Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian ( Hate Speech) di Media Sosial
Kade Richa Mulyawati
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia kade.richa2@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat  tetapi  tidak  sedikit  menimbulkan  dampak  negative.  Kemudahan  kebebasan  berpendapat  dengan mengandalkan  teknologi  membawa  perkembangan  baru  dalam  jenis-jensi  kejahatan  yaitu  munculnya  ujaran kebencian  atau  hate  speech  yang  dilakukan  di  media  social  baik  berupa  ketikan  maupun  video.  Hal  demikian apabila tidak diatur lebih  lajut maka akan sangat mengkhawatirkan,  masyarakat akan nkelewatan batas dan akan menimbulkan ketidaknyamanan atau perasaan tersinggung pada seseorang atau kelompok tertentu. Hukum pidana sudah  pasti  telah  memperhatikan  konsekuensi  yang  akan  dihadapi  seseorang  baik  yang  sengaja  maupun  tidak sengaja melakukan tindak pidana ujaran kebencian ini. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana hukum pidana memandang  kejahatan  ujaran  kebencian  atau  hate  speech  ini  dan  akan  dibahas  juga  mengenai  bagaimanakah system  pembuktian  dalam  tindak  pidana  ujaran  kebencian  ini.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normative  yang  mana  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dan  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian. Hasil dan pembahasan yang didapat  adalah  Apabila  kita  melihat  dalam  KUHP  dan  peraturan  perundang-udangan  lain  sudah  dijelaskan beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau hate speech. Pasal -Pasal  yang  mengatur  tindakan  tentang  Ujaran  Kebencian  terhadap  seseorang,  kelompok  ataupun  lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.dan pembuktian yang dilakukan untuk memeriksa tindak pidana ujaran kebencian ini tetap berdasarkan dengan alat=alat bukti  yang diatur dalam KUHP.
Kata Kunci: Pidana; Ujaran Kebencian; Media Sosial

## Abstract
Technological advances that are developing very rapidly not only have a positive impact on people's lives but also have a negative impact. The ease of freedom of expression by relying on technology brings new developments in types of crime, namely hate speech on social media in the form of typed or video. If this is not regulated further, it will be very worrying, people will cross the line and will cause discomfort or feeling offended by a certain person or  group.  Criminal  law  has  certainly  paid  attention  to  the  consequences  that  will  be  faced  by  someone  who intentionally or unintentionally commits this crime of hate speech. In this article, we will discuss how criminal law views hate speech crimes and will also discuss how the proof system in this hate speech crime is. The method used is  normative  legal  research  which  is  carried  out  by  examining  library  materials  and  the  approach  used  is  a legislative approach related to hate speech crimes. The results and discussion obtained are that if we look at the Criminal Code and other laws and regulations, several articles that can be imposed on someone who commits hate speech  have  been  explained.  Articles  that  regulate  actions  regarding  hate  speech  against  a  person,  group  or institution  based  on  the  Circular  Letter  of  the  Chief  of  Police  No:  SE/06/X/2015  are  contained  in  Article  156, Article  157,  Article  310,  Article  311,  then  Article  28jis.  Article  45  paragraph  (2)  of  Law  Number  19  of  2016 concerning  information  and  electronic  transactions  and  Article  16  of  Law  No.  40  of  2016  concerning  the
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 138
Published: 25/07/2021
How To Cite:
Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media  Sosial . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa . 15 (2).  Pp  138-148. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial elimination of Racial and Ethnic Discrimination. regulated in the Criminal Code.
Keywords : Criminal; Hate Speech; Social Media

## I.  PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  yang  tidak  dapat  kita pungkiri  telah  berkembang  dengan  pesatnya sangat  membawa  dampak  yang  positif  bagi kehidupan  manusia.  Dengan  perkembangan teknologi  apapun  yang  diinginkan  menjadi  lebih mudah  karena  kehadiran  teknologi  komunikasi memberikan  berbagai  kemudahan  bagi  manusia sebagai  pengguna  yakni  untuk  membantu menyelesaikan  permasalahan  terhadap  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  manusia  dari  tingkat kesulitan  yang  sederhana  hingga  yang  kompleks sekalipun.  Dengan  hal  demikian  maka  tidak berlebihan  menggunakan  istilah  “mendekatkan yang  jauh”  untuk  mengungkapan  kemudahan berkomunikasi  dan  bertukar  informasi  dengan mengandalkan teknologi yang berkembang.
Bukan  hanya  membawa  perubahan  kepada kehidupan  masyarakat  tetapi  perkembangan teknologi  juga  membawa  perubahan  yang  sangat sigifikan  bagi  perubahan  sosial,  budaya  dan ekonomi  juga  pola  penegakan  hukum.  Dengan teknologi  informasi  yang  berkembang  saat  ini, maka  akan  memudahkan  orang  untuk  dapat mengetahui  ataupun  berkomunikasi  dalam  jarak jauh  pada  berbagai  belahan  bumi  secara  seketika dalam  hitungan  detik  sekalipun.  Sarana  yang dapat  digunakan  mulai  dari  radio,  televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet. Kemudahan menggunakan internet  selain  membawa  dampak  yang  positif tetapi di bidang hukum khususnya hukum pidana menimbulkan  pula  dampak  negative  yaitu menimbulkan  parubahan  paradigma  dalam  studi mengenai  kejahatan  terutama  kejahatan  yang berhubungan dengan teknologi ( Raharjo, 2002 ).
Pengaruh  negative  perkembangan  teknologi yang  mempengaruhi  berkembangnya  tindak pidana  atau  kejahatan  dibuktikan  dengan  data yang  dijabarkan  oleh  Kapolda  Metro  Jaya  yang mana  pada  masa  pandemic  covid-19  yang melanda  seluruh  Negara  termasuk  Indonesia menyebakan  peningkatan  yang  sangat  signifikan terhadap  tingkat  kejahatan  di  dunia  maya.  Dari peningkatan  kejahatan  tersebut  tindak  pidana penyebaran  berita  bohong  atau  hoax  dan  hate speech  masih  sangat  mendominasi.  Kapolda Metro  Jaya  Irjen  Fadil  Imran  dalam  jumpa  pers akhir  tahun  di  Polda  Metro  Jaya,  Rabu (23/12/2020),  mengungkap  data  kasus hate
speech dan  penyebaran hoax yang  ditangani jajaran  Ditreskrimsus  Polda  Metro  Jaya mencapai  443  kasus.  Ribuan  akun  media  sosial penyebar hoax juga  telah  di- take  down. Polda Metro  Jaya  dalam  kurun  waktu  2020  telah menangani  sebanyak  443  kasus hoax dan hate speech. 1.448  akun  media  sosial  telah dilakukan take  down ,  sedangkan  14  kasus dilakukan  penyidikan  hingga  tuntas  (Ernes, 2020).  Peningkatan  kasus  cyber  crime  terutama penyevaran hoax atau hate speech ini disebabkan karena  pola  hidup  masyarakat  yang  berkembang di  masa  pandemic  tidak  lepas  dari  menggunakan internet baik untuk bekerja ataupun melepas  rasa penat akibat diharuskan di rumah saja.
Kejahatan  dapat  timbul  disebabkan  beberapa factor  yaitu  factor  internal  yang  dibagi  menjadi dua yaitu :
Factor  internal  yang  bersifat  khusus  yang meliputi psikologis seseorang
Factor  internal  yang  bersifat  umumyang dikategorikan  beberapa  macam  yaitu  umur,  jenis kelamin,  kedudukan  di  dalam  masyarakat, pendidikan, dan hiburan.
Selain  factor  internal  adapula  factor  ekstrenal yang  mempengaruhi  yang  memiliki  hubungan dengan timbulnya kejahatan yaitu :
Factor  ekonomi,  didukung  dengan  adanya persaingan bebas yang menghidupkan daya minat konsumen  yang  berimbas  kepada  keinginan memiliki  sesuatu  atau  uang  sebanyak-banyaknya cenderung  membawa  seseorang  ke  tindakan kejahatan
Factor  agama,  agama  yang  tidak  diserap dengan  baik  oleh  seseorang  tidak  akan  mebawa ke  jalan  kebaikan  seperti  yang  dinginkan  dalam setiap  agama.  Kurangnya  minat  menekuni  dan mengamalkan  nilai-nilai  agama  hanya  akan memandang  suatu  agama  hanya  sebagai  symbol saja
Factor  bacaan  yang  menympang  seperti misalnya yang mengandung pornografi atau yang meberikan  dorongan  kepada  seseorang  untuk melakukan kejahatan
Factor  media,  media  yang  dipersepsikan dengan  salah  maka  tidak  akan  menimbulkan dampak yang positif bagi individu.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial
Untuk  mengendalikan  prilaku  individu  agar tidak  terlewat  batas  yang  nantinya  dapat menimbulkan  kejahtan  maka  diperlukan  aturan yang mengatur segala prilaku mereka yang dalam hal  ini  hukum  pidana  atau  peradilan  pidana memiliki  peranan  yang  sangat  penting  diatas segalanya.  Hukum  pidana  adalah  sejumlah peraturan  yang  merupakan  bagian  dari  hukum positif  yang  mengandung  larangan-larangan  dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau  kekuasaan  lain  yang  berwenang  untuk menentukan  peraturan  pidana.  Larangan  atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal  ini  dilanggar  timbullah  hak,  negara  untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana ( Ilyas, 2012 ).
Peradilan  pidana  pada  hakikatnya  merupakan suatu  sistem  kekuasaan  penegakkan  hukum pidana  atau  sistem  kekuasaan  kehakiman  di bidang  hukum  pidana  yang  diwujudkan  atau diimplementasikan  dalam  4  (empat)  subsistem yaitu:  Kekuasaan  penyidikian  (oleh  badan/ lembaga  penyidik);  Kekuasaan  penuntutan  (oleh badan/  lembaga  penuntut  umum);  Kekuasaan mengadili  dan  menjatuhkan  pidana  (oleh  badan pengadilan);  dan  Kekuasaan  pelaksanaan  pidana (oleh badan aparat pelaksana/ eksekusi). Keempat tahap/  subsistem  tersebut  merupakan  satu kesatuan  sistem  penegakan  hukum  pidana  yang integral  atau  sering  dikenal  dengan  istilah  sistem peradilan  pidana  terpadu  (integrated  criminal justice  system).  Sistem  terpadu  tersebut diletakkan  di  atas  landasan  undang-undang kepada masing-masing ( Harahap, 2010 ).
Kejahatan teknologi terbagi menjadi beberapa tindak  pidana  dari  yang  menfaatkan  teknologi yang  canggih  seperti  misalnya  kejahatan  di bidang  cyber  crime  yang  dapat  dibagi  menjadi dua  kategori  yaitu  :  (1)  Kejahatan  umum  yang menjadikan  komputer  sebagai  alat  atau  sarana (bantu)  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut. Dalam  hal  ini  langsung  atau  tidak  langsung komputer berperan dalam proses terjadinya tindak pidana  lain  misalnya  Carding  atau  penipuan  atau penyalahgunaan  kartu  kredit,  Penipuan  internet banking,  Pengancaman  Terorisme  melalui internet,  penyebaran  gambar  porno  serta  wanita panggilan  melalui  internet.  (2)  Kejahatan  dengan sasaran  targetnya  adalah  fasilitas  komputer  serta sistem  teknologi  informasi  sehingga  komputer selain  sebagai  sasaran/korban  atau  secara  umum dikenal sebagai istilah kacking atau cracing yang menyerang  program-program  operasi  jaringan computer  ( Rahardjo,  2001 ).  Selain  kejahatan
yang  digolonglan  menajdi  cyber  crime  tersebut ada  pula  kejahatan  yang  lebih  dekat  dengan masyarakat yang mana apabila kita tidak berhati- hati  maka  ada  kemungkinan  kita  secara  tidak sengaja  melakukan  kejahatan  tersebut  yaitu tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech.
Macam-macam ujaran kebencian juga dilakukan  melalui  media  oleh  beberapa  pihak, dalam hal ini media tersebut juga telah disebutkan dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/06/ X/2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian (Hate Speech) sebagai berikut:
Dalam Orasi kegiatan Kampanye
Spanduk atau Bann e r J e jaring M e dia Sosial
Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum (Demonstra s i)
Ceramah K e agamaan

## Media Masa, Cetak maupun Elektronik Pamflet
Dalam  surat  edaran  Kapolri  tersebut  juga dijelaskan bahwa Ujaran Kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum  pidana  (  KUHP  )  dan  ketentuan  pidana lainnya  di  luar  KUHP,  yang  berbentuk  antara lain:
Penghinaan
Pencemaran nama baik Penistaan
Perbuatan tidak menyenangkan Memprovokasi Mengasut Penyebaran berita bohong
Dalam  terminology  umum  ada  yang  namanya hate  crimes  yang  dapat  didefinisikan  yaitu berbagai  kejahatan  atau  perbuatan  pidana  yang dilakukan  terhadap  orang  atau  kelompok  orang ataupun  harta  bendanya  dengan  latar  belakang/ motif  kebencian  atau  prejudice  pelaku  terhadap korban  semata-mata  karena  korban  merupakan anggota  kelompok  (ras,  etnis,  kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual) ( Grande,  2006 ).  Dari  penjelasan  umum  tersebut terlihat  bahwa  tindak  pidana  ujaran  kebencian atau  hate  speech  dapat  dilontarkan  dimana  saja tanpa  kita  sadari.  Kritik  terhadap  hal-hal  terentu
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 140
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial apabila  tidak  dijaga  sedemikian  rupa  maka  akan bisa  dibawa  ke  ranah  ujaran  kebencian  atau hatespeech. Sayangnya masih banyak masyarakat yang  masih  awam  mengenai  tindakan  atau perkataan  yang  sperti  apa  yang  bisa  membawa mereka terjerumus ke lubang hitan kejahatan ini,
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dalam  artikel ini  akan  mengkaji  lebih  lanjut  yaitu  bagaimana hukum  pidana  memandang  kejahatan  ujaran kebencian  atau  hate  speech  ini  dan  akan  dibahas juga mengenai bagaimanakah system pembuktian dalam  tindak  pidana  ujaran  kebencian  atau  hate speech ini.

## II.  METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  dengan  menggunakan  metode  normative yaitu  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka. Penelitian  hukum  normative  atau  kepustakaan mencakup:  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap  tahap  sinkronisasi  vertikal  dan horizontal,  perbandingan  hukum  serta  sejarah hukum  ( Soekanto  &  Mamudji,  2009 ).  Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan  ( the  statute approach )  yaitu  dengan  melakukan  penelusuran terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas yaitu  tindak  pidana  ujaran  kebencian  ( hate speech) .

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  Dalam Kebijakan Hukum Pidana.
Hate speech atau yang sering dikenal dengan ujaran  kebencian  bukanlah  hal  yang  baru  lagi  di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan seiring dengan  perkembangan  teknologi  yang  mana makin memudahkan menggunakan sarana internet dan diiringi dengan kemajuan media social seperti misalnya  instagram,  twiter,  facebook,  dan  media komunikasi  whatsaap  menyebabkan  makin berkembang  pula  kejahatan  ujaran  kebencian  ini dimasyarakat.
Ujaran  kebencian  secara  umum  digambarkan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk provokasi,  hasutan,  ataupun  hinaan  kepada individu  atau  kelompok  yang  lain  dalam  hal berbagai  aspek  seperti  misalnya  ras,  warna  kulit, gender, cacat, orientasi seksual,
kewarganegaraan,  agama,  dan  lain-lain.  Apabila dipandang  dari  segi  hukum  ujaran  kebencian  ini didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat memicu  terjadinya  tindakan  konflik  social, kekerasan  dan  sikap  rasangka  baik  dari  piak pelaku  pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari tindakan tersebut ( Marpaung, 2010 ).
Pendefinisian mengenai ujaran kebencian juga tertera  di  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor SE/06/X/2015  yang  mana  dijelaskan  bahwa ujaran  kebencian  (hate  speech)  berupa  tindak pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  ketentuan  lainnya diluar  KUHP  yaitu  penghinaan,  pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,  memprovokasi,  menghasut,  dan menyebarkan  berita  bohong.  Selain  tindakan melontarkan  ujaran  kebencian,  platform  atau website  yang  digunakan  sebagai  sarana  dalam menerapkan  atau  melakukan  ujaran  kebencian juga  terkena  imbas.  Sarana  melakukan  ujaran kebencian ini disebut dnegan hate site yang mana situs  ini  mayoritas  menggunakan  forum  internet dan  berita  untuk  mempertegas  suatu  sudut pandang  tertentu.  Aparat  penegak  hukum  dapat mengambil  tindakan  untuk  membekukan  atau memblokir  hate  site  ini  sebagai  langkah penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  ujaran kebencian.
Hukum  pidana  di  Indonesia  mengatur  tindak pidana  ujaran  kebencian  atau  hate  speech  yang terlihat  dari  beberapa  pasal-pasal  yang  di dalamnya mengatur lebih dalam mengenai hal ini. Pasal-Pasal  yang  mengatur  tindakan  tentang Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri  No:  SE/06/ X/2015  terdapat  di  dalam  Pasal  156,  Pasal  157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jis. Pasal 45  ayat  (2)  UU  Nomor  19  tahun  2016  tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  dan  Pasal  16 UU  No  40  Tahun  2016  tentang  penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Pasal  156  KUHP mengatur  mengenai Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu  atau  beberapa  golongan  rakyat  Indonesia, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Selanjutnya  dalam Pasal 157 ayat  (1)  dan  (2) KUHP menyatakan (1)  Barangsiapa  menyiarkan,  mempertunjukan
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial atau  menempelkan  tulisan  atau  lukisan  di  muka umum,  yang  isinya  mengandung  pemyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di  an  tara  atau  terhadap  golongan  rakyat Indonesia,  dengan  maksud  supa  ya  isinya diketahui  oleh  umum,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun  enam  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah  (2)  Jika  yang  bersalah  melakukan kejahatan  tersebut  pada  waktu  menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat  lima tahun  sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan  semac  am  itu  juga  dan  yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Pasal  310  ayat  (1),  (2)  dan  (3) KUHP lebih spesifik mengatur mengneai penyerangan terhadap  kehormatan  atau  nama  baik  seseoriang, yang mana diatur lebih lanjut sebagai berikut : (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan  atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran dengan  pidana  penjara  paling  lama  Sembilan bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat ribu  lima  ratus  rupiah.  (2)  Jika  hal  itu  dilakukan dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukan  atau  ditempel  di  muka  umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat ribu  lima  ratus  rupiah  (3)  Tidak  merupakan pencemaran  atau  pencemaran  tertulis,  jika perbuatan  jelas  dilakukan  demi  kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Selanjutnya mengenai fitnah juga dikategorikan  sebagai  ujaran  kebencian  yang mana diatur dalam Pasal 311 KUHP ayat (1) yaitu Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan  apa  yang  dituduhkan  itu  benar, tidak  membuktikannya  dan  tuduhan  dilakukan bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui,  maka dia  diancam  melakukan  fitnah  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun.
Selain  di  dalam  KUHP  dalam  memberikan perlindungan  hukum  dibentuklah Undang- Undang  Nmor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang kemudian  dilakukan  beberapa  perubahan  di dalamnya  dan  diundangkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  ITE (Informasi  dan  Transaksi  Elektronik) .  Dalam
UU  ITE  ini  mengenai  tindak  pidana  yang termasuk kedalam  ujaran kebencian diatur dalam pasal  28  ayat  (1) yaitu  Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik. Dan  ayat  (2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kemudian  UU  ITE  juga  memberikan hukuman  terhadap  pelaku  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  pasal  ujaran  kebencian tersebut yaitu diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  atau  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Selain  perbuatan  ujaran  kebencian  yang dilakukan  langsung  seperti  yang  diatur  dalam pasal  28  tersebut  diatas,  UU  ini  juga  mengatur perbuatan menyebarkan suatu konten atau muatan yang  di  dalamnya  mengandung  hal-hal  yang dapat  menimbulkan  kebencian.  Hal  ini  diatur dalam pasal  27  ayat  (3) yaitu  Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Atas  tindak  lanjut  terhadap  pasal  27  ayat  (3) tersebut  maka  aparat  penegak  hukum  dapat menjatuhkan  hukum  sesuai  dengan  yang  diatur dalam  pasal  45  ayat  (1)  yaitu  setiap  Orang  yang memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Mungkin masih melekat di ingatan kita bahwa pernah ada salah satu musisi yang namanya sudah tidak  asing  lagi  melakukan  tindakan  yang digolongkan  ujaran  kebencian.  Musisi  tersebut kemudian dijatuhi vonis penjara 1 Tahun 6 Bulan karena  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang -Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ahmad Dhani  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyuruh
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 142
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian atau  permusuhan  individu  atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama, ras, dan antargolongan ( Azanella, 2019 ).
Selanjutnya  pengaturan  mengenai  ujaran kebencian  di  Indonesia  juga  tertuang  dalam UU No  40  tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis  yang  mana penjabarannya  tertuang  dalam  pasal  4  huruf  b yaitu  menunjukan  kebencian  atau  rasa  benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :
Membuat  tulisan  atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat  umum  atau  tempat  lainnya  yang  dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
berpidato,  mengungkapkan,  atau  melontarkan kata-kata  tertentu  di  tempat  umum  atau  tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
mengenakan  sesuatu  pada  dirinya  berupa benda,  kata-kata,  atau  gambar  di  tempat  umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
meiakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan,  pemerkosaan,  perbuatan  cabul, pencurian  dengan  kekerasan,  atau  perampasan kemerdekaan  berdasarkan  diskriminasi  ras  dan etnis.
Kemudian  UU  ini  juga  memberikan  ancaman pidana  terhadap  pelanggar  pasal  tersebut  yaitu diatur  dalam  pasal  16  yang  menyatakan  bahwa setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  menunjukkan kebencian  atau  rasa  benci  kepada  orang  lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/ atau  denda  paling  banyak  Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Apabila  kita  perhatikan  beberapa  pasal-pasal yang  mengatur  mengenai  ujaran  kebencian  ini tidak  terlepas  dari  kemajuan  teknologi.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  simon  nahak  yang menyatakan  bahwa  beberap  pasal  dalam  kuhp tersebut  memiliki  keterkaitan  dengan  kemajuan teknologi informasi yang tumbuh begitu pesatnya, maka  penyiaran  atau  cara  penyampaian  gambar atau  benda  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal-pasal  yang  terkait  dapat  dilakukan  dengan berbagai macam cara pula misalnya
mempertunjukan  gambar  atau  benda  melalui media  elektronik  (televisi/radio),  media  cetak (Koran,  majalah,tabloid)  ataupu  media  lainnya termasuk di dalamnya internet ( Nahak, 2017 ).
Sistem  Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana  Ujaran Kebencian Atau Hate Speech
Mengutarakan  pendapat  merupakan  hal  yang lumrah  apalai  kebebasan  berpendapat  merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu  yang  mana  siapaun  tidak  boleh mengurangi  hak  tersebut  termasuk  Negara. Indonesia  merupakan  Negara  hukum  yang melindungi  hak  kebebasan  berpendapat  warga negaranya  yang  diatur  dalam  Undang-Undang dasar Republik  Indonesia Tahun 1945 yaitu  pada Pasal  28  dan  Pasal  28E  ayat  (3),  kebebasan berpendapat ini dapat dilakukan dengan cara lisan maupun  tulisan  yang  mana  dapat  dituangkan dalam berbagai media. Mengingat perkembangan teknologi  yang  semakin  berkembang  maka semakin  mudahnya  seseorang  mengeluarkan pendapat  dengan  menggunakan  berbagai  media baik  media  social  maupun  media  komunikasi chatting. Seseorang dapat mengutarakan pendapatnya  dengan  berupa  ketikan  maupun video yang dapat diunggah di platform mana saja sebagai  bentuk  mengekspresikan  pikiran  dan emosinya.
Media  social  saat  ini  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  hal  berbagi  informasi karena  hanya  sekali  ketuk  masyarakat  bisa mendapatkan informasi apa saja yang diinginkan. Begitupula  dengan  dengan  kegiatan  berdiskusi sekaran ini masyarakat tidak perlu lagi berkumpul disatu  tempat  untuk  membahas  sesuatu  tapi  bisa hanya  dengan  mengetikan  pendapatnya  di  media social  orang-orang  bisa  bergabung  untuk membentuk  forum  diskusi.  Kemudahan  dan kterbukaan  ruang  diskusi  di  media  social  ini apabila  tidak  diberikan  batasan  atau  diatur sedemikian  rupa  maka  sangat  berpotensi  akan menimbulkan  banyak  permasalahan  dan  timbul tindakan  yang  dapat  menyinggung  atau  meyakiti orang  lain  dengan  salah  satunya  melontarkan ujaran kebencian atau hate speech .
Uajran  kebencian  atau hate  speech ini seringkali  juga  didefinisikan  sebagai  ungkapan atau  tindakan  menyerang  dan  mendorong terjadinya kekerasan di dalam masyarakat. Sangat disayangkan  yaitu  semakin  canggihnya  teknologi dan  semakin  bertambahnya  platform  atau  media social  yang  dapat  digunakan  masyarakat  ikut membawa  oeningkatan  pada  kasus-kasus  ujaran
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial kebencian.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin mudah dan murahnya menggunakan internet tidak didukung  oleh  factor  kesadaran  masyarakat. Masih  banyak  masyarakat  yang  masa  bodo  atau tidak  peduli  dnegan  apa  yang  dia  utarakan  atau dia posting di media sosialnya dan bahkan banyak juga masyarakat yang tanpa disadari menyebarkan berita bohong atau yang belum jelas kebenarannya.
Masih  banyak  masyarakat  yang  tanpa  sadar melakukan  perbuatan  yang  menjurus  kepada tindak  pidana  ujaran  kebencian  atau hate  speech maka  dari  itu  untuk  membuktikan  tidankannya benar  atau  tidak  mengarah  kepada  ujaran kebencian  maka  disini  harus  dilihat  dari pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan  dan  persidangan.  Seperti  yang  kita ketahui  bahwa  pasal  183  KUHAP  menguraikan sebagai  berikut  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan Pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  ada dua  alat bukti  yang  sah, ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana telah  terjadi dan bahwa terdakwalah  yang bersalah  melakukannya.  Pasal  ini harus diterapkan  karena  mencerminkan  penegakan keadilan,  kebenaran,  dan  tentu  saja  kepastian hukum.
Apabila  kita  pahami  dari  semua  proses  baik penyidikan sampai dengan persidangan memanglah  proses  pembuktian  yang  merupakan ujung  tombak  proses  peradilan  pidana  karena pembuktian lah yang menentukan apakah seorang bersalah  atau  tidak  ataupun  apakaha  perbuatan yang  dilakukannya  tersebut  merupakan  tindak pidana atau bukan. Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang  mengatur  mengenai  alat-alat  bukti  yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna  membuktikan  kesalahan  terdakwa  ( Hiarej, 2012 ).
Pembuktian  adalah  mencari  kebenaran  suatu peristiwa  hukum.  Peristiwa  hukum  adalah peristiwa  yang  mempunyai  akibat  hukum.  ( Ibid ) Sedangkan  hukum  pembuktian  adalah  ketentuan- ketentuan  mengenai  pembuktian  yang  meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh  bukti  sampai  pada  penyampaian bukti  di  pengadilan  serta  kekuatan  pembuktian dan  beban  pembuktian  dalam  perkara  pidana.
( Ibid ) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya, sehingga harus
mempertanggungjawabkannya.20) Pembuktian merupakan  masalah  yang  memegang  peranan dalam  proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan. Melalui  pembuktian  ditentukan  nasib  terdakwa. Apabila  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa,  terdakwa  dibebaskan  dari  hukuman, sebaliknya  kalau  kesalahan  terdakwa  dapat dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  yang  disebut dalam  Pasal  184  KUHAP,  terdakwa  dinyatakan bersalah.  Kepadanya  akan  dijatuhkan  hukuman ( Harahap, 2010 ).
Dalam  tindak  pidana  ini  seseorang  dapat dijatuhi  hukuman  jika  terpenuhi  syarat  yaitu  alat bukti  yang  sah  dan  keyakinan  hakim.  Sama halnya dengan tindak pidana lainnya dalam tindak pidana  ujaran  kebencian  pun  diperlukan  dua  alat bukti  untuk  dapat  mendakwa  sesorang  atas perbuatan  yang  dilakukannya.  Hakim  haruslah berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  dan  telah  duji kebenarannya  dimuka  persidangan  serta  telah diyakini  dalam  keadaan  yang  dapat  diterima, suatu  tindak  pidana  benar  telah  dilakukan  dan juga terdakwa benar telah melakukannya maka itu akan menjadi alat bukti yang sah dan sempurna.
Apabila  kita  melihat  Surat  Edaran  Kapolri Nomor  SE/6/X/2015  tentang  Ujaran  kebencian yang mana didalamnya masih mencampur adukan Ujaran  Kebencian  (hate  speech)  dengan pencemaran  nama  baik,  penghinaan  dan  fitnah. komenar.  Isu  berita  maupun  postingan  yang diposting  bisa  di  komen  oleh  siapa  saja,  akan tetapi  komentar  yang  paling  dominan  adalah komentar  yang  mengarah  kepada  isu  SARA,  isi provokasi  dan  mengarah  kepada  kebencian agama. Keadaan hal seperti ini dapat menjadikan pembuktian  ujaran  kebencian  masih  belum memiliki arah perumusan yang terang dan jelas.
Kekaburan  yang  terjadi  dalam  surat  edaran kapolri  tersebut  dapat  dipecahkan  apabila  kita menerapkan  UU  ITE  terhadap  tindak  pidana ujaran  kebencian.  Dalam  pasal  42  dijelaskan bahwa  Penyidikan  terhadap  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang ini,  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  dalam Hukum  Acara  Pidana  dan  ketentuan  dalam Undang-Undang  ini.  Dalam  hukum  acara  pidana yang  dikategorikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 144
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial adalah sebagai berikut :
Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat;
Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.
Selajutnya  bisa  kita  lihat  dalam  pasal  44  UU ITE yang berkaitan juga dengan pembuktian yaitu diatur mengenai alat bukti penyidikan, penuntutan dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  menurut ketentuan  Undang-Undang  ini  adalah  sebagai berikut:
alat  bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
alat  bukti  lain  berupa  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  dan  angka  4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  44  ini mari kita lihat ketentuan dalam Pasal 5 dan pasal 6  UU  ini.  Pasal  5  ayat  (1)  mengatur  mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan alat  bukti  hukum  yang  sah.  Ayat  (2)  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/ atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4)  Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
surat  beserta  dokumennya  yang  menurut Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat pembuat akta.
Selanjutnya  pasal  6  menguraikan  dalam  hal terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam Pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,
ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan suatu keadaan.
Apabila  kita  memperhatikan  pasal-pasal tersebut  maka  dapat  kita  lakukan  penafsiran dengan  mengkaitkan  dengan  ketentuan  mengenai jenis  alat  bukti  yang  diatur  dalam  KUHAP. Ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  dalam  UU  ITE  tidak dapat dipandang terpisah dari alat bukti yang lain dari  ketentuan  pasal  184  KUHAP  hanya  saja sayangnya  dalam  pasal  ini  tidak  dijelaskan perluasan  dari  alat  bukti  yang  mana  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/ atau  hasil  cetaknya  ini.  Meskipun  demikian, Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik seperti  yang  didefinisikan  mempunyai  sifat  yang sama  dengan  alat  bukti  surat.  Sifat  yang  sama tersebut  terletak  pada  tulisan  dan/atau  gambar yang  dapat  dilihat  dan  dibaca  serta  mengandung makna  tertentu,  maka  frasa  “merupakan perluasan”  dalam  kalimat  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,  karena  dapat  didefinisikan  sebagai bagian perluasan dari alat bukti surat. Oleh karena itu  dalam  hubungannya  dengan  alat  bukti petunjuk,  maka  alat  bukti  Informasi  Elektronik dan  Dokumen  Elektronik  sebagai  perluasan  alat bukti  surat,  atau  sama  kedudukan  dan  fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal  digunakan  sebagai  bahan  untuk  membentuk alat  bukti  petunjuk.  Meskipun  kedudukan  dan fungsi  alat  bukti  Informasi  Elektronik  dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya.
Kemudian  masih  dalam  pasal  yang  sama dalam  UU  ini  tetapi  kita  menelaah  ayat  (4)  yang menentukan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  tidak  berlaku  untuk:  (a)  Surat  yang menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam bentuk tertulis; dan (b) Surat beserta dokumennya yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam  bentuk  akta  notarial  atau  akta  yang  dibuat oleh  pejabat  pembuat  akta.  Berdasarkan  hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian  yang  merupakan  alat  bukti  yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan  terdakwa,  informasi  elektronik  dan dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya. Namun  yang  harus  tetap  diperhatikan  dalam
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial pengajuan  informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan adalah  keaslian  atau  keotentikan  alat  bukti,  Isi atau substansi alat bukti, dan kesesuain antara alat bukti yang satu dengan yang lain.
Selanjutnya  alat  bukti  dalam  KUHAP  yang bisa  diadaptasi  kedalam  pembuktian  perkara ujaran  kebencian  adalah  keterangan  ahli.  Hal  ini menjadi penting karena tidak semua orang paham teknologi.  Kebanyakan  orang  anya  paham  dasar- dasar  menggunakan  teknologi  yang  sudah  ada tetapi  tidak  semua  yang  paham  seluk  beluk  di dalamnya. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa  keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan, sedangkan dalam Pasal 186  KUHAP  keterangan  ahli  ialah  apa  yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 160  Ayat  (4)  KUHAP  menyatakan  bahwa  jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli  wajib  bersumpah  atau  berjanji  sesudah  saksi atau  ahli  itu  selesai  memberi  keterangan, sedangkan dalam Pasal 179 KUHAP menyatakan Ayat  (1)  Setiap  orang  yang  diminta  pendapatnya sebagai  ahli  kedokteran  kehakiman  atau  dokter atau  ahli  lainya  wajib  memberikan  keterangan ahli  demi  keadilan,  Ayat  (2)  “Semua  ketentuan tersebut  di  atas  untuk  saksi  berlaku  juga  sebagai mereka  yang  memberikan  keterangan  ahli, dengan  ketentuan  bahwa  mereka  mengucapkan sumpah  atau  janji  akan  memberikan  keterangan yang  sebaik-baiknya  dan  yang  sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Keterangan ahli dalam mengungkap kejahatan ujaran  kebencian  merupakan  alat  bukti  yang sangat  menonjol  dalam  pembuktiannya  karena hanya  ahli  tertentu  yang  paham  mengenai teknologi.  Dalam  system  pembuktian  pidana keterangan  ahli  akan  menentukan  apakah terdakwa  bersalah  atau  tidak  walaupun  kekuatan alat bukti keterangan ahli ini bersifat bebas, yang artinya sangat bergantung pada hakim akan tetapi peran  alat  bukti  keterangan  ahli  dalam  praktik pengadilan  sangat  penting  dalam  pembuktian pidana.  Tetapi  perlu  diingat  walaupun  seorang ahli  dapat  dipandang  bukanlah  sebagai  orang biasa karena ia memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki  oleh  orang  lain,  ahli  harusnya  tetap menjunjung  tinggi  keadilan  dalam  memberikan keterangannya dan tidak boleh ada campur tangan dari  pihak  lain  yang  akan  mempengaruhi kesaksiannya.  Seorang  ahli  harus  bersifat  bebas,
objektif,  dan  mandiri  sesuai  dengan  apa  yang diatur  dalam  KUHAP.  Dalam  pasal  1  angka  28 KUHAP  ataupun  peraturan  lainnya  apabila  kita perhatikan  tidak  dijabarkan  apa  yang  dimaksud dengan  “keahlian  khusus”  yang  dimiliki  oleh saksi  ahli,  namun  apabila  kita  melihat  dari  segi empiris  atau  aplikasinya  pada  kenyataan mengenai  keahlian  khusus  ini  dapat  diartikan memiliki pengetahuan seorang ahli dalam bidang tertentu  yang  ditunjukan  dengan  studi  atau pengalaman  yang  dimilikinya.  Selanjutnya  Ahli yang dihadirkan di persidangan umumnya adalah ahli yang telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam  proses  penyidikan.  Dalam  menangani tindak pidana uajran kebencian ini misalnya dapat dihadirkan pakar-pakar teknologi atau orang yang memiliki  pengetahuan  luas  di  bidang  teknologi dan informnatika.
Selanjutnya  mengenai  ketrangan  ahli  dalam tindak pidana ujaran kebencian ini ada riset yang menelaah  apakah  keterangan  ahli  yang  berasal dari  pihak  kepolisian  atau  penyidik  sendiri diperbolehkan ? menurut analisis yang dilakukan pihak  kepolisian  boleh  menjadi  saksi  ahli  karena di  cyber  crime  mengemban  2  (dua)  fungsi  yakni fungsi  penyidikan  dan  fungsi  penyelidikan  dan ada  bantuan  teknis  penyidikan  dan  penyelidikan. Bantuan  teknis  ini  berupa  laboratorium  digital forensik yang terdiri dari beberapa fungsi seperti: digital  forensik  umum  menggunakan  analysis output dan sebagainya, self phone forensic, audio video  forensic  (untuk  mengetahui  menggunakan alat  apa  untuk  perekaman,  apakah  sudah  di  edit atau  belum,  bisa  dicek  di  meta  data  nya,  file  di delete  bisa  di  recovery,  recovery  password, misalnya si A punya harddisk, kemudian harddisk nya  di  encrypt  bisa  dipecahkan  encrypt  tersebut. Apabila  si  A  menghancurkan  handphone miliknya  masih  bisa  di  dapatkan  data  tersebut dengan teknologi bernama chipoff, voice analysis dan  lain-lain).  Keterangan  ahli  dari  pihak kepolisian  tidak  akan  mempengaruhi  hasil penyidikan, bahwa keterangan ahli dari kepolisian bukan  berasal  dari  penyidik  sendiri  melainkan lembaga-lembaga  lain  yang  berada  di  institusi kepolisian  misalnya  dokter  forensik,  komputer forensik  dan  lainlain  yang  berada  di  kepolisian. Ahli dari pihak kepolisian akan independent tidak akan  memihak  kepada  institusi  kepolisian.  Ahli dari  kepolisian  dipanggil  dengan  memenuhi syarat  formil  dan  materiil,  misalnya  di  sumpah terlebih dahulu, dengan menggunakan surat resmi dari  pihak  bareskrim  tindak  pidana  siber  (sama seperti memanggil ahli dari pihak luar). Ahli dari
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial pihak  kepolisian  tidak  akan  subjektif  melainkan akan  selalu  objektif  dan  bebas  ( Hendra  & Tawang, 2018 ).
Perbincangan  mengenai  bolehkah  saksi  ahli didatangkan  dari  pihak  kepolisian  ini  pastilah menajdi  perdebatan  yang  sangat  panjang  karena disatu sisi seseorang memiliki rasa ketidakpercayaan  apabila  hal  tersebut  dilakukan maka  ditakutkan  keterangannya  akan  menjadi berat  sebelah  atau  memberatkan  si  Tersangka. Menurut  penulis  sendiri  memandang  hal  tersebut bisa  dilakukan  yang  artinya  apabila  pihak penyidik ingin menghadirkan saksi ahli dari pihak kepolisian  ini  dapat  dilakukan  hanya  saja  harus selalu  diingat  dan  ditanamkan  dalam  pikiran bahwa  kesaksian  yang  diberikan  haruslah  benar- benar  dari  pengetahuan  yang  sebenarnya  dia miliki  atau  pengalaman  yang  benar-benar  dia alami.  Tidak  adanya  campur  tangan  dari  pihak luar  harus  benar-benar  digarisbawahi  karena seperti yang dijelaskan sebelumnya seorang saksi ahli  haruslah  mandiri  dan  menjunjung  tinggi keadilan karena apabila keadilan tidak dikedepankan  maka  kepastian  hukum  tidak  akan dicapai  dan  kemanfaatan  tidak  akan  dirasakan baik bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya.
Hal  yang  dikemukakan  tersebut  sejalan dengan hasil analisis mengenai konflik kepentingan dalam penyidikan yang menghadirkan saksi ahli dari kepolisian. Menurut Lucky  Raspati,  konflik  kepentingan  merupakan sesuatu yang pasti terjadi sejak awal. Namun hal tersebut  sebenarnya  juga  dibatasi,  sebatas  ahli mengabdi  kepada  kepentingan  ilmu  pengetahuan dan pertanggungjawaban kepada ilmu pengetahuan, bukan kepada para pihak (kepentingan).  Kekeliruan  yang  sering  terjadi dalam  proses  peradilan  di  Indonesia  adalah keterangan  ahli  yang  dihadirkan  oleh  para  pihak lebih  bertujuan  untuk  kepentingan  para  pihak. Ilmu  pengetahuan  dan  hakikat  keadilan  yang disebut  Pasal  179  ayat  (1)  KUHP  seolah terabaikan.  Lucky  mengatakan  bahwa  ahli  dalam suatu  kasus  pidana  memang  harus  dilibatkan sejak  awal  karena  tugasnya  untuk  menganalisis sesuai  bidang  keilmuan.  Hasil  analisis  berupa opini dituangkan dalam BAP, dan kemudian BAP masuk  ke  persidangan.  Ahli  tersebut  boleh memberikan keterangan dalam persidangan untuk membantu hakim memahami, misalnya,penyebab kematian  seseorang.  Sayangnya,  lanjut  Lucky, Indonesia  tidak  memiliki  kriteria  ahli  yang  bisa masuk  ke  persidangan.  Terkesan  siapa  saja  bisa menjadi ahli. Bahkan sarjana hukum bisa menjadi
ahli  untuk menerangkan suatu peraturan, padahal ada prinsip hakim dianggap tahu hukum ( ius curia novit ).  Hakim  juga  khawatir  berimbas  pada pelaporan  ke  Komisi  Yudisial  jika  menolak  ahli yang dihadirkan salah satu pihak. ( Ibid )

## IV.  SIMPULAN
Dalam era teknologi yang semakin maju maka berdampak  kepada  berkembangnya  jenis-jenis kejahatan  yang  dapat  terjadi  di  masyarkat. Semakin  mudah  dan  murahnya  mengakses teknologi  memberikan  ruang  yang  sangat  luas untuk  masyarakat  dalam  memberikan  pendapat atau berkomentar yang mana ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang hakiki dimiliki setiap individu.  Kebebasan  yang  dmeikian  tidaklah hanya membawa dampak  yang posiitif pasti  juga menimbulkan  dampak  negative.  Penggunaan teknologi  yang  tidak  diiringi  dnegan  kesadaran diri dan mengabaikan hal-hal yang baik dan yang buruk  akan  menjadikan  kegiatan  mengemukakan pendapat yang kelewatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak menyenangkan  baik kepada  individu  maupun  kepada  kelompok tertentu.  Hal  yang  demikian  dapat  dikategorikan menjadi ujaran kebencian atau hate speech .
Ujaran  kebencian  secara  umum  digambarkan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk provokasi,  hasutan,  ataupun  hinaan  kepada individu  atau  kelompok  yang  lain  dalam  hal berbagai  aspek  seperti  misalnya  ras,  warna  kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan,  agama,  dan  lain-lain.  Apabila dipandang  dari  segi  hukum  ujaran  kebencian  ini didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat memicu  terjadinya  tindakan  konflik  social, kekerasan  dan  sikap  rasangka  baik  dari  piak pelaku  pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari tindakan tersebut.
Hukum pidana tidak mungkin membiarkan hal yang  demikian  berkembang  begitu  saja.  Apabila kita  melihat  dalam  KUHP  dan  peraturan perundang-udangan lain sudah dijelaskan beberapa  pasal  yang  dapat  dikenakan  terhadap seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau hate speech . Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri  No:  SE/06/ X/2015  terdapat  di  dalam  Pasal  156,  Pasal  157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jis. Pasal 45  ayat  (2)  UU  Nomor  19  tahun  2016  tentang
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial informasi  dan  transaksi  elektronik  dan  Pasal  16 UU  No  40  Tahun  2016  tentang  penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Dari  segi  pembuktian,  dalam  mengungkapkan apakah  tindakan  seseorang  dapat  dikategorikan sebagai ujaran kebencian berlandaskan pada alat- alat  bukti  yang  diatur  dalam  KUHAP.  UU  ITE sendiri  sebenarnya  telah  merumuskan  apa  saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam memeriksa perkara  ujaran  kebencian  di  media  social  hanya saja  masih  terdapat  kerancuan.  Untuk  mengatasi kekaburan  tersebut  maka  dapat  digunakan penafsiran  dengan  cara  menggunakan  perluasan. Meskipun  demikian,  Informasi  Elektronik  dan Dokumen  Elektronik  seperti  yang  didefinisikan mempunyai  sifat  yang  sama  dengan  alat  bukti surat.  Sifat  yang  sama  tersebut  terletak  pada tulisan  dan/atau  gambar  yang  dapat  dilihat  dan dibaca  serta  mengandung  makna  tertentu,  maka frasa  “merupakan  perluasan”  dalam  kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  5  ayat  (1)  merupakan perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Indonesia,  karena dapat didefinisikan sebagai bagian perluasan  dari alat  bukti  surat.  Oleh  karena  itu  dalam hubungannya  dengan  alat  bukti  petunjuk,  maka alat  bukti  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat,  maka  juga  berkedudukan  dan  berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai  bahan  untuk  membentuk  alat  bukti petunjuk.  Meskipun  kedudukan  dan  fungsi  alat bukti  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik  sama  dengan  alat  bukti  surat  namun ada batas-batas keberlakuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Azanella,  L.  A.  (2019).  Memahami  Pasal  Ujaran Kebencian  UU  ITE  dalam  Perspektif  KUHP. Retrieved  from  https://nasional.kompas.com/ read/2019/01/31/17473801/memahami-pasal- ujaran-kebencian-uu-ite-dalam-perspektif-kuhp Ernes,  Y.  (2020).  Polda  Metro  Tangani  443  Kasus Cyber  Selama  2020,  1.448  Akun  Di-take Down.  Retrieved  from  https://news.detik.com/ berita/d-5308010/polda-metro-tangani-443- kasus-cyber-selama-2020-1448-akun-di-take- down Grande,  I.  S.  (2006). Hate  Crime,  Comparative  Law Annotation . Groningen: Groningen University. Harahap,  M.  Y.  (2010). Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan
Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika.
Hendra,  &  Tawang,  D.  A.  D.  (2018).  Validitas Keterangan  Ahli  Dari  Penyidik  Dalam Pembuktian  Kasus  Ujaran  Kebencian  Ras  Di Media  Sosial  (Studi  Putusan:  No.1105/ PID.SUS/2017/PN  JKT.UTR). Jurnal  Hukum Adigama , 1 (1).  Retrieved  from  http:// dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2170
Hiarej, E. O. S. (2012). Teori & Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga.
Ilyas,  A.  (2012). Asas-Asas  Hukum  Pidana . Yogyakarta:  Rangkang  Education  Yogyakarta & Pu-Kap Indonesia.
Marpaung,  L.  (2010). Tindak  Pidana  Terhadap Kehormatan . Jakarta: Sinar Grafika.
Nahak,  S.  (2017).  Hukum  Tindak  Pidana  Mayantara (Cyber  Crime)  Dalam  Perspektif  Akademik. Jurnal Hukum Prasada , 4 (1), 57–67. Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/ index.php/prasada/article/view/161
Rahardjo,  B.  (2001). Keamanan  Sistem  Informasi Berbasis  Internet .  Bandung:  PT  Insan Komunikasi Indonesia.
Raharjo,  A.  (2002). Pemahaman  Dan  Upaya-Upaya Pencegahan  Berteknologi .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2009). Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Cetakan  ke-11 .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License