## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .

## ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II BULU CINA
1 Windy Hasanah, 2 Ratih Anggraini Siregar
1,2 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Potensi Utama Medan Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia
e-mail: windyhasanah59 @gmail.com , anggrainiratih47@gmail.com
Received: 2024-01-15, Revised: 2024-02-20, Accepted: 2024-02-23

## Abstrak
Perencanaan  pajak  merupakan  serangkaian  strategi  untuk  mengatur  keuangan  perusahaan  untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  perencanaan  pajak  yang  berjalan  sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen pendukung, dan diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 pro. Hasil penelitian ini yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara II  Bulu  Cina  belum  sepenuhnya  melakukan  implementasi  perencanaan  pajaknya  meski  sudah melakukannya dengan benar sesuai undang-undang. Saran yang saya berikan dalam penelitian ini PT.  Perkebunan  Nusantara  II  Bulu  Cina  dapat  menambahkan  biaya  makan  dan  biaya  transportasi agar  menjadi  biaya  fiskal  koreksi  positif  dalam  implementasi  perencanaan  pajak  sehingga  dapat mengurangi pembayaran PPh terutang perusahaan.
Kata kunci : Kinerja Perusahaan, Implementasi Perencanaan Pajak

## Abstract
Tax  planning  is  a strategies  for  managing company  finances  to  minimize  tax  obligations  in  ways that do not violate tax regulations. This research aims to determine the ongoing implementation of tax planning as an effort to improve company performance at PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  analysis  approach  with  data collection techniques through interviews and supporting documents, and processed using the Nvivo 12 pro application. The results of this research conducted show that PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina has not fully implemented its tax planning even though it has done it correctly according to the law. The advice I give in this research is PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina can add food costs and transportation costs to become positive correction fiscal costs in the implementation of tax planning so that it can reduce the company's Income Tax payments owed.

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .

## Keywords : Company performance, Application of Tax Planning
1. Pendahuluan
Pajak me l rupakan pungutan wajib yang ada di se l tiap ne l gara yang be l rlandaskan hukum, hanya saja  me l miliki  pe l rbe l daan  pada  se l tiap  ne l garanya.  Pajak  pada  tiap  masing-masing  ne l gara  be l rbe l da se l suai  de l ngan  ke l te l ntuan  yang  be l rlaku  pada  ne l gara  te l rse l but.  Di  Indo l ne l sia  se l ndiri  pada  masa se l karang  ne l gara  se l dang  pada  tahap  usaha  me l mulihkan  siste l m  pe l rpajakannya  untuk me l maksimalkan pe l ndapatan yang didapat dari se l kto l r pajak. Pajak  dapat  dikatakan  se l bagai  be l ban  yang  ditanggung  pe l rusahaan  se l hingga  dapat me l ngurangi laba yang dite l rima. Se l hingga  me l nimbulkan dua ke l pe l ntingan yang be l rto l lak be l lakang. Dari  pe l rbe l daan  te l rse l but  maka  pe l rusahaan  be l rusaha  untuk  me l minimaliskan  pajaknya  de l ngan  cara apapun te l tapi masih me l ngikuti undang-undang, dan pe l minimalisan pajak te l rse l but juga harus te l tap me l njaga  citra  pe l rusahaan  dimata  masyarakat  untuk  me l njaga  hubungan  baik  antara  pe l rusahaan de l ngan masyarakat dalam te l o l ri le l gitimasi.
Manaje l me l n  pajak  dapat  diartikan  se l bagai  strate l gi  manaje l me l n  pe l rusahaan  untuk  me l nge l lo l la dan  me l nata  aspe l k  pe l rpajakan  se l rta  sarana  untuk  me l me l nuhi  ke l wajiban  pe l rpajakan  se l kaligus  cara untuk  me l ngurangi  pe l mbayaran  pajak  se l e l fisie l n  mungkin  agar  dapat  me l nghasilkan  ke l untungan (Amalia e l t al., 2022).
Pe l re l ncanaan  pajak  me l rupakan  tindakan  pe l nstrukturan  yang  te l rkait  de l ngan  ko l nse l kue l nsi po l te l nsi  pajaknya,  yang  te l kanannya  ke l pada  pe l nge l ndalian  se l tiap  transaksi  yang  ada  ko l nse l kue l nsi pajaknya.  Kine l rja  pe l rusahaan  me l rupakan  ukuran  se l be l rapa  be l rhasil  suatu  pe l rusahaan  dalam me l njalankan  pe l rusahaannya  de l ngan  me l manfaatkan  sumbe l r  daya  yang  ada.  Se l dangkan  me l nurut Co l lase l kine l rja  pe l rusahaan  adalah  ke l adaan  dimana  pe l rusahaan  dapat  me l ngalami  pe l rtumbuhan, me l raih ke l untungan, e l fisie l nsi, dan mampu be l rsaing. Se l dangkan Barto l li dan Blatrix me l nde l finisikan kine l rja  pe l usahaan  se l bagai  hasil  yang  dicapai  pe l rusahaan  se l bagai  hasil  yang  dicapai  pe l rusahaan me l lalui e l valuasi, e l fisie l nsi, e l fe l ktivitas, dan kualitas (Wardaya e l t al, 2020).
Pe l rusahaan PT. Pe l rke l bunan Nusantara II Bulu Cina yaitu se l buah pe l rusahaan yang be l rge l rak di  bidang  agro l industri  dan  pada  pe l ne l litian  ini  me l mbahas  me l nge l nai  pe l re l ncanaan  pajak  yang dilakukan  pe l rusahaan  untuk  me l lakukan  pe l nghe l matan  PPh  badan  pasal  25  de l ngan  me l lakukan pe l ngo l ptimalan  biaya-biaya  yang  dapat  dijadikan  pe l ngurang  pada  lapo l ran fiskal.  Pada  wawancara yang dilakukan ke l pada karyawan, pe l rusahaan ini te l lah me l ne l rapkan pe l re l ncanaan pajak yang sudah se l suai  de l ngan  undang-undang  yang  be l rlaku  dan  se l lalu  me l ngupdate l siste l m  pe l rpajakan  me l re l ka dalam  pe l me l nuhan  ke l wajiban  pajaknya  kare l na  sudah  me l me l nuhi  se l gala  ke l pe l rluan  dan  me l mbayar be l ban-be l ban  yang  harusnya  dibayarkan.  Salah  satunya  pe l me l nuhan  pe l mbayaran  pajak  badan  PPh pasal 25 pe l rusahaan yang be l rdasarkan tarif yang ada se l pe l rti pada tahun 2019 tarif PPh badan yaitu se l be l sar 25%, pada tahun 2020-2021 tarif PPh badan yaitu se l be l sar 22%, dan pada tahun 2022 tarif PPh  badan  se l karang  se l jumlah  20%.  akan  te l tapi  se l be l narnya  pe l rusahaan  be l lum  me l lakukan pe l ngo l ptimalan  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajaknya  kare l na  se l harusnya  pe l rusahaan  masih  bisa me l lakukan  pe l nghe l matan  be l ban  pajak  badan  atau  PPh  te l rutang  yang  akan  dibayar  de l ngan me l nambahkan  biaya-biaya  yang  dapat  dijadikan  pe l ngurang  dalam  pe l re l ncanaan  pajaknya. Imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  te l rse l but  dapat  be l rupa  pe l mbe l rian  ke l pada  karyawannya  yang diantaranya  biaya  makan  dan  biaya  transpo l rtasi  dalam  be l ntuk  uang  se l hingga  dapat  dijadikan ko l re l ksi  fiskal  untuk  me l ngo l ptimalkan  biaya  pe l ngurang  pada  pe l re l ncanaan  pajak  yang  ada  di pe l rusahaan  PT.  Pe l rke l bunan  Nusantara  II  Bulu  Cina.  Kare l na  dalam  wawancara  yang  didapat se l be l narnya pe l rusahaan tidak me l mbe l rikan biaya makan dan transpo l rtasi ke l pada karyawannya yang se l harusnya biaya te l rse l but dapat me l njadi pe l ngo l ptimalan pe l rusahaan dalam me l lakukan pe l rancanaan pajak.  Biaya  te l rse l but  dapat  dijadikan  suatu  pe l re l ncanaan  yang  be l rkaitan  de l ngan  biaya-biaya  yang dapat  dikurangkan  atau  dialihkan  se l suai  undang-undang  pe l rpajakan  se l bagai  upaya  pe l ningkatan

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
kine l rja pe l rusahaan.
Penambahan biaya fiskal yang dilakukan ternyata dapat menghemat pembayaran pajak PPh pasal  25  yang  dibayar  perusahaan.  Seperti  di  tahun  2019  PPh  yang  dibayar  perusahaan  sebesar Rp.3.976.786.376  dan  setelah  dilakukannya  pengkoreksian  fiskal  perusahaan  nyatanya  dapat menghemat  pembayaran  sebesar  Rp.  3.969.286.376.  Pada  tahun  2020  yang  dimana  PPh  pasal  25 perusahaan  sebesar  Rp.  200.485.698  menjadi  sebesar  Rp.194.611.698.  Tahun  2021  perusahaan membayar  sebesar  Rp.  7.455.140.491  menadi  sebesa  Rp.  7.448.329.291.  Dan  begitupun  di  akhir tahun  2022  PPh  yang  dibayarkan  perusahaan  sebesar  Rp.  5.730.284.425  menjadi  sebesar Rp.5.725.215.625.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi perencanaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Untuk  itu  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  dengan  judul:  “Analisis  Implementasi  Perencanaan  Pajak  Sebagai  Upaya  Peningkatan Kinerja Perusahaan Pada PT Perkebunan Nusantara II Bulu Cina”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka  dapat  disimpulkan  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini, yaitu:
1.  Apakah  masalah  implementasi  perencanaan  pajak  pada  PT.  Perkebunan  Nusantara  II Bulu Cina dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan?
2.  Apakah  kendala  yang  mempengaruhi  implementasi  perencanaan  pajak  sebagai  upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina?
3.  Apakah  alternatif  yang  dapat  dilakukan  dalam  implementasi  perencanaan  pajak  sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT. Perkebunan  Nusantara II Bulu Cina?

## Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu:
1.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apakah  implementasi  perencanaan  pajak  pada  PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.
2.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apa  yang  menjadi  kendala  implementasi perencanaan  pajak  sebagai  upaya  peningkatan  kinerja  perusahaan  pada  PT  Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.
3.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  alternatif  yang  dilakukan  dalam  implementasi perencanaan  pajak  sebagai  upaya  peningkatan  kinerja  perusahaan  pada  PT  Perkebunan Nusantara II Bulu Cina.

## 2. Tinjauan Literatur

## A. Teori Legitimasi
Menurut  Epstein  teori  legitimasi  merupakan  teori  yang  lebih  berfokus  pada  interaksi hubungan  antara  organisasi  dan  masyarakat.  Legitimasi  merupakan  sistem  pengelolaan  yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok  masyarakat. Perusahaan yang ingin  eksis melaksanakan bisnisnya di dalam masyarakat perlu mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan para stakeholder utama (Utomo, 2019).
Menurut  Deegan  dalam  teori  legitimasi  ini,  fokus  utama  perusahaan  harus  memastikan bahwa  manajemen  perusahaan  melakukan  kegiatan  perusahaan  dalam  ruang  lingkup  dan  norma yang  terkandung  dalam  masyarakat  atau  lingkungan  di  mana  perusahaan  berada,  dan  bahwa manajemen dapat memastikan bahwa kegiatannya ditanggapi oleh luar atau komunitas secara aktif dan legal (Zaenal Abidin & R. Mahelan Prabantarikso, 2021)
Dowling  dan  Pfeffer  memberi  penjelasan  hal  yang  mendasari  teori  legitimasi  adalah

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
perjanjian sosial yang ada diantara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan mengkonsumsi sumber daya.
Woodward menunjukkan teori legitimasi memandang masyarakat sebagai keseluruhan  dan menganggap  organisasi  menjadi  bagian  dari  sistem  sosial  lebih  luas.  O’Donovan  menyarankan bahwa dimana ada perbedaan publiknya yang relevan, maka perusahaan perlu mengevaluasi nilai- nilai  sosialnya  dan  kemudian  mensejajarkan  nilai-nilai  itu  dengan  nilai-nilai  yang  dipegang masyarakat di lingkungan perusahaan beroperasi (Ulum, 2017)
Maka  untuk  mengakses  sumber  daya  pada  masyarakat  maka  perusahaan  perlu menunjukan citra yang baik kepada masyarakat sekitarnya, mengadaptasi pada nilai-nilai sosial agar mendorong efektivitas operasional perusahaan. Akan tetapi semakin tingginya laba yang diperoleh perusahaan maka  semakin  tinggi  pula  tuntutan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  terhadap  perusahaan  hal tersebut membuat perusahaan melakukan hal apapun untuk mengurangi tuntutan masyarakat salah satunya  dengan  melakukan  perencanaan  pajak,  perusahaan  berusaha  untuk  meminimaliskan pajaknya  dengan  cara  apapun  tetapi  masih  mengikuti  undang-undang,  dan  peminimalisan  pajak tersebut  juga  harus  tetap  menjaga  citra  perusahaan  dimata  masyarakat  untuk  menjaga  hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat.
B. Ko l nse l p Dasar Pe l rpajakan 1.) De l fe l nisi Pajak
Pajak  adalah  iuran  masyarakat  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  digunakannya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintah (Sihombing dan Alestriana, 2020).
Pajak  adalah  suatu  kewajiban  untuk  menyerahkan  sebagian  kekayaan  negara  karena  suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kedudukan tersebut bukan sebagai  hukuman,  tetapi  menurut  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  serta  dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan  umum.  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Salim dan Haeruddin, 2019).
Pajak  adalah  suatu  pengalihan  sumber-sumber  yang  wajib  dilakukan  dari  sektor  swasta kepada  sektor  pemerintah  berdasarkan  peraturan  tanpa  suatu  imbalan  kembali  yang  langsung  dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahannya (Salim dan Haeruddin, 2019).
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  menimbulkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari  pengertian  yang  sudah  dijelaskan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan iuran  atau  upeti  yang  wajib  dibayarkan  oleh  negara  yang  bersifat  memaksa  tanpa  adanya  timbal balik secara langsung berdasarkan undang-undang.
2.) Je l nis – Je l nis Pajak Je l nis-je l nis pajak me l nurut (Juli Ratnawati dan Re l tno l Indah He l rnawati, 2016) dibagi me l njadi 3, yaitu me l nurut go l lo l ngannya, sifatnya, dan me l nurut le l mbaga pe l mungutnya. 1.  Me l nurut Go l lo l nganya a.  Pajak  langsung,  yaitu  pajak  yang  harus  dipikul  se l ndiri  o l le l h  wajib  pajak  dan  tidak dapat  dibe l bankan  atau  dilimpahkan  ke l pada  o l rang  lain.  Co l nto l hnya  :  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) dan pajak pe l nghasilan.

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
b.  Pajak  tidak  langsung,  yaitu  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibe l bankan  atau dilimpahkan  ke l pada  o l rang  lain.    Co l nto l hnya  :  Pajak  pe l njualan  atas  barang  me l wah, dimana pajak ini hanya dibe l rikan apabila wajib pajak me l njual barang me l wah. 2.  Me l nurut Sifatnya a.  Pajak subje l ktif, yaitu pajak yang be l rpangkal atau be l rdasarkan pada subje l knya, dalam arti  me l mpe l rhatikan  ke l adaan  dari  wajib  pajak.  Co l nto l hnya  :  pajak  pe l nghasilan  dan pajak ke l kayaan. b.  Pajak  o l bje l ktif,  yaitu  pajak  yang  be l rpangkal  pada  o l bje l knya,  tanpa  me l mpe l rhatikan ke l adaan  diri  wajib  pajak.  Co l nto l hnya  :  Pajak  impo l r,  pajak  ke l ndaraan  be l rmo l to l r,  be l a masuk, be l a mate l rai, dan lainnya. 3.  Me l nurut Le l mbaga Pe l mungutnya a.  Pajak  pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  o l le l h  pe l me l rintah  pusat  dan  digunakan  untuk me l mbiayai  rumah  tangga  ne l gara.  Co l nto l hnya:  Pajak  Pe l rtambahan  Nilai  (PPN),  pajak pe l nghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya. b.  Pajak dae l rah, yaitu pajak yang dipungut o l le l h pe l me l rintah dae l rah dan digunakan untuk me l mbiayai  rumah  tangga  dae l rah.  Co l nto l hnya:  pajak  ho l te l l,  pajak  hiburan,  pajak re l sto l ran, dan lainnya.
3.) Fungsi Pajak
Pajak  me l miliki  pe l ranan  yang  signifikan  dalam  ke l hidupan  be l rne l gara,  khususnya pe l mbangunan. Pajak me l rupakan sumbe l r pe l ndapatan ne l gara dalam me l mbiayai se l luruh pe l nge l luaran yang dibutuhkan, te l rmasuk pe l nge l luaran untuk pe l mbangunan. Se l hingga pajak me l miliki dua fungsi (Hamidah, e l t al, 2023), yaitu: 1.  Fungsi Budge l tair
Pajak se l bagai sumbe l r dana bagi pe l me l rintah untuk me l mbiayai pe l nge l luaran-pe l nge l luarannya. 2.  Fungsi Me l ngatur Pajak  se l bagai  alat  untuk  me l ngatur  atau  me l laksanakan  ke l bijaksanaan  pe l me l rintah  dalam bidang so l sial dan e l ko l no l mi. Fungsi me l ngatur te l rse l but antara lain: a. Pajak dapat digunakan untuk me l nghambat laju inflasi. b.  Pajak  dapat  digunakan  se l bagai  alat  untuk  me l ndo l ro l ng  ke l giatan  e l kspo l r,  se l pe l rti:  pajak e l kspo l r barang.
c. Pajak dapat me l mbe l rikan pro l te l ksi atau pe l rlindungan te l rhadap barang pro l duksi dari dalam ne l ge l ri, co l nto l hnya: Pajak Pe l rtambahan Nilai (PPN). d.  Pajak  dapat  me l ngatur  dan  me l narik  inve l stasi  mo l dal  yang  me l mbantu  pe l re l ko l no l mian  agar se l makin pro l duktif.
4.) Asas Pe l mungutan Pajak dan Siste l m Pe l mungutan Pajak Me l nurut  Adam  Smith  dalam  (Mujiyati  dan  M.  Abdul  Aris,  2021)  asas  pe l rpajakan  dibagi me l njadi 4, yaitu:
1.  Asas E l quality Asas ke l se l imbangan de l ngan ke l mampuan atau asas ke l adilan adalah bahwa pe l mungutan pajak yang dilakukan o l le l h ne l gara harus se l suai de l ngan ke l mampuan dan pe l nghasilan wajb pajak. Ne l gara tidak bo l le l h be l rtindak diskriminatif te l rhadap waib pajak.
2.  Asas Ce l rtanity Se l mua  pungutan  pajak  harus  be l rdasarkan  UU,  se l hingga  bagi  yang  me l langgar  dapat dike l nakan sanksi hukum.
3.  Asas Co l nvinie l nce l o l f Payme l nt Pajak harus dipungut pada saat yang te l pat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
disaat wajib pajak baru me l ne l rima pe l nghasilan atau disaat wajib pajak me l ne l rima hadiah. 4.  Asas E l ffe l cie l ncy Biaya  pe l mungutan  pajak  diusahakan  se l he l mat  mungkin,  jangan  sampai  te l rjadi  biaya pe l mungutan pajak le l bih be l sar dari hasil pe l mungutan pajak.
Siste l m pe l mungutan pajak dalam (Mujiyati dan M. Abdul Aris, 2021) diantaranya: 1. O l fficial Asse l ssme l nt Syste l m Siste l m  ini  adalah  suatu  siste l m  pe l mungutan  yang  me l mbe l ri  we l we l nang  ke l pada  pe l me l rintah (fiskus)  untuk  me l ne l ntukan  be l sarnya  pajak  yang  te l rutang  o l le l h  wajib  pajak.  Ciri-ciri  siste l m pe l mungutan  pajak  ini  adalah  (i)  pajak  te l rhutang  dihitung  o l le l h  pe l tugas  pajak,  (ii)  wajib  pajak be l rsifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul se l te l lah pe l tugas pajak me l nghitung pajak yang te l rhutang de l ngan dite l rbitkannya surat ke l te l tapan pajak. 2. Se l lf Asse l ssme l nt Syste l m Siste l m yang dimana pe l mungutan pajak yang me l mbe l ri we l we l nang ke l pada wajib pajak untuk me l ne l ntukan se l ndiri be l sarnya pajak yang te l rutang. Ciri-ciri siste l m pe l mungutan pajak ini adalah; a. Pajak te l rhutang dihitung se l ndiri o l le l h wajib pajak, b. Wajib pajak be l rsifat aktif de l ngan me l lapo l rkan dan me l mbayar se l ndiri pajak te l rhutang yang se l harusnya dibayar, dan c. Pe l me l rintah tidak pe l rlu me l nge l luarkan surat ke l te l tapan pajak se l tiap saat ke l cuali o l le l h kasus- kasus te l rte l ntu saja se l pe l rti wajib pajak te l rlambat me l lapo l rkan atau me l mbayar pajak te l rhutang atau te l rdapat pajak yang se l harusnya dibayar te l tapi tidak dibayar.
C. Manaje l me l n Pajak 1.) Pe l nge l rtian Manaje l me l n Pajak Se l cara  umum  manaje l me l n  adalah  ilmu  yang  be l rusaha  untuk  me l nggunakan  se l mua  sumbe l r daya  yang  te l rse l dia  se l cara  e l fisie l n  dan  e l fe l ktif  untuk  me l ncapai  tujuan.  Se l dangkan,  pajak  se l ringkali dipandang se l bagai be l ban bagi pe l laku usaha, se l hingga me l minimalkan be l ban pajak me l rupakan salah satu  fungsi  pe l nge l lo l laan  ke l uangan  se l suai  de l ngan  se l mua  pe l raturan  yang  be l rlaku.  Se l hingga  se l cara ringkas, manaje l me l n pajak dapat diartikan se l bagai strate l gi manaje l me l n pe l rusahaan untuk me l nge l lo l la dan  me l nata  aspe l k  pe l rpajakan  se l rta  sarana  untuk  me l me l nuhi  ke l wajiban  pe l rpajakan  se l kaligus  cara untuk  me l ngurangi  pe l mbayaran  pajak  se l e l fisie l n  mungkin  agar  dapat  me l nghasilkan  ke l untungan (Amalia e l t al., 2022).
Upaya  dalam  me l lakukan  pe l nghe l matan  pajak  se l cara  le l gal  dapat  dilakukan  me l lalui manaje l me l n  pajak.  Me l nurut  So l phar  Lumbanto l ruan,  manaje l me l n  pajak  adalah  sarana  untuk me l me l nuhi  ke l wajiban  pe l rpajakan  de l ngan  be l nar  te l tapi  jumlah  pajak  yang  dibayar  dapat    dite l kan se l re l ndah mungkin untuk me l mpe l ro l le l h laba dan likuiditas yang diharapkan.
Tujuan manaje l me l n pajak (Amalia e l t al., 2022) dapat dibagi me l njadi dua, yaitu: 1.  Me l ne l rapkan pe l raturan pe l rpajakan se l cara be l nar 2.  Usaha e l fisie l nsi untuk me l ncapai laba dan likuiditas yang se l harusnya.
2.) Fungsi Manaje l me l n pajak Tujuan  manaje l me l n  pajak  dapat  dicapai  me l lalui  fungsi-  fungsi  manaje l me l n  pajak  yang me l nurut (Po l han, 2014) te l rdiri atas: 1.  Pe l re l ncanaan Pajak (tax planning) Pe l re l ncanaan  pajak  adalah  langkah  awal  dalam  manaje l me l n  pajak.  Pada  tahap  ini  dilakukan pe l ngumpulan  dan  pe l ne l litian  te l rhadap  pe l raturan  pe l rpajakan  agar  dapat  dise l le l ksi  je l nis  tindakan pe l nghe l matan pajak yang dilakukan.
2.  Pe l laksanaan ke l wajiban pe l rpajakan (tax imple l me l ntatio l n) Harus  dipastikan  bahwa  pe l laksanaan  ke l wajiban  pe l rpajakan  te l lah  me l me l nuhi  pe l raturan

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
pe l rpajakan yang be l rlaku. Manaje l me l n pajak tidak dimaksudkan untuk me l langgar pe l raturan dan jika dalam  pe l laksanaannya  me l nyimpang  dari  pe l raturan  yang  be l rlaku,  maka  praktik  te l rse l but me l nyimpang dari tujuan manaje l me l n pajak. 3.  Pe l nge l ndalian pajak (tax co l ntro l l) Pe l nge l ndalian pajak be l rtujuan untuk me l mastikan bahwa ke l wajiban pajak te l lah dilaksanakan se l suai de l ngan yang te l lah dire l ncanakan dan te l lah me l me l nuhi pe l rsyaratan fo l rmal maupun mate l rial.
D. Pe l re l ncanaan Pajak 1.) Pe l nge l rtian Pe l re l ncanaan Pajak Pe l re l ncanaan  pajak  adalah  salah  satu  fungsi  dari  manaje l me l n  pajak  yang  digunakan  untuk me l nge l stimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk me l nghindari pajak,  dan  pe l re l ncanaan  pajak  se l ndiri  me l mpunyai  manfaat  yaitu,  pe l nghe l matan  kas  ke l luar. Pe l re l ncanaan  pajak  dapat  me l nghe l mat  pajak  yang  me l rupakan  biaya  bagi  pe l rusahaan,  me l ngatur aliran kas. Pe l re l ncanaan pajak dapat me l nge l stimasi ke l butuhan kas untuk pajak dan  me l ne l ntukan saat pe l mbayaran se l hingga pe l rusahaan dapat me l nyusun anggaran kas se l cara  le l bih akurat. Pe l re l ncanaan pajak  adalah  suatu  alat  dan  suatu  tahap  awal  dari  manaje l me l n  pe l rpajakan  yang  be l rfungsi  untuk me l nampung  aspirasi  yang  be l rke l mbang  dari  sifat  dasar  manusia  itu.  Dalam  praktik,  pe l nde l katan yang dilakukan dalam imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajak ini be l rsifat multidisipline l r, se l hingga wajar bila  se l o l rang  pe l re l ncana  pajak  yang  baik  harus  me l miliki  wawasan  dan  pe l nge l tahuan  de l ngan  se l tiap ke l te l ntuan pe l rpajakan.
Manaje l me l n  pajak  be l rarti  me l lakukan  pe l re l ncanaan,  pe l ngo l rganisasiaan,  pe l ngarahan, pe l ngko l o l rdinasian  dan  pe l ngawasan  me l nge l nai  pe l rpajakan  yang  tujuannya  adalah  untuk me l ningkatkan e l fisise l nsi dalam artian pe l ningkatan laba atau pe l nghasilan (Po l han, 2018).
Pe l re l ncanaan  pajak  me l rupakan  tindakan  pe l nstuktuan  yang  te l rkait  de l ngan  ko l nse l kue l nsi po l te l nsi  pajaknya,  yang  te l kanannya  ke l pada  pe l nge l ndalian  se l tiap  transaksi  yang  ada  ko l nse l kue l nsi pajaknya.  Tujuannya  adalah  bagaimana  pe l nge l ndalian  te l rse l but  dapat  me l nge l fe l sie l nsikan  jumlah pajak yang akan ditransfe l r ke l pe l me l rintah, me l lalui apa yang disbut se l bagai pe l nghindaran pajak dan bukan  pe l nye l ludupan  pajak  yang  me l rupakan  tindak  pidana  fiskal  yang  tidak  akan  di  to l le l ransi. Walaupun ke l dua cara te l rse l but te l rde l ngar me l mpunyai ko l no l tasi yang sama se l bagai tindak kriminal , namun suatu hal yang sangat be l rbe l da disini bahwa pe l nghindaran pajak adalah pe l rbuata le l gal yang masih  dalam  ruang  lingkup  pe l majakan  dan  tidak  me l langga  ke l te l ntuan  pe l raturan  pe l rundang- undangan  pe l rpajakan,  se l dang  pe l nye l ludupan  pajak  je l las-je l las  me l rupakan  pe l rbuatan  ile l gal  yang me l langgar  ke l te l ntuan  pe l raturan  undang-undang  pe l rpajakan.Tugas  pe l ngambilan  ke l putusan  dan pe l me l cahan maslah me l rupakan bagian pe l nting dari pe l ke l rjaan. Dari pe l ngambilan ke l putusan te l ntang be l sar  pajak  yang  harus  dibayar,  bagaimana  cara  pe l mbayaran  agar  e l fisie l n,  cara  me l lakukan pe l nghindaran pajak yang se l suai undang-undang ke l te l ntuan yang be l rlaku.
Se l bagaian  be l sar  dari  tindakan  yang  diambil  dalam  rangka  pe l rpajakan  dapat  dikate l go l rikan se l bagai  ke l untungan  pajak  atau  biaya  pajak.  Pe l ngambil  ke l putusan  harus  mampu  me l ngide l ntifikasi ko l nse l kue l nsi po l te l nsi pajak yang te l rkait alte l rnatif yang dipilih. Be l be l rapa co l nto l h yang  me l nyangkut pajak dikaitkan de l ngan pe l ngambilanke l putusan te l rse l but adaah se l bagai be l rikut : 1.  Pe l mbe l rian dalam be l ntuk natura dan ke l nikmatan. 2.  Biaya se l te l lah pajak.
3.  Tambahan mo l dal dan tambahan / pe l nggantian ase l t. Pe l ngadilan te l lah  me l ngatakan  bahwa tidak  ada suatu ancaman  hukuman  apapun  yang  dapat dibe l rlakukan  te l rhadap  barang  siapa  yang  me l lakukan  usaha  untuk  me l ngatur  pe l nge l naan  pajaknya se l minimal  mungkin.  Se l mua  o l rang  akan  be l rbuat  hal  yang  sama,  baik  yang  kaya  maupun  yang miskin,  dan  hal  ini  se l sungguhnya  me l rupakan  haknya  untuk  be l rbuat  de l mikian  kare l na  tidak  ada se l o l rangpun be l rke l wajiban me l me l nuhi kajiban pe l rpajakannya me l le l bihi dari jumlah yang se l harusnya

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
me l nurut ke l te l ntuan pe l rundang-undangan (Po l han, 2018).
2.) Mo l tivasi Pe l re l ncanaan Pajak Mo l tivasi  diartikan  se l bagai  ko l ndisi  yang  me l mbe l rikan  do l ro l ngan  dalam  diri  se l se l o l rang  yang digambarkan  se l bagai  ke l inginan,  ke l mauan,  dan  do l ro l ngan.  Se l cara  umum  mo l tivasi  dilakukannya pe l re l ncanaan  pajak  adalah  untuk  me l maksimalkan  laba  se l te l lah  pajak.  Kare l na  pajak  itu me l mpe l ngaruhi  pe l ngambilan  ke l putusan  atas  suatu  tindakan  dalam  o l pe l rasi  pe l rusahaan  dan pe l manfaatan  pe l luang  atau  ke l se l mpatan  dalam  ke l te l ntuan  pe l raturan  yang  dibuat  o l le l h  pe l me l rintah untuk  me l mbe l rikan  pe l rlakuan  yang  be l rbe l da.  Pe l re l ncanaan  pajak  me l rupakan  salah  satu  unsur pe l nunjang unuk me l ncapai tujuan pe l rusahaan. Unsur pnunjang lainnya yaitu unsur pe l ndapatan atau pe l nghasilan  yang  dihasilkan  o l lh  pe l rusahaan,  dimana  pe l ndapatan/pe l nghasilan  me l rupakan  o l bje l k pajak tidak final dan ada juga yang me l rupakan o l bje l k pajak final.
Mo l tivasi  yang  me l ndasari  dilakukannya  suatu  pe l re l ncanaan  pajak  me l nurut  (Amalia  e l t  al., 2022) umumnya be l rsumbe l r dari tiga unsur pe l rpajakan, yaitu: 1.  Ke l bijakan Pe l rpajakan Ke l bijakan pe l rpajakan me l rupakan alte l rnatif dari be l rbagai sasaran yang he l ndak dituju dalam siste l m  pe l rpajakan.  Pada  saat  se l karang  ini,  siste l m  pe l mbayaran  pajak  yang  be l rlaku  di  Indo l ne l sia diandasi  o l le l h  siste l m  pe l mungutan  dimana  wajib  pajak  bo l le l h  me l nghitung,  me l mpe l rhitungkan,  dan me l mbayar  se l ndiri  be l sarnya  pajak  yang  harus  dise l to l rkan.  Siste l m  ini  dibe l rlakukan  untuk me l mbe l rikan ke l pe l rcayaan se l be l sar-be l sarnya ke l pada masyarakat guna me l ningkatkan ke l sadaran dan pe l ran se l rta masyarakat dalam  me l nye l to l rkan pajaknya. Siste l m ini juga me l nguntungkan pe l rusahaan untuk  me l ngimple l me l ntasikan  pe l re l ncanaan  pajaknya  dalam  pe l nge l ndalian  pe l me l nuhan  ke l wajiban pe l rpajakan  pe l rusahaan.  Pada  pe l rusahaan  yang  me l mpe l ro l le l h  tarif  pajak  tinggi,  diupayakan se l minimal  mungkin  me l mbe l rikan  ke l se l jahte l raan  karyawan  dalam  be l ntuk  natura  dan  ke l nikmatan kare l na pe l nge l luaran ini tidak dapat dibe l bankan se l bagai biaya. 2.  Undang-undang pe l rpajakan Undang-undang  pe l rpajakan  adalah  kumpulan  pe l raturan-pe l raturan  yang  me l ngatur  masalah pe l rpajakan. Pada ke l nyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang me l ngatur pe l rmasalahan se l cara se l mpurna, maka dalam pe l laksanaannya se l lalu diikuti o l le l h ke l te l ntuan-ke l te l ntuan lain. Se l pe l rti dike l tahui, pe l ncanaan pajak me l rupakan suatu pro l se l s yang me l nde l te l ksi cacat te l o l ritis dalam ke l te l ntuan pe l raturan pe l rundang-undangan pe l rpajakan. Me l lakukan pe l re l ncanaan pajak dapat dilakukan de l ngan me l manfaatkan ce l lah-ce l lah dari pe l raturan pe l rundang-undangan yang be l rlaku. 3.  Administrasi pe l rpajakan Administrasi  pajak  pada  dasarnya  adalah  ke l lanjutan  dari  pe l laksanaan  pe l e l ncanaan  pajak. Administrasi  pajak  adalah  me l to l de l untuk  me l yakinkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  te l lah  se l suai de l ngan  yang  dire l ncanakan.  Pada  intinya  administrasi  adalah  be l ntuk  dari  suatu  siste l m  untuk me l nge l ndalikan  masalah  pajak  pe l rusahaan.  Dalam  siste l m  itu  minimal  harus  me l ncakup  hal-hal be l rikut: a.  Me l mo l nito l r  transaksi-transaksi  utama  yang  me l mpunyai  dampak  pe l rpajakan  cukup signfikan,  me l njamin  bahwa  transaksi  utama  te l rse l but  te l lah  dicatat  atau  dipe l rlakukan se l suai de l ngan undang-undang dan ke l bijaksanaan pe l rusahaan. b.  Me l nciptakan  siste l m  pe l ngawasan  inte l rnal  untuk  me l njamin  bahwa  be l rbagai  ke l wajiban pe l rpajakan  te l lah  diikuti  de l ngan  be l nar,  de l ngan  de l mikian  re l siko l sanksi  administrasi maupun  sanksi  pidana  dapat  dihindari  atau diminimumkan  se l hingga  tidak  me l nimbulkan pe l mbo l ro l san sumbe l r dana pe l rusahaan.
3.) Tahapan Pe l re l ncanaan Pajak Dalam  arus  glo l balisasi  dan  tingkat  pe l rsaingan  yang  se l makin  tinggi,  pe l re l ncanaan  pajak dibuat  se l bagaimana  strate l gi  pe l re l ncanaan  pe l rusahaan  se l cara  ke l se l luruhan  harus  me l mpe l rhitungkan

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
adanya ke l giatan yang be l rsifat lo l kal maupun inte l rnasio l nal.
Agar  pe l re l ncanaan  pajak  se l suai  harapan  maka  tahapan  pe l re l ncanaan  yang  harus  dite l mpuh (Fauzan e l t al, 2023), yakni:
1. Analysis o l f the l e l xisting data base l (Me l lakukan analisis data base l yang ada) Tahap pe l rtama de l ngan me l nganilisis ko l mpo l ne l n yang be l rbe l da atas pajak, yang te l rlibat dalam suatu pro l ye l k dan me l nghitung se l akurat mungkin be l ban pajak yang ditanggung.
2. De l sign  o l f  o l ne l o l r  mo l re l po l ssible l tax  plans (Me l mbuat  satu  mo l de l l  atau  le l bih  re l ncana be l sarnya pajak) Dalam be l ntuk transaksi o l pe l rasi atau hubungan inte l rnasio l nal, hampir sama siste l m pe l rpajakan inte l rnasio l nal dua ne l gara yang dite l ntukan le l bih dahulu. Mulai tahapan o l pe l rasi, pe l milihan transaksi, dan hubungan yang paling me l nguntungkan.
3. E l valuating a tax plan (Me l lakukan e l valuasi atas pe l re l ncanaan pajak) Me l lakukan  e l valuasi  untuk  me l lihat  hasil  pe l laksanaan  suatu  pe l re l ncanaan  pajak  te l rhadap be l ban  pajak,  pe l rbe l daan  laba  ko l to l r,  dan  pe l nge l luaran  se l lain  pajak  atas  be l bagai  alte l rnatif pe l re l ncanaan.
4. De l bugging the l tax plan (Me l ncari ke l le l mahan dan me l mpe l rbaiki ke l mbali re l ncana pajak) Me l nge l valuasi  dan  me l lakukan  tindakan  pe l rubahan  te l tap  harus  dijalankan  walaupun dipe l rlukan pe l nambahan biaya atau ke l mungkinan ke l be l rhasilan sangat ke l cil. 5. Updating the l tax plan (Me l mutakhirkan re l ncana pajak) Pe l rlu dilakukan pe l rhitungan se l tiap pe l rubahan yang te l rjadi, baik dari undang-undang maupun pe l laksanaannya
4.) Lapo l ran Ke l uangan Ko l me l rsial dan Ko l re l ksi Fiskal Lapo l ran  ke l uangan    ko l me l rsial  disusun  be l rdasarkan  standar  akuntansi  ke l uangan  yang tujuannya  adalah  me l nye l diakan  info l rmasi  yang  me l nyangkut  po l sisi  ke l uangan,  kine l rja,  se l rta pe l rubahan po l sisi ke l uangan suatu pe l rusahaan yang be l rmanfaat bagi se l jumlah be l sar pe l makai dalam pe l ngambilan ke l putusan e l ko l no l mi.
Lapo l ran  ke l uangan  fiskal  me l rupakan  lapo l ran  ke l uangan  yang  disusun  se l suai  pe l raturan pe l rpajakan dan digunakan untuk ke l pe l rluanpe l rhitungan pajak (Hae l ruddin e l t al, 2022). Re l ko l nsiliasi fiskal dilakukan o l le l h wajib pajak kare l na te l rdapat pe l rbe l daan pe l nghitungan, khususnya laba me l nurut akuntansi (ko l me l rsial) de l ngan laba me l nurut pe l rpajakan (fiskal). Lapo l ran ke l uangan ko l me l rsial dapat diubah  me l njadi  lapo l ran  ke l uangan  fiskal  de l ngan  ko l re l ksi  se l pe l rlunya  atau  pe l nye l suaian  de l ngan pe l raturan pe l rpajakan.
Ko l re l ksi  fiskal  adalah  ko l re l ksi  pe l rhitungan  pajak  yang  diakibatkan  o l le l h  adanya  pe l rbe l daan pe l ngakuan  me l to l de l ,  masa  manfaat,  dan  umur  dalam  me l nghitung  laba  se l cara  ko l me l rsial  de l ngan se l cara  fiskal.  Laba  se l cara  ko l me l rsial  akan  sama  de l ngan  laba  se l cara  fiskal  hanya  apabila  se l mua unsur dalam pe l rhitungan pajak te l lah dilakukan o l le l h wajib pajak be l rdasarkan ke l te l ntuan pe l rpajakan. Je l nis  ko l re l ksi  fiskal  adalah  ko l re l ksi  fiskal  po l sitif  yaitu  ko l re l ksi  fiskal  yang  me l nye l babkan pe l nambahan pe l nghasilan ke l na pajak dan PPh te l rutang dan ko l re l ksi fiskal ne l gatif yaitu ko l re l ksi yang me l nye l babkan pe l ngurangan pe l nghasilan ke l na pajak dan PPh te l rutang.
5.) Imple l me l ntasi Pe l re l ncanaan Pajak Pe l ne l rapan  pe l re l ncanaan  pajak  pe l rlu  dilakukan  o l le l h  pe l rusahaan  se l hubung  de l ngan  be l rbagai pe l ngakuan  me l to l de l akuntansi,  se l pe l rti  pe l ngakuan  biaya  maupun  pe l nghasilan,  cara  pe l mbayaran pajak,  pe l ne l mpatan  mo l dal,  pe l ngakuan  rugi,  pe l milihan  cara  pe l ngakuan  se l lisih  kurs,  pe l rmintaan re l stitusi hingga pe l rmintaan imbalan bunga.
Imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  me l liputi  staffing  yaitu  me l ne l ntukan  o l rang-o l rang  yang te l rlibat dalam pro l se l s te l rse l but, pe l laksanaan ini te l ntu me l lihat pada o l ptimalisasi pe l re l ncanaan pajak,

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
se l hingga  imple l me l ntasi  dari  apa  yang  sudah  digariskan  dalam  pe l re l ncanaan  pajak  jangan  sampai tidak pro l po l sio l nal dan hasilnya tidak bagus (Po l han, 2018).
Juga  cara  lain  pe l ngimple l me l ntasian  pe l re l ncanaan  pajak  yaitu  de l ngan  me l maksimalkan  biaya fiskal  dan  me l minimalkan  biaya  yang  tidak  dipe l rke l nankan  se l bagai  pe l ngurang,  pe l milihan  me l to l de l pe l nyusunan  aktiva  te l tap  dan  amo l rtisasi  atas  aktiva  tidak  be l rwujud,  me l milih  me l to l de l pe l nilaian pe l rse l diaan, dan pe l milihan pe l mbe l rian ke l se l jahte l raan ke l pada karyawan dalam be l ntuk natura ataupun uang.
Pe l mbe l rian  ke l se l jahte l raan  ke l pada  karyawan  dapat  be l rupa  tunjangan  be l rupa  uang,  fasilitas ke l se l hatan,  pe l rumahan,  biaya  transpo l rtasi,  biaya  makan,  fasilitas  ke l se l jahte l raan,  jaminan  hari  tua, pe l mbayaran pre l mi asuransi, dan be l rbagai be l ne l fit lainnya.
6.) Kine l rja Pe l rusahaan Kine l rja pe l rusahaan me l nurut Siminica adalah hasil yang diraih pe l rusahaan se l hingga me l njadi e l fisie l n  dan  e l fe l ktif.  Se l dangkan  me l nurut  Co l lase l kine l rja  pe l rusahaan  adalah  ke l adaan  dimana pe l rusahaan  dapat  me l ngalami  pe l rtumbuhan,  me l raih  ke l untungan,  e l fisie l nsi,  dan  mampu  be l rsaing. Se l dangkan  Barto l li  dan  Blatrix  me l nde l finisikan  kine l rja  pe l usahaan  se l bagai  hasil  yang  dicapai pe l rusahaan  se l bagai  hasil  yang  dicapai  pe l rusahaan  me l lalui  e l valuasi,  e l fisie l nsi,  e l fe l ktivitas,  dan kualitas (Wardaya e l t al, 2020).
Kine l rja pe l rusahaan dapat diukur dari kine l rja ke l uangan dan no l n ke l uangan. Kine l rja ke l uangan te l rdiri dari e l fisie l nsi ke l uangan se l pe l rti inve l stasi, ke l untungan atas pe l njualan, dan margin laba be l rsih. Se l dangkan kine l rja no l n ke l uangan me l liputi pe l rtumbuhan pasar.
Pe l nilaian  kine l rja  pe l rusahaan  le l bih  se l de l rhana  daripada  pe l nilaian  kine l rja  pe l rusahaan  be l sar. Pe l ngukuran  kine l rja  pe l rusahaan  dapat  dapat  dilihat  dari  pe l nilaian  yang  be l rbasis  nilai.  Kine l rja pe l rusahaan  yang  baik  me l nghasilkan  pe l rtumbuhan  usahanya  me l njadi  le l bih  baik  dan  le l bih  be l sar. Pe l rusahaan me l ngukur pe l rtumbuhan me l re l ka de l ngan pe l rtumbuhan o l mse l t dan pe l rtumbuhan lapangan pe l ke l rjaan.  Pe l nilaian  kine l rja  pe l rusahaan  yang  paling  te l pat  dapat  dilihat  dari  se l gi  finansial  yang dipe l rgunakan  se l bagai  pe l ningkatan  pe l njualan  dan  pe l ningkatan  ke l untungan.  Ke l be l rhasilan  suatu pe l rusahaan sangat dite l ntukan o l le l h partisipasi o l rang-o l rang di dalamnya.

## 3. Meltoldel Pelnellitian
Pe l milihan  pe l nde l katan  kualitatif  didasarkan  o l le l h  se l suai  je l nis  pe l ne l litian  yang  akan  dilakukan yaitu untuk me l nge l tahui bagaimana pe l re l ncanaan pajak yang te l rdapat pada suatu pe l rusahaan. O l bje l k pe l ne l litian  pada  pe l ne l litian  ini  adalah  PT.  Pe l rke l bunan  Nusantara  II  Bulu  Cina  yang  be l ralamat  Jl. E l mplasme l n B, Bulu Cina, Ke l c Hamparan Pe l rak, Kabupate l n De l li Se l rdang, Sumate l ra Utara 20374. Me l nurut Nasutio l n, dalam pe l ne l litian kualitiatif, tidak ada pilihan lain daripada me l njadikan manusia se l bagai  instrume l n  pe l ne l litian  utama  (Sugiyo l no l ,  2018).  Maka  disimpulkan  bahwa  pe l ne l liti me l rupakan instrume l n pe l ne l liatian utamanya, yang dimana pe l ne l liti yang me l ncari tahu pe l rmasalahan yang  ada  pada  te l mpat  pe l ne l litian,  lalu  me l ngangkat  judul  dari  pe l rmasalahan  te l rse l but,  ke l mudian me l nganalisis pe l rmasalahan de l ngan  me l lakukan pe l ngujian-pe l ngujian untuk me l ne l mukan so l lusi dari pe l rmasalahan te l rse l but. Se l dangkan instrume l nt pe l ndukung pada pe l ne l litian ini yaitu hasil wawancara dan  do l kume l n  pe l ndukung  me l nge l nai  pajak  pe l rusahaan  dan  lapo l ran  ke l uangan  tahun  2019  -  2022 pe l rusahaan.  Je l nis  data  yang  digunakan  dalam  pe l ne l litian  ini  me l rupakan  data  kuantitatif  dan kualitatif.  Data  kuantitatif  yang  dimaksud  be l rupa  data  do l kume l n  yang  te l rapat  nilai  atau  bilangan yang bisa be l rubah-ubah yaitu lapo l ran ke l uangan pe l rusahaan tahun 2019 - 2022, lapo l ran ke l uangan fiskal, dan data-data pajak yang dibayarkan pe l rusahaan. Se l dangkan, data kualitatif yaitu data yang be l rhubungan de l ngan ke l adaan dan gambaran kualitas imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajak yang di te l liti yang didapatkan me l lalui wawancara.
Sumbe l r data yang digunakan me l rupakan data prime l r dan data se l kunde l r. Data prime l r disini

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
me l rupakan be l ntuk data langsung de l ngan me l lakukan wawancara ke l pada pe l gawai pe l rusahaan. Data se l kunde l r  yang  digunakan  le l wat  do l kume l n  yaitu  be l rupa  lapo l ran  ke l uangan  laba  rugi  tahun  2019  - 2022,  lapo l ran  ke l uangan  laba  rugi  fiskal  dan  data-data  yang  dibutuhkan  pada  pe l ne l litian.  Pada pe l ne l litian  ini  pe l ngumpulan  data  dilakukan  me l lalui  wawancara  dan  do l kume l n  pe l ndukung  be l rupa lapo l ran ke l uangan laba rugi PT. Pe l rke l bunan Nusantara II Bulu Cina tahun 2019 - 2022, dan lapo l ran laba rugi fiskal se l rta be l be l rapa do l kume l n yang dibutuhkan dalam pe l ne l litian. Me l ngikuti alur mo l de l l yang  dike l mukakan  W.  Lawrance l Ne l uman  dalam  (Iskandar,  2022)  se l cara  te l o l ritik  ada  5  (lima) macam  triangulasi  dalam  pe l ne l litian  kualitatif,  yaitu  Triangulasi  Sumbe l r  Data  (Pe l ne l litian Lapangan),  Sumbe l r  Data  (Pe l ne l litian  Analisis  Te l ks  Me l dia),  Me l to l de l ,  Waktu,  dan  Pe l rise l t.  Dalam pe l ne l litian  ini,  me l nggunakan  triangulasi  sumbe l r  data  (Pe l ne l litian  Lapangan).  Dimana  data  yang dipe l ro l le l h untuk pe l ne l litian ini be l rasal dari be l rbagai sumbe l r yaitu wawancara dan do l kume l n. Te l knik analisis data pada pe l ne l litian ini yaitu te l knik analisis data kualitatif De l skriptif de l ngan me l nggunakan aplikasi Nvivo l 12 pro l .

## 4. Hasil dan Pembahasan
A. Pembahasan  Masalah Implementasi Perencanaan Pajak
Se l bagai upaya pe l ningkatan kine l rja pe l rusahaan, imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajak me l rupakan salah  satu  yang  me l njadi  fakto l r  yang  me l mpe l ngaruhinya.  Apabila  se l makin  baik  imple l me l ntasi pe l re l ncanaan  pajak  yang  dilakukan  o l le l h  pe l rusahaan  maka  se l makin  me l ningkat  pula  kine l rja pe l rus ahaa n yang be l rja lan. Pe l re l ncanaan  pajak  adalah suatu  alat  dan  suatu  tahap awal  dari  manaje l me l n  pe l rpajakan  yang  be l rfungsi untuk  me l nampung  aspirasi  yang  be l rke l mbang  dari  sifat  dasar  manusia  itu.  Dalam  praktik, pe l nde l katan  yang  dilakukan  dalam  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  ini  be l rsifat  multidisipline l r, se l hingga wajar bila se l o l rang pe l re l ncana pajak yang baik harus me l miliki wawasan dan pe l nge l tahuan de l ngan se l tiap ke l te l ntuan pe l rpajakan (Po l han, 2018). Pe l re l ncanaan pajak dilakukan de l ngan me l nyusun tahapan  pe l re l ncanaan  pajak  yang  akan  dibayar  o l le l h  pe l rusahaan  untuk  me l minimalkan  pajak  yang akan dibayar o l le l h pe l rusahaan dan me l maksimalkan laba yang didapat.
Salah satu pajak yang harus dibayar o l le l h pe l rusahaan yaitu pajak pe l nghasilan 25 badan atau PPh pasal 25 badan. PPh pasal 25 badan me l rupakan pajak pe l nghasilan dalam tahun be l rjalan yang dibayar  atas  pe l nghasilan  atau  ke l untungan  yang  dipe l ro l le l hnya.  Dalam  Pe l raturan  Pe l me l rintah  (PP) No l .  1  yang  me l nggantikan  Undang-Undang  tahun  2020,  tarif  PPh  badan  untuk  tahun  pajak  2020 dan 2021 me l njadi 22%, se l dangkan mulai tahun pajak 2022 tarif PPh badan me l njadi 20%. Adapun pe l rhitungan PPh badan pada pe l rusahaan PT. Pe l rkbunan Nusantara II Bulu Cina pada tahun 2019- 2022:
Tabel 1. Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)
Dari  tabe l l  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pe l rusahaan  sudah  se l me l stinya  me l njalankan pe l mbayaran  PPh  badannya  se l suai  undang-  udang  yang  be l rlaku  UU  No l .7  Tahun  2021  SK  No l . 115559A.  Akan  te l tapi  pe l rusahaan  PTPN  II  Bulu  Cina  se l be l narnya  be l lum  me l me l nuhi  se l mua pe l re l ncanaan  pajaknya  dalam  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  me l ski  sudah  me l me l nuhi  pe l raturan
Tahun Pendapatan Biaya Operasional Laba Sebelum Pajak PPh Terutang Laba Bersih 2019 60,045,594,904 44,138,449,402 15,907,145,502 3,976,786,376 11,930,359,127 2020 61,632,542,613   60,721,243,988 911,298,625 200,485,697   710,812,927 2021  117,475,367,874   83,588,365,644 33,887,002,230    7,455,140,491  26,431,861,739 2022  117,264,284,366   91,217,536,980 26,046,747,386   5,730,284,425 20,837,397,909

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
yang te l lah dite l tapkan o l le l h pe l me l rintah. Dalam data yang disajikan pe l rusahaan juga te l lah me l mbayar pajak  de l ngan  se l suai  undang-undang  yang  be l rlaku.  Akan  te l tapi  ada  hal  yang  be l lum  dio l ptimalkan o l le l h  pe l rusahaan  untuk  le l bih  me l lakukan  pe l nghe l matan  pajak  de l ngan  me l manfaatkan  imple l me l ntasi pe l re l ncanaan  pajak.  Tujuan  pe l re l ncanaan  pajak  adalah  untuk  me l maksimalkan  laba  se l te l lah  pajak. Kare l na  pajak  itu  me l mpe l ngaruhi  pe l ngambilan  ke l putusan  atas  suatu  tindakan  dalam  o l pe l rasi pe l rusahaan dan pe l manfaatan pe l luang atau ke l se l mpatan dalam ke l te l ntuan pe l raturan yang dibuat o l le l h pe l me l rintah
untuk me l mbe l rikan pe l rlakuan yang be l rbe l da (Amalia, e l t al, 2022).
Dari hasil wawancara dari narasumbe l r Bapak Risnawan ”PT. Pe l rke l bunan Nusantara Ke l bun Bulu  Cina  be l lum  me l me l nuhi  se l mua  pe l re l ncanaan  pajaknya”.  Hingga  saat  ini  pe l rusahaan  masih me l ngikuti  pe l raturan  undang-undang  yang  be l rlaku  pada  pe l me l rintah,  akan  te l tapi  pe l raturan  dari pe l rusahaan ada biaya yang tidak te l rmasuk ke l dalam pe l re l ncanaan pajak yang be l rlaku di pe l rusahaan, kare l na hal te l rse l but tidak ditanggung o l le l h pe l rusahaan, dan me l ngakibatkan pe l re l ncanaan pe l rpajakan me l njadi be l lum te l rpe l nuhi.
Dan  me l nurut  wawancara  yang  dilakukan  de l ngan  narasumbe l r  Bapak  Krismanto l hasil  yang hampir  sama  pe l rsis  juga  didapatkan.  Be l liau  me l ngatakan  “Pe l rusahaan  sudah  me l lakukan pe l re l ncanaan pajak se l suai undang-undang” Me l ski pe l re l ncanaan pajak sudah se l suai de l ngan undang- undang  tapi  be l lum  se l mpurna  se l luruhnya.  Pe l re l ncanaan  pajak  disusun  harus  be l rdasarkan  tahapan- tahapan yang be l rlaku. Maka dapat disimpulkan dari hasil pe l ne l litian ini pe l rusahaan PT. Pe l rke l bunan Nusantara II  Bulu Cina be l lum se l pe l nuhnya  me l lakukan imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajaknya  me l ski sudah me l lakukannya de l ngan be l nar se l suai undang-undang yang be l rlaku akan te l tapi masih ada biaya yang be l lum be l nar-be l nar dimasukkan ke l dalam pe l re l ncanaan pajak pe l rusahaan.
B. Pembahasan Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Perencanaan Pajak
Imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  se l bagai  upaya  pe l ningkatan  kine l rja  pe l rusahaan  harus be l rjalan  de l ngan  o l ptimal  agar  me l maksimalkan  laba  yang  didapat  o l le l h  pe l rusahaan.  Pe l maksimalan te l se l but dapat dilakukan de l ngan me l maksimalkan biaya-biaya fiskal yang dapat dijadikan pe l ngurang dalam pe l re l ncanaan pajak. Co l nto l h biaya fiskal te l rse l but se l pe l rti biaya makan dan biaya transpo l rtasi yang be l lum dimasukkan dalam lapo l ran laba rugi pada saat pe l njurnalan. Pe l maksimalan biaya fiskal te l rse l but te l rmuat dalam tabe l l di bawah ini:
Dari tabe l l 2 dapat dilihat apabila se l te l lah dilakukannya fiskal dari imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajak dilakukan se l cara  o l ptimal de l ngan  me l masukkan biaya-biaya  yang dapat dijadikan pe l ngurang atau  ko l re l ksi  po l sitif  pada  lapo l ran  fiskal,  PPh  te l rutang  yang  dibayarkan  o l le l h  PT.  Pe l rke l bunan Nusantara  II  Bulu  Cina  dapat  me l njadi  le l bih  dihe l mat.  Adanya  ke l ndala  yang  dihadapi  o l le l h  PT. Pe l rke l bunan  Nusantara  II  Bulu  Cina  dalam  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  yaitu  pe l rusahaan be l lum se l pe l nuhnya me l ngo l ptimalakan se l gala biaya yang dapat dimanfaatkan dan ada be l be l rapa biaya yang tidak te l rmasuk tanggungan pe l rusahaan. Kurangnya pe l ngo l ptimalan ini me l njadi ke l ndala yang me l nye l babkan  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  pada  pe l rusahaan  me l njadi  kurang  maksimal. Padahal  biaya-biaya  te l rse l but  dapat  me l nghe l mat  PPh  te l rutang  yang  dibayarkan  o l le l h  pe l rusahaan hingga  me l ncapai  Rp.5.725.215.625  di  tahun  2022  daripada  angka  aslinya  yang  be l rno l minal RP.5.730.284.425  ditahun  yang  sama.  Ini  artinya  pe l rusahaan  mampu  me l nghe l mat  PPh  yang  akan
Tabel 1 Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan (Dalam Rupiah)
Tahun Pendapatan Biaya Operasional Laba Sebelum Pajak PPh Terutang Laba Bersih 2019 60,045,594,904 44,168,449,402 15,877,145,502   3,969,286,376 11,907,859,127 2020 61,632,542,613   60,747,943,988 884,598,625 194,611,698 689,986,928 2021 117,475,367,874 83,619,325,644 33,856,042,230    7,448,329,291 26,407,712,939 2022 117,264,284,366 91,240,576,980 26,023,707,386 5,725,215,625 20,298,491,761

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
dibayarkan hingga Rp.5.068.800,-.
Bapak  Risnawan  me l ngatakan  “Ke l ndala  yang  dihadapi  dalam  pe l re l ncanaan  pajak  kare l na adanya  be l be l rapa  biaya  yang  tidak  te l rmasuk  tanggungan  pe l rusahaan”.  Bapak  Krismanto l juga me l nyatakan “Ke l ndalanya dise l babkan  o l le l h  be l lum  se l pe l nuhnya  me l ngo l ptimalkan  se l gala  biaya  yang dapat dimanfaatkan” pe l rnyataan ini me l ngandung  maksud yang sama de l ngan  yang dikatakan  o l le l h narasumbe l r Bapak Risnawan. Biaya-biaya te l rse l but me l rupakan tidak adanya biaya makan dan biaya transpo l rtasi  yang  dapat  dijadikan  pe l ngurang  pada  lapo l ran  fiskal  pe l rusahaan  untuk  me l nghe l mat pe l mbayaran PPh badan te l rutang.
Pe l ne l litian  ini  se l jalan  de l ngan  pe l ne l litian  yang  dilakukan  o l le l h  Indariyadi  (2015)  yang me l nyimpulkan  bahwa  yang  me l njadi  ke l ndala  dalam  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  yaitu kurangnya pe l ngo l ptimalan biaya-biaya yang dapat dijadikan pe l ngurang se l pe l rti halnya biaya makan dan  biaya  transpo l rtasi.  Se l harusnya  pe l rusahaan  dapat  me l nambahkan  biaya  te l se l but  untuk  le l bih me l ngo l ptimalkan imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajaknya.
Dan juga ada pe l ne l litian yang tidak se l jalan de l ngan hasil pe l ne l litian ini, yang dilakukan o l le l h Rahmat  dan  Zaini  (2020)  yang  me l nyimpulkan  bahwa  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  yang dilakukan  sudah  me l masukkan  biaya  makan  dan  minum  dan  dapat  le l bih  diutamakan  de l ngan pe l ne l rapan ke l bijakan zakat atau sumbungan se l bagai pe l ngurang pe l nghasilan ke l na pajak.
Pe l re l ncanaan  pajak  adalah  salah  satu  fungsi  dari  manaje l me l n  pajak  yang  digunakan  untuk me l nge l stimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk me l nghindari pajak,  dan  pe l re l ncanaan  pajak  se l ndiri  me l mpunyai  manfaat  yaitu,  pe l nghe l matan  kas  ke l luar. Pe l re l ncanaan  pajak  dapat  me l nghe l mat  pajak  yang  me l rupakan  biaya  bagi  pe l rusahaan,  me l ngatur aliran kas. Pe l ngimple l me l ntasian pe l re l ncanaan pajak yaitu de l ngan me l maksimalkan biaya fiskal dan me l minimalkan biaya yang tidak dipe l rke l nankan se l bagai pe l ngurang, pe l milihan me l to l de l pe l nyusunan aktiva te l tap dan amo l rtisasi atas aktiva tidak be l rwujud, me l milih me l to l de l pe l nilaian pe l rse l diaan, dan pe l milihan pe l mbe l rian ke l se l jahte l raan ke l pada karyawan dalam be l ntuk uang (Po l han, 2018).
Dapat kita simpulkan bahwa pe l nambahan biaya makan dan biaya transpo l rtasi dapat me l njadi biaya  fiskal  ko l re l ksi  po l sitif  dalam  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak  se l hingga  dapat  me l ngurangi pe l mbayaran PPh te l rutang pe l rusahaan hingga me l njadi le l bih he l mat dari se l be l lum dimasukkan biaya te l rse l but ke l dalam ko l re l ksi po l sitif pada lapo l ran fiskal PT. Pe l rke l bunan Nusantara II Bulu Cina.
C. Pembahasan Upaya Implementasi Perencanaan Pajak
Me l ngide l ntifikasi  upaya  yang  dilakukan  PT.  Pe l rke l bunan  Nusantara  II  Bulu  Cina  dalam me l minimalisasikan masalah yang dihadapi pada imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajak pada pe l rusahaan PT. Pe l rke l bunan Nusantara II Bulu Cina. Upaya yang dilakukan o l le l h PT. Pe l rke l bunan Nusantara II Bulu Cina dalam masalah imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajak yaitu: 1.) Pe l me l nuhan ke l wajiban yang harus dibayar Pe l rusahaan  wajib  me l me l nuhi  se l gala  ke l wajiban  yang  te l rutang  de l ngan  me l mbuat  daftar no l rmatif  untuk  pe l ngimple l me l ntasian  pe l re l ncanaan  pajak  se l pe l rti  pe l me l nuhan  pre l mi  asuransi, tunangan  se l wa  rumah,  atau  se l bagainya.  Bapak  Risnawan  me l ngatakan  dalam  wawancara  yang dilakukan  “Upaya  yang  dilakukan  yaitu  pe l me l nuhan  ke l wajiban  yang  harus  dibayar  se l pe l rti  gaji po l ko l k,  uang  le l mbur  dan  se l bagainya  dalam  pe l nyusunan  daftar  no l rmatif  te l rle l bih  dahulu  untuk me l nyusun pe l re l ncanaan pajak”.
Adapun hasil pe l ne l litian ini se l jalan de l ngan yang dilakukan o l le l h Ahmad, e l t al (2019) dimana upaya yang dilakukan dalam pe l ne l rapan pe l re l ncanaan pajak dapat dilakukan de l ngan me l mbuat daftar no l rmatif yang me l njadi tahapan awal untuk me l mbayar pe l me l nuhan PPh te l rutangnya.
Me l lakukan  pe l mbuatan  daftar  no l rmatif  yang  dilakukan  dan  me l lampirkan  saat  pe l lapo l ran, dapat me l nambahkan nilai lapo l ran fiskal pada pe l rusahaan (Ahmad e l t al., 2019).
Dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  yang  dapat  dilakukan  o l le l h  pe l rusahaan  PT.  Pe l rke l bunan

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
Nusantara  II  Bulu  Cina  me l me l nuhi  se l gala  ke l wajiban  yang  te l rutang  de l ngan  me l mbuat  daftar no l rmatif  te l rle l bih  dahulu  se l bagai  tahap  awal  untuk  me l lakukan  imple l me l ntasi  pe l e l ncanaan  pajak se l hingga  dapat  me l masukkan  biaya  apa  saja  yang  dapat  dijadikan  ko l re l ksi  po l sitif  di lapo l ran fiskal pada saat pe l lapo l ran. 2.) Pe l mbayaran PPh Pasal 21,23,25, dan Pajak se l wa tanah Untuk  me l me l nuhi  pe l re l ncanaan  pajaknya  pe l rusahaan  me l lakukan  pe l nyusunan  daftar pe l mbayaran be l ban-be l ban pajak yang dibayar. Pajak yang dibayar pe l rusahaan te l lah dite l tapkan o l le l h aturan pe l rusahaan yang ada se l suai de l ngan aturan pe l me l rintah yang be l rlaku, te l tapi pe l rusahaan masih bisa  me l lakukan  pe l nghe l matan  pajak  de l ngan  me l lakukan  pe l ngo l ptimalan  biaya-biaya  yang  dapat dijadikan  pe l ngurang  te l rutama  dalam  pe l mbayaran  PPh  pasal  25  badan.  Bapak  Krismanto l me l ngatakan  “Upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  pe l me l nuhan  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak de l ngan  me l lakukan  pe l mbayaran  PPh  21,  23,  25,  dan  pajak  se l wa  tanah  yang  dibayar  de l ngan se l o l ptimal mungkin”.
Adapun pe l ne l litian untuk upaya ini se l jalan de l ngan pe l ne l litian yang dilakukan o l le l h Wicaksana &  Rachman  (2018)    me l nyatakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  o l le l h  PT.  Pratama  Graha  Se l me l sta dapat be l rupa pe l ngo l ptimalan dalam pe l mbayaran PPh 25 kre l dit pajak.
Dapat disimpulkan dari upaya yang dilakukan dalam imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajak yaitu de l ngan me l lakukan pe l mbayaran PPh te l rutang de l ngan se l o l ptimal mungkin.

## 5. Kelsimpulan
Se l te l lah me l lakukan analisis dan pe l ne l litian ini, maka pe l ne l liti dapat me l mbuat ke l simpulan se l bagai be l rikut:
1. PT.  Pe l rke l bunan  Nusantara  II  Bulu  Cina  be l lum  se l pe l nuhnya  me l lakukan  imple l me l ntasi pe l re l ncanaan pajaknya me l ski sudah me l lakukannya de l ngan be l nar se l suai undang-undang. 2. Pada  PT.  Pe l rke l bunan  Nusantara  II  Bulu  Cina  bahwa  pe l nambahan  biaya  makan  dan  biaya transpo l rtasi  dapat  me l njadi  biaya  fiskal  ko l re l ksi  po l sitif  dalam  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan pajak se l hingga dapat me l ngurangi pe l mbayaran PPh te l rutang pe l rusahaan.
3. Upaya  yang  dilakukan  PT.  Pe l rke l bunan  Nusantara  II  Bullu  Cina  dalam  imple l me l ntasi pe l re l ncanaan  pajak  yaitu  de l ngan  me l lakukan  pe l mbayaran  PPh  te l rutang  de l ngan  se l o l ptimal mungkin.
SARAN
Be l rdasarkan  pe l ne l litian  yang  dilakukan  me l nge l nai  analisis  imple l me l ntasi  pe l re l ncanaan  pajak se l bagai  pe l ningkatan  kine l rja  pe l rusahaan,  pe l ne l liti  be l rusaha  me l mbe l rikan  saran  ke l pada  PT. Pe l rke l bunan Nusantara II Bulu Cina se l bagai be l rikut:
4. Pe l rusahaan  harus  le l bih  me l ningkatkan  lagi  siste l m  pe l re l ncanaan  pajaknya  agar  le l bih  bisa me l lakukan pe l nghe l matan PPh te l rutang yang dibayar se l hingga kine l rja pe l rusahaan dapat le l bih me l ningkat.
5. Diharapkan  agar  pe l rusahaan  me l masukan  biaya  makan  dan  transpo l rtasi  untuk  karyawan se l hingga dapat dijadikan biaya pe l ngurang pada pe l lapo l ran fiskal ditahun be l rikutnya se l hingga pe l re l ncanaan pajak yang ada dipe l rusahaan akan be l rjalan le l bih baik lagi.
6. Pe l rusahaan  harus  le l bih  te l rbuka  lagi  dalam  me l mbe l rikan  data-data  yang  dipe l rlukan  te l rkait pe l ne l litian yang dilakukan o l le l h pe l ne l liti dimasa yang akan datang
UCAPAN TE l RIMA KASIH Pe l nulis  me l ngucapkan  te l rima  kasih  ke l pada  Unive l rsitas  Po l te l nsi  Utama  yang  te l lah me l mbe l rikan ke l se l mpatan pada pe l nulis agar me l nye l le l saikan karya ilmiah ini. Pe l nulis be l rharap karya

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

## Referensi
[1]  Anto l n  Wardaya,  E l nggal  Sriwardiningsih,  Fe l rdinand  Sade l li,  He l ru  S.  Hadiyanto l ,  Irwan  Djaja, Jimmy Lizardo l , Khristian E l di Nugro l ho l So l e l bandri, Le l o l nardus, Mo l hammad Ichsan, Wibo l wo l Ko l sasih, Y. K. (2020). Strate l gi Manage l me l nt o l f Digital E l ra . Surabaya: Artha Karya Pustaka. [2] Chairil Anwar Po l han. (2018). O l ptimizing Co l rpo l rate l Tax Manage l me l nt . Jakarta: Bumi Aksara. [3]  Dinarus,  M.  R.  A.  (2017). Analisis  Pe l ne l rapan  Pe l re l ncanaan  Pajak  (Tax  Planning)  Atas Ke l rse l jahte l raaan  Karyaawan  Dalam  Me l ngo l ptimalisasi  Ke l wajiban  Pajak  (Studi  Pada  PT. Mo l o l r Sukse l s Inte l rnasio l nal) . 1 , 1–23. [4] Dudi Iskandar. (2022). Me l to l de l Pe l ne l litian Kualitatif . Pati: Maghza Pustaka.
[5]  Hae l ruddin,  Ibrahim,  Ahmad  Dahlan,  H.  J.  (2022). TAX  ACCO l UNTING  AKUNTANSI PE l RPAJAKAN  Be l rbasis  SAK  dan  UU  se l rta  Pe l raturan  Pe l rpajakan  te l rbaru .  So l lo l k:  Mitra Ce l nde l kia Me l dia.
[6]  Hafsah,  H.,  &  Ramadhani,  F.  (2020).  Analisis  Pe l ne l rapan  Pe l re l ncanaan  Pajak  Atas  Biaya Ke l se l jahte l raan Karyawan. Liabilitie l s (Jurnal Pe l ndidikan Akuntansi) , 3 (3), 146–157.
[7]  Hamidah,  Junaidi,  No l vie l n  Rialdy,  E l dy  Suharto l no l ,  Amusiana,  Wildo l ms  Sahusilawane l ,  Rika Lidyah,  E l liya  Isfaatun,  Tho l rman  Lumbanraja,  R.  N.  I.  S.  (2023). Pe l rpajakan .  Batam: Ce l nde l kia Mulia Mandiri. [8] Ihyaul Ulum. (2017). Inte l lle l ctual Capital: Mo l de l l Pe l ngukuran, Frame l wo l rk Pe l ngungkapan, dan Kine l rja O l rganisasi . Malang : Unive l rsitas Muhammadiyah Malang.
[9]  Ika  Sae l fi,  F.  R.,  Ke l suma,  A.  I.,  Ke l suma,  A.  I.,  Lahaya,  I.  A.,  &  Lahaya,  I.  A.  (2018). Imple l me l ntasi tax planning dalam upaya pe l ningkatan kine l rja pe l rusahaan. Kine l rja , 14 (2), 70. [10]  Juli  Ratnawati  &  Re l tno l Indah  He l rnawati.  (2016). Dasar  Dasar  Pe l rpajakan .  Yo l gjakarta: De l e l publish.
[11]  Mia  Amalia,  Baiq  Anggun  Hile l ndri  Le l stari,  Galih  Wicakso l no l ,  Indrayani,  Mo l h.  Rusman Ramli, Ame l lia Rizky Alamanda, Irmawati Alimuddin, Winda Ayu Virginia, Rida Ristiyana, K. I. (2022). Pe l ngantar Pe l rpajakan . Padang: Glo l bal E l kse l kutif Te l kno l lo l gi. [12]  Mujiyati  &  M.  Abdul  Aris.  (2021). Se l luk  Be l luk  Pe l rpajakan  Indo l ne l sia:  Me l nuju  UU  Cipta Ke l rja . Suko l harjo l : Muhammadiyah Unive l sity Pre l ss.
[13]  Rusydi  Fauzan,  We l nny  De l sty  Fe l brian,  Fidyah  Arini  Kusuma  Wardhani,  Frans  Sudirjo l , Luckhy  Natalia  Anastasye l Lo l tte l ,  Ye l ni  Kuntari,  Nafisah  Nurulrahmatiah,  Citra  Indriyati, Tusta  Citta  Ihtisan  Tri  Prasidya,  Aliah  Pratiwi,  Rasty  Yulia,  A.  T.  (2023). Manaje l me l n Pe l rpajakan . [14]  Salim,  A.,  &  Hae l ruddin.  (2019). Dasar-Dasar  Pe l rpajakan  (Be l rdasarkan  UU  &  Pe l raturan Pe l rpajakan Indo l ne l sia) . Palu: Mitra E l dukasi.
[15]  Siho l mbing,  S.,  &  Ale l striana,  S.  (2020).  Pe l rpajakan  te l o l ri  dan  aplikasi.  Bandung:  Widina Bhakti Pe l sada.
[16] Sugiyo l no l . (2018). Me l to l de l Pe l ne l litian Manaje l me l n (Se l tiyawami (e l d.)). Bandung: Alfabe l ta.
[17] Uto l mo l , M. N. (2019). Ramah Lingkungan Dan Nilai Pe l rusahaan . Surabaya: Jakad Publishing. [18]  Zae l nal  Abidin  &  R.  Mahe l lan  Prabantarikso l .  (2021). Ko l nse l p  Dan  Pe l ne l rapan  GCG  Pada Le l mbaga Ke l uangan Dan BUMN . Yo l gjakarta: De l e l publish.
[19] Zai, G. M., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Periode 2018-2020. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi , 1 (1), 28-51.

## Jurnal Widya
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl editor.jurnalwidya@gmail.com
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .