INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 11284-11298 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Urgensi Penormaan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia
Stardo R. L. Mait 1 ✉ , Wulanmas A.P.G. Frederik 2 , Dani R. Pinasang 3
(1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: dadotabbas@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Undang-undang kepailitan adalah peraturan hukum yang mengatur proses ketika suatu perusahaan atau individu menghadapi kesulitan keuangan yang serius dan tidak mampu lagi membayar utangnya. Prinsip-prinsip yang mendukung keluar dari kesulitan keuangan secara komersial (commercial exit from financial distress) adalah penting untuk mengoptimalkan pemulihan keuangan dan berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, penormaan prinsip-prinsip yang mendukung "commercial exit from financial  distress"  bisa  menjadi  hal  yang  relevan  dan  mendesak  jika  ada  rencana  perubahan  atau penyempurnaan dalam undang-undang kepailitan untuk lebih mengakomodasi proses restrukturisasi dan pemulihan bisnis yang sehat. Tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk memberikan mekanisme yang adil dan teratur bagi para kreditor dan debitur agar mereka dapat menyelesaikan klaim piutang dan utang dengan cara yang paling efisien dan mengatur pemulihan keuangan agar perusahaan atau individu yang terkena dampak dapat bergerak  maju. Di Indonesia, undang-undang kepailitan diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Kata Kunci: Kewajiban Pembayaran, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang- Undang Kepailitan

## Abstract
Bankruptcy law is a legal regulation that governs the process when a company or individual faces serious  financial  difficulties  and  is  no  longer  able  to  pay  its  debts.  The  principles  that  support  a commercial  exit  from  financial  distress  are  crucial  for  optimizing  financial  recovery  and  involving various parties. In the context of Indonesia, standardizing the principles supporting "commercial exit from financial distress" can be relevant and urgent if there are plans for changes or improvements to the bankruptcy law to better accommodate restructuring and healthy business recovery processes. The primary objective of bankruptcy law is to provide a fair and organized mechanism for creditors and debtors to settle claims and debts in the most efficient way, as well as to regulate financial recovery so  that  the  affected  companies  or  individuals  can  move  forward.  In  Indonesia,  bankruptcy  law  is governed  by  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Suspension  of  Debt  Payment Obligations (PKPU).
Keywords: Debt  Payment  Obligations,  Bankruptcy  and  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations, Bankruptcy Law

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan  pembangunan nasional khususnya di  bidang ekonomi, diperlukan  peran  undang-undang  katakanlah  sebagai  kepastian  didalam  menjamin jalannya  pembangunan  itu  sendiri,  dalam  rangka  kepastian  pembangunan  nasional dibutuhkan keselarasan peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945.
Perseroan  Terbatas  (PT)  adalah  salah  satu  dari  banyaknya  komponen  yang dimaksudkan dalam pembangunan nasional  terutama  dibidang ekonomi,  selain  sifatnya yang  ditujukan  untuk  mencari  laba.  Peningkatan  pembangunan  perkonomian  nasional perlu  didukung oleh suatu undang- undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif dalam kaitannya dengan perseroan terbatas maka segala sesuatunya mengenai perseroan terbatas baik dari aspek pendirian sampai ke aspek teknis yang menyangkut legalitas pelaksanaan pun mengenai pembubaran juga  telah  diatur  didalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Dalam  rangka mewujudkan  perekonomian  tesebut,  seperti  tercantum  dalam  pertimbangan  lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu didukung oleh lembaga perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Peran perseroan terbatas, memang makin diakui dalam ekonomi Indonesia. Meskipun dari segi jumlah, perseroan terbatas kalah jauh disbanding badan usaha lain atau usaha perseorangan, namun perannya cukup dominan  terhadap naik turunnya  perkembangan ekonomi.
Dalam  konsep  manajemen,  khususnya  bidang  ke-marketingan  terdapat  konsep product life cycle.  Konsep ini menjelaskan mengenai siklus  produk dimana dalam suatu produksi, suatu produk akan dimulai dengan pertumbuhan, kematangan, penurunan dan siklus  akhir  yaitu  matinya  produk  tersebut.  Pada  kenyataannya  tekanan  krisis  moneter disertai  tekanan  situasi  sosial,  politik  dan  keamanan  yang  terjadi  pada  tahun  1997 mendorong pemerintah untuk menyiapkan peraturan yang khusus untuk mengatasi gejolak tersebut.  Untuk  mengatasi  gejolak  moneter  beserta  akibatnya  yang  berat  terhadap perekonomian, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para Debitor dan  Kreditor  secara  adil,  cepat,  terbuka  dan  efektif  menjadi  sangat  perlu  untuk  segera diwujudkan. Kemudian pada konsideran UU No 37 Tahun 2004 dapat terlihat jiwa undang- undang  ini  yang  sebelumnya  dimaksudkan  untuk  menjadi  media  penyelamat  ekonomi nasional khususnya dunia usaha kini menjadi lebih mengedepankan pembangunan hukum nasional,  yaitu  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung  dan  menjamin  kepastian,  ketertiban,  penegakan  dan  perlindungan  hukum yang, berintikan keadilan dan kebenaran.
Perseroan  terbatas  adalah  salah  satu  subjek  hukum  didalam  hukum  kepailitan Indonesia dan merupakan salah satu penggerak perekonomian negara, katakanlah, apabila terjadi permasalahan pada perseroan terbatas maka akan berdampak bagi perekonomian negara  baik  langsung  maupun  secara  tidak  langsung.  Kepailitan  perseroan  terbatas merupakan upaya bukan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan perseroan itu sendiri, melainkan juga mempunyai dimensi ekonomi sosial. Hukum kepailitan modern bahkan menempatkan pailit sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian utang. Memang hukum kepailitan Indonesia yang ada adalah hasil dari penyempurnaan hukum kepailitan sebelumnya tetapi yang membedakan dengan hukum kepailitan di Amerika adalah hukum kepailitan  di  Amerika  dibuat  sedemikian  rupa  agar  perusahan  atau  orang  tidak  mudah untuk dipailitkan.
Pada pasal 2 ayat (1) UUK syarat untuk pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ada suatu prinsip hukum kepailitan  yang  sebenarnya  tidak  terdapat  didalam  UUK.  Prinsip  tersebut  adalah  Prinsip Commercial  Exit  From  Financial  Distress.  Prinsip  commercial  exit  from  financial  distress
sebenarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan  debitur dengan cara hanya mempailitkan debitur yang tidak sehat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  diarahkan  pada  kekhasan  penelitian  hukum  yang  sifatnya  normatif. Pilihan  metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  berkaitan  dengan pernormaan  prinsip commercial  exit  from  financial  distress  dalam  hukum  kepailitan Indonesia. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis  bentukan  lembaga  perundang-undangan  (undang-undang  dasar),  kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
Data dalam penelitian ini hanya  berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tanpa mengadakan penelitian lapangan, maka uraiannya bersifat kualitatif artinya data akan disajikan  dalam  bentuk  kalimat-kalimat.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui kegiatan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Penelitian ini juga memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai sistem peraturan-peraturan yang abstrak, hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wujud Prinsip Commercial Exit From Financial Distress
Dunia bisnis dalam prakteknya sering mengaitkan antara Insolvensi dengan Kepailitan. Secara umum, hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap kreditornya.
Melalui kepailitan, perusahaan dapat keluar dari persoalan yang membelit yang secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan. Kepailitan merupakan suatu jalan  keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang  piutang yang menghimpit seorang debitor,  diakibatkan  debitor  tersebut  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  lagi  untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.
Kemudahan  untuk  mempailitkan  suatu  debitor  sebenarnya  tidak  bertentangan dengan  prinsip  ini  sepanjang  kemudahan  untuk  mempailitkan  adalah  dalam  konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan financial dari usaha debitor.
Prinsip commercial  exit  from  financial  distress  merupakan  prinsip  yang  ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Prinsip commercial exit from financial distress tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam UUK-PKPU adalah
kemudahan  untuk  mempailitkan  subjek  hukum  yang  berkaitan  dengan debt  collective proceeding.
Dalam  hukum  kepailitan  modern,  sistem  kepailitan  diperlukan  untuk  mencari pemecahan masalah berkaitan dengan pengembalian utang dari suatu perusahaan yang mengalami  kesulitan  likuiditas  ( insolvency)  untuk  membayar  utang-utangnya.  Kesulitan keuangan ini mungkin  disebabkan  oleh kesulitan ekonomi ( economic  distress), kesulitan keuangan ( financial distress) atau keduaduanya.
Penulis berusaha membangun konstruksi hukum untuk memaknai prinsip commercial exit from financial distress berdasarkan 3 pokok pikiran, yakni Keadaan Berhenti Membayar, Insolvensi dan Kepailitan Sebagai Ultimum Remedium.

## 1. Keadaan Berhenti Membayar
Salah  satu  kewajiban  dari  debitor  adalah  mengembalikan  utangnya  sebagai  suatu prestasi  yang  harus  dilakukan.  Permasalahan  akan  timbul  apabila  debitor  mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Keadaan berhenti membayar menjadi gejala akan sebuah permasalahan keuangan baik secara sementara atau terus menerus. Keadaan berhenti membayar harus dipahami secara objektif, yaitu karena keadaan finansial dari debitor yang tidak memungkinkan untuk membayar utang, bukan dipahami sebagai ketidakmauan  debitor  membayar  utang. Financial  distress  bisa  dialami  oleh  semua perusahaan, terutama jika kondisi perekonomian di negara tempat  perusahaan tersebut beroperasi  mengalami  krisis  ekonomi.  Untuk  mengatasi  atau  meminimalisir  teIjadinya kebangkrutan  di perusahaan,  pihak manajemen  harus melakukan  pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan.
Pada  krisis  keuangan  di  Asia  yarg  terjadi  tahun  1997-1998,  banyak  literatur  yang menunjukkan  bahwa  corporate  governance  adalah  salah  satu  faktor  kunci  yang  terkait dengan kesulitan keuangan. Corporate governance yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami  financial  distress  adalah  kepemilikan  yang  terkonsentrasi  ( ownership concentration) dan tata kelola yang buruk (poor coorporate governance). Kesulitan kondisi keuangan  akan  membawa  debitur  berhenti  membayar  kewajibannya.  Dalam  konteks hukum kepailitan, debitur pasti memiliki lebih dari satu kewajiban. Jadi, berhenti membayar harus  dipahami  secara  keseluruhan  konteksnya  yaitu  ketika  debitur  berhenti  membayar berarti  debitur  berhenti  membayar  bukan  karena  itikad  tidak  baik,  melainkan  karena terdapat  permasalahan  keuangan  yang  sedang  membelenggu.  Keadaan  berhenti membayar diluar itikad baik, harus dipahami bahwa ada suatu keadaan yang menyebabkan debitur  berhenti  membayar.  Keadaan  tersebut  seperti  yang  telah  diuraikan  antara  lain
karena  debitur mengalami financial distress  dan  debitur mengalami permasalahan  yang bersifat  belum  dapat  membayar  dalam  tempo  yang  belum  dapat  ditentukan  atau keterlambatan bayar, tetapi sekali lagi harus dipahami sebagai melaksanakan itikad baik.

## 2. Insolvensi
Insolvensi  ( insolvency)  dalam    kamus    bahasa    Inggris    berarti:    ketidak  mampuan membayar  utang. Ketidakmampuan yang  dimaksud  berarti  debitur mengalami kendala keuangan  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Dalam  teori  keuangan  perusahaan  yang lazim digunakan pada menejemen keuangan, ada beberapa tipe kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan, yaitu: (a) Economic Failure, (b) Business Failure, (c) Technical Insolvency, (d) Insolvency in Bankruptcy, (e) Legal Bankruptcy. Dunia bisnis dalam prakteknya sering mengaitkan  antara  Insolvensi  dengan  Kepailitan.  Kata  bankruptcy  dipergunakan  untuk mendeskripsikan prosedur Insolvency.

## 2.1. Pengertian Insolvensi Yang Dianut Beberapa Negara
Pentingnya mengetahui pengertian insolvensi yang dianut oleh beberapa Negara akan  mengahadirkan  sudut  pandang  yang  berbeda  tetapi  masih  tetap  didalam konteks makna dari prinsip commercial exit from financial distress itu sendiri.

## 2.1.1. Insolvensi Yang Dianut oleh Amerika Serikat
Hukum kepailitan di Amerika Serikat dituangkan dalam Bankrupty Reform Act of 1978 atau Bankruptcy Code. Selain itu, Uniform Fradulent Transfer Act (UFTA) juga hadir sebagai pemberi solusi mengenai adanya insolvency test yang dapat diterapkan dalam  hal  membuktikan  debitor  yang  telah  insolven  untuk  dimohonkan  dan diputuskan pailit. Hukum kepailitan yang saat ini banyak digunakan adalah ketentuan di dalam Bankrupcty Reform Act of 1978 yang telah diubah dan dikodifikasi di dalam Title 11 the United States Code. Dalam konteks keadilan, memang Indonesia tidak bias menerapkan  pembebasan  debitur  dari  kewajiban  utangnya,  sebagaimana  prinsip fresh  start  yang  dianut  oleh  Amerika  Serikat.  Tetapi  dalam  konteks  membebaskan debitur dari “depresi” keuangan masih bias diterapkan di Indonesia tetapi hanya dalam konteks keluar dari permasalahan keuangan, yang berarti ketika tidak lagi ada jalan keluar  untuk  membayar  utang,  maka  pailit  adalah  pilihan  yang  paling  logis  untuk ditempuh.
2.1.2. Insolvensi Yang Dianut Oleh Inggris
Kepailitan terhadap individu dikembangkan terlebih dahulu oleh Hukum Inggris daripada  kepailitan  terhadap  perusahaan.  Kepailitan  perusahaan  sebenarnya  tidak
sebenarnya  pailit  atau  bankrupt  tetapi  lebih  pada  “ wound  up ”  atau  dalam  bahasa Indonesia diartikan sebagai “mengakhiri” atas nama kreditor. Di tahun 1985, hukum kepailitan  Inggris  untuk  individu  yang  insolven  dan winding  up  untuk  perusahaan ditemukan didalam ketentuan yang berbeda, yakni Bankruptcy Act dan Companies Act.  Meskipun  demikian,  hukum  untuk  perusahaan  dan  prinsip-prinsipnya  serta konsepnya terkait erat dengan hukum kepailitan. Pada oktober 1976 Secretary of State of Trade mengumumkan unt uk melakukan “peremajaan” terkait hukum kepailitan. A revised framework for insolvency Law diterbitkan pada februari 1984. Insolvency Bill 1985  menjadi  legislasi  yang  paling  banyak  dilakukan  perubahan  dengan  1.200 amandemen yang diajukan. Setelah proses legilasi maka terbitlah Insolvency Act 1986 yang berlaku sampai dengan saat ini untuk kepailitan perusahaan maupun individu.

## 2.1.3. Insolvensi Yang Dianut Oleh Australia
Kepailitan dalam hukum Australia, pada prinsipnya, mempunyai tujuan untuk memastikan  adanya  pembagian  yang  merata  kepada  kreditor  dengan  dana  yang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan yang pailit. kepailitan menurut hukum Australia harus  dibuktikan debitor dalam keadaan insolven. Insolvensi merupakan dasar dari creditors  petition,  sehingga  nantinya  debitor  dapat  dinyatakan  pailit,  hal  ini  yang disebut  sebagai act  of  bankruptcy  yang  mengandung  pengertian  bahwa  act  of bankruptcy adalah tanda ketidaksanggupan debitor membayar kreditornya.

## 2.1.4. Insolvensi Yang Dianut Indonesia
UUK-PKPU menggunakan istilah “insolvensi” dalam Pasal 57 ayat (l) UUK -PKPU tetapi pengertian insolvensi di dalam pasal itu bukan merupakan pengertian insolvensi sebagaimana yang telah diterangkan di atas.
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa makna insolvensi yang dianut Amerika Serikat,  Inggris  dan  Australia  yaitu  dalam  hal  debitur  masih  dalam  keadaan  solven tetapi  berhenti  membayar  utang  yang  sudah  jatuh  tempo,  maka  Kreditur  belum diperkenankan mengajukan gugatan pailit di pengadilan. Dengan kata lain, Kreditur hanya  boleh  mengajukan  permohonan  pailit  terhadap  debiturnya  apabilah  debitur telah dalam keadaan insolven. Sejarah mencatat bahwa UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku saat ini lahir akibat krisis moneter yang tercatat sebagai krisis moneter yang terburuk di Asia pada tahun 1997. Pada saat itu, IMF bersedia memberikan pinjaman dana segar dengan syarat Indonesia harus mereformasi sistem hukum dan peradilan. Focus utama IMF yaitu mereformasi hukum kepailitan yang ada untuk menyelesaika masalah  pembayaran  utang  luar  negeri  yang  terjadi  akibat  krisis.  Persyaratan  IMF
tersebut oleh kalangan pengamat hukum dianggap dibuat untuk melindungi kreditor asing yang utangnya dikemplang oleh para debitor local.
Konsep  insolven  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menjadi  salah  satu  contoh bagaimana  konsep  hukum  yang  diadposi  dari  luar  dibengkokkan  oleh  pembuat undang-undang,  sehingga  konsep  insolven  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  telah keluar  dari  pemaknaan  yang  sebenarnya.  Undang-Undang  Kepailitan  di  Indonesia sejatinya tidak memberi pengaturan yang menyatakan bahwa Insolvency Test sebagai syarat dalam pengajuan permohonan perkara Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan cukup  mensyaratkan  hakim  untuk  melakukan  pembuktian  sederhana  terhadap permohonan  terlebih  dahulu  dan  secara  normatif  tidak  bertentangan  dengan persyaratan dalam Undang-Undang.
Berdasarkan  rumusan  didalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 mengenai makna insolvensi, dapat disimpulkan bahwa insolvensi melekat pada budel pailit, bukan kepada debitor. Budel pailit dikatakan insolvensi karena tiga hal yakni: tidak melakukan usulan perdamaian, melakukan usulan perdamaian tetapi ditolak oleh kreditur  dan  usulan  perdamaian  diterima  krditur  tetapi  tidak  di  homologasi  oleh hakim.
2.2. Insolvensi Sebagai Syarat Pailit Merupakan Perwujudan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress
Pemahaman makna insolven tidak lepas dari sejarah hukum kepailitan itu sendiri. Berdasarkan  sistem  hukum common  law,  keadaan  insolven  diputuskan  oleh pengadilan  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  yang  membuktikan  bahwa  debitor sudah tidak mampu membayar atau memnuhi kewajibannya pada para kreditornya. Putusan insolven menjadi syarat karena hanya debitor yang telah insolven yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Karena  begitu  rumitnya  permasalahan  kepailitan,  maka  diperlukan  suatu peraturan  yang  mempertimbangkan  dampak  dari  kasus  kepailitan  terhadap masyarakat luas. Peraturan tersebut harus mempertimbangkan segala aspek hukum, ekonomi, sosial dan politik; artinya, cakupan hukum kepailitan haruslah luas dengan mempertimbangkan  aspek-aspek  ekonomi,  hukum,  moral,  politik,  personal  dan masalah sosial.
Sementara itu dalam teori hukum kepailitan modern menyatakan bahwa dalam kepailitan yang terpenting adalah dalam rangka mengatur kondisi ekonomi  secara keseluruhan.  Sebagai  lembaga  sita  umum  dalam  penyelesaian  utang  Debitor,
kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan utang piutang antara Debitor dengan para Kreditornya. Insolvensi atau suatu keadaan Debitor tidak mampu membayar  utang  dapat  diartikan  juga  sebagai  suatu  kegagalan.  Pailit  sebagai kegagalan dapat diartikan dalam beberapa arti yaitu kegagalan ekonomi ( economy failure) dan kegagalan keuangan (financial failure).

## 2.3. Kepailitan Sebagai Ultimum Remedium
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  jalur  pengadilan  pada  dasarnya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat dilakukan, karena sebelum melalui jalur pegadilan terdapat upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum  pada  akhirnya  menggunakan  jalur  pengadilan.  Hal  yang  sama  juga seharusnya terjadi dalam lingkup Lembaga Kepailitan. Kepailitan seharusnya dijadikan sebagai langkah akhir dalam penyelesaian utangpiutang antara Debitor dan Kreditor, karena  dalam  hal  kepailitan  akan  banyak  pihak  yang  dapat  terlibat  atau  dapat merasakan akibat dari kepailitan tersebut. Kepailitan sebagai ultimum remedium harus dianggap sebagai logis karena banyaknya pihak yang pasti terlibat dan terpengaruh dengan adanya putusan pailit.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroang Terbatas mengakui bahwa yang terkait dengan perseroan adalah kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham, kepentingan karyawam dan buruh, kepentingan masyarakat antara lain para pemasok, distributor dan konsumen.
Perusahaan dapat dipailitkan walaupun masih solven adalah celah yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan  sistem hukum yang berlaku  di  Indonesia,  putusan  pailit  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  niaga  tidak didasari pada pendekatan ilmu ekonomi.
Putusan  pengadilan  niaga  yang  menyatakan  debitor  pailit  tidak mempertimbangkan  kondisi-kondisi  dari  rasio  keuangan  debitor  seperti liquidity, profitability,  leverage  dan  solvency  ataupun  hasil  audit  akuntan  public  atas  neraca keuangan debitor untuk tahun berjalan.
Kepailitan sebagai ultimum remedium dapat mengubah paradigma yang selama ini melekat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Paradigm yang melekat yaitu kreditor dapat menggunakan hukum kepailitan sebagai alat penagihan utang baik melalui permohonan pailit maupun PKPU.
Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya merumuskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau
lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya sebagai syarat pailit.
3. Kepailitan Sebagai Jalan Keluar Bagi Permasalahan Keuangan Yang Membelenggu Hukum  kepailitan  di  Indonesia  memiliki  karakteristik  khusus,  yang  semestinya diketahui oleh para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini perlu diketahui oleh para investor agar tidak menjadi korban penyalahgunaan instrumen hukum kepailitan  oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang  akan mengambil  keuntungan dengan  merugikan  para  investor.  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  yang  menjadi hukum positif di Indonesia sekarang ini malah bertentangan dengan hakekat dari cita-cita hukum kepailitan itu sendiri, debitur dan kreditur dianggap sebagai santapan yang empuk bagi Undang-Undang Kepailitan.
Kemudahan mempailitkan adalah permasalahan utama yang harus segera dicarikan solusi  untuk  mengatasinya.  Parahnya  lagi  pada  prakteknya  yang  ada  didalam  dunia ekonomi masyarakat biasa muncul polemik pada saat kreditor lain yang bukan pemohon pailit  dan  tagihannya  sudah  jatuh  tempo  atau  belum  jatuh  tempo  tidak  berniat  untuk melakukan tindakan hukum (mempailitkan debitor), akibatnya para kreditor lain terpaksa ikut mendaftar sebagai kreditor.
Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Persyaratan kebangkrutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  memang  sederhana.  Debitur  yang  masih mampu  membayar  hutang  dapat  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  ketika  syarat kebangkrutan yang hanya membutuhkan hutang; salah satu hutang memiliki cukup waktu dan dapat ditagih dan debitur memiliki setidaknya dua atau lebih kreditor telah memenuhi secara  normatif.  Undang-Undang  Kepailitan  harus  bisa  memberikan  keadilan  yang seimbang  bagi  kreditur  dan  debitur,  jadi  dalam  status  kepailitan  itu  posisi  kreditur  dan debitur itu harus pada posisi yang seimbang, dan keduanya harus memiliki perlindungan hukum.
Prinsip Commercial  Exit  From  Financial  Distress  dapat  meminimalisir  penggunaan instrument  kepailitan  secara  tidak  patut  maka  sebaiknya  hanya  debitor  yang  sungguh- sungguh insolven saja dapat dinyatakan pailit. Kondisi yang dimaksud adalah suatu status yang  dapat  memberdayakan  terhadap  debitor  karena  jumlah  asetnya  lebih  besar
dibandingkan  hutangnya  dan  usaha  bisnisnya  masih  berjalan  dengan  lancar  dan mendatangkan keuntungan.
Urgensi  Penormaan  Prinsip Commercial  Exit  From  Financial  Distress  Dalam  Hukum Kepailitan Di Indonesia
Untuk Mewujudkan Konsideran Yang Adalah Meta Peraturan Perundang-Undangan Dalam  suatu  undang-undang,  ada  pokok  pikiran  yang  melatar  belakangi  undang- undang  itu  dibuat.  Pokok  pikiran  itu  dikenal  dengan  konsideran.  Konsiderans  memuat uraian  singkat  mengenai  pokok – pokok  pikiran  yang  menjadi  latar  belakang  dan  alasan pembuatan  Peraturan  Perundang – undangan.  Pokok-pokok  pikiran  pada  konsiderans Undang – Undang atau peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi  latar  belakang  pembuatannya.  Pokok – pokok  pikiran  yang  hanya  menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena  tidak  mencerminkan  tentang  latar  belakang  dan  alasan  dibuatnya  peraturan perundang – undangan tersebut. Jika terdapat katakanlah pertentangan antara konsideran dan norma yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan maka berdasarkan petunjuk dari UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2022, dapat dikatakan bahwa pokok pikiran dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak terwujud.
1. Konsideran Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran;  Bahwa  dengan  makin pesatnya perkembangan pe  rekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat; Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan  kegiatannya; Bahwa  sebagai salah  satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan. sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  tentang  Kepailitan,  yang  kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,
namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Konsideran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tidak Tercermin Didalam Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 September 2004 yang dihadiri fraksifraksi untuk membahas RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adapun butir- butir  pemikiran  yang  disampaikan  oleh  fraksi  seluruhnya  menyatakan  setuju  untuk mensahkan RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi undang- undang.  Ancaman  kepailitan  terhadap  debitor  perusahaan  yang  masih  sehat  mendapat perhatian khusus dari beberapa fraksi, hal ini didasarkan pada praktik yang telah terjadi pada masa UU Nomor 4 Tahun 1998.
Merealisasikan Pembangunan Hukum Nasional Untuk Mewujudkan Masyarakat  Adil  dan Makmur
Pada masa Orde Baru, wacana pembangunan hukum hampir sama kuatnya dengan pembangunan ekonomi. Keduanya seakan bersinergi dalam keinginan untuk saling mengisi dan menopang, pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi tidak akan bisa diisi tanpa ada kemajuan di bidang hukum sebagai sumber aturan dan ketertiban sosial. Pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus dipahami dalam konteks  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004.  Didalam  penjelasan  umum  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.  Memang  pada  perlu  disadari  bahwa  pailit  tidak  seharusnya  dianggap  untuk mempermudah debitur dalam menghadapi permasalahan keuangan yang membelenggu. Tetapi tidak boleh diartikan juga bahwa kreditur boleh semena-mena terhadap debitur.
Agar Tercipta Keadilan Kepada Pihak Debitur dan Kreditur
Dalam kaitannya dengan penegakan Hukum Kepailitan Indonesia, maka diperlukan penegakan  hukum  yang  berkeadilan.  Hal  ini  karena  hukum  merupakan  sarana  untuk mewujudkan  keadilan.  Asas  keadilan  dalam  Hukum  Kepailitan  mengandung  pengertian bahwa  ketentuan  mengenai  kepailitan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kreditor, debitor dan pemangku kepentingan. Asas keadilan ini ditujukan  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  pihak  penagih  yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah terdapat asas proposionalitas. Asas  propososionalitas  didalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  mengatur beberapa  ketentuan,  yaitu  di  satu  pihak,  terdapat  ketentuan  yang  dapat  mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan  lembaga  kepailitan  oleh  kreditor  yang  tidak  beritikad  baik.  Dengan  menormakan prinsip commercial exit from financial disress berarti akan membawa lembaga kepailitan kearah baru. Arah baru tersebut harus menghadirkan ruh keadilan agar kepailitan dapat menjadi efek yang positif didalam berbagai aspek, khususnya aspek hukum itu sendiri.

## Agar Tercipta Kemanfaatan Hukum
Kemanfaatan  Kemanfaatan  hukum  tidak  lepas  dari  keadilan  dan  kepastian  hukum yang  seharusnya  berjalan  bersama  agar  tercipta  persamaan  di  mata  hukum.  Dasar  dari prinsip psikologis antara kepentingan semua pihak secara berasal dari keyakinannya bahwa individual  dalam  masyarakat,  sehingga  semua  orang  punya  keinginan  dasar  melahirkan prinsip-prinsip  keadilan  untuk  bersatu  dan  hidup  harmonis  yang  dapat  diterima  secara umum  sehingga  kemanfaatan  hukum  itu  dapat  dirasakan  oleh  semua  individu  didalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan hukum kepailitan yang diberlakukan sekarang, tampak bahwa hukum kepailitan ini hanya memperhatikan kepentingan individual dan satu pihak saja yaitu kepentingan debitor. Dan ketentuan Pasar 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004,  tampak  bahwa  manakala  permohonan  kreditor  untuk  menyatakan  debitor pailit  dikabulkan,  maka  terhadap  aset  debitor  seluruhnya  dinyatakan  dalam  sita  umum. Debitor tidak wewenang untuk mengelola aset dan usahanya. Dan hal-hal sebagaimana dideskripsikan  di  atas,  secara  individual  yang  mendapatkan  kenikmatan  ( pleasure), kesejahteraan  ( welfare)  dan  kebahagiaan  (happiness)  secara  maksimal  hanya  kreditor, sedangkan debitor dan seluruh stakeholder serta seluruh anggota masyarakat justru hanya memperoleh penderitaan ( pain). Ini bertentangan dengan asas keadilan yang seimbang, hukum bukan hanya adil bagi pihak yang bersengketa, tapi juga adil bagi pihak lain. Untuk itu dengan menormakan prinsip Commercial Exit From Financial Distress, setidaknya akan terjadi kesejajaran posisi antara debitor dan kreditor.
Agar Tercipta Kepastian Hukum Dalam  Penerapan  Asas Commercial  Exit From Financial Distress
Pada kenyataannya prinsip commercial exit from financial distress tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum yang berkaitan dengan
debt  collective  proceeding.  Sebelum  berlaku  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004, makna  utang  ialah  perikatan  utang-piutang  alias  utang  adalah  kewajiban  uang  yang didasarkan pada suatu perjanjian pinjam-meminjam. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 makna utang dinormkan lebih luas lagi yaitu segala kewajiban yang bernilai uang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Akibatnya konsep atau makna utang bergeser kearah implikasi yang kian besar. Dengan menormakan prinsip commercial exit from financial distress maka sudah tentu akan ada kepastian hukum didalam penerapannya. Artinya,  kepastian  hukum  dapat  menjamin  suatu  hukum  itu  terlaksana  berdasarkan normanya.  Agar  prinsip commercial  exit  from  financial  distress  dapat  diterapkan  maka prinsip tersebut harus dinormakan agar ada kepastian hukum didalam penerapannya nanti.

## SIMPULAN
Adapun wujud prinsip commercial exit from financial distress yaitu mensyaratkan insolvensi sebagai  syarat untuk  pailit  dan menjadikan mekanisme  pailit sebagai upaya terakhir  ( last  resort)  yang  harus  ditempuh  sehingga  menjadikan  kepailitan  sebagai mekanisme hukum yang bersifat sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang tidak dapat iselesaikan  dan merupakan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan.
Adapun urgensi penormaan  prinsip commercial exit from financial distress didalam undang-undang  kepailitan  Indonesia  yaitu  untuk  mewujudkan  konsideran  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  sehingga  dapat  bermanfaat  untuk  merealisasikan  pembangunan hukum nasional, untuk menunjang perekonomian nasional, untuk mencegah efek domino dari  krisis  moneter  dimasa  mendatang  yang  didalamnya  untuk  mencegah  mekanisme pailit mempailitkan subjek hukum yang masih solven dan untuk menopang perekonomian nasional dalam hal menyeleksi perusahan yang sehat untuk tidak pailitkan dan perusahan yang solven untuk menjalani mekanisme pailit.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro, Yudhi Priyo . (2020) ‘ Hukum Kepailitan ’, Malang, Setara Press.
Anisah,  Siti. (2008)  ‘ Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  Dan  Debitor  Dalam  Hukum Kepailitan Di Indonesia ’, Yogyakarta, Total Media.
Fuady, Munir . (2005) ‘ Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktik ’, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Giniting, Elyta Ras . (2018) ‘ Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor ’, Jakarta Timur, Sinar
Grafika.
Ibrahim, Johny. (2006) ‘ Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ’, Malang, Bayu
Publisher.
Nadapdap, Binoto. (2018) ‘ Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 ’, Jakarta, Jala Permata Ksara.
Ricardo Simanjuntak. (2008) ‘Ketentuan Hukum Internasional Dari UU No 4 Tahun 1998’,
Jurnal Hukum Bisnis, p. 27.
Sastrawidjaya,  Man.  (2006) ‘ Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, Ed.1 ’, Bandung, PT. Alumni.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang ‘ Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ’.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang ‘ Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ’.