## PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI MAKASSAR (Perspektif Hukum Islam)
Nanang Ardiansyah 1 , Sitti Aisyah 1 , Asni 1 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : ardiansyahn601@gmail.com
Abstrak
Pokok  penelitian  ini  adalah  peran  Unit  PPA  dalam  penerapan  prinsip Restorative  Justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Makassar . Penelitian ini merupakan penelitian lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan  syar’i,  teologi  dan  yuridis  normatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Restorative Justice pihak dari Unit PPA  Polrestabes  Makassar  hanya  berperan  sebagai  mediator  dan  fasilitator.  Faktor pendorong Unit PPA ada dua yakni faktor internal meliputi integritas dan kapabilitas dari Unit PPA dan faktor eksternal meliputi  kerjasama Unit PPA dengan instansi terkait untuk mempermudah penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara. Adapun pandangan hukum Islam berkaitan dengan Restorative Justice selaras dengan ajaran Islam karena  pada  dasarnya  konsep Restorative  Justice lebih  menekankan  pada  penyelesaian masalah  secara  kekeluargaan.  Unit  PPA  harusnya  melakukan  pengkajian  dan pengedukasian  berkaitan  dengan  prinsip Restorative  Justice kepada  masyarakat  agar perkara  tindak pidana  anak  dapat  diselesaikan secara  kekeluargaan.  Unit PPA  juga  harus meningkatkan  pemahaman  dan  kapabilitas  dari  aparatur  Unit  PPA  dengan  diadakannya pelatihan tentang penyelesaian perkara berdasarkan prinsip Restorative Justice.
Kata Kunci: Anak , Restorative Justice , Tindak Pidana.

## Abstract
The subject of this research is the role of the PPA Unit in the application of the principles of Restorative Justice in criminal acts with child offenders in Makassar. This research is a field research  using  syar'i,  theological  and  normative  juridical  approaches.  The  results  of  this study  indicate  that  in  the  implementation  of  Restorative  Justice  the  PPA  Unit  Polrestabes Makassar only acts as a mediator and facilitator. There are two driving factors for the PPA Unit,  namely  internal  factors  including  the  integrity  and  capability  of  the  PPA  Unit  and external  factors  including  collaboration  between  the  PPA  Unit  and  related  agencies  to facilitate  the  application  of  Restorative  Justice  principles  in  case  resolution.  The  view  of Islamic law relating to Restorative Justice is in line with Islamic teachings because basically the  concept  of  Restorative  Justice  places  more  emphasis  on  solving  problems  in  a  family manner.  The  PPA  unit  should  carry  out  studies  and  education  related  to  the  principles  of Restorative Justice to the community so that cases of child crimes can be resolved amicably. The PPA Unit must also improve the understanding and capability of the PPA Unit apparatus by holding training on case resolution based on the principles of Restorative Justice.
Keywords: Children, Restorative Justice, Crime.
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
Nanang Ardiansyah, Sitti Aisyah, Asni

## A. Pendahuluan
Secara  biologis  anak  adalah  seseorang  yang  lahir  dari  buah  perkawinan  antara  seorang laki-laki  yang  disebut  bapak  dengan  seorang  perempuan  yang  disebut  ibu.  Jadi  secara sederhana  pengertian  anak  adalah  seseorang  yang  memiliki  bapak  dan  ibu.  Pengertian umum seperti ini belum memberikan gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak yang dapat diberikan perlindungan oleh hukum 1 .
Anak  merupakan  anugerah  dari  Allah  swt.  Bagi  sepasang  suami  istri  yang mendapatkan kepercayaan merawatnya. Anak sangat berperan penting dalam sebuah pembangunan  bangsa  dan  negara  dari  segi  kualitas  dan  masa  depannya 2 . Anak sebagai  generasi  muda  merupakan  calon  pemimpin  masa  depan  yang  akan meneruskan  cita-cita  bangsa  dan  sebagai  sumber  harapan  dari  generasi  terdahulu, penting  mendapatkan  kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dalam  keadaan sosial  yang  baik.  Seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku 3 .
Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak lepas dari beberapa problematika hidup  seperti  kondisi  ekonomi  dan  juga  sosial.  Kurangnya  perhatian  kepada  anak seringkali  membuatnya  menjadi  perilaku  yang  anti  sosial  sehingaa  mendorong  anak untuk melakukan tindak pidana yang bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, kerabat, dan  masyarakat  sekitarnya 4 .  Usia  anak  adalah  usia  yang  sangat  penting.  Demi memperoleh  masa  depan  yang  cerah,  anak  memerlukan  perhatian  yang  baik  dari
1 Fadli  Andi  Natsif,  ”Problematika  Perkawinan  Anak  (Persfektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif)”, Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018). h. 177
2 Bunadi  Hidayat, Pemidanaan  Anak  di  Bawah  Umur , ( Bandung: PT Alumni,2010) h. 172
3 Muh Alwi Hidayat, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, “Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)”, Al-Qaḍāu Volume 7 Nomor 1 (Juni 2020, h. 95
4 Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Persprektif  Restorative  Justice  sebagai  wujud  perlindungan Anak  yang Berhadapan dengan Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2 (2016) h. 426.
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
berbagai pihak 5 .
Pada hakekatnya anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., yang senantiasa kita harus menjaganya.  Hak asasi  anak merupakan bagian dari hak asasi  manusia yang telah  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Hak  Anak 6 . Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak lepas dari beberapa problematika hidup  seperti  kondisi  ekonomi  dan  juga  sosial.  Kurangnya  perhatian  kepada  anak seringkali  membuatnya  menjadi  perilaku  yang  anti  sosial  sehingaa  mendorong  anak untuk melakukan tindak pidana yang bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak ( juveniile delinquency) terus  bertambah  jenis  nya,  delikuensi  anak  ini  merupakan  masalah  yang harus diatasi oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. 7
Romli Atmasasmita mengatakan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan yaitu motivasi  ekstriksik  dan  interiksik.  Motivasi  interiksik  datang  dari  diri  anak  itu  sendiri tanpa  ada  dorongan  dari  orang  lain,  motivasi  ekstriksik  merupakan  dorongan  dari  luar pribadi sang anak. 8
Lingkungan  memiliki  peran  aktif  yang  signifikan  dalam  membentuk  perilaku  anak. Untuk  itu  kita  membutuhkan  bimbingan  dan  perlindungan  dari  orang  tua,  guru,  dan orang-orang  di  sekitar  yang  dibutuhkan  oleh  anak-anak  dalam  perkembangan  mereka. Perlindungan anak-anak  juga ada dan pemerintah dibentuk untuk  menangani  kekerasan seksual. Meskipun UU Perlindungan Anak telah diberlakukan, para pelaku masih berani melakukan kejahatan mereka 9 .
5 Andi  Takdir  Jufri,  Terjadinya  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kota  Palopo, Al-daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 2 (Desember, 2016), h. 228.
6 Muh.  Risal  Risandi,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Jalanan  Akibat  Perceraian Orang  Tua di Kabupaten  Pangkep;  Studi  Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam”, Shautuna:  Jurnal  Perbandigan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 1 , (Januari, 2021), h. 294.
7 Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Persprektif  Restorative  Justice  sebagai  wujud  perlindungan Anak  yang Berhadapan dengan Hukum”. h. 426
8 Wina  A.A  Senandi  dan  Tom  A.S  Reumi,  “Penanggulangan  Delinquency  (Kenakalan Anak  Dan Remaja) Dampak Dan Penangananya”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2 Nomor 3 (2019) h. 108
9 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika,2013). h.11.
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
Nanang Ardiansyah, Sitti Aisyah, Asni
Orang  tua  memegang  peranan  yang  cukup  penting  terhadap  terwujudnya  perlindungan anak  dan  kesejahteraan  anak.  Meskipun  anak  mereka  cukup  umur  atau  balig  dalam perspektif undang-undang 10 .
Kelalaian  serta  cara  mendidik  anak  adalah  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak. Mulai dari pemerkosaan, sodomi, dan bahkan tidaka jarang kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada pembunuhan 11 .
Keluarga  merupakan  tempat  atau  lembaga  pendidikan  anak-anak,  terutama  pendidikan moral  dan  agama.  Ayah  dan  ibu  merupakan  pendidik  pertama  dan  utama  dalam  setiap keluarga 12 .  Orang  tua  mempunyai  kewajiban  kontrol  sosial  pada  anaknya  dan memberikan perhatian penuh. Tujuannya agar anak tidak melakukan hal yang merugikan dirinya misalnya perbuatan kriminal dan perbuatan menyimpang lainnya 13 .
Orang  tua  memegang  peranan  yang  cukup  penting  terhadap  terwujudnya  perlindungan anak  dan  kesejahteraan  anak.  Meskipun  anak  mereka  cukup  umur  atau  balig  dalam perspektif undang-undang 14 .
Keluarga  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk  mendidik  anaknya  dikarenakan anak yang kondisi psikisnya masih sangat rentan untuk melakukan tindak pidana.
Di indonesia telah lahir undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan bagi anak yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UU  SPPA.  Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UU  SPPA
10 Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tentang  Perlindungan  Anak di  Peradilan  Agama  Takalar”, Al-Qadau:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2 , (Desember, 2018), h. 208.
11 Ahmad  Hamdan  Mujahidul  Haq  dan  Hartini  Tahir,  “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Sanksi Hukum  Kebiri  Dalam  Uu  No.  17  Tahun  Tentang  Perlindungan  Anak”, Al-QaḍāuNā  Volume  1  Edisi  Khusus (oktober 2020). h. 447
12 Kurniati,  “Fiqhi  Cinta:  Cara  Bijak  Hukum  Islam  Menyemai  Cinta  dan  Membina  Keluarga”, Al daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 1 , (Desember 2012), h. 11.
13 Awaluddin  Sallatu,  “Efektivitas  Pemenuhan  Hak  Anak  Setelah  Perceraian  (Studi  Kasus  di  Kota Makassar)”, El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Volume  1  Nomor  2 , (Desember, 2019), h. 8.
14 Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tentang  Perlindungan  Anak di  Peradilan  Agama  Takalar”, Al-Qadau:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2 , (Desember, 2018), h. 208.
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
menyatakan  bahwa  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya  disebut Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 15 . Pada undang-undang ini penyelesaian tindak pidana diharuskan untuk menggunakan prinsip Restorative Justice.
Akan  tetapi  di  makassar  masih  banyak  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yang tidak  menggunakan  prinsip Restorative  Justice dalam  penyelesaian  tindak  pidananya, yang  dimana  seharusnya  dalam  tindak  pidana  dengan  pelaku  anak  diharuskan  untuk diterapkannya prinsip Restorative Justice oleh unit PPA Polrestabes Makassar.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  memakai  penelitian  kualitatif  hal  mana  dimaksudkan  untuk memberi  uraian  secara  eksplisit  perihal  fenomena  yang  belum  seluruhnya  diketahui untuk  selanjutnya  mendapat  informasi  yang  lebih  kompleks.  Sehingga  selanjutnya metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata,  menyusun  dan  memilih  data  tersebut  yang  penting  dan  esensial  sesuai  dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Peran  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  dalam  Penerapan  Prinsip Restorative Justice.
Unit  Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat  unit PPA  adalah  Unit yang bertugas  memberikan pelayanan, dalam  bentuk  perlindungan terhadap perempuan dan  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelakunya 16 . Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  adalah  unit  yang  bertujuan  untuk  memberikan
15 Wahyuni,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Sebagai  Pilihan  Terakhir  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan Tindak Pidana”, Jurisprudentie jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 8 Nomor 1 (Juni 2021) h. 124
16 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1, h. 3
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
Nanang Ardiansyah, Sitti Aisyah, Asni
pelayanan terkait anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana.
Tugas  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara  Pemeriksaan  Saksi  dan  Atau  Korban  Tindak  Pidana  yang  menyebutkan  bahwa tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :
a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
b. Membuat laporan polisi;
c. Memberi konseling;
d. Mengirimkan korban ke PTT atau RS terdekat;
e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
f. Meminta visum;
g. Memberi  penjelasan  kepada  pelapor  tentang  posisi  kasus,  hak-hak,  dan kewajibannya;
h. Menjamin kerahasiaan yang diperoleh;
i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah aman;
k. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral;
l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
m. Membuat kegiatan sesuai prosedur 17 ;
Unit  pelayanan  perempuan  dan  anak  bertugas  untuk  melakukan  penyidikan  terkait rindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Dalam  melakukan  tugasnya,  unit  Pelayanan perempuan  dan  anak  bekerja  sama  dengan  berbagai  instansi  guna  untuk  membantu tercapainya prinsip Restorative Justice .
17 Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Ruang  Pelayanan  Khusus  dan  Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana Pasal 10 Ayat 2, h. 8.
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
2. Faktor  Pendorong  dan  Penghambat  Peran  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice.
a. Faktor  Pendorong  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Oleh  Unit  Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar
Untuk  mewujudkan  pelaksanaan Restoratif  Justice maka  terdapat  hal-hal  yang mendukung pelaksanaannya. Jika dilihat lebih dalam terkait pelaksanaan Restoratif Justice di  unit  PPA  polrestabes  makassar  terdapat  2  faktor  pendorong  yakni  factor internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  berkaitan  dengan  aparatur  Unit  PPA polrestabes  makassar  dalam  melaksanakan  prinsip Restoratif  Justice seperti  halnya keterbukaan  informasi  dan  integritas  aparaturnya  sehingga  dapat  meyaklinkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau mediasi. Selain factor  internal  terdapat  pula  factor  eksternal  seperti  halnya  Kerjasama  dengan instansi  terkait  Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  oleh  IPTU  Rahmatia  selaku Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar,
“yang menjadi faktor pendorong kami dari Unit PPA Polrestabes Makassar untuk menerapkan prinsip Restoratif Justice ialah kinerja dari penyidik  dan anggota dari Unit  PPA  yang  sangat  disiplin  dan  berintegritas,  serta  dengan  adanya  kerja  sama dengan  Instansi-instansi  yang  dapat  membantu  dalam  penerapan  prinsip Restorative  Justice sehingga  jika  dikemudian  hari  dibutuhkan  maka  kami  tinggal menghubunginya agar dapat membantu kami, instansi-instansi yang menjalin kerja sama  dengan  kami  ialah  Dinas  sosial,  LBH  Apik,  dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A) 18 “
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa bentuk  kerja  sama  yang  dijalin  oleh  Unit  PPA  Polrestabes  Makassar  ialah  sebagai berikut :
1) Dinas Sosial
Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  melakukan  kerja  sama  dengan  dinas  sosial jika  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  ialah  anak  yang  mempunyai latar  belakang  keluarga  yang  serba  kekurangan  sehingga  Dinas  Sosial  akan
18 IPTU  Rahmatia,  Kepala  Sub  Unit  I  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Polrestabes  Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Oktober 2021.
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
Nanang Ardiansyah, Sitti Aisyah, Asni
memberikan perlindungan sosial kepada korban dan kelurga ataupun pelaku tindak pidana dengan keluarga.

## 2) LBH Apik
Setiap  anak  yang  akan  diperiksa  oleh  penyidik  Unit  PPA  harus  didamping  oleh orang  tua,  wali,  atau  Penasihat  Hukum.  Namun  jika  yang  akan  di  periksa  oleh penyidik sama sekali tidak mempunyai keluarga atau wali, maka disitulah penasihat hukum  itu  diperlukan  sehingga  Unit  PPA  Polrestabes  Makassar  melakukan  kerja sama  dengan  LBH  Apik  yang  memang  berfokus  pada  perlindungan  anak  dan perempuan yang berhadapan dengan Hukum
3) Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  kota  Makassar (P2TP2A)
Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Polrestabes  Makassar  juga  bekerja  sama dengan  P2TP2A  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  melibatkan  anak,  P2TP2A sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Unit  PPA  diharapkan  mampu  meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau pun anak sebagai korban tindak pidana.
b. Faktor Penghambat  Penerapan Prinsip Restorative Justice Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar
Dibalik kesuksesan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar juga  terdapat  kendala-kendala  yang  menjadi  faktor  penghambat  dari  penerapan prinsip Restorative Justice oleh Unit PPA polrestabes Makassar.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  IPTU  Rahmatia  selaku  Kepala  Sub  Unit  I Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar:
“ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  kami  di  Unit  PPA  Polrestabes  Makassar dalam  menerapkan  prinsip Restoratif  Justice ,  contohnya  seperti  banyak  keluarga dari  korban  yang  masih  tidak  terima  dengan  perbuatan  pelaku  sehingga  biasanya mereka lanngsung main hakim sendiri dan tidak melapor ke Polrestabes Makassar, dan stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa pelaku tindak pidana harus
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
dihukum  seberat-beratnya  yang  kemudian  menghambat  kami  dalam  menerapkan prinsip Restoratif Justice ini 19 ”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  ada beberapa 2 faktor yang menjadi penghambat Unit PPA Polrestabes Makassar dalam menerapkan Pirinsip Restoratif Justice, yaitu:

## 1) Keluarga korban yang main hakim sendiri
Penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  prinsip Restoratif  Justice harus mempertemukan antara kedua belah pihak yang saling berperkara yaitu pelaku dan korban,  namun  biasanya  korban  tindak  pidana  masih  tidak  dapat  menerima  dan memaafkan  perbuatan  pelaku  yang  kemudian  dapat  menyebabkan  terjadinya  main hakim  sendiri  oleh  korban  maupun  keluarganya  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang kemudian menghambat penyelesaian perkara dengan menerapkan prinsip Restoratif Justice oleh Unit PPA Polrestabes Makassar.

## 2) Stigma buruk masyarakat kepada pelaku tindak pidana
Pelaku  tindak  pidana  biasanya  akan  dianggap  sebagai  orang  jahat  oleh  masyarakat dikerenakan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  sehingga  masyarakan  akan cenderung  meminta  agar  pelaku  tindak  pidana  dihukum  seberat-beratnya  dan cenderung  akan  mengabaikan  penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  prinsip Restoratif  Justice yang  dapat  menjadi  tantangan  yang  sangat  berat  oleh  Unit  PAA Polrestabes Makassar.
3. Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Peran  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice.
Hukum  Islam  adalah  aturan  yang  mengikat  semua  Muslim.  Semua  orang  yang mengatakan  syahadat  harus  mematuhi  dan  menerima  konsekuensi  dari  hukum  Islam. Hukum  Islam  mengatur  semua  aspek  kehidupan  umatnya,  baik  di  bidang  ibadah,
19 IPTU  Rahmatia,  Kepala  Sub  Unit  I  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Polrestabes  Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Oktober 2021.
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
Nanang Ardiansyah, Sitti Aisyah, Asni
muamalah, siyasah, jinayah, hubungan antar manusia dan sebagainya 20 .
Indonesia sebagai negara hukum, memuat hukum Islam yang diyakini memiliki koneksi dengan  sumber  dan  ajaran  Islam.  Hukum  Islam  yang  dimaksud  adalah  peraturan  yang berasal  dari  wahyu  kemudian  dirumuskan  menjadi  produk  pemikiran  hukum  dalam bentuk fiqh, fatwa, hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan) 21 .
Islam  pada  dasarnya  sebagai  agama  yang  membawa  keselamatan  bagi  manusia  dengan mendasarkan segala aspek kehidupan manusia dengan al-quran dan hadis. Al-quran dan hadis sebagai pedoman manusia untuk menjalankan kehidupan agar selaras dengan nilai- nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
Pada  dasarnya  bahwa  keberadaan  hukum  Islam  dalam  Negara  Republik  Indonesia merupakan  satu  kesatuan  yang  tak  terpisahkan  dengan  system  hukum  lainnya  yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan sekarang ini 22 .
Dalam  Islam  sumber  hukum  tertinggi  ialah  Al-quran  yang  diturunkan  oleh  Allah  SWT kepada  Nabi  Muhammad  sebagai  pedoman  kemaslahatan  umat  Islam  sehingga  ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh umat Islam maka semua telah diatur dalam Al- quran  dan  jika  masalah  itu  tidak  ditemukan  dalam  Al-quran  maka  kita  merujuk  pada Hadis Nabi Muhammad Saw.
Jika dilihat dari pandangan hukum  Islam ketika terjadi pembunuhan atau tindak pidana maka hukuman yang diberikan kepada pelaku ialah Qisas.
Qisas merupakan  hal  yang  harus  dilakukan  sebagai  hukuman  atas  perbuatan  yang dilakukan oleh seseorang, dan jika keluarga dari korban memaafkan pelaku maka pelaku di  wajibkan  untuk  membayar diyat atau  denda,  hal  ini  sejalan  dengan  prinsip Restorative  Justice yang  di  terapkan  oleh  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak
20 Ansyar  K,  Abd.  Halim  Talli,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Putusan  Hakim  dalam  Perkara Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Takalar)”. QaḍāuNā  Volume 1 Edisi Khusus (Oktober 2020). h. 8
21 Supardin,  “Kedudukan  Lembaga  Fatwa  Dalam  Fikih  Kontemporer”. Jurnal  Al-Qadau  Volume  5 Nomor 2 (Deseber 2018). h. 251.
22 Darussalam  Syamsuddin,  “Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Jurnal  Al-Qadāu  Volume  2 Nomor 1 , (2015). h. 7
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
Polrestabes  makassar  yaitu  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  yang didahulukan  adalah  perdamaian  yang  didapat  oleh  kedua  belah  pihak  dan mempertemukannya  dalam  mediasi  yang  kemudian  hasil  kesepakatannya  biasanya tersangka  akan  mendapatkan  denda  berdasarkan  apa  yang  diminta  oleh  pihak  korban. Dengan  demikian  penerapan  Prinsip Restorative  Justice yang  dilakukan  oleh  Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  sejalan  dengan  apa  yang  difirmankan  atau  diberikan oleh Allah SWT.

## D. Penutup
Peran  unit  PPA  adalah  melakukan  proses  mediasi  sesuai  dengan  kebiasaan bermusyawarah  dan  secara  kekeluargaan,  serta  dalam  penerapan  prinsip Restorative Justice oleh  Unit  PPA  Polrestabes  Makassar  juga  dilakukan  mediasi  yang mempertemukan  antara  pihak  pelaku  dan  korban  yang  bertujuan  untuk  diperolehnya suatu  penyelesaian  perkara  dengan  tanpa  satu  pun  pihak  yang  merasa  dirugikan,  serta koban dapat meminta ganti rugi atas hak-hak nya yang sebelumnya telah direnggut oleh pelaku, dan dalam menjalankan mediasi ini, pihak dari Unit PPA Polrestabes Makassar hanya  berperan  sebagai  mediator  dan  fasilitator  yang  kemudian  dalam  mengambil keputusan  itu  hanya  diberikan  antara  kedua  belah  pihak  dan  tanpa  ada  campur  tangan dari Unit PPA Polrestabes Makassar.
Sementara itu faktor – faktor apa yang menjadi pendorong penerapan Prinsip Restorative Justice oleh  Unit  PPA  Polrestabes  Makassar  yaitu  berasal  dari  internalnya  yang  terlatih dan  berintegritas  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  adanya  bantuan  dari  instansi  dan lebaga lain yang dapat  membantu  Unit  PPA Polrestabes Makassarr dalam  menjalankan tugasnya.  Selain  itu  terdapat  kendala  bagi  Unit  PPA  Polrestabes  Makassar  dalam penerapan  prinsip restorative  justice pada  tindak  pidana  anak  sebagai  pelaku,  yaitu keluarga dari korban yang belum bisa menerima keadaan dan belum memaafkan pelaku sehingga  sangat  sulit  unntuk  diadakannya  mediasi.  Selain  itu  keluarga  korban  maupun pelaku  yang  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  yang  kurang  juga  mempengaruhi penerapan  prinsip Restorative  Justice pada  tindak  pidana  dikarenakan  orang  tua  dari masing-masing pihak yang tidak paham dengan hukum biasanya langsung balas dendam
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)
Nanang Ardiansyah, Sitti Aisyah, Asni
dengan  lawannya,  serta  stigma  buruk  masyarakat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang akhirnya membuat masyarakat mengabaikan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip Restorative Justice .
Bahwa  menurut  hukum  Islam  ketika  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana seharusnya  di  bicarakan  baik-baik  dan  apabila  pihak  Korban  telah  memaafkan  maka pelaku diwajibkan untuk membayar denda atau diyat, hal ini sama persis dengan prinsip Restorative  Justice yang  dimana  ketika  ada  seseorang  anak  yang  melakukan  tindak pidana maka diupayakan untuk diadakan mediasi dengan mempertemukan antara pihak korban  dan  pelaku  sehingga  dapat  ditemukan  penyelesaian  masalah  dengan  cara kekeluargaan  atau  dengan  penerapan  prisip Restorative  Justice dan  jika  sudah  ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan maka pihak pelaku harus membayar atau mengikuti permintaan dari pihak korban.

## Daftar Pustaka
Buku Bunadi  Hidayat. Pemidanaan  Anak  di  Bawah  Umur . Bandung: PT Alumni, 2010.
M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk di Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013

## Jurnal
Haq,  Ahmad  Hamdan  Mujahidul  dan  Hartini  Tahir,  “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap Sanksi  Hukum  Kebiri  Dalam  Uu  No.  17  Tahun  Tentang  Perlindungan  Anak”, Al- QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus (oktober 2020).
Haris,  Jasmianti  Kartini,  “Implementasi  Dispensasi  Nikah  dalam  Tinjauan  Undang-Undang Nomor  23  Tentang  Perlindungan  Anak  di  Peradilan  Agama  Takalar”, Al-Qadau: Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Volume  5  Nomor  2 , (Desember, 2018),
Hidayat, Muh Alwi, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, “Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017- 2019)”, Al-Qaḍāu Volume 7 Nomor 1 (Juni 2020)
Jufri,  Andi  Takdir,  Terjadinya  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kota  Palopo, Al- daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 2 (Desember, 2016),
K, Ansyar, Abd. Halim Talli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)”. QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus (Oktober 2020).
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)

## Kurniati, “Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga”,
Al daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 1 , (Desember 2012),
Natsif,  Fadli  Andi,  ”Problematika  Perkawinan  Anak  (Persfektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif)”, Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018).
Risandi, Muh. Risal, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua  di  Kabupaten  Pangkep;  Studi  Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam”, Shautuna:  Jurnal  Perbandigan  Mazhab  dan  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Volume 2 Nomor 1 , (Januari, 2021),
Sallatu,  Awaluddin,  “Efektivitas  Pemenuhan  Hak  Anak  Setelah  Perceraian  (Studi  Kasus  di Kota Makassar)”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2 , (Desember, 2019),
Senandi,  Wina A.A  dan  Tom  A.S  Reumi, “Penanggulangan  Delinquency  (Kenakalan Anak Dan Remaja) Dampak Dan Penangananya”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2 Nomor 3 (2019)
Sosiawan,  Ulang  Mangun,  “Persprektif  Restorative  Justice  sebagai  wujud  perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2 (2016)
Supardin, “Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer”. Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 (Deseber 2018).
Syamsuddin,  Darussalam,  “Transformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Jurnal  Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 , (2015).
Wahyuni, “Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, Jurisprudentie jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 8 Nomor 1 (Juni 2021)

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Peraturan  Kapolri  Nomor  10  Tahun  2007 tentang  Organisasi  Dan  Tata Kerja  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (Unit  PPA)  Dalam  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik  Indonesia.  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana