## PENDAHULUAN
Menyelesaikan perselisihan/Sengketa- Sengketa
keperdataan
dengan perinsip mengutamakan    usaha-usaha  perdamaian/islah, Badan Arbetrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) berwenang menyelesaikan secara
adil  dan  cepat  Sengketa  muamalah  (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan,  industri,  jasa  dan  lain-lain  yang menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang berSengketa,  dan  para  pihak  sepakat  secara tertulis  untuk  menyerahkan  penyelesaiannya kepada  BASYARNAS  sesuai  dengan  prosedur BASYARNAS.
Memberikan  pendapat  yang  mengikat atas  permintaan  para  pihak  tanpa  adanya  suatu Sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu  perjanjian,  Mekanisme  Oprasional  Badan Arbetrase  Syari’ah  Nasional  (BASYARNAS) Mempunyai  prosedur  yang  memuat  ketentuan- ketentuan     antara     lain :    permohonan   untuk
mengadakan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi/ahli, berakhirnya  pemeriksaan,  pengambilan  putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase
Persengketaan  yang  terjadi  seperti  tidak memenuhi  kewajiban,  baik  itu  jangka  pendik maupun  jangka  panjang  seperti  tidak  membayar pada  saat  jatuh  tempo,  Kewajiban-kewajiban nasabah  kepada  Bank,  terutama  nasabah- nasabah  besar,  apabila  keputusan  Basyarnas belum  final  bagi  para  pihak  yang  berSengketa, merika  biasanya    melakukan  banding  ke pengadilan  agama.    menurut  prof.  Mariam  Darus Badrulzaman,  lahirnya  Badan  Arbitrasi  Syari'ah Nasional  sangat  tepat  karena  melalui  Badan Arbitrase  tersebut,  Sengketa-Sengketa  bisnis yang  oprasionalnya  menggunakan  hukum  islam dapat  di  selesaikan  mempergunakan  dengan mempergunakan hukum islam.

## BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL (BASYARNAS) MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ADIL DAN CEPAT

## SANAWIAH
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  Pengertian,  sejarah,  Dasar  Hukum  Badan  Arbitrase  Syari’ah Nasional dan Badan Arbitrase Nasional Syari’ah Nasional Dapat Menyelesaikan Sengketa Secara Adil dan Cepat  ;  Metode  Penelitian;  metode  yang  di  gunakan  adalah  metode  yuridis  Normative  mengingat  bahwa penelitian ini menekankan pada data skundir yakni dengan mempelajari dan mengkaji azaas-azas, bahan- bahan  dan  kaidah-kaidah  hukum  positifnya  yang  dari  bahan-bahan  kepustakaan  yang  ada  dalam perundang-undangan, data dalam penelitian dikumpulkan melalui Observasi.
Hasil  dari  penelitian  ini,  penyelesaian  melalui  Arbitrase  diyakini  memiliki  keunggulan-keunggulan dibadingkan dengan jalur pengadilan, tetapi penyelesaian melalui Arbitrase juga masih memiliki kelemahan- kelemahan.
Kata Kunci : Badan Arbitrase Syari’ah Nasional, Adil, Cepat
Adanya Badan Arbitrase Syari’ah sebagai suatu  lembaga  permanen,  berfungsi  untuk menyelasaikan  kemungkinan  terjadinya  Sengketa perdata diantara bank- bank Syari’ah dengan para nasabahnya  atau  pengguna  jasa  mereka  pada khususnya  dan  antara  sesama  umat  Islam  yang melakukan  hubungan –  hubungan  keperdataan yang menjadi syarat Islam sebagai dasarnya pada umumnya  adalah  merupakan  suatu  kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.
Adapun  Arbitrase  dianggap  memiliki beberapa  keunggulan  dibandingkan  dengan  cara litigasi, oleh karena itu dalam praktek para pelaku bisnis  dan  dunia  usaha  ada  kecendrungan  untuk memilih penyelesaian Sengketa melalui arbitrase.

## Pengertian,  Sejarah,  Dasar  Hukum  Badan Arbitrase Syari’ah Nasional
Pengertian Badan Arbetrasi Syari’ah Nasional Pengertian  Arbitrase  suatu      kekuasaan  untuk menyelesaikan  sesuatu menurut  kebijakan  (R. Subekti),  atau  satu  cara  menyelesaikan Sengketa  yang  jauh  dianggap  lebih  baik daripada penyelesaikan melalui saluran- saluran biasa (sudargao Gautama).
Pengertian  Syari’ah  jalan  lurus  yang  harus  di ikuti  setiap  muslim  (M.  Daud  Ali),  atau ketentuan-ketentuan
hukum
yang berhubungan  dengan  perbuatan  manusia
(Abdullah Yusuf Ali).
Arbitrae  Syari ’ah  penunjukan  secara  sukarela dari  dua  orang  yang  berSengketa  akan seseorang  yang  mereka  percaya  untuk menyelesaikan Sengketa (Abdul Karim
Zaidan)  atau  suatu  penyelesaian  Sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau di tunjuk  secara  sukarela  oleh  dua  orang  yang berSengketa untuk mengakhiri Sengketa
antara  mereka  dan  dua  belah  pihak  akan menaati penyelesaian oleh hakam/para hakam yang mereka tunjuk itu (Satria Effendi M. Zen).

## Sejarah Arbitrase Syari’ah dan Arbitrase Syari’ah di Indonesia
Nama  Abu  Sjureich  atau  Abu  al-Hakam  pada masa  Nabi  Muhammad  SAW,  di  hormati  karena kebijaksanaannya  setiap  perselisihan  anggota masyarakat yang di ajukan kepadanya. Kemudian pada  masa  khalifah  Umar  bin  khattab  sistem hakam  atau  arbitrase  mengalami  perkembangan seiring  dengan  pembenahan  lembaga  peradilan, dan  tersusun  dalam  risalah  al-  Qadla  yang  salah satu isinya adalah pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase (A. Rosyadi, Ngatino)
Arbitrase Syari’ah di Indonesia Rapat  Kerja  Nasional  (RAKERNAS)  MUI tahun  1992,  Hartono  Marjono,  SH.  Ditugasi memaparkan makalahnya tentang Arbitrase berdasarkan  Sari’ah  Islam  yang  kemudian mendapat  sanbutan  baik  dari  kalangan  dari kalangan  peserta  dan  kemudian  kemudian  di rekomendasikan untuk di tindak lanjuti oleh MUI. Pada tanggal 22 april 1992, Dewan Pimpinan MUI mengundang  para  praktisi  hukum  termasuk  dari kalangan  perguruan  tinggi  guna  bertukar  pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk dibentuk arbitrase Islam.
Pada  rapat  selanjutnya  tanggal  2  mei 1992,  di  undang  juga  wakil  dari  bank  muamalat Indonesia  dan  untuk  selanjutnya  di  bentuk  tim kecil  guna  mempersiapkan  bahan-bahan  kajian untuk kemungkinannya membentuk badan arbitrase  Islam.  Demikian  selanjutnya  dalam rakernas  MUI  24-27  November  1992,  juga diputuskan  bahwa  sehubungan  dengan  rencana
pendirian  lembaga  arbitrase  muamalat,  agar  MUI segra merialisasikan.
MUI dengan
SK.
No.
Kep. 392/MUI/V/1992,  tanggal  4  mei  1992,,  telah membentuk  kelompok  kerja  pembentukan  badan arbitrase hukum Islam, yang terdiri dari : Nama  Sumber  :  Prof.  KH.  Ali  Yafie,  Prof  KH. Husen,  LML,  H.  Andi    Lolo  tonang,  S.H,  H. Hartono  Mardjono,  S.H,  Jimly  Asshiddiqie,  SH, MH.
Dasar Hukum Arbitrase Syari’ah Al- Qur’an
a. Surat Al- Hujurat ayat 9 “Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian  terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang melanggar  perjanjian  itu  kamu  perangi  sampai surut  kembali  pada  perintah  Allah.  Kalau  dia Telah  surut,  damaikanlah  antara  keduanya menurut  keadilan,  dan  hendaklah  kami  berlaku adil;  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang yang berlaku adil ” b. Surat An- Nisa ayat 35 “ Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan antara  keduanya,  Maka  kirimlah  seorang  hakam dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada
suami-istri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ”

## As- Sunnah
Hadits  riwayat  An- Nisa’i  menceritakan dialog  Rasulullah  dengan  Abu  Syureih.  Rasullah bertanya  kepada  Abu  Syureih:”  kenapa  kamu dipanggil abu Al- Hakam? Abu Syureih
Menjawab:”  sesungguknya  apabila  kaumku bertengkar,  mereka  datang  kepadaku,  meminta aku menyelesaikannya, dan mereka  rela dengan keputusanku  itu”  Mendengar  jawaban  Abu Syureih  itu  Rasulullah  berkata  “alngkah  baiknya perbuatan itu” Demikian Rasulullah membenarkan bahkan  memuji  perbuatan  Abu  Syureih,  Sunnah yang demikian disebut Sunnah tak Taqririyah

## Ijma’
Banyak  riwayat  menunjukan  bahwa  para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat Rasulullah (Ijma’)  membenarkan  segkita  dengan  cara Arbitrase.  Misalnya,  di  riwayatkan  tatkala  Umar bin  Khattab  hendak  membeli  seekor  kuda.  Pada saat  umar  menunggang  kuda  itu  untuk  di  coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kepada  pemiliknya.  Pemilik  kuda  itu  menolak. Umar berkata: “Baiklah, tunjuklah seseorang yang kamu  percaya  untuk  menjadi  hakam  (Arbiter) an tara kita berdua. Pemilik kuda itu berkata: “Aku rela  Abu  Syureih  untuk  menjadi  hakam”.  Maka dengan  menyerahkan  penyelesaian  Sengketa  itu pada    Abu  Syureih.  Abu  Syureih  (hakam)  yang dipilih  itu  memutuskan  bahwa  umar  harus mengambil  dan  membayar  harga  kuda  itu.  Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab:”Ambilah apa  yang kamu beli (dan bayar harganya)  atau  kembalikan  kepada  pemilik  apa yang  telah  kamu  ambil  seperti  semula    tanpa cacat” Umar menerima baik putusan itu.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

## Sengketa
Arbitrase  menurut  Undang-undang  no  30 Tahun1999  adalah  cara  penyelesaian  Sengketa perdata  diluar  pengadilan  umum,  sedangkan lembaga arbitrase  adalah  badan  yang dipilih oleh
para  pihak  yang  bersangketa  untuk  memberikan putusan mengenai Sengketa itu.
Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga  arbitrase  sebagaimana  dimaksud  UU No. 30 Tahun 1999. SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-  09/MUI/XII/2003  Tanggal  30  Syawwal  1424 H  (24  Desember  2003)  tentang  Badan  Arbitrase Syari’ah Nasional. Fatwa DSN-MUI, Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan:” Jika salah seorang  tidak  melakukan  kewajibannya  atau terjadi  perselisihan i diantara  kedua  belah  pihak, maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan  melalui  musyawarah.(Lihat  Fatwa No  05  tentang,  jual  beli  saham,  Fatwa  No,06 tentang  jual  beli  istishna,  Fatwa  No  7  tentang pembiayaan  mudharabah,  Fatwa  No.  08  tentang pembiayaan musyarakah, dan seterusnya.

## Dengan  Badan  Arbitrase  Nasional  Syariah
Nasional  Dapat    Menyelesaikan  Sengketa Secara Adil dan Cepat ;
Contoh  perkara  yang  dapat  diselesaikan oleh  Basyarnas  adalah  sejak  berdirinya  pada tahun  1993  sampai  dengan  tahun  2006  baru menyelesaikan perkara sebanyak 14 perkara dari berbagai perkara telah diajuka. Adapun banyaknya  perkara  yang  di  tolak,  karena  perkara kurang  memenuhi  persyaratan,  dari  perkara tersebut  yang  paling  banyak  terjadi  adalah  pada akad mudharabah dan murabahah dengan sistem profit and loss sharing.
Bogor    Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas)  telah  menyelesaikan  17  sengketa perbankan  syariah  tahun  1997-2010.  Kasus tersebut terjadi karena belum lengkapnya
perangkat  hukum  yang  mengatur  perbankan syariah  serta  ketidak  pahaman  masyarakat mengenai peraturan syariah ini.
"Sampai  kini,  ada  19  kasus  sengketa  perbankan syariah yang ditangani Basyarnas, yang sebagian besar  dimenangkan  bank.  Mayoritas  kasus  itu dilaporkan  bank,"  kata  Ketua  Basyarnas  Yudo Paripurno saat seminar mengenai kajian penyelesaian sengketa utang-piutang (muamalah) lembaga keuangan syariah di Bogor, Senin (27/9).
Basyarnas  merupakan  lembaga  arbitrase nasional  satu-satunya  yang  menerapkan  hukum Islam  (syariah)  dan  berperan  menyelesaikan seluruh
sengketa
muamalah.
Sengketa
perbankan syariah di Indonesia biasanya diselesaikan melalui lembaga ini.
"Perkara  yang  timbul  antara  lain  soal pembiayaan  amudharabah  (bagi  hasil),  al  bai bithaman  ajil  (untuk  pembelian  barang),  al mudharabah  muqqayadah  (investasi  khusus), serta  klaim  asuransi  barang  terkait  surat perjanjian angkutan,".
Yudo menuturkan, belum semua permasalahan  perbankan  syariah  dilaporkan  ke Basyarnas,  karena  masyarakat  kurang  mengahui mengenai penyelesaian sengketa syariah,
termasuk fungsi Basyarnas. Hingga kini, masyarakat lebih banyak menyelesaikan
sengketa melalui jalur pengadilan.
"Padahal,  lembaga  arbitrase  memiliki  kelebihan dibanding pengadilan, karena proses pemeriksaan  sederhana,  tertutup,  cepat,  dan bermartabat,".  Untuk  itu,  dalam  waktu  dekat. Basyarnas  mengadakan  sosialisasi  mengenai lembaga arbitrase syariah serta cara penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian suatu  Sengketa  perdata  di  luar  peradilan  yang diluar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh  para  pihak  yang  berSengketa  (Lihat  Pasal  1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999).
Arbitrase  dianggap  memiliki  beberapa keunggulan  dibandingkan  dengan  cara  litigasi, oleh  karena  itu  dalam  praktek  para  pelaku  bisnis dan dunia usaha ada kecendrunganuntuk memilih penyelesaian Sengketa melalui arbitrase.
Adapun beberepa keunggulan antara lain 1)  Dijamin kerahasiaan Sengketa para pihak;
2)  Dapat  di  hindari  kelambatan  yang  diakibatkan karena hal procedural dan administrastrative
3)  Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan,
pengalaman  serta  latar  belakang  yang  cukup mengenai  maalah  yang  diSengketakan,  jujur dan adil.
4)  Para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan
5)  Putus  arbitrase  merupakan  putusan  yang mengikat  para  pihak  dan  dengan  melalui  tata cara  (prosedur)  sederhana  saja  ataupun langsung dapat dilaksanaan.
Michael  B.  Metzger  mengemukakan  pendapat keuntungan penyelesaian Sengketa melalui arbitrase ini :
“As  compared  with  the  court  syistem,  the  main advantages clained for arbitration are :
1.  Quicker resolution of disputes
2.  Lower  costs  in  time  and  mony  to  the  parties, and
3.  The  availability  of  professional  who  are  often expert in the subject matter of dispute”.
Pada  kenyataannya  apa  yang  disebutkan  di atas,  tidak  semuanya  benar,  sebab  di  negara- negara  tertentu  proses  peradilan  dapat  lebih cepat  daripada  proses  arbitrase.  Di  antara kelebihan  arbitrase  terhadap  pengadilan  adalah sifat  kerahasiaannya,  karena  keputusannya  tidak dipublikasikan.  Namun  demikian,  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  masih  lebih  diminati daripada  litigasi,  terutama  untuk  kontrak  bisnis atau  dagang  yang  bersifat  internasional.  Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat  penyingkapan  informasi  bisnis  kepada umum.  Penyelesaian  melalui  arbitrase  diyakini memiliki  keunggulan-keunggulan  dibandingkan dengan  jalur  pengadilan,  tetapi  penyelesaian melalui  Arbitrase  juga  memiliki  kelemahan- kelemahan.  Beberapa  kelemahan  dari  Arbitrase dan ADR adalah :
a.  Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan  oleh  masyarakat  akademis  sendiri. Sebagai  contoh  masyarakat  masih  banyak yang  belum  mengetahui  keberadaan  dan kiprah  dari  lembaga-lembaga  seperti  BANI, BASYARNAS dan P3BI.
b. Masyarakat belum menaruh kepercayaan  yang memadai,  sehingga  enggan  memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga
Arbitrase.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sedikitnya perkara  yang  diajukan  dan  diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.
c.  Lembaga  Arbitrase  dan  ADR  tidak  mempunyai daya  paksa  atau  kewenangan  melakukan eksekusi putusannya.
d.  Kurangnya  kepatuhan  para  pihak  terhadap hasil-hasil  penyelesaian  yang  dicapai  dalam
Arbitrase, sehingga
mereka
seringkali
mengingkari  dengan  berbagai  cara,  baik dengan teknik
mengulur-ulur
waktu,
perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
e.  Kurangnya  para  pihak  memegang  etika  bisnis. Sebagai  suatu  mekanisme  extra  judicial,
Arbitrase  hanya  dapat  bertumpu  di  atas  etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

## KESIMPULAN
Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  adalah  untuk menyelesaikan  berbagai  sengketa  dalam  sektor ekonomi  syari’ah  belum  sepenuhnya  terlaksana dikarenakan kekurangan SDM serta finansial. Lingkup  kewenangannya  ialah  dalam  bidang arbitrase  dan  masih  terbatas  dalam  lingkup perbankan  syaelum  riah  secara  umum,  dan  akan dikembangkan  dalam  bidang  jasa  dan  industri sehingga  Basyarnas  mempunyai  kontribusi  yang besar untuk masyarakat.
Mekanisme  operasionalnya  belum  terorganisir seperti  kepengurusan  cabang  sama  dengan kepengurusan  pusat.  Contoh  perkara  yang diselesaikan ialah
perkara-perkara besar (nasabah besar).

## SARAN
1.  Kepada  pemerintah  sosialisasi  keberadaan Arbitrase  lebih  di  poblikasikan  secara  luas kepada masyarakat
2. Badan  Arbitrasi  Syari’ah  Nasional  sebaiknya ada  di  Daerah-Daerah  dan  secepatnya  di bentuk cabang-cabangnya
3. Badan  Arbitrasi  Syari’ah  Nasional      sebagai lembaga  permanen  dalam  menyelesaikan
Sengketa  menjadi    kepercayaan  masyarakat harus selalu menjaga amanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional,  Profil  dan Prosedur, BASYARNAS.  Artikel 2006.
Djauhari,  Achmad,  2006. Arbitrase  Syari’ah  di Indonesia , BASYARNAS.
Jamin,  Mohammad.1995. Mekanisme  Alternatif Penyelesaian  Sengketa .  Surakarta  :
Universitas Sebelas Maret (UNS)
Widjaja,  Gunawa.  2001. Alternatif  Penyelesaian Sengketa .  PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta
http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/badan- arbitrase-syariah-nasional.html
http://id.shvoong.com/law-and-politics/1908998- keunggulan-dan-kelemahan-arbitrase/
http://bataviase.co.id/node/397004