## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA

## Diky Dikrurahman
Universitas Gunung Jati Cirebon, Indonesia Email: dikrurahmandiky@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 02 Juli 2021 Diterima dalam bentuk revisi 16 Juli 2021 Diajukan 20 Juli 2021
Kata Kunci: kesadaran hukum; pemilihan kepala desa.

## Abstrak
Pemilihan  kepala  desa  atau  sering  disingkat  Pilkades  adalah pemilihan  kepala  desa  secara  langsung  oleh  warga  desa setempat.  Berbeda  dengan  Lurah  yang  merupakan  Pegawai Negeri Sipil, jabatan kepala desa yang bisa diduduki oleh warga biasa.  Kepala  desa  diangkat  oleh  Bupati/Walikota  yang tujuannya bukan untuk  menjalankan pemerintahan yang  ada di suatu  desa.  Tujuan  yang  diharapakan  dalam  penelitian    ini antara lain 1) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum  masyarakat  desa  terhadap  pemilihan  Kepala  Desa  di Desa  Kalimaro  kecamatan  Gebang  Kabupaten  Cirebon,  2) Untuk  dapat  mengetahui  bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode Empiris Deskripsi  analisis  yakni  dengan  mengkaji  data  primer  yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan kemudian data yang didapatkan  tersebut  dikaji  secara  keilmuan  dari  data  sekunder atau  kepustakaan,  sehingga  memperoleh  hasil  penelitian  yang menggambarkan  permasalahan  yang  terjadi  (empiris).  Pada hasil  penelitian  ternyata  kesadaran  hukum  masyarakat  desa Kalimaro  tidak  begitu  responsif,  terlihat  dari  partisipasi  dalam pemilihan  kepala  desa.  Masyarakat  merasa  bahwa  desa  atau pemerintah desa tidak dapat memberikan jaminan kepada warga desa  bagi  yang  tidak  dapat  meninggalkan  pekerjaannya  karena pendapatannya berkurang, untuk itu perangkat kepada desa atau pemerintah  desa  memberikan  dana  sebagai  bentuk  perintah ganti rugi atas kompensasi yang berkelanjutan agar masyarakat yang  pendapatannya  berkurang  antusias  mengikuti  pemilihan kepala desa.

## Abstrack
The  election  of  the  village  head  or  often  abbreviated  as Pilkades  is  the  direct  election  of  the  village  head  by  the  local villagers. Unlike the Lurah who is a Civil Servant, the position of  village  head  can  be  occupied  by  ordinary  citizens.  The village  head  is  appointed  by  the  Regent/Mayor  whose  purpose

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 7 Juli 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Keywords: legal awareness; village head election.
is  not  to  run  the  government  in  a  village.  The  expected objectives in this study include 1) To be able to find out how the legal  awareness  of  the  village  community  towards  the  election of  the  Village  Head  in  Kalimaro  Village,  Gebang  District, Cirebon Regency, 2) To be able to find out how the efforts made by the village government in increasing public legal awareness of the election of the head of the village. village. The approach method  in  this  study  uses  the  Empirical  method  of  analysis description,  namely  by  examining  the  primary  data  obtained from the results of research in the field then the data obtained is studied scientifically from secondary data or literature, so as to obtain research results that describe the problems that occur (empirical).  In  the  results  of  the  study,  it  turned  out  that  the legal  awareness  of  the  Kalimaro  village  community  was  not very responsive, as seen from their participation in  the village head  election.  The  community  feels  that  the  village  or  village government  cannot  provide  guarantees  to  villagers  for  those who  cannot  leave  their  jobs  because  their  income  is  reduced, for  that  the  village  apparatus  or  village  government  provides funds  as  a  form  of  compensation  order  for  sustainable compensation  so  that  people  whose  incomes  are  reduced  are enthusiastic about participating. village head election.
Coresponden author: Diky Dikrurahman Email: dikrurahmandiky@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## Pendahuluan
Berbicara  mengenai  sebuah  Negara,  maka  tidak  terlepas  dari  sebuah  pemerintahan didalamnya,  seperti  halnya  Desa  sebuah  bentuk  pemerintahan  yang  ada  pada  pemerintahan daerah, dimana di jelaskan bahwa  Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah  jelas  terlihat  bahwa  Desa  bagian  dari  bentuk  pemerintahan  ( Yuningsih &  Subekti, 2016).
Bentuk  pemerintahan  desa  di  bentuk  tidak  jauh  seperti  halnya  pemerintahan  pusat. Pemilihan  kepala  desa,  atau  seringkali  disingkat Pilkades,  adalah  suatu  pemilihan  Kepala desa  secara  langsung  oleh  warga  desa  setempat.  Berbeda  dengan  Lurah  yang  merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Kepala  Desa  dilantik  oleh  Bupati  /  Walikota  yang  tujuannya  tidak  lain  untuk  menjalankan roda pemerintahan yang ada pada sebuah desa ( Purnomo n.d). Menurut ( Muin , 2014) Dalam
rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi  dan  Tugas  Pembantuan (Medebewind),  diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran masyarakat,  serta peningkatan daya saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemilihan kepala Desa merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan  desa  dengan  memberikan  hak  suara  sepenuhnya  ( Firmadi ,  Alhusni,  & Armansyah, 2021). Hak suara yang diperoleh oleh masyarakat yang melekat pada diri setiap warga  negara  Indonesia,  dengan  di  tentukan  secara  aturan  bagi  warga  negara  yang  telah memenuhi pemenuhan haknya ( Yunengsih , 2017). Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana  rakyatlah  yang  berdaulat,  maka  semua  aspek  penyelenggaraan  pemilihan  umum  itu sendiri  pun  harus  juga  dikembalikan  kepada  rakyat  untuk  menentukannya.  Adalah pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi  apabila  pemerintah  tidak  menjamin  terselenggaranya pemilihan  kepala  desa,  memperlambat  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  tanpa persetujuan  para  wakil  rakyat,  ataupun  tidak  melakukan  apa-apa  sehingga  pemilihan  kepala desa tidak terselenggara sebagaimana mestinya ( Asshiddiqie , Revisi, & RI, 2006).
Pemilu  sebagai  sarana  perwujudan  kedaulatan  rakyat  sekaligus  merupakan  arena kompetisi  yang  paling  adil  bagi  partai  politik  sejauh  mana  telah  melaksanakan  fungsi  dan perannya  serta  pertanggungjawaban  atas  kinerjanya  selama  ini  kepada  rakyat  yang  telah memilihnya  ( Thohir ,  2017).  Sebagaimana  dalam  penelitian  ( Triono ,  2017)  bahwa  rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap  paling  dipercaya  dan  mampu  melaksakanan  aspirasinya.  Partai  politik  sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga  eksistensi  nya  setiap  5  (lima)  tahun  diuji  melalui  pemilu.  Undang-undang  Dasar 1945 mensyaratkan Indonesia sebagai Negara yang mempunyai sistem kekuasaan yang terdiri dari  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  bahkan  menurut  Prof.  Prayudi  Atmosudirdjo, kekuasaan yang ada di Indonesia didistribusikan ke dalam enam kekuasaan, yaitu : kekuasaan konsitutif, legislatif, yudikatif, eksekutif, konsultatif dan inspekti ( Firdaus , 2016). Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  keempat  menyatakan  bahwa  “kemerdekaan  kebangsaan Indonesia  disusun  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat.  Perubahan  Undang-Undang  Dasar 1945  pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang  Dasar.  Kewenangan desa adalah:  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal  usul  desa  menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.
Mencermati  latar  belakang  diatas  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut mengenai Pemilihan kepala Desa yang dapat melalaikan kesadaran masyarakat dalam keikut sertaan pemilihan kepala desa kedalam skripsi dengan judul: “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa  Terhadappemilihan  Kepala  Desa  (Studi  Di  Desakalimaro  Kecamatan  Gebang Kabupaten Cirebon)”.  Adapun tujuan yang diharapakan dalam penelitian  ini antara lain 1) Untuk  dapat  mengetahui  bagaimanakah  kesadaran  hukum  masyarakat  desa  terhadap
pemilihan Kepala Desa  di  Desa Kalimaro kecamatan Gebang Kabupaten  Cirebon, 2) Untuk dapat  mengetahui  bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan kepala desa.

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Metode  Empiris  Deskripsi analisis yakni dengan mengkaji data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan kemudian  data  yang  didapatkan  tersebut  dikaji  secara  keilmuan  dari  data  sekunder  atau kepustakaan,  sehingga  memperoleh  hasil  penelitian  yang  menggambarkan  permasalahan yang terjadi (empiris). Objek penelitian yang ditekankan dalam penelitian ini menitikberatkan pada  aspek  permasalah  kesadaran  masyarakat  desa  guna  menganalisa  suatu  desa  tersebut dalam  menjalankan  sistem  demokrasi  di  dalam  suatu  desa  khususnya  dalam  hal  pemilihan kepala desa.
Sedang sumber data diperoleh dari sumber data primer dari studi langsung kelapangan terkait  dengan  permaslahan  yang  akan  diteliti  mengenai  faktor  yang  dapat  menyebabkan kurangnya  kesadaran  dalam  berdemokrasi  dengan  bertumpu  pada  teori  –  teori  disiplin pemilihan kepala desa. Dan data sekunder yang di ambil  dari data kepustakaan atau Library Research yang artinya penelitian dilakukan oleh penulis terhadap masalah yang berhubungan dengan ruang lingkup dari kerangka proposal ini, kemudian membandingkan dengan teori  – teori yang penulis dapatkan dalam materi kuliah Hukum administrasi Negara. Data Sekunder ini juga meliputi peraturan Perundang-undangan dan serta peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pemilihan Kepala Desa.
Pengumpulan  data  menggunakan  1)  Studi  pustaka  yaitu  mempelajari  data  sekunder yang  berupa  bahan-bahan  pustaka  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  dan  atau permasalahan yang diteliti. Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi  yang  tersedia.  Yang  kemudian  dijadikan  fondasi  dan  alat  utama  dalam  penelitian tersebut, 2) Observasi langsung ke lapangan cara penelitian untuk mendapatkan data kepada pihak  –  pihak  yang  terkait  dengan  yang  sedang  diteliti  mengenai  faktor  yang  dapat menyebabkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  Desa  terhadap  pemilihan  kepala  desa  dan bagaimana  upaya  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut,  dan  3)  Wawancar  secara langsung  kepada  Pihak  –  Pihak  yang  terkait  untuk  mendapatkan  data,  seperti  kepada perangkat Desa yang berkaitan dengan pemilihan kepala Desa yang akan diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Desa  Terhadap  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
Permasalahan  yang  muncul  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Kalimaro dikarenakan  sebagian  masyarakat  Desa  Kalimaro  yang  bekerja  sebagai  petani  tidak  bisa meninggalkan  pekerjaannya  karena  akan  kehilangan  waktu  yang  di  pakai  untuk  bertani. Karena mereka beranggapan bahwa meninggalkan pekerjaanya akan mengakibatkan kerugian. Waktu  yang  dimiliki  mereka  sangat  dipergunakan  sebaik  mungkin  untuk  bertani.  Yang mereka  harapkan  ketika  meninggalkan  pekerjaannya  seharusnya  mendapat  biaya  pengganti ketika ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yakni pemilihan kepala desa.
Selain hal  tersebut,  permasahalan lainnya yakni  sebagian masyarakat  Desa Kalimaro bekerja  menjadi  tenaga  kerja  diluar  negeri.  Hal  tersebut  menjadi  pengaruh  kurangnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Jarak yang menjadi hambatan keikutsertaan mereka dalam  pemilihan  kepala  desa  menjadi  kesulitan  yang  dihadapi  para  Tenaga  kerja  Indonesia ataupun  tenaga  kerja  wanita  diluar  negeri.  Uang  yang  dimiliki  para  tenaga  kerja  lebih dipergunakan  untuk  menabung  dan  keperluan  pribadi  dari  pada  dipergunakan  untuk  biaya pulang  kembali  ke  desa  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Kemudian permasalahan lain muncul adalah Sebagian masyarakat desa kalimaro belum begitu mengerti pentingnya pemilihan kepala desa. Mereka belum mengerti bahwa partispasi dalam pemilihan kepala  desa  menghubungkan  antara  masyarakat  biasa  dengan  pemerintah,  dan  mengetahui siapa saja yang terlibat ( inclusion ). Terakhir adalah persoalan sikap acuh masyarakat terhadap pemilihan yang beranggapan bahwa kegiatan berpolitik sebagai suatu yang  sia-sia, sehingga tidak  ada  keikutsertaanya  dalam  pemilihan  kepala  desa  dikarenakan  kurangnya  memahami kesadaran hukum pentingnya pemilihan kepala desa.
Dari  pengamatan  penulis  terkait  hal  tersebut  di  atas  maka  jelas  bahwa  dari  jumlah penduduk desa kalimaro terdapat sejumlah ±700 suara yang tidak menggunakan hak pilihnya dari  jumlah  hak  pilih  2323.  Penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  masih  perlu  adanya  upaya peningkatan dalam  kesadaran hukum  masyarakat  desa kalimaro untuk  mau memaksimalkan partisipasinya  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Kesadaran  hukum  yang  dinilai  begitu  penting berkaitan  dengan  demokrasi  yang  di  anut  oleh  negara  kita.  Didalam  demokrasi  muncul peranan  masyarakat  yang  begitu  vital  dalam  tatanan  hukum,  karena  tatanan  hukum  tidak terlepas  juga  dari  yang  namanya  bentuk  kesadaran  hukum  suatu  masyarakat,  karena demokrasi  ini  terciptanya  atas  dasar  aturan  hukum  yang  terbentuk  dari  kesadaran  hukum masyarakat  ( Sunarno ,  2011).  Keberhasilan  dalam  membangun  suatu  masyarakat  yang demokratis  terutama  pada  masyarakat  Desa  Kalimaro  bergantung  pada  komitmen masyarakatnya  terhadap  cita-cita  demokratis,  sosial  dan  kultural,  pada  toleransi  terhadap perbedaan yang dipadukan dengan sikap menerima terhadap pendapat mayoritas masyarakat, dan keberadaan lembaga demokrasi dengan pemimpin yang bijaksana ataupun pada aktifnya masyarakat desa dalam semua aspek politis yang ada, salah satunya adalah pemilihan kepala desa.
Keterlibatan  masyarakat  desa  didalam  pemilihan  kepala  desa  merupakan  salah  satu dasar  penting  bagi  suksesnya  pemilihan  kepala  desa  ( Raras ,  2017).  Selain  peran  aktif masyarakat dalam pemilihan kepala desa demi mendapatkan sosok pemimpin yang bertujuan untuk  melindungi  masyarakat  demi  mewujudkan  kesejahteraan  yang  di  cita-citakan,  hal  ini juga  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  masyarakat  desa  Kalimaro. Menyadari  hal  itu  maka  keterlibatan  masyarakat  desa  terhadap  pemilihan  kepala  desa seharusnya  lebih  ditingkatkan.  Memang  tidak  ada  keharusan  bagi  seseorang  dalam menggunakan  hak  pilihnya,  tetapi  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat  menjadi sebuah permasalahan tersendiri.  Sebab hal  ini memegang peranan penting dalam  demokrasi yang di cita-citakan agar tercipta masyarakat yang sejahtera.
Dalam  penelitian  ( Salim ,  2011)  menjelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  sistem pemilihan kepala desa, di perlukan keikutsertaan masyarakat desa, baik dalam hal pembinaan maupun dalam pengawasan terhadap jalannya proses pemilihan kepala desa agar terciptanya
transparansi  dalam  proses  pemilihan.  karena  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala desa merupakan wujud dari demokrasi yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan  aktif  dalam  politik  serta  menggunakan  hak  pilih  dan  memilih  sesuai  keinginan masing-masing tanpa adanya paksaan.
Pasang surutnya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat desa Kalimaro memang sudah pasti terjadi, karena proses kesadaran hukum merupakan proses panjang bertahap dan masyarakat  pun  memerlukan  waktu  untuk  terus  beradaptasi  demi  menuju  perubahan  yang lebih  baik.  Seperti  yang  penulis  amati  bahwa  dalam  masyarakat  Desa  Kalimaro  untuk  ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa bukan karena patuhnya masyarakat pada hukum melainkan bentuk ajakan dan perintah. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami apa hak  dan  kewajiban  mereka.  Kesadaran  hukum  masyarakat  desa  Kalimaro  ini  perlu ditumbuhkan  dan  ditanamkan  dalam  diri  masing-masing  masyarakat.  Mereka  yang  tidak menggunakan  hak  pilihnya  belum  mengerti  dan  paham  bahwa  hak  yang  mereka  miliki mengakibatkan  perubahan  yang  besar  di  dalam  desa  Kalimaro.  Misalnya  di  desa  Kalimaro mayoritas  masyarakat  bekerja  sebagai  petani,  namun  ternyata  kebijakan-kebijakan  yang dibentuk kepala desa membebani masyarakat khususnya para petani. Tentu hal tersebut tidak akan terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, yang di implementasikan melalui  keikutsertaan  di  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Jelaslah  bahwa  bentuk  kesadaran hukum yang ada pada masyarakat desa Kalimaro masih belum maksimal, terlihat dari jumlah penggunaan  hak  pilih  yang  digunakan  oleh  masyarakat  desa  Kalimaro.  Perlu  adanya  upaya peningkatan  dalam  bentuk  kesadaran  hukum  masyarakat  desa  kalimaro  untuk  mau memaksimalkan peran sertanya dalam pemilihan kepala desa.

## Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Desa
Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat desa  Kalimaro  dalam  pemilihan  kepala  desa,  selain  dibentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa,  diadakan  pula  panitia  pembantu  pelaksana  agar terselenggaranya  proses  pemilihan  yang  baik.  Pemilihan  kepala  desa  Kalimaro  dilaksanakan berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang secara khusus diatur melalui peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, di dalam peraturan tersebut Kepala desa bertugas untuk:
1. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.
Melihat  peranan  yang  dimiliki  oleh  Kepala  Desa  maka  sudah  sepatutnya  kita  harus menyadari  dan  belajar  mengerti  bahwa  peranan  ini  sangatlah  berpengaruh  terhadap  proses perubahan  Desa  kearah  yang  lebih  baik.  Dalam  persoalan  kurangnya  kesadaran  hukum, pemerintah  desa  melalui  peraturan  daerah  kabupaten  Cirebon  nomor  2  tahun  2015  tentang pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Kepala  desa  memiliki  tugas menyelenggarakan  pemerintahan  desa  dan  melaksanakan  pembangunan  desa.  Dalam persoalan  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  desa,  hal  ini  ternyata  juga  merupakan tanggung  jawab  kepala  Desa,  karena    selain  dari  pada  tugasnya  menyelenggarakan
pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa, kepala desa juga mempunyai tugas pembinaan  terhadap  masyarakat  desa.  Pembinaan  terhadap  masyarakat  desa  ini  merupakan tanggung  jawab  kepala  desa  agar  kesadaran  hukum  masyarakat  bisa  tercapai.  Karena bagaimana  jadinya  jika  kepala  desa  yang  terpilih  mempergunakan  kekuasaannya  tanpa memikirkan  kondisi  masyarakat  desa  ( abuse  of  power )  dan  sebagainya.  Pentingnya  ikut berpartisipasi  dikarenakan  dalam  diri  melekat  hak  ( right )  yang  seharusnya  kita  pergunakan dalam membuat perubahan terhadap desa yang di cita-citakan bersama. Sikap acuh yang saat ini muncul mulai  kita hilangkan secara perlahan, lihatlah dampak yang begitu besar dengan sikap acuh tersebut. Terbentuknya pemimpin yang kita sendiri tidak mengetahui, kita sendiri tidak  memahami  apa  tujuannya,  yang  pada  akhirnya  sikap  acuh  dalam  diri  seseorang  tidak akan  menggantikan  pemimpin  yang  terpilih  nantinya.  Hak  ( right )  yang  ada  pada  diri seseorang sesungguhnya telah di atur dalam undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  dalam  Pasal  23  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  memilih  dan  mempunyai keyakinan  politiknya.  Jelaslah  hal  ini  dalam  diri  seseorang  mempunyai  hak  yang  sudah seharusnya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Kalimaro mulai menggunakan Hak yang melekat pada diri seseorang. Melihat pelaksanaan hukum seperti pemilihan kepala desa berarti melihat juga bentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Kalimaro, karena terlihat jelas  hak  yang  telah  di  atur  mempunyai  dasar  hukum  yang  kemudian  tidak  di  pergunakan oleh masyarakat desa.
Lalu  melihat  hasil  perolehan  suara  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  desa  kalimaro, didapat  hasil  bahwa  ada  sekitar  40%  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya,  hal ini tentu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah melihat kurangnya bentuk kesadaran hukum  dari  masyarakat  desa  kalimaro.  Belum  maksimalnya  kesadaran  hukum  merupakan persoalan  yang  penting,  karena  menyangkut  berbagai  macam  hal  seperti  tidak  terpenuhinya hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  baik  oleh  masyarakat  maupun  perangkat  desa  dan pemerintah  desa.  Perlu  adanya  upaya-upaya  yang  harus  diperhatikan  terlebih  dahulu  oleh pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  seperti,  yang  pertama  mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa terhadap hukum, karena dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan hukumnya, pemerintah desa akan mengerti bahwa kesadaran hukum suatu masyarakat  tidak  lepas  dari  pengetahuan  mereka  terhadap  hukum.  Yang  kedua  adalah pemerintah  desa  harus  bisa  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  desa  terhadap hukum,    ketika  masyarakat  desa  memahami  hukum,  maka  mereka  akan  mengerti  bahwa hukum  itu  ada  untuk  mengatur  perilaku  manusia  yang  ada  didalam  masyarakat,  khususnya masyarakat  desa  kalimaro,  yang  tujuannya  adalah  terciptanya  ketertiban  dan  keadilan  dalam masyarakat. Ketika masyarakat sudah memahami dan mengetahui hukum, maka akan muncul sikap hukum dalam diri masyarakat desa. Sikap hukum ini adalah sikap masyarakat desa yang nantinya  akan  mentaati  semua  hukum  dan  norma  yang  berlaku.  Merubah  sikap  masyarakat yang  tadinya  tidak  memahami  menjadi  memahami,  yang  tadinya  tidak  mengetahui  menjadi mengetahui    dan  yang  tadinya  acuh  terhadap  pemilihan  kepala  desa  menjadi  mau  untuk berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Setelah  terpenuhinya  sikap  hukum  yang  ada didalam masyarakat maka dengan sendirinya muncul perilaku hukum dalam masyarakat desa kalimaro, mereka akan mengerti perbuatan atau tindakan yang dilakukannya sesuai aturan dan
ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga muncul reaksi dalam diri terhadap lingkungan untuk mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.
Perangkat  desa  senantiasa  bertindak  dengan  mengajarkan  dan  memberikan pemahaman  bahwa  pentingnya  berpolitik  dalam  ikut  serta  pemilihan  kepala  desa.  Perangkat desa  yang  lebih  mengenal  bagaimana  kondisi  masyarakat  dan  bagaimana  pola  prilaku masyarakat  harus  lebih  responsif  dalam  memberikan  pemahaman  pentingnya  pemilihan kepala  desa,  karena  pemilihan  kepala  desa  mengakibatkan  terbentuknya  pemimpin  yang nantinya  akan  memberikan  sebuah  perubahan.  Selain  dari  perangkat  desa  peran  pemerintah daerah  juga  diperlukan.  Pemerintah  daerah  seharusnya  melakukan  upaya  atau  tindakan persuasif  baik  kepada  masyarakat  desa  ataupun  kepada  perangkat  desa  mengenai  pemilihan kepala  desa.  Karena  demokrasi  berjalan  atas  adanya  masyarakat,  sedangkan  kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  berdemokrasi  menimbulkan  demokrasi  yang  tidak  selaras. Dengan  dilakukannya kegiatan-kegiatan yang dapat  membangun partisipasi  agar masyarakat desa  mau  untuk  bergerak  ikut  serta  pemilihan  kepala  desa.  Kegiatan  yang  diadakan  bisa berupa  sosialisasi  misalnya  sebagai  bentuk  alternatif  bagi  masyarakat  agar  mengerti  dan memahami pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala desa.

## Kesimpulan
Kesadaran  hukum  masyarakat  desa  Kalimaro  belum  begitu  responsif,  terlihat  dari keikutsertaan  di  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Masyarakat  merasa  bahwa  perangkat  desa ataupun  pemerintah  desa  belum  bisa  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  desa  bagi mereka  yang  tidak  bisa  meninggalkan  pekerjaannya,  karena  ketika  mereka  meninggalkan pekerjaannya  maka  mereka  meninggalkan  pula  pendapatan  yang  akan  didapat  oleh  mereka. Masyarakat  desa  kalimaro  juga  masih  belum  mengerti  dan  memahami  persoalan  hukum seperti pemilihan kepala desa, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang.
Masyarakat tidak memandang bahwa kesadaran akan hukum bertujuan merealisasikan terbentuknya  sebuah  masyarakat  yang  nyaman  dan  berkeadilan,  terkadang  masyarakat  desa tidak mengerti bahwa hukum tidak jarang dicederai dan dimanipulasi fungsinya oleh orang- orang  yang  mempunyai  kepentingan.  Perangkat  desa  dan  pemerintah  juga  belum memaksimalkan upayanya dalam memberikan pemahaman akan pentingnya pemilihan kepala desa.  Padahal  merekalah  yang  seharusnya  memberi  pemahaman  kepada  para  masyarakat, karena  mereka  dapat  bersentuhan  langsung  kepada  masyarakat  dan  lebih  mengerti  pola  dan perilakunya.  Dan  ketika  hal  tersebut  sudah  dipenuhi  maka  hanya  tinggal  dari  dalam  diri masyarakat desa agar untuk mau belajar mengerti dan.

## Bibliography
Asshiddiqie,  J.,  Revisi,  E.,  &  RI,  K.  M.  K.  (2006). Partai  Politik  dan  Pemilihan  Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. J Urnal , 6 .
Firdaus, S. U.  (2016). Relevansi  parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu  yang demokratis. Jurnal Konstitusi , 8 (2), 91–112. DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x
Firmadi, F., Alhusni, A., & Armansyah, Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala  Desa  Tahun  2019  (Studi  di  Desa  Mudung  Darat  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten Muaro Jambi) . UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. Fiat Justisia , 8 (1), 69–79. DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288
Purnomo,  D.  (n.d.). Pelaksanaan  Pasal  53  PP  No.  72  Tahun  2005  Tentang  Desa  Dalam Hubungannya  Dengan  Tatacara  Pencalonan,  Pemilihan,  Pelantikan,  Pemberhenian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat  Kepala Desa di  Kabupaten Kubu  Raya. Jurnal Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 1 (1).
Raras, B. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa  Werot  Tahun  2016  di  Kecamatan  Likupang  Selatan  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal Politico , 7 (1).
Salim, A. (2011). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi Di Daerah (Studi Perbandingan  Menurut  UU  NO.  22  TAHUN  1999  DAN  UU  NO.  32  TAHUN  2004) . Universitas Islam Indonesia.
Sunarno, S. (2011). Negara Hukum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Hukum , 10 (1), 23503.
Thohir,  M.  (2017).  Dinamika  Partai  Politik  Indonesia  untuk  Membangun  Negara  Hukum Indonesia  yang  Demokratis. Jurnal  Studi  Sosial  Dan  Politik , 1 (2),  145–154. DOI https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4039
Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan  yang  Baik. Jurnal  Agregasi:  Aksi  Reformasi  Government  Dalam Demokrasi , 5 (2).
Yunengsih,  K.  (2017). Pemeliharaan  hak  politik  warga  negara  kaitanya  dengan  syarat administrasi untuk memenuhi hak memilih dalam pilkada: Studi kasus di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Yuningsih,  N.  Y.,  &  Subekti,  V.  S.  (2016).  Demokrasi  dalam  pemilihan  kepala  desa?  studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. Jurnal Politik , 1 (2), 231–261. DOI: https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21