Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 2 (2019) 147-165

## Jurnal Ilmu Dakwah
Journal homepage
Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat
Nur Jannah Universitas Diponegoro Semarang Email: nurjanahstudentsundip@gmail.com

## Abstract
Wilayatul Hisbah responded to the high level of violations of the Qanun Jinayat in Aceh. The  process  of  minimizing  violations  is  carried  out  through  the  propaganda communication  strategy.  This  article  aims  to  find  the  communication  strategy  of preaching  Wilayatul  Hisbah  West  Aceh  in  preventing  violations  of  the  Aceh  Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat. The method used is qualitative-descriptive. Data collection  techniques  carried  out  by  observation,  interviews  and  documentation.  The results  showed  that  the  Wilayatul  Hisbah  missionary  communication  strategy  was  a communicator strategy, a message strategy, a media strategy, and an effect strategy
Keywords: Communication Strategy,Wilayatul Hisbah, Prevent The Violation
***

## Abstrak
Wilayatul  Hisbah  merespon  tingginya  tingkat  pelanggaran  Qanun  Jinayat  di  Aceh. Proses  meminimalisir  pelanggaran  dilakukan  melalui  strategi  komunikasi  dakwah. Artikel  ini  bertujuan  untuk  menemukan  strategi  komunikasi  dakwah  Wilayatul Hisbah  Aceh  Barat  dalam  pencegahan  pelanggaran  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Jinayat.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif-deskriptif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan  observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian  menunjukkan  strategi  komunikasi  dakwah  Wilayatul  Hisbah  adalah strategi komunikator, strategi pesan, strategi media, dan strategi efek.
Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Wilayatul Hisbah, Pencegahan Pelanggaran

## 1. Pendahuluan
Indonesia  menerapkan  tiga  hukum,  yaitu  hukum  Barat,  Islam  dan  adat. Nanggroe Aceh Darusalam yang di juluki dengan Serambi Mekkah merupakan salah satu daerah yang diberi keistimewaan sejak pengesahan UU Nomor 44 tahun 1999 tentang  Pelaksanaan  Keistimewaan  Aceh  dan  UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh.  Aceh  menggunakan  hukum  Islam.  Ada  empat  bidang keistimewaan  yang  diberikan  kepada  Daerah  Aceh  meliputi  penyelenggaraan kehidupan  beragama,  penyelenggaraan  kehidupan  adat,  penyelenggaraan pendidikan,  dan  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  Daerah.  Melalui pengesahan  Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999  tersebut  itulah  Aceh  menjadi provinsi  pertama  yang  menerapkan  Syariat  Islam  di  Indonesia  (Kamarusdiana, 2016: 151-162)
Salah  satu  kebijakan  yang  lahir  dari  Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah mengamanahkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan  masyarakat,  salah  satunya  adalah  melalui  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Hukum  Jinayat.  Qanun  Jinayat  merupakan  kesatuan  hukum  pidana yang  berlaku  bagi  masyarakat  Aceh  yang  dibentuk  berdasarkan  nilai-nilai  syariat Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat  Islam  dan  Uqubat  yaitu  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap pelaku Jarimah (Chazawi, 2002: 68)
Qanun Nomor 6 tahun 2014 atau disebut Qanun Jinayat ini adalah Perda yang mengatur  hukum  pidana  Islam  di  Aceh,  diantaranya  melarang  konsumsi  dan produksi  minuman keras (khamar),  judi  (maisir),  sendirian  bersama  lawan  jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan  seksual, pemerkosaan,  menuduh  seseorang  melakukan  zina  tanpa  bisa menghadirkan  empat  saksi  (qadzaf), sodomi antar  sesama  lelaki  (liwath)  atau disebut  gay, dan  hubungan  seks  sesama wanita  (musahaqah)  atau disebut  lesbian. Hukuman bagi pelanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Berat hukuman  tergantung  pada  tingkat  pelanggarannya.  Sebagai  contoh,  Kehadiran Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  ini  semakin  melengkapi  tatanan  kehidupan masyarakat  Aceh  dalam  upaya  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  yang berlandaskan  Syariat  Islam  secara  kaffah.  Akan  tetapi,  dalam  praktik pelaksanaannya pelanggaran terhadap Qanun Jinayat ini masih tinggi. Menurut data tahunan  Mahkamah  Syar'iyah  Aceh,  pada  tahun  2018  terdapat  326  kasus pelanggaran Jinayat. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga bulan Maret terdapat 34 kasus  pelanggaran  syariat  Islam  yang  divonis  melanggar  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun 2014.Hal ini tentunya menjadi problematika dan tantanganyang harusdicari solusinya bagi pemerintah Aceh.
Penegakan  syariat  Islam  di  Aceh  terus  mengalami  dinamika  pasang  surut, hambatan, tantangan dan masalah di berbagai Kabupaten. Penegakan syariat  Islam ibarat  dua  mata  pisau  yang  selalu  mengundang  pro  dan  kontra.  Pihak  yang  pro menganggap  bahwa  syariat  Islam  menjadi  solusi  untuk  menciptakan  suasana kenyamanan,  kesejahteraan  dan  kedamaian.  Sedangkan  pihakyang  kontra  menilai akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap  ketakutan (Agustiansyah, 2017:  1).  Pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  Barat  secara  umumnya  memiliki tantangan  dan  kelemahan  dalam  implementasinya,  baik  perundang-undangan syariat  Islam  yang  berbentuk  Qanun  maupun  peraturan  Bupati,  seperti  qanun tentang  busana  Islami,  larangan  penggunaan  alkohol,  perjudian,  maupun  khalwat. Dalam  pelaksanaanya  sejauh  ini  belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal,  hasil yang sesuai dengan ketetapan kebijakan, untuk itu di dalam permasalahan ini perlu
menekankan kepada implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Nellis, 2016: 149)
Sebagai  upaya  preventif  terhadap  penegakan  syariat  Islam,  pemerintah  Aceh dalam hal ini telah mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan qanun dan syariat Islam.  Oleh  karena  itu,  Aceh  menempatkan  Wilayatul  Hisbah  sebagai  bagian  dari Satuan Polisi  Pamong Praja melalui Qanun Nomor  2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  kerja  perangkat  daerah  Aceh  pada  tanggal  30  Oktober  Tahun 2008. Tata kerja ini yang melaksanakan penegakan hukum masyarakat yang ada di Aceh, atau sah menjadi warga Aceh.
Pelaksanaan kegiatan  penegakan  hukum  di  Aceh,  Wilayatul  Hisbah  berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya  oleh  Pemerintah  Provinsi Aceh  untuk  mengontrol  dan mengawasi  pelaksanaan  Syari‘at  Islam  di  tengah- tengah    kehidupan    masyarakat  Aceh.  Dalam  hal  ini  Wilayatul  Hisbah  memiliki kewenanganuntuk  menegur/menasehati  setiap  pelanggar  terhadap  qanun-qanun Syari‘at  Islam.  Di  samping  itu, Wilayatul  Hisbah  mempunyai kewenangan  pula untuk  menyerahkan  perkara  pelanggaran  qanun Syari‘at  Islam  tersebut  kepada aparat    penyidik    apabila    upaya  peneguran/nasehat  yang  dilakukan  tidak bermanfaat (Litbang, 2009: 497-498).
Wilayatul  Hisbah  berkewenangan  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  peraturan  dan  perundang-undangan  di  bidang  syariat  Islam.  Dalam melaksanakan  operasinya,  Wilayatul  Hisbah  melakukan  pembinaan,  seperti menegur,  mengingatkan  dan  menasehati  seseorang  yang  diduga  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  syariat  Islam.  Wilayatul  Hisbah  juga  berupaya menghentikan  kegiatan/perbuatan  yang  diduga  melanggar  perundang-undangan dibidang  syariat  Islam,  yang  diselesaikan  melalui  rapat  adat  gampong  dan memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana (Fitri, 2017: 26).
Wilayatul  Hisbah  juga  merupakan  satu  sistem  yang  khasdari  sistem-sistem Islam.  Lembaga  ini  berdiri  di  atas  dasar  tanggungjawab    seorang    Muslim    untuk membasmi  kemungkaran  dan menegakkan yang makruf. Melakukan hal ini dalam bahasa  agama  Islam  disebit  sebagai  bagian  dari  tujuan  dakwah.  Dakwah  yang dilakukan lembaga ini diarahkan pada supremasi hukum Islam, dimana penggunaan hukum  Islam  dilaksanakan  dan  ditegakkan.  Konsep  dakwah  Wilayatul  Hisbah  ini dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk masyarakat yang berkeadilan.
Praktek wilayatul hisbah dalam dakwah ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan  yang  dapat  diterima  masyarakat  Aceh.  Wilayatul  Hisbah  mempunyai merupakan  representasi  dari  kehakiman  dan  kekuasaan.  Penegakan  hukum merupakan  salah  satu  tujuan  dibentuknya  lembaga  ini.  Karena  itulah,  lembaga  ini boleh  dianggap  termasuk  dalam  lingkungan  sistem  kehakiman  Islam  dan  sebagian dari institusi-institusi sistem ini. Dari itu,  Wilayatul Hisbah bukanlah sesuatu yang asing dari sistem kehakiman,melainkan  seperti  apa  yang  diungkapkan  oleh  para fukaha,yaitu “kedudukannya di tengah-tengah antara hukum-hukum kehakiman dan (mazhalim) pengadilan (Zaidan, 2004: 78).
Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait kewenangan Wilayatul Hisbah terhadap penegakan syariat  Islam di Aceh. Diantaranya penelitian dari  Rizky Fajar Solin  (2018)  yang  lebih  menyoroti  pada  efektivitas  kinerja  Wilayatul  Hisbah. Sedangkan  Muhammad  Siddiq  (2016)  lebih  mempertegas  bagaimana  sebenarnya posisi  Wilayatul  Hisbah  dalam  sistem  pemerintahan  Aceh.  Rizky  Amalia  (2016) memfokuskan  penelitian  dalam  meningkatkan  kesadaran  bersyariat  Islam  dan mencoba menguji seberapa besar pengaruh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam bersyariat Islam. Tesis Pascasarjana, Agustiansyah (2015)
mencoba  menjelaskan  bagaimana  Wilayatul  Hisbah  menghadapi  gejolak  dinamika yang  ada  dalam  masyarakat  untuk  menegakkan  syariat  Islam.  Muhibbuthabry (2014) dalam jurnalnya “Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh”,  dalam  penelitian  ini  Muhibbuthabry  mencoba membandingkan  bagaimana  kelembagaan  Wilayatul  Hisbah  pada  masa pemerintahan Islam dengan kelembagaan Syariat Islam di Aceh.
Berdasarkan latar  belakang  dan  beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut, sebagai  pembaruannya  maka  penulis  dalam  riset  ini  akan  fokus  meneliti  terkait bagaimana  strategi  komunikasi  dakwah  yang  diterapkan  oleh  Wilayatul  Hisbah untuk  menjalankan  tugasnya  dalam  upaya  pencegahan  pelanggaran  Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya di Aceh Barat.

## 2. Metode penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat pada bulan Juni 2019.  Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5  orang anggota Wilayatul Hisbah,  dan  2  orang  warga  Aceh  Barat  yang  sudah  pernah  terjaring  razia  syariat Islam,  serta  satu  orang  yang  sudah  pernah  dieksekusi  cambuk  (indentitas disamarkan).  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif-deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  melalui  proses:  reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## 3. Hasil Penelitian
a. Legilasi Qanun Syariat Islam di Aceh
Sebagai daerah yang pernah menjadi sebuah kerajaan besar, Aceh mempunyai tatanan  hukum  untuk  mengatur  kehidupan  dalam  masyarakat.  Aturan  tersebut adalah  Syariat  Islam.  Banyak  kata-kata  hikmah  atau  pepatah-petitih  menunjukkan hal  tersebut,  misalnya  adat  ngon  hukom  lage  zat  ngon  sifeut  yang  mengandung pengertian bahwa gerak gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari napas Syariat Islam. Pepatah lain adalah: adat bak po teumereuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak  putro  phang,  reusam  bak  laksamana,  yang  menunjukkan  pelaksanaan  Syariat Islam  di  Aceh  sudah  sampai  pada  tingkat  menjadikannya  hukum  positif  dan kemudian  menjadi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Bahkan  ada  dokumen tertulis Qanun Syara’ Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada tahun 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlul Sunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada tahun 1310 H (Ali, 2014: 516).
Syariat  Islam  adalah  hukum  yang  hidup  (living  law)  dalam  masyarakat  Aceh sejak  masa  Kesultanan  Aceh.  Sebelum  kedatangan  Belanda  ke  nusantara, masyarakat  Acehsudah  berhukum  dengan  hukum  Syariat,  namun  kedatangan Belanda menyebabkan sebagian dari ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Penghalangan  terhadap  berlakunya  Syariat  Islam  di  Aceh    berlanjut    setelah Indonesia  merdeka.  Ini  menyebabkan  terjadinya  gejolak  di  Aceh  yaitu karena tuntutan    masyarakat    Aceh    terhadap    pemberlakuan    Syariat    Islam.  Dokumen- dokumen  penting  tentang  ini  menunjukkan  perjuangan  sudah  dimulai  tahun  1948 ketika muncul maklumat bersama  ulama-ulama  seluruh  Aceh,  pengurus-pengurus agama,  hakim-hakim  agama  dan pemimpin-pemimpin sekolah Islam karesidenan Aceh (Din, 2009: 21).
Dari pertemuan seluruh  tokoh  agama  dan  masyarakat  Aceh  di  atas,  secara sosiologis keberadaan  qanun-qanun  syariat  Islam yang  sekarang diberlakukan di
Aceh  bukanlah  merupakan  hal  yang  baru,  melainkan  mengukuhkan  kembali  nilai- nilai    yang    sudah    lama    ada    di    dalam    masyarakat  Aceh.  Ini    diakui    dalam penjelasan    umumUndang-Undang    No    44    tahun    1999    antara    lain    dijelaskan bahwa    masyarakat    Aceh    sudahmenjadikan  Islam  sebagai  bagian  dari kehidupannya. Pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah berlangsung sejak lama, dan disepakati oleh seluruh masyarakat di provinsi khusus ini.
Provinsi  Aceh  juga  dikenal  sebagai  sebuah  Provinsi  yang  memiliki  status Istimewa  dalam rangkaian Provinsi  yang  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Status  istimewa  tersebut  diraih  karena  kondisi  sosial  budaya masyarakat  Aceh  yang  khas, potensi  kekayaan  alam  di  Provinsi  Aceh,  serta  kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.  Adanya  status  istimewa  tersebut,  Provinsi  Aceh  tentunya  memiliki sebuah  perbedaan  dalam  mekanisme  Pemerintahan  serta  peraturan  Daerahnya. sebagai sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan di  dukung  pula  oleh  adat  istiadat  masyarakat  Aceh  yang  memegang  teguh  prinsip Islam  secara  mengakar  dalam  kehidupan  bermasyarakatnya,  maka  Syariat  Islam menjadi  sebuah  pertimbangan  utama  dalam  perumusan  peraturan  di  Daerah Provinsi Aceh (Al Yasa, 2005: 62-63).
Melalui kebebasan hak otonomi khusus yang dimiliki Aceh dalam bidang agama tersebut, maka Aceh mendapatkan izin menerapkan syariat Islam secara kaffah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Salah satunya adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat sebagai kebijakan dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Adapun Qanun Aceh yang memuat materi hukum Syariah  baik  hukum  materil  maupun  hukum  formil  (acara)  antara  lain  (Abbas, 2015:23).
1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari’at Islam.
3. Qanun Aceh  No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at  Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syia’ar Islam.
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian)
6. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwath (Mesum)
7. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
8. Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2004  Tentang  Tugas  Fungsional  Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
9. Qanun  Aceh  No.  09  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan Adat Istiadat
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat
11. Qanun Aceh No. 02 Tahun 2008 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
12. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 Tentang Baitul Mal
13. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
14. Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
15. Qanun Aceh No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
Implementasi  syariat  Islam  di  Aceh  dalam  perjalanannya  merupakan  sebuah proses panjang  yang  membutuhkan  rancangan,  formulasi  sehingga  menjadi  qanun yang  disahkan,  artinya  penetapan  Qanun  bukan  diambil  secara  spontan  dari  Al- Quran  dan  as-Sunnah  atau  kitab-kitab  fiqh  akan  tetapi  melewati  tahapan  demi tahapan  yang  dilalui  mengisyaratkan  butuh  proses  waktu  yang  cukup  lama  dalam mensosialisasikan  penerapan  syariat  Islam  secara  kaffah,  hal  ini  bertujuan  untuk
menyiapkan  kesiapan  masyarakat  Aceh  dalam  menjalankan  syariat  Islam  dengan penuh keimanan, bertahap dan tidak sekaligus.
Oleh  karena  itulah  yang  menyebabkan  Qanun  tentang  jinayat  yang  meliputi perbuatan  pidana  (jarimah)  dan  hukuman  (‘uqubah)  baru  disahkan  setelah  dua belas tahun dari masa pengesahan Qanun tentang pelaksanaan Syari’at Islam bidang Akidah,  Ibadah,  dan  Syia’ar  Islam.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  perkembangannya, penerapan  syariat  Islammemfokuskan  pada  skala  prioritas  dimana  penguatan aqidah,  ibadah,  pendidikan  keagamaan  dan  syi’ar  Islam  menjadi  hal  yang diutamakan (Masyitah, 2018: 25).
Selain  itu,  Qanun  jinayat  juga  megatur  hukuman  cambuk  bagi  pelaku pelanggaran  Syariat  serta  mengatur  ketentuan  atau  tata  cara  pelaksanaan  hukum cambuk  di  Aceh.  Bentuk  ancaman  hukuman  cambuk  dimaksudkan  sebagai  upaya untuk memberi kesadaran bagi para pelaku dan sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat  luas  agar  tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  terlarang sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh.
Gambar 1. Eksekusi Cambuk
Hukuman  cambuk  di  Aceh  dilaksanakan  setelah  adanya  keputusan  dari mahkamah  syar’iyah  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Terpidana  tidak ditahan  untuk  menunggu  eksekusi  hukuman  cambuk.  Pada  waktu  eksekusi dilaksanakan  jaksa  penuntut  umum  akan  mengirim  surat  panggilan  untuk  hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Hakim pengawas harus hadir pada waktu pelaksanaan cambuk, kepala dinas kesehatan menyiapkan dokter yang akan memeriksa  kesehatan  terhukum  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  pecambukan. Apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksaannya  akan  ditunda  sampai  yang  bersangkutan  dinyatakan  sehat. Pelaksanaan  hukuman  cambuk  terhadap  terhukum  perempuan  yang  hamil  atau menyusui akan dilakukan stelah selesai menyapih anaknya (Ablisar, 2014: 281).
Dinas  syariat  Islam  telah  merinci  ketentuan  hukuman  cambuk  yang  harus dipedomani  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Qanun  sebagai  berikut:(Dinas Syariat Islam, 2012: 328).
1. ‘Uqubat  cambuk  dilakukan  oleh  seorang  petugas  yang  ditunjuk  oleh  jaksa penuntut umum.
2. Dalam  melaksanakan  tugas,  jaksa  penuntutumum  harus  berpedoman  pada ketentuan yang diatur dalam qanun.
3. Pelaksanaan  ‘uqubat  dilakukan  segera  setelah  putusan  hakim  mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Penundaan  pelaksanaan  ‘uqubat  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan penetapan  darin  kepala  kejaksaan  apabila  terdapat  hal-hal  yang membahayakan  terhukum  setelah  mendapat  keterangan  dokter  yang berwenang.
5. ‘Uqubat  cambuk  dilakukan  di  suatu  tempat  yang  dapat  disaksikan  orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
6. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda / tidak dibelah.
7. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
8. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai
9. Terhukum  laki-laki  dicambuk  dalam  posisi  berdiri  tanpa  penyangga,  tanpa diikat,dan  memakai  baju  tipis  yang  menutup  aurat.  Sedangkan  perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
10. Pencambukan  terhadap  perempuan  hamil  dilakukan  setelah  60  (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
11. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan  pendapat  dokter  yang  ditunjuk,  maka  sisa  cambukan  ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.
Aplikasi  hukum  Islam  merupakan  realisasi  tujuan  hukum  Islam  itu  sendiri. Implementasi hukum Islam, dalam hal ini misalnya  pelaksanaan hukuman cambuk di  depan  umum  dimaksudkan  sebagai  upaya  preventif  yang  dinilai  lebih  efektif karena  terpidana  akan  malu  sehingga  menyadari  serta  menyesali  kesalahan  yang dilakukannya,  di  samping  itu  juga  sebagai  upaya  pendidikan  dan  pembinaan  baik untuk  si  pelaku  maupun  masyarakat  luas  yang  menyaksikan  proses  eksekusi cambuk (Misran, 2017: 19).

## b. Wilayatul Hisbah dan Pembinaan Syariat Islam
Secara  etimologis,  Wilayatul  Hisbah  berasal  dari  dua  kata,  al-Wilayah  dan  al- hisbah.  Kata  al-Wilayah  memiliki  makna  dasarnya  menguasai,  mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila  ada  yang  meninggalkannya,  dan  melarang  kemungkaran  apabila  ada  yang melakukannya.  Dengan  demikian  konsep  hisbah  merupakan  doktrin  Islam  untuk memelihara  segala  sesuatu  agar  sesuai  dengan  Syariat  Islam.  Doktrin  ini  berdasar pada  tuntunan  al-Quran,  dengan  jalan  memerintahkan  kebaikan  dan  melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim (Halim, 2011: 6).
Menurut    Ibnu    Khaldun    Wilayah    Al-Hisbah    adalah    kewajiban  keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat  munkar  yang merupakan  kewajiban  pemerintah  untuk menentukan  (mengangkat)  orang  yang melaksanakan    tugas    tersebut.  Batas-batas    kewenangannya    ditentukan    oleh pemerintah  demikian  juga  pembantunya  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut.  Ia menyelidiki  kemungkaran,    menta’zir    dan    mendidik    orang    yang    melakukan kemungkaran  tersebut  dan  membimbing  masyarakat  untuk  memelihara kemaslahatan umum di perkotaan (Ersan, 2010: 29).
Paparan di atas merupakan sebuah kenyataan bahwa Wilayatul Hisbah  adalah lembaga  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Aceh  untuk  menegakkan  syariat  Islam dalam  kehidupan  bermasyarakat,  agar masyarakat  dapat  melaksanakan  seluruh perintah  Allah  SWT  dan  meninggalkan  larangannya  terutama  maksiat. Lembaga ini    lahir    karena    kebutuhan   yang   sangat    mendasar   yang   mesti  ada   terhadap kelancaran pelaksanaan  syariat  Islam di Aceh, dipimpin oleh kepala  satuan  yang berada    dibawah    dan    bertanggung    jawab    kepada    Gubernur  melalui  Sekretaris Daerah,  sehingga  Wilayatul  Hisbah  dalam  menjalankan  tugasnya  juga  digaji  oleh pemerintah Aceh.
Sejarah mencatat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) kerajaan Aceh Darussalam menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia yang
mengalami  kemajuan  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  agama.  Kemajuan tersebut tidak terlepas dari penerapan syariat  Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, pada masa itu hukum yang berlaku adalah hukum Islam sebagai landasan dan hukum  adat.  Namun  hukum  Islam  tetap  menjadi  sumber  utama  sehingga  jika  ada adat yang bertentangan dengan hukum Islam, maka keberadaanya ditolak. Sehingga kelestarian  nilai-nilai  Islami  terjaga  secara  turun  temurun.  Selain  itu,  sultan  juga sangat  berperan  penting  dalam  penerapan  Syariat  Islam,  karena  kekuasan  dan ketegasan  yang  berasal  dari  sultan  menambah  kekuatan  hukum  tersebut.  Begitu juga dengan para ulama yang memiliki andil besar dalam perumusan hukum-hukum berdasarkan  Al-quran  dan  As-Sunnah,  serta  ‘uruf,  adat  dan  reusam  yang  dimaknai hukum  terdahulu.  Hasil  formulasi  inilah  kemudian  ditetapkan  menjadi  qanun kerajaan Aceh Darussalam, dikenal dengan Qanun al-Asy (Sabil, 2009: 23).
Untuk  menjaga  kelestarian  nilai-nilai  Islami  dalam  kehidupan  masyarakat, diperlukannya  peran  pemerintah  sebagai  penguat  melalui  kekuasaanya  dalam upaya mendorong penegakan Syariat Islam secara kaffah di bumi Rencong, sehingga pemerintah  Aceh  mengamanatkan  pembentukan  Wilayatul  Hisbah  atau  yang  lebih dikenal  dengan  sebutan  polisi  syariat  yang  bertugas  untuk  melaksanakan  urusan pemerintahan  di  bidang  penegakan  Qanun  dan  syariat  Islam  yang  tertuang  dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Aceh.
Dalam kitab al-Ahkam ash-Sultaniyyah, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang  kemunkaran.  Masing-masing  dari  tugas  tersebut  dibagi  menjadi  tiga bagian (Ersan, 2010: 23), yaitu pertama, Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari  kemunkaran  yang  terkait  dengan  hak-hak  Allah,  kedua,  Menyuruh  kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia dan ketiga  menyuruh  kepada  kebaikan  dan  melarang  dari  kemunkaran  yang  terkait dengan  hak-hak  bersama  antara  hak-hak  Allah  dan  hak-hak  manusia.  Wilayah  al- Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna untuk memelihara kemaslahatan umum.
Sedangkan tugas Wilayatul Hisbah dalam perspektif Qanun Aceh sebagaimana yang  terdapat  dalam  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  139  Tahun  2016  tentang kedudukan,  susunan  organisasi,  tugas,  fungsi  dan  tata  kerja  SATPOL  PP  dan Wilayatul  Hisbah  Aceh,  mempunyai  tugas  sebagai  berikut:  (Peraturan  Gubernu Aceh, 2016: 4).
a. Wilayatul Hisbah mempunyai tugas.
1. Melakukan  pengawan  terhadap  pelaksanaan  dan  pelanggaran  peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
2. Melakukan  pembinaan  dan  advokasi  spritual  terhadap  setiap  orang  yang berdasarkan  bukti  permulaan  yang  patut  diduga  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundangundangan  di  bidang  Syariat Islam.
3. Pada saat tugas pembinaan dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu  kepda  penyidik  terdekat  atau  kepada  keuchik/Kepala  Gampong  dan keluarga pelaku.
4. Melimpahkan  perkara  pelanggaran  peraturan  perundangundangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik
b. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi;
1. Memberitahukan  kepada  masyarakat  tentang  adanya  peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
2. Menemukan  adanya  perbuatan,  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Syariat Islam.
c. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi;
1. Menegur,  memperingatkan  dan  menasehati  seseorang  yang  patut  diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat Gampong
4. Memberitahukan  pihak  terkait  tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.
Dari  kutipan  tugas  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Wilayatul  Hisbah mempunyai tiga tugas yaitu: (Marzuki, 2016: 152) 1. Memperkenalkan dan mensosialisasikan Qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan  aturan  akhlak  dan  moral  yang  baik  menurut  syariat Islam kepada masyarakat. 2. Mengawasi  masyarakat  agar  mereka  mematuhi  peraturan  yang  ada  dan berakhlak  dengan  akhlak  yang  luhur  yang  dituntunkan  Islam.  Dengan demikian  petugas  Wilayatul  Hisbah  mungkin  akan  berada  di  tempat- tempat  keramaian,  memberitahu  dan  membantu  masyarakat  tentang busana  yang  seharusnya  digunakan,  tentang  perilaku  yang  harus dihindarkan,  tentang  ketertiban  umum  yang  harus  dijaga  dan  cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya. 3. Melakukan  pembinaan  agar  para  pelaku  perbuatan  pidana  tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang- orang yang berperilaku  tidak  sopan  bersedia  menghentikan  perbuatan  tidak  sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran  yang  dilakukan,  upaya  pengawasan  yang  sudah  ditempuh dan  lantas  memberitahukannya  kepada  polisi  atau  penyidik  untuk diambil  tindakan  lebih  lanjut,  atau  melaporkannya  kepada  Geuchik  atau Tuha  Peut  gampong  setempat  untuk  diselesaikan  dengan  musyawarah (rapat atau peradilan) adat.
Dari  tiga  tugas  utama  Wilayatul  Hisbah  ini  dapat  dikatakan  bahwa  upaya dakwah  dilakukan  dalam  aksi  ksehariannya.  Dakwah  yang  dipresentasikan  oleh lembaga  ini  diarahkan  pada  implementasi  hukum  Islam.  Sebagaimana  diketahui bahwa  tujuan  dakwah  adalah  untuk  menjamin  keberlangsungan  hukum  Islam, dimana  dengan  hal  tersebut  masyarakat  dapat  memedomani  hukum  Islam  itu sendiri. Fungsi pokok utama Wilayatul Hisbah dalam tiga hal (sosialisasi, mengawasi dan pembinaan) merupakan upaya dakwah untuk masyarakat Aceh.

## c. Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah
Komunikasi  merupakan komponen  utama  dalam  menjalankan sebuah  strategi untuk  mencapai  tujuan.  Dalam  upaya  pencegahan  pelanggaran  syariat  Islam  perlu berkomunikasi  secara  baik  dan  tepat  agar  pelanggar  syariat  dapat  diminimalisir bahkan  ditiadakan  di  tengah  kehidupan  masyarakat  Aceh  yang  merupakan  salah satu  provinsi  yang  memilki  kewenangan  menjalankan  syariat  Islam.  Komunikasi
menjadi  sangat  penting  dalam  sebuah  tindakan  pencegahan  pelanggaran  maksiat, karena otoritas aparatur Wilayatul Hisbah dalam tindakan pencegahan sebagaimana yang  diatur  dalam  UU  No.  11  tahun  2006  salah  satunya  adalah  agar  senantiasa mengedepankan komunikasi walau tidak memiliki kewenangan untuk menghukum.
Menurut Onong Uchjana Effendy komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh satu orang ke orang lain untuk menginformasikan, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) maupun tidak langsung (melalui media), sedangkan Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan (Efendy, 2005: 32). Maka dalam hal  ini,  perencanaan  yang  dimaksud  yaitu  meliputi  metode,  teknik,  dan  tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa  pada  hakekatnya  komunikasi  strategis  Wilayatul  Hisbah  adalah  sebuah perencanaan  dan  manajemen  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  menegakkan  syariat Islam  dalam  tata  kehidupan  masyarakat  Aceh  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014.
Sedangkan arti dakwah secara bahasa yaitu panggilan, seruan ataupun ajakan, bentuk pengucapan tersebut dalam bahasa arab disebut mashdar, sedangkan bentuk kata  kerja  (fi’il)  nya  berarti  memanggil,  menyeru  atau  mengajak  (da’a,  yad’u, da’watan).  Dakwah  menurut  Hamka  dakwah  yaitu  ajakan  panggilan  untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak  pada  aktivitas  yang  memerintahkan  amar  ma’ruf  dan  nahi  mungkar (Saputra,  2011:  1).  Dengan  ini  dakwah  adalah  mengajak  umat  dalam  berbuat kebaikan,  mengenalkan  ketuhanan,  membimbing  kepada  jalan  yang  lurus, mengajarkan untuk melakukan amal ma’ruf dan nahi mungkar, dengan tujuan untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.
Dua  kata  di  atas,  mempunyai  makna  yang  saling  terkait.  Komunikasi  dan dakwah  dapat  diartikan  sebagai  ajakan  yang  dilakukan  oleh  komunikator  dakwah (da’i)  dalam  hal  ini  Wilayatul  Hisbah  Aceh  Barat,  untuk  mengajak  komunikan dakwah  (mad’u)  dalam  hal  ini  masyarakat  Aceh  Barat,  dengan  cara  komunikasi verbal  maupun  non  verbal  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  dunia  dan  akhirat. Khususnya  mengenai  ajakan  pencegahan  pelanggaran  terhadap  Qanun  syariat. Ajakan  ini  merupakan  bagian  dari  nilai  penting  yang  terdapat  dapat  kandungan dakwah  itu  sendiri.  Proses  dakwah  dilakukan  dengan  salah  satu  cara  utamanya, yaitu  komunikasi.  Dari  komunikasi  yang  dibangun  akan  berimplikasi  pada keberhasilan atau kegagalan dakwah.
Membuat  dakwah  berhasil  dibutuhkan  strategi  jitu  dalam  kegiatannya. Menyusun  strategi  komunikasi  dakwah  tidaklah  mudah  dikarenakan  aktivitas komunikasi  yang  sangat  kompleks.  Banyak  faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam membuat  strategi  komunikasi,  diantaranya  adalah  komponen-komponen  dari aktifitas  itu  sendiri.  Harold  D.Laswell  mendefinisikan  komunikasi  dengan pertanyaan-pertanyaan  yang  spesifik  dimana  jawaban-jawabanya  merupakan komponen-komponen  yang  ada  dalam  sebuah  aktivitas  komunikasi.  Rumusan pertanyaan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  Paradigma  Laswell,  yakni  terdiri  dari: (1)  Who?  (siapakah  komunikatornya?),  (2)  Says  What?  (pesan  apa  yang dinyatakanya?),  (3)  In  which  channel?(  media  apa  yang  digunakannya?)  (4)  To Whom?  (siapakah  komunikannya  ?),  (5)  With  what  effect?(  efek  apa  yang diharapkan?)  (Efendy,  2003:  301).  Oleh  karena  itu,  kelima  unsur  tersebut  adalah komponen  dasar  yang  harus  disusun  dalam  menjalankan  sebuah  strategi komunikasi.
Pendapat  lain  diungkap  oleh  R.  Wayne  Pace,  Brent  D.  Peterson  dan  M.  Dallas Burnet  dalam  bukunya  Techniques  for  effective  Communication  sangat
memperhatikan  faktor  manusia  dalam  strategi  komunikasi,  sebagaimana  dikutip oleh  (dalam  Effendy,  1993:  35)  menyatakan  bahwa  tujuan  sentral  dari  kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama yaitu: to secure understanding, to estabilsh acceptance,  to  motivate  action.  To  secure  understanding  memastikan  bahwa komunikan mengerti pesan yang ia terima. Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima,  maka  penerimanya  itu  harus  dibina  “to  establish  acceptance”.  Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan “to motivate action” Dengan demikian, orang yang menyampaikan pesan yaitu komunikator ikut menentukan berhasilnya komunikasi. Dalam hubungan ini faktor source credibility komunikator memegang peranan yang sangat penting.
Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  sangat  diperlukan adanya  sumber  daya  manusia  sebagai  pendukung  pemberlakuan  syariat  Islam dengan  menciptakan masyarakat  ilmiah  yang  menghargai  ilmu  pengetahuan  Islam sehingga  bisa  berpikiran  maju  dalam  pengembangan  wawasan  keIslaman  dengan cara  menghidupkan  Meunasah,  Mesjid,  Dayah,  dan  Madrasah  sebagai  tempat pelaksanaan  kejian  keIslaman.  Dengan  demikian  rakyat  aceh  akan  semakin  siap menerima  penerapan  syariat  Islam  karena  telah  memiliki  pemahaman  yang  sama dalam memandang syariat Islam. Oleh karena itu pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh  dengan  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat, ulama, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkompeten (Jauhari, 2010: 34).
Kegagalan  memahami    tujuan-tujuan      syariat    dalam    penerapan    hukum cambuk  dapat  menyebabkan    kesalahpahaman    terhadap    hukum    Islam,  sehingga menganggap bahwahukuman  cambuk  sebagai  hukuman  kejam,  tidak  manusiawi, dan    melanggar    Hak    Asasi  Manusia.  Padahal,  jika  dilihat  dengan  kaca  mata  iman dan  akal  sehat  jelaslah  bahwasanyahukum  cambuk  tersebut  bertujuan  untuk menolak  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  jarimah  uqubat  dan  mengembalikan manusia  ke  jalan  yang  benar  dan  hidup  mulia  (Masyitah,  2018:  30).  Pentingya penerapan strategi komunikasi yang tepat  ditujukan agar masyarakat benar-benar bisa  memahami  bagaimana  kemaslahatan  dari  aturan-aturan  syariat  Islam  yang sesungguhnya,  sehingga  akan  mendorong  sikap  kerelaan  untuk  mematuhi  dan menaatinya.  Begitu  pula  dengan  pemahaman  atas  konsekuensi  pelanggarannya, agar masyarakat merasa takut untuk melanggarnya.
Merujuk  pada  hakikat  pengertian  strategi komunikasi  yang merupakan  segala cara  yang  ditempuh  dalam  rangka  mengkomunikasikan  pesan  yang  akan disampaikan  kepada  komunikan,  mulai  dari  perumusan  atau  penentuan  strategi komunikasi sampai kepada tataran pelaksanaannya, dengan menggunakan metode- metode  yang  sesuai  dengan  kondisi  atau  objek  komunikasi,  maka  strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Aceh Barat dalam upaya pencegahan pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah:
1. Strategi Komunikator
Sesuai  dengan  Qanun  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata kerja perangkat daerah Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008. Pemerintah Aceh  menempatkan  Wilayatul  Hisbah  sebagai  bagian  dari  Satuan  Polisi  Pamong Praja yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan, namun yang membedakan Wilayatul Hisbah fokus tugasnya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di  bidang  penegakan  Qanun  dan  syariat  Islam.  Wilayatul Hisbah  berfungsi sebagai badan  yang  diberikan  hak  dan  kewenangannya  oleh  Pemerintah  Provinsi  Aceh untuk  mengontrol  dan  mengawasi  pelaksanaan  Syari‘at  Islam  di  tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan
untuk  menegur/menasehati  setiap  pelanggar  terhadap  qanun-qanun  Syariat  Islam (Mardhiah,  2010:  157).  Dalam  kegiatan  pencegahan  pelanggaran  Qanun  Jinayat, semua pihak yang tergabung dalam Wilayatul Hisbah adalah sumber (komunikator) yang akan menyampaikan pesan pembinaan syariat Islam kepada masyarakat Aceh Barat.
Dalam hal ini ada 2 faktor penting yang harus diperhatikan oleh komunikator Wilayatul  Hisbah  untuk  melancarkan  komunikasinya  yaitu  daya  tarik  dan kredibilitas.  Karena  sumber  daya  tarik  yang  menarik  seorang  komunikator  akan mampu  merubah  sikap,  opini  dan  perilaku  komunikan  melalui  mekanisme  daya tariknya,  sedangkan  kredibilitas  adalah  factor  kepercayaan  komunikan  kepada komunikator.  Kepercayaan  ini  banyak  bersangkutan  dengan  profesi  atau  keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Oleh karena itu, perekrutan anggota Wilayatul Hisbah  adalah  berasal  dari  alumni  pesantren  dan  lulusan  perguruan  tinggi  Islam yang  dipercaya  mempunyai  kompetensi  dan  wawasan  yang  luas  dalam  bidang keagamaan, terkenal baik dan saleh, tidak berperangai buruk, mengetahui hukum- hukum Islam, berintegrasi dan professional. Sebagai contoh, Ilyas, anggota Wilayatul Hisbah Aceh Barat mengungkapkan:
…Oleh  karena  itu,  sikap  dan  keteladanan  personel  Wilayatul  Hisbah  menjadi salah satu factor untuk dihargai atau tidaknya mereka oleh masyarakat. Dengan dihargai  seperti  itu  akan  ada  penghargaan  dan  respek  warga  masyarakat terhadap  penegakan  syariat  Islam  di  Aceh  Barat,  yang  nantinya  akan berimplikasi  pada  pengaruhnya  terhadap  ketaatan  warga  dalam  menjalankan aturan syariat Islam (Ilyas, 2019).
2. Strategi Pesan
Wilayatul  Hisbah  sebagai  polisi  khusus  berfungsi  sebagai  lembaga  pengawas. Hakikat pengawasan memiliki jangkauan luas yang bisa berupa kegiatan penjagaan, pemantauan,  sosialisasi  hukum  dan  sejenisnya.  Tujuan  pengawasan  tidak  lain adalah memastikan bahwa peraturan-peraturan syariat Islam diketahui dan ditaati oleh  masyarakat  (Agustiansyah,  2017:191).  Tujuan  tersebut  akan  terwujud  jika masyarakat  memiliki  kesadaran  yang  memadai  tentang  batas-batas  pelanggaran Qanun  syariat.  Kesadaran  masyarakat  akan  tumbuh  dengan  baik  jika  mereka mendapatkan pemahaman dan informasi dengan baik dan memadai tentang Qanun syariat beserta berbagai aspek di dalamnya seperti hukuman atas pelanggaran agar menimbulkan rasa takut dan mawas diri.
Pesan atau informasi yang disampaikan dalam upaya pencegahan pelanggaran Qanun jinayat pada masyarakat Aceh Barat berpusat pada kebijakan daerah tentang Qanun  Nomor  6  Tahun  2014,  dengan  arahan  yaitu  menggerakkan  peran  serta masyarakat dalam upaya penegakan Qanun Syariat Khususnya Jinayat, maka pesan atau  informasi  yang  disampaikan,  diantaranya  melarang  konsumsi  dan  produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan,  menuduh  seseorang  melakukan  zina  tanpa  bisa menghadirkan  empat  saksi  (qadzaf), sodomi antar  sesama  lelaki  (liwath)  atau disebut  gay, dan  hubungan  seks  sesama wanita  (musahaqah)  atau disebut  lesbian, beserta hukuman bagi pelanggarnya. Dengan adanya sejumlah pesan dan informasi ini  diharapkan  menjadi  salah  satu  langkah  preventif  untuk  mencegah  terjadinya maksiat  dan  meminimalisir  pelaku  pelanggaran  Qanun,  serta  akan  lahirnya masyarakat yang sadar hukum.
Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum
masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum,  dipatuhi  oleh  masyarakat,  maka  hukum  tersebut  dapat  dikatakan  telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran  hukum masyarakat  itu menyangkut    faktor-faktor  apakah  suatu  ketentuan  hukum  diketahui,  dipahami, diakui,  dihargai  dan  ditaati  oleh  masyarakat  sebagai  pengguna  hukum  tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam  berfungsinya  hukum  secara  efektif  dalam  masyarakat  setempat (Agustiansyah, 2017: 207).
3. Strategi Media
Sosialisasi pencegahan pelanggaran syariat di Kabupaten Aceh barat dilakukan melalui  berbagai  bentuk  kegiatan  dan  menggunakan  berbagai  media komunikasi.Penggunaan media dan pendekatan komunikasi serta penentuan bentuk kegiatan  yang  dilakukan  disesuaikan  dengan  karakteristik  kelompok  sasaran, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah di mana kelompok sasaran tersebut  berada.  Media  berperan  sebagai  jembatan  antara  komunikator  atau Wilayatul Hisbah dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat atau komunikan, media dalam hal ini ada beberapa macam yaitu media cetak dan media elektronik, keduanya memiliki sifat yang sama yakni memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
Wilayatul  Hisbah  Aceh  Barat  menggunakan  media  cetak  brosur  untuk sosialisasi  Qanun  Jinayat,  yaitu  dengan  memasang  brosur  di  sejumlah  kafe  dan tempat  rekreasi  yang  dinilai  masih  rawan  pelanggaran  syariat  Islam.  Meliputi kawasan Pantai Ujong Karang, Gampong Suak Indrapuri dan Suak Ribee. Sosialisasi dalam  bentuk  pemasangan  brosur  ini  bertujuan  untuk  memberikan  informasi kepada  masyarakat,  tentang  ancaman  pidana  yang  diatur  dalam  Qanun  Hukum Jinayat.
Gambar 2. Pemasangan Brosur
Saat mengkonfirmasi hal ini, Azim, Kadisatpol PP Wilayatul Hisbah Aceh Barat, mengatakan:
…Kegiatan  ini oleh tim memfokuskan pada sosialisasi ancaman pidana terhadap pihak  yang  menyediakan  fasilitas  khalwat,  ikhtilath,  dan  zina.  Pengusaha  kafe harus  tahu,  menyediakan  fasilitas,  seperti  pondok  remang-remang  atau konstruksi  tertutup/tersembunyi,  sehingga  orang  lain  leluasa  untuk  berbuat jarimah  (maksiat)  adalah  perbuatan  dosa  yang  memiliki  konsekuensi  hukum. Bahkan,  ancaman  hukumannya  lebih  berat  dari  pada  berbuat  jarimah  (Azim, 2019).
Pemasangan  brosur  yang  berisikan  ancaman  pidana  disejumlah  tempat wisata tujuannya adalah agar masyarakat tahu, paham, dan tercegah melakukan pelanggaran.  Sehingga  masyarakat  khususnya  pengusaha  kafe,  dengan kesadaran  sendiri  mau  mengubah  konsep  usahanya  dari  tempat  pacaran menjadi  tempat  rekreasi  keluarga  yang  Islami.  Selain  menggunakan  brosur, Wilayatul  Hisbah  Aceh  Barat  juga  menggunakan  papan  informasi  saat melakukan  razia  yang  berisi  informasi  beberapa  pasal  yang  terdapat  dalam Qanun Aceh.
Gambar 3. Papan Informasi
Selain  itu,  strategi  yang  dilakukan  oleh  Wilayatul  Hisbah  Aceh  Barat  dalam menyebarkan pesan dan memberi pemahaman terkait Qanun syariat adalah melalui program Saweu Gampong (mengunjungi desa).
Gambar 4. Saweu Gampong
Tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran,  pengamalan,  dan kenyamanan beribadah kepada masyarakat. Wilayatul Hisbah juga mengontrol dan mengawasi  pelaksanaan  shalat  Jumat  dalam  bentuk  patroli  pengawasan  oleh petugas anggota Wilayatul Hisbah perempuan, yaitu dengan mendatangi toko, kedai, warung yang masih buka menjelang waktu shalat Jumat.
Gambar 5. Patroli Jumat
Terkait dengan hal ini, Kabid Wilayatul Hisbah Aceh Barat, Aharis Mabrur S.HI, MH, mengatakan;
…Setiap Jumat biasanya kami akan melakukan patroli, setelah melakukan patroli kegiatan  dilanjutkan  dengan  sosialisasi  Qanun  Syariat  Islam  melalui  mimbar Jumat,  yakni  seorang  anggota  Wilayatul  Hisbah  bertindak  selaku  khatibnya, melalui  kegiatan  ini  diharapkan  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  lebih memahami Qanun Syariat yang berlaku di Aceh...
Selain  itu,  Aharis  menambahkan  kegiatan  razia  juga  dilakukan  dengan menertibkan  cafe  remang-remang.  Penertiban  ini  dilakukan  juga  dalam  rangka menindaklanjuti  laporan  masyarakat  atas  keberadaan  sejumlah  kafe  yang  tidak menyediakan lampu penerang yang cukup di fasilitas pondoknya. Akibatnya kondisi tersebut rawan dimanfaatkan sebagai ajang berbuat maksiat.
…Kami mengimbau masyarakat, khususnya muda mudi agar menjauhi kafe-kafe yang  tidak  menyediakan  lampu  penerang.  Karena  dapat  terjerumus  pada perbuatan  jarimah  khalwat,  ikhtilath,  bahkan  zina.  Pelaku  dapat  diancam hukuman cambuk/denda emas murni/penjara..(Mabrur, Wwancara : 2019).
Demikian pula mengenai peraturan pemakaian busana Islami, yang merupakan salah satu bentuk penegakan syiar Islam sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh, maka Wilayatul Hisbah jugaakan merazia wanita yang berpakaian ketat.
Gambar 5. Razia Pakaian Ketat
Bupati Aceh Barat Ramli MS juga menghimbau kepada pegawai seluruh instansi daerah  untuk  tidak  melayani  pengurusan  administrasi  kependudukan  terhadap masyarakat  muslim  yang  tidak  menggunakan  busana  secara  Islami.  kebijakan  itu berlaku  khusus  bagi  umat  muslim  dalam  pengurusan  e-KTP,  Kartu  Keluarga  (KK) dan  berbagai  data  administrasi  lainnya.  Langkah  tersebut  merupakan  bagian  dari pengoptimalan penerapan syariat Islam di daerah Aceh Barat. Seiring dengan hal ini Edi Kasman, anggota Wilayatul Hisbah Aceh Barat, mengatakan;
…Bapak  Bupati  Aceh  Barat  sudah  menegaskan  hal  ini  sebelumnya,  kalau  ada pejabat  atau  kepala  dinas  yang  melayani  warga  muslim  tapi  tidak  memakai busana  secara  Islami,  dia  akan  dicopot  dari  jabatannya.  Tapi  bagi  warga nonmuslim,  aturan  tersebut  tidak  berlaku,  namun  tetap  harus  sopan  (Kasman, Wawancara: 2019).
Selain itu, Wilayatul Hisbah Aceh Barat juga menggunakan media sosial dalam upaya  pencegahan  pelanggaran  Qanun  Jinayat,  dengan  menyediakan  “Web  lapor!” yang  merupakan  singkatan  dari  Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online  Rakyat
yaitu  sebuah  sarana  aspirasi  dan  pengaduan  berbasis  media  sosial  yang  mudah diakses oleh masyarakat.
Gambar 6. Web Lapor
Web  lapor  ini  dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi masyarakat  sekaligus  interaksinya  dengan  pemerintah  dalam  rangka  pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, masyarakat Aceh Barat dapat  melapor  melalui  Web  tersebut  jika  melihat  atau  mencurigakan  adanya kegiatan  pelanggaran  syariat  di  suatu  tempat.  Laporan  kemudianakan  diverifikasi terlebih  dahulu  oleh  administrator dan  tindak  lanjut pelaporan.  Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi pada laporan.
4. Strategi Efek
Terakhir  adalah  efek  atau  hasil,  hasil  yang  didapat  dalam  sebuah  proses komunikasi  dakwah  dalam  bentuk  sosialisasi  pencegahan  pelanggaran  syariat adalah  adanya  minat  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Barat  untuk  mematuhi  amanat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini terdapat beberapa klasifikasi efek yang ingin diperoleh dari proses komunikasi, yaitu:
a. Efek kognitif, dimana masyarakat memiliki pengetahuan dalam pola berfikir setelah proses penerimaan pesan.
b. Efek afektif, terpaan informasi yang bersifat persuasif ini diharapkan sangat membantu  masyarakat  memberikan  feedback  yang  sesuai  dengan harapan dan sesuai dengan pesan yang disampaikan.
c. Efek  konatif,  efek  ini  terkadang  membawa  kecenderungan  yang  bercabang negatif  dan  positif.  Dikatakan  negatif,  karena  komunikan  yang  tidak mampu  menerima  pesan  atau  informasi  dengan  baik  akan  berdampak tidak  baik.  Dikatakan  positif  maka  dengan  adanya  informasi  cenderung membuat  mereka  ingin  melakukan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik dan  turut  serta  dalam  mensukseskan  pembangunan  bidang  keagamaan yaitu  menjaga  nilai-nilai  syariat  Islam  sehingga  akan  tegaknya  hukum syariat di bumi Serambi Makkah.
Untuk melengkapi data tentang respon masyarakat Aceh terhadap keberlakuan qanun  ini,  salah  seorang  warga  Aceh,  CE  (32  tahun),  Aceh  Barat  pernah  terjaring razia dan di hukum cambuk akibat melakukan zina, menceritakan:
…Hana pat peugah le malee, dari ujong oek sampe ujong aki, dinging le ureung rame, dipeukhem lom. Menyesai that jino, bukon hanya malee droe, tapi keluarga, gampong cit. Tapi lon bersyukur, dengon na kejadian nyan loen sadar, han le loen ulangi.  Loen  ingin  taubat  mendekatkan  diri  dengon  Allah,  memperbaiki  diri
(…Sungguh sangat memalukan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, disaksikan oleh  orang  banyak,  ditertawakan.  Menyesal  sekali  sekarang,  bukan  hanya  diri yang  malu  tapi  juga  keluarga  dan  desa.  Tapi  saya  bersyukur,  dengan  ada kejadian  ini  menjadi  sadar,  tidak  akan  mengulangi  lagi,  saya  ingin  taubat mendekatkan diri dengan Allah, memperbaiki diri)...(CE, Wawancara, 2019)
YH  (28  tahun),  salah  seorang  warga  Aceh  Barat  yang  pernah  terjaring  razia khalwat (bersunyian bersama lawan jenis yang bukan mahram), mengungkapkan:
…Jeut loen cok pelajaran leuh keunong razia wate nyan, karena merasa that male loen  ateuh  kejadian  nyan.  Han  le  loen  ulangi  jino,  loen  pun  han  akan  pacaran le...(…Bisa  saya  ambil  pelajaran  setelah  terkena  razia  saat  itu,  karena  saya merasa  sangat  malu  atas  kejadian  itu.  Tidak  akan  saya  ulangi  lagi,  saya  pun sudah bertekad tidak akan berpacaran lagi). (CE, Wawancara, 2019)
Lebih  lanjut,  NY  (25  tahun),  yang  pernah  terjaring  razia  ikhtilat  (bermesraan diluar hubungan nikah), menceritakan:
…Wate  nyan  lon  khilaf,  akibat  peuturot  that  hawa  nafsu.  Walaupun  kejadian nyan katrep tapi trok an jino loen hana bisa lom melupakan, male that-that, peu lom mencoreng nama baik  ureung tuha lom, tapi loen jino ka menyadari,  Islam that menjaga kesucian ureung inong, sehingga na batas-batas lam bergaul ngon ureung  agam...  (…Waktu  itu  saya  khilaf,  akibat  terlalu  mengikuti  hawa  nafsu.
Walaupun  kejadian  itu  sudah  lama  tapi  sampai  sekarang  saya  belum  bisa melupakan,  sangat  malu,  ditambah  lagi  mencoreng  nama  orang  tua,  tapi  saya sekarang  sudah  menyadari,  Islam  sangat  menjaga  kesucian  wanita,  sehingga ditetapkan batas-batas dalam bergaul dengan pria) (NY, Wawancara: 2019).
Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa efek yang ditimbulkan dari adanya upaya  pencegahan  pelanggaran  syariat  Islam  oleh  wilayatul  hisbah  adalah timbulnya  rasa  malu  malu  pada  diri  pelaku  yang  membuat  enggan  untuk mengulanginya  lagi.  Selain  itu,  dengan  adanya  razia  dan  pembinaan  lahirlah pengetahuan yang benar tentang syariat Islam, sehingga dapat mengubah pola pikir pelaku  dan  masyarakat  secara  lebih  luas  menjadi  lebih  bijak  dan  patuh  terhadap hukum, serta munculnya keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan taubatan nasuha. Hingga kini, Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  terus  meningkatkan  razia  dan  pengawasan terhadap pelanggaran penegakan syariat Islam pada  masyarakat di kabupaten Aceh Barat,  khususnya  Qanun  Jinayat,  dalam  bentuk  sosialisasi,  serta  penindakan terhadap pelaku yang melakukan aneka pelanggaran yang melanggar syariat Islam. Dengan demikian, komunikasi dakwah yang dilakukan oleh jajaran Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  diatas  maka  dapat  diambil  suatu kesimpulan bahwa Qanun Nomor 6 tahun 2014 atau disebut Qanun Jinayat adalah Perda yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh, diantaranya melarang konsumsi dan  produksi  minuman  keras  (khamar),  judi  (maisir),  bersunyian  bersama  lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  menuduh  seseorang  berzina  (qadzaf), gay (liwath),  lesbi  (musahaqah).  Masih  tingginya  tingkat  pelanggaran  terhadap  Qanun Jinayat menuntut Wilayatul Hisbah, yang mempunyai tugas mengawasi penegakan Qanun dan syariat  Islam ini menggunakan strategi komunikasi dakwah yang tepat
agar pesan dapat tersampaikan dengan baik sehingga pelanggaran terhadap Qanun Jinayat  dapat  diminimalisir.  Bentuk  strategi  dakwah  yang  digunakan  Wilayatul Hisbah dalam hal ini adalah strategi komunikator, strategi pesan, strategi media, dan strategi efek.
Daftar Pustaka
Buku Abbas, Syahrizal. Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Jinayah di Aceh. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015)
Al  Yasa, Abu Bakar, Syariat  Islam  di  Provinsi  NAD,  Paradigma,  Kebijakan,  (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005)
Chazawi, Muhammad, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Dinas  Syariat  Islam, “ Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan Daerah  /Qanun,  Intruksi  Gubenur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syariat  Islam,” (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam, 2012)
Dinas    Syari‘at    Islam    Aceh,    Himpunan    Undang-Undang,    Keputusan    Presiden,
Peraturan  Daerah/Qanun, Instruksi  Gubernur,  Edaran  Gubernur  Berkaitan Pelaksanaan  Syari‘at  Islam;  Edisi  ke  Tujuh,  (Banda  Aceh:  LITBANG  dan Program Dinas Syari‘at Islam Aceh,  2009)
Efendy, Onong Uchana, lmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005)
Saputra,  Wahidin.  Pengantar  Ilmu  Dakwah  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2011)
Effendy,  Onong  Uchjana,  Ilmu  Komunikasi  Teori  dan  Praktek.  Cetakan kesembilanbelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)
Marzuki, Abu Bakar, Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama “Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (2016)
Peraturan    Gubernur    Aceh    Nomor    139    Tahun    2016    Tentang    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh (Banda Aceh: 2016)
Sabil,  Jabbar,  “Syari’at  Islam  di  Aceh  ;Problematika  Implementasi  Syariat  Islam,” (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009).
Zaidan,  Abdul  Karim,  Sistem  Kehakiman  Islam,  (Kuala  Lumpur:  Pustaka  Haji  Abdul Majid, 2004).

## Jurnal
Ablisar,  Madiasa,  “Relevansi  Hukuman  Cambuk  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk Pemidanaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana,”  Jurnal  Dinamika  Hukum (2014): 281.
Ali, “Kedudukan Syariat Islam Dalam Tata Negara Indonesia” Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh (2014).
Agustiansyah,  “Resistensi  Penegakan  Syariat  Islam  Di  Aceh  Tenggara,”    Journal    Of Contemporary  Islam And  Muslim  Societies (2017).
Din, Mohd, “Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di Aceh“ Jurnal Media Syariah (2009)
Ernalis, Fitri, Kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) dalam Pembinaan Syari’at Islam di  Aceh  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Bireuen),  Variasi  :  Majalah  Ilmiah Universitas Almuslim, Volume 9, (2017)
Ersan, Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam,” Jurnal uinsby.ac.id (2010): 29 Halim,  Marah,  “  Eksistensi  Wilayatul  Hisbah  dalam  Pemerintahan  Islam,”  Jurnal Islam Futura. (2011)
Jauhari,  Iman,  “Pelaksanaan  dan  Penegakan  Syariat Islam  di  Provinsi  Aceh,”  Jurnal Hukum Pro Justitia (2010)
Kamarusdiana,  Qanun  Jinayat  Aceh  dalam  Perspektif  Negera  Hukum  Indonesia, dalam  Jurnal  al  ahkam,  Semarang:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  UIN Walisongo, Vol XVI, No 2, 2016
Mardhiah,  Nellis,  “Problematika  Kebijakan  Syariat  Islam  di  Aceh  Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010,”Jurnal Pandecta (2016)
Masyitah,  Istiqamatul,  “Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Penerapan  Hukum  Cambuk  di Aceh,” Jurnal Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh (2018)
Misran,  Mekanisme  Pelaksanaan  Hukuman  Cambuk  dalam  Sistem  Hukum  Pidana Islam, dalam Jurnal Justisia, Vol 2, No 2, (Aceh: UIN Arraniry, 2017)