## PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
Rahman Syamsuddin 1 , Ahmad Taufik 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar uphy.tazmania@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mencoba  mengemukakan  permasalahan  tentang  bagaimanakah  ketentuan  hukum  mengatur pelaksanaan  proses  pemusnahan  barang  bukti  narkotika  dalam  pelaksanaan  penyidikan  perkara  tindak  pidana  di Kejaksaan Negeri Makassar? Dan juga faktor – faktor apa saja yang menghambat proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar? Dari hasil penelitian di lapangan kemudian penulis  mencoba  menelaah  setiap  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pemusmahan  barang  bukti  narkotika  dan mecari  tahu  upaya  apa  saja  yang  dapat  ditempuh  sehingga  permasalahan  yang  ada  dapat  diminimalisir kekurangannya  ataupun  segala  bentuk  ketidaksesuaian  dapat  teratasi  dengan  efektif . Penelitian  ini  dilakukan  di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Lapangan  yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Dimana  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  berbentuk  tanya  jawab  langsung,  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  data.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  memperoleh  jawaban  dari permasalahan  dalam  skripsi  ini  dengan  melakukan  tiga  tahapan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Dari  hasil  penelitian  ini,  penulis  mendapati  fakta  –  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  yang  tidak  sesuai dengan  pedoman  pemusnahan  barang  bukti  narkotika  yang  ada  dalam  peraturan  perundang  –  undangan  yang disebabkan  beberapa kondisi  internal seperti  fasilitas  rumah penyimpanan  barang  bukti  yang kurang  memadai dan juga waktu  yang diberikan dalam pemusnahan  barang  bukti  yang terlalu singkat serta anggaran  biaya pelaksanaan pemusnahan  barang  bukti  sangat  terbatas  sehingga  menyebabkan  ketidaksesuain  dalam  pelaksanaan  pemusnahan barang bukti narkotika untuk memenuhi standar yang telah diterapkan.

## Kata Kunci: Narkotika; Barang Bukti; Pemusnahan

## Abstract
This research tries to raise the issue of how the legal provisions govern the implementation of the process of destroying  narcotic  evidence  in  carrying  out  investigations  of  criminal  cases  in  the  Makassar  District  Attorney's Office?  From the results of research  in the  field then the author tries to examine each obstacle encountered in the process of eradicating narcotics evidence and find out what efforts can be taken so that the existing problems can be minimized  or  any  form  of  non-conformity  can  be  effectively  addressed This  research  was  conducted  in  the jurisdiction of the Makassar District Attorney. The research method in this thesis is Empirical Law research or Field Research in which this research is conducted by basing primary data and secondary data. Where the primary data, namely data obtained from interviews in the form of direct question and answer, with the aim to get the data. The data  is  then  analyzed  qualitatively  to  obtain  answers  to  the  problems  in  this  thesis  by  carrying  out  three  stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of this study, the authors found facts  that  occurred  in  the  field  that  were  not  in  accordance  with  the  guidelines  on  the  destruction  of  narcotics evidence contained in the legislation due to several internal conditions such as inadequate storage facilities and also the  time  given  in  destruction  of  evidence  that  is  too  short  and  the  budget  for  implementing  the  destruction  of evidence is very limited, causing inconsistencies in the implementation of destruction of narcotics evidence to meet the standards that have been applied.
Keywords: Narcotics, Evidence, Destruction

## PENDAHULUAN
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  sebuah  negara  dengan  taat  sistem hukum, karena itu masyarakat tentu sudah mengenal beberapa peraturan – peraturan yang telah diatur  dalam  Undang  –  undang  baik  iu  dalam  bentuk  pelanggaran  maupun  kejahatan.  Sanksi yang  tegas  juga  tidak  luput  dari  perhatian  Pemerintah  saat ini, tidak  terkecuali  kalangan  rakyat kecil hingga para stakeholder senantiasa akan mendapatkan hukuman apabila terbukti melakukan tindak pidana.
Saat  ini  ada  beberapa  kasus  yang  tengah  marak  melanda  Bumi  Pertiwi  ini,  salah  satunya adalah  penyalahgunaan  Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif  lainnya  (NAPZA)  atau  yang lebih populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat Berbahaya)
Narkotika menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 1
Dari  data  yang  penulis  himpun,  saat  ini  Indonesia  masuk  dalam  daftar  7  Negara  dengan tingkat penyalahgunaan Narkoba terbanyak, atau lebih tepatnya berada di posisi nomor 6 setelah Mexico  dan  Brazil.  Bayangkan  saja,  sepanjang  tahun  2016  data  yang  dihimpun  setidaknya  ada 6,4 Juta jiwa yang telah terjerumus dengan benda haram tersebut. Tentu ini menjadi musuh besar Bangsa kita saat inimengingat pengguna Narkoba sebagiannya adalah masyarakat yang berstatus pelajar, diamana ini akan merusak masa depan moral Bangsa.
Disadari bahwa untuk mengatasinya tidaklah mudah. Kasus tersebut terus saja berkembang dengan  analisis  bahwa  unsur  penggerak  dan  motivator  utama  dari  pelaku  tidak  lain  adalah keuntungan  ekonomis.  Bisnis  ini  merupakan  bisnis  yang  menggiurkan  dan  tidak  heran  apabila kasus  ini  meningkat  disetiap  tahunnya  dibanding  kasus  –  kasus  lain.  Dapat  dipastikan  bahwa pengedaran  barang  haram  tersebut  telah  merambah  ke  setiap  wilayah  pelosok  Indonesia  entah Kabupaten  atau  Kota,  begitu  juga  dengan  penggunanya  tidak  menutup  kemungkinan  dari masyarakat  status  pelajar  hingga  para  stakeholder  sekalipun.  Tindak  pidana  narkotika  telah bersifat  transnasional    yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan
1 Himpunan Peraturan Perundangan, Anti Narkoba (Cet ; Yogyakarta: Puustaka Yustisia., 2006), h. 3.
korban  terutama  di  kalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat  membahayakan  kehidupan masyarakat, moral bangsa dan Negara. 2
Oleh karena hal ini merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten, baik dalam segi penyebaran maupun pengguna barang haram tersebut. 3
Bahkan dalam beberepa kasus, penulis menemukan dugaan penggelapan penyitaan barang bukti  Narkotika  ditingkat  penyidikan  sebelum  barang  bukti  Narkotika  tersebut  dimusnahkan, pelaku tidak lain adalah aparat penegak hukum itu sendiri yang merupakan garda terdepan dalam pencegahan  tindak  pidana  narkotika  justru  menyalahgunakan  wewenangnya.  Sungguh  ironis bukan?  Mengapa  hal  ini  bisa  terjadi?  Bukankah  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Kepala Badan  Narkotika  Nasional  No.  7  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Teknis  Penanganan  dan Pemusnahan  Barang  Sitaan  Narkotika,  Prekursor  Narkotika  dan  Bahan  Kimia  Lainnya  Secara Aman? 4
Penyalahgunaan  wewenang  sebagaimana  yang  dimaksud  penulis  adalah  tindakan  dari penyidik  atau  pejabat  lainnya  yang  berwenang  dalam  menindaklanjuti  barang  bukti  narkotika tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum – oknum penyidik maupun pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum ( onrechtmatigedaad ) .
Setiap barang bukti narkotika yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada  aparat  yang  berwenang  harus  segera  dimusnahkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  realisasi pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  strategi  nasional  yang  menyatakan  bahwa  pemusnahan  barang bukti  narkotika  secepatnya  adalah  sebagai  salah  satu  upaya  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika  di  Indonesia  khususnya  di  Kota  Makassar  guna  pencegahan  terhadap  adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya. 5
Berdasarkan kasus tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi kasus serupa yang  dilakukan  oleh  oknum  –  oknum  penyidik  maupun  pejabat  yang  digunkan  untuk
2 Samsul  Arisandi  “Pemusnahan  Barang  Sitaan  Narkotika    di  Wilayah  Yogyakarta”, skripsi, Yogyakarta,  Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
3 Rahma  Dewi  “Analisis  Kriminologis  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkoba  oleh  Anak  di  Kota  Makassar”, skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011
4 Pasal 1 Ayat (23) PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5 Pasal 128 – 130 KUHAP
memperoleh  keuntungan  pribadi  maupun  kelompok.  Oleh  karena  itu  harus  ada  transparansi dalam  menyampaikan  proses  pemusnahan  barang  bukti  supaya  dapat  ditekan  penyimpangan  – penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  oknum  –  oknum  penyidik  maupun  pejabat.  Ada  dugaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar belum terlaksana dengan baik sehingga  memungkinkan  oknum  –  oknum  pejabat  atau  aparat  yang  ditugaskan  memusnahkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, jujur dan transparan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis  untuk  mengangkatnya  dalam  skripsi  ini  yang  dikaitkan  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku dan dengan teori – teori yuridis yang ada. 6

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian  Hukum  Empiris  atau  Penelitian Lapangan    yang  mana  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mendasarkan  data  primer  dan  data sekunder. Dimana data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data.
Metode  ini  berguna  sebagai  alat  ukur.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi kepustakaan, referensi – referensi, peraturan perundangan dan dokumen – dokumen hokum yang diperoleh  dari  lokasi  penelitian.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan  Hukum  Tentang  Mekanisme  Penyimpanan  dan  Pemusnahan  Barang  Bukti Narkotika  dalam  Pelaksanaan  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  di  Kejaksaan  Negeri Makassar
1. Mekanisme Penyimpanan Barang Bukti Narkotika
Di  dalam  Pasal  44  KUHAP,  barang  sitaan  disimpan  dalam  Rumah  Penyimpanan  Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Rupbasan merupakan tempat penyimpanan berbagai macam jenis barang  sitaan.  Terletak  pada  kuasa  lingkup  Dapartemen  Kehakiman  yang  merupakan  tempat utama  menyimpan  berbagai  barang  sitaan  dari  berbagai  tempat.  Didalam  Pasal  44  ayat  (1)
6 Rahma  Dewi,  “Tinjauan  Kriminologis  terhadap  Penyalahgunaan  Narkoba  oleh  Anak  di  Kota  Makassar”, skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011
mengatakan  benda  sitaan  semestinya  berada  di  Rupbasan.  Tidak  seorangpun  diperbolehkan mengambilnya,  hal  ini  dijelaskan  lebih  terinci  yang  terdapat  pada  Pasal  44  ayat  (2).  Hal  ini aksudkan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Pada  mulanya  penyerahan  benda  sitaan  dari  pihak  kepolisian  kepada  kejaksaan  dengan melampirkan  berita  acara  juga  label  benda  sitaan  termasuk  register  dari  identitas  benda  sitaan melalui pihak polisi lalu diberikan ke kejaksaan. Adapun tata cara penyerahan barang sitaan from kepolisian ke kejaksaan diantaranya terdapat: 7
a. Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi Penuntutan
b. Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Pidana Umum
c. Cabang  Kejaksaan  Negeri  oleh  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan
Setelah diserahkan benda sitaan melalui polisi ke kejaksaan, lalu bena sitaan disinkronkan dengan  daftar  benda  sitaan  yang  telah  diperoleh  dan  dipantau  oleh  penyidik  bersama  tersangka guna  memperhatikan  benda  sitaan  itu  sudah  cocok  daftar  yang  telah  diperoleh  lalu  tersimpan dalam tempat untuk menyimpan berada pada Kejaksaan Negeri Makassar. 8
Dalam  aturan,  Rupbasan  memanglah  berfungsi  tempat  menyimpan  barang  sitaan,  akan tetapi  didalam  kenyataan  tempat  untuk  menyimpan  benda  sitaan  termasuk  tersimpan  di Kejaksaan  Negeri  Makassar  dikarenakan  lebih  memudahkan.  Benda  sitaan  itu  diletakkan  pada tempat  khusus  yaitu  lemari  penyimpanan  dengan  standar  yang  dijaga  staf  tempat benda  sitaan. Benda sitaan diperoleh pada perkara diupayakan agar diletakkan di Kejaksaan Negeri Makassar. Akan  tetapi  apabila  wujud  barang  bukti  tersebut  tidak  memungkinkan  untuk  disimpan  di Kejaksaan  Negeri  Makassar,  setelah  itu  benda  sitaan  diletakkan  di  Rupbasan  misalnya  kapal, bentor,  dan  benda  sitaan  lainnya  dimana  tempat  untuk  menimpan  gak  bisa  lagi  dikelola Kejaksaan Negeri Makassar dan termasuk terdapat unsur berbahaya.
2. Tata Cara Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Narkotika
Peraturan  Kepala  BNN  No  7  tahun  2010  bahwa  Pemusnahan  Benda  Sitaan  Narkotika dikontrol dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: 9
7 Ibid.
8 Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Wawancara, Makassar, 18 Oktober 2018.
9 Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.
Pemusnahan  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  memusnahkan  barang  sitaan, yang  pelaksanaannya  dilakukan  setelah  ada  penetapan  dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri setempat  untuk  dimusnahkan  dan  disaksikan  oleh  pejabat  yang  mewakili  unsur  Kejaksaan, Kementerian,  Kesehatan  dan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Dalam  hal  lain  unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.
Terkait  tata  cara  memusnahkan  benda  sitaan  yang  sudah  mempunya  kekuatan  hukum tetap  from  hakim,  peraturan  bahwa  kejaksaan  memiliki  kewenangan  melaksanakan  keputusan hakim,  harus  segera  memusnahkan  barang  sitaan  itu  pada  jangka  maksimal  tujuh  hari  sesudah mendapatkan  keputusan  hakim  setelah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan  bisa  ditambah waktunya  maksimal 7 (tujuh) hari from aturan yang disepakati.
Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  memusnahkan  benda  sitaan  sesudah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  itu  gak  serta  merta  memusnahkannya  bersesuaian  aturan  batasan  waktu yang sudah disepakati dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan proses memusnahkan itu gak  serta  merta  dikerjakan.  Benda  sitaan  narkotika  oleh  Kejaksaan  Negeri  Makassar  melalui penetapan  Kepala  Kejari  Makassar  memutuskan  benda  sitaan  narkoba  wajib  memusnahkannya maksimal rentang waktu satu bulan from dikeluarkannya keputusan hakim sesudah memperoleh kekuatan hukum tetap. 10
Berdasar  keterangan  setelah  memperoleh  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Pengelolaan Barang  Bukti  &  Barang  Rampasan  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar  itu  memperlihatkan ketidaksesuaian terhadap  UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana memusnahkan barang sitaan  sesudah  mendapatakan  keputusan  hakim  sesudah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap wajib  memusnahkannya  kurun  waktu  tujuh  day  sesudah  dikelurkannya  keputusan.  Sepatutnya hal ini menjadi perhatian yang serius terhadap aparatur Kejaksaan Negeri itu sendiri, mengingat karena  benda  sitaan  narkoba  apabila    kembali  beredar  bisa  memunculkan  bahaya  bagi masyarakat
B. Upaya-Upaya  Hukum  dapat  dikerjakan  Kejaksaan  Negeri  Makassar  Guna  Membenahi Kendala dalam Penyimpanan dan Pemusnahan Barang  Bukti Narkoba
Berdasar  pada  data  yang  dihimpun  pada  penelitian  ini  melalui  Kasi  Pengelola  Barang Bukti dan Barang Rampasan Negeri Makassar, selama Tahun 2018 Kejaksaan Negeri Makassar sudah menangani 313 perkara narkotika hingga akhir tahun 2018. Benda sitaan yang didapatkan
10 Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Wawancara, Makassar, 18 Oktober 2018.
berbagai  jenis  juga  telah  dilakukan  pemusnahan  keseluruhan  dari  memusnahkannya  dalam tingkatan penyidikan maupun sesudah mendapatkan keputusan. Meskipun memusnahkannya gak bersesuaian  waktu  yang  diatur  Undang-undang  yaitu  dilaksanakan  sekalian  keseluruhan  dalam akhir November 2018 lalu.
Berikut  data  yang  diperoleh  dalam  pemusnahan  barang  bukti  Narkotika  di  Kejaksaan Negeri Makassar 2017 – 2018:

## DATA PEMUSNAHAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2017
Hari/Tg/Bln /Thn Nama Jenis Sifat Jumlah Tempat
Pemusna
han Selasa/28/08/ 2018 Ganja Tanaman 167,945 gr Kejari Sabu Bahan Kimia 349,573 gr Kejari Pil Ekstacy Bahan Kimia 517,518 gr Kejari

## DATA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2018
Hari/Tgl/Bl n/Thn Nama Jenis Sifat Jumlah Tempat Pemusna
han Kamis/29/06/ 2017 Ganja Tanaman 1.395 gr Kejari Sabu Bahan Kimia 841,091 gr Kejari Pil Ekstacy Bahan Kimia 648,587 gr Kejari
Sedangkan kasus  Narkotika di Kejaksaan Negeri pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan data yang di himpun di Kejaksaan Negeri, yaitu:
Tahun 2017 Tahun 2018 Nama Jumlah Nama Jumlah Sabu 117 kasus Sabu 156 kasus Ganja 124 kasus Ganja 148 kasus Ekstacy 6 kasus Ekstacy 9
Sementara  untuk  obat  daftar  G  terdapat  jenis  Somadril  25.747  butir,  THD  87.260  butir, Tramadol 397.350 butir, PCC 1.120 butir, Carnaphen 1.870 butir dan Dextro 6500 butir dengan total 519.847 butir. Tak hanya itu, barang bukti  senjata tajam berbagai jenis turut dimusnahkan seperti  badik  13  buah,  anak  panah  61  buah,  ketapel  19  buah  dan  parang  15  buah  dengan  total keseluruhan 108 buah.
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar, Tabrani  mengatakan,  pemusnahan  barang  bukti  ini  merupakan  hasil  kejahatan  yang  status hukumnya telah incratch. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pembakaran berlangsung di  kantor  Kejaksaan  Negeri  Makassar,  Selasa  (28/8)  dipimpin  Kepala  Seksi  Pidana  Umum (Kasipidum) Kejari Makassar, Andi Muldani didampingi perwakilan Balai Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM)  Makassar.  Tabrani  membeberkan,  bahwa  kasus  yang  menonjol  yang ditangani  kejaksaan  adalah  narkotika.  Menurutnya  kasus  narkotika  di  Kota  Makassar  sangat memprihatinkan,  pasalnya  dari  data  selama  2017  lalu,  para  pelakunya  20  persen  dinominasi adalah  anak  dibawa  umur.  Tabrani  menambahkan,  kasus  yang  menonjol  juga  kejahatan  begal dan  jambret.  Sehingga  lanjut  Tabrani,  kasus  kejahatan  di  jalan  disinyalir  memiliki  keterkaitan dengan kasus narkotika. 11
Selain  melaksanakan  fungsi  dan  kekuasaannya  melaksanakan  permusnahan  barang  bukti narkoba sesudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, pihaknya sering mendapatkan masalah dan hambatan  hingga  dalam  melaksanakan  fungsinya  dapat  tidak  sesuai  diperintahkan  Undang- Undang.  Yang  demikian  dikarenakan  masalah  yang  mendasari  faktor  tempat  menimpan  juga memusnahkan barang bukti narkoba.
11 Tabrani,  (42  tahun),  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang  Rampasan, Wawancara, Makassar,  18 Oktober 2018.
Melalui  data  dari  wawancara  bersama  Kejari  Makassar,  penyebab  hambatan  membuat kejaksaan pada tempat menyimpan dan menghancurkan barang bukti narkoba antara lain sebagai berikut:
1) Letak RUPBASAN tidak strategis.
Ruang penyimpanan berbagai barang bukti menurut pasal 44 KUHAP wajib berada pada tempat  menyimpan  barang  yaitu  Rupbasan.  Akan  tetapi  kenyataannya,  disebabkan  titik  tempat penyimpanan  berada  tidak  dekat  dari  Kantor  Pengadilan,  sehingga  barang  bukti  Narkoba sejenisnya  diletakkan  di  Kejari  Makassar.  Tempat  menyimpan  barang  bukti  narkoba  di  Kejari Makassar  terbilang  lebih  baik  karena  ketika  proses  perkara  di  Pengadilan, mengharuskan  jaksa penuntut mengambil benda sitaan from tempat menyimpan untuk dibuktikan dipersidangan.
2) Ruangan untuk menyimpan Barang Bukti tidak kondusif.
Temmpat  menyimpan  barang  bukti  tersedia  masih  terbilang  tidak  layak  daripada semestinya,  banyak  diantara  benda  sitaan  gak  mampu  ditampung  di  Kejari  Makassar,  hingga misalnya Rupbasa pada perkara yang lain dari narkoba, tidak sedikit benda sitaan seperti bentor yang  dimana  harusnya  disimpan  di  Rupbasan  kenyataannya  tidak  dapat  disimpan,  yang memaksa Kejari melakukan tindakan diluar prosedur bersama kantor lainnya mensiasati kendala itu. Yang demikian ini terkadang menyusahkan Kejari menangani benda sitaan. 12

## 3) Hambatan Pembiayaan
Pendanaan  menjadi  penyebab  besar  mempengaruhi  pemberlakuan  fungsi  dalam pertanggungjawaban  Kejari  bisa  terlaksana  lebih  efektif.  Pada  saat  tuntutan  mengatur  ruang untuk  menyimpan  safety,  maka  ukuran  dan  kelengkapannya  patut  dilayakkan,  akan  tetapi pendanaan  seharusnya  diberi  anggaran  terhadap  yang  demikian  malah  tidak  seseuai  yang  telah ditetapkan.  Yang  demikian  itu  seringkali  menyusahkan  instansi  saat  menjalankan  fungsinya. Termasuk demikian yang dimusnahkan, pemerintahan mengeluarkan anggaran pendanaan untuk memusnahkan  hanya  2  –  3  kali  dalam  setahun,  akan  tetapi  didalam  perkara  narkotika mengharuskan supaya pemusnahan benda sitaan narkoba dijalankan maksimal tujuh hari sesudah memperoleh keputusan yang mendapatkan penguatan hukum tetap. Pendanaan tersebut terbilang minim padahal Kejari dituntut menjalankan dan selesaikan pronlem dengan tanpa masalah.
12 Tabrani (42 tahun), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Wawancara, Makassar, 18 Oktober 2018.
4) Prosedural memusnahkan menyulitkan.
Memusnahkan  benda  sitaan  narkoba  biasanya  dikerjakan  sesudah  keluarnya  instruksi Kejari  agar  pemusnahan  mengharuskan  diawasi  stackholder  perwakilan  dari  BPOM, Kementerian  Kesehatan,  dan  Kejaksaan.  Prosesi  memusnahkan  yang  dilakukan  mengharuskan tidak langsung memusnahkannya begitu saja. Hal tersebut menyebabkan kendala didalam upaya memusnahkan menggunakan dana yang terbilang minim.
5) Tenggat waktu diberi dalam memusnahkan terbilang pendek.
Sebagaimana  yang  dimuat  dalam  pasal  92  UU  No  35  tahun  2009  terkait  pemusnahan wajib  dilakukan  7  (tujuh)  hari  sesudah  mendapatkan  ketetapan  Kejari.  Akan  tetapi  dari  data Tanya jawab terhadap Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan  Negeri Makassar, dalam  kenyataannya terbilang  minim kecocokan terhadap pemberlakuan  yang  sesuai prosedural.  Yang  demikian  penyebabnya  karena  banyak  kasus  narkoba  diurus  Kejari  sehingga seringkali  keputusan  mengenai  benda  sitaan  narkoba  pada    hari  yang  berhimpitan.  Maka  kalau pada  kurun  tujuh  day  benda  sitaan  narkoba  mengharusakan  segera  memusnahkannya,  sehingga bisa  dibilang  every  day  kejaksaan  musti  melakukan  pemusnahan  benda  sitaan  narkoba  yang sudah mendapat ketetapan juga sudah mempunyai penguatan hukum tetap.
Berdasarkan  semua  hambatan  yang  dihadapi  dalam  ruang  lingkup  penyimpanan  dan pemusnahan  barang  sitaan  narkotika.  Kejaksaan  Negeri  Makassar  telah  melakukan  upaya  – upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya – upaya yang dilakukan diantaranya:
I. Kejati  Sulsel  melakukan  komunikasi  bersama  dengan  Kejari Makassar  dalam  rangka mencari  jalan  keluar  dari  kendala  penyimpanan  dan  pemusnahan  barang  sitaan  yang dihadapi
II. Memberi  usulan  supaya  pendanaan  ditambahan    dalam  hal  tempat  menyimpan  dan memusnahkan barang sitaan.
III. Mengupayakan  melakukan  pemantauan  terhadap  barang  bukti  tersimpan  di  Kejari Makassar termasuk juga tersimpan di Rupbasan
IV. Melaksanakan evaluasi terkait hambatan yang dihadapi di lapangan.

## KESIMPULAN
Setelah  meninjau  secara  yuridis  keseluruhan  dari  hasil  pembahasan  tentang  mekanisme pemusnahan  barang  bukti  narkotika  oleh  Kejaksaan  Negeri  Makassar,  maka  penulis  mendapati fakta  –  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  yang  tidak  sesuai  dengan  pedoman  pemusnahan  barang bukti  narkotika  yang  ada  dalam  peraturan  perundang  –  undangan.  Berikut  ini  kesimpulan  dari penulis:
1. Mekanisme  tata  cara  penyimpanan  Benda  Sitaan  Narkotika  dilakukan  dengan menyerahkan benda sitaan atau barang bukti dari pihak kepolisian kepada kejaksaan yang kemudian  disimpan  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar  dalam  Ruang  Penyimpanan  Benda Sitaan  dibawah  pengawasan  Kasi  Pengelola  Barang  Bukti  dan  Barang  Sitaan  Petugas didampingi  Kasi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Makassar  tidaklah  sesuai  dengan aturan  Perundang  –  Undangan.  Seharusnya  segala  jenis  barang  sitaan  tersimpan  di Rupbasan sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHAP.
2. Mekanisme  memusnahkan  barang  bukti  narkoba  yang  dilakukan  Kejaksaan  Negeri Makassar  melalui  proses  pengumpulan  Barang  Bukti  Narkoba  dalam  jumlah  banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)  bulan  setelah  barang  barang  bukti  tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dari  pengadilan  negeri  setempat.  Hal  tersebut  berbeda  ketentuannya  sebagaimana diatur dalam  UU  No  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  bahwa  jangka  waktu  Pemusnahan Barang  Bukti  Narkotika  yang  sudah  mempunyai  penguatan  hukum  tetap  mengharuskan secepatnya dimusnahkan paling lama kurun waktu tujuh hari.
Kendala-kendala  tempat  menyimpan  dan  memusnahkan  barang  bukti  narkoba  yang terdapat dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar yaitu:
1. Letak  Rupbasan  tidak  strategis,  sehingga  penyimpanan  benda  sitaan  ditempatkan  di Kejaksaan Negeri Makassar.
2. Tempat  Penyimpanan  Benda  Sitaan  yang  ada  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar  masih kurang memadai.
3. Kendala anggaran untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat terbatas.
4. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.
5. Waktu yang ditentukan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.
Upaya  yang  dikerjakan  Kejati  Sulsel  dan  Kejari  Makassar  untuk  membenahi  hambatan yang  dihadapi  terkait  Mekanisme  Pemusnahan  dan  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Narkotika diantaranya:
1. Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  melakukan  koordinasi  bersama  Kejaksaan  Negeri Makassar untuk membenahi tempat menyimpan dan memusnahkan barang bukti.
2. Memberikan  usulan  agar  mendapat  anggaran  biaya  tambahan  kepada  pemerintah  dalam hal tempat menyimpan dan memusnahkan barang bukti.
3. Memberikan  pemantauan  kepada  barang  bukti  diletakkan  di  Kejari  Makassar  termasuk terletak di Rupbasan
4. Melakukan evaluasi hambatan di lokasi

## DAFTAR PUSTAKA
Himpunan Peraturan Perundangan. Anti Narkoba .Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
Harahap,  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan (Edisi kedua) . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Koesparmono,  Irsan  Armansyah. Panduan  Memahami  Hukum  Pembuktian  dalam  Hukum Perdata dan Hukum Pidana . Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
Afiah, Ratna Nurul. Barang Bukti dalam Proses Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Widnyana, I Made. Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
Bakhri,  Syaiful. Beban  Pembuktian  Dalam  Beberapa  Praktik  Peradilan .  Jakarta:  Gramata Publishing, 2012.
Sasangka,  Hari. Narkotika  dan  Psikotropika  dalm  Hukum  Pidana. Bandung:  Mandar  Maju, 2003.
Effendy, Rusli. Manusia dan Kejahatan. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1989.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2004.
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Soejono. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional  Indonesia.
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Undang – Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan  Kepala  BNN  Nomor  7  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Teknis  Penanganan  Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya.
Surat Edara Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti narkotika dan Prekursor Narkotika.
PP  No.  40  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang  –  Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Peraturan  Kapolri  No. 10    Tahun 2010.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015.
Arisandi,  Samsul.  “Pemusnahan  Barang  Sitaan  Narkotika    di  Wilayah  Yogyakarta”.  S kripsi, Yogyakarta:  Fakultas  Syari’ah  &  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Dewi,  Rahma.  “Analisis  Kriminologis  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkoba  oleh  Anak  di  Kota Makassar”. Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011. Tri Jata Ayu. “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan
Narkotika”. SitusResmiHukumOnline. https://www.hukumonline.com/klinik
/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan- narkotika/ (8 Mei 2018). Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”. Situs Resmi Sudut
Hukum http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan- yuridis.html , (8Mei 2018).
https://kbbi.kemdikbud.go.id , (8 Mei 2018)
https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf http://kejari-makassar.kejaksaan.go.id/
Tabrani,  Mekanisme  Pemusnahan  Barang  Bukti  Narkotika  di  Kejaksaan  Negeri  Makassar.
Wawancara oleh Ahmad Taufik . Skripsi, 4 September – 18 Oktober 2018