## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 2 | Juli 2023
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT LANJUT USIA DI KABUPATEN BANYUMAS
Implementation of Social Welfare Service Policy for The Elderly People in Banyumas Regency
1 Yuli Tirtariandi El Anshori, 2 Eha Saleha 1,2 Universitas Terbuka
1 yulitirta@ecampus.ut.ac.id, 2 ehasaleha@ecampus.ut.ac.id Kata Kunci:

## ABSTRAK
Implementasi Kebijakan, Masyarakat Lanjut Usia, Pelayanan Sosial Artikel ini bertujuan menemukan konsep kebijakan yang tepat dalam pemberian  layanan  sosial  bagi  golongan  lanjut  usia  (Lansia) khususnya  di  Kabupaten  Banyumas.  Di  Kecamatan  Kalibagor
Kabupaten  Banyumas  masih  terdapat  ratusan  orang  perempuan Lansia  yang  terlantar.  Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana implementasi  kebijakan  pelayanan  sosial  bagi  Lansia  selama  ini berlangsung  di  Banyumas  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah tentang  Kesejahteraan  Sosial  Lansia  pada  tahun  2014.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  strategi  studi  kasus. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  studi dokumentasi,  dan  observasi.  Data  yang  terkumpul  kemudian dikategorisasi,  dipetakan,  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif  sehingga  dapat  diperoleh  kesimpulan  gambaran  konkrit tentang  kebijakan  penyelenggaraan  kesejahteraan  Lansia  di Banyumas.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  Implementasi kebijakan/Perda Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Banyumas sejak tahun  2014  belum  berjalan  sebagaimana  diharapkan.    Hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  alokasi  anggaran  misalnya  untuk pembangunan  Panti  Werdha  yang  didanai  APBD.  Kemudian  dinas terkait belum optimal menjalankan fungsi koordinasi dengan institusi lainnya.  Berbeda  dengan  pihak  Kecamatan  Kalibagor  yang  aktif berkordinasi  dengan  desa  melalui  TKSK.  Kemudian,  masih banyaknya  jumlah  perempuan  Lansia  terlantar  di  Kecamatan Kalibagor  lebih  dikarenakan  faktor  ekonomi.  Hal  ini  menandakan bahwa  ke  depan  perlu  adanya  alokasi  dana  yang  cukup  untuk membangun Panti Werdha milik pemerintah kabupaten sendiri, serta adanya  koordinasi  yang  lebih  intensif  antara  dinas  terkait  dengan satuan pemerintahan di bawahnya seperti pemerintah kecamatan dan desa.
p-ISSN 2549 - 0435
e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Keywords : Policy Implementation, Elderly People, Social Service

## Abstract
This article aims to find the right policy in the provision of social services for the elderly people in Banyumas Regency. In subdistrict of Kalibagor, there are hundreds  of  neglected  elderly  women.  This  study  looked  at  how  the implementation  of  the  social  services  for  elderly  have  been  ongoing  in Banyumas since the issuance of the social  welfare  law for  elderly people in 2014. This study is a qualitative research using case study. Data collection was carried out by means of interview, documentary study, and observation. The result shows that the policy for elderly people in Banyumas since 2014 has not run as expected. This is caused by some factors, in particular the lack of budget, coordination constraint. It is contrast to the subdistrict Kalibagor which has active coordination with the village government. Last conclusion, economic is the main factor that causes many women in Kalibagor being poor and  neglected  elderly.  This  indicates  that  in  the  future  it  is  necessary  to allocate  sufficient  funds  to  build  the  district  government's  own  Nursing Home, as well as more intensive coordination between relevant agencies and government units under them, such as sub-district and village governments.

## A. PENDAHULUAN
Pelayanan publik yang  merata dan dapat dirasakan segenap lapisan masyarakat adalah salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  pemerintah.  Pelayanan  publik  tersebut  diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh  golongan usia produktif tetapi juga bagi golongan lanjut usia. Selama ini perhatian bagi golongan lanjut usia dirasakan masih kurang, padahal diperkirakan pada tahun 2020 jumlah golongan lanjut usia (berusia 60 tahun ke atas) di Indonesia diperkirakan sekitar 28,9  juta  atau  11,34  %  dari  total  penduduk  Indonesia  (Suharto,  2008).  Kebijakan  pelayanan kesejahteraan  sosial  untuk  masyarakat  lanjut  usia  oleh  Pemerintah  Pusat  saat  ini  misalnya diwujudkan dalam hal program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut usia (ATENSI-LU) di Tahun 2022.  Salah  satunya  terkait  dengan  penerapan  multifungsi layanan yang  komprehensif dan pemberian bantuan. Sementara u paya yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Lansia antara lain pelayanan geriatri di rumah sakit, pelayanan  kesehatan di  puskesmas,  pendirian home  care bagi  Lansia yang  berkebutuhan khusus, dan adanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia atau Pos Pembinaan Terpadu. Secara  umum,  ada  empat  jenis  pelayanan  yang  diberikan  Posyandu Lansia  meliputi pelayanan kesehatan,  pemberian  makan  tambahan  (PMT),  kegiatan  olahraga,  dan  kegiatan non kesehatan.
Fenomena yang terjadi secara nasional dan memperlihatkan masih kurangnya perhatian terhadap golongan lanjut usia (Lansia) di tingkat pemerintahan daerah adalah dari sisi regulasi. Hingga  saat  ini  baru  2  (dua)  provinsi  yang  mempunyai  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang kesejahteraan lanjut usia, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perda tersebut merupakan respon terhadap UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Di sisi lain, diperkirakan pada tahun 2045 nanti jumlah Lansia di Indonesia akan mencapai 19,8 persen

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
dari  total  penduduk  Indonesia  pada  tahun  tersebut  (Widiastuti,  2019).  Salah  satu  kabupaten  di Jawa Tengah yang sudah mempunyai Perda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah Kabupaten Banyumas.  Perda  Nomor  17  Tahun  2014  tersebut  mengatur  tentang  Kesejahteraan  Lansia  yang dimaknai  sebagai  suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan  sosial  yang  diliputi  oleh  rasa keselamatan, kesusilaan,dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  Meskipun  Kabupaten  Banyumas  sudah  mempunyai  Perda  yang  mengatur  tentang Lansia bahkan mempunyai unit layanan khusus Geriatri di Rumah Sakit Umum Daerah Margono, tetapi dalam kenyataannya di  kabupaten ini  masih terdapat perempuan  Lansia  Terlantar (LUT) sebesar 2.495 orang. Jumlah LUT terbanyak berada di Kecamatan Kalibagor, yaitu 452 orang dan Kecamatan  Somagede  284  orang.  Sedangkan  Lansia  yang  sekaligus  penyandang  cacat  di Banyumas terdapat 390 orang. Sementara dari 12 desa yang ada di  Kalibagor, baru 2 desa yang cukup  aktif  dalam  menangani  masalah  Lansia,  yaitu  Desa  Kalicupak  Lor  dan  Kalicupak  Kidul. Fakta tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji sehingga lokasi kajian ilmiah ini mengambil lokus di Kabupaten Banyumas. Sementara fokus kajian diarahkan kepada bagaimana implementasi  kebijakan  penanganan  lanjut  usia  telah  dilakukan  sehingga  dapat  diketahui  apa kelemahan kebijakan tersebut.
Studi pendahuluan yang telah dilakukan Prayitno (1999) memperlihatkan bahwa Estimasi dan studi lapangan di berbagai negara berkembang seputar Asia menunjukkan bahwa golongan Lansia cenderung berkelamin wanita, terpuruk dalam suasana kesepian dan kesendirian. Studi ini merekomendasikan  agar  masalah  penanganan  dan  pelayanan  sosial  bagi  golongan  Lansia mendapatkan  tempat  dalam  berbagai  rancangan  kebijakan  pemerintah.  Bagaimanapun,  setiap kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penduduk  Lansia  menuntut  perubahan  orientasi  dan memerlukan biaya (sosial, ekonomi, politik, dan teknologi kesehatan) yang sangat besar. Studi ini tidak menjelaskan bagaimana fenomena Lansia di Indonesia serta apa kendala yang dialami dalam kebijakan  penanganan  kesejahteraan  Lansia.  Sementara  studi  yang  dilakukan  oleh  Ibnu Darmawan  (2014)  memperlihatkan  bahwa  Peraturan  daerah  tentang  Penyelenggaraan  kese- jahteraan  lanjut  usia  di  Jawa  Tengah  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  sosial  yang diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Peraturan yang ada di tingkat dinas Provinsi Jawa Tengah masih bersifat parsial. Tetapi studi ini tidak mengkaji secara khusus bagaimana implementasi Perda di tingkat kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah,  serta  tidak  dikaji  bagaimana  penanganan  terhadap  Lansia terlantar  misalnya  dengan  mengambil  beberapa  sampel.  Kajian  lainnya  yang  telah  dilakukan terhadap  kebijakan  penanganan  Lansia  misalnya  hasil  studi  dari  Wilar,  et.al.  (2021).  Studi  ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Lowian  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Hasil  studi  memperlihatkan  adanya  peran  aktif  serta koordinasi  yang  baik  antara  Kepala  Desa  Lowian  dengan  para  perangkat  desanya  dalam memberikan layanan kesejahteraan kepada golongan lanjut usia. Namun studi ini tidak membahas tentang  bagaimana  koordinasi  yang  dilakukan  antara  Pemerintah  Desa  dengan  Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Satu penelitian lagi yang dilakukan oleh Amantha, G., & Rahmaini, P. (2020) menemukan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia perlu didukung oleh  kebijakan  pemerintah  pusat,  misalnya  dengan  pemberian  sosial  tunai  (BST).  Pemberian

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
bantuan tersebut dinilai efektif khususnya pada masa pandemi Covid-19. Kemudian penelitian ini juga menyarankan perlunya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Secara  teoretis,  seperti  dinyatakan  oleh  Mazmanian  dan  Sabatier  (1983)  implementasi sebuah kebijakan semestinya diikuti dengan penyiapan sumber daya serta koordinasi antarpihak terkait sehingga hasilnya akan optimal.
Dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  menarik  untuk  dikaji  tentang  kebijakan penyelenggaraan  kesejahteraan  lanjut  usia  di  Kabupaten  Banyumas.  Rumusan  masalah  dalam studi  ini  adalah  masih  terdapat  perempuan  Lansia  Terlantar  (LUT)  di  Kabupaten  Banyumas khususnya  di  Kecamatan  Kalibagor  meskipun  Kabupaten  Banyumas  sudah  mempunyai  Perda Kesejahteraan Lansia sejak tahun 2014. Masalah lainnya yang dikaji terkait fenomena bahwa dari 12  desa  di  Kecamatan  Kalibagor  baru  ada  2  desa  yang  cukup  aktif  dalam  menangani  masalah Lansia.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  model  eksploratif  (studi  kasus). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam, studi dokumen, pengamatan lapangan, dan diskusi dengan pakar.
Dokumen  yang  ditelaah  dan  dianalisis  adalah  berbagai  peraturan  perundangan  yang terkait dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia seperti Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Menteri  Dalam  Negeri,  Peraturan  Pemerintah,  Keppres  hingga  UU.    Sedangkan  wawancara mendalam dengan informan kunci sebagai berikut:
1. Wawancara  mendalam  dengan  Kepala  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja,  dan  Transmigrasi (Disnakertrans)  Kabupaten  Banyumas,  Camat  Kalibagor,  sampel  beberapa  Kades  di Kecamatan Kalibagor.
2. Sampling  instansi  yang  sudah  menyediakan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  layanan  khusus bagi Lansia (layanan ramah Lansia).
3. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bappermas PKB Banyumas.
4. Sampel pengelola Posyandu Lansia dan Lansia Terlantar di Kecamatan Kalibagor
5. Sampel Pengurus Panti Werdha di Kecamatan Kalibagor.
Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk mengeskplorasi fenomena (Creswell, 2017, p. 317). Data diambil melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumen, dan studi  pustaka.  Data  yang  terkumpul  dikategorisasi,  dipetakan,  kemudian  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif  hingga  diperoleh  kesimpulan  gambaran  konkrit  tentang  kebijakan penyelenggaraan  kesejahteraan  Lansia  di  Banyumas.  Selain  itu,  diperoleh  gambaran  mengenai faktor penyebab masih adanya Lansia terlantar di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Kalibagor,  dan  mengapa  belum  semua  desa  di  Kecamatan  Kalibagor  aktif  dalam  penanganan masalah  Lansia.  Verifikasi  terhadap  semua  jenis  data  yang  diperoleh  akan  dilakukan  melalui metode triangulasi.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keberadaan Panti Werdha di Kabupaten Banyumas
Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa di Kabupaten Banyumas tidak ada Panti  Werdha  yang  dimiliki  atau  dikelola  langsung  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas. Panti Werdha di Banyumas sebanyak 1 buah yang dimiliki oleh Yayasan Wahyu Bawono dan dinamakan Panti Werdha Catur Nugraha. Panti ini berlokasi di Kompleks Gua Maria, Kaliori, Kecamatan Kalibagor yang berdiri sejak 10 Juni 2016. Peresmian panti ini baru dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 oleh Bupati Banyumas Aris Setiono. Meskipun diresmikan langsung oleh bupati, ternyata panti ini tidak mendapatkan dukungan dalam hal pendanaan dari Pemkab Banyumas. Hal ini diutarakan sendiri oleh pengurus panti.
Dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas yang belum maksimal juga terlihat dari berlarut-larutnya pengurusan izin operasional panti ini. Menurut pengurus panti, izin sudah diajukan sejak tahun 2013 tetapi baru keluar tahun 2016. Keberadaan Panti Werdha Catur Nugraha sangat penting di Kabupaten Banyumas karena hingga saat ini tidak ada Panti Werdha lainnya. Fakta ini tidak sejalan dengan amanat Pasal 38 Perda Nomor 17 Tahun 2014. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten diharapkan mendirikan Panti Werdha.  Dalam  kenyataannya  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  melalui  Dinas  Sosial terkendala  dengan  pendanaan.  Pendirian  panti  akan  membutuhkan  dana  untuk  lahan, bangunan,  serta  pemberian  kesejahteraan  bagi  para  pengasuh  di  panti.  Tahun  2017, Pemerintah Kabupaten Banyumas baru merencanakan pendirian rumah singgah tetapi bukan Panti Werdha.
Secara  teoretis,  jika  dianalisis  menggunakan  Teori  Implementasi  Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983) maka pembahasan dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu variabel karakteristik Kebijakan/undang-undang, variabel karakteristik masalah, dan variabel lingkungan.  Jika  dilihat  dari  indikator  besarnya  alokasi  sumber  daya  finansial  terhadap kebijakan sebagai bagian dari variabel karakteristik masalah maka hasil ataupun temuan dari studi  ini  memperlihatkan  bahwa  Pemkab  setempat  belum  mengalokasikan  dana  pendirian Panti Werdha. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara amanat di dalam Perda tahun 2014  dibandingkan  dengan  implementasi  di  lapangan.  Kebijakan  melalui  Perda  tentang kesejahteraan  sosial  lanjut  usia  di  Kabupaten  Banyumas  belum  didukung  dengan  alokasi finansial yang memadai untuk pendirian Panti Werdha.
Analisis  terhadap  hasil  temuan  di  lapangan  juga  meliputi  indikator  lainnya  yaitu indikator seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antarberbagai institusi pelaksana sebagai  bagian  dari  variabel  karakteristik  masalah.  Studi  ini  mendapatkan  fakta  bahwa dukungan  dari  berbagai  institusi  pelaksana  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  Perda Nomor 17 Tahun 2014 belum terlihat maksimal. Meskipun demikian, dukungan dari berbagai lembaga non-pemerintah sudah terlihat. Misalnya dengan berdirinya Komisi  Lansia Daerah yang merupakan mitra dari Dinsosnakertrans Banyumas. Beberapa kegiatan sudah dilakukan bersama antara kedua pihak, seperti kunjungan ke Posyandu-Posyandu Lansia, senam massal memperingati Hari Lansia, dan kegiatan lainnya. Dukungan lainnya berasal dari institusi di tingkat  bawah,  seperti  pihak  Kecamatan  maupun  Desa  di  lingkup  Kecamatan  Kalibagor Kabupaten Banyumas.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Perda Nomor 17 Tahun  2014  belum  mendapatkan  dukungan  sumber  daya  yang  memadai  dari  institusi pelaksana.

## 2. Penanganan Lansia di Panti Werdha Catur Nugraha
Jumlah  Lansia  penghuni  panti  tersebut  adalah  53  orang  terdiri  dari  34  orang perempuan dan 19 orang laki-laki. Sementara dilihat dari segi agama, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Sebaran Penghuni Panti Werdha Catur Nugraha Berdasarkan Kategori Agama No. Agama Jumlah 1 Islam 14 orang 2 Kristen Protestan dan Katholik 38 orang 3 Budha 1 orang Sumber: Pengurus Panti Werdha Catur Nugraha.
Meskipun  Panti  Werdha  ini  dimiliki  oleh  Yayasan  Katholik  Wahyoe  Bawono  tetapi panti  ini  terbuka  bagi  pemeluk  agama  manapun.  Secara  teoretis,  sebuah  kebijakan  sosial memang seharusnya bersifat nondiskriminatif.
Beberapa kendala yang dihadapi oleh panti ini antara lain adalah kurangnya perhatian dari pihak keluarga terhadap para  Lansia. Berdasarkan pengakuan pihak pengelola, dari 53 orang  Lansia  tersebut  terdapat  22  orang  tidak  lagi  ditanggung  biaya  administrasinya  oleh pihak  keluarga.  Hal  ini  menyebabkan  pihak  yayasan  harus  bekerja  keras  mencari  donator pribadi untuk menunjang kelangsungan operasional panti. Kemudian terdapat juga 13 orang Lansia yang sudah jarang dikunjungi pihak keluarganya termasuk 3 orang Lansia titipan dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas.
Salah  satu  Lansia  penghuni  panti  adalah  Emi  Musariah  (75  tahun).  Mantan  Kepala Sekolah  TK  ini  tinggal  di  panti  karena  ia  hidup  sebatang  kara  (tidak  menikah),  berikut penuturannya:
“Saya  sudah  2  tahun  tinggal  di  panti  ini.  Saya  dibantu  oleh  Paroki  Yohannes  di  Kutoarjo sehingga bisa tinggal disini. Saya pernah kuliah D2 filsafat. Sehari-hari aktivitas saya membuat kerajinan  keset  kaki  dan  guntingan  koran  untuk  dianyam  untuk  mengisi  waktu.  Apalagi keluarga tidak ada yang mengunjungi saya.”
Sementara penghuni panti  lainnya bernama Iyang (64 tahun) menuturkan bahwa ia berasal dari Cirebon. Ia baru 3 bulan menempati panti. Ia mengaku anaknya yang menyuruh tinggal di panti karena Iyang mempunyai masalah rumah tangga dengan suaminya. Hingga saat ini ia belum pernah ditengok sekalipun oleh keluarganya. Informan lainnya dari Lansia penghuni panti adalah Handoko (75 tahun). Ia berasal dari Kebumen dan merupakan seorang bujangan  hingga  masa  tuanya.  Keluarganya  pun  sudah  tidak  ada  satupun  yang mengunjunginya  di  panti.    Lain  halnya  dengan  Djamiah  (61  tahun),  ia  berstatus  janda  dan mempunyai  seorang  anak  di  Jakarta.  Sementara  Informan  bernama  Indra  (62  tahun) mengatakan, ia berasal dari Purwokerto dan menempati Panti Werdha sejak 6 Maret 2015.

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Hampir sebagian besar informan yang diawawancarai dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penyebab mereka tinggal di Panti Werdha Catur Nugraha, yaitu:
1. Hidup sebatang kara di usia tua karena tidak mempunyai suami atau istri (tidak menikah).
2. Keluarga  terutama  anak  sibuk  dengan  urusan  masing-masing  sehingga  Lansia  tersebut dititipkan di Panti Werdha.
3. Menghadapi  masalah  keluarga  dengan  orang  terdekat  sehingga  perlu  diasingkan sementara waktu ke Panti Werdha.
Hasil  observasi  di  lapangan  memperlihatkan  bahwa  lokasi  panti  terletak  di  daerah perbukitan yang asri dan jauh dari keramaian. Hal ini memang sesuai bagi para Lansia yang membutuhkan  ketenangan  di  masa  tua.  Kamar-kamar  tertata  dengan  baik,  baik  itu  kamar standar maupun VIP. Kebersihan panti sangat terjaga. Para Lansia didampingi oleh beberapa perawat. Biaya administrasi tinggal di panti bervariasi antara 1 juta hingga 2,5 juta per bulan.

## 3. Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lansia di Kecamatan Kalibagor
Hasil  temuan  di  lapangan  memperlihatkan  bahwa  pihak  kecamatan  tidak menganggarkan  khusus  untuk  program  kesejahteraan  Lansia.  Pihak  Kecamatan  hanya melaksanakan  fungsi  koordinasi  dan  fasilitasi.  Hal  ini  diutarakan  oleh  Camat  Kalibagor. Mengingat pihak kecamatan hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan Lansia, maka pihak kecamatan menghimbau pihak desa lebih aktif dalam hal  ini. Hal tersebut  menurut Camat  Kalibagor bisa dialokasikan dari  anggaran desa. Terdapat dana yang bersumber dari Kementerian Desa yang disebut Dana Desa khusus untuk pemberdayaan dan pembangunan. Kemudian ada dana yang berasal dari APBN melalui pemerintah kabupaten yang disebut ADD atau Alokasi Dana Desa juga meliputi 4 program yaitu  pemberdayaan,  pemerintahan,  pembinaan,  dan  pembangunan.  Dana  Pendapatan  Asli Desa juga untuk 4 sektor. Dukungan dari pihak desa berupa adanya anggaran-anggaran yang bisa  digunakan  untuk  pemberdayaan  dan  pembinaan  Lansia.  Misalnya  terkait  dengan peralatan untuk mengetahui kesehatan fisik Lansia. Desa diharapkan dapat mengalokasikan anggaran baik dari ADD maupun dari PAD.
Jika  dianalisis  secara  teoretis  menggunakan  Teori  Implementasi  Kebijakan,  maka dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  komitmen  aparat  terhadap  tujuan  kebijakan  akan mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  sebuah  kebijakan.  Tingkat  komitmen  ini  dapat berupa dukungan anggaran maupun dukungan sumber daya. Untuk pengadaan sumber daya manusia yang mendukung program kesejahteraan lanjut usia, di Kecamatan Kalibagor sendiri sudah tersedia satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sesuai amanat dari Permensos  Nomor  24  tahun  2013.  Satu  orang  TKSK  ini  membawahi  12  desa  di  Kecamatan Kalibagor. Sesuai aturan dari Kemensos RI, maka tupoksi dari TKSK ini antara lain adalah:
a. Pendampingan program simpanan kartu keluarga sejahtera (PSKS), kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP)
b. Pendampingan  kelompok  usaha  bersama,  pengawasan  pendistribusian  raskin, penyuluhan sosial di wilayah masing-masing.
c. Pendampingan  potensi  sumber  kesejahteraan  sosial,  pendataan  PMKS  dan  PSKS, verifikasi serta validasi penerima bantuan JKN (BPJS Kesehatan).

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
Data yang diperoleh dari TKSK Kecamatan Kalibagor yakni Sugiarti, hingga saat ini total masih ada 349 orang Lansia tidak potensial (281 diantaranya perempuan) di Kalibagor hingga Agustus 2016.  Para Lansia tersebut dikategorikan tidak potensial dilihat dari faktor ekonomi.

## 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Desa Kalicupak Lor
Implementator  kebijakan  berupa  Perda  tahun  2014  diantaranya  adalah  Pemerintah Desa  Kalicupak  Lor . Temuan  di  lapangan  memperlihatkan  bahwa  penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Desa Kalicupak Lor dikelola oleh 3 Posyandu Lansia sebagai berikut:
Tabel 2 Pengelolaan Posyandu Lansia di Desa Kalicupak Lor No. Lokasi Jumlah Posyandu 1 Dusun I 1 kelompok di RT I/RW I 2 Dusun I 1 kelompok di Balai Desa 3 Dusun II 1 kelompok
Sumber: Sekdes dan Bidan Desa Kalicupak Lor.
Kegiatan  Posyandu  Lansia  dikoordinir  oleh  1  orang  bidan  desa.  Sedangkan pelaksanaan kegiatan oleh para kader Posyandu. Satu hal yang memperlihatkan bahwa Desa Kalicupak Lor aktif dalam membina para kader Posyandu ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan setiap minggu. Tiap minggu di desa ini selalu dilaksanakan kegiatan. Ada 4 kegiatan  dalam  tiap  minggu  yang  dilaksanakan  dan  kadang-kadang  mengundang  pihak Puskesmas Kecamatan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yaitu:
1. Kegiatan PKK
2. Kegiatan Kader Posyandu
3. Kegiatan Posyandu Balita
4. Kegiatan Posyandu Lansia
Kegiatan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  Lansia  di  Kalicupak  Lor  dilakukan  di bawah  binaan  Forum  Kesehatan  Desa  (FKD)  yang  dketuai  oleh  Kasi  Kesejahteraan  dan Pemberdayaan Masyarakat. FKD ini  membawahi para kader dalam melaksanakan program Posyandu  Lansia.  Salah  satu  bentuk  dukungan  secara  tidak  langsung  terhadap penyelenggaraan  kesejahteraan  Lansia  di  desa  ini  adalah  adanya  anggaran  yang  khusus diperuntukkan bagi FKD dalam APBDesa untuk melaksanakan program kerjanya termasuk Posyandu Lansia. Anggaran yang diberikan untuk FKD terkait perhatian bagi  Lansia antara lain program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pengadaan alat kesehatan seperti alat cek darah, cek kolesterol, dan lain-lain.
Jika  dilihat  dan  dibandingkan  dengan  desa-desa  lainnya  di  Kecamatan  Kalibagor maka  APBDesa  Kalicupak  Lor  termasuk  nomor  dua  terkecil.  APBDes  hanya  sebesar  Rp  1,4 miliar plus aset desa tanah bengkok. Dari total Rp 1,4 miliar tersebut, sebesar Rp 600 juta adalah Dana Desa Murni. Meskipun demikian, bukti komitmen dari pihak Desa Kalicupak Lor untuk lebih  memperhatikan  kaum  Lansia  terlihat  dari  perubahan  pos  anggaran  untuk  FKD.  Pada tahun 2015 lalu, anggaran untuk FKD masih digabungkan bersama anggaran untuk kegiatan

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
PKK  Desa.  Tetapi  mulai  tahun  2016,  anggaran  untuk  FKD  sudah  tersendiri  meskipun jumlahnya masih minim hanya Rp 2,5 juta.
Sejalan dengan Konsep Implementasi Kebijakan Publik dari Mazmanian dan Sabatier (1983), sudah terlihat adanya dukungan serta komitmen dari implementor kebijakan di tingkat Desa Kalicupak Lor. Hal ini terbukti dengan komitmen untuk menaikkan anggaran bagi FKD yang  salah  satu  programnnya  adalah  penyelenggaraan  kesejahteraan  Lansia.  Bahkan komitmen itu diperkuat oleh usulan pembangunan Polindes dan pembelian ambulans desa. Meskipun  demikian,  implementasi  sebuah  kebijakan  publik  sangat  dipengaruhi  juga  oleh alokasi  dana  atau  finansial.  Mengingat  APBDes  Kalicupak  Lor  yang  tidak  besar,  maka pembangunan Poliklinik Desa diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Banyumas. Sedangkan, usulan  pembelian  ambulans  desa  akan  diteruskan  oleh  pihak  kecamatan  kepada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Banyumas.  Meskipun  demikian,  seperti  diutarakan  oleh  Camat Kalibagor,  usulan  pengadaan  ambulans  akan  sulit  dipenuhi  oleh  Pemerintah  Kabupaten Banyumas karena alasan prinsip keadilan. Dikhawatirkan jika permintaan tersebut dipenuhi maka desa-desa lain akan menuntut hal serupa.
Sementara  itu,  ada  hal  lain  yang  memperlihatkan  komitmen  kuat  dari  pihak Pemerintah Desa selaku implementator kebijakan dalam memberi layanan kesehatan kepada warga desa termasuk Lansia. Hal itu adalah pemberian fasilitas rumah dinas bagi bidan desa. Dengan  demikian,  bidan  desa  dapat  fokus  dalam  melayani  warga  dan  tidak  terlalu  sering pulang ke daerah asal. Pemberian fasilitas ini diakui oleh Bidan Desa hanya terdapat di Desa Kalicupak  Lor  dan  belum  ada  di  desa  lainnya.  Para  kader  Posyandu  Lansia  juga  mengakui terbantu dengan adanya fasilitas rumah dinas ini karena mereka bisa berkoordinasi dengan bidan desa kapanpun dibutuhkan.
Terkait koordinasi antar instansi yaitu dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dengan pihak Desa, hal ini belum banyak terlihat. Bahkan diakui pihak Desa, program terkait Lansia dari  Dinsos  yang  langsung  diarahkan  kepada  Lansia  di  desa-desa  masih  sangat  jarang. Bantuan yang pernah diberikan oleh Dinas Sosial misalnya kursi roda sebanyak dua unit dan bantuan kacamata baca Lansia sesuai proposal yang diajukan pihak Desa ke Dinas Sosial.
Upaya pro aktif dari pihak Desa dalam hal kegiatan kesejahteraan  Lansia dilakukan melalui  banyak  cara.  Salah  satunya  melalui  para  Ketua  RT  agar  aktif  memberitahu  warga Lansia  untuk  datang  ke  kegiatan  Posyandu  Lansia  sesuai  jadwal  di  setiap  RT  atau  dusun. Dukungan dan kepedulian pihak Desa Kalicupak Lor dalam program kesejahteraan lanjut usia menjadikan desa ini sering dilibatkan dalam berbagai program kerja kabupaten. Misalnya desa ini terpilih mewakili Kecamatan Kalibagor dalam pelatihan pelayanan kepada masyarakat di bidang  kesehatan.  Acara  tersebut  dilaksanakan  di  daerah  Gombong  Kabupaten  Kebumen selama 3 hari. Desa Kalicupak Lor diwakili oleh Kades, BPD, FKD, bidan desa, dan Ketua PKK. Bentuk dukungan lainnya diperlihatkan dalam penempatan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Meskipun demikian,  karena  anggaran  yang  terbatas  maka  hingga  saat  ini  tidak  ada  insentif  yang diberikan untuk para kader Posyandu Lansia.
Perhatian  dan  komitmen  yang  besar  dari  aparatur  desa  terhadap  penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Desa Kalicupak Lor sebagai upaya implementasi Perda dapat berjalan maksimal dikarenakan beberapa  faktor eksternal. Misalnya karena faktor  jumlah penduduk yang sedikit yaitu hanya 1.470 orang warga yang mendiami dua dusun, dua RW, serta tujuh

## JIPAGS Volume 7, Issue 2, Juli
RT.  Kemudian  wilayahnya  tidak  begitu  luas  hanya  118  hektar  termasuk  area  persawahan. Dukungan dari para konstituen pemilih juga diperlihatkan terhadap berbagai program yang dijalankan oleh Kepala Desa saat ini.

## D. SIMPULAN
Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan/Perda Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2014 belum berjalan sebagaimana diharapkan.  Hal ini disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran misalnya  untuk  pembangunan  Panti  Werdha  yang  didanai  APBD.  Kemudian  dinas  terkait belum optimal menjalankan fungsi koordinasi dengan institusi lainnya. Berbeda dengan pihak Kecamatan  Kalibagor  yang  aktif  berkordinasi  dengan  desa  melalui  TKSK.  Kemudian  masih banyaknya perempuan lanjut usia terlantar di Kecamatan Kalibagor lebih dikarenakan faktor ekonomi.
2. Hingga  saat  ini  dari  total  12  desa  di  Kecamatan  Kalibagor  baru  2  desa  yang  aktif  dalam menangani  masalah  Lansia  disebabkan  beberapa  hal, antara  lain  komitmen  dari  pihak  desa sendiri dalam bentuk alokasi anggaran serta seberapa luas wilayah kerja. Hal tersebut dialami oleh  Desa  Kalicupak  Lor.  Alokasi  anggaran  sudah  ada  meskipun  kecil  karena  pengaruh APBDes,  serta  jumlah  penduduk  dan  wilayah  yang  tidak  begitu  besar  sehingga  lebih memudahkan menjalankan program-program terkait Lansia.
Saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait dalam penelitian ini adalah:
1. Personil TKSK di Kecamatan Kalibagor agar lebih aktif dalam meminta up date data jumlah Lansia dari tiap desa sehingga diperoleh data pasti jumlah Lansia baik yang masih potensial maupun tidak potensial.
2. Pihak  Dinas  Sosial  Kabupaten  Banyumas  agar  lebih  memprioritaskan  pembangunan  Panti Werdha ke depannya, tidak hanya program-program non fisik.
3. Perlunya Dinas Sosial lebih menjalin koordinasi dan pro aktif mendengarkan kemauan dari mitra terutama Panti Werdha Catur Nugraha.

## REFERENSI
Creswell, J. W. (2017). Research Design . Pustaka Pelajar.
Darmawan,  I.  (2014).  Urgensi  Peraturan  Daerah  Perlindungan  Sosial  Bagi  Penduduk  Lanjut  Usia  di Provinsi
Jawa Tengah. Pandecta: Research Law Journal, 9 (1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3001.
Kurnia Amantha, G., & Rahmaini, P. (2020). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020 . Mazmanian, Daniel., Paul Sabatier. (1983). Implementation and Public Policy . Scott Foresman and Co. Prayitno, Suhargo. (1999). Penduduk Lanjut Usia . In Th XII (Issue 4).
Suharto,  E.  (2008). Trend Lansia dan Pelayanan Sosial  yang Harus Disediakan:  Perspektif Pekerjaan  Sosial . Lokakarya Kelanjut Usiaan dan Pelayanan Sosial Modern, Depsos RI.
Widiastuti,  W.  (2019). Menuju  Provinsi  Ramah  Lansia .  https://bappeda.jatengprov.go.id/Menuju- Provinsi-Ramah-Lansia/
Wilar, M. A. B. P. S. E. P. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal Governance, 1(2).