## KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PRT MIGRAN DI INDONESIA: TELAAH GENDER DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

## STATE POLICY ON MIGRANT DOMESTIC WORKERS IN INDONESIA: GENDER AND INTERNATIONAL RELATIONSHIPS ANALYSIS

## Ani Soetjipto
Universitas Indonesia, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ani_soetjipto@yahoo.com

## Abstract
Studies  on  migrant  domestic  workers  have  been  widely  discussed  through  various  social,  politic  as  well  as economic analyses. In international relations, the studies on migrant domestic workers can be analyzed through a  number  of  perspectives.  In  addition  to  international  political  economic  perspective,  studies  on  migrant domestic workers also frequently use the international migration theory. This paper discusses and highlights the issue  of  migrant  domestic  workers  overseas  through  gender  and  feminism  perspectives  as  well  as  their intersection  with  international  political  economic  and  international  migration  perspectives.  Gender  and feminism  perspectives  perceive  individual  and  personal  experience  to  be  strongly  correlated  with  the  global situation  and  international  structure.  Using  this  analysis,  one  can  explain  why  women  from  third  world countries  such  as  Indonesia,  Philippines,  and  Bangladesh  have  gone  into  global  workforce  markets,  which mostly  are  segmented  into  low-paid,  lack  of protection  employment,  and  informal  sectors  (domestic  workers). They frequently have to face isolation, exploitation, and multi-layered discrimination. This  paper aims to map the issues of Indonesian women migrant workers in more thorough manner as well as reviewing state’s policy on  migrant  workers  in  the  current  Jokowi-JK  administration.    This  article  consists  of  three  parts.  First  is  the current  empirical  phenomenon  of  Indonesian  migrant  domestic  workers  along  with  various  issues  they  are engulfed in. The second part is conceptual framework, i.e. feminist lens and its intresection with international political  economy  as  well  as  international  migration  in  addressing  migrant  domestic  workers  issues  and  how the issue is advocated. The last part highlights the use of such a framework to discuss about migrant domestic worker issues in Indonesian context.

## Keywords: gender, migration, international political economy, Indonesia

## Abstrak
Kajian tentang tentang PRT Pekerja migran sudah banyak dibahas lewat beragam analisis sosial, politik maupun ekonomi.  Dalam  ilmu  hubungan  internasional,  kajian  tentang  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT)  migran  bisa dianalisis  lewat  beragam  perspektif.  Selain  lewat  perspektif  ekonomi  politik  internasional,  kajian  tentang  PRT migran juga biasa dibahas lewat teori migrasi internasional. Tulisan ini akan membahas dan mengkaji masalah PRT migran di luar negeri lewat perspektif gender dan feminisme persilangannya dengan lensa ekonomi politik internasional  dan  migrasi  internasional.  Perspektif  gender  dan  feminisme  melihat  bahwa  pengalaman  personal perseorangan  sangat  terkait  erat  satu  sama  lain  dengan  situasi  global  dan  struktur  internasional.  Melalui  pisau analisis  tersebut  dijelaskan  mengapa  perempuan  dari  dunia  ketiga,  seperti  Indonesia,  Filipina,  Bangladesh terlempar  ke  pasar  kerja  global,  dan  tersegmentasi  sebagian  besar  dalam  lapangan  kerja  yang  berupah  rendah, minim perlindungan, sebagian besar berada dalam sektor informal sebagai PRT, yang cirinya sering terisolasi, serta  tidak  jarang  mengalami  eksploitasi  dan  diskriminasi  berlapis  lapis.  Lewat  tulisan  ini  diharapkan  peta persoalan buruh migran perempuan Indonesia tidak hanya bisa dipahami dengan lebih jeli, tetapi juga kebijakan negara terhadap PRT Migran di era pemerintahan Jokowi- JK saat ini bisa ditelaah. Tulisan ini akan terdiri dari tiga  bagian.  Bagian  pertama  adalah  fenomena  empirik  situasi  PRT  migran  Indonesia  dengan  berbagai persoalannya.  Bagian  kedua  memaparkan  kerangka  pemikiran  melalui  lensa  feminisme  dan  persilangannya dengan  ekonomi  politik  internasional  serta  migrasi  internasional  dalam  menyikapi  persoalan  PRT  dan bagaimana  isu  tersebut  diadvokasikan.  Bagian  terakhir  dengan  menggunakan  kerangka  pemikiran  tersebut dibahas persoalan PRT migran dalam konteks Indonesia.
Kata kunci : gender, migrasi, ekonomi politik internasional, Indonesia

## Pengantar
Migrasi  perempuan  dari  dunia  ketiga untuk  mengerjakan  ‘pekerjaan  yang  dilabelkan sebagai  pekerjaan  perempuan’  di  negara  maju sebagai PRT, pengasuh anak dalam jumlah yang terus meningkat sering tidak mendapatkan cukup perhatian  dan  kajian  serius  dari  riset-riset  yang berkembang dalam studi hubungan internasional.
Ada  berbagai  alasan  yang  sering dikemukakan.  Alasan  yang  paling  umum  sering dikatakan bahwa migrasi yang berparas perempuan ( feminization of migration ) dianggap sebagai fenomena khas negara miskin yang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pembahasan tentang arus investasi dan perdagangan produk  pertanian,  industri  yang  nilai  ekonominya lebih signifikan
Alasan  yang  lain  karena  karakter pekerjaaan  yang  berada  dalam  lingkup  privat juga  dianggap  sebagai  tantangan  besar  yang tidak mudah untuk mengungkapkan dan terlebih mengukur dan mengkuantifikasi indikator indikator  dari  pekerjaan  PRT  tentang caring ( child  and  elderly ), love,  household  services, emotions,  feelings yang  berada  dalam  ruang privat di dalam rumah tangga.
Jika  kita  menengok  data  estimasi  ILO (2009)  jumlah  PRT  di  dunia  jumlahnya  sekitar 52,6  juta  dan  yang  perempuan  sebanyak  83% (43,7 juta). Dari data tersebut, di Asia, Indonesia berada  di  peringkat  ketiga  di  bawah  Sri  Langka dan  Filipina  dalam  hal  jumlah  pengirim  buruh migran.  Menurut  BNP2  TKI  (Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia)  sebesar  6  juta  buruh  migran internasional berasal dari Indonesia (2009).
Merujuk  data  Depnaker  (Departemen Tenaga  Kerja)  dari  jumlah  total  buruh  migran yang  berasal  dari  Indonesia,  90%  diantaranya perempuan  yang  bekerja  sebagai  pekerja  rumah tangga.  Negara-negara  yang  menjadi  tujuan pengiriman  buruh  migran  diantaranya  257.217 ke  Arab  Saudi,  222.198  ke  Malaysia,  37.496  ke Singapura dan 28.184 ke Uni Emirat Arab (tahun 2007).
PRT  migran  dalam  tulisan  ini  mengacu kepada  UU  no  39  tahun  2004  tentang  PPTKLN mendefinisikan  PRT  migran  (dalam  UU  ini masih  disebut  TKI)  adalah  setiap  warga  negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat  untuk  bekerja di  luar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
Mayoritas  buruh  migran  Indonesia adalah perempuan yang bermigrasi untuk bekerja di sektor informal, utamanya sebagai PRT (69 % dari  total  pekerja  migran  Indonesia  di  luar negeri).  Selama  ini  regulasi  nasional  (payung undang  undang  yang  mengatur  sebagai  payung hukum  bagi  perlindungan  buruh  migran  adalah UU  no  39  tahun  2004  tentang  penempatan  dan perlindungan  TKI  di  luar negeri  (PPTKLN)  dan Inpres  no  6  tahun  2006  tentang  reformasi penempatan dan perlindungan TKI.
Di  tingkat  internasional  payung  hukum yang  mengatur  perlindungan  buruh  migran adalah konvensi internasional mengenai perlindungan  hak  semua  pekerja  migran  dan anggota  keluarganya  (1990).  Indonesia  sudah menanda  tangani  konvensi  ini  dan  sudah meratifikasinya melalui UU no 6/2012.
Signifikansi pembahasan tentang pekerja migran  salah  satunya  berkaitan  dengan  sumbangan remitansi  bagi  negara.  Pekerja  migran  asal Indonesia  memberikan  sumbangan  remitansi yang  tidak  sedikit.  Berdasarkan  data  dari  bank Indonesia  pada  tahun  2013  pekerja  migran Indonesia menyumbangkan remitansi sebesar US 7.415 juta dollar. Dari jumlah tersebut Malaysia dan  Arab  Saudi  merupakan  negara  yang menyumbangkan remitansi terbesar. Tahun 2013 remitansi  yang  berasal  dari  Malaysia  mencapai US 2,560 juta dollar sedangkan dari Arab Saudi mencapai  US1720  juta  dollar  di  tahun  2013 (http://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf, remintansi  tenaga  kerja  Indonesia  menurut negara penempatan)
Walaupun buruh migran memiliki posisi penting  karena  memberikan  sumbangan  remitansi, tidak  hanya  pada  keluarganya  tapi  juga  pada komunitas  masyarakat  serta  berkontribusi  pada pembangunan lewat effect tricle down 1,6% dari GDP  negara,  namun  kita  melihat  dalam  kasus PRT  migran  semua  ketentuan  perundang undangan yang ada ironisnya tidak bisa memberi perlindungan pada mereka.
Pekerjaan  PRT  termasuk  pekerjaan tersembunyi  dan  sulit  dijangkau  publik  serta terabaikan.  Tersembunyi  karena  wilayah  kerja berada  di  ruang  rumah  tangga  yang  tertutup, tanpa  pengawasan  rentan  terhadap  kekerasan, eksploitasi  dan  pelecehan.  Sulit  di  jangkau publik  karena  berada  pada  ranah  domestik dimana  lingkup  birokrasi  negara  tingkat  paling rendah  RT-RW,  satpam  tidak  memiliki  akses apalagi  masyarakat  umum,  bahkan  Depnakertrans
(Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi) kadang  masih  menganggap  PRT  bukan  wilayah tugas  pokok  kewenangan  instansi  mereka.  PRT juga  terabaikan  karena  belum  diatur  khusus dalam  UU  ketenagakerjaan  sehingga  tidak memiliki perlindungan hukum.
Di  Asia  sebagian  besar  negara  tidak memiliki UU Khusus tentang PRT. Di Indonesia juga tidak ada UU khusus tentang PRT.Pekerjaan  PRT  diatur  lewat  keputusan menteri dan peraturan menteri tenaga kerja yang pengawasannya  serta  implementasinya  tidak terpantau.  Kondisi  ini  memperlihatkan  bahwa PRT  merupakan  kerja  yang  dianggap  kurang layak  dan  dalam  situasi  tertentu  menyerupai praktek  perbudakan.  Upaya  untuk  meratifikasi konvensi  ILO  1989  dan  perjuangan  untuk menghasilkan  UU  PRT  hingga  kini  masih merupakan jalan panjang tak berujung.

## Kajian Literatur
Dari  kajian  literatur  tentang  pekerja migran  Indonesia  lebih  banyak  pembahasannya dibahas  lewat  kajian  migrasi.  Simak  misalnya tulisan Greamo Hugo (1995), International labor migration  and  the  family:  some  observations from  Indonesia dalam Jurnal  Asian  and  Pacific Migration  journal 4,  no  2-3,  1995  atau  laporan dari International  Organization  for  Migration (IOM)  tahun  2010  tentang  migrasi  tenaga  kerja dari  Indonesia,  adalah  contoh  dari  kajian  serta gambaran  tentang  fenomena  PRT  migran  yang dibahas melalui lensa migrasi internasional.
Studi  dan  tulisan  lain  mengenai  pekerja migran  menyoroti  masalah  diskriminasi  yang dialami  para  pekerja  migran.  Tulisan  Wahyu Susilo (2002), Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan  Indonesia, Jurnal  Perempuan 26  atau tulisan  Sri  Wahyono  (2007), The  Problems  of Indonesian Migran Workers Rights Protection in Malaysia , Jurnal Kependudukan Indonesia II no. 1,  LIPI  Press.  Kedua  tulisan  tersebut  menyoroti persoalan  diskriminasi  yang  menimpa  PRT migran  Indonesia  yang  dialami  di  dalam  dan diluar negeri.
Literatur dalam kajian hubungan internasional topik  mengenai  pekerja  migran  Indonesia dibahas  lewat  lensa  kebijakan  luar  negeri  dan lensa  keamanan  internasional.  Tengok  misalnya tulisan  Tri  Nuke  Pudjiastuti  (2003),  Kebijakan Tenaga  Kerja  Migran  di  Negara  ASEAN  dalam buku Awani Irewati (ed) Kebijakan Luar Negeri Indonesia  terhadap  masalah  TKI  illegal  di
negara  ASEAN ,  P2P  LIPI:  Jakarta  yang menggunakan  analisa  kebijakan  luar  negeri  dan Joseph  Chinyong  Liow  (2004) Malaysia”s approach  to  its  illegal  Indonesian  migran  labour problem:  securitization,  politics  or  catharsis ? Institute  of  defence  and  strategic  studies, Nanyang  Technological  University  Singapore yang menggunakan perspektif keamanan.
Tulisan yang menggunakan lensa gender  dan  feminisme  untuk  meneliti  masalah perempuan  pekerja  migran  misalnya  adalah tulisan  Anik  Farida  (2003),  yang  menulis “ Perempuan Buruh Migran di Tengah
Kekerasan  (Studi  tentang  Upaya  Survival Perempuan  Buruh  Migran  Pembantu  Rumah Tangga  dalam  Menghadapi  dan  Menyikapi Kekerasan) , Tesis Program Pasca Sarjana Kajian Gender,  Universitas  Indonesia.    Tulisan  yang lain  adalah  Tesis  mahasiswa  Pasca  Sarjana Kajian Gender UI, Margaret Aliyatul Maimunah (2006)  tentang Kebijakan  Kepulangan  Pekerja Migran: Studi tentang Kebijakan Terminal Tiga, dan  Implikasinya  Terhadap  Pekerja  Migran Perempuan  Pembantu  Rumah  Tangga ,  Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Gender, Universitas  Indonesia.  Dari  survei  singkat tinjauan  literatur  tersebut  tampaknya  pembahasan tentang  Perempuan  PRT  Migran  Indonesia belum  ditemui  tulisan  yang  menggunakan  lensa gender  dan  feminisme  serta  persilangannya dengan kajian ekonomi politik internasional dan migrasi  internasional.    Tulisan  ini  akan  mengisi ruang  kosong  (celah)  tersebut  dan  membahas topik perempuan PRT pekerja migran lewat lensa feminisme  dan  persilangannya  dengan  ekonomi politik  internasonal  dan  migrasi  internasional sebagai  bingkai  untuk  menjelaskan  persoalan perempuan  PRT  pekerja  migran  Indonesia sebagai  pijakan  untuk  membahas  kebijakan negara  khususnya  di  masa  pemerintahan presiden  Jokowi-JK  mengenai  isu  perlindungan perempuan pekerja migran.
Gender, Feminisme dan Persilangannya dengan Kajian Ekonomi Politik Internasional dan Migrasi Internasional dalam Membahas Pekerja Migran
Literatur yang berkembang dalam kajian ekonomi politik internasional umumnya mengenal  tiga  paradigma  utama  dalam  kajian kajiannya.  Tiga  pendekatan  utama  tersebut adalah  aliran  liberalisme, economic  nationalism dan  Marxisme  dengan  unit  analisanya  masing- masing  adalah  individu  (pemikiran  Liberal),
state (pemikiran economic nationalist ) dan class (pemikiran Marxist).
Ketiga pendekatan ini memiliki penjelasan  yang  berbeda  dalam  membahas fenomena  perempuan  PRT  migran.  Kalangan feminis  liberal  biasanya  meninjaunya  dari pembagian  kerja  secara  seksual  -konsepsi publik-  privat  yang  diabstraksikan  dalam  level makro internasional.
Kerja  yang  dilakukan  perempuan  PRT migran  dalam  penjelasan  feminis  liberal  adalah pelanggengan  dikotomi  publik-privat  di  mana perempuan  berperan  menjalankan  fungsi  maternal dan  reproduksi.  Pembagian  kerja  tersebut menjadikan  kerja  perempuan  yang  lebih  banyak berada  di lingkup  domestik  tidak  bernilai  dalam perekonomian  yang  dicirikan  sebagai  pasar bebas.    Kerja-kerja  yang  berciri caring,  social work bernilai  lebih  rendah  dari  pada  perkerjaan atau profesi publik yanglain yang dianggap lebih bernilai ekonomi sekaligus politik.
Sandra  Harding  dan  Allison  Jaggar adalah  feminis  beraliran  liberal  yang  banyak mengkritik  bahwa  definisi  individu  dalam konsepsi  liberal  bias  pada  representasi  laki  dan bersifat maskulin.Pendefinisian seperti itu membedakan  perkerjaan  otak  dengan  pekerjaan fisik,  pekerjaan  yang  tidak  memperhitungkan adanya  pembagian  kerja  secara  seksual  yang berdampak  berbeda  antara  kerja  rumah  tangga dengan  kerja  publik.(Jaggars,  Alison  (1983) Feminist  politics  and  human  nature ,  Rowman and  Allanheld  publisher;  Harding,  Sandra (1986), The  instability  of  the  analytical categories of feminist theory 11, no 4
Implikasi  dari  analisa  tersebut  pada kajian  ekonomi  politik  liberal  adalah  catatan kritis  dan  kritik  yang  meragukan  model pembangunan  ekonomi  yang  bertumpu  pada pertumbuhan,  mekanisme  pasar  bebas  akan  bisa memperbaiki kesejahteraan perempuan.  Alasannya karakter  pekerjaan  perempuan  yang  berada  di luar  jangkauan  ekonomi  pasar  dan  berada  di lingkup  privat  dan  domestik  yang  dianggap kurang bernilai secara ekonomis.
Kritik  kalangan  feminis  juga  di  tujukan pada  Pendekatan economic  nationalism yang mengambil  unit  analisa  negara,  mengasumsikan bahwa  perilaku  negara  adalah  untuk  tujuan perlindungan  dan  proteksi  dari  perekonomian global  yang  kompetitif.  Tujuan  negara  untuk memaksimalkan  kemakmuran  dan power dalam
konstruksi  global  yang  bercirikan  hubungan interdependensi,  punya  dampak  yang  berbeda antara satu negara dengan negara lain bergantung  pada  posisi  negara  tersebut  dalam struktur  perekonomian  global  yang  berkarakter pasar bebas.
Dampak  berlapis  dari  kondisi  ini  akan memukul  perempuan.  Perempuan  lebih  sering diletakkan  pada  lapis  terbawah  dalam  status sosial  ekonomi  maupun  aktor  ekonomi  yang berada  pada  posisi  paling  pinggiran  dari perekonomian  berkarakter  pasar.  Konsepsi tentang power, wealth, dan state yang bergender dan  tidak  melihat  besarnya  tenaga  yang  telah dikeluarkan perempuan untuk menyokong perekonomian  politik  nasional  dan  global–baik dari  level domestic , subsistence  production dan reproduksi serta community  care yang  tidak didorong  oleh  motif  profit  dan  kompetisi  tapi karena konsepsi tentang keluarga , local responsibility dan care (Tickner:1992).
Dalam aliran yang lebih radikal strukturalis sekalipun seperti pendekatan Marxism kalangan  feminis  juga  tidak  melihat proses  yang  distribusi  yang  berkeadilan  bagi perempuan  dalam  politik  ekonomi  global  yang berjalan.  Aliran  ketergantungan  ( dependencia dan world system theory) melihat kapitalismedan perekonomian global berjalan beriringan melalui investasi  dan  perdagangan  dan  dalam  pola kerjanya  mendistrosi  perekonomian  negara berkembang  dan  negara  miskin  di  dunia  ketiga yang  menyebabkan  terjadinya  peminggiran  dan marginalisasi  sehingga  berdampak  pada  ketidak setaraan  ekonomi  antara  negara  pusat  dan pinggiran ( core and periphery ).
Pemikir feminis beraliran sosialis menggugat  analisa  yang  berbasis  kelas  yang dianggap  gagal  melihat  bahwa  perempuan teropresi  dengan  cara  khusus  dan  spesifik  oleh patriarki  dan  kelas.  Mereka  melihat  bahwa perempuan  tidak  memiliki  kesempatan  yang sama ketika mereka masuk dalam lapangan kerja baik  yang  bersifat  sosialis  maupun  kapitalis. Perempuan  ketika  masuk  di  pasar  kerja  mereka akan  tersegmentasi  pada  jenis  kerja  berupah rendah, tidak prestigious dan minim penghargaan.  Maria  Mies  berargumen  bahwa ‘ non  productive  labor  of  women  was  the foundation upon which the process of accumulation  got  started  on  the  global  scale’ (J. Ann Tickner: 87).
Evolusi  dari  keluarnya  perempuan  dari kerja  privat  dan  peran  domestik  menuju  kerja- kerja  produktif  di  luar  rumah  sebagai  tenaga kerja  yang  mendapatkan  upah  sebagian  bisa dijelaskan lewat pendekatan world system theory yang  telah  memperluas  definisi  kerja  tidak  saja pada  konsepsi  tentang  laki  laki  sebagai breadwinner (pencari nafkah utama).
Cynthia  Enloe  adalah  penulis  feminis yang  juga  menjelaskan  keterkaitan  ekonomi politik  internasional  dengan  lapangan  kerja perempuan  dalam  pasar  global.    Lewat  tulisannya ‘ just like one of the family: domestic servants in world  politics’ yang  dimuat  dalam  bukunya Banana,  Beaches  and  Bases:  Making  Feminist Sense  of  International  Politics (2000),  Enloe menggambarkan  dengan  baik  keterkaitan  antara perekonomian  global  dengan  terlemparnya perempuan  ke  pasar  kerja  diluar  tapal  batas negaranya.
Perempuan  yang  bekerja  di  luar  negeri memiliki  banyak  alasan  mengapa  mereka terpaksa  harus  meninggalkan  keluarganya  untuk bekerja di luar negeri. Lapangan kerja yang tidak tersedia di kampung halaman sebagai akibat dari kebijakan  dependensi  dan  eksploitatif  dari investor asing, kegagalan program pembangunan dan  kegagalan  reformasi  agraria  yang  saling berkait  dengan  korupsi  menjadi  faktor  yang saling  berhubungan  dan  menyebabkan  mereka terlempar ke pasar kerja di luar negeri
Kebijakan  hutang  IMF  ditengarai  oleh Enloe sebagai penyebab tumbuh berkembangnya generasi domestic servants (PRT). Cynthia Enloe menyatakan  bahwa  politik  hutang  tidak  secara sederhana  hanya  bisa  dilihat  sebagai  persoalan ekonomi  politik  negara  tapi  juga  berdampak serius  pada  perempuan  di  negara  terhutang. Perempuan  dari  negara  berkembang  seperti Mexico,  Jamaica,  Filipina,  Indonesia  yang bermigrasi  menjadi  PRT  adalah  upaya  untuk bertahan  hidup  sebagai  dampak  kenaikan  biaya hidup  di  rumah  dengan  menjadi  tukang  cuci, tukang  sapu  dan  pembersih  di  rumah  rumah kelas menegah dari negara negara penghutang.
Dana remitansi yang dikirim pulang dari PRT  pekerja  migran  di  luar  negeri  jumlahnya terus  mengingkat  dari  tahun  ke  tahun.  Kerja- kerja  yang  dilakukan  juga  bergender  dan melanggengkan  pola  pembagian  kerja  tradisional. Perempuan  tersegmentasi  pada  kerja-kerja  yang berciri  ‘ care ’  dan  ‘ domestic  services ’  yaitu perawat, PRT atau merawat lansia.
Pekerjaan  perempuan  ini  ditandai  dengan karakter  sekaligus  stereotip  tertentu.  Bergaji rendah,  minim  penghargaan  dan  perlindungan, jam  kerja  panjang,  terisolasi  dan  sewaktu-waktu bisa  dideportasi  jika  kebijakan  imigrasi  negara tujuan tidak mendukung. Pekerjaan sebagai PRT juga  berisiko  karena  rentan  untuk  mengalami pelecehan  dan  kekerasan  seksual.  Berbeda dengan pekerja di sektor formal, PRT sulit untuk bisa melakukan pengorganisasian seperti buruh.
Membahas  fenomena  Perempuan  PRT migran dari negara berkembang seperti Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri  dengan pisau  analisa  gender  dan  feminisme  serta persilangannya  dengan  logika    ekonomi  politik internasional  memperlihatkan bahwa pembagian kerja  publik-privat  serta  pemaknaan  pada konsepsi maskulin feminin yang dilekatkan pada laki-laki  dan  perempuan  berdampak  serius  dan menghasilkan  pembagian  kerja  yang  bersifat eksploitatif  diantara modal dengan tenaga kerja; laki dengan perempuan,  negara maju dan negara berkembang.
Untuk  perempuan  yang  berasal  dari negara  dunia  ketiga  dengan  status  sosial ekonomi  yang  rendah  fenomena  internasional yang seolah-olah netral gender tersebut menghasilkan  opresi  berlapis  dan  eksploitasi bertingkat.  Sering  dinyatakan  bahwa  patriarki dan  kapitalisme  dengan  pembagian  kerja internasional telah berkembang dan bertransformasi sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  sistem  yang saling mengunci dan bersifat mapan.
Kesimpulannya baik dalam sistem ekonomi  sosialis  atau  kapitalis  perempuan  tidak memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  pasar tenaga  kerja.  Mereka  tersegmentasi  pada  jenis pekerjaan  yang  minim  penghargaan,  tidak prestigious dan berupah lebih rendah dibandingkan dengan  laki-laki.  Dalam  lapangan  kerja  yang tergenderisasi akan terlihat siapa melakukan apa dan  bagaimana  status  yang  dilekatkan  pada pekerjaan  tersebut.  Pembagian  kerja  publik- privat  dan  pemaknaan  konsepsi  feminim  dan maskulin  sebagai  kategori analitik  melekat  pada sistem perekonomian baik sosialis atau kapitalis.
Dampaknya  tentu  saja  bagi  perempuan yang  berasal  dari  dunia  ketiga  dengan  status sosial ekonomi rendah akan menghasilkan opresi berlapis  dan  eksploitasi  bertingkat  dari  lingkup privat hingga nasional dan internasional. Dengan kata  lain  globalisasi  berdampak  pada  kehidupan perempuan dan  laki-laki secara berbeda.
Pemaknaan  serta  analisa  pada  konsep  feminin dan  maskulin  yang  secara  paralel  dalam  analisa gender  bukan  hanya  berdampak  pada  kategori gender  laki-laki  dan  perempuan  tapi  juga berdampak  dan  terkait  dengan  identitas,  kelas, ras,  warna  kulit,  kebangsaan.  Analisa  tersebut mempengaruhi pemaknaan, penilaian dan evaluasi  terhadap  apa  yang  dianggap  lebih bernilai dan apa yang kurang bernilai dari peran yang  mereka  mainkan  dan  kerja-kerja  yang mereka lakukan.
Fenomena  seperti  yang  dijelaskan  lewat penjelasan dan analisa ekonomi politik internasional  tersebut  diatas  sesungguhnya  tidak bisa  dilepaskan  dan  saling  terkait  dengan pembahasan  dalam  kajian  migrasi  internasional. Berkembangnya pekerjaan domestik yang awalnya  tidak  berbayar  menjadi  sebuah  profesi yang  berbayar  dimulai  dari  pemikiran  serupa. Kebutuhan  akan  pekerja  domestik  banyak dipengaruhi  globalisasi  di  bidang  ekonomi, terutama kapitalisme dan industrialisasi. Kapitalisme dan  industrialisasi  menciptakan  pasar  dan mendorong  produksi  yang  terus  menerus. Terbentuklah  dikotomi  publik-privat,  di  mana pekerjaan  di  ranah  publik  dianggap  bersifat produktif dan memiliki nilai ekonomi sedangkan pekerjaan di ranah privat bersifat reproduktif dan bernilai  ekonomi  rendah  atau  malah  tidak bernilai  sama  sekali.  Sebagai  akibat,  muncul pemikiran  bahwa  tidak  berpartisipasi  dalam pasar akan menurunkan self-worth seseorang.
Cynthia Enloe menggambarkan bagaimana mulai  tahun  1970-an,  bersamaan  dengan  mulai digaungkannya gerakan feminisme, para perempuan kelas  menengah  mulai  memasuki  ranah  publik dengan bekerja untuk mewujudkan identitas diri dan  pendapatan  pribadi.  Namun,  perempuan senantiasa  dihantui  oleh  beban  ganda.  Walau bekerja  di  ranah  publik,  perempuan  tetap diharapkan  untuk  mengurus  segala  pekerjaan domestik  di  ranah  privat.  Akhirnya,  muncul  ide untuk  mempekerjakan  perempuan  lain  untuk membantu  mereka  mengurus  pekerjaan  di rumah, dan lahirlah profesi pekerja domestik.
Relasi  mereka  dengan  majikan/pemberi kerja pun jauh dari sederhana, diperparah dengan sifat pekerjaan mereka yang intim dan terisolasi. Semua  hal  tersebut  berakibat  pekerja  domestik menjadi  rentan  terhadap  kesepian,  eksploitasi ekonomi,  pelecehan  seksual,  bahkan  deportasi. Mereka  sangat  bergantung  pada  hubungan dengan  majikan  yang  cenderung  paternalistik.
Pekerja  domestik  yang  sebagian  besar  perempuan juga  umumnya  tidak  dianggap  sebagai  ‘pekerja serius’  oleh  serikat  pekerja  yang  anggotanya banyak terdiri dari laki-laki dan lebih mengutamakan  laki-laki.  Akibatnya,  perempuan PRT  migran  tidak  memiliki  sistem  pendukung maupun perlindungan.
Situasi  rawan  unik  yang  dihadapi perempuan  migran  diperkuat  oleh  tulisan  Jindy Pettman. Menurut Pettman (2010: 258), perempuan yang  bermigrasi  untuk  mencari  pekerjaan senantiasa  terperangkap  di  antara  ranah  publik dan  privat,  dan  antara  pekerjaan  produktif  dan reproduktif,  antara  pekerjaan  yang  dianggap serius  dan  yang  tidak  dianggap  pekerjaan  sama sekali. Akibatnya, terjadi triple burden , persilangan antara tiga kerawanan, yakni sebagai perempuan,  sebagai  migran ,  dan sebagai pekerja di  bidang  yang  tidak  terorganisir  dan tidak terlindung.
Dalam  pasar  tenaga  kerja,  mereka  yang dianggap tidak memiliki keahlian sehingga tidak terorganisir  dan  tidak  terlindungi  semakin terfeminisasi,  yakni  lapangan  kerja  mayoritas diisi  oleh  perempuan  dan  dengan  kondisi  kerja yang  secara  tradisional  diasosiasikan  dengan perempuan.  Terbentuk  permintaan  tinggi  akan pekerjaan  dalam  bidang  jasa  yang  secara tradisional dianggap jasa perempuan. Tak hanya sebagai pekerja domestik, muncul pula permintaan  akan  pengasuh  anak  ( nanny ), perawat lansia.
Menurut  Peterson,  feminisasi  lapangan kerja  secara  material  berarti  perubahan  proporsi perempuan  dalam  pekerjaan  berbayar.  Secara konseptual, hal tersebut berarti adanya penurunan  nilai  dan  kondisi  kerja.    Beberapa lapangan  kerja  mencari  pekerja  yang  tidak berada  di  bawah  lindungan  organsisasi,  patuh dan dapat diandalkan, dapat bekerja paruh waktu dan  temporer,  serta  mau  menerima  gaji  rendah. Melalui  stereotip,  perempuanlah  yang  dianggap mampu  memenuhi  hal-hal  tersebut.  Di  sisi  lain, walau  telah  lebih  banyak  perempuan  bekerja, perempuan  masih  berpendapatan  30-50%  lebih rendah daripada laki-laki (Petterson, 2010:10).

## International Division of Reproductive Labor— Transnasionalisasi Jasa Perempuan
Jalinan  antara  migrasi  dengan  kajian ekonomi politik internasional (IPE) seperti yang telah  disampaikan  di  halaman  sebelumnya, memperlihatkan  perubahan  dalam  pasar  tenaga
kerja  yang  dipengaruhi  oleh  restrukturisasi global. Kebutuhan akan jasa tradisional  perempuan menjadi  kebutuhan  yang  lintas  batas  dan  hanya dapat  dipenuhi  oleh  perempuan-perempuan migran.  Oleh  karena  itu,  kemudian  berkembang transnasionalisasi jasa perempuan .  Berbagai pemikir  memiliki  istilah  yang  berbeda-beda untuk  menyebut transnasionalisasi pekerjaan yang  dianggap  sebagai  pekerjaan  perempuan tersebut. Parrenas, misalnya, menyebutnya ‘ transnational division of reproductive labour ’.
Kajian  yang  lebih  baru  tentang  gender dan  migrasi  dikemukakan  dalam  buku Global Women yang ditulis oleh Barbara Ehrenreich dan Arlie  Russel  Hochschild  (2002).    Ehnrenreich dan  Hochschild—menggunakan  istilah globalization of  women’s  traditional  role —menyoroti  secara kritis  persoalan  pemerataan  ekonomi  dan kesetaraan  gender  dalam  fenomena  migrasi internasional.
Saat  perempuan  di  negara-negara  Barat semakin  banyak  berpartisipasi  dalam  lapangan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan berbayar,  mereka  membutuhkan  pengganti  di rumah. Sementara itu, kemiskinan, baik kemiskinan  relatif  maupun  kemiskinan  absolut, justru  dipandang  sebagai  suatu  insentif  untuk bermigrasi.  Hal  ini  digambarkan  melalui  faktor ekonomi: pushfactor dan pullfactor .  Terjadi defisit care  work di  negara  lebih  kaya  sehingga menjadi  faktor  penarik  migran  untuk  masuk  ke negara  tersebut.  Di  sisi  lain  terjadi  kemiskinan yang menjadi pendorong mereka untuk meninggalkan negara asal.
Ada  banyak  faktor  mengapa  permintaan akan pekerja domestik meningkat. Selain analisa interaksi  antar  perempuan,  alasan  yang  lain adalah  layanan  pendukung  sistem  di  negara tujuan  yang  tidak  mendukung  perempuan berpartisipasi  penuh  di  dunia  kerja  seperti terbatasnya  layanan  penitipan  anak  yang  tetap minim. Selain itu kontribusi laki-laki yang tidak bertambah  pada  pekerjaan  rumah  tangga menjadikan juga faktor pendorong yang menyebabkan  peningkatan  permintaan  pekerja domestik.
Lebih  lanjut,  terdapat  faktor  non- ekonomi  yang  ikut  bermain,  seperti  keinginan untuk  melarikan  diri  dari  kewajiban  merawat anggota  keluarga  lansia,  menyerahkan  gaji kepada  suami  atau  ayah,  atau  dari  suami  yang melakukan  KDRT.  Dalam  kasus  perceraian, bermigrasi  mencari  pekerjaan  menjadi  solusi
single  mother untuk  menghidupi  anak  tanpa bantuan  mantan  suaminya.  Dengan  bermigrasi, perempuan-perempuan dari negara Ketiga tersebut  seolah  ‘terliberalisasi’  terbebas  dari dependensi  dan  menjadi breadwinner untuk meningkatkan kualitas hidup secara materi.
International  division  of  reproductive labor ternyata  memiliki  konsekuensi  lebih kompleks  dari  yang  terlihat. International division terjadi karena adanya komodifikasi kerja reproduktif yang berangkaian dengan meningkatnya arus globalisasi sehingga menghasilkan apa yang kemudian  menjadi  permasalahan  unik  dalam feminisasi  migrasi.  Kerja  reproduktif  sebagai tugas  yang  dibutuhkan  untuk  menopang  tenaga kerja produktif, termasuk di antaranya pekerjaan rumah tangga, pengasuhan lansia dan anak-anak, sosialisasi  anak-anak,  serta  pemeliharaan  ikatan sosial keluarga.
Tugas  yang  berhubungan  dengan  kerja reproduktif  lebih  sering  diserahkan  kepada perempuan  dan  kemudian  dijadikan  komoditas oleh  perempuan  kelas  menengah  dan  kelas  atas. Sehingga  komodifikasi  tersebut  berperan  dalam menciptakan  jurang  perbedaan  antara  perempuan, terutama dalam hal kelas, ras, dan etnis.
Perempuan kelas atas seringkali menggunakan  layanan  reproduktif  terutama pekerja  domestik  untuk  ‘membeli’  kesetaraan gender,  agar  dirinya  terbebas  dari  subordinasi. Namun dengan melakukan hal itu, mereka malah menciptakan  ketidaksetaraan  baru.    Majikan yang  tidak  bekerja  akan  dianggap  memenuhi citra  ideal  feminin  yakni  lemah  lembut  dan bersih sementara pekerja domestik yang melakukan pekerjaan fisik dianggap kotor.
Di samping itu, semakin berpindah, nilai kerja  reproduktif  akan  semakin  menurun (Parrenas,  2002:561).  Hal  ini  jelas  terlihat misalnya dari pelabelan pekerjaan terkait sebagai pekerjaan tak berkeahlian. Adanya transfer kerja reproduktif  juga  tidak  hanya  menimbulkan ketidaksetaraan dengan majikan di negara tujuan namun  juga  di  negara  asal.  Ruang  kosong  tugas reproduktif  yang  ditinggalkan  pekerja  domestik di  keluarga  mereka  biasanya  akan  diisi  oleh anggota keluarga perempuan atau malah pekerja domestik  lokal.  Dengan  demikian,  terdapat perpanjangan  tangan international  division  of labour hingga  ke  tingkat  nasional,  bahkan tingkat rumah tangga.
Dinamika international  division  of reproductive labour dapat diamati salah satunya melalui  migran  perempuan  Filipina.  Migran perempuan dari Filipina sebagian besar bermigrasi untuk melakukan pekerjaan domestik sebagai  pengganti  perempuan  kelas  menengah dan  kelas  atas  yang  memperkerjakan  mereka  di negara  maju,  seperti  di  berbagai  negara  Eropa, Asia Timur, maupun Kanada.
Di  saat  yang  sama,  mereka  juga mempekerjakan  perempuan  lebih  miskin  di Filipina untuk  menggantikan tugas yang  mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bagaimana perempuan  yang  telah  menjadi  penghasil pendapatan  utama  dengan  melakukan  pekerjaan produktif  masih  tetap  diharapkan  juga  untuk bertanggung  jawab  terhadap  pekerjaan  reproduktif. Tekanan  terhadap  perempuan  tersebut  terjadi secara  transnasional,  di  mana  permintaan  akan pekerjaan yang mereka lakukan juga disebabkan oleh  ketidaksetaraan  gender  di  negara  tujuan yakni  penyerahan  kerja  reproduktif  terhadap perempuan. Jadi, pemegang tangung jawab kerja reproduktif  baik  di  negara  asal  maupun  negara tujuan tetaplah perempuan.

## Global Care Chain
Pola  gender  yang  masih  tidak  seimbang seperti  ini  membentuk  pengalaman  migrasi spesifik  bagi  perempuan  juga  dapat  dianalisis dari  dinamika  gender  pada  keluarga  yang ditinggalkan  ketika  perempuan  bermigrasi. Ketika  perempuan  bermigrasi  ke  luar  negeri mereka memiliki anak di negara yang ditinggalkan.  Pola  pengasuhan  anak  tetap menjadi  beban  perempuan  lain  yang  dialihkan kepada  nenek  bibi  atau  saudara  perempuan sebagai pengganti ibu atau perempuan lain yang dibayar sebagai pekerja domestik di negara asal.
Saat  perempuan  menjadi breadwinner keluarga, bukan berarti kemudian suaminya akan mengambil  tanggung  jawab  dalam  dalam mengurus  dan  memperhatikan  rumah  tangga ( care work ). Jadi, walau pembagian kerja secara internasional  mengalami  perubahan,  pembagian kerja  berdasar  gender  tetap  tidak  berubah. Pekerjaan  domestik  hanya  mengalami  pergeseran dari  sekelompok  perempuan  ke  kelompok perempuan lain.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Parrenas sebelumnya mengenai bagaimana perempuan  tetap  dibebani  tanggung  jawab  akan pekerjaan domestik, baik di keluarganya maupun
keluarga orang lain, baik di negara asal maupun negara  tujuan.  Ketika  yang  diharapkan  adalah perempuan  dapat  menegosiasikan  peranan  gender dengan  laki-laki  demi  pembagian  kerja  yang lebih setara, perempuan malah harus memanfaatkan perempuan lain untuk menggantikan peranan  gender  tradisionalnya.  Parrenas  juga mengungkap  situasi  ironis  di  mana  perempuan barat dicitrakan sebagai independen dan terliberalisasi  karena  telah  dapat  mewujudkan kesempatan  sama  dengan  laki-laki  terutama dalam  karir.  Padahal untuk  mencapai  kebebasan tersebut mereka mengorbankan kebebasan perempuan dari negara berkembang yang mereka perkerjakan.
Namun, semua itu menunjukkan menurunnya  nilai  care  saat  dikomodifikasi  dan berpindah  tangan. Care yang  awalnya  dianggap tugas  mulia  saat  dilakukan  tanpa  bayaran kemudian malah dianggap pekerjaan rendah dan tak  berkeahlian  saat  dilakukan  dengan  bayaran. Pekerjaan  domestik  dan  pekerjaan  merawat memiliki  stigma  yang  melekat  pada  mereka yakni  sebagai  pekerjaan  yang  tidak  membutuhkan keterampilan  maupun  pendidikan.  Padahal, banyak  negara  penerima  yang  mewajibkan program  pembekalan  pra-keberangkatan  sebagai syarat  yang  harus  dipenuhi  calon  migran sehingga sudah semakin banyak pula agensi dan institusi di negara pengirim yang mempersiapkan calon  migran  dengan  penanaman  keahlian tersebut (Trimayuni, 2013:160).

## PRT Migran: Ideologi dan Advokasi
Persoalan  mengenai  pekerja  rumah tangga  adalah  arena  paling  problematik  untuk kalangan  feminis.  Pekerja  rumah  tangga  (PRT) yang  kebanyakan  berjenis  kelamin  perempuan umumnya  berasal  dari  ras/kultur  dan  kebangsan yang  berbeda.  Dalam  konsepsi power  relations yang  tidak  setara  dan  bersifat  sangat  personal dan  intim  sering  menjadi  perdebatan  apakah PRT  dapat  dimaknai  sebagai sister .  Adakah sisterhood  solidarity di  kalangan  perempuan yang  memiliki  identitas  beragam—tidak  hanya dalam  konteks  ras,  etnis,  agama,  status  sosial ekonomi, dan kebangsaan?
Urusan pekerjaan rumah tangga (pekerjaan  domestik)  telah  menjadi  isu  sentral dalam  banyak  kajian  feminis  sejak  tahun  60-an dan  70-an.  Feminis  berjuang  untuk  kesetaraan dan  keadilan  bagi  perempuan  di  berbagai  arena termasuk di lingkup privat rumah tangga.
Kalangan feminis melihat bahwa perempuan  adalah  pekerja.  Mereka  bekerja  di lingkup  rumah–pekerjaan  mereka  tidak  dibayar, tidak ada supervisi dan tidak ada karir. Pekerjaan rumah  tangga  seperti  juga  pekerjaan  publik berlangsung tiap hari tanpa henti dan tanpa jeda. Dalam kondisi seperti itu perempuan dimanapun sesungguhnya  memiliki  kesamaan  dan  saling bisa  berbagi.  Perempuan  dan  kerja  di  rumah adalah sesuatu yang niscaya.
Aliran Feminis Marxist kemudian mengembangkan  gagasan  yang  agak  berbeda. Mereka  melihat  konsep  kerja  domestik  yang dilakukan  perempuan  di  rumah  sesungguhnya dan  seharusnya  bisa  bernilai  ekonomis  dan produktif.  Rumah  dilihat  sebagai  kepanjangan dari  sektor  produksi  seperti  pabrik  yang menghasilkan  barang  dan  jasa.  Jika  pabrik adalah sektor produksi penghasil barang dan jasa maka  rumah  adalah  sektor  untuk  memproduksi labor  power (tenaga  kerja)  terutama  laki  laki yang bisa bekerja di sektor-sektor produksi yang bergaji.
Pekerja laki-laki tidak akan bisa menjalankan perannya jika tidak ada perempuan yang  bertugas  mencuci  pakaian,  memasak, mengasuh  anak  yang  akan  berkontribusi  pada generasi  selanjutnya  dari  pekerja-pekerja  itu. Dengan  pemaknaan  ini,  rumah  adalah  tempat kerja semi industrial yang dikomandan perempuan  dan  hasil  kerjanya  bermanfaat  untuk melanggengkan  kapitalisme  yaitu  menyediakan tenaga  kerja  laki-laki  berbayar.  Tuntutan  yang disuarakan  kalangan  feminis  Marxist  adalah wages for household.
Pandangan  yang  lebih  radikal  melihat bahwa  kerja  rumah  tangga  bukan  hanya  relasi antara  perempuan  dengan  kasur  dan  debu/ kotoran/sampah, melainkan memperlihatkan sekaligus dan  mendefinisikan  relasi  antar-  manusia  di dalamanya  (suami  dan  istri).  Pandangan  ini menggeser pandangan tradisional yang dikemukakan oleh Betty Friedan dalam bukunya The Feminine Mystique yang  sama  sekali  tidak  pernah memikirkan  untuk  melibatkan  laki-laki  ikut dalam  problem  domestik  kerja  rumah  tangga baik sebagai penyebab atau solusi.
Betty  Friedan  menuntut  bahwa perempuan seharusnya  bisa  berperan  lebih  dari  sekedar tukang  cuci  karena  perempuan  juga  memiliki intelegensia  dan  kemampuan  yang  baik  karena mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama di  sekolah.  Untuk  perempuan  berpendidikan
pekerjaan  rumah  tangga  harus  bisa  lebih  efisien sehingga  bakat  dan  potensi  mereka  bisa bermanfaat  di  lingkup  publik  sekaligus  juga manifestasi  dari  kesetaraan  jender  yang  dituntut oleh  kalangan  feminis.  Untuk  bisa  mencapai kesetaraan  gender,  mereka  bisa  ‘membeli kesetaraan’  dan  terdapat  kemungkinan  merekrut perempuan  lain  untuk  membantu  karena  tujuan sesungguhnya sama dan saling membutuhkan.
Untuk  kebanyakan  perempuan  jika tersedia  pilihan  mereka  tentu  lebih  memilih pekerjaan  diluar  rumah  karena  pekerjaan  rumah itu  identik  dengan  3D  ( dirty,  difficult  and dangerous ).  Untuk  pekerjaan  tersebut  mereka bersedia membayar orang lain untuk mengerjakannya.    Aliran  ini  adalah  aliran  yang lebih radikal yang melihat fenomena kerja rumah sebagai power relations . Housework bukan jenis pekerjaan  yang  merendahkan  karena  bersifat manual, tapi pekerjaan itu dinilai bernilai rendah karena ada power relation kuasa yang menyertainya  dan  ada  kepentingan  untuk melanggengkan relasi kuasa itu. Dalam aliran ini kerja  rumah  tangga  dimaknai  sebagai  laki  laki mengeksploitasi  perempuan  atau  secara  lebih halus  bisa  dimaknai  sebagai  simbol  dari  relasi kuasa.
Feminis gelombang kedua yang berkembang ditahun  80-an  mengkritik  perempuan  untuk mempekerjakan perempuan lain dari kelas sosial, ras,  kebangsaan  yang  berbeda  yang  dilihat  akan mencederai  perjuangan  gerakan  feminis  yang ingin  memperbaiki  relasi  kuasa  perempuan  dan laki-laki.  Strategi  advokasi  dari  kalangan  ini adalah  dengan  melibatkan  laki-laki  ikut  berbagi dalam pekerjaan-pekerjaan perempuan.
Advokasi  ini  tidak  tercapai  karena  laki- laki  enggan  berbagi  dan  sulit  terjadi  perubahan sikap  terhadap  kerja  domestik.  Mengharapkan laki  laki  ikut  berbagi  dalam  kerja  rumah  tangga ditengarai ikut berkontribusi menyuburkan krisis perkawinan  karena  tuntutan  pembagian  kerja domestik. Untuk menyelamatkan banyak perkawinan yang  bermasalah,  tidak  sedikit  perempuan mengambil  strategi  untuk  merekrut  PRT  untuk membantu  kerja  domestik  dan  fenomena  ini berkontribusi  dalam  arus  peningkatan  pekerja rumah tangga.
Pertanyaan kritis yang kemudian dilontarkan adalah  jika  di  tahun  70-an  rumah  adalah workplace  for  women dan  hanya  sebagian  saja menjadi kepanjangan dari ekonomi kapitalis saat
ini apakah rumah ini telah menjadi workplace for someone else (perempuan lain)?
Kini  perdebatan  sudah  bergeser  tidak lagi bicara tentang politics of the household tapi wages  for  households yang  menyebabkan kalangan  feminis  terpolarisasi  dalam  berbagai gerakan  pemikiran  dan  advokasi  termasuk  juga advokasi UU PRT di Indonesia.
Persoalan  PRT  telah  menjadi  bukan arena  pertarungan  kontestasi  perempuan  dan laki-laki  tapi  pertarungan  sesama  perempuan karena persoalan PRT sekarang ini telah menjadi isu  publik  bukan  hanya  persoalan  gender  tapi juga  kelas,  etnis,  ras,  bahkan  kebangsaan  yang menjadi perdebatan dan opini tak berujung yang sebagian  dari  kita  enggan  untuk  membicarakannya karena  ada  kepentingan  kita  juga  ikut  masuk  di dalamnya.
Dalam  kajian  feminis  yang  paling kontemporer  perdebatan  tentang  kerja  PRT sudah keluar dari perdebatan yang berputar pada kontestasi  dependensi  kolonial    (seperti  yang diungkapkan  oleh  Cynthia  Enloe  atau  Maria Mies  atau  Juddy  Pattman  atau  V.  Spike Peterson)  dengan    kerja  PRT    diluar  domain privat  di  rumah  menjadi  kerja  bergaji  keluar tapal batas negara sebagai sarana pemberdayaan dan  liberalisasi  perempuan  untuk  meningkatkan posisi tawar dalam relasi jender dengan laki-laki di  lingkup rumah tangga (seperti yang diungkapkan  oleh    Betty  Friedan,    Sandra harding,  Allison Jaggar,  J Ann tickner)
Kajian  baru  tentang  PRT  dalam  lensa feminis  seperti  yang  ditulis  Ehnrenreich  dan Hochschild,  memperlihatkan  fenomena  adanya ketergantungan  yang  berbalik  arah  antara perempuan  Dunia  Pertama  dengan  migran perempuan  dari  dunia  ketiga.  Keluarga  mampu di  negara  Dunia  Pertama  menjadi  tergantung pada  migran  perempuan  dari  kalangan  tidak mampu  untuk  menyediakan  layanan  mengasuh anak,  mengurus  rumah  tangga  dalam  hubungan cenderung  bersifat  intim  dan  lebih  dirahasiakan. Ehnrenreich  menyebutnya  sebagai  dependensi berbalik arah.

## Kebijakan Negara terhadap Perempuan PRT Pekerja Migran
Migran perempuan yang dianggap menempati  pekerjaan  bergaji  rendah  dan berkeahlian rendah justru memiliki peran penting bagi  perekonomian  negara.  Migran  memiliki
kontribusi  tertentu  baik  pada  perekonomian negara  asalnya  maupun  perekonomian  negara baru tempat tujuannya. Jindy Pettman mengungkapkan  bahwa  gender  berpengaruh pada  struktur  pasar  yang  lebih  luas,  misalnya melalui  remitansi.  Migran  perempuan  dianggap lebih berpotensi untuk mengirimkan remitansi ke negara  asalnya  daripada  migran  laki-laki.  Di balik  hal  tersebut,  terdapat  suatu  ekspektasi terhadap  perempuan  untuk  berkontribusi  pada keluarga, komunitas, dan pembangunan bangsa.
Ehnrenreich dan Hochschild mengungkapkan bahwa  migran  perempuan  akan  cenderung mengirimkan  gaji  hasil  jerih  payahnya  kepada keluarganya  daripada  menghabiskannya  sendiri. Porsi dari remitansi tersebut mencakup setengah hingga  seluruh  penghasilan  mereka.  Remitansi tidak  hanya  memberikan  efek  kepada  keluarga primer, namun juga kerabat—bahkan pemerintah Negara  asal.  Ehnrenreich  dan  Hochschild menemukan  bahwa  pemerintah  menyadari  hal ini, dan di beberapa negara, misalnya Sri Lanka, melaksanakan  program-program  mulai  dari pelatihan  hingga  kampanye  dalam  bentuk  lagu yang menggiatkan perempuan untuk bermigrasi.
Enloe (1990:184) mengaitkan kebutuhan akan  remitansi  dengan  politik  hutang  internasional. Politik  hutang  internasional  membentuk  insentif bagi  perempuan  untuk  bermigrasi  dan  pada  saat yang  bersamaan  membuat  pemerintah  bergantung pada  remitansi  yang  dikirim  migran  perempuan ke negara asal. Lebih lanjut, saat negara meminta pinjaman dari IMF, pemerintah  diwajibkan untuk menerapkan kebijakan tertentu, termasuk memotong  subsidi  layanan  sosial.  Dampak paling  besar  tentunya  dirasakan  oleh  rakyat kecil. Namun, dampak yang dirasakan perempuan  berbeda  karena  merupakan  pihak yang  dianggap  bertanggung  jawab  dalam memelihara kesejahteraan domestik. Bagi beberapa  perempuan,  mereka  menjadi  tidak punya pilihan selain bermigrasi mencari pekerjaan untuk mensubsidi negara.
Ehnrenreich  dan  Hochschild  menyinggung hal  serupa,  yakni  bahwa  negara  Dunia  Ketiga yang  meminta  bantuan  IMF  atau  World  Bank untuk  pinjaman  seringkali  terpaksa  menerapkan kebijakan  penyesuaian  struktural.  Salah  satu bagian  utama  dalam  penyesuaian  struktural tersebut  adalah  pemotongan  subsidi  di  sektor yang  disebut ‘industri  non  kompetitif’.  Layanan sosial  seperti  layanan  kesehatan  dan  subsidi makanan  juga  dikurangi.  Jika  dikaitkan  dengan
yang  dikatakan  Enloe  bahwa  memberi  makan keluarga  dan  menjaga  kesehatan  keluarga dianggap sebagai bagian kewajiban merawat dan mengasuh yang dibebankan pada perempuan, hal tersebut semakin menjelaskan insentif perempuan untuk bermigrasi.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, restrukturisasi global memiliki pengaruh tertentu terhadap  pasar  tenaga  kerja.  Joya  Misra  et.al. melihat  bagaimana  negara  menciptakan  dan membentuk internasionalisasi dan distribusi pekerjaan merawat melalui kebijakannya maupun  hubungannya  dengan  negara  lain.  Di satu sisi, restrukturisasi ekonomi yang diakibatkan  oleh  neoliberalisme  mewujudkan permintaan  dan  suplai  akan  pekerja  perawat imigran.  Ideologi  neoliberal  membuat  negara memiliki justifikasi untuk menurunkan anggaran layanan  sosial  dan  di  saat  yang  sama menghindari tanggung jawab akan kesejahteraan keluarga  masyarakatnya.  Akhirnya,  melalui international  division  of  care  work, tanggung jawab  tersebut  jatuh  kepada  pekerja  perempuan migran.
Di  sisi  lain,  kebijakan  migrasi  negara berperan  besar  dalam  membentuk  arus  migrasi. Arus  migrasi  tidak  hanya  bergantung  pada pilihan  individu  migran,  melainkan  adanya jaringan  sosiologis  yang  lebih  besar  dan  telah mengakar.  Arus  migrasi  adalah  arus  yang dikondisikan  dan  distrukturisasi,  tidak  hanya oleh  ekonomi  global  melainkan  oleh  hubungan historis,  lingkungan  politik,  dan  kebijakan migrasi.  Faktor-faktor  tersebut  terkait  karena biasanya  negara  pengirim  dan  penerima  yang memiliki hubungan historis membentuk perjanjian bilateral yang kemudian menghasilkan keputusan politik.
Pilihan  seseorang  untuk  bermigrasi dibatasi  oleh  konteks  institusional.  Peraturan internasional  juga  berperan,  di  mana  negara penerima  dapat  mengatur  migrasi  yang  lebih diinginkannya,  misalnya  lebih  bersifat  temporer dan  bukan  menetap  permanen.  Model  ini  lebih disukai  karena  menjamin  adanya  remitansi  bagi negara  pengirim  dan  menghindarkan  tanggung jawab jangka panjang bagi negara penerima.
Kondisi  bekerja  juga  dipengaruhi  oleh kebijakan.  Negara  dapat  saja  tidak  memberikan izin bekerja untuk sektor tertentu, terutama yang dianggap  berkeahlian  rendah  namun  permintaan tinggi. Akibatnya, banyak migran tidak berdokumen  yang  kemudian  tidak  terlindung
baik  dari  gaji  minimum  hingga  jam  kerja. Pekerja migran, terutama pekerja domestik yang pada  dasarnya  sudah  rentan  menjadi  sangat tergantung  pada  majikan  karena  dibatasi  dari status migran independen atau status apapun.

## Indonesia
Pembahasan pada halaman-halaman sebelumnya  dari  tulisan  ini  adalah  bingkai  yang bisa  digunakan  sebagai  latar  dalam  membahas perempuan PRT migran Indonesia yang sesungguhnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  analisa ekonomi  politik  internasional  maupun  migrasi internasional dalam konteks globalisasi saat ini.
Dari  penjelasan  tersebut  pengiriman PRT  migran  keluar  negeri  adalah  suatu keniscayaan  ditengah  ketidakmampuan  negara menyediakan lapangan kerja dan remitansi yang dikirimkan  ke  negara  pengirim  yang  jumlahnya sangat signifikan sangat membantu meringankan beban  Negara.  Presiden  Jokowi  dan  Jusuf  Kalla tegas  menyatakan  bahwa  perlindungan  bagi buruh  migran  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam visi misi ‘Nawacita’—dengan kata kunci ‘negara hadir’.  Dalam  dokumen  Nawacita  dinyatakan bahwa  ‘negara  akan  hadir’  untuk  melindungi segenap  warga  negara  Indonesia  yang  sedang bekerja di luar negeri.
Jika kita membaca visi misi dan program aksi Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014, perlindungan  buruh  migran  adalah  salah  satu tema  sentral  dalam  visimisi  dan  program  aksi. Perlindungan  buruh  migran  tercantum  dalam pernyataan sebagai berikut:
(1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa  aman  pada  seluruh  warga  negara. Melindungi  hak  dan  keselamatan  warga negara  Indonesia  di  luar  negeri,  khususnya pekerja migran (hlm. 6-7).
(2) Membangun  wibawa  politik  luar  negeri  dan mereposisi  peran  Indonesia  dalam  isu-isu global  dan  membangun  kapasitas  untuk melindungi  hak  dan  keselamatan  warga negara  di  luar  negeri  dengan  memberi perhatian  khusus  pada  perlundingan  TKI (hlm. 12-13).
(3) Berkomitmen  menginisiasi  peraturan  dan langkah  langkah  perlindungan  bagi  semua pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri (hlm. 23).
(4) Memberikan  perlindungan  bagi  pekerja/ buruh  migran  dari  eksploitasi  perusahan
pengerah  jasa  dengan  pembatasan  peran swasta dan pengawasannya (hlm. 23).
(5) Menghapus  semua  praktek  diskriminasi terhadap buruh migran terutama untuk buruh migran perempuan (hlm. 23).
(6) Menyediakan  layanan  publik  bagi  buruh/ pekerja  migran  yang  mudah,  murah  dan aman sejak rekruitmen, selama di luar negeri hingga  pulang  kembali  ke  Indonesia  (hlm. 23).
(7) Menyediakan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  bagi  buruh/pekerja  migran  yang berhadapan  dengan  masalah  hukum  (hlm. 23).
(8) Harmonisasi  konvensi  internasional  1990 tentang  perlindungan  hak-hak  buruh  migran dan  anggota  keluarganya  ke  dalam  seluruh kebijakan  terkait  migrasi  tenaga  kerja  (hlm. 23).
(9) Melakukan  revisi  terhadap  UU  no.  39/2004 tentang  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia dengan  menekankan  pada  aspek  perlindungan (hlm. 33)
Setelah  terpilih  menjadi  Presiden  RI ketujuh,  visi  misi  dan  program  Nawacita dielaborasi  dalam  RPJMN  2015  (Rencana Pembangungan Jangka Menengah 2015). Persoalan  buruh  migran  eksplisit  dinyatakan sebagai isu srategis dan tercantum dalam sasaran arah  kebijakan  serta  kerangka  pendanaan/ kelembagaan/  maupun  kebijakan  mengenai pekerja  migran  yang  memperlihatkan  ‘negara hadir’.
Masih terdapat kelemahan karena uraian masalah  buruh  migran  lebih  berkisar  pada  soal pasar tenaga kerja, dikotomi skill/unskill , formal/ informal  serta  masih  buta  gender  dan  miskin pendekatan  HAM.  Tidak  ada  uraian  tentang kerentanan  yang  dihadapi  oleh  buruh  migran terutama dalam kasus buruh migran perempuan.
Analisa  makro  berdimensi  internasional masih minim, padahal isu PRT migran sekarang menjadi  salah  satu  isu  global.  Dalam  masalah perlindungan masih terdapat kerancuan kelembagaan  antara  BNP2TKI  dan  Kemenaker yang  kurang  mendapat perhatian. Belum terlihat perubahan  signifikan  dari  paradigma  komodifikasi ke  paradigma  proteksi.    Tidak  terlihat roadmap perlindungan  buruh  mgran  yang  mengacu  pada UU  no.  6/2012  tentang  ratifikasi  konvensi internasional  1990  tentang  perlindungan  hak buruh  migran  dan  anggota  keluarganya.  Belum terlihat  komitmen  dan  langkah  untuk  ratifikasi
konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT. Ratifikasi  konvensi  ini  akan  memberikan perlindungan  bagi  PRT  di  dalam  dan  di  luar negeri.
Secara  umum  komitmen  pemerintah Indonesia  untuk  melindungi  PRT  sangat  lemah. Tidak  ada  inisiatif  untuk  mengusulkan  RUU Perlindungan PRT sebagai inisiatif pemerintah di Parlemen.  Kemenaker  masih  terus  mengulang rencana zero PRT 2017—yang sebenarnya tidak ada  di  RPJM  dan  berpotensi  diskriminatif  dan menghalangi hak ekonomi perempuan.
Dalam kluster politik luar negeri, analisa perlindungan  buruh  migran  tidak  terintegrasi dengan  diplomasi  internasional  Indonesia  di forum  regional  dan  multilateral  dan  yang bermasalah adalah dimensi sosial dan perlindungan  terhadap  PRT  migran  ini  terutama yang  menyangkut  PRT  perempuan.  Permasalahan yang  dihadapi  oleh  buruh  migran  terutama adalah aspek perlindungan mereka yang memprihatinkan,  tata  kelola  kebijakan  pengiriman di dalam negeri, maupun kasus-kasus yang kerap terjadi yang menimpa buruh migran Indonesia.Beberapa  diantaranya  adalah  hukum pancung,  penyiksaan,  upah  tidak  dibayar, trafficking ,  kekerasan  seksual,  migrant  tidak terdokumentasi,  serta  persoalan  legal  administratif lainnya.  Urusan  buruh  migran  masih  lebih banyak menjadi kewenangan kementerian tenaga kerja,  padahal  membicarakan  isu  buruh  migran diperlukan  pemahaman  yang crosscutting dan lintas sektor serta berdimensi global.
Secara  singkat,  analisa  tentang  RPJM 2015  memperlihatkan  bahwa  masih  belum  ada pergeseran paradigma mengenai ideologi penempatan  buruh  migran  Indonesia.  Kebijakan mengenai buruh migran masih terlalu didominasi oleh employment policy (kebijakan ketenagakerjaan) dan  jauh  dari  perspektif  hak  asasi  manusia  dan hak-hak  dasar  pekerja.  Target  kuantitatif penempatan  buruh  migran  bisa  berpotensi menjadi  jebakan  menuju labour  export  policy . Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat tidak  ada  uraian  yang  lebih  elaboratif  tentang tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam  tata kelola  penempatan  dan  perlindungan  buruh migran.
Dalam  situasi  kondisi  perekonomian Indonesia  yang  saling  tergantung  dan  dengan perekonomian  global  dan  situasi  ekonomi domestik Indonesia yang belum bisa menyediakan  lapangan  kerja.  Maka,  bagi
mereka,  bekerja  ke  luar  negeri  adalah  hak  yang harus  dihormati.  Aspek  perlindungan  terhadap buruh  migran  dan  regulasi  yang  menghapus semua  praktek  diskriminatif  terhadap  buruh migran  perempuan  adalah  prioritas  utama pemerintah.  Tugas  pemerintah  adalah  pengawasan kepada  PJTKI  untuk  menjamin  pemberangkatan yang  aman  dari  dalam  negeri  dalam  perjalanan sampai ke tempat tujuan.
Selain  itu  yang  juga  diperlukan  adalah layanan  publik  bagi  buruh/pekerja  migran  yang mudah,  murah  dan  aman  sejak  rekruitmen, selama di luar negeri, hingga pulang kembali ke Indonesia. Selain itu, diperlukan juga pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi buruh/pekerja  migran  yang  berhadapan  dengan masalah  hukum  serta  harmonisasi  regulasi nasional  dan  lokal  di  Indonesia  dengan kententuan  konvensi  internasional  1990  tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya  kedalam  seluruh  kebijakan  terkait migrasi tenaga kerja.

## Daftar Pustaka
Azmy, Ana Sabhana. (2012). Negara dan Buruh Migran  Perempuan:  Menelaah  Kebijakan
Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo  Bambang  Yudhoyono  2004-2010 . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Ehrenreich, Barbara dan Arlie Russel
Hochschild.  (2002). Globafl  Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy . New York: Holt & Co.
Enloe,  Cynthia.  (2000). Bananas,  Beaches,  and Bases:  Making  Feminist  Sense  of International  Politics .  Oakland,  California: University of California Press.
Farida, Anik. (2002). “Perempuan Buruh Migran di  Tengah  Kekerasan  (Studi  tentang upaya survival perempuan buruh migran  pembantu  rumah  tangga  dalam menghadapi dan menyikapi kekerasan). Tesis  Program  Studi  Kajian  Wanita Program  Pasca  Sarjana  Universitas Indonesia.
Friedan,  Betty.  (1963). The  Feminine  Mystique . New York: W. W. Norton & Co.
Harding,  Sandra.  (1986)  “The  Instability  of  the Analytical Categories of Feminist
Theory. ” Signs 11 (3): 645-664.
Hugo,  Graeme.  (1995).  “International  Labor Migration  and  the  Family:  Some Observations  from  Indonesia.” Asian and Pacific Migration Journal 4 no 2-3.
International  Organization for Migration (IOM).
(2010).  Migrasi  Tenaga  Kerja  dari Indonesia:  Gembaran  Umum  Migrasi Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Beberapa Negara  Tujuan  di  Asia  dan  Timur Tengah.
Jaggar,  Alison  M.  (1983). Feminist  Politics  and Human  Nature .  Totowa,  New  Jersey:
Rowman & Allanheld Publishers.
Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat Mandiri  dan  Berkepribadian:  Visi,  Misi dan  Program  Aksi  Jokowi-Jusuf  Kalla.
(2014). Jakarta, Mei 2014.
Lan,  Pei-Chia.  (2003).  “Maid  or  Madam? Filipina  Migrant  Workers  and  the Continuity  of  Domestic  Labour.”
Gender & Society 17 no. 2: 187-208.
Lin Mei. (2006). “Indonesian Labor Migrants in Malaysia: A Study from China.” Working Paper  Series no.  11.  ICS  (Institute  of China Studies).
Liow,  Joseph  Chinyong.  (2004).  “Malaysia’s Approach  to  its  Illegal  Indonesian Migrant Labour Problem: Securitization,
Politics   or Catharsis”. Paper.
Maimunah,  Margaret  Aliyatul.  (2006).  “Kebijakan Kepulangan  Pekerja  Migran  (Studi tentang Kebijakan Terminal Tiga, Implementasinya terhadap Pekerja
Migran  Perempuan  Pembantu  Rumah Tangga”  Sebagai  Tesis  Program  Studi
Kajian  Gender  Program  Pasca  Sarjana Universitas Indonesia.
Marchigianni, Sasya Amanda. (2014). “Permberdayaan vs. Marjinalisasi dalam Permasalahan Feminisasi Migrasi.” Skripsi Program Studi Hubungan Internasional  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Mies, Maria. (1986). Patriarchy and
Accumulation on a World Scale: Women in  the  International  Division  of  Labour .
London: Zed Books.
Misra,  Joya,  et.al.  (2006). Gloalization  of  care work:  Neo  Liberal  economic  restructuring and migration .

## Parrenas,  Rhacel  Salazar.  (2002).  “Migrant
Domestic  Workers  and  the  International Division  of  Reproductive  Labor.Gender & Society.” (4) : 560-580.
Peterson, V. Spike. (2010). “International/Global Political  Economy.”  Dalam Gender Matters  in  Global  Politics:  A  Feminist Introduction  to  International  Relations , 204-217.  Diedit  oleh  Laura  J.  Sheperd. New York: Routledge.
Pettman,  Jindy.  (2010).  “Migration.”  Dalam Gender  Matters  in  Global  Politics:  A Feminist  Introduction  to  International Relations ,251-264.  Laura  J.  Sheperd (ed). New York: Routledge.
Pusat  Penelitian  Pengembangan  dan  Informasi
(Puslitfo)  BNP2TKI  (Badan  Nasional
Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia) tahun 2013.
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015.
Susilo,  Wahyu.  (2002).  “Kekerasan  terhadap buruh  migran  perempuan  Indonesia.”
Jurnal  Perempuan 26.  Jakarta:  Yayasan Jurnal Perempuan.
Tickner, J. Ann. (1992). Gender in International Relations:  Feminist  Perspective  on Achieveing  Global  Security .  New  York: Columbia University Press.
Trimayuni, Pande K. (2013). Migrasi Internasional dan Ketidaksetaraan Global: Peluang dan Tantangan .  Dalam Gender  dan Hubungan Internasional:  Sebuah  Pengantar ,  151- 165. Diedit oleh Ani Soetjipto dan Pande K. Trimayuni. Yogyakarta: Jalasutra.
Wahyono,  Sri.  (2002).  “The  Problems  of Indonesian  Migrant  Workers  Right Protection in Malaysia.” Jurnal Kependudukan Indonesia II no 1. Jakarta: LIPI Press.

## Laman Website
Bank  Indonesia.  “Remitansi  Tenaga  Kerja Indonesia  menurut  negara  penempatan”. Sumber:  http://www.bi.go.id.  Diakses pada 5 Maret 2016.