ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 22 - 36

## KEBIJAKAN RUMAH SAKIT DALAM SISTEM PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
Nur Halimah
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi nurhalimah29@gmail.com
Arrie Budhiartie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id
Fitria
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi) fitria@unja.ac.id

## Abstract
The  hospital  is  one  of  the  health  service  facilities  which  has  functions  including  services, education and training in the health sector, where in the implementation of these functions the potential to cause environmental pollution caused by hospital waste containing hazardous and toxic  materials.  Therefore  it  is  necessary  to  regulate  so  that  the  health  of  the  environment around  the  hospital  can  be  maintained.  This  study  aims  to  discuss  the  problem  of  hospital environmental health management mechanisms through internal policies to later understand the meaning of hospital  responsibility in the field of environmental health management. This research  is  a  juridical-normative  research  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach  where  the  interpretation  of  the  collected  legal  materials  is  carried  out,  in  order  to obtain conclusions through qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that the  hospital  environmental  health  management  mechanism  based  on  internal  hospital  rules and hospital policies in carrying out environmental health is an effort to protect public health and the environment around the  hospital so that it is maintained based on the  relevant laws and regulations
. Keywords; Hospitals, Environmental Health, Waste, Policy.

## Abstrak
Rumah  sakit  merupakan  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memiliki  fungsi mencakup  pelayanan,  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang  kesehatan,  dimana  dalam pelaksanaan  fungsi-fungsi  tersebut  berpotensi  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  yang diakibatkan oleh limbah rumah sakit yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena  itu  diperlukan  pengaturan  agar  kesehatan  lingkungan  di  sekitar  rumah  sakit  dapat tetap  terjaga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  masalah  mekanisme  pengelolaan kesehatan  lingkungan  rumah  sakit  melalui  kebijakan  intern  untuk  nantinya  memahami makna tanggung jawab rumah sakit di bidang pengelolaan kesehatan lingkungan. Penelitian ini  merupakan  penelitian  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual  dimana  dilakukan  interpretasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
terkumpul,  agar  mendapat  kesimpulan  melalui  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  memperlihatkan  bahwa  mekanisme  pengelolaan  kesehatan  lingkungan  rumah sakit  berdasarkan  aturan  internal  rumah  sakit  dan  kebijakan  rumah  sakit  dalam menyelenggarakan  kesehatan  lingkungan  merupakan  upaya  perlindungan  kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar rumah sakit agar tetap terjaga yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait.
Kata Kunci; Rumah Sakit, Kesehatan Lingkungan, Limbah, Kebijakan
A. Pendahuluan Pembangunan kesehatan adalah
investasi utama bagi pembangunan sumber daya  manusia  Indonesia.  Pembangunan kesehatan  pada  dasarnya  adalah  upaya untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku  hidup  yang    sehat  untuk mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya. 1 Upaya untuk dapat pencapaian  derajat  kesehatan  masyarakat tersebut  menurut  J.Blum  di  pengaruhi empat  faktor  utama  yakni  lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.  Faktor  lingkungan  yang  sehat dan  baik  tidak  terlepas  dari  sistem pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan hidup secara terpadu. 2
Sistem  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan  hidup  tidak  terlepas  dari  hak
1 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, http//www.depkes.go.id,  diakses  pada  10 Oktober 2019.
2 Arrie  Budhiartie, Dampak  Kabut  Asap  Bagi Kesehatan  Lingkungan ;  Disampaikan  pada
Forum  Group  Discussion  dengan  tema  “Jambi Bebas  Asap:  Mampukah  Kita  Berperan Mewujudkan Tata Lingkungan Hidup Berkelanjutan’,  diselenggarakan  oleh  Fakultas
Hukum Uiversitas Jambi bekerja sama dengan Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia, Jambi, 2019, Hlm. 1.
atas  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  baik bagi  warga  negara  dan  merupakan  bagian dari  Hak  Asasi  Manusia.  Berdasarkan  Pasal 28  H  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat yang di akui, dilindungi dan wajib dipenuhi oleh negara sekaligus sebagai hak konstitusional setiap warga negara. 3 Bentuk pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah  dengan  memberikan  pelayanan kesehatan  kepada  seluruh  masyarakat. Secara  konstitusional  pelayanan  kesehatan merupakan  bentuk  pelayanan  publik  yang termasuk  pelayanan  kebutuhan  dasar  yang harus dipenuhi. 4
Pelayanan  Publik  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 (selanjutnya disebut  dengan  UU  Pelayanan  Publik) dimaknai  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa/atau  pelayanan  administratif  yang
3 Ibid., Hlm. 3.
4 Hardiansyah, Kualitas  Pelayanan  Publik, Gava Media, Palembang, 2018, Hlm. 26.
disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut dengan  UU  PPLH)  dalam  konsideran menimbang  huruf  f  menyatakan  bahwa perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem  dipandang  sebagai  bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan atas  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Pengaturan  lebih  lanjut  terdapat  di  dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  (selanjutnya disebut  dengan  UU  Kesehatan)  mengatur bahwa upaya kesehatan lingkungan
ditujukan  untuk  mewujudkan  kualitas lingkungan  yang  sehat,  baik  fisik,  kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap  orang  mencapai  derajat  kesehatan yang  setinggi-tingginya.  Lingkungan  sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja,  tempat  rekreasi,  serta  tempat  dan fasilitas  umum.  Selanjutnya  acuan  utama dalam penyelenggaraan
kesehatan lingkungan  di  berbagai  kegiatan  adalah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun
2014  tentang  Kesehatan  Lingkungan
(selanjutnya  disebut  dengan  PP  Kesehatan
Lingkungan),  mengatur  bahwa  kesehatan lingkungan  dimaknai  sebagai  suatu  upaya pencegahan  penyakit  dan/atau  gangguan kesehatan  dari  faktor  resiko  lingkungan untuk  mewujudkan  kualitas  lingkungan
yang  sehat  baik  dari  aspek  fisika,  kimia, biologi maupun sosial.
Soekidjo  Notoatmojo  berpendapatat bahwa  kesehatan  lingkungan  adalah  suatu kondisi  atau  keadaan  lingkungan  yang optimum,  sehingga  berpengaruh  positif terhadap  terwujudnya  status  kesehatan yang  optimum  pula. 5 Penyelenggaraan rumah sakit disamping didasarkan pada UU Kesehatan  juga  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit  (selanjutnya  disebut  dengan UU Rumah Sakit). Menurut Endang Wahyati Yustina  bahwa  secara  hirarki  UU  Rumah Sakit  merupakan  peraturan  pelaksana  dari UU  Kesehatan. 6 Adapun  fungsi  rumah  sakit yang didalam UU Rumah Sakit yaitu:
Pasal 5
a. Menyelenggarakan  pelayanan  pengoba- tan dan pemulihan;
b. Memelihara  dan  meningkatkan  kese- hatan  perorangan  melalui  pelayanan kesehatan  paripurna  tingkat  sekunder dan tersier;
c. Menyelenggarakan  Pendidikan  dan pelatihan  sumber  daya  manusia  dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam  pemberian pelayanan  kesehatan;
dan 5 Masrudi  Muchtar  dkk, Hukum  Kesehatan Lingkungan , Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 18.
6 Endang  Wahyati  Yustina ,  Mengenal  Hukum Rumah Sakit , Keni Media, Bandung, 2012, Hlm.
1.
d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi  bidang  kesehatan  dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan.
Akibat  dari  kegiatan  yang  dilakukan rumah sakit sehingga dikategorikan sebagai salah  satu  sektor  penghasil  limbah  medis. Jenis-jenis  limbah  yang  dihasilkan  antara lain  adalah  limbah  padat,  cair  dan  gas. Limbah  ini  disebut  sebagai  limbah  medis yang  merupakan  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  (selanjutnya  disebut  dengan  B3), karena  memiliki  peluang  mencemari kesehatan lingkungan hidup.
Rumah  sakit  memiliki  tanggung  jawab dalam  pengelolaan  kesehatan  lingkungan karena  ada  keterkaitan  dengan  hasil  dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dihasilkan  oleh  rumah  sakit.  Pengelolaan limbah  sebagai  bagian  dari  kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  di sekitar rumah sakit dari bahaya pencemaran  lingkungan  yang  bersumber dari  limbah  rumah  sakit. 7 Beberapa  resiko kesehatan    yang  mungkin      ditimbulkan akibat   keberadaan   rumah   sakit   antara lain  penyakit      menular    (hepatitis,diare, campak,    AIDS,    influenza),    bahaya  radiasi
7 Wiku Adisasmito, Sistem Manajemen Lingkungan  Rumah  Sakit ,  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, 2009, Hlm .2.
(kanker, kelainan organ genetik) dan resiko bahaya kimia. 8
Pasal  46  UU  Rumah  Sakit  mengatur terkait tanggung jawab hukum rumah sakit atas semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  di  rumah  sakit.  Pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2016 tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan  dan Prasarana Rumah Sakit (selanjutnya disebut dengan  Permenkes  Persyaratan  Teknis Bangunan  dan  Prasarana)  menjelaskan beberapa  syarat  terkait  lokasi  mendirikan rumah  sakit  yaitu  berada  pada  lingkungan dengan  udara  bersih  dan  lingkungan  yang tenang dan bebas dari kebisingan yang tidak semestinya dan polusi atmosfer yang datang dari berbagai sumber, tetapi banyak rumah sakit  yang  secara  lokasi  geografisnya terletak  di  area  yang  permukiman  padat penduduk,  maka  dikhawatirkan  dapat mencemari kesehatan lingkungan.
Pasal  59  UU  PPLH  dicantumkan  bahwa Setiap  orang  yang  menghasilkan  limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  wajib melakukan  pengelolaan  limbah  yang dihasilkannya.
Hal ini apabila di interpretasikan  maka  menunjukkan  bahwa rumah  sakit  memiliki  tanggung  jawab  atas limbah  yang  dihasilkannya.  Salah  satu
8 Ivan  Fauzani  Raharja,  Analisis  Penerapan Sanksi Administrasi pada Pelaksanaan Pengelolaan  Limbah  Medis  Rumah  Ssakit Umum  Daerah  Raden  Mattaher  Jambi, Jurnal
Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi , Volume 1, Nomor 1, 2018, Hlm. 39.
contoh  kasus  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Raden  Mattaher  Jambi  adalah  salah  satu lembaga  penghasil  limbah  medis  di  daerah Jambi.  Rumah  sakit  ini  merupakan  rumah sakit  umum  terbesar  tipe  B  milik pemerintah  Jambi.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  tahun  2017  tingkat  hunian Rumah  Sakit  Raden  Mattaher  sebesar 53,61%  dari  443  tempat  tidur,  jumlah pasien  rawat  jalan  rata-rata  sebesar  200 orang/hari  dan  jumlah  medis  yang dihasilkan adalah sekitar 2 ton/bulan. 9
Berdasarkan  uraian  di  atas  memper- lihatkan  bahwa  fungsi  rumah  sakit  secara publik  berpotensi  menimbulkan  dampak negatif yang dikhawatirkan akan
mencemari  kesehatan  lingkungan  kawasan disekitarnya. Oleh karena itu penting untuk mengatur  secara  jelas  makna  tenggung jawab  rumah  sakit  dalam  sistem  penge- lolaan kesehatan lingkungan.
Penyelenggaraan  sistem  pengelolaan kesehatan  lingkungan  secara  terpadu  di kawasan  sekitar  rumah  sakit  seharusnya menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  fungsi rumah  sakit  itu  sendiri.  UU  Rumah  Sakit seharusnya yang merupakan payung hukum terhadap  penyehatan  dan  perlindungan masyarakat  dari  dampak  negatif  kebera- daan  limbah  rumah  sakit.  Makna  tanggung jawab yang kabur ini akan  berdampak pada
9 Zuhriyani, Analisis Sistem Pengelolaan Limbah Medis  Padat  Berkelanjutan  di  Rumah  Sakit Umum  Raden  Mattaher Jambi,  Jurnal
Pembangunan  Berkelanjutan, Volume  1.
Nomor 1, 2019, Hlm. 41.
ketidakjelasan
perlindungan hukum masyarakat atas hak lingkungan hidup yang baik  dan  sehat.  UU  Rumah  Sakit  sejauh  ini secara  jelas  hanya  mengatur  masalah tanggung jawab hukum rumah sakit kepada pasien  akibat  kelalaian  yang  dilakukan tenaga  kesehatan  saja  sehingga  makna tanggung  jawab  rumah  sakit  dalam pengelolaan kesehatan lingkungan
diperlukan.
Kekaburan  norma  ini  yang  mendasari pemikiran  untuk  menganalisis  rumah  sakit yang terkait dengan tanggung jawab rumah sakit  dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkungan  di  sekitar  rumah  sakit. Pengaturan terkait hal ini sangat dibutuhkan  karena  dilihat  semakin  pesat nya pendirian rumah sakit salah satunya di daerah  Jambi,  sehingga  dikhawatirkan  bagi setiap  rumah  sakit  yang  menghasilkan limbah akan mencemari kesehatan
lingkungan  dan  mengakibatkan  penduduk di  sekitar  juga  akan  terkena  berbagai penyakit.
Adapun  yang  akan  di  bahas  didalam artikel  ilmiah  ini  adalah  mengenai mekanisme  dalam  sistem  pengelolaan kesehatan lingkungan di sekitar rumah sakit dan mengenai kebijakan rumah sakit dalam menjalankan pengelolaan kesehatan lingkungan di sekitar kawasan rumah sakit.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah yuridis normatif yakni “menemukan
kebenaran  koherensi,  yaitu  menganalisis kesesuaian  antara  norma  hukum,  aturan hukum,  tindakan  seseorang  dan  prinsip hukum. 10 Penelitian  yuridis  normatif  pada prinsipnya  membedakan  isu  hukum  yang terdiri  dari  terjadinya  konflik  norma, terjadinya kekaburan norma dan terjadinya kekaburan norma. 11 Dalam Penelitian ini isu hukumnya adalah kekaburan norma terkait bentuk  pertanggungjawaban  hukum  rumah sakit  dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkungan pada UU Rumah Sakit, sehingga penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab permasalahan yang terkait.

## C. Mekanisme  Pengelolaan  Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Masalah  pencemaran  tentunya  sangat perlu penanganan secara serius. Setiap tahun pemerintah  selalu  membahas  bagaimana upaya  penanggulangan  ketika  telah  terjadi kerusakan  lingkungan.  Semua  kegiatan  atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan  banyak  menimbulkan  pence- maran  lingkungan.  Pencemaran  lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengan- cam  kelangsungan  hidup  dari  waktu  ke waktu  yang  berada  di  sekitarnya.  Menurut RTM.  Sutamihardja,  pencemaran  adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai  hasil  dari  aktivitas  manusia  ke lingkungan  dan  biasanya  memberikan
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum: Edisi  Revisi ,  Kecana,  Surabaya,  2017,  Hlm.
47.
11
Ibid ., Hlm. 103.
pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. 12
Pencemaran lingkungan juga bisa terjadi oleh  instansi  yang  memberikan  fasilitas pelayanan  kesehatan  yakni  rumah  sakit. Rumah  sakit  dalam  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  harus  memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan berdasarkan Kepmenkes Persyaratan Kesehatan  Lingkungan  Rumah  Sakit  yakni terdiri dari: 1. Penyehatan  ruang  bangunan  dan halaman rumah sakit;
2. Persyaratan hygiene dan sanitasi makanan minuman;
3. Penyehatan air;
4. Pengelolaan limbah;
5. Pengelolaan tempat cucian linen;
6. Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya;
7. Dekontaminasi melalui disinfeksi dan sterilisasi;
8. Persyaratan pengamanan radiasi; dan
9. Upaya promosi kesehatan dari aspek kesehatan lingkungan.
Selanjutnya  diatur  bahwa  penanggung jawab  kesehatan  lingkungan  rumah  sakit kelas  A  dan  kelas  B  adalah  seorang  tenaga yang memiliki kualifikasi sanitarian serendah-rendahnya  berijazah  sarjana  di bidang  kesehatan  lingkungan,  teknik lingkungan, biologi, teknik kimia dan teknik
sipil. Sedangkan penanggung jawab kesehatan lingkungan di rumah sakit kelas C dan  kelas  D  adalah  tenaga  yang  memiliki kualifikasi  sanitarian  serendah-rendahnya diploma (D3) dibidang kesehatan lingkungan.
Secara  hukum  penanggung  jawab kesehatan  lingkungan  menjadi  tanggung jawab  rumah  sakit  karena  yang  melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan  tenaga  kerja  non  medis  yang berada  di  rumah  sakit,  yang  artinya  rumah sakit  memiliki  tanggung  jawab  dan  terlibat dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkungan  di  sekitar  rumah  sakit  apabila terjadi pencemaran lingkungan. Selanjutnya pada  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit  mengatur terkait tanggung jawab hukum rumah sakit atas semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan di rumah sakit.
Berdasarkan  bahan  hukum  sekunder yang  diperoleh  dari  salah  satu  rumah  sakit di  Kota  Jambi  yakni  Rumah  Sakit  Dr. Bratanata  memiliki  Pedoman  dan  Standar Prosedur  Operasional  (selanjutnya  disebut dengan  SPO)  terkait  pengelolaan  limbah mulai  dari  instalasi,  penyimpanan  dan sampai  pada  taggap  darurat  Tempat
Pembuangan Sementara (selanjutnya disebut  dengan  TPS).  Prosedur  yang  harus dilakukan  pada  Instalasi  Pengelolaan  Air Limbah  (selanjutnya  disebut  dengan  IPAL)
yakni:
1. Petugas IPAL memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker;
2. Air limbah berasal toilet, gizi (terlebih dahulu  di  kumpulkan  di  greacetrap agar  lemak  terpisah  dengan  air)  dan labotarium  serta  instalasi  lainnya  di alirkan ke bak kontrol;
3. Dari bak kontrol menuju ke bak aerasi dan masukkan enzim 1 liter;
4. Masuk  ke  Bak  2,  3  dan  4  proses penguraian limbah oleh bakteri;
5. Kemudian  masuk  ke  bak  kontrol  dan di berikan kaporit tablet;
6. Setting  time  blower  15  menit  :  15 menit;
7. Catat flowmeter setiap hari. 13
Prosedur  selanjutnya  adalah  penyim- panan  Limbah  B3,  limbah  B3  yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit setelah dikumpulkan  dari  setiap  unit,  dilakukan penyimpanan sebelum limbah B3 diserahkan  kepada  pihak  ke  III  yang  akan melakukan  pemusnahan  limbah  B3  teridiri dari:
1. Kegiatan  penyimpanan  secara  rutin dilakukan  oleh  seorang  petugas  yang menangani Tempat Pembuangan Sementara limbah B3; 2. Petugas  menggunakan  APD  (Sarung tangan dan masker);
3. Petugas  Cleaning  Service  melakukan penimbangan  limbah  B3  yang  akan disimpan  dan  melakukan  pencatatan
13 SPO  Rumah  Sakit  Tk.  IV  Dr.  Bratanata, Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
buku  kegiatan  limbah B3  yang masuk kedalam TPS;
4. Petugas  memeriksa  kondisi  plastik penyimpanan.  Tidak  ada  tumpahan, tidak robek/tidak bocor, plastik diikat dengan  rapih  dan safetyi  box
(jarumbox) dalam keadaan tertutup;
5. Limbah  B3  yang  bersifat  infeksius dimaksukkan  ke  dalam  TPS  infeksius, dengan posisi tali ikatan di atas (tidak boleh terbalik);
6. Penyimpanan  limbah  B3  tidak  boleh disimpan  lebih  dari  90  hari,  sesuai dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan dan  secara  rutin  pihak  ke  III  akan melakukan pengumpulan untuk
dilakukan pemusnahan limbah B3;
7. Hindari  tumpahan,  ceceran  dari jenis-jenis limbah B3 yang disimpan, jika  terjadi  tumpahan  segera lakukan  tindakan  sesuai  dengan prosedur;
8. Pengambilan  sampah  medis  oleh pihak  ke  III  untuk  dilakukan pemusnahan  harus  melampirkan dengan  bukti  dokumen manifest yang  ditandatangani  oleh  penghasil limbah B3 dan pihak ke III;
9. Limbah B3 yang keluar dari TPS B3 untuk  dilakukan  pemusnahan  oleh pihak  ke  III  dicatat  pada log  book
TPS limbah B3;
10. Setelah  dilakukan  penyimpanan
TPS,  petugas Cleaning  Service harus mengunci  kembali  TPS  limbah  B3,
TPS  harus  selalu  dalam  keadaan terkunci. 14
Prosedur  terakhir  dari  mekanisme pengelolaan  kesehatan  lingkungan  adalah Tanggap  Darurat  TPS  Limbah  B3  yang meliputi :
1. Tersedianya  instalasi  peralatan pendeteksi, pencegahan dan penanggulangan  keadaan  darurat pada  TPS  limbah  B3  seperti  APAR
dan kotak P3K;
2. Tersedianya  peralatan  pelindung diri yang memadai untuk pekerja;
3. Persyaratan  dan  ketentuan  bagi seluruh pekerja untuk melaksanakan  aksi  dan  tindakan sesegera  mungkin  bila  terjadi keadaan  darurat,  untuk  mencegah meluas/memburuknya keadaan darurat,  seperti:  menggunakan  alat pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi darurat; 4. Peran, tanggung jawab, kewenangan dan koordinasi kerja dalam menanggulangi setiap keadaan darurat;
5. Prosedur evakuasi pekerja bilamana diperlukan; dan
6. Mekanisme  pelaporan,  evaluasi, tindakan perbaikan yang dilaksanakan, dan tindakan pencegahan untuk mencegah
Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya.
terulangnya kembali keadaan darurat;
Secara  periodik  dilaksanakan  pemerik- saan  dan  inspeksi  rutin  terhadap  fasilitas dan  peralatan  yang  berkaitan  dengan pencegahan  dan  persiapan,  pengendalian dan  penanggulangan  keadaan  darurat. 15
Rumah  sakit  merupakan  tempat  yang memberikan  upaya  pelayanan  kesehatan diantaranya  adalah  unit  gawat  darurat, rawat  jalan,  rawat  inap,  serta  tindakan medis  dan  non-medis  lainnya  yang  dalam semua  prosesnya  akan  mempengaruhi lingkungan fisik dan sosial disekitarnya.
Limbah  medis  cair  yang  tidak  dikelola dengan  baik  dapat  menimbulkan  pencem- aran  terhadap  sumber  air  (permukaan tanah)  atau  lingkungan  dan  menjadi  media tempat  berkembangbiaknya  wabah  penya- kit  dan  serangga  yang  dapat  menjadi pengantar  penyakit.  Apabila  terjadi  kebo- coran  limbah  medis  cair  atau  kecelakaan yang  menyebabkan  tumpahan  limbah  ke permukaan  tanah,  mengakibatkan  pence- maran  pada  tanah.  ketika  suatu  zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah,  maka  ia  dapat  menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah, kemudian terjadi pencemaran akibat terendapnya zat kimia beracun di tanah. 16
15 SPO  Rumah  Sakit  Tk.  IV  Dr.  Bratanata, Tanggap Darurat TPS Limbah B3.
16 Hadin  Muhjad, Hukum  Lingkungan  Sebuah Pengantar  untuk  Konteks  Indonesia ,  Genta Publishing,Yogyakarta, 2015, Hlm. 89.
Pengaturan  terkait  tanggung  jawab rumah  sakit  tidak  dapat  diabaikan, pengaturan  ini  sangat  penting  untuk diundangkan.  Tanggung  jawab  merupakan suatu  “keterikatan”  antara  hak  dan kewajiban  subjek  hukum. 17 Kesehatan lingkungan  rumah  sakit  saat  ini  menjadi salah  satu  kebutuhan  dalam  manajemen perubahan yang seharusnya sudah dikembangkan  di  banyak  rumah  sakit. Upaya  pembangunan  yang  berorientasi kepada  pembangunan  kesehatan  lingkun- gan  harus  memperhatikan  hak  dari  setiap masyarakat.
Arah  kebijan  tanggung  jawab  rumah sakit  dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkungan adalah bertujuan untuk mencerminkan bentuk perlindungan hukum yang  diatur  oleh  pemerintah  agar  rumah sakit  dapat  memberikan  lingkungan  yang baik    dan  sehat  terhadap  masyarakat  yang berada  di  sekitar  rumah  sakit.  Adanya kebijakan  tanggung  jawab  rumah  sakit dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkungan  akan  menginstruksikan  rumah sakit  lebih  menaati  peraturan  perundang- undangan  yang  mengedepankan  kesehatan lingkungan di sekitar rumah sakit.
Perlunya  pengaturan  tanggung  jawab rumah  sakit  dalam  sistem  pengelolaan kesehatan  lingkungan  dikarenakan  UU Rumah  Sakit  tidak  mengatur  dengan  jelas terkait  tanggung  jawab  rumah  sakit
terhadap pengelolaan kesehatan lingkungan.  Atas  dasar  tersebut  maka apabila  terjadi  pencemaran  lingkungan maka  secara  sistematis  dilihat  dari ketentuan  UU  PPLH.  Pasal  53  UU  PPLH mengatur  bahwa  setiap  orang  yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan  penanggulangan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dan Pasal  54  UU  PPLH  juga  mengatur  setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan  pemulihan  fungsi  lingkungan
hidup.
D. Kebijakan Rumah Sakit dalam Menjalankan  Pengelolaan  Kesehatan Lingkungan Pengelolaan kesehatan lingkungan
sangat  dibutuhkan  untuk  kelangsungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Tonggak  pengaturan  tentang  lingkungan hidup adalah UU PPLH. Berdasarkan Pasal 1 Ayat  (2)  UU  PPLH  dijelaskan  bahwa  upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal  5  UU  PPLH  mengatur  bahwa perencanaan perlindungan dan
Ppengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksana-
kan  melalui  tahapan  yakni  salah  satunya adalah  Rencana  Perlindungan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 4 UU PPLH mengartikan  bahwa  rencana  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang (selanjutnya disebut dengan RPPLH) adalah perencanaan  tertulis  yang  memuat potensi, masalah  lingkungan  hidup,  serta  upaya perlindungan  dan  pengelolaannya  dalam kurun waktu tertentu.
Pasal  13  UU  PPLH  mengatur  terkait pengendalian  terhadap  pencemaran  ling- kungan  hidup  meliputu  pencegahan, penangulan  dan  pemulihan.  Pengendalian dilaksanakan  oleh  semua  pihak.  Instrumen pencegahan ini terdiri dari:
1. Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (selanjutnya disebut KLHS);
2. Tata ruang;
3. Baku mutu lingkungan hidup;
4. Kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup;
5. Amdal;
6. Upaya pengelolaan lingkungan hidup -Upaya pemantauan
Lingkungan hidup;
7. Perizinan;
8. Instrumen  ekonomi  lingkungan hidup;
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. Analisis  risiko  lingkungan  hidup; dan 12. Audit lingkungan hidup; dan .instrumen  lain  sesuai  dengan kebutuhan  dan/atau  perkembangan ilmu pengetahuan.
UU  PPLH  mewajibkan  pemerintah  dan pemerintah  daerah  untuk  memastikan bahwa prinsip upaya pembangunan menjadi dasar  dalam  pembangunan  suatu  wilayah dan  tentunya  memiliki  kebijakan,  rencana atau program yang mengedepankan kesehatan  lingkungan.  Pasal  47  UU Kesehatan mengatur bahwa upaya
kesehatan  dieselenggarakan  dalam  bentuk kegiatan  dengan  pendekatan  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang dilaksanakan secara terpadu.
Rumah  sakit  merupakan  lembaga  yang menjalankan  pelayanan  publik  di  bidang pelayanan dasar yang mempunyai tanggung jawab  atas  setiap  pelayanan  publik  kese- hatan  yang  diselenggarakan.  Pelayanan kesehatan  ini  termasuk  didalamnya  adalah suatu  sistem  yang  mengelola  kesehatan lingkungan di sekitar kawasan rumah sakit. Akibat kegiatan yang dilakukan rumah sakit, rumah  sakit  menghasilkan  baik  dampak positif  maupun dampak  negatif.  Hasil  akhir dari  pelaksanaan  fungsi  rumah  sakit tersebut  adalah  limbah  dimana,  limbah- limbah tersebut dapat berpotensi mencemari  lingkungan  hidup  oleh  karena itu rumah sakit harus memenuhi
persyaratan tertentu sebelum didirikan.
Penyelenggara  rumah  sakit  wajib menempatkan aspek keseimbangan ekologi,
sosial  dan  estetika  menjadi  dasar  pada setiap  perumusan kebijakan melalui optimalisasi  pengelolaan  lingkungan  hidup dan  pemberdayaan,  sehingga  keberadaan rumah sakit dengan kompleksitas kegiatannya tidak menambah beban negatif berupa  pencemaran  lingkungan,  bahkan memberikan manfaat positif bagi kelestarian lingkungan masyarakat sekitar. 18
Limbah  medis  rumah  sakit  berpotensi menimbulkan pencemaran kesehatan lingkungan yang tentunya mengganggu bagi pengunjung,  pekerja  dan  masyarakat  yang berada  di  sekitar  rumah  sakit.  Sistem pengelolaan  kesehatan  lingkungan  tidak saja membahas limbah medis dan tidak saja untuk  meminimalisasi  limbahnya,  melain- kan juga upaya untuk penyehatan kualiatas kesehatan  lingkungan,  selanjutnya  limbah rumah sakit tersebut dapat diolah sehingga dapat mengurangi dampak yang membahayakan  kesehatan  masyarakat  dan sekaligus  merupakan  upaya  untuk  men- cegah terjadinya pencemaran lingkungan. Rumah sakit yang didesain, dibangun/direnovasi  dan  dioperasikan serta  dipelihara  dengan  mempertimbang-
18 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, Pedoman green hospital, Direktotat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, 2018, Hlm. 1.
kan  prinsip  kesehatan  dan  lingkungan berkelanjutan  disebut  sebagai  rumah  sakit ramah lingkungan atau dengan istilah green hospital . 19 Prinsipnya  adalah  semakin banyak  rumah  sakit  yang  didirikan  maka persoalan  terkait  kesehatan  lingkungan masyarakat harus di utamakan.
Pengelola  rumah  sakit  didorong  untuk menentukan  kebijakan  rumah  sakit  ramah lingkungan  dan  diimplementasikan  dalam praktik-praktik  kegiatan  dan  persyaratan lingkungan  yang  berkelanjutan  guna mewujudkan green health care. Berdasarkan  konsep green pada  rumah sakit  yang  dibuat  oleh  Kementerian
Kesehatan  Republik  Indonesia  pada  tahun
2018 lalu  untuk dijadikan pedoman menun- jukkan bahwa belum sepenuhnya
dijalankan oleh rumah sakit.
Salah  satunya  di  Kota  Jambi,  banyak rumah  sakit  yang  belum  mengedepankan konsep  ini,  sebagian  gedung  rumah  sakit yang  dibangun  tidak  memiliki  bangunan hijau,  dan  untuk  pengelolaan  limbah  medis di Kota Jambi pernah mengalami kewalahan untuk  pengelolaan  limbah  dari  beberapa rumah  sakit  pada  tahun  2016  lalu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  belum  sepenuhnya rumah  sakit  memperhatikan  kesehatan lingkungan  di  sekitar  rumah  sakit  sehingga sangat  diperlukan  kebijakan  tertulis  yang memuat  keterlibatan  dan  tanggung  jawab
19 Ibid . Hlm. 7.
rumah  sakit  dalam  pengelolaan  kesehatan lingkungan.
Peraturan,  pedoman  dan  kebijakan merupakan alat pemerintah dan pemerintah daerah  sebagai  bentuk  upaya  pengelolaan kesehatan  lingkungan  rumah  sakit  yang dapat dilaksanakan untuk mengatur pengelolaan  dan  peningkatan  kesehatan lingkungan  di  sekitar  rumah  sakit. Berdasarkan  survey  di  salah  satu  rumah sakit  di  Kota  Jambi  yakni  Rumah  Sakit  Dr. Bratana  menunjukkan  bahwa  rumah  sakit tersebut memiliki kebijakan yang
berhubungan  dengan  pengelolaan  limbah B3  berupa  surat  keputusan  kepala  rumah sakit  tentang  pedoman  pengelolaan  limbah B3.  Namun  tidak  ada  kebijakan  tertulis seperti  yang  diharapkan  dalam  Lamiran  1 Permenkes  Kesehatan  Lingkungan  Rumah Sakit  BAB  IV  Manajemen  Kesehatan Lingkungan  Rumah  Sakit  bagian  A  Butir  1 yaitu  kebijakan  tertulis  dan  komitmen pimpinan  rumah  sakit  yang  dituangkan dalam  kebijakan  tertulis  yang  dapat berbentuk surat keputusan yang ditandatangani  oleh  pimpinan  tertinggi rumah  sakit  atau  surat  edaran  dan kebijakan  tertulis  lainnya  sebagai  bentuk komitmen  pimpinan  rumah  sakit  terkait penyelenggaraan  kesehatan  lingkungan rumah sakit.
Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Jambi dan  Dinas  Lingkungan  Hidup    Kota  Jambi yang merupakan instansi yang bertanggung jawab  untuk  mengawasi  dari  luar  rumah
sakit  menyatakan  bahwa  tidak  ada  aturan khusus  di  kota  jambi  yang  mengatur pengelolaan kesehatan
lingkungan.
Landasan  yang  digunakan  Dinas  Kesehatan untuk  mengawasi  kegiatan  rumah  sakit adalah  Permenkes  Kesehatan  Lingkungan Ruma  Sakit.  Selanjutnya  dari  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  juga menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus yang  mengatur  kesehatan  lingkungan rumah  sakit.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Jambi hanya mengawasi limbah dari seluruh pelaku usaha termasuk di dalam nya limbah rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  dan  Persyaratan  Teknis Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya  disebut  Permen  LH  dan  hut), peraturan  ini  mengatur  tentang  limbah tetapi  tidak  memisahkan  antara  limbah rumah sakit dengan limbah lainnya.
Prinsip  rumah  sakit  ramah  lingkungan secara  garis  besar  dilakukan  melalui tahapan-tahapan
strategis, meliputi
kebijakan,  perencanaan,  implementasi  dan perasi,  pengecekan  dan  Upaya  Perbaikan,
dan    mengkaji  Kembali  Pelaksanaan
Manajemen. 20
Penyehatan
dilakukan terhadap  media  lingkungan  berupa  air, udara,  tanah,  pangan  serta  sarana  dan bangunan.  Upaya  penyehatan  ini  agar
20 Ibid. , Hlm. 14.
lingkungan  di  sekitar  rumah  sakit  tidak tercemar sehingga siapa pun yang berada di sekitar rumah sakit tetap merasa segar dan tidak  hanya  mencium  aroma  obat-obatan yang menjadi ciri khas rumah sakit.
Pengaturan tanggung jawab rumah sakit dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkungan  merupakan  bentuk  penguatan kesehatan  lingkungan  sehingga  dapat mencegah  kerusakan  lingkungan  yang meningkat dan kesehatan lingkungan dapat terjaga  sejak  dini.  Kebijakan  ini  searah dengan  UU  PPLH  yakni  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan hidup selanjutnya UU  Kesehatan  yakni  upaya  kesehatan  yang mengedepankan  kesehatan  lingkungan. Kondisi  lingkungan  saat  ini  masih  minim perhatian,  pemerintah  dan  pemerintah daerah yang memiliki wilayah administratif yang  memiliki  kewenangan  disibukkan dengan  urusan  infrastruktur  yang  terus menerus  diperhatikan.  Infrastruktur  yang diperbaiki  selalu  berulang-ulang  setiap tahun

## E. Kesimpulan
Kebijakan rumah sakit dalam menjalankan pengelolaan kesehatan
lingkungan  di  sekitar  kawasan  rumah  sakit merupakan  upaya  perlindungan  kesehatan masyarakat  dan  lingkungan  di  sekitar rumah  sakit  agar  tetap  terjaga  yang berdasarkan  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait.  Rumah  sakit
merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki tugas untuk menyehatkan seseorang  secara  paripurna,  agar  dapat mendorong  tugas  tersebut  rumah  sakit melaksanakan banyak fungsi. Sisa pelaksanaan  kegiatan  rumah  sakit  disebut limbah medis yang mengandung B3. Limbah rumah sakit berpengaruh terhadap penurunan kualitas kesehatan dan
lingkungan. Hal ini mendasari bahwa rumah sakit  harus  terlibat  dan  bertanggung  jawab dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkungan  dengan  memberikan  upaya penyehatan terhadap media lingkungan dan mewujudkan  komitmen  tersebut  dalam bentuk peraturan tertulis.

## F. Saran
Kebijakan  rumah  sakit  seharusnya diatur  secara  tegas  di  dalam Hospital  by
laws atau  aturan  internal  rumah  sakit, sebagai  pegangan  yang  mendasar  bagi rumah sakit dalam menjalankan pengelolaan  kesehatan  lingkungan  sebagai dampak  dari  pelaksanaan  fungsi-fungsinya sendiri.  Kebijakan  ini  lahir  berlandaskan karena  adanya  isu  kekaburan  norma  yang mengatur  terkait  pertanggung  jawaban yang  mana  tanggung  jawab  ini  terlihat apabila  dilakukan  penafsiran.  rumah  sakit dalam  sistem  pengelolaan  kesehatan lingkunga. Hospital  by  laws merupakan aturan  atau  kebijakan  yang  dibuat  sendiri oleh  rumah  sakit    yang  menjadi  pedoman dalam menyelenggarakan rumah sakit.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Arrie  Budhiartie. Dampak  Kabut  Asap  Bagi Kesehatan  Lingkungan ;  Disampaikan pada  Forum  Group  Discussion  dengan tema  “Jambi  Bebas  Asap:  Mampukah Kita  Berperan  Mewujudkan  Tata
Lingkungan Hidup Berkelanjutan’,
diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum
Uiversitas  Jambi  bekerja  sama  dengan
Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia. Jambi. 2019.
Endang  Wahyati  Yustina . 2012 .  Mengenal Hukum  Rumah  Sakit .  Keni  Media,
Bandung.
Hardiansyah.  2018. Kualitas  Pelayanan Publik. Gava Media. Palembang.
Hadin  Muhjad.  2015. Hukum  Lingkungan Sebuah  Pengantar  untuk  Konteks Indonesia . Genta Publishing. Yogyakarta.
Ivan  Fauzani  Raharja.  Analisis  Penerapan
Sanksi  Administrasi  pada  Pelaksanaan
Pengelolaan  Limbah  Medis  Rumah Ssakit  Umum  Daerah  Raden  Mattaher Jambi. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Terapan Universitas  Jamb. Volume  1.  Nomor  1.
2018.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
http//www.depkes.go.id. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Pedoman green hospital. Direktotat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta.
Masrudi  Muchtar  dkk.  2016. Hukum
Kesehatan  Lingkungan .  Pustaka  Baru
Press. Yogyakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Kecana. Surabaya.
Wawancara dengan SPO Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata, Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
Wawancara dengan SPO Rumah Sakit Tk. IV Dr.  Bratanata,  Penyimpanan  Limbah Bahan Berbahaya.
Wawancara dengan SPO Rumah Sakit Tk. IV
Dr.  Bratanata,  Tanggap  Darurat  TPS Limbah B3.
Wiku  Adisasmito.  2009. Sistem  Manajemen Lingkungan Rumah Sakit . Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
Zuhriyani.  Analisis  Sistem  Pengelolaan Limbah  Medis  Padat  Berkelanjutan  di Rumah  Sakit  Umum  Raden  Mattaher Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan. Volume  1.  Nomor  1.
2019.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009
tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009
tentang Rumah Sakit.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24 Tahun  2016  tentang  Persyaratan
Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor 5  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Keputusan  Menteri Kesehatan  Nomor  1204 Tahun  2004  tentang  Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit