## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol 4,  No 2, October 2021 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4
Determinan Terjadinya Fraud di Lingkungan Pemerintahan
Syaipul Rokhim 1 , I Made Laut Mertha Jaya 2 1,2 Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta / Kawasan Kampus STIEBBANK, Jl. Magelang No.Km 8, Mlati Glondong, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 /Indonesia Email 1,2 : syaipulkim29@gmail.com; mad.jaya@yahoo.com
Citation:  Rokhim,  S.  &  Jaya,  I.  M.  L.  M.  (2021).  Determinan  Terjadinya  Fraud  di  Lingkungan Pemerintahan. Gorontalo Accounting Journal , 4 (2), 123–132. DOI: 10.32662/gaj.v4i2.1517
Artikel info
Artikel history: Received: 15-05-2021
Revised:11-08-2021
Accepted: 14-08-2021 Abstract. The  2018  Corruption  Perception  Index  (CPI)  data states  that  Indonesia  is  in  89th  position  out  of  180  other countries. The purpose of this study  is  to determine  the factors of fraud in the government sector. This study used  a sample of 150  employees  of  government  agencies  in  Indramayu  Regency. Data  collection  by  using  a  questionnaire.  The  sampling technique  uses  convenience  sampling.  Analysis  of  the  data using  Structural  Equation  Modeling  (SEM)  with  smartPLS.  The results of the study found that leadership style, effectiveness of internal  control,  suitability  of  compensation,  organizational ethical  culture  and  law  enforcement  had  no  effect  on  the existence  of  fraud  in  the  Indramayu  Regency  Government. Meanwhile, organizational commitment has been shown to have a  positive  effect  on  fraud  in  the  Indramayu  Regency Government.  This  study  provides  a  new  argument  where  hard work  is  needed  to  eradicate  fraud  in  the  government environment.  It  takes  cooperation,  commitment,  and  self- awareness  from  all  elements  of  society  so  that  fraud  can  be suppressed.
Abstrak. Data  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Tahun  2018 menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia  berada  di  posisi  ke-89 dari  180  negara  lainnya. Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya fraud di sektor pemerintahan.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  sebanyak 150  pegawai  instansi  pemerintahan  di  Kabupaten  Indramayu. Pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner. Teknik samplingnya  menggunakan  convenience  sampling.  Analisis datanya  menggunakan  Structural  Equation  Modeling  (SEM) dengan  smartPLS.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  gaya kepemimpinan,  keefektifan  pengendalian  internal,  kesesuaian kompensasi,  budaya  etis  organisasi  dan  penegakan  hukum tidak  berpengaruh  terhadap  adanya  tindakan  fraud  di Pemerintahan  Kabupaten  Indramayu.  Sedangkan  komitmen organisasi  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  tindakan fraud  di  Pemerintahan  Kabupaten  Indramayu.  Penelitian  ini memberikan  argumen  baru  dimana  perlu  kerja  keras  untuk memberantas  kecurangan  (fraud)  di  lingkungan  pemerintahan.
Perlu  kerjasama,  komitmen,  dan  kesadaran  diri  dari  semua elemen masyarakat agar fraud dapat ditekan . Keywords:
Fraud; Goverment Fraud; Financial Accounting Coresponden author: mad.jaya@yahoo.com

## Pendahuluan
Pemerintahan  sebagai  pengemban  kepercayaan  dari  masyarakat  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien.  Tujuan tersebut  dapat  terwujud  dengan  adanya  dukungan  dari  semua  pihak  termasuk para  pegawainya.  Kenyataannya  masih  ditemukan  kasus fraud di  lingkungan instansi  pemerintahan  pusat  maupun  daerah.  Hal  ini  sangat  merugikan  negara dan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pemerintahan.
Menurut  data  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Tahun  2018,  diperoleh  bahwa negara  Indonesia  berada  di  posisi  ke-89  dengan  skor  38  atau  naikan  sebanyak tujuh tingkat dibandingkan  pada tahun 2017 yang berada di posisi ke-96 dengan skor  37  dari  180  negara  lainnya.  Hasil  ini  bermakna  bahwa  negara  Indonesia dalam hal banyaknya kasus korupsi masih stagnan. Sedangkan, pada tahun 2019, negara Indonesia berada di posisi ke-85 dengan skor 40, yang artinya penanganan kasus korupsinya sudah “lebih baik” dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Nilai IPK ini  dihitung  secara  metodologi  oleh Transparansy  International dengan  skala  skor 0-100.  Angka  0  menunjukkan  “paling  korup”,  sedangkan  angka  100  dianggap “paling  bersih”.  Data  dari Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  pun  menyebutkan bahwa  penindakan  kasus  korupsi  yang  dilakukan  selama  1  Januari  2019-  31 Desember  2019  menemukan  sebanyak  271  kasus  korupsi  dengan  580  orang tersangka  telah  terjadi  di  pemerintahan  pusat  maupun  daerah.  Tingkat  kerugian negara mencapai Rp 8,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 454 kasus korupsi dengan 1.087 tersangka dan tingkat kerugian negara mencapai Rp5,6 triliun. Data lainnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyebutkan bahwa  sejak  lembaga  tersebut  didirikan  hingga  per  16  Oktober  2019,  jumlah kepala daerah tersangka kasus korupsi di Indonesia terdata sebanyak 120 kepala daerah.  Daerah  Jawa  Barat:  19  orang  kepala  daerah  tersangka,  Jawa  Timur:14 orang kepala daerah, Sumatra Utara:12 orang kepala daerah, dan Jawa Tengah:10 orang kepala daerah.
Dari  berbagai  teori,  banyak  faktor  penyebab  terjadinya fraud ,  diantaranya GONE Theory oleh Bologna (1993) dalam (Imam Ardiansyah et al., 2011). Teori ini menjelaskan  tentang  penyebab fraud ,  terdiri  dari  empat  faktor  yang  mendorong seseorang  berperilaku  menyimpang  ( fraud ),  yaitu Greed , Opportunity,  Needs, dan Explosure . Fraud  Triangle  Theory yang  dikembangkan  oleh  Cressey  (1953)  dalam (Tuasikal,  2017).  Teori  ini  mengatakan  bahwa fraud terjadi  oleh  tiga  faktor,  yaitu Pressure , Opportunity ,  dan Rationalization . Pressure terjadi  disebabkan  adanya tekanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  internal  atau  eksternal  dari  seseorang  yang melakukan fraud .  Indikator  tekanan  pada  penelitian  ini  diukur  melalui  gaya kepemimpinan  dan  kesesuaian  kompensasi,  sebab  gaya  kepemimpinan  dapat menjadi  pengaruh  terjadinya fraud di  lingkungan  pemerintahan.  Menurut  Flippo (1997)  dalam  Faisal  (2013)  gaya  kepemimpinan  dapat  didefinisikan  sebagai  pola tingkah  laku  yang  dirancang  untuk  mengintegrasikan  tujuan  organisasi  dengan tujuan  individu  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Ketidakpuasan  karena kompensasi  yang  tidak  memadai  atau  pekerjaan  yang  menjemukan  juga  dapat mendukung  insiden-insiden  pencurian  oleh  para  pegawai  (Zulkarnain,  2013).
Pernyataan  ini  mengasumsikan  bahwa  pegawai  yang  mengalami  ketidakpuasan dengan  gajinya  akan  cenderung  mencari  penghasillan  lain  seperti  dengan melakukan fraud . Elemen opportunity merupakan  elemen  yang  paling  memungkinkan  untuk diminimalisir  melalui  penerapan  proses,  prosedur,  kontrol  dan  upaya  dan  upaya deteksi  dini.  Semakin  baik  pengendalian  internal  birokrasi  pemerintahan,  maka semakin rendah kecurangan akuntansi pemerintah. Pelaku fraud selalu berusaha untuk  melegitimasi  perbuatannya  dengan  berupaya  untuk  mencari-cari  alasan pembenarannya  ( rationalization ).  Hal  ini  dilakukan untuk  menenangkan  perasaan yang bersangkutan, sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya.  Menurut  (Fitri  &  Nadirsyah,  2020)rasionalisasi  ini  diproksikan  dengan adanya  kesenjangan  integritas  manajemen  dan  hubungan  yang  tidak  baik  antara manajer  dan  auditor.  Diargumentasikan  pula  oleh  (Jaya,  2020),  bahwa  dalam suatu  lingkungan  yang  lebih  etis,  pegawai  akan  cenderung  mengikuti  peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima. Sehingga, dapat diasumsikan bahwa lingkungan etis organisasi yang buruk dapat mempengaruhi pegawai dalam melakukan tindakan kecurangan. Jadi,  semakin  baik  lingkungan  etis  organisasi  dalam  suatu  pemerintahan,  maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.
(Pristiyanti, 2012) juga mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasitoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya, diargumentasikan bahwa  di  suatu  lingkungan  yang  lebih  etis,  pegawai  akan  cenderung  untuk mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku  secara  moral  dan  bisa  diterima  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam lingkungan  yang  etis  dibentuk  oleh  gaya  kepemimpinan  yang  baik,  akan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan pegawai.Sistem pengendalian  internal  bagi  sebuah  organisasi  sangatlah  penting,  yaitu  untuk memberikan  perlindungan  bagi  entitas  terhadap  kelemahan  manusia  serta  untuk mengurangi  kemungkinan  kesalahan  dan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan.  Semakin  tinggi  (efektif)  kepatuhan  pegawai  terhadap  sistem pengendalian  intern  yang  diterapkan  suatu  instansi  maka  akan  semakin  rendah tingkat fraud di sektor pemerintahan yang dapat terjadi.
Komitmen  organisasi  secara  umum  mengacu  pada  sikap-sikap  dan  perasaan karyawan  dihubungkan  dengan  nilai-nilai  dan  cara  perusahaan  itu  melakukan berbagai  hal  (Najahningrum,  2013;  Pramudita,  2013;  Wijayanti  &  Hanafi,  2018). Dalam  hal  ini  termasuk  juga  dalam  melakukan  tindakan fraud atau  kecurangan. Apabila  pegawai  di  suatu  organisasi  mempunyai  komitmen  organisasi  yang  tinggi terhadap  organisasinya  hal  ini  dapat  menurunkan  tingkat  terjadinya fraud di sektor  pemerintahan.  Di  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Rakhmat,  2013; Riduwan, 2010) menunjukkan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, seorang karyawan  akan  lebih  cenderung  melakukan  atau  menjalankan  peraturan- peraturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam instansi, lingkungan  etis  ini  dapat  dinilai  dengan  adanya  budaya  etis  organisasi  dan komitmen organisasi, begitu pun (Pramudita, 2013) yang menyatakan bahwa suatu perilaku  tidak  etis  di  dalam  organisasi  itu  timbul  karena  adanya  lingkungan  etis yang  buruk.  Kecurangan  merupakan  suatu  tindakan  manyimpangan  dari  hukum yang  berlaku.  Kecurangan  dapat  disebabkan  oleh  adanya  ketidaksadaran  akan pentingnya  menaati  hukum/peraturan  maupun  kurangnya  ketegasan  dalam penegakan  hukum/peraturan.  Kebanyakan  masyarakat  mengerti  tentang  hukum, tetapi tidak mematuhinya.
Beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kecurangan (fraud) dan  variabel- variabel  yang  berkaitan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  (Faisal,  2013;  Imam Ardiansyah et al., 2011; Jaunanda, Giovani, Anton, & Susanto, 2020; Mertha Jaya &  Ambarwati,  2019;  Najahningrum,  2013;  Pristiyanti,  2012;  Septriyani  & Handayani, 2018; Wiguna & Eka Hariyani, 2018). Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) dengan menggunakan obyek penelitian lain, yaitu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu.
Teori  yang  digunakan  penelitian  ini  guna  mempelajari  proses  bagaimana seseorang  menginterpretasikan  sesuatu peristiwa,  alasan,  atau  sebab  perilakunya (Jaya,  2020;  Soegiono,  2012;  Svabova,  Kramarova,  Chutka,  &  Strakova,  2020), yaitu  teori  atribusi.  Teori  ini  menyarankan  bahwa  jika  seseorang  mengamati seseorang individu, orang tersebut akan berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh  faktor  internal  atau eksternal.  Relevansi  penggunaan grand teori tersebut  juga  dapat  menjelaskan  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi terjadinya fraud di  Pemerintahan  Kabupaten  Indramayu  yang  digunakan  pada penelitian ini.
Di suatu lingkungan yang lebih etis, pegawai akan cenderung untuk mengikuti peraturan  perusahaan  dan  peraturan-peraturan  tersebut  akan  menjadi  perilaku secara  moral  dan  bisa  diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam lingkungan  yang  etis  dibentuk  oleh  gaya  kepemimpinan  yang  baik,  akan berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  yang  dilakukan  pegawai (Septriyani  &  Handayani,  2018).  Penelitian  (Septriyani  &  Handayani,  2018) berpendapat bahwa lingkungan yang lebih etis dapat dinilai dengan adanya budaya etis  organisasi  dan  komitmen  organisasi.  perilaku  yang  tidak  etis  di  dalam organisasi  dapat  timbul  karena  adanya  lingkungan  etis  yang  buruk  (Pramudita  , 2013).  Kondisi  ini  mengharuskan  sistem  pengendalian  internal  organisasi  untuk dapat  memberikan  perlindungan  bagi  entitas  terhadap  kelemahan  manusia  serta untuk  mengurangi  kemungkinan  kesalahan  dan  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan peraturan (Imam Ardiansyah et al., 2011; Maulana Saud, Taufiqul Hakim, &  Lulu  Dyar,  2020;  Wijayanti  &  Hanafi,  2018).  Sedangkan,  komitmen  organisasi lebih  menekankan  pada  proses  pegawai  ketika  mengidentifikasi  dirinya  dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi (Mertha Jaya & Ambarwati, 2019).
Suatu  kompensasi  yang  tidak  adil  atau  tidak  memadai  serta  pekerjaan  yang menjemukan, juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja, dalam  hal  ini  adalah  pencurian  aset  perusahaan  atau  organisasi  tersebut (Zulkarnain,  2013).  Pemberian  kompensasi  yang  sesuai  dengan  pekerjaan  yang dilakukan oleh pegawai dapat membuat pegawai merasa tercukupi, sehingga akan meningkatkan  kinerja  pegawai  dan  mengurangi  tindakan  kecurangan  ( fraud ). Penegakan  hukum  juga  dikategorika  sebagai  suatu  tindakan  nyata  oleh  subjek hukum  terhadap  hukum  yang  berlaku  di  suatu  Negara  (Tuasikal,  2017). Berdasarkan  uraian  yang  telah  disajikan  tersebut,  maka  dirumuskan  beberapa hipotesis sebagai berikut.
H 1 : Gaya  kepemimpinan  mempengaruhi Fraud secara  negatif  di  sektor pemerintahan.
H 2 : Keefektifan sistem pengendalian internal  mempengaruhi Fraud secara negatif di sektor pemerintahan.
H 3 : Komitmen  Organisasi  mempengaruhi Fraud secara  negatif  di  sektor pemerintahan.
H 4 : Kesesuaian  Kompensasi  mempengaruhi Fraud secara  negatif  di  sektor pemerintahan.
H 5 : Budaya  etis  organisasi  mempengaruhi Fraud secara  negatif  di  sektor pemerintahan.
H 6 : Persepsi  penegakan  hukum  mempengaruhi Fraud secara  negatif  di  sektor pemerintahan.

## Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian  kuantitatif  ini  melakukan  uji  dengan  data  primer.  Data  primer diperoleh  melalui  survei  menggunakan  kuesioner  yang  diberikan  kepada  pegawai Pemerintahan  Kabupaten  Indramayu,  Jawa  Barat.  Kuesioner  yang  disusun  berisi tentang persepsi  pegawai  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kecurangan ( fraud )(Jaya, 2020)
Populasi  penelitian  terdiri  dari  seluruh  pegawai  negeri  sipil  di  Pemerintahan Dinas Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Peneliti juga melakukan sampling atau meneliti  beberapa  populasi  yang  mewakili  (Jaya,  2020).  Teknik convenience sampling dipilih  dalam  mengumpulkan  informasi  melalui  anggota  populasi  yang bersedia memberikan respon terhadap kuesioner yang diberikan (Sugiyono, 2011). Hal  ini  juga  dikarenakan  sulitnya  menemui  pegawai  instansi  yang  rela  untuk dijadikan  responden  disebabkan  kesibukannya.  Kondisi  ini  membuat  peneliti melakukan  pemetaan  responden  dari  10  kantor  dinas  yang  ada  di  Kabupaten Indramayu, peneliti mengambil sampel 15  PNS untuk masing-masing dinas. Total sampelnya  diperoleh  sebanyak  150  PNS.  Kuesioner  yang  akan  ditabulasi  datanya adalah  kuisioner  yang  kembali  dalam  keadaan  diisi  lengkap.  Berikut  ini  daftar instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Indramayu, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas  Perikanan  dan  Kelautan,  Dinas  Pertanian,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR/Bina Marga, Dinas Sosial, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Tabel 1. Indikator Variabel dan Pengukurannya Variabel Pengukuran Indikator pertanyaan Gaya Kepemimpinan Skala Likert Relasi pemimpin dengan anggota, Struktur tugas, Posisi kekuatan, Delegasi tugas, Etika pemimpin (Desai, Roberts, & Srivastava, 2010). Keefektifan SPI Skala Likert Gembira memilih bekerja pada organisasi,Penaksiran resiko, Aktifitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan (Mertha Jaya & Ambarwati, 2019).
Variabel Pengukuran Indikator pertanyaan Kesesuaian Kompensasi Skala Likert Kompensasi keuangan, pengakuan dari perusahaan, Ketidakadilan dengan pembagian kompensasi, promosi, dan penyelesaian tugas, (Mertha Jaya & Poerwono, 2019). Budaya etis organisasi Skala Likert Model peran yang visibel, Komunikasi harapan- harapan etis, Pelatihan etis, Hukuman bagi tindakan tidak etis, Mekanisme perlindungan etika (Desai et al., 2010). Komitmen organisasi Skala Likert Bekerja melalui target, Membanggakan organisasi kepada orang lain, Menerima semua tugas Kesamaan nilai, Bangga menjadi bagian organisasi (Mertha Jaya & Ambarwati, 2019). Penegakan hukum Skala Likert Daya tanggap pejabat penerima lamban, Proses penegakan hukum pidana selesai, Putusan pengadilan sesuai dengan fakta-fakta hukum, Aturan hukum dalam instansi Ketaatan terhadap hukum (Tuasikal, 2017). Fraud di sektor Pemerintahan Skala Likert Kecurangan laporan keuangan, Penyalahgunaan asset, Korupsi, Ketiadaan bukti transaksi (Mertha Jaya & Ambarwati, 2019).
Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM ( Structural Equation Modeling ). Dikarenakan  uji  SEM  lebih  memungkinkan  dilakukannya  analisis  di  antara beberapa  variabel  dependen  dan  independen  secara  langsung  juga  (Sugiyono, 2011). Model persamaan penelitiannya sebagai berikut.
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + ε Keterangan:
Y  = Variabel dependen (Fraud) α  = Konstanta X 1 = Variabel Gaya Kepempinan X 2 = Variabel Keefektifan SPI X 3 = Variabel Kesesuaian Kompensasi X 4 = Variabel Budaya Etis Organisasi X 5 = Variabel Komitmen Organisasi X 6 = Variabel Penegakan hukum ε = error

## Hasil Dan Pembahasan
Hasil  Uji  antar  variabel  independen  dengan  dependen  ditampilkan  sebagai berikut :
Gambar 2. Hasil uji SEM
Menurut hasil uji pada Gambar 1 ditemukan bahwa tidak terdapat nilai loading factor di bawah 0.50.
Tabel 2. Uji Hipotesis Berdasarkan Path Coefficient Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) BEO  FRAUD -0.00699 -0.00474 0.00701 0.99685 GK  FRAUD 0.00246 -0.00202 0.00614 0.39999 KK  FRAUD 0.10601 -0.06858 0.09476 1.11872 KO  FRAUD 0.00018 -0.00074 0.00672 0.0274 KSPI  FRAUD 0.99398 -0.995 0.00347 286.4563 PH  FRAUD -0.09645 -0.05972 0.09545 1.01042
Sumber: Output PLS, 2020.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  2  diketahui  bahwa  gaya  kepemimpinan tidak  berpengaruh  terhadap Fraud di  sektor  pemerintahan.  Hal  itu  dikarenakan nilai t-statistic sebesar    0,39999  (p  >  0.05).  Dengan  demikian H 1 tidak  diterima . Temuan  ini  menjelaskan  bahwa  selama  ini  komunikasi  yang  terjadi  antara bawahan  dengan  atasan  di  kantor  pemerintahan  Kabupaten  Indramayu  belum terjalin dengan sangat baik. Kondisi ini mengakibatkan adanya dugaan munculnya perilaku fraud di  lingkungan  pemerintahan.  Hasil  temuan  ini  mendukung penelitian (Faisal, 2013; Zulkarnain, 2013)dimana ketika tidak terjadi komunikasi yang  baik,  maka  asimetri  informasi  mengakibatkan  munculnya  perilaku  fraud  di lapisan kantor pemerintahan.
Keefektifan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi Fraud di sektor pemerintahan. Nilai p > 0.05 atau nilai t-statistic sebesar 286,4563 menyimpulkan jika H 2 tidak  diterima .  Pemerintahan  Kabupaten  Indramayu  perlu  untuk melakukan  efektifitas  terhadap  sistem  pengendalian  internalnya  agar  dapat mengurangi  perilaku  fraud  di  lingkungannya.  Temuan  ini  mendukung  penelitian (Maulana  Saud  et  al.,  2020)  bahwa  semakin  efektif  sistem  pengendalian  internal organisasi, maka semakin sulit ruang seseorang untuk melakukan kecurangan di aktivitasnya dan sebaliknya ketika seseorang dapat melakukan kecurangan, maka diduga  sistem  pengendalian  internalnya  belum  efektif  dalam  memantau  segala aktivitas operasi organisasi tersebut.
Hasil  uji  juga  menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi  mempengaruhi terhadap Fraud di  sektor  pemerintahan  secara  positif.  Simpulan  ini  dibuktikan dengan  nilai t-statistic sebesar  0,0274  tidak  signifikan  pada  (p  <  0.05).  Dengan demikian H 3 tidak diterima . Temuan ini mendukung penelitian (Wardhani, 2015)
yang  menunjukkan  bahwa  atasan  atau  pimpinan  di  sebuah  organisasi pemerintahan belum sepenuhnya memberikan arahan dan percontohan yang baik kepada  para  pegawainya  untuk  lebih  berkomitmen  di  dalam  menjalankan tugasnya,  sehingga fraud masih  dapat  terjadi.  Meskipun  tidak  semua  pimpinan memberikan  contoh  buruk,  namun  data  survey  yang  kami  peroleh  memberikan hasil yang sesuai dengan fakta saat ini.
Berdasarkan  tabel  2  diketahui  bahwa  kesesuaian  kompensasi  tidak mempengaruhi Fraud di sektor pemerintahan. Temuan ini dibuktikan dengan nilai t-statistic sebesar 1,11872 tidak signifikan pada (p > 0.05). Hasil ini menyimpulkan bahwa H 4 tidak  diterima .  Berdasarkan  kegiatan  survey  yang  telah  dilakukan menunjukkan  bahwa  pengakuan  organisasi  terhadap  keberhasilan  pegawainya dalam  melaksanakan  pekerjaan  belum  sepenuhnya  diakui  oleh  instansi.  Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  (Mertha  Jaya  &  Ambarwati,  2019)yang menyatakan  bahwa  kondisi  dimana  pegawai  merasa  jika  bekerja  dengan  beban sama  atau  pun  tidak  mereka  tetapa  memperoleh  hasil  yang  sama.  Hal  ini  tentu perlu  dilakukan  evaluasi  agar  kompensasi  yang  diterima  setiap  pegawai  sesuai dengan kinerjanya, sehingga menciptakan iklim organisasi yang fairness . Budaya  etis  organisasi  juga  tidak  mempengaruhi Fraud di  sektor pemerintahan,  dikarenakan  nilai t-statistic sebesar  0.99685  (p  >  0.05).  Dengan demikian H 5 tidak diterima . Hasil ini mendukung penelitian (Wijayanti & Hanafi, 2018) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi yang selama ini dibentuk dan dirancang  serta  didokumentasikan  di  setiap  organisasi  pemerintahan  hanya dianggap  sebagai  nilai  tambah,  tanpa  adanya  kedisiplinan  untuk  mematuhi  dan menjalankannya  dengan  sungguh-sungguh,  sehingga  perilaku fraud masih  dapat terjadi saat ini.
Penegakan  hukum  juga  tidak  mempengaruhi Fraud di  sektor  pemerintahan, dikarenakan nilai t-statistic sebesar 1,01042 (p > 0.05).  Dengan demikian H 6 tidak diterima ,  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  pegawai  instansi  di pemerintahan saat ini masih belum tajam, sehingga belum dapat menekan tingkat terjadinya fraud di  sektor  pemerintahan.  Sepertinya  hasil  uji  ini  sesuai  dengan kondisi  saat  ini  dimana  penegakan  hukum  di  Indonesia  bagi  pelaku  kecurangan ( fraud ) atau pun koruptor masih terlalu ringan, sehingga sampai saat ini pun siapa pun  tidak  ada  yang  merasa  takut  untuk  berbuat  curang.  Seharusnya  kita semuanya  mulai  bersikap  untuk  saling  berkomitmen  dan  menegakkan  hukum secara penuh dan tidak memihak agar perilaku kecurangan ( fraud ) dapat ditekan seperti yang dinyatakan oleh (Nugroho & Elviandri, 2018).

## Kesimpulan Dan Saran
Tahapan uji analisis data, pemaparan teori serta beberapa referensi penelitian terdahulu  yang  telah  disajikan,  menyimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan, komitmen  organisasi,  kesesuaian  kompensasi,  budaya  etis  organisasi,  dan penegakan  hukum  organisasi  tidak  mempengaruhi fraud di  sektor  pemerintahan Kabupaten Indramayu.
Saran  bagi  pemerintah  Kabupaten  Indramayu,  Jawa  Barat,  yaitu  agar  lebih memperhatikan  pemberian  penghargaan  bagi  para  pegawai  sesuai  dengan kinerjanya,  sehingga  pegawai  lebih  merasa  puas  dengan  prestasi  kerjanya.  Dapat melakukan pemeriksa fisik atas asset instansi lebih optimal agar dapat terpantau dengan  baik  keberadaannya.  Para  pegawai  instansi  pemerintahan  Kabupaten Indramayu  untuk  meningkatkan  rasa  bangga  pegawai  instansi  pemerintah terhadap  organisasinya  dengan  cara  lebih  mencintai  pekerjaan  mereka.Instansi pemerintahan Kabupaten Indramayu perlu mengadakan seminar dan pelatihan etis tentang standar organisasi bagi para pegawai di instansi.
Keterbatasan penelitian ini yaitu sulitnya data yang diperoleh karena sebagian besar  pegawai  pemerintahan  Kabupaten  Indramayu  banyak  yang  sibuk  dengan pekerjaan  lainnya,  sehingga  hanya  beberapa  saja  yang  bersedia  mengisinya. Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menggunakan  data  responden  yang  mudah ditemui agar mempercepat proses penelitian dan pengujian datanya.

## Pengakuan
Penulis  memberikan  penghargaan  dan  pengakuan  terhadap  pihak-pihak  yang membantu  selesainya  penelitian  ini,  terutama  beberapa  responden,  yaitu Bapak/Ibu  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemerintahan  Kabupaten  Indramayu,  Jawa Barat yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Dinas  Komunikasi  dan Informatika,  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertahanan,  Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR/Bina Marga, Dinas Sosial, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Daftar Pustaka
Desai, V., Roberts, R. W., & Srivastava, R. (2010). An analytical model for external auditor  evaluation  of  the  internal  audit  function  using  belief  functions.
Contemporary Accounting Research , 27 (2), 537–575.
https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01016.x
Faisal,  M.  (2013).  Analisis  Fraud  Di  Sektor  Pemerintahan  Kabupaten  Kudus. Accounting Analysis Journal , 2 (1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1181
Fitri,  F.,  &  Nadirsyah,  N.  (2020).  Pengaruh  Tekanan  (Pressure),  Kesempatan (Opportunity),  Rasionalisasi  (Rationalization),  Dan  Kapabilitas  (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi  Budaya  Etis  Organisasi. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 5 (1), 69–84. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15437 Imam  Ardiansyah,  Herawati,  H.,  Ekawati,  D.,  Hermansyah,  W.,  Mangoting,  Y., Sukoharsono,  E.  G.,  Pamungkas,  I.  D.  (2011).  Business  culture  and  tax evasion: Why corruption and the unofficial economy can persist. International Journal of Financial Research , 4 (2), 811–822.
https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p316
Jaunanda,  M.,  Giovani,  N.,  Anton,  R.,  &  Susanto,  T.  R.  (2020).  Analisis  Sistem Pengendalian Internal Siklus Persediaan Pada PT . Surya Toto Indonesia Tbk ( Subsektor Fitting ). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis , 13 (2), 40–49. Jaya,  I.  M.  L.  M.  (2020). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif:  Teori, Penerapan, dan Riset Nyata . Yogyakarta, Indonesia: Anak Hebat Indonesia. Jaya,  I.  M.  L.  M.  &  I.  M.  N.  (2020).  The  Beauty  and  the  Beast  of  Earning Management  in  Indonesia. Opcion , 36 (91),  1097–1140.  Retrieved  from https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32496 Maulana  Saud,  I.,  Taufiqul  Hakim,  A.,  &  Lulu  Dyar,    dan.  (2020).  Analisis Determinan Fraud Prevention (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah di D.I  Yogyakarta  dan  Jawa  Tengah). Jurnal  Akuntansi  Keuangan  Dan  Bisnis ,
13 (2), 1–10. Retrieved from https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/3604
Mertha Jaya, I. M. L., & Ambarwati, A. A. (2019). Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Pada  Perusahaan  Pertambangan  di Indonesia. Akuntabilitas:  Jurnal  Ilmu  Akuntansi , 12 (September),  157–168. https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12587
Mertha Jaya, I. M. L., & Poerwono, A. A. A. (2019). Pengujian Teori Fraudpentagon Terhadap  Kecurangan  Laporan  Keuangan  Pada  Perusahaan  pertambangan  di
Indonesia. Akuntabilitas , 12 (2), 157–168. https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12587
Najahningrum,  A.  F.  (2013).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  fraud:  persepsi pegawai. Accounitng  Analysis  Journal , 2 (3),  259–267.  Retrieved  from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0AFAKTOR-FAKTOR
Nugroho,  S.  S.,  &  Elviandri.  (2018).  Memayu  Hayuning  Bawana:  Melacak Spiritualitas  Transendensi  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis Kearifan  Masyarakat  Jawa. Pengembangan  Dan  Penegakan  Hukum  Di Indonesia , (1), 346–355.
Pramudita,  A.  (2013).  Analisis  Fraud  Di  Sektor  Pemerintahan  Kota  Salatiga. Accounting Analysis Journal , 2 (1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1156 Pristiyanti, I. ruly. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Fraud  Di  Sektor  Pemerintahan. Accounting Analysis Journal , 1 (1). https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.707
Rakhmat,  M.  (2013).  Etika  Dasar  Setiap  Profesi  Kehidupan  dalam  Perspektif Hukum Positif, 1–95.
Riduwan, A. (2010). Etika Dan Perilaku Koruptif Dalam Praktik Manajemen Laba : Studi Hermeneutika, 1 (1), 1–21. Septriyani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan  Analisis  Fraud  Pentagon. Jurnal  Akuntansi,  Keuangan  Dan  Bisnis , 11 (1), 11–23. Retrieved from http://jurnal.pcr.ac.id Soegiono,  T.  (2012). Filsafat  Pendidikan  Teori  dan  Praktik .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&N .  Bandung: Alfabeta.
Svabova, L., Kramarova, K., Chutka, J., & Strakova, L. (2020). Detecting earnings manipulation  and  fraudulent  financial  reporting  in  Slovakia. Oeconomia Copernicana , 11 (3), 485–508. https://doi.org/10.24136/OC.2020.020 Tuasikal,  H.  (2017).  Akutansi  Forensik  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi. Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan , 6 (2), 199–205. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4876
Wardhani, R. martini;Kartika rachmasari; R. susi. (2015). Analisis Penerapan Good University Governance Melalui Efektivitas Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasional. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Wiguna, M., & Eka Hariyani,  dan. (2018). Effect of Tax Rate, Taxation Technology and Information, Possibility of Fraud Detection, and Tax Fairnesson Taxpayer Perception  of  Tax  Fraud  Ethics  (Empirical  Study  on  KPP  Pekanbaru,  Dumai, Rokan Hilir), 11 (1), 24–30. Retrieved from http://jurnal.pcr.ac.id
Wijayanti,  P.,  &  Hanafi,  R.  (2018).  Pencegahan  Fraud  pada  Pemerintahan  Desa.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 331–345.
Zulkarnain,  R.  M.  (2013).  Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Fraud
Pada Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysis Journal , 2 (2). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2852