TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
Kadek Widya Antari 1 , Ratna Artha Windari 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail: ( widyaantari127@yahoo.com , ratnawindari@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id )

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria  (UUPA)  dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UU  Penanaman  Modal)  serta  (2) menganalisis  cara  penyelesaian  konflik  norma  dalam  kedua  Peraturan  Perundang-Undangan  tersebut. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif,  maka  pendekatan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang (statute  approach), dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) , sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian  menunjukkan  (1)  Konflik  norma  yang  terjadi  antara  UUPA  dengan  UU  Penanaman  Modal terdapat di dalam pasal yang mengatur tentang perolehan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Pasal 29 UUPA jangka waktu perolehan HGU berkisar 50/60 Tahun, sedangkan dalam  Pasal  22  ayat  (1)  huruf  a  UU  Penanaman  Modal  HGU  diperoleh  untuk  jangka  waktu  95  Tahun. HGB di dalam Pasal 35 UUPA diperoleh untuk jangka waktu 50 tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 22 ayat  (1)  huruf  b  UU  Penanaman  Modal,  HGB  diperoleh  untuk  jangka  waktu  80  tahun.(2)  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/ PUU-V/2007 merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik norma antara  UUPA  dengan  UU  Penanaman  Modal.  Karena  berdasarkan  isi  putusan  tersebut,  pengaturan mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai akan berlaku aturan di dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.
Kata Kunci : Konflik Norma, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah

## Abstract
This study aims to (1) determine and analyze conflict of norms that occur between Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments and (2) analyze how to resolve conflict of norms that occur between the two regulations. The type of research used is a type of normative  legal  research,  then  the  approach  in  this  study  is  the  statute  approach,  and  the  conceptual approach, sources of legal material used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used are study document, then legal materials were analyzed using deductive logic analysis techniques, and discussed descriptively. The result of the study showed that (1) conflict of norms that  occur  between  Law  Number  5  of  1960  On  the  Basic  Agrarian  Law  with  Law  Number  25  of  2007 Concerning Investments contained in the article which regulates of the time termination of land rights. in Article 29 of the Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law the period of acquisition of Cultivation Rights ranges from 50/60 years, while in Article 22 section (1) letter a of the with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments Cultivation Rights is obtained for a period of 95 years. Building rights in article 35 of the Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law the period of acquisition ranges from 50 years, while in Article 22 section (1) letter b of the with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments Building rights is obtained for a period of 80 years. (2) Existence decision of Constitutional Court Number 21-22/ PUU-V/2007 is a solution to resolve conflict of norms that occur between Law Number 5 of 1960 On the
Basic Agrarian Law with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments. Because, based on the contents of the decision, the regulation of Cultivation Rights, the Building rights and the Right of Use will apply the rules  in  the  Law  Number  5  of  1960  On  the  Basic  Agrarian  Law  with  Law  and  Government  Regulation Number 40 of 1996 concerning Cultivation Rights, the Building rights and the Right of  Use.
Keywords : Conflict of norms, Cultivation Rights, Building Rights, Time Termination Of Land Rights

## PENDAHULUAN
Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan. Pengertian Peraturan
Perundang-Undangan  menurut  para  ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat  Bagir  Manan,  bahwa  Peraturan Perundang-Undangan  adalah  keputusan tertulis  negara  atau  pemerintah  yang  berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Manan, 1992 : 18).
Di Indonesia, istilah Undang-Undang ( Formell Gesetz ) seyogyanya diterjemahkan dengan  Undang-Undang.  Menurut  Maria Farida  Indrati,  di  Indonesia  hanya  Undang- Undang  yang  dapat  berposisi  baik  sebagai peraturan formal maupun peraturan material. Karena Undang-Undang merupakan suatu keputusan (legislasi) yang dibentuk  atas  persetujuang  bersama  DPR dengan Presiden, sekaligus sebagai peraturan  yang  mengikat  umum  (Maria, 2006 : 3).
Indonesia sendiri, mengenal adanya suatu hierarki Peraturan Perundang- Undangan yang tercantum di dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan.  Indonesia  merupakan  negara hukum, yang dimana segala aspek kegiatan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum, baik  yang  terealisasi  dalam  bentuk  suatu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR,  Peraturan  Pemerintah  dan  lain sebagainya.  Karena  begitu  banyak  aturan hukum  yang  Indonesia  perlukan  untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat maka  dibentuklah  suatu  badan  legistalif yang  memiliki  tugas  untuk  membuat  suatu Peraturan  Perundang-Undangan.  Karena begitu banyak Peraturan Perundang- Undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan  akan
adanya suatu Peraturan Perundang- Undangan  yang  tumpang  tindih  dan  tidak selaras  satu  sama  lain  atau  yang  lebih dikenal  dengan  istilah  Konflik  Norma,  baik yang  bersifat  vertikal  maupun  horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih  rendah  sesuai  dengan  tata  urutan hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan menurut  Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,  dan  Konflik  Norma Horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan  yang  sejajar  di  dalam  tata  tata urutan hierarki Peraturan Perundang- Undangan  menurut  Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Salah  satu  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  tumpang  tidih  dan  tidak selaras  satu  sama  lain  yakni  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal  (selanjutnya disebut  dengan  UU  Penanaman  Modal).  Di dalam kedua peraturan ini terdapat beberapa  pasal  yang  mengatur  mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang  hak  untuk  mempergunakan dan/atau  memperoleh  manfaat  dari  tanah yang tersebut.
Pengaturan  mengenai  hak  atas tanah  ini  diatur  di  dalam  UUPA  dan  UU Penanaman Modal. Adanya suatu hal yang sama  namun  dalam  dua  aturan  yang berbeda  memiliki  makna  bahwa  dengan selalu berkembangnya kehidupan masyarakat  maka  diperlukan  juga  suatu peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, namun apabila terjadi suatu norma yang tumpang tindih satu sama
lain,  maka  kembali  lagi  bahwa  Indonesia membuat  begitu  banyak  aturan,  sehingga tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  ada aturan yang tidak selaras.
Adapun  bentuk  tumpang  tindih norma  yang  terjadi  antara  UUPA  dan  UU Penanaman Modal yakni mengenai perolehan  jangka  waktu  hak  atas  tanah. Adapun hak atas tanah yang dimaksud disini ialah Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan  HGU)  dan  Hak  Guna  Bangunan (selanjutnya disebut dengan HGB). Di dalam kedua aturan ini jangka waktu perolehan hak atas  tanah  yang  diberikan  sangatlah berbeda jauh.
Dalam  UUPA  menyatakan  bahwa HGU  diberikan  untuk  waktu  paling  lama  25 Tahun, apabila perusahaan yang memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  dapat diberikan  HGU  untuk  waktu  paling  lama  35 Tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan  mengingat  keadaan  perusahaannya jangka waktu yang diberikan dapat diperpanjang  dengan  waktu  paling  lama  25 Tahun.  Pada  UU  Penanaman  Modal menyatakan  bahwa  HGU  dapat  diberikan dengan  jumlah  95  (sembilan  puluh  lima) Tahun  dengan  cara  dapat  diberikan  dan diperpanjang  di  muka  sekaligus  selama  60 (enam  puluh)  Tahun  dan  dapat  diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) Tahun.
Begitu pula dengan HGB yang diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal. Di  dalam  UUPA,  HGB  diberikan  dalam jangka  waktu  30  Tahun  dan  dapat diperpanjang  lagi  selama  20  Tahun, sedangkan di dalam UU Penanaman Modal HGB  diberikan  dalam  jangka  waktu  50 Tahun  1960  dan  dapat  diperpanjang  lagi selama  30 Tahun.  Dari pemaparan  di  atas, penulis  dapat  berasumsi  bahwasannya antara  UUPA  dengan  UU  Penanaman Modal  teridentifikasi  adanya  konflik  norma. Adanya  aturan  yang  saling  tumpang  tindih satu sama lain dapat mempersulit penerapan dari aturan yang bersangkutan di masyarakat.
Dari  pemaparan  di  atas,  penulis tertarik  untuk  membuat  sebuah  tulisan hukum  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma)  antara  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar
Pokok  Agraria  dengan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat penulis angkat antara lain:
1.  Bagaimana  konflik  norma  yang  terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar-Dasar Pokok  Agraria  dengan  Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
2.  Bagaimana  cara  menyelesaikan  konflik norma  yang  terjadi  antara  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berkaitan dengan jangka waktu perolehan hak atas tanah?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  Hukum  Normatif.  Dipilihnya  jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan- permasalahan  yang  ada,  untuk  selanjutnya dibahas  dengan  kajian  berdasarkan  teori- teori  hukum  kemudian  dikaitkan  dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku  dalam  praktek  hukum  (Soekanto, 2003 : 13). Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum horizontal. Adapun  pendekatan  yang  digunakan  oleh penulis  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah pendekatan Peraturan Perundang-
Undangan ( statute approach ), dan pendekatan
konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan
Peraturan Perundang-Undangan  ( statute  approach ) adalah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang- Undangan. Diperlukan mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah  Undang-Undang  dan  regulasi yang  bersangkutpaut  dengan  isu  hukum yang  sedang  ditangani  (Marzuki,  2014  : 133).  Maka  dalam  hal  ini  penulis  akan memahami dan menganalisis  kedua
Peraturan Perundang-Undangan yakni UUPA dan UU Penanaman Modal.
Pendekatan  kedua  yang  digunakan  yakni Pendekatan Konseptual
( Conceptual
Approach ),  dalam  hal  ini  peneliti  akan menjadikan beberapa pandangan- pandangan  atau  doktrin  untuk  dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang peneliti kaji. Pendekatan konseptual ini akan penulis gunakan di dalam menganalisis cara penyelesaian  konflik  norma  antara  UUPA dengan UU Penanaman Modal yang terjadi, dengan  memanfaatkann  asas  preferensi hukum  yang  ada.  Ruang  lingkup  penelitian ini  dibatasi  pada  analisis  terhadap  konflik norma  yang  terjadi  antara  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal  yang berkaitan dengan  jangka  waktu  perolehan  hak  atas tanah. Bahan Hukum Primer yang digunakan  untuk  menganalisis  di  dalam penelitian ini, yakni :Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar- Dasar  Pokok  Agraria;  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan; dan Peraturan Pemerintah  No  40  Tahun  1996  tentang HGU,  HGB  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah. Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  yakni:  Buku-buku literatur  atau  bacaan,  Hasil-hasil  penelitian, Pendapat  para  ahli,  Tulisan  dari  para  ahli yang  memiliki  relefansi  dengan  penelitian. Dan  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan yakni  kamus  hukum  dan  kamus  besar bahasa  Indonesia.  Teknik  pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan mencari  buku-buku  dan  aturan  Perundang- undangan  di  perpustakaan  yang  berkaitan dengan konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terkait jangka waktu perolehan  hak  atas  tanah,  setelah  bahan hukum  terkumpul  kemudian  di  kelompokan secara sistematis. Bahan hukum primer dan bahan hukum primer di dalam penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, akan dikelompokkan    dan    dikaji    berdasarkan
metode  pendekatan  yang  akan  diterapkan dalam  penelitian  ini,  dan  kemudian  akan dianalisis  dengan  menggunakan  teknik analisis logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara deduktif  yaitu  menjelaskan  suatu  hal  yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## PEMBAHASAN
Antynomy Normen (Konflik Norma) Yang Terjadi  Antara  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar- Dasar  Pokok  Agraria  Dengan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal
Salah satu hal pokok dalam pengaturan  yang  saat  ini  banyak  disoroti oleh  masyarakat  adalah  Undang-Undang yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan tanah,  sebab  pada  dasarnya,  kegiatan ekonomi menggunakan tanah sebagai salah satu  modal  dalam  aktifitas  perekonomian. Masalah  pertanahan  dimasukan  dalam UUPA yang lingkupnya secara luas mencakup  bumi,  air  dan  kekayaan  yang dikandungnya,  bahkan  udara  di  atas permukaan  tanah,  sementara  dalam  arti sempit adalah soal tanah.
Pengaturan  hak  atas  tanah  masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan  dengan  kegiatan  sektoral, departemental  maupun  lokal  (daerah). Dalam  penilaiannya,  hal  ini  terjadi  akibat adanya  ketidaksesuaian  antara  pengaturan UUPA  dengan  Undang-Undang  lainnya, seperti : Pertambangan, Kehutanan, Penataan  Ruang,  dan  Penanaman  Modal, maupun diantara Undang-Undang tersebut, misalnya  Kehutanan  dan  Pertambangan (Susetio, 2013 : 135).
UU  Penanaman  Modal  lahir  ketika suasana investasi di Indonesia sedang lesu. Melalui  Undang-Undang  ini,  Pemerintah mencoba  memikat  para  investor  terutama investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini Pemerintah  mulai  membuka  bidang-bidang usaha  yang  terlarang  untuk  investasi  asing yang  terdapat  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lama (UU Penanaman Modal Asing dan UU
Penanaman Modal Dalam Negeri) dan mulai
memberikan perlakuan yang sarna terhadap penanam  modal  asing  dengan  penanam modal  dalam  negeri  (Hutagalung,  2007  : 360).
Berbicara perihal konflik norma maka perlu  ada  beberapa  pasal  yang  akan dibandingkan antara kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut maka hal-hal yang akan  dibandingkan  antara  UUPA  dengan UU Penanaman Modal yakni jenis-jenis hak atas  tanah  yang  diatur  di  dalam  di  kedua Peraturan  Perundang-Undangan  tersebut, syarat  guna  memperoleh  hak  atas  tanah, dan jangka waktu perolehan hak atas tanah yang  diatur  dikedua  Peraturan  Perundang- Undangan tersebut.
Pertama, perihal jenis-jenis hak atas tanah  yang  diatur  di  dalam  UUPA  dan  UU Penanaman Modal jelaslah berbeda. Dapat dilihat  di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UUPA jenis-jenis hak atas tanah antara lain: 1.  Hak Milik;
2.  Hak Guna Usaha;
3.  Hak Guna Bangunan;
4.  Hak Pakai;
5.  Hak Sewa;
6.  Hak Membuka Tanah;
7.  Hak Memungut Hasil Hutan;
8.  Hak-hak  lain  yang  akan  ditetapkan dengan  Undang-Undang  dan  hak-hak yang sifatnya sementara.
Hak-hak  yang  sifatnya  sementara diatur  di  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  UUPA. Hak-hak tersebut antara lain: 1.  Hak Gadai;
2.  Hak Usaha Bagi Hasil;
3.  Hak Menumpang; dan
4.  Hak Sewa Tanah Pertanian. Sedangkan hak-hak atas tanah yang diatur di dalam UU Penanaman Modal diatur di dalam Pasal 22 ayat (1), antara lain: 1.  Hak Guna Usaha;
2.  Hak Guna Bangunan; dan
3.  Hak Pakai.
Dapat  dilihat  bahwa  jenis-jenis  hak atas  tanah  yang  diatur  di  dalam  UUPA dengan  UU  Penanaman  Modal  berbeda jumlahnya. Hal ini disebabkan karena UUPA merupakan  aturan  organik  bersifat  umum, sedangkan  UU  Penanaman  Modal  itu merupakan  aturan  yang  dibuatkan  khusus untuk kegiatan penanaman modal di
Indonesia,  yang  mana  ada  beberapa  jenis hak  atas  tanah  yang  bisa  diperoleh  oleh penanam  modal.  Dimana  hak  atas  tanah yang diatur di dalam UU Penanaman Modal ialah  bagian  dari  hak  atas  tanah  di  dalam UUPA.
Kedua, perihal syarat guna memperoleh hak atas tanah  yang diatur  di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal. Di dalam UUPA syarat untuk  memperoleh hak atas tanah masih bersifat  umum, seperti pemohon harus merupakan  warga  negara Indonesia atau badan hukum  yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, harus didaftarkan seuai prosedur dan  tata cara yang lebih khusus diatur di dalam Keputusan Presiden, dan lain sebagainya.  Sedangkan syarat untuk memperoleh hak  atas  tanah yang diatur di dalam UU Penanaman Modal sifatnya lebih spesifik. Mengingat bahwa UU Penanaman Modal  hanya  diperuntukkan bagi investor . Sehingga  syarat-syarat untuk memperoleh suatu hak  atas tanah  yang diatur di dalam UU Penanaman Modal tentu berbeda dengan yang diatur di dalam UUPA, karena  UU   Penanaman  Modal bersifat spesifik sebab hanya  ditunjukkan  untuk investor saja, berbeda halnya dengan UUPA yang syarat-syaratnya masih bersifat umum.
Ketiga,  perihal  pengaturan  bahwa jangka  waktu  pemberian  hak  atas  tanah  di dalam  UUPA  dan  UU  Penanaman  Modal diatur  berbeda.  HGU  di  dalam  UUPA diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama 25  tahun,  hal  ini  diatur  di  dalam  Pasal  29 ayat  (1)  UUPA.  Namun  apabila  ada  suatu perusahaan  yang  memerlukan  waktu  yang lebih  lama,  maka  HGU  dapat  diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. HGU  ini  dapat  diperpanjang  maksimal  25 tahun,  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Pasal 29 ayat (3) UUPA.
Sedangkan  dalam  UU  Penanaman Modal, jangka waktu perolehan HGU diatur di  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  huruf  a,  yang mana  HGU  dapat  diberikan  dengan  jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun, dengan cara dapat  diberikan  dan  diperpanjang  di  muka sekaligus  selama  60  (enam  puluh)  tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
Selanjutnya  mengenai  HGB,  jangka waktu perolehan HGB diatur di dalam Pasal 35  ayat  (1)  dan  (2)  UUPA.  Jangka  waktu perolehan HGB sebagaimana yang diatur di dalam  Pasal  35  ayat  (1)  yakni  30  tahun. Atas permintan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan  dari  pemilik  HGB, maka  HGB  dapat  diperpanjang  dengan waktu  paling lama 20 tahun  (Pasal 35 ayat (2) UUPA).
Sedangkan  dalam  UU  Penanaman Modal,  jangka  waktu  perolehan  HGB  diatur pula di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, yang mana  HGB  dapat  diberikan  dengan  jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di  muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat  diperbarui  selama  30  (tiga  puluh) tahun.
Dari  pemaparan  di  atas,  maka jangka  waktu  pemberian  HGU  dan  HGB yang  diatur  di  dalam  UUPA  dan  UU Penanaman  Modal  dapat  diakumulasikan sebagai berikut:
1.  Jangka  waktu  perolehan  HGU  di  dalam
UUPA : 25 atau 35 tahun + 25 tahun = 50  atau  60  tahun.  Sedangkan  jangka waktu  perolehan  HGU  di  dalam  UU Penanaman Modal: 60 tahun + 35 tahun = 95 tahun.
2.  Jangka  waktu  perolehan  HGB  di  dalam UUPA : 30 tahun + 20 tahun = 50 tahun. Sedangkan  jangka  waktu  perolehan HGB  di  dalam  UU  Penanaman  Modal  : 50 tahun + 30 tahun = 80 tahun.
Berdasarkan akumulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa antara jangka waktu perolehan HGU di dalam UUPA dengan UU Penanaman  Modal  berbeda.  Di  dalam UUPA  tidak  ada  ketentuan  mengenai pembaharuan terhadap hak atas tanah baik HGU maupun HGB. HGU dan HGB di dalam UUPA  hanya  bisa  diperpanjang,  karena  di dalam UUPA tidak ada ketentuan pasal yang menyatakan  bahwa  HGU  dan  juga  HGB dapat diperbaharui. Sedangkan di dalam UU Penanaman  Modal  HGU  dan  HGB  dapat diperpanjang  dan  juga  diperbaharui.  Hal  ini mengakibatkan  jangka  waktu  perolehan HGU dan HGB yang diatur di dalam UUPA dengan  UU  Penanaman  Modal  berbeda jauh.
HGU di dalam UUPA jangka waktunya yakni  antara  50/60  tahun,  sedangkan  HGU di  dalam  UU  Penanaman  Modal  jangka waktunya  yakni  95  tahun.  HGB  di  dalam UUPA  jangka  waktunya  yakni  50  tahun, sedangkan  HGB  di  dalam  UU  Penanaman Modal  jangka  waktunya  yakni  80  tahun. Sehingga antara UUPA dengan UU Penanaman  Modal  terjadi  adanya  konflik norma  yang  berkaitan  dengan  berbedanya pengaturan mengenai jangka waktu perolehan  HGU  dan  HGB  di  dalam  kedua peraturan perundang-undangan tersebut.
Cara  Menyelesaikan Antynomy  Normen (Konflik  Norma)  Yang  Terjadi  Antara Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar-Dasar  Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal
Inkosistensi suatu Peraturan
Perundang-Undangan  juga  terjadi  karena egoism sectoral kementrian/lembaga dalam proses  perencanaan  dan  pembentukan hukum. Dalam harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan  yang  dilakukan  di tingkat pusat, menurut data dari Departemen Hukum  dan  HAM  pada  tahun  2007,  telah dilakukan harmonisasi 25 dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59%); 92 dari  107  rancangan  peraturan  pemerintah yang diajukan (85,98%); 7 dari 9 rancangan perpres yang diajukan (77,77%). Pada tahun 2008  telah  diharmonisasi  13  rancangan undang-undang,  64  rancangan  peraturan pemerintah  dan  6  rancangan  peraturan presiden (Susetio, 2013 : 135-136).
Menurut Dirjen Peraturan Perundang-Undangan,  adapun  implikasi dari adanya inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:
1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan  perundang-undangan  tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi  hukum,  artinya  hukum  tidak dapat  berfungsi  memberikan  pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan
teratur
(http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn- dan-puu/421-harmonisasi-peraturan- perundang-undangan.html,
Diakses pada: 01 Mei 2019, Pukul : 10. 24 WITA).
Ketiadaan harmonisasi antara produk  hukum  yang  satu  dengan  yang lainnya,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan  kekacauan,  sehingga  tidak lagi  sejalan  dengan  tujuan  yang  hendak diwujudkan  dari  penerapan  aturan  yang telah  diberlakukan.  Kekacauan  tersebut tidak  saja  karena  telah  terjadi  inkonsistensi dalam  penerapan  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik, namun  lebih  jauh  yaitu  ia  akan  menjadi pemicu terjadinya berbagai ketegangan dan konflik pada dataran prakteknya.
Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:
1. Mengubah/  mencabut  pasal  tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh  pasal  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan,  oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;
2. Mengajukan  permohonan  uji  materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
a.  Untuk  pengujian  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar kepada Mahkamah  Konsitusi;
b.  Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang  terhadap  undang- undang kepada Mahkamah Agung.
3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum (http://ditjenpp.kemen kumham.go.id /htn-dan-puu/421-harmonisasi- peraturan -perundang-undangan.html,
Diakses pada: 01 Mei 2019, Pukul : 10. 40 WITA).
Konflik  norma  yang  terjadi  antara UUPA  dengan  UU  Penanaman  Modal merupakan  konflik  norma  horizontal,  yang harusnya  diselesaikan  menggunakan  asas lex specialist derogate legi generalis . Namun Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal telah dilakukan Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi karena
Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal dianggap telah bertentangan  dengan  UUD  1945  yang merupakan  konstitusi  Negara  Indonesia, yang  mana  hal  ini  berdampak  pada perubahan  ketentuan  yang  ada  di  dalam Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal  yang  berkaitan  dengan jangka waktu perolehan ha katas tanah.
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi  ( the  supreme  law  of  the  land ),  di mana  ia  menjadi  roh  bagi  ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga, tiap peraturan perundang-undangan  yang  bertentangan dengan  isi  dan  jiwa  dari  suatu  konstitusi haruslah dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Pada tanggal 29 Maret 2007, Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dalam  Sidang Paripurnanya  mengesahkan  Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang. Kesepakatan parlemen ini jelas-jelas mengecewakan dan melukai hati rakyat Indonesia.
Undang-Undang  Penanaman  Modal merupakan  salah  satu  bagian  dari  paket perbaikan  kebijakan  iklim  investasi  yang dikeluarkan  melalui  Instruksi  Presiden Nomor  3  Tahun  2006  yang  salah  satu programnya adalah mengubah UndangUndang  (UU)  Penanaman  Modal yang  memuat  prinsip-prinsip  dasar,  antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di  luar Negative  List ),  dan Dispute Settlement .  Paket  perbaikan  kebijakan  ini didanai  oleh  Bank  Dunia  melalui  utang program  yaitu, Development  Policy  Loan (DPL) III sebesar US$ 600 juta, utang dalam bentuk technical assistance ini adalah utang jangka  pendek  yang  mulai  disepakati  sejak bulan  Desember  2006  dan  berakhir  pada bulan Maret 2007.
Berdasarkan  Putusan  Mahmakah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007,
adapun dalil-dalil pemohon dalam mengajukan  pengujian  material  terhadap UU  Penanaman  Modal  yakni:  Pertama, Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa HGU (HGU) dapat
diberikan dengan cara diperpanjang di muka sekaligus  selama  60  tahun,  dan  dapat diperbarui  selama  35  tahun.  Sehingga,  jika dijumlah dapat mencapai 95 tahun sekaligus.  HGB  dapat  diberikan  untuk jangka  waktu  80  tahun  dengan  cara  dapat diberikan dan diperpanjang di  muka sekaligus  selama  50  tahun,  dan  dapat diperbarui  selama  30  tahun.  Hak  Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang  di  muka  sekaligus  selama  45 tahun,  dan  dapat  diperbarui  selama  25 tahun.
Jangka  waktu  yang  sangat  lama akan mengakibatkan masyarakat terjauhkan dari  peluang  untuk  mengakses  tanah  guna pertanian  atas  tanah  negara,  sementara pertumbuhan dan tingkat populasi masyarakat  terus  bertambah.  Di  sisi  lain, pemerintah  seharusnya  dapat  belajar  dari sejarah maraknya konflik, baik bersifat laten maupun  terbuka  sebagai  akibat  dari sengketa agraria. Secara kuantitatif, masyarakat Indonesia mayoritas merupakan petani.  Namun,  mayoritas  mereka  tidak mempunyai  lahan,  sehingga  banyak  petani bergantung sebagai buruh tani dan perkebunan.
Kedua, Undang-Undang
Penanaman  Modal  memungkinkan  investor baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri secara  legal  melakukan capital  flight . Peralihan aset ke luar jelas akan berdampak kerugian bagi bangsa Indonesia, khususnya para tenaga kerja yang sebelumnya berada di bawah perusahaan yang beralih.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  massal  pasti akan semakin marak dan akan mempengaruhi  nilai  rupiah.  Selain  itu, undang-undang a quo juga akan mempersempit peluang kesempatan pekerja dalam  negeri.  Sebab,  melalui  kebijakan undang-undang ini, liberalisasi tenaga kerja asing  dibuka  lebar.  Ketiga,  undang-undang ini  memberi  kemudahan  pelbagai  bentuk pajak.
Dalam  undang-undang  ini,  investasi sebagai  penopang  pembangunan  yang dimaknai  sebagai  proses  ekonomi  dengan pertumbuhan ekonomi semata, mengandung  banyak  kelemahan  karena mengabaikan keadilan distribusi
pendapatan  sehingga  menciptakan  jurang kesenjangan.  Inilah  awal  petaka  bagi masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas miskin  karena  tidak  mampu  mengakses sumber  daya  alam,  kesehatan,  pendidikan, serta  layanan  publik  lainnya.  Hal  ini  jelas- jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati cita-cita  pembangunan  ekonomi  nasional yang  bersandar  pada  nilai-nilai  kerakyatan atau ekonomi pancasila.
Oleh  karena  itu,  Undang-Undang Penanaman  Modal  yang  bukan  didasarkan pada  tanggung  jawab  negara  serta  bukan didasarkan  pada  kebutuhan  rakyat,  secara vulgar  telah  melawan  konstitusi.  Undang- Undang  Penanaman  Modal  merupakan upaya negara untuk berpaling dari kewajiban konstitusionalnya dengan mengalihkan  kewajiban  itu  kepada  kuasa modal.
Dengan  mengingat  ketentuan  Pasal 56 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor  98, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4316).  Adapun  amar putusan  Nomor  21-22/PUU-V/2007,  yakni sebagai berikut :
1. Menyatakan
permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian; 2. Menyatakan:
1)  Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut  kata- kata  “di  muka sekaligus” dan “berupa:
a.  HGU  dapat  diberikan  dengan jumlah  95  (sembilan  puluh  lima) tahun dengan cara dapat diberikan  dan  diperpanjang  di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b.  HGB  dapat  diberikan  dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang  di  muka  sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c.  Hak Pakai dapat diberikan dengan  jumlah  70  (tujuh  puluh) tahun dengan cara  dapat
diberikan  dan  diperpanjang  di muka sekaligus selama 45
(empat  puluh  lima)  tahun  dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”; 2)  Pasal 22 Ayat (2) sepanjang
menyangkut  kata- kata  “di  muka sekaligus”;
3)  Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut  kata- kata  “sekaligus  di muka”;
UU  Penanaman  Modal  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan:
1)  Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut  kata- kata  “di  muka sekaligus” dan “berupa:
a.  HGU  dapat  diberikan  dengan jumlah  95  (sembilan  puluh  lima) tahun dengan cara dapat diberikan  dan  diperpanjang  di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b.  HGB  dapat  diberikan  dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang  di  muka  sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c.  Hak Pakai dapat diberikan dengan  jumlah  70  (tujuh  puluh) tahun dengan cara dapat diberikan  dan  diperpanjang  di muka sekaligus selama 45
(empat  puluh  lima)  tahun  dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;
2)  Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut  kata- kata  “di  muka
sekaligus”;
3)  Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut  kata- kata  “sekaligus  di muka”;
UU  Penanaman  Modal  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 22
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 dimaksud menjadi berbunyi:
(1)  Kemudahan  pelayanan  dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan  diperpanjang  dan  dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal. (2)  Hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain: a.  penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang  dan  terkait  dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; b.  penanaman  modal  dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian  modal  dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang
dilakukan;
c.  penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
d.  penanaman  modal  dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
e.  penanaman modal yang tidak
mengganggu  rasa  keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. (3)  Hak  atas  tanah  dapat  diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan  baik  sesuai  dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
(4)  Pemberian  dan  perpanjangan hak  atas  tanah  yang  diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud  pada
Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  dapat dihentikan  atau  dibatalkan  oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai  dengan  maksud  dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang pertanahan.
4. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
5. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Dalam  perkara judicial  review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar  1945,  MK  dapat menyatakan  kata,  frasa,  pasal  dalam undang-undang atau keseluruhan isi UU itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karenanya, MK juga sering disebut sebagai negative legislator (https://www.hukum online.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/  pelak sanaan-putusan-mahkamah-konstitusi. Diakses pada : 01 Mei 2019, Pukul : 11. 35 WITA).
Apabila  di  dalam  suatau  Peraturan Perundang-Undangan,  ada  ketentuan  di dalamnya  yang  dinyatakan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan atau  pasal  tersebut  tidak  dapat  digunakan lagi sebagai dasar hukum. Bila ada pejabat negara atau warga negara yang masih tetap menggunakan  pasal  atau  Undang-Undang yang  telah  dinyatakan  tak  mengikat  itu, berarti  tindakannya  tidak  memiliki  dasar hukum.
Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21-22/PUU- V/2007  Undang-Undang  Nomor  25  tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal.  Khusus tentang  jangka  waktu  HGU,  HGB,  dan  hak pakai  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat bahwa  hal  itu  dapat  mengurangi  prinsip penguasaan oleh negara, serta memperlemah, bahkan menghilangkan kedaulatan  rakyat  di  bidang  ekonomi.  Oleh karena  itu  pemberian,  perpanjangan,  dan pembaruan HGU, HGB dan Hak  Pakai
berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan
Pemerintah  Nomor  40  tahun  1996  tentang HGU,  HGB  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah (Susetio, 2013 : 138). Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007,
merupakan  salah  satu  tipe  penyelesaian konflik norma, sebagaimana yang diklasifikasikan menurut Philipus M. Hadjon dan  Tatiek  Sri  Djatmiati.  Putusan  dari Mahkamah Konstitusi merupakan tipe penyelesaian konflik norma melalui Invalidation (Pembatalan). Pembatalan yang dilakukan  yakni  pembatalan  abstrak  dan formal  yaitu  pembatalan  suatu  norma  yang dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga  khusus, misalnya pembatalah Peraturan Pemerintah ke bawah (dalam  hierarki Peraturan Perundang-Undangan)  dilaksanakan  oleh Mahkamah  Agung  dan  pembatalan  norma Undang-Undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dapat  disimpulkan  bahwa,  adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21- 22/PUU-V/2007  merupakan  jalan  keluar guna  menyelesaikan  konflik  norma  yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman  Modal.  Karena  ketentuan mengenai  HGU  dan  HGB  di  dalam  UU Penanaman  Modal  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat dan bertentangan, sehingga  ketentuan  mengenai  HGU,  dan HGB  akan  berlaku  ketentuan  di  dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun  1996  tentang  HGU,  HGB  dan  Hak Pakai atas Tanah.
Salah  satu  cara  agar  tidak  terjadi konflik norma yakni dapat dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan penulis,  maka  maka  dapat  di  simpulkan sebagai berikut :
1. Terjadi  konflik  norma  antara  UUPA dengan  UU  Penanaman  Modal,  yang konflik  norma  ini  terletak  pada  aturan yang mengatur mengenai jangka  waktu
perolehan  hak  atas  tanah.  Pengaturan jangka  waktu  perolehan  HGU  yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3)  UUPA  yakni  antara  50/60  tahun, sedangkan  pengaturan  jangka  waktu perolehan HGU di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal  yakni 95  tahun.  Pengaturan  jangka  waktu perolehan HGB   di dalam pasal 35  ayat (1)  dan  (2)  UUPA  yakni  50  tahun, sedangkan  pengaturan  jangka  waktu perolehan HGB di dalam  Pasal 22  ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal  yakni 80  tahun.  Sehingga  antara  UUPA dengan  UU  Penanaman  Modal  terjadi adanya  konflik  norma  yang  berkaitan dengan berbedanya pengaturan mengenai jangka waktu perolehan HGU dan  HGB  di  dalam  kedua  peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Dampak  dari  adanya  konflik  norma antara  lain:  (1)  Terjadinya  perbedaan penafsiran  dalam  pelaksanaannya;  (2) Timbulnya  ketidakpastian  hukum;  (3)
Peraturan  perundang-undangan  tidak terlaksana secara efektif dan efisien; (4) Disfungsi  hukum,  artinya  hukum  tidak dapat  berfungsi  memberikan  pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan  sosial  secara  tertib  dan teratur.Guna menghindari dampak yang semakin melebar, maka adanya inkonsitensi yang mengakibatkan konflik norma  perlu  diselesaikan  sesegera mungkin.  Cara  menyelesaikan  konflik norma  yang  terjadi  yakni  dengan menerepapkan  asas  preferensi  hukum. Berbeda  halnya  dengan  konflik  norma yang  terjadi  antara  UUPA  dan  UU Penanaman  Modal.  UU  Penanaman Modal telah diajukan permohonan pengujian material ke Mahmakah
Konstitusi. Sehingga berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21-22/PUU-V/2007  ketentuan  di  dalam UU  Penanaman  Modal  Pasal  22  yang berkaitan  dengan  kata  “di  muka sekaligus”  bertentangan  dengan  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat. Sehingga  berdasarkan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21-22/PUU-V/2007 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman  Modal.  Khusus  tentang jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu dapat mengurangi prinsip penguasaan oleh negara, serta memperlemah,  bahkan  menghilangkan kedaulatan  rakyat  di  bidang  ekonomi. Oleh karena itu pemberian, perpanjangan,  dan  pembaruan  HGU, HGB  dan  Hak  Pakai  berlaku  ketentuan Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  40  tahun  1996  tentang  HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah. Dapat disimpulkan  bahwa,  adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/2007 merupakan jalan keluar guna menyelesaikan konflik norma yang terjadi  antara  UUPA  dengan  UU Penanaman Modal.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut : 1.  Bagi Lembaga Legislatif selaku pembentuk Peraturan Perundang-
Undangan,  disarankan  agar  sebelum membentuk atau menyusun suatu Peraturan dilakukan pengkajian terhadap  aturan-aturan  yang  memiliki relevansi  dengan  Peraturan  yang  akan disusun, sehingga hal ini dapat meminimalisir  terjadinya  konflik  norma antarperaturan Perundang-Undangan.
2.  Bagi Pemerintah, diharapkan
kedepannya  dapat  mengembangkan program legislasi nasional lebih baik lagi, sehingga dengan berkembanganya program  legislasi  nasional  hal  ini  dapat meminimalisir  terjadinya  konflik  norma antar  Peraturan  Perundang-Undangan. Perlu  juga  sikap  siaga  bagi  pemerintah dalam  mengatasi  konflik  norma  yang ada,  karena  dengan  adanya  konflik norma  dapat  berimplikasi  pada  sulitnya penerapan di masyarakat dan menurunkan tingkat keadilan dan
kepastian hukum dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
3.  Bagi  masyarakat,  diharapkan  agar masyarakat  lebih  ikut  turut  aktif  atas setiap  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat oleh pemerintah. Apabila terdapat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  yang  bertentangan  dengan kepentingan  umum  ataupun  terindikasi bahwa  kebijakan  yang  bersangkutan tidak  selaras  dnegan  aturan  yang  lain, maka  masyarakat  dapat  mengajukan suatu  permohonan,  agar  hal  tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
4.  Bagi Investor , diharapkan mampu memanfaatkan dan mematuhi kebijakan- kebijakan  yang  sudah  di  berikan  oleh negara yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal muncul kendala-kendala maupun kurangnya informasi terhadap kebijakan penanaman  modal,  maka  penanam modal  atau investor dapat  di  dapat mengkonsultasikan  hal  tersebut  ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia . Ind-Hill-Co : Jakarta. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2014. Penelitian Hukum  Edisi  Revisi  Cetakan  Ke-3I , Kencana  Pranada  Media  Group  : Jakarta.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003.
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat ,  Rajawali  Press  : Jakarta.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati,  2006, Ilmu
Perundang-Undangan,  Dasar-Dasar dan Pembentukannya , Kanisius, Yogyakarta.

## JURNAL
Hutagalung, Arie. S., Kebijakan Pertanahan Dalam  Undang-Undang  Nomor  25
Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal . Jurnal Hukum
dan
Pembangunan, Vol. 38. No. 3. Juli- September 2008.
Susetio,  Wasis.  2013. Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di
Bidang  Agraria .  Fakultas  Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta. Lex Jurnalica . Vol. 10. No. 3.  Desember 2013.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar
Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun  1960,  No.104.  Jakarta  : Sekretariat Negara. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal.
Lembaran  Negara  RI  Tahun  2007,
No. 67. Jakarta : Sekretariat Negara. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara  RI  Tahun  2011,  No.  82.
Jakarta : Sekretariat Negara.
Peraturan  Pemerintah  No  40  Tahun  1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan  dan  Hak  Pakai  atas Tanah.

## INTERNET
Hukum, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi.  -. Harmonisasi  Peraturan
Perundang-Undangan . Diunduh  dari : http://ditjenpp.kemenkumham. go.id/htn-dan-puu/421-harmoni sasi- peraturan-perundang-undangan. html , Diakses pada: 01 Mei 2019, Pukul : 10.19 WITA. Salmande, Ali. - . Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Diunduh dari : https://www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan- putusan-mahkamah-konstitusi. Diakses pada : 01 Mei 2019, Pukul : 11. 35 WITA.