## PERANAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## Rifatun Nuriyah
Magister Hukum Universitas Islam Malang, 22002021028@unisma.ac.id

## Sunardi
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
kpssunardi@gmail.com
Moh. Muhibbin
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, moh.muhibbin@unisma.ac.id

## Abstrak
Kejahatan  Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak  di  bawah umur  dapat  menyebabkan  gangguan  yang  berdampak  secara  psikologis  maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak gangguan psikologis pada anak  akan  melahirkan  trauma  berkepanjangan  yang  kemudian  dapat  melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa anak  terganggu  yang  mengakibatkan  keterbelakangan  mental.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bentuk  perlindungan hukum terhadap  anak  sebagai  korban  kejahatan  kekerasan  seksual  dan  mengkaji serta  menganalisis  pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  anak  menurut  hukum  pidana  Indonesia.  Jenis penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban  kejahatan  kekerasan  seksual  didasarkan  pada  Undang  Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  anak  mendapat    jaminan  dan  perlindungan hukum  akan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  memeproleh  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Sedangkan tanggung  jawab  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Kata-Kunci: Kejahatan  Kekerasan  Seksual,  Hukum  Pidana,  Perlindungan Hukum Bagi Anak
Crimes  of  sexual  violence  committed  against  minors  can  cause  disorders that have psychological and other developmental impacts on the child. The impact of  psychological  disorders  on  children will  give rise  to  prolonged trauma  which can  then  give  birth  to  unhealthy  attitudes,  such as  inferiority  complex,  excessive fear,  disturbed  mental  development  of  the  child  which  results  in  mental retardation.  This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  forms  of  legal protection for children as victims of crimes of sexual violence and to analyze and analyze  criminal  liability  for  perpetrators  of  criminal  acts  of  sexual  violence against  children  according  to  Indonesian  criminal  law.  The  type  of  research  in this  research  is  normative  juridical  research.  The  results  of  the  research  show that the form of legal protection for children as victims of sexual violence crimes is based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of  2002 concerning Child Protection, that children receive legal guarantees and protection  for  their  rights  so  that  they  can  live,  grow,  develop  and  participate, optimally in accordance with human dignity, and obtain protection from violence and discrimination. Meanwhile, criminal responsibility for perpetrators of sexual violence against children is a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah).
Keywords: Sexual Violence Crimes, Criminal Law, Legal Protection for Children

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  Negara. 1 Anak  merupakan generasi  muda sebagai  salah satu  sumber daya manusia sebagai  penerus cita-cita perjuangan  bangsa,  memiliki  peranan  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat khusus  sehingga  anak  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  secara  utuh, serasi,  selaras,  dan  seimbang.  Hal  ini  secara  tegas  dirumuskan  dalam  butir  c Konsiderans  menimbang  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  yang  berbunyi:  “bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 2
Perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  korban  kejahatan  kekerasan seksual  di  Indonesia  didasarkan  pada  berbagai  undang-undang  dan  regulasi. 3
1 KPAI. 2013, Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010- 2013 Respon dan Rekomendasi . Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 1
2 Anonimous, 2015, UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, , Yogyakarta; Pustaka Mahardika, hlm. 2.
3 Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo.
Perspektif hukum pidana Indonesia memberikan landasan untuk melindungi anak- anak dari kejahatan kekerasan seksual.  Polisi  dan aparat  penegak hukum  lainnya di  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk  menangani  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak,  melakukan  penyelidikan,  dan  membawa  pelaku  ke  pengadilan. Perlindungan  Korban:  Sistem  peradilan  pidana  menyediakan  prosedur  untuk melindungi  identitas  korban,  memberikan  ruang  aman  untuk  kesaksian,  dan memberikan bantuan hukum untuk korban remaja pelecehan seksual 4
Pemerintah  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  bekerja  sama  dalam meningkatkan kesadaran akan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini meliputi  kampanye  edukasi,  pelatihan  untuk  mengidentifikasi  dan  menangani kasus-kasus  ini,  serta  pembentukan  kebijakan  yang  lebih  baik.  Faktor-faktor seperti kurangnya laporan kasus, stigma sosial, serta akses terhadap sistem hukum dan  dukungan  psikologis  bisa  menghambat  perlindungan  yang  efektif  bagi korban. 5
Perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  korban  kejahatan  kekerasan seksual di Indonesia adalah komitmen penting dari segi hukum dan sosial. Tetapi upaya  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  implementasi,  meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan bagi korban sangatlah penting. Pemerintah dan  lembaga  swadaya  masyarakat  bekerja  sama  dalam  meningkatkan  kesadaran akan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Ini meliputi kampanye edukasi, pelatihan  untuk  mengidentifikasi  dan  menangani  kasus-kasus  ini,  serta pembentukan kebijakan yang lebih baik.
Meskipun  kerangka  hukum  ini  ada,  implementasinya  sering  kali  menjadi tantangan.  Faktor-faktor  seperti  kurangnya  laporan  kasus,  stigma  sosial,  serta akses  terhadap  sistem  hukum  dan  dukungan  psikologis  bisa  menghambat perlindungan  yang  efektif  bagi  korban.  Perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai korban  kejahatan  kekerasan  seksual  di  Indonesia  adalah  komitmen  penting  dari segi  hukum  dan  sosial.  Tetapi  upaya  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan implementasi,  meningkatkan  kesadaran,  dan  memberikan  dukungan  bagi  korban sangatlah penting..

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma hukum  positif. 6 Penelitian  yuridis  normatif,  atau  meneliti  tentang  norma-norma hukum, khususnya hukum positip (hukum yang sedang belaku di Indonesia  pada saat  ini).  Yuridis  normatif  dimaksudkan  sebagai  upaya  memahami  persoalan dengan  tetap  berada  atau  berdasarkan  pada  lapangan  hokum  dengan  menelaah, mempelajari,  mencatat  peraturan  perundangan,  dan  teori-teori  yang  berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.
4 Irma Setyowati Soemitro, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
5 Maidin  Gultom. 2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama
6 Johnny  Ibrahim,  2008, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya, Bayumedia, hlm. 282.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani. 7 Pendekatan  perundang-undangan  digunakan untuk  menganalisis  aspek-aspek  hukum  dalam  perlindungan  hukum  dengan menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagai  landasan  analisis  dan sebagai  bahan  kajiannya.
Sumber  data  di  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh dari  penelitian  kepustakaan  (library  research)  bertujuan  untuk  mendapatkan konsep-konsep,  teori-teori  dan  informasi-informasi  serta  pemikiran  konseptual dari  penelitian  pendahulu  baik  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  karya ilmiah lainnya.

## PEMBAHASAN
Merujuk  pada  Hukum  Nasional,  perlindungan  anak  telah  memperoleh dasar  pijakan  yuridis  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai landasan konstitusional juga Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. 8 Pasal  28 B ayat  (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan:  ”Setiap anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sedangkan  Undang-  Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif  tentang  perlindungan  anak  yang  pada  pokoknya  bertujuan  untuk memberikan  jaminan  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  memeproleh  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Maidin  Gultom memberikan  pandangan  bahwa  perlindungan  anak merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai kedudukan  dan  peranan,  yang  menyadari  betul  pentingnya  anak  bagi  nusa  dan bangsa  di  kemudian  hari.  Jika  mereka  telah  matang  pertumbuhan  fisik  maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. 9
Tindak pidana kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,  penyiksaan  seksual,  eksploitasi  seksual,  perbudakan  seksual,  dan kekerasan  seksual  berbasis  elektronik. 10 Selain  itu,  kekerasan  seksual  juga meliputi  antara  lain  perkosaan, perbuatan  cabul,  persetubuhan,  perbuatan  cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan sebagainya.
7 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Normatif , Kencana, Jakarta, hlm. 93.
8 Undang  Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  mengubah  UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
9 Maidin  Gultom. 2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama,  hal. 8
10 Pasal  1  angka  1 jo. Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)
Kekerasan  sering  terjadi  terhadap  anak,  yang  dapat  merusak,  berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan  psikologis,  yang  dapat  mempengaruhi kehidupan  masa  depan  anak.  Bentuk- bentuk  kekerasan  anak  dapat  berupa  tindakan kekerasan  baik  secara  fisik,  psikis maupun seksual. 11
Pasal  59    Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak diatur perihal  kewajiban  dan  tanggung  jawab pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:
1. anak dalam situasi darurat;
2. anak yang berhadapan dengan hukum;
3. anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi;
4. anak  tereksploitasi  secara  ekonomi dan/aataus eksual;
5. anak yang diperdagangkan;
6. anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
7. anak korban penculikan, penjualan dan pedagangan;
8. anak  korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
9. anak korban kejahatan seksual;
10. anak korban jaringan terorisme;
11. anak penyndang disabilitas;
12. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
14. anak  yang  menajdi  korban  stigmatisasi  dari  pelabelan  terkait  dengan kondisi orang tuanya. 12
Berdasarkan  tujuan  dari  UU  Perlindungan  Anak  UU  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan  mendapatkan  perlindungan  khusus.  Perlindungan  khusus  ini  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah  suatu  bentuk  perlindungan  yang  diterima  oleh  anak  dalam  situasi  dan kondisi  tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  terhadap  ancaman  yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” 13 Maksud dari Pasal 1 angka  15  ini  menunjukkan  bahwa  anak  sebagai  penerus  generasi  bangsa  perlu mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan  dirinya  termasuk  dari  kejahatan  seksual.  Perlindungan  dari terjadinya  kejahatan  seksual  terhadap  anak  adalah  merupakan  salah  satu  dari  19 (sembilan  belas)  hak-hak  dari  seorang  anak  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan Anak  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal
11 Maidin  Gultom,  2013, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Perempuan, Refika Aditama, Bandung,  hlm. 2.
12 UU  No,  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, Pustaka  Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.
13 UU  Perlindungan  Anak  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23 Tahun 2002
9  ayat  (1)  huruf  a,  Pasal  15  huruf  f,  Pasal  59,  Pasal  69A,  Pasal  71D,  Pasal  76D dan Pasal 81.
Bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual menurut UU No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  NO.  23  Tahun  2002  tentang perlindungan  anak  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  59,  dimana  ayat  (1) menjelaskan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus kepada  anak.” 14 Selanjutnya  ayat  (2)  huruf  j  menjelaskan  bahwa:  “Perlindungan khusus  kepada  anak  diberikan  kepada  anak  korban  kejahatan  seksual.”  Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu  menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah dan  Lembaga  negara  lainnya.  Anak  harus  diberikan  perlindungan  secara  khusus sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  ini  karena  trauma  atas  kejahatan  seksual yang  terjadi  padanya  akan  sangat  membekas  dalam  ingatannya  dan  akan  sangat menggangu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemrintah  Daerah,  Lembaga  Negara  lainnya  dan  juga  masyarakat  tidak  boleh lepas  tangan  terhadap  apapun  yang  menimpa  anak-anak,  terlebih  kejahatan seksual.
Tindak pidana kekerasan seksual  terhadap anak  merupakan masalah yang sangat  serius.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak  hanya  akan  menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental.
Dampak  secara  fisik  tidak    membutuhkan  waktu  yang  terlalu  lama  untuk mengobatinya,  tetapi  dampak  secara  mental  bisa  membutuhkan  waktu  bertahun- tahun  agar  dapat  pulih  seperti  sediakala.    Bahkan,  ada  juga  yang  sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri karena  tidak  kuat  menahan  penderitaan  dan  rasa  malu  akibat  pelecehan  seksual yang dialaminya.
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  4  ayat (1)  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  (  UU  TPKS)  disebutkan  bahwa  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dapat berupa  pelecehan  seksual  non  fisik,  pelecehan  seksual  fisik,  pemaksaan kontrasepsi,  pemaksaan  sterilisasi,  pemaksaan  perkawinan,  penyiksaan  seksual, eksploitasi  seksual,  perbudakan  seksual,  dan  kekerasan  seksual  berbasis elektronik.  Selain itu pada ayat (2) juga disebutkan bahwa kekerasan seksual juga meliputi  antara  lain  perkosaan,  perbuatan  cabul,  persetubuhan,  perbuatan  cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan sebagainya.
Untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak-anak,  penulis berpendapat  dapat  saja  dijerat  dengan  pasal  berlapis,  apabila  kejahatan mengandung  tindak  kejahatan  yang  sekaligus  banyak  yang  mana  perbuatan tersebut  masuk  dalam  kategori  lebih  dari  satu  ketentuan  pidana,  maka  yang dikenakan  hanya  salah  satu  di  antara  aturan-aturan  itu.  Jika  ancaman  pidananya berbeda-beda, yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.  Apabila  perbuatan  masuk  dalam  suatu  aturan  pidana  umum  dan  dalam aturan  pidana  khusus,  maka  hanya  aturan  pidana  khusus  yang  diterapkan sebagaimana  ketentuan  yang  diatur  pada  pasal  125  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
14 UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  NO.  23  Tahun  2002  tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 59
Di  Indonesia  tindak  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak dibawah umur secara khusus   diatur   dalam Undang Undang N0. 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak dipidana  penjara  sesuai  dengan  berat  dan  ringannya  perbuatan  yang  dilakukan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
Pertanggung  jawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  selain  diatur  di  Undang  undang  perlindungan  anak  juga  secara umum  juga  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-  Undang      Hukum      Pidana  (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan   terhadap    anak ditunjukkan   dengan pemberian  hukuman  (sanksi)  pidana  bagi  pelaku  sebagai  bentuk  pertanggung jawaban  pidananya.  Hal  ini  tercantum  dalam  KUHP  pada  pasal-pasal  dalam sebagai berikut:
1. Masalah  pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan     cabul     diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.
Jadi        bentuk      pertanggungjawaban  pidana  yang  diberikan  KUHP  bagi anak terhadap kekerasan
seksual  merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku,  bukanlah  pertanggung  jawaban  terhadap  kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.
Bentuk-  bentuk  penegakah  hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan seksual  pada  anak  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan Undang-Undang  Perlindungan  Anak  telah  dijelaskan  bahwa  tindak  pidana pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  merupakan  sebuah  kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus  diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan  hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.
Terdapat  kasus  hukum  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang telah  diputus  perkaranya  oleh  majelis  hakim.  Diantara  putusan  majelis  hakim tersebut  terkait  dengan  Perkara  Nomor  3551/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.  Majelis hakim  memutus  perkara  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  dan  akan  di pertimbangkan  apakah  terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana kekerasan  seksual  sebagaimana  yang  di  dakwaan  jaksa  penuntut  umum.    Dalam konsideran  Menimbang  1,  bahwa  terdakwa  di  hadirkan  di  persidangan berdasarkan  surat  dakwaan  penuntut  umum  disusun  secara  alternatif,  Kesatu didakwa  melanggar  pasal    81  ayat  (1)  Jo  pasal  76D  Undang-Undang  RI  no.35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  Kedua  melanggar  pasal  81  ayat  (2)  Jo pasal  76D  Undang-Undang  RI  no.35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak, Ketiga  pasal  82  ayat  (1)  Jo  pasal  76E  Undang-Undang  RI  no.35  Tahun  2014 tentang  perlindungan  anak.  Pada  menimbang  2  bahwa  oleh  karena  dakwaan penuntut umum disusun secara  alternatif maka  majelis hakim langsung  memilih dakwaan  yang  paling  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa  berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  menurut  majelis  hakim  dakwaan  yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Ketiga melanggar pasal 82  ayat  (1)  Jo  pasal  76E  Undang-Undang  RI  NO.  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak  yang  unsur-unsur  nya  :  a)  Setiap  orang  dan  b)  Melakukan
kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  mulsihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan  atau membiarkan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.
hakim  tidak  mempertimbangkan  motif  sebenarnya  dari  pelaku  karena dalam  kesaksiannya  pelaku  tidak  hanya  menunjukkan  alat  kelamin  terdakwa kepada korban tapi juga sempat memasukkan jari kedalam kemaluan dari korban yang  bisa  saja  tujuan  dari  pelaku  adalah  ingin  memperkosa  korban.  Hakim mempertimbangkan  bagaimana  terdakwa  melakukan  perbuatannya  tersebut, karena  dengan  mengetahui  cara  yang  dilakukan    terdakwa  tersebut  hakim  dapat mengetahui    apa  saja  yang  terjadi  sehingga  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa.  Dalam  hal-hal  yang meringankan,  hakim  mempertimbangkan  usia  terdakwa  yang  sudah  lanjut  usia serta mempertimbangkan  sikap terdakwa setelah perbuatannya tersebut dilakukan yaitu terdakwa  mengakui  dan menyesali perbuatannya dan  telah meminta maaf kepada  keluarga  korban  dipersidangan  namun  hakim  tidak  mempertimbangkan apakah  perbuatan  terdakwa  telah  dimaafkan  oleh  korban  sebagai  salah  satu pertimbangannya.  Dalam  hal-hal  yang  memberatkan  terdakwa,  penulis berpendapat bahwa  hakim lebih menitik-beratkan pada perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan  terdakwa  meresahkan  masyarakat  dimana  anak  yang  masih  dibawah umur sebagai korban dari tindak kekerasan seksual.

## KESIMPULAN
Bentuk  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kejahatan kekerasan  seksual  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-  undangan  yang  di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif,
seperti  perlindungan  fisik,  psikis  maupun  medis  dan  yang  terpenting
bahwa  perlindungan  ditujukan  pada  korban  kejahatan  terhadap  semua  jenis kejahatan sperti yang sudah diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  anak  yaitu:  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  tindak kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang  dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Selanjutnya  dalam  hal  anak  yang  menjadi  korban  dari  tindak  kekerasan  seksual, dalam hal  ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti  rugi  (restitusi)  terhadap  diri  korban  secara  langsung  yang  ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.
Menurut Pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak, bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap  anak  di  bawah  umur  ialah  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliyar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
KPAI. 2013, Darurat  Perlindungan  Anak:  Potret  Permasalahan  Anak  Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi . Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 1
Anonimous,  2015, UU  Perlindungan  Anak,  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, , Yogyakarta; Pustaka Mahardika, hlm. 2.
Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo. Irma Setyowati Soemitro, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
Maidin  Gultom. 2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama Johnny  Ibrahim,  2008, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya, Bayumedia, hlm. 282.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Kencana,  Jakarta, hlm. 93.
Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
Maidin  Gultom. 2010, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama,  hal. 8 Pasal  1  angka  1 jo. Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)
Maidin  Gultom,  2013, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Perempuan, Refika Aditama, Bandung,  hlm. 2.
UU  No,  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, Pustaka  Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.
UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.
23 Tahun 2002
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 59