Membaca Kepengaturan Ruang, Memahami Mentalitas Kekerasan dalam Novel Lampuki, Puya ke Puya, dan Dawuk
(Reading Spatial Governmentality, Understanding Mentality of Violence in Lampuki, Puya ke Puya, and Dawuk)
Harfiyah Widiawati 1,2*
Melani Budianta 1
Manneke Budiman 1
1 Program Studi Ilmu Susastra, Universitas Indonesia Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok 16424 Tel: +62 (21) 7863528
2 Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jalan Gatot Subroto nomor 10, Jakarta Pusat 12710 Tel: +62 (21) 5275211
Surel: harfiyah.widiawati@gmail.com Diterima: 23 Februari 2022 Direvisi: 27 Juni 2022 Disetujui: 30 Juni 2022

## Abstrak
Novel  Indonesia  pasca-Reformasi  di  antaranya  Lampuki  karya  Arafat  Nur,  Puya  ke  Puya  karya Faisal Oddang, dan Dawuk karya Mahfud Ikhwan dengan gamblang mempertanyakan persoalan kepengaturan  (governmentality),  mengajak  kita  berpikir  tentang  bagaimana  sastra memformulasikan perubahan sosial dalam konteks krisis negara, ketidakpastian ekonomi, dan segala  ketidakstabilan  yang  muncul.  Tema  kepengaturan  ruang,  berupa  konflik  akibat apropriasi  atau  pemerolehan  tanah,  pemanfaatan  lahan,  serta  tata  guna  lahan,  menunjukkan dinamika kekuasaan yang menyebar ke berbagai aktor dan kepentingan. Tulisan ini  bertujuan menguraikan  bagaimana  kepengaturan  ruang  mewujudkan  dirinya  di  dalam  struktur  naratif ketiga  novel  sehingga  menjelaskan  mengapa  kekuasaan  senantiasa  paralel  dengan  kekerasan struktural.  Wacana  kepengaturan  sering  kali  menggunakan  jargon-jargon  halus  seperti kemajuan/progres, pembangunan, modernitas, tetapi pada kenyataannya ia adalah proses yang penuh  kekerasan  struktural,  sering  kali  melibatkan,  perampasan  atas  tanah  dan  mata pencaharian  penduduk  serta  hak-hak  hidup  lainnya  dari  kelompok  penduduk  yang  hidup terpinggirkan  dengan  sistem  pengetahuan  tradisional  dan  logika  ekonomi  mereka  sendiri. Perubahan  tata  guna  lahan  yang  diikuti  transformasi  ekonomi  dan  sosial  memberikan  ruang kepada mereka yang berkuasa untuk mendominasi medan produksi dan merampas hak hidup melalui  pembatasan/penutupan  akses    terhadap  modalitas,  yaitu  tanah  sebagai  sumber  mata pencaharian.
Kata  kunci:  kekerasan  struktural,  kelompok  terpinggirkan,  novel  Indonesia  pasca-Reformasi, perubahan tata guna lahan, tanah sebagai modalitas

## Abstract
Post-Reform  Indonesian  novels  such  as  Lampuki  by  Arafat  Nur,  Dari  Puya  ke  Puya  by  Faisal Oddang,  and  Dawuk  by  Mahfud  Ikhwan  critically  question  the  problem  of  governmentality, inviting us to ponder upon how works of literature formulate a social change in terms of state crisis,  economic  uncertainty,  and  other  instabilities.  The  theme  of  spatial  governmentality  in the form of conflicts due to land appropriation/acquisition and land use, shows the dynamic of power,  spread  to  various  state  and  non-state  actors  with  diverse interests.  This  paper  analyzes how  spatial  governmentality  embodies  itself  in  the  narrative  structure  of  the  three  novels  in order  to  eventually  scrutinize  how  power  implicates  structural  violence.    The  discourse  on governmentality frequently uses benign jargon such as progress, development, modernity; while in fact it is a process full of structural violence, often involving the deprivation of marginalized people’s  land  and  livelihood.  The  change  in  spatial  form,  followed  by  economic  and  social transformation, enables those in power to dominate the circle of production and deprive the right  to  live  through  the  limitation/closing  of  access  to  modality,  i.e.  the  land  as  source  of livelihood.

## Keywords: land  as  modality,  land  use  change,  marginalized  group,  post-Reform  Indonesian
novels, structural violence

## PENDAHULUAN
Aktivitas  manusia  dilakukan  dalam  dimensi  temporal/waktu  dan  spasial/ruang  tertentu. Dimensi  ruang  terkait  dengan  dimensi  yang  lebih  luas  seperti  psikologis,  sosial,  budaya, ekonomi politik  (Tulumello 2015). Lefebvre (2003, 147) mendefinisikan praktik ruang sebagai proses produksi dan reproduksi lokasi dan “spatial sets characteristics of each social formation.” Dengan  demikian,  ruang memediasi  masyarakat  dengan  kegiatannya  sehari-hari,  menciptakan batas  yang  menginklusi  dan  mengeksklusi  kelompok  masyarakat.  Dalam  kaitannya  dengan kekuasaan, Foucault melihat perencanaan ruang sebagai alat teknopolitis kekuasaan (Tulumello 2015).  Tulumello  (2015)  mengembangkan  tesis  Foucault  dengan  memandang  ruang  sebagai produk hegemonis, produk hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.
Negara  modern  selalu  berusaha  untuk  mengatur  populasi  dan  wilayahnya.  Foucault  (1991) melihat  pengaturan  ruang  sejak  abad  ke-19  berubah,  menggunakan  kartografi,  statistika, demografi,  dan  teknologi  untuk  memajukan  kegiatan  produksi  penduduknya.  Ciri  khas kepengaturan negara modern ini oleh Foucault disebut sebagai  governmentality (kepengaturan). Negara mengatur warganya dengan bertumpu kepada taktik, strategi, teknik administrasi yang rutin sehingga lama-kelamaan menjadi sesuatu yang lazim dan diterima sebagai kebiasaan baru (common  sense)  dan  warga  menginternalisasi  rasionalitas  kepengaturan  tersebut  sebagai  bagian dari  identitasnya  (Foucault  1991,  100).  Kepatuhan  warga  dibangun  melalui  penanaman ideologi  atau  pemikiran,  dan  dibantu  teknik  policing  atau  pengawasan  (surveillance).  Negara menanamkan  rasionalitas  kepengaturan  sehingga  warga  dapat  mengatur  dirinya  sendiri walaupun hanya dengan pengawasan yang minim.
Lebih  lanjut,  Foucault  melihat  bahwa  dalam  negara  modern,  pemerintah  mendasarkan  diri bukan pada aksi mengatur itu sendiri melainkan pada kesejahteraan, peningkatan kondisi dan kesehatan,  masa  hidup,  serta  kekayaan  populasi,  dan  seterusnya  (Foucault  1991,  100).  Demi menjamin kesejahteraan populasi tersebut, yang diatur oleh kepengaturan adalah “orang serta hubungan,  tautan,  tumpang  tindihnya  dengan  objek  lainnya:  kekayaan,  sumber  daya,  alat penghidupan, serta dengan wilayah  dengan kualitas khususnya: cuaca, irigasi, kesuburan, dan
lain-lain.”  Foucault  mendefinisikan  bahwa  kepengaturan  adalah  (1)  perangkat  yang  dibentuk oleh  institusi,  prosedur,  analisis  dan  refleksi,  kalkulasi  dan  taktik  yang  diperlukan  untuk mengoperasikan  bentuk  kekuasaan  yang  rumit;  (2)  pemerintahan  yang  dihasilkan  oleh serangkaian  perangkat  kepengaturan  dan  pembangunan  serangkaian  wacana  atau  ilmu pengetahuan tertentu; (3) proses transformasi negara hukum ke negara administrasi yang kian lama kian govermentalized (Foucault 1991, 102—103).
Konsep  kepengaturan  yang  ditawarkan  Foucault  telah  membuka  celah  baru  pembahasan interdisipliner, dan karena berada dalam dimensi temporal dan spasial tertentu, maka konteks sejarah  diakronis  menjadi  penting.  Sharma  &  Gupta  (2006)  mengumpulkan  berbagai  artikel yang  berbeda  yang  menggunakan  kerangka  kepengaturan  untuk  mendefinisikan  negara  dan hubungannya  dengan  masyarakat.  Murray  Li  (2012)  melihat  hubungan  perencanaan, kekuasaan,  dan  pembangunan  di  Lore  Lindu,  Sulawesi  Tengah.  Rudnyckyj  (2004)  melihat “technologies  of  servitude”  dalam  kerangka  hubungan  antara  TKI  dengan  migrasi  buruh transnasional.  Gupta  (2012)  melihat  keterkaitan  antara  birokrasi,  kekerasan  struktural,  dan kemiskinan di India melalui konsep kepengaturan. Marx (2011) membahas keterkaitan antara kepengaturan dan sastra; Marx (2012) mendiskusikan persoalan geopolitik melalui pembahasan novel-novel berbahasa Inggris (Anglophone) yang ditulis antara tahun 1890—2011. Philip Holden (2006; 2010) membahas cerpen dan novel kontemporer Singapura untuk melihat kaitan antara genre  dengan  kepengaturan  poskolonial.  Dengan  demikian,  cara  pandang  baru  terhadap kekuasaan ini telah membuka kesempatan bagi diskusi-diskusi interdisipliner.
Dalam ranah sastra, rasionalitas kepengaturan mewujudkan dirinya dalam karya sastra terutama novel.  Dengan  menelaah  struktur  naratif  kita  dapat  melihat  bagaimana  wacana  kepengaturan hadir: apakah rasionalitas kepengaturan dipromosikan, direproduksi, atau dikritik oleh novel? Dengan  membaca  novel-novel  dengan  latar  waktu  pascarevolusi  seperti  yang  ditulis  oleh Pramoedya  Ananta  Toer,  Y.  B.  Mangunwijaya,  Nh.  Dini,  Marianne  Katoppo,  misalnya,  kita dapat memahami dilema kepengaturan pascakemerdekaan.
Dalam  perjalanan  negara-bangsa  Indonesia,  terdapat  momen-momen  penting  yang  menandai pergeseran  tatanan,  salah  satunya  momen  Reformasi.  Reformasi  memaksa  kita mempertanyakan  kembali  bentuk  kepengaturan  dan  imajinasi  politik  yang  dicita-citakan  oleh bangsa  Indonesia,  yaitu  “demokrasi,  kebebasan,  kesetaraan,  penentuan  nasib  sendiri, modernisasi, kemajuan. Semua cita-cita ini dibuat dan dipahami ulang dalam segala dimensinya antara  lain:  politik,  ekonomi,  sosial,  administrasi,  dan  sebagainya  (Smith  2010).  Setelah  satu dekade Reformasi berjalan, imajinasi politik mengenai arah “kemajuan” bangsa terus berubah. Warna-warna optimis menyambut perubahan, seperti banyak ditemukan pada karya sastra yang ditulis pada dekade pertama pasca-Reformasi (tahun 1998—2003) kian memudar. Pada dekade kedua  setelah  Reformasi  berjalan,  nada  yang  muncul  lebih  banyak  pesimistis  (Salam  2008). Namun,  upaya-upaya  untuk  mencari  alternatif  bentuk  kepengaturan  baru  selalu  saja  muncul. Setelah Reformasi, kecenderungan isi dan bentuk sastra Indonesia modern juga berubah: tema- temanya  jauh  lebih  beragam  dengan  bentuk  pengungkapan  yang lebih  langsung.  Karya  sastra pasca-Reformasi  banyak  mengkritik  negara:  mengungkap  modus  korupsi,  nepotisme,  dan kolusi, memotret demonstrasi menentang ketidakadilan aparatur negara, membongkar praktik kotor politik (nasional atau perangkat pemerintah), dan sebagainya (Salam 2008, 7).
Kajian  ini  berfokus  kepada  novel-novel  sastra  Indonesia  yang  diterbitkan  setelah  masa Reformasi 1998 dan terbatas hanya pada novel yang memenangkan ajang penghargaan nasional seperti Sayembara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa
(KSK).  Bentuk novel dipilih karena berbeda dari cerpen, struktur novel lebih melebur, lebih utuh,  dan  bisa  memberikan  perasaan  keterlibatan  yang  lebih  dalam  dibandingkan  struktur cerpen  yang  cenderung  terpenggal.  Selain  itu,  narasinya  yang  lebih  panjang  lebih  bisa mencerminkan rasionalitas kepengaturan ruang di Indonesia secara utuh.
Karya sastra, terutama novel-novel pemenang sayembara/penghargaan yang terbit pada dekade kedua setelah Reformasi (tahun 2008—2018) memotret potensi yang muncul akibat Reformasi sekaligus menyorot keterbatasan yang diciptakan Reformasi. Novel-novel ini juga menunjukkan kompleksitas dari kepengaturan. Secara ironis, ada kelompok yang memperoleh keistimewaan akibat  teknik,  strategi,  kalkulasi  kekuasaan,  tetapi  ada  pula  harga  yang  harus  dibayar  oleh kalangan  yang  terpinggirkan  oleh  kepengaturan  kapitalistis  dan  oligarkis  tersebut. Kecenderungan ini tampak jelas pada novel-novel pemenang Sayembara DKJ dan Penghargaan KSK,  khususnya  pada  Lampuki  (Serambi  Ilmu,  2011)  karya  Arafat  Nur  pemenang Sayembara DKJ tahun 2010 dan KSK tahun 2011,  Puya ke Puya (Gramedia Pustaka  Utama, 2015) karya Faisal Oddang pemenang Sayembara DKJ tahun 2014, dan  Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu  (Marjin  Kiri,  2017;  selanjutnya  disebut  Dawuk)  karya  Mahfud  Ikhwan  pemenang  KSK tahun  2017.  Ketiga  novel  ini  menampilkan  persoalan  kepengaturan,  “mengajak  kita  berpikir mengenai  bagaimana  sastra  memformulasikan  perubahan  sosial  dalam  konteks  krisis  negara, ketidakpastian ekonomi, dan segala ketidakstabilan yang muncul” (Marx 2012).
Lingkup  pembahasan  kepengaturan  sangat  luas;  salah  satu  bentuk  kepengaturan  populasi adalah  pengaturan  ruang  (spatial  distinction).  Kepengaturan  ruang  menunjukkan  dinamika kekuasaan  yang  menyebar  ke  berbagai  aktor  dan  kepentingan.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini membatasi  pembahasan  hanya  pada  persoalan  kepengaturan  ruang.  Kepengaturan  ruang muncul  dalam  ketiga  novel  berupa  konflik  akibat  apropriasi  atau  pemerolehan  tanah, pemanfaatan lahan, serta tata guna lahan. Pembahasan mengenai dua kepengaturan ruang ini menunjukkan secara ironis bahwa ada kelompok yang memperoleh keistimewaan akibat taktik, prosedur,  strategi  yang  dijalankan  oleh  struktur  kekuasaan;  tetapi  ada  pula  kalangan terpinggirkan  yang  harus  menanggung  akibat  dari  kepengaturan  yang  diterapkan  melalui kekerasan struktural.
Berdasarkan  pada  pemikiran  di  atas,  tulisan  ini  menguraikan  bagaimana  kepengaturan  ruang mewujudkan dirinya di dalam struktur naratif novel Lampuki, Puya ke Puya, dan Dawuk. Uraian mengenai  kepengaturan  ruang  ini  pada  akhirnya  menjelaskan  mengapa  kekuasan  senantiasa paralel dengan kekerasan struktural.

## METODE
Bersama-sama  dengan  studi  etnografi  dan  ilmu  sosial,  sastra  turut  mewarnai  wacana kepengaturan dengan menciptakan ruang bagi imajinasi dan eksperimen rekayasa sosial. Novel- novel  sastra  dapat  menggambarkan  secara  rinci  rumitnya  mobilitas  dan  afiliasi  sosial,  serta hierarki  etnis  dan  ras  dalam  masyarakat.  Dalam  kapasitasnya  merinci  interaksi  keseharian antarsubjek,  sastra  menyediakan  data  yang  berlimpah  untuk  memahami  bagaimana pembangunan  lahan  membatasi  akses  penduduk  lokal  pada  tanah  yang  memberi  mereka penghidupan,  atau  bagaimana  pemberian  Hak  Guna  Lahan  pada  kelompok  tertentu (pengusaha) mematikan sumber penghasilan penduduk lokal
Karya  sastra,  terutama  novel,  merupakan  piranti  budaya  yang  ampuh  untuk  mengkritik pemerintah  dan  untuk  mengimajinasikan  cara  kerja  pemerintahan  dan  model  administrasi negara  yang  lebih  baik,  Marx  (2012)  melihatnya  pada  novel-novel  Anglophone,  sementara
Foulcher (1987, 83) melihatnya pada novel-novel Indonesia yang terbit setelah masa kolonial. Tetralogi  Pramoedya  Ananta  Toer  bukan  hanya  mencatat  dengan  baik  kehidupan  sosial Indonesia  pada  masa  kolonial  Hindia  Belanda,  tetapi  juga  menggambarkan  bagaimana  tata ruang  pengadilan  menempatkan  populasi  pribumi  dalam  hierarki  rasial  terendah. Penggambaran ruang sekolah (STOVIA) merunut kompleksitas afiliasi dan mobilitas sosial yang terjadi dalam populasi.
Novel-novel  yang  berlatar  temporal  masa  kolonial  menggambarkan  bahwa  pertemuan  antara penjajah  dan  terjajah  rutin  terjadi  di  ruang-ruang  yang  berkaitan  dengan  modernitas  seperti kantor, stasiun kereta, toko, restoran, bioskop, jalan umum, alun-alun, dan taman-taman kota, terutama  dalam  kegiatan  seperti  pekan  raya  (Meer  2020,  17).  Novel  Sang  Raja  (2017)  karya Iksaka Banu memotret bagaimana populasi karyawan pabrik rokok di Kudus menikmati pekan raya  dan  pertunjukan  teater.  Menurut  Meer  (2020,  18),  orang  indonesia  secara  kritis menggunakan  ruang-ruang  modernitas,  mensubversi  stereotip  kolonial,  dan  menciptakan identitas  baru  selagi  mereka  mengkritik  aturan-aturan  Belanda.  Selain  itu,  Herriman  (2010, 463—464)  membahas  bagaimana  ruang  desa  direpresentasikan  secara  berbeda  dalam  novel Pramoedya Perburuan dan Mochtar Lubis Senja di Jakarta. Pramoedya melihat desa sebagai ruang tradisi, ketaksetaraan, dan pengkhianatan. Desa  dipandang sebagai ruang terbelakang, tempat tradisi  dan  kekuasaan  feodal  berkuasa.  Sementara  itu,  Lubis  melihat  desa  dalam  kapasitas romantik  sebagai  ruang  yang  mampu  mengobati  penyakit-penyakit  urban  yang  ditimbulkan kota. Desa secara nostalgia dipandang sebagai ruang ideal oleh kelompok kelas terdidik di kota. Herriman  (2010)  membahas  bagaimana  kepengaturan  ruang  urban  memanipulasi, mengombang-ambingkan “rakjat,” menimbulkan kemarahan mereka demi memanfaatkan dan memobilisasi mereka sebagai gerombolan yang melakukan kekerasan.
Dengan  demikian,  perwujudan  kepengaturan  ruang  di  dalam  tiga  novel  Indonesia    yang diterbitkan  pada  dekade  kedua  pasca-Reformasi  dapat  dianalisis  dengan  memfokuskan pembahasan  pada  pengaturan  pemerintahan  yang  heterogen  dan  menunjukkan  bahwa ketidakkonsistenan pemerintah bukanlah kontradiksi internal, melainkan sifat dari pengaturan modern. Administrasi pemerintahan melibatkan berbagai faktor dengan gagasan yang berbeda- beda,  bahkan  bisa  bertolak  belakang  akibat  beragamnya  subjek-subjek  pemerintahan.  Warga, masyarakat  dan  rakyat  sering  kali  ditampilkan  sebagai  entitas  tunggal  yang  ideal,  sehingga mengabaikan  aktor  kepengaturan  yang  jamak  (aktor  negara  maupun  nonnegara).  Novel menunjukkan bahwa praktik pemerintahan, baik oleh aktor negara maupun nonnegara, dapat saling tumpang tindih, misalnya di tingkat pusat dan di tingkat desa. Pandangan baru terhadap kepengaturan  ruang  berarti  mempertanyakan  pendekatan  administratif  kepengaturan  dan mengimajinasikan  alternatif.  Kritik  tidak  selalu  berupa  tindakan  menegasi,  kritik  dapat  juga menciptakan  struktur  yang  baru,  mempertanyakan  kegagalan  pengaturan  negara, mengimplikasikan apakah ada cara lain, selain menggunakan sistem tersebut (Marx 2012).
Karena  kekuasaan  beroperasi  dengan  memberikan  ruang  hidup  pada  kelompok  tertentu  dan merebut  ruang  hidup  dari  kelompok  lainnya,  sifat  kepengaturan  itu  sendiri  kejam  (violent). Struktur  kekuasaan  beroperasi  melalui  paksaan  (coercion)  dan  pelaziman  akal  sehat  (consent); keduanya  merupakan  kekerasan  yang  terstruktur.  Johan  Galtung  (1969,  168  dalam  Gupta 2012,  19)  berpendapat  bahwa  kekerasan  sudah  terjadi  ketika  seseorang  tidak  mampu mengembangkan  kapasitas  dan  kemampuannya  secara  maksimal  sebagaimana  orang  lain. Kekerasan struktural terjadi bukan hanya ketika seseorang tidak bisa memperoleh hak dasarnya seperti  makanan  dan  minuman,  tetapi  juga  karena  haknya  sebagai  warga  (hak  akan  hukum, pendidikan,  perwakilan,  dst.)  diabaikan  oleh  sekelompok  orang.  Paul  Farmer  (2005  dalam
Gupta  2012,  21)  di  sisi  lain  mendefinisikan  kekerasan  struktural  sebagai  “the  nature  and distribution  of  extreme  suffering”  yang  berasal  dari  tindakan  sengaja  agen  sosial  untuk mempertahankan  tatanan  sosial  tertentu  yang  dianggap  normal/diterima  sebagai  kelaziman. Pelaku  kekerasan  struktural  bukan  hanya  kaum  elite,  tetapi  juga  kelas  menengah  yang menanamkan  sistem  kepengaturan  dengan  modalitas  yang  berbeda,  mulai  dari  “modes  of literacy and writing” hingga “governmental practices.” Berpegang pada konsep yang ditawarkan Gupta (2012), tulisan ini melihat keterkaitan antara kepengaturan ruang dengan terbangunnya mentalitas kekerasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Novel  Lampuki,  Puya  ke  Puya,  dan  Dawuk  sama-sama  menunjukkan  efek  kepengaturan  ruang oleh pemerintah, dalam hal ini kepengaturan tanah. Persoalan seperti pemerolehan tanah (land acquisition)  dan  Hak  Guna  Tanah  (land  use)  yang  kerap  menimbulkan  konflik  agraria digambarkan  sebagai  salah  satu  tema  penting  dalam  ketiganya.  Dalam  kerangka  ini,  novel menyediakan data dari “peristiwa sehari-hari” serupa yang disediakan studi etnografi. Namun, Nur,  Oddang,  dan  Ikhwan  mengimajinasikan  peristiwa-peristiwa  fiktif  secara  realis;  tokoh- tokoh  sebagai  aktor  kepengaturan  ditampilkan  dengan  sifat,  prinsip,  idealisme  dan  moralitas tertentu;  alur  dan  penokohan  ditempatkan  dalam  latar  waktu,  tempat,  dan  sejarah  yang spesifik; peristiwa-peristiwa dijalin dalam kausalitas logis.

## Pemerolehan Tanah (Land Acquisition)
Mula-mula  ada  istilah  Nomos,  “a  concrete  spatial  order  of  a  community,”  yaitu  semacam pengatasnamaan  lahan.  Manusia  datang  dan  mengatasnamakan  tanah/wilayah  yang ditempatinya.  Kemudian  datang  kelompok  manusia  lain  yang  turut  mengklaim  tanah  yang masih  kosong,  ataupun  merampas  tanah  yang  telah  diklaim  kepemilikannya  dari  pihak  lain. Setelah  kelompok  manusia  menetap,  berkembanglah  rumah  tangga,  pertanian/ladang,  dan sistem  produksi  sebagai  sumber  ekonomi  yang  memberi  mereka  penghasilan  untuk  bertahan hidup (Schmitt 2003, 328 dalam Dean 2006, 5). Klaim atas lahan tidaklah sama bentuknya dari waktu  ke  waktu.  Kepengaturan  spasial  juga  berbeda-beda  dalam  populasi  yang  masih  banyak memiliki  tanah,  dengan  populasi  yang  bertahan  hidup  di  lahan  yang  padat.  Perubahan kepengaturan  tanah  menjadi  persoalan  penting  yang  menyebabkan  timbulnya  konflik  dan membangun tema di dalam ketiga novel yang dibahas.
Tanah merupakan entitas yang menciptakan ruang. Tanah yang mengandung gas bumi, nikel, dan  hutan  jati  akan  mengubah  rupa  ruang  yang  dihuni  oleh  populasi  di  atasnya.  Proses penciptaan  dan  perubahan  ruang  tersebut  melibatkan  kepengaturan.  Kepengaturan  yang dimaksud  adalah  “the  ensemble  formed  by  the  institutions,  procedures,  analyses  and reflections, the calculations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form of power, which has at its target population, as its principal form of knowledge political economy,  and  as  its  essential  technical  means  apparatuses  of  security”  (Foucault  1991,  101). Salah  satu  bentuk  perangkat  yang  diciptakan  oleh  negara  untuk  mengatur  tanah  adalah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pertambangan. Pembentukkan undang-undang tersebut melalui serangkaian prosedur, analisis, dan refleksi tim ahli yang dianggap menguasai pengetahuan atas potensi daratan dan kekayaan alam yang terkandung dalam tanah Indonesia (Muhyidin 2018). Penerapan undang-undang itu dipandu oleh perangkat pemerintahan hingga ke  unit  satuan  kerja  yang  terkecil,  yang  dalam  prosesnya  terdapat  dinamika  kekuasaan  yang rumit (Astuti & McGregor 2016) sebagaimana tergambar dalam tiga novel berikut.
Novel  Puya  ke  Puya  mengambil  latar  di  Kampung  Kete,  Sulawesi,  sebuah  wilayah  Desa  Adat Toraja  di  pinggiran  kota  yang  penduduknya  masih  menganut  aluk  todolo;  tatanan  sosialnya dipengaruhi oleh kekuatan supra-spiritual yang kuat. Seperti halnya kosmologi adat lainnya di Indonesia, adat Toraja mementingkan keharmonisan dengan alam. Keterkaitan dengan leluhur ditandai dengan upacara-upacara adat, seperti Rambu Solo untuk kematian, dan Rambu Tuka untuk  pernikahan.  Dalam  kosmologi  Toraja,  tanah  merupakan  elemen  yang  penting,  suatu sumber  penghidupan.  Tanah  merepresentasikan  alam.  Konsep  tanah  atau  alam  ini  sangatlah erat kaitannya dengan konsep kehidupan dan kematian.
Oddang  menggambarkan  kehidupan  masyarakat  adat  Toraja  yang  mulai  mengalami  transisi kepemilikan tanah dan transisi mata pencaharian dari agraris ke industri tambang. Kebanyakan penduduk kampung Kete menggantungkan hidupnya sebagai petani tadah hujan, salah satunya adalah keluarga Ralla (Rante  Ralla, sang ketua adat) sebagai pusat cerita. Konflik cerita mulai terjadi  ketika  datang  sekelompok  orang  yang  ingin  menambang  nikel  di  wilayah  tersebut. Perusahaan  tambang  ini  dimiliki  oleh  orang  asing  bernama  Mr.  Berth  yang  mempekerjakan sosok Jawa bernama Pak Soso. Mereka mulai membujuk masyarakat kampung untuk menjual tanahnya  dengan  cara  bersekongkol  dengan  kepala  desa.  Sebagian  besar  penduduk  kampung terbujuk dan menjual tanahnya, hanya Rante Ralla yang bertahan tidak mau menjual tongkonan (rumah adat) dan tanahnya, seperti terlihat dari kutipan berikut, “Bisa saja [Rante] merelakan tanah  warisan,  dan  memang,  uang yang mereka  tawarkan  jauh  lebih  berharga  jika  dipandang dari kacamata jual-beli. Namun, dari kacamataku sendiri sebagai pimpinan adat, tidak ada yang bisa membayar harga tanah kami… Ada banyak hal yang tidak mampu dibayar oleh uang; adat dan tanah warisan, tentu saja” (Oddang 2015, 64).
Rante  meyakini  bahwa  tanah  adat  bukan  sekadar  urusan  aset,  tetapi  juga  media  yang menghubungkan  dirinya  dan  masyarakat  adat  dengan  para  leluhur  di  Puya.  Rante  juga menyadari  bahwa  petani  yang  sudah  kehilangan  tanahnya,  ia  telah  kehilangan  sumber penghidupan.
Proses pemerolehan tanah di Kampung Kete melibatkan perjalanan sejarah yang panjang. Pada awalnya, tanah di Kampung Kete diwariskan kepemilikannya secara turun-temurun dari nenek moyang,
“Dulu ketika Toraja masih banyak tanah kosong. Ketika bangsawan masih berkuasa. Mereka  sebebas-bebasnya  bertindak.  Tanpa  takut  hukum  pemerintah.  Aku menyaksikan sendiri kakek nenekmu. Entah lapis ke berapa dari kau yang sekarang. Aku menyaksikan mereka dengan bebas memilih tanah-tanah gembur. Yang mereka inginkan, mereka miliki. “Ini milik saya, segera tandai!” Itu perintah. Artinya yang ditunjuk  jadi  miliknya.  Hamba-hamba  mereka  akan  mematok  tanah  itu.  Dengan empat  batang  kayu.  Atau  batang  bambu.  Menandai  keempat  sisinya.  Jadi  seluas itulah  tanah  yang  resmi  dimiliki  si  bangsawan  hari  itu.  Sangat  mudah,  bukan?” (Oddang 2015, 83).
Kutipan  di  atas  menunjukkan  bahwa  akumulasi  primitif,  yaitu  pematokan  tanah  ulayat  yang menyatakan  kepemilikan,  sekaligus  menutup  hak  orang  lain  untuk  ikut  menggunakan  tanah tersebut, telah terjadi sejak zaman “bangsawan masih berkuasa.” Setelah muncul kepengaturan modern  (pemerintahan  Hindia  Belanda,  dan  dilanjutkan  Republik  Indonesia),  “hukum pemerintah”  lalu  memberikan  kekuatan  dan  keabsahan  kepemilikan  tanah  oleh  pribadi, sehingga  memungkinkan  lahan  tersebut  menjadi  aset  yang  dapat  dimonopoli  oleh  petani perorangan, atau perusahaan atau instansi atas nama negara (Li 2009, 37).
Keluarga  Ralla  sebagai  keturunan  bangsawan  mempunyai  banyak  tanah.  Namun,  “Kemudian dari  hari  ke  hari  tanah  itu  susut.  Dibagi  oleh  anak-cucu.  Habis  dijual  karena  Rambu  Solo” (Oddang 2015, 84). Rante Ralla sangat kaya, kerbaunya ratusan, tanahnya berpuluh hektar, tapi lalu kerbaunya habis untuk diberikan sumbangan, dan tanahnya dijual untuk membantu orang lain  yang  susah  karena  ia  adalah  penuluan.  Perubahan  demografi  berpengaruh  juga  pada wilayah. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat tidak ada lagi tanah yang belum dipatok. Perubahan  bentuk  pemerintahan  dari  tradisional  (kerajaan)  ke  modern  (negara-bangsa) mengubah status wilayah dan sumber daya di dalamnya (Nuhidayah, Davies & Alam 2020).
Setelah Toraja masuk ke wilayah Indonesia, pengaturan ruang harus tunduk kepada konstitusi dan legislasi. Melalui UUD 1945, Pasal 33, ayat (2) dan (3) negara mengklaim seluruh tanah di wilayah  Republik  Indonesia,  kemudian  negara  membentuk  institusi  dan  perangkat pemerintahan  yang  diberi  kewenangan  untuk  menegakkan  aturan  tersebut,  dengan  cara memberikan  sanksi  bagi  yang  melanggar.  Penduduk  yang  menempati  tanah  harus  memiliki surat-surat  tanah,  sementara  tanah  kosong  penggunaannya  diatur  oleh  negara.  Kewenangan teknis  diberikan  kepada  instansi  pemerintah,  seperti  Badan  Pertanahan  Nasional,  dan perangkat  desa  untuk  mengatur  dan  (tidak)  menerbitkan  sertifikat  tanah,  mengatur  pajak tanah, dan lain sebagainya (Muhyidin 2018).
Dalam Puya ke Puya terlihat bagaimana tanah dan tongkonan milik penuluan Rante Ralla dapat dipertanyakan  keabsahannya  oleh  Pak  Kepala  Desa,  ayah  Malena,  padahal  Pak  Kades  sudah jelas-jelas  mengetahui  bahwa  keturunan  keluarga  Ralla  telah  tinggal  di  tanah  itu  sejak  lama, bahkan  Pak  Kades  juga  yang  menagihi  pajak  tanah  itu.  Namun,  Pak  Kades  mengedepankan keuntungan  pribadi,  ia  bersekongkol  dengan  pemilik  tambang.  Pak  Kades  bukan  hanya mempertanyakan keabsahan surat tanah keluarga Ralla, tetapi juga turut meracuni Rante Ralla. Ia  mempergunakan  kewenangannya  sebagai  perangkat  desa  untuk  menekan  dan  memaksa Rante menjual tongkonan-nya. Proses administrasi yang rumit (sertifikat tanah, pajak bumi dan bangunan) dimanfaatkan oleh Pak Kades sebagai alat untuk menekan Rante. Sebagai perangkat desa,  Pak  Kades  memiliki  wewenang  untuk  turut  mengesahkan  pemerolehan  tanah  (land acquisition) warganya.
Jabatan  kepala  desa  seyogyanya  hadir  karena  kebutuhan  untuk  melindungi  kesejahteraan bersama,  tetapi  dalam  praktiknya  kepengaturan  bukannya  mengelola  tanah  untuk  “sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,”  justru  “digadaikan”  untuk  keuntungan  jangka  pendek  pribadi. Dukungan atas perizinan pertambangan dan bantuan untuk mengatasi hambatan administrasi lainnya  menunjukkan  bahwa  Pak  Kades  tidak  memahami  secara  konseptual  nilai  aset  tanah tersebut.  Penghargaan  yang  sangat  rendah  terhadap  aset  tanah  membuat  Pak  Kades  rela membagi  wilayahnya  dengan  tokoh  “asing”  demi  keuntungan  pribadi  yang  tidak  sebanding dengan nilai tanah yang digadaikan tersebut.
Sebenarnya, Pak Kades bukan satu-satunya tokoh lokal yang tidak menyadari nilai  aset tanah. Paman Marthen (adik ipar Rante Ralla)—yang mendukung pihak tambang untuk kepentingan pribadinya  dan  turut  membujuk  Rante  menjual  tanah—juga  tidak  paham bahwa  jumlah  yang didapatkan  tidak  sebanding  dengan  bukan  saja  nilai  ekonomis  tanah,  melainkan  juga  nilai historisnya.  Allu  (anak  Rante  Ralla)  pernah  mengatakan,  “[Paman  Marthen]  ingin mengorbankan tongkonan kami, tanah kami, sejarah kami, dan warisan kami untuk dijadikan milik  perusahaan  tambang”  (Oddang  2015,  37).  Ketidakpahaman  ini  merupakan  ciri  khas transisi sistem ekonomi. Ada kesenjangan, ketika sistem ekonomi beralih ke sistem keuangan, cara  berpikirnya  tidak  ikut  bertransisi.  Tokoh  seperti  Pak  Kades  dan  Paman  Marthen  tidak
memahami  cara  kerja  uang  dan  sistem  moneter.  Kedua  tokoh  ini  mencerminkan  masyarakat adat  pada  umumnya  yang  ”dipaksa”  beralih  ke  sistem  ekonomi  baru,  yaitu  sistem  keuangan walaupun mereka tidak memahami cara kerja dan logikanya.
Dalam dua novel lainnya, Lampuki dan Dawuk, proses pemerolehan tanah tidak dibahas secara rinci.  Teungku  Muhammad  (narator  dalam  Lampuki)  menetap  di  kampung  Lampuki  setelah menikah dengan Siti di usia yang telah melewati 40 tahun, setelah perang GAM (Gerakan Aceh Merdeka)  mereda.  Kampung  atas  merupakan  kompleks  perumahan  besar  yang  ditinggalkan oleh para pemiliknya akibat perang. Novel Lampuki mengambil latar waktu tahun 2000-an (Nur 2011, 11), pada masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh oleh Pemerintah Pusat.  Kampung  Lampuki  berada  di  dekat  gunung  dan  hutan  tempat  persembunyian  Laskar GAM,  sehingga  sering  kali  menjadi  lokasi  pertempuran  bersenjata  antara  dua  kubu.  Hal  ini memicu  penduduk  untuk  meninggalkan  tanah  beserta  properti  yang  mereka  miliki;  sebagian menjual  tanah  dan  properti  tersebut  dengan  harga  yang  sangat  murah.  Tanah  menjadi  tidak berharga  seiring  menurunnya  keamanan  dan  jaminan  terhadap  keberlangsungan  kegiatan ekonomi produktif di tanah tersebut.
Dalam  Dawuk,  Ikhwan  tidak  menjelaskan  bagaimana  penduduk  kampung  Rumbuk  Randu memperoleh  tanahnya.  Mereka  hanya  digambarkan  telah  menghuni  wilayah  tersebut  selama bertahun-tahun,  kemungkinan  mereka  mewarisinya  dari  nenek  buyut  mereka.  Ikhwan  hanya menyebutkan  sedikit  mengenai  mitos  Pemuda  Kalang  yang  konon  menjadi  cikal-bakal penduduk Rumbuk Randu. Secara geografis Rumbuk Randu merupakan dataran kering yang dikelilingi hutan jati. Tanahnya keras, habis kesuburannya setelah dipakai selama lima musim tanam,  karena  itu  secara  turun-temurun  penduduknya  hanya  menjadi  pesanggem,  penggarap ladang  hutan,  berpindah  tanah  garapan  bila  tanah  sudah  tidak  subur  (Ikhwan  2017,  93). Pemanfaatan hutan jati di Rumbuk Randu berubah dari masa ke masa.
Cara  pandang  penduduk  yang  umumnya  masih  tradisional  terhadap  tanah/lahan  berubah seiring masuknya kepengaturan modern yang memandang hutan sebagai ruang produktif yang dapat  memberikan  keuntungan  ekonomi.  Sementara  itu,  dalam  logika  ekonomi  tradisional, “land was understood to be ultimately the property of the gods, with kings and local authorities exercising  earthly  rights  in  mediating  between  those  of  gods  and  ordinary  mortals.  Worldly tenure of agricultural land was achieved by clearing, use and occupation” (Hobart et al. 1996, 49—56  dalam  MacRae  2003,  190).  Tanah  untuk  tempat  tinggal  dipercayakan  secara  kolektif pada  desa,  unit  masyarakat  yang  didefinisikan  secara  sosial  dan  spasial.  Secara  spasial,  desa didefinisikan berdasarkan tempat tinggal bersama di wilayah tertentu, biasanya di puncak atau kaki bukit yang dibatasi oleh sawah dan di lembah oleh sungai yang mengalir (MacRae 2003, 190—194). Hak untuk menggunakan tanah bersifat kondisional berdasarkan sumbangan untuk kewajiban  upacara  bersama  (Warren  1993,  141—142  dalam  MacRae  2003,  194).  “Each household consequently had secure use-rights to residential land with associated garden space and  access  to  agricultural  land  through  outright  ownership  or  a  variety  of  tenancy  and sharecropping arrangements” (MacRae 2003).
Perbedaan  cara  pandang  terhadap  ruang  mengubah  cara  penguasa  mengatur  tanah. Kepengaturan  hutan  jati  oleh  mandor  hutan  seperti  yang digambarkan  Ikhwan  dalam  Dawuk menunjukkan  bahwa  tanah  (hutan  jati)  Rumbuk  Randu  hanya  bisa  diakses  oleh  kalangan tertentu. Akses terhadap tanah didefinisikan secara struktural/hierarkis berdasarkan hubungan kekerabatan  dan  kapital.  Dengan  demikian,  kosmologi  adat  yang  bertumpu  pada  alam  kalah bersaing  dengan  kosmologi  baru  yang  masuk  melalui  sistem  pemerintahan  desa:  sebuah  tata
nilai yang masuk melalui gaya hidup urban yang tidak lagi bertumpu kepada tanah, melainkan pada perputaran uang.

## Perubahan Tata Guna Lahan ( Land Use)
Nur menggambarkan dengan jeli dalam Lampuki bagaimana keputusan untuk membuat kilang gas raksasa di Lamholk oleh pemerintah pusat dan daerah telah mengubah rupa ruang (spatial form) kota tersebut dalam jangka 30 tahun dari “bukan apa-apa” menjadi kota gemerlap (Nur 2011,  53).  Nur  memang  tidak  menggambarkan  secara  mendetail  proses  kepengaturan  dan negosiasi hingga kilang gas raksasa itu dibangun, serta aktor dan pihak mana saja yang terlibat dalam  kepengaturan  tersebut,  tetapi  ia  menggambarkan  dengan  gamblang  efek  kemunculan kebijakan pembangunan kilang gas tersebut: perang dan konflik sosial yang tidak berkesudahan serta rusaknya tatanan kebangsaan.
Lampuki merinci rangkaian (ensemble) perubahan atau prosedur yang mengikuti pembangunan kilang  gas,  yaitu  “jalan  raya  yang  dilewati  kendaraan-kendaraan  besar;  bandar  yang  dibangun khusus  untuk  pengeboran  dan  mendatangkan  alat  berat;  dermaga  Blang  Lancang  yang disinggahi  kapal-kapal  raksasa  untuk  bongkar  muat  perangkat  baja  dan  alat-alat  berat”  (Nur 2011,  53—55).”  Selain  infrastruktur  transportasi,  berkembang pula  industri  lainnya.  Kalkulasi ekonomi  menilai  bahwa  kapal  yang  pulang  tanpa  membawa  muatan  tidaklah  efektif,  maka setelah  lima  tahun  hilir-mudik  untuk  keperluan  pengeboran  kilang  minyak,  kapal  raksasa tersebut juga dipakai untuk memuat dan mengangkut segala macam hasil kekayaan Aceh: gas, kayu,  pupuk,  sampai  kertas  olahan.  Untuk  kebutuhan  tersebut,  dibangunlah  pabrik  di Lhoksukon  dan  Batuphat;  di  Geukueh  juga  dibangun  pabrik  yang  menghasilkan  pupuk  dan kertas  dengan  cara  menebas  hutan-hutan  di  sejumlah  gunung  hingga  gundul  dan  tanahnya menjadi tandus (Nur 2011, 53—54).
Narasi tokoh Tengku dalam memandang perubahan tata guna lahan yang terjadi di kampung dan wilayah di sekitar kampungnya menunjukkan adanya keterasingan akan kondisi baru yang diciptakan oleh pembangunan kilang gas yang diinisiasi bukan oleh penduduk lokal, melainkan oleh  orang  lain  yang  bahkan  tidak  tinggal  di  atas  tanah  yang  menjadi  objek  Nomos,  objek perubahan. Keterasingan ini semakin menjadi, dan menimbulkan kecemasan, ketakutan ketika populasi lokal menyadari bahwa kehadiran kilang gas membuka pintu bagi orang asing seperti pemilik  aset  dan  manajemen  tambang,  serta  pendatang  dari  Jawa,  baik  yang  menjadi  pekerja menengah  tambang,  maupun  pedagang  yang  mencari  peruntungan:  membeli  tanah  dan menguasai sektor ekonomi lainnya selain manufaktur.
Kemunculan  “orang-orang  kafir  kulit  putih  berperawakan  tinggi  besar  yang  memantau  dan mengurus  sejumlah  pembangunan  kilang  dengan  kedudukan  paling  tinggi”  diikuti  dengan datangnya “kapal-kapal raksasa berhilir mudik di dermaga Blang Lancang.” Pemanfaatan lahan pun mengalami perubahan, “paya-paya disulap menjadi kompleks perumahan bagi pegawai dan pekerja.” Pendatang dengan modal yang cukup datang untuk berniaga pakaian dan makanan. Beberapa perempuan datang membangun bisnis prostitusi. Lamholk, tanah yang  tadinya sepi, berubah menjadi kota besar, megah, dan mahal dengan “berbagai bangunan kedai-kedai kukuh; dari  toko  kain,  pakaian  jadi,  toko  emas,  kelontong,  kedai  minuman,  rumah  penginapan, gedung film, tempat segala macam hiburan, sampai rumah bordil” (Nur 2011, 56).
Perubahan  tata  guna  lahan  membawa  perubahan  gaya  hidup.  Tanah  rawa  berubah  menjadi tempat  tinggal,  terutama  pendatang  yang  bekerja  di  tambang.  Untuk  mencukupi  kebutuhan orang-orang yang tinggal  di  kompleks  perumahan,  bermunculan  bisnis  bahan  pokok  sandang
(toko  kain,  pakaian  jadi),  pangan  (kelontong,  kedai),  dan  papan  (penginapan),  serta  bisnis kebutuhan  sekunder  seperti  bisnis  hiburan  dan  rumah  bordil.  Namun,  sebagian  besar  moda ekonomi  tersebut  dikuasai  oleh  para  pendatang,  baik  dari  Jawa  dan  Sumatera,  maupun  dari kota besar lainnya di Aceh. Sementara itu, penduduk lokal yang tidak memiliki modal semakin terpinggirkan, mereka  terpaksa pindah ke wilayah yang lebih pinggir atau tetap tinggal di kota sebagai kelas rendahan dan bekerja sebagai buruh kasar.
Kecemasan dan ketakutan yang sama terhadap si liyan atau yang asing juga terlihat dalam narasi novel  Puya  ke  Puya.  Nikel  yang  terkandung  di  perut  bumi  Kampung  Kete  telah  mengundang orang  asing  untuk  datang  dan  mengeruk  kekayaan  alam  di  tanah  mereka.  Rante  Ralla  dan kebanyakan  orang  kampungnya  menggantungkan  hidupnya  pada  tanah  yang  mereka  miliki dengan cara mengolahnya sebagai komoditas agraria. Ketika terjadi transisi kepengaturan dari adat ke administrasi “modern,” beberapa orang kampung mengubah alat penghidupan mereka dari agrikultur menjadi pamong negara, “perangkat desa” yang digaji oleh negara dan diberikan kewenangan untuk mengurusi serangkaian administrasi seperti kartu identitas, sertifikat tanah, akta kelahiran, surat kematian, pajak tanah, dan lain sebagainya. Hal yang sama terjadi dalam Dawuk  di  mana  jabatan  aparat  desa  (kades,  carik,  modin,  takmir,  kaur  kesra,  mantri,  dan hansip) menjadi profesi yang lebih menjanjikan ketimbang menjadi pesanggem.
Dawuk  menggambarkan  perubahan  struktur  sosial  ekonomi  akibat  berubahnya  kepengaturan ruang hutan atau perubahan tata guna lahan. Pengelolaan tanah, terutama hutan, secara radikal berubah pada masa kolonial Hindia Belanda dan Inggris; hutan digunakan untuk perkebunan, terutama karet, merica, (getah) gambir, tembakau, kina, kopi, tebu, dan teh. Pada masa kolonial ini,  bentuk  kepengaturan  hutan  telah  melibatkan  teknik  dan  pendisiplinan  ketat  yang menggunakan  prosedur  yang  rumit  (Peluso  &  Vandergeest  2001,  767).  Ikhwan menggambarkan bahwa,
“Kompeni segera tahu apa hal terbaik yang mesti mereka rampas dari tanah ini, dan itu tidak lain adalah kayu jati. Ketika Ndoro Tuwan Guntur datang membuka jalan Anyer Panarukan, mereka tebang jati lagi untuk ini itu. Pabrik-pabrik gula berdiri, jati ditebang lagi untuk api. Begitu pula ketika Gupermen menyabuki Jawa dengan jalan  sepurnya.  Relnya  memang  besi,  tapi  tentu  saja  bantalannya  jati…  Orang Rumbuk  Randu  hanya  jadi  buruh  tebangnya  saja.  Itupun  dibayar  dengan  upah setengah  lebih  rendah  dari  kerbau-kerbau  yang  mereka  tuntun  untuk  menyeret gelondongan  jati…  dan  senasib  dengan  kerbau,  mereka  juga  dicambuki”  (Ikhwan 2017, 93—94).
Pemanfaatan  kayu  jati  seperti  yang  digambarkan  Ikhwan  dalam  Dawuk  merangkum kepengaturan kolonial yang memperlakukan warga Rumbuk Randu hanya sebagai buruh yang dibayar lebih murah dari kerbau, dan dicambuki pula.
Rentang  waktu  dalam  novel  Dawuk  menyinggung  masa  Sultan  Agung,  Kolonialisme  Hindia Belanda,  Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Digambarkan ada pihak yang diberi akses mengatur hutan, yaitu keluarga Sinder Harjo dan keturunannya,  tetapi ada juga yang dibatasi atau  diatur  aksesnya  terhadap  hutan,  yaitu  kaum  pesanggem.  Ikhwan  menggunakan  tema penggunaan kayu jati sebagai sumber konflik dalam novel.
Dalam Dawuk, Ikhwan tidak berbicara secara langsung mengenai kepengaturan modern hutan oleh  negara-bangsa,  tetapi  wacana  kepengaturan  memberi  tahu  kita  bahwa  prosesnya  sangat panjang.  Peluso  &  Vandergeest  (2001,  765—781)  merangkumnya  dalam  tahap-tahap  sebagai berikut.
(1)  Mula-mula  negara  mengklaim  hak  atas  tanah,  mendeklarasikan  dirinya  sebagai  pemilik semua tanah dan sumber daya dalam batas-batas wilayah nusantara.
(2)  Pembentukan  instansi  pemerintah  yang  berwenang  untuk  urusan  pengelolaan  tanah, termasuk urusan hutan.
(3)  Pemerintah mengeluarkan aturan yang berkenaan dengan tanah dan hutan seperti Hukum Kehutanan,  membentuk  prosedur  ilmiah  pengelolaan  hutan,  dan  menerapkan  sanksi pengadilan  pemerintah.  Hukum agraria  (pertanahan,  kehutanan)  tersebut  mendefinisikan dan  mengkodifikasi  penggunaan  hutan  yang  legal  dan  ilegal,  hak  masyarakat  untuk mengakses  hutan,  dan  mengatur  prosedur  tertentu  penerapan  semua  aturan  ini,  serta menciptakan pengecualian hukum yang dikenal sebagai Hukum Adat.
(4)  Mendirikan  institusi  yang  menjalankan  sanksi:  pembentukan  polisi  hutan;  pengawasan wilayah  hutan  oleh  penjaga  hutan  dan  polisi  atau  tentara  yang  bertugas  membatasi  akses legal terhadap sumber daya hutan.
(5)  Menerapkan  pajak,  perizinan  dan  lain-lain.  Pemerintah  memonopoli,  mengenakan  pajak, atau membatasi perdagangan dan transportasi legal tanaman tertentu. Akses terhadap tanah hutan  dan  tanaman  tertentu  dibuat  bersyarat  melalui  perizinan  yang  dikeluarkan pemerintah atau melalui berbagai pengecualian legal yang disebut Hak Adat.
Pada  tahapan-tahapan  di  atas,  posisi  Sinder  memegang  peranan  penting  sebagai  bagian  dari poin (2) instansi pemerintah yang berwenang untuk urusan pengelolaan tanah dan hutan, dan (4)  perangkat  negara  yang  menjalankan  pengawasan  dan  memberi  sanksi  bagi  aturan-aturan agraria  yang  ditetapkan  pemerintah  (3).    Jabatan  Sinder  adalah  jabatan  kelas  atas  menengah pada masa kolonial Hindia Belanda.
“Pejabat tinggi perkebunan adalah administratur, pejabat menengah ditempati oleh sinder  afdeling  atau  kepala  bagian,  dan  pejabat  rendah  terdiri  dari  para  kepala pengawas (hoofd-opzichter) dan pengawas  (opzichter) dan asistennya. Pengawas atau opzichter  sering  juga  disebut  sebagai  mandor  kulit  putih  (mandor  kolonial)” (Kartodirdjo dan Djoko Surjo 1991, 145 dalam Nurulia 2016).
Dengan  demikian,  kakeknya  Mandor  Har,  Sinder  Harjo  merupakan  perangkat  kolonial, kepanjangan tangan pemerintah Hindia  yang bertugas mengawasi pekerja perkebunan gula di Karesidenan  Rembang.  Sebagai  polisi  hutan,  tugas  seorang  sinder  di  antaranya  menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menebang dan memanfaatkan pohon jati di hutan. Tugas ini menempatkan sinder dan mandor berada di pihak pemerintah kolonial, dan setelah merdeka, pemerintah  Indonesia.  Baik  sebagai  perangkat  kolonial  maupun  pemerintah,  mereka  selalu berseberangan dengan kaum pesanggem atau penggarap lahan  hutan yang menempati lapisan terbawah masyarakat di sekitar hutan. Aturan-aturan kehutanan yang dibuat pemerintah lebih banyak  menguntungkan  aktor  (non)negara  ketimbang  orang-orang  yang  dalam  jangka  waktu yang  lama  sudah  tinggal  di  sekitar  hutan.  Pemetaan  dan  demarkasi  wilayah  hutan  negara, misalnya,  justru  membatasi  hak  penggunaan  dan  pemanfaatan  lahan  milik  kaum  pesanggem. Ketika  negara  mengklaim  suatu  wilayah  sebagai  wilayah  hutan  lindung,  warga  yang  sudah berabad-abad  tinggal  dan  memanfaatkan  wilayah  tersebut  secara  turun-temurun  dengan berladang  tiba-tiba  kehilangan  haknya  atas  lahan  tersebut  dan  tidak  memiliki  legalitas  untuk mengambil hasil ladang. Kegiatan memblandong pun yang biasa mereka lakukan di tanah yang telah mereka tinggali begitu lama, tiba-tiba menjadi kegiatan ilegal yang membuat mereka bisa mendapatkan hukuman bila tetap melakukannya.
Hal  inilah  yang  menimpa  warga  Rumbuk  Randu.  Walau  mereka  dan  nenek  moyang  mereka telah tinggal lama di wilayah Rumbuk Randu, ketika aturan Kolonial mengatakan bahwa semua
kayu  jati  harus  digunakan  untuk  membangun  rel  kereta  api,  atau  untuk  bahan  bakar  pabrik- pabrik  gula  Hindia  Belanda,  mereka  harus  mengikuti  aturan  tersebut.  Begitu  pula  setelah Indonesia merdeka dan Departemen Kehutanan memutuskan bahwa hutan di wilayah mereka sebagai  hutan  lindung,  tidak  ada  yang  boleh  menebang  kayu  jati,  bahkan  jati  yang  mereka tanam sendiri.

## SIMPULAN
Wacana  kepengaturan  sering  kali  ditunjukkan  dengan  jargon-jargon  halus  seperti kemajuan/progress,  pembangunan,  modernitas.  Pada  kenyataannya,  ia  adalah  proses  yang penuh  kekerasan  struktural,  sering  kali  melibatkan  perampasan  atas  tanah  dan  mata pencaharian  penduduk  serta  hak-hak  hidup  lainnya  dari  sekelompok  kecil  penduduk  yang terpinggirkan.  Ketiga  novel  menggunakan  piranti  sastra  untuk  menyuarakan  bentuk kepengaturan, baik yang beroperasi melalui penanaman akal sehat, normalisasi dan kelaziman, maupun  menggunakan  paksaan  dan  tindak  kekerasan.  Ketiga  novel  mengajak  pembacanya untuk  berempati  pada  tokoh  yang  dikarakterisasi  sebagai  kelompok  yang  terpinggirkan  oleh modernisme, seperti tokoh Teungku Muhammad, Masyarakat Adat Toraja, dan tokoh Dawuk. Ketimbang ditulis dari sudut pandang vertikal (pemerintah sebagai pemegang kekuasaan  yang berwenang  mengatur,  dan  rakyat  sebagai  subordinat/yang  diatur),  ketiga  novel  ditulis menggunakan  sudut  pandang  penduduk  yang  diatur,  memandang  persoalan  kepengaturan secara  horizontal  dalam  jangkauan  penglihatannya.  Jadi,  walaupun  alurnya  menunjukkan bahwa  pada  satu  sisi  kepengaturan  itu  memberikan  potensi-potensi  bagi  kalangan  tertentu seperti pengusaha, pembaca lebih sering diajak menyelami pemikiran tokoh marjinal. Pembaca diajak  untuk  mengikuti  peristiwa-peristiwa  dari  sudut  pandang  tokoh/narator  yang  berpihak pada kelompok marjinal.
Ketiga novel mengambil latar masa Reformasi, tetapi ketiganya melihat ada keberlanjutan dari kepengaturan orde-orde sebelumnya yang telah  berhasil membangun sistem  hidup, mentalitas penduduk desa, dan rasionalitas  dari perilaku mereka. Mentalitas  Orde Baru yang cenderung otoriter  dan  militeristik  telah  melazimkan  prosedur,  teknik,  dan  strategi  pengaturan  yang penuh  paksaan  dan  hukuman,  seperti  terlihat  dalam  penggambaran  DOM  di  Lampuki, pembunuhan dengan racun di Puya  ke Puya, dan penembakan misterius/petrus di Dawuk. Di luar  paksaan,  rasionalitas  Orde  Baru  merasuk  pada  pedalaman  pemikiran  orang-orang,  unit terkecil di masyarakat melalui dibentuknya perangkat pemerintahan yang secara efektif berhasil membentuk perilaku yang diharapkan  dari masyarakat. Meningkatnya jumlah pegawai negeri, misalnya pamong desa (Evers 1987), merupakan respon terhadap berkembangnya fungsi-fungsi pemerintahan  yang  semakin  kompleks  di  masyarakat.  Pamong  desa  menjadi  profesi  yang menjanjikan  karena  menjamin  pendapatan  yang  stabil,  tidak  berat,  dan  lebih  bersifat administratif.
Nur,  Oddang,  dan  Ikhwan,  sebagai  penulis  novel  pasca-Reformasi,  lebih  menunjukkan  kritik terhadap masalah kepengaturan ruang dengan cara menampilkan bahwa perubahan tata guna lahan, yang diikuti transformasi ekonomi dan sosial, lebih memberikan ruang kepada mereka yang berkuasa untuk mendominasi medan produksi dan merampas hak hidup kelompok lain melalui  pembatasan/penutupan  akses  terhadap  modalitas  (tanah  sebagai  sumber  mata pencaharian).  Ketiga  penulis  pasca-Reformasi  tersebut  menunjukkan  kepekaan  terhadap  tema kekerasaan  struktural;  ketiga  novel  melihat  kepengaturan  ruang  lebih  berpihak  kepada kepentingan  aktor  negara  dan  nonnegara  serta  meminggirkan  rakyat  biasa  yang  berasal  dari kelas  terbawah  dengan  sistem  pengetahuan  tradisional  dan  logika  ekonomi  mereka  sendiri. Struktur  kekuasaan  secara  sistematis  juga  menutup  akses  pendidikan  kelompok  terpinggirkan
ini, membuat mereka tidak mampu beradaptasi dengan, apalagi melakukan mobilitas ekonomi dan sosial dalam, sistem pengaturan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  R.  &  A.  McGregor.  2016.  “Indigenous  land  claims  or  green  grabs?  Inclusions  and exclusions within forest carbon politics in Indonesia.” The Journal of Peasant Studies 44 (2): 445—466. DOI: 10.1080/03066150.2016.1197908.
Banu, Iksaka. 2017. Sang Raja. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Dean, M. 2006. “A Political Mythology of World Order: Carl Schmitt's Nomos.” Theory, Culture & Society 23 (5): 1—22. DOI: 10.1177/0263276406067095.
Foucault,  Michel.  1991.  “Governmentality.”  Dalam  The  Foucault  Effect:  Studies  in Governmentality, (with two lectures by and an interview with Michel Foucault), disunting oleh  Graham  Burchell,  Colin  Gordon,  dan  Peter  Miller.  Chicago:  The  University  of Chicago Press.
Foulcher, Keith. 1987. “Politics and Literature in Independent Indonesia: The View from the Left. Social and Political Change in Contemporary Indonesia.” Southeast Asian Journal of Social Science 15 (1): 83—103. https://www.jstor.org/stable/24491635.
Gupta, Akhil. 2012. Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India. Durham & London: Duke University Press.
Herriman,  Nicholas.  2010.  “Objects  of  Manipulation:  The  People  and  the  Rural  Village  in Indonesia's Culture Wars.” South East Asia Research 18 (3): 451—469.
Holden, P. 2006. “Histories of the Present: Reading Contemporary Singapore Novels between the Local and the Global.” Journal of Postcolonial Text 2 (2). https://www.postcolonial.org/index.php/pct/article/viewArticle/431/833.
________ .  2010.  “Reading  for  genre:  The  short  story  and  (post)colonial  governmentality.” Interventions, International Journal of Postcolonial Studies 12 (3): 442—458.
Ikhwan,  Mahfud.  2017.  Dawuk:  Kisah  Kelabu  dari  Rumbuk  Randu.  Tangerang  Selatan:  Marjin Kiri.
Li, Tania Murray. 2012. The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan Indonesia, diterjemahkan oleh P. S. Hery Santoso. Tangerang Selatan, Indonesia: Marjin Kiri.
________ .  2009.  “Reflections  on  Indonesian  Violence:  Two  Tales  and  Three  Silences.”  Socialist Register 45: 163—180.
Lefebvre,  Henri.  2003  [1974]. The  Production  of  Space,  diterjemahkan  oleh  Donald  Nicholson- Smith. Malden: Blackwell Publishing.
MacRae,  G.  2003.  “The  Value  of  Land  in  Bali:  Land  Tenure,  Land  Reform,  and Commodification.” Dalam Inequality, Crisis, and Social Change in Indonesia., disunting oleh Thomas Reuter. London & New York: Routledge Curzon.
Marx,  John.  2011.  “Literature  and  governmentality.”  Literature  Compass  8  (1):  66—79.  DOI: 10.1111/j.17414113.2010.00772.x.
________ .  2012.  Geopolitics  and  the  Anglophone  Novels  1890-2011.  Cambridge:  Cambridge University Press.
Meer,  Arnout  van  der.  (2020).  Performing  Power:  Cultural  Hegemony,  Identity,  and  Resistance  in Colonial Indonesia. Itaka: Cornell University Press.
Muhidin, Ali. 2018. “Guarding Central Government Control over Forest: Forest Governance in the Post Decentralization Indonesia.” Jurnal Politik 4 (1): 5—30.
Nuhidayah, L., P. J. Davies, dan S. Alam. 2020. “Resolving Land-Use Conflicts over Indonesia’s Customary  Forests:  One  Map,  Power  Contestations  and  Social  Justice.”  Contemporary Southeast Asia 42 (3): 372—397.
Nur, Arafat. 2011. Lampuki. Jakarta: Serambi.
Nurulia,  Lia.  2016.  “Pemukiman  Emplasemen  Perkebunan  Batulawang  di  Afdeling Lemahneundeut di Ciamis, Jawa Barat.” Jurnal Purbawidya 5 (1): 29—48.
Oddang, Faisal 2015. Puya ke Puya. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Peluso,  Nancy  Lee  &  Peter  Vandergeest.  2001.  “Genealogies  of  the  political  forest  and customary  rights  in  Indonesia,  Malaysia,  Thailand.”  The  Journal  of  Asian  Studies  60  (3): 761—812.
Rudnyckyj,  D.  2004.  “Technologies  of  servitude:  Governmentality  and  Indonesian transnational labor migration.” Anthropological Quarterly 77 (3): 407—434.
Salam,  Aprinus.  2008.  “Novel  Indonesia  setelah  1998:  Dari  Sastra  Traumatik  ke  Sastra Heorik.” Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis 6 (1): 1—13.
Sharma, Aradhana & Akhil Gupta (eds). 2006. The Anthropology of the State: A Reader. Malden & Oxford: Blackwell Publishing.
Smith,  Patrick.  2010.  “What  does  it  mean  to  be  modern?  Indonesia’s  reformasi.”  The Washington Quarterly 22 (4): 47—64.
Tulumello, S. 2015. “From 'spaces of fear' to 'fearscapes' Mapping for re-framing theories about the  spatialization  of  fear  in  urban  space.”  Space  and  Culture  18  (3):  257—272.  DOI: 10.11771206331215579716