## Pendahuluan
Secara  teoretis  pembangunan  industri sebenarnya memiliki banyak manfaat positif, antara  lain  menyerap  tenaga  kerja, meningkatkan  produktivitas  ekonomi,  serta menjadi  aset  pembangunan  nasional  dan daerah. Namun, pada kenyataannya selama beberapa dekade ini praktik bisnis berbagai perusahaan  besar  di  Indonesia  cenderung memarginalkan  masyarakat  sekitar. Masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan yang  pada  mulanya  miskin  semakin termarginalkan  karena  kehadiran  berbagai jenis perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena  perusahaan  tidak  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara baik terhadap masyarakat.
Perusahaan pada masa lalu lebih banyak bergerak  dalam  konteks  mengutamakan

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN

## Henny Ekawati
1

## Abstract
Bussiness practice lately had caused many damages to the society around the corporates. They were directly effected by this practice in a bad way. They still live poorly while the corporates were getting richer by absorbing as much as they could from the resources. The policy by the goverment is to make the corporates giving back what they had taken to the society around them. They should arrange programs namely Corporate Social Responsibilites to empower the society. But in the implementation, some problems occured, such as the inconsistency of the program and the top-down program which did not involved society and related institutions. Later the program should be studied more to at the end empower the society and minimalized conflicts.
Keywords: corporate social responsibilities, empowerment, corporates
1 Staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
keuntungan bagi perusahaan sendiri dan lebih banyak  diwajibkan  melakukan  pemulihan terhadap lingkungan. Hal ini berkaitan dengan keadaan daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan terhadap komunitas yang ada di sekitarnya lebih banyak bersifat karitatif.
Selain  itu,  ada  kecenderungan  pola pemukiman bagi karyawan dan kerabatnya terlepas sama sekali dengan komunitas lokal yang ada. Hal ini kemudian menampakkan kantung-kantung  permukiman  di  dalam permukiman komunitas lokal. Kecenderungan pemisahan pola pemukiman ditunjang pula oleh  adanya  pola  hidup  yang  berbeda antarkomunitas  sehingga  memunculkan banyak kecemburuan sosial dari komunitas lokal  terhadap  komunitas  perusahaan. Kecemburuan sosial ini dapat memuncak dan
meletus  dalam  bentuk  konflik  manakala terdapat  suatu  kesalahan  pengelolaan  dari komunitas perusahaan terhadap lingkungannya yang mengakibatkan kerugian pada komunitas lokal (Rudito, dkk., 2004: 81).
Oleh  karena  itu,  perusahaan  kemudian dituntut  memberikan  kontribusinya  dalam kehidupan komunitas lokal sebagai rekanan dalam  kehidupan  bermasyarakat. Artinya bahwa  perusahaan  harus  mempunyai kewajiban  sosial  terhadap  komunitas  di sekitarnya  dan  memperlakukan  komunitas lainnya sebagai sesuatu yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan (Rudito, dkk., 2004: 82).
Di sinilah pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan (dalam istilah aslinya disebut  sebagai  CSR/ Corporate  Social Responsibility) bagi  pemberdayaan masyarakat  sekitar  yang  diharapkan  dapat memberi manfaat bagi masyarakat tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan  yang  berkelanjutan. Pemberdayaan  masyarakat  yang  masih tertinggal tidak cukup dengan meningkatkan produktivitas,  memberikan  kesempatan berusaha  yang  sama,  dan  memberikan suntikan modal saja, tetapi juga dengan kerja sama yang erat antara yang kuat dan yang lemah secara berkesinambungan. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat perlu  diprioritaskan  pada  pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa-desa  tertinggal.  Kegiatan  yang  dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi mulai dari kegiatan pembentukan  modal,  penguasaan  teknik
produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha (Sumodiningrat, 2000).
Ditinjau dari sisi hukum UU Migas Tahun 2001,  program Community  Development (pengembangan masyarakat) dan reklamasi lingkungan direalisasikan sebagai bagian dari tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (untuk selanjutnya disingkat CSR) (Sumarto, Tempo , Agustus 2007). Sayangnya, peraturan tersebut belum dapat ditegakkan karena keterbatasan dukungan  kelembagaan.  Namun  demikian, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini ternyata sekitar 3040 persen perusahaan di Indonesia sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat ( Tempo , April 2007). Munculnya UU PT yang baru disahkan memunculkan sedikit kekhawatiran dari Kadin dan sejumlah asosiasi perusahaan. Semangat UU tersebut adalah sentralisasi pelaksanaan CSR, termasuk mengatur besaran dana yang harus dialokasikan perusahaan, yaitu sekitar tiga  hingga  empat  persen  dari  keuntungan perusahaan  dana  tersebut  diatur  oleh pemerintah. Ketentuan tersebut dapat menjadi blunder karena  pemerintah  belum  siap (Sumarto, Republik , 25 September 2007).
Tulisan  ini  akan  melihat  (1)  bagaimana model  CSR  yang  dikembangkan  oleh perusahaan A  dan  perusahan  B  serta  (2) bagaimana implementasi dan dampak CSR dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Data dalam tulisan ini didasarkan pada penelitian CSR di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerja sama dengan UNDP tahun 2004 jauh hari sebelum munculnya UU PT tersebut. Secara khusus data yang digunakan hanya merupakan data yang dikumpulkan di Provinsi Riau sesuai keterlibatan penulis.
Tabel 1
Pelaksanaan Program CSR PT B dan PT A
Kegiatan CSR PT A PT B Manajemen Hanya di bawah Public Affair Di bawah departemen tersendiri Pelaksanaan Sepuluh tahun lebih setelah berdiri dilakukan CSR setelah ada tuntutan masyarakat CSR dilaksanakan 3 tahun setelah berdiri Jenis Program Program Fisik Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan Program Ekonomi Pertanian Fasilitator/Petugas Lapangan Tidak ada fasilitator Ada fasilitator Lokasi Program Lebih menyebar, baik lingkup desa maupun kabupaten Lokasi langsung ke desa sekitar perusahaan di beberapa kecamatan
Sumber: Hasil wawancara, 2004.

## Implementasi CSR di Provinsi Riau
Implementasi CSR dalam tulisan ini meliputi dua  perusahaan,  yaitu  perusahaan A  dan perusahaan B yang berada di Provinsi Riau. Perusahaan  A  ini  berada  di  beberapa kabupaten, yaitu di Kota D, Kabupaten K, dan Kabupaten B di Provinsi Riau. Sementara itu, perusahaan B berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten  P  dan  Kabupaten  K.  Ide pembentukan  program  CSR  antara  kedua perusahaan  tersebut  sedikit  berbeda. Perusahaan A sudah beroperasi di wilayah ini puluhan tahun yang lalu. Namun sejak awal berdiri  belum  ada  kegiatan  CSR  yang dilakukan.  Setelah  ada  tuntutan  dari masyarakat sekitar perusahaan mengenai hak- hak mereka, perusahaan kemudian tergugah melakukan  CSR.  Bagi  perusahaan  B kesadaran  melakukan  CSR  lebih  cepat meskipun  tidak  bersamaan  dengan beroperasinya  perusahaan  tersebut. Perusahaan ini berdiri tahun 1992, sementara CSR  baru  mereka  lakukan  tahun  1995.
Kegiatan CSR dua perusahaan di Provinsi Riau ini memang agak terlambat.
Bentuk kegiatan CSR PT A  adalah Program Ekonomi Pertanian. Program ini merupakan program  pengembangan  pertanian  terpadu berbasis komoditas unggulan. Implementasi program berupa penanaman pohon pisang, penanaman cabai, pembuatan keramba ikan dan  pelatihan.  Sementara  itu,  kegiatan dilakukan  PT  B  kebanyakan  berupa pembangunan sarana fisik.
Keseriusan PT B dalam mengembangkan CSR terlihat dengan menempatkan CSR di bawah  departemen  tersendiri  yang  disebut Departemen  Program  Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR). Salah satu program unggulan PPMR PT B adalah pengembangan pertanian  terpadu  berbasis  komoditas unggulan.  Program  tersebut  dilakukan  di beberapa kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Sebagai pelaksana teknis kegiatan ini, PT B menempatkan seorang pelaksana fasilitator/ penyuluh pertanian di lapangan PPMR PT B,
yaitu seorang sarjana pertanian pada setiap desa binaan mereka.
Kegiatan ini dilakukan di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Program ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena  secara  geografis  Desa  Tambak berdekatan dengan Hutan Tanaman Rakyat yang  dikelola  oleh  PT  B.  Sebelum melaksanakan CSR di desa ini, CSR sudah dilakukan  di  desa  lain,  kecamatan  lain. Mengetahui adanya program CSR dari PT B, masyarakat Desa Tambak juga menginginkan program CSR untuk wilayah mereka apalagi masyarakat mengetahui program CSR PT B, antara lain, bergerak di bidang pertanian. Untuk itu,  masyarakat  segera  membuat  proposal yang kemudian diajukan ke PT B. Ternyata permintaan tersebut disambut baik oleh PT B dengan menempatkan petugas lapangan untuk mendampingi petani mengakomodasi segala keperluan petani dalam pelaksanaan Program Pertanian Terpadu.
Kegiatan Program Pertanian Terpadu yang sudah dilakukan, antara lain, adalah pemberian pelatihan, penanaman pisang, dan peternakan. Program penanaman pisang berjalan lancar hingga  panen  pertama,  bahkan  wilayah  ini pernah terkenal dengan adanya panen raya pisang.  Selain  penanaman  pisang,  juga dilaksanakan  program  penanaman  cabai, petai, dan pembuatan keramba. Penyuluhan di bidang pertanian juga diadakan oleh PT B lebih  ditekankan  pada  pelatihan  di  bidang pertanian.
Pengembangan program CSR PT A belum seperti  PT  B  dengan  membentuk  suatu departemen tersendiri, tetapi masih berada di bawah  manajer Public Affair .  Pelaksanaan program CSR yang baru dilakukan oleh PT A
ini sangat terlambat, hampir sepuluh tahun setelah PT A beroperasi di provinsi ini. Program CSR perusahaan ini dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau di sekitar lokasi tempat perusahaan berada.
Pelaksanaan community development PT A mempunyai sasaran utama kegiatan yang meliputi pertama , pendidikan dan peningkatan SDM; kedua ,  kesehatan  masyarakat;  dan ketiga, peningkatan pendapatan serta proyek- proyek khusus. Dalam kegiatannya CSR PT A tidak  menempatkan  fasilitator  pada  setiap kegiatan  mereka.  Pada  kenyataannya kebanyakan program yang dijalankan adalah di bidang pendidikan.
Para  petani  di  beberapa  lokasi  merasa perencanaan  kegiatan  CSR  perusahaan  B masih  bersifat  dari  atas  ke  bawah  karena meskipun  masyarakat  diminta  membuat proposal, pilihan kegiatan masih bersifat dari atas  ke  bawah.  Hampir  semua  penduduk memang memperoleh program ini. Isu yang muncul adalah program kewajiban menanam pohon  pisang  hanya  sebagai  syarat  untuk memperoleh  bantuan  sapi  secara berkelompok. Bagi petani tertentu menanam bantuan bibit pisang merupakan kesadaran sendiri,  tetapi  tidak  bagi  petani  yang  lain. Beberapa petani yang lain bersedia menanam pisang  hanya  sebagai  syarat  agar  mereka mendapatkan bantuan ternak sapi.
Kegiatan penanaman pisang dan panen pertama berjalan lancar, tetapi pada panen kedua masyarakat tidak dapat memasarkan hasil  pertanian  mereka.  Banyak  warga melakukan protes karena banyak buah pisang yang akhirnya dibiarkan membusuk karena petani  tidak  dapat  memasarkan  hasilnya. Petani  tidak  dapat  menanggung  mahalnya
biaya  transportasi  yang  harus  mereka keluarkan untuk menjual pisang mereka ke kota. Selain itu, para petani mengaku tidak mempunyai  jaringan  pemasaran  hasil pertanian yang memadai. Pada saat itu terjadi sedikit konflik dengan masyarakat, tetapi tidak sampai terjadi konflik fisik.
Selain program penanaman pisang, juga terdapat program penanaman cabai, petai, dan pembuatan  keramba.  Pada  program  ini perencanaannya lebih demokratis (dari bawah ke  atas)  dibandingkan  dengan  program penanaman pisang. Perencanaan program ini dimulai dari beberapa petani yang membuat kelompok kemudian berdiskusi bersama untuk membuat  program  yang  diwujudkan  dalam bentuk proposal yang diajukan kepada PT B melalui kepala desa. Pelaksanaan program ini relatif  berjalan  karena  masyarakat  dapat memasarkan sendiri hasil pertanian mereka
atau  beberapa  petani  tertentu  dikonsumsi sendiri.
Demikian pula pada program penanaman ikan. Selain program penanaman, juga ada program pelatihan bagi para petani. Program pelatihan dilakukan pada beberapa petani di tingkat desa. Usulan materi program pelatihan bagi para petani dilakukan secara dari atas ke bawah , bukan atas inisiatif dari para petani. Pada  pemberian  penyuluhan  hanya dirumuskan  oleh  fasilitator  PT  B  di  tingkat kecamatan.
Keberhasilan  komunikasi  ini  akan memunculkan  persepsi  yang  positif  dari masyarakat penerima. Persepsi yang baik dari masyarakat  terhadap  keberadaan  program akan melahirkan partisipasi aktif masyarakat yang  bersangkutan.  Masyarakat  akan membantu  keberhasilan  program  sesuai

## Tabel 2

## Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program CSR
Jenis Program Persepsi Partisipasi Keberlanjutan Konflik A. PT B - Pertanian pisang Dari atas ke bawah ada fasilitator Baik Kurang Ada - Pertanian cabai Dari bawah ke atas ada fasilitator Baik Baik Tidak - Keramba ikan Dari bawah ke atas ada fasilitator Baik Baik Tidak - Pelatihan Dari atas ke bawah ada fasilitator Baik Baik Tidak B. PT A - Fisik Dari bawah ke atas tidak ada fasilitator Baik Kurang Tidak - Ekonomi (industri kecil) Dari atas ke bawah tidak ada fasilitator Kurang Kurang  Tidak - Kesehatan dan lingkungan Dari atas ke bawah tidak ada fasilitator Kurang Kurang  Ada
Sumber: Wawancara Mendalam, 2004.

## Henny Ekawati
dengan kemampuan mereka. Partisipasi aktif akan segera terwujud jika program dilakukan dengan cara dari bawah ke atas menyerap aspirasi  dari  masyarakat  penerima  bukan berasal  dari  perusahaan.  Partisipasi masyarakat selama ini terhadap program CSR PT  B  cukup  bagus  meskipun  masih  ada program  yang  bersifat  dari  atas  ke  bawah. Dalam program penanaman pisang partisipasi masyarakat  sangat  bagus,  hampir  semua warga menanam pohon pisang. Meskipun pada akhirnya ada kelemahan program, yaitu tidak adanya pemasaran yang bagus atau bantuan perusahaan pada petani dalam pemasaran hasil panen tersebut.
Sementara itu, program nonfisik CSR PT A pada umumnya bersifat dari atas ke bawah, perencanaan secara murni tidak berasal dari usulan masyarakat. Kasus yang belum lama ini  terjadi  adalah  bantuan  pembinaan wirausaha  di  Desa  Tanjung  Sawit.  Desa Tanjung  Sawit  merupakan  desa  yang wilayahnya dilalui oleh pipa PT A. Keberadaan pipa  PT A  dirasakan  cukup  mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar pipa. Dampak ekonomi yang dirasakan pemilik tanah tersebut adalah mereka tidak dapat  memanfaatkan  tanah  mereka  untuk membuka  usaha  karena  terhalang  pipa. Sebagai kompensasi kepada masyarakat, PT A memberikan bantuan wirausaha pembuatan industri  tahu  beserta  alat-alatnya.  Ketika program  pelatihan  dilakukan  oleh  PT A, masyarakat  hadir  dan  mengikuti  pelatihan. Namun, setelah pelatihan selesai, tidak ada satu  pun  masyarakat  yang  dapat mengoperasikan  sendiri  pengolahan  tahu tersebut.  Kemacetan  kegiatan  ini  karena masyarakat merasa tidak mampu dan malas membuat industri tahu seperti yang diajarkan
CSR  PT  A. Akhirnya  alat  tersebut  tidak dioperasikan dan hanya disimpan di kantor desa. Atas pertimbangan dari perangkat desa, didatangkan  orang  Jawa  yang  diharapkan mampu  memacu  masyarakat  untuk  ikut bergabung  kembali.  Namun  usaha  ini mengalami kegagalan sehingga saat ini alat pembuat tahu justru dimanfaatkan oleh orang tersebut bukan masyarakat setempat.
Kalau  dari  masyarakat  sini  kan,  kita tawarkan  waktu  itu,  ya  pada  umumnya mereka waktu itu kurang setuju. Makanya mereka dimasukkan ke perkebunan sawit saja daripada menganggur. Jadi kita taruh orang-orang  yang  sanggup  mengelola pabrik tahu dengan modal sendiri, bahan baku, dan memasarkan sendiri, pokoknya desa itu mendapat bantuan Rp200.000,00 per  bulan  dari  hasil  penjualan,  uang tersebut diserahkan ke ketua satu LKMD kemudian  dibuat  untuk  pembangunan apalah, yang penting dia lapor ke desa. Sampai sekarang masih ada perundingan karena  masyarakat  kita  sendiri  pada dasarnya nggak mau (tidak suka kerja di pabrik tahu) lebih suka mengolah kebun sendiri (warga Desa Tanjung Sawit).
Sebagian besar masyarakat lebih senang mendapatkan  program  fisik  dibandingkan dengan  program  pelatihan.  Perencanaan program yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat  kebanyakan  berupa  proposal bantuan fisik. Pengajuan proposal ini dilakukan oleh masyarakat dengan persetujuan kepala desa dan camat. Selanjutnya camat membantu memfasilitasi pengajuan proposal tersebut ke PT A. Proses antara proposal diajukan hingga terealisasinya program cukup lama, bisa dalam waktu yang berbulan-bulan. Tidak jarang pula, bahkan masyarakat akan menagih kembali
jawaban dari proposal yang mereka ajukan ke PT A.
Ketika proposal program sudah disetujui oleh PT A, instansi kecamatan sudah tidak terkait lagi. Pada umumnya dana bantuan fisik langsung diberikan kepada masyarakat yang mengajukan.
Pada  dasarnya  dari  masyarakat  karena masyarakat  pada  umumnya  kan, berswadaya. Pada saat akan membangun otomatis ada musyawarah karena dari hasil musyawarah  dan  swadaya  itu  kurang memadai, maka kita berkonsultasi dengan melakukan pendekatan ke PT A, setelah di diskusikan  dengan  tokoh  agama,  tokoh masyarakat, kepala desa lalu diserahkan ke camat, maka bantuan dikirim kemari (Warga Desa Tanjung Sawit) .

## Dampak CSR Bagi Masyarakat
Keberhasilan suatu program, antara lain, dapat  diketahui  dari  tingkat  partisipasi masyarakat penerima, demikian juga dengan program  CSR.  Keberhasilan  pembangunan atau  program  CSR  tergantung  pada keberhasilan  membina  masyarakat  agar mampu  memecahkan  masalah  yang dihadapinya,  dalam  hal  ini  partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi berarti pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah disepakati di dalam suatu kelompok, atau  antarkelompok  sampai  dengan  skala nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  tata  pembangunan  di Indonesia.  Mengacu  pada  pengertian partisipasi  seperti  di  atas,  partisipasi merupakan suatu proses menuntut keterlibatan penuh  dari  pelakunya  dalam  mengambil keputusan,  menjalankan  keputusan,  dan
bertanggung  jawab  pada  konsekuensi  dari keputusan yang disepakatinya. Keterlibatan para pelaku ini tidak terbatas pada gagasan, tetapi  juga  tindakan  yang  terwujud  yang mencakup  seluruh  kemungkinan  kontribusi yang dapat diberikannya.
Dari partisipasi masyarakat tersebut dapat diketahui dampak yang diterima masyarakat itu sendiri. Dari kajian CSR dua perusahaan ini dapat dirinci adanya tiga hal dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima program. Pertama ,  berdampak  pada  pemberdayaan yang  selanjutnya  akan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat; kedua ,  dampak tumpang-tindih dengan program lain. Dampak CSR  yang  berhubungan  langsung  dengan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat  pada  program  PT  B  yang  berupa pelatihan Program Pertanian Terpadu.
Sementara itu, dampak CSR yang muncul justru konflik terlihat pada program penanaman pisang. Program ini masih bersifat dari atas ke bawah karena ide penanaman pohon pisang tidak murni berasal dari masyarakat setempat, tetapi dari perusahaan. Ada masyarakat yang dengan kesadaran penuh menanam pohon pisang, tetapi ada masyarakat tertentu yang mau menanam pisang karena menginginkan mendapat keuntungan tertentu. Dampak dari program ini justru berupa konflik karena ketika masyarakat sudah bersedia menanam pohon pisang dan sudah berbuah, perusahaan tidak membantu  pemasaran  hasilnya.  Waktu penanaman  yang  bersamaan  antarrumah tangga  mengakibatkan  waktu  panen  juga bersamaan,  sementara  masyarakat  tidak mampu memasarkan karena tidak mempunyai jaringan  pemasaran  dan  mahalnya  biaya
transportasi  dari  rumah  penduduk  menuju pasar. Akibatnya, muncul konflik karena banyak pisang  ditimbun  hingga  membusuk  dan akhirnya tidak dapat lagi dijual.
Dampak berikutnya adalah tidak adanya keberlanjutan  program.  Keadaan  ini  dapat terjadi pada program yang sifatnya karitatif. Program yang sifatnya karitatif kebanyakan berasal dari program PT A, yang kebanyakan berupa pembangunan fisik gedung sekolah, gapura,  tugu,  dan  sebagainya.  Program pemberdayaan dari PT A yang berupa industri rumah tangga pembuatan tahu juga tidak ada keberlanjutannya  karena  kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat. Bahkan peralatan  pembuatan  tahu  justru  dijual kemudian diteruskan orang lain yang bukan penerima program dan ternyata usaha itu dapat berkembang dan sukses.
Dampak yang lain adalah adanya kegiatan yang tumpang-tindih antara program pertanian PT B dengan program dari Dinas Pertanian kabupaten tersebut. Tidak adanya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah mengenai bentuk-bentuk program CSR di wilayah tertentu menyebabkan  program  yang  sudah dilaksanakan perusahaan dilaksanakan juga oleh Dinas Pertanian setempat.
Penilaian Stakeholder terhadap
Program CSR PT A dan B
Pendapat aktifis LSM mengenai CSR dari dua perusahaan ini adalah keduanya masih jauh  dari  pemberdayaan  masyarakat.  Pola program kebanyakan masih bersifat dari atas ke  bawah  sehingga  kurang  partisipatif. Pelaksanaan  program  akhirnya  masih mementingkan  kepentingan  perusahaan daripada ke arah pemberdayaan masyarakat.
Menurut aktifis LSM, CSR dari dua perusahaan ini masih jauh dari ide untuk pemberdayaan masyarakat.  Namun  sebenarnya  sebelum program dimulai ada beberapa perusahaan mengatakan  sudah  menggunakan  metode PRA ( Participatory Rural Apprasial ).
Berikut ungkapan salah seorang aktifis:
[Pemberian  program  apa  yang  akan diberikan kepada masyarakat] Didominasi oleh PT B, ini polanya saja, tapi prosesnya mungkin  sudah  tepat,  cuma  cara  yang dilakukannya  yang  salah,  yaitu  mulai mengarah-arahkan ke sesuatu yang akan mereka berikan ke masyarakat. Ini menurut penglihatan saya dan kita banyak diskusi untuk  hal-hal  begitu,  dan  mereka  lebih serius daripada PT A. PT A tidak ada bagian sendiri untuk CSR sampai sekarang (LSM Riau).
Pelaksanaan program CSR PT A masih didominasi  program  yang  bersifat  karitatif, sementara kebanyakan program dilaksanakan setelah  ada  tuntutan  dari  masyarakat. Sebagian  besar  tuntutan  berasal  dari masyarakat  yang  terkena  dampak  dari beroperasinya perusahaan.
Tidak mengherankan  jika  beberapa  program dilakukan  setelah  ada  tuntutan  dari masyarakat, seperti diungkapkan informan R berikut ini.
Modelnya PT A selama ini kalau tiba-tiba masyarakat marah ada demonstrasi segala macam, misalnya minta sekolah, maka PT A  akan  mendirikan  sekolah.  Jadi programnya hanya bersifat memandatkan sesaat  tidak  membuat  CD  ( community development )  kalau  kita  memikirkan bagaimana CD bisa ada keberlanjutan ke depan.  Kalau  mereka  cenderung  nanti
kalau  masyarakat  minta  jalan  ya  diberi jalan, minta mesin ya dikasih mesin begitu, tetapi tidak membangun prosesnya dengan tepat (LSM Riau 2003).
Menurut LSM ini, pelaksanaan CSR PT B jauh lebih bagus dibandingkan dengan PT A seperti  terungkap  dalam  hasil  wawancara berikut ini.
Dalam keseriusan PT A jauh tertinggal dari B. Keseriusan bisa dinilai dari dibentuk atau tidaknya departemen untuk menangani CD nya.  Masa  untuk  menangani  CD  yang sedemikian  besar  dananya  dilakukan sambil main-main, hanya nempel di devisi lain, itu memperlihatkan ketidakseriusan mereka,  tapi  ini  masih  mendinglah dibandingkan dengan PT IA (LSM Riau, 2003).
Staf di beberapa kantor pemerintah daerah setempat  menegaskan  perusahaan  tidak pernah  berkoordinasi  dengan  pemerintah daerah saat melaksanakan CSR. Koordinasi biasanya hanya pada level pemerintah desa dan kecamatan ketika proposal kegiatan CSR tersebut  akan  diajukan.  Dalam  koordinasi tersebut,  pemerintah  desa  dan  kecamatan hanya sekadar mengetahui saja jika ada usulan dari  masyarakat  untuk  program  tertentu. Selanjutnya  setelah  program  diterima  atau ditolak, pemerintah desa dan kecamatan tidak mengetahuinya lagi karena tidak ada laporan. Hal  ini  menyulitkan  untuk  mengetahui keberhasilan dan kegagalan program tersebut dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Terkadang ketika ada kegagalan program, ada masyarakat yang mengadu ke pemerintah  desa  atau  kecamatan,  tetapi karena tidak adanya koordinasi sejak awal, sulit untuk memecahkan persoalan yang ada.
Selain itu, terdapat kasus yang terjadi di sebuah kabupaten di provinsi ini, yaitu adanya program yang tumpang-tindih antara program dari perusahaan dengan program dari Dinas Pertanian  setempat.  CSR  perusahaan  B banyak bergerak di bidang pertanian, yaitu dengan  program  pertanian  terpadu.  Untuk mendukung  program  mereka,  perusahaan menempatkan  seorang  fasilitator  atau penyuluh  pertanian.  Demikian  juga  Dinas Pertanian  yang  menempatkan  petugas penyuluh  lapangan.  Selain  sama-  sama menempatkan  tenaga  penyuluh  lapangan, ternyata  lokasi  dan  jenis  program  yang dijalankan sama persis antara program dari Dinas Pertanian dan CSR perusahaan. Hal ini tidak  terjadi  jika  perusahaan  melakukan koordinasi dengan dinas setempat sehingga pemerataan program dapat dirasakan semua warga masyarakat.
Program pertanian dari Dinas Pertanian setempat  lebih  ditekankan  pada  aspek pemerataan bagi desa- desa di wilayah kerja mereka dan pertimbangan layak tidaknya suatu desa  menerima  program  tersebut.  Dengan demikian,  diharapkan  program  tidak terakumulasi hanya pada wilayah tertentu. Hal itu  untuk  menghindari  terjadinya berkembangnya  banyak  program  di  satu wilayah, sementara di wilayah yang lain tidak ada  program  sama  sekali  padahal  wilayah tersebut  sangat  membutuhkan  kehadiran program tertentu. Hal ini yang menjadi dasar bagi Dinas Pertanian untuk menentukan lokasi program  akan  diadakan.  Jika  terdapat koordinasi yang baik antara PT B dengan Dinas Pertanian, maka tumpang-tindih lokasi program tersebut  dapat  dihindari  dan  program  tidak terakumulasi di lokasi yang sama.
Meskipun  koordinasi  dalam  pembuatan program  tidak  ada  antara  Dinas  Pertanian setempat dengan PT B, perusahaan tersebut tetap membutuhkan bantuan dari dinas terkait, terutama dalam kegiatan pelatihan pertanian. Oleh karena PT B banyak menekankan pada pengembangan pertanian terpadu, PPMR PT B membutuhkan bantuan dari Dinas Pertanian untuk menjadi instruktur pada pelatihan petani di Balai Diklat Pertanian yang didirikan PT B. Diklat untuk para petani dilakukan sebulan dua kali dengan peserta para petani desa binaan PT B secara bergiliran. Dinas Pertanian benar- benar  tidak  terkait  dengan  pelaksanaan program CSR di lapangan.
Semua  bersumber  dari  tidak  adanya koordinasi  sehingga  wajar  jika  pemerintah daerah  tidak  mengetahui  di  wilayah  kerja mereka  terdapat  program  CSR  dari perusahaan. Bahkan pemerintah daerah baru mengetahui  setelah  ada  pengaduan  dari masyarakat atau adanya kegagalan program. Dengan demikian, pemerintah daerah akan kesulitan mencarikan jalan keluarnya. Misalnya adalah pada kasus kesulitan pemasaran pada panen pisang. Program CSR berupa bantuan bibit pisang bagi semua keluarga di sebuah kecamatan berhasil membuat semua keluarga di lokasi tersebut menanam pisang. Namun ketika semua pohon pisang berbuah, tidak ada bantuan  dari  PT  B  untuk  memasarkan komoditas tersebut sehingga banyak pisang yang  dibiarkan  membusuk.  Selain  itu, pemilihan bibit tanaman tidak melalui konsultasi dengan  Dinas  Pertanian,  tetapi  hanya mengundang  dinas  untuk  diekspos  ketika panen perdana. Utamanya pada panen pisang yang ketiga, buah pisang yang dihasilkan tidak sehat karena kesalahan dalam pemilihan bibit yang didatangkan dari luar daerah. Jika ada
koordinasi  dengan  Dinas  Pertanian,  hal tersebut  dapat  dihindari  karena  Dinas Pertanian cukup mengetahui kalau bibit pisang dari  luar  daerah  tersebut  kurang  bagus kualitasnya sehingga membuat hasil panenan tidak maksimal.
Pemilihan  bibit  tanaman  tidak  ada konsultasi cuma jika panen perdana dinas baru diundang dan diekspos. Gaungnya dua kali panen pisang, dua kali panen karet [tanaman  pisang  ditanam  di  sela-  sela tanaman karet]. Untuk panen yang ketiga, pisangnya  kurus-kurus  karena  tanaman sela akan kalah dalam mendapatkan unsur hara  (informan  Dinas  Pertanian  Kab. Pelalawan).
Masyarakat pernah mengadu mengenai kesulitan pemasaran pisang di wilayah binaan PT B kepada DPRD setempat. Tanggapan dari DPRD adalah dengan melakukan peninjauan lapangan bersamaan ketika anggota komisi turun  ke  masyarakat  di  wilayah  tersebut dengan  agenda  peninjauan  program pembangunan. Namun dewan belum dapat mencarikan jalan keluarnya karena masyarakat sendiri sudah pasrah dengan kondisi mereka.
Beberapa  perusahaan  dalam  CSR-nya berujud pemberdayaan masyarakat, tetapi beberapa  perusahaan  yang  lain  masih mendahulukan aspek politis program demi keamanan perusahaan selanjutnya baru pemberdayaan (informan DPRD).
Ada perbedaan penilaian stakeholder di dua kabupaten yang berbeda dan program yang  berbeda  terhadap  CSR  PT A.  Dalam bidang  pendidikan  CSR  PT A  oleh  Dinas Pendidikan dinilai cukup berhasil di wilayah kerja mereka. Diakui oleh dinas, kebanyakan program  PT A  berupa  pembangunan  fisik
gedung sekolah. Program ini diutamakan bagi sekolah yang terkena jalur pipa minyak, baik yang ada di tengah kota maupun yang berada di perdesaan yang terpencil . Sebagai contoh, SD  034  KR  yang  berlokasi  di  sepanjang perkebunan  sawit  dan  dilintasi  pipa-pipa minyak  jauh  di  perdesaan  yang  terpencil berhasil  mendapatkan  program  CSR  PT A dalam bentuk pembangunan gedung sekolah. Padahal  sebelumnya  sekolah  dengan  350 murid ini hanya menumpang di SD lain dengan cara masuk siang. Sebelum program dimulai sekolah membuat proposal yang diserahkan ke  Cabang  Dinas  Pendidikan  setempat. Selanjutnya dari cabang dinas diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten yang kemudian oleh Dinas Pendidikan akan diserahkan pada PT A.  Selama  ini  koodinasi  antara  Dinas Pendidikan dengan PT A cukup bagus.
Sebelumnya itu kami adakan semacam, ya ada informasi dari sana, ya kalau perlu dibuat proposal itulah. Proposal. Memang umumnya  di  sini  kan  membantu  setiap sekolah-sekolah itu, apa itu ya, apalagi kita kan, lokasi desa ini ada termasuk wilayah PT A ini. Sekitar satu tahun tu, bantuan turun (informan SDN KR).
Kebanyakan  program  PT  A  bersifat pembangunan fisik dan hanya sedikit yang mengarah  pada  program  pemberdayaan. Diakui Kepala Bapedalda Kabupaten B bahwa publikasi  program  CSR  PT A  cukup  besar, tetapi  belum  tentu  sebesar  keberhasilan programnya. Perusahaan banyak melaksanakan program fisik yang selalu dapat dilihat  secara  langsung.  Sudah  ada pelaksanaan CSR yang muncul setelah ada konflik dalam masyarakat sekitar perusahaan karena adanya pencemaran. Timbul kesan dari
masyarakat  bahwa  CSR  dilakukan  hanya sekadar untuk meredam emosi masyarakat.
Penilaian  staf  Bapeda  kabupaten  ini mengenai  CSR  PT A hampir sama dengan pendapat  informan  yang  lain,  yaitu  tidak adanya koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan ada program yang tumpang-tindih.  Misalnya  dalam  rencana renovasi  gedung  sekolah  yang  sudah dianggarkan dalam APBD ternyata program CSR PT A juga melakukan program renovasi gedung sekolah di sekolah yang sama. Jalan keluar yang ditempuh adalah akhirnya PT A tetap  melakukan  renovasi  gedung  sekolah tersebut,  sementara  pemerintah  daerah membatalkan  renovasi  gedung  sekolah tersebut dalam revisi APBD.
Sementara itu, di Kota D terjadi kasus yang sama,  yaitu  tidak  ada  koordinasi  sehingga Bapeda harus aktif mencari informasi ke PT A mengenai CSR. Sebelumnya memang pernah ada  koordinasi  pada  waktu  program direncanakan,  tetapi  ketika  program  sudah berjalan  dan  program-program  yang  lain menyusul pada realitanya tidak ada koordinasi. Dengan  demikian,  kalangan  pemerintah daerah kesulitan menilai apakah CSR PT A sudah berhasil memberdayakan masyarakat atau belum melalui program mereka.
Tetapi  saya  mengingatkan  perusahaan besar  ini  kadang-kadang  kiprahnya  ke pusat  saja,  tidak  ada  koordinasinya  ke daerah, terutama masalah pencemaran itu, sehingga  koordinasi  kita  dengan perusahaan  ini  kadang-kadang  tak nyambung. Kadang kita surati mereka ya, tapi mereka tidak jawab e ... karena mereka mengatakan mereka perusahaan besar jadi mereka  lingkupnya  di  pusat  di  Jakarta.

## Henny Ekawati
Sehingga daerah ini hanya menerima ini aja, menerima e ... apa adanya aja ya, kita selalu kadang kadang merangkul mereka supaya sama sama kita menerima suatu pencemaran. Tapi kadang-kadang jawaban mereka itu tunggu tetunggu aja ya atau e ...  ya  bisa  kita  coba  Pak,  mengatakan keluhan  mereka  (informan  Bapedalda Dumai).
Pada saat pengumpulan data ini dilakukan, yaitu pada akhir tahun 2003 dan awal tahun 2004,  PT  B  lebih  serius  melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR mereka dibandingkan dengan PT A. Hal itu diakui oleh banyak informan dan ternyata penilaian  ini  berlanjut  hingga  data  terakhir tahun 2006. Dalam sebuah berita yang dimuat di Riau Online Rabu, 26 April 2006, ditulis di awal tahun 2006 PT B yang beroperasi di Riau kembali mengukir prestasi di bidang sosial, khususnya  pemberdayaan  masyarakat. Perusahaan  ini  kembali  menjadi  nominator dalam Anugerah CSR Award Indonesia yang diprakarsai  oleh  Departemen  Sosial  dan Kementrian Koordinator Kesra pada Kamis, 24 April 2006 di Jakarta. Rudi Fajar wakil dari PT B mengatakan sebagai berikut.
Berbagai penghargaan tentang CSR yang diterima PT B sebenarnya bukanlah tujuan melainkan  buah  dari  apa  yang  sudah dilakukan secara sungguh-sungguh selama ini. Sebelumnya B pernah meraih prestasi berupa runner up CSR Award tingkat Asia bidang Environmental  Excellent dan pemenang pertama CSR Award Indonesia bidang  sosial.  Bagi  B  pelaksanaan  dan implementasi CSR yang dilakukan selama ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan visi B menjadi perusahaan berskala dunia dan
tuntutan sustainability business yang harus memperhatikan 3 P ( People, Planet dan Profit ) ( Riau Online , Rabu, 26 April 2006).

## Penutup
Perbedaan antara model pelaksanaan CSR PT B dengan CSR yang dilaksanakan oleh PT A  dapat  diketahui  dari  keseriusan  masing- masing perusahaan. Keseriusan PT B terlihat pada  penempatan  kegiatan  CSR  pada departemen  tersendiri,  yaitu  Departemen Pemberdayaan Masyarakat Riau, sehingga PT B  lebih  responsif  dalam  mengakomodasi permasalahan CSR bagi masyarakat sekitar dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih dipantau. Berbeda dengan PT A yang termasuk perusahaan  tua  dengan  lokasi  perusahaan tersebar di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang menempatkan koordinasi program CSR hanya di bawah manajer public Affairs .
Perbedaan  ini  akan  berpengaruh  pada program  yang  dilakukan.  PT  B  lebih memfokuskan pada pengembangan agribisnis berbasiskan komoditi unggulan, pendidikan dan  latihan  sumber  daya  manusia,  industri kecil,  dan  perintisan  program  kehutanan dengan  petugas  penyuluh  lapangan  yang ditempatkan  di  wilayah  binaan  mereka. Penempatan petugas penyuluh lapangan ini akan  mendekatkan  hubungan  antara masyarakat  wilayah  binaan  dengan perusahaan sehingga jika terjadi permasalahan di lapangan dapat segera direspons.
Ditinjau  dari  jenis  program  terlihat perbedaan  yang  signifikan.  Program  PT  B kebanyakan  lebih  bersifat  pemberdayaan sumber daya manusia dibandingkan dengan jenis program yang bersifat karitatif. Sementara itu, PT A lebih mengutamakan program yang bersifat  karitatif  dan  fisik.  Meskipun
kebanyakan program PT A bersifat karitatif dan fisik,  masih  ada  usaha  untuk  melakukan program  yang  bersifat  pemberdayaan, khususnya industri kecil. Namun dari beberapa kecamatan  di  beberapa  kabupaten  yang diobservasi program pemberdayaan tersebut kurang berkelanjutan.
Terdapat persamaan pemberian program dari kedua perusahaan ini, yaitu sama- sama belum  mengedepankan  aspek  partisipatif, melainkan program lebih diberikan secara dari atas  ke  bawah,  terutama  pada  program pemberdayaan.  Program-program  yang dilakukan berdasarkan usulan dari masyarakat hanya program yang bersifat fisik dari PT A. Khusus PT B ketika akan memulai program sudah melakukan kegiatan PRA ( Participation Research Action ), hal ini dinilai sudah lumayan bagus, tetapi aplikasi program kepentingan perusahaan tetap dinomorsatukan dibandingkan  dengan  pemberdayaan masyarakat. Mengenai keberadaan program CSR,  menurut  pandangan stakeholder, kebanyakan CSR PT B dibentuk sebelum ada problem dengan masyarakat. Sementara itu, CSR PT A sebagian besar dibentuk sebelum ada problem dengan masyarakat sekitar, tetapi memang ada sebagian kecil program dibentuk dan dilakukan setelah terdapat problem dengan masyarakat sekitar.
Peran program CSR dalam pemberdayaan masyarakat sekitar dan keberlanjutan program lebih  terasa  untuk  program-program  yang dikembangkan oleh PT B. Pemberdayaan pada masyarakat lebih terasa pada model program- program  yang  bersifat  dari  bawah  ke  atas. Program yang bersifat dari bawah ke atas yang bersumber  dari  masyarakat  dikembangkan melalui  saluran  FGD  dan  PRA  akan
menghasilkan  partisipasi  masyarakat.  Jika partisipasi  masyarakat  sudah  bagus,  maka keberlanjutan akan terlihat.
Perusahaan yang menjalankan program CSR  dapat  dikategorikan  bahwa pertama , perusahaan  yang  menjadikan  masyarakat hanya sebagai objek. Perusahaan yang seperti ini dalam realisasi programnya banyak yang bersifat kosmetik sehingga implikasi program hanya  berupa  program-program  yang berbentuk karitatif. Kedua, perusahaan yang dalam  realisasi  programnya  menjadikan masyarakat sebagai subjek. Realisasi program berupa  pemberdayaan  masyarakat, meminimalisasi  konflik  dengan  implikasi program pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, besar kecilnya dana  yang  dialokasikan  perusahaan  untuk program  CSR  tidak  berkorelasi  dengan implikasi program CSR, apakah CSR sudah merealisasikan  pemberdayaan  masyarakat dan berkelanjutan atau hanya sekadar karitatif. Salah satu hal yang menentukan program CSR dapat merealisasikan pemberdayaan adalah perusahaan yang menempatkan CSR pada devisi tersendiri dan bukan di bawah devisi lain.
Dari  pandangan stakeholder dapat disimpulkan  hampir  sebagian  besar stakeholder menilai CSR kedua perusahaan tersebut tidak membangun koordinasi yang terus-menerus  dengan  pemerintah  daerah. Jika  terdapat  koordinasi,  itu  hanya  bersifat parsial  dan  hanya  pemberitahuan  usulan program pada tingkat pemerintah desa dan kecamatan. Hal ini mengakibatkan beberapa program CSR tumpang-tindih dengan program pemerintah daerah, baik dari lokasi program dilaksanakan  maupun  jenis  program  yang dipilih.

## Henny Ekawati

## Daftar Pustaka
Harahap,  Oky  Syeiful  R.  2006. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , www.republika.co.id.
Inspirit Innovation Circles dan Acces. 2004. hand out Training Fasilitasi Pemberdayaan , Masyarakat, 21-26 Juni.
Komitmen  PT Riau Andalan  Pulp  &  Paper dengan  konsep  sustainability  business yang memadukan prinsip 3P. 2006. Riau Online, 26 April, www.riau.go.id.
Mubyarto. 1984. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dalam Strategi Pembangunan  Pedesaan .  Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada.
Nurhadi,  Toeti  Heraty.  1985.  Persepsi kebudayaan:  utopia  dan  realita,  dalam Alfian (ed.), Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan . Jakarta: Gramedia, hlm. 208.
Sukamdi, Faturochman, Mulyadi, Wini Tamtiari, Bambang  Wicaksono,  Henny  Ekawati, Suparjan, Amelia  Maika,  Danang Arif
Darmawan, dan Nurhadi. 2003. Study on Corporate  Social  Responsibilities:  to Support Design fo the main Phase Capacity 2015  Program .  PSKK  UGM  dan  UNDP. Laporan Penelitian.
Rogers, M. Everett dan F. Floyd Shoeder. 1981.
Memasyarakatkan Ide-ide Baru . Disarikan oleh  Hanafi  (ed.).  Surabaya:  Usaha Nasional.
Rudito, Bambang, Arif Budimanto, Adi Prasetijo. 2004. Corporate  Social  Responsibility: Jawaban  Bagi  Model  Pembangunan Indonesia  Masa  Kini .  Jakarta:  ICSD (Indonesia  Center  for  Sustainable
Development).
Sumarto, Mulyadi. 2007. CSR layaknya buah simalakarma, Kompas , 15 Agustus.
.  2007.  Perlu  standarisasi pelaksanaan  CSR, Republika ,  25
September. Sumodiningrat, Gunawan. 1999.
Pemberdayaan  Masyarakat  dan  JPS .
Jakarta: Gramedia.