________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020 Moh.Tamimi Implementasi Hadist... |105

## IMPLEMENTASI HADIS DALAM HUKUM SOSIAL DAN POLITIK

## MOH. TAMIMI UIN MATARAM
Tamimi28@uinmataram.ac.id ___________________________________________

## Abstract
This  article  aims  to  discuss  the  implementation  of  Prophet  traditions (hadith) on law, social, and politic as part of the integration of science and religion. On this integration, hadith as a part of Islamic traditions emulsified its value with social and political aspects. Social sciences may in  part  coloring  the  interpretation  of  Hadith  to  formulate  more contextual meaning that has been applied in various times and places..
Keywords : hadis, contextual, social, law, politic ___________________________________________

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas  implementasi  hadist  Nabi  di bidang  hukum,  sosial,  dan  politik  sebagai  bagian  dari  integrasi  sains dan agama. Pada integrasi ini, hadis sebagai bagian dari tradisi Islam diemulsi  nilainya  dengan  aspek  sosial  dan  politik.  Ilmu-ilmu  sosial mungkin  ikut  mewarnai  tafsir  hadis  untuk  merumuskan  makna  yang lebih kontekstual yang telah diterapkan di berbagai tempat dan waktu.
Kata Kunci : Hadis, kontekstual, sosial, hukum, politik ________________________________________

## A. Pendahuluan
Integrasi keilmuan islam dengan ilmu sosial politik diawali dengan  proses  reinterpretasi  terhadap  teks  al-Quran  dan  hadis Nabi.  Dua  sumber  utama  ajaran  Islam  ini  lantas  menghasilkan cabang  keilmuan  seperti  Ilmu  Tafsir,  Hadis,  Fikih,  Kalam,  dan
SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR VOLUME 2 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020
(HALAMAN 105-123)
________________________________________________________________________________________
106 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
Tasawuf.  Di  sisi  lain,  keilmuan  sosial  berangkat  dari  dimensi kemanusian  yang  bersifat  konkret  dan  terus  dikembangkan  oleh manusia  itu  sendiri.  Ilmu  eksakta  maupun  sosial-humaniora  yang muncul  dan  mengalami  pasang  surut  dalam  ruang  lingkup pemikiran manusia sebagai makhluk yang kasat mata.
Paradigma  yang  menyatukan  dua  jalur  keilmuan  yang memiliki  dimensi  berbeda  ini  tidak  lantas  mengecilkan  peran Tuhan,  yang  berujung  pada  sekularisme  atau  mengucilkan  peran manusia  sehingga  membuatnya  terkucil  dari  dirinya  sendiri  dan masyarakat  sekitar.  Tetapi  justru  malah  menghasilkan  daya produktif dalam usaha mengkombinasikan dua kutub epistomologi yang berbeda.
Ucapan  kepribadian  dan  perbuatan  nabi  Muhammad  SAW merupakan  pegangan  dan uswah (suri  tauladan)  bagi  kaum muslimin. Selain itu sejarah perjuangannya pun dijadikan motivasi bagi  umat  islam  dalam  melanjutkan  dakwah  menyebarkan  amar makruf  dan  nahi  mungkar.  Oleh  karena  itu  siapa  saja  yang  ingin mengetahui  metodologi  keberhasilan  perjuangan,  karekateristik dan  pokok-pokok  ajaran  nabi  Muhammad  SAW  maka  hal  tersebut dapat dipelajari secara rinci dalam sunnah nabawiyah
Hadist  Nabi  Muhammad  SAW  selain  sebagai  sumber  ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur’an juga berfungsi sebagai sumber sejarah  dakawah  dan  perjuangan  rasululloh  SAW,  hadist  juga mempunyai  fungsi  sebagai  penjelas  bagi  al-Qur’an,  menjelaskan yang  global,  menghususkan  yang  umum  dan  memberikan interprestasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020
Moh.Tamimi Implementasi Hadist... |107
Dalam  interpretasi  dengan  corak  tekstual  ini,  seorang penafsir  dalam  mengintrepretasikan  Hadis  Nabi  saw  membatasi pandangannya  hanya  terhadap  teksnya  saja,  yaitu  tidak mempertimbangkan  konteks  historis  Hadis  dan  kaitannya  dengan hal-hal  kekinian  yang  sedang  dihadapi  umat  Islam  di  mana  dan kapan  mereka  berada.  Para  ulama  tekstualis  pada  umumnya  dari kalangan ahli Hadis yang produk fiqihnya diistilahkan dengan fiqh tradisional dan dipelopori oleh Imam Mâlik Bin Anas.
Penafsiran terhadap Hadîs dengan melihat konteks-historis yang  kongkrit  yakni  dalam  penafsiran  Hadîs  itu  didasarkan  atas analogi  historis-kontekstual  antara  dunia  Nabi  Muhammad  yang Arabik  pada  masa  lima  belas  abad  yang  lalu  dengan  dunia  umat Islam  lain  yang  hidup  di  zaman  serta  wilayah  yang  berbeda, sehingga  dapat  mengimplimentasikan  kandungan  Hadis  Nabi dalam  konteks  perkembangan  kehidupan  yang  terus  berjalan. Pandangan  kontekstualisme  selalu  bersebrangan  dan  bahkan menolak  terhadap  setiap  interpretasi  tekstual  yang  memilah  dan memutuskan  antara  fakta  dimana  dan  kapan  Nabi  Muhamad  saw hidup dengan realitas umat Islam sekarang.
Di  dalam  konteks  kajian  hadis,  hadis  memang  sangat berbeda  dengan  al-Quran.  Nuansa  kemanusiaan  yang  terdapat  di dalam hadis Nabi begitu mencolok dibandingkan dengan al-Quran. Dari  segi  sumber,  al-Quran  adalah  murni  wahyu  Tuhan  melalui malaikat Jibril tanpa adanya campur tangan Nabi, sedangkan hadis sebagian  bersumber  dari  wahyu  Tuhan  atau  ijtihad  pribadi  atas bimbingan wahyu dan sebagian lagi berdasarkan sisi kemanusiaan
________________________________________________________________________________________
108 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
Nabi.  Hal  inilah  yang  barangkali  menjadi  alasan  kuat  integrasi ilmu-ilmu sosial dan hadis Nabi lebih pantas didahulukan daripada al-Quran,  dengan  tanpa  mengurangi  urgensitas  al-Quran  sebagai sumber  pertama,  sebab  hadis  lebih  terasa  kental  dengan  aspek kemanusiaannya . 1
Dalam hal ini Hadis Nabi diposisikan sebagai objek material dan ilmu-ilmu sosial politik menjadi objek formalnya. Hadis Nabi di terjemahkan  dengan  pendekatan  disiplin  ilmu-ilmu  sosial  politik. Artikel  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  gairah  dalam mengkaji  horizon  keilmuan,  sebagai  bentuk  upaya  integrasi keilmuan yang digalakkan Universitas Islam Negeri Mataram.

## B. Corak  Metode  Interprestasi  Hadist  Dalam  Istinbath  Hukum

## Islam
Terdapat  beberapa  metode  dalam  memahami  hadis  Nabi, berkaitan  dengan  ilmu  Sejarah,    Yūsuf  al-Qaradhāwī  misalnya, memberikan  delapan  langkah  dalam  berinteraksi  dengan  hadis Nabi.  Di  antaranya, pertama, memahami  hadis  sesuai  dengan petunjuk  al-Qur`an; kedua ,  mengumpulkan  hadis-hadis  yang setema (temati); ketia , kompromi atau tarjīh terhadap hadis-hadis yang  kontradiktif; keempat ,  memahami  hadis  sesuai  dengan  latar belakang,  situasi,  dan  kondisi  serta  tujuannya; kelima , membedakan  antara  sarana  yang  berubahubah  dan  tujuan  yang tetap; keenam ,  membedakan  antara  ungkapan haqīqah dan majāz ;
1 Beni Afwadzi, Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi, dalam Jurnal Living Hadis , Vol 1 No 1 Mei 2016 hal 105
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020 Moh.Tamimi Implementasi Hadist... |109
ketujuh ,  membedakan  antara  yang  gaib  dan  yang  nyata;  dan delapan , memastian makna kata-kata dalam hadis. 2
Adanya  dua  bentuk  interpretasi  atau  lebih  terhadap  Hadis tersebut  menimbulkan  konsekuensi  dan  ekses  besar  dalam pemikiran  Islam,  utamanya  dalam  produk  hukum  fiqih,  misalnya perbedaan  produk  hukum  fiqih  madzhab  Syâfi’î  dengan  produk madzhab Mâlikî, hal itu karena terdapat  perbedaan manhaj dalam menginterpretasikan  teks-teks  agama  (al  Qur’an  dan  al-Sunnah). Imam  Syâfi’î  secara  umum  adalah  kontekstualis  sedangkan  Imam Mâlik cendrung tekstualis. 3
Terjadinya  perbedaan  pandangan  antara  para  pakar  dan pemikir  muslim  klasik  itu  menimbulkan  implikasi  besar  terhadap corak  pola  pikir  para  tokoh  masyarakat  di  Indonesia  dalam menyikapi  beberapa  permasalahan  kontemporer  yang  menimpa bangsa ini, di antaranya adalah :
a. Kepemimpinan Wanita
Berkenaan  dengan  masalah  jender  ini  baginda  Rasul  saw telah  bersabda  dalam  sebuah  Hadisnya  yang  diriwayatkan  oleh Imam Bukhari 4 :
ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل
Artinya:  “Tidak  akan  beruntung  suatu  kaum  jika menyerahkan urusannya kepada  perempuan“ .
2 Ibid 3 Harun Nasution, Islam Rasional , (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 78
4 Al-Bukhâri, Shahîh  al-Bukhârî ,  Juz  2  (Kairo:  Mathba’ah  Salafîyah,
1990), hlm. 326
________________________________________________________________________________________
110 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
Dalam  menyikapi  hal  tersebut  muncul  dua  paradigma  yang sangat  berbeda  antara  kelompok  yang  melihat  Hadis  ini  secara tekstual  dengan  kelompok  lain  yang  memandang  dari  segi konteksnya. 5 Di  mana  kelompok  pertama  yang  tekstualis menyatakan  bahwa  sosok  wanita  sama  sekali  tidak  boleh menempati  posisi  puncak  kepemimpinan  dalam  pemerintahan pada  sebuah  negara,  sebagaimana  yang  terjadi  di  Indonesia misalnya,  dimana  perempuan  menempati  kedudukan  sebagai Presiden. Maka menurut pandangan kelompok yang pertama yang tekstualis  bahwa hal tersebut tidak boleh dan dianggap menyalahi agama,  karena  kedudukan  presiden  sebagai  posisi  nomor  satu dalam  sebuah  negara,  dan  memang  secara  tekstual  Hadis  tersebut menolak hal itu.
Dan dengan berlandaskan Hadis Nabi di atas pula, sebagian ulama  memutuskan  bahwa  perempuan  tidak  boleh  menduduki jabatan  sebagai  penegak  hukum  ( al-hakim )  kecuali  dalam  kondisi mendesak  dan  terpaksa  ( li  al-dharûrah ),  dan  jabatan  kepala  desa termasuk dalam kategori al-hakim juga. 6 Maka dengan berdasarkan al-qiyâs  al-awlâwî ,  lebih  tidak  boleh  bagi  sosok  wanita  untuk menempati  jabatan  yang  lebih  tinggi  seperti  bupati,  gubernur  dan apalagi jabatan presiden.
Sedangkan  kelompok  yang  kedua  yang  kontekstualis  tidak mempermasalahkan  kepemimpinan  wanita  secara  mutlak,  baik
5 Quraisy Syihab, Membumikan al-Qur ‘an (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 314 6 Sebenarnya  ini  adalah masalah  kontrofersi  antara  jumhur  (  Madzhab Hanafi, Mâlikî, Syâfi’î, Hanbalî) dengan Ibnu Jarir al-Thobari
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020 Moh.Tamimi
Implementasi Hadist... |111
pada  kepemimpinan  puncak  ataupun  kepemimpinan  pada  level  di bawahnya.  Kelompok  ini  memandang  hadis  tersebut  dari  segi konteksnya, di mana baginda Rasulullah dalam hadis ini menyoroti bangsa Persia  yang dianggap kurang tepat  dalam mengatur  sistem pemerintahannya,    karena    mereka    telah  menempatkan    sosok wanita  pada    posisi    kepemimpinan  puncak  dalam  pemerintahan, padahal  kaum  wanita  di  kalangan  mereka  pada  saat  itu  sangat tertinggal  dan  terbelakang  utamanya  dalam  dunia  politik  dan pendidikan,  dan  oleh  karena  itu  dianggap  tidak  layak  untuk menduduki  posisi  puncak  dalam  pemerintahan.  Itulah  sebabnya sehingga mendapat sorotan dari baginda Rasulullah. Maka menurut kelompok yang kedua Hadis ini, merupakan suatu koreksi terhadap bangsa persia yang telah keliru dalam memposisikan sosok wanita, dan bukan pelarangan terhadap kepemimpinan puncak bagi wanita dalam suatu negara.
Bertolak  dari  itu  menurut  kelompok  yang  kedua  ini,  tidak ada masalah bagi sosok wanita yang sudah memenuhi kriteria dan sudah  mempunyai  kelayakan,  untuk  menjabat  sebagai  seorang presiden  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Di  samping  itu  pula  dalam konteks  Indonesia  bahwa  presiden  di  negeri  ini  sebenarnya bukanlah  pemimpin  puncak,  karena  di  atasnya  masih  ada kepemimpinan  yang  lebih  tinggi  sebagai  pejabat  tertinggi  negara yaitu MPR. 7

## b. Pembagian Harta
7 Pernyatan  KH.  Hasyim  Muzadi  dalam  sebuah  acara  Temu    Kandidat Capres-Cawapres pada stasiun  Lativi tanggal  20 Juni 20014
________________________________________________________________________________________
112 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
Dalam pembagian harta warisan di Indonesia sudah berlaku satu  sistem  pembagian  harta  warisan  ( tirkat )  yang  disebut  sistem gana-gini  yang  dianggap  sebagai  pengembangan  dari  sistem farâidh yang digariskan dengan berdasarkan nash (al-Qurân dan al- hadis). Pola pembagian harta warisan dengan sistem gana-gini ini sudah diterapkan dan bahkan sudah menjadi tradisi pada sebagian kawasan  di  Indonesia.  Dan  penerapan  sistem  ini  merupakan  satu bentuk  ijtihâd  dari  sebagian  tokoh  masyarakat  (kyai)  di  Indonesia yang  terpaksa  dilakukan  karena  munculnya  rasa  ketidak  puasan dari sebagian masyarakat awam terhadap sistem farâidh yang ada.
Fenomena ini termasuk bagian dari penerapan sistem yang sudah  mengarah  kepada  pandangan  yang  kontekstual,  yakni penerapan  terhadap  teks  keagamaan  dengan  mempertimbangkan sosio  kultural  masyarakat  yang  ada,  di  mana  suami  dan  isteri sama-sama  bekerja,  misalnya  sama-sama  pegawai  negeri, pedagang,  atau  petani,  bahkan  kadang-kadang  yang  bekerja  lebih berat justru sang isteri, berbeda sama sekali  dengan  sosio  kultural masyarakat   Arab  pada  masa  lima  belas  abad  silam  di  mana  peran sang isteri pada masa itu pada umumnya hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga saja.
Penulis  melihat  bahwa  tanpa  menggunakan  sistem  gana- gini, sepertinya sulit sekali sistem farâidh untuk bisa diterima oleh masyarakat (masyarakat awam tentunya) pada kawasan tertentu di Indonesia.
Sebagian  ulama  membolehkan  pembagian  harta  warisan dengan  menggunakan  sistem  gana-gini  tersebut,  namun  dengan
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020
Moh.Tamimi
Implementasi Hadist... |113
syarat mendapat persetujuan dari para ahli waris. 8 Artinya jika ada salah satu dari ahli waris yang mengadukan penerapan sistem ini, maka  harus  kembali  kepada  aturan  pembagian  harta  warits sebagaimana yang diatur oleh ilmu farâidh.
Sementara  kelompok  yang  berpandangan  tekstual  menolak terhadap penerapan gana-gini tersebut  sebab dianggap menyalahi aturan  yang  digariskan  oleh  nash.  Dalam  artian  tidak  membuka peluang  untuk  ijtihâd  dan  pengembangan,  seperti  apapun bentuknya dan apapun alasannya, karena anggapan mereka bahwa aturan  pembagian  harta  warisan  itu  sudah  baku  dan  sudah  paten berlaku  untuk  umat  Islam  dimanapun  mereka  berada  dan  kapan pun mereka hidup.

## C. Interprestasi Hadist Dan Implikasi Hukum Di Indonesia
Kaitannya dengan masalah ini, cukup menarik paparan yang ditulis  oleh  Sjechul  Hadi  Permono,  di  mana  beliau  berpandangan bahwa  teks-teks  agama  dapat  dikategorikan  kepada  dua  bentuk. Pertama, teks agama yang sifatnya  dogmatis, yang tidak mungkin untuk diinterpretasikan secara kontekstual, sehingga hukum Islam yang diistimbathkan dari teks-teks semacam itu bersifat dogmatis pula  yang  tidak  ada  jalan  bagi  para  fuqaha’  untuk  manambah ataupun  menguranginya,  dan  dalam  kategori  yang  pertama  ini pintu  ijtihâd  tertutup.  Kedua,  ada  pula  teks  agama  yang  terbuka untuk  diinterpretasikan  secara  kontekstual,  dan  produk  hukum
8 Lajnah Ta’lif, Ahkamul Fuqaha’,   hlm , 38
________________________________________________________________________________________
114 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
Islam  yang  diistinbathkannya  pun  masih  membuka  peluang terhadap upaya-upaya ijtihâd.
Dan untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan dua hal tersebut sebagai berikut:
a. Bagian-Bagian Hukum Islam
Hukum Islam yang dibawa oleh Nabi kita sangat luas ruang lingkupnya  karena  mencakup  berbagai  sisi  kehidupan  orang mukallaf,  dan  hukum  Islam  tersebut  dapat  dikategorikan  kepada beberapa bidang :
1. Hukum  Islam  yang  mencakup  hal-hal  ibadah  seperti shalat,  puasa,  haji  dan  lain  sebagainya  yang  bersifat dogmatis  ( unreasonable )  merupakan  bidang  dimana kita  tidak  boleh  menambah,  merubah,  mengurangi apa  yang  telah  ada,  dan  tidak  ada  ruang  ijtihâd  di dalamnya.  Bidang  yang  pertama  ini  diistilahkan dengan “syariah”. 9
2. Hukum  Islam  yang  mencakup  hal-hal  sosial kemasyarakatan  dan  transaksi  dan  lain  sebagainya yang  diistilahkan  dengan  fiqh  mu’âmalah.  Hukum
Islam bidang kedua ini dibagi dua lagi yaitu :
a).  Bidang mu’âmalah  khâss yang  merupakan ketentuan-ketentuan  yang  bersandar    pada      nash- nash   agama dari al-Qurân hadis yang qath’î (terinci,
tegas    dan    pasti).  Hukum  mu’âmalah  bidang  ini
9 Sjechul  Hadi  Permono, Dinamisasi  Hukum  Islam  dalam  Menjawab Tantangan Era Globalisasi (Kudus: Pustaka  Firdaus, 1998), hal:11
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020
Moh.Tamimi
Implementasi Hadist... |115
termasuk    kategori  syarî’ah  sama  dengan  bidang pertama  yang  sifatnya  dogmatis,  seperti  hukum- hukum   pidana   yang berbentuk sangsi-sangsi syara’ (hudud)  semacam    qishâs,    potong    tangan  dan  jild (hukum  cambuk)  yang  dalil  syar„inya  sudah  jelas, shârih  dan  tidak  mungkin  dita’wil  lagi.  Dalam  hal  ini kaum  muslim,  baik  kapasitas  kita  sebagai  umat  atau sebagai  bangsa,  harus  menerima  ketentuan- ketentuan  tersebut  menurut  apa  adanya,  tidak  perlu ditambah,  dikurangi  ataupun  dirubah  karena  syara’ menganggap  bahwa  itulah  yang  paling  mashlahah untuk manusia.
b). Bidang mu’âmalah ‘âmm (muamalah umum) yang merupakan  ketentuan-ketentuan  dengan  bersumber pada  nash-nash  agama  yang  bersifat  kullî,  semisal hukum-hukum  tata  negara  dan  pemerintahan, bentuk-bentuk  bertransaksi  dalam  dunia  bisnis  dan perekonomian  dan  lain  sebagainya.  Ruang  ijtihâd dalam  bidang  ini  sangat  luas  dan  nalar  akal  pikiran sangat  lincah  tapi  penuh  tanggung  jawab,  dan tentunya  ijtihâd  melalui  proses  istinbath  dengan metode  dan  sistematika  yang  shahîh  (benar).  Dalam hal  ini al-‘âdah dan al-‘urf yang  tidak  bertentangan dengan  nash-nash  agama  dapat  dikukuhkan  sebagai hukum  Islam  dalam  kategori  ini,  tentu  kita  bisa
________________________________________________________________________________________
116 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...
JURNAL SOPHIST Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
mengembangkan  sesuai  situasi  dan  tuntutan kebutuhan zaman. Produk hukum ini disebut “fiqh “. 10
b. Tajdid Sebuah Upaya Penggalian Hukum Islam Upaya-upaya  tajdîd  ini  tentunya  dilakukan  terhadap hukum-hukum  Islam  yang  masih  bisa  memberi  peluang  terhadap upaya  ijtihâd.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah umat (bangsa), karena tanpa upaya tajdîd dengan selalu mengembangkan ijtihâd tersebut, maka peluang  umat  Islam  untuk  ikut  serta  berkiprah  dalam  upaya penyelesaian  masalah  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  lain-lain  akan berkurang,  akibat  ketidakmampuan  menegejar  perkembangan zaman yang berjalan cepat.
Kaitannya dengan masalah tajdîd tersebut, mengutip Syarah Ihyâ’ Ulûm al-Dîn, Sjechul Hadi Permono mendefinisikan, yaitu 11 : ” ديدجتلا أدتبلماك اديدج ئيشلا لعج وه ”
Artinya:  Bahwa  tajdîd  adalah  mengembalikan  sesuatu menjadi baru sebagaimana mula pertama. Jadi pengertian tajdid di sini  mengembalikan  sesuatu  kepada  aslinya  (orisinalnya)  dan bukan mengganti dengan yang lain yang baru.
Lebih  lanjut,  ia  mengatakan  bahwa  tajdîd  dalam  konteks hukum Islam harus memenuhi tiga unsur:
10 Ibid
11 Sjechul  Hadi  Permono,  Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Kajian Islam di Indonesia Tahun 2004 di Banda Aceh, tidak diterbitkan
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020
Moh.Tamimi Implementasi Hadist... |117
1. Al-ibânah  (liberation s)  dalam  arti  bahwa  dalam melakukan  tajdid,  kita  dalam  proses  berpikir  harus  lepas  dari fanatisme mazhab.
2. Al-i’âdah  (reformations) artinya  kita  harus  kembali kepada  al-Qur’ân  dan  al-Hadis  dengan  menggunakan  metode penggalian hukum yang benar.
3. Al-ihyâ’
menyesuaikan dengan pergeseran kemaslahatan  sebagai  refleksi  dari  kemajuan  ilmu  pengetahuan modern  dan  teknologi  dan  tentunya  yang  tercakup  dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’.
Berbicara  masalah  pembaruan  hukum  Islam,  dalam  Islam dikenal  beberapa  bentuk-bentuk  hukuman  pidana  yang diistilahkan  dengan ahkâm  al-jarâ’im ,    yaitu hudud,    qishâs,    diyat,
kaffarah , dan ta’zîr .
Dari  bentuk-bentuk  hukum  pidana  Islam  tersebut,  ada hukuman  yang  mengandung  solidaritas  sosial  yaitu,  diyat  dan kaffarat.
Hukum  pidana  Islam  yang  mempunyai  peluang  untuk dikembangkan  baik  materi  maupun  cara-cara  penegakannya adalah  hukuman  atas  kejahatan  yang  tidak  ditentukan  bentuk  dan kadar hukumannnya oleh nash al-Qurân dan al-Hadis.
Adapun  bentuk-bentuk  hukum  pidana  Islam  yang  sudah jelas ketentuannya dari syara’, hanya dapat diperbarui dari dua sisi:
a. Sisi hukum
formalnya,
seperti cara-cara pembuktiannya,  syarat-syarat      formal  hukuman  bagi  orang  yang
________________________________________________________________________________________
118 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...
JURNAL SOPHIST Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
berbuat  zina,  dan  syarat-syarat  formal  hukuman  potong  tangan dalam kasus pencurian.
b. Sisi  perluasan  makna  teks  sesuai  dengan  ilmu  bahasa dan  tujuan  syariah  seperti;  pertama,  kontekstualisasi  kalimat ةعبرأ ءادهش (empat  saksi)  kepada تارم  عبرأ (empat  kali  tertangkap  basah walaupun  oleh    satu  orang  ).    Kedua,    perluasan  makna ةقرس
(pencurian) dengan tidak dibatasi pada pencurian secara sembunyi sebagaimana dalam pegertian klasik.

## D. Respon atas Ragam Interpretasi   Hadis
Lepas dari menerima ataupun menolak, penulis memandang bahwa    adanya    dua  paradigma  dalam  pola  interpretasi  (tekstualis dan  kontekstualis)  terhadap  hadis  Nabi,    di  samping  mengandung segi-segi  positif,  tentu  juga  ada  sisi  negatifnya.  Sisi  Positifnya; pertama, Bagi kalangan intelektual, dua paradigma tersebut justru menambah    khazanah    pemikiran    Islam  yang  sangat  berharga. Kedua,  dualisme  interpretasi  yang  merupakan  warisan  dari  para pemikir terdahulu itu menjadi modal yang cukup segnifikan dalam rangka  dinamisasi  pola  pikir  umat.  Dimana  upaya-upaya  yang mengarah  kepada  rekonsiliasi  sering  kali  kita  lihat,  yang  dikemas dalam  bentuk  seminar-seminar, bahts  al-masâil ,  simposium,  dan sebagainya, sebagai upaya mencari titik temu. 12 Ketiga,  Penerapan analogi  historis-kontekstual  dalam  memberikan  interpretasi
12 Hal  semacam  itu  tidak  mungkin  akan  dilakukan  tanpa  muncul keragaman  interpretasi  yang  terjadi  antara  para  para  ulama’  dan  para  pemikir muslim
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020 Moh.Tamimi
Implementasi Hadist... |119
terhadap  Hadis  Nabi  akan  lebih  banyak  memberikan  peluang terhadap  Islam untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah- masalah kontemporer umat. 13
Sedangkan  sisi  negatifnya,  penerapan  teori  kontekstual sangat  sulit  untuk  dipertemukan  dengan  teori  tekstual. 14 Fakta menunjukkan  bahwa  perbedaan  interpretasi  terhadap  teks-teks agama  itu  menimbulkan  perbedaan  pandangan  antar  umat  Islam pada  tingkat  menengah  keatas,  namun  dalam  perkembangannya akhirnya  muncul  perbedaan  dan  bahkan  perpecahan  antar kelompok pada level tengah kebawah. Mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana pro dan kontra antara para pemikir muslim yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  80-an  sehubungan dengan masalah bunga bank, pembagian harta waris, dan lain-lain.
Perpecahan  pada  level  bawah  ini  sangat  rentan  terhadap munculnya  tindakan-tindakan  yang  anarkhis,  maka  dengan demikian  kesatuan  umat  yang  selama  ini  kita  dambakan  hanyalah menjadi  angan-angan  belaka,  mustahil  untuk  menjadi  kenyataan. Jangankan  perbedaan  penafsiran  terhadap  teks-teks  agama  tidak akan  menimbulkan  masalah  dalam  tubuh  umat  ini,    munculnya multi  penafsiran  terhadap  teks  proklamasi,    Piagam  jakarta  dan UUD 45 sudah menimbulkan masalah dalam tubuh bangsa. Dimana setiap  orang  menklaim  dirinya  berhak  memberikan  interpretasi
13 Lakspesdam NU, Tashwirul Afkar,  Jurnal,  edisi 8,  hlm, 125
14 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002),  hlm, 489.
________________________________________________________________________________________
120 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...
JURNAL SOPHIST Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
sesuai  kehendaknya,  maka  yang  terjadi  adalah  sangat  sulit  bagi bangsa ini untuk mencapai apa yang didambakannya.
Sebenarnya  jika  kita  melihat  jauh  ke  belakang,  maka  akan ditemukan  bukti  kongkrit  yang  menunjukkan  bahwa  pola interpretasi  kontekstual  terhadap  Hadis  Nabi  sebenarnya  sudah pernah  diterapkan  oleh  sebagian  para  shahabat  justru  pada  masa Baginda  Rasul  masih  hidup.  Dimana  mereka  dalam  sebuah perjalanan  bersama  baginda  Rasul,    yaitu      dalam  peperangan    al- Ahzab      Beliau  bersabda:’’Jangan  ada  yang  shalat  Ashar  kecuali  di perkampungan Bani Quraizhah’’. Dalam memahami dan menyikapi Hadis  ini,  mereka  yang  ikut  dalam  perjalanan  tersebut  ada  yang memahaminya  dari  segi  tekstualnya,  dan  konsekwensi  dari pemahaman  tekstual  tersebut  mereka  tidak  melakukan  sholat Ashar  kecuali  sesudah  sampai  di  perkampungan  Bani  Quraizhah, karena teks Hadis tersebut menunjukkan hal itu.
Sementara  yang  memahaminya  dari  segi  konteksnya  tetap melakukan sholat Ashar di tempat sebelum melakukan perjalanan, dengan pertimbangan bahwa jika mereka sholat di perkampungan Bani  Quraizhah  dapat  dipastikan  akan  terlambat  sebab  dipandang waktu  tidak  cukup  melakukan  sholat  di  perkampungan  itu, sedangkan mengundur-undur sholat sampai keluar dari waktunya tanpa  adanya    „udzur    syar’î  tidak  dibenarkan  menurut  syari’at Islam.  Dan  Rasulullah  menyikapi  kedua  pemahaman  tersebut dengan  bijaksana,  bahwa  apa  yang  dilakukan  kedua  kelompok  ini
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020 Moh.Tamimi
Implementasi Hadist... |121
sama-sama  benar,  satu  kelompok  memahami  secara  tekstual  dan kelompok lain memahaminya secara kontekstual. 15

## E.Kesimpulan
Terdapat  dua  paradigma  dalam  menafsirkan  Hadis  Nabi, tekstualis  dan  kontekstualis.  Bagi  kalangan  intelektual,  dua paradigma tersebut justru menambah  khazanah  pemikiran  Islam yang  sangat  berharga.  Kedua,  dualisme  interpretasi  yang merupakan warisan dari para pemikir terdahulu itu menjadi modal dinamisasi pola pikir umat. Ketiga,  Implementasi  analogi historis- kontekstual  lebih  banyak  memberikan  peluang  bagi  ummat  Islam untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer umat.
Meskipun  dalam  penerapannya  teori  kontekstual  sangat sulit  untuk  dipertemukan  dengan  teori  tekstual.  Perbedaan interpretasi  terhadap  teks-teks  agama  itu  dapat  menimbulkan perbedaan pandangan antar umat Islam pada akar rumput,  namun dalam  perkembangannya  akhirnya  muncul  perbedaan.  Perdebatan
15 Quriash  Shihab,  Membumikan  al-Qur’ân,  hlm,  125.    Terdapat perbedaan  lainnya,  yaitu  perbedaan  antara  Umar  bin  Khattab  dengan  para sahabat  yang  lain  dalam  sebuah  perjalanan  dikala  mereka  akan  melintasi kawasan yang sedang dilanda penyakit menular (thâ’ûn). Mereka berbeda dalam memberikan interpretasi terhadap Hadîts Rasulullah yang mengatakan:
" دسلأا نم كرارف موذجملا نم رف "      “ (Jauhilah orang yang terjangkit penyakit lepra sebagaimana kamu menjauhi singa) “. Dan para Shahabat yang ikut dalam perjalanan pada saat itu memandang Hadîts ini secara tekstual, sehingga mereka berpanadangan  bahwa  jika  mereka  melintasi  kawasan  tersebut  dianggap  tidak mematuhi  nasehat  Rasul,  menurut  mereka  harus  mencari  jalan  lain  agar    tidak terkena  thâ’ûn  tersebut.  Sedangkan  pihak  Umar  bepandangan  kontekstual dengan  memandang  bahwa  Hadîts  itu  hanyalah  sebatas  anjuran  agar    manusia selalu  berhati-hati  dan  waspada,    namun  kewaspadaan  tersebut  tidak    akan merobah takdir  Allah.
________________________________________________________________________________________
122 | Moh. Tamimi Implementasi Hadist...

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2020
dan  diskusi  antara  para  pemikir  muslim  yang  pernah  terjadi  di Indonesia  pada  tahun  80-an  sehubungan  dengan  masalah  bunga bank, pembagian harta waris, menggambarkan realitas tersebut.
Jika  kita  melihat  jauh  ke  belakang,  secara  historis  bukti kongkrit yang menunjukkan pola interpretasi kontekstual terhadap Hadis  Nabi  sudah  diterapkan  oleh  sebagian  para  shahabat  justru pada masa Baginda Rasul masih hidup. Merujuk kepada sikap Nabi yang  menerima  perbedaan  pendapat  di  kalangan  sahabat, menggambarkan  bahwa  sikap  keterbukaan  dalam  menafsirkan hadist,  bisa  diterima  dan  diterapkan  dalam  rangka  menjawab persoalan sosial.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2020
Moh.Tamimi Implementasi Hadist... |123

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin  Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm, 104.
Al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhârî, Juz 2 , (Kairo: Mathba’ah Salafîyah,
1990)
Afwadzi,  Beni,  Membangun  Integrasi  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Hadis
Nabi, dalam Jurnal Living Hadis , 1.1 (2016), 101-127
Bagus,  Lorens,  Kamus  Filsafat  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2002)
Nasution, Harun Islam Rasional, (Bandung: Mizan, 1995)
Syihab, Quraisy, Membumikan al-Qur „an, (Bandung: Mizan, 1998)
Lakspesdam NU, Tashwirul Afkar, Jurnal, edisi 8.
Lajnah Ta’lif, Ahkamul Fuqaha’
Permono, Sjechul Hadi, Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab
Tantangan Era Globalisasi (Kudus: Pustaka  Firdaus, 1998)
_____________,  Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Kajian Islam di Indonesia Tahun 2004 di Banda Aceh, tidak diterbitkan
Qaradhāwī,  Yūsuf, Kaifa  Nata’āmal  ma’a  al-Sunnah  al-Nabawiyah
(USA: al-Ma’had al-Ālamī li al-Fikrī al-Islamī, 1990),