KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI (FENOMENA DI PROVINSI MALUKU)
Ismail DP 1 , Saidin Ernas 2 , Marwan Razak 3 , Abidin Wakano 4 Dosen di Pascasarjana  IAIN Ambon Dosen Sosiologi Agama IAIN Ambon Dosen Prodi PAI IAIN Ambon
Dosen Prodi PAI IAIN Ambon Email Korespondensi: saidinernas@iainambon.ac.id

## Abstract
The  existence  of  private  higher  education  in  the  regions  in  this  era  of decentralization  is  a  dilemma.  On  the  one  hand,  they  need  local  government assistance to grow and develop in order to contribute to regional development, but on  the  other  hand  the  local  government  cannot  help  optimally  because  various existing  regulations  are  hampered.  This  makes  the  local  government  to  help universities  in  the  region  in  various  ways  and  without  clear  standards.  After examining this phenomenon in Maluku, this study found several interesting findings. First, basically the regional government has tried to be involved in the development of higher education in the regions, but in terms of providing assistance there is no clear policy standard. Assistance provided by local governments is often based on the  "good  relationship"  that  exists  between  local  governments  and  university administrators. In such a relationship, aspects of political interest appear to be more dominant, so that many university managers are trapped in it. Second, in the future it is necessary to create a strong legal basis as the basis for the authority to involve local governments in assisting the development of higher education in the regions. These  legal  norms  can  be  included  in  the  laws  and  regulations  concerning  local government as well as in the laws and regulations concerning universities.

## Abstrak
Eksistensi pendidikan tinggi swasta yang berada di daerah pada era desntralisasi ini  sangatlah  dilematis.  Di  satu  sisi  mereka  membutuhkan  bantuan  pemerintah daerah  untuk  tumbuh  dan  berkembang  guna  memberi  kontribusi  bagi pembangunan  di  daerah,  namun  disisi  yang  lain  pemerintah  daerah  tidak  bisa membantu secara maksimal karena terhambat berbagai regulasi yang ada. Hal ini membuat  pemerintah  daerah  membantu  perguruan  tinggi  di  daerah  dengan berbagai cara dan tanpa standar yang jelas. Setelah meneliti fenomena tersebut di Maluku,  maka  studi  ini  menemukan  beberapa  temuan  menarik. Pertama ,  pada dasarnya pemerintah daerag telah berusaha untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan  tinggi  di  daerah,  namun  dalam  hal  pemberian  bantuan  belum  ada standar kebijakan yag jelas. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah acap kali
lebih  banyak  didasarkan  pada  “hubungan  baik”  yang  terjalin  antara  pemerintah daerah  dan  pengelola  perguruan  tinggi.  Dalam  relasi  seperti  itu  aspek-aspek kepentingan politik tampak lebih dominan, sehingga banyak pengelola perguruan tinggi  terjebak  didalamnya. Kedua, kedepan  perlu  diciptakan  dasar  hukum  yang kuat sebagai dasar kewenangan keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu pengembangan  pendidikan  tinggi  di  daerah.  Norma  hukum  tersebut  bisa dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah maupun dalam peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi.
Kata Kunci; Desentraliasi, Pemerintah Daerah, Pendidikan Tinggi, Desentralisasi,

## Maluku

## Pendahuluan
Era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia  ditandai  dengan penyerahan  sejumlah  urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah, 1 termasuk dalam hal ini adalah urusan pengelolaan pendidikan nasional  yang  terbagi  dalam  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah  dan pendidkan  tinggi.  Pendidikan  dasar  dan  menengah  (SD  dan  SMP)  dikelola  oleh pemeritah kabupaten dan kota, sedangkan pendidikan menengah atas (SMU/SMK) dikelola oleh pemerintah provinsi. Adapun kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi, masih  tetap  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.
Pola pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  maupun  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, maupun seperti yang disinggung dalam UU No. 12 tentang Guru dan Dosen, sering menimbulkan kompleksitas bagi perguruan tinggi di daerah. Bagi berguruan tinggi negeri  yang  mendapatkan  alokasi  langsung  dari  pemerintah  pusat,  beberapa persoalan  seperti  kebutuhan  keuangan  tidak  menjadi  masalah  besar.  Namun sebaliknya bagi beberapa perguruan tinggi swasta yang dibangun di daerah, baik berkedudukan di Ibu Kota Provinsi maupun ibukota kabupaten/kota sering menuntut
1 Pemerintah pusat hanya menangani masalah hubungan luar negeri,  politikk, keamanan, justisi, ekonomi moneter dan agama. Sedangkan 32 kewenangan lainnya diserahkan ke daerah.
perhatian dan keterlibatan pemerintahan di daerahnya. Ada berbagai alasan yang disampaikan oleh pengelola pendidikan tinggi, tentang mengapa pemerintah harus membantu  pendidikan  tinggi  di  daerah. Pertama, karena  UU  Pemerintah  Daerah mengamanatkan  tentang  tanggungjawab  pembinaan  pemerintah  daerah  dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah. Hal ini menyiratkan makna bahwa meskipun  pendidikan  tinggi  bukan  kewenangan  pemerintah  daerah,  namun pemerintah  daerah  wajib  memberi  kontribusi. Kedua, lulusan  perguruan  tinggi  di daerah  umumnya  akan  mengabdi  di  daerah  dimana  perguruan  tinggi  tersebut berada.
Namun tuntutan-tuntutan semacam itu sering diabaikan, karena pemerintah daerah  tetap  beralasan  bahwa  pengelolaan  perguruan  tinggi  di  daerah  menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang ada. Problem kewenangan yang diatur UU telah membuat keberadaan pendidikan tinggi yang ada di deaerah berada  dalam  situasi  yang  sangat  dilematis.  Dalam  beberapa  kasus  yang  lain, pemerintah  di  beberapa  daerah  yang  memiliki  hubungan  baik  dengan  pengelola perguruan tinggi di wilayahnya, berusaha mengalokasikan sejumlah bantuan yang diperlukan  oleh  perguruan  tinggi  dalam  menjalankan  aktifitasnya.  Ada  yang memberikan  bantuan  keuangan  dalam  jumlah  tertentu  sesuai  kondisi  keuangan daerah,  dan  ada  pula  yang  memberikan  bantuan  infrsastruktur  seperti pembangunan  gedung,  fasilitias  jalan  dan  jembatan,  serta  berbagai  sarana  fisik lainnya. Bantuan yang diberikan sangat berfariasi dan sangat tergantung pada pola relasi pemerintah daerah dan pengelola perguruan tinggi.. 2
“Hubungan  baik”  akan  membuat  sebuah  perguruan  tinggi  di  daerah mendapatkan  “rupa-rupa”  bantuan  baik  secara  langsung  (dalam  bentuk  bantuan hiba keuangan dalam jumlah tertentu) maupun dalam bentuk tidak langsung seperti kerjasama  dalam  berbagai  proyek  pembangunan,  penelitian  dan  pengabdian masyarakat, serta beasiswa bagi dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan dana
2 Lihat Galih A. Putra, Politik Pendidikan, Liberaliasisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 98-110
dari  pemerintah  daerah  (APBD).  Sedangkan  relasi  yang  buruk  antara  pimpinan perguruan tinggi atau civitas akademika dengan gubernur, bupati dan pemerintah daerah akan membuat sebuah perguruan tingga tidak akan memperoleh perhatian yang  sepatutnya.    Kondisi  ini  dapat  ditemukan  di  hampir  seluruh  wilayah  di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Maluku yang menjadi locus dalam studi ini.
Dengan kata lain tidak ada pola g baku dalam hal keterlibatan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam membantu pengembangan perguruan tinggi di daerah.  Hal  ini  tentu  menjadi  sebuah  objek  penelitian  yang  menarik,  terutama karena  dua  hal. Pertama ,  bahwa  terdapat  ketentuan  yang  belum  sinkron  antara antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  yang  menempatkan  pemerintah  daerah dalam kondisi yang dilematis ketika hendak membantu perguruan tinggi di daerah. Kedua, akibat  dari  masalah  ini,  masing-masing  pemerintah  daerah  mencari  pola sendiri dalam memberikan bantuan kepada perguruan tinggi di daerahnya. Dalam banyak  kasus  bantuan  yang  diberikan  sangat  terkait  dengan  relasi  politik  dan hubungan  baik  yang  terbangun  antara  pemimpin  daerah  dengan  pengelola perguruan tinggi setempat. Studi ini ini menjadi penting, untuk mengurai berbagai permasalahan di atas.

## Metode Penelitian
Tulisan ini merupakan hasil pengembangan dari sebuah penelitian lapangan yang  dikerjakan  sepanjang  tahun  2020.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif yang yang menjadikan tiga perguruan tinggi di Maluku sebagai objek studi kasus. Universitas Darussalam Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI)  Seram  Timur,.  Ketiga  kampus  tersebut dianggap cukup representative untuk mewakili kampus-kampus swasta di provinsi Maluku.
Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa model yang jamak digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni observasi,
wawancara  informan  dan  studi  dokumen.  Observasi  diperlukan  untuk  melihat secara  langsung  kondisi  objektif  di  ketiga  perguruan  tinggi  yang  menjadi  objek penelitian.  Sedangkan wawancara mendalam ( indepth interview ) dilakukan untuk menggali  informasi  langsung  dari  informan  kunci  ( key  infroman )  yang  terdiri  dari pemimpin  universitas  dan  pejabat  pemerintah  daerah.  Selama  studi  ini  ada  lebih dari  22  informan  yang  telah  diwawancarai,  Data  yang  dikumpulkan  di  lapangan, kemudian  dikomparasikan  dengan  berbagai  dokumen  penting,  seperti  peraturan perundang-undangan,  laporan  keuangan daerah,  dan  dokumen perguruan  tinggi. Akhirnya,  semua  data  yang  ada  dianalisis  secara  deskriptif  interaktif  (Abdullah, 2007),  dengan  menelaah  dan  mereduksi  data-data,  mengkaji  kaitan  data-data tersebut  dengan  berbagai  konteks  internal  dan  eksternal  yang  berlangsung,  dan memberikan  kesimpulan  akhir,  sehingga  membentuk  sebuah  pemahaman  yang utuh.

## Gambaran Bantuan Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi
Salah  satu amanat  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah adalah adanya kewajiban pemerimtah daerah untuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia di daerah, sehingga mampu meningkatkan daya  saing  daerah  dalam  pembangunan.  Hal  ini  diwujudnyatakan  dengan pengembangan  poendidikan,  dimana  Pendidikan  dasar  dan  menenagh  dikelolah oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan Pendidikan menengah atas dikelolah oleh  pemerintah  provinsi.  Adapun  perguruan  tinggi,  meski  menjadi  kewenangan pemerintah pusat namun pemerintah daerah tetap mendorong pengembangannya di daerah.
Oleh  sebab  itu  pemerintah  daerah  selalu  memberikan  bantuan  kepada pergruaun tinggi di daerah. Hal ini pula yang terjadi di Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menjadi lokasi penelitian ini. Meskipun diakui bahwa UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mengalokasi dana bagi perguruan tinggi, namun pemerintah Provisni  Maluku  dan  pemerintah  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur,  tetap mengalokasikan dana hiba. Menurut ketua Bappeda SBT Ansar Wattimena, M.Si, pemberian dana hiba kepada perguruan tinggi melalui APBD bersifat “dibolehkan.” Artinya  jika  pemerintah  Kabupaten  memiliki  cukup  dana,  maka  mereka  dapat mengalokasikan dana dalam jumlah tertentu sesuai kemampuan daerah. 3
Hal ini merujuk pada kata “dapat” di dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No, 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menimbulkan multiinterpretasi terkait  dengan  kapan  dan  bagaimana  alokasi  dana  untuk  perguruan  tinggi  dapat dilakukan melalui APBD. Sehingga arti kata dapat yang tercantum di dalam Pasal 83  ayat  (2)  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi  terkait  dengan  kemampuan, kesanggupan  ataupun  kebisaan  suatu  pemerintah  daerah  untuk  memberikan dukungan dana kepada perguruan tinggi. Apabila pemerintah daerah merasa belum sanggup,  mampu  ataupun  bisa,  maka  alokasi  dana  kepada  perguruan  tinggi tersebut  dapat  tidak  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  prioritas  utama  kewenangan pendidikan  tinggi  berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat  yang  dalam  hal  ini dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  mencakup  pengaturan,  perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.
Untuk memberikan jawaban terkait dengan kapan pemerintah daerah dapat mengalokasikan  dana  kepada  perguruan  tinggi  adalah  ketika  pemerintah  daerah tersebut  memiliki  kesanggupan,  kemampuan  ataupun  kebisaan  yang  sesuai dengan  nilai  kekayaan  daerahnya.  Kemudian  terkait  dengan  bagaimana  alur ataupun  mekanisme  pemberian  dana  kepada  perguruan  tinggi  yaitu  dengan mekanisme penetapan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena  APBD  ditetapkan  oleh  sebuah  Perda,  maka  penyusunan  APBD  menjadi
3 Wawancara dengan Bapak Ansar Wattimena, M.Si (Kepala Bappeda Kab. Seram Bagian Timur) di Bula, 18 Agustus 2020.
tugas Bupati/ Walikota ataupun Gubernur bersama DPRD tingkat I/II sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana efektivitas dari sebuah hukum, khususnya Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Dikti, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh yang menjalankan hukum itu sendiri. Setelah diperoleh ukuran mengenai ketaatannya, maka akan ditemukan jawaban bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif atau tidak efektif.
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  pada  tiga  perguruan  tinggi  yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  maka,  dapat  diketahui  bahwa  ada  beberapa model  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  pergruaun  tinggi. Menurut Laporan Kegiatan Pertanggungjawaba 2018 dan 2019, ada bantuan yang diberikan  dalam  bentuk  dana  hiba,  bantuan  infrastruktur,  bantuan  beasiswa, ataupun proyek kerjasama yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pergruruan tinggi. 4
Pertama, bantuan  dana  hiba yang  diberikan  secara  regular  pada  setiap tahun  anggaran.  Pemerintah  Provinsi  Maluku  dan  Pemerintah  Kabupeten/Kota mengalokasikan  sejumlah  dana,  meskipun  jumlah  sangat  kecil  dan  ada kecenderungan  terus  turun  dari  tahun  ke  tahun.  Menurut  Anton  Laelosa  (Kepala Bappeda  Provinsi  Maluku),  dana  tersebut  dilaokasi  melalui  APBD  dan pengelolaanny  disetarakan  dengan  dana  bantuan  sosial  yang  dikelola  oleh  Biro SDM  di  kontor  Gubernur  Maluku. 5 Bantuan  di  berikan  kepada  perguruan  tinggi negeri maupun swasta sebagai dana hiba. Sedangkan pada level Kabupaten Kota dana hiba dikelola oleh Dinas Pendidikan setempat.
Kedua, bantuan  pembangunan infrstruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya. Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota memperbaiki jalan menunju kampus atau jalan-jalan yang terdapat di dalam kampus. Dalam kasus yang lain pemerintah
4 Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Provinsi Maluku Tahun 2018 dan Tahun 2019
5 Wawancara dengan Dr. Anton Laelosa (Kepala Bappeda Maluku) di Ambon, 14 Agustus 2020
daerah  mengalokasikan  dana  untuk  pembangunan  fasilitas  Gedung  untuk kebutuhan kampus. Infrastruktur tersebut biasanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Uumum (PU) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
Ketiga, bantuan  beasiswa baik  kepada  mahasiswa  maupun  dosen. Pemerintah  Provinsi  Maluku  setiap  tahun  mengalokasikan  dana  secara  fluktuatif untuk beasiswa, Sebagian di salurkan melalui Dinas Pendidikan, dan ada juga yang disalurkan  melalui  Biro  Kesejahteraan  (Kesra).  Misalnya  pada  tahun  2018 dialokasikan Rp. 8.823.000.000,- untuk beasiswa, sebanyak 6 milyar di Kelola oleh Dinas  Pendidikan  yang  diperuntuk  untuk  30  orang  mahasiswa  S1  mengambil Pendidikan  Geologi  di  universitas  Padjajaran  Bandung,  dan  4  orang  mahasiswa mengambil studi S2 di Cina dan Rusia.  Sedangkan dana beasiswa yang dikelola oleh  Bior  Kesra  sebesar  2,8  milyar  yang  dialokasikan  untuk  34  beassiwa  S1,  15 beasiswa S2 dan 10 Beasiswa S3. Adapun alokasi bantuan hiba penelitian untuk program S1 ada 3 orang mahasiswa, untuk S2 ada 5 orang mahasiswa dan untuk S3 ada 4 orang mahasiswa.
Pada  tahun  2019  jumlah  beasiswa  yang  dikelola  Dinas  Pendidikan  turun menjadi 5,3 Milyar, sedang di Biro Kesra lebih sedikit lagi, atau turun secara ekstrim menjadi 632 juta rupiah. Menurut seorang staf di BAPPEDA Provinsi Maluku yang berhasil  diwawancarai,  menyebutkan  bahwa  penurunan  jumlah  tersebut  karena APBD  Provinsi  Maluku  banyak  terserap  untuk  pemulihan  pasca  gempa  yang melanda Kota Ambon dan sekitranya pada tahun 2019. 6 Tampaknya alokasi dana hiba beasiswa di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku lebih dialokasi untuk guru dan siswa, sedangkan alokasi untuk perguruan tinggi dialokasikan melalui Biro Kesra. Sedangkan  di  level  kabupaten/kota,  dana  hiba  beasiswa  biasanya  langsung menjadi kebijakan bupati melalui Dinas Keuangan setempat.
Keempat, bantuan  dalam  bentuk  proyek  kerjasama seperti  kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah untuk maksud dan tujuan tertentu. Dalam  kasus  yang  lain  pemerintah  daerah  juga  melakukan  kerjasama  dengan
6 Wawancara dengan RP (inisial), Staf Pegawai Bappeda Provinsi Maluku, 21 oktober 2020
perguruan tinggi untuk menyusun berbagai dokumen daerah seperti bahan analisis dampak lingkungan (Amdal) atau rancangan peraturan daerah (Raperda), terutama dalam  bentuk  kajian  akademis.  Kerjasama  seperti  itu  memeberikan  keuntungan eknomi bagi perguruan tinggi, baik secara kelembagaan maupun perorangan (para dosen) yang menangani projek tersebut.
Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan pemerintah daerah (kabupaten maupun  provinsi),  pemberian  bantuan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan beberapa  hal. Pertama ,  tersedianya  anggaran  pada  setiap  tahun  terutama  pada program-program prioritas yang menjadi kewajiaban dan kewenangan pemerintah daerah. Kedua, adanya  proposal    permintaan  bantuan  dari  peguruan  tinggi  yang memiliki  kebutuhan  tertentu. Ketiga, ada  penyerapan  aspirasi  dari  pemerintah daerah  maupun  anggota  legislative  yang  mengharapkan  keterlibatan  pemerintah daerah dalam membantu perguruan tinggi.
Jika kita memperhatikan pertimbangan di atas, maka tampak sekali tidak ada syarat objektif yang menjadi standar dalam menentukan apakah sebuah perguruan tinggi  perlu  dibantu  atau  tidak.  Dalam  praktiknya,  bantuan  dana  atau  project infrastructure diberikan dalam kerangkan politik kepentingan yang tidak transparan sehingga bisa memicu penyalagunaan kewenangan. Maka upaya untuk mengatur secara jelas dalam aturan hukum, merupakan sebuah kebutuhan yang patut untuk dipikirkan  oleh  semua  stakeholders  terkait,  terutama  para  pembuata  undang- undang baik di pusat maupun daerah.

## Analisis Problem Relasional Pemerintah Daerah Dan Perguruan Tinggi
Rezim  otonomi  daerah  membuka  ruang  bagi  pemerintah  daerah  dalam mengambil  inisitiaf  pengembangan  pendidikan  di  setiap  daerah,  terutama  untuk pendidikan dasar dan menengah. Namun peraturan perundang-undangan yang ada belum  menjelaskan  secara  spesifik  tentang  bagaimana  keterlibatan  pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan tinggi di daerah, khususnya pendidikan tinggi  swasta  yang  dikelola  oleh  masyarakat.  Jika  kita  mengamati  fenomena  tiga
Perguruan Tinggi yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni Universitas Kristen Indonesia  Maluku  (UKIM),  Universitas  Darussalam  (UNIDAR)  Ambon  dan  STAI Seram  Timur,  maka  ada  beberapa  temuan  yang  perlu  untuk  dibahas  secara mendalam. Pembahasan itu diperlukan untuk menemukan problem dan solusi yang diperlukan.

## 1.  Dilema Hukum Hubungan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi
Salah satu kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota di era  otonomi  daerah  adalah  mengurus  sektor  pendidikan.  Dimana  pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, menentukan masa depan anak bangsa ini, dan juga akan ikut menentukan maju dan mundurnya daerah itu sendiri dalam jangka panjang, jika diukur  dari  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  daerah  tersebut  sebagai hasil dari proses pendidikan yang diurusnya. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 Pasal  31  ayat  (4)  Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,
Dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  11  ayat  (2)  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna  terselanggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Juga dalam pasal 49 ayat (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran  pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD). Perintah alokasi anggaran sebsar 20% sebagaimana termaktub dalam undang-undang memberi pesan yang jelas bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah harus memberi perhatian yang serius terhadap penyelenggaraan Pendidikan.
Sementara  pengelolaan  Pendidikan  di  era  otonomi  daerah,  sebenarnya membuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih maju dan berkualitas. Hal ini terjadi karena Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan  yang  penuh  dalam  menentukan  kualitas  sekolah  di  daerahnya masing-masing  melalui  sistem  rekrutmen  guru,  rekrutmen  siswa,  pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan tinggal tergantung pada bagaimana keinginan daerah-daerah dalam mewujudkannya. Jika kita  meminjam  terminologi school  based management,  maka  kualitas  pendidikan untuk  masa  yang  akan  datang  lebih  tergantung  pada  komitmen  daerah  untuk merumuskan  visi  dan  misi  di  daerahnya  masing-masing.  Jika  pimpinan  daerah cukup  visioner,  pengembangan  sektor  pendidikan  akan  memiliki  peluang  yang besar  untuk  dapat  memenuhi  standar  kualitas  sesuai  dengan  harapan  para stakeholders.  Manakala  pemerintah  daerah  memiliki political  will yang  kuat  dan kemudian disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya human investment di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan keberadaannya.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya,  secara otoritatif, undang-undang telah  membagi  kewenangan  pengelolaan  Pendidikan  di  Indonesia.  Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan Pendidikan pada level dasar dan  menengah  (SD  dan  SMP).  Sedangkan  Pemerintah  Provinsi  berwenang mengelola Pendidikan pada level menengah atas seperti SMA dan SMK. Adapun untuk  Pendidikan  tinggi  atau  yang  sederajat  berada  dibawah  kewenangan pemerintah  pusat.  Namun  dalam  kenyataannya  banyak  perguruan  tinggi  yang terletak  di  daerah,  bahkan  pelosok  terpencil  yang  memerlukan  perhatian
pemerintah  daerah.  Bahkan  ada  beberapa  perguruan  tignggi  yang  diangun  oleh tokoh masyarakat yang berkecimpung di pemerintahan daerah. 7
Namun  masalah  regulasi  yang  tidak  jelas  tentang  keterlibatan  pemerintah daerah dalam pengelolan dan bantuan kepada perguruan tinggi, telah menghambat partisipasi pemerintah daerah dalam ikut serta mengembangkan Pendidikan tingi, terutama Pendidikan swasta yang dikelola oleh masyarakat (Yayasan). Baik UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maupun UU No. 12 tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi tidak mengatur secara jelas posisi dan peran seperti apa yang dapat dimainkan pemerintah daerah dalam membantu Pendidikan tinggi di daerah.
Bila dilihat dari aspek yuridis, peran dan tanggung jawab pemerintah baik itu pusat maupun daerah dalam pengembangan serta memfasilitasi perguruan tinggi khususnya  PTS  belum  memiliki  kejelasan  secara  regulatif.  Oleh  karena  itu, kendatipun  PTS  bukan  merupakan  asset  pemerintah  daerah,  seyogyanya  dapat diberikan  bantuan  pendanaan  oleh  pemerintah  daerah  sebagaimana  yang teracantum  dalam  Pasal  83  ayat  (2)  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi  yang menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  dukungan  dana Pendidikan  Tinggi  yang  dialokasikan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah. Selanjutnya kata dapat dalam pasal 83 ayat (2) UU 12 2012 mengakibatkan multiinterpretasi  terkait  dengan  sejauh  mana  bantuan  yang  dapat  diberikan  oleh pemerintah  daerah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  standarisasi  atau  tolak  ukur  yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum dan menghambat implementasi dari Undang-Undang tersebut.
Permasalahan  ini  patut  untuk  dikaji,  oleh  karena  keberadaan  perguruan tinggi  di  suatu  daerah  dapat  pula  menjadi  salah  satu  indikator  kemajuan  daerah. Dampak  positif  dari  keberadaan  perguruan  tinggi  adalah  turut  mengembangkan dunia  ekonomi  mikro,  termasuk  berbagai  usaha  UMKM  dan  rumah  kost.  Kondisi
7 Seperti  Universitas  Darussalam  Ambon,  yang  dibangun  oleh  Hasan  Slamet,  yang  juga merupakan mantan Gubernur Maluku. Atau Universitas Iqra Pulau Buru yang diinisasi oleh tokoh- tokoh yang banyak berkecimpung di Pemerintahan Kabupaten Pulau Buru.
tersebut mencerminkan betapa besar peran pendidikan, termasuk pendidikan tinggi dalam  meningkatkan  derajat  pendidikan  masyarakat  dan  kualitas  sumber  daya manusia  di  daerah  tersebut.  Penduduk  besar  dengan  kualitas  tinggi  merupakan modal  dasar  pembangunan,  begitu  sebaliknya  penduduk  besar  bila  kualitasnya rendah, maka dapat menjadi beban pembangunan bagi suatu daerah. Oleh karena sangat penting dan strategis untuk meningkatkan  kualitas pendidikan di berbagai satuan dan jenjang pendididkan termasuk perguruan tinggi.
Bila hal ini tidak diatur dengan jelas, maka ada kehawatiran bagi pemerintah daerah yang akan membantu perguruan tinggi diangggap sebagai sebuah Tindakan yang melampaui kewenangan. Problem regulasi ini sebenarnya sejak lama sudah disadari  oleh  pejabat  kementerian  poendidikan,  seperti  dikeluhkam  Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenrisetdikti)
“ada  ketentuan  yang  belum  sinkron  antara  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi.  Dalam  UU  tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan bahwa urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebaliknya,  dalam  UU  tentang  Pendidikan  Tinggi,  ada  ketentuan  bahwa sumber  dana  untuk  perguruan  tinggi  juga  bisa  didapat  dari  pemerintah daerah,  selain  dari  pemerintah  pusat  dan  masyarakat.  Akibatnya,  kucuran dana ke PT yang dimiliki pemerintah daerah terhenti. Situasi ini mengancam keberlanjutan layanan PT tersebut kepada masyarakat.” 8
Masalah  ini  juga  ditemui  pada  tiga  perguruan  tinggi  yang  diteliti,  dimana bantuan yang diberikan pemerintah daerah sangat tidak maksimal, atau jauh dari kebutuhan  minimal  perguruan  tinggi.  Ada  beberapa  problem  yang  terjadi  akibat ketidak  jelasan  undang-undang  yang  tidak  memberi  kewenangan  terhadap pemrintah daerah dalam memperhatikan perguruan tinggi yang berada di daerah.
8 Dalam https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/07/09/bantuan-pemerintah-daerah-dihentikan- perguruan-tinggi-kesulitan.html , diakses 12 Agustus 2020
Pertama, pemerintah  daerah  selalu  memandang  bahwa  bantuan  yang  diberikan kepada perguruan tinggi bukanlah sebuah prioritas.

## 2.  Dinamika Politik Lokal dan Politik Bantuan  untuk Perguruan Tinggi
Dinamika  politik  local  juga  sangat  menentukan  perhatian  dan  kepedulian actor  pemerintah  dalam  membantu  sebuah  perguruan  tinggi  di  daerah.  Artinya dalam konteks politik local, bantuan yang diberikan juga sering terkait dengan relasi politik dan hubungan baik yang terjalin antara pimpinan dan civitas perguruan tinggi di  sebuah  daerah.  Sejauhmana  pengelola  perguruan  tinggi  membantu  pemimpin daerah dalam kontetsasi politik local, seperti dalam pemilihan bupati dan pemelihan gubernur. 9 Hal  ini  bisa  ditemukan  diberbagai  daerah,  terutama  di  Maluku.  Itulah mengapa meskipun Unidar Ambon masih terlibat konflik internal, namun Gubernur Maluku  tetap  memenuhi  undangan  wisudah  Unidar  versi  yang  bermasalah  atau yang tidak diakui oleh Kopertais Wilayah Maluku. Hal ini bisa dilihat sebagai bagian dari transkasi politik yang terjadi
Demikian  halnya  dalam  bantuan  infrastruktur  maupun  projek  kerjasama antara  pemerintah  daerah  dengan  perguruan  tinggi,  seperti  penyusuan  Amdal maupun    rancangan  Peraturan  Daerah  yang  dikerjakan  oleh  perguruan  tinggi. Pekerjaan  seperti  itu  biasanya  diberikan  kepada  perguruan  tinggi  yang  dianggap “koperatif.” Para pengelola perguruan tinggi di daerah biasa menyebut fenomena diatas  sebagai  “koneksi  orang  dalam.”  Artinya  adanya  jaminan  dari  pejabat wewenang  yang  telah  dikenal  yang  bisa  memastikan  aliran  bantuan  kepada perguruan  tinggi.  Projek  yang  diperoleh  perguruan  tinggi  juga  kerap  datang  dari anggota legeslatif dalam bentuk dana aspirasi. 10
9 Lihat Galih A. Putra, Politik Pendidikan, Liberaliasisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 98-110
10 Mei  Susanto,  “Kedudukan  Dana  Aspirasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam Ketatanegaraan Indonesia,” dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 24 APRIL 2017: 255 - 278
Dana  aspirasi  masyarakat  adalah  sejumlah  dana  yang  diusulkan  dan dialokasikan pada APBD sebagai implementasi dari tugas Badan Anggaran yaitu, memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kepada kepala  daerah  dalam  mempersiapkan  rancangan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  paling  lambat  5  (lima)  bulan  sebelum  ditetapkannya  APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 55, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur  tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dana  aspirasi adalah  “kue”  yang  dapat  dibagi  oleh  para  legeslator  berdasarkan  kepentingan subjective-nya  kepada  para  konstituen.  Dana  ini  sering  dijadikan  sebagai  objek “narsisme”  anggota  DPRD  dalam  menunjukkan  eksistensinya  kepada  para konstituen,  termasuk  kepada  institusi  perguruan  tinggi,  tempat  dimana  para legislator tercatat sebagai alumni, atau tercatat mendapat dukungan. 11
Oleh sebab itu,  perguruan tinggi yang ingin mendapatkan bantuan melalui dana  aspirasi  mesti  memiliki  kedekatan  dengan  para  legislator.  Bahkan  dalam kasus  tertentu,  perguruan  tinggi  ikut  berjuang  untuk  meloloskan  calon  legislator tertentu yang memiliki ikatan emosional dengan perguruan tinggi dengan harapan dapat  memperhatikan  perguruan  tinggi  tersebut  setelah  mereka  terpilih.  Memiliki alumni  yang  duduk  di  DPRD  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  merupakan  sebuah investasi  yang  sangat  penting,  yang  membuka  akses  pada  keran  bantuan  yang akan diterima kelak.  Hal ini misalnya yang ditemukan di STAI Seram Timur Maluku, dimana  ketua  alumni  dari  kampus  tersebut  yang  duduk  sebagai  legislator  telah mengalokasikan  sebagian  dana  aspirasinya  sebagai  hibah  untuk  pembangunan kampus.
“Hubungan  baik”  dengan  berbagai  tokoh  kunci  di  pemerintah  daerah (eksekutif  muapun  legeslatif)  akan  membuat  sebuah  perguruan  tinggi  di  daerah
11 Oktavianus  Pasoloran, Narsisme  Dana  Aspirasi  Masyarakat  dalam  Penganggaran Daerah;  Kajan  Etno-Semiotika  Berbasis  Filsafat  Bartesian, Makalah  dalam  Simposium  Nasional Akuntasi XIX, Lampung 2016.
mendapatkan  rupa-rupa  bantuan  baik  secara  langsung  (dalam  bentuk  bantuan keuangan  dan  infrastruktur)  maupun  tidak  langsung  dalam  bentuk  kerjasama berbagai  proyek  pembangunan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat yang memanfaatkan dana atau fasilitas dari pemerintah daerah. Sedangkan relasi yang  buruk  akan  membuat  sebuah  perguruan  tinggi  tidak  akan  memperoleh perhatian  yang  sepatutnya. 12 Posisi  yang  demikian  tentu  tidak  sehat  bagi pengembangan  pergruan  tinggi  sebagai  asset  masa  depan  daerah,  karena perkembangannya ditransasksikan dengan kesepakatan-kesapakatan politik yang bersifat jangka pendek.
Bahkan dalam konteks tertentu seringkali relasi pemerintah daerah dengan prguruan  tinggi  bersifat  hegemonic,  sehingga  sering  menggangu  otonomi perguruan tinggi itu sendiri. Sebagaimana dicatat dalam penelitian Yasir Arafat di Kuta Cane Aceh, dimana Bupati setempat telah mengintervensi sebuah perguruan tinggi local, mengganti para pimpinannya dengan orang yang memiliki kedekatan dengan  Bupati,  sehingga  menimbulkan  gejolak,  demosntrasi  dan  kelumpuhan kampus yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. 13 Para actor politik daerah yang merasa  telah  memberi  kontribusi  “bantuan”  kepada  perguruan  tinggi,  terkadang masuk terlalu jauh dan merasa berhak untuk ikut campur dalam urusan akademik di  kampus.  Hal  seperti  ini  yang  harus  diwaspadai,  agar  bantuan  bagi  perguruan tinggi  tidak  diajdikan  instrument  kekuasan  untuk  menguasai  dan  mengendalikan independensi dan otonomi yang dimiliki perguruan tinggi.

## 3. Perguruan Tinggi Belum Dilihat Sebagai “Aset” Daerah
Tampaknya  belum  ada  pola  yang  baku  dalam  hal  keterlibatan  pemerintah daerah  dalam  membantu  pengembangan  perguruan  tinggi  di  daerah.  Ketentuan
12 Tilaar,  H.  A.  R,  &  Nugroho,  R.  .  Kekuasaan  dan  pendidikan:  Manajemen  pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2009)
13 Yasir Arafat, Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perguruan Tingi dalam Perspektif  Hukum  Administrasi  (Studi  Kasus  Pemberhentian  Rektor  Universitas  Gunung  Lauser (UGL)  Kuta  Cane  Aceh  Tenggara,  NAD, (Tesis  Magister  di  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017)
yang belum sinkron antara antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  dan  UU  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi.  Dalam  UU tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan  bahwa  urusan  pendidikan  tinggi merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat.  Sebaliknya,  dalam  UU  tentang Pendidikan Tinggi, ada ketentuan bahwa sumber dana untuk perguruan tinggi juga bisa didapat dari pemerintah daerah, selain dari pemerintah pusat dan masyarakat.
Hal  lain  yang  muncul  adalah  adanya  pemikiran  bahwa  perguruaun  tinggi swasta  maupun  negeri  yang  ada  di  daerah  bukan  merupakan  asset  pemerintah daerah,  sehingga  pemerintah  daerah  tidak  bisa  memberikan  bantuan  kepada peguruan  tinggi  di  daerah.  Sepertinya  pemerintah  daerah  merujuk  pada  devinisi asset pemerintah daerah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun  2004  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Daerah,  adalah  semua kekayaan  berwujud  yang  dikuasai  daerah,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat  dinilai,  dihitung,  diukur  atau  ditimbang  termasuk  hewan  dan  tumbuh- tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. Barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tersebut diatas  pengertiannya  sangat  sempit,  karena  hanya  berkenaan  dengan  sebagian aset yang dikuasai Pemerintah Daerah. 14
Tampaknya  ketentuan  tersebut  melihat  asset  secara  sempit,    yakni  hanya sekedar harta kekayaan Pemerintah Daerah yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikuasai atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian  atau  seluruhnya  dibeli  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  dan yang dibeli/dibiayai dari  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara  (APBN),  serta  dari  perolehan  yang  sah.  Secara  umum  pengertian  ini mengikuti pengertian “aset” adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang  mempunyai  nilai  ekonomi  (economic  value),  nilai  komersial  (commercial
14 Endang Juhari, “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah,” dalam Jurnal Inspirasi Volume 7 No. 1 Maret 2015, h. 2-12
value) atau nilai tukar (exchange value) yang dikuasai oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).
Akibat dari pola pikir ini, perguruan tinggi tidak dilihat sebagai “asset” daerah dalam arti yang luas, yakni segala hal yang terdapat di daerah yang secara nyata memberi  kontribusi  bagi  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Atau  sesuatu  yang  bisa menggerakkan perkenomian dan menjadi objek dan subjek retrebusi bagi daerah. 15 Seperti  kehadiran  berbagai  kegiatan  usaha  di  sekitar  kampus  yang  merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kehadiran perguruan tinggi di daerah. Secara factual kehadiran peguruan tinggi di daerah telah  memberikan kontribusi nyata, berupa peningkatan bisnis akomodasi (rumah sewa, rumah kos), usaha foto copy,  warnet,  kafe,  warung  makan,  dan  sector  konsumsi  lainnya.  Usaha-usaha micro    tersebut  memberi  kontribusi  nyata  yang  turut  menggerakkan  sector  riil  di daerah.
Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  di  kenal  dengan  “kota  pendidikan,” kehadiran ratusan ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di  Yogyakarta  memberikan  kontribusi    yang  signifikan  terhadap  ekonomi  dan pendapatan pemerintah daerah. Bank Indonesia DIY mencatat bahwa pengeluaran biaya hidup mahasiswa mencapai Rp. 17,2 Triliun per tahun atau setara 12,2 persen dari PDRB Yogyakarta. Pada saat Pandemi Covid-19, PDRB Yogyakarta menurun drastis  sebesar  10,4  %,  karena  banyak  mahasiswa  meninggalkan  Yogyakarta (pulang kampung). 16 Banyak usaha kos-kosan, café, rumah makan dan foto copy yang merugi karena ketidakhadiran mahasiswa di Yogyakarta.
Pemerintah  Provinsi  DIY  tentu  melihat  kehadiran  perguruan  tinggi  dan mahasiswa  sebagai  asset  penting  bagi  daerah,  memberi  kontribusi  yang  sangat nyata bagi perekonomian DIY selama beberapa dekade. Oleh sebab itu berbagai
15 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10
16 Lihat berita “Kontribusi Biaya Hidup  Mahasiswa terhadap  Perekonimian di DIY,” dalam https://jogja.tribunnews.com/2020/07/08/kontribusi-biaya-hidup-mahasiswa-terhadap- perekonomian-di-diy , diakses 12 Agustus 2020.
bantuan dan fasilitas dikeluarkan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa. Misalnya bantuan  beasiswa  pendidikan,  pendampingan  usaha  rumah  kos,  dan pembangunan  berbagai  sarana  dan  prasarana  kampus.  Bahkan  pemerintah  DIY juga  memberi  pinjaman  tanah  untuk  pembangunan  sejumlah  asrama  mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain  soal  perekonomian,  begitu  besar  peran  lembaga  perguruan  tinggi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan lulusan dari perguruan tinggi (alumni) adalah aset dari pemerintah pusat maupun daerah  menjadi  tanggung  jawab  dan  peran  kedua  belah  pihak. 17 Sehingga kontribusi  dari  kedua  belah  pihak  baik  itu  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan  pembangunan  sumber  daya manusia secara komprehensif. Bila dilihat dari aspek yuridis, peran dan tanggung jawab  pemerintah  baik  itu  pusat  maupun  daerah  dalam  pengembangan  serta memfasilitasi  perguruan  tinggi  khususnya  PTS  belum  memiliki  kejelasan  secara regulatif.  Oleh  karena  itu,  kendatipun  PTS  bukan  merupakan  asset  pemerintah daerah, seyogyanya dapat diberikan bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana  yang  teracantum  dalam  Pasal  83  ayat  (2)  Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Kesimpulan
Pembahasan dan analisis atas data-data yang dikumpulkan dalam studi ini, maka  ada  beberapa  catatan  yang  dapat  dijadikan  kesimpulan  akhir,  sekaligus jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan di awal penelitian ini. Pertama , bahwa  pemerintah  daerah  secara  nyata  telah  terlibat  dalam  pengembangan
17 Komang Satria Wibawa Putra, “Legalitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan Dana kepada Perguruan Tinggi di Indonesia,” dalam Jurnal Kertha Wicaksana; Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 14 No. 2 Tahun 2020, h. 103-109
pendidikan  tinggi  di  daerah,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  pemerintah    Provinsi Maluku dan juga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menjadi lokasi penelitian  ini.  Bantuan  yang  diberikan  sangat  beragam,  baik  dalam  bentuk  dana hibah  untuk  operasional  kegiatan  di  kampus,  bantuan  infrastruktur  untuk menambah  fasilitas  kampus,  maupun  juga  bantuan  dalam  bentuk  beasiswa  bagi dosen  dan  mahasiswa  dan  sejumlah  project  kerjasama  dalam  bentuk  penelitian yang dibiayai Pemda, atau penyusuan dokumen daerah yang memberi pemasukan finasial  bagi  komunitas  peguruan  tinggi    baik  secara  personal  maupun kelembagaan.  Meskipun  demikian,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  bantuan pemda tidak cukup signifikan karena ketiadaan dasar hukum yang kuat yang dapat menjadi dasar kewenangan.
Kedua, dalam hal pemberian bantun tidak ada standar kebijakan yag jelas, atau    syarat-syarat  yang  jelas  tentang  mengapa  sebuah  perguruan  tinggi  perlu dibantu.  Dalam  praktiknya  pemda  bersifat  menunggu  permohonan  atau  usulan pengelola pergruruan tinggi. Bantuan yang diberikan pemerintah daerah acap kali l ebih  banyak  didasarkan  pada  “hubungan  baik”  yang  terjalin  antara  pemerintah daerah  dan  pengelola  perguruan  tinggi.  Dalam  relasi  seperti  itu  aspek-aspek kepentingan  politik  tampak  lebih  dominan,  sehingga  banyak  pengelola  pergruan tinggi terjebak didalamnya.
Ketiga, maka  pola  relasi  antara  pemerintah  daerah  dan  perguruan  tinggi tampak  belum  jelas.  Pemerintah  daerah  belum  memandang  perguruan  tinggi sebagai  asset  daerah  yang  penting  yang  harus  diperhatikan.  Bantuan  diberikan hanya karena hubungan baik antara pemerintah daerah dan pengelola perguruan tinggi,  yang  terjalin  dalam  kerangkan  politik  kepentingan  yang  sebenarnya membahayakan  bagia  otonomi  dan  kemredekaan  akademik  di  perguruan  tinggi. Maka kedepan perlu diciptakan dasar hukum yang kuat sebagai dasar kewenangan keterlibatan pemerintah daerah dalam membantu pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Norma hukum tersebut bisa dimasukkan kedalam peraturan perundang- undangan  tentang  pemerintah  daerah  maupun  dalam  peraturan  perundang-
undangan tentang perguruan tinggi. Dengan kata lain studi tentang dasar hukum pemeberian  bantuan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  perguruan  tinggi  perlu dilakukan terutama dalam konteks hukum administrasi.

## REFERENSI
[1] Andriana, Novia.etc . 2000. “Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap  Realisisi  Tata  Kelola  Anggaran  Pembangunan  Disektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang,” dalam Jurnal Ilmiah)
[2] Arafat, Yasir. 2017. “Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Pergruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Administrasi,” Tesis Magister di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017
[3] Buhory, Muhammad Hasanuddin. 2007. ‘Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam  Bidang  Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah,’  dalam  Jurnal Ilmu Pendidikan (Universitas Negeri Malang) Tahun 34 No. 2, Juli 2007.
[4]  Fadilah,  2019. Penganggaran  di  Pemerintah  Daerah  (dalam  Perspektif Teorits, Normatif, dan Empiris). (Malang: UB Press)
Haryanto, “Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal”, dalam Government:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Volume  9,  Nomor  2,  Juli 2016 (111-124) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952 111.
[5]  Hasibuan,  Abdurozak.  2017.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Provinsi Sumatera Utara ( Diterbitkan Oleh Balitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun )
[6]  Hidayat,    S yarif.  2008.  “Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah  Dalam Perspektif State- Society Relation.” Dalam Jurnal Polemik Vol. 1 No. 1 2008 [7] Juhari, Endang. 2015.  “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah,” dalam Jurnal Inspirasi Volume 7 No. 1 Maret 2015, h. 2-12
[8]  Latuconsina,  Djuariah;  Leirissa,  R.Z;  Ohorella,  G.A.  1999. Sejarah Kebudayaan  Maluku (Jakarta:  Proyek  lnventarisasi  dan  Dokumentasi Sejarah  Nasional  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
[9] Mc Elroy,  Wendi. “Pork-Barrel Spending: The History of  Lipsticking Pigs”, http://www.fff.org/explore-freedom/article/pork-barrel-spending-the-history- of-lipstickingpigs/, diakses 4 September 2020.
[10] Munirah,    “Sistem  Pendidikan  Di  Indonesia:    antara  Keinginan  dan Realitas,” dalam Jurnal AULADUNA, VOL. 2 NO. 2 DESEMBER 2015: 233- 245
[11] Nata, Abuddin. 2004.  ‘Menggagas sistem pendidikan masa depan dalam kerangka  pelaksanaan  otonomi  daerah,’  Jurnal Didaktika  Islamika (UIN Jakarta), Vol. VI, No. 2, tahun 2004.
[12]  Novia  Andriana, .etc .  2000.  “Analisis  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah Terhadap Realisisi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Disektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang,” dalam Jurnal Ilmiah. 2000)
[13]  Paqueou,  V.  dan  J.  lammert.  2000. Decentralization  in  education ,  (New York: Education Reform dan Management Thematic Group)
[14] Pasoloran, Oktavianus. 2016. Narsisme Dana Aspirasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah; Kajan Etno-Semiotika Berbasis Filsafat Bartesian, Makalah dalam Simposium Nasional Akuntasi XIX, Lampung)
[15] Putra Galih A. 2016. Politik Pendidikan, Liberaliasisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
[16] Putra, Komang Satria Wibawa. 2020. “Legalitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan Dana kepada Perguruan Tinggi di Indonesia,” dalam Jurnal  Kertha  Wicaksana;  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa, Volume 14 No. 2 Tahun 2020, h. 103-109
[17]  Siahaan,  Marihot  Pahala.  2006. Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
[18] Susanto, Mei “Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia,” dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 24 APRIL 2017: 255 - 278
[19]  Tialaar,  H.R.  1998. Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional dalam Perspektif Abad 21, (Magelang: Tera Indonesia)
[20]  Uno,  Hamzah  B.  2008. Profesii Kependidikan;  Problema,  Solusi  dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, Cetakan II (Jakarta: PT. Bumi Aksara) [21]  Zuhdi,  Muhammad.  Tt.  Pendidikan  UIN  SAHID  Jakarta,  dikases melaluihttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24546/1/ Pendidikan%20di%20Era%20Otonomi%20-Zuhdi_Al-Maktabah.doc. 10 Agustus 2019
A.  Referensi Lain
UU No. 23 tahun 2014 http:/edukasi. kompas. com/read/ 2011/11/29/09304757/ Kemdikbud. Kaji. Ulang. Konsep. Otonomi. Pendidikan diakses tanggal 16 April 2011. Data Emis Kementerian Agama RI, 2019 Data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/07/09/bantuan-pemerintah-daerah- dihentikan-perguruan-tinggi-kesulitan.html , diakses 12 Agustus 2020 https://jogja.tribunnews.com/2020/07/08/kontribusi-biaya-hidup-mahasiswa- terhadap-perekonomian-di-diy , diakses 12 Agustus 2020.