## JUKSTAPOSISI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
A.P. Edi Atmaja Badan Pemeriksa Keuangan RI Email : ahmad.atmaja@bpk.go.id
Abstrak : Tulisan ini berupaya untuk membedah permohonan uji materi atas tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tulisan ini  hendak  menganalisis  dua  permasalahan.  Pertama  adalah  mengenai  dalil-dalil  para pemohon yang tertuang dalam alasan permohonan (posita) dan kedua ialah kedudukan hukum  (legal  standing)  para  pemohon.  Kesimpulan  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa, pertama,  para  pemohon  tidak  memahami —bahkan  keliru  secara  fatal  dalam memahami —pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  sehingga  permohonan  menjadi  tidak  jelas  atau  kabur  (obscuur libel).  Kedua,  para  pemohon  tidak  memiliki  kedudukan  hukum.  Tulisan  ini merekomendasikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutuskan  bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) . Kata  Kunci :  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Pemeriksaan  dengan  Tujuan  Tertentu, Kedudukan Hukum Pemohon.
Abstract : This paper seeks to discuss the judicial review of the Supreme Audit Board’s duty to implement special purpose audit. This paper wants to analyze two problems. First is  regarding  the  arguments  of  the  petitioners  contained  in  the  reasons  for  the  petition (posita) and second is the legal standing of the petitioners. The conclusion of this paper shows that, first, the petitioners did not understand —even fatally mistakenly understood— the  special  purpose  audit  carried  out  by  the  Supreme  Audit  Board  so  their  requests became unclear or obscure (obscuur libel). Second, the petitioners do not have a legal standing. This paper recommends the Constitutional Court to decide that the petition of the petitioners cannot be accepted (niet ontvankelijk verklaard).
Keywords : The Supreme Audit Board, Special Purpose Audit, Legal Standing.

## PENDAHULUAN
Pada   29   Agustus   2019   pukul 13.54   WIB,   dua   dosen   dan   satu mahasiswa      mengajukan  permohonan uji  materi  atas  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan    dan    Tanggung    Jawab Keuangan  Negara  (selanjutnya  disebut UU    15/2004)    dan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan
Pemeriksa    Keuangan    (selanjutnya disebut  UU  15/2006)  terhadap  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut    UUD    1945).    Permohonan tercatat        dengan        tanda        terima nomor  1900/PAN.MK/VIII/2019 [ 1 ] dan teregistrasi  sebagai  Perkara  Nomor 54/PUU-XVII/2019  pada  17  September 2019 pukul 10.00 WIB. [ 2 ]
Materi  yang  hendak  diuji  dalam permohonan tersebut ialah frasa “pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu” dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UU  15/2004 yang    selengkapnya    menyatakan, “Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  terdiri  atas  pemeriksaan keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu,” dan  Pasal  6  ayat  (3)  UU  15/2006  yang selengkapnya menyatakan,
“Pemeriksaan    BPK    mencakup pemeriksaan    keuangan,    pemeriksaan kinerja,  dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”
Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UU 15/2004 menerangkan bahwa pemeriksaan    dengan    tujuan  tertentu meliputi  antara  lain  pemeriksaan  atas hal-hal    lain    di    bidang    keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan  atas  sistem  pengendalian intern    pemerintah.    Menurut    para pemohon,    tugas    Badan    Pemeriksa Keuangan    (selanjutnya    disebut    BPK) untuk    melaksanakan  pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu  bertentangan dengan  Pasal  1  ayat  (3), [ 3 ] Pasal  28D ayat  (1), [ 4 ] dan  Pasal  23E  ayat  (1) [ 5 ]
UUD 1945.
Permohonan  uji  materi  ini  tampak menarik    karena    diajukan    sekira    lima
belas    tahun    pasca-  berlakunya  UU 15/2004  dan    tiga    belas    tahun  pasca- berlakunya UU  15/2006.  Di  samping itu, permohonan    ini    diajukan    setelah pelaksanaan sekian banyak pemeriksaan    dengan    tujuan  tertentu oleh  BPK.  Jika  permohonan  dikabulkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya disebut MK), lantas bagaimanakah status hukum  dari  sekian  banyak  laporan  hasil pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu  itu, yang    memuat    sekian    triliun    rupiah kerugian  negara  yang  mesti dipulihkan?
Dalam  tahun  2018  saja,  misalnya, BPK    telah    menerbitkan    286    laporan hasil    pemeriksaan  dengan  tujuan tertentu, yakni 36 laporan pada semester I [ 6 ] dan 250 laporan pada semester II. [ 7 ] Jumlah  tersebut  belum  termasuk  16 laporan  hasil  pemeriksaan  investigatif dan  4.994  laporan  hasil      pemeriksaan atas   pertanggungjawaban   penerimaan dan      pengeluaran      dana      bantuan keuangan  partai  politik  dari  anggaran pendapatan    dan    belanja    daerah [ 8 ] yang    termasuk    dalam  rumpun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Tulisan  ini  hendak  menimbang kemungkinan-kemungkinan
pertimbangan hukum MK atas permohonan uji materi tugas BPK untuk melaksanakan pemeriksaan dengan
tujuan  tertentu.  Tulisan  ini  dapat  pula dianggap  sebagai  “eksaminasi”  atas permohonan  uji  materi  tersebut  seperti halnya  suatu  eksaminasi  atas  proses peradilan. [ 9 ]

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1. Seperti apa Tugas dan
Wewenang  BPK  di  Indonesia
saat ini ?
2. Bagaimana  kedudukan  hukum
(legal standing) pemohon dalam proses  peradilan  konstitusi  di Indonesia  saat  ini  dan  Sejauh mana  kedudukan  hukum  para
pemohon dalam peradilan
Konstitusi ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitan  ini  metode  yang digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum  doktrinal  atau  penelitian  hukum teoritis.
Metode adalah cara atau jalan yang teratur  untuk  mencapai  suatu  maksud yang  diinginkan,  sedangkan  penelitian merupakan  suatu  kerja  ilmiah  yang
bertujuan untukmengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis  dan  konsisten.    Dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian empiris  yang  berarti  bahwa  penelitian hukum  ini  akan  berdasarkan  pada efektivitas  hukum  di  dalam  masyarakat. Dalam  penelitian  empiris  atas  hukum akan  menghasilkan  teori-teori  tentang eksistensi  dan  fungsi  hukum  dalam masyarakat, berikut perubahan- perubahan  yang  terjadi  dalam  proses- proses perubahan sosial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Tugas  Dan  Wewenang  BPK  Di Indonesia Saat Ini
Pasal  51  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2011  (selanjutnya  disebut  UU
24/2003) menyatakan bahwa pemohon dianggap memiliki
kedudukan  hukum  (legal  standing) bilamana  ia  merupakan  pihak    yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya    dirugikan    oleh berlakunya    undang-  undang  yang dimohonkan  pengujian  yang,  secara limitatif, terdiri atas empat klasifikasi.
Pertama,    perorangan    warga negara    Indonesia. [ 10 ] Kedua,
kesatuan    masyarakat    hukum    adat sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan    perkembangan    masyarakat dan    prinsip    Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketiga, badan hukum publik  atau  privat. Keempat,  lembaga negara.
Terkait batasan-batasan kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional    tersebut,    sejak Putusan    Nomor    006/PUU-III/2005, Putusan  Nomor  11/PUU-V/2007,  dan putusan-putusan  seterusnya,      MK berpendirian   bahwa   kerugian   hak dan/atau   kewenangan   konstitusional sebagaimana    dimaksud    Pasal    51 ayat    (1)    UU    24/2003    harus memenuhi    lima    syarat    yang merupakan  satu  rangkaian,  satu kesatuan, dan tidak dapat dipisahkan.
Pertama,  adanya  hak  dan/atau kewenangan  konstitusional  pemohon yang  diberikan  oleh  UUD  1945. Kedua,   hak   dan/atau   kewenangan konstitusional      tersebut      oleh pemohon      dianggap  dirugikan  oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Ketiga, kerugian  hak  dan/atau    kewenangan
konstitusional  tersebut  harus  bersifat spesifik    dan    aktual    atau    setidak- tidaknya  potensial  yang  menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Keempat, adanya hubungan sebab-akibat  (causal  verband)  antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kelima, adanya  kemungkinan  bahwa  dengan dikabulkannya  permohonan,  maka kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  seperti  yang  didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Kedudukan      hukum      pemohon sejatinya      merupakan      unsur esensial      dalam      hukum      acara (procedural    law)      di    MK.    Sebab, tidak    semua    orang    dapat    menjadi pemohon    dan    dapat  mengajukan permohonan   uji   materi —dalam   hal ini      pengujian      undang-undang terhadap undang-undang dasar. Adanya  kepentingan  hukum  semata tidak  cukup  menjadi  alas  hak  bagi seseorang untuk mengajukan permohonan. [ 11 ]
Di    samping    itu,    kedudukan hukum  wajib  dimiliki  oleh  pemohon supaya    persidangan    perkara  dapat beranjak    ke    proses    selanjutnya,
yakni  pemeriksaan  persidangan.  Di MK  dikenal  empat jenis persidangan, yakni  (1)  pemeriksaan  pendahuluan, (2)  pemeriksaan  persidangan,  (3) rapat permusyawaratan hakim, dan (4) pengucapan  putusan.  Empat  jenis persidangan  ini  dapat  juga  dilihat sebagai  tahapan  persidangan  suatu perkara  kendati  yang  belakangan  ini sesungguhnya kurang  tepat.  Sebab, dalam    perkara    tertentu    majelis hakim hanya memerlukan
pemeriksaan  pendahuluan    dan,
setelah dilakukan rapat permusyawaratan    hakim,    perkara tersebut  sudah dapat diputuskan. [ 12 ]
Hakim   memeriksa   kedudukan hukum      pemohon      pada      saat pemeriksaan      pendahuluan. [ 13 ]
Pemohon    yang    tidak    dapat menguraikan    dengan    jelas    dalam permohonannya    tentang    hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang- undang,  sehingga  dengan  demikian tidak memiliki kedudukan hukum, akan menerima putusan MK yang menyatakan    bahwa    permohonan tersebut    tidak    dapat    diterima    (niet ontvankelijk verklaard). [ 14 ]
BPK    telah    melaksanakan pemeriksaan  kinerja  atas  efektivitas penanganan    perkara    pengujian undang-undang    di    MK.    Laporan hasil    pemeriksaan    antara    lain memuat    informasi    bahwa  terdapat sembilan  putusan  MK  dengan  amar putusan  “tidak  dapat  diterima”  dalam periode tahun  2016  dan  triwulan  III tahun    2017    yang    diputus    setelah pemeriksaan persidangan. [ 15 ] Menurut      BPK,      hal      tersebut mengakibatkan      tidak      tercapainya penyelesaian      perkara      yang sederhana,      cepat,      dan      berbiaya ringan      sesuai      dengan      asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. [ 16 ]
BPK  menyatakan  lebih  lanjut bahwa “ [ ... ] jika  amar  putusannya adalah  tidak  dapat  diterima  dengan alasan tidak memenuhi legal standing dalam persidangan perkara pengujian undang-undang, seharusnya  sudah  dapat diputuskan pada        saat        pemeriksaan pendahuluan    karena    pada    saat pemeriksaan  pendahuluan,      hakim telah      melakukan      pemeriksaan kelengkapan   dan   kejelasan   materi permohonan, khususnya kedudukan        hukum        (legal
standing)    pemohon    dan    pokok permohonan,        sehingga        perkara tidak    berlarut-larut    sampai    dengan pemeriksaan persidangan.” [ 17 ]
Atas  kondisi  tersebut,  BPK menyinyalir  tidak  bekerjanya  tugas dan fungsi peneliti sebagai salah satu penyebab.  Menurut  BPK,  tugas  dan fungsi    peneliti    berdasarkan    uraian jabatan    adalah  mengkaji    perkara yang  teregistrasi  dan  hasil  kajian  itu dapat  menjadi  bahan  masukan  bagi hakim   dalam   memeriksa   perkara.
[ 18 ] Dengan      demikian,      para peneliti      seharusnya      dapat menyediakan
sekaligus memverifikasi,  misalnya,  data  profil para    pemohon    untuk    membantu hakim menimbang  kedudukan  hukum serta kerugian konstitusional pemohon  sehingga  perkara  dapat lekas diputus dan tidak berlarut-larut.
UUD 1945 mengamanatkan diadakannya  suatu    badan  (board) yang  bebas  dan  mandiri  dalam memeriksa      pengelolaan      dan pertanggungjawaban      keuangan negara.      Badan      yang      telah mengemuka sejak perumusan konstitusi negara pada 11 Juli 1945 ini kemudian dikenal sebagai BPK. [ 19 ]
Eksistensi BPK sejatinya adalah penolakan  para  pendiri  bangsa  akan prinsip trias politika yang memisahkan kekuasaan  negara  dalam  tiga  gugus semata:    eksekutif,    legislatif,    dan yudikatif. Sukarno, proklamator kemerdekaan  dan  presiden  pertama RI,  menyatakan  dalam  rapat  11  Juli 1945 itu bahwa memisahkan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika belaka tidak akan mampu  mewujudkan  kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. [ 20 ]
Padahal,    Indonesia  sebagai negara  kesatuan  yang    berbentuk republik sedari  mula diharapkan oleh para  pendiri  bangsa  dapat  mencapai cita-cita    dan    tujuan    negara    yang sedikit-banyak  mengandung      anasir “sosial      ekonomi”.      Anasir    “sosial ekonomi”   ini   mengejawantah   dalam Pembukaan UUD 1945 melalui rumusan  “kemerdekaan  Indonesia yang  adil  dan  makmur”  serta
“pembentukan  pemerintahan  yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum”.
Dengan  cita-cita  dan  tujuan negara  semacam  itu,  tentu  saja dibutuhkan suatu badan  yang secara khusus  dapat  menjadi  pemandu negara dalam mewujudkan tujuan dan
cita-citanya  dalam  bidang  sosial ekonomi. Maka tampillah BPK sebagai cabang  lain  kekuasaan  negara  yang mengemban fungsi auditif: pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan negara.
Dengan  landasan  konstitusional Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum amendemen), [ 21 ] BPK  baru  dapat melaksanakan  tugas  pasca-terbitnya Penetapan  Pemerintah  Tahun  1946 Nomor  11/UM tentang Pembentukan BPK. Regulasi ini memungkinkan BPK dapat  bekerja  secara  aktif  mulai  1 Januari 1947. [ 22 ]
BPK      mengalami      perubahan nama   menjadi   Dewan   Pengawas Keuangan      dan      berpindah kedudukan  dari  Magelang  ke  Bogor pada  saat  berlakunya  Konstitusi
Republik Indonesia Serikat (27 Desember  1949 —17  Agustus  1950) kemudian    Undang-Undang    Dasar Sementara  Tahun 1950  (17  Agustus 1950 —5  Juli  1959).  Dengan  adanya
Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  UUD
1945 (sebelum amendemen)
diberlakukan    kembali    dan    Dewan Pengawas    Keuangan    dipulihkan menjadi BPK.
Untuk    menyempurnakan    BPK agar  dapat  menjadi  alat  kontrol  yang
efektif,    pada    12    Oktober  1963 pemerintah    menerbitkan    Peraturan Pemerintah    Pengganti    Undang- Undang    Nomor    7  Tahun  1963 tentang BPK. [ 23 ] Regulasi itu pada 2 Mei  1964  dicabut  dan  diganti  dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang  BPK  yang  lalu  diubah  dan ditetapkan  menjadi  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965. [ 24 ]
Pada    rezim    Orde    Baru, Undang-Undang    Nomor    17    Tahun 1965    dicabut    dan    diganti    dengan Undang-Undang    Nomor    5    Tahun 1973    tentang    BPK.    Peraturan    ini berhasil    bertahan    tanpa  perubahan dan  pencabutan  selama  33  tahun, bahkan    masih    cukup    bertenaga hingga  tujuh tahun  pasca-lengsernya rezim    Orde    Baru.    Akhirnya    UU 15/2006  terbit  sebagai  amanat  dari amendemen    konstitusi    di    era Reformasi    dan    regulasi    pelengkap dari  paket  undang-undang keuangan negara. [ 25 ]
BPK, dengan semangat Reformasi,  masih  mengemban  tugas yang  sama:  memeriksa  pengelolaan dan    tanggung    jawab    keuangan negara.    Namun,    UU    15/2006 mengguratkan    garis    demarkasi
antara  tugas  dan  wewenang  BPK. Pasal  6  sampai  8  UU  15/2006 mengatur  tentang  tugas  BPK  dan Pasal  9  sampai  12  mengatur  soal wewenang BPK. Semangat Reformasi dan amendemen
konstitusi pun memperluas tugas dan wewenang  BPK  itu  serta  objek pemeriksaan  BPK  melalui  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
Sesuai  Pasal  2  UU  17/2003, objek pemeriksaan BPK adalah keuangan  negara  yang  mencakup sembilan    perkara.    Pertama,    hak negara    untuk    memungut    pajak, mengeluarkan        dan  mengedarkan uang,     dan     melakukan     pinjaman. Kedua,     kewajiban     negara     untuk menyelenggarakan    tugas    layanan umum    pemerintahan    negara    dan membayar    tagihan    pihak  ketiga. Ketiga, penerimaan negara. Keempat,
pengeluaran negara. Kelima,
penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan negara/perusahaan daerah.  Kedelapan,  kekayaan  pihak lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan  dan/atau  kepentingan umum.  Kesembilan,  kekayaan  pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Sementara    itu,    pihak-pihak yang    diperiksa    BPK    ialah    para pemegang    kekuasaan    pengelolaan keuangan  negara  itu,  yang  meliputi pemerintah    pusat,    pemerintah daerah,    lembaga    negara  selain pemerintah    pusat    dan    pemerintah daerah,    Bank    Indonesia,    badan usaha    milik    negara,  badan  layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga  atau  badan  lain  yang mengelola keuangan negara. [ 26 ]
Pasal  6  ayat  (3)  UU  15/2006 menjabarkan  lebih  lanjut  tugas  BPK “memeriksa pengelolaan dan tanggung  jawab    keuangan  negara” dalam wujud  pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu. Definisi  dan  deskripsi  lebih  lanjut tentang  penjabaran  tugas  BPK  itu terdapat  dalam  Pasal  4  UU  15/2004
dan  penjelasannya  yang  menyatakan bahwa, pertama, pemeriksaan keuangan  adalah  pemeriksaan  atas laporan keuangan. [ 27 ]
Kedua, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan  negara  yang  terdiri  atas pemeriksaan    aspek    ekonomi    dan efisiensi    serta    pemeriksaan    aspek efektivitas. [ 28 ] Ketiga, pemeriksaan dengan      tujuan      tertentu      adalah pemeriksaan   yang   tidak   termasuk dalam  pemeriksaan  keuangan  dan pemeriksaan  kinerja, [ 29 ] yang meliputi  antara  lain  (cetak  miring  dari penulis) [ 30 ] pemeriksaan  atas  hal- hal    lain    di    bidang    keuangan, pemeriksaan    investigatif,    dan pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern pemerintah. [ 31 ] 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing)  Pemohon  Dalam  Proses Peradilan  Konstitusi  Di  Indonesia Saat Ini Dan Sejauh Mana Kedudukan  Hukum  Para  Pemohon Dalam Peradilan Konstitusi Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kesalahpahaman, dan kekeliruan fatal para pemohon Dalam    Berkas    Permohonan Nomor
1900/PAN.MK/VIII/2019
perihal  Permohonan  Pengujian Pasal 4  ayat  (1)  UU  15/2004  dan  Pasal
6    ayat    (3)    UU    15/2006    terhadap UUD 1945,
para pemohon mendalilkan  tiga  alasan  permohonan (posita). [ 32 ]
Pertama,  BPK  adalah  lembaga negara  yang  diberikan  kewenangan (cetak  miring  dari  penulis)  secara konstitusional untuk memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara. [ 33 ]
Hal ini menunjukkan bahwa para pemohon  tidak  bisa  membedakan antara “tugas” dan “wewenang” sebab memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas, bukan wewenang, BPK.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  tugas  adalah  (sesuatu) yang  wajib  dikerjakan  atau  yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang
dibebankan;  suruhan  (perintah)  untuk melakukan sesuatu; fungsi yang harus dikerjakan. [ 34 ] Sementara wewenang adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk bertindak;  kewenangan;  kekuasaan membuat  keputusan,  memerintah, dan  melimpahkan  tanggung  jawab
kepada  orang  lain;  fungsi  yang  boleh tidak dilaksanakan. [ 35 ]
Kegagalan para pemohon membedakan  antara  “tugas”  dan “wewenang”  BPK  ini  mengakibatkan permohonan      cacat      substantif. Pasal     6      ayat      (3)     UU      15/2006 yang      menyatakan      bahwa pemeriksaan    BPK    mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu terletak    dalam    bagian    pasal-pasal yang  mengatur  tentang  tugas  BPK. Dengan    demikian,    pemeriksaan dengan    tujuan    tertentu    yang dipersoalkan    para    pemohon  adalah bagian  dari  tugas  BPK  memeriksa pengelolaan    dan    tanggung    jawab keuangan    negara,  sehingga  tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebab hal  itu  sama  saja  dengan  menguji materi UUD 1945.
Kedua,  pemeriksaan  dengan tujuan tertentu, menurut para pemohon,  menimbulkan  persoalan dan isu konstitusionalitas karena tidak memiliki kejel asan atas makna “tujuan tertentu” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. [ 36 ]
Para pemohon berpendapat bahwa basis kewenangan konstitusional BPK adalah
pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara yang, apabila dimaknai secara tekstual-  gramatikal,  hanyalah    terdiri atas    pemeriksaan    keuangan    dan pemeriksaan    kinerja. [ 37 ] Sehingga apabila  ada  kewenangan  lain  di  luar kedua kedua kewenangan konstitusional    tersebut,    maka sejatinya   kewenangan   itu   adalah inkonstitusional,      karena      telah memperluas kewenangan konstitusional  yang  telah  diberikan oleh  UUD  1945  secara  eksplisit  dan limitatif. [ 38 ]
Pendapat para pemohon tersebut tidak sesuai dengan landasan keilmuan  dan  yuridis.  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan khusus (special purpose audit)  telah  lazim  dikenal  dalam  ilmu akuntansi dan pemeriksaan (auditing).
Menurut
Sukrisno Agoes, pemeriksaan  khusus  adalah  suatu pemeriksaan terbatas yang pada akhir pemeriksaannya  pemeriksa  (auditor) tidak  perlu  memberikan  pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara  keseluruhan.  Pendapat  yang
diberikan terbatas pada  pos-pos atau masalah  tertentu  yang  diperiksa  saja sebab  prosedur  pemeriksaan  yang dilakukan juga terbatas. [ 39 ]
Jenis-jenis pemeriksaan pun sebetulnya tidak hanya terbatas pada tiga  jenis  pemeriksaan  yang  menjadi gugus  tugas  BPK  itu.  Menurut  Indra Bastian, pemeriksaan/audit pada sektor publik terdiri atas audit kepatuhan,  audit  keuangan  program publik, audit kinerja sektor publik, dan audit  investigasi. [ 40 ] Lain  lagi menurut  Sukrisno  Agoes  dan  Jan Hoesada:  jenis-jenis  audit  dapat berupa  audit  keuangan  atau  general audit, audit khusus, dan audit teknologi informasi. [ 41 ]
Menurut  Baharuddin  Aritonang, anggota  BPK  periode  2004 —2009, rumusan Pasal 4 ayat (4) UU 15/2004
yang menyatakan bahwa
pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan  dan  pemeriksaan  kinerja menunjukkan ada perbedaan di antara ketiganya. Baharuddin Aritonang menjelaskan lebih lanjut,
“ Yang  membedakan  bukanlah metode  tapi  tahap  pemeriksaan. Pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu
dilakukan    sebagai    tindak    lanjut pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan    kinerja,  karena    ada beberapa    persoalan    penting    yang harus    diselesaikan,    misalnya pelaksanaan rekomendasi  BPK  oleh instansi    terperiksa,    atau    karena diduga    ada    unsur    pidana    dalam tindakan keuangan atau kinerja intansi yang telah diperiksa.” [ 42 ]
Di  samping  itu,  audit  dengan tujuan tertentu juga merupakan praktik yang  lazim  dilakukan  oleh  aparat pengawasan      intern      pemerintah (APIP),   seperti   Badan   Pengawasan Keuangan      dan  Pembangunan,
inspektorat jenderal pada kementerian atau lembaga
negara/pemerintahan, inspektorat pada   pemerintah   daerah   provinsi, dan   inspektorat   pada   pemerintah daerah  kabupaten/kota.    Landasan hukum    wewenang    APIP    untuk melaksanakan  audit  dengan  tujuan tertentu adalah Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah  (selanjutnya  disebut  PP 60/2008).
Pasal  48  ayat  (2)  PP  60/2008 menyatakan    bahwa    pengawasan intern    atas    penyelenggaraan  tugas
dan      fungsi      instansi      pemerintah oleh   APIP   adalah   berupa   audit, reviu,      evaluasi,  pemantauan,    dan kegiatan  lainnya.   Audit  ini  meliputi audit    kinerja    dan    audit    dengan tujuan  tertentu,    yang    terdiri    atas audit    investigatif,    audit    atas penyelenggaraan sistem pengendalian  intern  pemerintah,  dan audit  atas  hal-hal  lain  di  bidang keuangan. [ 43 ]
Dalam tataran internasional, The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), perhimpunan badan
pemeriksa keuangan sedunia, telah menerbitkan sejumlah  standar  internasional  (the international  standards  of  supreme audit  institutions/ISSAI)  dan  panduan
(guidance/GUID) yang mesti
dipedomani oleh seluruh badan pemeriksa keuangan sedunia.
Beberapa    di      antara    regulasi internasional    itu    berkaitan    dengan pelaksanaan    pemeriksaan  dengan tujuan  tertentu,  yakni  ISSAI    100 tentang  Prinsip-Prinsip  Dasar    Audit Sektor Publik, [ 44 ] ISSAI  400  tentang
Prinsip-Prinsip Pemeriksaan
Kepatuhan, [ 45 ] ISSAI  4000  tentang Standar Pemeriksaan Kepatuhan, [ 46 ]
GUID 5100 tentang Panduan
Pemeriksaan  atas  Sistem  Informasi,
[ 47 ] GUID 5201
tentang Pemeriksaan    Lingkungan    dalam Rangka  Pemeriksaan  Keuangan  dan Kepatuhan, [ 48 ] dan  GUID  5270 tentang  Panduan  Pemeriksaan  atas Pencegahan Korupsi. [ 49 ]
Dengan demikian, sungguh tidak beralasan  jika  dikatakan  bahwa  BPK tidak dapat melaksanakan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu. Sebab, BPK adalah lembaga pemeriksa  keuangan  negara  agung [ 50 ] (the  supreme  audit  institution) satu-satunya yang bebas dan mandiri yang dibentuk langsung oleh konstitusi,  bahkan  telah  dirumuskan sejak  masa-masa  awal  terbentuknya negara.
Ketiga, para pemohon mendalilkan  bahwa  pasca-terbitnya
Peraturan  BPK  Nomor  1  Tahun  2017 tentang    Standar    Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN), pengaturan  serta  penjelasan  terkait pemeriksaan      dengan      tujuan tertentu      telah      dicabut      dan dinyatakan      tidak      berlaku.      SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Menurut  para  pemohon,  tatkala SPKN yang sebelumnya diatur melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun   2007 tentang   SPKN   (selanjutnya   disebut Peraturan      BPK      1/2007)      diganti dengan  Peraturan    BPK    Nomor    1 Tahun    2017    (selanjutnya    disebut Peraturan    BPK    1/2017),    kepastian hukum      untuk      melaksanakan pemeriksaan      dengan      tujuan tertentu      menjadi      hilang      sebab Peraturan    BPK    1/2017    tidak    lagi memuat    standar    pelaksanaan pemeriksaan  dengan  tujuan tertentu. [ 51 ]
Dalil    terakhir    ini    adalah kekeliruan    paling    fatal    dari keseluruhan    alasan    permohonan. Para pemohon (dan, tentu saja, kuasa hukum  mereka)  tidak  cermat  dalam membaca  Peraturan  BPK  1/2017. Dengan    terbitnya    Peraturan    BPK 1/2017,  memang  terjadi  perubahan yang    cukup  signifikan    berkenaan dengan  susunan  SPKN.  Namun,  hal itu  tidak  berarti  bahwa  pengaturan mengenai pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang semula termaktub secara  gamblang  dalam  susunan SPKN  berdasarkan  Peraturan  BPK
1/2007 menjadi hilang begitu saja.
Pergantian SPKN dilakukan untuk    mengakomodasi    perubahan dalam  standar  pemeriksaan  di sektor publik      dan      privat      yang      berlaku secara      nasional      maupun internasional,      yakni      the  generally accepted    government    auditing standards    (GAGAS), [ 52 ] standar profesional    akuntan  publik  (SPAP), [ 53 ] the  international  standards  on auditing (ISA), [ 54 ] dan ISSAI. [ 55 ]
Berdasarkan perubahan- perubahan dalam standar pemeriksaan    di    sektor    publik    dan privat  tersebut,    perbedaan    yang paling  kentara  antara  Peraturan  BPK 1/2007    dan    Peraturan    BPK  1/2017 ialah      dalam      hal      standar pemeriksaan      yang      awalnya menggunakan pendekatan “pengaturan    standar    berdasarkan aturan  yang  lebih  rinci”  (rule-based standards) berubah menjadi pendekatan “pengaturan standar berdasarkan  prinsip”  (principle-based standards). Hal ini mengakibatkan pengaturan detail mengenai
pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu pada  SPKN  yang  semula  diletakkan dalam satu bagian tersendiri dileburkan dan dibenamkan
(embedded)  ke  dalam  prinsip-prinsip umum  dari  tiga  jenis  pemeriksaan,
yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu, sehingga  menjadi  lebih  ringkas  dan sederhana.
Dalam  Peraturan  BPK  1/2017, pengaturan    mengenai    pemeriksaan dengan    tujuan    tertentu  antara    lain terdapat    pada    Paragraf    3    dan    18 Lampiran    I    Kerangka    Konseptual Pemeriksaan. Kemudian pada Paragraf 1, 5.v, 24, dan A14 Lampiran II  Pernyataan  Standar  Pemeriksaan 100 Standar Umum. Selanjutnya pada Paragraf  8.e,  11,  A14,  A16,  dan  A23
Lampiran  III  Pernyataan  Standar Pemeriksaan 200 Standar
Pelaksanaan  Pemeriksaan.  Terakhir pada Paragraf 1, 16, 17, 23,  A13,  dan A16    Lampiran    IV    Pernyataan Standar    Pemeriksaan    300    Standar Pelaporan Pemeriksaan.
Ketiga    dalil    para    pemohon tersebut  menunjukkan  bahwa  alasan permohonan  (posita)  para pemohon tidak  jelas  atau  kabur  (obscuur  libel) dan  tidak  terdapat  keterkaitan  antara posita dan petitum yang memohon MK untuk  memutuskan  bahwa  Pasal  4 ayat (1) UU 15/2004 dan Pasal 6 ayat
(3)    UU    15/2006    bertentangan dengan  UUD  1945.  Oleh  karena  itu, demi    keadilan,    MK  haruslah memutuskan      bahwa      permohonan para   pemohon   tidak   dapat   diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Berkas Permohonan Nomor 1900/PAN.MK/VIII/2019 perihal
Permohonan  Pengujian  Pasal  4  ayat (1)  UU  15/2004  dan  Pasal  6  ayat  (3) UU  15/2006  terhadap  UUD  1945 diajukan oleh Ahmad Redi (Pemohon I),  Muhammad  Ilham  Hermawan (Pemohon  II),  dan  Kexia  Goutama (Pemohon
III)  yang  diwakili  oleh  kuasa hukum para pemohon: Viktor Santoso Tandiasa,
Yohanes Mahatma Pambudianto,  Aida  Mardatillah,  dan Eko Ibnuhayyan.
Pemohon      I      adalah      dosen Fakultas      Hukum      Universitas Tarumanagara.      Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas  Diponegoro  (2007)  dan master  di  Program  Magister    Ilmu Hukum  Universitas  Indonesia  (2009), ia  melanjutkan  studi  pada  Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Indonesia  dan  lulus  dengan  predikat cumlaude (2013). [ 56 ]
Pemohon  I  pernah  bekerja  di
Kementerian Sekretariat
Negara dengan  jabatan  terakhir  sebagai Kepala Subbidang Sumber Daya Alam pada  Deputi  Bidang  Perundang- undangan. [ 57 ] Pada 2014 ia memutuskan  untuk  menjadi  dosen  di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara. [ 58 ] Sebagai dosen, ia  banyak  menulis  sejumlah  buku, makalah,  dan  artikel  populer  di pelbagai media massa.
Ia  juga  kerap  diundang  sebagai narasumber di forum-forum ilmiah dan sering dimintai pendapat dalam diskusi-diskusi interaktif di televisi. [ 59 ] Pemohon    II    adalah    dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Menyelesaikan
pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas  Pancasila  (2000)  dan master  di  Program  Magister  Ilmu Hukum  Universitas  Indonesia  (2004), ia  melanjutkan  studi  pada  Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas
Indonesia dan lulus pada 2015. [ 60 ]
Pemohon   II   banyak   menulis karya      ilmiah      bertema      filsafat hukum      dan      hermeneutika (penafsiran)  konstitusi.  Selain  itu,  ia juga    kerap    menjadi    narasumber dalam    lokakarya    atau  seminar    di
perguruan    tinggi,    anggota    tim    ahli penyusun    peraturan  perundang- undangan,    dan  pemberi  keterangan ahli di persidangan. [ 61 ]
Pemohon  III  adalah  mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Tulisan-tulisannya
beberapa  kali  disiarkan  oleh  media massa. [ 62 ] Ia  juga  beberapa  kali memenangi lomba debat dan
legislative drafting mewakili
Universitas Tarumanagara. [ 63 ]
Amat  menarik  jika  merunut benang  merah  relasi  profil  di  antara para pemohon. Pemohon I dan III jelas berhubungan secara subordinatif- akademis sebagai dosen dan mahasiswa di Universitas Tarumanagara. Pemohon I dan II pun ternyata memiliki hubungan
koordinatif- akademis: keduanya tergabung dalam struktur kepengurusan Kolegium Jurist
Institute, suatu pusat studi yang fokus pada penelitian tentang kebijakan dan reformasi di bidang hukum. [ 64 ]
Kondisi    kian    menarik    karena pada  7  Oktober  2019  para  pemohon mengajukan    perbaikan  permohonan. Dalam  perbaikan  permohonan,  para pemohon  tidak  hanya  mengubah substansi  permohonan,    melainkan
juga  mengganti  Pemohon  I  menjadi Ibnu    Sina    Chandranegara    dan
Pemohon II menjadi Auliya Khasanofa,  sementara  Pemohon  III tetap. Penggantian (substitusi)
pemohon  merupakan  hal  yang  tidak lazim  dalam  permohonan  pengujian undang-undang  dan  menarik  untuk
dikaji lebih lanjut —tetapi tidak sekarang.
Pemohon  I  dan  Pemohon  II merupakan  dosen  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadiyah
Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. [ 65 ] Keduanya bergiat pada Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama), organisasi non-struktural dari
Muhammadiyah,  organisasi  massa Islam terbesar kedua di Indonesia. [ 66 ] Pemohon  I  juga  merupakan  peneliti senior Kolegium Jurist Institute. [ 67 ]
Pemohon  I  dan  II  (lama)  dan Pemohon I dan II (baru) terjalin dalam satu  benang  merah  relasi  profil. Pemohon I dan II (lama) dan Pemohon I  dan  II  (baru)  pernah  terlibat  dalam satu  kegiatan  yang  sama. [ 68 ] Begitupun organisasi mereka, Mahutama dan Kolegium Jurist
Institute,  juga  pernah  terlibat  dalam
satu kegiatan yang sama. [ 69 ] Dengan demikian, penggantian pemohon yang sejatinya merupakan satu mata rantai subjek  yang  sama  adalah  sebentuk pengelabuan  hukum  atau  sekurang- kurangnya  mengindikasikan  upaya untuk “bermain-main” dengan peradilan.
Dalam    Perbaikan    Berkas Permohonan Nomor 1900/PAN.MK/VIII/2019    Tanggal    7 Oktober 2019, para pemohon mendalilkan tiga kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 4 ayat  (1)  UU    15/2004    dan    Pasal    6 ayat    (3)    UU    15/2006.    Pertama, tugas    BPK    untuk    melaksanakan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan    kekuasaan  (abuse of    power).    Dengan    dilakukannya pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu, menurut    para  pemohon,    roda pemerintahan    dapat    terhambat sehingga  merugikan  para  pemohon sebagai warga negara. [ 70 ]
Kedua,  Pemohon  I  dan  II mengalami kesulitan saat harus menjelaskan  kepada  publik  tentang konstitusionalitas pemeriksaan dengan    tujuan    tertentu    BPK terhadap    suatu    lembaga    negara
padahal lembaga tersebut telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian  (WTP). [ 71 ] Kesulitan saat    harus    menjelaskan    kepada publik  ini  dianggap  oleh  Pemohon  I
dan II sebagai kerugian konstitusional. [ 72 ]
Pemohon   I   dan   II   menyitir Putusan      MK      Nomor      49/PUU- IX/2011      dan      mempersamakan kedudukan  hukum  para  pemohon pada putusan tersebut dengan kedudukan  hukum  Pemohon  I  dan  II.
[ 73 ] Ketiga,  Pemohon  III  mengalami
kesulitan dalam memahami kedudukan pemeriksaan dengan
tujuan    tertentu    karena    ketiadaan penjelasan  yang  komprehensif.  Hal ini    dianggap  Pemohon  III  sebagai kerugian konstitusional. [ 74 ]
Profil dan dalil-dalil para pemohon tersebut menunjukkan bahwa  para  pemohon  tidak  memiliki kedudukan    hukum    karena    hak konstitusional    mereka    sama    sekali tidak    dirugikan    dengan  berlakunya Pasal  4  ayat  (1)  UU  15/2004  dan Pasal  6  ayat  (3)  UU  15/2006.  Hal ini    karena,  pertama,  profil  para pemohon  tidak  berkaitan  secara langsung dengan tugas BPK.
Keterkaitan  antara    profil    para
pemohon  dan  tugas  BPK  ini  penting untuk  diungkap  guna  membuktikan kerugian konstitusional para pemohon atas  berlakunya  norma  undang- undang yang hendak diuji.
Tugas  BPK  adalah  memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan  negara.  Keuangan  negara sebagai  objek  pemeriksaan  BPK, sebagaimana  telah  penulis  jelaskan dalam bagian sebelum ini, didefinisikan  secara  limitatif  dalam sembilan perkara. Pertanyaannya kemudian adalah apakah para pemohon  dapat  membuktikan  diri mereka  sebagai  pihak  yang  pernah diperiksa  BPK —khususnya  dalam wujud  pemeriksaan  dengan  tujuan tertentu —  berkenaan  dengan  objek pemeriksaan  BPK  tersebut,  untuk menunjukkan adanya hubungan sebab  akibat  (kausalitas)  antara kerugian konstitusional
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian? [ 75 ]
Hanya  Pemohon  I  (lama)-lah yang  barangkali  dapat  menjawab pertanyaan  itu  lantaran  ia  pernah menduduki  jabatan  di  Kementerian Sekretariat Negara, entitas pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan negara yang menjadi objek
pemeriksaan  (auditee)  BPK.  Namun, ia sama sekali tidak menyinggung soal statusnya  itu  dalam  permohonan.
Kendati Pemohon I (lama)
mengungkapkan  statusnya  pun,  ia tetap harus menunjukkan secara jelas dan  rinci mengenai  kapan dan dalam hal  apa  persinggungannya  dengan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu oleh BPK itu terjadi. Tanpa penjelasan yang  memadai,  maka  permohonan para  pemohon  haruslah  diputuskan tidak  dapat  diterima  (niet  ontvankelijk verklaard).
Kedua, dalil para pemohon yang menyatakan  bahwa  tugas  BPK  untuk melaksanakan  pemeriksaan  dengan tujuan tertentu berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan kekuasaan  adalah  asumsi  yang  tidak didukung  dengan  bukti-bukti  dan penalaran logis yang kuat. Jika asumsi ini  dibenarkan,  bukan  tidak  mungkin setiap  lembaga  yang  mengemban tugas dan wewenang dari negara akan dapat  turut  dipersoalkan  dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan.
Tamsil yang diajukan para pemohon mengenai pelaksanaan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu BPK terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) [ 76 ] tidak  dapat
dijadikan  dasar  bahwa  pelaksanaan tugas tersebut adalah suatu penyalahgunaan  kekuasaan.  Sebab, selama  BPK  dapat  menjelaskan tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan  serta  mematuhi  kode etik —  dan  semua  ini  wajib  menurut SPKN [ 77 ] —maka  BPK  sah  untuk melaksanakan  pemeriksaan  tersebut. Upaya  para  pemohon  mengaitkan kasus  tindak  pidana  korupsi  KTP elektronik  dan  kasus  suap  pemeriksa BPK  adalah  asumsi  yang  tidak  jelas korelasinya dengan permohonan para pemohon.
BPK tetap berwenang melaksanakan  pemeriksaan  dengan tujuan tertentu terhadap entitas pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan negara kendatipun terhadap entitas tersebut sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan rutin BPK atas KPK yang disinggung para pemohon sebenarnya adalah  pemeriksaan  keuangan  yang dilaksanakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berupa opini.
Pemeriksaan keuangan juga dikenal  sebagai  general  audit  karena “hanya”  merupakan pemeriksaan secara  umum  yang  tidak  fokus  pada satu  transaksi  keuangan  atau  hal-hal
tertentu  di  bidang  keuangan.  Pada galibnya, BPK melakukan pendalaman lebih lanjut atas temuan- temuan  pemeriksaan  keuangan  yang signifikan melalui pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu —  bahkan meskipun pemeriksa telah menyatakan opini WTP dalam pemeriksaan  keuangan  itu.  Upaya para  pemohon  mengaitkan  antara maksud  pelaksanaan  pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu  dan  opini laporan keuangan mengesankan bahwa para pemohon tidak memahami ilmu akuntansi dan pemeriksaan (auditing). [ 78 ]
Ketiga,    dalil    para    pemohon yang    mempersamakan    kedudukan hukum    para    pemohon    dengan kedudukan    hukum    para    pemohon dalam  Putusan  MK  Nomor  49/PUU- IX/2011    adalah    tidak  relevan.    Jika hendak    dipersamakan    untuk    dapat memiliki    kedudukan    hukum,    para pemohon  seharusnya    berstatus sebagai    pakar    hukum    keuangan negara, akuntan, pemeriksa (auditor),  atau  pihak  yang  secara langsung terperiksa BPK.
Penilaian    MK    mengenai kedudukan    hukum    para    pemohon dalam    putusan    itu    tidak    dapat
dipersamakan  begitu  saja  oleh  para pemohon.    Latar    belakang    para pemohon  selaku  pengajar hukum tata negara [ 79 ] dalam  Putusan  MK Nomor 49/PUU-IX/2011 menjadi relevan sebab norma yang diuji adalah Pasal 4 ayat (4) huruf f, g, dan h; Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, d, dan e; Pasal 15 ayat (3), (4), (5), dan (6); Pasal 50A; Pasal
59  ayat  (2);  dan  Pasal  87  UU 24/2003 yang memuat konstitusionalitas    kelembagaan    MK. Kendatipun      Putusan      MK      Nomor 49/PUU-IX/2011      sesungguhnya merupakan   salah   satu putusan  yang kontroversial  karena  MK    menguji undang-undang    yang    mengatur eksistensinya sendiri. [ 80 ]
Di    samping    itu,    jika    merujuk pada  Putusan  MK  Nomor  27/PUU- VII/2009, [ 81 ] para    pemohon  tidak jelas  berdiri  demi  kepentingan  siapa. Apabila  demi  kepentingan  publik, justru  publiklah  yang  diuntungkan dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu oleh BPK. Melalui pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, BPK
mengungkap  sejumlah  indikasi  atau potensi kerugian negara akibat
penyimpangan  dalam  pengelolaan keuangan negara. [ 82 ]
Jika  para  pemohon  berdiri  demi kepentingan badan hukum, pemerintah  daerah,  atau  lembaga negara,  profil  para  pemohon  tidak menunjukkan hal itu dan bahkan tidak berkorelasi secara logis dengan unsur kerugian  konstitusional  yang  bersifat spesifik dan aktual atau potensial akan terjadi  berkenaan  dengan  berlakunya norma  undang-undang  yang  hendak diuji. [ 83 ] Oleh  karena  itu,  demi keadilan,  MK  haruslah  memutuskan bahwa  permohonan  para  pemohon tidak  dapat  diterima  (niet  ontvankelijk verklaard).

## Kesimpulan
1. Para  pemohon  tidak  memahami — bahkan  keliru  secara  fatal  dalam memahami —pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh BPK  sehingga  permohonan  menjadi tidak  jelas  atau  kabur  (obscuur  libel). Hal  ini  disebabkan  para  pemohon mengabaikan  disiplin  ilmu  akuntansi dan  pemeriksaan  (auditing)  yang merupakan ruh dari segala norma dan pengaturan tentang pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara oleh BPK.
2. Para    pemohon    tidak    memiliki kedudukan    hukum    karena    hak konstitusional    para  pemohon  sama sekali tidak dirugikan dengan berlakunya  Pasal  4  ayat  (1)  UU 15/2004  dan  Pasal  6  ayat  (3)  UU 15/2006.  Terhadap  dua  persoalan tersebut,
tulisan ini
merekomendasikan kepada MK untuk      memutuskan      bahwa permohonan   para   pemohon   tidak dapat      diterima      (niet  ontvankelijk verklaard).

## REFERENSI
[1] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk., “Berkas Permohonan Nomor
1900/PAN.MK/VIII/2019”,
https://mkri.id/public/filesimpp/berk as_2683_1900%20- %20Dr.%20Ahmad%20Redi,%20S .H.,%20M.H.,%20dkk.pdf,  diunduh
8 September 2019. [2] Mahkamah Konstitusi RI,
“Registrasi”,
https://mkri.id/index.php?page=we
b.Registrasi2&menu=4, diunduh 19 September 2019.
[3] Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 menyatakan,  “Negara  Indonesia adalah negara hukum.”
[4] Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan,  “Setiap  orang  berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di h adapan hukum.”
[5] Pasal  23E  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan,  “Untuk  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab tentang keuangan negara diadakan satu  Badan  Pemeriksa  Keuangan yang bebas dan mandiri.”
[6] Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, https://www.bpk.go.id/assets/files/i hps/2018/I/ihps_i_2018_15384596 07.pdf, diunduh 8 September 2019, h. xxvi.
[7] Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI,
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018, https://www.bpk.go.id/assets/files/i hps/2018/II/ihps_ii_2018_1559017 101.pdf,  diunduh  8  September 2019, h. xxx. [8] Disarikan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  Semester  I  Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  Semester  II  Tahun 2018. [9] Peradilan konstitusi memiliki sejumlah perbedaan dengan peradilan pidana, perdata, atau tata usaha  negara,  misalnya  dalam  hal para  pihak  yang  terlibat  dalam proses  persidangan.  Selain  hakim, para pihak dalam peradilan konstitusi —dalam hal ini pengujian undang-undang  terhadap  undang- undang dasar —terdiri atas pemohon, pembentuk undang-
undang,  lembaga  negara  yang terkait dengan permohonan, dan/atau pihak terkait yang berkepentingan secara tidak langsung dengan permohonan.
Oleh  sebab  itu,setiap  produk  yang dihasilkan dalam pengujian undang-undang  terhadap  undang- undang  dasar,  yakni  putusan, permohonan tertulis dari pemohon, keterangan  dan/atau  risalah  rapat dari  pembentuk  undang-undang, keterangan  tertulis  dari  lembaga negara yang terkait dengan permohonan, dan keterangan tambahan  (ad  informandum)  dari pihak  terkait  yang  berkepentingan secara  tidak  langsung  dengan permohonan dapat dan layak untuk dieksaminasi. Eksaminasi dilakukan  untuk  melihat  sejauh
mana  pertimbangan  hukum —yang didalilkan  oleh  para  pihak:  sudah sesuai ataukah bertentangan dengan  prinsip-prinsip  hukum  dan keadilan, legal justice, moral justice, dan  juga  social  justice.  Lihat Emerson  Yuntho  dkk.,  Panduan Eksaminasi  Publik  (Edisi  Revisi
2011), Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011, h. 29.
[10] Khusus  mengenai  “perorangan warga  negara  Indonesia”  MK,
melalui Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005  tentang  Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, memperluas definisi  klasifikasi  pihak  termasuk juga kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama. Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik”,
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, h. 863.
[11] Hukum  acara  perdata  mempunyai adagium  tentang  ini,  yakni  point d’interet point d’action (barangsiapa mempunyai  kepentingan  hukum,
maka ia boleh mengajukan gugatan). Lihat Sudikno Mertokusumo, “Gugatan Actio
Popularis  dan  Batas  Kewenangan
Hakim”,
https://www.hukumonline.com/berit a/baca/hol15774/gugatan-actio- popularis-dan-batas-kewenangan- hakim, diunduh 9 September 2019.
[12] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, h. 45.
[13] Selain  itu,  hakim  juga  memeriksa kewenangan MK dalam permohonan  tersebut  dan  pokok permohonan. Ibid., h. 125.
[14] Harjono, Konstitusi sebagai Rumah
Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah  Konstitusi  RI,  2008,  h.
176, dalam Ibid., h. 98.
[15] Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang- Undang Tahun Anggaran 2016 dan Tahun  Anggaran  2017  (sampai dengan
Triwulan III) pada
Mahkamah  Konstitusi  di  Jakarta, Nomor 02/HP/XVI/01/2018 Tanggal 23 Januari 2018, h. 35.
[16] Ibid., h. 36.
[17] Ibid.,  h.  35.  Dalam  laporan,  BPK tidak menghitung dan menyebutkan nilai  inefisiensi  keuangan  negara akibat  penyelesaian  perkara  yang berlarut-larut  ini  jika  dihubungkan dengan, misalnya, (1) jumlah realisasi anggaran untuk penyelesaian tiap-tiap perkara dan/atau  (2)  potensi  kerugian negara akibat rekayasa permohonan  dengan  tujuan  untuk pencapaian target penyerapan anggaran.
[18] Ibid.
[19] Jika dirunut secara historis, sesungguhnya  embrio  BPK  telah ada  sejak  era  Pemerintah  Hindia Belanda  dalam  wujud  Algemeene Rekenkamer, lembaga yang
didirikan  oleh  Gubernur  Jenderal Hindia  Belanda  ke-36,  Herman Willem  Daendels (1762 —1818) pada  19  Desember  1808.  Harun Kamil  dkk.,  Badan  Pemeriksa Keuangan dalam Proses
Perubahan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI, 2012, h. 15. Dengan demikian, para pendiri  bangsa  sebenarnya  hanya melanjutkan tata negara yang telah
terbentuk  sejak  era  Pemerintah Hindia Belanda —tentu  dengan pelbagai macam modifikasi.
[20] ibid., h. 2.
[21] Pasal  23  ayat  (5)  UUD  1945 (sebelum amendemen)
menyatakan,  “Untuk  memeriksa tanggung  jawab  tentang  keuangan negara  diadakan  suatu  Badan
Pemeriksa
Keuangan yang peraturannyaditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu  diberitahukan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat.”
[22] Harun  Kamil  dkk.,  op.  cit.,  h.  8. Tanggal 1 Januari lantas ditetapkan menjadi hari lahir BPK.
[23] Ibid., h. 10.
[24] Sebenarnya menarik apabila mengulas  barang  sepeminuman kopi  mengenai  perbedaan  struktur kelembagaan  BPK  dan  Dewan Pengawas Keuangan sesuai periode, dasar yuridis, dan atmosfer politik yang melingkupinya. Namun, alangkah menyenangkan jika tulisan  ini  tidak  membahas  sampai ke situ.
[25] Paket  undang-undang  keuangan negara terdiri atas Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara,
Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara, dan UU 15/2004.
[26] Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006.
[27] Pasal 4 ayat (2) UU 15/2004.
[28] Pasal 4 ayat (3) UU 15/2004.
[29] Pasal 4 ayat (4) UU 15/2004.
[30] Frasa tercetak miring ini menunjukkan  kearifan  pembentuk undang-undang  dalam  membuka kemungkinan  jenis  pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu  yang  tidak terbatas  pada  tiga  hal  tersebut mengikuti perkembangan ilmu pemeriksaan (auditing).
[31] Penjelasan  Pasal  4  ayat  (4)  UU 15/2004.
[32] Pada  7  Oktober  2019,  para pemohon  mengajukan  perbaikan
permohonan. Perbaikan pemohonan  ini  menarik  sebab,  di samping terdapat perbaikan substansi permohonan, juga terdapat  penggantian  (substitusi) pemohon. Dalam permohonan
pengujian  undang-  undang,  hal  ini amat  jarang  terjadi.  Viktor  Santoso
Tandiasa  dkk.,  “Perbaikan  Berkas
Permohonan
Nomor
1900/PAN.MK/VIII/2019”,
https://mkri.id/public/filesimpp/berk asReg_2769_Perbaikan%20Permo
honan%20Perkara%20Nomor%20 54%20PUU%20XVII%202  019.pdf, diunduh 19 Februari 2020.
[33] Ibid., h. 18.
[34] Badan Pengembangan dan Pembinaan  Bahasa,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, “KBBI
Daring”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/t ugas, diunduh 4 Oktober 2019. [35] Badan Pengembangan dan Pembinaan  Bahasa,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, “KBBI
Daring”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/w ewenang, diunduh 4 Oktober 2019.
[36] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk.,  op. cit., h. 25.
[37] Ibid., h. 26.
[38] Ibid.
[39] Sukrisno Agoes, Auditing: Petunjuk Praktis  Pemeriksaan  Akuntan  oleh Akuntan  Publik  (Edisi  4  Buku  I), Jakarta:  Salemba  Empat,  2012,  h. 11.
[40] Indra  Bastian,  Audit  Sektor  Publik: Pemeriksaan  Pertanggungjawaban Pemerintahan,  Jakarta:  Salemba Empat, 2014, h. 16 —21.
[41] Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada, Bunga  Rampai  Auditing  (Edisi  2),
Jakarta:  Salemba  Empat,  2012,  h.
46 —47.
[42] Baharuddin Aritonang, Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan, Jakarta:
Kepustakaan  Populer  Gramedia, 2017, h. 92 —93.
[43] Penjelasan  Pasal  50  ayat  (3)  PP 60/2008.
[44] The  International  Organization  of Supreme  Audit  Institutions,  ISSAI 100:  Fundamental  Principles  of
Public-Sector
Auditing, https://www.intosai.org/fileadmin/d ownloads/documents/open_access /ISSAI_100 ISSAI_400/issai_100/issai_100_en .pdf, diunduh 3 Oktober 2019.
[45] The  International  Organization  of Supreme  Audit  Institutions,  ISSAI 400:  Compliance  Audit  Principles, https://www.intosai.org/fileadmin/d ownloads/documents/open_access /ISSAI_100 ISSAI_400/issai_400/issai_400_en .pdf, diunduh 3 Oktober 2019.
[46] The  International  Organization  of Supreme  Audit  Institutions,  ISSAI 4000:  Compliance  Audit  Standard, https://www.issai.org/wp- content/uploads/2019/08/ISSAI- 4000.pdf, diunduh 3 Oktober 2019.
[47] The  International  Organization  of Supreme  Audit  Institutions,  GUID 5100:  Guidance  on  Audit  of Information Systems, https://www.issai.org/wp- content/uploads/2019/09/Guid- 5100-Guidance-on-Audit-of- Information-Systems.pdf, diunduh 3 Oktober 2019.
[48] The  International  Organization  of Supreme  Audit  Institutions,  GUID 5201:  Environmental  Auditing  in The  Context  of  Financial  and Compliance Audits, https://www.issai.org/wp- content/uploads/2019/08/Guid- 5201.pdf, diunduh 3 Oktober 2019.
[49] The  International  Organization  of Supreme  Audit  Institutions,  GUID 5270:  Guideline  for  the  Audit  of Corruption Prevention, https://www.issai.org/wp-
content/uploads/2019/08/Guid- 5270.pdf, diunduh 3 Oktober 2019.
[50] Istilah “agung” ini tidaklah
berlebihan  sebab  telah  ada  jejak historis-yuridis atas istilah ini.
Dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  1964  tentang  BPK  yang kemudian  ditetapkan  lebih  lanjut dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1965, dikenal istilah “pemeriksa keuangan agung” sebagai pimpinan BPK.
[51] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk.,  op. cit., h. 28.
[52] GAGAS diterbitkan oleh The United
States  Government  Accountability Office  (GAO),  badan  pemeriksa keuangan  Amerika  Serikat.  Lihat The  United  States  Government Accountability  Office,  Government Auditing Standards: 2018 Revision, https://www.gao.gov/assets/700/69 3136.pdf, diunduh 3 Oktober 2019.
[53] SPAP diterbitkan  oleh Institut
Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI) atau Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA), organisasi yang berwenang  untuk  melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program
pendidikan berkelanjutan, sekaligus reviu  mutu  akuntan  publik.  Lihat
Institut  Akuntan  Publik  Indonesia, Standar
Profesional
Akuntan Publik,
https://iapi.or.id/Iapi/detail/362, diunduh 3 Oktober 2019.
[54] ISA diterbitkan oleh The International Federation of Accountants (IFAC), organisasi internasional untuk profesi akuntansi  yang  berafiliasi  dengan 175  asosiasi  di  lebih  dari  130 negara dan mewakili lebih dari tiga juta akuntan, melalui The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).  Lihat  The  International Federation of Accountants, “Publications & Resources”,
https://www.iaasb.org/publications- resources?publication- type=203&source=30&language=8 7&keyword=Search+Publications& x=31&y=12,  diunduh  3  Oktober 2019.
[55] Penjelasan Peraturan BPK 1/2017.
[56] Pemohon  I  tercatat  sebagai  peraih doktor hukum tercepat dalam sejarah Fakultas Hukum
Universitas  Indonesia.  Detiknews, “Ahmad Redi, Peraih Doktor Hukum Tercepat  dalam  Sejarah  FHUI”, https://news.detik.com/tokoh/d- 2267037/ahmad-redi-peraih- doktor-hukum-tercepat-dalam- sejarah-fhui, diunduh 16 September 2019.
[57] Ahmad  Redi,  “Tentang  Redi”, https://ahmadredi.com/tentang- redi, diunduh 16 September 2019.
[58] Facebook, “Ahmad Redi”,
https://www.facebook.com/ahmad.r edi, diunduh 16 September 2019.
[59] Lihat, misalnya, diskusi Pemohon I di  CNN  Indonesia  terkait  negosiasi antara  Pemerintah  RI  dan  PT
Freeport Indonesia: CNN Indonesia,  “Adu  Kuat  Negosiasi Tambang”, https://www.youtube.com/watch?v= ISkXpnKlsD8, diunduh 16 September 2019.
[60] Muhammad Ilham Hermawan, “Aku
(CV)”,
https://ilhamendra.wordpress.com/ aku-cv,  diunduh  16  September 2019.
[61] Ibid.
[62] Lihat  K exia  Goutama,  “Negara Wajib  Wujudkan  Pelayaran  yang Aman”, http://koran-
sindo.com/page/news/2018-07- 19/1/4/Negara_Wajib_Wujudkan_P elayaran_yang_Aman,  diunduh  17 September 2019 atau Kexia Goutama,  “Tahun  Politik  Harus Menghadirkan Optimisme”, http://koran-
sindo.com/page/news/2019-01-
09/1/4/Tahun_Politik_Harus_Meng hadirkan_Optimisme,  diunduh  17 September 2019.
[63] Lihat  Universitas  Tarumanagara, “Mahasiswa  FH  Untar  Mampu Bersaing  di  Legislative  Drafting Tingkat Nasional”, http://untar.ac.id/pages/beritadetail/
37811/Mahasiswa+FH+Untar+Ma mpu+Bersaing+di+Legislative+Draf ting+Tingkat+Nasional,  diunduh  17
September 2019 atau LPM Adigama, “Universitas Tarumanagara Kembali Juarai Lomba Debat MK Tingkat
Regional”,
https://timeline.line.me/post/_dUDC YwwvY2edrZ3zK5jS1QPmzcgXxT 2KEVYYa9g/11555043868030608 87, diunduh 17 September 2019.
[64] Dalam  Kolegium  Jurist  Institute, Pemohon  I  menjabat  sebagai direktur  eksekutif  dan  Pemohon  II sebagai  direktur  kajian  reformasi hukum  dan  kebijakan.  Salah  satu kuasa  hukum  para  pemohon,  Eko Ibnuhayyan, menjabat sebagai sekretaris jenderal. Kolegium Jurist Institute,  “Struktur  Organisasi”, https://www.kji.or.id,  diunduh  19 September 2019.
[65] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk.,  op. cit., h. 8.
[66] Mahutama  dideklarasikan  pada  1 Maret 2019 dengan Aidul Fitriciada Azhari, anggota Komisi Yudisial RI, sebagai  ketua  umum  dan  Auliya
Khasanofa sebagai sekretaris jenderal.  Suara  Muhammadiyah, “Hari  ini  Deklarasi  Masyarakat Hukum Tata Negara
Muhammadiyah”,
http://www.suaramuhammadiyah.id /2019/03/01/hari-ini-deklarasi- masyarakat-hukum-tata-negara- muhammadiyah, diunduh 20 Februari 2020. [67] Ibnu Sina Chandranegara, “Defining  Judicial  Independence
and  Accountability  Post  Political Transition”,  Constitutional  Review, Volume  5,  Nomor  2,  Desember 2019, h. 1.
[68] Harian  Terbit,  “PPPSRS  Bentukan
Penghuni  Tidak  Profesional  Kelola Apartemen”,
https://www.harianterbit.com/index. php/read/104246/PPPSRS- Bentukan-Penghuni-Tidak- Profesional-Kelola-Apartemen, diunduh 20 Februari 2020.
[69] Suara Muhammadiyah, “Mahutama
dan Jurist Institute Menyoroti
P emilu Serentak 2019”,
http://www.suaramuhammadiyah.id /2019/04/30/mahutama-dan-jurist- institute-menyoroti-pemilu- serentak-2019, diunduh 20 Februari 2020.
[70] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk.,  op. cit., h. 12.
[71] Opini  wajar  tanpa  pengecualian, disingkat WTP, adalah opini tertinggi pemeriksa atas kewajaran informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan.  Opini  adalah pernyataan  profesional  pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan  yang  disajikan  dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar  akuntansi  pemerintahan, (2)  kecukupan  pengungkapan,  (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4)
efektivitas  sistem  pengendalian intern.  Ada  empat  jenis  opini  yang dapat  diberikan  oleh  pemeriksa, yakni  (1)  WTP,  (2)  wajar  dengan pengecualian  (WDP),  (3)  tidak wajar (TW), dan (4) tidak menyatakan pendapat (TMP). Menurut  Sukrisno  Agoes  dan  Jan Hoesada, ilmu pemeriksaan (auditing) memilih untuk
menggunakan  istilah  "layak”  atau
"wajar", dan bukan "benar", didasarkan  pada  kerendahhatian sosial  dan  spiritual  tanpa  cemas atau  peduli  akan  risiko  degradasi rasa hormat publik terhadap profesi pemeriksa (auditor) atas
penggunaan  istilah  "layak"  atau "wajar" itu. Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada, op. cit., h. 4.
[72] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk.,  op. cit., h. 13.
[73] Ibid., h. 14 —16.
[74] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk.,  op. cit., h. 16.
[75] Bisariyadi,  “Membedah  Doktrin Kerugian  Konstitusional”,  Jurnal Konstitusi,  Volume  14,  Nomor  1, Maret 2017, h. 33.
[76] Viktor  Santoso  Tandiasa  dkk.,  op. cit., h. 13.
[77] Lihat  Peraturan  BPK  1/2017  pada
Paragraf 12 Lampiran III Pernyataan  Standar  Pemeriksaan 200 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan serta Paragraf 10, A8, A9, dan A10 Lampiran IV Pernyataan  Standar  Pemeriksaan 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan. [78] Lihat  A.P.  Edi  Atmaja,  “Salah Kapra h Opini Publik tentang BPK”,
Harian Analisa, 21 Juli 2016, h. 20, atau  A.P.  Edi  Atmaja,  “Seputar Kritik terhadap Pemeriksaan BPK”, https://www.qureta.com/post/seput ar-kritik-terhadap-pemeriksaan- bpk, diunduh 5 Oktober 2019.
[79] Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011, h. 65. [80] Tanto Lailam, “Pro-Kontra
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam  Menguji  Undang-Undang yang  Mengatur  Eksistensinya”, Jurnal  Konstitusi,  Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, h. 813.
[81] Putusan MK Nomor 27/PUU-
VII/2009  antara  lain  menyatakan, “Dari  praktik  Mahkamah  (2003- 2009),  perorangan  WNI  terutama pembayar  pajak  (tax  payer,  vide Putusan  Nomor  003/PUU-I/2003) berbagai  asosiasi  dan  NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang  demi  kepentingan publik,  badan  hukum,  pemerintah daerah,  lembaga  negara,  dan  lain- lain  oleh  Mahkamah  dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian,  baik  formil  maupun materiil,  undang-undang  terhadap UUD  1945.”  Putusan  MK  Nomor 49/PUU-IX/2011, h. 65.
[82] Misalnya pemeriksaan dengan
tujuan tertentu BPK yang mengungkap potensi kerugian negara pada PT Pertamina
(Persero) sebesar Rp222,65 miliar, pemborosan  keuangan  pada  PT Pabrik  Gula  Rajawali  II  senilai  Rp 330,44  miliar,  piutang  usaha  yang berpotensi  tidak  tertagih  pada Perum  Perumnas  sebesar  Rp 184,62  miliar,  dan  kekurangan penerimaan pada PT Angkasa Pura I  (Persero)  sebesar  Rp  135,80 miliar.  Herdaru  Purnomo,  “Ssst..
Ada  Temuan  BPK  di  Perumnas,
Pertamina, dan BUMN Ini”,
https://www.cnbcindonesia.com/ne ws/20190529113721-4-75721/ssst- ada-temuan-bpk-di-perumnas- pertamina-dan-bumn-ini, diunduh 5 Oktober 2019.
[83] Bisariyadi, op. cit., h. 41.