## PENDAHULUAN
Pemerintahan  yang  baik atau  Good
Governance menjadi  keinginan  semua bangsa  dan  Negara  di  Dunia.  Terwujudnya
tata  pemerintahan  yang  baik,  maka  semua instanti  pemerintah  hendaknya  menegakkan prinsip  -  prinsip good  governance dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas
JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 4, No. 2 Desember 2021 DOI: 10.31314/jsap.4.2.66-76.2021

## MANAJEMEN  ASET  BERGERAK  KENDERAAN  BERMOTOR  PADA  DINAS PENGENDALIAN  PENDUDUK  DAN  KELUARGA  BERENCANA  KABUPATEN GORONTALO
Trisusanti Lamangida¹. Nahrois Harun ²
1. 2., Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; tri.susanti@um-gorontalo.ac.id,  nahroisharun@gmail.com
Info Artikel:  Diterima: 22 November  2021,  Disetujui: 24 Sesembar  2021, Publish 24 Desember 2021

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  the  movable  asset  management  of  motorized  vehicles  at  the Population Control and Family Planning Office of Gorontalo Regency. The results of the study concluded that the management of motorized vehicle movable assets at the Gorontalo District Population  Control  and  Family  Planning  Office  was  generally  not  optimal.  In  particular,  the aspects of use, utilization, safeguarding and maintenance of assets have not been going well and  are  still  far  from  expectations.  Planning  for  asset  requirements  and  procurement  of appraisal,  deletion,  transfer,  administration,  and  guidance,  supervision  and  control  at  the Gorontalo District  Population and Family Planning  Office has been running but has not  been maximized. It is recommended that local governments evaluate and improve the management of  regional  assets  in  Gorontalo  District,  especially  in  terms  of  use,  utilization,  security  and maintenance of assets.
Keywords: Management, Movable Assets, Motorized Vehicles

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Manajemen  Aset  Bergerak  Kenderaan  Bermotor pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Gorontalo.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen aset  Bergerak  Kenderaan  Bermotor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo secara umum belum maksimal.  Terutama  aspek  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan pemeliharaan  aset belum  berjalan  dengan  baik  bahkan  masih  jauh  dari  harapan.  Perencanaan  kebutuhan  aset dan  pengadaan  penilaian,  penghapusan,  pemindahtanganan,  penatausahaan,  dan pembinaan,  pengawasan,  serta  pengendalian  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Gorontalo  sudah  berjalan  namun  belum  maksimal. Disarankan  Disarankan  kepada  pemerintah  daerah  agar  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan terhadap pengelolaan aset daerah di lingkungan Kabupaten Gorontalo, khususnya dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset
Kata kunci : Manajemen, Aset Bergerak, Kenderaan Bermotor
sektor  pemerintahan  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  daerah kepada lembaga–lembaga yang
berkepentingan  dan  terhadap  masyarakat yang  telah  memberikan  kepercayaan  dan kewenangan untuk  menjalankan  roda pemerintahan.  Bentuk  pertanggungjawaban dari  masing-masing  organisasi,  tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan.
Menurut Hariyono (2007). Pengelolaan Aset  adalah  kegiatan  mengelola  suatu barang yang dimiliki mulai dari perencanaan, pengadaan, operasi, dan pemeliharaan serta penghapusan.
Gima  Sugiama,  manajemen  aset adalah  suatu  ilmu dan  seni untuk memandu pengelolaan  kekayaan  yang  mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan,  inventarisasi,  legal  audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.
Menurut  Sutrisno  (2004)  tujuan  umum manajemen  aset  adalah  mengarahkan sistem pengelolaan aset sehingga pemanfaatannya  efektif  dan  efisien.  Efektif berkaitan  dengan  sasaran  yang  tercapai, sedangkan  efisien  berkaitan  dengan  biaya yang  dikeluarkan.  Tujuan  khusus  dari manajemen aset yaitu meningkatkan kualitas aset, meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan  aset,  meningkatkan  kualitas layanan  aset  dan  meningkatkan  cakupan layanan aset.
Menurut  Siregar  (2002:198)  ada  tiga tujuan  utama  dari  manajemen  aset  yaitu efisiensi  pemanfaatan  dan  kepemilikan, terjaga  nilai  ekonomis  dan  potensi  yang dimiliki,  objektivitas  dalam  pengawasan  dan pengendalian peruntukkan penggunaan serta alih penguasaan.
Betapa  pentingnya  pengelolaan  aset daerah  yang  baik  dan  benar  melalui manajemen  yang  tepat  yang  berdayaguna dan  berhasil  guna.    Sebab  hal  ini  akan menjadi  kekuatan  baru  bagi  kemampuan pemerintah dalam mengelola dan membiayai sendiri pembangunan yang ada di daerahnya, menjadi wujud nyata peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada  dasarnya  Pemerintah  daerah  dapat mewujudkan sumber pendapatan daerahnya melalui upaya dan langkah strategis, dengan mengoptimalkan  pengelolaan  barang  dan aset  milik  pemerintah  daerah  yang  selama ini  pengelolaan  dan  manajemen  asetnya belum  memuaskan.  Kurang  efektif  dan efisiennya pengelolaan barang milik pemerintah daerah,
disamping membutuhkan  pemerliharaan  dan  biaya operasional  yang  tinggi,  aset  daerah  juga merupakan  sumberdaya  dan  modal  penting bagi  pemerintah  daerah  dalam  penopang mewujudkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk  itu  diperlukan  pengelolaan  aset daerah  yang  baik  melalui  manajemen  aset daerah yang memadai.
Manajemen  Aset  daerah  dilakukan melalalui beberapa pertimbangan
manajemen  aset  yang  baik;  berupa  aspek perencanaan  kebutuhan,  pemanfaatan  atau penggunaan, pengamanan
dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan  tuntutan  ganti  rugi  aset  agar  pada gilirannya  aset  daerah  mampu  memberikan kontribusi  optimal  bagi  penyelenggaraan pemerintah  daerah,  sehingga  arah  dan prioritas  pembangunan  khususnya  pada manajemen  aset  daerah  lebih  terkordinasi, terintegrasi,  tersimplifikasi  dan  terprogram dengan  baik.    Pentingnya  manajemen  aset daerah  melalui  pengoptimalan  aset,  dan inventarisasi  aset  dan  dokumentasi  di daerah,  disebabkan  karena  banyaknya pelaporan  penghibahan  tanah  ke  Negara tetapi  tidak  disertai  bukti  surat.  Hal  ini menunjukkan  inventarisasi  aset  dalam pengoptimalan aset tidak didukung oleh data dan bukti resmi secara hukum.
Ketidakmampuan  pemerintah  daerah dalam  memenej  pengelolaan  aset  ini mengakibatkan  kerugian  bagi  daerah  dan masyarakat.  dissamping  aset  yang  tidak dikelola dengan baik, untuk untuk kepentingan  dan  kesejahtreaan  rakyat,  juga bahkan  ironinya  aset  daerah  tidak  sedikti yang menjadi mili perseorangan.
Pengelolaan  aset/  Barang  Milik  Daerah harus  berdasarkan  prinsip  dasar-dasar manajemen aset daerah. (Budisusilo, 2005).
Beberapa studi kasus terkait pengelolaan  aset  pada  barang  milik  daerah
yang sering disoroti adalah terkait kendaraan bermotor  pada  Dinas.  Pada  awalnya pengadaan kendaraan dinas tersebut semata-mata  digunakan  dalam  mendukung kelancaran kegiatan dan pelaksanaan  tugas dinas  khususnya  bagi  pegawai  pemerintah. Dimana kendaraan tersebut tercatat sebagai barang milik daerah. Namun sering dijumpai penggunaan mobil dinas/sepeda motor, tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  (Emi Yurisda: 2019).
Menurut  Sutrisno  (2004)  tujuan  umum manajemen  aset  adalah  mengarahkan sistem pengelolaan aset sehingga pemanfaatannya  efektif  dan  efisien.  Efektif berkaitan  dengan  sasaran  yang  tercapai, sedangkan  efisien  berkaitan  dengan  biaya yang  dikeluarkan.  Tujuan  khusus  dari manajemen aset yaitu meningkatkan kualitas aset, meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan  aset,  meningkatkan  kualitas layanan  aset  dan  meningkatkan  cakupan layanan aset.
Menurut  Siregar  (2002:198)  ada  tiga tujuan  utama  dari  manajemen  aset  yaitu efisiensi  pemanfaatan  dan  kepemilikan, terjaga  nilai  ekonomis  dan  potensi  yang dimiliki,  objektivitas  dalam  pengawasan  dan pengendalian peruntukkan penggunaan serta alih penguasaan.
Berdasarkan  pengamatan  awal  pada lokasi  penelitian  bahwa  pengelolaan  aset daerah  khususnya  kendaraan  bermotor sudah  berjalan,  namun  belum  seuai harapan,  sebagaimana  yang  diharapkan
adalah mencapai daya  guna dan hasil guna yang  maksimal.  Dimana  masih  banyak ditemui  persoalan  pengelolaan  aset  daerah
khususnya aset bergerak kendaraan bermotor  yang  belum  optimal.  Awalnya jumlah  aset  bergerak  yakni  kendaraan beroda dua di Dinas berjumlah 48 buah, dan kendaraan  beroda  empat  berjumlah  19  di kecamatan,  dan  di  Dinas  berjumlah  6 buah. Banyaknya pengguna kenderaan Dinas yang kurang  memperhatikan  pemeliharaan  aset, hilangnya surat bukti tanda Nomor
Kendaraan  (STNK),  sertapPengguna  aset kendaraan dinas yang tidak memperpanjang surat  tanda  nomor  kendaraaan  (STNK) menjadi satu gambaran bahwa pengamanan dan  pemeliharaan  aset  belum  berjalan dengan  baik,  Serta  Dinas  KB  sering mengalami  kesulitan  dalam  menelusuri ataupun  mengetahui  secara  pasti  dimana keberadaan  kendaraan  dinas  tersebut.  Hal ini  menandakan  bahwa  pemindahtanganan dan  penatausahaan  barang  atau  aset daerah  belum  berjalan  dengan  baik.  Data inventarisir  aset  yang  dimiliki  dinas  tidak sesuai  dengan  kondisi  barang  yang sebenarnya.  Fungsi  manajemen  pembinaan dan pengawasan serta pengendalian aset di Dinas KB belum maksimal
Gima  Sugiama,  manajemen  aset adalah  suatu  ilmu dan  seni untuk memandu pengelolaan  kekayaan  yang  mencakup proses perencanaan kebutuhan aset, mendapatkan,  inventarisasi,  legal  audit, menilai, mengoperasikan, memelihara,
membaharukan atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Tempat  penelitian  dilakukan  dilakukan di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Gororntalo. Desain  penelitian  ini  menggunakan  dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif
Teknik  pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Sumber  data  terdiri  dari:  data  primer  dan data  sekunder.  Teknik  analisa  data  peneliti menggunakan  analisis  data  menurut  Miles dan  Huberman  (Sugiyono  2012:  337),. Adapun  aktivitas  dalam  analisis  data nantinya ialah Reduksi data (Data Reduction ), Menampilkan Data (data Display) dan Verifikasi data (Data Verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Sebagaimana  tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang objektif tentang Manajemen  Aset  bergerak  kenderaan bermotor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo. Maka untuk
menjawab  tujuan  penelitian  ini,  dilakukan penelusuran  melalui  wawancara  mendalam kepada  informan  terkait  permasalahan
penelitian.  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut:
Perencanaan Kebutuhan Aset
Pelaksanaan  ( actuating) Penggunaan aset  yang  dilakukan  oleh  pengguna/kuasa pengguna  dalam  mengelola  dan  menata usahakan  barang  milik  daerah  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas yang  telah  dilakukan  kepada  informan  yang terdiri  atas  Penyuluh  KB  Kecamatan Telaga Biru,  dan  Kepala  Bidang  dan  kesejahteraan Keluarga dinas PPKB Kabupaten Gorontalo, Kasubag  Umum  da  Kepegawaian,  Kabid Pengendalian  KB  Kabupaten  Goorntalo, Penyuluh KB Kecamatan Limboto, serta Kasi Pemberdayaan  dan  Ekonomi  Keluarga, maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa proses  perencanaan  kebutuhan  asset bergerak (kenderaan bermotor) Di Dinas KB sudah berjalan tetapi belum maksimal.
Tahapan manajemen atau alur manajemen  asset  (inventarisasi  asset,  legal audit, penilaian, optimasi dan
pengembangan sima) belum sesuai harapan,  ada  asset  yang  sudah  tidak terpakai seharusnya dilelang agar asset-aset ini tertata dengan baik

## Pengadaan
Manajemen pengadaan
aset adalah upaya  merencanakan,  melaksanakan,  dan mengendalikan  seluruh  rangkaian  kegiatan
dari awal hingga akhir untuk mendapatkan aset berupa  barang  atau  jasa
baik  yang  dipenuhi  sendiri,  maupun  oleh pihak  luar  sebagai  penyedia/pemasok secara  epektif  dan  efisien.  Pengadaan barang  daerah  di  Dinas  pengendalian penduduk  dan  KB  Kab.  Gorontalo  pada pelaksanaannya  umumnya  belum  sesuai harapan  dan  tujuan  awal.  Masih  jauh  dari tertib administrasi pengadaan barang daerah;  Tertib  administrasi  pengelolaan barang  daerah,  serta  pendayagunaan barang daerah secara maksimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas yang  telah  dilakukan  kepada  informan  yang terdiri  atas  Penyuluh  KB Kecamatan Telaga Biru,  Kabid  Pengendalian  KB  Kabupaten Goorntalo, Kepala Bidang dan kesejahteraan Keluarga dinas PPKB Kabupaten Gorontalo, Penyuluh  KB  Kecamatan  Limboto,  serta
Kabid Pengendalian KB Kecamatan Limboto, maka  peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengadaan asset bergerak (kenderaan  bermotor)  di  Dinas  KB  sudah berjalan tetapi belum maksimal.

## Penggunaan dan Pemanfaatan
Penggunaan  dan  Pemanfaatan  aset
adalah pendayagunaan Barang Milik
Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu  tertentu  dalam  rangka  peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  yang telah dilakukan kepada informan yang terdiri atas Penyuluh KB Kecamatan Limboto, serta Kabid Pengendalian KB Kecamatan Limboto dan  Penyuluh  KB  Kecamatan  Telaga  Biru
dan  Kabid  Pengendalian  KB  Kabupaten Goorntalo,  Kasubag  Perencanaan  dinas PPKB  Kabupaten  Gorontalo,  maka  peneliti dapat  menyimpulkan  bahwa  Penggunaan dan  Pemanfaatan  aset  di  Dinas  KB  melalui tahapan  manajemen  atau  alur  manajemen asset  (inventarisasi  asset,  legal  audit, penilaian,  optimasi  dan  pengembangan sima)  Di  Dinas  KB  sudah  berjalan  tetapi belum maksimal
Penilaian aset Penilaian Aset diartikan sebagai proses penilaian seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud,
berdasarkan  hasil  analisa  terhadap  fakta-
fakta  yang  obyektif  dan  relevan  dengan menggunakan metode dan prinsip- prinsip penilaian yang berlaku.
Pelaksanaan  ( actuating) Penilaian  aset merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang selektif  didasarkan  pada  data/fakta  yang objektif  dan  relefan  dengan  menggunakan metode/teknis  tertentu  untuk  memperoleh nilai barang milik daerah.

## Pengamanan dan Pemeliharaan
Menurut  A.  Gima  Sugiama  (2013:
240), pemeliharaan aset adalah sebuah sisrem  yang  mencakup  kombinasi  dari sekumpulan  akivitas  yang  dilengkapi  oleh beragam  sumberdaya  untuk  menjamin agar aset bersangkutan dapat berfungsi sebagaimana  diharapkan.  Pengamanan Barang  Milik  Daerah  ialah  kegiatan  berupa tindakan  pengendalian  dalam  pengurusan
barang  milik  daerah  dalam  bentuk  fisik, administratif dan tindakan upaya hukum Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  yang telah dilakukan kepada informan yang terdiri atas penyuluh KB Kec Telaga Biru, Kasubag Umum  dan  Kepegawaian,  serta  Kasie Pengelola  data  dan  Informasi  Keluarga Dinas  PPKB  Kabupaten  Gorontalo,  dan penyuluh  KB  Kec  Telaga  Biru,  Kasubag  KB dan  Kesejahteraan  keluarga,  kasubag Umum  dan  Kepegawaian,  serta  Kasie pemberdayaan dan ekonomi keluarga, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan aset bergerak  Di  Dinas  KB  belum  berjalan dengan baik
Terkait  pengamanan  dan  pemeliharaan berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  kepada  informan  dapat  bahwa pengamanan dan pemeliharaan aset bergerak  Di  Dinas  KB  belum  berjalan dengan baik.

## Penghapusan dan Pemindahtanganan
Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas  yang  telah  dilakukan  kepada  informan yang  terdiri  atas  penyuluh  KB  Kec  Telaga Biru,  Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian, serta  Kasie  Pengelola  data  dan  Informasi Keluarga Dinas PPKB Kabupaten Gorontalo, dan penyuluh KB Kec Telaga Biru, Kasubag KB  dan  Kesejahteraan  keluarga,  kasubag Umum  dan  Kepegawaian,  serta  Kasie pemberdayaan  dan  ekonomi  keluarga,maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penghapusan  dan  pemindahtan  gan  aset
bergerak  Di  Dinas  KB  belum  berjalan dengan baik
Penghapusan  dan  pemindahtanganan Asset  merupakan  bagian  dari Controling pada  pengelolaan  aset  bergerak  kendaraan di  Dinas  KB  pernah  dialihkan  di  pihak berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  kepada  informan  dapat  di simpulkan bahwa penghapusan dan pemindahtangan aset bergerak Di Dinas KB belum  berjalan  dengan  baik.  Belum  pernah dilakukan  pengendalian  kenderaan  kepihak lain tapi hanya mengikuti system lelang atau pemusnahan yang sudah mendapat persetujuan Bupati Pembinaan, Pengawasan dan

## Pengendalian
Penghapusan dan pemindahtangan aset bergerak  Di  Dinas  KB  belum  berjalan dengan  baik.  Hasil  penelitian  bahwa  secara umum  belum  terkait  pengawasan  pada pengunaan kenderaan dinas berjalan sesuai harapan.    karena  ada  juga  beberapa  asset yang tidak diketahui keberadaannya, termasuk  saya  Ketika  mengusulkan  leptop yang baru tidak bisa karena katanya ditelaga biru masih ada leptop tercatat sebagai asset sehingga perlu inventarisasi Kembali terhadap asset-aset yang ada didinas. Tidak sesuai  harapan,  alasan  banyak  kekurangan pada  kenderaan  tidak  diperdulikan  atau kurang  perhatian  oleh  dinas.  Pembinaan merupakan  usaha  atau  kegiatan  melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise.  Pengawasan  pengelolaan  aset
selama  umur  ekonomis  selama  ini  belum maksimal.  sehingg  tujuan  manajemen  aset untuk  tetap  menjaga  aset  agar  dapat membantu proses pencapaian tujuan organisasi yang memiliki aset tersebut belum berhasil.

## Pembahasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui manajemen  aset  daerah  pada  dinas Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Gorontalo.  Pada  bagian  ini  akan diuraikan analisis hasil wawancaa penelitian yang  diperoleh.  Adapun  hal-hal  yang dibahas  yaitu    manajemen  aset  daerah dalam  pelaksanaannya,  sebagimana  teori yang  dikutip  oleh  A.  Gima  Sugiama  (2013: 240), dari pendapat beberapa ahli. Dikaitkan dengan teori manajemen ( Planning,
Organization,  Actuating,  Controling ) POAC menurut  Terry  2012,  Pembahasan  untuk masing-masing  indicator  adalah  sebagai berikut:

## Perencanaan Kebutuhan Aset
Tujuan  perencanaan  kebutuhan  aset adalah memperjelas arah  dalam pengadaan aset,  memastikan  agar  operasi  aset  dapat dilakukan  sesuai  kebutuhan,  menyediakan aset  yang  berfungsi  secara  efektif  dan efisien,  dan memilih  cara  paling  tepat  untuk menyediakan aset tersebut. Terkait perencanaan kebutuhan aset dalam manajemen aset daerah di Dinas Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
informan  dapat  disimpulkan  bahwa  proses perencanaan  kebutuhan  asset  bergerak (kenderaan  bermotor)  Di  Dinas  KB  sudah berjalan  tetapi  belum  maksimal.  Temuan penelitian  terkait  perencanaan  kebutuhan aset  Kendaraan  bermotor  di  dinas  KB  itu sudah  sesuai  dengan  perencanaan  yang ada  dinas,  karena  memang  sudah  melalui usulan  dan  hasil  perencanaan  yang  ada  di dinas  pengendalian  penduduk  dan  KB Kab.Gorontalo.  Adanya  pembayaran  pajak motor  serta  perbaikan  masih  ditanggung oleh pengguna yang harusnya itu ditanggung oleh Negara.
Planning meliputi  pengaturan  tujuan dan  mencari  cara  bagaimana  untuk mencapai tujuan pengelolaan aset tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai  fungsi  utama  manajemen  dan meliputi  segala  sesuatu  yang  manajer kerjakan. Membuat keputusan biasanya menjadi  bagian  dari  perencanaan  karena setiap  pilihan  dibuat  berdasarkan  proses penyelesaian setiap
rencana. Planning penting  karena  banyak berperan  menggerakan  fungsi  manajemen yang lain.

## Pengadaan
Manajemen pengadaan  aset adalah upaya  merencanakan,  melaksanakan,  dan mengendalikan  seluruh  rangkaian  kegiatan dari
awal hingga akhir untuk mendapatkan aset berupa  barang  atau  jasa baik  yang  dipenuhi  sendiri,  maupun  oleh pihak  luar  sebagai  penyedia/pemasok
secara epektif dan efisien. Terkait pengadaan  asset  bergerak  (kenderaan bermotor) pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten  Gorontalo,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  di  simpulkan  bahwa pengadaan  asset  bergerak  (kenderaan bermotor) di Dinas KB sudah berjalan tetapi belum maksimal.
Pelaksanaan ( actuating) dalam pengadaan  aset  berdasarkan  keputusan Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010.  Pengadaan  barang  daerah dapat dipenuhi dengan cara pengadaan/pemborongan pekerjaan,
membuat  sendiri  (swakelola),  penerimaan (hiba atau bantuan/sumbangan atau.
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  efisien, efektif,  transparan  dan  terbuka,  bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pengadaan  barang  daerah  di  Dinas pengendalian  penduduk  dan  KB  Kab. Gorontalo  pada  pelaksanaannya  umumnya belum  sesuai  harapan  dan  tujuan  awal. Masih jauh dari tertib administrasi pengadaan barang daerah;
Tertib administrasi  pengelolaan  barang  daerah, serta pendayagunaan barang daerah secara maksimal.

## Penggunaan dan Pemanfaatan
Penggunaan  dan  Pemanfaatan  aset
adalah pendayagunaan Barang Milik
Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu  tertentu  dalam  rangka  peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah  dan  sumber  pembiayaan  lainnya. Terkait  Penggunaan  dan  Pemanfaatan  aset di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan Keluarga  Berencana  Kabupaten  Gorontalo berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan dapat disimpulkan bahwa Penggunaan dan Pemanfaatan aset di Dinas KB  melalui  tahapan  manajemen  atau  alur manajemen  asset  (inventarisasi  asset,  legal audit, penilaian, optimasi dan pengembangan  sima)  Di  Dinas  KB  sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pelaksanaan ( actuating) Penggunaan  aset  yang  dilakukan  oleh pengguna/kuasa
pengguna dalam mengelola  dan  menata  usahakan  barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD). Barang  milik  daerah  ditetapkan  status penggunaannya  untuk  penyelenggaraan tugas  pokok  dan  fungsi  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  dan  dapat  dioperasikan oleh  pihak  lain  dalam  rangka  mendukung pelayanan  umum  sesuai  tugas  pokok  dan fungsi Satuan  Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kenyataannya tahapan manajemen  atau  alur  manajemen  asset (inventarisasi  asset,  legal  audit,  penilaian, optimasi  dan  pengembangan  sima)  belum sesuai harapan, ada asset yang sudah tidak terpakai seharusnya dilelang agar asset-aset ini tertata dengan baik.

## Penilaian aset
Penilaian Aset diartikan sebagai proses penilaian seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan  hasil  analisa  terhadap  fakta- fakta  yang  obyektif  dan  relevan  dengan menggunakan metode dan prinsip-
prinsip penilaian yang berlaku. Terkait penilaian  aset  di  Dinas  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten  Gorontalo  Berdasarkan  hasil wawancara  di  atas  yang  telah  dilakukan kepada  informan  yang  terdiri  atas  Kasubag umum  dan  kepegawaian  dinas  PPKB, Kasubag  Perencanaan  Keuangan  dinas PPKB  serta  Kabid  Pengendalian  KB Kecamatan  Limboto,  Penyuluh  KB  Kec. Telaga,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  penilaian  aset  Di  Dinas  KB  belum berjalan dengan baik
Pelaksanaan  ( actuating) Penilaian aset merupakan suatu proses kegiatan yang selektif  didasarkan  pada  data/fakta  yang objektif  dan  relefan  dengan  menggunakan metode/teknis  tertentu  untuk  memperoleh nilai  barang  milik  daerah.  Pada  tahap  ini pihak  asset  management  menentukan  nilai aset  yang  dimiliki  sehingga  perusahaan mengetahui  dengan  jelas  nilai  kekayaan yang  dimiliki,  yang  dialihkan  maupun  yang dihapuskan.

## Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengamanan  dan  pemeliharaan  aset merupakan  bagian  c ontrolling adalah  yang
mencakup  kombinasi  dari  sekumpulan akivitas  yang  dilengkapi  oleh  beragam sumberdaya untuk menjamin agar aset bersangkutan dapat berfungsi sebagaimana  diharapkan.  Pengamanan Barang  Milik  Daerah  ialah  kegiatan  berupa tindakan  pengendalian  dalam  pengurusan barang  milik  daerah  dalam  bentuk  fisik, administratif  dan  tindakan  upaya  hukum . Terkait  pengamanan  dan  pemeliharaan berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan kepada informan dapat
disimpulkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan  aset  bergerak  Di  Dinas  KB belum  berjalan  dengan  baik.    Tujuan dilakukan  pemeliharaan  atas  barang  milik adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki  semua  barang  milik  daerah agar  selalu  dalam  keadaan  baik  dan  layak serta  siap  digunakan  secara  berdaya  guna dan berhasil guna.

## Penghapusan dan Pemindahtanganan
Penghapusan dan pemindahtanganan Asset merupakan bagian dari Controling pada  pengelolaan  aset bergerak  kendaraan  di  Dinas  KB  pernah dialihkan  di  pihak  berdasarkan  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada informan  dapat  di  simpulkan  bahwa penghapusan  dan  pemindahtangan  aset bergerak  Di  Dinas  KB  belum  berjalan dengan  baik.  Belum  pernah  dilakukan pengendalian  kenderaan  kepihak  lain  tapi hanya  mengikuti  system  lelang  atau
pemusnahan yang sudah mendapat
persetujuan Bupati. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, merupakan tugas dan
tanggungjawab    organisasi  dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara  di  atas  yang  telah  dilakukan kepada  informan  yang  terdiri  atas  penyuluh KB  Kec  Telaga  Biru,  Kasubag  Umum  dan Kepegawaian,  serta  Kasie  Pengelola  data dan  Informasi  Keluarga  Dinas  PPKB Kabupaten Gorontalo, dan penyuluh KB Kec Telaga Biru, Kasubag KB dan Kesejahteraan keluarga, kasubag Umum dan Kepegawaian, serta  Kasie  pemberdayaan  dan  ekonomi keluarga, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa  penghapusan  dan  pemindahtangan aset  bergerak  Di  Dinas  KB  belum  berjalan dengan  baik.  Hasil  penelitian  bahwa  secara umum  belum  terkait  pengawasan  pada pengunaan kenderaan dinas berjalan sesuai harapan.    karena  ada  juga  beberapa  asset yang tidak diketahui keberadaannya, termasuk  saya  Ketika  mengusulkan  leptop yang baru tidak bisa karena katanya ditelaga biru masih ada leptop tercatat sebagai asset sehingga perlu inventarisasi Kembali terhadap asset-aset yang ada didinas. Tidak sesuai  harapan,  alasan  banyak  kekurangan pada  kenderaan  tidak  diperdulikan  atau kurang  perhatian  oleh  dinas.  Pembinaan merupakan  usaha  atau  kegiatan  melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan
supervise.  Pengawasan  pengelolaan  aset selama  umur  ekonomis  selama  ini  belum maksimal.  sehingg  tujuan  manajemen  aset untuk  tetap  menjaga  aset  agar  dapat membantu proses pencapaian tujuan organisasi yang memiliki aset tersebut belum berhasil.

## KESIMPULAN
Disimpulkan  bahwa  manajemen  aset bergerak  Kenderaan  bermotor  pada  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Gorontalo  belum maksimal.  Terutama  aspek  penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan
pemeliharaan  aset  belum  berjalan  dengan baik  bahkan  masih  jauh  dari  harapan.
Perencanaan kebutuhan aset dan pengadaan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,  penatausahaan,  dan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gorontalo sudah berjalan namun belum maksimal

## SARAN
Disarankan kepada pemerintah daerah agar  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan terhadap  pengelolaan  aset  daerah  di lingkungan Kabupaten Gorontalo, khususnya dalam  hal  penggunaan,  pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan aset bergerak kenderaan bermotor.

## Referensi
A.Gima  Sugiama  (2013).  Manajemen  Aset Pariwisata Bandung : Guardaya.
A.  Gima  Sugiama.  (2013).  Metode  Riset Bisnis dan Manajemen. Edisi Pertama,
Bandung: Guardaya Intimarta. Budisusilo, S. 2005. Penilaian dan Pengelolaan  Aset  Daerah  Dalam Pembangunan Daerah Seminar Nasional MEP UGM [Makalah].
Yogyakarta. Universitas Gajah Mada
Haryono,  A.  (2007).  Modul  Prinsip  dan Teknik  Manajemen  Kekayaan  Negara. Tangerang:  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum. Siregar  D.  Doli  (2004)  Manajemen  Aset Jakarta; Satyatama Graha Tara Siregar,  D.  D.  (2004).  Manajemen  Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan  Berkelanjutan  Secara
Nasional  dalam  Konteks  Kepala Daerah  Sebagai  CEO’s  pada  Era Globalisasi  dan  Otonomi  Daerah.  PT. Gramedia Pustaka Utama
Sutrisno  Hadi,  Metodologi  Research 2,  Andi Offset, Yogyakarta, 2004
Terry,  G.  R.,  &  Franklin,  S.  G.  (1994). Princples  Of  Management.  Richard  D. Irwin Yurisda,  Emi.  2019.  Pengelolaan  Mobil Dinas  Sebagai  Barang  Milik  Daerah Menurut  Permendagri  No.  19  Tahun 2016  di  Kabupaten  Aceh  Selatan. Skripsi,  Departemen  Hukum  Tata Negara  Fakultas  Syariah  dan  Hukum, Universitas  Islam  Negeri  Ar-Ranry Darussalam, Banda Aceh