INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7079-7089 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Ambon
Fenly Masawoi 1 ✉ , Samsons Laurens 2 , J.Madubun 3
(1,3) Universitas Pattimura Ambon, (2) Universitas Kristen Indonesia Maluku
Email: fmasawoy@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  kebijakan  penyaluran  hibah  dan  bantuan sosial pemerintah Kota Ambon. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah model implementasi  Edward  III  yakni  sumber  daya,  komunikasi,  disposisi  dan  strukur  birokrasi    penulis menggunakan  Informan  penelitian  adalah  pegawai  Sekretariat  Daerah  Kota  Ambon  yang  terlibat langsung dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial  sebagai informan penelitian Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yakni  Sekretaris Daerah Kota Ambon. Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  (1)  Aspek  komunikasi  perlu  mendapat  perhatian  oleh  pemerintah  dalam penerapan strategi Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah, (2) Aspek sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial selaku salah satu pelaksana Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah ini sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan  bidangya  masing-masing  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  arahan  yang diberikan untuk kegiatan perencanaan penangulangan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik, (3) Aspek  disposisi  belum  berjalan  sebagai  mana  mestinya,  karena  karakter  dari  pelaksana  kebijakan merupakan salah satu satu kunci keberhasilan dalam suatu program,  (4) Aspek struktur organisasi terdiri dari  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  yang  selanjutnya  disingkat  TNP2K  dan beberapa SKD terkait lainnya seperti Dinas Sosial Kota Ambon.
Kata Kunci: Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial, Kemiskinan, Kebijakan

## Abstract
This research aims to evaluate the implementation of the grant and social assistance distribution policies of  the  Ambon  City  government.  The  approach  used  to  carry  out  the  evaluation  is  the  Edward  III implementation model, namely resources, communication, disposition and bureaucratic structure. The data analysis technique in this research uses the Miles and Huberman model. The results of the research conclude  that  (1)  The  communication  aspect  needs  to  be  given  attention  by  the  government  in implementing the strategy for distributing Government Grants and Social Assistance, (2) The human resource aspect in the Social Service as one of the implementers of the Distribution of Government Grants and Social Assistance has fulfilled the required competencies. needed. Employees can carry out their duties in accordance with their respective fields in accordance with applicable regulations, so that the  direction  given  for  poverty  reduction  planning  activities  can  be  carried  out  properly,  (3)  The disposition aspect has not worked as it should, because the character of the policy implementer is one one key to success in a program, (4) The organizational structure aspect consists of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction, hereinafter abbreviated as TNP2K and several other related SKDs such as the Ambon City Social Service.
Keywords: Grant Distribution, Social Assistance, Poverty, Policy

## PENDAHULUAN
Sebagai  amanat  dari  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Negara  RI  1945  dan penjelasan  pasal  didalamnya,  pemerintah  juga  telah  melahirkan  Undang  Undang  no.11 tahun 2009 tetang Kesejahteraan Sosial, dimana di dalam pasalnya khususnya pasal 19,20 khusus  membahas  tentang  pengentasan  kemiskinan.  Tentu  ini  merupakan  hukum  dasar untuk  implementasi  program  pengentasan  kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  berbagai Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dan sudah semestinya pihsk eksekutif dan legislatif di Kabupaten dan Kota melaksanakan secara maksimal karena sudah ada payung hukum negara
Banyak faktor kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi kemiskinan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  antara  lain;  konsep,  pendekatan,  strategi,  rumusan, teknik, taktik, dan pelaksana serta keberfihakan pemerintah terhadap masyarakat. Idealnya, berbagai faktor tersebut harus tercakup dalam satu dokumen lengkap, sehingga mampu mengatasi  problem  kemiskinan  secara  tepat  dan  komprehensif.  Jika  salah  satu  faktor terbaikan,  maka  peluang  terjadinya  peningkatan  kemiskinan  akan  terbuka  lebar,  yang kemudian dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai faktor  pendukung kebijakan dalam penangulangan  kemiskinan harus tepat dan efektif.
Secara kelembagaan upaya untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini relative masih tinggi. Kota Ambon merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki penduduk miskin.   Berdasarkan data BPS  Kota Ambon   Tahun 2021, jumlah  penduduk miskin  kota Ambon 30.893 jiwa, sedangkan penduduk miskin baru 23.365 jiwa. Sehingga total penduduk miskin 52.258 atau 14,17 persen dari jumlah penduduk Kota Ambon.
Penduduk miskin dan miskin baru tersebar di semua desa, negeri dan kelurahan di Kota Ambon. Di Kecamatan Sirimau terdapat 17.757 penduduk miskin atau 32, 7 persen. Kemudian,  Kecamatan  Nusaniwe  terdapat  16,721  penduduk  miskin  atau  30,8  persen,  di Kecamatan Teluk Ambon 8.466 jiwa atau 15,6 persen. Sedangkan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala terdapat 8.404  jiwa atau 15,5 persen  dan Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 2.910 penduduk miskin atau 5,4 persen.
Pemerintah Kota Ambon telah melakukan berbagai upaya penanganan kemiskinan, seperti penyaluran hibah dan bantuan sosial.. Penyediaan jaring pengaman sosial dilakukan dengan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH)  sebanyak  7.174  penerima  manfaat.    Progam  sembako  sebanyak  13.234  penerima hingga bulan Agustus dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap ketiga sebanyak 9.395 penerima manfaat.  Selain  itu  melalui  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  telah  disalurkan  Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 11.373 penerima manfaat di desa dan negeri.   Sedangkan melalui dana APBD kota Ambon telah disalurkan bantuan sembako yang dilakukan sejak April  2020,  dan  hingga  Agustus  telah  dilakukan  pembagian  bantuan  kepada  11.992 penerima manfaat.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  terlihat  dari  dampaknya  hasil  evaluasi implementasi  suatu  kebijakan.  Evaluasi  implementasi  kebijakan  penyaluran    hibah  dan bansos  sebagai  upaya  penanganan  kemiskinan  telah  dilakukan  oleh  banyak  peneliti. Soegijono  (2014)  melaporkan  bahwa  salah  satu  target  keberhasilan  program  kerja Pemerintah Kota Ambon adalah mengurangi angka kemiskinan. Target pengurangan angka kemiskinan masyarakat, merupakan program kerja besar, yang membutuhkan kerja keras dari pemerintah kota, yang didukung oleh masyarakat. Termasuk pihak ketiga seperti LSM, Swasta, Perguruan Tinggi dan kelompok kepentingan lainnya. Pada posisi ini sinergisitas antar  institusi  sangat  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  tugas  ini.  Karena  itu,  ketika pemerintah kota dengan serius ingin mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, maka salah  satu  pilihan  untuk  memperbaiki  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  adalah  dengan membuat proses evaluasi secara berkelanjutan. Atas  dasar  itu, Pemerintah  Kota Ambon, telah berupaya melahirkan kegiatan untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat.
Namun, bukan berarti bahwa kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan, masih diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk terus terus memperbaiki mekanismenya.
Demikian pula dilaporkan oleh  Tahitu &  Lawalata (2017)  bahwa banyaknya program yang  didaratkan  bagi  warga  miskin  di  Kota  Ambon,  ternyata  tidak  secara  signifikan mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena target penurunan jumlah warga miskin yang dilakukan pemerintah kota bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang diartikan sebagai kondisi ekonomi semata.
Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya implementasi.    Keberhasilan  implementasi  kebijakan  atau  program  menurut  Akib  (2013), dapat  dikaji berdasarkan  proses implementasi (perspektif  proses) dan hasil yang dicapai (perspektif  hasil).  Pada  perspektif  proses,  program  pemerintah  dikatakan  berhasil  jika pelaksanaannya  sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana,  kelompok  sasaran  dan  manfaat  program.  Sedangkan  pada  perspektif  hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu  program  mungkin  saja  berhasil  dilihat  dari  sudut  proses,  tetapi  boleh  jadi  gagal ditinjau  dari  dampak  yang  dihasilkan,  atau  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  implementasi kebijakan  dapat  dianggap  berhasil  ketika  telah  nampak  konsistensi  antara  proses  yang dilalui dengan hasil yang dicapai (Arifin & Qoimah, 2021), (Julia Mahadewi, 2021), (Rizal et al., 2021), (Sugara & Ulfa, 2021).
Penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Ambon ini  merujuk pada  teori Van Meter dan Van Horn, dimana implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu/  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman  tersebut  mencakup  usaha  untuk  mengadministrasikan  dan  menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Yunus & Rezki, 2020), (Aneta, 2012), (Khasanah et al., 2018), (Amanda, 2016).
Adapun model implementasi yang digunakan aalah Model Implementasi Edward III yakni  sumber daya, komunikasi, disposisi dan strukur birokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Roring, Mantiri, & Lapian (2021) bahwa untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui  variabel  dan  faktor-faktor  yang
mempengaruhinya.Untuk  itu,  diperlukan  suatu  model  kebijakan  guna  menyederhanakan pemahaman  konsep  suatu  implementasi  kebijakan.Terdapat  banyak  model  yang  dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi  dan  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  Faktor-faktor  tersebut  perlu ditampilkan  guna  mengetahui  bagaimana  pengaruh  faktor-faktor  tersebut  terhadap implementasi.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif. Pendekatan ini digunakan  karena  peneliti  bermaksud  memperoleh  gambaran  yang  mendalam  tentang implementasi  kebijakan  penyaluran  hibah  dan  bantuan  sosial  Pemerintah  Kota  Ambon. Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yakni Agustus-September 2023 di  Pemerintah Kota Ambon . Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan  sosial  Pemerintah  Kota  Ambon.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan pegawai Sekretariat Daerah Kota Ambon yang terlibat langsung dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial sebagai informan penelitian  Selain itu, peneliti melakukan wawancara mendalam ( dept interview) dengan informan kunci yakni  Sekretaris Daerah Kota Ambon. Peneliti  menggunakan  model  analisis  interaktif  dari  Miles  &  Huberman  (2007),  dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni  hasil  wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon menjadi krusial  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Transparansi  dan akuntabilitas dalam merancang kebijakan penyaluran tersebut menjadi kunci utama agar masyarakat  memahami  dan  mempercayai  proses  penyaluran  bantuan,  meningkatkan kepercayaan  terhadap  pemerintah.  Selain  itu,  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi  kebijakan  tersebut,  sehingga  bantuan  sosial  dapat  tepat  sasaran  dan memberikan dampak maksimal. Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang mungkin muncul serta sebagai dasar perbaikan kebijakan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan.
Pengalaman  dalam  penyaluran hibah  dan  bantuan  sosial menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui pemberdayaan yang mencakup peningkatan kemampuan, pengembangan kewirausahaan, dan akses terhadap modal ekonomi, masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka  sendiri.  Selain  itu,  pendekatan  studi  mikro  yang  mengidentifikasi  karakteristik penduduk miskin juga diperlukan  dalam merumuskan kebijakan yang  tepat  sasaran  dan evaluasi  atas  kemajuan  yang  dicapai  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Dengan menggunakan  model  implementasi  yang  tepat,  seperti  Model  Implementasi  Edward  III komunikasi yang mencakup sumber daya, disposisi,  dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan  penyaluran  hibah  dan  bantuan  sosial  di  Kota  Ambon  dapat  dilakukan  secara efektif dan berhasil mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi antar instansi merupakan elemen  krusial  dalam  implementasi kebijakan, terutama dalam konteks penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon. Komunikasi dan koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menjadi urat nadi organisasi untuk  menjamin  keberhasilan  program  dengan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang ditetapkan. Koordinasi ini dilakukan secara berkala dan melibatkan banyak SKPD, termasuk Dinas Sosial, dalam pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial.  Pentingnya  komunikasi  personal  antar  kepala  bidang  juga  ditekankan  untuk mempercepat  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  permasalahan  yang  harus  segera diselesaikan, sehingga proses koordinasi menjadi lebih cepat dan efisien.
Selain itu, proses sosialisasi program penyaluran hibah dan bantuan sosial merupakan aspek penting dalam penerapan kebijakan ini. Komunikasi yang efektif kepada target group, terutama masyarakat miskin, sangat diperlukan untuk memperkenalkan program dengan baik  dan  memastikan  keberhasilannya.  Sosialisasi  dilakukan  baik  secara  formal  maupun informal  oleh  berbagai  instansi,  termasuk  LSM,  untuk  melibatkan  masyarakat  secara langsung  dalam  program-program  tersebut.  Kemampuan  berkomunikasi  yang  baik  dan sistem koordinasi antarinstansi juga sangat diperlukan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat  miskin  serta  memastikan  pemahaman  yang  baik  tentang  program-program yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Kota Ambon (Entjaurau et al., 2021), (Roring et al., 2021).

## Sumber Daya
Sumber daya finansial dan sumber daya manusia merupakan dua aspek kunci yang mendukung  implementasi  kebijakan,  termasuk  dalam  konteks  penyaluran  hibah  dan
bantuan sosial di Kota Ambon. Sumber daya finansial, yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD  Provinsi,  dan  APBN,  merupakan  hal  utama  yang  diperlukan  untuk  menjalankan program  dan  kegiatan  yang  telah  disusun.  Pentingnya  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  anggaran  tersebut  menjadi  fokus  utama  dalam  memastikan efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  kebijakan.  Di  sisi  lain,  sumber  daya  manusia  yang berkualitas dan memadai di Dinas Sosial Kota Ambon telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.  Dengan  dukungan  sumber  daya  manusia  yang  baik,  pelaksanaan  kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan arahan yang diberikan (Ratna & Moedy, 2022), (Astariyani & Sudiarawan, 2021).
Selain  itu,  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  penanganan  kemiskinan  dan penyaluran  bantuan  sosial,  penggalangan  sumber  daya  harus  memastikan  tercapainya tujuan  dan  hasil  program  yang  efektif  dalam  memberdayakan  masyarakat  miskin. Penerjemahan  kebijakan  dan  program  ke  dalam  kegiatan  operasional  yang  tepat  juga menjadi kunci dalam menentukan kinerja kebijakan. Melalui Rencana Strategis Kota Ambon dan  arah  kebijakan  pembangunan,  penanganan  kemiskinan  menjadi  target  prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, upaya komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan diperlukan,  sesuai  dengan  prioritas  daerah  yang  diimplementasikan  dalam  rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dukungan  pemerintah  melalui  koordinasi  yang  efektif,  evaluasi  terhadap  tahapan penanganan  kemiskinan,  serta  partisipasi  aktif  dalam  pengentasan  kemiskinan  menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Rani & Safarinda, 2020), (Amanda, 2016).

## Disposisi
Para pelaksana kebijakan, seperti Dinas Sosial Kota Ambon dalam konteks penyaluran hibah dan bantuan sosial, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Disposisi implementor, yang mencakup respon, kognisi, dan intensitas disposisi, mempengaruhi cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui koordinasi dengan SKPD lain dan  berpedoman  pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  para  pelaksana  kebijakan bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  program  sesuai  dengan  sasaran  tujuan  dan keinginan pembuat kebijakan. Namun, pentingnya disposisi yang baik, seperti komitmen, kejujuran,  dan  sifat  demokratis,  dalam  pelaksanaan  kebijakan  menjadi  sorotan  penting. Meskipun  berbagai  program  telah  dilakukan,  evaluasi  terhadap  aspek  disposisi menunjukkan  bahwa  karakteristik  pelaksana  kebijakan  belum  sepenuhnya  memenuhi kriteria yang diharapkan, yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.
Kebijakan penyaluran hibah  dan bantuan sosial  di  Kota  Ambon merupakan  bagian integral  dari  upaya  pemerintah  dalam  penanggulangan  kemiskinan.  Dinas  Sosial  dan instansi lainnya bertanggung jawab atas kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, dengan mengacu pada kebijakan pembangunan strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kota  Ambon.  Meskipun  berbagai  program  telah  diluncurkan  lintas  sektor,  termasuk Program Indonesia Pintar, Kartu Ambon Pintar, dan Bantuan Sosial Tunai, evaluasi terhadap aspek  disposisi  menunjukkan  bahwa  masih  ada  tantangan  dalam  memastikan  karakter pelaksana  kebijakan  sesuai  dengan  kebutuhan  pelaksanaan  program.  Oleh  karena  itu, pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  disposisi  implementor  dan  upaya  untuk meningkatkan karakteristik yang mendukung pelaksanaan kebijakan perlu menjadi fokus dalam memastikan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon.

## Struktur Birokrasi
Dari  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  agen  pelaksana  dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Kota  Ambon  (TKPK)  sebagai  wadah  koordinasi  lintas  sektor  dan  pemangku kepentingan. TKPK bertugas mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di  tingkat  Kota  Ambon  melalui  berbagai  program  yang  disusun  berdasarkan  kebutuhan rumah tangga sasaran dan tugas pokok serta fungsi organisasi perangkat daerah terkait. Program  tersebut,  seperti  bantuan  sosial  terpadu,  pemberdayaan  masyarakat,  dan pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  dirancang  dengan  strategi  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  masyarakat  miskin,  meningkatkan  kemampuan  dan pendapatan  mereka,  serta  mengembangkan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil.  Meskipun demikian, meski telah dilakukan upaya-upaya tersebut, data BPS Kota Ambon menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kota tersebut belum menunjukkan penurunan signifikan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.
Dalam  konteks  kebijakan  penyaluran  hibah  dan  bantuan  sosial  di  Kota  Ambon, meskipun telah diupayakan melalui program-program dan strategi yang terstruktur, angka kemiskinan  masih  relatif  tinggi.  Hal  ini  menandakan  bahwa  meskipun  sudah  ada  wadah koordinasi  seperti  TKPK  dan  program-program  yang  disusun,  perlu  adanya  evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan tersebut. Langkah- langkah perbaikan yang diambil haruslah berdasarkan analisis mendalam terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, termasuk evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan respons dari masyarakat sasaran. Dengan demikian, kesimpulan dapat diambil bahwa peran TKPK dan kebijakan penyaluran
hibah serta bantuan sosial di Kota Ambon masih perlu diperkuat dan dioptimalkan untuk mencapai penurunan yang signifikan dalam angka kemiskinan di kota tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis  dan pembahasan, disimpulkan bahwa :
1. Aspek komunikasi   perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam penerapan strategi  penyaluran  hibah  dan  bantuan  sosial  di  Kota  Ambon,  yang  merupakan kemampuan  para  instasi  pelaksana  program  untuk  melakukan  pemberdayaan kepada  masyarakat  miskin,  karena  selama  ini  banyak  sekali  program  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  dialokasikan  pada  pemerintah  kelurahan  dan kecamatan sehingga upaya untuk keberhasilan program tersebut sangat dibutuhkan sistem  koordinasi  antara  berbagai  instansi  dalam  memberikan  sosialisasi  agar masyarakat dapat memahami dengan baik bahwa program tersebut ini yang berasal dari dinas sosial, dari dinas atau instansi BKKBN, dari dinas koperasi dan sebagainya
2. Aspek sumberdaya  manusia yang ada di Dinas Sosial selaku salah satu pelaksana kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial di Kota Ambon ini sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga arahan yang diberikan untuk kegiatan perencanaan penangulangan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik.
3. Aspek  disposisi  belum  berjalan  sebagai  mana  mestinya,  karena  karakter  dari pelaksana  kebijakan  merupakan  salah  satu  satu  kunci  keberhasilan  dalam  suatu program.
4. Aspek  struktur organisasi  terdiri dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku  kepentingan  di  tingkat  pusat  untuk  melakukan  percepatan penanggulangan kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas  pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat  Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, H. (2013). Implementasi Kebijakan Apa Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik UNM Makassar, 1(1), 1 – 10.
Amanda,  P.  I.  (2016).  Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  Dan  Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1, 34 – 38.
Aneta,  A.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132
Arifin, S., & Qoimah, D. N. (2021). Imple mentasi Kebijakan “Jogo Tonggo” Di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Visoner, 13(3), 531 – 540.
Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluation Of Regional Policy Arrangements In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Denpasar City. Abdi Insani, 8(1), 65 – 71.
Entjaurau, J. ., Sumampouw, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. Jurnal Governance, 1(2), 1 – 12.
Julia Mahadewi, K. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid- 19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. Jurnal Kertha Semaya, 9(10), 1879 – 1895.
Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). Program Keluarga Harapan (PKH) Di  Kecamatan  Bandongan  Kabupaten  Magelang. Jurnal  Mahasiswa  Administrasi Negara (JMAN), 02(02), 30 – 35.
Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 4(2), 8 – 15.
Ratna, E., & Moedy, S. (2022). Sinergi Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Kelurahan Delod Peken Kabupaten Tabanan Bali. Jurnal Cakrawarti, 04(02), 1 – 8.
Rizal,  M.,  Afrianti,  R.,  &  Abdurahman,  I.  (2021).  Dampak  Kebijakan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for  Implementing  Community  Activity  Restrictions  for  Coffee  Shop  Busi. Jurnal Inspirasi, 12(1), 97 – 105.
Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahann Dalam  Penanganan  Virus  Corona  (Covid  19)  di  Desa  Ongkaw  1  Kecamatan
Sinonsyang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 1 – 11.
Soegijono, S. P. (2014). Pengentasan Kemiskinan di Aras Lokal. Jurnal Manajemen, 4(1), 85 – 101.
Sugara, R., & Ulfa, M. (2021). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pendekatan Keagamaan Public Policy Implementation in Handling Covid-19 through a Religious Approach. Jurnal Bimas Islam, 14(1), 103 – 132.
Tahitu, A., & . Lawalata, C. M. . (2017). Kemiskinan Perkotaan: Strategi Pemulung Di Kota Ambon. Sosio Informa, 3(1), 40 – 48. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.388
Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3).
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083.