Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 1, January 2020: 39 - 58 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 8 Agustus 2019 | Reviewed: 16 Oktober 2019 | Accepted: 15 Desember 2019

## PERLUASAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI
Oktavani Yenny 1

## Abstract
Becoming one of the  materials  inside the fifth amendment of Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (The 1945  Constitution of Republic Indonesia), Constitutional Court authority now has become one of the essential concerns given that the function as "the guardian of  the  constitution"  it  became  crucial  in  the  protection  of  the  constitutional  rights  of  citizens. Along with times, violations of citizens constitutional rights are no longer based solely on legal norms, but violations committed against the application of norms by state institutions or public bureaucratic institutions (Constitutional Complaint). In addition, the need for institutions that deal with  constitutional  questions  over  the  existence  of  a  legal  norms  whose    constitutionality  is doubtful (Constitutional Question) as well as the authority of the Judicial Review carried out by institutions holding judicial power, called the Supreme Court and the Constitutional Court, led to a dualism of Judicial Review which turned out to be vulnerable to presenting legal issues. The methodology  used  in  this  study  is  normative  juridical  with  a  qualitative  approach  and  using literatures.  From  the  results  of  this  study  it  was  concluded  that  the  need  for  additional  of Constitutional  Complaint  and  Constitutional  Question  authority  as  the  authority  of  the Constitutional Court as well as a one-stop Judicial Review system in the Constitutional Court became very important carrying out its function as a guardian of the Constitution.

## Keywords: authority; constitutional court; guardian of the constitution

## Abstrak
Menjadi salah satu materi dalam Amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  kini  menjadi  salah  satu  perhatian penting karena mengingat fungsinya sebagai “the guardian of the constitusion” menjadi krusial dalam  perlindungan  terhadap  hak-hak  konstitusional  warga  negara.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  pelanggaran  hak-hak  konstitusional  warga  negara  tidak  lagi  hanya berdasarkan  pada  norma  hukum,  namun  pelanggaran  yang  dilakukan  atas  penerapan  suatu norma oleh  lembaga  negara atau lembaga  birokrasi publik (Constitutional  Complaint).  Selain itu, perlunya lembaga yang menangani pertanyaan-pertanyaan konstitusional atas keberadaan suatu  norma  hukum  yang  diragukan  konstitusionalitasnya  (Constitutional  Question)  serta kewenangan Judicial Review yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan dualisme Judicial Review yang ternyata rentan menghadirkan persoalan hukum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlunya penambahan kewenangan  Constitutional Complaint dan Constitutional Question sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi serta sistem satu  atap  Judicial  Review  di  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  sangat  penting  sebagai  bentuk pelaksanaan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi.

## Kata Kunci : kewenangan; mahkamah konstitusi; pengawal konstitusi
1 Staff  Hubungan  Masyarakat  dan  Kerja  sama  Pusat  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum,  Universitas Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan  Barat,  Indonesia,  email: oktavani.yenny@gmail.com, Tel./Fax. 08976589324.
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020

## I. Pendahuluan
Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga baru yang  dibentuk  perubahan Ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Terlahir sebagai anak kandung reformasi,
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memiliki empat  wewenang  dan  satu  kewajiban berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD  NRI  Tahun  1945.  Ide  yang melatarbelakangi  lahirnya  Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara simplifistik (sederhana),  menurut  Jimly  Asshiddiqie berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian Undang-Undang  yang  dikaitkan  dengan kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam sejarah  awal  pembentukan  negara Indonesia. 2
Perjalanan  Mahkamah  Konstitusi sejak  hari  kelahirannya  yaitu  13 Agustus 2003 telah memberikan
nuansa  tersendiri  bagi  kehidupan ketatanegaraan  di  negeri  ini.  Dalam menjalankan tugas
dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berusaha  mengawal  Konstitusi  agar dapat  terlaksana  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Putusan- putusan  yang  dilahirkan  Mahkamah Konstitusi  diharapkan  tidak  hanya dapat memenuhi rasa keadilan, namun
2 Jimly Asshiddiqie. 2004. “ Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan ”, dalam Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Menjaga Denyut
Konstitusi” , Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 4.
juga  dapat  bermanfaat    bagi  bangsa dan negara. 3
Sejak  berdiri  pada  2003  hingga akhir 2018, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan  tiga  kewenangannya, yakni kewenangan melakukan
pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara
(SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan  umum  (PHPU).  Sedangkan dua kewenangan  lainnya,  hingga  detik ini  belum  pernah  dilakukan.  Yakni kewenangan  memutus  pembubaran partai  politik  dan  memberikan  putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil  presiden  dalam  masa jabatannya.  Kedua  kewenangan  ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke
Mahkamah Konstitusi terkait dua perkara ini. Kemudian dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga mengemban kewenangan  untuk  mengadili  perkara Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala Daerah  (PHP  Kepala  Daerah).  Namun sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada Mei 2014,
kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili PHP Kepala Daerah sifatnya
3 Mahkamah Konstitusi. 2018. Laporan Kinerja Mahkamah  Konstitusi  Tahun  2018.  Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, hlm. vii.
hanya  sementara  hingga  terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani  perkara  perselisihan  hasil pilkada. 4
Disamping  baiknya  kewenangan yang  sudah  dimiliki  oleh  Mahkamah Konstitusi,  nyatanya  masih  ditemukan hak-hak  warga  negara  yang  belum terakomodir dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan  terjadinya  pelanggaran konstitusional  terhadap  hak  warga negara namun belum adanya mekanisme  peradilan  yang  dapat menanganinya serta terdapatnya suatu keraguan  terhadap  konstitutionalitas suatu  undang-undang  yang  menjadi dasar  hakim  dalam  mengadili  suatu perkara.  Istilah  yang  dikenal  oleh beberapa  negara  untuk  menjelaskan hal tersebut yakni Constitutional Complaint dan Constitutional Question . Constitutional  Complaint adalah salah satu upaya hukum untuk
menjamin agar proses-proses penyelenggaraan  negara,  baik  dalam proses
pembuatan perundang- undangan,  proses  administrasi  negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak  konstitusional  warga  negara. 5
Dalam perkembangannya
4 Ibid
5 Slamet Riyanto ,  “Perlindungan  Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme Constitutional  Complaint  melalui  Mahkamah Konstitusi” , http;//riyants.wordpress.com/, diakses pada tanggal 16 Maret 2020
6 Mahkamah Konstitusi. Menggagas
Constitutonal  Complaint di  Indonesia, Jakarta:
Constitutional  Complaint adalah  suatu upaya  hukum  untuk  menjamin  tidak dilanggarnya  hak  konstitusional  warga negara oleh seluruh kebijakan pemerintah maupun putusan peradilan. 6 Sedangkan Constitutional Question adalah  merujuk  pada  suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang
dimana  seorang  hakim  yang  sedang mengadili  suatu  perkara  menilai  atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang  yang  berlaku  untuk perkara itu, maka ia dapat mengajukan
“pertanyaan konstitusional” ke
Mahkamah Konstitusi (mengenai konstitusional tidaknya undang-undang tersebut). 7 Mahkamah Konstitusi hanya memutus  persoalan  konstitusionalitas undang-undang  itu,  bukan  memutus kasus  itu  sendiri,  namun  selama
Mahkamah
Konstitusi belum
menyatakan  putusannya,  pemeriksaan terhadap kasus tersebut dihentikan. 8 Namun yang menjadi permasalahannya  saat  ini  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  belum memiliki kewenangan
dalam menangani Constitutional  Complaint dan Constitutional  Question. Padahal
Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ,  hlm 11.
7 I  Dewa  Gede  Palguna.  2010. Constitutional Question:  Latar  Belakang  dan  Praktik  di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar
Grafika, hlm. 22.
8 Ibid
Constitutional Complaint dan
Constitutional Question sudah menjadi hal  urgen  yang  perlu  ditangani.  Selain itu, Judicial Review yang saat ini masih berada  pada  dua  lembaga  yang berbeda  yakni  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah
Konstitusi berpotensi menghadirnya  permasalahan  hukum. Hal  ini  dibuktikan  dengan  terdapatnya putusan yang berbeda antara
Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi. Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang
Larangan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan  Umum  Anggota  DPD  dan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 65/P/HUM/2018  yang  mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum  Partai  Hanura  Oesman  Sapta Odang  (OSO)  yang  melakukan  uji materi  terkait  Peraturan  KPU  (PKPU) Nomor  26  Tahun  2018  yang  memuat
larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dikeluarkannya  dua  putusan  yang berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  justru menimbulkan  kebingungan  bagi  KPU yang  akan  menyelenggarakan  Pemilu harus  mengikuti  putusan  Mahkamah Agung atau Putusan Mahkamah Konstitusi.
9 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2001. “Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat)”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.
Berdasarkan  uraian  singkat  di atas maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut: (1) Apa Urgensi Pengaturan
Constitutional Complaint dan Constitutional  Question serta sistem satu atap Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal  Konstitusi?  (2)  Bagaimana Metode untuk memberikan
kewenangan Constitutional  Complaint, Constitutional  Question  dan  Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi?

## II.  Metode
Tulisan yang berjudul Restrukturisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal  Konstitusi  ini  didasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto pendekatan  yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder  sebagai  bahan dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 9
Dalam  penelitian  kali  ini,  penulis akan menganalisis kasus yang dibahas dengan memperhatikan peraturan- peraturan yang berlaku, literatur-
literatur  terkait  dan  bahan  hukum sekunder lainnya yang mendukung dan sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti.
III.  Analisis dan Pembahasan A. Urgensi Pengaturan Constitutional Complaint dan Constitutional  Question  Melalui Mahkamah Konstitusi serta sistem  satu  atap  Judicial  Review di Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya hadirnya Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia merupakan  wujud  negara  Indonesia semakin  menyadari  akan  pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hal inipun kemudian tercermin dengan Mahkamah Konstitusi yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung  hak  konstitusional  warga negara.  Dalam  hal  kewenangannya mengadili  perkara  pengujian  undang- undang,  Mahkamah  Konstitusi  telah meregistrasi  sebanyak  1.966  perkara dan  telah  mengeluarkan  sebanyak 1.266 putusan. 10 Semakin tingginya jumlah permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi berdampak pada berbagai macam peristiwa ketatanegaraan yang tidak
terselesaikan,  telah  mampu  dijawab oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui
10 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,
2019, “Rekapitulasi  Perkara”,  Serial  Online ,
(Cited,  2020,  Maret,15),  Available  from:  URL
putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai “pemecah kebuntuan”  ketatanegaraan  tentu  saja tidak selalu didukung oleh masyarakat.
Pro  dan  kontra  selalu  melengkapi hadirnya putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di negeri ini.
Tingginya  jumlah  permohonan yang  masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi tidak  serta  merta  dapat  sepenuhnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini  dikerenakan  terjadinya  beberapa kasus  yang  merupakan  pelanggaran terhadap  hak  konstitusional  warga negara  namun  tidak  dapat  ditangani oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena belum  adanya  kewenangan  yang dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi untuk  menanganinya.  Padahal  bila melihat  jumlah  permohonan  yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan permohonan Constitutional
Complaint dan Constututional Question , jumlahnya menunjukan urgensi perlunya Mahkamah Konstitusi untuk menangani permohonan- permohonan tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelusuran Pan  Mohamad  Faiz  terhadap  surat maupun  permohonan  yang  diterima oleh Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi  selama  tahun  2005,  ada  48 surat ataupun permohonan yang dapat
http://www.mkri.id/index.php?page=web.Rek apPUU&Menu=4.
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
dikategorikan sebagai bentuk
Constitutional  Complaint .  Jumlah  itu tiga  kali  lipat  jumlah  permohonan Judicial  Review yang  masuk  ke Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama.    Artinya,  jumlah  tersebut setidaknya  menunjukkan  kebutuhan warga  negara  untuk  menyalurkan Constitutional Complaint dalam rangka
mempertahankan
hak konstitusionalnya  menjadi  penting  dan mendesak. Beberapa contoh kasus tersebut, yaitu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah
Indonesia  (JAI)  di  propinsi  Jawa Timur. 11 Secara  konstitusional,  negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 12 Sehingga Surat Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  itu melanggar hak kebebasan
berkeyakinan termasuk kebebasan beribadat sesuai keyakinannya. Kasus lainnya, seperti dikemukakan oleh Mantan Ketua Mahkamah  Konstitusi  Mahfud  MD, adalah  putusan  peninjauan  kembali kasus  pembunuhan  aktivis  Hak  Asasi Manusia  Munir  Said  Thalib  dengan
11 Moh.  Mahfud  MD.  2010. “Konstitusi  dan Hukum  dalam  Kontroversi  Isu” ,  Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 286-287.
terpidana Pollycarpus. 13
Mahfud menilai,  putusan  peninjauan  kembali yang  menghukum  Pollycarpus  keliru karena  peninjauan  kembali  diajukan jaksa  penuntut  umum  setelah  proses kasasi Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus. Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana, Pasal  263  ayat  (1),  disebutkan, “Terhadap  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari  segala  tuntutan  hukum,  terpidana atau  ahli  warisnya  dapat  mengajukan peninjauan  kembali  ke  Mahkamah Agung.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka  hanya  terdakwa  atau  ahli warisnya  yang  berhak  mengajukan peninjauan  kembali.  Namun  dalam kasus  Pollycarpus,  jaksa  penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga  Pollycarpus  merasa  divonis dengan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum. Hal ini merupakan bentuk  pelanggaran  terhadap  hak konstitusional warga negara, dan dapat ditangani bilamana tersedia
mekanisme  pengaduan  konstitusional atau Constitutional Complaint. Tidak
hanya kasus-kasus tersebut yang menjadi perhatian
12 Pasal  29  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
13 Op.cit ., hlm. 288.
penting  akan  perlunya  mekanisme Constitutional Complaint.
Terdapat beberapa  perkara  yang  mendapat perhatian  luas  yang  diperiksa  dan diputus  oleh  Mahkamah  Konstitusi, antara  lain:  pertama,  Perkara  Nomor 016/PUU-I/2003 yang merupakan permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang  diajukan  oleh  Main  Bin  Rinan.
Mahkamah  dalam  Amar  Putusannya menyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Kedua,  Perkara  Nomor  061/PUU- II/2004  yang  merupakan  permohonan pembatalan  dua  Putusan  Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan yang diajukan oleh CDR. H.R.  Prabowo  Surjono.  Dalam  Amar Putusannya  Mahkamah  berpendapat bahwa  permohonan  tersebut  tidak dapat diterima. 14
Ketiga, Perkara Nomor 004/PUU- III/2005 dengan pokok perkara
Pegujian  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman  Bab  VI  Pasal  36  ayat  (1), (2),  dan  (3)  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945. Permohonan diajukan oleh Melur Lubis  Yang  dalam  permohonannya
14 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, 2019, “Putusan  Mahkamah  Konstitusi” ,  Serial Online, (Cited, 2020, Maret,15), Available from: URL:
http://www.https://mkri.id/index.php?page=web .Putusan&id=1&kat=1&cari.
tersebut  dinyatakan  adanya  dugaan unsur penyuapan dalam putusan
Mahkamah Agung. Dalam Amar
Putusannya,  Mahkamah  berpendapat bahwa  permohonan  pemohon  tidak dapat  diterima.  Keempat,  Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 dengan pokok perkara  Pengujian  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan  terhadap  UUD  NRI  Tahun 1945. Permohonan yang diajukan oleh Dewan  Pimpinan  Pusat  Persatuan Pengusaha  Pelayaran  Rakyat  (DPP PELRA)  yang  dalam  permohonannya menyatakan terjadi penyimpangan penerapan norma undang-undang. Dalam  Amar  Putusannya,  Mahkamah berpendapat  bahwa permohonan tidak dapat diterima. 15 Kelima, Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 dengan pokok
perkara  Pengujian  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Terhadap Undang- Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945. Permohonan yang diajukan oleh Ruyandi M. Hutasoit ini dalam permohonannya  menyatakan  terjadi penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang. Dalam Amar Putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa Permohonan tidak
15 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, 2019, “Putusan  Mahkamah  Konstitusi” ,  Serial Online, (Cited, 2020, Maret,15), Available from:
URL : https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&i d=1&kat=1&cari=013%2FPUU-III%2F2005+
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
dapat  diterima.  Keenam,  Perkara
Nomor 007/PUU-IV/2006
dengan pokok  perkara  Pengujian  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi  Yudisial  terhadap  UUD  NRI Tahun  1945.  Permohonan  diajukan oleh  F.X.  Cahyo  Baroto  yang  dalam permohonannya  menyatakan  terdapat ketidakpastian  penanganan  perkara  di peradilan  umum  dan  dugaan  adanya unsur penyuapan. Dalam Amar Putusannya,  Mahkamah  menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. 16
Ketujuh, Perkara Nomor 1/SKLN- VI/2008  (laporan  temuan  pelanggaran pemilihan  kepala  daerah  yang  tidak ditindaklanjuti) dan Kedelapan, Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 (kriminalisasi pimpinan KPK). 17
Melihat  subtansi  permohonan pemohon  tersebut  secara  garis  besar merupakan perkara Constitutional
Complaint. Permasalahan dalam perkara  tersebut  antara  lain  mengenai
16 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, 2019,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi”,  Serial Online, (Cited, 2020, Maret,16), Available from: URL
: https://mkri.id/index.php?page=web.putusan&i d=1&kat=1
17 Farid  Ibrahim  , Penambahan  Kewenangan Pengaduan  Konstitusional  (  constitutional complaint  )  Terhadap  Mahkamah  Konstitusi
Sebagai Bentuk Penegakan Hak-Hak Konstitusional,
https://Penambahan_Kewenangan_Pengadu
implementasi
undang-undang, kebijakan  pemerintah  yang  melanggar hak  konstitusional,  putusan  peradilan umum yang saling bertentangan,
dugaan penyimpangan dalam penegakan  hukum  hingga  kelalaian pemerintah  dalam   penyusunan  Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden  yang  mana  hal-hal  tersebut merupakan beberapa Perkara Pengujian Undang-undang di Mahkamah  Konstitusi  yang  secara substansi  lebih  ke  arah Constitutional Complaint.
Beralih  dari  kasus-kasus  yang merupakan bentuk Constitutional Complaint ,  kewenangan Constitutional Question menjadi  kewenangan  yang tidak  kalah  pentingnya  untuk  dimiliki oleh  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia. Hal  ini  dibuktikan  dengan  kasus  Egi Sudjana  atau  Zinal  Maarif  yang diajukan ke pengadilan dengan
dakwaan  mencemarkan  nama  baik presiden yang menimbulkan kontroversi karena ada yang mempersoalkan  bahwa  pasal-pasal KUHP  yang  dijadikan  dasar  dakwaan itu adalah inkonstitusional. 18
an_Konstitusional_Constitutional_Complaint_ Terhadap_Mahkamah_Konstitusi_Sebagai_B entuk_Penegakan_HakHak_Konstitusional_A dditional_Constitutional_Complaint_To_Cons titutional_Court_As_Form_Of_Enforcement_ Of_Constitutional_Rights_, diakses pada tanggal 16 Maret  2020.
18 Asmaeny  Azis  dan  Izlindawati,  2018, “Constitutional  Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum”, Jakarta, hal.
Akan  tetapi,  karena  Mahkamah Konstitusi  tidak  berwenang  untuk menangani Constitutional  Question dalam perkara ini, maka kasus tersebut diputus tanpa mempersoalkan konstitusionalitas  pasal-pasal  KUHP tersebut. 19 Padahal Mahkamah
Konstitusi  dalam  Putusannya  Nomor
013-022/PUU-VI/2006 menguraikan terjadinya Constitutional Question sebagai berikut :
“Apabila  seorang  hakim  (di  luar
hakim konstitusi)
meragukan konstitusionalitas  suatu  norma  hukum yang  hendak  diterapkan  dalam  suatu kasus kongkret, maka sebelum memutus kasus dimaksud, hakim yang bersangkutan mengajukan permohonan (pertanyaan) terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi perihal konstitusionalitas norma hukum tadi”.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut menunjukan bahwa penerapan  mekanisme Constitutional Question di Indonesia bukanlah sesuatu  hal  yang  mengada-ada  untuk menciptakan kehidupan ketatanegaraan  yang  progresif  dan berkelanjutan ( Progressive
and Sustainable).
Fakta  empirik  tersebut  timbul karena  adanya  upaya  warga  negara untuk  melakukan  pengaduan  melalui mekanisme Constitutional  Complaint

## dan  pertanyaan  konstitusional  melalui
Constitutional Question kepada Mahkamah  Konstitusi  sebagai  muara perlindungan terhadap
hak konstitusional  warga  negara  yang merupakan  salah  satu  bentuk  dari fungsi  Mahkamah  Konstitusi  sebagai Pengawal Konstitusi ( The Guardian Of The Constitution).
Selain belum terakomodirnya kepentingan  warga  negara  karena belum dimilikinya kewenangan Constitutional Complaint dan Constitutional Question oleh Mahkamah  Konstitusi,  salah  satu  poin mendasar  dari  amandemen  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diadopsinya  dualisme Judicial  Review yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah  Agung  berwenang menguji
peraturan perundang- undangan  dibawah  undang-undang terhadap  undang-undang,  sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang- undang terhadap Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 ternyata rentan menghadirkan persoalan hukum. 20 Mengenai kewenangan
Mahkamah Agung untuk  menguji
20 Antoni  Putra.  2018.  “Dualisme  Pengujian Peraturan Perundang- Undangan”.  Jurnal Legislasi Indonesia”, 15 (2), hlm. 69.
peraturan perundang-undangan dibawah  Undang-Undang  terhadap
Undang-Undang, dapat dikatakan sebagai  upaya  pengujian  legalitas (legal review). Pengujian yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (constitutional  review)
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.  Pertama,  objek  yang  diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dibawah
Undang-Undang (judicial  review  of regulation). Sedangkan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang
(judicial  review  of  law) dilakukan  oleh
Mahkamah Konstitusi. 21
Kedua,  yang  dijadikan  batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah
Undang-Undang, bukan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat  dikatakan  bahwa  pengujian norma  hukum  yang  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  adalah  pengujian legalitas  peraturan (judicial  review  on the  legality  of  regulation), sedangkan pengujian  oleh  Mahkamah  Konstitusi merupakan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang (judicial review on the constitutionality of law) yang terakhir ini biasa  disebut  juga  dengan  istilah pengujian konstitusionalitas atas
21 Jimly  Assiddiqie,  2006, Perkembangan  dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi ,  Jakarta:  Setjen  dan  kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.158.
Undang-Undang (constitutional  review of law). 22
Ketiga, Pengujian yang dilakukan di  Mahkamah  Agung  terkadang  tidak sejalan  dengan  putusan  yang  di lakukan di Mahkamah Konstitusi dengan  artian  bahwa  Undang-Undang yang  diputus  Mahkamah  Konstitusi terkadang masih menjadi polemik oleh Mahkamah Agung baik dari segi waktu dan materi yang diputuskan. 23
Konsistensi  pelaksanaan  juga merupakan  persoalan  penting  untuk mencapai keadilan norma yang berjenjang. Sengketa norma sepertinya tidak bermasalah dalam praktik peradilan, baik pada lembaga Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Akan tetapi, berbeda halnya jika norma hukum yang diberikan  oleh  putusan  pengadilan bertolak belakang.
Persoalan  akan  timbul  apabila pengujian peraturan perundang- undangan  terhadap  undang-undang tengah  berlangsung  di  Mahkamah Agung, sementara undang-undang yang menjadi batu uji juga tengah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD NRI  Tahun  1945,  maka  menjadi  tidak relevan permohonan Judicial Review di Mahkamah Agung tersebut tetap dilaksanakan,  sebab  undang-undang
22 Ibid.
23 Ibid.
yang dijadikan batu uji sudah dinyatakan tidak dapat lagi berlaku. 24
Hal ini dikarenakan selama enam belas  tahun  Mahkamah  Konstitusi berdiri  terdapat  beberapa  putusan berbeda  yang  dikeluarkannya  dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah  Agung.  Dianutnya  sistem dualisme Judicial Review didua lembaga berbeda nyatanya
menimbulkan  dampak  negatif  dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Implikasi  dari  adanya  dualisme Jucial  Review  ini  yakni  terdapat beberapa putusan yang berbeda antara
Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa  contoh kasus tersebut  yakni pada  Tahun  2009,  melalui  Putusan Nomor  15  P/HUM/2009  bertanggal  18 Juni 2009, Mahkamah Agung
menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23  ayat  (1)  dan  (3)  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Nomor  15 Tahun  2009  tentang  Pedoman  Teknis Penetapan  dan  Pengumpulan  Hasil Pemilihan Umum, Tata cara Penetapan Perolehan  Kursi,  Penetapan  Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota  Tahun  2009  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  karena bertentangan  dengan  Pasal  205  ayat
24 Antoni Putra, Ibid , hal.70 25 Ibid.
(4)  dan  Pasal  212  ayat  (3)  UU  Nomor 10 Tahun 2008 (UU 10/2008). 25
Dalam  waktu  tidak  terlalu  lama,
Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan Nomor 110, 111, 112, 113/PUUVII/2009 bertanggal 7 Agustus
2009  menyatakan  Pasal  205  ayat  (4) dan  Pasal  212  ayat  (3)  UU  10/2008 konstitusional  bersyarat.  Kedua  Pasal tersebut  terkait  dengan  mekanisme hukum  dalam  perhitungan  kursi  tahap II. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi mengukuhkan pasal tersebut sepanjang  sesuai  ketentuan  yang ditetapkan Mahkamah
Konstitusi sekaligus  mementahkan  Putusan  MA terkait  pembatalan  penghitungan  kursi tahap  dua.  Tentu  saja  kemudian, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang diberlakukan. 26
Meskipun secara normatif Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung ( a quo badan peradilan dibawahnya) memiliki kewenangan yang  berbeda  satu  sama  lain.  Namun dalam  implementasi  kewenangannya tersebut  seringkali  terdapat  hubungan terkait  batasan-batasan  wewenang, bahkan  sering  terjadi  persinggungan. Misalnya dalam hal pelaksanaan putusan  Mahkamah  Konstitusi,  pada beberapa  kasus  tidak  diikuti  oleh putusan Mahkamah Agung.
Apabila kewenangan- kewenangan Mahkamah Konstitusi
26 Ibid .
dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan  Mahkamah  Agung  maka menurut  Mahfud  MD  tampak  ada persilangan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi  mengadili  konflik  peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili  konflik  (sengketa)  antar orang  atau  lembaga  yang  bersifat konkret.  Ada  pun  Mahkamah  Agung juga mengadili konflik (sengketa) antar orang  atau  lembaga  yang  bersifat konkret  sekaligus  mengadili  konflik antar peraturan yang bersifat abstrak. 27
Dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan  misalnya.  Disini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan perundang- undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena
keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian
tetapi dengan tingkatan yang
berbeda. 28
Diantara Putusan Mahkamah
Konstitusi  yang  tidak  diikuti  secara serta  merta  oleh  Mahkamah  Agung semisal tentang
eksistensi konstitusionalitas  pidana  mati,  sifat melawan  hukum  materiil  pada  tindak
27 Moh.  Mahfud  MD .  2014.  “Titik  Singgung wewenang  antara  MA  dan  MK”.  Makalah Seminar  tentang  Titik  Singgung  Wewenang Antara  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah
Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah  Agung  RI,  Jakarta,  13  November, hlm. 8.
pidana korupsi, tidak sah dan mengikat ancaman pidana pasal 76 dan Pasal 79
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 tentang Praktek Kedokteran, Peninjauan  Kembali  perkara  pidana yang dapat berkali-kali, dan lain-lain. Fenomena praktek peradilan dimana  tidak  terlaksanakannya  atau tidak  diikutinya  putusan  Mahkamah Konstitusi  oleh  Mahkamah  Agung  ini menimbulkan  sebuah  asumsi  bahwa meskipun  sifat  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  final  dan  mengikat secara  umum  ( erga  omnes )  serta setara dengan undang-undang ( negatif legislator ),  ternyata  tidak  serta  merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 29
Secara asas, Hakim pada
Mahkamah  Agung  dan  peradilan  di bawahnya  bukanlah  corong  undang- undang, karenanya memiliki kewenangan  melakukan  penafsiran terhadap  undang-undang  (pun  juga terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi)  untuk  diterapkan  terhadap perkara  yang  ditanganinya.  Apalagi dalam  konteks law  in  konkreto ,  para Hakim  pada  Mahkamah  Agung  dan peradilan di bawahnyalah yang menerapkan dan 28 Ibid, hal.9 29 Budi Suhariyanto. 2016. Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh  Mahkamah  Agung,  Jakarta:  Pusat
Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan Peradilan MA-RI, hlm. 173-174.
mengkontekstualisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan  kasus  dan  fakta  perkara  yang ditanganinya.
Untuk  itu,  melihat  terdapatnya kekurangan  dengan  penerapan  sistem dualisme  Judicial  Review ini,  maka Kewenangan Judicial Review lebih baik bila  sepenuhnya  berada  di  Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah
Agung  hanya  fokus  mengadili  perkara yang berkaitan dengan keadilan individu  dan/atau  badan  hukum  yang bersifat konkrit.
Berdasarkan  pemaparan  yang
penulis sampaikan di atas,
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berbunyi  “  Mahkamah  Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat  final  untuk  menguji  undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum”,  nyatanya  belum  mampu mengakomodir  hak-hak  warga  negara karena  masih  terdapat  hal-hal  yang belum menjadi kewenangan Mahkamah  Konstitusi  namun  telah
menjadi  hal  yang  urgen  dan  perlu ditangani.
B. Metode Untuk Memberikan Kewenangan Constitutional Complaint, Constitutional Question  dan  Judicial  Review Kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan  penjelasan  tentang urgensi Constitutional Complaint, Constitutional  Question serta  sistem
satu  atap Judicial  Review ,  maka  perlu
diketahui bagaimana mekanisme penyelesaian Constitutional  Complaint dan Constitutional Question yang akan menjadi  salah  satu  kewenangan  dari Mahkamah  Konstitusi  dan  perluasan kewenangan Judicial  Review hanya  di
Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan  tersebut  dapat  dilakukan dengan cara yakni : 1.  Penambahan Terbatas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dengan Mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 Aplikasi suatu konsep baru pada dasarnya harus disertai dengan melakukan  adaptasi  terlebih  dahulu terhadap suatu sistem yang sudah ada. Hal  tersebut  sangat  penting  karena dikhawatirkan  apabila  aplikasi  konsep tanpa  suatu  adaptasi  justru  dapat menimbulkan  ketidakstabilan  sistem asli yang sudah ada.
Begitu juga dengan wacana akan diterapkannya  konsep Constitutional Complaint dan Constitutional  Question kedalam  salah  satu  bagian  sistem
hukum di Indonesia serta akan diberlakukannya  sistem  satu  atap dalam Judicial  Review yang  menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Sistem  hukum  yang  dimaksud adalah  suatu  sistem  yang  sudah  ada terlebih dahulu diranah hukum Indonesia dimana dalam hal ini sistem tersebut  mendapatkan  pengaruh  yang cukup  signifikan  apabila  nantinya diterapkan Constitutional  Complaint dan Constitutional  Question serta sistem  satu  atap Judicial  Review di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  Penjelasan  yang telah  penulis  paparan  sebelumnya,
maka penting kemudian untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme untuk meletakan kewenangan ini kepada  Mahkamah  Konstitusi  dengan kewenangannya  yang  telah  diatur secara limitatif didalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara  formal,  tidak  mungkin untuk  memberi  kewenangan  kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  untuk  mengadili  perkara Constitutional Complaint dan Constitutional Question tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan untuk melakukan
30 I  Dewa  Gede  Palguna.,  2013, Pengaduan Konstitusional  (  Constitutional  Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran hak-hak
perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya tidak mudah secara politis tetapi juga secara prosedural. 30
Pertanyaannya kemudian, mungkinkah  kewenangan  akan  tetap diberikan  ke  Mahkamah  Konstitusi? Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut maka perlu kita ketahui bersama bahwa sulitnya  perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sebelumnya  dikarenakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirasakan telah mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan warga
negara.
Namun,  seiring  perkembangan zaman,  hal-hal  yang  terdapat  didalam pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  tersebut  dirasa  perlahan  sudah mulai  ketinggalan  zaman,  maka  untuk menanggapi  hal  tersebut  beberapa tahun  belakangan  ini  MPR  mengkaji mengenai  Perubahan  kelima  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak pasal-pasal yang
terdapat  di  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang nyatanya perlu untuk diamandemen agar lebih komprehensif
Konstitusional  Warga  Negara ,  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 594.
dan mengakomodir hal-hal yang kemudian  akan  dijabarkan  lebih  lanjut dengan Undang-Undang.
Melihat hal tersebut, maka penulis mengusulkan bahwa salah satu materi  perubahan  dalam  amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 nanti juga memuat mengenai penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diatur didalam Pasal  24  C  Ayat  (1)  yang  menurut penulis  lebih  ideal  bila  berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  Undang-Undang  dan Peraturan Perundang-Undangan dibawah  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  dan  atau  Undang- Undang  Dasar,  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran  partai  politik,  memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum dan mengadili perkara Constitutional Complaint dan
Constitutional Question ”.
Selain  Pasal  24  C  Ayat  (1)  yang akan  diubah,  maka  konsekuensi  logis dengan  sistem  satu  atap Judicial Review di  Mahkamah  Konstitusi,  ialah kewenangan yang dimiliki oleh
Mahkamah Agung juga perlu dilakukan perubahan.  Didalam  Pasal  24  A  Ayat (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang
berbunyi
“Mahkamah Agung
berwenang  mengadili  pada  tingkat kasasi,  menguji  peraturan  perundang- undangan  dibawah  undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai  wewenang  lainnya  yang diberikan  oleh  undang- undang.”  Maka dengan  adanya  perubahan  sistem dualisme Judicial  Review menjadi sistem satu atap di Mahkamah Konstitusi,  kewenangan  Mahkamah Agung yang diatur didalam Pasal 24 A Ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  akan berubah  menjadi  “Mahkamah  Agung berwenang  mengadili  pada  tingkat kasasi  dan  mempunyai  wewenang lainnya  yang  diberikan  oleh  undang- undang”  sehingga  Mahkamah  Agung tidak lagi berwenangan dalam menangani Judicial  Review melainkan menangangi  hal-hal  konkret  yang berkaitan  dengan  keadilan  individu dan/atau badan hukum.
Hadirnya  amandemen  kelima UUD  NRI  Tahun  1945  maka  akan sangat dimungkinkan untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Constitutional Complaint dan Constitutional Question serta pemberlakuan sistem satu atap Judicial Review di  Mahkamah  Konstitusi  untuk menjawab dan mengatasi permasalahan  yang  telah  dialami  oleh warga negara Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
2.  Penambahan kewenangan Penyelesaian Constitutional Complaint dan Constitutional Question  serta  sistem  satu  atap Judicial  Review  di  Mahkamah Konstitusi. Telah diuraikan sebelumnya,
salah satu konsep ideal untuk memperluas  kewenangan  Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Constitutional Complaint dan Constitutional Question serta
penerapan  sistem  satu  atap Judicial Review di Mahkamah Konstitusi adalah melalui  amademen  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Implikasi dari dilakukannya amandemen  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  adalah  perlu  dilakukannya  revisi terhadap  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi  dan
Penghapusan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Dengan  demikian,  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  yang  diatur didalam  Pasal  10  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama dan  terakhir  yang  putusannya bersifat final untuk: a.  Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.  Memutus sengketa kewenangan  lembaga  negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c.  Memutus  pembubaran  partai politik; dan
d.  Memutus  perselisihan  tentang hasil pemilihan umum.
Bertambahnya kewenangan Mahkamah  Konstitusi  untuk  mengadili perkara yang berkaitan dengan Constitutional Complaint dan Constitutional  Question serta  sistem satu  atap Jucial  Review di  Mahkamah
Konstitusi, maka
kewenangan Mahkamah  Konstitusi  yang  diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) tersebut akan berubah menjadi :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk:
a.  Menguji Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan
dibawah  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  dan  atau  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Memutus  sengketa  kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.  Memutus pembubaran partai politik;
Memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum; dan
d.  Mengadili  perkara Constitutional Complaint dan Constitutional Question. Berubahnya kewenangan
Mahkamah Konstitusi didalam  Undang Undang  Mahkamah  Konstitusi,  maka hal ini berimplikasi perlunya penegasan kewenangan  Mahkamah  Agung  yang tidak  lagi  mencakup  kewenangan dalam melakukan Judicial Review . Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghapus Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang  Mahkamah  Agung  yang berbunyi :
(1.)  Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan  di  bawah  ini Undang-undang (2.)  Mahkamah Agung berwenang menyatakan  tidak  sah  semua peraturan perundang-undangan dari  tingkat  yang  lebih  rendah daripada Undang-undang atasalasan  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3.)  Putusan  tentang  pernyataan  tidak sahnya peraturan perundang- undangan  tersebut  dapat  diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam  tingkat  kasasi.  Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan  segera  oleh  instansi yang bersangkutan.
Penghapusan pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak  lagi  memiliki  kewenangan  dalam menangani Judicial  Review ,  sehingga kewenangan Judicial Review
sepenuhnya  berada  di  Mahkamah
Konstitusi. VI. Penutup Dalam perjalanan sejarah Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, berdirinya  Mahkamah  Konstitusi  sejak tahun  2003  hingga  tahun  2019  telah banyak  memberikan  pengaruh  yang besar  bagi  para  pencari  keadilan. Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi
yang  diatur  didalam  UUD  NRI  Tahun 1945  masih  belum  sepenuhnya  dapat mengakomodir kepentingan- kepentigngan  warga  negara  dalam memperjuangkan hak-hak
konstitusionalnya. Kebutuhan akan
hadirnya  mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional  Question
dalam memperjuangan
hak konstitutional  warga  negara kini  dirasa sudah  sangat  urgen  untuk  segera diatasi.
Selain  itu,  terjadinya  beberapa putusan  berbeda  antara  Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan  dampak  dari  dianutnya sistem  dualisme Judicial  Review yang berdampak
membingungkan masyarakat sudah semestinya menjadi
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
perhatian penting. Mahkamah Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung memiliki kedudukan yang sejajar dengan  kewenangan  berbeda.  Namun dalam  prakteknya  terdapat  hubungan dan  titik  singgung  wewenang  diantara keduanya. Bahkan terkadang berpotensi menimbulkan disharmonisasi penegakan hukum. Sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat  saat  ini,  perlu kiranya untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani
Constitutional
Complaint dan Constitutional  Question
serta  penerapan  sistem  satu  atap
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Bibliografi
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly.  2004. “Setahun Mahkamah  Konstitusi  :  Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan ”,
dalam Refleksi Satu Tahun
Mahkamah  Konstitusi,  Menjaga Denyut Konstitusi , Jakarta:
Konstitusi Press.
.  2006. Perkembangan  dan
Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Aziz,  Asmaeny  dan  Izlindawati.  2018.
Constitutional Complaint dan Constitutional  Question  dalam
Negara Hukum. Jakarta.
Mahkamah  Konstitusi.  2018. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 . Jakarta: Kepaniteraan  dan  Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
. Menggagas  Constititional Complaint  di  Indonesia ,  Jakarta:
Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
MD, Moh. Mahfud. 2010. Konstitusi dan Hukum  dalam  Kontroversi  Isu .
Jakarta: Rajawali Pers. Palguna, I Dewa Gede. 2010. Constitutional  Question:  Latar Belakang  dan  Praktik  di  Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. . 2013. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap  Pelanggaran  hak-hak
Konstitusional  Warga  Negara,
Jakarta: Sinar Grafika .
Soekanto,  Soerjono  &  Sri  Mamudji.
2001. Penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Suhariyanto,  Budi.  2016.  Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI.
Jurnal:
Antoni Putra. 2018. “Dualisme Pengujian  Peraturan  Perundang- Undangan ”. Jurnal Legislasi
Indonesia” , 15 (2).
Makalah:
MD, Moh. Mahfud. 2014. “Titik
Singgung  wewenang  antara  MA
dan  MK ”. Makalah  Seminar tentang Titik Singgung Wewenang  Antara  Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan  Mahkamah  Agung  RI , Jakarta, 13 November . Internet: Asshiddiqie, Jimly, Http://Www.Jimlyschool.Com/Re ad/Analisis/238/Kedudukan- Mahkamah-Konstitusi-Dalam- Struktur-Ketatanegaraan- Indonesia/. Ibrahim, Farid, Penambahan Kewenangan Pengaduan Konstitusional ( constitutional complaint )  Terhadap  Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Penegakan Hak-Hak Konstitusional, https://Penambahan_Kewenanga n_Pengaduan_Konstitusional_C
onstitutional_Complaint_Terhada p_Mahkamah_Konstitusi_Sebag ai_Bentuk_Penegakan_HakHak_
Konstitusional_Additional_Consti tutional_Complaint_To_Constituti onal_Court_As_Form_Of_Enforc ement_Of_Constitutional_Rights Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  2019,  “Rekapitulasi Perkara”,  Serial  Online,  (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL http://www.mkri.id/index.php?pag e=web.RekapPUU&Menu=4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, “Putusan Mahkamah  Konstitusi”,  Serial Online, (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL: http://www.https://mkri.id/index.p hp?page=web.Putusan&id=1&ka t=1&cari. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, “Putusan Mahkamah  Konstitusi”,  Serial Online, (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL : https://mkri.id/index.php?page=w eb.Putusan&id=1&kat=1&cari=01 3%2FPUU-III%2F2005 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, “Putusan Mahkamah  Konstitusi”,  Serial Online, (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL : https://mkri.id/index.php?page=w eb.putusan&id=1&kat=1 Riyanto,  Slamet,  “Perlindungan  Hak- Hak Konstitusional dengan Mekanisme Constitutional
Complaint melalui  Mahkamah
Konstitusi”,
http://riyants.wordpress.com/.