## REKONSEPTUALISASI TINDAK PIDANA PAJAK YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
KMS. Herman 1,* , Faisal Santiago 1 , dan Bambang Bernanthos 1
1 Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
* Corresponding author: kemas_herman@yahoo.com

## Abstrak
Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman  pidana.  Perbuatan  pidana  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara  sudah  seharusnya  dan  tepat  bila  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  korupsi, sebagaimana Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan, 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana di bidang pajak, 2)  Mengapa  tindak  pidana  di  bidang  pajak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi. Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  maka  jenis  penelitian  adalah  metode  penelitian  hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif. Di dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum  pidana  di  bidang  pajak  di  Indonesia  saat  ini  dilakukan  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  dibidang  perpajakan  yang  berlaku  sebagai  Hukum  yang  Khusus  ( Lex Spesialis ) dibidang Perpajakan, namun jika tidak cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang  perpajakan,  maka  diberlakukan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana sebagai Hukum yang Umum ( Lex Generalis ) berdasarkan Pasal 103  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Kata kunci: Pajak, Hukum Pajak, Tindak Pidana Pajak, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
A crime in the field of taxation is an act that violates tax laws and regulations that causes losses to state finances where the perpetrator is threatened with criminal penalties. Criminal acts that can harm state finances or the country's economy should be categorized as a criminal acts of corruption, as  defined  in  the  definition  of  criminal  acts  of  corruption  according  to  the  law  on  eradicating criminal acts of corruption. Problems, 1) How is criminal law enforcement in the tax sector, 2) Why can  criminal  acts  in  the  tax  sector  be  categorized  as  criminal  acts  of  corruption?  Based  on  the problems  studied,  the  type  of  research  is  normative  legal  research  methods.  Normative  legal research methods are carried out by examining existing library materials. The research conducted is also descriptive in nature. The authors use three kinds of library materials in the normative legal research method: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that the enforcement of criminal law in the field of taxation in Indonesia is currently carried out based on laws and regulations in the field of taxation that apply as a Special Law (Lex Specialist) in the field of  taxation, but  if it is not sufficiently regulated in the laws and regulations in the field of taxation, then provisions, as stipulated in the Criminal Code as General Law (Lex Generalis), are enforced based on Article 103 of the Criminal Code (KUHP).

## Keywords: Tax, Tax Law, Tax Crime, Corruption Crime

## A. Pendahuluan
Dalam Praktek perpajakan, sering sekali terjadi kesalahan  maupun  tindakan  penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai instansi perpajakan  maupun  warga  negara  (wajib pajak)  yang  masuk  dalam  ranah  hukum administrasi  dan  hukum  pidana.  Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh  wajib  pajak,  sepanjang  pelanggaran tersebut  masuk  dalam  tindakan  administrasi perpajakan  maka  akan  dikenakan  sanksi berupa  administrasi,  sedangkan  apabila  yang menyangkut tindak pidana maka sanksi pidana dapat dijatuhkan. Dalam soal pajak ini negara berhadapan  muka  dengan  para  wajib  pajak, sebagai penguasa dalam menunaikan tugasnya untuk mengatur hubungannya dengan warganya. Unsur-unsur pajak, meliputi peraturan  Perundang-undangan  yang  menjadi dasar  pemungutan  pajak,  baik  pajak  pusat maupun  pajak  daerah;  Subyek  pajak;  Obyek pajak;  Pemungut  pajak  dan  Surat  ketetapan pajak
Tindak  pidana  di  bidang  perpajakan adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar peraturan  perundang-undangan  pajak  yang menimbulkan  kerugian  keuangan  negara dimana  pelakunya  diancam  dengan  hukuman pidana 1 . Perbuatan pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara  sudah  seharusnya  dan tepat  bila  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak pidana  korupsi. 2 Pengertian  Tindak  Pidana Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
1 Tiwi  Nur  Syamsiah. Tindak  Pidana  Perpajakan . Bandung:  Penerbit  PT.  Alumni,  2011;  Adyan,  Antory Royan.  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.” Pranata Hukum 2, no. 2 (2007); Ningrum, Diajeng Kusuma, Budi Ispiyarso, and Pujiono Pujiono. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di  Bidang  Perpajakan  Sebagai  Upaya  Peningkatan Penerimaan Negara.” Law Reform 12, no. 2 (2016): 209- 221.
Korupsi,  yang  termasuk  dalam  tindak  pidana korupsi adalah “setiap orang yang dikategorikan  melawan  hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan  maupun  kesempatan  atau  sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara.”
Dari  sudut  pandang  hukum,  tindak pidana  korupsi  secara  garis  besar  memenuhi unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum, penyalahgunaan  kewenangan,  kesempatan, atau  sarana,  memperkaya  diri  sendiri,  orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara  atau  perekonomian  negara. 3 Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi:
“ Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000.00  (dua  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) ”
Lalu pasal 3: “ Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau
2 Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani.  “Kajian  Yuridis  Penerapan  Unsur  Merugikan Keuangan  Negara  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi.” Diponegoro  Law  Journal 6,  no.  1 (2016): 1-15.
3 Mas Toha Wiku Aji, and Purwoto Umi Rozah Aditya. “Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi  (Studi  Putusan  No:  174/pid.  b/2009/pn. pwt).” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1-18.
kedudukan yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000(lima puluh  juta  rupiah) dan paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah rupiah) ”.
Tindak  pidana  korupsi  telah  diakui bahkan sebelum pembentukan United Nations Convention  Against  Corruption (Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption, 2003) melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi).
Saat ini tindak pidana dibidang perpajakan masih bersifat Lex Spesialis , karena ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat dalam hukum pidana pajak yang berisi peraturan-peraturan tentang perbuatan- perbuatan  apa  yang  dapat  diancam  dengan hukuman,  siapa-siapa  yang  dapat  dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.
Jadi  tindak  pidana  pajak  ini  merupakan suatu  perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  negara  dimana pelakunya  diancam  dengan  hukuman  pidana. Pelanggaran  terhadap  kewajiban  perpajakan yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan  sanksi  administrasi,  sedangkan yang  menyangkut  tindak  pidana  di  bidang perpajakan,  dikenakan  sanksi  pidana.  Untuk mengetahui  telah  terjadinya  suatu  tindak pidana  di  bidang  perpajakan  maka  perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan,  mengolah  data  dan  atau keterangan  lainnya  untuk  menguji  kepatuhan
4 Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press), 1984.
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sejauh ini, sanksi pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  perpajakan,  hanya menggunakan  sanksi  pidana  penjara  dan kurungan.  Demi  menjaga  pendapatan  negara, maka  rumusan  pidana  denda  terhadap  pelaku tindak  pidana  perpajakan  oleh  wajib  pajak menjadi  sanksi  utama  ( premum  remedium ), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi  bersifat ultimum  remedium .    Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang tindak pidana pajak yang merugikan keuangan negara  sebagai  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.  Fokus  penelitian  terbatas  pada penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penegakan  hukum  pidana di bidang pajak?
2. Mengapa  tindak  pidana  di  bidang  pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?

## B. Metode Penelitian
Penelitian dalam pembuatan makalah ini dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian yuridis  normatif  yang  juga  sering  disebut sebagai penelitian doktrinal 4 dengan objek atau target  penelitian  dalam  bentuk  peraturan, undang-undang  dan  bahan  hukum  lainnya. Hasil  penelitian  hukum  ini  tidak  untuk menemukan  teori  hukum  baru  tetapi  untuk mencari  argumen  alternatif,  yaitu  dengan memeriksa materi pokok sebagaimana disebutkan  di  atas.  Selain  itu,  penelitian  ini juga  akan  melengkapi  dari  aspek  lain  yang relevan  berdasarkan  ruang  lingkup  dan identifikasi masalah yang dirumuskan.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Penegakan Hukum Pidana di Bidang
Pajak
Kalau tata hukum dilihat secara skematis,  maka  dapat  dibedakan  adanya  tiga sistem  penegakan  hukum,  ialah  sistem penegakan  hukum  perdata,  sistem  penegakan
hukum  pidana  dan  sistem  penegakan  hukum administrasi.  Sejalan  dengan  itu  terdapat berturut-turut  sistem  sanksi  hukum  perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara).
Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing  didukung  dan  dilaksanakan oleh  alat  perlengkapan  negara  atau  biasa disebut  aparatur  (alat)  penegak  hukum,  yang mempunyai  aturannya  sendiri-sendiri  pula. 5
Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu  kaidah  hukum  akan  dikenakan  sanksi (sebagai  akibat  pelanggaran  kaidah  hukum) yang berupa pidana.
Peradilan  pidana,  yang  merupakan peradilan  di  luar  pihak  pajak,  mempunyai kewenangan memeriksa tindak pidana dibidang perpajakan. Peradilan yang memeriksa  tindak  pidana  sehubungan  dengan pemungutan pajak ini dilakukan oleh pengadilan  negeri.  Proses  beracaranya  pada dasarnya  sama  dengan  perkara  pidana  lain  di luar  tindak  pidana  perpajakan.  Dalam  hal  ini bermula  dari  penyidikan,  pra-penututan,  dan penuntutan serta pemeriksaan perkara di depan pengadilan  dan  terakhir  pada  pelaksanaan putusan  pengadilan  (eksekusi).  Mengenai landasan  hukum  dalam  kerangka  penjelasan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  selain berdasar  UU  KUP,  UU  PBB  dan  Undang- undang  No.  8  tahun  1981,  juga  beserta perangkat  hukum  pelaksanaannya.  Guna menambah lengkapnya pembahasan, diuraikan pula tindak pidana yang  berhubungan dengan bea  materai,  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  No.  13  tahun  1985  dan KUHP.

## 2. Tindak Pidana di Bidang Pajak Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Bahwa  yang  disebut  dengan  tindak pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  aturan hukum  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, dimana  pengertian  perbuatan  di  sini  selain perbuatan  yang  bersifat  aktif    (melakukan
5 Sudarto. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .  Bandung: Alumni, 1981.
6 Teguh  Prasetyo. Hukum  Pidana .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2014.
7 Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga  perbuatan  yang  bersifat  pasif  (tidak berbuat  sesuatu  yang  sebenarnya  diharuskan oleh hukum). 6
Hukum  pidana,  secara  sederhana  dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku 7 . Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atau Tindak Pidana Perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai  laporan  yang  terkait  dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tetapi  yang  isinya  tidak  benar  atau  tidak lengkap  atau  melampirkan  keterangan  yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian  negara dan  kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan 8 .
Selanjutnya,  delik  korupsi  diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak  pidana  korupsi  jo.  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU anti korupsi). 9
Tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3,  yaitu  sebagai berikut:
1. Pasal 2
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian
8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal
9 Mahrus  Ali.  “Hubungan  Antara  Sumber  dan  Metode Penghitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  dengan Penetapan  Uang  Pengganti.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 21, no. 1 (2014): 43-60.
negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan paling lama 20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 3
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan  keuangan    negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000.00 (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan  uraian  mengenai  tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan  dan/atau  memperkaya  diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang  ada  pada  dirinya  yang  dapat  merugikan masyarakat dan negara.
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atau Tindak Pidana
Perpajakan adalah informasi  yang tidak benar mengenai  laporan  yang  terkait  dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tetapi  yang  isinya  tidak  benar  atau  tidak lengkap  atau  melampirkan  keterangan  yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian  negara dan  kejahatan
10 Henry  Donald  Lbn  Toruan.  “Pertanggungjawaban pidana  korupsi  korporasi.” Jurnal  Rechts  Vinding: Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 3,  no.  3  (2014): 397-416.
lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Unsur-unsur pidana di bidang perpajakan, di antaranya adalah adanya unsur subyek yaitu pelaku perbuatan pidana  : setiap orang yang mencakup orang pribadi dan Badan  hukum  (Pengurus,  Wakil,  Kuasa  & Pegawai WP), termasuk  yang menyuruh, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan dan yang  membantu  melakukan.  Dari  segi  unsur perbuatan,  hal  tersebut  memenuhi  rumusan Pasal 38, 39, 41A, 41B, 41 C dan 43 Undang- Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  memenuhi  rumusan  Pasal  24,25 Undang-Undang  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan, 13,14 Undang-Undang tentang Bea Materai,  41A  Undang-Undang  Penagihan Pajak dengan Surat  Paksa. Perbuatan tersebut diancam  dengan  sanksi  pidana  dan  Perbuatan tersebut dilakukan di bidang perpajakan. Dari unsur akibat, tindakan tersebut dapat menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan negara,  yang  mengandung  unsur  kesalahan (kealpaan atau kesengajaan).
Unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan,  menyalahgunakan  kesempatan, memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  dan korporasi  milik  sendiri  dan  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 10
Mengenai  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara 11 , menurut ketentuan  penjelasan  umum  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan keuangan  negara  adalah  seluruh  kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau  yang  tidak  dipisahkan  termasuk  di dalamnya segala bagian  kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
11 Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani.  “Kajian  Yuridis  Penerapan  Unsur  Merugikan Keuangan  Negara  dalam  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Korupsi.” Diponegoro  Law  Journal 6,  no.  1 (2016): 1-15.
1. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan dan  pertanggungjawaban  pejabat  negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
Yayasan,  Badan  Hukum  dan  Perusahaan yang  menyertakan  modal  Negara  atau perusahaan  yang  menyertakan  modal pihak  ketiga  berdasarkan  perjanjian dengan negara.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha Bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan  pada  kebijakan  pemerintah,  baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  yang  bertujuan  memberikan  manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. 12
Tindak  pidana  di  bidang  pajak  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi, dikarenakan karakteristik tindak pidana dibidang  pajak  adalah  sama  dengan  tindak pidana korupsi, yang mana baik tindak pidana pajak  maupun  tindak  pidana  korupsi  sama- sama merugikan pendapatan negara, keuangan negara  atau  perekonomian  negara. 13 Oleh sebab  itu,  Agar  penegakan  hukum  pidana dibidang  pajak  bisa  lebih  efektif,  maka sebaiknya  tindak  pidana  dibidang  pajak dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, yang diharapkan bisa meminimalisir dan memberantas terjadinya tindak pidana dibidang  perpajakan,  peran  serta  seluruh komponen  terkait  khususnya  aparat  petugas pajak dalam pengawasan dibidang perpajakan agar  lebih  ditingkatkan  sehingga  diharapkan tidak  terdapat  celah  maupun  peluang  untuk melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, Selanjutnya, agar tindak pidana di bidang pajak
12 Roni Saputra. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  (Bentuk  Tindak  Pidana Korupsi  yang  Merugikan  Keuangan  Negara  Terutama Terkait  Dengan  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  PTPK).” Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2015): 95573.
13 Muhammad Djafar Saidi. “Tindak Pidana Korupsi Di Bidang  Perpajakan.” Jurnal  Hukum  dan  Peradilan 2,
dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana korupsi,  maka  harus  dibuatkan  payung hukumnya  yang  dengan  tegas  menyatakan bahwa  Tindak  pidana  di  bidang  pajak  yang merugikan  pendapatan  negara,  keuangan negara  atau  perekonomian  negara  sebagai tindak pidana korupsi.
Dasar  Hukum  dan  Letak  Pengaturan Tindak  Pidana  Pajak  di  Indonesia  terdapat dalam  Pasal  103  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  yang  berbunyi  “ Ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan yang  oleh  ketentuan  perundang-undangan lainnya  diancam  dengan  pidana,  kecuali  jika oleh undang-undang ditentukan lain ” 14 .
Pasal  103  KUHP  sering  disebut  atau  di istilahkan  sebagai  pasal  jembatan  bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana di luar KUHP. Pasal 103 KUHP berada  pada  buku  I  Aturan  Umum,  memuat istilah-istilah  yang  sering  digunakan  dalam hukum pidana. Pasal ini menjembatani bahwa segala  istilah/pengertian  yang  berada  dalam bab  I  sampai  dengan  bab  VIII  buku  kesatu KUHP  dapat  digunakan  apabila  tidak  diatur lain  dalam  undang-undang  atau  aturan-aturan yang  mengatur  tentang  hukum  pidana  di  luar KUHP,  itu  berarti  bahwa  sepanjang  Undang- Undang  dibidang  Pajak  ada  mengatur mengenai  perbuatan  pidana  yang  dilakukan maka  Undang-Undang  itulah  yang  harus dipakai,  akan  tetapi  bila  belum  ada  Undang- Undang  dibidang  pajak  yang  mengaturnya, maka  ketentuan-ketentuan  dalam  KUHP sebagai Lex  Generalis ,  itulah  yang  akan digunakan.
Tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum pidana materiil membicarakan  3  (tiga)  masalah  pokok,  yaitu rumusan tindak pidana perpajakan, pertanggungjawaban  pidana  perpajakan  dan solusi pidana perpajakan. Kebijakan formulasi mengenai  tindak  pidana  pajak  dirumuskan
no.  1  (2013):  35-44;  Nursadi,  Harsanto.  “Tindakan Hukum Administrasi (Negara)  Perpajakan Yang Dapat Berakibat  Pada  Tindakan  Pidana.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 48, no. 1 (2018): 110-136.
14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 103
dalam  Pasal  38,  39,  39A,  40,  41,  41A,  41B, 41C,  43  dan  Pasal  43A  Undang-Undang Ketentuan  Umum  dan  Tata  cara  Perpajakan. dari rumusan pasal-pasal tersebut jenis tindak pidana  perpajakan  dalam  bentuk  pelanggaran ( culpa )  sebagai  perbuatan  yang  tidak  sengaja dan  tindak  pidana  pajak  dalam  bentuk kejahatan  ( dolus )  sebagai  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja.  Subjek  tindak pidana  pajak  adalah  manusia  dan  korporasi (badan  hukum).  Tanggung  jawab  pidana perpajakan  yang  dilakukan  manusia  berbasis pada culvabilitas (kesalahan), untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan maka asas pertanggungjawaban perpajakannya berdasarkan teori identifikasi, vicarious liability , dan strict liability .

## D. Kesimpulan
Penegakan  hukum  pidana  di  bidang pajak  di  Indonesia  saat  ini  dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang- undangan  dibidang  perpajakan  yang  berlaku sebagai  Hukum  yang  Khusus  ( Lex  Spesialis ) dibidang  Perpajakan,  namun  jika  tidak  cukup diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan dibidang  perpajakan,  maka  diberlakukan
ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai Hukum yang Umum ( Lex Generalis ), berdasarkan Pasal 103  Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Tindak  pidana  di bidang  pajak  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana korupsi, dikarenakan karakteristik  tindak  pidana  dibidang  pajak adalah  sama  dengan  tindak  pidana  korupsi, yang  mana  baik  tindak  pidana  pajak  maupun tindak  pidana  korupsi  sama-sama  merugikan pendapatan  negara,  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
Adapun  saran  atau  rekomendasi  dari penelitian  ini  adalah  agar  penegakan  hukum pidana dibidang pajak bisa lebih efektif, maka sebaiknya  tindak  pidana  dibidang  pajak dijadikan sebagai tindak pidana korupsi. Agar tindak  pidana  di  bidang  pajak  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi, maka harus dibuatkan payung hukumnya yang dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Tindak pidana  di  bidang  pajak  yang  merugikan pendapatan  negara,  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  sebagai  tindak  pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Mas  Toha  Wiku,  and  Purwoto  Umi  Rozah  Aditya.  "Analisis  Sifat  Melawan  Hukum  dalam Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  No:  174/pid.  b/2009/pn.  pwt)." Diponegoro  Law Journal 6, no. 2 (2017): 1-18.
Ali,  Mahrus.  "Hubungan  Antara  Sumber  dan  Metode  Penghitungan  Kerugian  Keuangan  Negara dengan Penetapan Uang Pengganti." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, no. 1 (2014): 43- 60.
Fatah,  Abdul,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  and  Henny  Juliani.  "Kajian  Yuridis  Penerapan  Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2016): 1-15.
Fatah,  Abdul,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  and  Henny  Juliani.  "Kajian  Yuridis  Penerapan  Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2016): 1-15.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 103
Ningrum,  Diajeng  Kusuma,  Budi  Ispiyarso,  and  Pujiono  Pujiono.  "Kebijakan  Formulasi  Hukum Pidana  Di  Bidang  Perpajakan  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Penerimaan  Negara." Law Reform 12, no. 2 (2016): 209-221.
Nursadi,  Harsanto.  "Tindakan  Hukum  Administrasi  (Negara)  Perpajakan  Yang  Dapat  Berakibat Pada Tindakan Pidana." Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 1 (2018): 110-136. Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Saidi,  Muhammad  Djafar.  "Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Bidang  Perpajakan." Jurnal  Hukum  dan Peradilan 2, no. 1 (2013): 35-44.
Saputra,  Roni.  "Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2015): 95573.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press), 1984.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1981. Syamsiah,  Tiwi  Nur. Tindak  Pidana  Perpajakan .  Bandung:  Penerbit  PT.  Alumni,  2011;  Adyan, Antory  Royan.  "Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan." Pranata Hukum 2, no. 2 (2007).
Toruan,  Henry  Donald  Lbn.  "Pertanggungjawaban  pidana  korupsi  korporasi." Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 3 (2014): 397-416.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.