## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022

## IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
Mega Apriyani 1
1 Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah
Korespondensi Penulis : megaapriyani47@gmail.com

## ABSTRACT
The  title  of  this  thesis  is  The  Implementation  of  Electronically  Integrated Business  Licensing  Services.  This  study  aimed  to  describe  and  analyze  the process of implementing Electronically Integrated Business Licensing Services at  the  Integrated  One  Door  Investment, Manpower,  and  Services  Department (DPMTKPTSP)  of  Pontianak  City  which  was  seen  from  the  organization, interpretation, and application aspects. The problem of this study was based on still  many  business  actors  who  had  not  reported/fulfilled  their  business licensing  commitments  to  the  DPMTKPTSP  of  Pontianak  City,  still  many business  licenses  made  by  business  actors  with  inactive  status,  limited  human resources,  unavailability  of  service  facilities  and  infrastructure,  and  the  time for activating business licenses were often past the time limit which was already determined.  The  results  of  this  study  showed  that  organizationally  the Implementation  Process  of  Electronically  Integrated  Business  Licensing Services  at  the  Integrated  One  Door  Investment,  Manpower,  and  Services Department (DPMTKPTSP) of Pontianak City had basically been running well however the service staff was still not adequate. In terms of interpretation, the communication that existed between implementers, especially front office, back office,  and  helpdesk  officers,  was  good  and  clear.  Regarding  the  socialization conducted  regarding  the  Electronically  Integrated Business  Licensing  Service, the  public  had  received  socialization  regarding  the  Electronically  Integrated Business  Licensing  Service  through  face-to-face  and  social  media.  Related  to the application stage, the Electronically Integrated Business Licensing Service required  the  participation  of  the  community  as  users  of  the  Electronically Integrated  Business  Licensing  Service.  The  researcher  suggests  that  the Integrated  One  Door  Investment,  Manpower,  and  Services  Department  of Pontianak  City  can  increase  socialization  activities  that  have  not  been maximized, create service innovation programs, increase human resources, and provide notifications to business actors who have not fulfilled commitments.
Keywords  : Implementation, OSS, Organization, Interpretation,

## Application

## JPASDEV

## ABSTRAK
Tesis ini berjudul Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik.  Tujuanpenelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan    menganalisis Proses Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik pada  Dinas  Penanaman  Modal,  Tenaga Kerja  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota  Pontianak  dilihat  dari  aspek  pengorganisasian,  interpretasi,  dan  aplikasi. Permasalahan  penelitian  bersumber  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  belum melakukan  pelaporan/pemenuhan  komitmen  perizinan  usahanya  kepada DPMTKPTSP  Kota Pontianak, masih adanya perizinan usaha dibuat oleh pelaku usaha berstatus belum aktif, terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan waktu pengaktifan perizinan usaha seringkali melewati  batas  waktu  yang  ditentukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  pengorganisasian  Proses  Implementasi  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak pada dasarnya telah berjalan baik, pegawai  pelayanan  masih  t  dikatakan  belum  memadai.  Dalam  hal  interpretasi, komunikasi  yang  terjalin  antar  pelaksana  khususnya  bagi  petugas front  office, back office maupun helpdesk sudah tergolong baik dan jelas. Mengenai sosialisasi dilakukan  terkait  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik, masyarakat  telah  mendapatkan  sosialisasi  mengenai  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan melalui tatap muka langsung dan media sosial. Terkait dengan tahap aplikasi bahwa Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang  memerlukan  partisipasi  dari  masyarakat sebagai  pengguna  dari  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik.  Dinas  Penanaman  Modal,  Tenaga  Kerja  dan  PTSP  Kota  Pontianak disarankan  dapat  meningkatkan  kegiatan  sosialisasi  yang  belum  maksimal, membuat  program  inovasi  pelayanan,  menambah  sumber  daya  manusia, pemberian  notifikasi  kepada  pelaku  usaha  yang  belum  melakukan  pemenuhan komitmen.
Kata Kunci  :  Implementasi,  OSS,  Pengorganisasian,  Interpretasi,  Aplikasi

## JPASDEV

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan suatu  pertanggungjawaban  pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Pada  dasarnya dalam pelayanan publik peran pemerintah  sangat  penting  sebagai pembuat  dan  pelaksana  kebijakan terhadap  kebutuhan  masyarakat  dalam kehidupan  bernegara.    Salah  satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan pelayanan baik kepada unit-unit internal
organisasi maupun kepada pihak
eksternal organisasi Pemerintah pada
dasarnya mempunyai  peranan  sangat  penting untuk  menyediakan  pelayanan  publik sesuai  yang  telah  diamanatkan  dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik  Bab  I Ketentuan  Umum  pasal  1  ayat  1 menyatakan  bahwa,  Pelayanan  Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan  atau  pelayanan  administrasif  yang diselenggarakan  oleh  penyelenggara
pelayanan publik.
Kota Pontianak memiliki potensi  yang  dapat  dikembangkan dibidang  jasa  dan  perdagangan  yang dapat  dilihat  sektor  perekonomian  di Kota Pontianak sebagian besar bergantung  dari  adanya  usaha  milik masyarakat.  Dapat  diketahui  bahwa guna  untuk  memperlancar  jalannya usaha-usaha  yang  didirikan  di  Kota Pontianak,  perlu  membuat  dokumen- dokumen  perizinan  usaha  untukusaha yang  didirikannya  agar  usaha  yang didirikannya  tersebut  dapat  legal  dan sah menurut hukum.
Pemerintah  Kota  Pontianak dalam  rangka  memberikan  pelayanan kepada masyarakat melakukan fasilitasi  dengan  membentuk  suatu Organisasi  Perangkat  Daerah  yang disebut  Dinas  Penanaman  Modal, Tenaga  Kerja  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kota  Pontianak.  Dinas Penanaman  Modal,  Tenaga  Kerja  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak  merupakan  penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan secara  terpadu  yang  memberikan pelayanan  prima  dalam  satu  pintu berdasarkan  prinsip-prinsip  pelayanan yang  sederhana,  jelas,  pasti,  aman,

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
terbuka,  efisien,  ekonomis,  adil,  serta tepat  waktu.  Prinsip-prinsip  tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya  suasana  yang  kondusif  di kalangan masyarakat.
Salah  satu  pelayanan  perizinan yangmelalui  system online adalah perizinan usaha yang melalui
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi  secara  elektronik  atau dikenal dengan Online
Single
Submition (OSS). Pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik ini  dibentuk  oleh  lembaga  OSS sehingga sifatnya terpusat yang dimana  pada  awalnya  pelayanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara elektronik  dibawah  dari  Kementerian Koperasi  dan  Perekonomian,  namun sekarang  telah  diserahkan  kepada Badan  Koordinasi  dan  Penanaman Modal (BKPM).
Dalam  rangka  percepatan  dan peningkatan  penanaman  modal  dan berusaha serta memberikan
kemudahan  berusaha  menggunakan satu  portal  nasional,  satu  identitas perizinan  berusaha  dan  satu  format perizinan
berusaha sehingga
pemerintah menerapkan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik    atau  dikenal  dengan Online Single Submition yang didasari oleh  terbitnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018  tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik  yang juga diterapkan pada Pemerintah Kota
Pontianak khusunya pada Dinas Penanaman  Modal,  Tenaga  Kerja  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak pada tanggal 23 Juli 2018.
Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online Single Submitions memberikan kemudahan  kepada  pelaku  usaha dimana pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran  usahanya  sendiri  secara online serta diberikan kebebasan untuk memilih  bidang  usaha  dan  jenis usahanya sendiri. Setelah pelaku usaha mendaftarkan perizinan usahanya melalui  OSS  dan  mencetak  perizinan usahanya  maka  pelaku  usaha  wajib untuk melakukan pelaporan dan pengantaran berkas pendaftaran perizinan  usahanya  kepada  Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak yang disebut dengan pemenuhan komitmen.
Dapat  diketahui  bahwa  masih

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
banyak  pelaku  usaha  yang  telah
mendaftarkan perizinan usahanya
melalui  OSS  namun  belum  melakukan pemenuhan  komitmen  pada  Dinas Penanaman  Modal,  Tenaga  Kerja  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak sehingga perizinan usahanya belum  dapat  aktif  dan  berlaku  efektif sehingga belum dapat digunakan untuk kegiatan usahanya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Lokasi  penelitian  di  Dinas Penanaman  Modal,  Tenaga  Kerja  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak.    Untuk  menjawab  tujuan penelitian, adapun
peneliti
menggunakan tiga teknik pengumpulan data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan studi  dokumentasi.  Subjek  penelitian dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  2 teknik.  Untuk  subjek  penelitian  berupa masyarakat  yang  menerima  Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegritas
Secara Elektronik menggunakan teknik pengambilan  informan  yaitu  teknik incidental  sampling ..  Sedangkan  untuk informan  yang  berasal  dari  internal instansi,  peneliti  menggunakan  teknik pengambilan sample yaitu teknik
purposive sampling .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori  yang  dikemukakan  oleh Charles  O  Jones  dimana  mengukur sebuah  proses  implementasi  kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah menggunakan konsep top down . Penelitian  mengacu  kepada  variabel- variabel  implementasi  kebijakan  yang dikemukakan  oleh    Charles  O  Jones. Charles  O  Jones  menyatakan  bahwa proses  implementasi  bisa  dikatakan berhasil  apabila  memenuhi  syarat seperti  apakah  kebijakan  pelayanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara elektronik
dapat
dilakukan
pengorganisasian dengan baik. Bagaimana penginterpretasian pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik agar dapat diterima  oleh  masyarakat.  Tidak  hanya itu  saja,  pada  teori  Charles  O  Jones juga  terdapat  variabel  pengaplikasian dimana  pengaplikasian  kebijakan  juga berpengaruh dalam keberhasilan proses implementasi sebuah pelayanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara elektronik.

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
Organisasi Tahap pertama yang di
kemukakan  oleh  Charles  O.  Jones dalam  sebuah  proses  implementasi kebijakan publik yaitu tahap
pengorganisasian  atau organization.
Pengorganisasian  atau organization merupakan  suatu  upaya  menetapkan dan  menata  kembali  sumber  daya ( resource ),  unit-unit  ( units ),  dan metode-metode ( methodes ) yang mengarah  pada  upaya  mewujudkan (merealisasikan  kebijakan  menjadi hasil  ( outcome )  sesuai  dengan  apa yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan).Dalam konteks implementasi kebijakan, aktivitas organisasi untuk suatu badan dan unit- unit, serta metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan.
Kejelasan  dari  struktur  birokrasi dalam  sebuah  organisasi  perangkat daerah secara langsung dapat berpengaruh  terhadap  keberhasilan dari pelaksanaan dari kebijakan publik termasuk  dari  kebijakan  pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal tersebut dikarenakan  bahwa  struktur  birokrasi berperan  sebagai  perjenjangan  dan
tanggungjawab  diantara  setiap  orang yang terlibat didalam sebuah kebijakan  akan  menghindari  adanya tumpang  tindih  tugas  dan  fungsi  serta akan  mempermudah  berlangsungnya proses  koordinasi,  pelaporan,  dan pengendalian kebijakan itu sendiri.
Jumlah pegawai pelaksana pelayanan perizinan berusaha terintegrasi  secara  elektronik  yang tersedia  masih  belum  dapat  dikatakan memadai.  Pegawai help  desk bertugas membantu  dan  mendampingi  pelaku usaha  dalam  melakukan  pendaftaran pendaftaran  dan  penginputan  data usaha  ke  dalam  OSS  yang  hanya berjumlah  2  orang,  tidak  sebanding dengan  pemohon  yang  datang  untuk meminta bimbingan dalam pendaftaran  perizinan  usaha.  Begitu pula dengan pegawai front office yang bertugas  untuk  menerima  berkas  dan menyerahkan berkas pemenuhan komitmen perizinan usaha berjumlah 2 orang  yang  tidak  sebanding  juga dengan  pemohon  yang  datang  untuk memasukkan berkas.
terkait waktu pelayanan perizinan  berusaha  terintegritas  secara elektronik  atau online  single  submition hingga pengaktifan perizinan usaha dan

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
penerbitan  surat  keterangan  komitmen mereka mengatakan proses pendaftaran yang  dilakukannya  memerlukan  waktu 1  jam  karena  sudah  tau  sebelumnya data-data  apa  saja  yang  harus  diisi  dan untuk  pemenuhan  komitmen  pada Dinas  Penanaman  Modal,  Tenaga Kerja,  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kota  Pontianak  memerlukan waktu 3 hari kerja untuk aktif perizinan usahanya  dan  terbit  surat  keterangan pemenuhan  komitmen.  Namun  masih ada  proses  pemenuhan  komitmen  pada Dinas  Penanaman  Modal,  Tenaga Kerja,  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kota Pontianakberdasarkan pengalamannya  memerlukan  4  hari kerja  untuk  aktif  perizinan  usahanya dan  terbit  surat  keterangan  pemenuhan komitmen.
Sarana  dan  prasarana  yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga  Kerja,  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kota  Pontianak  masih dikatakan  belum  memadai  terutama untuk komputer di front office dan help desk karena  masih  ada  pemohon  yang menggunakan  komputer help  desk dan meminta  bimbingan  untuk  melakukan pendaftaran perizinan usahanya sehingga  apabila  pemohon  sedang
ramai maka mereka akan antri.

## Interpretasi
Implementasi suatu kebijakan  akan  berjalan  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan  bersama apabil aimplementor dan target kebijakan dapat mengetahui dan memahami konteks dari kebijakan serta dapat  mengetahui  apa  yang  seharusnya mereka  lakukan.  Keadaan  demikian dapat terjadi apabila adanya
penyampaian  pesan  yang  baik  antara pelaksana kebijakan mengenai kebijakan yang
dilaksanakan.
Penyampaian pesan dan penafsiran dari kebijakan  menjadi  indikator  yang penting  dalam  mempengaruhi  jalannya implementasi  kebijakan  yang  baik. Komunikasi  memiliki  peranan  penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi  kebijakan.  Semakin  baik koordinasi dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana maka akan semakin
mudah pengimplementasikan sebuah kebijakan dan  meminimalisir  kesalahan  yang mungkin terjadi.
Latarbelakang dibentuknya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi  secara  elektronik  yaitu

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat  dalam  berusaha  khususnya dalam  membuat  dan  memperoleh perizinan  usaha  yang  selama  ini  masih dianggap sulit oleh masyarakat, sehingga  diharapkan  dengan  hal  ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan perizinan usaha. Tujuan  dari  terbentuknya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi  secara  elektronik  yaitu untuk memberikan kemudahan berusaha kepada masyarakat khususnya pelaku  usaha  dalam  membuat  dan memperoleh  dokumen  perizinan  usaha. Kemudahan  berusaha  yang  dimaksud ini  juga  berkaitan  dengan  dimana pelaku  usaha  dapat  memiliki  satu identitas  dan  satu  format  perizinan usaha  secara  nasional  sehingga  antara daerah  satu  dengan  daerah  yang  lain memiliki  jenis  format  perizinan  usaha yang serupa.
Komunikasi antara para pelaksana kebijakan juga sangat penting  dalam  sebuah  implementasi kebijakan. Berdasarkan
hasil wawancara  kepada  informan  4  (staf front  office) ,  komunikasi  yang  terjalin
antara para pelaksana pelayanan perizinan  berusaha  terintegritas  secara elektronik  khususnya  untuk  pegawai front  office dan  pegawai back  office sudah  tergolong  baik  karena  kedua bagian  ini  memiliki  peran  yang  sangat penting  dan  tidak  bisa  terpisahkan sehingga  harus  saling  bekerja  sama dalam memberikan pelayanan. Pegawai front  office sebagai  pegawai  yang berhubungan  secara  langsung  dengan masyarakat terkadang mengalami kesulitan  dalam  memberikan  informasi kepada  masyarakat.  Dengan  situasi yang  demikian,  terkadang  pegawai back office yang membantu menjelaskan kepada masyarakat.
Namun  dalam  pelaksanaan kebijakan  tidak  bisa  dihindari  dari adanya  kesalahan  dalam  komunikasi begitu pula dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi  secara  elektronik  yang masih ada terdapat sedikit diskomunikasi antara pegawai pelaksana pelayanan perizinan berusaha  terintegritas  secara  elektronik seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pegawai yang satu tidak sejalan dengan keinginan  pegawai  yang  lain  ataupun apa  yang  dipahami  oleh  satu  pegawai

## JPASDEV
berbeda  dengan  pemahaman  pegawai lain.  Namun,  hal ini  dapat  diselesaikan dengan  melakukan  komunikasi  yang lebih intens antara para pelaksana.
Ada  ketentuan  yang  telah ditetapkan mengenai pemenuhan komitmen  yang  harus  dilakukan  oleh pelaku usaha. Selain melakukan pendaftaran  perizinan  usaha  melalui online di portal OSS, pelaku usaha juga memiliki kewajiban lain yaitu melakukan pemenuhan komitmen kepada  Dinas  Penanaman  Modal, Tenaga  Kerja,  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kota  Pontianak  sehingga perizinan usaha tersebut dapat aktif dan berlaku  efektif.  Hal  ini  bersesuaian dengan hasil studi dokumentasi
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik  pasal  41  yang  menyatakan
bahwa izin usaha dan/atau izin komersial  atau  operasional  berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan
melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Namun  untuk ketentuan  ini  ada  sebagian  pelaku usaha yang telah mengetahui mengenai
ketentuan pemenuhan komitmen namun masih ada juga beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui. Pemenuhan komitmen ini sangat penting,  karena  selain  perizinan  usaha dapat  aktif  dan  berlaku  efektif,  pelaku usaha  juga  akan  mendapatkan  surat keterangan  yang  menyatakan  bahwa pelaku  usaha  dan  perusahaannya  telah melakukan pendaftaran perizinan usaha dan  pemenuhan  komitmen  kepada Dinas  Penanaman  Modal,  Tenaga Kerja,  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kota Pontianak sehingga perizinan  usahanya  dapat  digunakan untuk  kegiatan  usahanya.  Selain  itu, apabila pelaku usaha telah mendaftarkan  perizinan  usaha  melalui OSS  dan  telah  mendapatkan  perizinan usaha  tapi  belum  juga  melakukan pemenuhan  komitmen  kepada  Dinas Penanaman  Modal,  Tenaga  Kerja,  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak  dalam  kurun  waktu  yang ditetapkan  dalam  peraturan  maka perizinan  usaha  akan  dibekukan  dan dicabut.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, masih  ada  pelaku  usaha  yang  belum mengetahui mengenai pelayanan perizinan  berusaha  terintegritas  secara

## JPASDEV
elektronik ini sehingga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat yang tentunya tidak mudah. Setiap kebijakan
akan dapat
dilaksanakan  dengan  baik  jika  terjadi komunikasi  efektif  antara  pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran.  Untuk  mencapai  hal  tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Begitu pula dengan pelayanan perizinan berusaha
terintegritas  secara  elektronik  ini  yang tentunya  memerlukan  sosialisasi  yang dilaksanakan oleh
pemerintah khususnya  dalam  hal  ini  yaitu  Dinas Penanaman  Modal,  Tenaga  Kerja,  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak. Selain itu, mengenai
sosialisasi  ada  masyarakat  yang  telah mendapatkan sosialisasi mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  dengan melalui  tatap  muka  langsung,  website
maupun media sosial.

## Aplikasi
Aplikasi atau Penerapan
seringkali  merupakan  suatu  proses dinamis  dimana  para  pelaksananya ataupun  para  petugas  diarahkan  oleh pedoman  program  maupun  patokan-
patokannya,  ataupun  secara  khusus diarahkan  oleh  kondisi  yang  aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika  dapat  diaplikasikan/diterapkan, jika  tidak  dapat  diterapkan  hanya merupakan tumpukan kertas belaka.
Tahap aplikasi merupakan tahap pelaksanaan  pekerjaan  yang  sangat erat kaitannya dengan kegiatan- kegiatan  lain  yang  bersifat  dinamis karena  berhubungan  dengan  manusia. Suatu  kebijakan  akan  mempunyai peluang  sukses  apabila  diterapkan. Tahap aplikasi juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik  pada  Dinas  Penanaman Modal,  Tenaga  Kerja,  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
Pelayanan  perizinan  berusaha terintegrasi  secara  elektronik  terdiri dari 12 langkah yang harus dilalui oleh pelaku usaha dan pelaksana dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP  Kota  Pontianak.  Adapun  untuk pelaku  usaha  hanya  melakukan  4 langkah mulai dari melakukan pendaftaran  dan  penginputan  data usaha  ke  sistem  OSS  sampai  dengan melakukan pengantaran berkas kepada

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
petugas front  office .  Sedangkan  untuk pelaksana  dari  Dinas  Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP  Kota Pontianak  ini    melakukan  8  langkah mulai dari menerima berkas
pemenuhan  komitmen  yang  diberikan oleh  pelaku  usaha,  hingga  melakukan penyerahan surat keterangan
pemenuhan  komitmen  kepada  pelaku usaha. Setiap pegawai memahami
tahapan-tahapan dalam pelayanan perizinan  berusaha  terintegritas  secara elektronik  sesuai  dengan  standar operasional  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan  yang  juga  bersesuaian dengan  tugas  dan  fungsi  dari  masing- masing pegawai pelaksana.
Ditetapkannya tugas dan fungsi masing-masing  pegawai  pelaksana  ini menjadikan  setiap  pegawai  pelaksana memiliki  rasa  tanggungjawab  dengan tugas  yang  dilimpahkan  kepadanya.
Dengan  begitu,  pegawai  pelaksana harus  memiliki  komitmen  dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha  terintegrasi  secara  elektronik agar berjalan sesuai dengan diharapkan  dan  memberikan  dampak positif bagi penerima pelayanan khususnya  masyarakat.  Sikap  para
pegawai pelaksana pelayanan perizinan  berusaha  terintegritas  secara elektronik telah mampu untuk melaksanakan  tugas  dan  pekerjaannya sesuai  dengan  standar  operasional prosedur serta sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Pegawai  pelaksana  pelayanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara elektronik khususnya yang bertugas di front  office sebagai  pegawai  yang berhubungan langsung dengan masyarakat  senantiasa  memiliki  sikap yang baik dalam melaksanakan tugasnya  yaitu  melayani  masyarakat. Pegawai pelaksana melayani masyarakat  dengan  responsif  dan terbuka  dimana  mereka  berusaha untuk  menjawab  dan  mejelaskan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegriasi secara elektronik yang  belum  diketahui  atau  dimengerti oleh masyarakat.
Sebuah  implementasi  kebijakan terkadang  turut  dipengaruhi  oleh situasi  lingkungan  ekonomi,  sosial, dan politik yang secara langsung dapat mempengaruhi  partisipasi  masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.  Adapun  sejak diimplementasikan pelayanan

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
perizinan  berusaha  terintegrasi  secara elektronik  terdapat  dampak  dan  efek yang  ditimbulkan  dalam  lingkungan masyarakat  khususnya  dampak  yang paling  signifikan  terhadap  lingkungan sosial. Pelayanan  perizinan  berusaha terintegrasi secara elektronik mempengaruhi  lingkungan  dan  cara pandang masyarakat. Dimana sebelumnya  masyarakat  menganggap bahwa  mengurus  segala  perizinan
yang  ada  di  Kota  Pontianak  masih tergolong  rumit  karena  masyarakat tidak  mengetahui  dan  tidak  dilibatkan dalam  proses  pelayanan  dari  awal hingga  terbitnya  perizinan  tersebut.
Masyarakat hanya datang dan memasukkan berkas ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak hingga menunggu perizinan usahanya  diterbitkan.  Namun,  untuk pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS ini  tidak  demikian.  Pelaku  usaha sebagian besar dilibatkan dalam proses pelayanan  baik  dari  pendaftaran, penginputan,  hingga  pengaktifan  atau pemenuhan komitmen perizinan
usaha.
4.

## SIMPULAN dan  REKOMENDASI

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  paparan  dan  uraian pembahasan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  peneliti  yang berkaitan  dengan  pertanyaan  yang diajukan dalam Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik  pada Dinas  Penanaman  Modal,  Tenaga Kerja,  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kota  Pontianak  dapat  peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pada tahap pengorganisasian, proses  implementasi  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  pada  Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kota Pontianak pada dasarnya  telah  berjalan  baik  dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan  itu  sendiri,  pelaksana kebijakan  yaitu  pegawai  yang bertugas  yang  telah  memahami ukuran  dan  tujuan  kebijakan. Namun,  sumber  daya  manusia yaitu selaku pegawai yang bertugas  dalam  pelayanan  yang

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
masih  dapat  dikatakan  belum memadai dalam proses pelaksanaannya  khususnya  pada petugas front office selaku penerima berkas pemenuhan komitmen.
2. Dalam tahapan interpretasi, komunikasi  yang  terjalin  antar pelaksana  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan  Pelayanan  Terpadu  Satu
Pintu  Kota  Pontianak  khususnya bagi  petugas front  office,  back office maupun helpdesk sudah tergolong baik dan jelas.
3. Tahap Pengaplikasian, Tahap aplikasi merupakan tahap
pelaksanaan pekerjaan yang sangat  erat  kaitannya  dengan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat dinamis karena
berhubungan  dengan  manusia.
Pelayanan  Perizinan  Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik yang  memerlukan  dukungan  atau partisipasi dari masyarakat
sebagai pelaku usaha dan pengguna dari Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik. 4.2 Rekomendasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota Pontianak diharapkan dapat  lebih  meningkatkan  kegiatan sosialisasi  yang  selama  ini  belum maksimal. Sosialisasi dapat menggunakan  media  yang  sesuai dengan  kondisi  masyarakat  sebagai kelompok  sasaran  dan  dilakukan  pada tempat-tempat  yang  terbilang  strategis sehingga  informasi  yang  hendak disampaikan  dapat  diterima  baik  oleh masyarakat.
Agar informasi mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik ini dapat sampai kepada setiap lapisan masyarakat  di  Kota  Pontianak  dapat dilakukannya sosialisasi melalui kelurahan-kelurahan  dan  melibatkan kelompok-kelompok masyarakat kelurahan  tersebut  serta menggunakan media sosialisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi dari masyarakat dikelurahan  tersebut.  Hal  tersebut dilakukan  guna  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat  dan  memperbarui  perizinan

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
berusaha terintegrasi secara elektronik.
Untuk  pelaku  usaha  yang  telah
melakukan pendaftaran perizinan
usaha  melalui  OSS,  namun  belum melakukan pemenuhan komitmen dikarenakan tidak mengetahui sebelumnya mengenai ketentuan pemenuhan komitmen, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pontianak dapat membuat pemberitahuan/notifikasi mengenai kewajiban  pemenehan  komitmen  ini yang  akan  dikirim  melalui  email pelaku  usaha  ketika  pelaku  usaha selesai melakukan pendaftaran.

## REFERENSI
Agustino, L. 2017. Dasar-dasar kebijakan publik . Bandung: Alfabeta
Anggara,  S.  2014. Kebijakan  Publik . Bandung : Pustaka Setia Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya) . Yogyakarta:
Gava Media
Indiahono,  D.  2017. Kebijakan  publik berbasis dynamic policy analysis . Yogyakarta: Gava Media
Jones, C.O. 1996. Pengantar kebijakan publik (public policy) . Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada
Moleong, J.L. 2013. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
Purwanto, E.A. & Dyah Ratih
Sulistyastuti.  2015. Implementasi Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia .
Yogyakarta: Gava
Sinambela, L.P. 2016. Reformasi pelayanan  publik .  Jakarta:  PT
Bumi Aksara
Sudaryono.  2016. Metode  penelitian pendidikan . Jakarta: Prenada
Media Group
Sujarweni,    W.  2014. Metodoogi penelitian .  Yogyakarta:  Pustaka
Baru Sugiyono.  2017. Metodelogi  Penelitan Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta Tahir,  A.  2014. Kebijakan  Publik  dan
Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah .  Bandung:
AlfabetaMedia

## Jurnal
Assegaf,  Muhammad  I.F,  Henny  J.,  & Nabitatus  S.  2019.  Pelaksanaan online  single  submition  (oss) dalam rangka percepatan perizinan  berusaha  di  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah. Law Journal Diponegoro ,8(2)

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022
Robby, Uchaimid B.& Wiwin T. 2019. Inovasi pelayanan perizinan melalui  online  single  submition studi  pada  izin  usaha  di  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Bekasi. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan ,10(2) Widuta  A.  2018.  Penerapan  aplikasi pelayanan  perizinan  online  di Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Pemalang. Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika ,7(2)
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegritas  Secara Elektronik