## Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi  Nikah Dibawah Umur

## Umi Habibah
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor umihabibah593@gmail.com

## ABSTRACT
Underage marriage dispensation is an application for waivers granted by the Religious Courts to prospective brides who are not old enough to marry, for men who have not reached the age of 19 years and women who have not reached the age of 16 years, based on Law No. 16 of 2019  concerning  marriage.  This  study  aims  to  find  out  the  KHI  review  of  the  judge's considerations  in  determining  the  dispensation  for  underage  marriage,  and  to  find  out  what factors are considered by the judge at the Cibinong Religious Court in granting a dispensation application  for  underage  marriage.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative.  Data collection  techniques  were  carried  out  using  interviews,  observation  or  documentation.  The results of the study show that based on the KHI review with its research findings, namely where KHI is the legal basis for bridging the marriage dispensation so that the marriage dispensation decision is implemented in overriding Law Number 16 of 2019 concerning marriage, as stated in Article 7 paragraph (2) and paragraph (4) regarding the age limit, namely the age of male and female candidates is at least 19 years old, where KHI is a review of judges' considerations in deciding to implement a marriage dispensation and the factors that are considered by judges in granting marriage dispensations at the Cibinong Religious Court, there are 4 factors including cultural factors, environmental factors, economic and educational factors, and the last factor is pregnancy out of wedlock.
Keywords: KHI, Dispensation for Underage Marriage

## ABSTRAK
Dispensasi nikah dibawah umur merupakan permohonan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum  cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun, Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan KHI terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan  dispensasi  nikah  di  bawah  umur,  serta  untuk  mengetahui  apa  saja  faktor  yang menjadi  pertimbangan  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Cibinong  dalam  memberikan permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik Pengumpulan Data dilakukan menggunakan wawancara, observasi ataupun  dokumentasi.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  berdasarkan  Tinjauan  KHI  dengan temuan penelitiannya yaitu dimana KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) tentang batasan usianya  yaitu  usia  calon  pria  dan  wanita  minimal  berusia  19  tahun,dimana  KHI  sebagai tinjauan pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk terlaksananya dispensasi nikah dan Faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  pemberian  dispensasi  nikah  di
Volume 5 Nomor 1 (2023)   42-57   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1991
Pengadilan Agama Cibinong, ada 4 faktor yang diantaranya faktor budaya, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan, dan yang terakhir faktor hamil di luar nikah. Kata Kunci : KHI, Dispensasi Nikah Dibawah Umur.

## PENDAHULUAN
Di Indonesia,  batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan.  Hanya  saja,  batasan  ini  dapat  disimpangi dengan  mengajukan  dispensasi  perkawinan  ke  Pengadilan  Agama.  Tidak  adanya kriteria atau indikator standar dalam Undang-Undang Perkawinan membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatifnya sendiri, yang cenderung mengacu pada teks-teks fikih. Implikasinya, sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, sehingga sebagai faktor penyebab perkawinan di bawah umur.
Dalam Islam, memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al- Qur’an hanya menetapkan dengan tanda -tanda dan isyarat terserah kepada  kaum  muslimin  untuk  menetunkan  batas  umur  yang  ideal,  yang  sesuai dengan  syarat  dan  tanda-tanda  yang  telah  ditentukan,  serta  disesuaikan  dengan dimana  hukum  itu  akan  diundangkan  (Salam,  2017).  Oleh  karena  itu,  perkawinan mempunyai  arti  penting  dalam  kehidupan  manusia  dimana  perkawinan menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  bukan  hanya  kepada  suami/isteri  yang bersangkutan,  melainkan  juga  kepada  anak-anak  atau  keturunannya,  orang  tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.
Adapun  perkawinan  merupakan  suatu  lembaga  suci  yang  bertujuan  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  dengan  Undang-Undang perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan  itu  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah-tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,  maka  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali  dengan  agama, sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi  juga memiliki  unsur  batin/rohani  yang  mempunyai  peranan  penting  (Prabowo,  2013). Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam” adalah pernikahan, yaitu akad yang  sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Abdurrahman, 2010:114).
Sebagaimana  Allah  subhanahu  wa  ta’ala  telah  memerintahkan  kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al- Qur’an surat An -Nur ayat 32, yang berbunyi:
ُّٰاللّ ُمِهِنْغُي َءۤا َرَقُف ا ْوُن ْوُكَّي  ْنِا  ْْۗمُكِٕىۤاَمِا َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َنْي ِحِلّٰصلا َو ْمُكْنِم ى ٰماَيَ ْلْا اوُحِكْنَاو ٌعِسا َو ُ ّٰاللّ َو ْۗهِلْضَف  ْنِم
ٌمْيِلَع
Artinya:  “Dan  nikahkanlah  orang -orang  yang  masih  membujang  di  antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki  dan  perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan
kepada mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  Allah Maha  luas  (pemberian-Nya),  Maha Mengetahui”.
Sedangkan  menurut  (Arifandi,  2018:8),  dalam  sebuah    hadist  yang  sangat masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara pernikahan yang menekankan bahwa nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Redaksi hadist ini bisa kita temukan dalam riwayat Ibnu Majah melalui kitab sunannya:
ْعَي ْمَل  ْنَمَف ْيِتَّنُس  ْنِم ُحاَكِ نلا“ :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّ ىَّلَص ِ َّاللّ ُل ْوُس َر َلاَق : ْتَلاَق َةَشِئاَع  ْنَع َّو َزَت َو يِ نِم  َسْيَلَف يِتَّنُسِب ْلَم
اوُج
ا  َّنِإَف  ِماَي ِ صلاِب ِهْيَلَعَف ْد ِجَي ْمَل  ْنَم َو ْحِكْنَيْلَف ٍل ْوَط اَذ َناَك  ْنَم َو َمَمُ ْلْا ْمُكِب  ٌرِثاَكُم يِ نِإَف
ٌءاَجِو ُهَل َم ْوَّصل
”Dari Aisyah R.A berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunnahku,  siapa  yang  tidak  mengamalkan  sunnahku,  maka  dia  bukan  termasuk umatku,menikahlah  karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umatumat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali. ”
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang perkawinan  diharapkan  seluruh  warga  negara  Indonesia  dapat  melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan  menjaga  keseimbangan  hidup  dalam  suatu  mahligai  rumah  tangga  yang  baik, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah ,dan warahmah (Ahyani,  2016).  Begitupun  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin  merupakan  dispensasi  yang  diberikan  pengadilan  agama  kepada  mempelai yang  belum  cukup  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan  bagi  pria  belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
Adapun  alasan-alasan  yang  digunakan  untuk  mengajukan  permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diantaranya adalah belum tercukupinya syarat usia  minimal  perkawinan,  telah  bertunangan,  telah  berhubungan  suami  istri  atau sudah terlanjur hamil, suami istri akan merantau, sudah berpacaran terlalu lama atau memiliki hubungan yang terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan (Wasono, 2020:9).
Permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas  yang  dilakukan  pasangan  yang  berusia  di  bawah  yang  telah  ditentukan Undang-Undang  Perkawinan,  sehingga  menyebabkan  semakin  maraknya permohonan  dispensasi  nikah,  apalagi  sebab  dari  dispensasi  nikah  tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan  untuk  mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  dilakukan,  dan pernikahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  tersebut  harus  mendapatkan
pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah (Ahyani, 2016). Oleh sebab  itu  bagi  kedua  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  jika kedua calon mempelai belum mencapai usia yang sudah ditetapkan maka perlu ada pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan. Dalam hal ini terkait dengan salah satu prinsip  yang  dipegang  teguh  oleh  undang-undang  perkawinan  republik  Indonesia yaitu  kematangan  dari  kedua  calon  mempelai,  agar  mewujudkan  suatu  tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat wal’afiat (Hayat, 2018).
Dari  sinilah  timbul  permasalahan  Bagaimana  tinjauan  Kompilasi  Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah dibawah umur dan Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam memberikan permohonan dispensasi nikah dibawah umur.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  penulis  tertarik  untuk  meneliti kasus  permohonan  dispensasi  nikah  di  bawah  umur  dan  menjadikan  Pengadilan Agama  Cibinong  sebagai  lokasi  penelitian.  Sengaja  dipilih  oleh  penulis  untuk penelitian ini, karena menurut sumber yang penulis ketahui dari pihak pengadilan semasa  penulis  melakukan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL).  Selain  perkara perceraian ada pula perkara yang menarik dan sedang banyak terjadi pada saat itu, yaitu tentang permohonan dispensasi nikah dibawah umur.
Dan  penulis  bermaksud  mengadakan  penelitian  dan  mengangkat  sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap  Permohonan  Dispensasi  Nikah  Dibawah  Umur  Di  Pengadilan  Agama Cibinong”.
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi  Hukum  Islam  terhadap  pertimbangan  Hakim  dalam  memberikan penetapan  dispensasi  nikah  di  bawah  umur  dan  mengetahui  apa  saja  faktor  yang menjadi  pertimbangan  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Cibinong  dalam  memberikan permohonan dispensasi nikah dibawah umur.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan metode  Fenomenologi,  yang  artinya  sebagai  studi  yang  membahas  mengenai kesadaran tindakan sosial berdasarkan perspektif pokok seseorang.
Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018:7). Sumber pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder, Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan  yang  telah  direncanakan.  Dan  teknik  pengumpulan  data  melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.
Volume 5 Nomor 1 (2023)   42-57   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1991
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong yang berlokasi di Jl. Bersih  No.1,  Tengah,  Kec.  Cibinong,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat  16914.  Waktu penelitian dimulai pada Bulan Maret 2022 hingga Bulan Juni 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Kompilasi Hukum Islam Dan Dispensasi Nikah Dibawah Umur
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  rangkuman  dari  berbagai  pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan  sebagai  referensi  pada  Pengadilan  Agama  untuk  diolah  dan dikembangkan  serta  dihimpun  ke  dalam  satu  himpunan.  Himpunan  inilah  yang disebut Kompilasi. Dan Kompilasi Hukum Islam berisi tiga ketentuan hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan serta disajikan pula undang-undang  dan  juga  perubahan-perubahannya  yang  membahas  ketiga  subjek hukum tersebut (Nusantara, 2021:III).
Dispensasi nikah dibawah umur adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, ada bisa salah satu saja atau dua-duanya. Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
Sedangkan dalam Islam tidak batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang  sudah  sampai  pada  usia  tertentu  yang  jelas  baginya  segala  urusan  atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk.  Tanda  baligh  bagi  wanita  yakni  telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi lakilaki yaitu telah mengeluarkam air mani (Hidayatulloh, 2020)
Dari sebagaimana dipaparkan di dalam latar belakang masalah, di Kabupaten Cibinong  terdapat  banyak  permohonan  dispensasi  perkawinan  pada  usia  anak. Berikut adalah data tentang permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak yang diajukan  dan  telah  diputus  terhitung  dari  Bulan  Januari-Desember  Tahun  2021  di Pengadilan Agama Cibinong.
- Januari  : 53 permohonan dispensasi - Februari : 30 permohonan dispensasi - Maret :23 permohonan dispensasi - April :21 permohonan dispensasi - Mei : 23 permohonan dispensasi - Juni :47 permohonan dispensasi - Juli :3 permohonan dispensasi - Agustus :29 permohonan dispensasi - September :31 permohonan dispensasi - Oktober :29 permohonan dispensasi - November :42 permohonan dispensasi - Desember :31 permohonan dispensasi
Volume 5 Nomor 1 (2023)   42-57   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1991
Latar Belakang terjadinya perkawinan pada usia dini, pertimbangan hakim di dalam  memutuskan  perkara  dan  akibat  hukum  tersebut  serta  faktor  yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi nikah  dapat dilihat pada data yang diambil dari beberapa kasus yang mengajukan di Pengadilan Agama Cibinong.
Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021- 2022.
Tugas  pokok  hakim  adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili  serta menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  padanya.  (Sudikno  Mertokusumo,  Hukum Acara  Perdana  Indonesia,  (Yogyakarta,  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  2010). Dihubungkan  dengan  acara  hukum  perdata,  perkara  pengajuan  permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak termasuk perkara permohonan, yakni perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Hanya ada satu pihak yakni pemohon. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya penetapan Hakim. Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat 1 HIR, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum  yang  tepat  dan  benar.  Dengan  demikian  di  dalam  menjatuhkan  penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak dini, hakim Pengadilan Agama  Cibinong  juga  harus  memuat  dasar  pertimbangan  dalam  menjatuhkan penetapan.  Dari  bagian  konsideran  dalam  penetapan  Hakim  sebagaimana  dapat dilihat  pada  data  suatu  penetapan  serta  wawancara  dengan  narasumber, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pada umumnya :
a. Pertimbangan fakta
1.  Sebelum memeriksa Hakim selalu memberi nasehat kepada orang tua sebagai pemohon serta anak yang diajukan dispensasi untuk menunda perkawinan hingga  usia  anak  memenuhi  syarat  yakni  calon  mempelai  perempuan  dan laki-laki  berusia  19  tahun.  Dari  data  penetapan  dan  wawancara  dengan narasumber  semua  nasehat  yang  diberikan  Hakim  tidak  ada  yang  di  ikuti. Artinya,  orang  tua  tetap  berkehendak  untuk  minta  dispensasi  perkawinan bagi anaknya sebagai calon pasangan suami istri.
2.  Mendengar kedua orang tua calon yang telah menyetujui rencana pernikahan
3.  Calon suami menyatakan siap bertanggung jawab menjadi suami.
4.  Calon suami  istri  sudah  berpacaran  lama sehingga  apabila  dibiarkan  dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama Islam
5.  Pertimbangan didasarkan pada keterangan dari: pemohon sebagai orang tua calon, pihak besan, serta kedua calon pasangan.
b.  Pertimbangan hukum
1.  Dengan memberikan dispensasi perkawinan akan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak terutama apabila sudah terlanjur hamil, untuk menjaga nama baik keluarga dan calon pasangannya serta memberikan kemaslahatan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2.  Meskipun  di  UU  perlindungan  anak  orang  tua  diwajibkan  mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, menurut Hakim sumber hukum yang hidup di masyarakat Cibinong juga harus diperhatikan.
3.  Dasar  hukum  yang  dipergunakan  :  pasal  7  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974; kaidah  fiqiyah  Islam:  menolak  segala  yang  merusak  lebih  diutamakan daripada  menarik  segala  yang  bermaslahat.  Hakim  tidak  menggunakan  UU perlindungan anak. UU Perlindungan Anak hanya akan dipergunakan apabila orang  tua  tidak  setuju  dan  mengajukan  pencegahan  perkawinan.  Belum pernah  ada  permohonannya  orang  tua  untuk  mencegah  perkawinan  usia anak.
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mencari data melalui wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan pertama adalah bapak Drs. H. Rahmat  Farid,  M.  H.,  beliau  adalah  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Cibinong  oleh karenanya  peneliti  menjadikan  beliau  sebagai  salah  satu  narasumber  dalam melengkapi penelitian ini. Pemahaman beliau dalam masalah pemberian dispensasi dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dalam Keadaan Hamil tidak diragukan  lagi  sehingga  beliau  sangat  faham  terkait  problem  hukum  yang  terjadi dalam pemberian dispensasi. Menurut beliau Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil yaitu :
Berdasarkan hasil wawancara dimana Hakim menjelaskan beberapa faktor yang  digunakan  dalam  pemberian  dispensasi  perkawinan  terhadap  anak  usia  dini yang  mana  dalam  keadaan  hamil  yaitu  dengan  melihat  kepada  maslahat  nya walaupun perempuan nya dalam usia dini (di bawah umur).
Dalam hal ini yang akan menjadi pertimbangan terhadap faktor hakim untuk menyelengarakan dispensasi Perkawinan terhadap anak usia dini tersebut  dengan melihat maslahatan nya karna jika tidak di nikahkan akan memberikan ke khawatiran terhadap  norma  yang  berada  di  masyarakat  dan  agar  tidak  melanggar  norma kesusilaan di masyarakat serta sebagai pertangung jawaban atas tindakan yang di lakukan pria nya. Karna dalam kasus tersebut hakim menilai dari kemaslahat nya dan tentu  saja  faktor  hakim  dalam  mempertimbangkan  Dispensasi  nikah  nya  dengan pertimbangan  yang  sangat  mendalam  dalam  memberikan  keputusan  nya  dengan melihat  urgensi  Dispensasi  nikah  berdasarkan  kemashalatan  karna  sudah  dalam konteks sudah hamil.
Maka dengan pertimbangan Hakim dan urgensi nya, lalu hakim menjelaskan boleh  diselenggarakannya  perkawinan  di  bawah  umur  tetapi  dengan  melalui mekanisme ke Pengadilan Agama Cibinong dengan melakukan dispensasi pernikahan dan hakim menjelaskan bahwa dalam memutuskan dispensasi pernikahan sebagai salah  satu  pertimbangannya  dengan  melihat  Kemaslahatan  nya  daripada  tidak dinikahkan yang mana dengan melihat kepada kemasalahatan nya.
Dari  kasus-kasus  yang  pernah  beliau  sidangkan  faktor-faktor  dominan  yang menyebabkan  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  dan  perlu  dimintakan dispensasi beliau menuturkan :
Volume 5 Nomor 1 (2023)   42-57   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1991
Dari kasus-kasus yang pernah beliau sidangkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  dan  perlu  dimintakan dispensasi beliau menuturkan bahwa karna Hakim melihat berdasarkan kenyataan yang  berada  di  Pengadilan  Negeri  Agama  Cibinong  dimana  Alasan  seseorang melakukan  dispensasi  pernikahan  karena  adanya  dorongan  dari  pihak  orang  tua ataupun  pribadi  yang  menjelaskan  kepada  hakim  sebagai  pemohon  Memohonkan untuk  melakukan  Dispenasi  pernikahan  bahwa  agar  anaknya  tidak  terhindar  dari perbuatan  zina  dan  agar  tidak  melanggar  norma  kesusilaan  di  masyarakat  yaitu dengan melakukan dispensasi pernikahan agar tidak melanggar norma Agama Serta dengan  melihat  tentang  batasan  usia  mengenai  UU  sebelumnya  dan  mengenai  UU yang baru dan hakim menjelaskan undang-undang terbaru khususnya tentang umur pada pernikahan yang mana pada sebelumnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan,dan perubahan nya yaitu laki-laki dan perempuan harus sama 19 tahun sebagaimana UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.
Bapak Drs. Rahmat Farid M. H., juga menjelaskan dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai dasar dan faktor dispensasi perkawinan usia dini yaitu:
Hakim dalam memutus kasus perkawinan di bawah umur memandang Mana yang lebih  banyak  hal  positifnya  atau  hal  negatifnya.  Dengan  pemberian  dispensasi tersebut Apakah memperbaiki hubungan calon mempelai ataukah sebaliknya. Hakim juga  mempertimbangkan  Faktor  apa  yang  menyebabkan  para  calon  mempelai tersebut ingin  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur.  Hakim  dalam  memutuskan dengan seadil-adilnya dan berpedoman pada undang-undang nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan yang terpenting berdasarkan Al-Quran.
Sedangkan faktor penyebab terjadinya dispensasi perkawinan di bawah umur adalah:
Kekhawatiran orang tua  terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin  hubungan  terlalu  jauh  yang  dapat  memicu  terjadinya  dosa  serta  dapat menimbulkan dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah  hamil  terlebih  dahulu  merupakan  hal  yang  sangat  mendesak  atau  keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.
Bapak Drs. Rahmat Farid M. H., juga menjelaskan dasar Hakim memberikan dispensasi perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil yaitu :
Hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi  hukum,  tujuan  hukum  di  titik  beratkan  pada  segi  kemanfaatan.  Asas kemanfaatan hukum lebih  melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Cibinong dikabulkan oleh Hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena Hakim lebih memperhatikan  kemanfaatan  hukum  bagi  pembangunan  masyarakat  dan mengedepankan  masalah  kemaslahatan  demi  kepentingan  umum.  Dikhawatirkan lebih besar mudaratnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak Hakim tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batas usia meskipun
seorang  anak  yang  belum  cukup  usia  ingin  melakukan  perkawinan  tetapi  mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan  dalam  undang-undang  perkawinan  maka  mereka  secara  syarat  batin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahiriah nya saja yang terpenuhi.
Bapak Drs. Rahmat Farid S. H., memberikan pendapat nya: Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan  tetapi  jika  telah  menjadi  hal  seperti  hamil  terlebih  dahulu  maka  ia merupakan  hal  yang  sangat  mendesak  atau  keadaan  darurat  yang  harus  segera dikawinkan. Dalam kasus seperti ini Hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depannya apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanita lah yang paling banyak menanggung akibatnya.
Dari pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim di dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak di atas, secara  prosedural  Hakim  telah  menetapkan  ketentuan  sebagaimana  di  amanatkan oleh hukum pembuktian serta diamanatkan oleh ketentuan pasal 53 ayat 2 UU nomor 48  tahun  2009  dalam  menjatuhkan  penetapan  yakni  bahwa  dalam  menjatuhkan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sebelum menjatuhkan penetapan Hakim  harus  mengkonstati  fakta.  Hal  tersebut  sudah  dilakukan  Hakim  dalam menjatuhkan penetapan.
Fakta-fakta di persidangan bahwa calon pasangan salah satu atau dua-duanya belum memenuhi syarat usia, namun kedua orang tua menyetujui dilaksanakannya, fakta bahwa Hakim selalu berusaha menasehati untuk menunda perkawinan namun selalu tidak berhasil, fakta bahwa kedua calon pasangan sudah berpacaran lama dan ada yang mengakibatkan kehamilan, fakta adanya hukum kebiasaan di masyarakat Cibinong  bahwa  pada  usia-usia  tersebut  anak  dianggap  layak  menikah  meskipun belum memenuhi syarat Menurut ketentuan UU, fakta bahwa kedua orang tua calon pasangan serta calon pasangan itu sendiri telah dimintai keterangan di persidangan, adalah fakta-fakta yang di satu sisi menurut hukum acara perdata harus diungkap sebagai  dasar  untuk  melakukan  tahap  kualifikasi  dan  konstitusi  perkara  yang diperiksa.
Pemberian pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam penetapan Hakim di dalam hukum acara merupakan tahap kualifikasi atau tahap penemuan hukum dan tahap  konstitusi  atau  pemberian  hukumnya  yakni  dikabulkan  atau  tidak.  Hakim dalam  data-data  di  atas  telah  melakukan  tahap  melakukan  penemuan  hukum  dan telah  memberikan  hukumnya.  Hakim  menemukan  hukum  atau  mengkualifikasi apakah  fakta-fakta  yang  telah  terbukti  kebenarannya  dapat  dimasukkan  ke  dalam kualifikasi  hukum  dispensasi  perkawinan  pada  usia  anak  atau  tidak.  Berdasarkan pertimbangan fakta Hakim telah menemukan hukum bahwa dispensasi perkawinan dapat dilakukan.
Akibat  hukum  pemberian  dispensasi  terhadap  perkawinan  anak  usia  dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021-2022.
Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  akibat  hukum perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri maupun terhadap anak-anak.
Drs.  Rahmat  Farid  M.  H.,  mengatakan  akibat  hukum  pemberian  dispensasi terhadap Perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil dalam wawancara :
Akibat  Hukum  nya  dengan  melihat  kepada  kemaslahat  nya  meski  berdasarkan tinjauan  KHI  lalu  hakim  menjelaskan  bahwa  KHI  itu  sebagai  dasar  hukum  untuk menjembatani  melakukan  dispensasi  pernikahan  di  Pengadilan  Agama  Cibinong melihat berdasarkan urgensi dengan mempertimbangkan kemaslahat nya karna pada dasarnya  Dispensasi  Nikah  ini  untuk  melindungi  anak  di  bawah  umur  untuk melakukan  dispenasi  pernikahan  dengan  melakukan  pertimbangan  yang  sangat mendalam oleh hakim berdasarkan kemaslahatan nya.
Salah  satu  asas  yang  dikandung  dalam  undang-undang  perkawinan  adalah pendewasaan usia perkawinan, Artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan. Maka syarat minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1  yaitu  batas  minimal  bagi  laki-laki  dan  perempuan  berumur  19  tahun,  namun ketentuan umur tersebut semata-mata hanya untuk menjaga kesehatan suami istri dan  juga  untuk  melestarikan  kemaslahatan  keluarganya  sehingga  eksistensi  atau perkawinan  selalu  terjaga  dan  secara  formal  tidak  lagi  ditemukan  lagi  data pernikahan di bawah umur dari pengadilan agama Namun demikian bukan berarti bahwa  tidak  ada  lagi  pernikahan  di  bawah  umur  di  wilayah  Pengadilan  Agama Cibinong.  Praktek  pelaksanaan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Cibinong terhitung  pesat  perkembangannya  berdasarkan  wawancara  dengan  Hakim  di Pengadilan Agama Cibinong.
Bapak Drs. Rahmat Farid S. H., menjelaskan : Sebagaimana dalam masyarakat umumnya anak-anak yang menginjak dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya, mereka bergaul dengan teman-temannya  dan  dalam  pergaulannya  itu  mereka  menemukan  pasangan  yang dirasakan  sesuai  dengan  kriteria  dirinya.  Yang  akhirnya  mereka  menginginkan adanya pernikahan sehingga mereka harus meminta dispensasi nikah di pengadilan setempat.  Hal  serupa  juga  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Cibinong, mereka bergaul, berinteraksi dengan lawan jenisnya sehingga mereka menghendaki pernikahannya, sayangnya yang menghendaki pernikahan ini adalah anak-anak yang usianya di bawah di bawah umur yang masih terbilang relatif muda untuk membina suatu keluarga. Karena dalam membina suatu keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan akan tetapi perlu adanya persiapan yang matang mulai dari material, mental,  jiwa  dan  raga  maka  kedewasaan  calon  mempelai  sangat  dianjurkan  oleh undang-undang.
Setelah  peneliti  melakukan  penelitian  bahwa  dalam  dispensasi  nikah permohonannya bisa diajukan oleh orang tua calon suami dan calon istri tergantung dari  pihak  mana  yang  umurnya  kurang,  dan  dari  segi  pemohonnya  ini  penulis menggali  informasi  untuk  mengetahui  dampak  dispensasi  nikah  terhadap pernikahannya di Pengadilan Agama Cibinong.
Menurut  peneliti  pernikahan  adalah  ikatan  yang  suci  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  bertujuan  untuk  membina  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah, warohmah. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang bisa membuat keluarga rukun dan tentram bukan saling mencari  kesalahan  dan  kekurangan  masing-masing.  Perbedaan  karakter  antara suami  dan  istri  adalah  hal  yang  wajar  karena  Allah  SWT menciptakan  antara  satu dengan yang lain tidak ada yang sama akan tetapi perbedaan tersebut jika tidak kita kemas secara baik maka akan terjadi perpecahan Oleh sebab itu syarat yang utama bagi  seseorang  untuk  mendapatkan  keharmonisan  dalam  keluarga  adalah  mampu dan siap dalam membina rumah tangga. Menurut peneliti pernikahan pasangan yang mendapatkan  dispensasi  nikah  merupakan  suatu  bentuk  perkawinan  yang  tidak sesuai  dengan  yang  di  idealkan  oleh  ketentuan  yang  berlaku  di  mana  perundang- undang  yang  telah  ada  dan  memberikan  batasan  usia  untuk  melangsungkan perkawinan.  Dengan  kata  lain  perkawinan  tersebut  merupakan  bentuk penyimpangan  Dari  perkawinan  secara  umum  karena  tidak  sesuai  dengan  syarat- syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa dispensasi nikah tersebut  tidak  mempengaruhi  dari  keberlangsungan  perkawinan  akan  tetapi perkawinan tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang  sakinah,  mawaddah,  warohmah,  Apabila  dibandingkan  dengan  perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang- undangan.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  perkawinan  yang  pasangan  mendapatkan dispensasi  nikah  dapat  dipastikan  sulit  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan karena  perkawinan  yang  memenuhi  syarat  usia  pun  pada  kenyataannya  tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan. Namun demikian perkawinan usia muda jelas beresiko  lebih  besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia.

## Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Cibinong.
Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti, Bahwa setiap tahunnya pasti ada permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah  permohonan dispensasi nikah  yang masuk di Pengadilan  Agama  Cibinong  terutama  pada  tahun  2021  total  362  permohonan dispensasi kawin. Dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman  Hakim  dalam  menetapkan  sebuah  permohonan  harus  sesuai  dengan nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan:
Volume 5 Nomor 1 (2023)   42-57   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1991
“  Hakim  dan  hukum konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
Sehingga dalam proses persidangan Hakim akan menanyakan alasan-alasan yang  melatarbelakangi  diajukannya  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Cibinong  tahun  2021.  Dari  data  yang  didapatkan  oleh  peneliti  dalam penelitiannya  di  Pengadilan  Agama  Cibinong,  mengenai  dispensasi  nikah  yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2021 yaitu:
a. Faktor budaya
Kejadian  ini  diperkuat  dengan  adanya  perkara  orang  yang  pernah mengajukan dispensasi di daerah Banten pada tahun 2019, yang di ajukan oleh Uun  Uniyah  dan  Ade  Gunawan  .  Perkara  ini  merupakan  salah  satu  perkara permohonan  dispensasi  nikah  yang  sangat  aktual  menjadi  perbincangan sekaligus menjadi sorotan wilayah setempat karena mengabulkan perkawinan yang usia perempuannya adalah 18 tahun dengan calon suami yang berumur 22 tahun. Sebagaimana pernyataan ibu dari Uun Uniyah :
“ Uun Uniyah adalah anak bungsu dari empat bersaudara, telah lulus SMP dan tidak melanjutkan SMA, Uun Uniyah adalah anak yang periang, dan termasuk anak yang pintar di sekolah, dia mengenal Ade Gunawan sebab dari perjodohan, karena  keseriusan  Ade  Gunawan  datang  ke  rumah  untuk  melamar  dengan persetujuan  dan  pertimbangan  bahwa  Ade  Gunawan  adalah  laki-laki  dewasa yang  orangnya  baik,  bertanggung  jawab  dan  mampu  membahagiakan,  apalagi pekerjaannya  tetap  walaupun  sebagai  karyawan, dan  anak  saya juga  bersedia menjadi istrinya” (wawancara dengan ibu Uun, tanggal 15 Juni 2022).”
Keterangan  orang  tua  Uun  juga  menjelaskan  bahwa,  perkawinan anaknya lancar-lancar saja dan rumah tangganya juga sangat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, meskipun umurnya masih sangat muda, tetapi perilakunya sangat dewasa, perkawinan anaknya menghilangkan kekhawatiran orang  tua  akan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  kegembiraan  terlihat  jelas  di keluarga Uun, orang tua Uun bisa melihat anaknya dengan cepat melangsungkan perkawinan. Orang tua dan anak pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat baik secara fisik maupun secara emosional. Dari sinilah kita bisa mengambil sebuah  kesimpulan bahwa orang tua lah  yang sangat berperan penting dalam membentuk sebuah karakter anak.
b. Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan Faktor ekonomi dan faktor pendidikan sangat erat hubungannya, entah karena  ekonominya  yang  lemah  sehingga  tingkat  pendidikannya  juga  lemah, sebaliknya  karena  faktor  pendidikan  yang  rendah  sehingga  mempengaruhi kemampuan bekerja seseorang yang mengakibatkan tingkat penghasilan yang rendah sehingga kondisi ekonominya juga lemah.
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  permohonan dispensasi  inikah,  rendahnya  tingkat  pendidikan  maupun  pengetahuan  orang
tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Dengan pertimbangan anaknya sudah tidak sekolah,  lebih  baik  menjadikan  jodoh  secepatnya  daripada  Hanya  berdiam  di rumah, karena dengan mengawinkan anaknya maka tanggung jawab orang tua beralih pada suaminya.
Pendidikan agama juga sangat diperlukan sejak dini bagi seorang anak karena  akan  menjadi  dasar  pokok  dalam  pembentukan  kepribadian  anak, pendidikan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dalam  kehidupan  baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan  kepada  Allah  SWT.  Dan  membentuk  akhlak  yang  sanggup menghasilkan orangorang yang bermoral, jiwa yang bersih cita-cita yang benar dan  akhlak  yang  tinggi.  Kurangnya  pendidikan  agama  dikarenakan  salah  satu faktor yaitu kurang nya pendidikan agama dalam keluarga. Dari orang tua yang kurang  memberikan  semangat  mengenai  pendidikan  kepada  anak-anak. Sehingga mereka gampang terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
Hal  tersebut  di  perkuat  dengan  adanya  kasus  orang  yang  pernah mengajukan  dispensasi  nikah  pada  tahun  2015,  ibu  dari Kiki  widiyasari Dewi menuturkan :
“saya menikahkan kiki karna anak nya sendiri juga mau, dari diri saya juga  kesulitan  dalam  ekonomi  apalagi  dalam  keadaan  orang  tua  tunggal  yang menanggung 3 anak, sangat sulit. Ditambah lagi saya kerjanya di luar kota, jadi jarang pulang, menikahkan anak saya juga agar terhindar dari fitnah karna sudah berpacaran lumayan lama dan laki-laki nya sudah mampu untuk finansial dan dewasa”.
Disini penulis dapat menyimpulkan dari hal di atas bahwa ekonomi serta pendidikan sangat penting bagi tumbuh kembang, mental, serta perilaku.
c. Faktor lingkungan
Dalam  hal  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  di  Pengadilan Agama Cibinong, salah satu faktornya adalah orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya karena lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Pacaran bukan suatu  hal  yang  asing  bagi  kalangan  muda  termasuk  anak-anak.  Apabila  anak sudah  berpacaran  cukup  lama  dan  mereka  sering  bertemu  bersama  sehingga orang  tua  khawatir  akan  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Apalagi  ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya dengan berbagai alasan, sehingga hal itu akan menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah di mana-mana baik dari lingkungan  keluarga,  maupun  masyarakat.  Dengan  wilayah  Cibinong  yang sebagian  besar merupakan  pedesaan,  jika sepasang  anak  yang  berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya  sehingga  orang  tua  merasa  khawatir  kemudian  orang  tua mengawinkan  anaknya  dengan  tujuan  untuk  menghindar  dari  fitnah.  Akibat Pergaulan di lingkungan anak-anak mempengaruhi pola pikir dan hidup anak-
anak,  hal  ini  sebagaimana  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  nomor: 351/pdt. P/2022/PA.cbn, karena pengaruh lingkungan, sesuai hasil wawancara pemohon, bapak Suhendi.
“Sebenarnya  saya  belum  mau  mengawinkan  anak  saya,  tetapi  karena sudah lama menjalin hubungan dengan pacarnya, Sudah 2 tahun lamanya dan sering  berkunjung  ke  rumah  pihak  perempuan  sehingga  pihak  orang  tua perempuan merasa khawatir dan malu terhadap tetangga karena menjadi bahan gunjingan.  Sehingga  pihak  orang  tua  perempuan  musyawarah  dan  meminta kesediaan  orang  tua  laki-laki  agar  segera  mengawinkan  anak  mereka,  untuk menghindari fitnah. Pihak laki-laki juga siap untuk melakukan pernikahan karna sudah  siap  secara  langsung,  sudah  berpenghasilan  serta  sudah  cukup  untuk membina keluarga d ilihat dari usia nya yang matang”
Bapak Suhendi, juga menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga anak dan  menantunya  secara  umum  baik-baik  saja,  tetapi  kalau  diperhatikan  lebih jelas lagi sebenarnya mereka belum siap berumah tangga, masih membutuhkan dan perlu bimbingan dalam hal menjalankan kewajiban sebagai istri.
Hal ini juga di pertegas dengan adanya kasus dispensasi dengan Nomor Perkara:  47/Pdt.P/2022/PA.cbn  dalam  hal  ini  penulis  berkesempatan mewawancarai bapak dari Kamalia yaitu Syaiful Anwar, beliau menutur kan:
“bahwa alasan saya menikahkan putri saya tersebut karna alasan sangat mendesak yaitu hubungan antara keduanya sedemikian erat dimana sehingga saya khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dari pihak keluarga laki-laki juga sudah setuju karna  anak  laki  atau  calon  suaminya  sudah  memenuhi  persyaratan  mengenai Usia, begitu pun dengan anak saya”.
Sedangkan  bapak  Syaiful  juga  mempertegas  bahwa  keluarga  yang  di bangun oleh anaknya itu baik-baik saja:
“saya  sangat  yakin  karena  pada  dasarnya  anak  saya  sudah  siap  untuk menjadi  seorang  istri  dan  ibu  rumah  tangga,  begitu  pula  saya  melihat  calon suaminya yang sudah akhir balig serta sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga sebab sud ah mampu dalam finansial serta batin”
Dalam hal ini penulis dalam menyimpulkan bahwa dalam segi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pergaulan, kehidupan dan gaya hidup agar tidak bertentangan dengan Norma agama dan kesusilan.
d. Faktor Hamil di luar nikah
Hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor penyebab permohonan dispensasi  di  Pengadilan  Agama  Cibinong,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  akibat pengaruh lingkungan pergaulan bebas karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah  pula  seseorang  dalam menjalin suatu  hubungan  dan  semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah,  dan  sangat  disayangkan  pelaku  hamil  diluar  nikah  pada  saat  ini  bukan hanya  orang  yang  cukup  umur  tetapi  anak-anak  yang  umurnya  masih  relatif muda untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan dari Tinjauan KHI dengan temuan penelitiannya yaitu dimana KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) tentang batasan usianya yaitu usia calon pria dan wanita minimal berusia 19 tahun,dimana KHI sebagai tinjauan pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  untuk  terlaksananya  dispensasi  nikah, dengan  melihat  berdasarkan  kemaslahatannya  dengan  pertimbangan  yang  sangat mendalam untuk memutuskan dispensasi nikah berdasarkan Tinjauan KHI sebagai dasar hukumnya dengan melihat tinjauan KHI pada batasan usia sebagaimana pasal 15  ayat  (1)  menentukan  batas  usia  untuk  setiap  orang  yang  akan  melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun, maka dari  itu  Hakim  memutuskan  untuk  menyelenggarakan  dispensasi  nikah  dengan melihat  tinjauan  KHI  sebagai  dasar  hukum  nya,  dan  Pertimbangan  Hakim  dalam mengabulkan pernikahan serta Pengadilan Agama memberikan izin kepada majelis hakim untuk memberikan dispensasi nikah.
Faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong, ada 4 faktor yang diantaranya adalah faktor budaya, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan, dan yang terakhir faktor  hamil  di  luar  nikah.  Dapat  disimpulkan  dari  5  kasus  yang  di  analisis  oleh peneliti  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa    2  kasus  mengalami  kehidupan  yang banyak  memerlukan  bantuan  dari  orang  tua,  sedangkan  3  kasus  mengalami kehidupan yang bisa di bilang sudah cukup matang untuk membina sebuah rumah tangga.

## Saran
Maka dari itu penulis menyarankan Hendaknya yang akan menikah memiliki pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas  dan  masalah  perkawinan,  khususnya  bagi mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  di  bawah  umur.  Karena  di  zaman  yang terjadi saat ini banyak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang hanya dipengaruhi oleh keinginan nafsu saja. Mereka tidak memikirkan mengenai apa-apa saja yang akan terjadi setelah mereka menikah terutama kewajiban setelah menikah dan bagaimana masa depan mereka kelak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, (2010). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Akademika Pressindo Arifandi,  F.  (2018). Serial  Hadist  Nikah  1:  Anjuran  Menikah  &  Mencari  Pasangan, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing
Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. Jurnal Wawasan Yuridika Anggito & Setiawan, (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif,Sukabumi Zellatifanny,
C.  M.,  &  Mudjiyanto,  B.  (2018).  Tipe  penelitian  deskriptif  dalam  ilmu
Volume 5 Nomor 1 (2023)   42-57   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1991
komunikasi. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi Asas-asas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Hayat, M. J. (2018). Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan  Keluarga  Muslim  Indonesia  dan  Negara  Muslim. Journal Equitable, 3(1), 49-63.
Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam
Nusantara,  (2021). Kompilasi  Hukum  Islam  (Beserta  penjelasannya). Malang, PT.Literasi Nusantara Abadi Grup.
Prabowo,  B.  A.  (2013).  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
Salam, S.  (2017).  Dispensasi  Perkawinan  Anak  di Bawah  Umur:  Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Pagaruyuang Law Journal Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdana  Indonesia,  (Yogyakarta,  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 Wasono B, (2020). Dispensasi Nikah (Akibat Hamil diLuar Nikah), Jakarta, Guepedia, h- 9 Hayat, M. J. (2018). Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim.

## Journal Equitable
Wawancara  dengan  Drs.H.Rahmat  Farid,M.H  (Hakim  Pengadilan  Agama  Cibinong Sekaligus Hakim sebagaiPembimbing Penyusun),Pada tanggal Kamis 07 April 2022 di Kantor Pengadilan Agama Cibinong
Wawancara  dengan  Hj.Hidayah,S.Ag,Kamis  07  April  2022  Jabatan  Panitra  Muda Hukum (Melayani  masyarakat  yang  melakukan  riset).Bertangung  jawab menangani arsip Pengadilan Agama Cibinong
Wawancara  dengan  Narasumber  yang  telah  mengajukan  permohonan  Dispensasi Nikah, Selasa 31 Mei 2022