## PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## Oleh
Kukuh Sugiarto Kurniawan S.H., M.H.

## Abstract
Indonesian  National  Police are in  charge  of the  state apparatus and serves  to maintain security and  public  order,  law enforcement,  protection,  guidance,  and service  to  the community. Police of the Republic of Indonesia as a country that is authorized to provide security  assistance in  the  implementation or execution  of court  decisions fiduciary.  The fiduciary safeguards provisions contained in the Police Regulation No.8 of 2011. Police Regulation No.8 of 2011 as a guideline for the Indonesian National Police to secure the execution of fiduciary. Fiduciary execution is an integral part of the law of civil procedure, so the Police Regulation 8 of 2011 must not be contrary to the law of civil procedure. .
Keywords: Fiduciary Guarantie, Execution, Indonesian Police

## PENDAHULUAN
Ketentuan  Pasal  30  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  mewajibkan kepada  Pemberi  Fidusia  (debitur)  untuk menyerahkan  benda  yang  menjadi  obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia. Kemudian  dalam  Penjelasan  Pasal  30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan  “Dalam  hal  Pemberi  Fidusia tidak  menyerahkan  benda  yang  menjadi obyek  Jaminan  Fidusia  pada  waktu eksekusi  dilaksanakan,  Penerima  Fidusia berhak  mengambil  benda  yang  menjadi obyek  Jaminan  Fidusia  dan  apabila  perlu dapat  meminta  bantuan  pihak  yang berwenang”.
Untuk  mengamankan  pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, Polri menerbitkan  Peraturan  Kapolri  No.8 Tahun  2011  yang  berlaku  sejak  22  Juni 2011  dengan  tujuan  agar  pelaksanaan eksekusi  Jaminan  Fidusia  terselenggara secara  aman,  tertib,  lancar,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Adapun  dalam proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  7 Peraturan  Kapolri  No.8  tahun  2011  yang menyatakan  permohonan  pengamanan eksekusi  tersebut  harus  diajukan  secara tertulis  oleh  penerima  Jaminan  Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres  tempat  eksekusi  dilaksanakan.
Hal tersebut bertentangan dengan prosedur eksekusi  grosse  akta  dimana  wewenang tunggal  dalam  melaksanakan  eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri.
Pertimbangan  utama  dikeluarkannya Perkap  No.8  Tahun  2011  tersebut  antara lain  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  merupakan  alat  negara  yang bertugas dan berfungsi memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berwenang
memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan  instansi  lain,  dan kegiatan masyarakat.  Eksekusi  Jaminan  Fidusia mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap, sehingga  memerlukan  pengamanan  dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jika  terjadi  kredit  macet  dan eksekusi  atau  penarikan  barang  begerak yang  menjadi  jaminan  kredit,  maka  atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia secara  aman,  tertib,  lancar,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan  adanya peraturan  dan  undang-undang  yang mengatur  fidusia  itu,  maka  akan  lebih
menciptakan  proses  eksekusi  dengan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima  jaminan  fidusia,  pemberi jaminan  fidusia,  atau  masyarakat  dari perbuatan  yang  dapat  menimbulkan kerugian  harta  benda  dan  keselamatan jiwa. Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi legalitas,  yaitu  pelaksanaan  pengamanan eksekusi  jaminan  fidusia  harus  sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pengamanan  eksekusi  jaminan fidusia  diberikan  berdasarkan  penilaian situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi.  Selain itu,  dalam  pengamanan  eksekusi,  juga dilaksanakan secara proporsionalitas, yaitu pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia dilaksanakan  dengan  memperhitungkan hakikat  ancaman  yang  dihadapi  dan pelibatan  kekuatan,  serta  memenuhi akuntabilitas, yakni pelaksanaan pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia dapat  dipertang-gungjawabkan. Dalam pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  oleh Polri  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang dan  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka penulis  mencoba  mengidentifikasikan beberapa  permasalahan  sebagai  berikut  : (1)  Apa  sajakah  prinsip-prinsip  eksekusi benda  jaminan  fidusia  yang  harus dipatuhi? (2) Apakah standar pengamanan eksekusi  benda  jaminan  fidusia  oleh
Kepolisian  Negara  Repulik  Indonesia sudah  sesuai  dengan  konstruksi  hukum acara  perdata  yang  berlaku  ?  (3)  Apakah akibat hukum pelaksanaan eksekusi benda jaminan  fidusia  oleh  penerima  fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi Jaminan Fidusia ?

## PEMBAHASAN
Prinsip-Prinsip Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Yang Harus Dipatuhi
Dalam  Undang-Undang  Jaminan Fidusia  dikatakan  bahwa  debitur  dan kreditur  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia berkewajiban  untuk  memenuhi  prestasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Secara a contrario dapat dikatakan bahwa  apabila  debitur  atau  kreditur  tidak memenuhi  kewajiban  melakukan  prestasi, salah  satu  pihak  dikatakan  wanprestasi. Fokus  perhatian  dalam  masalah  jaminan fidusia  adalah  wanprestasi  dari  debitur pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji.
Tindakan  eksekutorial  atau  lebih dikenal  dengan  eksekusi  pada  dasarnya adalah  tindakan  melaksanakan  atau menjalankan keputusan pengadilan.
Menurut  Pasal  195  HIR  pengertian eksekusi  adalah  menjalankan  putusan
hakim  oleh  pengadilan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  piutang  kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali. 1 Pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia diatur di dalam ketentuan Pasal 29 sampai  dengan  Pasal  34  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia.
Asas  perjanjian  “ pacta  sun servanda ”  terhadap  perjanjian  yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan  tidak  dapat  dilakukan  eksekusi sendiri.  Proses  eksekusi  harus  dilakukan dengan  cara  mengajukan  gugatan  perdata ke  Pengadilan  Negeri  melalui  proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan  pengadilan.  Inilah  pilihan  yang prosedural  hukum  formil  agar  dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum  materiil  yang  dikandungnya. 2
Rasio  yuridis  penjualan  jaminan  fidusia secara  di  bawah  tangan  adalah  untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Oleh karena  itu,  perlu  kesepakatan  antara debitur  dengan  kreditur  tentang  cara menjual benda jaminan  fidusia. Misalnya,
1 Herowati  Poesoko, Parate  Executie  Obyek  Hak Tanggungan ,  Yogyakarta,  Laksbang  Pressindo, cetakan II, 2008, hlm.125,
2 MKN UNSRI, Senin, 12 Oktober 2009, “ Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan ”  tersedia  di  website http://mkn- unsri.blogspot.com/  2009/10/eksekusi-objek- jaminan-fidusia-dengan.html diakses tanggal 16 Februari 2013
apakah  yang  mencari  pembeli  adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditor untuk diperhitungkan  dengan  hutang  debitur. Kalau  ada  sisanya,  uang  tersebut dikembalikan  kepada  debitor  pemberi fudusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. 3
Dalam ketentuan Pasal 30 Undang- undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  menyatakan  : Pemberi Fidusia  wajib  menyerahkan  Benda  yang menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dalam rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan Fidusia. Dalam  hal  Pemberi  Fidusia  tidak menyerahkan  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia  pada  waktu  eksekusi dilaksanakan,  Penerima  Fidusia  berhak mengambil  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia  dan  apabila  perlu  dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
Dari  pengaturan  pasal-pasal  dapat dilihat  bahwa  eksekusi  Jaminan  Fidusia dapat  dilakukan  melalui  cara-cara,  antara lain :
1) Eksekusi  langsung  dengan  titel eksekutorial  yang  berarti  sama kekuatannya
dengan putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap.
3 Tan  Kamelo, Hukum  Jaminan  Fidusia,  Suatu Kebutuhan  Yang  Didambakan ,  Alumni: Bandung, 2006, hlm.54
2)
Pelelangan  Umum  atau  Parate
eksekusi 3) Penjualan di bawah tangan
4) Eksekusi
terhadap
barang perdagangan  dan  efek  yang  dapat diperdagangkan.
5) Eksekusi lewat gugatan biasa
Menurut  Pasal  197 ayat  (5)  HIR atau Pasal 209 ayat  (4)  RBG  Pejabat yang menjalankan eksekusi diperintahkan secara tegas untuk  membuat  ”berita acara”  eksekusi.  Keabsahan  formal eksekusi  hanya  dapat dibuktikan  dengan berita acara,  menjalankan eksekusi ini harus dituangkan  dalam berita acara dan harus disaksikan dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan eksekusi dan dua  orang  saksi  dianggap tidak sah, karena belum  memenuhi  syarat  formal cara  menjalankan  eksekusi.  Apalagi keikusertaan tereksekusi menandatangani sangat penting artinya, sebagai alat untuk mematahkan tuduhan dikemudian hari.
Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah  tindakan  melaksanakan  atau menjalankan keputusan pengadilan.
Menurut  Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini  menunjukkan  bahwa  piutang  kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa
kecuali. 4 Banyak orang yang menyebutkan eksekusi identik dengan pelaksanaan  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  namun  dalam prakteknya hal tersebut tidaklah
sepenuhnya sama.
Eksekusi tidaklah selalu identik dengan  pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama dalam suatu  eksekusi  harus  memiliki “titel”,  dan  oleh  karena  dalam “titel” tersebut terkandung “hak” seseorang yang harus dilaksanakan. Adapun “titel” yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta-akta  otentik  adalah titel  pada  akta/putusan  pengadilan  yang berbunyi  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Ternyata “titel” eksekutorial  bukan  hanya  terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat  dalam  akta-akta otentik dengan titel eksekutorial dimaksud dalam pasal 224 HIR/258  RBg,  dikenal  dengan  nama grosse  acte. 5 Eksekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan  dan  grosse  akta,  akan  tetapi istilah  eksekusi  juga  terdapat  di  dalam bidang  hukum  jaminan. Eksekusi obyek jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur  pemegang hak  jaminan  terhadap  obyek  jaminan,
4 Herowati  Poesoko, Parate  Executie  Obyek  Hak Tanggungan ,  Yogyakarta,  Laksbang  Pressindo, cetakan II, 2008, hlm.125
5 Herowati Poesoko, Op.Cit , hlm.127-128
apabila  debitur  cedera  janji  atau wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan hutangnya.
Eksekusi  terhadap  obyek  jaminan, selain  berdasarkan  kepada  pasal  224 HIR/258  RBg  terdapat  juga  pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak- hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni hak menjual  atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji dikenal juga dengan nama “ parate executie ”  atau eksekusi langsung.
Parate executie merupakan hak kreditur pertama untuk  menjual  barang-barang tertentu  milik  debitor  secara  lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Pengaturan parate executie diatur secara khusus,  misalnya  seperti yang  terdapat  dalam  Pasal 1155  KUH
Perdata tentang Gadai, Pasal 6 Undang- Undang No.  4 Tahun 1996  tentang  Hak Tanggungan  dan  Pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang  No.42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pasal  29  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia menyatakan : apabila debitor atau Pemberi  Fidusia  cidera  janji,  eksekusi terhadap  benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara  :  (a)  pelaksanaan  titel  eksekutorial sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15
ayat  (2)  oleh  Penerima  Fidusia;  (b) penjualan  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil  pelunasan
piutangnya  dari  hasil  penjualan;  dan  (c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi  dan  Penerima  Fidusia  jika dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh harga  tertinggi  yang  menguntungkan  para pihak.
Menurut  Yahya  Harahap,  ada beberapa  bentuk  pengecualian  yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan
eksekusi dapat dijalankan di  luar  putusan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  yaitu : 6 Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), sesuai pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1)  RBg, di mana hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar  putusan dapat  dilaksanakan  lebih  dahulu,  yang lazim  disebut  “putusan”  dapat  dieksekusi serta merta”, sekalipun terhadap putusan itu dimintakan banding atau kasasi.
1. Pelaksanaan putusan provisi sesuai
Pasal  180  ayat  (1)  HIR atau Pasal  191 ayat  (1)  RBg  pada  kalimat  terakhir
6 Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan Eksekusi  Bidang  Perdata ,  PT.  Gramedia  Pustaka Tama, Jakarta, 1989, hlm.90
mengenai  gugatan  provisi ( provisioneele eis ), yakni  tuntutan  lebih  dahulu  yang bersifat  sementara mendahului  putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi  sekalipun  perkara  pokoknya belum diputus.
2. Akta  perdamaian,  sebagaimana
diatur  Pasal  130  HIR  atau  Pasal  154 RBg. Menurut  ketentuan  pasal tersebut, selama persidangan berlangsung, para pihak yang berperkara dapat  berdamai,  baik  atas  anjuran  hakim maupun  atas  inisiatif  pihak  yang berperkara. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta  perdamaian yang  harus ditaati  para pihak.  Sifat  akta  perdamaian  yang  dibuat di  persidangan mempunyai  kekuatan hukum tetap eksekusi seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Eksekusi  terhadap  grosse  akta, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta  pengakuan  utang  sebagaimana  diatur dalam Pasal 224 HIR atau  Pasal  258 RBg. Eksekusi  yang  dijalankan  adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak  dengan  ketentuan  perjanjian  itu berbentuk grosse akta.
4. Eksekusi  atas  hak  tanggungan  dan
jaminan  fidusia  sesuai  dengan  Undang- undang  No.4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang No.42
Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Terhadap  kedua produk ini, pihak kreditur dapat langsung meminta eksekusi atas  objek  barang  hak  tanggungan  dan jaminan fidusia apabila debitor melakukan wanprestasi  membayar  hutang,  melalui eksekusi  penjualan  melalui  lelang  karena diperjanjikan klausul “kuasa menjual”.
Bentuk-bentuk  atau  klasifikasi eksekusi dalam hukum acara perdata dapat digolongkan  menjadi  beberapa  bentuk, yaitu : 7
1. Eksekusi riil yaitu melakukan suatu tindakan  nyata  atau  riil  seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang  tanah  atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu,  dan  menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.
2. Eksekusi  pembayaran  uang  yaitu
membayar sejumlah uang.
Perbedaan  eksekusi  riil  dengan eksekusi pembayaran uang dapat diuraikan sebagai berikut : 8
1. Eksekusi riil mudah dan sederhana, sedangkan  eksekusi pembayaran  uang memerlukan  tahap  sita  eksekusi  dan penjualan eksekusi.
2. Eksekusi  riil terbatas  putusan pengadilan,  sedang  eksekusi  pembayaran
7 Ibid, hlm.108
8 Eugina Liliawati Mulyono, Eksekusi Grosse Akta Hipotek  Oleh  Bank ,  Rinneka  Cipta,  Jakarta, 1996, hlm.63
uang  meliputi  akta  yang  dipersarnakan dengan putusan pengadilan.
3. Eksekusi  rill  sumber  hubungan hukumnya  adalah  upaya  hukum  yang mengikuti  persengketaan  hak  milik  atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa  atau  perjanjian  melaksanakan suatu  perbuatan,  sedangkan  eksekusi pembayaran sejumlah uang dasar hubungan hukumnya  sangat  terbatas sekali, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian  utang  piutang dan  ganti  rugi  berdasarkan  wanprestasi, dan  hanya diperluas  berdasarkan ketentuan  Pasal  225  HlR  dengan  nilai sejumlah  uang  apabila  tergugat  enggan menjalankan  perbuatan  yang  dihukumkan dalam waktu tertentu.
Adapun  tata  cara  eksekusi riil dirumuskan di dalam Pasal 1033 RV yang berbunyi  : “Kalau  putusan  hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan  barang  tidak  bergerak,  dan putusan  itu  tidak  dijalankan  secara sukarela oleh pihak yang kalah (tergugat), Ketua  Pengadilan  mengeluarkan  surat perintah kepada jurusita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut.  Pengosongan  itu  meliputi  diri orang  yang  dihukum  (dikalahkan) keluarganya,  serta  seluruh  barang- barangnya  dan  pelaksanaan  pengosongan
dapat dilakukan dengan  bantuan kekuatan hukum.”
Tata  cara  dari  rumusan Pasal 1033 RV  ini  sangat  mudah  dan  sederhana. Apabila  pihak  yang  kalah  tidak  mau menjalankan  putusan  secara  sukarela, maka langkah selanjutnya adalah : 9
1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah
pengosongan (eksekusi).
2) Perintah  menjalankan  eksekusi ditujukan kepada jurusita.
3) Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya dan barang-barangnya.
4) Eksekusi  dapat  dilakukan  dengan bantuan kekuatan umum (polisi dan jika perlu bantuan militer)
HIR  atau  RBg  sendiri  hanya mengatur  eksekusi  riil  yang  berkaitan dengan executoriale  verkoop , yaitu eksekusi  riil  terhadap  barang yang  dijual lelang atas pembayaran utang sebagaimana diatur di dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau  Pasal  218  ayat  (2) RBg, di mana terdapat suatu asas hukum. 10
a) Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi  merupakan  satu  kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang.
9 Rochmat  Soemitro, Peraturan  dan  Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 1987, hlm.72
10 Etto  Sunaryanto  cs, Panduan  Lelang  PUPN,
Jakarta, 2006 hlm.4-5

## b) Oleh  karena  penjualan  lelang
eksekusi merupakan  kesatuan  yang tidak  terpisahkan  dengan  pengosongan barang  yang  dilelang,  hukummemberi wewenang  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri untuk menjalankan pelaksanaan pengosongan  barang  yang  dilelang untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila  pihak  yang kena  lelang  tidak mau mengosongkannya secara sukarela. Dalam  kaitannya  dengan  prinsip-prinsip eksekusi  benda  jaminan  fidusia,  berlaku beberapa hal antara lain : 11
1. Azas Spesialitas atas Fixed  Loan : azas  ini  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  1  dan  Pasal  2  Undang-Undang No.42  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia
2. Azas Asesor :  azas  ini  ditegaskan dalam  ketentuan  Pasal  42  Undang- Undang  No.42  tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia.
3. Azas Droit  de  Suite : azas  ini ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  27 ayat  (2)  Undang-Undang  No.42  tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Azas Preferen ( Droit de Preference ) : merupakan  hak  untuk  didahulukan azas  ini  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang No.42  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,
11 Yahya Harahap, op.cit , hlm.209-210

## Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kepolisian Republik Indonesia
Sistem hukum di Indonesia mengharuskan  bahwa  hukum  harus menjamin  kepastian  hukum  dan  harus bersendikan  keadilan.  Kepastian  hukum artinya  produk  dan  ketentuan  hukum haruslah  memiliki  landasan  hukum, keadilan  berarti  setiap  produk  dan ketentuan hukum haruslah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak merugikan.
Sejalan  dengan  tujuan  hukum  untuk menjamin kepastian hukum, Perkap No. 8 Tahun 2011 bertujuan untuk terselenggaranya  pelaksanaan  eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan  dapat  dipertanggungjawabkan;  dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima  jaminan  fidusia,  pemberi jaminan  fidusia,  dan/atau  masyarakat  dari perbuatan  yang  dapat  menimbulkan kerugian  harta  benda/atau  keselamatan jiwa.
Dalam  pelaksanaan  eksekusi  oleh pihak kepolisian terdapat beberapa prinsip sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Perkap No. 8 Tahun 2011 yaitu :
a) Legalitas, yaitu pelaksanaan
pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian  situasi  dan kondisi yang dihadapi;
c) Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan  memperhitungkan  hakikat ancaman  yang  dihadapi  dan  pelibatan kekuatan; dan
d) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  prinsip  tersebut  diatas maka  dalam  hal  pengamanan  eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian yang utama  adalam  prinsip  legalitas  yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia  harus sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip  legalitas  tersebut  telah  sesuai dengan  catur  Prasetya  yaitu  Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
Dalam  hal  eksekusi  maka  peran pihak  kepolisian  bukanlah  sebagai eksekutor  tetapi  hanya  sebagai  pengaman terlaksananya eksekusi secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung-jawabkan, Sehingga pelaksanaan eksekusi itu sendiri haruslah  sesuai  dengan  hukum  acara perdata.  Eksekusi  merupakan  tindakan yang  berkesinambungan  dari  keseluruhan proses hukum acara perdata.
Apabila dikaitkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dengan hukum  acara  perdata,  maka  eksekusi Jaminan  Fidusia  haruslah  berdasarkan perintah  dan  dibawah  Perintah  Ketua Pengadilan  Negeri  ( ex  officio ).  Perintah eksekusi  dikeluarkan  Ketua  Pengadilan Negeri ( ex officio ) dalam bentuk penetapan dan yang diperintahkan untuk melaksanakan  eksekusi  adalah  Panitera dan Juru sita Pengadilan Negeri (Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 Rbg). Kewenangan Ketua  Pengadilan  Negeri  ( ex  officio ) memerintahkan  dan  memimpin  jalannya eksekusi,  bukan  hanya  terbatas  pada pengeluaran surat penetapan eksekusi saja, tetapi  juga  berwenang  melaksanakan eksekusi,  pelaksanaan  lelang,  tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang  kepada  pembeli.  Mengenai  siapa yang  dimaksud  dengan  pihak  yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan  obyek  Jaminan  Fidusia  dari tangan Pemberi Fidusia (debitur) menunjuk  pada  ketentuan  Pasal  200  ayat (11) HIR.
Apabila  eksekusi  tidak  dapat dilaksanakan  secara  sukarela  maka eksekusi  dilakukan  secara  paksa  dengan melibatkan pihak keamanan. Putusan yang dapat  dieksekusi  pada  hakikatnya  adalah putusan  yang  bersifat condemnatoir yang pelaksanaanya  jika  pihak  tergugat  tidak bersedia  melaksanakan  isi  putusan  secara
sukarela,  maka  pelaksanaannya  dapat dengan  mengunakan  upaya  paksa  dengan bantuan aparat keamanan.
Objek  jaminan  fidusia  yang  telah didaftarkan  dan  memperoleh  sertifikat jaminan  fidusia  serta  adanya  irah-irah  : “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  mempunyai  nilai kekuatan eksekusi yang kuat yang melekat pada  sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut, sama  kekuatannya  dengan  nilai  kekuatan eksekusi  yang  melekat  pada  putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( kracht  van gewijsde ),  sehingga  kreditur  dapat langsung dan segera mengajukan permohonan  kepada  ketua  Pengadilan Negeri  untuk  melaksanakan  eksekusi pemenuhan isi perjanjian manakala debitur cidera janji.
Dalam  hal  ini  pihak  kepolisian melaksanakan pengamanan eksekusi bukanlah  berdasarkan adanya  permintaan dari  pihak  penerima  jaminan  fidusia melainkan  berdasarkan  permintaan  dari juru  sita  pengadilan  yang  merupakan pelaksana  dari  surat  perintah  eksekusi yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri. Ketentuan  Pasal  6  dan  Pasal  7 Peraturan  Kapolri  No.8  Tahun  2011 merupakan  kewenangan  tunggal  dari Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan  surat  penetapan  eksekusi
sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  200 ayat (11) HIR.
Apabila dikaji lebih mendalam maka ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan  Kapolri  No.8  Tahun  2011 bertentangan  dengan  Pasal  200  ayat  (11) HIR,  karena  berkaitan  dengan  eksekusi yang  berwenang  penuh  adalah  Ketua Pengadilan  Negeri.  Surat  perintah penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  memberikan kewenangan  penuh  bagi  juru  sita  untuk melaksanakan  eksekusi  jaminan  fidusia, dan  pihak  kepolisian  disini  hanya membantu  dalam  hal  pengamanan eksekusi  saja.  Segala  persyaratan  untuk pelaksanaan  eksekusi  dilakukan  oleh pemohon  eksekusi  (penerima  jaminan fidusia)  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri bukan  kepada Kapolda  atau  Kapolres tempat  eksekusi  dilaksanakan. Hal tersebut  sama  dengan putusan  arbitrase yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  putusan  arbitrase  tersebut  tidak dapat  dieksekusi  secara  langsung  tanpa adanya surat penetapan eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

## Akibat  Hukum  Pelaksanaan  Eksekusi
Benda Jaminan Fidusia Oleh Penerima Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Penga- manan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Akibat hukum pelaksanaan eksekusi benda  jaminan  fidusia  sebagaimana disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  30 Undang  Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  bahwa, Pemberi Fidusia  wajib  menyerahkan  Benda  yang obyek  Jaminan  Fidusia  dalam  rangka pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia. Tindak lanjut dari adanya ketentuan pasal tersebut  adalah  bahwa  pihak  debitur  bisa langsung  mengambil  benda  jaminan tersebut  langsung  kepada  kreditur  apabila terjadi  wanprestasi  dalam  perjanjian. Namun  apabila  terjadi  kesulitan  dalam pelaksanaan  eksekusi  benda  jaminan fidusia  tersebut,  sesuai Peraturan  Kapolri No.8  Tahun  2011  tentang  Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pihak Polri bisa membantu pengamanan  eksekusi tentunya sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang berlaku sebagaimana diulas di pembahasan di muka.
Pasal  29  Undang-undang  No.42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, menyatakan  bahwa  :  Eksekusi  terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat  dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan titel ekskutorial sebagaimana Pasal 15 ayat (2)  oleh  penerima  fidusia.  Sertifikat Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  (Pasal  15  UUJF), maka  dampaknya  tidak  ada  lagi  upaya
hukum  biasa  yang  bisa  dilakukan,  seperti verset  (perlawanan),  banding,  kasasi. Karena  disamakan  dengan  putusan pengadilan  yang  telah  “ Inkracht ”  maka pelaksaannya  eksekusi  jaminan  fidusia juga  sama  dengan  eksekusi  pengadilan,
(vide Pasal 4 Undang–undang No.14 tahun 1970, Pokok-pokok kekuasaan kehakiman) yakni  berdasarkan  HIR  bab  IX  tentang melaksanakan putusan hakim. Hakim akan memanggil, memperingatkan ( anmanning ) hingga eksekusi  yang dilakukan oleh juru sita.
Terkait  dengan  proses  eksekusi inilah  juru  sita  pengadilan  bisa  meminta bantuan aparat polisi terkait dengan proses tersebut.  Hal  itu  dapat  pula  dilihat  pada pasal  441  R.v.,  yang  menyatakan  secara jelas, “ Kreditur yang memegang keputusan atau  akte  yang  mengandung  title eksekutorial  bisa  langsung  menghubungi dan  minta  juru  sita  untuk  melaksanakan penyitaan atas harta debitur. ” Namun hal tersebut  terkait  peranan  hakim  untuk memanggil, memperingatkan ( an manning ) hingga eksekusi yang dilakukan oleh  juru  sita,  diabaikan  oleh  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  No.8  Tahun  2011  sebagai  jalan pintas ( short cut ) pelaksanaan eksekusi.
Sebagaimana  telah  dibahas  bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan hukum acara perdata, maka  eksekusi  Jaminan  Fidusia  haruslah
berdasarkan perintah dan dibawah Perintah Ketua  Pengadilan  Negeri  ( ex  officio ).
Perintah  eksekusi  dikeluarkan  Ketua Pengadilan  Negeri  ( ex  officio )  dalam bentuk  penetapan  dan  yang  diperintahkan untuk  melaksanakan  eksekusi  adalah Panitera  dan  Juru  sita  Pengadilan  Negeri (Pasal 197 ayat  (1) HIR/ Pasal 208 Rbg). Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri ( ex officio )  memerintahkan  dan  memimpin jalannya  eksekusi,  bukan  hanya  terbatas pada pengeluaran surat penetapan eksekusi saja, tetapi juga berwenang melaksanakan eksekusi,  pelaksanaan  lelang,  tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli.
Mengenai  siapa  yang  dimaksud dengan  pihak  yang  berwenang  dalam pelaksanaan  pengambilan  obyek Jaminan Fidusia  dari  tangan  Pemberi  Fidusia (debitur)  menunjuk  pada  ketentuan  Pasal 200 ayat (11) HIR. Apabila eksekusi tidak dapat  dilaksanakan  secara  sukarela  maka eksekusi  dilakukan  secara  paksa  dengan melibatkan  pihak  keamanan. Putusan yang  dapat  dieksekusi  pada  hakikatnya adalah putusan yang bersifat condemnatoir yang  pelaksaannya  jika  pihak  tergugat tidak  bersedia  melaksanakan  isi  putusan secara  sukarela,  maka  pelaksanaannya dapat  dengan  mengunakan  upaya  paksa dengan bantuan aparat keamanan.
Dengan adanya  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
No.8  Tahun  2011  tentang  Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut, seolah- olah  memberi  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan  eksekusi  namun  justru menimbulkan  permasalahan  baru  dengan tindakan hukum berupa tindakan pengamanan  dalam  pelaksanaan  ekskusi yang  kacau.  Kekacauan  tersebut  karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan Undang Undang Jaminan Fidusia.
Menurut  hemat  penulis  adanya Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  No.8  Tahun  2011 tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan Fidusia  tersebut  adalah  sebagai  legalitas gaya  baru  penagihan  hutang  alias  sebagai debt  collector terselubung.  Padahal  jelas bahwa  Polri  sebagai  aparat  penegak hukum  pelaksana  fungsi  alat  keamanan sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  dan  Undang  Undang  No.2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia. Aturan main hal tersebut sudah jelas  sebagaimana  tertuang  dalam ketentuan  Pasal  5  huruf  H  Peraturan Pemerintah  No.2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  anggota  Kepolian Negara  Republik  Indonesia  disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat, anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dilarang  : Menjadi  penagih
piutang  atau  menjadi  pelindung  orang yang punya utang.
Berdasarkan berbagai uraian tersebut  di  atas,  maka  perlu  kiranya Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia mempunyai  mental  dan  dedikasi  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  kewajibannya sebagai  fungsi  pelayan  masyarakat  dan pelaksana  keamanan  masyarakat  sesuai dengan  falsafah  Tri  Barata  dan  Catur Prasetya  sebagai  pedoman  langkah  serta Kode  Etik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Kepolisian  Negara  Republik Indonesia perlu kiranya untuk melaksanakan  tugas,  tanggung  jawab, kewajiban  dan  menegakkan  disiplin tugasnya sebagai ujung tombak pelaksanaan keamanan dalam masyarakat.
Suatu organisasi selalu mempunyai aturan  intern  dalam  rangka  meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi,  kehormatan  dan  kredibilitas organisasi  tersebut  serta  untuk  menjamin terpeliharanya  tata  tertib  dan  pelaksanaan tugas  sesuai  dengan  tujuan,  peranan, fungsi,  wewenang,  dan  tanggung  jawab institusi  tersebut.  Organisasi  yang  baik bukanlan  segerombolan  orang  yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, karena organisasi harus mempunyai aturan tata  tertib  perilaku  bekerja,  bertindak, maupun  bergaul  antar  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  bergaul dengan  masyarakat  lingkungan  organisasi
tersebut.  Namun  juga  ikatan  tersebut jangan  memasung  inovasi  dan  kreatifitas anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  lalu  membuat  organisasi tersebut statis dan tidak berkembang.
Organisasi  yang  baik  dan  kuat adalah organisasi  yang mempunyai aturan tata tertib intern  yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin,  kode  etik,  maupun  kode  jabatan. Peraturan  ini  aadalah  tentang  disiplin, namun  disadari  bawa  sulit  untuk memisahkan  secara  tegas  antara  berbagai aturan  tersebut,  selalu  ada  warna  yang berbeda  serta  selalu  ada  tumpang  tindih antara  berbagai  aturan,  namun  harus diminimalkan  hal-hal  yang  yang  tumpang tindih tersebut.
Perkembangan kemajuan  masyarakat yang  cukup  pesat  seiring  dengan merebaknya  fenomena  supremasi  hukum, Hak Azasi Manusia, globalisasi, demokratisasi,  desentralisasi,  transparansi, dan  akuntabilitas,  telah  melahirkan berbagai  paradigma  baru  dalam  melihat tujuan, tugas dan fungsi, wewenang, serta tanggung  jawab  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  selanjutnya menyebabkan  pula  tumbuhnya  berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan  lebih  berorientasi  kepada  masyarakat yang akan dilayaninya.
Peraturan Kepala
Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  No.8  Tahun 2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi Jaminan  Fidusia  yang  bertujuan  sebagai jaminan  kepastian  hukum  pelaksanaan eksekusi  justru  menjerumuskan  pada tindakan  eksekusi  yang  tidak  baik  dan cacat  hukum,  karena  aparat  Polri  sebagai pelaksana  pengamanan  eksekusi  objek jaminan fidusia diartikan sebagai alat atau unsur  “penakut”  untuk  “menakut-nakuti” pelaksanaan  eksekusi  agar  dapat  sukses dengan  mengabaikan  ketentuan  hukum acara  perdata  yang  berlaku.  Kapolri melalui  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No.8  Tahun 2011 telah mengabaikan standart eksekusi objek jaminan fidusia demi aspek “praktis” dalam pelaksanaan eksekusi.
Hukum  tumbuh  dan  berkembang dalam masyarakat,  yang dibentuk dengan tujuan  menciptakan  ketertiban.  Suatu peraturan  hukum  adalah  untuk  keperluan penghidupan  di  dalam  masyarakat  demi kebaikan  dan  ketentraman  bersama, hukum  mengutamakan  masyarakatnya bukan  kepentingan  perseorangan  atau golongan,  hukum  juga  menjaga  hak-hak dan  menentukan  kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat  yang  teratur  dan  damai,  adil
dan makmur. 12 [13]) Tindakan pengamanan  eksekusi  liar  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  main hakim  sendiri  ( eigenrichting )  oleh penguasa  melalui  lembaga  Polri.  Apabila dilakukan pembiaran terhadap hal tersebut, adalah masyarakat tidak hormat dan tidak percaya  terhadap  hukum  ( disrespecting and distrusting the law ).
Dalam pelaksanaan hukum materiil,  khususnya  hukum  acara  perdata adalah  segala  hukum  pokok  yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan,  dapatlah  dilaksanakan secara  diam-diam  diantara  pihak  yang bersangkutan  tanpa  melalui  ejabat  atau instansi  resmi.  Akan  tetapi  sering  terjadi bahwa  hukum  materrril  perdata  itu dilanggar,  sehingga  ada  pihak  yang dirugikan kepentingannya atau haknya dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan  di  dalam  masyarakat.  Untuk melaksanakan  hukum  materiil  perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan  berlangsungnya  hukum materiil  perdata  dalam  hal  ada  tuntutan hak  diperlukan  rangkaian  peraturan- peraturan  hukum  lain  disamping  hukum materiil perdata itu sendiri.
Peraturan  hukum  tersebut  yang dikenal dengan hukum formil atau hukum
12 S.  Wiratmo, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  perc. Lukman Opset, Yogyakarta, 1979, hlm. 20
acara  perdata,  hanya  diperuntukkan menjamin  ditaatinya  hukum  materiil perdata.  Ketentuan  hukum  acara  perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban  seperti  yang  dijumpai  dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan  dan  mempertahankan  atau menegakkan  kaidah  hukum  materril perdata  yang  ada  atau  melindungi  hak perseorangan.  Hukum  acara  perdaata adlaah  peraturan  hukum  yang  mengatur bagaimana  cara  menjamin  ditaatinya hukum perdata materriil dengan perantara hakim.  Dengan  kata  lain  bahwa  hukum acara  perdata  adalah  peraturan  hukum

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Prinsip-Prinsip eksekusi benda jaminan yang harus diperhatikan dalam pembebanan jaminan fidusia adalah :
a. Asas  spesialitas  atas Fixed  Loan .
Obyek  jaminan  fidusia merupakan jaminan  untuk  pelunasan  hutang  debitur, yang memberi kedudukan yang diutamakan  kepada  penerima  fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu obyek  jaminan  fidusia  harus  jelas  dan tertentu,  jumlah  hutang debitur harus pasti. Asas spesialitas terdapat dalam akta
jaminan  fidusia  dengan  maksud  jika  pada suatu  saat  terjadi  kredit  macet  maka kreditur  selaku  penerima  fidusia  dapat mengeksekusi  tanpa  hambatan  (Pasal  1 dan  2  Undang-Undang  No.42  Tahun 1999).
b. Asas Accessoir .  Jaminan  fidusia merupakan perjanjian ikutan atau tambahan  atau  pelengkap  dari  perjanjian pokok.  Keberadaan  jaminan  fidusia bergantung  kepada  perjanjian  pokok. Kembsahan,  penghapusan  benda  obyek jaminan fidusia tergantun kepada perjanjian pokok (Pasal 4 Undang-Undang No.42 Tahun 1999) .
c. Asas Droit de Suite , benda jaminan fidusia tetap melekat dan mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Jika terjadi kredit macet maka Kreditor selaku penerima fidusia  tetap  mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk dipergunakan  untuk  melunasi  hutang debitur( Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.42 Tahun 1999).
d. Asas Droit  de  Preference .  Kreditor mempunyai hak istimewa untuk didahulukan atau  diutamakan  untuk mendapat  pelunasan  utang  atas  penjualan benda obyek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan tidak hapus walaupun debitur pailit  atau  dilikuidasi  (Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999).
e. Asas publisitas. Akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia. Lahirnya fidusia pada saat pendaftaran, dan diterbitkan sertifikat jamiman  fidusia dengan  Ira-ira  Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Sertifikat  Jaminan  Fidusia tersebut mempunyai  kekuatan  hukum sama  dengan  putusan  hakim  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, sehingga  jika  terjadi  kredit  macet  maka kreditor  berhak  mengeksekusi  benda jaminan  kemudian  dijual  di  kantor  lelang negara untuk melunasi hutang debitur.
2. Standar pengamanan eksekusi benda
jaminan  fidusia  olek  Kepolisian  RI menurut Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2008  Tentang  Pengamanan  Eksekusi Jaminan  Fidusia  bertentangan  dengan pasal  1033  RV,  pasal  200  HIR,  Pasal218 RBG  yang  mengatur  tata  cara  eksekusi. Dalam  peraturan  KAPOLRI  tersebut, Kepolisian  mengambil  alih  wewenang Ketua  Pengadilan  Negeri.  Putusan  hakim yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum tetap dan/atau eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia,  Sertifikat  Hipotik,  Sertifikat  Hak Tanggungan  wewenang  tunggal Ketua Pengadilan  Negeri.  Eksekusi  jaminan Fidusia menurut  Peraturan  KAPOLRI tersebut  di  atas  adalah  eksekusi  yang bersifat menghakimi sendiri ( eigenrichting ) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ( onrechtmatige daad overheids daad ).
3. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia menurut Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun  2008  bertentangan  dengan  pasal 195 pasal  1033  RV,  pasal  200  ayat  (11) HIR,  pasal 218  ayat  (2)  RBG mengakibatkan eksekusi tersebut kehilangan  kekuatan  hukum  mengikat. Eksekusi  tersebut  merupakan  perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) dan eigenrichting karena  tindakan  tersebut diluar  kewenangan; sehingga  pihak pemberi  fidusia  dan/atau  siapa  saja  yang merasa  dirugikan  dapat  menuntut  ganti kerugian  kepada  pihak  kreditor  dan Kepolisian  Republik  Indonesia  .  Eksekusi Sertifikat  Jaminan  Fidusia  tetap  atas perintah  dan  dibawah  pimpinan  Ketua Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi hak dan  wewenangnya  untuk  melimpahkan delegasi  eksekusi  kepada  Pengadilan Negeri yang lain yang bersangkutan( Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasa; 206 ayat (2) RBG. Kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk  memerintahkan  dan  melimpahkan eksekusi  merupakan  kewenangan  yang bersifat ex  officio .  Perintah  Ketua Pengadilan  Negeri  tersebut  dalam  bentuk Penetapan.
Bertitik  tolak  kepada  permasalahan  yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Ketentuan  pasal  4  sampai  dengan pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  No.8 Tahun  2011  bertentangan  dengan  tata cara  eksekusi  sebagaimana  yang diatur  di  dalam  pasal  Pasal  1033  RV dan  Pasal  200  ayat  (11)  HIR  atau Pasal  218  ayat  (2)  RBg,  maka hendaknya Kapolri mencabut Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia No.8 Tahun 2011 supaya tidak menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
2. Kapolri  hendaknya  membentuk Peraturan  Kepala  Kepolisian  dalam hal pengamanan eksekusi bagi semua eksekusi  riil  tanpa  harus  membeda- bedakan  apakah  itu  jaminan  fidusia, jaminan  hak  tanggungan  maupun eksekusi putusan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, karena pada dasarnya pihak kepolisian hanya membantu
dalam hal pengamanan eksekusi. DAFTAR PUSATAKA
Etto  Sunaryanto  cs, Panduan  Lelang
PUPN, Jakarta, 2006
Eugina  Liliawati  Mulyono, Eksekusi Grosse  Akta  Hipotek  Oleh  Bank , Rinneka Cipta, Jakarta, 1996 Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan , Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008
Herowati Poesoko,
Parate Executie Obyek Hak Tanggungan , Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008 Rochmat  Soemitro, Peraturan  dan Instruksi  Lelang, Eresco,  Bandung,
1987
S. Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum , perc. Lukman Opset, Yogyakarta, 1979
Tan  Kamelo, Hukum  Jaminan  Fidusia, Suatu  Kebutuhan Yang  Didambakan , Alumni: Bandung, 2006,
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Tama, Jakarta, 1989,
http://mkn-unsri.blogspot.com/
2009/10/eksekusi-objek-jaminan- fidusia-dengan.html

## Biodata Singkat Penulis
Kukuh Sugiarto Kurniawan, S.H., M.H. adalah  lulusan  Program  Pasca  Sarjana Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universita Jember tahun 2013.