Volume 16, Nomor 2 (2021), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i2.47698
Konsep kota hijau dan peningkatan ketahanan kota di Indonesia

## Green city concept and increasing resilience of cities in Indonesia

## M Fuady 1
1 Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
Corresponding author’s email: mirzafuady@unsyiah.ac.id
Abstrak. Sebagai  upaya  mengatasi  berbagai  persoalan  kota  seperti  semakin berkurangnya ruang terbuka hijau akibat meningkatnya ruang terbangun dalam kota, beberapa  kota  di  Indonesia  termasuk  kota  Banda  Aceh  sudah  menerapkan  konsep Kota  Hijau.  Implementasi  konsep  Kota  Hijau  yang  berbasis  lingkungan  menuntut kesiapan pemerintah dan warga kota untuk saling berpartisipasi mendukung konsep Kota Hijau yang diharapkan berdampak positif meningkatkan ketahanan kota. Namun keberhasilan penerapan konsep ini membutuhkan keseriusan pemerintah kota dalam membuat kebijakan pro lingkungan dan keaktifan peran komunitas hijau yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan  mendeskripsikan  penerapan  konsep  Kota  Hijau  di  Indonesia  dan  dampaknya dalam meningkatkan ketahanan kota.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait implementasi konsep Kota Hijau di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Kota Hijau secara umum  memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat  dengan  makin  meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dalam kota. Meskipun konsep Kota Hijau belum  seutuhnya  berhasil  diwujudkan  oleh  pemerintah  kota  di  Indonesia  namun penyempurnaannya terus dilakukan secara berkesinambungan. Sinergi dari kebijakan pemerintah dan peran masyarakat secara sistematis dan konsisten dalam menerapkan atribut  hijau  dalam  konsep  Kota  Hijau  berdampak  positif  bagi  ketahanan  dan keberlanjutan kota.
Kata Kunci: Atribut Hijau; Ketahanan Kota; Kota Hijau
Abstract. In  an  effort  to  overcome  various  urban  problems  such  as  the  decreasing green  open  space  due  to  the  increase  in  built-up  space  in  cities,  several  cities  in Indonesia including the city of Banda Aceh have implemented the Green City Concept.
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
The  implementation  of  the  Green  City  Concept  which  is  environmentally-based demands the readiness of the government and city residents to mutually participate in supporting the Green City Concept which is expected to have a positive impact on increasing  the  resilience  of  the  city.  However,  the  success  of  implementing  this concept requires the seriousness of the city government in making pro-environment policies  and  the  active  role  of  green  communities.  For  this  reason,  this  study  was conducted with the aim of knowing and describing the application of the Green City Concept in Indonesia and its impact in increasing urban resilience. This study used a qualitative  descriptive  method  in  collecting  and  analysing  data  related  to  the implementation of the Green City Concept in Indonesia. The results showed that the concept of a Green City in general provides benefits to the community by increasing the quantity and quality of green open space in the city. Although the concept of a Green  City  has  not  been  fully  realized  by  the  city  government  in  Indonesia,  its improvements are continuously being made. The synergy of government policies and the  role  of  the  community  systematically  and  consistently  in  implementing  green attributes  in  the  Green  City  concept  have  a  positive  impact  on  the  resilience  and sustainability of the city.
Keywords: Green Attribute; Green City; Resilience City

## 1. Pendahuluan
Dinamika  pertumbuhan  penduduk  kota  dengan  berbagai  aktivitasnya  telah  mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau dalam kota. Dampak dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial di antaranya adalah tingginya kebutuhan penggunaan lahan terbangun sehingga ruang terbuka alami dalam kota menjadi semakin berkurang. Kecenderungan perkembangan kota ini  tidak  hanya  terjadi  di  pusat  kota  tetapi  juga  meluas  hingga  daerah  pinggiran  kota  dan wilayah sekitarnya, dimana seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kota untuk melayani kebutuhan warga kota.
Pembangunan dengan mengambil  alih ruang terbuka hijau yang ada untuk diubah menjadi lahan terbangun, mengakibatkan berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau dalam kota. Konsekuensi  dari  perkembangan  kota  yang  mengabaikan  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau akan  berakibat  timbulnya  berbagai  permasalahan  lingkungan  dan  dampak  negatif  lainnya, seperti perubahan  suhu, banjir, serta polusi. Perubahan  suhu  dalam kota  merupakan  suatu fenomena  yang  terjadi  pada  suatu  wilayah  kota  yang  padat  dimana  suhunya  lebih  tinggi dibandingkan  suhu  udara  pada  bagian  kota  yang  memiliki  banyak  ruang  terbuka  hijau. Fenomena yang dikenal dengan nama Urban  Heat  Island (UHI) ini sering  terjadi pada wilayah padat  bangunan  yang hanya memiliki sedikit  ruang  terbuka  hijau sementara ruang  terbuka yang  ada umumnya  menggunakan  material   penutup  permukaan tanah,  seperti  jalan  aspal dan lantai beton [1].
Selain persoalan yang telah disebut di atas, berbagai masalah perkotaan lain juga dapat timbul dan mengganggu kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut antara lain adalah menurunnya
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
kualitas udara, meningkatnya polusi akibat kemacetan lalu lintas, menurunnya kenyamanan dalam lingkungan kota, dan krisis sumber daya air.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep  Kota  Hijau  dapat  menjadi  alternatif  solusi  yang  diharapkan  mampu  menjawab persoalan  kota  sekaligus  meningkatkan  ketahanan  kota  demi  terwujudnya  kehidupan  kota yang berkelanjutan secara ekonomis, sosial budaya, dan ekologis [2].
Beberapa  kota  di  Indonesia  telah  menerapkan  konsep  Kota  Hijau  dalam  perencanaan pembangunan serta peremajaan kawasan tertentu dalam kota. Misalnya, Kota Bandung yang mengusung konsep Kota Hijau dengan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau kota berupa taman-taman tematik [3]. Begitu pula Kota Bogor yang telah merencanakan penataan lanskap yang khas sebagai upaya menguatkan citra identitas Kota Bogor sebagai Kota Hijau [4].
Selain  dengan  menerapkan  atribut  hijau  dalam  perencanaan  kota,  konsep  Kota  Hijau  juga bertujuan  untuk  menambah  besaran  luasan  ruang  terbuka  hijau  dalam  kota  seperti  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Semarang  [5]  dan  pemerintah  Kota  Sragen  dengan mengoptimalkan jalur hijau tepi jalan dan sungai [6]. Hal serupa juga dialami oleh Kota Banda Aceh, yang telah menerapkan konsep Kota Hijau sejak tahun 2011. Pemerintah Kota Banda Aceh  terus  mengoptimalkan  keberadaan  ruang  terbuka  hijau  dalam  kota  sebagai  upaya menjadikan Kota Banda Aceh yang berkelanjutan pasca bencana tahun 2004 [7].
Secara  umum  penerapan  konsep  Kota  Hijau  yang  berbasis  lingkungan  menuntut  kesiapan pemerintah dan warga kota untuk saling berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Hijau yang ramah lingkungan dan diharapkan berdampak positif meningkatkan ketahanan kota. Namun, keberhasilan dalam menerapkan konsep Kota Hijau ini membutuhkan keseriusan pemerintah kota  dalam  membuat  kebijakan  pro  lingkungan  dan  keaktifan  peran  masyarakat  dalam komunitas  hijau.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  penerapan  konsep  Kota  Hijau  di  Indonesia  dan  dampaknya  dalam meningkatkan  ketahanan  kota.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan mendeskripsikan  penerapan  konsep  Kota  Hijau  di  Indonesia  dan  dampaknya  dalam meningkatkan ketahanan kota.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam melakukan kajian literatur terkait  implementasi  konsep  Kota  Hijau  di  beberapa  kota  di  Indonesia  dan  menjadikannya sebagai rujukan dalam memahami penerapan konsep Kota Hijau di Indonesia dan dampaknya dalam  meningkatkan  ketahanan  kota.  Data  kajian  literatur  bersumber  dari  dokumen  resmi pemerintah,  artikel  jurnal,  laporan  penelitian,  dan  sumber-sumber  lain  yang  relevan  dan terpercaya.  Selain  itu,  pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  melakukan  observasi lapangan terkait dengan penerapan elemen dari atribut hijau di Kota Banda Aceh.
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1 Implementasi konsep kota hijau di Indonesia
Konsep  Kota  Hijau  merupakan  sebuah  gagasan  untuk  mewujudkan  kota  yang  ramah lingkungan,  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  air dan  energi  secara  efisien dan efektif, mengurangi jumlah limbah dan meningkatkan  kesehatan  lingkungan,  serta mengoptimalkan lingkungan  alami  dan  buatan, sesuai dengan  prinsip pembangunan berkelanjutan [2]. Untuk itu,  gagasan  mewujudkan  sebuah  kota  menjadi  Kota  Hijau  memiliki  makna  strategis  yang didasarkan  atas  pertimbangan  pertumbuhan  kota  yang  begitu  pesat  dapat  berdampak timbulnya  berbagai  persoalan  perkotaan,  seperti  kondisi  permukiman  yang  kumuh, kemacetan, kesenjangan secara sosial, banjir, dan minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan.  Persoalan  tersebut  akan  semakin  sulit  dihadapi  oleh  pemerintah  kota  dengan munculnya fenomena perubahan iklim, yang menuntut persiapan secara lebih seksama dan komprehensif serta realistis sebagai solusi terhadap perubahan yang terjadi secara global [8]. Konsep Kota Hijau di Indonesia, dirintis oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR  lewat  Program  Pengembangan  Kota  Hijau  (P2KH)  [9].    Program  ini  didukung  dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) yang berbasis menata ruang dalam mengembangkan wilayah, dengan  kerangka  pikir  kota  yang  berkelanjutan  dan  kemandirian,  serta  peran  provinsi  dan pemerintah pusat dalam koordinasi agar program terus berlanjut.
Konsep  Kota Hijau di Indonesia dalam penerapannya telah direncanakan sebagai  wujud dari penjabaran    UUPR    Nomor  26    tahun    2007  terutama  berkaitan  dengan  pemenuhan  dan penyediaan  lahan  untuk  ruang  terbuka  hijau.  UU  No.  26  tahun  2007  [10]  tersebut mengamanatkan  perwujudan 30% dari  luas  wilayah  kota  sebagai  ruang terbuka  hijau  (RTH) dengan  porsi 20%  berupa ruang  terbuka  hijau  publik  (RTH Publik) dan 10% berupa ruang terbuka  hijau  privat  (RTH  Privat).  Program  Kota  Hijau  akan  memberikan  keuntungan  bagi pemerintah dan warga kota dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas  ruang  terbuka hijau sehingga  dapat  menjaga  ekosistem  lingkungan  serta  meningkatkan  kualitas  lingkungan perkotaan menjadi lebih bersih, sehat, nyaman, dan indah [9].
Program Pengembangan Kota Hijau telah memperoleh tanggapan yang positif dari beberapa pemerintah  dari  kabupaten  dan  kota,  dimana  60  Bupati/Walikota  telah  menandatangani Piagam Komitmen Kota Hijau pada saat memperingati Hari Tata Ruang yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 November 2011, sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mendukung program Kota Hijau. Upaya mewujudkan sebuah Kota Hijau, dimulai dengan mengakomodasi target  pencapaian  luas  ruang terbuka  hijau  minimal  30%  dari  luas  wilayah,  dalam  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di setiap kabupaten/kota. Hal ini juga  sesuai amanat UUPR No. 26  Tahun  2007  mengenai  Penataan  Ruang  dalam  mewujudkan  ruang  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan [9].
Konsep Kota Hijau merupakan pengembangan dari konsep kota berkelanjutan, yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan dan kondisi nyata perkembangan kota, sehingga mampu menjawab  kebutuhan  perkotaan  secara  nyata  sekalian  menanggapi  persoalan  global perubahan iklim. Program Kota Hijau memiliki misi tidak hanya sekedar menghijaukan ruang
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
kota, namun mencakup visi yang lebih besar dan menyeluruh, yaitu mewujudkan kota yang ramah lingkungan yang menggunakan secara efisien dan efektif sumber daya energi dan air, serta  menurunkan  jumlah  sampah.  Konsep  ini  juga  memadukan  sistem  transportasi perkotaan,  meningkatkan  kualitas  lingkungan  yang  sehat,  dan  mengoptimalkan  lingkungan yang  alami  dan  buatan  berlandaskan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  menjaga keseimbangan unsur lingkungan, social, dan ekonomi kota.
Terdapat  delapan  atribut  hijau  sebagai  indikator  dalam  menghadirkan  konsep  Kota  Hijau. Atribut  pertama  yaitu  perencanaan  dan  perancangan  hijau  ( green  planning  and  design ), dengan  tujuan  menaikkan  mutu  rencana  tata  ruang  serta  rancang  kota  agar  lebih  peka terhadap lingkungan alami, serta mencakup upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.  Atribut  kedua  adalah  ruang  terbuka  hijau  ( green  open  space )  yang  bertujuan  untuk menaikkan mutu dan jumlah ruang terbuka hijau dalam kota sesuai dengan karakteristik kota, dengan target ketersediaan ruang terbuka hijau seluas 30% dari besar wilayah kota. Adapun atribut ketiga adalah komunitas hijau ( green community ) yaitu mendukung berkembangnya jaringan  kerjasama  antara  pemerintah,  unsur  warga,  dan  pengusaha  yang  peduli  pada lingkungan kota yang sehat.
Selanjutnya,  atribut  keempat  adalah  meminimalkan  upaya  mengolah  limbah  dan  sampah ( green  waste ),  dengan  mengaplikasikan zero  waste .  Atribut  yang  kelima  yaitu mengembangkan  sistem  transportasi  yang  terus  berlanjut  ( green  transportation )  yang mengajak masyarakat agar memakai moda transportasi umum yang ramah lingkungan, serta aktif  berjalan  kaki  serta  bersepeda  dalam  lingkungan  dengan  jarak  tempuh  yang  terbatas. Adapun  atribut  yang  keenam  yaitu  meningkatkan  kualitas  air  ( green  water )  dengan mengaplikasikan  gagasan zero  run-off dan  eko  drainase.  Atribut  yang  ketujuh  yaitu menggunakan secara efisien sumber energi yang ramah lingkungan ( green energy ). Terakhir, atribut kedelapan adalah penerapan bangunan hijau ( green building ) yang hemat energi [9].
Menurut Ernawi [2], semua atribut Kota Hijau tidak  saling terpisah, namun menjadi  bagian yang menyatu, termasuk dalam hubungannya dengan memajukan ekonomi setempat sebagai efek  lanjutan  dari  kehadiran  setiap  atribut.  Beberapa  atribut  hijau  seperti green transportation, green waste, green energy , green water , dan green building terkadang disebut juga dengan istilah infrastruktur hijau ( green insfrastructure ).
Implementasi atribut hijau oleh pemerintah kota yang menerapkan konsep Kota Hijau dalam kenyataannya  tidak  merata,  dimana  sebagian  atribut  dapat  terlihat  lebih  dominan dibandingkan atribut hijau lainnya. Menurut Amira [11], dari hasil  evaluasi  yang  dilakukan terhadap  penerapan  delapan atribut kota  hijau  di  Kota Jakarta,  diperoleh hasil yang lebih menonjol  pada  atribut  transportasi  hijau,  ruang  terbuka  hijau  serta  perencanaan  dan perancangan hijau. Hal  ini  selaras dengan  rencana  pengembangan  transportasi  massal yang menjadi  fokus  utama  pemerintah  Kota  Jakarta. Sementara keberadaan ruang terbuka hijau dalam Kota Jakarta semakin membaik secara kualitas namun sulit dalam pemenuhan ruang terbuka hijau secara kuantitas akibat semakin langka dan mahalnya lahan di Kota Jakarta.
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Sementara itu menurut Kusuma, dkk [1], Kota Surabaya sebagai kota terbesar nomor dua di Indonesia dengan  jumlah penduduk yang besar dan penggunaan lahan terbangun yang terus meningkat, juga telah merasakan ancaman perubahan iklim berupa banjir dan peningkatan suhu  dalam  lingkungan  kota.  Sebagai  upaya  antisipasi  untuk  menanggulangi  permasalahan tersebut, Pemerintah  Kota  Surabaya telah menerapkan konsep Kota Hijau dengan delapan atribut hijau yang harus dipenuhi. Dalam tahapan awal yang dilakukan adalah fokus pada tiga atribut utama, yaitu perencanaan dan perancangan hijau, ruang terbuka hijau, dan  komunitas hijau.
Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  menerapkan  atribut  perencanaan  dan  perancangan  hijau dalam  Perda Nomor  12  tahun  2014  tentang RTRW  Kota  Surabaya  untuk tahun 2014 hingga 2034 [12]. Begitu pula ketersediaan ruang  terbuka hijau publik dalam Kota Surabaya telah mencapai 21,79% dari luas wilayah Kota Surabaya atau setara dengan 7.290,53 ha.  Sementara dalam pembinaan komunitas hijau,  telah banyak terbentuk komunitas peduli lingkungan di Kota Surabaya, dimana di antaranya aktif melakukan program peduli lingkungan yaitu HiLo Green Community Surabaya, Earth Hour Surabaya, dan Sea Soldier Surabaya [1].
Sementara itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menunjukkan penerapan atribut hijau dalam  implementasi  konsep  Kota  Hijau  di  Kota  Banda  Aceh  yang  terlihat  dari  telah ditetapkannya  Qanun  RTRW  Kota  Banda  Aceh  tahun  2009-2029  yang  menyebutkan pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal 20% dari luas wilayah Kota Banda Aceh [13]. Untuk itu pemerintah kota harus dapat menambah ketersediaan ruang terbuka hijau setiap tahunnya sesuai rencana hingga tahun 2029. Beberapa atribut hijau lain juga  telah  diterapkan  di  Kota  Banda  Aceh  seperti:  (a)  transportasi  hijau  dengan  telah berjalannya Bus Transkutaraja sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi; (b) pengelolaan  sampah  yang  semakin  baik  terlihat  dari  semakin  bersihnya  suasana  kota;  (c) penyediaan  air  bersih  yang  semakin  baik  dimana  layanan  air  semakin  lancar  dan  konsisten melayani  kebutuhan  warga;  dan  (d)  terbentuknya  komunitas  hijau  di  kawasan  hutan  kota Tibang dan Peulanggahan.
Menurut  Ekaputra  dan  Sudarwani  [14],  atribut  hijau  juga  sudah  diaplikasikan  dalam perencanaan taman ramah lingkungan sesuai Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota    Semarang,  seperti  terlihat  pada:  (a)  rancangan  taman  pada  kawasan  Rejomulyo  dan lahan  eks  Pasar  Sampangan;  (b)  peningkatan  peran  masyarakat  dengan  membentuk komunitas  hijau  dari  warga  setempat  sehingga  taman  berperan  optimal  menjadi  tempat interaksi sosial; dan (c) penggunaan sistem transportasi yang terus berlanjut, yang diterapkan dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk diakses dalam bentuk jalur pejalan kaki di tepi jalan dan dalam taman serta disediakannya jalur sepeda dan parkirnya.
Sementara  itu,  menurut  Susilowati  dan  Nurini  [15],  Kota  Surakarta  juga  telah  menerapkan konsep  Kota  Hijau  di  antaranya  dengan  cara  optimalisasi  fungsi  ruang  terbuka  hijau  di permukiman padat  seperti:  (a) pekarangan  rumah  tinggal  yang  difungsikan  sebagai tempat interaksi skala keluarga; (b) halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha yang dapat digunakan sebagai ruang parkir terbuka, dan area untuk menyelenggarakan berbagai  kegiatan
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
ruang  luar  seperti,  senam,  bazar,  dan  lain-lain;  (c)  taman    atap    bangunan    yang    dapat difungsikan  sebagai  tempat interaksi skala keluarga atau rumah tangga; (d) pengembangan ruang  terbuka  hijau  untuk  pejalan  kaki  sekaligus  digunakan  menjadi  ruang  sosial  untuk berlangsungnya interaksi antar warga secara aktif ataupun pasif serta menjadi elemen alami penyeimbang suhu, penyaring emisi kendaraan, dan keindahan  visual.

## 3.2 Konsep kota hijau dan ketahanan kota
Menurut  Fuady,  dkk.  [7]  terkait  ketangguhan  kota  menghadapi  bencana  maka  konsep ketahanan kota harus direncanakan untuk  merespon berbagai kemungkinan perubahan yang dapat terjadi dalam lingkungan kota, baik perubahan gradual yang lambat ataupun kejadian cepat yang mampu melumpuhkan fungsi kota. Gangguan dan ancaman terhadap kota pada akhirnya  akan  berdampak  negatif  terhadap  masyarakat  kota,  khususnya  mereka  yang tergolong rentan. Ketidakpastian besar dan lamanya sebuah gangguan harus diperhitungkan sebagai  sebuah  persiapan  dan  kalau  terjadi  gangguan  maka  dapat  cepat  diambil  tindakan sehingga risiko yang timbul akan lebih sedikit. Sehubungan dengan konsep kota hijau, maka ketahanan  kota  juga  dapat  disimulasikan  terhadap  berbagai  kemungkinan  ancaman  dan gangguan, termasuk merespon dampak perubahan iklim.
Konsep  Kota  Hijau  merupakan  suatu  terobosan  konsep  perkotaan  di  Indonesia  yang  pro lingkungan sekaligus dapat menjawab tantangan global di masa depan. Sebagai konsep kota yang  ramah  lingkungan,  gagasan  ini  juga  diharapkan  berdampak  positif  bagi  masyarakat dengan  mengembangkan  daya  tahan  warga  serta  pemerintah  setempat.  Ketahanan  kota dalam konsep Kota Hijau juga dapat dikaitkan dengan konteks  upaya mitigasi dan adaptasi terhadap tantangan perubahan iklim [8].
Perubahan  iklim  telah  menjadi  sebuah  persoalan  mendesak  bagi  banyak  kota  di  berbagai bagian  dunia,  khususnya  negara  yang  berkembang,  dimana  pertumbuhan  penduduk perkotaan  telah  meningkat  dengan  cepat.  Perubahan  iklim  menjadi  ancaman  yang  dapat meningkatkan  kerentanan  fisik  dan  sosial,  menghancurkan  kegiatan  ekonomi,  serta menghalangi  pembangunan.  Golongan  masyarakat  miskin  di  perkotaan  akan  menerima pengaruh  paling  besar,  karena  golongan  ini  tinggal  dan  bekerja  di  lingkungan  permukiman informal yang rawan terpapar oleh ancaman tersebut.
Terkait  ancaman  perubahan  iklim,  beberapa  kota  besar  di  Indonesia,  seperti  Jakarta  dan Semarang telah merasakan dampaknya berupa ancaman banjir akibat naiknya permukaan air laut [16]. Beberapa lokasi di pesisir Kota Jakarta diperkirakan akan tergenang akibat naiknya permukaan air laut yang meningkat 0,57 cm per tahun, sementara itu juga diprediksi terjadi turunnya  muka  tanah  dalam  ukuran  0,8  cm  per  tahun.  Kondisi  ini  berefek  besar  terhadap prasarana kota dan produktivitas ekonomi kota [8].
Untuk itu pemerintah kota harus berinisiatif membentengi diri terhadap efek perubahan iklim baik  untuk  masa  sekarang  maupun  waktu  yang  akan  datang  dengan  memperhitungkan kekuatan dan parahnya dampak yang akan terjadi. Pemerintah kota seperti Jakarta yang telah memiliki  rencana  ketahanan  kota  berarti  telah  menyiapkan  kotanya  sebagai  kota  yang
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
tangguh [17]. Meskipun kepastian terjadinya suatu bencana sulit diprediksi, namun dampak yang  akan  terjadi  dapat  diprediksi,  sehingga  sebuah  kota  menjadi  tangguh  dan  mampu mengatasi  bencana  secara  cepat  dan  tepat,  dengan  cara  yang  efisien  dan  efektif  [18]. Sehubungan  dengan  itu,  gagasan  rencana  membangun  ketangguhan  kota  menghadapi persoalan perubahan iklim menjadi penting didahulukan oleh pemerintah kota.
Menurut Fuady, dkk [19], keberadaan ruang terbuka hijau sebagai salah satu atribut dalam konsep  Kota  Hijau  berperan  penting  dalam  mendukung  ketahanan  kota  khususnya  yang terkait dengan fungsi ekologis ruang terbuka hijau dalam hal penyediaan oksigen, penyimpan air  dan  penyerap  karbon  dioksida.  Dengan  tersedianya  berbagai  pohon  besar  dalam  ruang terbuka  hijau  hutan  kota,  maka  secara  alami  hutan  kota  akan  menghasilkan  oksigen  saat proses  fotosintesis  berlangsung  di  siang  hari.  Begitu  pula  dengan  ketersediaan  air  tanah, semakin luas ruang terbuka hijau dalam kota maka semakin besar peluang tanaman dalam ruang terbuka hijau menyerap dan menyimpan air tanah serta mencegah terjadinya genangan air dan banjir. Selanjutnya pepohonan dalam ruang terbuka hijau juga berfungsi menyerap karbon dioksida dari buangan kendaraan bermotor sehingga menurunkan tingkat polusi udara dalam kota.
Adapun aspek mitigasi dalam perubahan iklim mencakup berbagai usaha yang disiapkan untuk meminimalkan  polusi  rumah  kaca.  Selain  itu,  juga  direncanakan  upaya  mitigasi  dengan meningkatkan  efisiensi  pemakaian  energi  pada  lingkungan  terbangun  dalam  kota, meningkatkan pemakaian sumber energi pilihan lainnya, dan penggunaan sistem transportasi publik  dengan  sumber  energi  alternatif  yang  dapat  menurunkan  jumlah  kendaraan  milik pribadi.
Terkait  aspek  mitigasi  bencana,  keberadaan  ruang  terbuka  hijau  sebagai  salah  satu  atribut konsep  Kota  Hijau  memiliki  peran  penting  dalam  hal  perlindungan  dan  penyelamatan  jika terjadi bencana. Ruang terbuka hijau dalam bentuk bukit yang tinggi dapat menjadi daerah aman jika terjadi banjir dan ruang terbuka hijau yang luas dapat menjadi tempat evakuasi [20]. Begitu  pula  peran  atribut  energi  hijau  dan  transportasi  hijau  jika  telah  diterapkan  secara optimal maka akan berfungsi dalam upaya mitigasi mengurangi emisi gas rumah kaca dalam kota.
Terkait  dengan  ketahanan  kota,  selain  merencanakan  aspek  mitigasi  bencana,  pemerintah kota juga harus memperhitungkan aspek adaptasi. Adapun aspek adaptasi dalam perubahan iklim  meliputi  berbagai  upaya  yang  disiapkan  untuk  menurunkan  tingkat  kerentanan lingkungan  kota  dan  masyarakat  terhadap  efek  perubahan  iklim.  Contoh  adaptasi  dalam perubahan iklim dapat berupa peningkatan sistem drainase lingkungan untuk mengantisipasi meningkatnya debit limpasan air hujan, perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tata guna lahan, peningkatan sistem pengatur banjir, peningkatan ketersediaan pangan, pengurangan  konsumsi  air  bagi  rumah  tangga  dan  industri,  serta  peningkatan  penggunaan sumber air alternatif misalnya air hujan  [8]. Tindakan-tindakan adaptasi ini perlu dukungan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kota.
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Sejalan  dengan  peningkatan  ketahanan  kota,  upaya  pemerintah  kota  dengan  menerapkan atribut perencanaan dan perancangan hijau serta peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka  hijau  dalam  kota  akan  menurunkan  tingkat  kerentanan  kota  serta  masyarakatnya terhadap efek perubahan iklim. Sebagai contoh kasus Kota Surabaya yang mengalami banjir di  beberapa  lokasi  permukiman  padat  dan  peningkatan  suhu  rata-rata  di  atas  32  ˚C  dalam jangkauan  wilayah  yang  luas  yaitu  sekitar  58,58%  dari  luas  wilayah  Kota  Surabaya. Peningkatan  suhu  tertinggi  terjadi  di  wilayah  timur  dan  barat    Kota    Surabaya    dimana umumnya tutupan  lahan  berupa  wilayah  terbangun. Untuk mengatasi  persoalan tersebut, Pemerintah  Kota  Surabaya  telah  melakukan upaya yang berkaitan  dengan optimalisasi  dan penambahan  ruang terbuka hijau [1].

## 4. Kesimpulan
Konsep Kota Hijau tidak hanya hadir sebagai rencana peningkatan luasan ruang terbuka hijau dalam  kota,  tapi  juga  untuk  mendorong  terwujudnya  kebijakan  pro  lingkungan  oleh pemerintah kota yang sekaligus dapat menjawab permasalahan ketahanan kota di masa yang akan datang. Keberhasilan pemerintah kota mengimplementasikan konsep Kota Hijau secara konsisten butuh komitmen masyarakat untuk mau merubah kebiasaan menjadi lebih hemat sumber daya alam, ramah lingkungan, dan tidak boros dalam penggunaan energi.
Dalam mengimplementasikan konsep Kota Hijau, pemerintah kota juga menghadapi berbagai tantangan,  di  antaranya  adalah  tingginya  pembiayaan  serta  terbatasnya  lahan  dalam  kota yang dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau guna memenuhi target luasan 30% dari luas wilayah  kota.  Begitupula  dalam  aspek  lingkungan,  tantangan  yang  dihadapi  adalah meningkatnya  jumlah  penduduk  dalam  kota  sejalan  dengan  perubahan  waktu  yang mengakibatkan tingginya beban yang diterima oleh lingkungan dan orientasi pembangunan yang lebih mengedepankan kemajuan ekonomi dan lemah terhadap aspek lingkungan. Selain itu, juga masih ada tantangan dalam aspek sosial berupa rendahnya partisipasi masyarakat serta terbatasnya kerjasama dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Keberhasilan  program  Pengembangan  Kota  Hijau  mensyaratkan  adanya  pendekatan keberlanjutan,  sejalan  dengan  rencana  penataan  ruang  yang  tidak  hanya  pada  tataran perencanaan, namun terus berlanjut pada aplikasi rencana berbentuk tindakan nyata dalam lingkup  wilayah  kota  sebagai  suatu  kesatuan  yang  lengkap.  Program  ini  juga  tidak  hanya kumpulan  kepentingan  bagian  sektoral,  melainkan  menjadi  suatu  bentuk  program  yang kolaboratif dan sinergis dengan pemerintah kota dan masyarakat sebagai pelopor utama serta didukung  pemerintah  pusat.  Gerakan  aksi  kolaboratif  tentunya  tidak  dapat  muncul  secara spontan, namun membutuhkan proses yang sistematis dan konsisten, dimulai dengan upaya sosialisasi,  mobilisasi,  persuasi,  hingga  penerapannya,  agar  harapan  kesadaran  gerakan kolektif yang sebenarnya dalam masyarakat dapat terwujud.

## Referensi
[1] Kusuma RD, Purnomo EP, Kasiwi AN. Analisis Upaya Kota Surabaya Untuk Mewujudkan Kota Hijau (Green City). Din J Ilm Ilmu Adm Negara 2020;7:13–27.
[2] Ernawi IS. Gerakan Kota Hijau: Merespon Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan.
Bul Tata Ruang Badan Koord Penataan Ruang Nas 2012:4–7.
[3] dkk  Sagala  AR.  Perencanaan  Taman  Kota  sebagai  Salah  Satu  Atribut  Kota  Hijau  di Kecamatan Gedebage, Bandung. Vitr J Arsitektur, Bangunan, Lingkung 2017;6:85–90.
[4] Siregar MRA. Komunikasi Kota Ruang Publik Taman Sebagai Pembentuk Citra Kota Hijau. J  Komun  Pembang  2019;17:102–13.  https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.17.1.102- 113.
[5] Sudarwani  MM,  Ekaputra  YD.  Kajian  Penambahan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Semarang.
J Tek Sipil Dan Perenc 2017;19:47–56.
https://doi.org/10.15294/jtsp.v19i1.10493.
[6] Al Habib RA, Qomarun Q. Identifikasi Atribut Green City Di Kota Sragen (Penekanan Pada Rth  Jalur  Hijau  Dan  Jalur  Biru).  Sinektika  J  Arsit  2014;14:149–57. https://doi.org/10.23917/sinektika.v1i1.1133.
[7] Fuady  M,  Buraida,  Fuady  MRF.  Disaster  preparedness  collaboration  between  Banda Aceh  and  Japan.  IOP  Conf.  Ser.  Mater.  Sci.  Eng.,  vol.  1087,  Banda  Aceh:  2020,  p. 12003. https://doi.org/10.1088/1757-899x/1087/1/012003.
[8] Parasati H. Kebijakan Perkotaan Terkait Perubahan Iklim. Bul Tata Ruang Badan Koord Penataan Ruang Nas 2012:15–8.
[9] Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Panduan  Pelaksanaan  Program  Pengembangan  Kota Hijau (P2KH). Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum; 2011.
[10]  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007  Tentang Penataan  Ruang 2007.
[11]  Amira. Evaluasi Penerapan Konsep Kota Hijau di Kota Jakarta. Institut Pertanian Bogor, 2014.
[12]  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  12  Tahun  2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 2014.
[13]  BAPPEDA Kota Banda Aceh. Inisiasi Kota Hijau Banda Aceh 2034. Banda Aceh: PT. Jasa Lingkungan Indonesia; 2014.
[14]  Ekaputra  YD,  Sudarwani  MM.  Implikasi  Program  Pengembangan  Kota  Hijau  P2KH terhadap Pemenuhan Luasan RTH Perkotaan. Pros. SNST ke-4, Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang; 2013, p. 27–32.
[15]  Susilowati  I,  Nurini.  Konsep  Pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  pada Permukiman  Kepadatan  Tinggi.  J  Pembangungan  Wil  Dan  Kota  2013;9:429–38. https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6680.
[16]  Harjati  P.  Membangun  Ketahanan  Perkotaan  terhadap  Dampak  Perubahan  Iklim  dan Risiko Bencana. Makal Dalam Lokakarya Perubahan Iklim Dan Kota Hijau 2011.
[17]  Pemprov DKI Jakarta. Strategi Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta: 100RC dan Rockefeller Foundation; 2019.
[18]  Fuady M, Munadi R, Fuady MAK. Disaster mitigation in Indonesia: between plans and reality.  IOP  Conf.  Ser.  Mater.  Sci.  Eng.,  vol.  1087,  2020,  p.  12011. https://doi.org/10.1088/1757-899x/1087/1/012011.
[19]  Fuady M, Santosa HR, Soemardiono B. Ecological Green Spaces Needs for City of Banda Aceh. Proc. Int. Semin. Archit. Urban. Marit. Cult., Makassar: Universitas Hasanuddin;
2013, p. G1--41.
[20]  Mirza  F.  Disaster  Mitigation  Approach  of  Urban  Green  Structure  Concept  In  Coastal
Settlement. Dimens - J Archit Built Environ 2015;42:51–8. https://doi.org/10.9744/dimensi.42.2.51-58.