil,  atau  bahkan secara individual karena mereka mengincar  kapital  yang  sama.  Mereka enggan  untuk  membantu  kolega  sesama aktivis  ketika  tidak  melihat  potensi  itu. Kedua ,  rekognisi  yang  kuat  pada  kapital ekonomi  dan  status  menyebabkan  institusi
korporatis negara yang dibangun oleh Orde Baru  sebagai  wadah  kooptasi  tetap  hidup. Hari ini, puluhan organisasi ini tetap berdiri tegak  di  Asahan;  kantor-kantornya  sangat mudah  ditemukan  di  jalan-jalan  utama Kisaran.  Organisasi-organisasi  ini  cukup terkenal terutama organisasi yang bergerak di  kepemudaan  dan  pekerja  perkebunan. Fakta  bahwa  aktivis  muda  mengincar jabatan  penting  di  organisasi  semacam  ini mengesankan  bahwa  Orde  Baru  tetap hidup  dan  mempengaruhi  para  aktor. Tetapi, menyimak secara hati-hati keterangan  para  informan  riset  ini,  jelas bahwa para aktivis muda ini ingin masuk ke organisasi  ini  semata karena  organisasi  ini telah  dikenal  di  pemerintahan,  memiliki kepengurusan  yang  tertata  sehingga  bisa memfasilitasi mereka untuk meraih proyek- proyek  pemerintah —dan  kemudian  kapital ekonomi  dan  status.  Sekali  lagi,  mereka bukan memilih ini karena rekognisi terhadap Orde Baru.
Selain  itu,  tidak  jelas  siapa  yang paling  diuntungkan  oleh  kondisi  ini.  Jika organisasi  semacam  ini  secara  alamiah menjadi  berguna  bagi  para  aktor  muda untuk  meraih  kapital  simbolik,  maka  ini berarti  juga  berguna  bagi  aktor  politik  lain (i.e.  bupati)  maupun  mungkin  otoritas nasional. Sekalipun ada kekaburan tentang aktor  yang  paling  diuntungkan,  tetapi  jelas bahwa  setidakanya  ada  tokoh  senior — wartawan  senior —yang  terlibat  dalam mendekati para aktivis muda dan membawanya untuk masuk dalam organisasi ini (lihat tulisan penuh); bisa jadi tindakannya  menguntungkan  Simatupang, tetapi  bisa  jadi  menguntungkan  otoritas lain,  misalnya  pemerintah  nasional.  Bagi Simatupang,  kondisi  ini —aktivis  dengan senang  hati  dan  keinginan  sendiri  masuk dalam  organisasi  korporatis  negara  seperti KNPI, Karang Taruna, dll —menguntungkan karena  akan  memudahkan  menjalankan pemerintahan tanpa gangguan aktivis. Bagi Simatupang  yang  mendapatkan  didikan dari Orde Baru, kooptasi semacam ini akan menyediakan  arena  untuk  menundukkan aktivis  muda  yang  potensial  mengganggu kapital simboliknya. Sementara bagi pemerintah  pusat,  demokrasi  yang  lemah demokrasi yang lemah mungkin ‘mendukung’  stabilitas  politik  Sumatera Utara.  Asahan  bagaimanapun  juga  punya
potensi  konflik  sosial  dan  politik  yang besar,  walau  sampai  hari  ini  nyaris  teak pernah  terjadi.  Keberadaan  aktor-aktor yang berpotensi ‘mengganggu pemerintahan’  namun  ‘kebutuhan’  mereka untuk  dikooptasi  tentu  menguntungkan stabilitas  politik,  mempermudah  Jakarta dalam  mengatur  daerahnya  yang  terletak cukup  jauh  ini.  Organisasi  korporatis  lama ini,  oleh  karenanya,  merupakan  investasi politik  Orde  Baru  yang  menguntungkan aktor  berkuasa (bupati  dan  pemerintah nasional),  yang  telah  juga  berkembang secara  ‘natural’  menjadi  sarana  yang menguntungkan  aktor  lain  (aktivis  muda) walaupun  menghadirkan  kerugian  bagi demokrasi.

## B.9.  Membandingkan Temuan
Jika teori Bourdieu membawa penjelasan  seperti  di  atas,  lalu  bagaimana jika dibandingkan dengan Hadiz? “Perbandingan”  ini  penting  untuk  melihat apakah  kritik  Bourdieu  terhadap  Marx  juga bisa  dijelaskan  dalam  kasus  Sumatera Utara  ini  (kritik  saya  terhadap  Hadiz). Perbandingan  ini  termasuk  melihat  sejauh mana  penjelasan  struktural  Hadiz  cocok dengan  penjelasan  struktural  lain  serta sejauh  mana  aspek  agency  bekerja  dalam konteks struktural.
Harus diakui bahwa masalah
demokrasi di Asahan —sebagaimana Hadiz —berkorelasi  secara  kuat  dengan ‘ predatory  interests ’;  atau  korupsi/ rent seeking .  Tapi  ada  sejumlah  perbedaan. Pertama soal Orde Baru. Tanpa bermaksud  untuk  menihilkan  kontribusi Orde  Baru  yang  sangat  besar  dalam menstrukturisasi daerah, saya berpendapat
bahwa lebih penting melihat struktur dalam aspek  abstrak  daripada  kongkrit.  Sebab, aspek abstrak ini telah menjadi logika yang diadopsi  oleh  aktor  sepanjang  sejarah Asahan  dan  berkontribusi  terhadap  potret demokrasinya.  Melihat  sejarah  Asahan, sangat jelas bahwa “struktur abstrak” yang ada  saat  ini  merupakan  produk  dari  tiga rezim  kekuasaan:  masa  kolonial,  Sukarno, dan Orde Baru (Suharto).
Kedua,  dalam  dualitas  struktur  dan aktor,  jelas  bahwa  cacatnya  demokrasi  di Asahan merupakan konsekuensi dari kegagalan aktor melawan “struktur abstrak” yang diabngun di atas rekognisi berlebihan pada  kapital  ekonomi  dan  status  yang sadar  dan  tak  sadar  terpelihara  sepanjang sejarah. Kesadaran aktor untuk
menggunakan  dan  memelihara  logika (“struktur abstrak”) adalah karena pengetahuan dan pengalaman yang terbatas.  Aktor  lokal  cenderung  menyukai kondisi  saat  ini  karena  menganggapnya sebagai  menguntungkan.  Mereka  hanya menetang  sedikit  aspek  dari  struktur karena  mereka  bisa  memanfaatkannya sebagai taktik dan strategi untuk memperoleh  kapital  simbolik  (materi  dan status).
Demokrasi —dalam makna universalnya —tak  pernah  muncul  sebagai penyeimbang  dari  rekognisi  lama  ini. Karena  itu  aktor  demokrasi  (aktivis) kemudian  “secara  selektif”  memilih  aspek- aspek dari demokrasi yang bisa digunakan untuk mendukung agenda (habitus) mereka  yaitu  meraih  kapital  ekonomi  dan status.  Poin  ini  lebih  kompleks  daripada argumen Hadiz yang membayangkan aktor ‘sekedar’ mereplikasi Orde Baru.

## C.  PENUTUP
“Bagaimana kita
memahami persoalan demokrasi di Asahan?
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  buruknya kualitas  demokrasi  di  Asahan  adalah karena  semua  aktor,  termasuk  aktor  pro demokrasi  gagal  melawan  struktur  abstrak yang merujuk pada rekognisi yang berlebihan  terhadap  kapital  ekonomi  dan status;  dua  hal  yang  berakar  dari  tiga rezim:  colonial,  Orde  Lama,  dan  Orde Baru.
Kasus ini oleh karenanya menunjukkan  bahwa  struktur  bukan  satu-
satunya  kontributor  bagi  potret  demokrasi saat  ini.  Namun  memang  kontribusi  aktor terhadap  kondisi  ini  tak  bisa  dipisahkan dari  rekognisi  mereka  terhadap  “struktur abstrak”  yang  berkorelasi  dengan  karakter ekonomi  dan  politik  yang  tak  pernah berubah.  Kuatnya  habitus  dan  kapital simbolik  yang  muncul  dalam  beragam bentuk  praktik rent  seeking tak  bisa dipisahkan  dari  fakta  bahwa  Asahan seumur  hidupnya  terjebak  dalam  karakter filed yang sama. Fakta ini, oleh karenanya, mendorong  aktor  untuk  sadar  dan  tak
sadar  memelihara  logika  ‘bisnis  dalam politik’  ( rent  seeking )  yang  telah  bekerja sepanjang masa. Kadang mereka menggunakannya  secara  sadar,  namun kadang  mereka  menentang/  melawan untuk  memenangkan  atau  memelihara posisi  mereka  dalam  politik  (kompetisi kapital).  Sayangnya,  mereka  yang  secara sadar  menantang/ melawan  “permintaan yang  terstruktur”  tidak  menyadari  bahwa mereka tengah menggunakan habitus yang sama, melakukan aktivisme dengan pemerasan  ( blackmailing-activism )  yang justru tidak mendukung demokrasi. Perlawanan mereka terhadap struktur justu memperkuat  lemahnya  kontrol  terhadap pemerintahan.
Kedua,  konsep  tentang  struktur harus  lebih  luas  ketimbang  hanya  terbatas pada Orde Baru. Penting untuk mempertimbangkan  bahwa  banyak  daerah memiliki  “struktur  tradisional/  lokal  yang tersembunyi”  selama  Orde  Baru  berkuasa. Jika  Asahan  yang  tak  memiliki  “struktur tersembunyi” saja tidak terbukti menempatkan  Orde  Baru  sebagai  aktor terkuat  yang  membentuk  pola  politik  masa kini,  lalu  bagaimana  dengan  daerah  lain yang  memiliki?  Orde  Baru  memang  tak diragukan  sangat  kuat  tetapi  tidak  berarti bahwa  sisa-sisa  kekuasaannya  masih  bisa mengontrol  logika  politik  lokal  secara keseluruhan.
Lebih  lanjut,  sangat  penting  untuk melihat  struktur  dalam  korelasinya  dengan logika  tertentu  yang  bekerja  pada  level lokal  daripada  melihat  aktor  lama  (bekas aktor  penting  di  masa  Orde  Baru). Mengganti  aktor  yang  tak  diinginkan  jauh lebih  mudah  daripada  membuang  logika yang  telah  bekerja  sepanjang  sejarah. Harus  ditekankan  bahwa  logika  semacam ini  (habitus  umum  dan  kapital  simbolik)
bekerja  jauh  lebih  kuat  dalam  diri  aktor; menjai  basis  berpikir  untuk  menentukan apakah  mereka  secara  strategis  akan mengikuti atau melawan struktur.
Kasus  Asahan,  oleh  karenanya, memperlihatkan bahwa rusaknya demokrasi  bisa  disebabkan  oleh  aspek- aspek  lama  (logika  yang  terstruktur), namun  juga  aspek-aspek  baru  yang diciptakan  oleh  aktor-aktor  masa  kini sebagai hasil dari respon mereka terhadap aspek-aspek  dari  struktur  lama  yang  mulai mengganggu  mereka.  Disinilah  aspek agensi  harus  dilihat.  Namun,  walaupun para  akt or  tersebut  masih  ‘terjebak’  dalam logika  lama  tetapi  mereka  harus  diakui sebagai  upaya  untuk  melawan  atau  paling tidak  memodifikasi  struktur.  Jika  kasus Asahan  memperlihatkan  bahwa  aktor  baru tidak  siap  untuk  menanggalkan  aspek lama, hal ini karena ketiadaan pengalmana/  pengetahuan  yang  mampu menjadi  alternatif  bagi  ‘rasa  aman  secara material/  ekonomi’  mereka.  Aktor-aktor yang  berpengalaman  tetapi  ‘tak  terikat’ dengan  Asahan  (professional)  mungkin diperlukan;  mereka  yang  memiliki  habitus berbeda, tak terkait dengan politik Asahan, tetapi secara kontinu mengenalkan wacana dan  pengetahuan  baru  tentang  demokrasi dan anti korupsi.
Akhirnya, rent seeking dalam politik tidak  diragukan  lagi  terjadi  sangat  kuat  di politik Indonesia. Tetapi, ada kesan bahwa praktik/ logika semacam ini bekerja terutama  dalam  “seremoni  demokrasi” (pemilu).  Padahal  dalam  kenyataannya,  ia bekerja  secara  kuat  dan  konsisten  dalam politik sehari-hari. Kasus Asahan, diharapkan dapat menstimulasi
dilakukannya  riset  lain  sejenis  yang  saya yakini terjadi di banyak daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  E.  2013.  The  Triumph  of  Capital?  Class  Politics  and  Indonesian  Democratisation.
Journal of Contemporary Asia , Vol. 43 No. 2 , 226-242.
Aspinall, E., & van Klinken, G. 2011. The State and Illegality in Indonesia. In E. Aspinall, & G. van Klinken (Eds.), The State and Illegality in Indonesia. Leiden: KITLV Press. Bandiyah.  2008. Evolusi  Jawara  Di  Banten  (Studi  Evolusi  dari  Bandit  Menjadi  Pejabat). Yogyakarta:  Unpublished  master  thesis.  Department  of  Politics  and  Government, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada.
Bayo, L. N. 2010. Kuasa Adat atas Gereja dan Negara di Adonara. Yogyakarta: Unpublished master  thesis.  Department  of  Politics  and  Government,  Faculty  of  Social  and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada.
Beetham, D. 2013. Retrieved from http://iis- db.stanford.edu/pubs/20433/Freedom_and_Rights.pdf
Beetham, D. 2005. Democracy: A Beginners’ Guide. Oxford: One world Publication. Bourdieu,  P.  1984. Distinction:  a  Social  Critique  of  the  Judgment  of  Taste. Cambridge Massachussets: Harvard University Press.
Bourdieu,  P.  1977. Outline  of  A  Theory  of  Practice,  translated  in  1977,  . Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, P. 1984. The Logic of Practice. Standford: Stanford University Press.
Bourdieu,  P.,  &  Wacquant,  L.  J.  1992. An  Invitation  to  Reflexive  Sociology. Chicago:  the University of Chicago.
BPS Asahan. 2012. Asahan Dalam Angka 2012. Kisaran: BPS Asahan. Buiskool,  D.  A.  Medan:  A  Plantation  City  on  the  East  Coast  of  Sumatra  (1870-1942).  In  F. Colombijn, M. Barwegen, P. Basundoro, & J. A. Khusyairy (Eds.), Kota Lama Kota Baru:  Sejarah  Kota-Kota  di  Indonesia  Sebelum  dan  Setelah  Kemerdekaan. Yogyakarta: Penerbit Ombak, Netherlands Institute for War Documentation, Jurusan Sejarah UNAIR.
Creswell,  J.  W.  2007. Qualitative  Inquiry  &  Research  Design:  Choosing  Among  Five Approaches: Second Edition. California: Sage Publication. Gaffar, A. 2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Hadiz,  V.  R.  2003.  Considering  the  Idea  of  'Transition  of  Democracy'  in  Indonesia.  In  A. Priyono,  S.  A.  Prasetyo,  &  O.  Törnquist, Indonesia  Post  Soeharto's  Democracy Movement. Jakarta: Demos.
Hadiz,  V.  R.  2004.  Decentralization  and  Democracy  in  Indonesia:  A  Critique  of  Neo- Institutional Perspectives. Development and Change , 35 , 679-718.
Hadiz,  V.  R.  2004.  Indonesian  Local  Party  Politics:  A  Site  of  Resistence  of  Neo-Liberal Reform. Southeast Asia Research Centre Working Paper Series, No. 61 . Hadiz,  V.  R.  2010. Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia:  A  Southeast  Asia Perspective. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Hadiz, V. R. 2003. Power and Politics in North Sumatera: the Uncompleted Reformasi. In E. Aspinnal, & G. Fealy (Eds.), Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratisation. Singapore: ISEAS.
Hadiz, V., & Robison, R. 2004. Reorganizing Power in Indonesia: The political oligarchy in an age of market. London, etc.: Routledge. Hakim, A. 2011. Retrieved May 15, 2013, from http://indonesiasynergy.files.wordpress.com/2011/11/jawara-and-political-dynasty- in-banten1.pdf
Haryatmoko.  2003.  Menyingkap  Kepalsuan  Budaya  Penguasa:  Landasan  Teoritis  Geraan Sosial Menurut Pierre Bourdieu. BASIS No. 11-12. 52 . Held, D. 2006. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press.
Heryanto,  A.  2004.  Ideological  Baggage  and  Orientations  of  the  Social  Sciences  in Indonesia.  In  V.  R.  Hadiz,  &  D.  Dhakidae  (Eds.), in  Social  Science  and  Power  in Indonesia. Jakarta and Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte. Ltd. and ISEAS. Hidayat, S., & van Klinken, G. 2009. Provincial Business and Politics. In G. van Klinken, & J.
Barker  (Eds.), State  of  Authority:  The  State  in  Society  in  Indonesia. Itacha  New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
Khan,  M.  H.,  &  Kwame  Sundaram,  J.  2000.  Introduction.  In  M.  H.  Khan,  &  J.  Kwame Sundaram, Rents,  Rent-Seeking,  and  Economic  Development. Cambridge: Cambridge University Press.
Kingsbury,  D.,  &  Aveling,  H.  (Eds.).  2003. Autonomy  and  Disintegration  in  Indonesia. London: RoutledgeCurzon.
Kurniadi, B. D. 2008. The Early Period Of Decentralization In Indonesia: A Critique Of Vedi Hadiz’s Article. unpublished manuscript.
Masaaki, O., & Hamid, A. 2008. Jawara in Power, 1999-2007. Indonesia No.86 October .
Mietzner, M. 2012. Jeffrey Winters’ Oligarchy is an epic work of comparative political insight but has little that is new to add to the study of Indonesia’s politics. A Review. Inside Indonesia 110: Oct-Dec .
Nordholt,  H.  S.,  &  van  Klinken,  G.  2007.  Introduction.  In  H.  S.  Nordholt,  &  G.  van  Klinken (Eds.), Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Soeharto Indonesia. Leiden: KITLV.
Pratikno,  &  Kurniawan,  N.  I.  2010.  Struggle  to  Gain  Representation:  Mixed  Politics  in Democratising Indonesia. PCD Journal Vol. 1 No.1 . Reid,  A.  1979. The  Blood  of  the  People:  Revolution  and  the  End  of  Traditional  Rule  in Northern Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Robison, R., & Hadiz, V. R. 2004. Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in An Age of Market. London: RoutledgeCurzon.
Ryter, L. 2009. Their Moment in the Sun: The New Indoesian Parliamentarians from the Old OKP. In G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), State of Authority: The State in Society in Indonesia. Itacha New York: Cornell Southeast Asia Program Publications. Sidel,  J.  T.  2004.  Bossism  and  Democracy  in  the  Philippines,  Thailand  and  Indonesia:
Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongment. In J. Harriss, K. Stokke, & O. Törnquist (Eds.), Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation (pp. 51-74). Houndmills: Palgrave Macmillan.
Stake,  R.  E.  2000.  Case  Study.  In  N.  K.  Denzin,  &  Y.  S.  Lincoln  (Eds.), Handbook  of qualitative research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Stokke,  K.  2002. Habitus,  capital  and  fields:  Conceptualizing  the  capacity  of  actors  in  local politics. Unpublished manuscript, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.
Stokke, K., & Selboe,  E. 2009. Symbolic Representation as Political Practice. In Rethinking Popular Representation. Hampshire: Palgrave MacMillan. Stoler,  A.  L.  1995. Capitalism  and  Confrontation  in  Sumatra’s  Plantation  Belt,  1870-1979. Michigan: The University of Michigan.
Székeley, L. 1995. Yang Dibutuhkan Hanyalah Berkulit Putih. In A. Reid, Sumatera Tempoe Doeloe: dari MarcoPolo sampai Tan Malaka. Jakarta: Komunitas Bambu. Székeley-Lulofs,  M.  1995.  Kehidupan  Perempuan  di  Perkebunan.  In  A.  Reid, Sumatera Tempoe Doeloe: dari Marco Polo sampai Tan Malaka. Jakarta: Komunitas Bambu. Törnquist,  O.  2009.  Indonesia's  Held  Back  Democracy  and  Beyond  Introduction  and Executive Briefing: Advances, Setbacks and Options, 2003-2007. In W. P. Samadhi, & N. Warouw (Eds.), Building Democracy on the Sand:  Advances and Setbacks in Indonesia. Yogyakarta: PCD Press & Demos.
Törnquist,  O.  2009.  Introduction:  The  Problem  is  Representation!  Towards  an  Analytical Framework.  In  O.  Törnquist,  N.  Webster,  &  K.  Stokke  (Eds.), Rethinking  Popular Representation. Hampshire: Palgrave MacMillan.
Tresnawati,  E.,  Rifai,  B.,  Rizal,  M.,  Hikmat,  I.,  & Shintami,  M.  (2012, October).  3000  Orang Dibantai. Majalah Detik No.44 .
Umar,  A.  R.  2010.  Melacak  Akar  Radikalisme  Islam  di  Indonesia,. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik (JSP) , 14 No 2 . van  Klinken,  G.  2007. Communal  Violence  and  Democratization  in  Indonesia;  Small  Town Wars . Leiden: KITLV.
van  Klinken,  G.  2009.  Patronage  Democracy  in  Provincial  Indonesia.  In  O.  Törnquist,  N. Webster,  &  K.  Stokke  (Eds.), Rethinking  Popular  Representation. New  York: Palgrave MacMillan.
Vel, J. 2009. Reading Politics from a Book of Donations: The Moral Economy of the Political Class in Sumba. In G. van Klinken, & J. Barker (Eds.), State of Authority: The State in  Society  in  Indonesia. Itacha  New  York:  Cornell  Southeast  Asia  Program Publications.