INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2787-2799 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Hak Cipta Bundle of Rights dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta atas Cover Lagu “Lagi Syantik” antara Nagaswara dan Gen Halilintar
Andrie Ayuni Naqsyabandi 1 ✉ , Muhamad Amirulloh 2 , Tasya Safiranita Ramli 3
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: andrie19001@mail.unpad.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hak cipta merupakan sekumpulan hak ( bundle of rights) yang memberikan ekslusivitas bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam  memanfatkan  ciptaannya.  Seiring dengan  perkembangan  internet, terjadi digitalisasi musik menjadi bentuk digital berupa audio atau video yang dapat diakses melalui media digital seperti YouTube, Spotify, dan sebagainya. Salah satu bentuk konten musik yang banyak digemari adalah cover lagu melalui YouTube. Akan tetapi, marak terjadi pelanggaran hak cipta pada cover lagu. Penelitian ini  hendak  mengkaji  mengenai  sengketa  pelanggaran  hak  cipta/hak  moral  pada  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 atas cover lagu “Lagi Syantik” antara Pihak Nagaswara melawan Pihak Gen Halilintar dengan menitikberatkan kepada Pasal 98 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengutamakan bahan-bahan kepustakaan berupa hukum positif sebagai dasar sumbernya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan hasil penelitian diuraikan Penulis secara deskriptif. Melalui hasil Penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa lebih tepat untuk menggunakan Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pertimbangan hakim. Penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali perlu untuk mempertimbangkan aspek tidak dicantumkannya nama pencipta sebagai pelanggaran hak moral. Selain itu, Penulis juga menghubungkan kepada Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia dalam hal Majelis Hakim melakukan penyelarasan hukum guna mengikuti pertimbangan zaman.
Kata Kunci: : Bundle of Rights, Hak Cipta, Hak Moral, Media Digital, dan Pelanggaran Hak Cipta .
Abstract
Copyright  is  a  bundle  of  rights  that  gives  exclusivity  to  creators  or  copyright  holders  in  using  their creations. Along with the development of the internet, music has been digitized into digital form in the form of audio or video which can be accessed through digital media such as YouTube, Spotify, and so on. One of the most popular forms of music content is cover songs via YouTube. However, copyright infringement on song covers is rife. This research wants to examine the dispute over copyright/moral rights infringement on the Supreme Court Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 between Nagaswara and Gen Halilintar on the cover of the song "Lagi Syantik" with an emphasis on Article 98 and Article 5 paragraph  (1)(a) Law  Number  28 of  2014 concerning  Copyright.  This  study  uses  a juridical-normative method, namely by prioritizing literary materials in the form of positive law as the basic source. The data obtained  is  in  the  form  of  qualitative  data  and  the  research  results  are  described  by  the  Author descriptively. Through the results of this research, the Author concludes that it is more precise to use Article 98 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in the judge's considerations. The  Author  also  believes  that  the  Panel  of  Case  Review  Judges  needs  to  consider  the  aspect  of  not including  the name  of  the  Author as  a  violation of  moral  rights. In  addition, the Author  also  links  to Development Law Theory and Legal Theory as Indonesia's Transformation Infrastructure in terms of the Panel of Judges carrying out legal alignments to keep up with the current development.
Keywords : Bundle of Rights, Copyright, Copyright Infringement, Digital Media, and Moral Rights.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta (“ UUHC ”), hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Hak  eksklusif  sendiri  merupakan  hak  untuk  mengecualikan  pihak  lain  dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku (Amirulloh & Muchtar,  2016).  Hak  cipta  merupakan  sekumpulan  hak  ( bundle  of  rights)  dikarenakan memberikan perlindungan atas hak cipta itu sendiri dan perlindungan hak terkait, keduanya melekat  sebagai  satu  kesatuan  dan  tidak  terpisahkan.  Melalui  hak  ini,  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  dapat  mengeksploitasi  ciptaannya  dan  melarang  pihak  lain  untuk melakukan hal-hal tertentu pada ciptaannya kecuali dengan izin.
Hak  eksklusif  dalam  hak  cipta  berupa  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  atau pemegang hak cipta, yang kemudian melahirkan hak moral dan hak ekonomi (Amirulloh & Muchtar, 2016). Hak ekonomi memungkinkan pencipta serta pemegang hak cipta untuk mendapatkan  keuntungan  ekonomi  atas  ciptaannya.  Atas  penggunaan  komersial  suatu ciptaan, wajib untuk membayar royalti sebagai hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan/atau
pemilik hak terkait (Ramli dkk, 2023). Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada  diri  pencipta  secara  abadi  dan  tidak  dapat  dihilangkan  dengan  alasan  apa  pun meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta (Hapsari, 2012). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) prinsip hak moral, yaitu hak integritas ( right of integrity)  dan  hak  atribusi  (right  of  paternity).  Hak  integritas  meliputi  tindakan  untuk menghindari  hancurnya  integritas  pencipta  dengan  cara  melarang  pengubahan  atau perusakan atas ciptaannya (Lestari, 2019). Sedangkan hak atribusi meliputi pencantuman identitas  atau  nama  samaran  pencipta  pada  ciptaannya  atau  meniadakan  identitasnya sesuai dengan pertimbangan tertentu (Lestari, 2019). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Lagu sendiri merupakan musik yang memiliki lirik untuk dinyanyikan.
Di era society 5.0 ini, teknologi dan inovasi memegang peran yang penting, di mana setiap  perilaku  manusia  akan  diterjemahkan  dengan  kecerdasan  buatan  yang  kemudian akan ditransformasikan dengen jutaan data melalui internet (Amirulloh dkk, 2022). Internet menembus batas teritorial negara-negara dan mengubahnya menjadi yurisdiksi tanpa batas ( borderless  jurisdiction),  sehingga  mempermudah  masyarakat  dalam  menjalankan kehdupan  sehari-harinya,  baik  untuk  mengakses  informasi,  berkomunikasi,  maupun melakukan transaksi (Ramli dkk, 2021).
Salah satu bidang yang terdampak internet adalah bidang musik. Terjadi digitalisasi berupa transformasi lagu dan/atau musik sebagai media digital berbentuk audio maupun video yang dapat diakses melalui platform-platform digital seperti Spotify, YouTube, dan sebagainya. Besarnya pasar industri musik digital ini dimanfaatkan sebagai bidang baru bagi seniman dan musisi untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan finansial (Ramli dkk, 2019). Salah satu jenis konten yang populer adalah cover lagu melalui YouTube. Konten cover lagu berisikan kegiatan penyanyian kembali lagu-lagu yang sebelumnya telah dirilis dan dipopulerkan oleh penyanyi lain oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pencipta ataupun pemegang hak cipta (Ramli dkk, 2019). Akan tetapi, sering kali pelaku cover tidak memerhatiikan aspek hak cipta atas lagu yang di- cover-nya. Padahal hak cipta merupakan unsur yang sangat penting dan bervaluasi tinggi khususnya apabila dikaitkan dengan media seperti YouTube, Spotify, dan sebagainya merupakan bagian dari hak cipta digital.
Salah satu contoh sengketa yang terjadi adalah sengketa pelanggaran hak cipta atas cover lagu “Lagi Syantik” melalui YouTube antara Nagaswara dan YouTuber Gen Halilintar. Lagu  “Lagi  Syantik”  diciptakan  oleh  Yogi  Adi  Setyawan  (Yogi  RPH)  dan  Pian  Daryono (Donall) dan dirilis di bawah naungan perusahaan rekaman PT Nagaswara Publisherindo
(Nagaswara).  Sedangkan  YouTuber  Gen  Halilintar  merupakan  pelaku cover lagu  “Lagi Syantik”.
Nagaswara, Yogi RPH, dan Donall (Pihak Nagaswara) sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu “Lagi Syantik” merasa keberatan atas cover lagu yang dilakukan oleh Gen Halilintar. Pihak Nagaswara berpendapat dengan dilakukannya aransemen dan transformasi lagu “Lagi Syantik” tanpa izin dan kemudian dilakukan komersialisasi atasnya merupakan suatu  bentuk  pelanggaran  hak  cipta,  baik  secara  ekonomi  maupun  moral.  Setelah melakukan  mediasi  dan  tidak  mencapai  kata  sepakat,  Pihak  Nagaswara  kemudian menggugat  Halilintar  Anofial  Asmid  dan  Lenggogeni  Umar  Faruk  (Pihak  Gen  Halilintar) selaku orang tua dari Gen Halilintar ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pada  tingkat  pertama,  Majelis  Hakim a  quo  melalui  Putusan  Nomor  82/Pdt.Sus- HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst  tertanggal  30  Maret  2020  (“ Putusan  Pengadilan  Niaga ”) menolak gugatan Pihak Nagaswara untuk seluruhnya dan berpendapat bahwa cover lagu yang dilakukan oleh Pihak Gen Halilintar tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
Pihak  Nagaswara  kemudian  mengajukan  permohonan  kasasi  kepada  Mahkamah Agung.  Majelis  Hakim  Kasasi  melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  910  K/Pdt.Sus- HKI/2020 terta nggal 15 September 2020 (“ Putusan Kasasi ”) menolak permohonan kasasi dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum.
Tidak  berhenti  di  situ,  Pihak  Nagaswara  kemudian  mengajukan  permohonan peninjauan  kembali  melawan  Pihak  Gen  Halilintar.  Melalui  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  41  PK/Pdt.Sus- HKI/2021  tertanggal  15  November  2021  (“ Putusan  Peninjauan Kembali ”), Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa:
“… judex juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat, …”
Terkait dengan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut, Putusan Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan Kasasi.
Tabel 1. Perbedaan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Tingkat Kasasi, dan Putusan Tingkat Peninjauan Kembali
Putusan  Nomor  82/Pdt.Sus- HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst - Menolak tuntutan  provisi  dan gugatan yang diajukan  oleh  Pihak  Nagaswara  untuk seluruhnya.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa cover lagu
yang dilakukan oleh Pihak Gen Halilintar tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 - Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pihak Nagaswara. - Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri
Jakarta  Pusat  tidak  bertentangan  dengan hukum dan/atau undang-undang.
- Menggunakan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 89 UUHC sebagai pertimbangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 - Menolak  tuntutan  provisi  Pihak  Nagaswara untuk seluruhnya.
- Mengabulkan  gugatan  Pihak  Nagaswara untuk sebagian.
- Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan Pihak Gen Halilintar.
- Membatalkan Putusan Kasasi
- Menggunakan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal
98  serta  Pasal  99  UUHC  sebagai pertimbangan.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Apakah penggunaan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  sebagai  Pertimbangan  Hakim  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah tepat?
2. Bagaimanakah  analisis  terkait  Majelis  Hakim  yang  tidak  mempertimbangkan  tidak dicantumkannya  nama  Pencipta  sebagai  pelanggaran  hak  moral  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  41  PK/Pdt.Sus-HKI/2021  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif,  yaitu  dengan menganalisis data sekunder berdasarkan norma, kaidah, doktrin hukum, serta asas-asas di bidang  hukum.  Penelitian  ini  berfokus  pada  permasalahan  pelanggaran  hak  cipta  pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.
Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik.  Sumber  hukum  sekunder  berupa  bahan kepustakaan,  yaitu  buku-buku,  dan  jurnal  hukum.  Serta  sumber  hukum  tersier  berupa kamus  Bahasa,  kamus  hukum,  serta  berita-berita  di  situs  internet  yang  berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
Terkait dengan Pasal 4 UUHC, Pihak Nagaswara sebagai pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas lagu “Lagi Syantik”. Oleh karena itu, Pihak Nagaswara berhak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi atas lagu “Lagi Syantik” serta berhak juga untuk melarang pihak manapun yang mengumumkan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan lagu “Lagi Syantik”.
Melalui Putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan bahwa benar terjadi pelanggaran hak cipta, termasuk di dalamnya pelanggaran hak moral, atas cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan Pihak Gen Halilintar. Salah satu pasal yang digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali adalah Pasal 98 UUHC. Pasal tersebut berbunyi:
(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa  hak  dan  tanpa  persetujuan  Pencipta  yang  melanggar  hak  moral  Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Penulis  memandang  bahwa  penggunaan  Pasal  98  UUHC  sebagai  pertimbangan hakim tersebut kurang tepat. Dengan hanya dituliskannya “Pasal 98 UUHC”, mengisyaratkan bahwa  Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali  mempertimbangkan  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUHC dalam memutus perkara ini. Meskipun Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUHC sama-sama mengatur mengenai hak untuk mengajukan gugatan atas  pelanggaran  hak  moral  secara  perdata,  namun  terdapat  perbedaan  pada  subjek hukumnya. Perbedaannya adalah Pasal 98 ayat (1) UUHC mengatur mengenai hak pencipta atau  ahli  warisnya,  sedangkan  Pasal  98  ayat  (2)  UUHC  mengatur  mengenai  hak  pelaku pertunjukan atau ahli warisnya.
Penulis  berpendapat  bahwa  pasal  yang  paling  tepat  untuk  digunakan  sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 98 ayat (1) UUHC. Penggunaan dan penulisan Pasal 98 ayat (1) UUHC secara spesifik adalah lebih sesuai apabila dihubungkan kepada kasus. Di mana, dalam kasus ini yang menyatakan keberatan dan kemudian mengajukan gugatan kepada Pihak Gen Halilintar sebagai pelaku cover yang melakukan pelanggaran hak moral adalah pencipta lagu “Lagi Syantik”. Sedangkan, Pasal 98 ayat (2) UUHC tidak terpenuhi dan tidak  dapat  digunakan  mengingat  Siti  Badriah  sebagai  pelaku  pertunjukan  tidak melayangkan gugatan kepada Pihak Gen Halilintar, sehingga Pasal 98 ayat (2) UUHC tidak relevan untuk digunakan sebagai pertimbangan.
Sehubungan juga dengan Pasal 98 ayat (1) UUHC yang menyebutkan “… pelanggaran hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC ”, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya membenarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Pihak Nagaswara yaitu terkait pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf e mengenai perbuatan Pihak  Gen  Halilintar  yang  melakukan  perubahan  lirik  lagu  “Lagi  Syantik”  dan  kemudian mengakibatkan distorsi ciptaan. Di mana cover lagu “Lagi Syantik” versi Pihak Gen Halilintar memiliki lirik dan aransemen yang serupa namun tidak sama dengan versi asli lagu “Lagi Syantik” dari Pihak Nagaswara.
Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e  UUHC  yang  mengatur  bahwa  hak  moral  memberikan  hak kepada pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta tersebut berkaitan erat dengan hak integritas ( right of integrity). Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC melindungi pencipta untuk dapat mempertahankan keutuhan karyanya serta
lebih jauh lagi untuk kepentingan hukum yang bersifat futuristik dan juga kemungkinan terjadinya  hal-hal  yang  dapat  merugikan  reputasi  pencipta  (Ahdianitasary,  2019).  Hal  ini sejalan  dengan  Pasal  6  bis  ayat  (1) Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and Artistic Works 1928 (Konvensi Bern) yang menyebutkan bahwa:
“ ..the Author shall have the right to claim the Authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation”
Perlindungan  atas  hak  moral  pencipta  berupa  hak  integritas  merupakan  hal  yang sangat penting mengingat reputasi merupakan daya pembeda atau ciri khas antara satu pencipta dan pencipta yang lain.
Analisis  Terkait  Majelis  Hakim  yang  Tidak  Mempertimbangkan  Tidak  Dicantumkannya Nama Pencipta sebagai Pelanggaran Hak Moral dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Sebaimana diatur melalui Pasal 5 ayat (1) UUHC, Yogi RPH dan Donall (termasuk ke dalam  Pihak Nagaswara)  sebagai  pencipta  lagu  “Lagi  Syantik”  memiliki  hak  moral  yang melekat secara abadi pada dirinya untuk:
1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Berkaitan  dengan  kasus,  Pihak  Nagaswara  dalam  salah  satu  dalil  gugatannya mendalilkan  mengenai  pelanggaran  hak  moral  atas  dilakukannya  perubahan  lirik  dan distorsi lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan dan disebabkan oleh Pihak Gen Halilintar. Selain itu, diketahui juga bahwa pada unggahan cover lagu tersebut, Pihak Gen Halilintar hanya mencantumkan nama Siti Badriah sebagai pelaku pertunjukan atau penyanyi asli dan tidak mencantumkan nama Yogi RPH dan Donall sebagai penci pta lagu “Lagi Syantik”.
Melalui Putusan Kasasi, dapat diketahui Majelis Hakim Kasasi lebih menitikberatkan pertimbangannya  kepada  aspek  royalti  dan  tidak  mempertimbangkan  bahwa  terdapat aspek-aspek hak moral yang dilanggar oleh Pihak Gen Halilintar dalam cover-nya. Padahal,
hak moral tersebut adalah sangat penting dan melekat kepada diri Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta yang tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun.
Sedangkan melalui Putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan mengenai pelanggaran hak moral dan kemudian memutuskan bahwa benar  terjadi  pelanggaran  atas  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e  UUHC,  yaitu  terkait  dengan perubahan lirik dan terjadinya distorsi ciptaan terhadap lagu “Lagi Syantik” akibat cover lagu yang dilakukan oleh Pihak Gen Halilintar.
Akan  tetapi,  Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali  dalam  putusannya  tidak mempertimbangkan bahwa terjadi  pelanggaran hak moral yang lain, yaitu berupa tidak dicantumkannya  nama  Yogi  RPH  dan  Donall  dalam  unggahan cover-nya  di  YouTube tersebut. Terkait dengan hal tersebut, terjadi pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC yang menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk tetap  dicantumkan  atau  tidak  dicantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Peninjauan  Kembali  menggunakan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  UUHC  dalam  pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini. Dikarenakan Penulis melihat bahwa keputusan Pihak Gen Halilintar untuk tidak mencantumkan nama Yogi RPH dan Donall pada konten cover lagunya  tersebut  sudah  jelas  merupakan  pelanggaran  hak  moral  mengingat  Pihak Nagaswara menyatakan keberatannya karena tidak adanya pencantuman nama. Terlebih lagi,  hak  untuk  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  nama  pada  konten  tersebut berada di tangan Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta, bukan berada di tangan Pihak Gen Halilintar selaku pelaku cover lagu.
Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC tersebut berkaitan erat dengan hak atribusi ( right of paternity).  Hak  atribusi  meliputi  kewajiban  untuk  menyertakan  identitas  pencipta  dalam ciptaannya, baik dituliskan dengan nama asli atau nama samaran. Dalam hal tertentu atau berdasarkan pertimbangan tertentu, pencipta dapat memilih untuk tidak mencantumkan identitasnya dan membiarkan ciptaannya anonim. Jika dikaitkan dengan kasus, maka akan lebih tepat jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) huruf a  UUHC  ini  sebagai  dasar  untuk  menyatakan  pelanggaran  hak  moral  oleh  Pihak  Gen Halilintar mengingat hak atribusi ini bertujuan untuk mencegah kesalahan identifikasi atau identifikasi yang tidak akurat terhadap Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta lagu “Lagi Syantik” sebenarnya. Pencantuman nama tersebut juga penting untuk menghindari klaim dari pihak lain yang mengaku sebagai pencipta asli.
Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman.  Hakim  berwenang  untuk  menerima,  memeriksa,  dan  memutuskan  suatu perkara dalam persidangan dengan jujur, adil, dan tidak memihak sehingga akan tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi, hakim juga tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, atau kekhilafan dalam menjalankan tugasnya. Terkadang muncul permasalahan ketika hakim memiliki perbedaan penafsiran atau interpretasi terhadap permasalahan yang serupa  sehingga  menyebabkan  terjadinya  disparitas.  Disparitas  didefinisikan  sebagai marked difference in quantity or quality between two things or among many things yang apabila  diterjemahkan  berarti  perbedaan  yang  mencolok  dalam  kuantitas  atau  kualitas antara  dua  hal  atau  banyak  hal  (Black,  1979).  Dalam  disparitas  putusan  hakim,  terjadi perbedaan di antara dua atau lebih putusan yang tidak hanya sekedar perbedaan sanksi, tetapi juga terkait pada perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan konsep hukum.
Adanya disparitas putusan akan menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat  sebagai  pencari  keadilan.  Padahal,  setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di h adapan hukum.”
Terkait  dengan  kasus,  faktor  utama  terjadinya  disparitas  atas  Putusan  Kasasi  dan Putusan  Peninjauan  Kembali  tersebut  adalah  pada  hakim.  Melalui  Putusan  Peninjauan Kembali,  Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali  membatalkan  Putusan  Kasasi.  Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengatakan bahwa judex juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penulis  melihat  bahwa  Majelis  Hakim  Kasasi  telah  lalai,  kurang  hati-hati,  keliru,  dan melakukan kekhilafan dalam memeriksa, menganalisis, mengkaji, mempertimbangkan, dan memutus sengketa pelanggaran hak cipta atas cover lagu “Lagi Syantik” tersebut. Maje lis Hakim  Kasasi  tidak  mempertimbangkan  dan  memandang  mengenai  aspek  hak  dan  izin pada pertimbangannya, dan lebih menitikberatkan kepada aspek royalti. Padahal, hak dan izin  merupakan  hak  fundamental  yang  melekat  kepada  diri  Pihak  Nagaswara  dan  tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun. Di sini, Majelis Hakim Kasasi keliru dan khilaf dalam menilai bahwa Pihak Gen Halilintar yang melakukan hak ekonomi atas lagu “Lagi Syantik” tanpa  adanya  hak  dan  izin  telah  melanggar  hak  ekonomi  dan  hak  moral  dari  Pihak Nagaswara.
Sebagaimana disampaikan Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Melalui Teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat  bahwa  hukum  tampil  di  depan  untuk  mengantisipasi  perubahan, menunjukkan arah, dan memberi jalan pembangunan (Imamulhadi, 2017). Oleh karenanya,
hukum bersifat antisipatoris dan harus mampu untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin datang di kemudian hari. Sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia menyatakan bahwa hukum selayaknya teknologi harus berada di depan untuk membangun sistem ekonomi, infrastruktur digital nasional dan infrastruktur pendukung, serta kelembagaan lainnya dalam rangka antisipasi masifnya  teknologi  digital  (Ramli  dkk,  2022).  Teori  ini  merekonstruksi  Teori  Hukum Pembangunan  dengan  memasukkan  unsur  transformasi  digital,  sehingga  hukum  dapat berperan sebagai sarana pembaharuan dalam transformasi global.
Kembali  kepada  kasus,  Majelis  Hakim  melakukan  “penyesuaian”  hukum  untuk menyelaraskan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dengan  perkembangan  dan tuntutan zaman. Dalam pertimbangan dan putusan atas sengketa cover lagu “Lagi Syantik” ini, Majelis Hakim melakukan penafsiran atas UUHC untuk memberikan kepastian hukum bagi Pihak Nagaswara dan Pihak Gen Halilintar mengingat UUHC belum mengatur secara tegas  dan  spesifik  terkait  hak  cipta  digital.  Dengan  dilakukannya  penafsiran  tersebut, perlindungan  hukum  atas  karya  cipta  lagu  “Lagi  Syantik”  dengan  bentuk  digita l  atau elektronik  ini  dapat  terakomodir.  Selain  itu,  walaupun  media  digital  atau  internet  tidak termasuk  ke  dalam  bentuk-bentuk  layanan  publik  yang  bersifat  komersial  sebagaimana diatur  melalui  Pasal  3  ayat  (2)  PP  56/2021,  Majelis  Hakim  menyesuaikannya  dengan perkembangan  zaman  dan  berpendapat  bahwa  penyebarluasan  video cover lagu  “Lagi Syantik” oleh Pihak Gen Halilintar melalui media digital berupa YouTube yang kemudian memasang adsense melalui penayangan iklan juga merupakan suatu bentuk komersialisasi termasuk di dalamnya juga YouTube dianggap sebagai bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Hal tersebut sejalan dengan peran hakim untuk menciptakan hukum, melakukan terobosan  hukum,  dan  mengisi  kekosongan  hukum  melalui  putusannya  sebagai  bentuk jalan keluar untuk mengatasi kekosongan hukum sehingga tidak terjadi hambatan dalam memutus suatu perkara yang belum cukup atau belum mampu diatur oleh undang-undang di era digitalisasi yang sangat pesat ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  dalam  bab-bab  sebelumnya,  Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penulis  berpendapat  bahwa  penggunaan  Pasal  98  UUHC  sebagai  pertimbangan hakim kurang tepat. Dengan dituliskannya “Pasal 98 UUHC”, mengisyaratkan bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUHC. Padahal, dalam perkara ini ketentuan Pasal 98 ayat (2) UUHC tidak terpenuhi dan tidak relevan untuk digunakan. Pasal yang paling
tepat untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 98 ayat (1) UUHC. Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC berkaitan dengan hak integritas ( right of integrity).
2. Penulis  berpendapat  bahwa  seharusnya  Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali menggunakan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  UUHC  dalam  pertimbangan  hukumnya. Dikarenakan keputusan Pihak Gen Halilintar untuk tidak mencantumkan nama Yogi RPH  dan  Donall  merupakan  pelanggaran  hak  moral  mengingat  Pihak  Nagaswara menyatakan  keberatannya.  Hak  untuk  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan nama  pada  konten  tersebut  merupakan  hak  dari  Yogi  RPH  dan  Donall  sebagai pencipta, bukan berada di tangan Pihak Gen Halilintar selaku pelaku cover lagu. Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC ini berkaitan dengan hak atribusi ( right of paternity). Penulis berpendapat  bahwa  alasan  terjadinya  disparitas  dikarenakan  terdapat  perbedaan pandangan  Majelis  Hakim  Kasasi  dan  Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali  dalam mempertimbangkan  terjadi  atau  tidaknya  pelanggaran  hak  cipta.  Disparitas menimbulkan ketidakpastian hukum. Terkait dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia, Majelis Hakim melakukan “penyesuaian” hukum terkait hak cipta digital.

## REFERENSI
Ahmad  M.  Ramli  dan  Tasya  Safiranita  Ramli, Hukum  sebagai  Infrastruktur  Transformasi Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2022.
Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia”, Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Vol. 41, No. 3, 2012.
Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary  Fifth  Edition ,  Minnesota:  West  Publishing Company, 1979.
Imamulhadi, Ikhtisar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017.
Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, Disparitas  Putusan  Hakim:  Identifikasi  dan  Implikasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
Mahkamah  Ko nstitusi  Republik  Indonesia,  “Peran  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  dan Keadilan”, diakses melalui https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2 pada  16  April 2023 pukul 11.17 WIB.
Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung: Unpad Press, 2016.
Muhamad Amirulloh ( et.al ), “Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Guru dan  Siswa  SMKN  4  Kuningan  Jawa  Barat”, Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 2, 2022.
Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “Partisipasi Siswa dan Guru SMAN 13
Band ung dalam Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2023.
Tasya  Safiranita  Ramli  ( et.al),  Hak  Cipta  dalam  Perspektif  Cyber  Law,  Bandung:  Refika Aditama, 2023.
Sartika  Nanda  Lestari,  “Perlindungan  Hak  Moral  Pencipta  di  Era  Digital  di  Indonesia”,
Diponegoro Law Review, Vol. 4, No. 3, 2019.
Talitha Nuroini Ahdianitasary, “Tolok Ukur Pelanggaran Hak Integritas Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya Fotografi, Lukisan, dan Gambar”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019.
Tasya  Safiranita  Ramli  ( et.al ),  “The  Protection  of  Content  in  Media  Over  the  Top  and Telecommunication Network in Indonesia Copyright Law Perspective”, NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management, Vol. 8, No. 2, 2019.
Tasya  Safiranita  Ramli  ( et.al ),  “Aspek  Hukum  atas  Konten  Hak  Cipta  Dikaitkan  dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2020.
Tasya Safiranita Ramli ( et.al ), “Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia”, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 26, No. 6, 2021.
Peraturan Perundang-Undangan
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1928.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.