## KONSEP BID’AH HASANAH (Perpspektif Maqashid Al-Syathibi dan Ibnu ‘Asyur)

## Zaidan Anshari
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta kaum_anshar@yahoo.com
Diterima 15 Februari 2018 │Direview 27 Agustus 2018│Diterbitkan 01 Oktober 2018

## Abstract:
Bid‟ah is the classic issue but stil actual to be discussed. It is caused by the classification of bid‟ah term into two kinds still presents the polemic till this era. The different opinion about this concept is unsolved yet. Adherent of bid‟ah hasanah and  repellent of it have argument each other. Principle of their argument may comes from hadis perpective, sahabah perspective (attitude of sahabah), language perspective, and also ushul fiqh perspective. This perspective (ushul fiqh) is the most difficult instrument to understand the substance of hadis, especially the hadis which talk about bid‟ah. But there is the chapter of ushul fiqh which talk about the purpose of syariah, it called by maqashid syariah. From this perspective we can try to explain the concept of bid‟ah hasanah. There are two most  popular  theory  of  maqashid  syariah  from  two  figures  of  different  period.  Al-syathibi  and  Ibnu  „Asyur,  talk  in  detail  of maqashid  syariah.  From  their  theory,  the  concept  of  bid‟ah  hasanah  can  result  the  different  view.  Al-Syathibi‟s  theory  refuses explicitly the concept of bid‟ah hasanah. Whereas in the Ibnu „Asyur‟s theory of maqashid, this concept still has chances to be justified. This article will try to research this concept from these two perspectives.
Keywords : Bid‟ah Hasanah, Maqashid Syariah al-Syathibi, Ibnu „Asyur .

## Abstrak:
Bid'ah adalah masalah  klasik  tetapi masih aktual untuk dibahas. Hal  ini disebabkan oleh  klasifikasi istilah bid'ah  menjadi  dua  macam  masih  menyajikan  polemik  hingga  era  ini.  Pendapat  berbeda  tentang  konsep  ini belum  terpecahkan.  Pemeluk  bid'ah  hasanah  dan  penolaknya  memiliki  argumen  satu  sama  lain.  Prinsip argumentasi  mereka  dapat  berasal  dari  perspektif  hadis,  perspektif  shahabah  (sikap  sahabah),  perspektif bahasa,  dan  juga  perspektif  ushul  fiqh.  Perspektif  ini  (ushul  fiqh)  adalah  instrumen  yang  paling  sulit  untuk memahami  substansi  hadis,  terutama  hadis  yang  berbicara  ten tang  bid'ah.  Tapi  ada  bab  dari  ushul  fiqh  yang berbicara  tentang  tujuan  syariah,  yang  disebut  oleh  maqashid  syariah.  Dari  perspektif  ini  kita  bisa  mencoba menjelaskan  konsep  bid'ah  hasanah.  Ada  dua  teori  maqashid  syariah  yang  paling  populer  dari  dua  tokoh periode yang berbeda. Al-syathibi dan Ibnu 'Asyur, berbicara secara rinci tentang maqashid syariah. Dari teori mereka, konsep bid'ah hasanah dapat menghasilkan pandangan yang berbeda. Teori Al -Syathibi menolak secara eksplisit  konsep  bid'ah  hasanah.  Sedangkan  dalam  teori  Ibnu ʻ Ayur  tentang  maqashid,  konsep  ini  masih memiliki  peluang  untuk  dibenarkan.  Artikel  ini  akan  mencoba  untuk  meneliti  konsep  ini  dari  dua  perspektif ini Kata Kunci: Bid‟ah Hasanah, Maqashid Syariah al-Syathibi, Ibnu „Asyur .

## Pendahuluan
Pembagian  bid‟ah  kepada hasanah dan sayyi‟ah yang  masih  memunculkan  polemik hingga  saat  ini,  terus  menyisakan  ruang  untuk  diteliti  dan  ditelaah.  Konsep  bid‟ah hasanah yang  sejatinya  bertujuan  untuk  menciptakan  ruang  toleransi,  kiranya  perlu  ditelaah  dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah dari sudut pandang maqashid syari‟ah, dengan menelusuri tentang kemashlahatan yang sebenarnya ingin dicapai dari konsep bid‟ah hasanah. Namun  teori maqashid yang  berkembang  baik  dari  ulama  terdahulu  maupun  kontemporer tidak  lantas  menghasilkan  kesimpulan  hukum  yang  sama.  Oleh  sebabnya,  tulisan  ini berupaya untuk menelaah konsep bid‟ah hasanah dari sudut pandang dua teori maqashid dari dua tokoh berbeda zaman, yaitu al-Syathibi dan Muhammad Thahir bin „Asyurmenimbulkan konflik,  baik  konflik  antarumat  beragama,  konflik  sosial,bahkan  merambah  pada  isu disintegrasi bangsa. 1
1 M. Zainuddin, Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia, h. 1-2.
Zaidan Anshari Konsep Bid‟ah Hasanah 31
Tak  dapat  dipungkiri  ,  bahwa  konsep  bid‟ah hasanah telah  diperebatkan  sejak berabad-abad  yang  lalu.  Konsep  tersebut  pertama  kali  dikemukakan  oleh  al-Syafi‟i dengan membagi bid‟ah kepada hasanah dan sayyi‟ah. Konsep ini kemudian mendapat tanggapan  yang  beragam  dari  para  ulama,  baik  yang  sezaman  maupun  yang  datang setelahnya.  Secara  umum  mereka  terbagi  ke  dalam  dua  kubu,  penentang  dan pendukung adanya bid‟ah hasanah Penolak bid‟ah hasanah di antaranya adalah Ibnu Wadhdhah (W. 286 H), yang menuliskan  dalam  kitabnya al-Bida‟  wa  al-Nahyu  „anha, di  mana  ia  secara  tegas menyatakan  dalam  salah  satu  bab  yang  dituliskan  dengan  mengatakan “Bab  setiap muhdastah  adalah  bid‟ah”. Dalam  bab  ini,  Ibnu  Wadhdhah  mengumpulkan  beragam riwayat,  baik  hadis  maupun  perkataan  para  sahabat  dan  tabi‟in,  yang  menyatakan bahwa  semua  bid‟ah  adalah dhalalah. Pendapat  ini  kemudian  diikuti  oleh  ulama setelahnya,  yaitu  Ibnu  Baththah  al-„Ukbary  (W.  387  H),  dalam  salah  satu  bab  yang dituliskan dalam kitabnya al-Ibanah al-Kubra ia mengatakan “bab tentang perintah untuk berpegang kepada sunnah dan jama‟ah”. Di dalamnya, ia juga mengumpulkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa semua bid‟ah adalah dhalalah. Pendapat ini kemudian diamini oleh Ibnu Taimiyah, al-Syathibi sendiri, Ibnu Rajab al-Hanbali dan Ibnu Hajar dalam salah satu pendapatnya. 2
Adapun  pendapat yang menyatakan  adanya  bid‟ah hasanah dipelopori  oleh  al- Syafi‟i, yang kemudian diamini oleh al-Khaththabi, al-Qadhi „Iyadh, al-Ghazali, Ibnu Atsir,  Ibnu  al-„Arabi,  al-Nawawi,  dan  Ibnu  Hajar  dalam  salah  satu  pendapatnya. 3 Pendapat  inilah  yang  dipegang  oleh  mayoritas  ulama,  dengan  berlandasakan  pada takhshsish yang  seharusnya  disematkan  ke  dalam  keumuman  larangan  bid‟ah  yang disebutkan  dalam  banyak  hadis.  Namun  perbincangan  terdahulu  tentang  konsep bid‟ah  hasanah  ini  belum  terlihat  komprehensif.  Kesimpulan  hukum  ini  masih menyisakan  pertanyaan,  di  mana  al-Syafi‟i  sendiri  tidak  menjelaskan  secara  rinci kriteria  sebuah  perbuatan  bisa  dianggap  bid‟ah hasanah. Al-Syafi‟i  hanya  menyebut “asalkan  perbuatan  itu  tidak  menyelisihi  al-Qur‟an  dan  sunnah”  maka  ia  dapat dianggap hasanah. Demikian  juga  ulama  setelahnya  semisal  al-Khaththabi  dan  al- Nawawi,  yang  hanya  menyebutkan  secara  ringkas  perbedaan  antara  bid‟ah hasanah dan sayyi‟ah.
Penjelasan  yang  agak  lebih  meluas  baru  ditemui  dalam  tulisan  al-Suyuthi. Dalam kitabnya haqiqat al-sunnah wa al-bid‟ah, ia berbicara tentang bid‟ah hasanah dari sisi kriteria umumnya, di mana bila terdapat suatu perbuatan yang baru namun masih berada dalam cakupan kaidah-kaidah syar‟iyyah maka ia termasuk bid‟ah yang hasanah. Bahkan,  al-Suyuthi  menyatakan  bahwa  kebolehan  mengamalkan  bid‟ah hasanah ini telah  disepakati  hukumnya. 4 Pembahasan  al-Suyuthi  dalam  kitab  ini  tentang  bid‟ah hasanah lebih kepada definisi terhadapnya dan pembedaan dari bid‟ah sayyi‟ah. Ia tidak menyertakan dalil-dalil penguat yang melandasi konsep ini. Pembahasan tentang dalil penguat untuk konsep ini baru ditemukan pada tulisan-tulisan pada masa selanjutnya. Tulisan-tulisan setalah masa al-Suyuthi tentang bid‟ah hasanah lebih banyak berfokus kepada  menelusuri  landasan  normatif  atas  ada  tidaknya  bid‟ah hasanah. Baik
2 Hafidz al-Ja‟bari; Hadd al-Bid‟ah wa  Ittijahat  al-Ulama  fi al-Ibtida‟ al-Hasan, Hebron University Research Journal, vol. 4, no. 1, 2009.
3 Ibid.
4 Al-Suyuthi, Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid‟ah, (Beirut: Dar Fikr al-Lubnani, 1992), h. 27.
32 Ilmu Ushuluddin , hlm. 30-43 Vol.17, No. 1, Januari-Juni 2018
pendukung  maupun  penolak,  mereka  sama-sama  berupaya  menemukan  landasan yang  menguatkan pendapat masing-masing.
Landasan-landasan  penguat  yang  telah  dibahas  masih  berkutat  pada  sisi kebahasaan  dan  sisi  riwayat  hadis  dan  perbuatan  para  sahabat.  Perlu  kiranya  untuk menelaah  konsep  bid‟ah hasanah ini  dari  sudut  pandang  lain,  selain  bahasa  dan riwayat.  Dalam  tulisan  ini,  perspektif  yang  akan  digunakan  adalah  teori maqashid syari‟ah yang dipilihkan dari kedua tokoh berbeda zaman, al-Syathibi dan Thahir bin „Asyur,  yang  dari  kedua  teori  ini  akan  ditemui  kesimpulan  yang  berbeda  dalam memaknai konsep bid‟ah hasanah.

## Al-Syathibi dan Teori Maqashidnya
Ia adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi, dengan kunyah Abu Ishaq dan populer dengan nisbahnya yaitu al-Syathibi. Seorang ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya, khususnya dalam bidang ushul fiqh dan ilmu bahasa. Ia memiliki pengaruh yang sangat besar pada zamannya, yaitu pada era sekitar abad ke-7 Hijriyah. Kedalaman ilmunya terlihat dari karya-karya tulisnya yang fenomenal, dan dua di antaranya adalah yang paling populer, yaitu al-I‟tisham, sebuah buku yang di dalamnya dibahas tentang seluk beluk bid‟ah dari sudut pandang bahasa dan ushul fiqh. Juga bukunya yang lain, yaitu al-Muwafaqat, sebuah buku yang berbicara panjang lebar tentang ushul fiqh. 5 Al-Syathibi lahir pada tahun 730 H di Granada dan wafat pada tahun 790 H di bulan Sya‟ban.
Al-Syathibi  hidup  di  era  pergolakan  politik,  baik  secara  internal  maupun eksternal. Secara internal saat pemimpin yang memegang tahta Andalusia ketika itu memerintah  secara  zalim,  di  mana  pada  saat  itu  masih  terjadi  perang  dan pertumpahan darah. Secara eksternal pun, wilayah Andalusia pada saat itu bergejolak dengan terjadinya peperangan selama sembilan tahun dengan negara Spanyol, hingga pada tahun 1247 M, Syathibah yang menjadi kampung halaman al-Syathibi jatuh ke dalam  kekuasaan  raja  Spanyol.  Pergolakan  juga  terjadi  dengan  seringnya  terjadi perdebatan  bahkan  menjurus  kepada  saling  tuding  antara  para  ulama. 6 Di  sini  al- Syathibi muncul sebagai seorang pembaharu. Ia berusaha meluruskan permasalahan- permasalahan agama yang sudah dianggap menyimpang.
Dalam  teori maqashidnya, al-Syathibi  menjelaskan,  sejatinya  syariat  yang diterapkan  kepada  para  hamba  di  dunia  ini  pasti  memiliki  sebuah  tujuan  berupa kemashlahatan bagi para hamba, baik di dunia juga di akhirat. Meskipun dalam hal ini para  ulama  sebelum  al-Syathibi  masih  berselisih  pendapat,  di  mana  sebagian  dari mereka  seperti  al-Razi  mengungkapkan  bahwa  hukum-hukum  Allah  ini  sama  sekali tidak  memiliki illah. Berbeda  dengan  kaum  Mu‟tazilah  yang  memastikan  bahwa hukum-hukum  syari‟at  ini  memiliki illah atau  sebab  hukum  yaitu  untuk  tujuan kemashlahatan  para  hamba.  Pendapat  inilah  yang  kemudian  dipilih  oleh  mayoritas ahli  fiqih  pada  zaman  al-Syathibi.  Karena  dalam  pembahasan  ushul  fiqh,  wacana tentang illah dibutuhkan untuk menetapkan rukun-rukun qiyas. Maka pada akhirnya, illah dimaknai sebagai sebuah tanda yang mendefinisikan hukum secara khusus. 7
5 Disadur dari biografi penulis kitab al-I‟tisham, terbitas Dar Kutub Ilmiyah, Beirut, tahun 1988. Biografi ini dituliskan oleh Muhammad Rasyid Ridho pada hal. 8  dari kitab ini.
6 Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syathibi Dalam Kitab al- Muwafaqat”, Yudisia, vol. 5, no. 1, Juni 2014.
7 Al-Syathibi, al-Muwafaqat, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2004), h. 220.
Zaidan Anshari Konsep Bid‟ah Hasanah 33
Dari penjelasan ini, maka disimpulkan bahwa setiap hukum yang disyari‟atkan tentu  memiliki  maksud  dan  tujuan  pensyari‟atannya.  Tujuan  itulah yang  kemudian disebut sebagai maqshad, yaitu sebuah nilai luhur yang ingin dicapai dari pensyari‟atan suatu hukum. Bila ditilik dari nash-nash al-Qur‟an dan hadis, maqshad dari syariat Islam ini  bisa  bersifat  umum  dan  dapat  pula  bersifat  khusus  sesuai  dengan  hukum  yang bersangkutan. Seperti dalam pensyari‟atan hukum zakat, dapat dilihat bahwa maqshad secara  umum  yang  ingin  dicapai  tentu  saja  kemashlahatan  kaum  muslimin  dengan harta  yang  halal  dan  adanya  semangat  saling  berbagi  antara  si  kaya  dan  si  miskin. Sedangkan maqshad secara  khusus  yang  berkaitan  dengan  hukum  zakat  itu  sendiri adalah membantu meringankan beban perekonomian si miskin.
Mashlahat  yang  menjadi  tujuan  syariat  ini  dapat  disimpulkan  dengan mengumpulkan  melihat  kepada  dalil-dalil  yang  membahas  tentang  hukum-hukum syariat.  Termasuk  dalam  kemashlahatan  yang  ingin  dicapai  adalah  menghindarkan para hamba dari kerusakan atau mafsadah. Jadi, secara umum dan mendasar, maqshad utama  yang  menjadi  tujuan  syariat  ini  adalah  mencapai  kemashlahatan  dan menghindari  kerusakan,  baik  dalam  hubungan  para  hamba  dengan  Tuhannya, hubungan mereka dengan sesama, dan hubungan mereka dengan alam yang memang diciptakan untuk para hamba.
Al-Syathibi mengklasifikasikan maqashid syariah ini kepada tiga bagian. Pertama, maqshad yang  tujuannya  berkenaan  dengan  perkara-perkara  yang  bersifat dharuri. Artinya,  dalam  syariat  ini  terdapat  perkara-perkara  yang  dibebankan  kepada  para hamba dalam rangka mencapai kemashlahatan dunia dan agama. Kemashlahatan yang sifatnya dharuri ini dilakukan dengan menjaga lima hal yang dianggap sangat krusial dalam agama ini. Lima hal yang diasumsikan sebagai rukun atau penopang kehidupan umat  manusia, yang  apabila  salah  satu  di  antaranya  rusak  maka  kehidupan manusia juga  akan  mengalami  ketimpangan.  Kelima  hal  tersebut  adalah  agama,  nyawa, keturunan,  harta  dan  akal.  Lima  hal  ini  yang  kemudian  dalam  diskursus maqashid syariah disebut al-dharurat al-khams. Menjaga kelima hal ini, menurut al-Syathibi dapat dilakukan  dengan  dua  cara,  mengerjakan  segala  perbuatan  yang  mampu mempertahankan  keberadaannya,  dan  meninggalkan  segala  yang  dapat  merusak eksistensinya.
Kedua, yaitu  perkara-perkara  yang  sifatnya  hanya  sekedar  kebutuhan,  atau disebut dengan istilah hajiyyat. Yaitu perkara-perkara yang disyariatkan dengan tujuan untuk  menghindarkan  para  hamba  dari masyaqqah atau  kesusahan. 8 Hal  ini  dapat dilihat  dari  prinsip  dasar  hukum  Islam  di  mana  ia  disyariatkan  untuk  memudahkan dan bukan bertujuan untuk menyulitkan para hamba. Landasan yang dapat digunakan dalam menguatakan prinsip ini adalah ayat al-Qur‟an yang berbunyi:
....... زْسُعْنا ُمُكِت ُدي ِزُي  َلَ ََ  َزْسُيْنا ُمُكِت ُ هاللَّ ُدي ِزُي ........
Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan bukan menginginkan kesusahan. (al-Baqarah: 185) Sama  seperti  prinsip  yang  pertama,  prinsip  yang  kedua  ini  juga  berlaku  dalam perkara-perkara  ibadah,  muamalah,  jinayah,  dan  juga  perkara  adat  atau  kebiasaan sehari-hari di luar ibadah.
Ketiga, adalah hukum-hukum yang tujuannya berkaitan dengan perkara-perkara keindahan,  atau  yang  disebut  dengan  istilah tahsiniyah. Hukum-hukum tahsiniyah ini
34 Ilmu Ushuluddin , hlm. 30-43 Vol.17, No. 1, Januari-Juni 2018
bertujuan untuk menjaga keindahan pandangan seorang hamba, dan menjauhkan dari kesan  pandangan  yang  tidak  elok.  Perkara  keindahan  ini  tidak  luput  dari  perhatian syariat  agama  ini.  Keindahan,  kebersihan,  kesucian,  kerapian  termasuk  di  antara prinsip-prinsip dasar agama Islam. Hal ini dapat disimpulkan dari sebuah hadis yang berbunyi:
لامجنا ةحي ميمج الله نإ
Sesungguhnya Allah itu indah, dan mencintai keindahan. (HR. Muslim dan Tirmidzi)
Perkara-perkara tahsiniyyah ini  tidak  selamanya  berlaku  hukum mubah atau sunnah saja  di  dalamnya.  Bahkan  terdapat  perkara  yang  termasuk  dalam  klasifikasi tahsiniyyah namun dihukumi sebagai perkara yang wajib. Dicontohkan oleh al-Syathibi dengan kewajiban menutup aurat. 9 Hukum menutup aurat ini wajib namun ia tidak sampai  kepada  derajat dharuri. Ia  hanya  bertujuan  untuk  memperindah  penampilan seorang  muslim,  terlebih  saat  melaksanakan  sebuah  prosesi  ibadah.  Meskipun  ia hanya termasuk ke dalam tahsiniyyah, namun hukumnya wajib ditandai dengan tidak sahnya shalat seorang muslim tanpa menutup aurat.
Ketiga  klasifikasi  di  atas  memiliki  derajat  yang  lebih  kuat  antara  satu  dengan lainnya.  Derajat dharuriyat lebih  kuat  dan  lebih  layak  untuk  diutamakan  dibanding hajiyyah. Begitu juga antara hajiyyah dengan tahsiniyyah, derajat yang kedua lebih kuat dari yang terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan perkara mana yang mesti diunggulkan  bila  terdapat  benturan  di  antara  ketiganya  dalam  satu  perkara  hukum. Misalnya,  menjaga  kesehatan  adalah  wajib  karena  termasuk  kepada  menjaga  nyawa yang  termasuk  dalam  pekara dharuri. menutup  aurat  juga  wajib  namun  hanya termasuk  ke  dalam  perkara tahsiny. Bila  seseorang  diharuskan  untuk  membuka auratnya  dengan  tujuan  untuk  berobat  untuk  menjaga  kesehatan,  sementara  tidak didapati  jalan  lain  selain  ia  harus  membuka  auratnya,  maka  ia  diperbolehkan meninggalkan  kewajiban  yang  bersifat tahsiny, yaitu  menutup  aurat,  demi melaksanakan kewajiban yang sifatnya dharuri, yaitu berobat. Dan demikian seterunya. Mashlahat  yang  merupakan  tujuan  utama  dari  syariat  ini  dapat  termasuk  ke dalam  salah  satu  dari  ketiga  klasifikasi  di  atas.  Seorang  peneliti  diharuskan  mampu untuk memilah termasuk ke dalam perkara apakah suatu permasalahan yang ia bahas. Ketiga  perkara  di  atas  bisa  saling  melengkapi  namun  bisa  juga  saling  berbenturan. Bila  hubungannya  adalah  saling  melengkapi  dengan  mengasumsikan  bahwa  perkara tahsiniyyah misalkan  menjadi  wasilah  kepada  perkara  yang  sifatnya dharuri, maka menjaga  wasilah  yang  menjadi  perantara  kepada  yang  wajib  menjadi  wajib  pula hukumnya. Namun bila terdapat benturan antara ketiganya dalam satu permasalahan hukum,  seperti  yang  dicontohkan  di  atas,  maka  perkara dharuri lebih  utama  di dahulukan, lalu hajiyyat, lalu tahsiniyyah. Selanjutnya  tentang mashlahat dan mafsadat, al-Syathibi  berpendapat  bahwa  di dunia ini tidak terdapat mashlahat atau masadat yang sifatnya murni. Maksudnya, tidak terdapat suatu perkara yang di dalamya hanya mengandung mashlahat saja tanpa ada unsur mafsadat di  dalamnya,  begitu  pula  sebaliknya.  Ia  kemudian  mencontohkannya dengan  perkara  makan  dan  minum,  yang  meskipun  terlihat  mengandung mashlahat namun  harus  diraih  dengan  usaha  dan  bahkan  usahanya  dapat  melelahkan.  Artinya
9 Ibid, h.223
Zaidan Anshari Konsep Bid‟ah Hasanah 35
perkara tersebut mengandung masyaqqah di dalamnya di samping mashlahat itu tadi. 10 Bila demikian, maka menentukan mashlahat dan mafsadat dalam suatu perkara adalah dengan melihat kepada sifat mana yang lebih unggul di dalamnya. Bila mashlahat lebih unggul,  maka  suatu  perkara  termsuk  kepada mashlahat dan  demikian  juga  dalam perkara mafsadat. Dalam  penentuan  antara mashlahat dan mafsadatnya maka  bisa dikembalikan kepada tiga penggolongan di atas, dengan melihat bila suatu mashlahat bersifat dharuri sedang mafsadatnya hanya bersifat hajiy, maka sisi mashlahatnyalah yang diunggulkan.  Namun  bila mashlahatnya bersifat tahsiniy, sedang mafsadatnya bersifat dharuri, maka sisi mafsadat lebih diunggulkan. Sedangkan mashlahat atau mafsadat yang  berasal  dari  penjelasan  syariat, maksudnya  bila  dijelaskan  dalam nash syariat  bahwa  suatu  perkara  mengandung mashlahat atau mafsadat, itu artinya mashlahat atau mafsadat di dalamnya bersifat murni tanpa ada pencampuran satu dengan lainnya, berbeda dengan mashlahat atau mafsadat yang sifatnya duniawi tadi. Intinya, mashlahat dan mafsadat bagi al-Syathibi bisa ditinjau dari segi „urf dan bisa ditinjau pula dari segi syar‟i. Prinsip ini akan terlihat jelas saat diterapkan dalam memandang konsep bid‟ah hasanah pada pembahasan selanjtunya Ibnu ‘Asyur dan Teori Maqashidnya
Muhammad  Thahir  bin  „Asyur  lahir  pada  tahun  1879  dan  wafat  pada  tahun 1973. Seorang ulama dan pemikir yang hidup di era keterbukaan dan perkembangan berbagai disiplin keilmuan Islam. Thahir bin‟Asyur memiliki kedalaman pada banyak cabang keilmuan Islam, seperti tafsir, hadis, fiqh dan ushulnya, ilmu bahasa dan syair arab,  tarikh,  manthiq,  bahkan  filsafat. 11 Ibnu  „Asyurl,  dalam  karirny  di  dunia pendidikan, menjabat sebagai guru besar di Iniversitas Zaitunah, Tunis. Selain itu, ia juga  pernah  menjabat  sebagai  Hakim  Agung  Madzhab  Maliki  dan  Mufti  Agung Tunisia  pada  tahun  1926.  Ibnu  „Asyur  banyak  dipengaruhi  oleh  Jamaluddin  al- Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridho yang pada masa itu dianggap sebagai pembaharu  dalam  dunia  Islam. 12 Namun  keterpengaruhan  itu  bukan  dalam  bentuk mengadopsi pemikiran dari mereka, melainkan dalam bentuk motivasi dan semangat yang disuntikkan oleh para tokoh tersebut untuk melakukan pembaruan dalam dunia Islam, khususnya dari segi pemikiran.
Ibnu  „Asyur  bukan  pemikir  yang  pertama  kali  menyusun  konsep maqashid syariah. Ia  telah  didahului  oleh  para  ulama,  di  antaranya  yang  populer  dengan  teori maqashidnya adalah al-Ghazali dan al-Syathibi. Oleh sebabnya, susunan teori maqashui Ibnu  „Asyur  tidak  terlepas  dari  teori-teori  yang  telah  dibangun  para  pendahulunya. Sedikit banyak ia tentu mengutip pendapat-pendapat dari para pendahulunya. Seperti dalam  pembagian  sifat mashlahat kepada  tiga  bagian, dharuri,  hajiy, dan tahsini. Pembagian  ini  kembali  dikemukakan  Ibnu  „Asyur  dalam  konsep  yang  ia  bangun. Hanya  saja,  ia  menambahkan  rincian  pembagian  tersebut  dengan  melibatkan  sudut pandang.
10 Ibid, h. 231
11 Dikutip dari tulisan Muhammad Thahir al-Misawi, pentahqiq  kitab Maqashid Syari‟ah karya Ibnu „Asyur. Dilampirkan dalam cetakan keuda kitab ini, yang diterbitkan Dar Nafa‟is, Amman, tahun 2001.
12 Chamim  Thohari;  Pembaruan  Konsep Maqashid  Syari‟ah Dalam  Pemikiran  Muhammad Thahir bin „Asyur, Jurnal al-Mashlahah , vol. 13, no. 1, April 2017.
36 Ilmu Ushuluddin , hlm. 30-43
Dalam  pembagiannya,  Ibnu  „Asyur  menyatakan  bahwa mashlahat bila  dilihat dari sudut pandang pengaruhnya dalam kehidupan umat manusia dibagi ke dalam tiga bagian di atas. Adapun bila dilihat dari sudut pandang keterkaitannya dengan jumlah sasarannya,  apakah mashlahat tersebut  mencakup  seluruh  umat  secara  umum  atau hanya mencakup beberapa di antaranya atau sebagiannya saja, maka mashlahat dibagi menjadi kulliyah dan juz‟iyyah. Maksudnya, mashlahat itu ada yang bersifat umum untuk seluruh umat dan ada pula yang bersifat mashlahat untuk sebagian umat namun bukan mashlahat untuk  sebagian  yang  lain.  Sifat  yang  kedua  ini  lebih  cenderung  kepada definisi mashlahat secara „urf. Dan  bila  dilihat  dari  sudut  pandang  kebenarannya,  ia membagi mashlahat kepada qath‟iyyah, dzanniyyah, dan wahmiyyah.
Qath‟iyyah adalah mashlahat dengan kebenaran yang sifatnya pasti. Kepastian ini disimpulkan  dari nash dalil  yang  menyebutkan  adanya  suatu mashlahat dari  sebuah hukum.  Kebenaran  tersebut  tidak  lagi  dapat  ditakwil  atau  dipalingkan  dari  yang selainnya.  Sedangkan dzanniyah adalah  tingat  kebenaran  yang  berada  di  bawah qath‟iyyah. Kebenaran  pada  tingkatan  ini  hanya  disimpulkan  dari  perkiraan  seorang pembaca  terhadap  sebuah nash dalil,  namun  dalil  tersebut  tidak  menyebutkannya secara jelas. Berbeda dengan qath‟iyyah, kebenaran yang sifatnya dzanniy masih dapat ditakwil  atau  dipalingkan  kepada  selainnya,  tergantung  dari  indikasi  kuat  yang disimpulkan  oleh  pembaca.  Adapun wahmiyyah adalah mashlahat yang  tingkat kebenarannya  masih  sangat  rendah.  Kebenran  tersebut  disimpulkan  namun  masih bertentangan  dengan  kebenaran  lain  yang  sifatnya  lebih  kuat.  Ibnu  „Asyur mencontohkan dengan adanya mashlahat dalam mengkonsumsi narkotika . Bila dilihat adanya mashlahat di  dalamnya,  maka  itu  hanyalah  bersifat wahmiyyah. Karena  ia bertentangan  dengan mafsadat di  dalamnya  yang  sifatnya  lebih  kuat  daripada mashlahatnya. Maka mashlahat di  dalamnya  tertutupi  dan  terabaikan  dengan  kuatnya mafsadat yang dikandungya. 13 Berbeda  dengan  al-Syathibi  yang  berpendapat  tidak  adanya mashlahat atau mafsadat yang sifatnya murni, Ibnu „Asyur justru menyatakan sebaliknya. Hanya saja ia mengakui  bahwa  keberadaan mashlahat dan mafsadat yang  murni  itu  sangat  jarang terjadi dibandingkan yang saling bercampur dan lebih sering ditemui. Dalam hal ini, Ibnu  „Asyur  menetapkan  lima  hal  sebagai  patokan  untuk  menentukan  batasan- batasan maashlahat dan mafsadat. Artinya, untuk dapat menentukan suatu perkara itu termasuk  ke  dalam mashlahat atau mafsadat adalah  dengan  melihat  sifat  yang terkandung  di  dalamnya  dengan  menggunakan  salah  satu  dari  kelima  kriteria berikut. 14
Pertama, bila  suatu  perkara  itu  mengandung mashlahat secara  jelas  dan  terang sehingga  tidak  perlu  penelusuran  lebih  lanjut  dan  tidak  dapat  pula  dipungkiri kebenarannya.  Ibnu  „Asyur  lantas  mencontohkan  salah  satunya  dengan  menghirup nafas. Perkara ini tentu menjadi mashlahat yang tidak mungkin dipungkiri. Demikian juga dalam menentukan mafsadat dari suatu perkara, bila sangat jelas terlihat dan tidak dapat lagi dipungkiri lagi sisi mafsadatnya maka hal itu termasuk mafsadat. Penjelasan pertama  ini  dipahami  sebagai mashlahat atau mafsadat yang  sifatnya  murni  yang  di dalamnya tidak saling bercampur satu sama lain.
Kedua, adalah suatu perkara yang di dalamnya terkandung mashlahat dan mafsdat secara bersamaan. Namun salah satu dari keduanya lebih unggul dalam suatu perkara,
13 Ibnu „Asyur, Maqashid al-Syari‟ah al-Islamiyah, (Amman: Dar Nafa‟is, 2001), h. 315.
Zaidan Anshari Konsep Bid‟ah Hasanah 37
dengan ditentukan oleh akal sehat bahwa perkara tersebut lebih unggul sisi mashlahat atau mafsadatnya. Kriteria yang kedua inilah yang paling sering ditemui dalam perkara- perkara  hukum.  Lebih  lanjut,  Ibnu  „Asyur  mencontohkannya  dengan  perbuatan menyelamatkan  seseorang  yang  hampir  tenggelam.  Dalam  perkara  ini,  terdapat  sisi mafsadat yang akan diperoleh orang yang melakukannya, yaitu berupa kelelahan, atau kedinginan, atau akan menyebabkan sakit pada fisiknya. Namun mashlahat yang dituju, yaitu berupa menyelamatkan nyawa orang lain lebih utama untuk didahulukan. Maka perbuatan ini termasuk ke dalam perkara mashlahat meski di dalamnya terkandung sisi mafsadat.
Ketiga, sebuah perkara yang mengandung kedua sifat secara bersamaan, sama- sama jelas, namun salah satunya tidak dapat diganti dengan perkara lain yang sifatnya sama.  Ibnu  „Asyur  mencontohkan  dengan  perbuatan  meminum  khamr.  Terdapat mafsadat berupa  kerusakan  akal  dan  menghamur-hamburkan  harta.  Di  sisi  lain terdapat pula mashlahat berupa adanya keberanian dan menghilangkan pikiran-pikiran suntuk bagi peminumnya. Bila diperhatikan, mafsadat berupa kerusakan akal tadi tidak dapat  diganti  dengan  perkara  lain  untuk  menyembuhkannya,  sedangkan mashlahat berupa  mendatangkan  keberanian  dan  menghilangkan  perasaan  gundah  dapat dilakukan dengan cara lain. Maka, meminum khamr lebih tepat digolongkan kepada mafsadat, karena  untuk  mencapai mashlahat berupa  keberanian  dan  menghilangkan kegundahan  bisa  dilakukan  dengan  cara  lain  dan  tidak  harus  dengan  meminum khamr.  Adapun mafsadat berupa  kerusakan  akal  dan  saraf  akibat  pengaruh  alkohol tidak dapat diatasi dengan perkara lain. Maka perbuatan ini sudah seharusnya untuk dihindari.
Keempat, suatu perkara yang di dalamnya terkandung dua sifat secara bersamaan dan dengan tingakatan yang sama, maksudnya yang satu tidak lebih unggul dari yang lain, baik mashlahat atau mafsadatnya, namun salah satu di antara keduanya didukung oleh  kondisi-kondisi  yang  dapat  menguatkannya.  Bila  demikian  maka  perkara  itu digolongkan  sesuai  dengan  keadaaan  yang  menguatkan  tersebut.  Ibnu  „Asyur mencontohkan  dengan  seseorang  yang  merusak  harta  benda  orang  lain  secara sengaja. Maka orang tersebut dihukumi dengan mengganti harta benda tadi dengan harta yang lain yang sama derajatnya, dari segi sifat, harga, kegunaan dan sebagainya. Dalam perkara ini terdapat mashlahat bagi orang yang dirusak hartanya, namun di sisi lain  terdapat mafsadat bagi  orang  yang  merusak.  Karena  ia  diharuskan  untuk mengeluarkan harta bendanya yang sesuai dengan harta yang ia rusak. Otomatis harta bendanya  akan  berkurang.  Namun  sisi mashlahat dalam  hal  ini  lebih  diunggulkan, sebab ia didukung dengan tujuan berupa perlakuan adil dan prinsip kesetaraan, agar apa yang dirusak, diganti dengan yang sama pula. Maka hukum ini termasuk di dalam mashlahat.
Kelima, suatu  perkara  yang  mengandung  kedua  sifat  ini,  namun  salah  satunya sudah dipastikan akan terjadi sedang sifat yang lainnya masih mungkin akan berubah, atau  masih  memungkinkan  terjadi  atau  tidak.  Bila  demikian  maka  perkara  ini digolongkan sesuai dengan sifat yang sudah pasti terjadi. Bila yang pasti terjadi adalah mashlahat maka ia digolongkan ke dalamnya, dan bila yang pasti terjadi adalah mafsadat maka ia tergolong ke dalam mafsadat.
Konsep Bid’ah Hasanah Perspektif Maqashid al-Syathibi Bid‟ah hasanah tersusun dari dua kata, di mana kata bid‟ah sebagai maushuf atau sesuatu  yang  disifati  dan hasanah sebagai  sifat  yang  menjelaskan  kondisi  kata sebelumnya. Kata bid‟ah sendiri secara ringkas dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru yang disisipkan ke dalam perkara agama ini setelah agama ini disempurnakan. 15 Maka  bila  kata  bid‟ah  ditambah  dengan  menyebutkan  sifat hasanah setelahnya, maknanya pun diartikan sebagai sesuatu yang baru yang disandarkan kepada agama ini dan memiliki sifat yang hasanah atau baik, sehingga hukumnya pun dianggap boleh dilakukan. 16
Konsep bid‟ah hasanah diambil dari takhshish atau pengecualian dari keumuman hukum  bid‟ah yang  pada asalnya  merupakan  sebuah  larangan.  Keumuman  larangan bid‟ah ini termaktub dalam hadis yang berbunyi:
راىنا يف ةنلاض مكَ ،ةنلاض ةعدت مكَ ،ةعدت ةحدحم مكَ ،اٍتاحدحم رُملأا زشَ
Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan seluruh perkara yang diadakan adalah bid‟ah dan seluruh bid‟ah adalah sesat dan seluruh yang sesat tempatnya di neraka. (HR. Al-Nasa‟i)
Kata kullu dalam  hadis  di  atas  menunjukkan  sebuah  hukum  yang  sifatnya umum. Keumuman hukum bid‟ah ini kemudian dikaitkan dengan sifat dhalalah, dan ganjarannya berupa neraka. Artinya hukum yang umum adalah hukum untuk seluruh perbuatan  bid‟ah  yang  kemudian  disifati  bahwa  seluruh  perbuatan  bid‟ah  adalah dhalalah dan sayyi‟ah. Sifat sayyi‟ah diambil dari konsekwensi berupa neraka. Bila suatu perbuatan diancam dengan hukuman neraka maka bisa dipastikan bahwa perbuatan tersebut  adalah  tercela,  terlarang  dan  diharamkan.  Dari  keterangan  ini  disimpulkan bahwa hukum asal dan hukum bid‟ah secara umum adalah tercela dan sayyi‟ah. Kemudian sebagian ulama membagi bid‟ah ke dalam dua bagian, yaitu sayyi‟ah dan hasanah. Dengan  asumsi  bahwa  tidak  semua  bid‟ah  itu  sifatnya dhalalah dan sayyi‟ah, namun  ada  sebagian  bentuk  bid‟ah  yang  sifatnya hasanah dan mahmudah dengan keyakinan bahwa terdapat mashlahat dalam perbuatan bid‟ah tersebut. Artinya, bid‟ah hasanah tersebut merupakan hukum cabang yang ditarik dan dikecualikan dari hukum asal bid‟ah yang berupa sayyi‟ah. Atau dengan kata lain, konsep bid‟ah hasanah adalah kebolehan yang ditarik dan dikecualikan dari hukum asal yang sifatnya lebih umum yaitu larangan bid‟ah.
Bila demikian, maka konsep bid‟ah hasanah ini berada dalam dua hukum yang saling bertentangan, hukum larangan yang sifatnya umum, dan hukum kebolehannya yang bersifat lebih khusus. Khususnya bid‟ah hasanah kemudian dihadapkan dengan larangan bid‟ah secara umum. Maka selanjutnya akan muncul pertanyaan, apa faktor yang  menyebabkan  kekhususan  itu  ada?  Dan  dan  sah  kah  mengambil  kekhususan bid‟ah hasanah dari  larangan  bid‟ah  secara  umum?  Untuk  melihat  konsep  ini menggunakan  teori maqashid al-Syathibi  tidak  terlepas  dari  pembahasan  keumuman larangan bid‟ah tersebut.
Bila  ditelusuri  konsep  dasarnya,  larangan  terhadap  perbuatan  bid‟ah  tentu memiliki maqshad atau tujuan. Suatu hukum yang dilarang di dalam Islam dipastikan mengandung sebuah mafsadat. Bila perbuatan bid‟ah termasuk perilaku yang dilarang,
15 Abdullah al-Ghimari, Itqan al-Shan‟ah fi Tahqiq Ma‟na Bid‟ah, (Beirut: Alam al-Kitab, 2006), h. 9.
16 Abdulqayyum al-Suhaibani, al-Luma‟ fi al-Rad „ala Muhassini al-Bida‟, (Madinah: Maktabah al- Khudhairi, 1994), h. 6.
Zaidan Anshari Konsep Bid‟ah Hasanah 39
maka dapat dipastikan pula bahwa bid‟ah adalah termasuk di dalam mafsadat. Menurut al-Syathibi, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa mashlahat dan mafsadat yang  ditentukan  dalam  syariat  adalah  yang  bersifat  murni  tanpa  ada  percampuran antara  satu  dengan  lainnya.  Bila  terdapat  hukum  yang  diperintahkan  dalam  agama, terlebih  disebutkan mashlahat di  dalamnya,  maka  hukum  ini  tergolong  ke  dalam mashlahat. Meskipun disinyalir ada sedikit mafsadat di baliknya, maka mafsadat itu secara tidak langsung ditiadakan dan tidak dianggap dalam  syariat. Demikian juga dengan perkara larangan hukum. Artinya hukum tersebut tentu memiliki mafsadat di baliknya. Meski  dirasa  hukum  tersebut  mengandung mashlahat, maka mashlahat tersebut  tidak dianggap dalam syariat dan ditiadakan. 17 Demikian halnya dalam perkara bid‟ah, bila sudah jelas ia merupakan larangan, dan  larangan  tersebut  bersifat  umum,  maka  menurut  teori  al-Syathibi,  hal  itu merupakan  suatu mafsadat. Penentuan  bid‟ah  sebagai  sebuah mafsadat adalah  berasal dari  keputusan  syariat.  Artinya,  perbuatan  tersebut  tidak  mungkin  mengandung mashlahat di  baliknya  meskipun  sebagian  kalangan  menganggap  adanya  bid‟ah  yang mengandung mashlahat. Dari  analisa  ini  diambil  kesimpulan  bahwa  bid‟ah hasanah tidaklah  dibenarkan  meskipun  dianggap  memiliki mashlahat, karena  ia  terbentur dengan  larangan  tadi,  di  mana  larangan  itu  berasal  dari  keputusan  syariat,  bukan keputusan „urf. Jadi, bid‟ah yang dilarang sama sekali tidak mengandung mashlahat di dalamnya.
Analisa  juga  bisa  dilakukan  dari  sisi  lain,  yaitu  pembagian  sifat mashlahat dan mafsadat ke  dalam  tiga  bagian,  seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya.  Larangan terhadap  bid‟ah  tentu  memiliki  suatu  tujuan,  yang  mana  tujuan  tersebut  dipastikan adalah sebuah mafsadat. Tujuan dari pelarangan bid‟ah kiranya dapat ditelusuri dengan mengumpulkan hadis-hadis berikut
ةنلاض ةعدت مكَ ،اٍتاحدحم رُملأا زشَ ،محمد ِدٌ ِدٍنا زيخَ ،الله باتك جيدحنا زيخ نإف ،دعت امأ Amma ba‟d, sesungguhnya sebaik-bail perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah  petunjuk  Muhammad,  dan  seburuk-buruk perkara  adalah perkara  yang  diada-adakan, maka setiap bid‟ah adalah sesat. (HR. Muslim)
در ٍُف ًيف سين ام اذٌ اوزمأ يف ثدحأ هم
Barang siapa yang megnada-adakan suatu perkara dalam urusan kami padahal ia bukan bagian darinya maka perkara itu akan tertolak. (muttafaq alaih)
در يزمأف ،اوزمأ ًيهع سين لامع ممع هم
Barang  siapa  yang  mengerjakan  sesuatu  yang  bukan  berasal  dari  urusan  kami  maka  perkara tersebut adalah tertolak. (muttafaq alaih)
Dari  ketiga  hadis  di  atas  dapat  ditelaah maqshad dari  larangan  bid‟ah.  Hadis pertama berisi pernyataan tentang seluruh bid‟ah adalah sesat. Hadis kedua dan ketiga mengandung  substansi  yang  sama,  yaitu  tertolaknya  perbuatan  bid‟ah  karena  ia memang bukan berasal dari perkara agama ini. Karena ia bukan bagian dari perkara agama ini maka bid‟ah menjadi tertolak dan dilarang agar tidak terjadi percampuran antara  perkara  agama  dan  yang  bukan  bagian  dari  perkara  agama.  Bila  demikian,
17 Al-Syathibi, al-Muwafaqat, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2004), h. 232.
Vol.17, No. 1, Januari-Juni 2018
berarti larangan bid‟ah itu bertujuan untuk menjaga kemurnian agama ini agar tidak tercampur dengan hal-hal yang bukan berasal dari perkara agama. Maka disimpulkan bahwa larangan bid‟ah berhubungan dengan menjaga agama ini, sedangkan menjaga agama termasuk dalam perkara dharuri dalam penggolongan yang dikemukakan oleh al-Syathibi.
Sedangkan  bid‟ah hasanah yang  merupakan  pengecualian  dari  keumuman larangan  bid‟ah,  diyakini  mengandung mashlahat di  baliknya  meskipun  ia  bukan merupakan  sesuatu  yang  diada-adakan.  Karena  mencapai  sebuah mashlahat sejatinya merupakan  tujuan  utama  disyariatkannya  agama  ini.  Namun  perlu  dipertanyakan lebih lanjut, mashlahat seperti apakah yang dimaksud. Mashlahat yang diasumsikan ada di  balik  bid‟ah hasanah haruslah  bersifat dharuri atau  sederajat  dengan maqshad yang ingin dicapai dalam larangan bid‟ah secara umum. Bila tidak demikian, maka mashlahat di  balik  bid‟ah hasanah tidak  dapat  diunggulkan  dari  larangan  bid‟ah.  Pengecualian terhadap  keumuman  larangan  bid‟ah  pun  tidak  dapat  dibenarkan.  Maka  pada akhirnya, dari sudut pandang ini, konsep bid‟ah hasanah tidak dapat dibenarkan, alias seluruh bid‟ah adalah sesat dan seluruh yang sesat adalah mafsadat. Inilah  yang  kemudian  menjadi  kesimpulan  bagi  al-Syathibi,  bahwa  ia  secara tegas menolak adanya pembagian bid‟ah kepada hasanah dan sayyi‟ah, dan memastika bahwa  seluruh  bid‟ah  adalah sayyi‟ah. 18 Jadi,  dalam  perspektif  al-Syathibi  ini,  sebuah bid‟ah  yang  diasumsikan  mengandung mashlahat, haruslah  bersifat dharuri, hingga  ia bisa  diunggulkan  dan  dikecualikan  dari  larangan  tadi.  bila  tidak,  benturan  antara mashlahat dan mafsadat dalam  pembagian  bid‟ah  ke  dalam hasanah dan sayyi‟ah akan selalu dimenangkan oleh sisi mafsadatnya. Sifat yang sederajat dapat dilihat dari kasus dikumpulkannya  ayat-ayat  al-Qur‟an  dalam  satu mushhaf. Saat  terjadi  perbedaan pendapat  antara  Abu  Bakar  dan  Umar  bin  Khaththab,  di  mana  masing-masing memiliki  alasan  yang  kuat,  namun  yang  diunggulkan  kemudian  adalah  pendapat Umar.  Hal  ini  disebabkan  pengumpulan  al-Qur‟an  bertujuan  untuk  menjaga  agama ini,  di  saat  banyak  penghafal  Qur‟an  yang  wafat  dalam  peristiwa  Yamamah,  dan dikhawatirkan al-Qur‟an akan musnah seiring dengan wafatnya para penghafal. Bila al-Qur‟an musnah, maka musnahlah agama ini. Benturan ini sama-sama berada pada tingkatan dharuri, dan bila itu terjadi maka sisi mashlahat yang lebih diunggulkan.
Situasi  di  atas  mirip  seperti rukhshah yang  diberikan  kepada  seorang  yang hampir mati kelaparan di tempat yang tidak ditemui orang lain di sana, dan tidak pula ditemui  makanan  yang  halal.  Makanan  yang  dapat  dimakan  satu-satunya  saat  itu hanyalah  bangkai,  misalnya.  Maka  dalam  keadaan  terdesak  seperti  ini,  ia diperbolehkan memakan bangkai dengan tujuan menjaga nyawa, di mana tujuan itu termasuk ke dalam perkara dharuri.
Maka,  dalam  perspektif  ini,  seorang  yang  ingin  melakuakan  perbuatan  bid‟ah hasanah haruslah  meneliti  terlebih  dahulu,  tujuan  apa  yang  ingin  ia  capai  dari perbuatan itu. Apakah tujuan itu berada pada tingkatan dharuri atau tidak.
Konsep Bid’ah Hasanah Perspektif Maqashid Ibnu ‘Asyur
Pada dasarnya, Ibnu „Asyur mengutip pembagian jenis mashlahat ke dalam tiga klasifikasi  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  al-Syathibi.  Di  dalam  kitabnya maqashid  syar‟ah  al-Islamiyah, ia  kembali  memaparkan  pembagian  tersebut  yang
18 Al-Syathibi, al-I‟tisham, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1988), juz. 1, h. 104.
Zaidan Anshari Konsep Bid‟ah Hasanah 41
menunjukkan  bahwa  ia  setuju  dengan  pembagian  itu.  Bahkan,  Ibnu  „Asyur mempertajam  pembagiannya  lagi  dengan  melibatkan  sudut  pandang  dalam  setiap penggolongannya, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya.
Namun, dalam menentukan mashlahat atau mafsadat dalam suatu perkara, Ibnu „Asyur  memiliki  pandangan  tersendiri.  Dalam  pembagiannya  terhadap  kriteria mashlahat dan mafsadat ke  dalam  lima  poin  penting,  seperti  yang  telah  dijelaskan, konsep  bid‟ah hasanah dirasa  mendapatkan  ruang  untuk  bisa  ditoleransi.  Ruang tersebut  bisa  ditelusuri  pada  poin  ketiga  dan  keempat  dari  pembagian  yang dikemukaka Ibnu „Asyur.
Pada  poin  ketiga,  misalnya,  Ibnu  „Asyur  mengatakan  bahwa  bila  dalam  suatu perkara  yang  mengandung  sisi mashlahat dan mafsadat secara  bersamaan.  Keduanya sama-sama jelas, namun salah satunya bisa diunggulkan dari yang lain dengan sebab, sisi  yang  diunggulkan  tersebut  tidak  dapat  digantikan  dengan  perkara  yang  lain. Dalam  contoh  yang  disebutkan,  yaitu  perkara  khamr,  bila  seseorang  meminumnya akan  menemui  dua  sisi  ini  sekaligus.  Namun  sisi mafsadat lebih  diunggulkan  karena bila  khamr  diminum,  kerusakan  yang  ditimbulkan  tidak  dapat  diobati  dan  diganti dengan  perkara  yang  lain.  Sementara mashlahatnya masih  dapat  diperoleh  dengan perkara lain, maka digolongkanlah khamr ke dalam perkara mafsadat. Dalam  hal  bid‟ah hasanah teori  ini  juga  bisa  diterapkan.  Bid‟ah hasanah yang diyakini mengandung mashlahat di baliknya, maka perlu diteliti lebih lanjut kedudukan dari mashlahat tersebut.  Karena  konsep  bid‟ah hasanah tentu  akan  berbenturan  di dalamnya  antara mashlahat dan mafsadat, sebab  ia  dihadapkan  dengan  laranan  bid‟ah yang sifatnya umum. Jadi, mashlahat yang diyakini tadi perlu ditelaah terlebih dahulu, tidak  langsung  diterima,  tidak  juga  ditolak  mentah-mentah.  Bila mashlahat tersebut sesuai dengan kriteria yang disebutkan Ibnu „Asyur pada poin ketiga, maka bisa jadi mashlahat tersebut dibenarkan. Maksudnya, bila terdapat suatu perkara yang disinyalir sebagai pekara yang tidak memiliki landasan normatif, namun diyakini mengandung mashlahat, sedangkan mashlahat tersebut  tidak  dapat  diperoleh  kecuali  dengan melakukan perkara itu. Mashlahat terbebut tidak dapat digantikan dengan melakukan perbuatan lain selain perbuatan itu. Maka mau tidak mau perkara tersebut meskipun tidak  memiliki  landasan  normatif  namun  harus  tetap  dilakukan  demi  mencapai mashlahat tadi.  Tanpa  mempertimbangkan  tingkatan mashlahatnya seperti  yang diterapkan  dalam  teori maqashid al-Syathibi,  apakah  ia  termasuk  ke  dalam  tingkatan dharuri, atau hajiy, atau tahsini sekalipun. Yang jelas bila mashlahat yang diyakini ada di balik  suatu  perbuatan  bid‟ah hasanah tidak  dapat  digantikan  dengan  perbuatan  lain, dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan perbuatan tersebut, maka bid‟ah itu tadi bisa dianggap hasanah dan bisa dibenarkan.
Bid‟ah hasanah juga bisa mendapatkan ruang bila diteliti dari poin keempat dari pembagian  yang  disebutkan  Ibnu  „Asyur.  Yakni,  suatu  perbuatan  yang  disinyalir sebuah  bid‟ah hasanah, dan  memiliki  sisi kemashlahatan yang  ingin  dicapai. Mashlahat tersebut, meskipun berbenturan dengan sisi mafsadatnya, namun memiliki murajjih atau kondisi yang bisa menguatkan dan mendukung sisi mashlahat tersebut. Poin keempat ini  lebih  memungkinkan  untuk  bisa  ditemukan  dalam  perkara-perkara  yang dikembalikan  kepada urf, karena  yang  memahami  kondisi  penguatnya  adalah masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Bila demikian, maka mashlahat yang masuk ke dalam pembahasan ini sifatnya juz‟iy, bukan kulliy. Sehingga konsep bid‟ah hasanahanya pun menjadi bersifat juz‟iy, tergantung di mana ia dilakukan.
42 Ilmu Ushuluddin , hlm. 30-43
Dari sudut pandang inilah kiranya konsep bid‟ah hasanah diarahkan. Dari sudut pandang ini juga kita bisa memperkirakan pertimbangan yang dipilih oleh para ulama yang  mendukung  adanya  pembagian  bid‟ah  kepada  dua  sifat.  Namun  yang  perlu diingat,  adalah  catatan  penting  yang  disampaikan  al-Suyuthi  tentang  syarat  boleh dilakukannya  bid‟ah hasanah. Yakni,  perkara  yang  tidak  memiliki  landasan  normatif secara jelas namun tetap berada dalam keumuman kaidah syariah dan tidak menyelisihi kaidah  tersebut. 19 Artinya,  perbuatan  bid‟ah hasanah harus  tetap  memiliki  payung hukum  dari  syariah  agama  ini.  Bila  perbuatan  tersebut  sudah  keluar  dari  cakupan kaidah  syariah, maka  sudah  dipastikan  bahwa  ia  benar-benar  bukan  berasal  dari perkara agama ini.
Simpulan
Polemik  tentang  pembagian  bid‟ah  kepada  dua  bagian,  yang  kemudian menghasilkan pro dan kontra, bukan tanpa solusi dan penyelesaian. Berbagai cabang keilmuan  dapat  digunakan  untuk  menelaah  konsep  bid‟ah hasanah demi  mencari kejelasan dengan argumen yang mampu dipertanggung jawabkan. Salah satu cabang keilmuan itu adalah konsep maqashid syariah, yang merupakan teori yang sejak dahulu sudah  pernah  dirumuskan  oleh  para  ulama.  Namun  rumusan  teori maqashid antara satu  ulama  dengan  yang  lainnya  bisa  jadi  memiliki  perbedaan.  Di  antara  perbedaan tersebut  adalah  yang  ditemukan  antara  teori maqashid al-Syathibi  dan  Ibnu  „Asyur. Karena  alat  yang  digunakan  berbeda,  maka  hasilnya  pun  bisa  berbeda.  Dibuktikan dengan  penggunaan  teori  tersebut  dalam  menelaah  konsep  bid‟ah hasanah, yang menghasilkan keputusan bahwa bid‟ah hasanah tidak dapat dibenarkan menurut teori al-Syathibi.  Karena  larangan  bid‟ah  secara  umum  lebih  utama  untuk  diunggulkan meskipun  terdapat mashlahat di  balik  konsep  bid‟ah hasanah. Sedangkan  dalam  teori Ibnu „Asyur, konsep ini seolah masih memiliki ruang untuk bisa ditoleransi. Ada sisi- sisi  yang  harus  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  sebelum  menolak  konsep  ini mentah-mentah. Bila sisi-sisi terbut sesuai dengan batasan-batasan yang dirumuskan Ibnu „Asyur maka boleh jadi bid‟ah hasanah dapat dibenarkan.
Daftar Pustaka
Al-Ja‟bari,  Hafidz;  Hadd  al-Bid‟ah  wa    Ittijahat    al-Ulama    fi  al-Ibtida‟  al-Hasan. Hebron University Research Journal. Vol, 4. No, 1. 2009. Al-Suyuthi. ( 1992). Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid‟ah. Beirut: Dar Fikr al-Lubnani. Al-Syathibi. (2004). Al-Muwafaqat. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah. Al-Nasa‟i. (2001). Al-Sunan Al-Kubro. Beirut: Mu‟assasah Risalah „Asyur, Ibnu. (2001). Maqashid al-Syari‟ah al-Islamiyah. Amman: Dar Nafa‟is. „Alawi,  Sayyid  Muhammad.  (2009). Mafahim  Yajib  an  Tushahhah. Beirut:  Dar  Kutub Ilmiyah. Al-Bukhari. (1978). Shahih al-Bukhari. Kairo: Mathba‟ah Salafiyah. Al-Ghimari, Abdullah. (2006). Itqan al-Shan‟ah fi Tahqiq Ma‟na Bid‟ah. Beirut: Alam al- Kitab. Al-Suhaibani,  Abdulqayyum.  (1994). Al-Luma‟  fi  al-Rad  „ala  Muhassini  al-Bida‟. Madinah: Maktabah al-Khudhairi, 1994. Al-Syathibi. (1988). Al-I‟tisham . Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
19 Al-Suyuthi, Haqiqah Sunnah wa Bid‟ah, (Beirut: Dar Fikr al-Lubnani, 1992), h. 25 .
Zaidan Anshari Konsep Bid‟ah Hasanah 43
Hajjaj, Muslim bin. (2003). Shahih Muslim. Beirut: Dar Fikr. Kasdi, Abdurrahman; Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syathibi Dalam Kitab al-Muwafaqat. Yudisia. Vol, 5. No, 1. Juni 2014. Thohari,  Chamim;  Pembaruan  Konsep Maqashid  Syari‟ah Dalam  Pemikiran Muhammad  Thahir  bin  „Asyur. Jurnal  al-Mashlahah .  Vol,  13.  No,  1.  April 2017.
Supani. Problematika Bid‟ah; Kajian Terhadap Dalil dan Argumen Pendukung Serta Penolak Adanya Bid‟ah Hasanah. Jurnal Penelitian Agama. Vol; 9. No; 2. 2008. Wadhdhah, Ibnu. (1994). al-Bida‟ wa al-Nahyu „Anha. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah. .