E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERLINDUNGAN  HUKUM  ORANG  DENGAN  GANGGUAN JIWA  (ODGJ)  SEBAGAI  KORBAN  TINDAK  PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
Kharisma Salsa Bila 1 , Sulistyanta 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1 kkharismasalsaa@gmail.com, 2 sulistyanta@uns.staff.ac.id
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mngetahui  perlindungan  hukum  berupa  bantuan  rehabilitasi psikososial dan psikologi yang diberikan kepada ODGJ yang menjadi korban penganiayaan.  Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang  digunakan  yatu  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknk  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  wawancara  dan  studi  dokumen  ata  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  data menggunakan  analisis  data  kualitatif  dengan  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  RSJD  Surakarta  kepada  ODGJ  sebagai  korban  penganiayaan berupa  perlindungan  hukun  preventif  seperti  upaya  kesehatan  jiwa  promotif  dan  preventif,  selain  itu terdapat perlindungan hukum represif berupa upaya kesehatan jiwa kuratif dan rehabilitatif. Perlindungan hukum yang diberikan pada ODGJ masih terus diupayakan secara maksimal walaupun masih mengalami beberapa kekurangan dan kendala. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan perlindungan hukum oleh RSJD Surakarta diataranya muncul dari pihak keluarga, masyarakat, rumah sakit, maupun ODGJ itu sendiri.
Kata Kunci:  Orang Dengan Gangguan Jiwa, Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana.
Abstract: This research aims to find out the legal protection in the form of psychosocial and psychological rehabilitation assistance provided to  people with mental disorders who are victims of persecution. This research is empirical research that is descriptive and uses a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques in this research uses interview techniques and document  studies  or  literature  studies.  Data  analysis  techniques  use  qualitative  data  analysis  with interactive methods. The results showed that the legal protection provided by Regional Mental Hospital dr. Arif Zainudin Surakarta to people with mental disordes as a victim of persecution in the form of preventive protection such as promotive efforts and preventive efforts, there are represive protection in the form of curative efforts and rehabilitative efforts. The legal protection provided to people with mental disorders is still being pursued to the maximum even though it still experiences some shortcomings and obstacles. The obstacles  faced  in  fulfilling  legal  protection  by  Regional  Mental  Hospital    dr.  Arif    Zainudin    Surakarta included  emerging from  the family,  the community, hospitals, and victims itself.
Keywords: People with Mental Disorders, Legal Protection, Crime Victims.

## 1. Pendahuluan
Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (atau yang selanjutnya disebut UU Kesehatan Jiwa) yaitu orang  yang  mengalami  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang
termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala  dan/atau  perubahan  perilaku  yang bermakna,  serta  dapat  menimbulkan  penderitaan  dan  hambatan  dalam  menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan yang tidak  bisa  disepelekan  dan  harus  segera  diatasi.  Jumlah  rumah  tangga  yang  memiliki anggota  pengidap  gangguan  jiwa  skizofernia  atau  psikosis  di  Jawa  Tengah  pada  tahun 2018 mencapai 26.000 jiwa. Untuk pengidap depresi di Jawa Tengah dengan rentan umur di  atas  15  tahun  pada  tahun  2018  mencapai  67.000    jiwa    dan    pengidap    gangguan mental    emosional    di    atas    15    tahun  mencapai  67.000  jiwa  (Laporan  Provinsi  Jawa Tengah Riskesdas, 2018).
Di  Indonesia,  stigma  negatif  terhadap  ODGJ  yang  ada  di  dalam  masyarakat  masih sangat  tinggi.  Stigma  tersebut  tidak  hanya  ditujukan  kepada  penderita  gangguan  jiwa, tetapi juga ditujukan kepada keluarga penderita. Stigma   yang ditujukan kepada   ODGJ dapat  berupa  pengabaian  pada  penderita,  prasangka,  bahkan  diskriminasi  pada  para penderita gangguan jiwa. Pengabaian yang dilakukan yaitu terkait dengan pemahaman dari  masyarakat  akan  gangguan  2  jiwa  tersebut. Sementara  prasangka  yaitu  sikap  dari masyarakat  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  yang  cenderung  mengarah  pada  hal negatif  kepada  para  penderita  gangguan  jiwa.  ODGJ  kerap  kali  juga  mendapat diskriminasi, dapat berupa diskriminasi akan pelayanan publik maupun diskriminasi akan hak-hak ODGJ di dalam bermasyarakat (Lestari W & Wardhani, 2014).
Pasal 3 Ayat (2) Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU  HAM)  menyatakan  bahwa,  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta mendapat  kepastian hukum dan perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum.”  Hak -  hak  yang  tercantum  di  dalam  undang- undang tersebut berlaku bagi semua orang tanpa dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pasal 28 G ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur mengenai perlindungan setiap orang serta hak atas rasa aman dan perlindungan  dari  acaman.  Selain  itu  ODGJ  juga  mendapat  hak  bebas  dari  segala penyiksaan, tidak berbeda dari masyarakat pada umumnya. Hak bebas dari penyiksaan tercantum dalam Pasal 28 G Ayar 2 UUD NRI 1945.
Undang-Undang  mengamanahi  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  korban tindak pidana, hal tersebut terdapat dalam dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  saksi  dan  Korban).  Ini  Berarti bahwa setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang layak, begitu juga  dengan  ODGJ  sebagai  korban  tindak  pidana.  ODGJ  yang  menjadi  korban  tindak pidana  penganiayaan  perlu  mendapatkan  perlindungan  sebagai  korban.  Perlindungan yang selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan, tidak sepenuhnya mengakomodir hak-hak ODGJ. Diperlukan peraturan hukum yang tegas untuk memenuhi hak-hak ODGJ khususnya perlindungan hukum saat ODGJ menjadi korban suatu tindak pidana.
Negara  dalam  hal  ini  memiliki  peran  untuk  memenuhi  perlindungan  bagi  korban sesuai dengan hukum positif Indonesia yang tercantum dalam UU Perlindungan saksi dan Korban).  Dalam  hal  ini,  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  memiliki wewenang dalam perlindungan korban. Salah satu bentuk bantuan bagi korban adalah bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan  psikologis,  LPSK  kemudian  melakukan  kerja  sama dengan instansi terkait dalam pemenuhan bantuan tersebut.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini membahas mengenai bagaimana  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  ODGJ  sebagai  korban  tindak pidana  penganiaaan  dalam  pandangan  viktimologi,  serta  membahas  pula  mengenai kendala  kendala  yang  dihadapi  dalam  pemenuhan  perlindungan  hukum  kepada  ODGJ yang menjadi korban penganiayaan.

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang meneliti data primer  di  lapangan  atau  masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang  bertujuan untuk menyajikan data sedetail mungkin yang berhubungan dengan manusia, keadaan, atau  gejala  lainnya.  Penelitian  deskriptif  dilakukan  untuk  mempertegas  hipotesis  dan memperkuat teori (Soerjono Soekanto, 2015:10).
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  menghasilkan  data deskriptif. Jenis data menggunakan data primer sekunder yang berasal dari masyarakat dan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2015: 51). Dalam hal  ini  penulis  menggunakan  data  primer  yang  berasal  dari  hasil  wawancara  dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Sementara data sekunder yang digunakan berasal dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan  yaitu  UUD  NRI  1945,  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,    UU Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa,  UU Nomor 31  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 2006   Tentang   Perlindungan   Saksi dan   Korban,   Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  406/Menkes/SK/VI/2009  tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas. Kemudian untuk bahan hukum sekunder menggunakan hasil-hasil penelitian maupun hasil karya dari kalangan hukum.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang  dilakukan  pada  bulan  Februari – Maret  2022.  Selain  itu  juga  menggunakan  studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis  data  kualitatif  dan  model  interaktif.    Analisis  data  kualitatif  menghasilkan  data yang deskriptif yaitu bahwa apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan pula  perilakunya  yang  secara  nyata  diteliti  sebagai  sesuatu  yang  utuh.  Model  analisa interaktif  yaitu  pengumpulan  data  yang  kemudian  dianalisa  melalui  tiga  tahapan,  di antaranya  mereduksi  data,  menyajikan  data,  dan  menarik  kesimpulan  (H.B.  Sutopo, 2002:35).

## 4. Penelitian dan Pembahasan
Dalam pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan untuk berbuat a tau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dalam
pasal  tersebut  menunjukan  bahwa  setiap  orang  tanpa  terkecuali  berhak  atas  hak perlindungan.  Begitu  pula  dengan  ODGJ,  kekurangan  dan  keterbatasan  yang  dimiliki ODGJ tidak membuat hak-haknya sebagai manusia hilang atau bisa dilanggar.
ODGJ  bisa  disebut  sebagai  seseorang  dengan  disabilitas  mental.  Penyandang disabilitas  merupakan  seseorang  yang  mengalami  ketidaksempurnaan  dalam  fisik, intelektual,  mental,  dan/atau  sensoriknya.  Untuk  itu,  perlindungan  hukum  terhadap ODGJ juga terdapat pada Pasal 5
Huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan  bahwa  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  keadilan  dan  juga  hak perlindungan hukum. ODGJ dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas mental.  UU Penyandang  Disabilitas  menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  dilindungi  oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.  Bentuk   perlindungan   yang tercantum   dalam   UU Penyandang Disabilitas bagi  korban  kekerasan  berupa  rumah  aman  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dan pemerintah daerah.
Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum kepada ODGJ yang menjadi korban penganiayaan yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
b. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum ini dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap masalah sosial (M. Arifianto & Indri, 2019: 6). Upaya hukum preventif memiliki tujuan untuk menghindari adanya tindakan penganiayaan terhadap ODGJ.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  ini  merupakan  perlindungan  yang  bertujuan  sebagai penyelesaian  dari  suatu  permasalahan.  Perlindungan  hukum  represif  dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum (M. Arifianto & Indri, 2019: 6). Penderita  gangguan  jiwa  menurut  UU  Kesehatan  Jiwa  terbagi  menjadi  dua,  yakni Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  atau  ODGJ  dan  Orang  Dengan  Masalah  Kejiwaan  atau ODMK. ODGJ menurut UU Kesehatan Jiwa yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sedangkan ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.
Berdasarkan  Pasal  1  UU  Kesehatan  Jiwa,  Upaya  Kesehatan  Jiwa  berupaya  untuk mewujudkan kesehatan jiwa yang optimal. Upaya kesehatan jiwa memiliki tujuan yaitu untuk  menjamin  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  tanpa  terkecuali mendapatkan kualitas  hidup  yang  layak,  mendapatkan  kehidupan  kejiwaan  yang  sehat,  bebas  dari segala  ketakutan,  tekanan,  maupun  gangguan  lain  yang  dapat  mengganggu  kesehatan jiwanya.
Hak-hak ODGJ tercantum dalam Pasal 70 Ayat (1) UU Kesehatan Jiwa, yaitu:
a. Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
b. Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
c. Mendapatkan  jaminan  atas  ketersediaan  obat  psikofarmaka  sesuai  dengan kebutuhannya;
d. Memberikan  persetujuan  atas  tindakan  medis  yang  dilakukan terhadapnya;
e. Mendapatkan  informasi  yang  jujur  dan  lengkap  tentang  data  kesehatan  jiwanya termasuk indakan dan pengobatan yang telah maupun  yang  akan  diterimanya  dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
f. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
g. Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
h. Mengelola sendiri harta benda milknya dan/atau yang diserahkan kepadanya. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan salah satu hak korban yaitu dalam Pasal 6 dikatakan bahwa Korban pelanggaran HAM berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban  tindak  pidana kekerasan  seksual,  dan  Korban  penganiayaan  berat,  berhak  juga mendapatkan  hak  lain  berupa  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis.
Dalam hal ini, ODGJ sebagai korban tindak pidana penganiayaan memiliki hak untuk diberikan bantuan berupa bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Tindak pidana penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum  Pid ana  (KUHP).  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  menyatakan  bahwa  “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah”.  Padal  Pasal  351  ayat  (2)  menyatakan  “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama  lima  tahun”.  Pada  Pasal  351  ayat  (3)  menyatakan  “Jika  mengakibatkan  mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
RSJD  Surakarta  sebagai  salah  satu  Rumah  Sakit  khusus  kelas A berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1079/Menkes/SK/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 menjadi salah satu pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi ODGJ korban penganiayaan.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  RSJD  Surakarta  berupa pemenuhan  upaya  kesehatan  jiwa  bagi  korban  penganiayaan  yang  berupa  upaya kesehatan jiwa promotif, upaya kesehatan jiwa preventif, upaya kesehatan jiwa kuratif, dan upaya kesehatan jiwa rehabilitatif.
Promosi  kesehatan  melalui  pendekatan  dapat  dilakukan  melalui  media  sarana komunikasi  maupun  media  sosial,  berupa  TV,  majalah,  koran, radio,  dan  situs  internet yang  nantinya  bisa  36  memberikan  pengaruh  yang  besar  bagi    masyarakat    mengenai kesehatan khususnya kesehatan jiwa (Martina Pakpahan, dkk, 2021:97). Upaya kesehatan jiwa  promotif  dilakukan  oleh  RSJD  Surakarta  melalui  penyuluhan  langsung  kepada masyarakat dengan menggandeng Dinas Sosial Kota Surakarta dan tenaga profesional lain yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Upaya kesehatan  jiwa  promotif  juga  dilakukan  oleh RSJD Surakarta me hvjlalui media massa seperti Solopos dan Radio Republik Indonesia (RRI)  Solo  dengan  memberikan  informasi  kesehatan  secara  umum  maupun  informasi
mengenai  kesehatan  jiwa.  Upaya  promotif  dilakukan  oleh  RSJD  Surakarta  untuk menghapuskan  stigma-stigma  negatif  yang  beredar  di  masyarakat  terkait  ODGJ  yang menghambat  pasien  ODGJ  untuk  bisa  sembuh  dan  bisa  kembali  ke  lingkungan masyarakat.
Upaya kesehatan jiwa preventif yang dilakukan oleh RSJD Surakarta bersama Dinas Sosial Kota Surakarta dengan komunitas-komunitas pemerhati kesehatan jiwa, maupun instansi  pendidikan  dilaksanakan  dalam  lingkup  keluarga  pasien  dan  juga  masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan support group bagi keluarga pasien maupun masyarakat di lingkungan sekitar pasien pengidap gangguan jiwa. Kegiatan ini dilakukan dengan  memberikan  edukasi  maupun  berbagi  pengalaman  keluarga  pasien  maupun masyarakat sekitar. Selain itu dalam upaya ini memberikan edukasi tentang bagaimana keluarga maupun masyarakat untuk memperlakukan ODGJ tanpa menghilangkan hakhak ODGJ sebagai manusia. Keluarga dan masyarakat juga diberikan arahan untuk mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien.
Upaya  kesehatan  jiwa  kuratif  yang  dilakukan  oleh  RSJD  Surakarta  bertujuan  untuk mengembalikan fungsi ODGJ di dalam lingkungan masyarakat. Terhadap pasien korban penganiayaan,  upaya  kesehatan  kuratif  diberikan  dengan  tujuan  memperbaiki  fungsi ODGJ  yang  semakin  parah  akibat  adanya  trauma  terhadap  penganiayaan  yang dideritanya. Upaya kuratif dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap yang ada di RSJD Surakarta. Upaya kuratif  yang  dilakukan  oleh  instalasi  rawat  jalan  yaitu  dengan  memberikan  pelayanan kesehatan kepada pasien yang terintegrasi dengan instalasi rawat inap.
RSJD  Surakarta  memberikan  upaya  rehabilitatif  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki fisik  dan  mental  ODGJ,  untuk  penempatan  vokasional  sehingga  ODGJ  dapat  bekerja secara  maksima,  dan  untuk  mengembalikan  ODGJ  supaya  dapat  berfungsi  kembali sebagai  anggota  masyarakat.  Upaya  kesehatan  jiwa  rehabilitatif  dilakukan  oleh  RSJD Surakarta secara terjadwal setiap hari Senin-Jumat.
Bentuk upaya rehabilitatif yang dilakukan oleh RSJD Surakarta diantaranya:
a. Terapi Okupasi
Terapi  okupasi  bertujuan  untuk  memperbaiki  gangguan  fungsi  kognitif, disorientasi, koordinasi sensor motorik, dan gangguan interpersonal   yang dialami oleh  ODGJ.  Terapi  okupasi  terdiri  dari  terapi  kelompok  aktivitas,  terapi  kelompok ekspresi, terapi kelompok asertif, terapi kelompok interaksi sosial, terapi kelompok pemecahan  masalah,  terapi  kelompok  manajemen  stress,  dan  terapi  kelompok relaksasi.
b. Terapi Modalitas
Terapi  Modalitias  yang  dilakukan  oleh  RSJD  Surakarta  bertujuan  untuk mempersiapkan  kembali  pasien  dengan  bekal  ketrampilan  yang  nantinya  akan berguna saat kembali ke masyarakat.
c. Terapi Rekreasi
Terapi  rekreasi  biasanya  dilakukan  oleh  RSJD  Surakarta  dengan  mengunjungi tempat wisata yang ada di sekitar Kota Surakarta.
ODGJ yang menjadi korban penganiayaan diberikan seluruh rangkaian terapi dalam kaitannya untuk pemenuhan proses rehabilitasi korban. Dalam pemenuhan perlindungan hukum  bagi  ODGJ  yang  menjadi  korban  penganiayaan,  RSJD  Surakarta  mengalami
beberapa kendala. Stigma-stigma yang beredar di masyarakat tentang keberadaan ODGJ menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  pemenuhan  perlindungan  hukum  bagi  ODGJ  sebagai korban yaitu datang dari phak keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan salah satu elemen  penting  dalam  pemulihan  kondisi  ODGJ. Bentuk  dari  dukungan  keluarga  dapat berupa  dukungan  interpersonal,  dukungan  penilaian,  dukungan  instrumental,  dan dukungan emosional (Setiadi, 2008). Kurangnya pengetahuan atau edukasi keluarga dan masyarakat  mengenai  upaya  kesehatan  jiwa  bagi  pasien  yang  akhirnya  dapat menyebabkan terhambatnya upaya pemulihan kesehatan jiwa bagi anggota keluarganya Kendala juga datang dari RSJD Surakarta, dimana terdapat kekurangan sumber daya manusia  dalam  instalasi  rehabilitasi.  Sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam  instalasi rehabilitasi terdiri dari 4 orang okupasi terapis, 3 orang pekerja sosial, 2 orang instruktur kegiatan putri, 1 orang instruktur kegiatan putra, dan 1 orang psikolog. Jumlah instruktur kegiatan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan rehabilitasi perharinya sejumlah 40-50 pasien, dengan 30-40 pasien laki-laki dan 10-20 pasien wanita.
Dalam kaitannya dengan pemenuhan pelayanan kesehatan, SDM di RSJD Surakarta masih kurang memadai. Pada pasal 37 UU Kesehatan Jiwa menyebutkan SDM di bidang kesehatan  jiwa  terdiri  dari  tenaga  kesehatan  dengan  kompetensi  di  bidang  Kesehatan Jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Selain itu, RSJD juga mengalami keterhambatan dalam terbatasnya sarana dan prasarana khususnya keterbatasan ruangan dalam kegiatan terapi pasien.
Hambatan  bisa  datang  juga  dari  pasien  sendiri.  Pasien  yang  memiliki  level  kognitif rendah  dan  sulit  untuk  memahami  dirinya  sendiri  maupun  lingkungan  di  sekitarnya memiliki  peluang  yang  cukup  tinggi  untuk  membahayakan  tenaga  kesehatan  maupun sesama pasien di RSJD Surakarta. Diperlukan perhatian serta penganan yang ekstra bagi pasien dengan level kognitif rendah. Kognitif dapat diartikan sebagai hubungan antara penyebab  dan  akibat,  hubungan  antara  tindakan dan  akibat  dari  tindakan.  Sementara, strategi  kognitif  merupakan  rencana  mentan  yang  digunakan  seseorang  untuk memahami dirinya dan juga lingkungan di sekitarnya (Kaplan HI, 2010: 265).

## 5. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  RSJD  Surakarta  kepada  ODGJ  korban penganiayaan  berupa  pemberian  bantuan yaitu pemenuhan hak  pelayanan kesehatan ODGJ yang terdiri dari upaya kesehatan jiwa promotif, upaya kesehatan jiwa preventif, upaya  kesehatan  jiwa  kuratif,  dan  upaya  kesehatan  jiwa  rehabilitatif.  Dalam melaksanakan pemenuhan perlindungan hukum kepada ODGJ, RSJD Surakarta berusaha untuk  memaksimalkan  upayanya,  namun  masih  ditemui  beberapa  hambatan  dalam perlindungan hukum yang diberikan.
Hambatan  yang  timbul  dalam  pemenuhan  perlindungan  hukum  ini  berasal  dari keluarga dan masyarakat yang masih minim edukasi mengenai kesehatan jiwa. Hambatan juga timbul dari pihak RSJD Surakarta seperti kurangnya SDM dan keterbatasan sarana dan  prasarana  yang  ada.  Selain  itu,  hambatan  juga  bisa  datang  dari  ODGJ  itu  sendiri terutama ODGJ dengan level kognitif rendah.

## 6. Saran
Diperlukan  adanya  kerja  sama  dari  berbagai  pihak.  Kurangnya  edukasi  mengenai ODGJ dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga dapat menghambat pemenuhan hak-hak  ODGJ  ketika  ditempatkan  sebagai  korban  tndak  pidana.  Pihak  pemerintah maupun yang berwenang memiliki kewajiban memberikan penyuluhan maupun edukasi kepada masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi stigma-stigma negatif masyarakat tentang ODGJ.
Karena pada dasarnya ODGJ memiliki keterbatasan, sudah sewajibnya pihak keluarga memberikan pemenuhan kesehatan jiwanya. Masyarakat dan keluarga juga harus turut serta  melindungi  ODGJ.  Masyarakat  sudah  seharusnya  mengurangi  stigma  negatif tentang  ODGJ,  karena  stigma-stigma  negatif  dapat  mengakibatkan  keluarga  pasien enggan untuk memenuhi hak kesehatan jiwa ODGJ.

## 7. Daftar Pustaka
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  (Balitban gkes).  2018.  “Laporan Provinsi  Jawa  Tengah  Riset  Kesehatan  Dasar  (RISKEDSDAS)  2018”.  Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).
H.B.  Sutopo.  2002.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Surakarta:  UNS  Press.  Kaplan  HI, Sadock BJ, Grebb JA. 2010.  Kaplan dan Sadock Sinopsis
Psikiatri  Ilmu  Pengetahuan  Perilaku  Psikiatri  Klinis.  Tangerang:  Binarupa  Aksara Publisher.
Martina Pakpahan, dkk. 2021. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Yayasan Kita Menulis.
Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah  Surakarta.  https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id.Setiadi. 2008. Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Muhammad Arifianto S W, Indri Fogar S. 2019. “Perlindungan Hukum Hak
Penyandang Gangguan Jiwa yang Menggelandang di Kabupaten Jombang”. Novum: Jurnal Hukum. Vol 6, No 1, Januari 2019.
Weny  Lestari,  Yurika  Fa uzia  Wardhani.  2014.  “Stigma  dan  Penanganan  Penderita Gangguan Jiwa Berat yang Dipasung”. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol 17, No 2, April 2014. Surabaya: Badan Litbang Kemenkes RI.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.