## PERJALANAN IJTIHAD DALAM  PERKEMBANGAN FIKIH

## Fathurrahman Azhari
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Abstract: The growth and development of fiqh has a close relationship with ijtihad. Results of ijtihad by  mujtahid  have  contribution  in  the  establishment  and  development  of  fiqh.  In  other  words,  the growth and development of fiqh is depend on how much mujtahid use the ability and knowledge to make a legal product. Declining in the development of fiqh is caused by weakness of the Ulama to perform ijtihad. After the golden age of Islam, Ulama has no longer perform ijtihad as was done by the  his  predecessors.  Moreover,  the  Ulama  made  a  statement  that  ijtihad  was  closed,  so  the development of fiqh has decreased. To restore the spirit of ijtihad, the Ulama now have to perform various concepts of ijtihad.
Abstrak: Pertumbuhan dan perkembangan fikih mempunyai hubungan dekat kepada ijtihad. Sedikit banyaknya hasil ijtihad oleh mujtahid memberi kontribusi di dalam pembentukan dan perkembangan fikih.  Dengan  kata  lain,    pertumbuhan  dan  perkembangan  fikih  adalah  tergantung  pada  seberapa banyak  mujtahid  menggunakan  energi  dan  pengetahuannya  untuk  membuat  produk  hukum. Kemunduran    dalam  perkembangan  fikih  adalah  disebabkan  oleh  kelemahan  para  ulama  untuk melakukan  ijtihad.  Setelah  fase  keemasan  Islam  yang  melahirkan  para  imam-imam  mazhab,  para ulama  tidak  lagi  melakukan  ijtihad  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  para  ulama  pendahulunya, bahkan    para  ulama  membuat  statemen  bahwa pintu ijtihad  telah  tertutup,  Sehingga  perkembangan fikih mengalami kemunduran.Periode kemunduran ini berabad-abad lamanya. Untuk kembali kepada roh ijtihad sebagaimana semula, para ulama pembaharu melakukan berbagai usaha ijtihad.
Kata kunci :  Ijtihad, Mujtahid, Fikih.
Pendahuluan
Dalam sosiologi, setiap kehidupan masyarakat senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat  tersebut  merupakan  fenomena  sosial yang  wajar,  oleh  karena  setiap  manusia mempunyai  kepentingan  yang  tidak  terbatas. Perubahan-perubahan  akan  nampak  setelah tatanan  sosial  dan  kehidupan  masyarakat  yang lama dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan  masyarakat  yang  baru. 1 Oleh  karena itu,  apa  yang  disebut  dengan  perubahan  sosial (social  change)  dalam  istilah  sosiologi,  kapan    dan dimanapun  akan  selalu  terjadi  di  setiap lingkungan  umat  manusia.  Setiap  perubahan sosial,  cepat  atau  lambat,  selalu  menuntut perubahan  dan  pembaharuan  dalam  berbagai bidang,  termasuk  di  dalamnya  bidang  fikih (hukum dan perundang-undangan) yang merupakan  salah  satu  institusi  penting  bagi kehidupan umat manusia.
Perubahan  bidang  fikih,  merupakan  akibat yang logis dari perubahan norma dan pergeseran
1 Abdul  Syani,  Sosiologi  Skematika,  Teori,  Dan  Terapan, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007, hlm. 162.
nilai  yang  terjadi  di  tengah-tengah  kehidupan masyarakat.  Perubahan  fikih  (hukum  dalam Islam)  mempunyai  hubungan  yang  tidak  dapat dipisahkan  dengan  masalah  ijtihad,  karena  cepat atau lambatnya perubahan fikih sangat tergantung  pada  tinggi  rendahnya  frekwensi ijtihad  yang  dilakukan  oleh  para  mujtahid. Dengan  demikian  kunci  kemajuan  fikih  terletak pada  kesungguhan  dan  keberanian  para  ulama melakaukan  ijtihad;  sebaliknya,  kemunduran perkembangan  fikih  disebabkan  oleh  kelemahan para ulama dalam berijtihad.
Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan  hukum  Islam,  para  ulama membagi  periode  yang  telah  diarungi  bahtera fikih  kepada  enam  periode. 2 Ada  satu  periode yang  disebut  keemasan  fikh  Islam  yang bersamaan  waktunya  dengan  periode  kemajuan Islam  (650-1000  M).  Perode  ini  lazim  disebut sebagai  periode  keemasan  Islam  atau  periode ijtihad,  karena  periode  inilah  yang  menghasilkan para Imam mujtahid muthlak seperti; Imam Abu
2 T,M,  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Sejarah  Pertumbuhan  dan Perkembangan  Hukum  Islam,  Jakarta,  Bulan  Bintang, 1971. hlm. 12.
Hanifah,  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i  dan  Imam Ahmad  bin  Hanbal  dalam  bidang  hukum.Pada periode  ini  pula  lahirnya  para  ulama  besar  dari berbagai  bidang  seperti;  Imam  al-Asy’ari,  Imam al-Maturudi  pemuka  Ahlus  Sunnah  wal  Jama’ah, Wasil  bin  Ata’  pemuka  Mu’tazilah,    abu  al- Huzayl,  al-Nazzam  dan  al-Jubbai’i  dalam  bidang teologi,  Zhunun  al-Misri  abu  Yazid  al-Bustami, dan al-Hallaj dalam bidang taSawuf, al-Kindi, al- farabi,  Ibn  Sina  dan  Ibn  Miskawayh  dalam bidang filsafat serta Ibn al-Haytam, Ibn Hayyan, al-Khawarizmi,  al-Mas’udi  dan  al-razi  dalam bidang ilmu pengetahuan. 3 Sehabis  periode  keemasan  Islam  dan  fikih, secara perlahan-lahan tetapi pasti, datang periode kemunduran  fikih,  dalam  periode  kemunduran ini  kemauan  dan  kemampuan  para  mujtahid sudah tidak sebanding dengan masa sebelumnya, bahkan  lemah  untuk  menggali  langsung  hukum- hukum  Islam  langsung  dari  sumbernya  yang terpokok, yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Kalaupun dilakukan  juga  ijtihad,  kebanyakan  mereka mengambil bentuk ijtihad dalam mazhab, 4 bukan lagi  ijtihad  mandiri  (mustqil)  seperti  yang dilakukan  oleh  para  imam  mujtahid  mutlak sebelumnya, mereka hanya mentarjihkan pendapat-pendapat  imam  mazhab  yang  mereka ikuti,  apabila  terdapat  perlawanan  dan  berusaha mengembalikan  pendapat-pendapat  itu  kepada dasar  hukum  yang  pokok,  menterjihkan  faham para  imam,  memeriksa  ‘illat-‘illat  hukum  dan mempertahankan mazhab masing-masing. 5 Bahkan  pada  fase  setelah  itu  timbullah  fase taklid,  yaitu  para  ulama  pengikut  mazhab  yang menerima  segala  yang  difatwakan  oleh  para imam mazhab. Para ulama mazhab pada fase itu umumnya  melakukan  ijtihad  berdasarkan  ajaran masing-masing  imam  mazhab  yang  diikutinya, sehingga sering diwarnai oleh fanatisme kemazhaban  yang  berlebihan,  bahkan  tidak jarang  terjadi  berlebih-lebihan  dalam  bertaklid, sungguhpun demikian tidak berarti bahwa dalam periode  yang  memprihatinkan  itu  tidak  lahir fukaha    bebas  yang  menolak  taklid  dan menganjurkan  ijtihad,  bahkan  menghembus- hembuskan semangat ijtihad seperti Ibn Taymiyah,  al-Syaukani  Muhammad  Abduh  dan Rasyid  Ridha,  bahkan  yang  terakhir  ini  dikenal
3 Harun  Nasution,  Pembaharuan  dalam  Islam  Sejarah pemikiran  dan  Gerakan  (Jakarta  :  Bulan  Bintang, 1975), hlm. 11.
4 T.M. Hasbi As-Shiddieqy, Op.cit.hlm. 13.
5 Ibid. hlm. 13.
sebagai  penolak  taklid  yang  amat  gigih. Menurutnya,  pintu  ijtihad  tetap  terbuka  dan memang tidak ada yang berhak menutupnya.
Ijtihad dan Mujtahid
Abd  al-Wahhab  Khallaf  mengatakan  bahwa jumlah  ayat  hukum  yang  bertalian  dengan  soal kemasyarakatan  hanya  sekitar  228  ayat. 6 Ayat- ayat hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan,  memang  sangat  sedikit  jika dibandingkan ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung masalah-masalah lain.
Sejalan dengan bilangan ayat hukum tersebut, maka  jumlah  Hadis  hukum  juga  relatif  sedikit. Dari  sekian  ribu  Hadis  Nabi,  menurut  perkiraan Ibnu al-Qayyim, hanya sekitar 500 buah saja yang memuat  dasar-dasar  hukum  (Ushul  al-hukum). Namun ada yang menyebutkan sekitar 1200 buah Hadis, disamping itu ada juga yang memperkirakan sekitar 3000 buah Hadis ahkam. 7 Keterbatasan  jumlah  ayat  dan  Hadis  ahkam  itu tidaklah  berarti  fikih  bersifat  jumud  dan  statis, akan tetapi justru akan memberikan peluang yang mneyebabkan fikih mampu mengimbangi dinamika  perkembangan  masyarakat  dari  waktu kewaktu.  Disitulah  salah  satu  hikmah  syari’at Islam  itu  dalam  masalah-masalah  hukum  pada umumnya  memuat  aturan  dasar  yang  bersifat umum, sehingga terdapat kelonggaran bagi umat Islam untuk berijtihad dalam upaya menyelesaikan problema hokum dalam kehidupan masyarakat.
Perintah berpegang teguh pada al-Qur’an dan Hadis  yang  memuat  norma-norma  dasar  bagi penetapan  hukum,  para  ulama  dianjurkan  agar bekerja  keras  melakukan  penalaran  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  di  masyarakat yang ketentuan hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur’ân  dan  Hadis.  Kesungguhan  usaha semacam  itu  dalam  ilmu  usul  al-fikih  lazim disebut  dengan  istilah  ijtihad,  sedangkan pelakunya dinamai Mujtahid. 8
Kata  ijtihad  berakar  dari  kata  “al-jahd”  yang berarti  “masyaqah”  (kuasa,  payah,  kepayahan,
6 Abd. Al-Wahab Khalaf, Ilm Usul al-Fiqh (Jakarta : al- majlis  al-A’la  al-Indinisi  al-Da’wah  al-Islamiyah, 1972), hlm. 24.
7 Sayyid Muhammad Musa, al- ijtihad wa Madha hajatina Ilayh  fi  hada  al-’Asr  (Mesir:  Dar  al-Kutub  al- Hadadisah, tt), hlm. 376.
8 Amin  Muhammad,  ijtihad  Ibnu  Taimiyah  dalam  bidang fiqh Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1999),hlm. 40.
bersungguh-sungguh). 9 Karena itu, ijtihad menurut  pengertian  kebahasaan  bermaksud “Badzl al wus’a al majhud”, yaitu pengerahan daya dan  kemampuan. 10 Dari  sudut  ilmu  sharf,  kata “ijtahada” bentuknya mengikuti timbangan “ifti’ala”,  yang  menunjukkan    arti  “berlebih” (mubalaghah) dalam melaksanakan suatu perbuatan.
Pengertian  ijtihad  dalam  konteks  ushul  fikih, al-Syaukani  memberikan  pengertian  dengan rumusan:  “Mengarahkan  segenap  kemampuan dalam  menggali  hukum  syara’  yang  praktis dengan  menggunakan  jalan  istinbath”. 11 al- Syaukani memberikan rumusan pengertian ijtihad di  tersebut,  sesuai  dengan  pengertian  yang dikemukakan oleh ushuliyyin pada umumnya, . 12 yaitu “pengerahan seluruh kemampuan  seorang  faqih  (ahli  fikih)  untuk menggali  dan  merumuskan  hukum-hukum amaliyah  (hukum  praktis)  dari  dalil-dalil  yang terperinci.” 13 Memang  ijtihad  membutuhkan bahkan  menuntut  mujtahid  untuk  bersungguh- sungguh  mengerahkan  segala  kemampuan  fisik dan  psikis  serta  kemampuan  ilmiyahnya  dalam menggali dan menetapkan hukum suatu masalah.
9 Muhammad Idris Abd. Rauf al-Marbawi, Kamus Idris
al-Marbawi,  (Surabaya:  al-Hidayah  t.th.).  hlm.  112. Kata  ijtihad    terdapat  dalam  Al-Hadits  Nabi  Saw. Dari Mu’adz bin Jabal “ajtahidu bi al-ra’yi”  Lihat Abu Dawud,  Sunan  Abu  Dawud  (Cairo,  Mushtafa  al-Babi al-Halabi,  1953),  j.  II,  hlm.  272.    al-Tirmidzi,  Sunan al-Tirmidzi, (Beirut, Dar al-Fikr, 1967). j. I, hlm. 157.
10 Ibnu  Manzhur, Lisan al-‘Arab,( Beirut: Dar al-Shadir, t.th.). hlm. 133-135.
11 Al-Syaukani,  Irsyadu  al-Fuhul  ila  Tahqiq  al-Haqq  min ilmi al-Ushul, Beirut, Dar al-Fikr.  Ibid, hlm. 250.
12 al-Amidi, al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkam, (Beirut: Dar al- Fikr, 1417 H/1996 M). j. IV, hlm. 309. memberikan rumusan  pengertian  dengan  :  “Mencurahkan kemampuan  dalam  mendapatkan  hukum-hukum syara’  yang  bersifat  zhanni,  sehingga  dirinya  tidak mampu  lagi  melakukan  lebih  dari  itu”.    al-Ghazali memberikan rumusan pengertian dengan : “Pengerahan  kemampuan  secara  maksimal  untuk menperoleh  pengetahuan  tenatng  hukum-hukum syari’ah”    (lihat  al-Ghazali,  al-Mustashfa  min  ‘Ilmi  al- Ushûl,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.th.),  j.  I,  382.    Abd.  al- Wahhab  Khallaf  memberikan    rumusan  pengertian dengan :  “Mengerahkan kemampuan bagi ushûliyyin untuk  menemukan    hukum  syara’  dari  dalil  yang terperinci  dari  dalil-dalil  syar’iyah.(Lihat,  Abd    al- Wahhab  Khallaf,  ‘Ilmu  Ushûl  al-Fiqh,”  (Al-Azhar: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah,1968), hlm. 216.
13 Muammad  Abu  Zahrah,  Muhadaroh  fi  tarikh  al- Madhabib  al-Fiqhiyah  (Mesir:  Matba’ah  al-Madani,  tt), hlm. 235.
Oleh  karena  itu  sudah  pada  tempatnya  jika ushuliyyin  menetapkan  persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bahkan erat bagi mujtahid.
Ijtihad  dengan  pengertian  tersebut  maka terbagi  dua:  Pertama,  ijtihad  istinbathi.    yaitu ijtihad  yang  sempurna,  dan  itu  khusus  bagi golongan ulama yang mengarah pada pengenalan hukum-hukum  cabang  yang  amali  dari  dalil- dalilnya yang terperinci. Jumhur ulama mengatakan,  ijtihad  isthinbathi    termasuk  ijtihad khusus,  terkadang  terputus  pada  suatu  masa. Sedangkan ulama Hanabilah  berpendapat bahwa jenis ijtihad isthinbathi harus tidak pernah lowong pada setiap masa, mesti harus ada mujtahid yang mencapai tingkatan ini.
Kedua,  khusus  ijtihad    tathbiqi.  yaitu penerapan  dari  jalan  istinbath,  dalam  hal  ini  para ulama  bersepakat  bahwa  tidak  boleh  kosong pada  suatu  masa  dari  adanya.  Mereka  itu  adalah ulama  takhrij  dan  tathbiq  (mengeluarkan  dan menerapkan)  ‘illat-’illat  yang  di-istinbaht-kan  atas perbuatan-perbuatan  juz’iyah.  Maka  pelaksanaan mereka  atas  hal  ini  adalah  penerapan  apa  yang telah  di-istinbath-kan  para  ulama  yang  dulu. Dengan  tathbiq  (penerapan)  ini  menjadi  jelas hukum-hukum permasalahan yang belum dikenalkan  oleh  ulama-ulama  terdahulu  yang memiliki  derajat  ijtihad  mengenai  hal  itu.  Dan upaya yang dilakukan mujtahid tathbiqi adalah apa yang  dinamakan  tahqi  al-  manath  (mengeluarkan ‘illat-’illat, sebab-sebab terjadinya hukum).
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  seorang  mujtahid  secara  umum  adalah sebagai  berikut:  Pertama,  menguasai  bahasa  arab. Ushuliyyin  telah  sepakat  bahwa  seorang  mujtahid diperlukan  menguasai  bahasa  Arab  dengan berbagai  aspeknya,  seperti  nahwu,  sarf,    balaghah dan  segala  seluk  beluknya.  Persyaratan  semacam itu  sangat  beralasan  karena  orientasi  pertama seorang  mujtahid  adalah  memahami  nas-nas  al- Qur’an  dan  Hadis  yang  memang  keduanya diturunkan dan disampaikan dalam bahasa Arab. Dalam  hal  ini  al-Ghazali  memberikan  batasan tentang  kadar  penguasaan  bahasa  Arab  yang harus  diketahui  pembicaraan  orang  (bangsa) Arab  dan  adat  kebiasaan  mereka  dalam mempergunakan  bahasa  Arab  sehingga  ia mampu  membedakan  antara  pembicaraan  yang jelas  (sharih,  zahir  dan  mujmal,  haqiqi  dan  majazi, ‘Am dan khas, muhkam dan mutashabih, mutlak dan muqayyad).  Seorang  mujtahid  harus  menguasai benar bahasa Arab, karena kekurangan pemahaman bahasa Arab tersebut akan berdampak  kurang  tajamnya  analisis  mereka
terhadap  nas-nas  sumber  hukum  syar’i  baik  dari al-Qur’an  maupun  Hadis,  padahal  hasil  fatwa mereka akan menjadi hujjah juga bagi yang lain.
Kedua,  memiliki  pengetahuan  tentang  al- Qur’an.  Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang keharusan seorang mujtahid menguasai al-Qur’an secara  keseluruhan  30  juz  yang  terdiri  atas  114 surat itu. Sebagian ulama ada yang memandangnya  sebagai  salah  satu  syarat  yang amat  penting  bagi  seorang  mujtahid.  al-Syafi’i sebagai  penghimpun  pertama  ilmu  ushul  fikih, mensyaratkan  mujtahid  harus  hafal  seluruh  al- Qur’an.  Tetapi  Imam  al-Ghazali,  seorang  ahli usul  al-fikih  dari  kalangan  madzhab  Syafi’i sendiri,  tidak  mensyaratkan  mujtahid  mujtahid harus  hafal  seluruh  al-Qur’an  sebagaimana  yang disyaratkan  oleh  Imam  mazhab  yang  dianutnya, akan  tetapi  al-Ghazali  menganggap  cukup mujtahid hanya menghafal ayat-ayat hukum yang jumlahnya  sekitar  500  ayat  dan  itupun menurutnya  tidak  harus  hafal  di  luar  kepala, melainkan  cukup  mengetahui  surat-surat  dimana ayat-ayat  hukum  itu  berada. 14 Bahkan  menurut al-Syaukani cukup bagi seseorang mujtahid hanya mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan  dengan  hukum  saja.  Ia  tidak membatasi jumlah ayat-ayat hukum. Akan tetapi, bagi  seseorang  yang  hanya  melakukan  ijtihad dalam  masalah  tertentu,  ia  hanya  dituntut memiliki  pengetahuan  tentang  ayat-ayat  hukum yang  menyangkut  masalah  tersebut  secara mendalam. 15 .
Terlepas  dari  perbedaan  pendapat  tersebut, memang idealnya bagi mujtahid itu hafal seluruh al-Qur’an,  sehingga  tidak  mengalami  kesulitan dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  mujtahid. Namun  pada  zaman  sekarang  jika  hal  ini dibebankan  kepada  seorang  mujtahid,  agaknya akan  sulit  terjangkau  oleh  mereka,  kecuali persyaratan  tersebut  diperlonggar  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  al-Syaukani,  yakni menguasai  dan  mengetahui  tempat-tempat (surat-surat)  dimana  ayat-ayat  hukum  itu  berada. Menurut  Abd.  Al-  Wahhab  Khallaf,  yang dimaksud  dengan  keharusan  mengetahui  al- Qur’an  bagi  mujtahid  adalah  mengetahui  ayat- ayat  hukum  dan  cara-cara  pengambilan  hukum dari  ayat-ayat  tersebut,  sehingga  dihadapkan
14 Abu Hamid al-Ghazali, Al- Mustashafa min ‘ilm al-Usul (Beirut : Dar Sadir, tt), hlm. 479.
15 Al-Syaukani,  Irsyadu  al-Fuhul  ila  Tahqiq  al-Haqq  min ilmi al-Ushul, Beirut, Dar al-Fikr. hlm. 254-255.
suatu  kasus  kepadanya,  maka  dengan  mudah  ia dapat menyelesaikan. 16
Ketiga,  mempunyai  pengetahuan  tentang Sunnah. Menurut al-Syaukani seseorang melakukan ijtihad seharusnya mengetahui segenap  kitab  Al-Sunnah  yang  telah  ditulis  oleh para  ahlinya,  seumpama  kitab  induk  yang  enam (Shahih  al-Bukhari,  Shahih  Muslim,  Sunan  Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasha’i, dan Sunan  Ibnu  Majah),  dan  kitab-kitab  lainnya seperti  Sunan  al-Baihaqy,  Sunan  al-Dar  al- Quthni, Sunan al-Thabrani dan Sunan al-Darimi. Lebih  baik  pula  kalau  mengetahui  kitab-kitab musnad (seumpama Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad  al-Syafi’i  dan  lain-lain).  Kitab-kitab Mustakhrij  Abi  Una’im,  dan  lain-lain,  dan  kitab- kitab  syarah  al-Sunnah  Shahih  ditentukan  oleh Bukhari  dan  Muslim,  seperti  Shahih  Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, Mustadrak al- Hakim dan lain-lain. Sunnah tersebut tidak perlu dihafal,  cukup  mengetahui  letak  Al-Sunnah  itu, sehingga  dapat  ditemukan  segera  apabila dibutuhkan. 17 Menurut  al-Syaukani,  seseorang faqih  yang  melakukan  istinbath  tidak  hanya  wajib mengetahui  sejumlah  besar  Sunnah  dari  segi lafaznya  saja,  tetapi  wajib  pula  mengetahui  rijal (periwayat-periwayat)  yang  terdapat  dalam  sanad menyangkut  Sunnah  yang  akan  dipakai  untuk berdalil,  sehingga  ia  dapat  memilih  Sunnah  yang shahih,  hasan  dan  dhaif.  Tetapi  tidak  perlu menghafalnya,  cukup  mengetahui  dengan  baik melalui  kitab-kitab  yang  membahas  tentang  jarh (cacat  periwayat  Sunnah)  dan  ta’dil  (keadilan periwayat  Sunnah). 18 Berbeda  dengan  ushuliyyin lainnya,  seperti  Ahmad  bin  Hanbal  yang menyebutkan  harus  mengetahui  lima  ratus  ribu Sunnah,  sedangkan  menurut  al-Ghazali  cukup mengetahui Sunnah-Sunnah hukum saja. 19
Pendapat  al-Syaukani  memang  benar,  bahwa Sunnah  sebagai  sumber  kedua  dalam  fikih  Islam tidak  dibenarkan  diabaikan  untuk  mendapatkan suatu  ketetapan  hukum.  Jika  seorang  mujtahid mengabaikan tentang Sunnah Nabi Saw.  Berarti seseorang  fakih  yang  melakukan  ijtihad  telah melakukan  kekeliruan  besar,  karena  dipandang telah  menarik  ketetapan  hukum  atas  kehendak nafsunya sendiri.
Keempat,  mengetahui  Ijma’.  Seorang  mujtahid tidak  mengeluarkan  pendapat  yang  bertentangan
16 Khallaf, ‘Ilm usul al-Fiqh, hlm. 375.
17 Al-Syaukani Op.cit,  hlm. 251.
18 Ibid.
19 Ibid. hlm. 250.
dengan  Ijma’.  Menurut  al-Syaukani,  bagi  orang yang  berkeyakinan  bahwa  Ijma’  sebagai  dalil hukum,  maka  ia  wajib  mengetahui  Ijma’,  karena melanggar  suatu  kesepakatan  para  mujtahid merupakan suatu kekeliruan. 20 Kelima, mengetahui ilmu ushul fikih. Seseorang  yang  ingin  melakukan  ijtihad  harus mengetahui  ilmu  ushul  fikih,  sebab  ilmu  ushul fikih  mempunyai  obyek  yang  sangat  luas, mencakup  segala  kaidah  tentang  ijtihad,  baik yang  menyangkut  segi  penggunaan  kaidah kebahasaan,  metode-metode  ijtihad,  kaidah- kaidah  umum  yang  meliputi  Maqashid  al-Syari’ah. Persyaratan  yang  dikemukakan  oleh  al-Syaukani ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ushuliyyin.
Semua ulama memandang bahwa pengetahuan  tentang  ilmu  ushul  fikih,  suatu  hal yang sangat penting dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya.  Karena  itu,  hanya  di  dalam ushul  fikih  diajarkan  tentang  cara-cara  meng- istinbath-kan  hukum  dari  sumber-sumbernya. Jika  tidak  mengetahui  cara-cara  istinbath  hukum, tidak  mungkin  hukum  akan  ditemukan.  Ushul fikih  adalah  metode  untuk  dapat  meng-istinbath- kan hukum dari sumber-sumbernya.
Keenam, mengetahui objek yang akan diijtihadi.  Persyaratan  bagi  seseorang  ber-ijtihad harus memahami kasus yang sedang dihadapinya secara menyeluruh, sehingga ia tidak keliru dalam mendudukkan  persoalan  dan  menetapkan  suatu hukum.  Oleh  karena  itu  pengetahuan  tentang kasus  yang  dihadapi  tidak  kalah  pentingnya dengan  syarat-syarat  yang  dikemukakan  oleh ushuliyin  terdahulu. 21 Jika  permasalahan  hukum itu  berkaitan  dengan  adat  istiadat  (sosial kemasyarakat)  maka  seorang  mujtahid  harus mengetahui  pula  adat  istiadat  yang  berlaku  pada suatu  masyarakat.  Tidak  kalah  pentingnya,  agar hukum  hasil  ijtihad  itu  dapat  diterima  dan diterapkan  oleh  masyarakat,  maka  ilmu  sosial perlu  dipelajari  dan  dipahami,  karena  ilmu  sosial adalah  ilmu  yang  menjelaskan  tentang  hal-hal
20 Ibid. 251.
21 Suatu  kenyataan  bahwa  hal  ihwal  umat  manusia, sosial  dan  kemasyarakatan,  serta  adat  istiadat  dan peradaban  selalu  berubah  dan  berbeda-beda  sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah yang dikutip  oleh    Subhi  Mahmassani  :  ”  Hal  ihwal  umat manusia,  adat  kebiasaan  dan  peradabannya  tidaklah satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan  berbeda-beda  sesuai  dengan  perubahan  zaman dan keadaan  (Lihat, Subhi Mahmassani, loc.cit..
yang  berkaitan  dengan  masyarakat. 22 misalnya, interaksi  sosial,  kelompok  sosial,  sistem  sosial, struktur  sosial,  stratifikasi  sosial,  perubahan sosial, dan budaya (adat istiadat).
Guna  mengantisipasi  perubahan  sosial  yang demikian  cepat,  dapat  dilakukan  ijtihad  kolektif (al-Ijtihad  al-Jama’i).  Melakukan  ijtihad  kolektif sangat  baik  apabila  dihadiri  oleh  para  mujtahid yang  memenuhi  persyaratan  berijtihad,  tetapi apabila tidak ditemukan, maka dapatlah dilakukan  oleh  para  ahli  hukum  Islam  yang dipandang  telah  banyak  memiliki  pengetahuan dan  pengalaman  dalam  pengambilan  keputusan hukum,  karena  apabila  berkumpul  para  ahli hukum  Islam,  niscaya  antara  seseorang  dengan yang lainnya saling melengkapi dalam mendapatkan  suatu  solusi  hukum  dalam  suatu kasus. Disamping itu dihadiri pula oleh para ahli yang  memiliki  keahlian  dalam  satu  cabang  ilmu tertentu  sesuai  dengan  keperluan/kasus  serta kebutuhan depan Islam.
Para  ushuliyyin  membedakan  derajat  para mujtahid  itu  ke  dalam  beberapa  martabat menurut  kadar  keilmuan,  kecakapan  serta pengalamannya masing-masing. Tingkatan- tingkatan tersebut sebagai berikut:
1. Mujtahid  Muthlaq,  yaitu  mujtahid  yang memiliki kemampuan memberikan pendapatnya  tanpa  terikat  pada  suatu mazhab tertentu, karena ia mampu menggali hukum  syari’at  langsung  dari  sumbernya yang  terpokok  (al-Qur’an  dan  Sunnah)  dan dalam meng-istimbahtkan hukum dia mempunyai  dasar-dasar  istinbat  (usul  al- istinbath)  sendiri,  tidak  mengikuti  ashul  al- istinbat mujtahi lain;
2. Mujhtahid  Muntasib  yaitu  mereka  yng mengikuti  para  Imam  Mazhab  tertentu dalam  hal  ushul.  (ushul  al-istinbath)  walaupun dalam  masalah-masalah  furu’.,  dia  berbeda pendapatnya  dengan  imam  mazhabnya  baik dalam masalah ushul maupun furu’. Kalaupun dia  melakukan  ijtihad,  namun  ijtihadnya hanya terbatas dalam masalah yang ketentuan  hukumnya  tidak  dia  peroleh  dari Imam madzhab;
3. Mujtahid  Madzhab,  ialah  mujtahid  yang mengikuti  Imam  mazhabnya  baik  dalam masalah  ushul  maupun  furu’.  Kalaupun  dia melakaukan  ijtihad,  namun  ijtihadnya  hanya terbatas  dalam  masalah  yang  ketentuan
22 Abdulsyani, Op.cit. hlm. 14.
hukumnya  tidak  dia  peroleh  dari  imam mazhab yang dianutnya;
4. Mujtahid  Murajih,  yaitu  mujtahid  yang  tidak meng-istimbath-kan hukum-hukum furu’, akan  tetapi  mereka  hanya  membandingkan beebrapa  pendapat  para  imam  Mujtahid yang  telah  ada  untuk  kemudian  memilih salah  satu  pendapat  yang  dipandang  paling kuat (arjah);
5. Mujtahid  Mustadil,  adalah  mujtahid  yang tidak  mengadakan  tarjih  terhadap  pendapat yang  ada,  akan  tetapi  mereka  hanya mengemukakan  dalil-dalil  dari  berbagai pendapat  tersebut  danmenerapkan  mana yang patut diikuti dan mana yang tidak. 23
Perjalanan  Ijtihad  dalam  Perkembangan Fikih
Perjalanan  ijtihad  dalam  perkembangan pembentukan fikih, dilihat dari segi sejarah, maka ijtihad  pada  dasarnya  telah  tumbuh  sejak  zaman Nabi Muhammmad Saw. Kemudian berkembang pada  masa-masa  shahabat  dan  tabi’in  serta generasi  berikutnya  hingga  kini  dan  masa mendatang  dengan  mengalami  pasang  surut  dan cirri-ciri khususnya masing-masing.
Pada  masa  Rasulullah  Saw.  meskipun  fikih belum menjadi sebagai sebuah ilmu, tetapi ijtihad sebagai  cara  untuk  menemukan  hukum  fikih sudah  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw.  dan  para shahabatnya,  meskipun  pada  masa  itu  ijtihad belum  lagi  menjadi  dasar  hukum  Islam,  karena dasar  hukum  Islam  kembali  kepada  wahyu  baik al-Qur’an maupun Sunnah. Misalnya, Sebagaimana  peristiwa  tawanan  perang  Badar yang  oleh  Rasulullah  Saw.  menerima  pendapat Abu  Bakar  al-shiddiq  dengan  menetapkan berdasarkan  tebusan,  ternyata  mendapat  koreksi dari  Allah  SWT.  yang  seharusnya  tawanan  itu dibunuh  sesuai  dengan  pendapat  Umar  bin Khattab,  dengan  menurunkan  wahyu  al-Qur’an surah  al-Anfal  ayat  67:  Tidak  patut,  bagi  seorang Nabi  mempunyai  tawanan  sebelum  ia  dapat melumpuhkan  musuhnya  di  muka  bumi.  Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki  (pahala)  akhirat  (untukmu).  Dan  Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Ayat  tersebut  memberi  ketegasan  bahwa ijtihad  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw. dalam  memutuskan  hukum  tawanan  perang
23 Muhammmad  Abu  Zahrah,  Muhadaroh  fi  tarikh  al- Madhabib  al-Fiqhiyah,  Mesir:  Matba’ah  al-Madani, hlm. 121-128.
Badar  tersebut  adalah  keliru,  sehingga  perlu untuk dibetulkan dengan menurunkan wahyu al- Qur’an.
Pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan  fikih  Nabi  Saw.  telah  memberi contoh  dan  melatih  para  shahabat  untuk melakukan ijtihad. Bahkan Nabi Saw. mendorong  para  shahabat  untuk  berijtihad dengan  menggambarkan  ganjaran  bagi  orang yang  melakukannya.  Dalam  sebuah  Hadis  yang diriwayatkan  dari  ‘Amr  ibn  al-Ash  r.a.  ia mendengar  Nabi  Saw  bersabda:  “Apabila  seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad  dan  ternyata  ijtihadnya  benar,  maka  baginya dua  pahala,  dan  apabila  ijtihadnya  itu  keliru,  maka untuknya satu pahala”. 24
Dalam  riwayat  lain  diceritakan  bahwa  suatu ketika  “Umar  ibn  al-Khatab  r.a.  mengadu  suatu perbuatannya  kepada  Nabi  Muhammad  Saw  ia berkata,  “Aku  telah  memeluk  istriku  kemudian  aku menciumnya, padahal aku sedang berpuasa, maka Nabi Saw  bertanya  kepada  Umar,  “Bagaimana  pendapatmu kalau  engkau  berkumur  dengan  air  sedangkan  engkau dalam  keadaan  berpuasa?”  Umar  menjawab,  menurut pendapatku,  itu  tidak  mengapa  (tidak  Membatalkan puasa).  “Kalau  begitu,”  Kata  Nabi,  teruslah puasamu.” 25
Demikian  pula  dalam  sebuah  Hadis  yang sangat  populer,  di  kala  Nabi  Saw  hendak mengutus  Mu’adz  bin  Jabal  sebagai  hakim  di Yaman,  beliau  bertanya  kepadanya  :”,  Bagaimana cara  kamu  memutuskan    jika  datang  kepadamu  suatu perkara?.  Ia  menjawab  aku  putuskan  dengan  (hukum) yang  terdapat  dalam  kitab  Allah.  Nabi  bertanya:  Jika tidak  kamu  dapatkan  (hukum  itu)  dalam  kitab Allah?.  Ia  menjawab:  Maka  aku  putuskan  dengan sunnah  Rasulullah  Saw.  Nabi  bertanya:  Jika  tidak kamu dapatkan (hukum itu) dalam sunnah Rasulullah Saw. juga dalam kitab Allah? Ia menjawab aku akan
24 Abu  Hasan  Ali  bin  Khallaf,    Syarah  Shahih  Bukhari, juz 8, Riyadh, Maktabah Al-Rasyd,  2003, hlm.  261, Lihat      Sulaiman  ibn  al-Ash’ash  Abu  Dawud,  Sunan Abi Dawud , Kairo : Musyafa al-Babi al-Halabi, 1952, hlm. 263. :
اذإ ﺟا ﺪﻬﺘ ﻢﻛﺎﳊا بﺎﺻﺄﻓ ﻪﻠﻓ ،ناﺮﺟأ اذإو ﺪﻬﺘﺟا ﺄﻄﺧﺄﻓ ﻪﻠﻓ ﺮﺟأ ﺪﺣاو 25 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz.1 juz 1, Muassasah al-Risalah, 1999, hlm. 439.
ﺖﻌﻨﺻ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺎﻳ َﻝﻮﺳﺭ ِﺍ ﺍﺮﻣﺃ ﺎﻤﻴﻈﻋ ﺖْﻠﺒَﻗ ﺎﻧﺃﻭ ﻢﺋﺎﺻ , ﻝﺎﻘﻓ ﻪﻟ ُﻝﻮﺳﺭ ِﺍ ﻰﻠﺻ ﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﺖﻳَﺍﺭَﺃ
ﻮَﻟ ﺖْﻀﻤْﻀﻤَﺗ ﺀﺎﻤِﺑ ﺖْﻧﺃﻭ ﻢﺋﺎﺻ . ﺖْﻠُﻘَﻓ ﺱْﺄﺑﻵ ﻚﻟﺍﺬﺑ ﻝﺎﻘﻓ ﻝﻮﺳﺭ ﺍ ﻰﻠﺻ ﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻢﺼَﻓ
berijtihad  dengan  pikiranku  dan  aku  tidak  akan lengah.  Kemudian  Rasulullah  Saw.  menepuk  dadanya dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik  kepada  utusan  Rasulullah  Saw.  yang  diridhai oleh Rasulullah”. 26
Dari  riwayat  riwayat  tersebut  di  atas  dapat dipahami  bahwa  terjadinya  ijtihad  pada  masa Nabi  Muhammad  Saw.  Bukan  semata-mata disebabkan  atas  motivasi  dari  Nabi  Saw.  sendiri, melainkan  juga  lahir  atas  inisiatif  dari  sebagian shahabat  tergambar  di  dalam  Hadis  Mu’adz  di atas.
Nabi  Muhammad  Saw  melatih  dan  mendidik sebagian shahabatnya berijtihad, beliau mengakui dan  membenarkan  ijtihad  mereka  yang  memang dianggap  benar  dan  menolak  hasil  ijtihadnya mereka yang dinilai salah, baik karena metodenya yang tidak benar maupun disebabkan ijtihad yang dilakukannya itu tidak pada tempatnya. Selain itu mujtahid  harus  orang-orang  yang  memang memiliki  kecakapan  ilmiah  dan  integritas  pribadi muslim yang memadai. Dialog Nabi Saw dengan Mu’adz  ibn  Jabl  r.a.  secara  tegas  menempatkan kedudukan ijtihad setelah al-Qur’an dan Sunnah. Dengan  demikian  ijtihad  hanya  dapat  dilakukan dalam  masalah-masalah  yang  belum  secara  tegas ditentukan  hukumnya  oleh  nas  al-Qur’an  dan Sunnah. Sementara itu hasil ijtihad para shahabat yang  dibenarkan  Nabi  Saw  sendiri  tidaklah dinamai  hasil  ijtihad  mereka,  melainkan  disebut Sunnah  “taqririyah”.  Oleh  karena  itu  iitihad  yang dilakukan  para  shahabat  pada  zaman  Nabi  Saw belum  dapat  dianggap  sebagai  alat  penggali hukum  yang  muthlak,  mengingat  ijtihad  mereka masih  dalam  taraf  latihan,  sementara  penentuan akhir dalam masalah-masalah hukum masih tetap berada pada wahyu.
Baru pada masa shahabat, ijtihad mulai benar- benar berfungsi sebagai alat penggali hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus  dilakukan  guna  menyelesaikan  berbagai kasus  dalam  masyarakat  Islam  yang  hukumnya
26 Al-Baihaqi,  Sunan  Al-Shaghir  Li  al-Baihaqi,  juz  10, Majelis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah al-Kainah fi al-Hindi,  1344, hlm. 114.
لﺎﻗ ؟ ٌءﺎَﻀَﻗ ﻚﻟ َضَﺮَﻋ اَذإ ﻰِﻀْﻘَـﺗ َﻒْﻴَﻛ : ِﷲا  ِبﺎَﺘِﻜِﺑ ﻰِﻀﻗأ , لﺎﻗ : ْنﺈَﻓ لﺎﻗ ؟ ِﷲا  ِبﺎَﺘِﻛ ﰱ ْﺪَِﲡ َْﱂ : ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا  ِلْﻮُﺳر ِﺔﱠﻨُﺴِﺒَﻓ , لﺎﻗ : ِﺔﱠﻨُﺳ ﰱ ْﺪَِﲡ َْﱂ ْنِﺈَﻓ لﺎﻗ ؟ ﷲا  ِبﺎَﺘِﻛ  ِﰱ ﻻَو ﷲا  ِلْﻮُﺳَر : ﻻو ِﻲﻳْأَر ُﺪِﻬَﺘْﺟأ ﻮُﻟأ . لﺎﻗو ُﻩَرْﺪَﺻ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳر َبَﺮَﻀَﻓ
: ْىِﺬﻟا ﷲ ُﺪْﻤَﳊا ِﷲا ُلْﻮُﺳَر ﻰَﺿْﺮَـﻳ ﺎَﻤِﻟ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﷲا َلْﻮُﺳَر َﻖﱠﻓَو
tidak  secara  jelas  dijumpai  dalam  al-Qur’an  dan Sunnah, maka untuk itu muncullah para shahabat terkemuka,  seperti  Abu  Bakar,  Umar,  Utsman dan  Ali  r.a.  sebagai  pelopor  dalam  melakukan ijtihad,  yang  kemudian  disusul  pula  oleh  para shahabat  lain,  seperti  Zaid  bin  Tsabit  dan Abdullah  bin  Mas’ud  r.a  mereka  melakukan ijtihad  dan  mempergunakan  qiyas,  dengan membanding-bandingkan  illat  hukum  dengan illat yang lain. 27
Shahabat  adalah  orang-orang  yang  hidup  dan sepergaulan  dengan  Nabi  Saw.  Sekalipun  para shahabat  itu  hidup  semasa  bahkan  bergaul bersama  Rasulullah  Saw,  bukan  berarti  tidak terjadi  khilafiyyah  di  kalangan  mereka  tentang suatu masalah. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang dipergunakannya  di  samping  latar  belakang keilmuan dan orientasi penalaran serta pengalaman mereka berlainan.
Pada masa shahabat penggunaan ijtihad lebih ditekankan  kepada  metode  mafhum  dan  qiyas, karena dengan metode ini sudah dapat menjawab terhadap  permasalahan  yang  muncul.  Terkadang ketetapan hukum terjadi perubahan sebagaimana terjadi  pada  zaman  Nabi  Saw.  Misalnya,  apabila di  zaman  Nabi  Saw.  pemungutan  harta  zakat dengan  lemah  lembut  dan  bijaksana,  yaitu dengan  kesadaran  umat  Islam,  tetapi  di  masa khalifah  Abu  Bakar  pemungutan  harta  zakat dengan  diambil  secara  paksa  dan  orang  yang tidak  mau  membayar  zakat  akan  diperangi.  Abu Bakar bersikap demikian karena menurutnya, jika tidak demikian, maka kewajiban membayar zakat tidak dapat ditegakkan. 28
Pada  masa  Umar  bin  Khattab  jadi  khalifah, misalnya  tentang  penetapan  hukum  had    bagi peminum  khamr.  Dalam  hal  ini  Umar  bin Khattab  mengundang  para  shahabat  untuk bermusyawarah  mengenai  masalah  tersebut. Ketika  itu  Ali  bin  Abi  Thalib  mengemukakan pendapatnya  bahwa  had  peminum  khamr  adalah 80  kali  pukul.  Dia  mengqiyaskan  hal  itu  dengan had  penuduh  zina.  Menurutnya,  orang  yang mabuk akan berkata tanpa kontrol yang akhirnya berkata  dusta.  Jadi  peminum  khamr  akhirnya berdusta  sama  dengan  penuduh  zina.  Pendapat
27 Ibn  Qoyyim  al-Jawziyyah,  I’lam  al-Muwaqih’in  ‘an Rabb al-Alamin (Beirut : dar al-jail. Tt), hlm. 202.
28 Amir  Syamsuddin,  Ushul  Fiqh  I,  Jakarta,  Kencana,
2007, hlm. 27.
Ali  bin  Abi  Thalib  itu  disepakati  oleh  para shahabat (ijma’ shahabat) 29
Terkadang  para  shahabat  berbeda  pendapat dalam penetapan hukum sebagai hasil ijtihadnya. Misalnya, tentang thalak tiga sekaligus, Umar bin Khatab  berpendapat  bahwa  thalak  tiga  sekaligus maka  jatuhlah  thalak  ba’in  kubra,  ketetapan hukum  ini  berbeda  dengan  masa  Abu  Bakar  al- Shiddiq  yang  menjatuhkan  thalak  tiga  sekaligus hanya  jatuh  thalak  satu.  Umar  bin  Khattab merasa  perlu  mengeluarkan  perintah  itu,  karena beliau  melihat  kenyataan,  bahwa  orang-orang telah  mempermainkan  thalak  semacam  itu seolah-olah  menjadi  kebiasaan. 30 Sedangkan shahabat  yang  lain  tetap  berpegang  kepada zhahir nas, yaitu thalak itu berurutan, dari thalak satu, dua dan thalak tiga.
Ketika  menetapan  iddah  wanita  yang kematian  suami  dalam  keadaan  hamil,  kasus  ini tidak ada penjelasan baik dari al-Qur’an maupun Hadis Nabi Saw. Umar bin Khattab berpendapat bahwa  iddah  wanita  itu  adalah  sampai melahirkan.  Sedangkan  Ali  bin  Abi  Thalib berpendapat bahwa iddah wanita itu adalah yang terpanjang di antara dua masa antara iddah hamil dan  iddah  karena  wafat  dengan  dasar  kehati- hatian dalam mengamalkan kedua ayat al-Qur’an surah  al-Baqarah  ayat  234  tentang  iddah  wanita yang  suaminya  wafat  dan  surah  al-Thalaq  ayat  4 tentang iddah wanita yang hamil.
Pada  fase  shahabat  ini,  shahabat  yang  sering diminta  ijtihadnya  oleh  kaum  muslimin  adalah; Abu  Bakar  ash-Shiddiq,  Umar  bin  Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin  Mas’ud,  Abu  musa  al-Asy’ari,  Muadz  bin Jabal,  Ubay  bin  Ka’ab,  Zayd  bin  Tsabit,  Aisyah ummul Mu’minin, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. 31 Perbedaan  pendapat  di  kalangan  para shahabat  dalam  masalah  fikih  ini  merupakan sumbangan  intelektual  yang  amat  berharga  bagi dunia  perijtihadan  kelak  dan  akan  membuka cakrawala  berpikir  yang  luas  bagi  kalangan  umat Islam  di  kemudian  hari.  Kebiasaan    ijtihad  dan khilafiyah  di  kalangan  shahabat  dijadikan panutan bagi generasi berikutnya yang tersebar di berbagai  daerah  kekuasaan  Islam  waktu  itu  yang
29 Manna  al-Qaththan,  al-Tasyri  wa  al-Fiqh  fi  al-Islam, t.tp. Dar al-Ma’arif, 1989, hlm. 117-118.
30 Subhi  Mahmassani,  Filsafat  Hukum  Islam,    Terj. Ahmad  Sodjono,    Bandung,  PT.  Al-Ma’arif,  1981, hlm. 166.
31 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit. hlm. 39-41.
terpecah  menjadi  kelompok  ahlu  al-Hadits  dan kelompok ahlu al-Ra’yi.
Kelompok  ahlu  al-Hadits  berkembang  di Hijaz,  mereka  yang  berhenti  pada  nas,  tidak menggunakan  rasio  terkecuali  diwaktu  yang sangat  perlu.  Di  antara  sebab  mereka  tidak menggunakan  ijtihad  dalam  menetapkan  hukum dan  berhenti  pada  nas  karena;    pengaruh pendirian para shahabat yang tidak menggunakan  qiyas    sebelum  terpaksa  benar; banyaknya Hadis di tangan mereka; kesederhanaan kehidupan mereka. Ulama ahlu al- Hadits  ini  antara  lain;  Sa’id  ibn  al-Musayyab  (w. 94  H),  Syuraih  bin  al-Harits  bin  Qais  (w.78  H), Asy-Sya’bi  (w.104  H).    Urwah  bin  al-Zubair  (w. 94 H), ‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin Thalib (w. 94 H),  Nafi’  Mawla  Abd  Allah  bin  Umar  (w.  117), dan  Abu  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Ali  bin  al- Husain  (w.  114).  Sedangkan  kelompok  ahlu  al- Ra’yi  yang  berkembang  di  Irak,  mereka  banyak melakukan ijtihad bukan saja dengan menggunakan  qiyas,  tetapi  juga  menggunakan metode-metode  selain  qiyas,  seperti  istihsan.  Di antara    mujtahid  kenamaan  dari  ahlu  al-ra’yi adalah  ‘Alqamah  bin  Qais  al-Nakha’i  (w.  62  H) yang  dilahirkan  pada  masa  Rasulullah  Saw  dan mendengarkan  Hadis  dari  Umar,  Utsman,  Ibn Mas’ud,  Ali.    Kemudian  Masruq  bin  al-Ajda  al- Hamdani  (w.  63  H).  seorang  faqih  dan  salah seorang  cendekiawan  andal  ayng  belajar  dari Umar, ‘Ali dan Ibn Mas’ud, Ubaidah bin Amr al- Salami al-Muradi (w. 92 H), ia masuk Islam pada waktu penaklukan Yaman dan belajar dari Umar, Ali dan Mas’ud, berikutnya Ibrahim bin Yazid al- Nakha’i  (w.95  H),  ia  meriwayatkan  Hadis  dari Alqamah, Masruq, Aswad dan lain-lain. Selanjutnya  tampil  pula  para  faqih  dari  Sham seperti  Abd  Rahman  bin  Ghanim  al-Ash’ari  (w. 78  H),  ia  banyak  meriwayatkan  dari  Umar  dan Mu’adz,  kemudian  Umar  mengutusnya  ke  Syam untuk mengajarkan di sana, Qubaysah bin Zuaib (w.  86  H).  Ash-Shabi  mengatakan,  Qubaisyah adalah  orang  yang  paling  mengetahui  tentang keputusan  Zaid  bin  Tsabit,  Makhul  bin  Abi Muslim  Maula,  seorang  wanita  dari  Huzail, asalnya  dari  Kabil  (w.  113  H).  Hatim  berkata  : “Aku  tidak  pernah  mengetahui  di  Syam  ini  ada orang  yang  lebih  pandai  daripada  Makhul. Kemudian tidak ketinggalan pula ‘Umar bin Abd Aziz  bin  Marwan  (w.  101  H).  ia  adalah  khalifah Bani  Umayyah  yang  kedelapan,  ia  sebagai seorang  imam  yang  faqih,  mujtahid,  pandai tentang  Sunnah,  kokoh  hujjahnya,  hafiz,  tunduk kepada  Allah  SWT  membandingkan  Umar  bin
Khatab dalam keadilannnya, dengan al-Hasan al- Bisri  dalam  kezumudannya  dan  dengan  al-Zuhri dalam keilmuannya. 32 Setelah  periode  di  atas,  maka  perkembangan ijtihad dan fikih mengalami kemajuan yang amat pesat dari waktu ke waktu. Pada periode keempat inilah  fikih  Islam  mencapai  puncak  kejayaannya bersamaan  dengan  kemajuan  dunia  Islam  di hampir  semua  bidang  ilmu.  Pada  periode  yang kerap disebut periode ijtihad dan keemasan fikih Islam  itu  pulalah  lahir  para  mujtahid  kenamaan seperti  Abu  hanifah  bin  Nu’man  (699-772  M), Malik  bin  Anas  (712-798  M),  Muhammad  bin Idris  al-Syafi’i  (766-820  M)  dan  Ahmad  bin Hanbal.  (780-855  M). 33 Selain  empat  imam Mazhab tersebut, sejarah juga mencatat mujtahid-mujtahid terkenal lainnya dalam periode  ini,  seperti  Zaid  bin  Ali  bin  al-Husain (80-122  H),  Ja’far  al-Shidiq  (80-148  H),  Abd  al- Rahman  bin  Muhammad    al-Awza’i  (88-157  H), Dawud  bin  Ali  bin  Khallaf  al-Zhahiri  (224-330 H). 34 Bahkan al-Syafi’i telah melakukan perubahan  hasil  ijtihadnya  qawl  qadim  ketika berada di Irak dengan qawl jadid pada saat berada di Mesir.
Fase  kemajuan  ijtihad  dan  keemasan fikih  ini  hanya  mampu  bertahan  selama  kurang lebih  dua  setengah  abad.  Segera  setelah  periode yang  membanggakan  umat  Islam  ini  peranan ijtihad  mengalami  kemunduran,  semangat  para mujtahid  menjadi  lesu,  kualitas  dan  kuantitas merekapun  semakin  tidak  nampak  terlihat. Dalam memecahkan kasus-kasus hukum, umumnya  mujtahid  enggan  meng-istinbath-kan hukumnya  langsung  merujuk  kepada  al-Qur’an dan Hadis, mereka lebih condong untuk mencari dan  menetapkan  produk-produk  ijtihadiyah  para mujtahid sebelumnya walaupun mungkin sebagian hasil ijtihad mereka sudah kurang sesuai dengan zamannnya. Bahkan lebih memprihatinkan  lagi  sikap  toleransi  bermazhab semakin  surut,  di  kalangan  pengikut  mazhab- mazhab fikih yang ada, malahan kerapkali timbul perselisihan  dan  persaingan  yang  kurang  sehat sebagai akibat dari fanatisme mazhab.
Para  ulama  pada  fase  ini  menganggap bahwa  istinbath  hukum  hasil  dari  ijtihad  sudah dianggap  lengkap  mencakup  semua  aspek
32 Muhammad al_khudari Bik, Tarikh at-Tashri’ (Kairo : al-Maktabah  at-Tijarriyyah  al-Kubra,  1967),  hlm. 124-138.
33 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit., hlm. 113-128.
34 Ibid. hlm. 103.
kehidupan,  bahkan  sampai  kepada  masalah- masalah yang belum terjadi pun telah ditetapkan hukumnya,  maka  para  ulama  berikutnya  merasa cukup dengan hasil ijtihad yang ada. Dan hal ini merupakan faktor kemunduran semangat berijtihad  dalam  istinbath  hukum  pada  periode berikutnya. Mereka tidak lagi mengkaji al-Qur’an dan  Hadis  sebagai  sumber  hukum,  akan  tetapi hasil ijtihad para imam mazhab sebelumnya yang mereka  kaji.  Karena  mereka  menganggap  telah final    terhadap  hasil  ijtihad  yang  ada. Sebagaimana perkataan Abu Hasan al-Karkhi (w. 340 H) ulama Hanafiyah: “Tiap-tiap  nas al-Qur’an atau Hadis yang bertentangan dengan apa yang dipegangi oleh sahabat-sahabat kita maka harus dita’wilkan  atau di nasakh. 35 . Maka tidak heran jika pada masa ini tersiar berita bahwa pintu ijtihad telah tertutup. 36 periode kelesuan berijtihad dan kemunduran fikih yang berlangsung kurang lebih sembilan  abad  lamanya,  yakni  sejak  pertengahan abad  keempat  sampai  akhir  abad  ketiga  belas Hijriyah ini oleh para ahli sejarah dijuluki sebagai periode taklid dan penutupan pintu ijtihad. Pada masa ini ada sebagian fuqaha yang merestui agar pintu ijtihad itu ditutup rapat saja, sebab menurut mereka menyerahkan ijtihad  kepada orang-orang yang bukan ahlinya tidak lebih daripada tindakan menutup  pintu  ijtihad.  Jika  pada  masa sebelumnya masih ada kegiatan para ulama untuk mensyarah  dan  mentarjih,  maka  pada  periode  ini kegiatan  tersebut  tidak  nampak  lagi,  mereka mencukupkan  dengan  kitab-kitab  yang  ada. Namun  Abd  al-Wahhab  Khallaf  berpendapat bahwa  pada  paruh  kedua  dari  periode  ini  ada tanda-tanda  kebangkitan  dalam  pembentukan hukum Islam. Hal ini dimulai pada abad ke akhir abad  ke  tiga  belas  Hijriyah  ketika  pemerintahan Usmaniyah  menyusun  Majallah  al-Ahkam  al- Adiyyah. 37
Penutupan  pintu  ijtihad  itu  ditentang  oleh sebagian ulama, antara lain; kelompok Syi’ah dan Hanabilah  yang  menyatakan  pintu  ijtihad  tetap terbuka,  tidak  ada  seorang  pun  yang  berhak menutupnya  dan  tiap  masa  pasti  ada  mujtahid, Di  antara  mereka  yang  tidak  membenarkan penutupan  pintu  ijtihad  adalah  Ibn  Taymiyah pengikut  Hanabilah  yang  berpendapat  bahwa seseorang  tidak  berhak  untuk  memaksa  orang lain  dan  mewajibkan  sesuatu  kepada  mereka
35 Abd al-Wahhab Khallaf, op.cit. hlm. 96.
36 Ibnu  Abidin,  Al-Radd  al-Mukhtar  ‘ala  al-Durr  al- Mukhtar, j. I, Beirut, Dar al-Fikr, t.th. hlm. 55.
37 Abd al-Wahhab Khallaf, op.cit. hlm. 103.
selain  yang  telah  diwajibkan  Allah  dan  Rasul- Nya,  dan  tidak  boleh  pula  melarang  sesuatu kecuali  yang  telah  dilarang  Allah  dan  Rasul-Nya, termasuk berijtihad, tidak perlu apakah namanya itu  ijtihad  mutlak  ataukah  ijtihad  nisbi.  sesuai Hadis  Nabi  Saw  yang  artinya  :  “Sesungguhnya Allah akan mengutus pembaru (mujaddid) untuk umat islam  pada  setiap  pengunjung  seratus  tahun  supaya memperbaharui (ajaran-ajaran) agama mereka”. Begitu pula al-Syaukani dari kalangan Syiah Zaidiyyah di Yaman,  dan  Muhammad  Abduh  bersama muridnya Muhammad Rasyid Ridha di Mesir.

## Penutup
Dalam  sejarah  perjalanan  ijtihad,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  perubahan  sosial  masyarakat akan  menyebabkan  perubahan  hukum,  terutama hukum-hukum  yang  digali  dalam  suatu  adat istiadat.  Imam  Syafi’i  misalnya,  meninggalkan mazhabnya  yang  lama  ketika  berada  di  Irak, berganti  dengan  mazhabnya  yang  baru  ketika berada  di  Mesir.  Kebutuhan  dan  keperluan masyarakat  dalam  menyelesaikan  suatu  kasus terus berkembang, seiring dengan perkembangan zaman,  sementara  tidak  semua  masalah  termuat secara  tegas  dan  terinci  dalam  al-Qur’ân  atau Hadis.  Oleh  karena  itu  ijtihad  merupakan  suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Islam sejak dulu, sekarang dan yang akan datang.
Kemudian ijtihad seperti apa yang diperlukan saat  sekarang?  Menurut  Yusuf  al-Qardhawi bentuk ijtihad yang pantas dilakukan, yaitu ijtihad intiqa’i.  Ijtihad  Intiqa’i  yaitu  mengadakan  studi komparatif di antara pendapat-pendapat yang ada kemudian  memilih  pendapat  yang  dipandang lebih kuat dalil dan hujjahnya dengan menggunakan  alat  pengukur  yang  digunakan dalam  mentarjih. 38 Metode  ini  sangat  tepat  untuk masa  sekarang,  terlebih  lagi  jika  dikonfirmasikan denga motto seorang mujtahid yang mengatakan :  Pendapatku  adalah  benar,  tapi  mengandung kesalahan,  sedangkan  pendapat  selainku  adalah salah,  tetapi  mengandung  kebenaran.”  Oleh karena,  itu  pendapat  seorang  mujtahid  tidak selamanya  benar,  tapi  disatu  sisi  mengandung kesalahan dan untuk itu dapat dicari kebenarannya  melalui  pendapat  mujtahid  yang lain. 39
38 Yusuf  al-Qardawi,  Ijtihad  dalam  Syari’at  Islam,  terj, Ahmad  satori  (Jakarta  :  Bulan  Bintang,  1987),  hlm.
150.
39 Ibid. hlm. 150.
Kedua,  ijtihad  insya’i,  yaitu  mengambil kesimpulan  dan  rumusan  hukum  baru  dalam suatu kasus, karena kasus tersebut belum pernah dikemukakan  oleh  mujtahid  sebelumnya. 40 Bisa saja ijtihad ini mencakup kasus yang sudah lama, di  mana  mujtahid  kontemporer  mempunyai pendapat  baru  yang  belum  pernah  dikemukakan oleh  pendahulunya  dalam  kasus  yang  serupa. Dengan  demikian  kasus  tersebut  menerima bermacam-macam  interpretasi  dan  pandangan yang  berbeda.  Pendapat-pendapat  orang  lain yang  juga  berhak  berijtihad  tidak  boleh dibatalkan  hasil  ijtihad  yang  lain.  Sebagai  solusi paling  tepat  barangkali  adalah  menggabungkan anatara  metode  ijtihad  tersebut  dengan  cara menyeleksi  pendapat-pendapat  ulama  terdahulu yang  dipandang  lebih  cocok  dan  lebih  kuat (ushul  fikih  perbandingan)  dalam  bentuk penelitian. 41

## Daftar Bacaan
Abdul Syani, 2007, Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Abu  Dawud,  Sulaiman  ibn  al-Ash’ash.  1952,
Sunan Abi Dawud, Kairo, Musyafa al-Babi al-Halabi.
Abu  Hasan  Ali  bin  Khallaf,    Syarah  Shahih Bukhari,  juz  8,  Riyadh,  Maktabah  Al- Rasyd.
Abu  Zahrah,  Muammad,  Tt.Muhadaroh  fi  tarikh al-Madhabib  al-Fikihiyah,  Mesir:  Matba’ah al-Madani.
Ahmad  bin  Hanbal,    1999,  Musnad  Ahmad  bin Hanbal, Juz.1 juz 1, Muassasah al-Risalah.
Amin  Muhammad,  1999,  ijtihad  Ibnu  Taimiyah dalam  bidang  fiqh  Islam,  Jakarta,  Bulan Bintang.
Amir  Syamsuddin,  2007,    Ushul  Fiqh  I,  Jakarta,
Kencana.
al-Amidi,  1417  H/1996  M,    al-Ihkam  fi  Ushûl  al- Ahkam, Beirut, Dar al-Fikr,. j. IV Al-Baihaqi, 1344,  Sunan Al-Shaghir Li al-Baihaqi, juz  10,  Majelis  Dairah  al-Ma’arif  al- Nizhamiyah al-Kainah fi al-Hindi.
al-Marbawi , Muhammad Idris Abd. Rauf, Kamus
Idris al-Marbawi, Surabaya,  al-Hidayah. al-Ghazali,  Abu  Hamid.  t.th.  Al-  Mustashafa  min
‘ilm al-Usul, Beirut,  Dar Sadir.
41 Ibid. hlm. 181.
al-Jawziyyah,  Ibn  Qoyyim.  t.th.  I’lam  al- Muwaqih’in ‘an Rabb al-Alamin, Beirut, dar al-  jail. al-Mughniyyah,  Muhammad  Jawad,1996,  Ahwal al-Shahshiyyah  ‘ala  Madhahib  al-  Khamsah, terj.  Masykur  A.B.  dkk,  Jakarta,  Bulan Bintang.
al-Qaththan,  Manna, 1989, al-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islam, t.tp. Dar al-Ma’arif. al-Qardawi,  Yusuf.  1987,  Ijtihad  dalam  Syari’at Islam,  terj,  Ahmad  satori,  Jakarta,  Bulan Bintang.
Ash-Shiddieqy,    T,M,  Hasbi,  1971,  Sejarah Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang.
Al-Syaukani,    Muhammad  bin  Muhammad, Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min ilmi al-Ushul, Beirut, Dar al-Fikr.
Bik,  Muhammad  al_khudari.  1967,    Tarikh  at- Tashri’, Kairo, al-Maktabah at-Tijarriyyah al-Kubra.
Khalaf,  Abd.  Al-Wahab.  1972,  Ilm  Usul  al-Fikih,
Jakarta,  al-majlis  al-A’la  al-Indinisi  al- Da’wah al-Islamiyah.
Harun  Nasution,  1975,  Pembaharuan  dalam  Islam
Sejarah  pemikiran  dan  Gerakan,  Jakarta,
Bulan Bintang.
Ibn  Abidin,  t.th.  Al-Radd  al-Mukhtar  ‘ala  al-Durr al-Mukhtar, j. I, Beirut, Dar al-Fikr.
Ibn  Manzhur, .t.th.  tLisan al-‘Arab, Beirut,  Dar al-Shadir.
Ibn Qoyyim al-Jawziyyah, t.th. I’lam al-Muwaqih’in
‘an Rabb al-Alamin (Beirut : dar al-jail.
Musa,  Sayyid  Muhammad.  t.th.  al-  ijtihad  wa Madha hajatina Ilayh fi hada al-’Asr, Mesir, Dar al-Kutub al-Hadadisah
Subhi  Mahmassani,  1981,  Filsafat  Hukum  Islam, Terj. Ahmad Sodjono,  Bandung, PT. Al- Ma’arif.
.
.