UPAYA PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI PT. PLN BANDA ACEH)
Oleh:
Nurfina Ratnayanti, SH/ Dr.Ali,M.Ag Email: nurfina.ratnayanti@yahoo.com

## ABSTRAK
Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi- sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan pencurian ringan, pencurian berat  dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan adalah pencurian yang  dilakukan  dengan  mengambil  barang  orang  lain  dengan  sembunyi-sembunyidan  harga barang yang dicuri biasanya relatif rendah, sedangkan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan  dengan  mengambil  barang  orang  lain  dengan  maksud  untuk  dimiliki  dengan  cara melawan  hukum.  Berbagai  macam  cara  dilakukan  agar  meningkatkan  kesejahteraan  dirinya tanpa memikirkan orang lain, Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia salah satu bentuk  energi  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  adalah  energi  listrik.  Maka kebutuhan  energi  listrik  juga  meningkat,  sehingga  melakukan  berbagai  upaya  untuk mendapatkan energi listrik melalui proses efisensi efektif ekonomis. Hal demikian tentu harus di atasi dengan menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan  kepada  pelaku  kejahatan,  berupa  sarana  pidana  maupun  non  hukum  pidana,  yang dapat  diintegrasikan  satu  dengan  yang  lainnya.  Apabila  sarana  pidana  dipanggil  untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa-masa  yang  akan  datang.  Semula  suatu  perbuatan dianggap  tidak  tercela,  akan  tetapi  akhirnya  masyarakat  menilai  bahwa  perbuatan  itu  adalah tercela,  sehingga  terhadap  perbuatan  itu  diancamkan  dengan  suatu  sanksi  pidana.  Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

## Kata Kunci :  Penanggulangan Tindak Pidana, Pencurian Arus Listrik

## A. PENDAHULUAN
Secara  umum  pencurian  adalah  suatu  tindakan  melawan  hukum  mengambil  dengan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuannya  yang  berhak.  Dalam  ilmu  hukum,  khususnya  hukum  pidana  istilah  yang digunakan  adalah  sangat  penting.  Perbedaan  sudut  pandang  akan  penggunaan  istilah  sering menimbulkan  pertentangan  pendapat.  Tindak  pidan  pencurian  merupakan  kejahatan  yang ditujukan  terhadap  harta  benda.  Dalam  kitab  Undang-Undang  hukum  pidana  kejahatan pencurian diatur pada buku II, BAB XXII dari pasal 362 sampai dengan 367.
Masalah  pencurian  juga  dituangkan  dalam  Pasal  362  KUHP  pidana.  Moeljanto berpendapat  bahwa  masalah  pencurian  yang  terdapat  dalam  Pasal  362  KUHP  Pidana
dirumuskan  sebagai  tindak  pidana  pencurian,  pengambilan  barang  orang  lain.  Akan  tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat  melawan  hukum di  dalam  Pasal  362,  perbuatan  tidak  dilihat  dari  hal-hal  yang  lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang. 90 Jika dilihat dari definisi pencurian di atas maka pencurian terdiri dari 3 unsur yaitu:
a. Mengambil barang
b. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
c. Pengambilan barang  yang demikian itu harus  dengan maksud memiliki  dengan  cara melawan hukum.
Dari uraian di  atas  disimpulkan  bahwa pencurian  adalah mengambil  barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Tindak  pidana  diambil  dari  istilah dalam  Hukum  Pidana  Belanda yang disebut strafbaar feit . Tindak pidana atau strafbaar feit atau delict didefinisikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dijatuhi  pidana. 91 Strafbaarfeit yang  diterjemahkan  dengan  perbuatan  pidana  adalah  “perbuatan  yang  dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. 92

## 1.Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian
Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri  dari pidana pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  terdiri  dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,  pidana  denda,  dan  pidana  tutupan,  sedangkan  pidana  tambahan  terdiri  dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentum dan pengumuman putusan hakim.
Pemidanaan  dalam  kasus  pencurian  yang  dimuat  dalam  Pasal  362-365 KUHPidana bisa dikenakan dengan pidana mati, pidana penjara dan denda. Pidana mati diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Dalam Pasal 365 ayat 4, sanksi pidana mati dilakukan jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan lebih dua orang atau lebih, jika dilakukan oleh satu orang maka dipidana penjara paling lama 15 tahun.
Menurut Effendi,  pidana  penjara  adalah  pidana  berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan  si  terpidana  akan  menjadi  tidak  bebas  untuk  mengulangi  tindak  pidana  dan
90 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: PT. Bina Aksara,1985), hlm 23
91 Sabar Slamet, Hukum Pidana , Surakarta, (Universitas Sebelas: Surakarta,1998) , hlm. 18
92 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , (Rineka Cipta: Jakarta, 2000), hlm. 54
selama  waktu  dirampasnya  kemerdekaan  itu,  terpidana  juga  diharapkan  melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. 93 Pidana penjara paling lama 9 tahun  diberikan  bagi  pelaku  pencurian  dengan  didahului  dengan  ancaman  atau  kekerasan kepada  korban,  sedangkan  jika  pencurian  dilakukan  saat  kondisi force  majour misalnya bencana atau huru-hara maka dikenakan pidana paling lama 7 tahun.
Sanksi denda diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan,  seperti  perbuatan yang  dimuat  dalam  Pasal  362  dan  363.  Sanksi  yang diberikan  dengan  dasar  jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.
Sanksi pidana bagi orang dewasa maksimal dapat dijatuhi pidana mati, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang  diatur  dalam Undang- Undang  SPPA  Pasal 3  yaitu   anak  tidak dapat  dijatuhi  hukuman  mati  atau  pidana seumur hidup. Lebih spesifik pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  Pidana  yang diberikan  dapat  berupa pidana  dan  tindakan.  Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) yaitu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara,pidana kurungan,pidana denda atau pengawasanJika  anak belum  mencapai umur 12  tahun melakukan tindak  pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhkan  tindakan  yaitu  menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
Pidana kurungan dimuat dalam Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Pidana denda dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) UU  No.  3  Tahun  1997  yaitu  denda  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  paling  banyak  satu perdua  dari  maksimum  ancaman  pidana  denda  bagi  orang  dewasa,  jika  tidak  mampu membayar maka diganti dengan wajib latihan kerja maksimal 4 jam per hari.
Pidana  tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana yaitu  jika  melakukan  perampasan  barang-barang  tertentu  maka  membayar  ganti  rugi  dan merupakan  tanggung  jawab  dari  orang  tua/wali.  Sanksi  Tindakan  yang  dapat  dijatuhkan
93 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , (Refika  Aditama:  Bandung,  2010), hlm. 146.
terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana  yaitu mengembalikan kepada  orang  tua, wali, atau orang  tua  asuh, menyerahkan  kepada Negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan dan  latihan  kerja,  dan  menyerahkan  kepada  Departemen  Sosial,  atau  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

## 2.Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut 94 :
1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)

## 1. Pencurian Biasa (pasal 362 KUHP)
Adapun isi dari pasal 362 KUHP  yaitu : Barangsiapa mengambil barang sesuatu,  yang seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  melawan  hukum,  diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sebanyak- banyaknya  sembilan  ratus  rupiah. 95 Berdasarkan  ketentuan  pasal  362  KUHP  tersebut  unsur- unsur dari tindak pidana pencurian sebagai berikut;
1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil adalah sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan  itu  harus  dilakukan  dengan  maksud  hendak  memiliki  barang  itu dengan melawan hukum. 96
Menurut  R.  Soesilo  mengambil  adalah  dengan  maksud  dikuasai,  maksudnya  waktu mencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu barangnya belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu  barangnya  suah  ditangaannya  ,  maka  perbuatan  ini  bukan  pencurian,  tetpai  penggelapan (Pasal 372), jadi pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai , apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Biala orang baru saja memegang baru itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba untuk mencuri. 97
94 Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XXII
95 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 249
96 Andi Hamzah, asas-asas hukum pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 20
97 R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 250
R.  Tresna,  memberi  pengertian  tentang  maksud  memiliki  dengan  melawan  hukum sebagai  berikut: “Maksud memiliki itu harus ternyata bahwa orang  yang mengambil  barang tersebut memang bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak sepertia  yang  punya”. 98 Pencurian  merupakn  suatu  tindak  pidana  kriminal  dimna  seseorang mengambil barang milik orang lain dengan tanpa hak baik itu senagian atau seluruhnya dengan maksud untuk memiliki.
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
Adapun isi dari pasal 363 KUHP yaitu :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
Ke-1. Pencurian ternak;
Ke-2.  Pencurian  pada  waktu  kebakaran,  letusan  banjir,  gempa  bumi,  atau gempa  laut,  gunumg  meletus,  kapal  karam,  kapal  terdampar, kecelakaan kreta api, huru hara, pemberontakan atau bahay perang;
Ke-3.  Pencurian  diwaktu  malam  dalam  sebuah  rumah  atau  perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
Ke-4. Pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu;
Ke-5.  Pencurian  yang  untuk  masuk  ketempat  melakukan  kejahatn,  atau untuk  sampai  pada  barang  yang  diambilnya,  dilakukan  dengan merusak,  memotong  atau  memanjat  atau  dengan  memakai  anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Yang  dimaksud  dengan  pasal  363  KUHP  adalah  pencurian  biasa  yang  dalam pelaksanaannya  disertai  oleh  keadan  tertentu  yang  memberatkan  seperti  yang  telah disebutkan di atas.
3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)
Dalam pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya  orang dengan bertujuan untuk  mencuri. Pasal  365 KUHP  ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain inilah orang
98 Adamichawazi, Pelajaran Hukum Pidana 1 ( Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , 2005), hlm 115
luka  berat,  bahkan  mungkin  saja  tidak  ada  akibat.  Adapun  isi  dari  Pasal  365  KUHP yaitu:
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilang  tahun,  pencurian  yang didahului, disertai atau diiukti dengan kekerasan atau ancaman kekarasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kreta api atau trem yang sedang berjalan;
Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika  perbuatan  mengakibatkan  mati,  maka  dikenakan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun,  jika  perbuatan mengakibatkan  luka  berat  atau  mati  dan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih dengan bersekutu, pula disetai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 99

## 4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP berikut isi dari pasal ini :
“Perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  362  dan  pasal  363  ke-4,  begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  dirumahnya,  jika  harga  barang  yang  dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” 100
Berdasarkan  rumusan  pasal  364  KUHP,  maka  unsur-unsur  pencurian  ringan adalah ;
a) Pencurian dalam bentuk yang pokok (pasal 362)
99 Moeljatno, kitab undng-undang hukum pidana ,(jakarta:bumi aksara, 2012), hlm 129
100 Ibid. ., hlm 130
b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP),atau
c) Tindak  pidana  pencurian  yang  untuk  mengusahakan  masuk  kedalam  tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah  melakukan  pembongkaran,  pengrusakan,  pemanjatan  atau  telah  memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
1. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
2. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)
Pencurian di atur dalam pasal 367 KUHP yang menyatakan :
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan,  atau  jika  dia  keluarga  sedarah  atau  semenda,  baik  dalam  garis  lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika  menurut  lembaga  matriakhal,  ke  kekuasaan  bapak  dilakukan  oleh  orang  lain dari pada bapak kandungnnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. 101

## A. Tindak Pidana Pencurian Menurut hukum positif
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturanuntuk menentukan perbuatanperbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut. 102 Perbuatan-perbuatan pidana  ini  menurut  wujud  atau  sifatnya  adalah  bertentangan  dengan  tata  aturan  hukum  atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan atau melanggar hukum. Tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum.
101 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm 129
102 Prof, Moeljatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.1
Ketertiban  dan  keamanan  dalam  masyarakat  akan  terpelihara  bilamana  tiap-tiap masyarakat  menaati  peraturan-peraturan  dalam  masyarakat.  Peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  oleh  suatu  badan  yang  berkuasa  dalam  masyarakat  yang  disebut pemerintahan.Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya saja dalam pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki  orang  lain  dengan  cara  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Terhadap  orang  yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  peraturan-peraturan  tentang  pelanggaran  kejahatan  dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana dalam undang-undang yang disebut KUHP. 103
Pengertian yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya,yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Kata mencuri artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemilik barang, perbuatan pencurian itu dapat dibedakan pencurian  ringan,  pencurian  berat  dan pencurian  dengan kekerasan. Pencurian ringan  adalah pencurian  yang  dilakukan  dengan  mengambil  barang  orang  lain  dengan  sembunyi- sembunyidan  harga  barang  yang  dicuri  biasanya  relatif  rendah,  sedangkan  pencurian  berat adalah pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang laindengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dan dalam pencurian dangan kekerasan tidak jauh beda dengan pencurian berat, tetapi dalam pencurian dengan kekerasan ini lebih menekankan pada cara  yang  digunakan  yaitu  dengan  kekerasan  yang  dapat  mengakibatkan  luka  atau  matinya seseorang.
Di  dalam  bahasa  sehari-hari  mengambil  barang  orang  lain  dengan  kekerasan  itu  bisa disebut perampokan. Adapun menurut KUHP yang dikatakan pencurian adalah tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut :
“Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif, dari tindak
103 Prof, Kansil, S.H. dkk, Latihan Ujian Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1
pidana pencurian yang terdapat didalam pasal 362 KUHP. 104 Tindak pidana pencurian dengan kekerasan  itu  oleh  pembentuk  undang-undang  yang  telah  diatur  dalam  pasal  365  KUHP berbunyi :
Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang  didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk memungkinkan melarikan diri untuk menguasai barang yang dicuri.
Ayat (2)   Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum. ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih  dengan  bersekutu.  ke-3  jika  masuk  ketempat  melakukan  kejahatan  dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
Ayat (3)   Jika  perbuatan  mengakibatkan  kematian  maka  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
Ayat (4)   waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun,  jika  perbuatan  mengakibatkan  luka berat  atau  kematian  dan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. 105
Tindak  pidana  pencurian  yang  diatur  dalam  pasal  365  KUHP  itu  juga  suatu  pencurian dengan kualifikasi, ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yaitu : pasal 363 dan pasal 365 itu mengatur masalah pencurian, yang dilakukan dalam keadaan- keadaan yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP itu ialah “suatu kejahatan” yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan terahadap orang lain.
Undang-undang oleh pemerintah. Pelanggaran undang-undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepantasnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran  terhadap  undang-undang  yang  dinilai  sebagai  perbuatan  kejahatan  oleh  negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya
104 Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Harta  Kekayaan ,  (Bandung:  Sinar Baru, 1989), hlm.11
105 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , (Jakarta, Bima Aksara, 1998), hlm.129
sanksi  ini  dapat  berupa  hukuman  penjara  atas  diri  mereka  yang  nyata  atau  atas  perbuatan kejahatan tersebut.

## 2.5.1 Unsur-unsur Pencurian Dalam Hukum Positif
Apabila dirinci rumusan diatas terdiri dari unsur – unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya  suatu  benda,  dan  unsur  keadaan  yang  menyertai/melekat  pada  benda,  yaitu  benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur - unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan pasal 362- 363 KUHP diatas, makaunsur-unsur objektif dan subyektif.

## 2.5.1.1 Unsur Objektif
Unsur-Unsur  Objektif  berupa  :Unsur  perbuatan  mengambil  (wegnemen).  Dari  adanya unsur  perbuatan  yang  dilarang  mengambil  ini  menunjukkan  bahwa  pencurian  adalah  berupa tindak  pidana  formil.  Mengambil  adalah  suatu  tingkah  laku  positif/perbuatan  materiil,  yang dilakukan  dengan  gerakan  -  gerakan  otot  yang  disengaja  yang  pada  umumnya  dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.
Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil  adalah  harus  ada  perbuatan  aktif,  ditujukan  pada  benda  dan  berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan  sebagai  melakukan  perbuatan  terhadap  suatu  benda  dengan  membawa  benda tersebut ke dalam kekuasaan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  mengambil  dapat  dirumuskan  sebagai  melakukan perbuatan  terhadap  suatu  benda  dengan  membawa  benda  tersebut  ke  dalam  kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai,  jika  benda  berada  pada  pelaku,  sekalipun  ia  kemudian  melepaskannya  karena diketahui".
Unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat  menjadi  objek  pencurian  apabila  telah  terlepas  dari  benda  tetap  dan  menjadi  benda
bergerak,  misalnya  sebatang  pohon  yang  telah  ditebang  atau  daun  pintu  rumah  yang  telah terlepas/dilepas.  Benda bergerak adalah setiap benda  yang berwujud  dan  bergerak ini sesuai dengan  unsur  perbuatan  mengambil.  Benda  yang  kekuasaannya  dapat  dipindahkan  secara mutlak  dan  nyata  adalah  terhadap  benda  yang  bergerak  dan  berwujud  saja.  Benda  bergerak adalah  setiap  benda  yang  menurut  sifatnya  dapat  berpindah  sendiri  atau  dapat  dipindahkan (pasal  509  KUHPerdata).  Sedangkan  benda  yang  tidak  bergerak  adalah  benda  -  benda  yang karena  sifatnya  tidak  dapat  berpindah  atau  dipindahkan,  suatu  pengertian  lawan  dari  benda bergerak.
Unsur  sebagian  maupun  seluruhnya  milik  orang  lain.  Benda  tersebut  tidak  perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain?  Orang  lain  ini  harus  diartikan  sebagai  bukan  si  petindak.  Dengan  demikian  maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum  yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia.
2.5.1.2 Unsur subjektif
Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet  als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki.  Dua  unsur  itu  dapat  dibedakan  dan  tidak  terpisahkan.  Maksud  dari  perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur  itulah  yang  menunjukkan  bahwa  dalam  tindak  pidana  pencurian,  pengertian  memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang  miliknya.  Apabila  dihubungkan  dengan  unsur  maksud,  berarti  sebelum  melakukan
perbuatan  mengambil  dalam  diri  petindak  sudah  terkandung  suatu  kehendak  (sikap  batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.
Melawan hukum. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan  pada  melawan  hukum,  artinya  ialah  sebelum  bertindak  melakukan  perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur  melawan  hukum  dalam  pencurian  digolongkan  ke  dalam  unsur  melawan  hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila  unsur  kesengajaan  dicantumkan  secara  tegas  dalam  rumusan  tindak  pidana  berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.
Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai  melawan  hukum  dalam  pencurian  ini  lebih  condong  diartikan  sebagai  melawan hukum subjektif sebagaimana pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan hukum  putusannya  (No.  680  K/Pid/1982  tanggal  30-7-1983).  Dimana  Mahkamah  Agung membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  (yang  menghukum)  dan  membebaskan terdakwa  dengan  dasar  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan,  dengan  pertimbangan  hukum  "tidak  terbukti  adanya  unsur  melawan  hukum". Sebab  pada  saat  terdakwa  mengambil  barangbarang  dari  kantor,  dia  beranggapan  bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya. Sebagai seorang ahli waris, terdakwa berhak mengambil barang-barang tersebut. Pada bagian kalimat yang berbunyi "dia  beranggapan  bahwa  barang-barang  yang  diambil  terdakwa  adalah  milik  almarhum suaminya"  adalah  merupakan  penerapan  pengertian  tentang  melawan  hukum  subyektif pencurian pada kasus konkrit dalam putusan pengadilan.
Walaupun sesungguhnya tidak berhak mengambil sebab barang bukan milik suaminya, tetapi karena dia beranggapan bahwa barang adalah milik suaminya, maka sikap batin terhadap perbuatan  mengambil  yang  demikian,  adalah  merupakan  tiadanya  sifat  melawan  hukum subyektif  sebagaimana  yang  dimaksud  pasal  362  KUHP. Sedangkan  apa  yang  dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.  Pada  dasarnya  melawan  hukum  adalah  sifat  tercelanya  atau  terlarangnya  dari  suatu perbuatan  tertentu.  Dilihat  dart  mana  atau  oleh  sebab  apa  sifat  tercelanya  atau  terlarangnya suatu  perbuatan  itu,  dalam  doktrin  dikenal  ada  dua  macam  melawan  hukum,  yaitu  pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.
Melawan  hukum  formil adalah  bertentangan  dengan  hukum  tertulis,  artinya  sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.
Seperti  pendapat  Simons  yang  menyatakan  bahwa  untuk  dapat  dipidananya  perbuatan  harus mencocoki  rumusan  delik  yang  tersebut  dalam  undang-undang.Sedangkan melawan  hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukummasyarakat, azas mana dapat saja dalam hokum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis.
Dengan kata lain dalam melawan hukum materill ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu  perbuatan  terletak  pada  masyarakat.  Sifat  tercelanya  suatu  perbuatan  dari  sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

## 2.5 Energi Listrik

## 2.5.1 Pengertian Energi Listrik
Salah  satu  bentuk  energi  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  adalah  energi listrik. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan manusia maka kebutuhan energi listrik juga meningkat, maka di lakukan berbagai upaya untuk mendapatkan energi listrik melalui proses efisensi efektif ekonomis.
Energi  Listrik  adalah  salah  satu  bentuk  energi  yang  berasal  dari  hasil  gubahan  atau perubahan dari energi sebelumnya seperti panas, gerak (kinetik), potensial, dan lain-lain. Serta di  salurkan  melalui  suatu  penghantar  (kondektur),  Energi  Listrik  terjadi  dikarenakan  adanya gaya gerak listrik pada kumparan magnet yang berputar secara 1 phasa maupun 3 phasa.
Energi  listrik  adalah  energi  utama  yang  dibutuhkan  bagi  peralatan  listrik/energi  yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan amper (A)dan tegangan listrik dengan satuan volt (V)  dengan  ketentuan  kebutuhan  konsumsi  daya  listrik  dengan  satuan  Watt  (W)untuk menggerakkan  motor,  lampu  penerangan,  memanaskan,  mendinginkan  ataupun  untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas  bumi,  nuklir,  matahari,  dan  lainnya.  Energi  ini  besarnya  dari  beberapa  Joule  sampai ribuan hingga jutaan Joule.
2.5.2 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

## Pasal 49
1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2) Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  tanpa  izin  operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3) Setiap  orang  yang  menjual  kelebihan  tenaga  listrik  untuk  dimanfaatkan  bagi kepentingan  umum  tanpa  persetujuan  dari  Pemerintah  atau  pemerintah  daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 50
1) Setiap  orang  yang  tidak  memenuhi  keselamatan  ketenagalistrikan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  yang  mengakibatkan  matinya  seseorang  karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha  penyediaan  tenaga  listrik  atau  pemegang  izin  operasi  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga  listrik  atau  pemegang  izin  operasi  juga  diwajibkan  untuk  memberi  ganti  rugi kepada korban.
4) Penetapan  dan  tata  cara  pembayaran  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  dikenal  dengan  istilah  kebijakan  kriminal  yang dalam  kepustakaan  asing  sering  dikenal  dengan  berbagai  istilah,  antara  lain penal  policy, criminal  policy,  atau  strafrechtspolitiek adalah  suatu  usaha  untuk  menanggulagi  kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam  rangka  menanggulangi  kejahatan  terhadap  berbagai  sarana  sebagai  reaksi  yang  dapat diberikan  kepada  pelaku  kejahatan,  berupa  sarana  pidana  maupun  non  hukum  pidana,  yang dapat  diintegrasikan  satu  dengan  yang  lainnya.  Apabila  sarana  pidana  dipanggil  untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 106
106 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . (Bandung Alumni. 1986), hlm. 23
Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:
Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai- nilai  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  masa  kini  dan  yang  akan  datang,  kemudian merumuskannya  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  pidana  untuk  mencapai  hasil Perundang-undangan  yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

## 2.6.1 Tahap Aplikasi
Yaitu  tahap  penegakan  Hukum  Pidana  (tahap  penerapan  hukum  pidana)  Oleh  aparat- aparat  penegak  hukum  mulai  dari  Kepolisian  sampai  Pengadilan.  Dalam  tahap  ini  aparat penegak  hukum  bertugas  menegakkan  serta  menerapkan  peraturan  Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
2.6.2 Tahap Eksekusi
Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparataparat pelaksana pidana.  Dalam  tahap  ini  aparat-aparat  pelaksana  pidana  bertugas  menegakkan  peraturan Perundang-undangan  Pidana  yang  telah  dibuat  oleh  pembuat  Undang-Undang  melalui Penerapan  Pidana  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan  Pengadilan.  Dalam  melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  berpedoman  kepada  Peraturan  Perundang-undangan Pidana  yang  dibuat  oleh  pembuat  Undang-Undang  dan  nilai-nilai  keadilan  suatu  daya  guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.
Upaya  dalam  rangka  menanggulangi  kejahatan  merupakan  suatu  sarana  sebagai  reaksi yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan,  berupa  sarana  pidana  (penal)  maupun  non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana  dipanggil  untuk  menanggulangi  kejahatan,  berarti  akan  dilaksanakan  politik  hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan
keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa-masa  yang  akan  datang.  Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.
Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial ( social policy ).  Kebijakan  sosial  dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare  policy )  dan  sekaligus  mencakup  perlindungan masyarakat ( social defence policy ). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan  utama  dari  kebijakan  kriminal  ialah  “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan”.  Usaha-usaha  yang  rasional  untuk  mengendalikan  atau  menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:
Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
a.  Perbuatan  apa  yang  seharusnya  dijadikan  tindak  pidana.  Sanksi  apa  yang  sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
b.  Kebijakan  Pidana  dengan  Sarana  Non  Penal  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  namun  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  upaya pencegahan terjadinya kejahatan. 107
Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi  pada  kebijakan  (policy-oriented  approach)  dan  sekaligus  pendekatan  yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah  kebijakan  atau  policy  (yaitu  bagian  dari  politik  hukum/penegakan  hukum,  politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap  sejumlah  perbuatan  asusila  dilakukan  dengan  mengadopsi  perbuatan  yang  tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.
Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi  pidana.  Memang  tidak  mungkin  semua  perbuatan  yang  tercela  dan  sebagainya  itu dijadikan  tindak  pidana.  Empat  kriteria  yang  perlu  diperhatikan  sebelum  memberi  ancaman
107 Badra  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti. 2002). hlm. 77
pidana  (mengkriminalisasi),  yaitu  tujuan  hukum  pidana;  penetapan  perbuatan  yang  tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum. 2.6.3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  bukan  semata-mata  pelaksanaan  perundang-undangan  saja,  namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:
1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan  yang  bersifat  abstrak  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  prosedur  yang  telah ditentukan  secara  normatif.  Oleh  karena  itu  suatu  tindakan  atau  kebijakan  yang  tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

## 2. Faktor penegak hukum
Salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau kepribadian  dari  penegak  hukumnya  sendiri.  Dalam  kerangka  penegakan  hukum  dan implementasi  penegakan  hukum  bahwa  penegakan  keadilan  tanpa  kebenaran  adalah  suatu kebejatan.  Penegakan  kebenaran  tanpa  kejujuran  adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam  rangka penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga  penegak  hukum,  keadilan  dan  kebenaran  harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

## 3. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor masyarakat
Masyarakat  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  terhadap  pelaksanaan  penegakan  hukum, sebab  penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  dalam masyarakat.  Bagian  yang  terpenting  dalam  menentukan  penegak  hukum  adalah  kesadaran hukum  masyarakat.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat  maka  akan  semakin memungkinkan  penegakan  hukum  yang  baik.  Semakin  rendah  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilainilai yang menjadi dasar hukum adat.
Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan  perundang-undangan  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  kebudayaan masyarakat,  maka  akan  semakin  sukar  untuk  melaksanakan  dan  menegakkan  peraturan hukum. 108
108 Soerjono  Soekanto. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  (Jakarta:  Rineka  Cipta.. 1986). hlm.8

## DAFTAR PUSTAKA

## I. BUKU
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan  &  Peringanan  PIdana,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran KAusalitas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
____________, Pelajaran  Hukum  Pidana  1  ( Sistem  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , 2005.
Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Speciale Delicten di dalam KUHP, cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Badra  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti. 2002.
________________, Perbandingan Hukum Pidana , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
Chairul Huda, dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada tiada Pertangungjawaban Pidana  tanpa  Kesalahan;  Tinjauan  Kritis  terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Refika Aditama: Bandung, 2010.
Kansil,  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta 1989.
_____, dkk, Latihan Ujian Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Lamintang,  S.H, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Harta  Kekayaan , Bandung: Sinar Baru, 1989.
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , PT. Bina Aksara, Jakarta 1985.
_______, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta:Jakarta, 2000.
Peter  Mahmud  Marzuku,  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  cet.  8,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2013.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 2016.
Sabar Slamet, Hukum Pidana , Surakarta, Universitas Sebelas: Surakarta,1998.
Soerjono  Soekanto. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  Rineka Cipta.. 1986.
_______________&  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni.Bandung. 1986.
Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta: Total Media, 2014.
Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Eresco, tt

## II. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  Tentang  Perubahan  atas undang-undang
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## III. KARYA TULIS ILMIAH
Kutipan  Skripsi  yang  berjudul Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pencurian  Listrik  Dengan Cara  Melawan  Hukum  Studi  Kasus  Putusan  Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS ,  hasil  karya Calaudya Ashintiin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Kutipan Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PT.PLN (persero) Cabang Wonogiri, hasil karya Candra Naryat Pamungkas Mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.
Kutipan  Skripsi  yang  berjudul Koordinasi  Pln  Dengan  Polisi  Dalam  Memberantas Tindak  Pidana  Pencurian  Arus  Listrik  Di  Kota  Padang, hasil  karya  Suci  Aidylla  Fitri Mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

## IV. INTERNET
https://idalamat.com/alamat/bumn/4163/pt-pln-persero-area-kota-banda-aceh  diakses  pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 12.00 WIB
serambi news.com, minggu (3/6/2018)
http://Serambi news.com, diakses pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB
http://Rri.co.id diakses pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 08.00 WIB