TINJAUAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS ATAS PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KCP BANDUNG BARAT
Utari Nur Pratiwi utari.nur@widyatama.ac.id
Prodi Akuntansi D3 , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama
Evi Octavia evi.octavia@widyatama.ac.id
Prodi Akuntansi D3 , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat yang berlokasi di Jl. Raya Rancabali No.76 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dengan objek penelitian Prosedur  Akuntansi  Pengeluaran  Kas  Atas  Pengajuan  Dan  Pembayaran  Klaim  Jaminan Hari  Tua.  Tujuan  dari  Tugas  Akhir  ini  adalah  untuk  mengetahui  prosedur  akuntansi pengeluaran kas dan keefektifan pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim Jaminan Hari  Tua  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara,  kerja  praktik  dan  studi  pustaka.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  telah  melakukan Prosedur  Akuntansi  Pengeluaran  Kas  Atas  Pengajuan  Dan  Pembayaran  Klaim  Jaminan Hari  Tua  telah  sesuai  dengan  kajian  teori  dan  telah  berjalan  dengan  baik  menggunakan sistem komputerisasi yang disebut SMILE.
Kata Kunci : Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Pembayaran, Klaim, Jaminan Hari Tua.

## 1. PENDAHULUAN
Tenaga kerja adalah mencangkup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari  kerja  dan  yang  melakukan  pekerjaan  lain  seperti  sekolah  dan  mengurus  rumah tangga  (Payaman  J.  Simanjuntak  2014:28).  Tenaga  kerja  dalam  melaksanakan pekerjaannya tentu punya risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada diri pekerja, baik risiko penyakit yang di timbulkan dari pekerjaannya, risiko kecelakaan, risiko cacat, risiko  kehilangan  pekerjaannya  bahkan  risiko  kematian.  Risiko  adalah  faktor ketidakpastian dari suatu aktivitas yang kita lakukan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Menurut Bambang Purwoko (2010:1), pengertian lain dari risiko adalah  potensi  kehilangan  atau  kerugian.  Maka  untuk  mengurangi risiko-risiko  tersebut, tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya sangatlah penting dan bermanfaat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja.
Program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian berlangsungnya  arus  penerimaan  penghasilan  keluarga  sebagai  pengganti  sebagian  atau seluruhnya  penghasilan  yang  hilang  (Asri  Wijayanti  2014:122).  Menurut  Undang-

## 2460-030X
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bahwa setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup yang  layak  dan  meningkatkan  martabatnya  menuju  terwujudnya  masyarakat  Indonesia yang  sejahtera,  adil  dan  makmur.  Untuk  mewujudkan  tujuan  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  tersebut,  berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun  2011  dibentuklah  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang  terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  program  jaminan  sosial  yang  diberikan  bagi  pekerja. Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelanggara Jaminan Sosial mengatur bahwa program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan.pensiun dan jaminan hari tua. Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dirasa paling  besar  manfaatnya  oleh  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  jaminan  hari  tua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Jaminan Hari  Tua,  Jaminan  Hari Tua  yang  selanjutnya  disingkat  JHT  adalah  manfaat  uang  tunai yang  dibayarkan  sekaligus  pada  saat  peserta  memasuki  usia  pensiun,  meninggal  dunia, atau mengalami  cacat total tetap. Manfaat  JHT merupakan nilai akumulasi  Iuran beserta hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
BPJS  Ketenagakerjaan  membayarkan  manfaat  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan salah  satunya  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dan  menjalankan  segala  aktivitasnya membutuhkan  kas,  kas  adalah  asset  yang  mudah  berubah  dibandingkan  asset  lainnya sehingga kas adalah alat pembayaran yang bebas dan selalu siap sedia untuk digunakan. Menurut  Ratna  Dwi  Lestari  (2017:162),  kas  adalah  komponen  yang  penting  bagi perusahaan untuk  menunjang kelancaran kegiatan operasionalnya. Kas merupakan salah satu  aktiva  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  perkembangan  perusahaan  karena memiliki  sifat  yang  cair  (liquid)  (Ni  Wayan  Esteria  2016:1088).  Sifat  kas  yang  liquid, maka  kas  mudah  digelapkan,  diselewengkan  dan  dipindahtangankan.  Pengeluaran  kas harus  dapat  dipertanggungjawabkan,  dipergunakan  secara  wajar,  dan  ditangani  dengan cara  lain  sebagaimana  yang  diterapkan  oleh  standar  akuntansi  sehingga  dibutuhkan prosedur akuntansi pengeluaran kas yang baik yang perlu diterapkan oleh perusahaan. Prosedur  akuntansi  pengeluaran  kas  untuk  pembayaran  klaim  manfaat  program  jaminan hari  tua  dilakukan  setelah  proses  pengajuan  dilakukan  oleh  peserta.  Peserta  dapat melakukan  pengajuan  klaim  melalui  Layanan  Tanpa  Kontak  Fisik  (Lapak  Asik)  yang diluncurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020. Lapak Asik Online merupakan layanan  klaim  Jaminan  Hari  Tua  berbasis  web  yang  dilakukan  secara  online  dan  dapat diakses  di  mana  pun  tanpa  peserta  perlu  datang  ke  kantor  cabang  layanan.  Sedangkan, Lapak  Asik  Onsite  merupakan  layanan  klaim  Jaminan  Hari  Tua  dengan  memanfaatkan smartphone  atau  gadget  yang  dilakukan  oleh  peserta  secara  langsung  di  kantor  cabang layanan (Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan (2019:99). Kantor cabang layanan Lapak Asik  Onsite dapat  ditemukan di BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat.
BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  dalam  pelaksanaan  pengajuan  dan pembayaran  klaim  masih  ditemui  beberapa  permasalahan  dari  faktor  eksternal  maupun faktor  internal.  Masalah  internal  yang  dihadapi  yaitu  gangguan  pada  sistem  terjadi tumpang  tindih  dokumen  peserta  pengajuan  klaim  yang  diupload  melalui  website,  saat proses  pemeriksaan  dokumen  persyaratan  peserta  sering  menjadi  berantakan,  terpisah- pisah tidak sesuai dengan urutan pendaftar antrian. Sedang faktor eksternal dalam proses verifikasi  keaslian  dan  kesesuaian  data  melalui  video  call  sering  terjadi  masalah  nomor
handphone  peserta  yang  sulit  dihubungi  maupun peserta  yang  sudah  berhasil  dihubungi tetapi  tidak  mempersiapkan  berkas-berkas  asli  secara  lengkap  (bagian  penata  madya pelayanan  dan  umum  Binarti:2021).  Hal  tersebut  sangat  memakan  banyak  waktu  yang cukup lama dan menghambat kegiatan pembayaran klaim jaminan hari tua. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua  yaitu  dalam  proses  rekonsiliasi  data  banyak  sekali  menemukan  data  peserta  yang tidak  akurat  atau  valid,  pelaporan  data  pemberi  kerja  yang  tidak  tepat  waktu  dan kekurangan  pembayaran  iuran  oleh  pemberi  kerja/tenaga  kerja  sehingga  laporan  tidak siap untuk diposting (bagian account representative perwakilan,Arief:2021). Terlambatnya  rekonsiliasi  BPJS  Ketenagakerjaan,  mengakibatkan  pembayaran  manfaat jaminan  hari  tua  tidak  dapat  terrealisasikan  dan  harus  menunggu  rekonsiliasi  iuran selesai.  Sedangkan  pada  bagian  keuangan  masalah  internal  yang  dihadapi  dalam  proses pembayaran  klaim  yaitu  sistem  yang  tiba-tiba  down  sehingga  lambat  saat  akan melakukan  pembayaran,  kesalahan  dalam  menghitung  atau  memperkirakan  estimasi pembayaran  klaim  jaminan  yang  tidak  tepat  dan  tidak  siap  dibayarkan  pada  hari  yang sama setelah melakukan penetapan. Keterlambatan dan kelebihan dalam estimasi realisasi pembayaran  jaminan  dan  BUBM  akan  mempengaruhi  kecukupan  dana  secara  nasional, faktor  eksternal  dalam  verifikasi  akuntansi  yaitu  adanya  kesalahan  nomor  rekening peserta (Dita:2021).

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Prosedur  Pengajuan  dan  Pembayaran  Klaim  Jaminan  Hari  Tua  (JHT) Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat?
2. Bagaimana  Efektivitas  Pelaksanaan  Pengajuan  dan  Pembayaran  Klaim  Jaminan Hari Tua yang diterapkan Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat?

## 2.TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Prosedur
Menurut  Ardiyose  (2013:734),  prosedur  adalah  suatu  bagian  sistem  yang  merupakan rangkaian  tindakan  yang  menyangkut  beberapa  orang  dalam  satu  atau  beberapa  bagian yang  ditetapkan  untuk  menjamin  agar  suatu  kegiatan  usaha  atau  transaksi  dapat  terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.
Menurut  Arini T.Soemohadiwidjojo (2014:90) prosedur adalah Instruksi  tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang  efektif  dan  efisien,  untuk  menghindari  terjadinya  variasi  atau  penyimpangan  yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.
Menurut  Irra  Crisyanti  (2011  :  143),  prosedur  adalah  tata  cara  kerja  yaitu  rangkaian tindakan,  langkah  atau  perbuatan  yang  harus  dilakukan  oleh  seseorang  dan  merupakan cara  yang  tetap  untuk  dapat  mencapai  tahap  tertentu  dalam  hubungan  mencapai  tugas akhir .

## Pengeluaran Kas
Menurut Indra Bastian (2010:85) Pengeluaran kas dapat dilakukan dengan menggunakan cek.  Pengeluaran  kas  yang  tidak  dapat  dilakukan  dengan  cek  biasanya  yang  jumlahnya relatif kecil.

## 2460-030X
Menurut  Marshall  B.  Romney  dan  Paul  Steinbart  John  (2015:463)  pengeluaran  kas adalah  serangkaian  aktivitas  bisnis  dan  operasi  pemrosesan  informasi  terkait  yang  terus menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Menurut  Mario  Sumurung,  Ventje  Ilat,  dan  Stanley  Kho  W.  (2015:261)  mengatakan bahwa  pengeluaran  kas  adalah  pembayaran  kas  dalam  perusahaan  dilakukan  dengan menggunakan cek kecuali untuk pembayaran dalam kecil, biasanya dilaksanakan melalui dana  kas  kecil.  Dana  kas  kecil  merupakan  uang  kas  yang  disediakan  untuk  membayar pengeluaran-pengeluaran  yang  jumlahnya  relatif  kecil  dan  tidak  ekonomis  bila  dibayar dengan cek.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  pengeluaran  kas  adalah transaksi-transaksi  yang  mengakibatkan  berkurangnya  saldo-saldo  kas  tunai,  dan  atau rekening  bank  milik  perusahaan  baik  yang  berasal  dari  pembelian  tunai,  pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Menurut Munawir (2016 : 159) penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan karena adanya transaksi- transaksi sebagai berikut :
1. Pembelian  saham  atau  obligasi  sebagai  investasi  jangka  pendek  maupuan  jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya.
2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas perusahaan oleh pemilik perusahaan.
3. Pelunasan  atau  pembayaran  angsuran  hutang  jangka  pendek  maupun  hutang  jangka pendek.
4. Pembelian  barang  dagangan  secara  tunai,adanya  pembayaran  biaya  operasi  yang meliputi  upah  dan  gaji,  pembelian  supplies  kantor,  pembayaran  sewa,  bunga  premi asuransi, advertensi dan adanya persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian.
5. Pengeluaran  kas  untuk  pembayaran  deviden  (bentuk  pembagian  laba  lainnya  secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain sebagainya.

## Unsur-Unsur Pengendalian Intern Pengeluaran Kas
Unsur-unsur  sistem  pengendalian  intern  pengeluaran  kas  menurut  Mulyadi  (2016:130) adalah sebagai berikut : 1. Struktur  organisasi  yang  memisahkan  tanggung  jawab  fungsional  secara  tegas. Struktur  organisasi  merupakan  rerangka  (framework)  pembagian  tanggung  jawab fungsional  kepada  unit-unit  organisasi  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini  didasarkan  fungsi  operasi  yang  memilih  wewenang  untuk  melaksanakan  suatu kegiatan  harus  terpisah  dari  fungsi  akuntansi  yang  memiliki  wewenang  untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatat yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap  kekayaan,  utang,  pendapatan  dan  biaya.  Dalam  organisasi,  setiap  transaksi hanya  terjadi  atas  dasar  otorisasi  dari  pejabat  yang  memiliki  wewenang  untuk menyetujui  terjadinya  sistem  yang  mengatur  pembagian  wewenang  untuk  otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik  yang  sehat  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  setiap  unit  organisasi. Adapun  cara-cara  yang  umumnya  ditempuh  oleh  fungsi  setiap  perusahaan  dalam menciptakan praktek yang sehat adalah:
a. Penggunaan  formulir  bernomor  urut  tercetak  yang  pemakaiannya  harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.
| Utari Nur Pratiwi, Evi Octavia
b. Pemeriksaan  mendadak  (suprised  audit).  Hal  ini  akan  mendorong  karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau  satu  unit  organisani,  tanpa  ada  campur  tangan  dari  orang  atau  satu  unit organisasi lain.
d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan  dapat  menjaga  independensi  pejabat  dalam  melaksanakan  tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
e. Keharusan  pengambilan  cuti  bagi  karyawan  yang  berhak.  Selama  cuti,  jabatan karyawan  yang  bersangkutan  digantikan  untuk  sementara  oleh  pejabat  ini, sehingga  seandainya  terjadi  kecurangan  dalam  departemen  yang  bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga  kekayaan  organisasi  dan  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  catatan akuntansinya,  secara  periodik  harus  diadakan  pencocokan  atau  rekonsiliasi antara  kekayaan  secara  fisik  dengan  catatan  akuntansi  yang  bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
g. Pembentukan  unit  organisasi  yang  bertugas  untuk  mengecek  efektifitas  unsur- unsur  sistem  pengendalian  yang  lain.  Unit  organisasi  ini  disebut  satuan pengawas  intern  atau  staf  pemeriksaan  intern.  Adanya  satuan  pengawas  intern dalam  perusahaan  akan  menjamin  efektifitas  unsur-unsur  sistem  pengendalian intern,  sehingga  kekayaan  perusahaan  akan  terjamin  keamanannya  dan  data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
4. Karyawan  yang  mutunya  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya.  Bagaimanapun  baiknya struktur  organisasi,  sistem  otoritas  dan  prosedur pencatatan  serta  berbagai  cara  yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

## Klaim
Menurut  Ilyas  (2011;17),  klaim  adalah  suatu  permintaan  salah  satu  dari  dua  pihak  yang mempunyai  ikatan,  agar  hak  nya  terpenuhi.  Satu dari  dua  pihak  yang  melakukan ikatan tersebut  akan  mengajukan  klaimnya  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan  perjanjian  atau provisi polis yang di sepakati bersama oleh kedua belah pihak tersebut. Menurut  (Sigma,  2011;219),  klaim  adalah  kerugian  atau  kerusakan  yang  diderita  oleh tertanggung  terhadap  objek  yang  di  pertanggungkan  nya  yang  diakibatkan  oleh  resiko yang dijamin di dalam polis.
Berdasakan  beberapa  pengertian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  klaim  adalah  pengajuan hak  yang  dilakukan  oleh  tertanggung  kepada  penanggung  untuk  memperoleh  hak  nya berupa  pertanggungan  atas  kerugian  berdasarkan  perjanjian  atau  akad  yang  dibuat, dengan  kata  lain  klaim  adalah  proses  pengajuan  oleh  peserta  untuk  memdapatkan  uang pertanggungan  setelah  tertanggung  melaksanakan  seluruh  kewajibannya  kepada penanggung.  Yaitu  berupa  penyelesaian  pembayaran  premi  sesuai  dengan  kesepakatan sebelumnya.

## Pengertian Jaminan Hari Tua
Menurut  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2015  yang  dimaksud  dengan jaminan hari  tua adalah adalah manfaat  uang tunai  yang dibayarkan sekaligus pada saat

## 2460-030X
peserta  memasuki  usia  pensiun,  meninggal  dunia,  atau  mengalami  cacat  total  tetap. Jaminan  Hari  Tua  merupakan  program  perlindungan  yang  bertujuan  untuk  menjamin adanya  keamanan  dan  kepastian  terhadap  resiko-resiko  sosial  ekonomi  dan  sarana penjamin  bagi  tenaga  kerja  dan  keluarganya  akibat  dari  terjadinya  resiko-resiko  sosial dengan  pembiayaan  yang  terjangkau  oleh  pengusaha  dan  tenaga  kerja.  Jaminan  hari  tua dari  BPJS  Ketenagakerjaan  ini  memberikan  perlindungan  kerja  serta  menjamin kehidupan yang layak bagi peserta, yaitu karyawan dan/atau ahli warisnya saat karyawan memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan  hari  tua  ini  merupaka  perlindungan  bagi  pekerja  dan  keluarganya  yang  telah mencapai usia tua dan telah berhenti bekerja, juga untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan  kerja.  Menurut  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2015 tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Hari  Tua,  umumnya  jaminan  hari  tua diberikan  pada  saat  tenaga  kerja  mencapai  umur  56  tahun,  tetapi  apabila  tenaga  kerja mengalami  cacat  sehingga  tidak  bisa  bekerja  lagi  maka  jaminan  ini  dapat  diberikan. Selain  itu,  jaminan  hari  tua  juga  dapat  diberikan  apabila  tenaga  kerja  mengalami  PHK sebelum umur 56 tahun, setelah yang bersangkutan memiliki masa kepesertaan sekurang- kurangnya  sepuluh  tahun.Demikian  juga  apabila tenaga  kerja  meninggal  dunia, jaminan diberikan kepada ahli warisnya.
Masa kepesertaan ini diperlukan karena jaminan hari tua merupakan jaminan masa depan tenaga  kerja,  sehingga  besarnya  jaminan  cukup  berarti.  Menurut  Pasal  22  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Hari  Tua,  jaminan  hari  tua  dapat  dibayarkan  sekaligus  dimaksudkan  untuk  memberikan bekal pada waktu tenaga kerja terputus penghasilannya, sedangkan jaminan yang dibayar secara berkala dimaksudkan untuk membantu tenaga kerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## 3. METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Dalam  penyusunan  tugas  akhir  ini  menjadi  objek  penelitian  adalah  Prosedur  Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pengajuan Dan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  yang  berlokasi  di  Jalan  Raya  Rancabali  No.76 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  yaitu  metode  yang  menggambarkan masalah – masalah aktual yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan,serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi,  kemudian  penulis  dapat  menarik  kesimpulan.  Adapun  pengertian  metode penelitian  deskriptif  menurut  Indrawan  dan  Yaniawati  (2014:  56),  penelitian  deskriptif meliputi  penilaian  sikap  atau  pendapat  terhadap  individu,  organisasi,  keadaan,  ataupun prosedur.  Data  deskriptif  pada  umumnya  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi maupun dokumentasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2017:137),  teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara-cara  yang dilakukan  untuk  memperoleh  data  dan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang penulis gunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

## Studi Lapangan (Field Study)
Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari obyek yang akan diteliti  guna  memperoleh  data-data  yang  dibutuhkan  dan  gambaran  permasalahan  yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan. Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung  terhadap  obyek  datanya  baik  proses,  kondisi,  kejadian,  atau  perilaku manusia.  Dalam  hal  ini  penulis  melakukan  peninjauan  langsung  terhadap  aktivitas pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua
b. Wawancara
Wawancara  adalah  proses  tanya  jawab  dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan

## Jenis dan Sumber Data

## Jenis Data
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2013:9)  Penelitian  dengan  analisis  data  yang menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  metode  penelitian  dengan  cara mengumpulkan  data-data  lalu  akan  dikelompokkan  dan  disusun  agar  dapat  diteliti berdasarkan teori yang relevan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk  kemudian  dapat  diambil  atau  ditarik  suatu  kesimpulan,  dan  peneliti  juga menggunakan penelitian pada kondisi objek yang alamiah.

## Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
1. Data Primer (Primary Data)
Dijelaskan oleh Sugiyono  (2012:  224) bahwa “Data Primer (Primary Data) adalah sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari  perusahaan  berupa  data  mentah  yang perlu  diolah  lagi,  dalam  hal  ini  data  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan wawancara  berupa  catatan  dan  dokumen  yang  diperoleh  langsung  dari  objek penelitian”.
Data  Primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  observasi dengan  pihak  karyawan  dan  staf  perusahaan  yang  berhubungan  dengan  pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Penata Madya Pelayanan
2. Data Sekunder (Secondary Data)
Dijelaskan  oleh  Sugiyono  (2012:  224)  bahwa  “Data  Sekunder  (Secondary  Data) adalah data yang diperoleh dari berbagai  sumber baik  berupa teks, artikel, maupun berbagai jenis karangan ilmiah, catatan – catatan.” Data sekunder ini seperti sejarah berdirinya  perusahaan,  struktur  organisasi,  kegiatan  perusahaan,  bukti-bukti transaksi  terkait  dengan  pengajuan,  pembayaran  dan  hasil  dokumentasi  yang berkaitan dengan penelitian. secara  langsung  informasi  dan  keterangan.  (Cholid  dan  Abu,  2012:70).Wawancara dilakukan  secara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pengajuan  dan pembayaran  klaim  yakni  Bagian  Accounting,  Account  Representative  Perwakilan dan Bagian Penata Madya Pelayanan Umum.

## 2460-030X

## Dokumen
Sugiyono  (2012:  240)  mengemukakan  pendapatnya  mengenai  dokumen,  dokumen merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan, gambar,  atau  karya  –  karya  monumental  dari  seseorang  atau  perusahaan.  Dalam penelitian  ini  penulis  mengumpulkan  dokumen  –dokumen  yang  berhubungan  dengan penerapan pembayaran klaim jaminan hari tua

## Studi Pustaka (Literature Study).
Data  diperoleh  dengan  cara  mempelajari  dan  mengkaitkan  literatur  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  dihadapi  yakni  literatur  tentang  prosedur  akuntansi pembayaran  klaim  atau  pengeluaran  kas.  Langkah  ini  dipakai  sebagai  landasan  teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Persyaratan Klaim Program Jaminan Hari Tua
Persyaratan  yang  perlu  dipersiapkan  dan  dilengkapi  oleh  peserta  penerima  upah maupun peserta bukan penerima upah yang akan mengajukan klaim jaminan hari tua adalah sebagai berikut :
1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. KTP  jika  belum  punya  harus  menyertakan  Surat Keterangan  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil)  yang  menerangkan bahwa KTP masih dalam proses
3. Buku  tabungan  pada  halaman  yang  tertera  nomor  rekening  dan  masih aktif
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Surat  keterangan  aktif  bekerja  dari  pihak  perusahaan  tempat  kerja (asli),  yang  menerangkan  tentang  nilai  pengajuan  klaim  yang dilakukan peserta (untuk klaim 10% atau 30%).
6. Paklaring atau surat keterangan berhenti bekerja khusus untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan 100 %.
7. Formulir pengajuan klaim JHT atau F5 yang diisi dengan lengkap
8. NPWP untuk saldo JHT lebih dari Rp 50 juta
9. Foto diri terbaru (tampak depan)
Dokumen-dokumen  asli  yang  telah  disebutkan  diatas  wajib  dipindai  atau  scan  untuk mengajukan klaim program jaminan hari tua secara online.

## Prosedur Pengajuan Klaim Program Jaminan Hari Tua Secara Online
1. Klik https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan isi data di formulir online
2. Cek kelengkapan isi formulir kemudian masukkan kode verifikasi
3. Menyiapkan dan mengupload syarat pengajuan klaim yang telah discan
4. Menunggu  konfirmasi  dari  BPJS  Ketenagakerjaan  lewat  email  yang  biasanya perlu waktu 1x24 jam
5. Peserta  diminta  datang  ke  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  terdekat  dengan membawa dokumen asli dan fotokopinya
6. Proses transfer saldo yang membutuhkan waktu normal 14 hari kerja.
Selain  lewat  sso.bpjsketenagakerjaan.go.id  BPJS Ketenagakerjaan  juga  menyediakan layanan  LAPAK  ASIK  atau  Layanan  Tanpa  Kontak  Fisik  untuk  klaim  program jaminan hari tua. Prosedur pengajuan klaim  program  jaminan hari tua melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan :
1. Registrasi melalui Aplikasi BPJSTKU atau situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id
2. Pilih tanggal, waktu pengajuan, dan kantor cabang yang masih tersedia.
3. Dokumen-dokumen  yang  discan,  termasuk  formulir  klaim  jaminan  hari  tua harus  terisi  lengkap  dikirimkan  melalui  email  kantor  cabang  tujuan  yang dipilih.
4. Kirimkan  dokumen  yang  sudah  discan  melalui link  yang  diterima  pada  email yang telah di daftarkan paling lambat H-1 sebelum tanggal pengajuan.
5. Pastikan  email  dan  nomor  HP  yang  didaftarkan  memiliki  aplikasi  Whatsapp, dan selalu aktif selama proses pengajuan klaim. informasi dan konfirmasi akan dilakukan  oleh  petugas  BPJS  Ketenagakerjaan  melalui  panggilan  video  atau video call.
6. Siapkan  seluruh  dokumen  asli  yang  harus  ditunjukkan  saat  dihubungi  melalui panggilan video. Jika dokumen dinyatakan lengkap, akan diproses lebih lanjut dan  dana  klaim  BPJS  Ketenagakerjaan  program  JHT  akan  ditransfer  ke rekening bank milik peserta.

## Prosedur Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua
1. Prosedur pengajuan jaminan
Prosedur ini bertujuan untuk menerima permintaan jaminan hari tua dari peserta penerima upah maupun peserta bukan penerima upah. Pengajuan klaim dimulai dari  pengisian  formulir  dan  melengkapi  persyaratan  pengajuan  klaim  jaminan hari  tua.  Prosedur  ini  dilaksanakan  oleh  Penata  Madya  Pelayanan  yang merangkap  bagian  verifikasi  jaminan  melakukan  pelayanan  pada  peserta  yang mengajukan  klaim  jaminan  hari  tua  dan  melakukan  verifikasi  jaminan  terhadap dokumen  yang  telah  diupload  oleh  peserta  melalui  panggilan  video,  setelah dokumen  pengajuan  klaim  jaminan  hari  tua  sudah  lengkap  dan  sesuai  dengan persyaratan  pengajuan  jaminan  hari  tua.  Selanjutnya  bagian  verifikasi  jaminan melakukan prosedur penetapan jaminan.
2. Prosedur Penetapan Jaminan
Prosedur ini dilakukan oleh verifikasi jaminan yang bertujuan untuk menetapkan besarnya jaminan sebagai permintaan cek. Bagian verifikasi jaminan melakukan cek saldo peserta klaim, membuat agenda dan penetapan atas jaminan yang akan dibayarkan melalui website sistem informasi perlindungan pekerja (SMILE)

## 2460-030X
3. Prosedur pembuatan voucher jaminan, bukti pembayaran dan Pencatatan pembayaran
Prosedur  ini  dilakukan  oleh  bagian  verifikasi  akuntansi  yang  bertujuan  untuk membuat  bukti pembayaran, voucher dan pencatatan pembayaran dalam buku pengeluaran  kas  harian.  Bagian  Keuangan  yang  merangkap  sebagai  bagian verifikasi  akuntansi  menerima  berkas  dan  penetapan  klaim  jaminan  hari  tua dari  bagian  verifikasi  jaminan.  Proses  selanjutnya  bagian  verifikasi  akuntansi melakukan  pengecekan  kelengkapan  dokumen  serta  nomor  rekening  peserta klaim  apabila  telah  benar  dan  sesuai,  bagian  verifikasi  akuntansi  memberikan persetujuan atau approval klaim terhadap lampiran-lampiran data dan memilih pembayaran  klaim  melalui  metode  transfer  melalui  bank  BJB  kepada  para peserta  yang  mengajukan  klaim  JHT.  setelah  itu  bagian  verifikasi  akuntansi membuat  voucher,  bukti  pembayaran  dan  surat  perintah  transfer.  Secara sistematis sebagian dokumen-dokumen tersebut diarsipkan pada website sistem informasi korespondensi dan digital arsip (SIDIA).
Bagian  keuangan  selanjutnya  membuat  atau  mencatat  estimasi  pembayaran klaim yang akan dilakukan setiap harinya melalui aplikasi SMILE.
4. Prosedur pembuatan cek
Prosedur ini dilakukan oleh bagian keuangan yang bertujuan membuat cek dan nota/laporan  transfer.  Bagian  keuangan  selanjutnya  menyiapkan  cek,  surat perintah  tranfer  dan  hasil  cetak  laporan  daftar  penerima  pembayaran  tranfer JHT. cek dan dokumen tersebut diotorisasi oleh kepala cabang. Setelah ditanda tangani,  bagian  keuangan  melakukan  pembayaran  pada  teller  bank  BJB  yang telah dipilih sebelumnya pada website SMILE.
| Utari Nur Pratiwi, Evi Octavia
1891
5. Prosedur pembayaran tunai maupun transfer
Prosedur  ini  dilakukan  oleh  kasir  dari  bank  yang  bertujuan  membayarkan sejumlah uang yang tertera pada cek dan laporan penerima pembayaran. Apabila pengajuan  dan  penetapan  telah  lebih  dari  jam  12  siang  maka  biasanya pembayaran dilakukan keesok harinya.
Bagian Yang Terkait Dalam Prosedur Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat
Penata Madya
Bagian Keuangan
Bagian Kasir Dari Bank Pelayanan Dan Bagian Dan Bagian Verifikasi Jaminan Verifikasi Akuntansi
1. Penata madya pelayanan yaitu bertugas melayani peserta yang mengajukan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan baik secara online maupun onsite dan penata madya pelayanan juga merangkap sebagai bagian verifikasi jaminan yang bertugas melakukan penetapan atas jaminan yang telah diajukan.
2. Bagian  keuangan  juga  merangkap  bagian  verifikasi  akuntansi  yang membuat  voucher,  surat  perintah  tranfer,  laporan  daftar  penerima pembayaran  jaminan  dan  membuat  cek  pembayaran  serta  mencatat traksaksi pengeluaran kas setiap harinya.
3. Bagian Kasir dari Bank yaitu bertugas melayani dan melakukan pembayaran jaminan hari tua baik secara tunai maupun transfer.
Fungsi  Yang  Terkait  Dalam  Prosedur  Akuntansi  Pembayaran  Klaim  Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat
1. Fungsi kas
2. Fungsi pengeluaran kas
3. Fungsi akuntansi

## 2460-030X
4. Fungsi pemeriksaan internal
Dokumen  Yang  Digunakan  Dalam  Prosedur  Akuntansi  Pembayaran  Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat.
1. Formulir dan Dokumen Persyaratan Peserta PU/BPU
2. Agenda klaim Jaminan Hari Tua
3. Penetapan klaim Jaminan Hari Tua
4. Voucher pembayaran Jaminan Hari Tua
5. Surat Pembayaran Transfer Jaminan Hari Tua
6. Cek dan laporan transfer pembayaran Jaminan Hari Tua
Catatan  Yang  Digunakan  Dalam  Prosedur  Akuntansi  Pembayaran  Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat
1. Buku  Pengeluaran  Kas  :  untuk  mencatat  transaksi  pengeluaran  kas  yang  terjadi setiap hari.
2. General  ledger :  untuk  merekam  dan  mencatat  data  penetapan  jaminan  JHT  oleh bagian verifikasi jaminan
Analisis  Perbandingan  Teori  dengan  Praktek  Prosedur  Akuntansi Pembayaran

## Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat
Dalam  melaksanakan  prosedur  pembayaran  klaim  jaminan  hari  tua  pada  BPJS Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  telah  sesuai  dengan  teori  menurut  Diana Anastasia  &  Setiawati  Lilis  (2010:432)  mengenai  prosedur  pengeluaran  kas menggunakan cek yang diuraikan sebagai berikut :
1. Prosedur Pengeluaran Kas
a) Prosedur  permintaan  cek  yaitu  prosedur  penetapan  jaminan  yang  dilakukan oleh bagian verifikasi  jaminan yaitu proses memperkirakan atau menentukan jumlah  estimasi  pembayaran  jaminan  yang  akan  dibayarkan  dan  selanjutnya bagian  verifikasi  akuntansi  membuat  bukti  pembayaran  sebagai  dasar membuat cek yang telah disesuaikan dengan penetapan yang telah dibuat.
b) Prosedur  pembuatan  bukti  kas  keluar  yaitu  bagian  verifikasi  akuntansi menerima  dokumen  dari  bagian  verifikasi  jaminan  dan  membuat  bukti  kas keluar untuk selanjutnya bagian keuangan untuk membuat cek.
c) Prosedur  pembayaran  kas  yaitu  bagian  keuangan  membayarkan  jumlah jaminan sesuai dengan laporan daftar penerima pembayaran jaminan hari tua beserta  cek  yang  telah  dibuat.  Sebelum  melakukan  pembayaran  tersebut  cek dan dokumen pendukung lainnya di tanda tangani dan diotorisasi oleh kepala cabang setelah sesuai maka dilakukan pembayaran ke bank BJB.
d) Prosedur  pencatatan  pengeluaran  kas  yaitu  pada  fungsi  akuntansi  bagian keuangan  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  mencatat  dan  melakukan rekonsiliasi seluruh pengeluaran transaksi yang terjadi setiap hari.
Berdasarkan prosedur pembayaran klaim yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikatakan  bahwa  prosedur  yang  diterapkan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Fungsi
Fungsi-Fungsi  yang  digunakan  dalam  prosedur  pembayaran  klaim  jaminan  hari tua  sudah  sesuai  dengan  teori  menurut  La  Midjan  (2011:87).  Fungsi-fungsi  yang ada di BPJS Ketenagakerja KCP Bandung Barat antara lain :
| Utari Nur Pratiwi, Evi Octavia
a. Fungsi  yang  memerlukan  pengeluaran  kas  yaitu  fungsi  yang bersangkutan  mengajukan  permintaan  cek  kepada  fungsi  akuntansi. fungsi  ini  dilaksanakan  oleh  bagian  verifikasi  jaminan  memberikan perintah  dan  dokumen  yang  akan  digunakan  untuk  membuat  voucher jaminan, bukti pembayaran dan cek.
b. Fungsi kas
Pada  fungsi  ini  dilakukan  oleh  bagian  keuangan  memeriksa  dokumen dari  bagian  verifikasi  akuntansi  kemudian  membuat  cek  atau nota/laporan  transfer  jika  jumlah  uang  ditransfer  kemudian  diotorisasi kepala  cabang  dan  bagian  keuangan  .  Fungsi  ini  sama  dengan  kajian teori  yaitu  membuat  cek  dan  meminta  otorisasi  oleh  pihak  yang berwenang.
c. Fungsi akuntansi
Pada  fungsi  akuntansi  mencatat  transaksi  pengeluaran  kas,  dan membuat voucher dan bukti pembayaran. Fungsi ini sama dengan teori yang  ada  yaitu  pencatatan  transaksi  pengeluaran  kas,  pengeluran  kas dalam jurnal dan pembuatan bukti kas keluar.
d. Fungsi pemeriksaan internal Pada  fungsi  pengendalian  internal  melakukan  perhitungan  kas  secara periodik  dan  mencocokan  hasil  perhitungannya  oleh  bagian  keuangan. Tugas  dari  bagian  keuangan  yaitu  menyerahkan  cek  dan  dokumen pendukung pembayaran klaim  jht untuk membayarkan pada bank BJB dan  mengarsip  sebagian  dokumen  tersebut  untuk  nandinya  diadakan pencocokan  terhadap  jumlah  jaminan  yang  diberikan,  apakah  sudah sesuai  atau  belum  untuk  membuktikan  kebenaran  dokumen  yang dipakai  sebagai  dasar  pembukuan  kas  keluar.  Jadi  teori  dan  praktik telah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan dengan baik.

## Dokumen
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pembayaran klaim  jaminan hari tua sudah sesuai dengan teori menurut Mulyadi (2017:426) Dokumen-Dokumen yang digunakan BPJS Ketenagakerja KCP Bandung Barat antara lain :
a) Cek  yaitu  dokumen  yang  berisi  perintah  pada  bank  untuk  membayarkan sejumlah  uang  kepada  badan  organisasi  atau  nama  orang  yang  tercantum  pada cek.  Kesesuaian  teori  dengan  praktek  dalam  proses  pembayaran  klaim  JHT BPJS  Ketenagakerjaan  menggunakan  cek  dalam  membayarkan  manfaat  klaim JHT.  cek  tersebut  dibuat  oleh  bagian  keuangan  dan  diotorisasi  oleh  kepala cabang.
b) Permintaan cek yaitu fungsi  akuntansi  untuk membuat bukti kas keluar sebagai permintaan  yang  memerlukan  pengeluaran  kas.  Dokumen  tersebut  dibuat  oleh bagian  verifikasi  jaminan  yang  membuat  penetapan  atas  jaminan  yang  diklaim dan  selanjutnya  memerintahkan  bagian  verifikasi  akuntansi  untuk  membuat voucher  dan  bukti  pembayaran.  Dalam  melakukan  pembayaran  selanjutnya dilakukan oleh kasir bank hal tersebut bertujuan untuk menghindari kecurangan dalam pemberian jaminan pada peserta.

## 2460-030X
c) Bukti Kas Keluar
Bukti  kas  keluar  mempunyai  fungsi  sebagai  perintah  pengeluaran  kas  kepada bagian kasir sebesar yang tercantum dalam dokumen.
d) Catatan
Catatan-catatan yang digunakan dalam prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua sudah sesuai dengan teori menurut Mulyadi (2017:428) Dokumen-Dokumen yang digunakan BPJS Ketenagakerja KCP Bandung Barat antara lain
e) Register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas yang menggunakan cek sedangkan  register  bukti  kas  keluar  digunakan  untuk  mencatat  utang  yang timbul seriap harinya.
f) General  Ledger  yaitu  digunakan  untuk  untuk  merekam  dan  mencatat  data penetapan jaminan JHT oleh bagian verifikasi jaminan.

## Pengendalian Internal Dalam Prosedur Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat.
Pengendalian  internal  yang  diterapkan  dalam  prosedur  pembayaran  klaim  jaminan hari  tua  sudah  sesuai  dengan  teori  menurut  Mulyadi  (2016:130)  .  Pengendalian internal yang ada di BPJS Ketenagakerja KCP Bandung Barat antara lain :
a) Struktur  Organisasi,  struktur  organisasi  yang  diterapkan  pada  BPJS Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  telah  jelas  dalam  pembagian  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  masing  masing  bagian.  Fungsi  pencatatan  dan pelaporan  dilakukan  oleh  bagian  bank,  bagian  keuangan  pengeluaran.  Fungsi pengeluaran dan penyimpanan kas dilakukan oleh Bank BJB. Fungsi operasional dilakukan oleh bagian pelayanan.
b) Sistem  Otorisasi,  dalam  prosedur  pencatatan  dan  pembayaran  jaminan  klaim hari tua perlu melakukan otorisasi oleh pihak yang berwenang untuk memerikas kebenaran dan keabsahan dokumen pembayaran klaim jht yaitu sebagai berikut :
a. Pengajuan dan penetapan klaim jaminan hari tua diotorisasi oleh penata madya pelayanan
b. Bukti  Pembayaran  Jaminan  diotorisasi  oleh  bagian  akuntansi  dan keuangan
c. Surat  transfer,  cek  dan  laporan  pembayaran  transfer  diotorisasi  oleh bidang keuangan dan kepala cabang
d. Prosedur  Pencatat  transfer  pembayaran  Klaim  Jaminan  Hari  tua  telah diterapkan dengan baik dan sesuai sebagai berikut :
e. Bagian  akuntansi  diberi  wewenang  untuk  melalukan  pencatat  dalam catatan akuntansi dan general ledger.
f. Bagian  keuangan  diberi  wewenang  untuk  mengarsipkan  dan merekonsiliasi  secara  komputerisasi  dokumen  pembayaran  yang  telah dibayarkan.
c) Praktik yang Sehat
Dalam  kegiatan  pengajuan,  pencatatan,  pengeluaran  kas  untuk  pembayaran klaim  jaminan  hari  tua  masih  terdapat  rangkap  jabatan  dan  tugas  dalam fungsi  yang  berkaitan  yaitu  bagian  account  representative  sebagai  bagian keuangan.  Bagian  keuangan  telah  melakukan  pencocokan  fisik  kekayaan dengan catatannya secara periodik.

## Keefektifan Prosedur Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  dikatakan  bahwa pelaksanaan  pengajuan  dan  pembayaran  klaim  jaminan  hari  tua  yang  dilaksanakan oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  masih  kurang  efektif,  hal  tersebut disebabkan  oleh  beberapa  kendala  internal  dan  eksternal  yang  terjadi  yaitu  sebagai berikut :
1. Kendala Internal
a. Jaringan  website  sistem  informasi  perlindungan  pekerja  (SMILE) terganggu.
Dalam  pelayanan  pengajuan  dan  pembayaran  klaim  jaminan  hari  tua BPJS Ketenagakerjaan menggunakan website SMILE, website SMILE yang  digunakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  terkadang  mengalami gangguan seperti terkunci otomatis apabila salah memasukan password, jaringan internet yang lambat yang menyebabkan website tersebut tidak bisa diakses dan menghambat proses pelayanan dan pembayaran klaim jaminan hari tua. tidak adanya bagian IT yang bekerja tetap pada kantor tersebut  mengharuskan  bagian  pelayanan  atau  bagian  account representative perwakilan menghubungi kantor pusat untuk
mendatangkan bagian IT untuk  memperbaiki gangguan sistem website SMILE.  Dalam  melakukan  perbaikan  cukup  memakan  waktu  yang lama dan dapat berhari-hari. Apabila jaringan internet sistem informasi perlindungan  pekerja  (SMILE)  yang  digunakan  karyawan  BPJS Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  sedang  rusak  atau  lambat  tidak langsung di perbaiki mengakibatkan ketidakefektifan dalam melakukan pembayaran  akan  dipending  untuk  dilaksanakan  keesok  harinya.  Hal tersebut  mengakibatkan  proses  pembayaran  dan  pengarsipan  digital pada  bagian  keuangan  membutuhkan  waktu  yang  lama  sehingga peserta menunggu lama dalam menerima manfaat jaminan hari tua.
b. Kecerobohan  dan  ketidaktelitian  Penata  Madya  Pelayanan  dalam melaksanakan  pelayanan  seringkali  meninggalkan  flashdisk  dikantor yang telah berisi data para peserta antrian lapak asik  online yang akan dikonfirmasi melalui panggilan video. Terjadinya hal tersebut membuat penata  madya  pelayanan  harus  mendownload  ulang  berkas-berkas peserta  antrian  lapak  asik  online  satu  persatu.  Tumpang  tindih  nya berkas  data  peserta  antrian  lapak  asik  online  yang  tidak  beraturan  dan tidak  tersusun  sesuai  daftar  antrian juga  membuat  penata  madya  perlu berkali-kali  mendownload  sampai  berkas  data  tersebut  berurutan sesuaidengan  daftar  antrian.  Hal-hal  tersebut  memakan  waktu  cukup lama dan tidak efektif.
c. Pada  Bagian  Keuangan  terjadi  kesalahan  dalam  menghitung  atau memperkirakan  estimasi  pembayaran  klaim  jaminan  yang  tidak  tepat dan  tidak  siap  dibayarkan  pada  hari  yang  sama  setelah  melakukan penetapan.  Keterlambatan  dan  kelebihan  dalam  estimasi  realisasi pembayaran jaminan dan BUBM akan mempengaruhi kecukupan dana secara nasional.

## 2460-030X
2. Kendala Eksternal
a. Persyaratan Pendaftaran Tidak Lengkap
Fenomena ini sering terjadi setiap harinya selalu ada peserta yang tidak lengkap  dalam  mengupload  dokumen  pengajuan  sehingga  pengajuan dan  pembayaran  klaim  ditolak  oleh  bagian  penata  madya  pelayanan karena  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  beberapa persyaratan  yang  sering  tidak  di  lengkapi  oleh  peserta  yaitu  tidak memiliki surat paklaring, tidak ada fotocopy KTP, KK, kartu BPJSTK, buku rekening tabungan dan identitas lainnya.
b. Kartu Peserta Lebih Dari 1 (satu)
Peserta  memiliki  kartu  lebih  dari  1  (satu)  merupakan  hal  yang  sering ditemukan hal ini terjadi karena pada saat peserta berpindah perusahaan tempat  bekerjanya  membuatkan  kartu  peserta  baru  dan  tidak menggabungkan saldo dari kartu sebelumnya yang dimiliki oleh peserta atau salah satu kartu yang dimiliki tidak di nonaktifkan oleh perusahan asal tempat dia bekerja. Untuk tenaga kerja yang mempunyai dua kartu peserta  jaminan  tapi  hanya  mencairan  satu  kartu  peserta  jaminan  saja dikarenakan  kartu  peserta  jaminan  lainnya  tidak  ada  paklaring  ketika penata  madya  pelayanan  sudah  approve  lapak  asik  onsite  statusnya masih  agenda  dan  tidak  langsung  penetapan  sehingga  tidak  muncul pada role penata madya pelayanan.
c. Data peserta yang tidak akurat atau valid, pelaporan data pemberi kerja yang tidak tepat waktu dan kekurangan pembayaran iuran oleh pemberi kerja/tenaga  kerja  sehingga  laporan  tidak  siap  untuk  diposting. Terlambatnya  rekonsiliasi  BPJS  Ketenagakerjaan,  mengakibatkan pembayaran  manfaat  jaminan  hari  tua  tidak  dapat  terrealisasikan  dan harus menunggu rekonsiliasi iuran selesai.
d. Rekening  peserta  yang  salah,  nomor  rekening  peserta  yang  sudah  non aktif.  Hal  tersebut  biasa  terjadi  ketika  berkas  klaim  sudah  sampai  di bagian keuangan. Apabila nomor rekening peserta tidak aktif atau salah maka akan terjadi retur yang kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan.
e. Masih banyaknya peserta penerima upah maupun bukan penerima upah yang  tidak  memanfaatkan  layanan  berbasis  online  yang  telah  dibuat oleh  BPJS  Ketenagakerjaan.  Peserta  memilih  mengajukan  klaim jaminan  hari  tua  secara  langsung  mendatangi  kantor  yang menyebabkan  antrian  yang  cukup  banyak  setiap  harinya  dengan  masa tunggu  yang  lama.  kurangnya  sosialisasi  secara  langsung  mengenai layanan  pengajuan  dan  pembayaran  klaim  yang  berbasis  online membuat peserta mengajukan klaim secara langsung dikantor.
f. Banyaknya  peserta  yang  masih  dalam  usia  produktif  bekerja mengajukan  klaim  jaminan  hari  tua  dengan  alasan  pengunduran  diri. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Program jaminan hari  tua  diadakan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  pekerja  yang  akan memasuki  usia  pensiun.  adanya  pandemi  covid-19  juga  berdampak pada  peserta  yang  banyak  terkena  PHK  sehingga  pengajuan  dan pembayaran klaim  pun semakin meningkat, peserta mengajukan klaim dengan  alasan  melakukan  klaim  jaminan  hari  tua  untuk  keperluan sehari-hari atau untuk biaya konsumtif.

## 5. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  mengenai  prosedur akuntansi pengeluaran kas atas pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua (JHT) pada  BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  maka  penulis  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua
a. Prosedur  Pengajuan  Klaim  JHT  :  peserta  penerima  upah  maupun peserta  bukan  penerima  upah  yang  akan  mengajukan  klaim  jaminan hari tua harus mempersiapkan dan melengkapi formulir dan persyaratan dokumen-dokumen pribadi yaitu Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP,  Kartu  Keluarga  (KK),  Surat  keterangan  aktif  bekerja  dari  pihak perusahaan tempat kerja (asli), Paklaring atau surat keterangan berhenti bekerja,  Formulir  pengajuan  klaim  JHT  yang  diisi  dengan  lengkap, NPWP  untuk  saldo  JHT  lebih  dari  Rp  50  juta  dan  Foto  diri  terbaru
(tampak depan). Dalam Pengajuan Klaim dapat melalui
website/aplikasi  BPJS  Ketenagakerjaan,  Lapak  Asik  dan  bisa  datang langsung ke kantor cabang terdekat.
b. Prosedur  Pembayaran  Klaim  Jaminan  Hari  Tua  telah  sesuai  dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli yaitu bagian yang terkait penata madya pelayanan, bagian verifikator jaminan, verifikasi
akuntansi,bagian keuangan dan bagian kasir dari bank. Dokumen yang digunakan yaitu permintaan jaminan hari tua, penetapan jaminan, bukti pembayaran,voucher,  cek  dan  nota/laporan  transfer  jika  jumlah  uang ditransfer.  Catatan  akuntansi  yaitu  bukti  pengeluaran  kas  dan  general ledger.  Pelaksanaan  prosedur  pengeluaran  kas  terdiri  dari  prosedur pengajuan  jaminan,  prosedur  penetapan  jaminan,  prosedur  pembuatan bukti  kas  keluar,  voucher,pencatatan  pengeluaran  kas,  prosedur pembuatan  cek  dan  nota/laporan  transfer  jika  jumlah  uang  ditransfer dan  prosedur  pembayaran  tunai  maupun  transfer. Sistem  pengendalian intern  pada  BPJS  Ketenagakerjaan  sudah  memadai  dan  baik  sesuai kajian  teori.  Prosedur  pembayaran  klaim  pada  BPJS  Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu website SMILE.
2. Keefektifan  pembayaran  klaim  jaminan  hari  tua  yang  ada  di  BPJS
Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  yaitu  masih  kurang  efektif,  hal  tersebut disebabkan  oleh  beberapa  kendala  internal  dan  eksternal  yang  terjadi  yaitu sebagai berikut :
3. Kendala Internal
a. Jaringan  website  sistem  informasi  perlindungan  pekerja  (SMILE) terganggu  membuat  lambatnya  proses  pengajuan  dan  pembayaran klaim jaminan hari tua
b. Tumpang tindih nya berkas data peserta antrian lapak asik online yang tidak  beraturan  dan  tersusun  sesuai  daftar  antrian  disebabkan  karena gangguan pada sistem

## 2460-030X
c. kesalahan dalam menghitung atau memperkirakan estimasi pembayaran klaim  jaminan  yang  tidak  tepat  dan  tidak  siap  dibayarkan  pada  hari yang sama setelah melakukan penetapan.
d. Kecerobohan  dan  ketidaktelitian  penata  madya  pelayanan  seringkali meninggalkan  flashdisk  dikantor  yang  telah  berisi  data  para  peserta antrian  lapak  asik  online  yang  akan  dikonfirmasi  melalui  panggilan video.
4. Kendala Eksternal
a. Persyaratan Pendaftaran Tidak Lengkap
b. Kartu Peserta Lebih Dari 1 (satu)
c. Data peserta yang tidak akurat atau valid, pelaporan data pemberi kerja yang tidak tepat waktu dan kekurangan pembayaran iuran oleh pemberi kerja/tenaga kerja.
d. Rekening  peserta  yang  salah,  nomor  rekening  peserta  yang  sudah  non aktif.
e. Masih banyaknya peserta penerima upah maupun bukan penerima upah yang  tidak  memanfaatkan  layanan  berbasis  online  yang  telah  dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
f. Banyaknya  peserta  yang  masih  dalam  usia  produktif  bekerja mengajukan  klaim  jaminan  hari  tua  dengan  alasan  pengunduran  diri. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

## Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas diatas, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Saran untuk kendala internal
a. sebaiknya  kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  selalu mengontrol dan meningkatkan kualitas jaringan sistem yang digunakan dengan  cara  menambah  kecepatan  koneksi  internet  sehingga  tidak terjadi  lagi  kendala  sistem  yang  lambat  atau  tidak  dapat  diakses  agar proses  pengajuan  dan  pembayaran  klaim  jaminan  hari  tua  dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.
b. Penata  Madya  Pelayanan  dan  Bagian  Keuangan  harus  selalu  teliti dalam  melakukan  verifikasi  pengajuan  dan  pembayaran  agar  tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan.
2. Saran untuk kendala eksternal
a. Bagian  account  representative  harus  melakukan  sosialisasi  pembinaan kepada perusahaan pemberi  kerja apabila ada pendaftaran tenaga kerja baru, bahwa tidak mencetak kartu baru tetapi melanjutkan kartu peserta yang ada dari perusahaan sebelumnya dengan melakukan penggabungan  saldo.  Kecuali  tenaga  kerja  baru  tersebut  telah mengklaim  keseluruhan  jaminan  maka  wajib  membuat  kartu  peserta jaminan baru.
b. Bagian account representative juga perlu melakukan koreksi data yang berhubungan  dengan  data  kependudukan  dan  selalu  teliti  dalam menverifikasi  data  yang  telah  diinput  maupun  diupload  peserta.  BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat sebaiknya melakukan sosialisasi atau pembinaan untuk menginformasikan sistem klaim jaminan hari tua
yang  ada  di  BPJS  Ketenagakejaan,  bahwa  klaim  tidak  hanya  bisa dilakukan  di  Kantor  Cabang,  tetapi  bisa  juga  melalui  melalui  Online khususnya pada peserta bukan penerima upah.
c. BPJS  Ketenagakerjaan  KCP  Bandung  Barat  perlu  melakukan pemisahan  fungsi  dan  bagian  yang  berkaitan  dengan  pengeluaran  kas agar  menghindari  terjadinya  penyalagunaan  dana  dan  pemalsuan  data dan memudahkan dalam pengawasan sehingga prosedur dapat berjalan dengan lancar dan optimal.
d. Peserta  sebelum  mengajukan  klaim  dianjurkan  membaca  dan mempersiapkan  dengan  teliti  mengenai  aturan  dokumen  persyaratan klaim  JHT  yang  telah  terdapat  pada  poster/brosur/website/peraturan BPJS  Ketenagakerjaan.  Selain  itu  Peserta  juga  dapat  bertanya  kepada satpam untuk mengenai dokumen apa saja yang perlu dibawa pada saat ingin  klaim  JHT  agar  tidak  terjadi  kendala  atau  hambatan  saat pengajuan  klaim.  peserta  harus  lebih  teliti  dalam  meninput  data  dan penata  madya  pelayanan  juga  harus  selalu  teliti  dalam  meverifikasi data-data yang telah diinput dan diupload peserta.
e. Penata  Madya  Pelayanan  harus  lebih  teliti  dalam  mengkonfirmasi kembali data-data dan memastikan nomor rekening peserta masih aktif agar  proses  pembayaran  klaim  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. UUNo. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat Sujarweni, V.W.(2015).
Sistem Akuntansi .Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Munawir. (2016). Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty Munawir.(2012) Sistem
Akuntansi,Jakarta: Rineka Cipta
[2]. Ardiyose.(2013). Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.
[3]. Diana Anastasia & Setiawati Lilis. (2010). Sistem Informasi Akuntansi.Yogyakarta
[4]. Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
[5]. Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
[6]. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
[7]. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 7 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Klaim Jaminan Hari Tua
[8]. Midjan, La dan Azhar susanto.(2011). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi kedelapan. Bandung : Linggajaya
[9]. Subramanyam.(2017). Analisis Laporan Keuangan: Financial Statement Analysis.Jakarta: Salemba Empat
[10]. Suhayati, Ely & Anggadini, Sri Dewi.(2014). Dasar Akuntansi. Bandung: Rekayasa Sains

## 2460-030X
[11]. Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart.(2015). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
[12]. Warren, James M Reeves & Jonathan E. Duchac.(2014). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
[13]. Lestari, R. D., Isharihadi, I., & Wijaya A. L. (2017). Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas untuk Menilai Efektifitas Pengendalian Internal pada PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo. In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi.
(Volume 5, No. 1; 161-166)
[14]. Esteria, N. W. (2016). Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. (Volume 16, No. 04; 1087-1097)
[15]. Arisqua, R. F. V., Isharijadi, I., & Wijaya, A. L. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Guna Efektivitas Pengendalian Intern Pada PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi. (Volume 5, No. 1; 278-288)
[16]. Sumurung, M. C. P., & Ilat, V. (2016). Analisis Pengendalian Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT Manado Media Grafika. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. (Volume 3, No. 4; 259268)
[17]. Soemohadiwidjojo, Arini T.(2014). Mudah Menyusun SOP (Standard OperatingProcedure). Jakarta: Penebar Plus.
[18]. Sari, D. M. (2017).Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaa Surakarta. Surakarta.
[19]. Perwitasari, C. A. (2016). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek Studi Kasus Tenaga Kerja Mengundurkan Diri.Yogyakarta.
[20]. Isnaini, N. L.&Winarti, T. (2013). Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo. Sidoarjo.