Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 64-68| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3093.64-68

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PEREDARAN DAGING BABI DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN BADUNG
I Made Aditya Wira Sanjaya, I Nyoman Putu Budiartha, Putu Ayu Sriasih Wesna Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia adityawira865@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, ayuwesna@gmail.com

## Abstrak
Dalam dunia bisnis, pelaku dan konsumen (pemakaian barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Usaha bertujuan memperoleh laba dan transaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan  pelaku  usaha. Penelitian ini bertujuan untuk  menjelaskan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  mengkonsumsi  daging  babi  di  pasar tradisional  Kabupaten  Badung  dan  menjelaskan pengawasan  Pemerintah melalui  Dinas Pertanian  dan  Pangan Kabupaten  Badung  terhadap  penjualan  daging  babi  di  pasar  tradisional  Kabupaten  Badung.  Penelitian  ini menggunakan penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosilogis hukum. Adapun sumber data yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  lain  menggunakan  teknik  studi  dokumen  dan  wawancara  ( interview ).  Dalam  penelitian  ini pengolahan dan analisis dilakukan secara kualitatif. Pelaksanaan ini di lakukan di dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten  Badung.  Aturan  hukum  terhadap  konsumen  sudah  cukup  memadai  untuk  melindungi  hak-hak konsumen,  selanjutnya  efektivitasnya  sudah  dilakukan  secara  efektif  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Badung
Kata kunci: Daging Babi, Efektivitas Pengawasan, Perlindungan Konsumen

## Abstract
In  the  business  world,  actors  and  consumers  (use  of  goods  or  services)  both  have  needs  and  interests.  The business aims to earn profits  and transactions with consumers,  while consumers are to obtain satisfaction in terms  of  the  price  and  quality  of  goods  provided  by  the  business  actor.  This  study  aims  to  explain  the  legal protection  of  consumers  who  consume  pork  in  the  traditional  markets  of  Badung  Regency  and  explain  the supervision  of  the  Government  through  the  Agriculture  and  Food  Service  of  Badung  Regency  on  the  sale  of pork  in  the  traditional  markets  of  Badung  Regency.  This  research  used  empirical  legal  research  and  a sociological  legal  approach.  The  data  sources  used  were  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection techniques used in other studies used document study techniques and interviews. In this study, the processing and  analysis  were  carried  out  qualitatively.  This  implementation  is  carried  out  at  the  Badung  Regency Agriculture  and  Food  Service.  The  rule  of  law  against  consumers  is  sufficient  to  protect  consumer  rights, furthermore, its effectiveness has been carried out effectively by the local government of Badung Regency Keywords : Pork, Supervision Effectiveness, Consumer Protection

## I. PENDAHULUAN
Sebagaimana  kewajiban  Negara  republik  Indonesia  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat seluruh  Indonesia,  secara  materi  maupun  spiritual  dengan  tersedianya  kebutuhan  pokok  sandang (pakaian),  pangan  (makanan),  papan  (perumahan)  yang  layak. Bisa  dimakan  atau  dijual  di  pasaran dengan kualitas baik
Tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum (Ali, 2000) .  Dengan  memperoleh  hidup  yang  baik  serta  sehat  bagi  kemanusiaan  itu  dalam  rangka menciptakan kesejahteraan serta kecerdasan, sangat  penting juga adanya  penyediaan  makanan  serta jasa dalam jumlah yang cukup banyak dan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat. Untuk memperoleh  hidup  yang  sehat  bagi  masyarakat  setempat  perlu  mewujudkan  kesejahteraan  dan kepintaran, itu perlu adanya tersedia bahan pokok makanan serta jasa yang banyak dan jumlah harga yang  kecil  bisa  untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. Namun memenuhi kebutuhan semua itu, masyarakat atau konsumen harus berhati-hati dalam memilih barang atau produk yang aman. Keluar masuknya  barang  dan  jasa  akan  mempunyai  manfaat  bagi  pembeli  untuk  bisa  meraih  barang  atau produksi  yang  mereka  inginkan  dengan  kualitas  yang  sangat  baik.  Pelaksanaan  perlindungan
konsumen merupakan salah satu pelaksanaan yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam setahun, untuk  mengawasi  pedagang  atau  konsumen  akhir  yang  menjual  produk  babi  di  daerah  pasar tradisional  Badung.  Pelaksanaan  ini  juga  menyakinkan  kepada  masyarakat  Badung  khususnya  dan masyarakat Bali umumnya bahwa daging yang mereka dibeli dan mereka konsumsi sudah memenuhi persyaratan atau sudah diawasi oleh pemerintah sehingga daging tersebut aman untuk dikonsumsi.
Pada saat hari raya besar di  Bali yaitu hari raya galungan masyarakat  sangat  eksotis  membeli daging babi karena salah satunya daging babi itu di perlukan untuk kepentingan upacara yadnya yang ada di Bali dan sekitarnya, permintaan pasar yang sangat melunjak sedangkan produsen akan secara gampang  akan  menaikan  harga  dan  mengesampingkan  kesehatan  hewan  atau  daging  babi  tersebut. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Badung mengejutkan peternak babi di daerah Badung, di dalam keadaan  seperti  ini  pelaku usaha  mencari  keuntungan  untuk  membeli  daging  babi  yang  tidak  layak atau  tidak  sehat  untuk  diperjualbelikan  Kembali  di  pasar  dengan  harga  yang  normal,  dalam  hal  ini tanggung  jawab  dari  pemerintah  salah  satunya  adalah  untuk  mengawasi  dan  membina  kedudukan antara  pelaku  usaha,  produsen  dan  pemerintah  sama.  bukan  hanya  di  bidang  politik  tetapi  juga  di bidang  sosial  ekonomi,  sehingga  kesewenang-  wenangan  dari  golongan  karya  harus  di  cegah  oleh pemerintah (Dwipayana & Artajaya, 2018) . Upaya pencegaha ini perlu adanya upaya yang sungguh- sungguh  dalam  memanfaatkan  era  globalisasi  ini  agar  tetap  terjamin  peningkatkan  kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan bahan pokok serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak mengenyampingkan hak-hak konsumen seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan.
Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelituan ini yaitu Maulidia, (2018) ; (Aprianty et al., 2019) mengungkapkan  Penjual  daging  di  pasar  tradisional  wajib  mengikuti  aturan  dari  pemerintah, sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  adalah  ganti  ganti  rugi berupa  pengembalian  uang. Putra  &  Dev,  (2020) mengungkapkan  bahwa  persediaan  bahan  baku, management  supplay  chain,  dan  modal  berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan  pedagang, selanjutnya Nida  et  al.,  (2020) mengungkapkan  kerangnya  efektifitas  dalam  pengawasan  pasar tradisional  sehingga  terjadi  pemalsuan  daging  babi  dengan  daging  sapi.  Dari  penelitian  terdahulu sudah  banyak  meneliti  tentang  sistem  pasar  tradisional,  namun  diketahui  sampai  saat  ini  masih banyak kejadian yang melanggar aturan pasar ,oleh sebab itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  mengkonsumsi  daging  babi  di  pasar tradisional  kabupaten  badung  dan  menjelaskan  pengawasan  pemerintah  melalui  dinas  pertanian dan pangan kabupaten badung terhadap penjualan daging babi di pasar tradisional Badung

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris yang dimana  jenis  penelitian lapangan  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan  di masyarakat  dengan  pendekatan  sosiologis  hukum,  pendekatan  Undang-Undangan  dan  pendekatan konseptual (Bambang,  2002) .  Sumber  data  hukum  yang  digunakan  adalah  sumber  hukum primer  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Selain  itu juga  terdapat  hasil  penelitian  dengan  wawancara  kepada  pihak  terkait  yaitu  dinas  pertanian  dan pangan  bidang  kesehatan  masyarakat  veteriner  data  lapangan  sebagai  data  primernya,  sedangkan bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  teori-teori  hukum  lainya  yang  berkaitan  dengan  penelitian yang sedang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  Mengkonsumsi  Daging  Babi  di  Pasar Tradisional Kabupaten Badung
Perlindungan konsumen  tidak  bisa lepas dari kegiatan  bisnis yang  sehat di Indonesia. Dalam bisnis yang  sehat  terdapat  keseimbangan  hukum  antara  konsumen  dan  produsen.  Konsumen  ada  di  posisi yang  lemah  karena  tidak  adanya  perlindungan  konsumen  yang  sangat  serius  diberikan  kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen  bisa dibagi  dua jenis yaitu hukum preventif dan hukum represif (Bagiartha, 2013) .  Perlindungan hukum preventif adalah perlindunganyang diberikan kepada konsumen  untuk  mengawasi  konsumen  sebelum  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Perlindungan  hukum  ini  lebih  mengacu  kepada  konsumen  atau  masyarakat  yang diterapkan  pemerintah  setempat.  Pemerintah  melindungi  konsumen  dengan  sebaik-baiknya  dan menegakan hukum secara adil. Perlindungan hukum preventif adalah hukum yang diberikan kepada
konsumen untuk menjaga dan mengawasi konsumen yang diberikan oleh pemerintah atau pengawas setempat . dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi (Hadjon, 1993) .
Hukum  represif  bertujuan  untuk  bisa  menyelesaikan  sengketa  konsumen,  penyelesaian sengketa  dalam  hukum  represif  ini  dilakukan  oleh  badan  peradilan  atau  yang  berwenang  secara absolut maupun relative, penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Secara litigasi diselesaikan melalui pengadilan. penyelesaian sengketa dengan non litigasi dengan di bentuk Badan  pengawasan  pengawasan  yang  berada  di  Indonesia.  Dalam  prakteknya  juga  kepala  bidang Kesehatan  masyarakat  veteriner  dinas  pertanian  dan  pangan  Kabupaten  Badung  menjelaskan  selain melakukan sidak sempel mengenai daging yang akan dikonsumsi oleh konsumen atau masyarakat itu aman,sehat,  utuh,  dan  halal,  tetapi  juga  ada  kegiatan  penyuluhan  terhadap  produsen  di  pasar tradisional  Kabupaten  Badung tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan hak-hak konsumen serta jenis-jenis konsumen.
Bahwa  dinas  pertanian  dan  pangan  Kabupaten  Badung  terdapat  satu  (1)  bidang  kitu mempunyai  tugas  atau  program  yaitu  pengambilan  sampel  ke  seluruh  pasar  tradisional  kabupaten badung,  bidang  tersebut  yaitu  bidang  Kesehatan  masyarakat  veteriner  yang  kepala  bidangnya  yaitu Dra.  I  Gede  Asrama  M.M.A.  tersebut  mengatakan,  tugas  dari  bidang  kami  memang  benar  ada pengambilan  sampel  dan  pengujian  laboratorium  di  UPT-  Laboratorium  Analitik  kampus  bukit Jimbaran Bali, kegiatan ini di lakukan di tahun 2019 yang dilakukan sebanyak empat (4) kali dalam setahun.  Kepala  bidang  kesehatan  masyarakat  veteriner  bapak  Dra.  I  Gede  Asrama  M.M.A. menyatakan  juga  bahwa  ditahun  2020  dikatakan  pengambilan  sampel  tersebut  ditiadakan sementara  karena  adanya  sebab  faktor-faktor,  salah  satu  faktornya  yaitu  pandemic  atau  munculnya covid-19 di Indonesia tidak diperbolehkan berkerumunan dan tidak dibolehkan mengumpulkan masa dalam  jumlah  banyak.  Program  bidang  Kesehatan  masyarakat  veteriner  ini  cuma  sampai  di pengambilan  sampel  daging  babi  dan  pengecekan  sampel  di  UPT-  Laboratorium  analitik  kampus Bukit  Jimbaran  Bali,  karena  itu  daging  babi  bisa  di  jual  dan  di  konsumsi  oleh  masyarakat  secara aman, sehat dan halal.

## 2. Efektivitas  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Terhadap  Peredaran  Daging  Babi  di  Pasar Tradisional Kabupaten Badung
Peranan Pemerintah dalam pengawasan perlindungan konsumen di dukung penuh melalui lembaga- lembaga  yang  dari  pemerintah  yaitu  Badan  perlindungan  konsumen  Nasional  adalah  badan  yang dibentuk  untuk  membantu  upaya  pengembangan  perlindungan  konsumen  dan  Badan  Perlindungan Konsumen  Nasional  memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  rangka penyusunan  kebijakan  di  bidang  perlindungan  konsumen,  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk  oleh  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional.
Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  berkedudukan  di  Jakarta  dan  bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jika diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dapat  membentuk  perwakilan  di  Ibu  kota  Provinsi.  Lembaganya  perkembangan  perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap  pemerintah  pada  umumnya  masih  melindungi  kepentingan  industri  yang  merupakan  faktor yang esensial dalam pembangunan Negara (Ahmad Miru, 2013). Dalam hal ini juga ada terdapat salah satu  tugas-tugas  di  bidang  Kesehatan  masyarakat veteriner Dinas Pertanian Dan pangan Kabupaten Badung, Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  Kesehatan  masyarakat  veteriner,  Dinas Pertanian  dan  Pangan  Kabupaten  Badung  tanggal  1  Desember  2020  disebutkan  bahwa  Tugas  kita disini  meyakinkan  bahwa  daging  atau  produk  hewan  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  itu  layak dikonsumsi,  antara  lain  nya  aman,  sehat  dan  halal  (daging  sapi)  kita  mengambil  sampel  di  pasar tradisional Kabupaten Badung itu kita ambil sampel dan  kita  uji  laboratorium  bekerja  sama  dengan laboratorium  analitik  di  udayana  dan  keswan,  balai  besar  veteriner,  rutin  pengambilan  sampel  di pasar  tradisional.  Selain  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  ada  Lembaga-lembaga  yang mendukung  penuh  Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional  ini yang salah satunya dari pemerintah yaitu  Badan  Perlindungan  Sengketa  Konsumen,  Lembaga  ini  diamanatkan  oleh  Undang-Undang setiap Kota/Kabupaten di suatu daerah harus mempunyai Lembaga ini tetapi di Bali ada satu Badan Perlindungan Sengketa Konsumen yang berada di Kota Denpasar dan ada juga Lembaga swasta yaitu
Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  adalah  lembaga  non  pemerintah  yang terdaftar  dan  diakui  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  kegiatan  mengenai  perlindungan  konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen  yang  didirikan  pada  tanggal  11  Mei  1973.  Keberadaan  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  diarahkan  pada  usaha  meningkatkan  kepada  kritis  konsumen  atas  hak  dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga serta lingkungan.
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Dra. I Gede Asrama M.M.A. yang menjabat sebagai kepala bidang Kesehatan masyarakat veteriner menyebutkan bahwa kegiatan pengambilan sampel itu tahun 2019 ini dilakukan sebanyak  empat(4)  kali  selama  setahun  yang  ada  p a d a   bulan  april, juni,  agustus  dan  oktober  yang  ditahun  ini  tidak  dilakukan  pengambilan  sampel  dikarenakan  ada beberapa  faktor-faktor  yang  salah  satunya  yaitu  pandemik  yang  menimpa  di  daerah  Kabupaten Badung.  Pandemi  ini membuat  pengambilan  sampel di  pasar  Badung  sangat tertunda,  pengambilan sampel  ini  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Badung  agar  Kesehatan  masyarakat terjamin.  Pengambilan  sampel  ke  pasar-pasar  kabupaten  badung  ini  akan  berjalan  nantinya  jika pandemik  sudah  berakhir,  karena  pengambilan  sampel  ini  harus  menurunkan  anggota  yang  banyak dan  peraturan  belum  membolehkan  adanya  kerumunan  melebihi  dari  50  orang  ucap  dari  kepala bidang. Kesehatan  masyarakat  veteriner  dinas  pertanian  dan  pangan kabupaten badung itu.
Laporan  pengujian  nomor  115/UN.14.24/UPTLA/2018  jenis  sampel  bahan  pangan  hewani (daging) terdiri dari 6 jenis sampel yaitu daging ayam, hati ayam, daging babi, hati babi, daging sapi serta  hati  sapi  dari  data  tersebut  maka  sampel  yang  sudah  diuraikan  diatas  maka  semua  sempel menunjukan  negative  salmonella,  dari  itu  bisa  disimpulkan  bahwa  daging  ayam,  hati  ayam,  daging babi, hati babi, daging sapi dan hati yang sudah beredar di pasar tradisional kabupaten badung yang masyarakat  terima  tersebut  layak  dikonsumsi  serta  aman  dan  baik.  Bukan  hanya  jenis  sampel salmonella ada juga jenis sampel dari residu Antibiotika  bahwa dari laporan hasil pengujian Nomor: 115/UN.14.24/UPTLA/2018  jenis  sampel  bahan  pangan  hewani  (daging)  dan  jumlah  sampel  176 (88A dan 88B), jenis daging dan jumlah daging itu adalah 29 daging ayam, 21 hati ayam, 18 daging babi, 12 hati babi, 5 daging sapi dan 3 hati sapi. Sudah dinyatakan negatif residu antibiotika.
Berdasarkan  data  di  lapangan  bahwa  pengawasan  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Kabupaten Badung  di  bidang  Kesehatan  masyarakat  veteriner  dalam  peredaran  daging  babi  tersebut  sudah dinyatakan efektif, terbukti dalam semua jenis-jenis pengambilan sampel negative residu antibiotika, berartifungsi pengawasan itu sudah berjalan dengan baik
IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil analisis data,  dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum konsumen dibedakan menjadi  dua  jenis  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  hukum  represif,  Perlindungan  hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  memberikan  rambu-  rambu  atau  batasan-batasan dalam  melakukan  suatu  kewajiban  dan  perlindungan  hukum  represif  merupakan  hukum  yang menyelesaikan sengketa, selanjutnya  upaya yang dapat  dilakukan oleh Dinas Pertanian  dan Pangan Kabupaten Badung dalam hal efektivitas peredaran daging babi di pasar tradisional Kabupaten Badung adalah  dengan  cara  melakukan  uji  laboratorium  pada  daging  sehingga  konsumen  dan  pelaku  usaha lebih  mengetahui  jenis-jenis  daging  babi  yang  layak  untuk  dikonsumsi.  Berdasarkan data lapangan masih banyak konsumen dan pelaku usaha yang belum mendapatkan informasi dan edukasi mengenai daging  babi  yang  layak  dikonsumsi.  Karena  konsumen  kurang  tanggap  meskipun  pengawasan pemerintah juga telah memberikan edukasi dan informasi melalui media televisi dan radio.

## 2. Saran
Adapun saran yang diberikan melalui penelitian ini adalah diharapkan kepada masyarakat agar lebih mengetahui  tentang  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  pedagang  untuk  mengkonsumsi daging  babi  di  pasar  tradisional  Kabupaten  Badung  dan  masyarakat  harus  lebih  memahami  terkait hak-hak  yang  dimilikinya  sebagai  konsumen,  sehingga  konsumen  harus  mempelajari  dengan  baik mengenai hak-hak mereka peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakusehingg terhindar  dari  kerugian-kerugian  yang  tidak  diinginkan,  selanjutnya  bagi  pelaku  usaha  wajib mempelajari dengan baik terkait dengan pangan daging babi yang layak atau tidak untuk dikonsumsi
serta  harus  lebih  terbuka  kepada  konsumen  mengenai  kualitas  daging  babi  yang  dijualnya  agar terciptanya hubungan yang baik yang berkelanjutan antara pelaku usaha dengan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2000). Menguak Tabir Hukum Kencana . Jakarta: Kencana.
Aprianty,  D.,  Deliana,  E.,  &  Dasrol,  D.  (2019).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  yang  Menjual  Daging  Tidak Layak Konsumsi di Pasar Tradisional Dupa Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum , 6 (1), 1689–1699. Bagiartha,  I.  P.  P.  (2013).  Kepastian  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  atas  Pemberlakuan  Kontrak  Baku. Kajian Hukum Dan Keadilan , 1 (1), 60–76. Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika .
Dwipayana,  I.  K.  A.,  &  Artajaya,  G.  S.  (2018).  Hegemoni  Ideologi  Feodalistis  dalam  Karya  Sastra  Berlatar Sosiokultural Bali. Jurnal Kajian Bali , 8 (22), 84–104. Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press. Maulidia, R. (2018). Bisnis Ritel Pangan di Pasar Tradisional. Jurnal Kodifikasia , 12 (2), 260–274.
Nida, L., Pisestyani, H., & Basri, C. (2020). Studi Kasus: Pemalsuan Daging Sapi dengan Daging Babi Hutan di Kota Bogor. Jurnal Kajian Veteriner , 8 (2), 121–130.
Putra,  P.  C.  P.,  &  Dev,  S.  (2020).  Pengaruh  Bahan  Baku,  Management  Supplay  Chain,  dan  Modal  Terhadap Pendapatan  Pedagang  Sate  di  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung  Tahun  2020. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha , 11 (3), 597–606.