## IMPLEMENTATION OF BLUE ECONOMY POLICY ON MANDAR BANYUWANGI VILLAGE AS TOURISM POTENTIAL BASED ON LOCAL WISDOM

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY TERHADAP KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI SEBAGAI POTENSI WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Nuri Hidayati Universitas Bakti Indonesia nurihidayati2901@gmail.com
Auliya Gaffar Rahman Universitas Bakti Indonesia Gaffarrahman93@gmail.com

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  unggulan  di  Kabupaten  Banyuwangi. Kekayaan  alam  dan  teritorial  yang  berdekatan  dengan  Pulau  Bali  dengan  lokasi daerahnya  berada  diujung  pulau  jawa  provinsi  jawa  timur  menjadi  beberapa potensi  pariwisata  di  Banyuwangi.  Luasnya  Negara  Indonesia  mengakibatkan setiap daerah memiliki potensi wisata yang beranekaragam dan keindahan masing- masing,  sehingga  menjadi  daya  tarik  wisata  yang  mengagumkan.  Salah  satu daerah  tersebut  antara  lain  Pantai  Plengsengan  Kelurahan  Kampung  Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Wisata ini mendapatkan banyak dukungan  dan  media  promosi  dari  PEMDA,  dinas  pariwisata  kabupaten Banyuwangi,  media,  wartawan,  jurnalis  yang  selalu  mendukung  untuk  setiap perkembangan  potensi  wisata  yang  dirintis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan Blue Economy terhadap potensi wisata khususnya wisata kuliner ikan bakar dan pemandangan tepi pantai yang berbasis kearifan  lokal  masyarakat  Kampung  Mandar  Kecamatan  Banyuwangi.  Perihal metode  penelitian  menggunakan  metode  penelitian  sosiologis  empiris  dengan penjabaran  deskriptif-kualitatif.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah implementasi  kebijakan  blue  economy  dari  pemanfaatan  wilayah  pesisir  pantai plengsengan  kampung  mandar  sebagai  destinasi  wisata  kuliner  yang  mengusung kearifan  lokal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  mengangkat  potensi  perikanan  dengan menggelar  Fisih  Market  Festival  di  Pantai  Plengsengan  Kampung  Mandar

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Banyuwangi  dengan  menggunakan  media  online  dan  media  promosi  advertising berupa  brosur,  baleho,  spanduk,  radio  lokal  dan  televi  nasional,  media  sales promotion  berupa  keikutsertaan  event.  Festival  ini  bertujuan  untuk  mengenalkan kawasan  nelayan  sebagai  pusat  kuliner  ikan  laut  (seafood)  di  kawasan  kota Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian yang belum dilakukan didestinasi wisata  kampung  mandar  Banyuwangi.  Karena  penerapan  yang  dipergunakan untuk  mengangkat  potensi  wisata  diprioritaskan  kepada  konsep  kebijakan  blue economy  dan  kearifan  lokal  atas  kampung  tersebut  yang  akan  lebih  ditonjolkan kepada  masyarakat  umum.  Namun,  terdapat  beberapa  kekurangan  yang  menjadi saran  dan  masukan  dalam  penelitian  ini  yakni:  (a)  pengelola  dapat  meningkatkan fasilitas  publik  seperti  jaringan  WiFi  pada  destinasi  wisata  Pantai  Plengsengan Kampung  Mandar  Banyuwangi;  (b)  melakukan  sosialisasi  kepada  warga  dan wisatawan  terkait  kesadaran  dalam  menjaga  keamanan  dan  kebersihan lingkungan  sekitar  pantai;  (c)  pengelola  dapat  menambahkan  spot  selfie  untuk berfoto  pada  destinasi  wisata  Pantai  Plengsengan  Kampung  Mandar  Banyuwangi; (d)  Terdapat  pasar  ikan  atau  balai  pelelangan  ikan  di  destinasi  wisata  agar  lebih terorganisir.  luaran  yang  ditargetkan  ialah  Artikel  di  Jurnal  Nasional  terakreditasi peringkat 1-6 khususnya Jurnal bidang Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Hukum Adat.  Hasil  penelitian  yang  diperolah  ketua  peneliti  dan  anggota  peneliti  serta  tim peneliti  bahwa  konsep  implementasi  kebijakan  blue  economy  telah  diterapkan sebagai konsep potensi wisata keberlanjutan yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat  kampung  mandar.  Kebijakan  yang  sudah  terealisasi  diantaranya koordinasi  pemkab  banyuwangi,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Banyuwangi,  Kantor  Kelurahan  Kampung  Mandar,  Pokdarwis  Kampung  Mandar, Masyarakat  sekitar  yang  bersedia  mengangkat  kampung  mandar  sebagai  klaim obyek  distinasi  wisata  kuliner  ikan  bakar  (seafood)berbasis  kearifan  lokal  dengan dikolaborasikan  project  event/festival  Pemkab  Banyuwangi  seperti  program  Fish Market  Kampung  Mandar,  Village  Mural  Festival,  Art  Week  Festival  yang kesemuanya diselenggarakan di Fish Market Kampung Mandar.

## Kata Kunci : Blue Economy; Potensi Wisata; Kearifan Lokal

## Abstract
Tourism is one of the leading sectors in Banyuwangi Regency. Natural and territorial wealth adjacent to the island of Bali with its regional location located at the tip of the island of Java, the province of East Java, has become several tourism potentials  in Indonesia Banyuwangi.  The vastness of the State of Indonesia has resulted in each region having diverse tourism potential and the beauty of each, so that it becomes an amazing  tourist  attraction.    One  of  these  areas  is  Plengsengan  Beach,  Mandar Village, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency.  This  tour gets  a lot of support and promotional media from the  local government,  the Banyuwangi district  tourism office,  media,  journalists,  journalists  who  always  support  every  development  of tourism potential pioneered. This study aims to find out about the implementation of the Blue . Policy Economy on tourism potential, especially grilled fish culinary tourism and  seaside  scenery  beach  based  on  local  wisdom  of  the  people  of  Kampung Mandar,  Banyuwangi  District.Regarding  the  research  method  using  empirical sociological  research  methods  with  descriptive-qualitative  translation.  The  results obtained  from  this  study  are  the  implementation  of  blue  economy  policies  from  the use  of  the  coastal  area  of  Plengsengan  Mandar  Village  as  a  culinary  tourism destination  that  carries  local  wisdom.    This  is  evidenced  by  raising  the  potential fisheries by holding  a Fisih Market Festival at Plengsengan Beach,  Mandar Village
Banyuwangi by using online media and advertising promotion media in the form of brochures,  billboards,  banners,  local  radio  and  national  television,  media  sales promotion  in  the  form  of  event  participation.    This  festival  aims  to  introduce  the fishing  area  as  a center culinary seafood (seafood) in  the city of Banyuwangi.  This research  is  a  research  that  has  not  been  carried  out  in  the  Mandar  Banyuwangi village  tourism  destination.    Because  of  the  application  used  to  raise  tourism potential prioritized on the concept of blue economy policy  and local  wisdom on the village  that  will  be  highlighted  to  the  general  public.  However,  there  are  several shortcomings that are suggestions and inputs in this research, namely: (a) managers can improve public facilities such as WiFi networks at the Plengsengan Beach tourist destination.Banyuwangi  Mandar  Village;(b)  conduct  outreach  to  residents  and touristsrelated  to  awareness  in  maintaining  the  safety  and  cleanliness  of  the environment  around  the coast;(c) managers can  add selfie spots  to  take pictures  at the Plengsengan Beach tourist destination, Mandar Village Banyuwangi; (d) There is a fish market or fish auction hall  in  tourist  destinations  to make  it more organized. The  targeted  outputs  are  articles  in  accredited  National  Journals  ranked  1-6, especially  Journals  in  the  field  of  Legal  Studies  related  to  Customary  Law.    The results of the research obtained by the lead researcher and research members and the  research  team  show  that  the  concept  of  implementing  the  blue  economy  policy has  been  applied  as  a  concept  of  sustainable  tourism  potential  that  can  lift  the economy of the Mandar village community.  Policies that have been realized include the coordination of the Banyuwangi Regency Government, the Banyuwangi Regency Culture  and  Tourism  Office,  the  Mandar  Village  Village  Office,  the  Mandar  Village Pokdarwis, the surrounding community who are willing  to raise the Mandar Village as  a  claim  object  for  grilled  fish  culinary  tourism  (seafood)  based  on  local  wisdom with  a collaborative project event  Banyuwangi Regency Government festivals such as  the  Mandar  Village  Fish  Market  program,  Village  Mural  Festival,  Art  Week Festival, all of which were held at the Mandar Village Fish Market.

## Keywords: Blue Economy; Tourism Potential; Local Wisdom

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  maritim  yang  sebagian  besar  wilayahnya adalah perairan. Julukan Indonesia  sebagai Negara maritim relevan dengan letak geografis yang dimiliki pada setiap wilayahnya. Salah satu wilayah yang dikelilingi oleh  kemaritiman  seperti  wilayah  pesisir  ialah  Kabupaten  Banyuwangi  yang terletak  pada  ujung  timur  pulau  jawa  provinsi  Jawa  Timur  dan  dijuluki  sebagai wilayah  sunrise  of  Jawa  yang  menarik  destinasi  wisata  bagi  wisatawan  untuk berkunjung ke Banyuwangi.
Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara  ekosistem darat dan laut yang memiliki memiliki kekayaan habitat dengan potensi flora dan fauna yang sangat  beranekaragam.  Secara  ekologis,  kawasan  pesisir  sangat  kompleks  dan memiliki SDA yang tinggi. Wilayah muka pesisir atau pantai adalah wilayah bagian kawasan yang paling produktif. Upaya pemanfaatan kawasan pesisir baik dari sisi ekploitasi  dan  SDA  maupun  pemanfaatan  ruang  untuk  berbagai  aktivitas  lain seperti wisata, perikanan, pelabuhan, dll (Rahmawati, 2009: 14).
Salah  satu  potensi  kawasan  pesisir  Kabupaten  Banyuwangi  yang  menjadi sorotan  media,  wisatawan  atau  warga  masyarakat  ialah  Pantai  Plengsengan Kelurahan  Kampung  Mandar  Kecamatan  Banyuwangi  Kabupaten  Banyuwangi. Bahwa  potensinya  terlihat  dari  kearifan  lokal  masyarakat  yang  dimiliki  secara murni  sebagai  wisata  alam  dan  kuliner  kawasan  pesisir.  Prospek  kampung mandar sangat dilirik oleh para stakeholder guna penerapan kegiatan masyarakat
pesisir  untuk  dijadikan  ajang  kegiatan  Pemkab  baik  berbentuk  festival  ataupun bazar, dikarenakan memiliki lokasi sangat strategis dan berada dipusat kabupaten dengan keunggulan tersendiri.
Berdasarkan  daya  tarik  yang  dimiliki  ialah  menjadikan  para  stakeholder (Bupati,  Kepala  Desa,  Dinas  Kebudayaan  dan  pariwisata  serta  instansi  lain) menggandeng  masyarakat  untuk  mengelola,  melestarikan  dan  menjaga  potensi desanya  terutama  kawasan  pesisir  untuk  dijadikan  objek  pariwisata  bagi wisatawan.  Selaras  dengan  keinginan  para  stakeholder  mewajibkan  merancang konsep  pengelolaan  yang  bertujuan  untuk  keberlangsungan.  Peneliti  menggagas konsep  penerapan  tentang  kebijakan blue  economy untuk  potensi  wisata berdasarkan  kearifan  lokal  masyarakat.  Kebijakan blue  economy adalah  konsep optimalisasi  sumber  daya  perairan  yang  bertujuan  untuk  meningkaktkan pertumbuhan  ekonomi  melalui  berbagai  kegiatan  yang  inovatif,  kreatif  dengan tetap  menjamin  keberlanjutan  usaha  dan  kelestarian  lingkungan  dengan  prinsip ekologis dan ekonomi. Konsep blue economy mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi.
Istilah blue  economy merupakan  sebuah  pemikiran  (paradigm)  yang melahirkan  suatu  konsep  baru  dengan  tujuan  menghasilkan  arus  pertumbuhan ekonomi  sekaligus  menjamin  kelestarian  SDA  dan  menjaga  lingkungan  dibidang kelautan  dan  perikanan  (Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Syarif  C.  (Sutardjo, 2012:12. Pengaplikasian konsep blue economy di wilayah pesisir akan memberikan point  lebih  dan  berpengaruh  dalam  pembangunan  nasional  apabila  pemerintah dan  masyarakat  sepakat  untuk  membangun  kawasan  pesisir  lebih  maju  guna memperoleh pendapatan tinggi (Armansyah Andrea, 2008: 15). Adapun  kelebihan konsep blue economy dianggap ramah, efisien, environmental friendly, multiple cash flow yang artinya ada keuntungan berlipat secara ekonomi karena melalui konsep ini  seluruh  sektor  yang  berada dikawasan  Pantai  Plengsengan  akan  ikut berpartisipasi, seperti terbentuknya  kelompok nelayan, hasil tangkapan  ikan laut segar  langsung  diolah  ke  warung  pengolahan  ikan  bakar masyarakat  untuk sekedar menikmati kuliner khas ikan bakar Pantai Plengsengan Kampung Mandar. Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan,  maka  peneliti  menentukan penelitian  dilokasi  kawasan  pesisir  Pantai  Plengsengan  Kampung  Mandar Kecamatan  Banyuwangi  Kabupaten  Banyuwangi  berjudul: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLUE  ECONOMY TERHADAP  KAMPUNG  MANDAR  BANYUWANGI SEBAGAI POTENSI WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL.”

## a) Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  peneliti menemukan beberapa isu hukum yang dapat dianalisis lebih lanjut yaitu :
1. Bagaimana  konsep  implementasi  yang  akan  dipakai  dari  kebijakan  blue economy  untuk  Kampung  Mandar  Banyuwangi  yang  memiliki  potensi  wisata berbasis kearifan lokal?
2. Apakah kebijakan blue economy dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk kawasan pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi?
b) Tujuan Penelitian Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, antara lain :
1. Untuk  mengimplementasikan  dan  mengembangkan  konsep  kebijakan  blue economy  untuk  Kampung  Mandar  Banyuwangi  yang  memiliki  potensi  wisata berbasis kearifan lokal.
2. Untuk  mengetahui  kebijakan  blue  economy  dapat  diterapkan  secara berkelanjutan  atau  sebaliknya  untuk  kawasan  pesisir  Pantai  Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi.
3.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang peneliti lakukan termasuk jenis penelitian  Yuridis-Empiris, atau  disebut  dengan  penelitian  studi  lapangan  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum yang  berlaku  serta  yang  terjadi  dalam  masyarakat  berdasarkan  kenyataan (Suharsimi  Arikunto,  2012:126).  Penelitian  yuridis-empiris  adalah  penelitian hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat  (Abdulkadir  Muhammad,  2004:134).  Dengan  kata  lain  penelitian yuridis-empiris  merupakan  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada  identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002:15).
Bentuk penelitian yuridis-empiris menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :
1. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dengan  melakukan  observasi, wawancara terstruktur.
2. Data  Sekunder  diperoleh  peneliti  melalui  dokumen-dokumen  serta  arsip  yang berkaitan dengan penelitian ini.
Data  sekunder  diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan berdasarkan  bahan-bahan hukum yaitu :
A. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat,  mencakup  atas  peraturan perundang-undang. antara lain:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

## B. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pendapat  pakar  ahli  hukum  yang  akan memberikan  petunjuk  arah  kepada  penulis  melalui  buku-buku  hukum,  bahan- bahan hukum.

## C. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  berupa  buku-buku,  laporan-laporan,  jurnal-jurnal  non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.
Perihal  instrument  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah membentuk Focus  Group  Discussion (FGD) tentang  kebijakan Blue  Economy yang diterapkan  dengan  tujuan  untuk  menggali  informasi  seputar  potensi  wisata  dan daya tarik yang dimiliki oleh wisata Pantai Plengsengan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakani;
1)   Wawancara,  bahwa  peneliti  akan  menggali  informasi  kepada  informan  kunci yang dianggap mengetahui kondisi real dilapangan.
2)   Observasi,  peneliti  mengamati  fenomena  di  lapangan  sesuai  dengan  obyek yang akan diteliti yakni potensi wisata.
3)   Dokumentasi,  dalam  proses  pengumpulan  data  selama  dilapangan,  peneliti menggunakan alat bantu perekam suara, video, dan foto untuk memudahkan dalam penggalian informasi.
4)  Realisasi, dalam proses ini wujud nyata dari canangan program blue economy .
Teknik  analisis  data  menggunakan.  Pengumpulan  data,  Kondensasi  data, Penyajian  data,  kemuktahiran  data  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles  dan Huberman dalam Sugiyono 2014:247).
3. PEMBAHASAN
Pada  era  pemerintahan  presiden  Joko  Widodo  pembangunan  berbasis wilayah maritim telah banyak diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah dengan menggandeng  para  stakeholder  yang  berada  pada  tiap  wilayah  kawasan  pesisir. Hal  ini  sebagai  salah  satu  tujuan  presedin  dalam  membentuk  negara  berporos maritim  dunia  dengan  harapan  Negara  Indonesia  akan  menjadi  negara  dengan identitas  maritim  yang  kuat.  Berdasarkan  niat  dan  tujuan  baik  presiden  dalam mengangkat  wilayah  kemaritiman  di  seluruh  wilayah  Indonesia  sangat  disambut hangat  oleh  seluruh  elemen  terutama  kementerian  kelautan  dan  perikanan, Pemda, Pemprov, masyarakat sertainstansi lain yang turut mendukung.
Wujud implementasi yang telah dilaksanakan dari kebijakan program kerja presiden Joko Widodo, salah satu diantaranya yaitu Kabupaten Banyuwangi yang mana Kabupaten ini dikelilingi oleh kawasan pesisir dan terletak pada ujung pulau jawa  provinsi  jawa  timur  yang  notabennya  wilayahnya  berada  dipinggir    pantai sehingga dijuluki sebagai kota Sunrise of Java.
Dahulu  Kabupaten  Banyuwangi  hanyalah  wilayah  pinggiran  yang  jarang dijamah atau diperhatikan oleh para wisatawan. Seiring pergantian kepemimpinan semenjak  2  periode  dari  tahun  2010  sampai  sekarang  Kabupaten  Banyuwangi memiliki  banyak  perubahan  yang  signifikan  dalam  proses  pembenahan  dan perbaikan  setiap  wilayahnya  terutama  berfokus  pada  asset  sumber  daya  alam (SDA)  dan  potensi  wilayah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tempat  pariwisata ataupun  destinasi  berlibur  bagi  wisatawan  dari  potensi  alam  baik  sektor pegunungan,  kawasan  pesisir  (pantai),  air  terjun,  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  / taman hijau setiap daerah, kawasan hutan dan masih banyak potensi alam yang dimiliki.  Potensi  alam  yang  dijadikan  sebagai  tempat  wisata  sangat  mengangkat nama  baik  Kabupaten  Banyuwangi  dan  membantu  menambah  pendapatan masyarakat dari objek pariwisata yang digagas oleh pemda dan jajarannya.
Project yang telah berjalan dan terealisasi dari ujung utara  sampai selatan Kabupaten  Banyuwangi  banyak  tersorot  oleh  pemerintah  pusat  salah  satunya adapun yang masih menjadi project baru dari program masyarakat, pemda, dinas kelautan dan perikanan, dinas kebudayaan dan pariwisata serta lembaga/instansi lain  yang  bergerak  didalamnya  terkait  potensi  wisata  yang  berada  di  kawasan pesisir  Pantai Plengsengan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.  Karena  kawasan  ini  memiliki  potensi  alam  dan  wisata  yang  masih mengunggulkan  kearifan  lokal  masyarakat  meski  banyak  perubahan  atas perkembangan zaman dan IPTEK (Winarno (2016:24).
Potensi  alam  dan  wisata  berbasis  kearifan  lokal  pada  Pantai  Plengsengan Kampung Mandar - Banyuwangi terlihat dari kondisi lingkungan, masyarakat dan kealamian  identitas  masyarakat  dalam  siklus  hidup  sebagai  Nelayan,  keramahan warga  mandar,  serta  keunikan  yang  dimiliki  Kampung  Mandar  yang  tidak  bisa dimiliki  oleh  kampung  lain.  Sehingga  masyarakat  dan  aparat  desa  ambil  sikap untuk  maju  dan  bergerak  mengembangkan  potensi  desanya  dan  mengikuti kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.
Peneliti berkesempatan menyampaikan sebuah konsep yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemda, masyarakat atau aparatur desa serta instansi/lembaga lain dalam mengembangkan potensi wisata Pantai Plengsengan Kampung Mandar Kecamatan  Banyuwangi  Kabupaten  Banyuwangi  dengan  menggunakan  konsep implementasi  kebijakan blue  economy berbasis  kearifan  lokal  yang  diharapkan dapat mendorong potensi wisata ke berbagai penjuru Negara tanpa harus merusak
lingkungan  dari  kawasan  pesisir.  Adapun  konsep  penerapan  kebijakan Blue Economy antara lain:
1. Memperhatikan kondisi lingkungan kawasan pesisir Pantai Plengsengan seperti ada  pihak  yang  bersedia  mengkoordinir  pengelolaan  limbah  sampah,  limbah ikan  yang  wajib  diperhatikan  dan  diperdulikan  sebagai  keberlangsungan kawasan wisata agar terhindar dari pencemaran lingkungan.
2. Perbaikan sarpras (sarana dan prasarana) kawasan pesisir seperti adanya spot foto selfie ,  adanya  tim  pengurus  (pengelola)  Pantai  Plengsengan  yang  dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang diurus secara terstruktur baik dengan cara  penarifan  tiket  masuk,  voucher  atau  tiket  parker  bagi  wisatawan  sebagai kebutuhan operasional Pantai Plengsengan.
3. Membangun  tempat  pelelangan  ikan  segar  diwilayah  kawasan  pesisir  Pantai Plengsengan  berdasarkan  survey  dan  observasi  yang  didapat  mayoritas  warga bermata  pencaharian  sebagai  Nelayan  dan  selama  ini  hasil  tangkapan  hanya dijual  sendiri  kepasar  atau  disetor  ke  tengkulak  ikan.  namun  Pantai Plengsengan  belum  memiliki  wadah  atau  tempat  sendiri  untuk  menjual  hasil tangkapannya.
4. Adanya  promosi  dan  pemasaran  secara online dan offline untuk memperkenalkan  potensi  wisata  Pantai  Plengsengan  Kampung  Mandar  – Banyuwangi secara terarah dan bersinergi satu sama lain baik dari masyarakat, aparat  desa  serta  lembaga/instansi  terkait  guna  pengembangan  wisata  secara berkelanjutan.
5. Memprogramkan  suatu event,  bazaar ,  atau  festival  seperti  adanya bazaar kuliner  olahan  ikan  bakar  yang  beranekaragam,  hal  ini  semata-mata  untuk mengangkat daya tarik dan potensi wisata Pantai Plengsengan.
Proses  pembuatan  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  kompleks karena melibatkan banyak variabel yang didalamnya harus dikaji secara spesifik. Menurut  Dunn  yang  dikutip  oleh  Winarno  (2016:31)  menggambarkan  bahwa tahapan-tahapan kebijakan dikonsepsikan sebagai berikut:
Berdasarkan  konsep  implementasi  kebijakan blue  economy diharapkan memiliki tahapan-tahapan konkrit seperti yang peneliti rumuskan kepada seluruh elemen  yang  terlibat.    Bahwa  kebijakan blue  economy adalah  rancangan optimalisasi sumber daya air (wilayah maritim atau danau) yang bertujuan untuk peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  berbagai  kegiatan  yang  inovatif  dan kreatif  dengan  tetap  menjamin  usaha  dan  kelestarian  lingkungan.  sehingga pengajuan konsep penerapan kebijakan blue economy dari peneliti untuk kawasan pesisir  Pantai  Plengsengan  dirasa  sudah  memenuhi  unsur  inovatif  dan  kreatif karena kegiatannya melibatkan banyak sektor bukan hanya warga sekitar saja.
Bahwa konsep implementasi kebijakan blue economy yang dicanangkan oleh peneliti  disambut  bagus  oleh  Bapak  Lurah  Kampung  Mandar  (Dwi  Sasongko, S.Sos)  dan  Instansi  pemerintahan  daerah  (Dispar,  Bappeda  Kabupaten Banyuwangi) untuk kemajuan potensi wisata berkelanjutan. Konsep tersebut telah direalisasikan  dalam  bentuk  pengadaan  event/festival  dari  canangan  program Pemda  Banyuwangi  dengan  menjadikan  Fish  Market  Kampung  Mandar  sebagai lokasi penyelenggara  event  pemerintah yang dituangkan dalam kegiatan  tahunan Pemda  seperti  Event  Village  Mural  Festival,  Banyuwangi  Art  Week  Mandar  Food Festival  yang  mana  kegiatan  event  ini  dianggar  selaras  dengan  konsep  kebijakan blue  eeconomy peneliti  pada  ranah  promosi  dan  mengangkat  daya  tarik  potensi wisata  Pantai  Plengsengan  yang  terkenal  sebagai  Kampung  Fish  Market  Kuliner Ikan Segar (Kampung Food Festival).
a) Prosedur  Implementasi  Kebijakan Blue  Economy Secara  Berkelanjutan pada Kawasan Pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi Di tengah era teknologi saat ini, disebutkan bahwa pada dasarnya teknologi dapat  mengkorelasikan  kehidupan  nyata  atau  fisik,  digital  modern  serta  biologi yang mengubah pola interaksi manusia secara fundamental. (Tjandrawinata, 2016: 34).  Konsep blue  economy akan  menyadarkan  pemerintah  untuk  mendorong dengan tegas pemberdayaan masyarakat pesisir. Korelasi terkait peran pemerintah dan  masyarakat  pesisir  sangat  diharapkan  dan  dibutuhkan  bagi  proses pencapaian  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  peningkatan  budaya  maritim guna merealisasikan kejayaan dan kesejahteraan perairan laut dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap sumber daya laut yang pada prinsipnya memiliki keunggulan komparatif.
Blue  Economy yaitu  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  tepat.  Sektor  ini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir dan lautan. Prinsip blue  economy menggunakan  bahan  baku  dari  alam  secara  efisien  dan memberikan  dampak  sosial  yang  luas.  Sistem  produksi  berkelanjutan  dan  tidak merusak  lingkungan,  serta  kaya  inovasi  dan  adaptasi  teknologi  teramah lingkungan.  Prosedur  implementasi blue economy pada wilayah pesisir dan pulau kecil,  pada  minat  wisata  yaitu  pemberdayaan  masyarakat  lokal  dengan  program penyerapan  tenaga  kerja  lokal,  souvenir  berbahan  baku  sampah,  inovasi  dan teknologi  ramah  lingkungan,  dan  terlebih  terkait  potensi  menonjol  akan  sumber daya  alam  (SDA)  atas  melimpahnya  hasil  alam  yaitu  tangkapan  ikan  laut  para nelayan    yang  dahulunya  hanya  sebatas  diperjualbelikan  ke  pasar  atau dikonsumsi  sendiri  namun  hal  itu  sedikit  banyak  telah  mengalami  perubahan bahwa  masyarakat  lokal  Kampung  Mandar  telah  berinovasi  terhadap  hasil tangkapan ikan laut (seafood) untuk diolah menjadi ikan bakar dari tempat kuliner yang  disediakan  sebagai  objek  wisata  kuliner.  Dari  beberapa  hal  itulah  dapat dengan mudah melaksanakan konsep dan prosedur  implementasi kebijakan blue economy yang  akan  mensejahterakan  masyarakat.  Hasil  yang  diharapkan  dari penerapan blue  economy penambahan  nilai  ekonomis  dengan zero  waste, akan membuka peluang usaha baru dan berbanding lurus dengan penambahan jumlah lapangan  pekerjaan  yang  dibutuhkan.  Seluruh  bahan  baku  yang  termanfaatkan tidak  akan  menimbulkan  limbah  sehingga  keberlangsungan  usaha  dan  sumber daya alam terjamin (Tjandrawinata, 2016: 40).
b) Uji Coba Kebijakan Blue Economy Secara Berkelanjutan untuk Kawasan Pesisir Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi
Menindaklanjuti Focus Group Discussion tentang kebijakan
Blue Economy yang diterapkan pada Pantai Plengsengan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi  Kabupaten  Banyuwangi  telah  dilakukan  upaya  dari  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah  beserta  jajaran  lembaga/instansi  lainnya  untuk memberlakukannya  secara  berkelanjutan  dan  memiliki  keberlangsungan  jangka panjang seperti:
1. Menggelar  Event  seperti Fish  Market  Festival,  Village  Mural  Festival,  Art  Week Mandar Food Festival dengan menerapkan dan mengkorelasikan kebijakan blue economy berbasis kearifan lokal masyarakat.
2. Perbaikan  pembangunan  wilayah  pesisir  dari  sektor  kelautan  dan  perikanan sebagai penguatan  ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan blue economy ,  maka  menghasilkan  rumusan  yang  salah  satunya  adalah pembangunan  kelautan  dan  perikanan  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan prasarana.
Berdasarkan uji coba kegiatan yang telah berjalan tersebut ternyata sangat mendongkrak  nama  besar  Kampung  Mandar  sehingga  dijuluki  sebagai  tempat berburu  ikan  segar  yang  dapat  dipilih  pengunjung  untuk  bisa  langsung  dimasak dengan cara dibakar, dikukus, atau digoreng di pondok dan rumah-rumah makan yang disediakan oleh masyarakat sekitar. konsep ini sesuai dengan ketentuan: a. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menyatakan bahwa:
Pasal 2 Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas :
a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. keadilan.

## Pasal 3
Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:
a. menegaskan  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan  berciri  nusantara dan maritim;
b. mendayagunakan  Sumber  Daya  Kelautan  dan/atau  kegiatan  di wilayah  Laut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  hukum  laut  internasional  demi  tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
c. mewujudkan  Laut  yang  lestari  serta  aman  sebagai  ruang  hidup  dan ruangjuang bangsa lndonesia;
d. memanfaatkan  Sumber  Daya  Kelautan  secara  berkelanjutan  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  bagi  generasi  sekarang  tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
f. mengembangkan  sumber  daya  manusia  di  bidang  Kelautan  yang profesional,  beretika,  berdedikasi,  dan  mampu  mengedepankan kepentingan  nasional  dalam  mendukung  Pembangunan  Kelautan secara optimal dan terpadu;
g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai  Negara  Kepulauan;  dan  mengembangkan  peran  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  percaturan  Kelautan  globat sesuai  dengan  hukum  laut  internasional  untuk  kepentingan  bangsa dan negara.
b. Pasal 3 Point A, 4, 5 dan Pasal 23Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
Pasal 3 Point A Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: a. keberlanjutan;

## Pasal 4
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:
a. melindungi,  mengonservasi,  merehabilitasi,  memanfaatkan,  dan memperkaya  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  serta  sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b. .menciptakan  keharmonisan  dan  sinergi  antara  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
c. memperkuat  peran  serta  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  serta mendorong  inisiatif  Masyarakat  dalam  pengelolaan  Sumber  Daya Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  agar  tercapai  keadilan,  keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
d. meningkatkan  nilai  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  Masyarakat  melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## Pasal 5
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  meliputi  kegiatan perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan  pengendalian  terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil  serta  proses  alamiah  secara  berkelanjutan  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat  dan  menjaga  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 23
(1)  Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
(2)  Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
a. konservasi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. budi daya laut;
e. pariwisata;
f. usaha perikanan dan kelautan serta industry
g. perikanan secara lestari;
h. pertanian organik;
i. peternakan; dan/atau
j. pertahanan dan keamanan negara.
(3)  Kecuali  untuk  tujuan  konservasi,  pendidikan  dan  pelatihan  serta penelitian  dan  pengembangan,  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan perairan disekitarnya wajib:
a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
b. memperhatikan  kemampuan  dan  kelestarian  sistem  tata  air setempat; dan
c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
c. Pasal  2  Point  K Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan  berbunyi  :  “Pengelolaan  perikanan  dilakukan  berdasarkan  asas: pembangunan yang berkelanjutan”.
Menerapkan  konsep blue  economy menurut  Gunter  Pauli,  untuk  menjawab tantangan,  bahwa  sistem  ekonomi  dunia  cenderung  eksploitatif  dan  merusak lingkungan. Konsep blue economy yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan  diatas  dimaksudkan  untuk  menantang  para enterpreneur bahwa blue economy business model memberikan peluang untuk mengembangkan
investasi  dan  bisnis  yang  lebih  menguntungkan  secara  ekonomi  dan  lingkungan, menggunakan  sumber  daya  alam    lebih  efisien  dan  tidak  merusak  lingkungan, sistem produksi lebih efisien dan bersih, menghaslikan produk dan  nilai ekonomi lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberikan kesempatan untuk  memberikan  benefit  kepada  setiap  kontributor  secara  lebih  adil  (Gunter Pauli, 2016:41).
4. PENUTUP
Bahwa  konsep  implementasi  kebijakan  blue  economy  dalam  potensi  wisata berbasis kearifan lokal (Pantai Plengsengan, Kampung Mandar  Banyuwangi) yang dipakai dan diterapkan dengan mengangkat wisata kuliner ikan bakar (seafood) di tepian  pesisir  pantai  plengsengan,  mendirikan  Fish  Market  Kampung  Mandar sebagai  tempat  tujuan  destinasi  pengunjung  (wisatawan)  menikmati  ikan  bakar dan  memanjakan  perut  dengan  suguhan  panorama  pesisir  pantai,  Kampung Mandar  menjadi  wadah  penyelenggara  event  atau  festival  yang  dicanangkan  oleh Pemerintah  Daerah  yang  ditempatkan  di  Fish  Market  Kampung  Mandar  seperti Village  Mural  Festival,  Banyuwangi  Art  Week  Mandar  Food  Festival sebagai  ajang promosi, Perbaikan sarpras (sarana dan prasarana) seperti adanya spot foto selfie serta  dibentuk  pengelola  kawasan  pesisir  (bisa  dari  komunitas  pokdarwis)  guna keberlangsungan  dan  keberlanjutan  kawasan  wisata  secara  jangka  panjang  agar terhindar  dari  pencemaran  lingkungan.  Implementasi  yang  juga  dapat dicanangkan untuk kedepannya dengn membangun tempat pelelangan ikan segar diwilayah kawasan pesisir Pantai Plengsengan  yang didasarkan pada data  survey dan  observasi  yang  didapat  mayoritas  warga  bermata  pencaharian  sebagai Nelayan.
Bahwa  kebijakan  blue  economy  pada  kawasan  pesisir  Pantai  Plengsengan Kampung  Mandar  Banyuwangi  dapat  diterapkan  secara  berkelanjutan  sesuai dengan ketentuan:
Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2014 Tentang Kelautan;
Pasal  3  Point  A,  4,  5  dan  Pasal  23  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
Pasal  2  Point  K  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU:
Abdulkadir  Muhammad.  2004.  Hukum  dan  Penelitian  Hukum.  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Armansyah,  Andrea,  2008.  Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kampung Painan Selatan, Padang : Universitas Negeri Padang.
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Dunn,William  N.  2000.  Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah Mada Press.
Gunter Pauli, 2016. Kebijakan Blue Economy. Banyuwangi : Bappeda. Miles,  Mattew  B,  A.  Michael  Huberman  and  Johnny  Saldana.  2014.  Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook , Third Edition . Sage Publications, Inc. Rahmawati,  2009.  Hubungan  antara  Aktivitas  Fisik,  Frekuensi  Konsumsi Makanan  Cepat  Saji  (Fast  Food)  dan  Keterpaparan  Media  dengan  Kejadian Obesitas pada Siswa SD Islam Al-Azhar 1 Jakarta  Selatan. Skripsi. Jakarta: FKM Universitas Indonesia.
Suharsimi  Arikunto.  2012.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Sutardjo  A.  Wiramihardja,  2007.  Pengantar  Filsafat  Sistematika  Filsafat,  Sejarah Filsafat,  Logika  Dan  Filsafat  Ilmu  (Epistemologi),  Metafisika  Dan  Filsafat Manusia, Aksiologi, (Ambon : Refika Aditama).
Tjandrawinata,  R.  Raymond.  2016.  Industri  4.0:  Revolusi  Industri  Abad  ini  dan Pengaruhnya  pada  Bidang  Kesehatan  dan  Bioteknologi.  DLBS:  Dexa  Medica Group.
Winarno,Budi. 2016. Kebijakan publik era globalisasi (teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.