## PARAMETER KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA
Triantono*, Muhammad Marizal**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsan, Kota Magelang

## Abstract
According to Article 183 of the Criminal Procedure Code, a judge may not impose a sentence on a person unless he has at least two valid evidence and he is convinced that a criminal act actually occurred and that the defendant was guilty of committing it. In this context there are at least two means of evidence and belief must be applied cumulatively based on the negative evidence theory (negative wettelijk bewijs theorie) adopted in Indonesia. The word two means of evidence refers to the parameter that there must be at least two pieces of evidence from the four pieces of evidence that have been determined limitatifly based on Article 184 of the Criminal Procedure Code, but the problem is that there is no clear measure (parameter) regarding the judge's conviction. The results of the study concluded that the judge's confidence parameters consisted of formal parameters and material parameters. Formal parameters are very much determined by formal evidence as stipulated in law and jurisprudence. Meanwhile, material actors have a freer character not only to see formal procedural facts but also to juridical, sociological, and philosophical aspects.
Keywords: Parameters; Convivtion; Judge; Case; Criminal.

## Intisari
Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam konteks ini adanya minimal dua alat bukti dan keyakinan harus diberlakukan secara kumulatif berdasarkan teori pembuktian negatif ( negative wettelijk bewijs theorie ) yang dianut di Indoensia. Kata dua alat bukti merujuk pada parameter harus ada minimal dua alat bukti dari empat alat bukti yang sudah ditetapkan secara limitatif berdasarkan Pasal 184 KUHAP, namun persoalannya tidak ada ukuran yang jelas (parameter) tentang keyakinan hakim. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa parameter keyakinan hakim terdiri dari parameter yang bersifat formal dan parameter materiil. Paramter formal sangat ditentukan oleh bukti-bukti formal sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun yurisprudensi. Sedangkan paramer materiil memiliki sifat yang lebih bebas tidak saja melihat fakta formal prosedural melainkan juga aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.
Kata Kunci: Parameter; Keyakinan; Hakim; Perkara; Pidana.
* Alamat Korespondensi: triantono19@gmail.com
** Alamat Korespondensi: mmarizal.1303@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Salah satu adagium yang sangat popular dan banyak dijadikan sebagai landasasan dalam proses pembuktian adalah in criminalibus probationes debent esse luce clariores (bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya) , artinya bahwa dalam proses pembuktian untuk menjerat seseorang melakukan tindak pidana harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan sama sekali ( beyond a reasonable doubt ). Jika berdasarkan alat-alat bukti, proses pembuktian dan penilaian pembuktian hakim masih belum yakin/ragu-ragu maka diputus hal-hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa ( in dubio pro rero ).
B e g i t u   p e n t i n g n y a   p r o s e s pembuktian, sehingga hampir-hampir harus selalu dipastikan bahwa proses tersebut tidak boleh ada kesalahan dan harus dilakukan dengan cermat. Hal ini didasari karena pada prinsipnya pengenaan pidana terhadap seseorang akan berkaitan dengan pembatasan hak asasi orang tersebut.
Dalam pemeriksaan perkara pidana maka proses pembuktian menjadi satu rangkaian yang sangat menentukan dalam pengambilan putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 1
Dengan konstruksi seperti ini maka KUHAP memberlakukan akumulasi terhadap sistem pembuktian yaitu minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam hal ini undang-undang (KUHAP) dibelakukan secara negatif ( negative wettelijk bewijsh theorie ) . Metode ini banyak dipakai di beberapa negara salah satu Indonesia. Dengan metode tersebut diharapkan ketika hakim hendak memutus betul-betul diputus dengan rasional, pasti dan adil. Jika terdakwa bersalah dapat dipidana dengan sanksi yang sesuai, hal tersebut berangkat dari prinsip bahwa hukum pidana sifatnya adalah ultimum remidium dimana instrument hukum tersebut dapat menyelesaikan/ menyembuhkan terdakwa dan masyarakat dan bukannya sebaliknya. 2
Berkaitan dengan alat bukti KUHAP telah memberikan pengaturan secara limitatif melalui Pasal 184 KUHAP yaitu: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa. Berdasarkan parameter ini untuk membuktikan adanya peritiwa pidana dan kesalahan terhadap seseorang minimal/paling sedikit harus ada dua dari empat alat bukti tersebut. Pasal
1 M.Yahya  Harahap,  2015,  Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283.
2 Syahrul Machmud, 2012, Problematika Penerapan Delik Formal dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remidium sebagai Asas Subsidiaritas, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 264.
184 KUHAP tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 memberikan syarat ditetapkannya terdakwa bersalah atau tidak yaitu dengan dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim.
Secara yuridis normatif ketentuan Pasal 183 secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, Seorang hakim mendasarkan dirinya pada dua aspek:
1.  Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, p e tu nju k   d an   ke te r ang an terdakwa); dan
2.  Asp ek   non - y u r i d is ,   y aitu berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.
A s p e k   y u r i d i s   m e m b e r i k a n pedoman yang jelas dan limitatif tentang penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim. Namun demikin untuk aspek non yuridis keyakinan subyektif hakim memiliki peran yang signifikan.
Terhadap aspek non-yuridis tersebut, perlu dicatat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keyakinan seperti apa yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Di sisi lain Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup di masyarakat. Pada praktiknya khususnya di PN Kota Magelang untuk mengkonstruksikan suatu keyakinan hakim akan dikembalikan pada prinsip kebebasan dan kemandirian hakim berdasarkan kebenaran materiil yang diperoleh selama persidangan berlangsung. 3 Faktor subjektivitas hakim sangat dominan dalam memberikan penilaian atas serangkaian pemeriksaan proses pidana. Ketiadaan pedoman ini beresiko memunculkan polemik terkait dengan objektivitas hakim.
Laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukan bahwa ketiadaan  pedoman (parameter) keyakinan hakim yang dikaitkan dengan limitasi alat bukti (Pasal 184 KUHAP) serta kemandirian/kemerdekaan hakim dapat memunculkan problem disebabkan pada 2 (dua) hal: 1) Tidak adanya kontrol terhadap prinsip-prinisp kebebasan dan kemandirian; 2) Seringkali lembaga pengadilan ditengarai menjadi tidak independen dalam menangani perkara oleh karena adanya pengaruh dari luar (misal: fenomena courtroom television dan adanya aksi massa diluar gedung peradilan selama persidangan berlangsung). 4 Hal tersebut sekaligus menunjukan bahwa keyakinan hakim pada praktiknya tidak saja didasarkan pada teori, doktrin maupun pendapat ahli, namun ada yang ‘bekerja’ diluar itu. Kondisi inilah yang akhirnya membuat kewenangan hakim dalam membuat
3 Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim PN Kota Magelang.
4 Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia, 2018, Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 17.
putusan hukum senantiasa menjadi misteri bagi masyarakat umum.
Secara sederhana apa yang dimaksud dengan keyakinan merupakan suatu sikap yang ditunjukan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. 5
Karena keyakinan adalah suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan semata bukanlah jalan suatu kebenaran.
Ada suatu dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan keyakinan. Dalam konteks keyakinan hakim maka menurut Subekti, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada suatu yang oleh undang- undang dinamakan alat bukti. 6 Namun hal tersebut hanya bentuk dari tafsir undang-undang dimana pada satu waktu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Apalagi dalam konteks Indonesia, hakim bukanlah corong undang-undang dan memiliki kemerdekaan/kemandirian dalam memeriksa dan memutus perkara. Di situlah letak betapa berpengaruhnya keyakinan hakim dalam sebuah perkara pidana.
Ketiadaan parameter keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana sebagaimana diatur didalam KUHAP dalam skala yang lebih luas akan berpotensi memunculkan reaksi publik khususnya terkait dengan kredibilitas dan independensi hakim itu sendiri. Problem tersebut akan lebih kompleks ketika publik (akademisi
5 Dani Vardiansyah, 2008, Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta, hlm. 5.
6 Subekti,  2015, Hukum Pembuktian, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2.
maupun praktisi) khususnya di Indonesia juga memiliki keterbatasan dalam hal memperoleh informasi terkait eksaminasi putusan pengadilan.
Dalam konteks keyakinan hakim ini pakar hukum pidana Mudzakir memb er i kan p and angan b a hwa seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim. 7 Perumpamaan yang menyamakan proses penyusunan putusan dengan permainan lempar koin tersebut pada dasarnya sejalan dengan pandangan David Pannick bahwa “ like members of the magic circle who face expulsion if the explain how the trick is done, judges are eager to protect the mysteries of their craft .” 8 Intinya, persoalan mengenai keyakinan hakim dan parameter yang digunakan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam suatu putusan48. Padahal, keseluruhan parameter penyusun keyakinan hakim tersebut idealnya harus dapat dijabarkan secara rinci, transparan, akuntabel serta tertulis dalam putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
Ketiadaan parameter keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara beresiko pada subyektivitas
7 CNN Indonesia, “Subjektivitas Keyakinan Hakim”, https://www.cnnindonesia.com/ , diakses pada 1 Februari 2020.
8 NH Chan, 2009, How to Judge The Judges, Sweet & Maxwell Asia, hlm. 141.
hakim dalam menentukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Menemukan suatu parameter atas keyakinan hakim dalam perkara pidana menjadi hal yang menurut penulis penting untuk diteliti. Berangkat dari persoalan itulah penelitian ini diangkat dengan 2 (dua) rumusan masalah, terkait dengan kedudukan ( positioning ) keyakinan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana serta parameter dari keyakinan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya di Pengadilan Negeri Kota Magelang.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam ( indept interview ) kepada 3 (tiga) hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengelompokan, identfikasi dan dilakukan analisis. Proses analisis menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan suatu diskripsi kualitatif dalam menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 1.  Teori dan Sistem Pembuktian di
Indonesia
Sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) dapat dikatakan merupakan interkoneksi antar instansi yang terlibat dalam proses tersebut.
Instansi tersebut berupa aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Pada ujungnya sistem tersebut ditujukan dalam rangka menemukan kebenaran dan menanggulangi kejahatan agar berada pada batas tolernasi dalam masyarakat. 9
Karena bekerja pada ruang-ruang interaksi manusia (secara sosial) dan juga kekuasaan, kerap bekerjanya sistem peradilan pidana bersinggungan dengan konteks perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia (HAM). Pada satu sisi hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, hal tesebut ditujukan agar penindakan kejahatan yang dilakukan oleh kekuasaan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Namun demikian di sisi lain ketika terjadi pelanggaran HAM melalui tindak pidana, kekuasaan negara diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan memelihara dan melindungi berdasarkan dasar-dasar kemanusiaan khususnya terhadap korban kejahatan. 10 Untuk itulah dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan secara objektif dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak dengan segala konsekuensinya. Hal-hal tersebut masuk dalam sistem/hukum pembuktian.
9 Syaiful Bakhri, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesai, Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8.
10 Ruslan Renggong, 2014, Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 1-2.
Sistem pembuktian sendiri menurut Hari Sasangka sebagaimana dikutip oleh Susanti Ante merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, bagaimana alat itu bukti itu dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam mengambil putusannya. 11
Dalam rangka menjaga ukuran dan kualitas dari pembuktian agar tidak sewenang-sewenang maka terdapat satu asas yang disebut sebagai asas legalitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”.
Hal tersebut menurut Seno Adji mengandung paling tidak tiga hal: pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya; kedua, untuk menentukan perbuatan pidana tidan boleh dengan analogi; ketiga, aturan tindak pidana tidak berlaku surut ( retroaktif ). 12
Hukum pembuktian pidana masuk menjadi bagian dari hukum acara pidana ( criminal procedure ). Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar hukum bekerjanya hukum acara pidana yang
11 Susanti  Ante,  “Pembuktian  dan  Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Lex Crimen, Vol. II, No. 2, Apr-Jun, 2013, hlm. 99.
12 Indriyanto  Seno  Adji,  2014, KUHAP dalam Perspektif, Diadit Media, Jakarta, hlm. 34.
terkodifikasi di Indonesia. Hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP tersebut dapatlah disebut sebagai hukum pidana formil dengan melihat paling tidak 5 (lima) alasan, yaitu pertama, mencari kebenaran materiil; kedua, melindungi kemerdekaan warga negara; ketiga, orang dalam keadaan yang sama harus dituntut dengan delik yang sama; keempat, mempertahankan sistem konstitusional dari pelanggaran kriminal dan mencegah kejahatan, kelima, mempertahankan perdamaian dan kemanusiaan. 13
Dalam istilah yang lain hukum acara pidana disamakan dengan hukum pidana prosedural. Hal ini berbeda dengan hukum pidana substantif yang lebih menekankan pada tindakan, keadaan, konsekuensi serta berbagai macam jenis kejahatan (delik). Hukum pidana prosedural lebih mengarah pada proses yang berawal dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. 14
Secara garis besar terdapat 2 (dua) kepentingan yang diatur dalam KUHAP, yaitu:
a.  Kepentingan orang yang dituntut pidana, dalam hal ini KUHAP memiliki fungsi instrumental agar menjamin orang yang dituntut secara pidana diperlakukan
13 Andi Hamzah, “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP ” , Diktat Laporan FH UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi , disampaikan Dalam Acara Peltihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 1.
14 Wayne R. Lafave, 2020, Principle of Criminal Law, West A Thomsom Reuters Busines, hlm. 2.
secara adil, sehingga tidak terjadi ada orang yang bersalah yang tidak dihukum, dan ada orang tidak bersalah yang dihukum. b.  Kepentingan masyarakat, dalam hal ini KUHAP memiliki fungsi melindungi. Artinya tindakan pembatasan hak asasi manusia y ang   d i l a ku k an   t e r h a d ap pelaku tindak pidana ditujukan semata-mata untuk melindungi keamanan di masyarakat. 15
Dalam konteks digunakannya keyakinan sebagai unsur dalam pembuktian maka secara teori dapat dijelaskan 4 (empat) teori pembuktian ( bewijstheorie ), yaitu: pertama, Teori pembuktian positif ( positif wettelijk bewijstheorie ) ;kedua, keyakinan semata ( conviction intime ) ; ketiga, keyakinan dalam batas-batas yang logis ( conviction raisone ) ; dan keempat, teori pembuktian secara negatif ( negative wettelijk bewijstheorie ). 16
Didalam teori pembuktian positif ( positif wettelijk bewijsh theory ) ditentukan bahwa hanya bukti-bukti formal yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Oleh karenanya teori ini banyak digunakan dalam proses pembuktian perkara- perkara yang lebih menekankan pada pembuktian formil dibanding materiil/ perkara perdata.
15 Tanu Subroto, 1989, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana . Armico, Bandung, hlm. 12.
16 Eddy  O.S  Hiariej,  2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.
Ketentuan limitatif tentang alat bukti diatur secara strict dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan  ahli; 3) surat; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa. Sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan misalnya urutan alat bukti berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 1 Tahun 1950 menyebutkan bahwa urutan alat bukti, yaitu: Pengetahuan hakim ( eigenwaarneming van der rechter ); keterangan terdakwa ( verklaring van de verdachtei) ; keterangan saksi ( verklaring van de getuige ), keterangan ahli ( verklaring van de deskundige ) dan surat-surat ( schriftelijke bescheiden ). 17 A d a n y a   p e n e k a n a n   u n t u k menghadirkan pembuktian secara materiil pada perkara pidana, tidak lantas menjadikan bukti-bukti formal tidak diakui dan dinilai. Semua bentuk dokumen-dokumen termasuk dokumen elektronik yang berkaitan (memiliki hubungan sebab akibat) dengan tindak pidana yang dilakukan dapat menjadi bukti yang dapat berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.
Selain daripada saksi, ahli, dan dokumen terdapat apa yang disebut sebagai physical evidence atau real evidence . Artinya segala hal yang diakui sebagai bukti oleh penuntut umum dengan tujuan untuk memberatkan terdakwa atau oleh penasihan hukum untuk meringankan terdakwa. Contoh penggunanaan physical evidence atau real
17 Suhartoyo, 2019, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang, Rajawali Press, Depok, hlm. 147.
evidence adalah digunakannya dokumen tes DNA untuk membuktikan hubungan antara anak dan ibunya. 18
Ad anya b eb erap a a l at bu kt i sebagaimana diatur didalam Pasal 184 KUHAP, memberikan implikasi pada konsep tentang kekuatan pembuktian. Artinya bahwa setiap alat bukti akan dinilai pada level kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Penilaian atas kekuatan pembuktian tersebut menjadi otoritas sepenuhnya bagi hakim. Tentu saja bahwa dalam konteks penilaian kekuatan pembuktian ini hakim akan melihat, menilai tidak saja apa yang secara objektif ditujukan di muka sidang, melainkan juga akan memberikan penilaian secara subjektif melalui keyakinan berdasarkan keluasan pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaannya. Artinya dalam proses pembuktian secara positif pun tidak menutup kemungkinana bekerjanya hal- hal yang dapat berpengaruh terhadap keyakinan hakim untuk menilai kekuatan alat bukti yang dihadirkan.
Selanjutnya, teori pembuktian yang melibatkan adanya keyakinan hakim dibedakan antara pembuktian yang hanya didasarkan pada: pertama, keyakinannya secara subjektif sebagai seorang hakim yang mulia ( conviction intime ); kedua, keyakinan hakim yang didapat dari alasan-alasan yang rasional dan objektif ( conviction rasione ); dan ketiga, keyakinan hakim yang diperoleh dengan memberlakukan undang- undang secara negatif ( negatief wettelijk bewijstheorie ). 19 Kriteria yang terakhir
18 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 74. 19 Ibid
ini menuntut adanya hakim tidak saja memiliki keyakinan subjektif maupun objektif atas suatu perkara, namun juga harus berdasarkan ketentuan alat bukti yang ditentukan dalam undang undang. Konteks yang terakhir diatur didalam Pasal 183 KUHAP.
Terkait dengan hal-hal tesebut Subekti memberikan pandangan bahwa proses pembuktian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim melalui dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Dengan proses tersebut kemudian hakim mendapatkan suatu keyakinan untuk memutus perkara tersebut. Namun demikian putusan hakim tidak boleh hanya diletakkan pada keyakinan biarpun sangat kuat dan murni, melainkan kayakinan hakim tersebut harus didasarkan pada sesuatu alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. 20
Senada dengan Subeki Andi Hamzah juga memberikan pandangan bahwa proses pembuktian yang berakhir pada kesimpulan benar dan tidaknya apa yang didakwakan terhadap terdakwa adalah bagian yang teramat penting dan krusial. Proses tersebut harus diatur dalam undang-undang dengan memberikan ketentuan alat-alat bukti secara limitatif tanpa meninggalkan unsur keyakinan hakim untuk menilainya. Seseorang yang didakwa itu harus dibutktikan berdasarkan pada alat alat bukti yang ada disertai dengan adanya keyakinan hakim. 21
20 R. Subekti, Op.Cit. , hlm. 7.
21 Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 245.
Dalam framing pembuktian perkara pidana yang bersifat materiil maka antara bagaimana alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut didiperoleh, dihadirkan dan dinilai oleh hakim sehingga memunculkan keyakianan yang mengantarkan putusan tersebut pada kebenaran minimal mendekati kebenaran secara materiil.
2.  Kedudukan ( Positioning ) Keyakinan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Jika dicermati maka paling tidak ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembuktian, yaitu: pertama, dilihat dari penuntut umum, pembuktian merupakan upaya untuk “meyakinkan” hakim bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah bersalah dan layak dipidana. Upaya tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah baik cara perolehan, sifat dan jenis alat bukti yang dipergunakan. 22
Kedua, bagi terdakwa/penasehat hukum, proses pembuktian merupakan suatu proses untuk “meyakinkan” bahwa dirinya/klienannya tidak bersalah dan harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan pidana. Tentu proses tersebut dilalui dengan menghadirkan segala alat bukti dan dalil yang dapat mementahkan dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. 23
Keyakinan hakim sebagai bagian tidak terpisahkan dari subyek yang menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara. Namun demikian
22 Suhartoyo, Op.Cit., hlm. 141.
dalam perkembangannya keyakinan hakim tidaklah selalu diterima sebagai suatu bagian dari pendekatan mencari kebenaran yang objektif. Kedudukan dan eksistensi dari keyakinan seorang hakim akan ditentukan oleh pendekatan pembuktian dalam kerangka ( framing ) hukum acara pidana.
Menurut penulis berbagai teori terkait hukum acara dan pembuktian pada prinsipnya adalah sangat berkaitan dengan sifat kebenaran yang akan dicapai dalam hukum pidana. Sifat kebenaran yang akan dicari dalam suatu pembuktian pidana akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi keyakinan dari seorang hakim.
Penelitian ini menunjukan bahwa semakin formalistik/prosedural kebenaran yang akan dicapai maka akan semakin berpotensi menurunkan kualitas suatu keyakinan hakim, begitu sebaliknya semakin substansial/materiil kebenaran maka semakin kuat eksistensi dari keyakinan hakim. Artinya bahwa ketika titik tekan proses pemeriksaan adalah pada kebenaran formil hakim lebih cenderung untuk mengabaikan hal- hal yang ada pada pemeriksaan materiil.
Itu sebabnya dalam pemeriksaan formil bisa dikatakan bahwa dokumen/ surat-surat otentik memiliki derajat pembuktian yang “sempurna” di mana ketika ada pihak yang berkeberatan dengan dokumen tersebut, maka pihak tersebut yang harus membuktikannya. Jika sudah ada alat bukti yang sempurna maka tugas hakim cukup menilai apakah pihak yang berkeberatan dapat menunjukan bukti formil yang membatalkan alat bukti lawannya.
Berbeda dengan pemeriksaan dengan tujuan menemukan kebenaran materiil dalam hukum pidana, maka seluruh alat butki harus diuji agar hakim mendapatkan suatu keyakinan mengenai kebenaran suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hubungan antara sifat kebenaran pembuktian khususnya dalam perkara pidana dan eksistensi keyakinan hakim akan berpengaruh terhadap kedudukan keyakinan hakim itu sendiri dalam proses mencari kebenaran pada perkara pidana.
a.  Sifat Kebenaran Dalam Pembuktian Perkara Pidana
Pada dasarnya semua proses penegakkan hukum semata-mata adalah untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepentingan (hak dan kewajiban) yang dipersengketakan maupun dalam hal terjadinya suatu tindak kejahatan ( legal definition of crime ). Kebenaran yang dicari oleh manusia pastilah tidak ada kebenaran yang bersifat absolut, semua pastilah bersifat relative. Namun, seberapapun kecilnya kemungkinan untuk menemukan kebenaran harus diusahakan mengarah pada kebenaran yang sesungguhnya.
Dalam konteks hukum khususnya hukum acara, pencarian kebenaran tergantung pada sifat hukum itu sendiri. Pada bagian hukum acara keperdataan yang berkaitan dengan sengketa kepentingan (hak dan kewajiban) antar orang, kebenaran yang dicari cukup dengan kebenaran yang bersifat formil/ prosedural.
Sifat kebenaran formil tidak mengharuskan adanya pemeriksaan mendalam atas suatu peristiwa hukum. Yang perlu dilakukan adalah cukup dengan melihat alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalan undang- undang. Dari alat bukti tersebut diharapkan akan nada titik terang dalam menemukan kebenaran. Dari bukti- bukti formil inilah kemudian hakim menetapkan putusannya. Selain itu dalam pemeriksaan perkara perdata, untuk mencari kebenaran formil hakim senantiasa bersikap pasif dan hanya mengatur terhadap jalannya bersidangan. Meskipun demikian tidak selamanya pencarian kebenaran formil itu harus dilaksanakan secara kaku. Hakim tetap memiliki kebebasan dalam hal para pihak sama-sama memiliki alat bukti yang sah dan sempurna, maka peran hakim dituntut untuk aktif sehingga didapat kebenaran materiil.
Dalam konteks hukum acara pidana maka sifat esesialitas dari suatu pembuktian terletak pada tujuannya yang akan menghantarkan pada suatu kebenaran materiil atas suatu perkara pidana. 24 Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini menemukan paling tidak ada 2 (dua) pandangan. Pertama, mereka yang meyakini bahwa hanya ketentuan alat bukti yang telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP itulah yang seharunya menjadi satu- satunya sumber dalam menemukan keyakinan dan kebenaran. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”)
24 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 96.
disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Aliran ini disebut sebagai aliran positivistik di mana tidak perlu ada unsur lain untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana. Selain didasarkan pada Pasal 184 KUHAP pandangan ini juga mendapatkan dasar dari teori pembuktian positif ( positf wettelijk bewijstheorie ) meskipun tidak sepenuhnya juga menganut hal tesebut. Singkatnya, bahwa pandangan hakim jenis pertama ini tetap mengakui adanya sistem pembuktian negatif ( negative wettelijk bewijs theorie ) sebagaimana Pasal 183 KUHAP, namun demikian dalam upaya mencapai keyakinan sebagaimana Pasal tersebut ukuran/ parameternya hanya didasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP.
Bagi penulis hal tersebut menjadi ambigu, apalagi jika kita berpendapat bahwa hakim adalah seorang yang memiliki kemandirian/kemerdekaan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Artinya hakim bukanlah corong undang-undang, sehingga dalam upaya mendapatkan keyakinan atas suatu kebenaran materiil, maka hakim tidak saja harus terikat pada suatu alat bukti yang ada dalam undang-undang, namun juga harus didasarkan pada keluasan pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan hakim. Hal itulah yang merupakan kerangka kerja ( framework ) dari suatu pembuktian secara negatif ( negative wettelijk bewijs theorie ).
Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran yang harus ditemukan dalam perkara pidana adalah kebeneran materiil. Tidak ada pengertian yang eksplisit disebutkan didalam KUHAP apa itu yang dimaksud dengan kebenaran materiil. Namun demikian pengertian atau pemahaman tentang kebenaran materiil dapat dicermati pada bab pendahuluan dari pedoman pelaksanaan KUHAP tahun 1982 dengan rumusan sebagai berikut:
Tujuan dari hukum acara pidana a d a l a h   u n t u k   m e n c a r i   d a n mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.
Oleh sebab itu, yang dikehendaki dari pandangan kedua ini adalah adanya
proses yang lengkap dalam upaya untuk menemukan kebenaran. Tidak saja didasarkan pada alat bukti yang telah ada dan dihadirkan oleh penuntut umum, namun hakim harus memeriksa dengan seksama misalnya apakah alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, atau melakukan pemeriksaan tambahan apabila dianggap perlu dengan syarat masih relevan dengan perkara yang diajukan.
Kebenaran materiil mendapatkan landasan hukum pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana disyaratkan terpenuhi dua syarat secara kumulatif yaitu: 1) Adanya dua alat bukti yang sah ( wettige bewijsmiddelen ); dan 2) Adanya keyakinan Hakim ( overtuigingdes rechters ).
Tanpa adanya salah satu maka putuan pidana terhadap seseorang tidak dapat dijatuhkan. 25 Adanya ketentuan yang mensyaratkan minimum alat bukti bagi hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Penjelasan Pasal 183 KUHAP). Hal ini selaras dengan teori pembuktian negatif ( negative wettelijk bewijstheorie ), di mana ketentuan minimal dua alat bukti diberlakukan secara negatif oleh hakim dan menambahkan adanya unsur keyakinan hakim.
Penelitian ini menemukan bahwa ada kalanya setelah proses pembuktian itu
25 Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 6.
berlangsung dengan memeriksa dua alat bukti dan seluruh bukti-bukti/petunjuk yang ada dalam persidangan justru hakim mendapatkan keyakinan yang berbeda dengan apa yang didalilkan baik oleh penuntut umum maupun penasehat hukum. Hakim memiliki suatu keyakinan tersendiri atas perkara tersebut. Jika demikian halnya maka keyakinan hakim itulah yang diberlakukan/diterapkan didalam putusan, tentu saja dengan catatan bahwa apa yang menjadi pertimbangan maupun putusan tersebut tidak keluar dari perkara pokok yang didakwakan terhadap terdakwa ( ultra petita partium ) Ketiga, terdapat pandangan yang cenderung moderat (penengah) di antara pandangan pertama dan kedua. Jika pada pandangan pertama sangat menekankan bahwa kebenaran pemeriksaan perkara pidana bersifat formil dengan prosedur yang positif dan pandangan kedua memberikan penekanan sebaliknya yaitu dengan mengedepankan sifat kebenaran materill dengan prosedur negatif maka pandangan ketiga mengadopsi keduanya dalam parameter-parameter tertentu.
Artinya proses pemeriksaan perkara pidana harus senantiasa menghadirkan dan memperhatikan alat bukti yang sah serta diikuti dengan insiatif hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran atas suatu peristiwa pidana. Dalam konteks yang demikian sangat dituntut keaktifan hakim dalam pemeriksaan perkara dan kepekaan dalam menangkap seluruh fakta persidangan sehingga diperoleh suatu keyakinan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hal itu
dikarenakan dalam hukum acara pidana itu telah menyangkut hak-hak asasi daripada terdakwa, maka persyaratannya lebih berat, sehingga hakim tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh jaksa/ penuntut umum atau terdakwa. 26
Adanya kebebasan hakim untuk m e n i l ai   d an   m e mutu s   p e r k ar a berdasarkan keyakinannya harus didasarkan pula pada alat-alat bukti formil. Begitu juga adanya alat-alat bukti formil dalam pemeriksaan sidang tidak boleh dianggap sebagai satu- satunya sumber kebenaran. Pencarian dan penemuan kebenaran baik yang bersifat formil maupun materill dalam perkara pidana oleh seorang hakim harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

## b.  Eksistensi Keyakinan Hakim Dalam
Perkara Pidana di Indonesia Selain dimensi legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP sebagai instrumen perlindungan 27 , perlindungan juga diwujudkan melalui suatu putusan hakim.
Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam praktik peradilan, keyakinan hakim memegang peranan penting. Hasil wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kota Magelang telah menkonfirmasikan penerapan dari teori pembuktian negatif ( negative wettelijk bewijstheorie ). Pada saat proses pembuktian hakim tidak saja terikat pada alat bukti yang telah ditentukan
26 Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Pidana Indonesia , Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.
27 Vincentius Patria Setyawan, “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Justitia Et Pax, Volume 37, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 129.
secara limitatif dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun juga menggunakan keyakinannya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan ketentuan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekuang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
S e c ar a   y u r i d is ,   p e ng g u na an keyakinan hakim dalam menemukan kebenaran materiil bersamaan dengan alat bukti yang sah telah mendapatkan dasar hukumnya. Itu artinya secara yuridis formil unsur keyakinan hakim mendapat pengakuan dan kedudukan dalam hukum acara pidana khususnya di Indonesia. Pentingnya keyakinan hakim dalam proses pembuktian bahkan sampai memunculkan suatu adagium “lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Itu artinya bahwa keyakinan seorang hakim terhadap alat butki yang diajukan dipersidangan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu putusan.
Jika secara yuridis keyakinan hakim itu mendapatkan pengakuan dan kedudukan yang penting berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP serta didukung dengan teori pembuktian negatif ( negative wettelijk bewijs theorie )
lantas bagaimana eksistensi keyakinan hakim itu baik secara filosofis maupun praktis.
Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kota Magelang menemukan bahwa secara praktik adanya keyakinan hakim itu tercermin dalam putusannya ketika memberikan pertimbangan hukum. Dalam bagian pertimbangan hukum akan terlihat bagaimana perspektif hakim dalam melihat dan mengkonstruksikan fakta konkret menjadi fakta hukum dan menghubungkan fakta hukum tersebut kedalam kualifikasi Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
2.  Parameter Dari Keyakinan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Magelang
a.  Hakekat dan Peran Keyakinan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara
Pidana
Keyakinan adalah sikap mental manusia atas dasar kepastian bahwa ada kebenaran, tetapi kebenaran yang diselidikinya sendiri. Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai atau memaknai kebenaran. Jika pada suatu ketika orang mempunyai alasan cukup, bahwa ia berkeyakinan ada cukup alasan bahwa pengetahuannya sesuai dengan objeknya, maka ia memaknai kepastian. Dalam suatu sikap kepastian ini ia tidak lagi sangsi, bahwa ia benar-benar tahu akan dasar pengetahuannya, mengapa demikian, dan apa sebabnya harus demikian.
M e n c a p a i   k e b e n a r a n   y a n g berkepastian ini konon memberikan efek psikologis rasa “kepuasan” bagi manusia, dan pada saat seperti itu maka ia disebut berkeyakinan. 28 Akan tetapi keyakinan ini tidak selalu mengandung (tidak identik dengan) kebenaran. Keyakinan adalah suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar, keyakinan bukanlah jaminan kebenaran. Keyakinan di dalam diri seseorang bahkan memiliki logika tersendiri dan logika keyakinan seseorang belum tentu sejalan dengan logika pikiran sadar, karena suatu keyakinan bahkan secara subjektif bisa terlahir karena potensi instuisi dan imajinasi dari seorang manusia. 29
Keyakinan hakim dalam hukum pidana Indonesia menjadi suatu prasyarat bagi putusan (vonis) pidana. Bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada pembuktian materil suatu fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi hakim harus menyusun dan menyertakan keyakinannya bahwa terdakwalah yang benar-benar bersalah dan layak dijatuhi hukuman pidana. 30
Lahirnya suatu keyakinan hakim didalam praktik tidak bisa dilepaskan dari pergumulannya dalam proses pembuktian. Meskipun interpretasi dan
28 Soetriono dan Rita Hanafie , 2007, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Penerbit Andi, Yogyakarta,  hlm. 11.
29 Ibid, hlm. 12.
30 Jajang Cardidi, 2014, “Kajian Hermeneutis Terhadap  Makna  Keyakinan  Hakim  dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana”, Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 17.
penilaian hakim yang memuncukan ke ya k inan itu tentu t id a k s aj a tergantung dari proses pembuktian melainkan hal-hal yang berpengaruh pada dirinya. Berdasarkan penelitian ditemukan matangnya hakim dalam pengalaman penanganan perkara akan berpengruh dalam melatih kepekaan melihat fakta persidangan dan menilai seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Jadi dalam hal ini pada hakim mengakui pengetahuan yudisial saja tidak cukup melainkan juga dibutuhkan suatu insight yang dapat mengasah kepekaan/sensitivitas bagi seorang hakim. Insight yang dimaksud dapat berasal dari pengalaman hidup, pergumulannya dengan banyaknya proses persidangan dan kekayaan akan pemahaman kebenaran suatu peristiwa. Meskipun sekali lagi bahwa keyakinan akan kebeneran seorang hakim pastilah bersifat relatif, namun harus terus diarahkan pada kebenaran yang sejati.
Untuk sampai pada kedalaman dan keteguhan secara komitmen dalam menemukan kebenaran maka dibutuhkan integritas diri seorang hakim. Integritas merupakan syarat adanya suatu keyakinan hakim dalam menemukan kebeneran materiil selain tentu saja prasarat keterbuktian secara formal. Makna integritas sendiri menurut Stephen L Carter meiputi: 1) Kemampuan membedakan apa yang benar dengan apa yang salah; 2” Melaksanakan apa yang telah dikaji dengan sungguh-sungguh; dan 3) Menyatakan secara terbuka bahwa ia melaksanakan sesuatu berdasarkan pemahaman mengenai apa yang benar
dan yang salah. Makna pertama terkait dengan gagasan integritas sebagai suatu yang menuntut suatu derajat perenungan moral. Makna kedua terkait dengan cita- cita seseorang yang memiliki integritas sebagai orang yang teguh, termasuk dalam memenuhi janji-janji. 31

## b. Parameter Keyakinan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Keberadaan hakim dalam perkara pidana pada ujungnya adalah dalam rangka memberikan interpretasi atas suatu pergumulan/proses pembuktian. Interpretasi inilah yang nantinya akan melahirkan suatu kesimpulan dan keputusan hakim. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Interpretasi yang dibangun oleh hakim dapat didasarkan pada dua hal secara kumulatif yaitu berdasarkan suatu alat bukti sah yang dihadirkan oleh penuntut umum dan berdasarkan suatu keyakinan hakim itu sendiri. Alat bukti dan keyakinan hakim itulah yang akan mengarahkan hakim pada suatu kesimpulan apakah terdakwa yang dihadapkan kepadanya besalah atau tidak. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi penerapan atas teori pembuktian negatif ( negative wettelijk bewijs theorie).
Lantas apa yang menjadi parameter dari adanya keyakinan hakim tersebut dalam perkara pidana. Keyakinan merupakan sesuatu yang abstrak yang bisa jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Namun demikian hadirnya keyakinan hakim sebetulnya dapat diamati melalui putusan hakim itu sendiri.
31 Dalam Ahmad Ali, 2005, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 43.
Hasil penelitian terhadap hakim di kota Magelang menunjukan bahwa parameter keyakinan hakim dapat dibedakan kedalam parameter yang bersifat formill dan parameter yang bersifat materiil. Tentu saja di kedua parameter tersebut baik formil maupun materiil pemahaman, pengetahuan, kebebasan, dan integritas hakim sangat berpengaruh.
Keyakinan akan sesuatu yang bersifat formil mendasarkan diri pada fakta- fakta pembuktian dipersidangan. Fakta pembuktian itu dapat dilihat dari alat- alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dengan alat bukti yang dihadirkan hakim sudah merasa cukup yakin untuk memutuskan apakah seorang terdakwa itu bersalah atau tidak. Selain itu keyakinan yang bersifat formil juga berkaitan dengan pengetahuan y u r i s p r u d e n s i   p u t u s a n   h a k i m sebelumnya. Yurisprudensi merupakan putusan hakim pada perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai pedoman dalam membangun keyakinan hakim. Jadi hakim menghubungkan peristiwa yang ditangani dengan yurisprudensi pada perkara yang sejenis. Meskipun di Indonesia tidak diatur mengenai kewajiban hakim untuk menggunakan putusan hakim sebelumnya namun hakim memiliki kebebasan di dalam mencari dan menemukan hukum termasuk diantaranya melalui yurisprudensi.
Parameter ke ya k inan ha k im yang kedua adalah berkaitan dengan ukuran-ukuran yang besifat materiil. Berbeda dengan parameter formil
yang mendasarkan pada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi di mana dengan dua hal itu hakim mendapatkan keyakinan, pada parameter materiil hakim tidak saja melihat fakta persidangan hanya berdasarkan alat- alat bukti formil yang sah. Pada konteks ini hakim benar-benar akan melakukan pencarian dan penemuan kebeneran secara lengkap tidak saja atas dasar alat bukti prosedural yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim akan sangat berinisiatif dan aktif dalam menggali dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Akan sangat mungkin segala macam alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut tidak dinilai oleh hakim, dan hakim akan melakukan pemeriksaan dan penilaian sendiri. Artinya hakim menjadi aktor yang bebas dalam melakukan pemeriksaan, tentu kebebasan ini tidak akan keluar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Parameter materiil merupakan ukuran yang lengkap didalam hakim memperoleh suatu keyakinan. Karena didalam parameter materiil hakim juga pasti akan mempertimbangkan parameter-parameter yang bersifat formil. Hal itu semata-mata ditujukan agar kebenaranyang dihasilkan juga adalah kebenaran materiil. Untuk adanya suatu ukuran materiil dalam keyakinan hakim maka ada beberapa hal yang berpengaruh baik yuridis, sosiologis, maupun filosofis.
Dalam praktiknya diakui bahwa hakim kerap dihadapkan pada sebuah dilemma dalam mengadilis autu perkara. Hal ini disebabkan meskipun hakim
secara ideal harus melihat pihak-pihak yang berperkara sebagai sosok abstrak dibalik topeng Penggugat (Jaksa) dan Tergugat (Terdakwa), tetap saja pada kenyataannya ia pun tidak bisa menolak fakta bahwa hukum seharusnya berhubungan secara realistis dengan perbedaan-perbedaan di antara individu. Hukum pada satu sisi dapat dipandang sebagai himpunan norma-norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. 32 Namun, dalam konteks kehidupan hukum, hukum tidak hanya berurusan dengan logika melainkan juga pengalaman sehingga prasangka, pandangan terhadap kebijakan publik dan tuntutan zaman bisa saja memiliki peran yang jauh lebih besar untuk menentukan peraturan apa yang harus digunakan untuk mengatur masyarakat.
Kematangan dan pengalaman yuridis teknis akan sangat menentukan kualitas pemeriksaan seorang hakim. Hakim menjadi lebih sensitif dalam melihat sesuatu sehingga tidak hanya mengikuti aspek formil. Pemahaman tentang kemanfaatan hukum bagi masyarakat juga sangat berpengaruh dalam parameter materiil. Hakim tidak saja memikirkan untuk memutus perkara dengan cepat, namun juga menyelesaikan perkara yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Temuan ini
32 F Magnis-Suseno, 2016, Etika Poli- tik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Mod- ern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.
84.
sekaligus mengkofirmasi apa yang telah disampaikan oleh dengan pandangan Jerome Frank mengenai pendapat Oliver Wendell Holmes, Jr. sebagai berikut: 33
Baru-baru ini dia [Oliver Wendell Holmes, Jr.] berkata, “Ketentuan bukanlah ujian kepastian. Kita telah yakin seyakinyakinnya mengenai banyak hal yang ternyata tidak benar.” Seringkali dia mencela kecenderungan-kecenderungan dalam berurusan dengan hukum s e a k a n - a k a n   hu ku m   a d a l a h “pelaksanaan teologis dari dogma.” Pemujaan pada hukum berkembang dari prestasi-prestasi praktsinya. “Itu pantas dihormati keberadaannya, bahwa ini bukanlah mimpi ala Hegel, melainkan bagian dari kehidupan manusia.
Keterbukaan cara pandang dengan pendekatan sosiologis akan sangat penting untuk menangkap rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pengalaman praktis seorang hakim di mana dia ditempatkan juga berpengaruh dalam memeriksa perkara. Pengalaman dalam memeriksa perkara yang rumit akan mengantarkan seorang hakim memiliki ketajaman dan keluasan perspektif. Dengan kata lain kemampuan hakim dalam menghadirkan suatu keyakinan hakim sifatnya adalah relatif. Melihat relativitas dalam penjatuhan pindan ini maka terdapat dua teori: 34 1) Hugo Grotius yang menyatakan bahwa
33 J Frank, 2013, Hukum dan Pemikiran Modern, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 296-297.
34 E Utrecht, 1958, Hukum Pidana I , Penerbitan Universitas, Jakarta, hlm. 187-188.
keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas lingkungan keadilan sosial; dan 2) Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa pembalasan merupakan sifat dari hukuman, namun bukan merupakan tujuan hukuman karena maksud dari hukuman adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.
Terakhir dalam konteks filosofis maka kedalaman dan kematangan seorang hakim untuk mencari dan menghadirkan keadilan merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan acara pidana. Keyakinan atas suatu kebenaran materiil harus dibangun di atas integritas untuk selalu mewujudkan keadilan.
Meski demikian, terhadap ragam aspek yang harus diperhatikan tersebut (yuridis, sosiologis dan filosofis), hingga saat ini belum ada suatu penjelasan rinci mengenai bagaimana ragam pertimbangan itu dilaksanakan dalam kerangka yang teratur. Artinya membangun konstruksi keyakinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP adalah sangat subyektif berdasarkan pada kemerdekaan dan kemandirian hakim.

## D. Kesimpulan
A d a n y a   k e y a k i n a n   h a k i m dalam pemeriksaan perkara pidana mendapatkan landasan hukumnya melalui Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang didalam penjelasan Pasal tersebut menekankan bahwadanya alat bukti dan keyakinan hakim adalah ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana.
Keyakinan hakim masih eksis dan mendapat kedudukan yang penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya bagi hakim-hakim di Pengadilan negeri Kota Magelang. Hal tersebut merupakan implementasi dari dianutnya teori pembuktian negatif ( negative wettelijk bewijs theorie ) di mana untuk menemukan kebenaran materiil tidak cukup hanya menggunakan alat bukti yang sah melainkan juga dibutuhkan suatu keyakinan hakim yang didasarkan pada pengetahuan, keluasan pandangan, dan kebijaksanaan hakim.
Terkait dengan parameter keyakinaan hakim, maka terdiri dari dua hal yaitu parameter formil dan materiil. Parameter keyakinan formil berkaitan dengan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada ketentuan formal undang-undang maupun yurisprudensi. Sedangkan parameter materiil berkaitan dengan terbangunnya keyakinan hakim tidak saja didasarkan pada bukti-bukti formil prosedural yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun berdaarkan putusan sebelumnya (yurisprudensi) melainkan juga didasarkan pada keluasan pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan hakim dalam melihat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan dasar tersebut hakim tidak saja akan menghasilkan suatu pemeriksaan yang berkualitas namun juga menghasilkan putusan yang adil secara substantif.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adji, Indriyanto Seno, 2014, KUHAP dalam Perspektif, Diadit Media, Jakarta. Ali, Ahmad, 2005, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Bakhri, Syaiful, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesai, Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Pe radilan , P u st a k a   Pel aj ar, Yogyakarta. Dani, Vardiansyah, 2008, Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta.
Hamzah, Andi, 2014, Hukum Acara Pidana di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta
Harahap, M. Yahya, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta.
Hiariej, Eddy O.S, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
Lafave, Wayne R., 2020, Principle of Criminal Law, West A Thomsom Reuters Busines.
Machmud, Syahrul, 2012, Problematika Penerapan Delik Formal dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remidium sebagai Asas Subsidiaritas, CV Mandar Maju, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Pidana Indonesia , Liberty, Yogyakarta. Renggong, Ruslan 2014, Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Kencana, Jakarta. Soetriono dan Rita Hanafie ., 2007, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Subekti, 2015, Hukum Pembuktian, Balai Pustaka, Jakarta.
Subroto, Tanu, 2011, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana . Armico, Bandung. Suhartoyo, 2019, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang, Rajawali Press, Depok. Waluyo, Bambang, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
Ante, Susanti, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Lex Crimen, Vol. II, No. 2, Apr-Jun, 2013.
Cardidi, Jajang, “Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana”, Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2, 2014. Vincentius Patria Setyawan, “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Justitia Et Pax, Volume 37, Nomor 1, Juni 2021.

## Paper
Hamzah, Andi, “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP” , Diktat Laporan FH UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, disampaikan Dalam Acara Peltihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini, Yogyakarta, 23-27
Februari 2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

## Internet
CNN Indonesia, “Subjektivitas keyakinan ha k i m”   d a l am https://w w w. cnnindonesia.com/ , diakses tanggal 1 Februari 2020.
Petunjuk bagi (calon) Penulis
KETENTUAN PENULISAN JURNAL ILMIAH JUSTITIA ET PAX
Jurnal  ilmiah Justitia et Pax merupakan jurnal ilmiah bidang hukum. Jurnal  ilmiah Justitia et Pax terbit dua kali setahun Januari-Juni dan Juli-Desember. Kami menerima artikel konseptual atau hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut: 1.  Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum. 2.  Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 3.  Panjang naskah 5000-10.000 kata, tidak termasuk daftar pustaka. 4.  Naskah diketik di atas kertas A4 dengan margin atas dan kiri masing-masing 4 cm dengan margin halaman bawah dan kanan masing-masing 3 cm , menggunakan tipe huruf Times New Roman, ukuran font 12, dan spasi 1,5. 5. Judul naskah berbahasa Indonesia terdiri maksimal 12 kata, sedangkan jika berba- hasa Inggris terdiri maksimal 10 kata . 6.  Naskah harus disertai dengan abstract dan keywords dalam Bahasa Inggris serta intisari dan kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Abstract dan intisari masing-masing terdiri 150- 250 kata tidak termasuk kata kunci . Keywords dan kata kunci masing-masing terdiri 3-5 kata/frasa, dengan diselingi dengan tanda titik koma (;) di antara kata/frasa . 7.  Sistematika naskah hasil penelitian harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Latar Belakang Masalah (disertai dengan perumusan masalah), Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka. 8.  Sistematika naskah artikel konseptual harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasala- han yang dibahas), Penutup, Daftar Pustaka.
9.  Gaya penulisan di Jurnal ilmiah Justitia et Pax harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa In- donesia yang Disempurnakan.
10. Gaya penulisan yang khusus berlaku di Jurnal ilmiah Justitia et Pax adalah.
a. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata “pasal” ditulis dengan huruf kapital.
b. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh tanda baca kurung. c. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, mohon indikasikan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan dalam tanda kurung siku […].