## PERDA BERBASIS SYARI’AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA

## Oleh:

## Hayatun Na’imah
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam dengan konsentrasi kajian Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin
e-mail: hayatunnaimahmhum@gmail.com

## Abstract
Local regulations are legal products that should be in accordance with and submissive to the drafting  rules  of  Indonesian  law product  and legal  order. Some basic consideration  that  can be  used  to  review  Shariah-based  Regulations  wheather  it  is  acceptable  or  legally contradictory from the perspective of Indonesia’s Constitutional Law are as follows: (1) legal order  aspects,  (2)  regulations  material  aspects,  (3)  legal  drafting  aspects,  (4)  sanctions enactment aspects, and (5) moral ethics law aspects. In terms of the theory of the hierarchy of legal  norms  and  formal  hierarchy,  these  local  regulations  have  been  in  accordance  with Article  14  of  Act  12  of  2011  on  the  Establishment  of  Legislation.  In  addition,  from  the aspects  of  functional  hierarchy  theory,  the  regulations  have  covered  the  procedures  of  their formation, that is, they have been set by the Head of Regional with the approval from DPRD (Regional People’s Representative Assembly) as stipulated in Article 136 of Act 32 of 2004 on Regional Government.
Keywords: Shariah-Based Local Regulations, Constitutional Law

## Abstrak
Perda  merupakan  produk  hukum  yang  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  kaidah-kaidah pembuatan produk hukum dan tertib hukum Indonesia. Beberapa aspek untuk melihat Perda- Perda Berbasis Syari’ah dapat diterima, atau bahkan bertentangan secara yuridis dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara Indonesia.(1) Dari segi tertib hokum. (2) Dari sisi materi perda. (3) Dari sisi legal drafting. (4) Dari sisi penerapan sanksi. (5) Dari aspek etika moral hokum. Dari aspek teori hirarki norma hokum dan dari segi hirarki formal bahwa Perda-perda tersebut  di  atas  telah  sesuai  dengan  Pasal  14  Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  dari  teori  hirarki  fungsional  perda  terebut telah  menempuh  prosuder  pembentukannya,  yaitu  telah  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
setelah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  136 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## Kata Kunci; Perda berbasis syari’ah, Hukum Tata Negara.

## Pendahuluan.
Kewenangan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah biasanya sangat  terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. Hal  ini berbeda dengan negara yang berbentuk federal. Dalam negara federal,  negara-negara bagian relatif  lebih  memiliki  ruang  gerak  kekuasaan  negara  terdesentralisasikan  kenegara  bagian. Karakter yang melekat pada negara federal adalah desentralistik dan lebih demokratis.
Menurut Fred Isjwara, 1 negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika  dibandingkan  dengan  federal  dan  nonfederal.  Dalam  negara  kesatuan  terdapat,  baik persatuan (union) maupun kesatuan (unity). Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara melainkan negara tunggal.
Abu Daud Busroh mengutarakan, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara tidak ada negara dalam negara. Jadi dengan demikian dalam  negara  kesatuan  itu  juga  hanya  ada  satu  pemerintahan,  yaitu  Pemerintah  Pusat  yang mempunyai  wewenang  tertinggi  dalam  segala  lapangan  pemerintahan.  Pemerintah  Pusat inilah  yang  pada  tingkat  terakhir  dan  tertinggi  dapat  memutuskan  segala  sesuatu  dalam negara tersebut. 2
Negara  kesatuan  dapat  dibedakan  dalam  dua  bentuk, pertama ;  negara  kesatuan dengan  sistem  sentralisasi. Kedua ;  negara  kesatuan  dengan  sistem  desentralisasi.  Dalam negara kesatuan dengan  sistem sentralisasi  segala sesuatu  di dalam negeri diatur dan diurus oleh  Pemerintah  Pusat  dan  daerah-daerah  hanya  tinggal  melaksanakan  segala  sesuatu  yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi,  kepada  daerah  diberikan  kesempatan  dan  kekuasaan  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah) yang dinamakan daerah otonom. 3
1 Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik , Cetakan Kelima, (Bandung; Bina Cipta, 1974), hlm 188.
2 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara , Cetakan Pertama, (Jakarta; Bumi Aksara, 1990) hlm 64-65.
3 Fahmi  Amruzy, Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan ,  dalam  Abdurrahman  (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah , (Jakarta; Media Sarana Press,1987) hlm 56.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Pembentukan  organisasi-organisasi  pemerintahan  di  daerah  atau  Pemerintah  Daerah tidak  sama  dengan  pembentukan  negara  bagian  seperti  dalam  negara  federal.  Kedudukan Pemerintah  Daerah  dalam  sistem  negara  kesatuan  adalah sub  divisi pemerintahan  nasional. Pemerintah  Daerah  tidak  memiliki  kedaulatan  sendiri  sebagaimana  negara  bagian  dalam sistem  federal.  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  adalah depent  and sub  ordinat, sedangkan  hubungan  negara  bagian  dengan  negara  federal/pusat  dalam  negara federal  adalah indepent dan koordinat .  Berdasarkan  konsepsi  demikian,  pada  dasarnya kewenangan  pemerintah  baik  politik  maupun  administrasi  dimiliki  secara  tunggal  oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah pada hakekatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah  Daerah  baru  mempunyai  kewenangan  pemerintahan  setelah  memperoleh penyerahan dari Pemerintah Pusat. ( desentralis/devolusi ) 4
Konsep Negara Hukum .
Ide negara hukum  pertama kali diperkenalkan dalam ketatanegaraan  Hindia Belanda melalui Regeringlement (RR)  tahun  1954.  Oleh  karena  itu  ide  negara  hukum  Republik Indonesia  hendaklah  disadari  bahwa  ide rechstaat mempunyai  pengaruh  cukup  besar  dan disisi  lain  kecendrungan  nasional  untuk  merumuskan  suatu  konsep  negara  hukum  khas Indonesia.  Ide khas  tersebut  sering kita dengar seperti,  negara hukum  Pancasila atau negara hukum berdasarkan Pancasila. 5 Dengan demikian, ide dasar negara hukum Indonesia tidaklah lepas dari ide dasar rechstaat.
Syarat-syarat  dasar rechstaat seperti  disebutkan  pada  halaman  sebelumnya,  bahwa syarat-syarat  dasar  tersebut  seharusnya  juga  menjadi  syarat  dasar  negara  hukum  Pancasila. Hal tersebut kiranya dibutuhkan suatu usaha besar berupa suatu kajian yang sangat mendasar terutama tentang ide bernegara bangsa Indonesia. Di samping itu tentunya kita tidak menutup mata  terhadap  perkembangan  konsep  negara  hukum  yang  telah  terjadi  diberbagai  negara seperti  konsep rechsatat yang  telah  berkembang  dari  konsep  " liberal - democratische rechstaat” ke " sociale rechstaat” yang pada saat ini sudah dirasakan bahwa konsep terakhir itu  sudah  tidak  memadai. 6 Untuk  menentukan  apakah  suatu  negara  dapat  dikategorikan
4 Bheunyamin  Hoessein,  dalam  Hanif  Nurcholis, Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, Cetakan Pertama, (Jakarta; Grasindo, 2005) hlm 6.
5 Pilipus  M  Hadjon, Ide  Negara  Hukum  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia .  dalam  Bagir Manan  (editor), Kedaulatan  Rakyat  Hak  Asasi  Manusia  dan  Negara  Hukum ,  (Jakarta;  Gaya  Media Pratama,1996) hlm 77.
6 Ibid ., hlm 5.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
sebagai  negara  hukum,  biasanya  digunakan  dua  macam  asas,  yakni,  asas  legalitas  dan  asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. 7
Asas legalitas merupakan unsur utama daripada suatu negara hukum. Semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh keluar dari  rel-rel  dan  batas-batas  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Batas  kekuasaan negara ditetapkan dalam undang-undang, tetapi untuk dinamakan negara hukum tidak cukup bahwa  suatu  negara  hanya  semata-mata  bertindak  dalam  garis-garis  kekuasaan  yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. 8 Sudah barang tentu bahwa dalam negara hukum setiap  orang  yang  merasa  hak-hak  pribadinya  dilanggar,  diberi  kesempatan  seluas-luasnya untuk  mencari  keadilan  dengan  mengajukan  perkaranya  tersebut  di  hadapan  pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam negara hukum diatur dengan undang-undang. 9
Asas  perlindungan  dalam  negara  hukum  nampak  antara  lain  dalam  " Declaration of Independence ",  bahwa  orang  yang  hidup  di  dunia  ini  sebenarnya  telah  diciptakan  merdeka oleh  Tuhan,  dengan  dikaruniai  beberapa  hak  yang  tidak  dapat  dirampas  atau  dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas  dalam  negara  hukum  modern.  Menurut  Sahardjo, 10 peradilan  tidak  semata-mata melindungi  hak  asasi  perseorangan,  melainkan  fungsi  hukum  adalah  untuk  mengayomi masyarakat  sebagai  totalitas,  agar  supaya  cita-cita  luhur  bangsa  tercapai  dan  terpelihara. Peradilan  mempunyai  maksud  membina,  tidak  semata-mata  menyelesaikan  perkara.  Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi, dan sifat hukum. Kesadaran bahwa tugas hakim ialah dengan bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada nusa dan bangsa turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila.
Muh. Yamin mengatakan, 11 bahwa untuk menentukan apakah suatu negara merupakan negara hukum, semata-mata didasarkan pada asas legalitas. Di sisi lain, Gouw Giok Siong 12 menyatakan bahwa asas legalitas, hanyalah merupakan satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum, karena di samping unsur asas legalitas tersebut masih perlu juga diperhatikan
7 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta; Ichtiar, 1963), hlm 310.
8 Gouw Giok Siong, Pengertian tentang Negara Hukum, (Jakarta; Keng Po, 1955), hlm 12-13.
9 Rochmat  Soemitro, Peradilan    Administrasi  dalam  Hukum Pajak  di  Indonesia, Cetakan  Keenam,  (Jakarta- Bandung; Eresco,1976) hlm 18.
10 Ibid , hlm 20-21
11 Yamin, Muh., Proklamasi dan Konstituante Republik Indonesia , Cetakan Kedua,  (Jakarta; Djambatan,1952) hlm 9.
12 Ibid ., hlm 23.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
unsur-unsur  lainnya  antara  lain  kesadaran  hukum,  perasaan  keadilan  dan  perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya.
Mengenai  asas  perlindungan, dalam  Undang-umdang Dasar 1945 ada ketentuan  yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain :
a. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28);
b. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28);
c. Hak bekerja dan hidup (Pasal 27 ayat (2));
d. Kemerdekaan agama (Pasal 29 ayat (2));
e. Hak untuk ikut mempertahankan negara (Pasal 30);
Rochmat  Soemitro 13 menyatakan  bahwa  dengan  adanya  Majelis  Pertimbangan  Pajak, seseorang  dapat  mengajukan  surat  bandingnya  untuk  hal-hal  dimana  ia  merasa  telah diperlakukan  tidak  sebagaimana  mestinya  oleh  pejabat  perpajakan.  Orang  dapat menuntun/mengajukan  gugatan  kepada  negara  bila  oleh  negara  dilakukan  suatu  perbuatan yang  melawan  hukum  ( onrechtmatigedaad ),  bahwa  seseorang  dapat  melakukan  gugatan terhadap  Pemerintah  Republik  Indonesia  jika  putusan  pejabat  yang  berwenang  dirasa  tidak adil.  Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa  sudah  banyak  peraturan-peraturan  yang  memberi jaminan  kepada  para  warga  negara,  untuk  menggunakan  hak-haknya  mengajukan  tuntutan- tuntutan di muka pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar.
Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan  dapat  dikatakan  sebagai  tujuan  dari  pada  negara  hokum,  sebaliknya  dalam  negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia. Istilah " rechtstaat” mulai populer sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah " the rule of law” mulai popular dengan terbitnya buku dari Albert Ven Dicey tahun 1885 dengan judul “ Introduction to the study of the constitution” .
Dari  latar  belakang  dan  sistem  hukum  yang  menopangnya  terdapat  perbedaan  antara konsep  “ rechtstaat” dengan  konsep  “ the  rule  of  law” ,  pada  dasarnya  kedua  konsep  itu mengarahkan  dirinya  pada  satu  sasaran  yang  utama  yaitu  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistemnya sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep " rechtstaat ” lahir dari suatu  perjuangan  menentang absolutisme sehingga  sifatnya  revolusioner,  sebaliknya  konsep “ the  rule  of  law ”  berkembang  secara  evolusioner.  Hal  ini  nampak  dari  isi  atau  kriteria " rechtstaat” dan kriteria “ the rule of law” . Konsep “ rechtstaat ” bertumpu atas sistem hukum
13 Rohmat Soemitro, Op.Cit , hlm 25.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
continental yang disebut “ civil law ” atau “ modern roman law ”, sedangkan konsep “ the rule of  law” bertumpu  atas sistem  hukum  yang disebut  “ common law ”. Karakteristik " civil  law " adalah “ administrative” , sedangkan karakteristik " common law " adalah " judicial ”. Perbedaan karakter yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. 14
Pada  zaman  Romawi,  kekuasaan  yang  menonjol  dari  raja  yakni  membuat  peraturan melalui  dekrit.  Kekuasaan  itu  kemudian  didelegasikan  kepada                      pejabat-pejabat administratif, sehingga pejabat-pejabat  administratif  yang membuat  pengarahan tertulis bagi hakim  tentang  bagaimana  menyelesaikan  suatu  sengketa.  Begitu  besar  peran  administrasi negara sehingga tidaklah mengherankan, kalau dalam sistem continental -lah  pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “ droit administrative” , dan intinya adalah hubungan antara administrasi  negara  dengan  rakyat.  Sebaliknya  di  Inggris,  kekuasaan  utama  dari  raja  adalah memutus  perkara.  Peradilan  oleh  raja  kemudian  berkembang  menjadi  suatu  peradilan, sehingga  hakim-hakim  peradilan  adalah  delegasi  dari  raja,  tetapi  bukan  melaksanakan kehendak  raja.  Hakim  harus  memutus  perkara  berdasarkan  kebiasaan  umum  Inggris  ( the c ommon  custom  of  England ),  sebagaimana  dilakukan  oleh  raja  sendiri  sebelumnya.  Dengan demikian nampak bahwa di  Eropa peranan administrasi  negara bertambah besar,  sedangkan di Inggris peranan peradilan dan para hakim bertambah besar.
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, di Eropa dipikirkan langkah-langkah  untuk  membatasi  kekuasaan  administrasi  negara,  sedangkan  di  lnggris dipikirkan langkah-langkah untuk  mewujudkan suatu  peradilan  yang  adil. Dalam perjalanan waktu,  konsep  “ rechtstaat ”  telah  mengalami  perkembangan  dari  konsep  klasik  ke  konsep modern.  Sesuai  dengan  sifat  dasarnya  konsep  klasik  disebut  " klasiek  liberale  en democratische  rechtstaat” ,  yang  sering  disingkat  dengan  " democratische rechtsstaat'' . Konsep  modern  lazimnya  disebut  “ sociale rechtstaat” atau  " sociale democratische rechtstaat” . 15 Sifatnya  yang  liberal  bertumpu  atas  pemikiran  kenegaraan  dari  John  Locke, Montesquieu  dan  Immanuel  Kant.  Sifatnya  yang  demokratis  bertumpu  atas  pemikiran kenegaraan dari J.J. Rousseau tentang kontrak sosial. 16
14 Philipus  M    Hadjon,., Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  Sebuah  Studi  tentang  Pinsip- prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentulan Peradilan Administrasi Negara , (Surabaya; Bina Ilmu, 1987) hlm 71
15 Ibid, hlm 74.
16 Couwenberg  S.W-, Westers  Staotsrecht  als  Emancipatie  Proces ,  Samson,  Alphen  aan  de  Rijn,    l977,  hlm. 25.  Dikutip  dari,  Agus  Budi  Setiyono, Pembentukan  Peraturan  Hukum  Daerah  Yang  Demokratis  Oleh Pemerintah  Daerah ,  tesis,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  PPS  Universitas  Diponegoro,  Semarang,  2008, hlm 36.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Prinsip liberal bertumpu atas "liberty'' (vrijheid) dan prinsip demokrasi bertumpu atas “ equality ” ( gelijkheid). “ Liberty ” menurut  Immanuel  Kant  adalah “ the  free  self-assertion  of each-limited only by the like liberty of all” . Atas dasar itu “ liberty ” merupakan suatu kondisi yang  memungkinkan  pelaksanaan  kehendak  secara  bebas  dan  hanya  dibatasi  seperlunya untuk  menjamin  koeksistensi  yang  harmonis  antara  kehendak  bebas  individu  dengan kehendak bebas semua  yang lain. Dari sinilah mangalir prinsip  selanjutnya  yaitu:  “ freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authority’. 17 Konsep “ equality ” mengandung  makna  yang  abstrak  dan  formal  ( abstract-formal  equality )  dan  dari  sini mengalir prinsip “ one man-one vote” . 18
Menurut  S.W.  Couwenberg,  prinsip-prinsip  dasar  yang  sifatnya  liberal  dari “ rechtstaat” meliputi; 19
1) pemisahan antara negara dengan gereja;
2) adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil ( burgelijke vrijheidsrechten );
3) persamaan terhadap undang-undang ( geliikheid vor de wet );
4) adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
5) pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem " check and balances ";
6) asas legalitas ( heerschappij van de wet );
7) ide tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman ymg tidak memihak dan netral;
8) prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip-prinsip tersebut, diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis;
9) prinsip  pembagian  kekuasaan,  baik  territorial  sifatnya  maupun  vertikal  (federasi  maupun desentralisasi);
C.W.  Van  der  Port  menjelaskan 20 bahwa  atas  dasar  demokratis,  “ rechtstaat ” dikatakan sebagai "negara kepercayaan timbal balik” ( de staat van het wederziids vertrowen ) yaitu  kepercayaan  dari  pendukungnya  bahwa  kekuasaan  yang  diberikan  tidak  akan disalahgunakan, dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.
17 Roscoe Pound, The Development of Constitutional Guaranties of Liberty , Yale University Press, New Haven London, 1957, hlm. 1-2, dikutip dari, Ibid, hlm 37.
18 Ibid ., hlm 38
19 Ibid .
20 Port, C.W. van der, - bewerk door A.M. Donner, Handboek van het nederlanse Staatsrecht , II e druk ljeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm 143, dikutip dari, Ibid , hlm 38.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
S.W.  Couwenberg  menjelaskan  bahwa  asas-asas  demokratis  yang  melandasi “ rechtstaat ” meliputi 5 asas yakni : 21
a. asas hak-hak politik ( het beginsel van de politieke grondrechten );
b. asas mayoritas;
c. asas perwakilan;
d. asas pertanggungiawaban;
e. asas publik ( openbaarheids beginsel );
Dengan  demikian  maka  atas  dasar  sifat-sifat  tersebut,  yakni  sifat  liberal  dan demokratis, ciri-ciri " rechtstaat ” adalah : 22
1) Adanya  Undang-undang  Dasar  atau  Konstitusi  yang  memuat  ketentuan  tertulis  tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2) Adanya  pembagian  kekuasaan  negara  yang  meliputi,  kekuasaan  pembuatan  Undang-undang yang  berada  pada  parlemen,  kekuasaan  kehakiman  bebas  dan  tidak  hanya  menangani sengketa  antara  individu  rakyak  tetapi  juga  antara  rakyat  dan  penguasa  dan  pemerintah mendasarkan tindakannya atas Undang-undang ( wetmatig bestuur );
3) Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “ vrijheidsrechten van burger ;
Philipus  M.  Hadjon  menjelaskan,  dalam  kaitannya  dengan  ciri-ciri  di  atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentra “ rechtstaat” adalah pengakuan dan perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  bertumpu  atas  prinsip  kebebasan  dan  persamaan. Adanya  Undang-undang  Dasar  akan  memberikan  jaminan  konstitusional  terhadap  asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan  dalam  satu  tangan,  yang  sangat  cenderung  kepada  penyalahgunaan  kekuasaan, berarti  pemaksaan  terhadap  kebebasan  dan  persamaan.  Adanya  pembuatan  undang-undang yang  dikaitkan  dengan  parlemen,  dimaksudkan  untuk  menjamin  bahwa  hukum  yang  dibuat adalah atas kehendak rakyat, dengan demikian hukum tersebut tidak akan mengabaikan hak- hak  rakyat  tetapi  dikaitkan  dengan  asas  mayoritas,  kehendak  rakyat  diartikan  sebagai kehendak  golongan  mayoritas.  Prinsip  “ wetmatig  bestuur ”  agar  tindak  pemerintahan  tidak memaksa  kebebasan  dan  persamaan  ( heerschoppij van de wet ).  Dalam  konsep  “ rechtstaat ” yang  liberal  dan  demokratis,  inti  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  adalah  perlindungan
21 Ibid , hlm 30.
22 Ibid, hlm 143.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
terhadap kebebasan individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar kebebasan individu melahirkan hak untuk menggugat di muka peradilan. 23
Menurut  D.H.M.  Meuwissen,  dikaitkan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat terhadap  tindak  pemerintahan,  dalam  “ sociale rechtstaat” prinsip  perlindungan  hukum terutama diarahkan kepada perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan hak- hak  kultural.  Dikaitkan  dengan  sifat  hak,  dalam  “ rechtstaat ”  yang  liberal  dan  demokratis adalah " the right to do” , dalam " sociale rechtstaat” muncul " the right to receive ". Dikaitkan dengan sarana perlindungan hukum, maka makin kompleks sistem perlindungan hukum bagi rakyat. 24
Konsep  yuridis  “ sociale  rechtstaat” ,  P.  Schnabel  menjelaskan  bahwa  tugas  negara disamping  melindungi  kebebasan  sipil  juga  melindungi  gaya  hidup  rakyat. 25 P.  Schnabel menjelaskan, 26 bahwa  pengaruh  negara  terhadap  individu  menjelma  dalam  tiga  cara  yakni:
Pertama , pengaruh langsung sebagai  akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak  social. Kedua ,  pengaruh  tidak  langsung  sebagai  akibat  dari  pembentukan  aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian. Ketiga , harapan bahwa problema-problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.
Konsep “ the rule of law” maupun konsep “rechtstaat” menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentralnya, sedangkan bagi Negara Republik  Indonesia,  yang  menjadi  titik  sentralnya  adalah  "keserasian  hubungan  antara pemerintah  dan  rakyat  berdasarkan  asas  kerukunan”.  Untuk  melindungi  hak-hak  asasi manusia  dalam  konsep  " the  rule  of  law "  mengedepankan  prinsip  " equality before the law” , dan  dalam  konsep  " rechtstaat ”  mengedepankan  prinsip  " wetmatigheid” kemudian  menjadi " rechtmatigheid” . Negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan adalah "asas kerukunan” dalam hubungan antara pemerintah  dan  rakyat.  Dari  asas  ini  akan  berkembang  elemen  lain  dari  konsep  Negara Hukum  Pancasila,  yakni  terjalinnya  hubungan  fungsional  antara  kekuasaan-kekuasaan negara,  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah,  sedangkan  peradilan  merupakan  sarana terakhir  dan  tentang  hak-hak  asasi  manusia  tidaklah  hanya  menekankan  hak  dan  kewajiban saja, tetapi juga terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.
23 Ibid ., hlm  76-77.
24 Meuwissen, D.H.M., Elementen van Staatsrecht , Tjeenk Willink, Zwolle, l975, hlm l40.
25 Idenberg,  Ph.  A.,  red., De  Nadagen  van  de  Verzorgingstaat  Kansen  en  Prespectiven  var  Morgen . Meulenhoff Informatief, Amsterdam 1983, hlm 27, dikutip dari, Ibid, hlm 40.
26 Ibid ., hlm 41-42.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah

## Eksistensi Peraturan Hukum Daerah yang Bersifat Demokratis Partisipatif
Eksistensi  peraturan  hukum  daerah  yang  bersifat  demokratis  partisipatif  dilihat  dari pelaksanaan  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan  hukum  daerah.  Pada pembahasan awal mengenai prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan hukum daerah telah  diuraikan  bahwa  prosedur  dan  mekanisme  pembentukan  peraturan  hukum  daerah berdasarkan  jenis  peraturan  hukum  daerah  terdapat  perbedaan.  Prosedur  dan  mekanisme pembentukan  Peraturan  Daerah  berbeda  dengan  prosedur  dan  mekanisme  pembentukan Keputusan Kepala Daerah.
Prosedur  pembentukan  Peraturan  Daerah  dilalui  dengan  beberapa  tahapan,  yaitu tahapan  penyusunan  rancangan,  tahapan  pembahasan,  tahapan  akhir,  dan  penetapan Rancangan  Peraturan  Daerah  (  Raperda)  menjadi  Peraturan  Daerah  (Perda).  Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah dan dapat berasal prakarsa DPRD. 27
Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  Kepala  Daerah,  pokok-pokok  materi rancangan  Peraturan  Daerah  disiapkan  oleh  unit  kerja.  Selanjutnya  disampaikan  kepada bagian  hukum  untuk  memperoleh  tanggapan  yuridis  baik  mengenai  materi,  susunan  atau bentuk dan bahasanya. Kemudian disampaikan kembali kepada instansi atau unit kerja yang mengajukannya untuk disempurnakan. Setelah itu disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan. 28
Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  telah  mendapat  persetujuan  Kepala  Daerah kemudian  disampaikan  kepada  DPRD  dengan  surat  sekretaris  daerah.  Kemudian  rancangan Peraturan Daerah tersebut diadakan pra pembahasan. Dalam pra pembahasan diikuti oleh unit kerja  yang mengerjakan  Raperda dan unit kerja  yang terkait, DPRD  yang  biasanya diwakili oleh Tim atau Pansus, tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 29
Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  usul  prakarsa  DPRD.  Usul  prakarsa tersebut  disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD  dalam  bentuk  rancangan  Peraturan  Daerah disertai  penjelasan  secara  tertulis.  Kemudian  rancangan  Peraturan  Daerah  usul  prakarsa DPRD tersebut diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat pimpinan DPRD, para pengusul diberi kesempatan untuk memberi penjelasan atas rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa  DPRD.  Pembicaraan  mengenai  sesuatu  untuk  prakarsa  dilakukan  dengan memberikan pandangan dari Kepala Daerah untuk  memberikan pendapat  dan para pengusul
27 Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
28 Ibid.
29 Ibid.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
untuk  memberikan  jawaban  atas  pandangan  anggota  DPRD  lainnya  dari  pendapat  Kepala Daerah.    Pembicaraan  diakhiri  dengan  ketentuan  DPRD  yang  menerima  atau  menolak  usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. 30
Rancangan  Peraturan  Daerah  baik  yang  berasar  dari  Kepala  Daerah  maupun  yang berasal dari inisiatif  DPRD dilakukan pembahasan. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan  dengan  komisi-komisi  yaitu  komisi  A  yang  membidangi  pemerintahan, kependudukan, pertahanan sipil, pertahanan ketertiban masyarakat (humas, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, kepegawaian, sosial dan politik, organisasi, dan Bappeda. 31
Tata  cara  penyampaian  rancangan  Peraturan  Daerah  sebagai  berikut:  Rancangan Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  Kepala  Daerah  disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD dengan  surat  Kepala  Daerah.  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  usul  prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  Kepala  Daerah  dan  usul  prakarsa  DPRD  tersebut disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada  seluruh  Anggota  DPRD  selambat-lambatnya  7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan. 32
Apabila  ada  2  (dua)  rancangan  Peraturan  Daerah  yang  diajukan  mengenai  hal  yang sama dan waktu yang bersamaan, maka yang dibicarakan adalah rancangan Peraturan Daerah yang  diterima  terlebih  dahulu  dan  rancangan  Peraturan  Daerah  yang  diterima  kemudian dipergunakan sebagai  pelengkap pembahasan ancangan Peraturan Daerah  dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu Tahap I, II, III, IV kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Sebelum dilakukan pembicaraan Tahap II dilakukan dalam rapat komisi/rapat gabungan komisi atau dalam rapat panitia khusus.
Pembicaraan  Tahap  I  meliputi:  Penjelasan  Kepala  Daerah  dalam  rapat  paripurna terhadap  rancangan  Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  Kepala  Daerah;  penjelasan  dalam rapat  paripurna  oleh  pimpinan  komisi/rapat  gabungan  komisi  atau  pimpinan  panitia  khusus atas nama DPRD terhadap usul rancangan Peraturan Daerah.
Pembicaraan  Tahap  II  meliputi; Pertama ,  dalam  hal  penyampaian  rancangan Peraturan Daerah  yang berasal  dari Kepala Daerah diawali dengan pandangan umum dalam rapat  paripurna  oleh  fraksi-fraksi  terhadap  rancangan  Peraturan  Daerah,  kemudian  jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Kedua , dalam hal  penyampaian rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD diawali dengan penyampaian
30 Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
31 Ibid…
32 Ibid…
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
pendapat  Kepala  Daerah  dalam  rapat  paripurna  terhadap  rancangan  Peraturan  Daerah  unsur prakarsa DPRD, kemudian jawaban pimpinan komisi/kapat  gabungan komisi  atau pimpinan panitia khusus atas nama DPRD dalam Rapat paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.
Pembicaraan  Tahap  III  meliputi;  pembahasan  dalam  rapat  komisi/rapat  gabungan komisi  atau rapat  panitia khusus  yang dilakukan  bersama-sama dengan pejabat  daerah  yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Pembicaraan  Tahap  IV  meliputi; Pertama ,  pengambilan  keputusan  dalam  rapat paripurna  yang  didahului  dengan  laporan  hasil  pembicaraan  tahap  III  dan  pendapat  akhir fraksi-fraksi. Kedua ,  pemberian  kesempatan  kepada  Kepala  Daerah  untuk  menyampaikan sambutan  terhadap  pengambilan  keputusan    Peraturan  Daerah  yang  telah  memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah. Persetujuan DPRD ditetapkan dengan Surat  Keputusan  DPRD.  Kepala  Daerah  dengan  persetujuan  DPRD  menetapkan  Peraturan Daerah.  Rancangan  Peraturan  Daerah  dapat  berasal  dari  Kepala  Daerah  atau  atas  usul prakarsa  dan  DPRD.  Peraturan  Daerah  ditandatangani  oleh  Kepala  Daerah.  Persetujuan DPRD  ditetapkan  dalam  surat  keputusan  DPRD.  Rapat-rapat  dalam  membahas  rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam rapat yang khusus yang diadakan untuk keperluan itu.
Prosedur  pembentukan  Keputusan  Kepala  Daerah  baik  yang  sifatnya  mengatur maupun  yang  sifatnya  penetapan  ( beschikking )  materi  seluruhnya  disiapkan  oleh  Kepala Daerah,  yaitu  unit-unit  kerja  yang  memerlukan  pengaturan  hal  tertentu  melalui  Keputusan Kepala  Daerah.  Rancangan  Keputusan  Kepala  Daerah  tidak  memerlukan  pra-pembahasan seperti  pada  Rancangan  Peraturan  Daerah.  Terhadap  suatu  Rancangan  Keputusan  Kepala Daerah dapat  dilakukan pembahasan dalam komisi-komisi  yang membidangi  bidang hukum dan perundang-undangan  yaitu Komisi  A. Namun  dalam kenyataan sangat jarang dilakukan pembahasan  terhadap  Rancangan  Keputusan  Kepala  Daerah  di  DPRD,  cukup  dengan meminta pertimbangan.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  secara  normatif  asas  keterbukaan  diatur  dalam peraturan tata tertib DPRD yang menyatakan bahwa setiap rapat persidangan bersifat terbuka untuk umum. Akan tetapi secara empirik pelaksanaan asas keterbukaan masih sangat terbatas sehingga  eksistensi  peraturan  hukum  daerah  yang  demokratis  partisipatif  sangat  sulit  untuk diwujudkan. Hal ini terbukti dari prosedur pembentukan peraturan hukum daerah baik dalam prosedur  maupun  registrasi.  Dalam  prosedur  pembentukan  peraturan  hukum  daerah partisipasi  masyarakat  sangat  kecil  karena  rakyat  tidak  pernah  diberitahukan  tentang pembentukan  suatu  peraturan  hukum  daerah.  Kemudian  masyarakat  juga  tidak  pernah
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
dilibatkan  untuk  turut  berfikir  tentang  materi-materi  yang  akan  diatur.  Kalaupun  ada  hanya sebatas  menyampaikan  aspirasi  yang  belum  tentu  diwujudkan  dalam  materi  pengaturan karena  keputusan  akhir  dari  seluruh  proses  ada  pada  Kepala  Daerah.  Keterbukaan  prosedur dalam musyawarah nampak ada upaya melibatkan masyarakat dalam          pra-pembahasan dan  pembahasan.  Kalaupun  ada  sangat  terbatas  karena  hanya  perwakilan  yang  belum  tentu representasi dari seluruh rakyat dan golongan. Dan keterlibatan perwakilan rakyat juga tidak aktif  dalam  sidang  pembahasan  karena  terlalu  protokoler.  Hal  ini  sangat  sulit  diwujudkan dalam  pelaksanaan.  Wewenang  untuk  memutus  dan  menetapkan  ada  pada  eksekutif  dan legislatif.  Keterbukaan  dalam  registrasi  dilakukan  dengan  menempatkan  Peraturan  Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam Lembaran Daerah. Wewenang pengundangan ada pada sekretaris daerah.
Padahal idealnya keterbukaan dalam prosedur pembentukan peraturan hukum daerah memungkinkan  masyarakat  mengetahui  prosedur  pembentukannya  sendiri  dan  mengetahui materi-materi  yang  diatur  serta  mengetahui  adanya  peraturan  hukum  daerah  mengenai  hal tertentu. Keterbukaan dalam prosedur pembentukan peraturan hukum daerah memungkinkan masyarakat  ikut  memikirkan  materi-materi  muatan  yang  harus  diatur  dalam  suatu  peraturan hukum  dengan  menyampaikan  aspirasinya  secara  langsung.  Keterbukaan  dalam  prosedur pembentukan peraturan hukum daerah memungkinkan masyarakat ikut bermusyawarah pada setiap  tahapan  persidangan  rapat  pembahasan  atas  suatu  rancangan  Peraturan  Daerah  baik pada  tingkat                                        pra-pembahasan  (eksekutif)  maupun  pembahasan  di  lembaga legislatif  (DPRD).  Keterbukaan  dalam  prosedur  pembentukan  peraturan  hukum  daerah memungkinkan  masyarakat  ikut  memutuskan  dalam  rangka  pelaksanaan.  Dengan  adanya ruang  untuk  ikut  memutuskan,  maka  rakyat  akan  merasa  terikat  baik  secara  moral  maupun secara  hukum  ada  keharusan  atau  kewajiban  untuk  ikut  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum daerah.
Berdasarkan berbagai uraian tersebut dapat diketahui bahwa : 33
1) Pengaturan  peran  serta  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  hukum  daerah  masih sangat  sumir  yakni  dalam  tata  tertib  DPRD,  tetapi  masyarakat  tidak  diberikan  kesempatan berpartisipasi secara langsung, melainkan terbatas hanya sebagai penonton saja;
33 Satjipto Rahardjo, Penyusunan Undang-undang yang Demokratis, makalah dalam  seminar, Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, FH Undip,  Semarang,  1998,  dikutip  dari,  Saifudin, Partisipasi  Publik  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, (Yogyakarta; FH UII Press, 2009) hlm 1.
2) Peran  serta  masyarakat  lebih  bermakna  sebagai  pemberdayaan  masyarakat  untuk  ikut membicarakan,  mengkritisi,  menanggapi,  dan  turut  memberikan  dukungan  dan  atau penolakan atas sesuatu kebijakan daerah yang dikemas dalam suatu peraturan hukum daerah;
Selain hal tersebut pembentukan peraturan hukum adalah bagian dari  aktivitas dalam mengatur  masyarakat  yang  terdiri  atas  gabungan  individu-individu  manusia  dengan  segala dimensinya.

## Konsep Desentralisasi dan Otonomi .
Desentralisasi  pada  dasarnya  terjadi  setelah  sentralisasi  melalui  asas  dekonsentrasi tidak  dapat  melaksanakan  tugas  pemerintahan  secara  baik  dalam  arti  pemerintahan  gagal dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  demokratis.  Suatu  pemerintahan  yang  mampu mengakomodasikan  unsur-unsur  yang  bersifat  kedaerahan  berdasarkan  aspirasi  masyarakat daerah. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian  harus  diserahkan  kepeda  organ  negara  yang  lain  di  daerah  (Pemerintah  Daerah), untuk  diurus  sebagai  rumah  tangganya.  Proses  penyerahan  sebagian  urusan  pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah disebut desentralisasi. 34
Philipus  M  Hadjon 35 mengemukakan,  desentralisasi  mengandung  makna  bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang  lebih  rendah  diserahi  dan  dibiarkan  mengatur  dan  mengurus  sendiri  sebagian  urusan pemerintahan.
Ismail  Husin, 36 mengemukakan;  Mengikuti  sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan organisasi-organisasi  modern di  beberapa negara, dapat  diketahui  bahwa  desentralisasi  pada hakikatnya  merupakan  suatu  konsep  yang  lahir  setelah  sentralisasi  mencapai  wujudnya.  Ini berarti  bahwa  desentralisasi  tak  mungkin  lahir  tanpa  didahului  sentralisasi,  sebab  sebelum desentralisai dilaksanakan sentralisasi yang mula-mula diperlukan.
34 Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 ,  Cetakan Ketiga, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015) hlm 250.
35 Philipus  M  Hadjon,  et  al, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, (Yogyakarta;  Gajah  Mada  Universty, 1993) hlm 111.
36 Ismail  Husin,  disampaikan  pada  saat Pidato  Wisuda  Rapat  Senat  Terbuka  Institut  Pemerintahan  Dalam Negeri , pada tanggal 16 Juli 1996, dikutip dari, TitikTriwulan Tutik, Op Cit ,  hlm 251
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Menurut  Joeniarto, 37 desentralisasi  adalah  memberikan  wewenang  dari  pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.
Joeniarto  mengemukakan  tiga  elemen  pokok  dalam  desentralisasi. 38 Pertama , pembentukan  organisasi  pemerintahan  otonom. Kedua ,  pembagian  wilayah  negara  menjadi daerah  otonom. Ketiga, penyerahan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  kepada  daerah  otonom.  Dalam  negara  kesatuan  kedua  aktivitas  tersebut dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  proses  hukum.  Dengan  kata  lain,  bahwa  dalam desentralisasi adalah wewenang Pemerintah Pusat.
Adapun  penyerahan  wewenang  kepada  daerah  dalam  Undang-undang  Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku dapat dilakukan melalui dua cara;
1) Penyerahan  penuh,  artinya  baik  tentang  asas-asasnya  (prinsip-prinsipnya)  maupun  tentang cara  menjalankan  kewajibannya  (pekerjaan)  yang  diserahkan  itu,  diserahkan  semuanya kepada daerah (hak otonom)
2) Penyerahan  tidak  penuh,  artinya  penyerahan  hanya  mengenai  caranya  menjalankan  saja, sedangkan asas-asasnya (prinsip-prinsipnya) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sendiri. 39
Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan.  Kewenangan  untuk  merencanakan,  memutuskan,  dan  mengatur  dari Pemerintahan Pusat ke lembaga-lembaga  yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu  (1)  dekonsentrasi,  (2)  delegasi  kelembaga-lembaga          semi-otonom  atau  antar  daerah ( parastatal ), (3) pelimpahan kewenangan ( devolusi ), ke Pemerintah Daerah, dan (4) peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM). 40
Pertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab administratif hanya di dalam  badan  Pemerintah  Pusat.    Menurut  Henry  Maddick, 41 dekonsentrasi  merupakan  “ the delegation  of  authority adequate for  the discharge of  specified function  to  staff  of  a central department  who  are  situated  outside  the  headquaters” (pendelegasian  kewenangan  sebagai fungsi-fungsi  khusus  dari  Pemerintah  Pusat  terhadap  staf  yang  ada  di  bawahnya).  Parson
37 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta; Bina Aksara, 1992) hlm 15.
38 Ibid, hlm 13.
39 Titik Triwulan Tutik, Op Cit, hlm 253
40 Dennis  A  Ronndinelli  dan  G  Shabbir  Cheema,  Implemenring  Decentralization  Policies;  An  Introduction, dalam  G  Sahbbir  Cheema  dan  Dennis  A  Rondinelli  (editor),  hlm  18,  dikutip  dari,  Ni’matul  Huda, Problematika… hlm 30.
41 Henry Maddick, Loc.Cit , dikutip dari Ibid, hlm 31
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
mendefenisikan dekonsentrasi adalah 42 “ the sharing of power between members of the same rulling  group  having  authority  respectively  in  different  areas  of  the  state” (pembagian kekuasaan  antara  anggota-anggota  dari  kelompok  yang  sama  di  dalam  suatu  negara). Mawhood  yang  menyamakan  dekonsentrasi  dengan administrative  decentralisation, mendefenisikan dekonsentrasi sebagai “ transfer of administrative responsibility from central to  local  goverments. ” 43 (perpindahan  tanggungjawab  administratif  dari  Pemerintah  Pusat ke  Pemerintah  Daerah).  Menurut  F.A.M.  Stroink  dekonsentrasi  ialah 44 atributie/ penyerahan kewenangan menurut hukum publik kepada pejabat-pejabat departemen.
Kedua, delegasi  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  dan  manajemen  atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementrian  Pemerintah  Pusat.  Seringkali  lembaga-lembaga  yang  menerima  delegasi  peran- peran  pembangunan  tersebut  memiliki  kewenangan  semi  otonom  untuk  melaksanakan tanggung jawabnya dan bahkan tidak berada di dalam struktur pemerintahan tetap. 45
Ketiga, bentuk  desentralisasi  yang  lain  adalah  berupaya  menciptakan  atau memperkokoh tingkat atau satuan-satuan pemerintah independen melalui devolusi peran dan kewenangan.  Melalui  devolusi,  Pemerintah  Pusat  melepaskan  fungsi-fungsi  tertentu  atau membentuk satuan-satuan baru pemerintah yang  berada di luar kontrol langsungnya.
Keempat, di  banyak  negara  desentralisasi  dilakukan  melalui  peralihan  tugas perencanaan  dan  tanggung  jawab  administratif  tertentu,  atau  peralihan  fungsi  publik,  dari pemerintah  ke  lembaga-lembaga  sukarela,  swasta  atau  non  pemerintah  (LSM).  Pada  kasus tertentu, pemerintah dapat memindahkan hak untuk memberi ijin, mengatur, atau mengawasi anggota-anggotanya  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  yang  sebelumnya  dikontrol  oleh pemerintah  ke  lembaga-lembaga  paralel  seperti  asosiasi  industri  dan  perdagangan  nasional, lembaga profesional atau pakar partai politik, atau koperasi. 46
Di  kalangan  ahli  hukum  Indonesia,  desentralisasi  didefinisikan  secara  beragam. Menurut  RDH  Koesoemahatmadja, 47 secara  harfiah  kata  desentralisasi  berasal  dari  dua
42 Dikutip oleh Syarif Hidayat dan Bheunyamin Hoessein, “Desentralisasi...”, Loc.Cit . dikutip dari Ibid…
43 Ibid
44 F.A.M.  Stroink, Pemahaman  Tentang  Dekonsentrasi, diterjemahkan  oleh  Ateng  Syafrudin,  (Bandung; Refika Aditama, 2006) hlm 7. Dikutip dari, Ibid..
45 Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, “ Implementing..., Op.Cit, hlm 18 , dikutip dari, Ibid… 46 Ibid…
47 RDH  Koesoemahatmadja, Pengantar  Ke  arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979 . Dikutip kembali oleh Laica Marzuki dalam Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua , (Jakarta; Sekretariat Jenderal & Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi RI,  2006) hlm.160. Dikutip dari, Ibid, hlm 33.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
penggalan kata bahasa latin yakni: de berarti lepas, centrum berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah  penyerahan  kekuasaan  pemerintahan  dari  pusat  kepada  daerah-daerah.  Desentralisasi merupakan staatkundige  decentralisatie  ( desentralisasi  ketatanegaraan ), atau  lebih  sering disebut dengan desentralisasi politik, bukan ambtelijke decentralisatie, seperti halnya dengan dekonsentrasi.  Dekonsentrasi  merupakan ambtelijke  decentralisatie, disebut  pula delegatie van  bevoegheid, yakni  pelimpahan  kewenangan  dari  alat  perlengkapan  negara  pusat  kepada instansi  bawahan  untuk  melaksanakan  pekerjaan  tertentu  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Pemerintah  Pusat  tidak  kehilangan    kewenangannya,  instansi  bawahan melaksanakan  tugas  atas  nama  Pemerintah  Pusat.  Suatu delegatie  van  bevoegheid bersifat instruktif,  rakyat  tidak  dilibatkan.  Lebih  tepat  hubungan  dekonsentrasi  dinamakan mandaat van  bevoegheid. Dalam  pada  itu,  menurut  R.  Tresna, 48 suatu  pelimpahan  kewenangan ( delegation  of  authority) dalam staatskundige  decentralisatie berakibat  beralihnya kewenangan  Pemerintah  Pusat  secara  tetap.  Pemerintah  Pusat  kehilangan  kewenangan  yang dilimpahkan, beralih kepada Pemerintah Daerah.
Amrah  Muslimin 49 mengartikan  desentralisasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pada badan-badan  dan  golongan-golongan  dalam  masyarakat  dalam  daerah  tertentu  untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Lebih jauh Amrah Muslimin 50 membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik  adalah  pelimpahan  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat,  yang  menimbulkan  hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
Desentralisasi  fungsional  adalah  pemberian  hak  dan  kewenangan  pada  golongan- golongan  untuk  mengurus  kepentingan  dalam  masyarakat,  baik  terikat  maupun  tidak  pada suatu  daerah  tertentu,  seperti  mengurus  kepentingan  irigasi  bagi  golongan  tani  dalam  suatu atau beberapa daerah tertentu ( waterschap ; subak Bali).
48 RDH  Koesoemaatmadja, Pengantar  Ke  arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979 . Dikutip kembali oleh Laica Marzuki dalam Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi  Revisi  Cetakan  kedua , Sekretariat  Jenderal  &  Kepanitiaan  Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta,  2006, hlm.160. Dikutip dari, Ibid, hlm 33.
49 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah , (Bandung; Alumni, 1986) hlm 5.
50 Amrah Muslimin, Op.Cit ., hlm 4.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Desentralisasi  kebudayaan  ( culturele  decentralisatie )  memberikan  hak  kepada golongan-golongan  kecil  dalam  masyarakat  (minoritas)  menyelenggarakan  kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dan lain-lain.) 51
Dianutnya  desentralisasi  dalam  organisasi  negara  tidak  berarti  ditinggalkannya  asas sentralisasi,  karena  kedua  asas  tersebut  tidak  bersifat  dikotomis,  melainkan  kontinum.  Pada prinsipnya,  tidaklah  mungkin  diselenggarakan  desentralisasi  tanpa  sentralisasi.  Sebab desentralisasi  tanpa  sentralisasi,  akan  menghadirkan  desintegrasi.  Oleh  karena  itu  Otonomi Daerah  yang  pada  hakekatnya  mengandung  kebebasan  dan  keleluasaan  berprakarsa, memerlukan  bimbingan  dan  pengawasan  pemerintah,  sehingga  tidak  menjelma  menjadi kedaulatan.  Otonomi  Daerah  dan  daerah  otonom  adalah  ciptaan  pemerintah.  Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat resiprokal. 52
Dalam  negara  kesatuan,  penyelenggaraan  desentralisasi  dilakukan  oleh  Pemerintah Pusat.  Penyelenggaraan  disini  mengandung  arti  penetapan  strategi,  kebijakan  dan  program, termasuk  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  daerah  otonom  beserta penyerahan wewenangnya serta pengembangannya.
Otonomi  Daerah  merupakan  esensi  pemerintahan  desentralisasi.  Istilah  otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani,  yakni autos yang berarti berdiri sendiri dan nomos yang  berarti  undang-undang.  Otonomi  bermakna  membuat  undang-undang  sendiri (z elfwetgeving )  namun  dalam  perkembangannya  konsepsi  Otonomi  Daerah  selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda) juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri). C.w Van Der Pot memahami konsep Otonomi Daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri). 53
Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 54
Dalam  konsep  Otonomi  Daerah  dikenal  beberapa  sistem  untuk  menetapkan  bidang- bidang mana yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan mana yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
51 Ibid .
52 Bheunyamin Hoessein, “Hubungan...”, Op . Cit , hlm. 199, dikutip dari, Ni’matul Huda, Problematika … Op Cit, hlm 36.
53 M.Laica  Marzuki,  dikutip  dari,  Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Daerah ,    (Bandung;  Nusamedia, 2009) hlm. 83
54 Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Sistem itu antara lain : 55
1. Sistem residu, menurut sistem ini telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah;
2. Sistem  material,  berdasarkan  sistem  ini  tugas  daerah  ditetapkan  satu  persatu  secara limitatif atau terperinci;
3. Sistem formal, dalam sistem ini urusan yang termasuk urusan rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam undang-undang;
4. Sistem  otonomi  riil,  dalam  sistem  ini  penyerahan  tugas  dan  kewenangan  kepada  daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil;
Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  memberikan perubahan  mendasar  dalam  desain  kebijakan  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Desentralisasi  kewenangan  kepada  pemerintah  kabupaten  dan  kota dilakukan  pada  taraf  yang  signifikan.  Pemerintah  memberikan  peluang  yang  sangat  besar kepada  daerah  untuk  mengatur  daerahnya  sesuai  dengan  potensi  dan  aspirasi  yang berkembang  di  daerah  tersebut,  sepanjang  tidak  menyangkut  urusan  yang  masih  menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat.  Sebagai  pedoman  ataupun  aturan  main  ditingkat  daerah, Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  kesanggupan  untuk  melaksanakan  Otonomi  Daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalama bentuk Peraturan Daerah (Perda). 56
Peraturan  Daerah  sebagai  salah  satu  produk  hukum  yang  berlaku  di  Republik Indonesia  (RI)  memiliki  tempat  dalam  struktur  hierarki  Perundang-undangan  Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 kemudian diganti dengan Undang-undang  No.10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan dan terakhir diganti lagi dengan Undang-undang    No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 7 undang-undang tersebut ditegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ;
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
55 Loc Cit..
56 Ni’matul Huda, Problematika…Op.Cit , hlm. 86.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Menurut  Bagir  Manan 57 peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  atau  salah  satu  unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.
Mengenai  pengertian  Perda  syari’ah  atau  penulis  dalam  penelitian  ini  menyebut dengan  Perda  berbasis  syari’ah,  satu  istilah  yang  sulit  dilacak  dalam  literatur  hukum  dan perundang-undangan.  Istilah  yang  mencuat  bersamaan  dengan issu dan  gerakan pemberlakuan  Syari’at  Islam  tersebut  biasanya  digunakan  untuk  menyebut  Rancangan Peraturan  Daerah  (Raperda)  atau  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  paling  tidak  dari  sisi penamaan  atau  judulnya  ‘berbau  syari’at’  misalnya  Perda  tentang  Zakat,  Perda  tentang Larangan Pelacuran dan lain sebagainya. Istilah Perda Syari’ah atau Perda berbasis syari’ah juga  menjadi  popular  ketika  terjadi  penyusunan  atau  pembahasan  sebuah  Peraturan  Daerah yang bersinggunggan atau mendapat perhatian lebih dari komunitas muslim. 58 Secara umum dapat dikatakan bahwa Perda syari’ah atau Perda berbasis syari’ah sering dimaknai sebagai Perda yang diambil dari ketentuan-ketentuan legal Syari’at  Islam  baik  yang bersifat tekstual maupun substansi ajarannya. 59
Perda  berbasis  syari’ah  setidaknya  dapat  diklasifikasikan  dalam  tiga  hal,  yaitu;  (1) ketertiban  masyarakat  seperti  pelarangan  aktivitas  pelacuran  dan  pembatasan  distribusi konsumsi  minuman  beralkohol;  (2)  kewajiban  dan  keterampilan  keagamaan  seperti pembayaran  zakat  dan  kemampuan  baca  tulis  Al  Qur’an;  dan  (3)  simbolisme  keagamaan berupa pakaian busana muslim. 60
Penulis  dalam  penelitian  ini  mengartikan  Perda  berbasis  syari’ah  adalah  Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) mengenai aspek-aspek tertentu berkaitan dengan Syari’at Islam.

## Syari’at Islam
Dalam perkembangan perjalanan sejarah Islam, dapat ditemui berbagai ungkapan dan pandangan  seputar  hukum  Islam.  Bahkan  seringkali  dalam  beberapa  hal  terdapat  kerancuan dalam pengungkapan term yang dimaksudkan dengan hukum Islam. Paling tidak ada 3 term
57 Bagir Manan, Sistem dan Teknik…Op.Cit, hlm.4.
58 M.  Darmizal, Keadilan  untuk  Aceh,  Pemikiran  Religious  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  Pasca Perdamaian  RI-GAM  dan  Bencana  Tsunami, Cetakan  Pertama,  (Bandung;  IRIS  Press,  2006)  hlm  125, dikutip dari, Muntoha, Op.Cit, hlm 57
59 Rumadi, Perda  Syari’at  Islam;  Jalan  Lain  menuju  Negara  Islam  ? dalam Taswirul  Afkar , Op.  Cit, hlm  4 dikutip dari, Muntoha, Ibid, hlm 37
60 Arskal Salim, Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM, Jurnal Perempuan No. 60, Cetakan Pertama, (Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan, 2008) hlm 111.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
yang seringkali disebutkan mengenai hukum Islam yaitu, syari’ah , fiqih , dan hukum Islam itu sendiri. Untuk menghindari kesalah pahaman lebih lanjut dalam pembahasan ini, maka perlu dijelaskan  terlebih  dahulu  pengertian  ketiganya  baik  dari  segi  etimologi  maupun terminologinya.

## a. Syari’ah (Syari’at)
Sebagai  hukum  Tuhan, syari’ah menempati  posisi  paling  penting  dalam  masyarakat Islam. Sebagian umat Islam meyakini syari’ah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Kecenderungan mendefinisikan syari’ah secara luas semacam ini, sekalipun bermasalah, 61 tetap muncul di dunia Islam hingga kini. 62
Syari’ah (syari’at)  berasal  dari  bahasa  arab syara’a ,  “yang  ditetapkan  atau didekritkan”,  yang  secara  etimologi  berarti  “jalan  tempat  keluarnya  air  untuk  minum”  atau “tempat  lalu  air  di  sungai”  atau  “jalan  ke  mata  air”.  Di  dalam  Al  Qur’an,  kata syari'ah muncul  satu  kali 63 dengan  pengertian  jalan  yang  mesti  diikuti.  Kata  bentukan syir'ah juga digunakan dengan pengertian jalan. 64 Sementara akar kata syara'a muncul dua kali di dalam Al  Qur’an,  dengan  Tuhan  sebagai  subyeknya 65 dan  dalam  kaitannya  dengan  orang-orang yang membangkang kepada agama Tuhan. 66 67
Secara istilah (terminologi),  Hasbi  Ash-Shiddiqy mengutip pendapat  M.Syaltut  yang mendefinisikan syari’ah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang Allah SWT syari’atkan bagi  hambanya  untuk  diikuti. 68 Menurut  Faruq  Nabhan, 69 secara  istilah, syari'ah berarti “segala  sesuatu  yang  disyari’atkan  Allah  SWT  kepada  hamba-hamba-Nya”.  Sedangkan menurut  Manna’  al-Qathan, 70 syari’ah berarti  “segala  ketentuan  Allah  SWT  yang disyari’atkan  bagi  hamba-hamba-Nya,  baik  menyangkut  akidah,  ibadah,  akhlak  maupun muamalah”.
61 Seperti  ditunjukkan  Abdallahi  Ahmed  al-Na’im,  “Shari’a  and  Positive  Legislation:  Is  an  Islamic  State Possible or Viable?”, Kluwer Law International, 2000, hlm 29.
62 Taufiq  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rijal  Panggabean, Politik  Syariat  Islam:  Dari  Indonesia  hingga  Nigeria, (Jakarta; Pustaka Alvabet, 2004) hlm 2.
63 QS Al Jatsiyah (45) ayat 18
64 QS Al Maidah (5) ayat 48.
65 QS Asy Syura (42) ayat; 13
66 QS Al ‘A’raf (7) ayat;  63
67 Ibid
68 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang,1993) hlm 31.
69 Muhammad Faruq Nabhan, Al-Madkhal li al-Tasyri’ all Islami, Dar al-Shadir, t.th Jilid VIII, Beirut, hlm 10.
70 Manna’ al-Qathan, al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, t.th., hlm 14
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Pendapat  lain  menyatakan  ( asy-syara’ ), asy-syari’at ( sy-syari’ah )  adalah  apa  yang digariskan/ditentukan  oleh  Allah  dalam  agama  untuk  pengaturan  hidup  hamba-Nya. Berdasarkan hal ini ‘Abdullah Yusuf ‘Ali menerjemahkan syari’at sebagai “the right of way of religion” (jalan agama yang betul) yang lebih luas dari sekedar ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat  hukum  yang  diwahyukan  kepada  Nabi  Muhammad. 71 Ia  tidak  lain  dari ad-din (agama) itu sendiri, karena diantara pengertian ad-din adalah kekuasaan ( al mulk ), power ( as sulthan )  yang  mengikat  banyak  orang. 72 Nabi  Yusuf  yang  sengaja  menangkap  saudaranya, seperti  dikisahkan  oleh  Al  Qur’an,  sebenarnya  tidak  ingin  memperlakukan ad-din  al  mulk (aturan/hukum Raja) kecuali atas kehendak Allah. 73
Sebagai ad  diin ,  Syari’at  Islam    sebenarnya  mencakup  segi  keyakinan  dan  segi amalan dalam agama, tetapi menurut pemahaman fuqaha , istilah ini digunakan secara khusus untuk menunjukan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia ( al  ahkam  al  ‘amaliyyah )  atau  ketentuan-ketentuan  hukum  membebani  yang  menyangkut perbuatan  manusia  ( al  ahkam  at  taklifiyyah  al  ‘amaliyyah ) 74 Secara  ringkas  syari’at  adalah ketentuan-ketentuan  hukum  sah  ( al  ahkam  asy  syar’iyyah )  yang  dicapai  melalui  salah  satu metode yang sah berupa dali-dalil tentang ketentuan hukum Allah yang disingkapkan kepada kita  meneurut  ketentuan  keyakinan  kita,  baik  yang  bersifat qathi’ (definitife)  maupun  yag bersifat zhanni (mengandung  probabilitas),  melalui nash atau istinbath (formulasi  melalui metode tertentu). 75
Dengan  demikian,  syari’at  adalah  hukum  illahi,  dengan  pengertian  bahwa  ia  adalah perwujudan  kongkrit  dari  kemauan  illahi  melalui  kepatuhan  manusia  untuk  mengikuti tuntutan-Nya  dalam  kehidupan  pribadi  dan  masyarakat. 76 Perwujudan  kemauan  illahi  itu bukan  hanya  satu  perangkat  ajaran-ajaran  yang  kongrit.  Orang  tidak  hanya  diminta  agar menjadi  dermawan,  rendah  hati,  atau  adil,  tetapi  juga  diminta  untuk  melakukannya  dalam keadaan khusus kehidupan yang disertai dengan sanksi dalam hal pelanggaran. 77
71 Abdullah  Yusuf  Ali, The  Holy  Qur’an  Tex,  Translation  and  Comentary .  Breenwood,  Marlyland;  Amana Corporation, 1409 H/1989 M, hlm 1297, dikutip dari, Rifyal Ka’bah, Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta; Universitas Yarsi, 1999) hlm 36.
72 Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah Li Jamhuriyyah Mishr al ‘Arabiyyah. Al Mu’jam al Wasith I ( Cairo; Daar al Ma’rif, 1400/1980) hlm 307, dikutip dari ibid…
73 QS Yusuf (13) ayat; 76.
74 Yusuf  Hamid al ‘Alim, al Maqashid al ‘Ammah li asy Syari’ah al Islamiyyah (Riyadh; Ad Dir al Ilmiyyah li al Kitab al Islami, 1415/1997) hlm 19, dikutip dari, Rifyal Ka’bah, Loc.Cit, hlm 36.
75 Ibid, hlm 37.
76 Seyyed  Hosein  Nasr, Ideal  and  Realities  of  Islam, London;  George  Allen  &  Unwin,  1979,  hlm  93  dikutip dari, Ibid…
77 Rifyal Ka’bah. Ibid…
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Dalam  pandangan  kebanyakan  kaum  muslim, syari’ah biasanya  diklasifikasikan  ke dalam  ibadah  dan  muamalah;  ibadah  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah  SWT, sedangkan mu’amalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda serta penguasa.  Dengan demikian, menurut  batasan  yang disebutkan di atas, syari’ah mengontrol serta  mengatur  seluruh  perilaku  publik  dan  privat  manusia.  Ia  memiliki  aturan  tentang kebersihan  pribadi,  perilaku    seksual,  dan  membesarkan  anak.  Ia  mengemukakan  aturan- aturan  spesifik  tentang  shalat,  puasa,  sedekah,  dan  berbagai  masalah  agama  lainnya. Ketentuan  tentang  masalah  keperdataan  dan  kepidanaan  juga  tercakup  dalam syari’ah . Disamping  itu, syari’ah mengatur  bagaimana  individu  berperilaku  di  dalam  masyarakat bagaimana  suatu  kelompok  berinteraksi  dengan  kelompok  lain,  bagaimana  mengatasi masalah  perbatasan,  perselisihan  konflik,  dan  peperangan  antar  negara,  masalah  kelompok minoritas  ( zimmi )  di  dalam  negara  bahkan  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk memecahkan masalah sipil dan kriminal internasional.
Berbeda  dengan  beberapa  pendapat  di  atas  yang  memberikan  definisi  umum  dan menyeluruh  tentang syari’ah, Muhammad  Said  Al-Asymawi 78 mendefinisikan syari’ah adalah  ruh  yang  melaksanakan  kandungan  kaidah,  penerapan,  dan  tafsir,  bukan  kaidah, penerapan  atau  tafsir  atas syari’ah itu  sendiri. Syari’ah adalah  ruh  pembaharuan  dalam menciptakan kaidah baru, pemberlakuan terhadap permasalahan baru dan tafsir kekinian.
Pendapat Al-Asymawi yang berbeda ini didasarkan pandangan bahwa kecenderungan syari’ah dipahami  juga  sebagai  hukum  perundang-undangan  sehingga  harus  diberlakukan disuatu  negara.  Padahal  menurut  Al-Asymawi, syari’ah tidak  mengandung  makna  hukum perundang-undangan ( taqnin ) atau tasyri’iyyah melainkan al - thariq , al - manhaj , al - sabil yang berarti  cara,  metode,  jalan,  dan    makna-makna  serupa. 79 Hal  ini  dikarenakan,  sebagaimana lebih  lanjut    dijelaskan  Al-Asymawi,  mula-mula  pengertian syari’ah merujuk  pada  makna aslinya, yakni manhajullah , sabilullah , thariqullah , dan seterusnya. Kemudian meluas hingga mencakup  makna  “kaidah-kaidah  perundang-undangan  ( tasyri’iyyah )  yang  ada  dalam  Al Qur’an”.  Meluas  lagi  sampai  pada  “kaidah-kaidah  perundang-undangan  yang  tertera  dalam hadist-hadist  Nabi”.  Lalu  mengalami  pergeseran  hingga  mencakup  pengertian-pengertian
78 Muhammad Said Al-Asymawi, Ushul Al-Syari’ah, Cetakan Keempat (Kairo; Maktabah Madbuli Al-Shagir, 1996) hlm 178-179.
79 Muhammad  Said  Al-Asymawi, al-Islam  al-Siyasi,  ( Kairo;  ‘Arabiyah  li  al-Tibaah  wa  al-Nasyr,  1987)  hlm 186.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
“ syuruh (komentar-komentar), tafsir, ijtihad, pendapat, fatwa, dan segenap hukum hasil-hasil penyimpulan dan penerapan kaidah-kaidah tersebut, yakni fiqih . 80
Pendapat-pendapat  di  atas,  dapat  disederhanakan  bahwa  pengertian syari’ah secara bahasa telah disepakati akan tetapi secara terminologi terjadi perbedaan dalam pendefinisian secara umum, khusus, dan cara pandang.
b. Fiqh , (Fiqih)
Fiqih secara bahasa berarti “paham yang mendalam” 81 atau “mengetahui sesuatu dan memahaminya  dengan  baik” 82 .  Secara  istilah, fiqih menurut  Abu  Zahrah  dalam  kitab  ushul fiqihnya,  adalah  mengetahui  hukum-hukum syara’ yang  bersifat  ‘ amaliyah yang  dikaji  dari dalil-dalilnya  secara  terperinci.  Menurut  al-Amidi,  fiqih  berarti  “ilmu  tentang  seperangkat hukum  syara’  yang bersifat furuiyah yang  didapatkan  melalui  penalaran  dan istidlal . 83 Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fiqih itu bukanlah hukum syara’ itu sendiri, tetapi  interpretasi  terhadap  hukum syara .  Karena fiqih hanya  merupakan  interpretasi  yang bersifat zanni yang  terikat  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  melingkupinya,  maka fiqih senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Secara mudahnya fiqih dapat diartikan  sebagai  dugaan  kuat  yang  dicapai  oleh  seorang  mujtahid  dalam  usahanya menemukan hukum Tuhan. 84

## c. Hubungan Syari’ah (Syari’at) dengan Fiqh (Fiqih)
Untuk  membedakan  antara syari'ah dengan fiqh ,  kita  perlu  mengetahui  hubungan keduanya. Syari’ah sebagai  hukum  Allah  SWT  diturunkan  di  muka  bumi  dengan  tujuan menegakkan  kemaslahatan,  kedamaian,  dan  kebahagiaan  umat  manusia. Syari’ah ada  yang diterangkan  secara  eksplisit  (tertulis  jelas)  dalam  Al  Qur’an  dan  ada  pula  yang  bersifat implisit.
Hukum Allah SWT yang dituangkan dalam Al Qur’an secara eksplisit itu pun masih terbagi dalam dua bagian, yaitu: muhkam (terang) dan mutasyabih (samar) yang ditemui umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan melalui sunnah-sunnahnya dengan sempurna baik  dalam bentuk  ucapan, perbuatan,  ketetapan, dan sifat  yang beliau tampilkan.
80 Ibid
81 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo; Darul Fikri al-Arabi, t.th) hlm 6.
82 Abu al-Hasan Ahmad Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Jilid II (Mesir; Musthafa  al-Babi  al- Halabi, 1970) hlm 442.
83 Lihat Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm 8.
84 Amir  Syarifuddin, Pengertian  dan  Sumber  Hukum  Islam  dalam  Falsafah  Hukum  Islam, (Jakarta;  Bumi Aksara dan Departemen Agama, 1992) hlm 15.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Umat  Islam  harus  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  Al  Qur’an  dan  As  Sunnah  tersebut. Namun demikian, penjelasan- penjelasan Rasul kala itu terikat oleh dimensi-dimensi kultural, situasi,  kondisi,  waktu,  dan  tempat  sehingga  penjelasan  Rasul  SAW  tersebut  mesti dilanjutkan melalui  pengkajian-pengkajian dan penelitian-penelitian ijtihadi. Produk-produk pemikiran ijtihadi itulah yang disebut fiqih. 85
Fiqih  senantiasa  berubah.  Karena  sifatnya  yang  berubah-ubah  itu,  fiqih  biasa dinisbahkan kepada mujtahid yang memformulasikannya, seperti Fiqih Hanafi. Fiqih Syafi’i, Fiqih Syi’ah, dan sebagainya. Sedangkan syari’ah senantiasa dinisbahkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 86
Secara ringkas fiqih adalah penjelasan terhadap syari’ah yang terang dan agak terang serta pemahaman dan penggalian terhadap kandungan syari’ah yang tidak tampak (samar).

## d. Hukum Islam
Kata  hukum  Islam  tidak  ditemukan  sama  sekali  di  dalam  Al  Qur’an  dan  literatur hukum  dalam  Islam.  Yang  ada  dalam  Al  Qur’an  adalah  kata syari’ah ,  fiqih,  hukum  Allah SWT, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum  Islam merupakan terjemahan dari term Islamic law dari literatur Barat. 87
Untuk mengetahui lebih jelas tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti  dari  kata  “hukum”.  Sebenarnya  tidak  ada  arti  yang  sempurna  tentang  hukum.  Namun, untuk  mendekatkan  kepada  pengertian  yang  mudah  dipahami  meski  masih  mengandung kelemahan,  definisi  yang  diambil  oleh  Muhammad  Muslehuddin  dari Oxford English Dictionary perlu  diungkapkan.  Menurutnya  hukum  adalah the  body  of  rules,  wether proceeding,  from  formal  enactment or  from  custom , which  a  parlicular  state  or  community recopyizes  as  binding on  its  members  or  subjects . 88 (Sekumpulan  aturan,  baik  yang  berasal dari  aturan  formal  maupun  adat  yang  diakui  oleh  masyarakat  dan  bangsa  tertentu  sebagai mengikat bagi anggotanya).
Bila  hukum  dihubungkan  dengan  Islam,  maka  hukum  Islam  berarti:  “seperangkat peraturan  berdasarkan  wahyu  Allah  SWT  dan  sunnah  Rasul  tentang  tingkah  laku  manusia
85 Fathurraham Djamil, Op. Cit, hlm  9-10
86 Ibid
87 Lihat Joseph Schaft, An Introduction to Islamic Law, (Oxport;  University Press, 1964) hlm 1.
88 Muhammad  Muslihuddin, Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalists, (Lahore;  Islamic Publications L.td, 1980) hlm 17.
mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan  mengikat untuk  semua umat  yang beragama Islam. 89
Dari  definisi  yang  dikemukakan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  hukum  Islam mencakup  hukum syari’ah dan  hukum  fiqih,  karena  arti syari’ah dan  fiqih  terkandung didalamnya.

## Hubungan Syari’at dengan Negara.
Wacana  Syari’at  Islam  bersifat  pelik  jika  dihubungkan  dengan  perannya  terhadap negara. Dalam literatur sejarah Islam, dapat ditemui ketidak kesepakatan para pemikir Islam tentang konsep hubungan agama (syari’at) dengan negara. Masalah hubungan politik antara lslam  dan  negara  seringkali  muncul  dari  pandangan-pandangan  tertentu  yang  dirumuskan dengan cara sedemikian rupa sehingga Islam disejajarkan secara konfrontatif dengan negara, seolah-olah antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi.
Setidaknya  pada  awal  kandungan  ideologis  dan  kerangka  konstitusional  menjadi faktor-faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  watak  sebuah  negara  lslam.  Jika memang  demikian  yang  terjadi,  maka  sebuah  tinjauan  umum  mengenai  teoritisasi  politik Islam akan berguna sebagai landasan untuk pemahaman yang baik mengenai inti masalah ini.
Agama sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia. 90 Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan  agama  yang  paling  mudah  untuk  menerima  premis  semacam  ini.  Alasan utamanya terletak pada ciri  Islam  yang paling menonjol, yaitu sifatnya  yang “hadir dimana- mana”  ( omnipresence ).  Ini  sebuah  pandangan  yang  mengakui  bahwa  “dimana-mana”, kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia”. 91
Pandangan  ini  telah  mendorong  sejumlah  pemeluknya  untuk  percaya  bahwa  Islam mencakup  cara  hidup  yang  total.  Penjabarannya  dinyatakan  dalam  syari’ah  (hukum  Islam). Bahkan sebagian kalangan muslim melangkah lebih jauh dari itu: mereka menekankan bahwa “Islam  adalah  sebuah  totalitas  yang  padu  yang  menawarkan  pemecahan  terhadap  semua masalah kehidupan.
Pandangan  holistik  terhadap  Islam  tersebut  mempunyai  beberapa  implikasi.  Salah satunya,  pandangan  itu  telah  mendorong  lahirnya  sebuah  kecenderungan  untuk  memahami
89 Amir Syarifuddin, Op.Cit , hlm 14.
90 Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara;  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia, (Jakarta; Paramadina, 1998) hlm 6.
91 Fazrul Rahman, Op Cit, hlm. 4.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Islam dalam pengertiannya  yang “literal”  yang hanya menekankan dimensi “luar” ( exterior ) dan  mengabaikan  dimensi  “kontekstual”  dan  “dalam”  ( interior ).  Dalam  soal  sifat  holistik Islam ini, Qamaruddin Khan menulis sebagaimana dikutip Bahtiar Effendi: 92
“Ada pandangan yang salah dalam pikiran sejumlah kaum Muslim dewasa ini bahwa Al Qur’an berisi  penjelasan yang menyeluruh tentang  segala  sesuatu. Kesalahpahaman ini disebabkan  oleh  pandangan  yang  keliru  terhadap  ayat  Al  Qur’an  yang  berbunyi  demikan  : “Dan Kami turunkan kepadamu Kitab Suci untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi         orang-orang yang berserah diri” 93
Ayat  ini  dimaksudkan  untuk  mengatakan  bahwa  Al  Qur’an  mengandung  penjelasan tentang segala aspek panduan moral dan bukan penjelasan terhadap segala obyek kehidupan. Al Qur’an itu tidak berisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan umum.”
Mengakui syari'ah sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal,  sementara  memahaminya  secara  benar  adalah  hal  lain  lagi.  Bahkan,  dalam  konteks “bagaimana  syari’ah  harus  dipahami”  inilah,  sebagaimana  dilihat  oleh  Fazrul  Rahman, terletak  persoalan  yang  sebenarnya.  Ada  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi  dan membentuk hasil pemahaman kaum muslim terhadap syari’ah. Situasi ideologis, kultural, dan intelektual,  atau  apa  yang  disebut  Arkoun  sebagai  “estetika  penerimaan”  ( aesthetics of reception ),  sangat  berpengaruh  dalam  menentukan  bentuk  dan  isi  pemahaman.  Karenanya kendatipun  setiap  muslim  menerima  prinsip-prinsip  umum  yang  tertuang  dalam  syari’at, pemahaman mereka tentang ajaran Islam diwarnai perbedaan-perbedaan.
Munculnya  berbagai  madzhab  fiqih,  teologi,  dan  filsafat  Islam,  misalnya menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi-interpretatif. Karena itu, sebagaimana telah dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik.
Politik  Islam  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejarah  Islam  yang  multi  interpretatif semacam ini. Pada sisi lain, hampir setiap muslim percaya akan pentingnya              prinsip- prinsip  Islam  dalam  kehidupan  politik,  pada  saat  yang  sama,  karena  sifat  Islam  yang  multi interpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan  politik  dikaitkan  secara  pas.  Bahkan,  sejauh  yang  dapat  ditangkap  dari  perjalanan diskursus  intelektual  dan  historis  pemikiran  dan  praktik  politik  Islam,  ada  banyak  pendapat yang  berbeda  dan  bahkan  bertentangan  mengenai  hubungan  yang  sesuai  antara  Islam  dan politik.
92 Bahtiar Effendy, Op.Cit , hlm. 9.
93 QS An Nahl (16) ayat;  89
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali, 94 ada tiga  aliran  yang  menanggapinya. Pertama ,  aliran  yang  menganggap  bahwa  Islam  adalah agama  yang  paripurna,  yang  mencakup  segala-galanya,  termasuk  masalah  negara.  Oleh karena  itu  agama  tak  dapat  dipisahkan  dari  negara  dan  urusan  negara  adalah  urusan  agama serta  sebaliknya. 95 Aliran kedua ,  mengatakan  bahwa  Islam  tidak  ada  hubungannya  dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini,  Nabi  Muhammad  tidak  punya  misi  untuk  mendirikan  negara. 96 Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan  tata  nilai  etika  tentang  kehidupan  bermasyarakat  termasuk  bernegara.  Oleh  karena  itu, dalam  bernegara,  umat  Islam  harus  mengembangkan  dan  melaksanakan  secara  garis  besar oleh Islam. 97
Dalam model hubungan agama dan negara. Hussein Muhammad 98 menyebutkan dua model, yaitu hubungan integralistik dan hubungan simbiosis mutualistik.
Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, dimana agama dan negara  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Keduanya  merupakan  dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.
M. Amien Rais mengatakan dalam makalahnya, bahwa  Islam adalah din dan daulah (agama  dan  negara). 99 Pernyataan  itu  juga  merupakan  pendapat  hampir  semua  penulis modern.  Muhammad  Yusuf  Musa  dalam  bukunya Nizham  al - Hukmi fii  al-Islam ,  telah berkali-kali menegaskan bahwa Islam adalah din dan daulah . 100
Model hubungan kedua adalah hubungan simbiosis-mutualistik. Model hubungan ini, menegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat  hubungan  yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik. Hal ini hanya dapat terlaksana bila  ada  lembaga  yang  bernama  negara.  Sementara  itu  negara  juga  tidak  dapat  dibiarkan
94 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta; LP3ES, 1985) hlm 235-236.
95 Diantara  mereka  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  pendukung  alur  pemikiran  semacam  ini  adalah  Rasyid Ridha, Sayyid Quthb, dan Abul al-A’la al-Maududi.
96 Tokoh pemikir yang kontroversial ini adalah Ali Abdul al-Raziq.
97 Para pendukung pemikiran ini, diantaranya, Husayn Haykal, Fazrul Rahman, dan Qamaruddin Khan.
98 Hussein  Muhammad, Islam  dan Negara Kebanggaan; Tinjauan Politik, dalam  Ahmad Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, (Yogyakarta; LKIS) hlm 92-94.
99 M. Amien Rais, “Negara dan Masyarakat dalam System Religio Politik Islam”. Makalah disampaikan dalam diskusi Konsep Negara dalam Islam di Fakultas Hukum UII pada 4 Oktober 1987, t.d, hlm 7.
100 Muhamad Yusuf Musa, an-Nizham al-Hukmi fi al-Islam, Al-Qahira: Daral-Ma’rifa, 1964, hlm 7.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
berjalan sendiri  tanpa agama. Sebab tanpa  agama akan terjadi  kekacauan  dan amoral  dalam negara.

## Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Dalam  studi  ilmu  dan  teori  perundang-undangan,  paling  tidak  ada  4  syarat  bagi peraturan  perundang-undangan  yang  baik  yaitu:  yuridis,  sosiologis,  filosofis,  dan  sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. 101 Teknik perancangan peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  memenuhi  ketepatan  struktur,  ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum,  ketepatan bahasa (peristilahan), dan ketepatan dalam pemakaian  huruf  dan  tanda  baca. 102 Selain  keempat  syarat  tersebut  di  atas,  pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang  baik  juga  harus  memperhatikan  asas-asas  formal  dan asas material sebagaimana dikemukakan Van der Vlies. 103
Syarat tersebut adalah sebagai berikut :
1) Asas-asas  formal  meliputi  ;  (a)  Asas  tujuan  yang  jelas  (b)  Asas  organ/lembaga  yang tepat (c) Asas perlunya peraturan (d) Asas dapat dilaksanakan (e) Asas konsensus.
2) Asas-asas  material  meliputi;  (a) Asas tentang terminologi  dan sistematika  yang benar (b) Asas tentang dapat dikenali (c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum  (d) Asas kepastian hukum (e) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

## Perda Dalam Hierarki Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu produk hukum yang berlaku di Republik Indonesia  (RI)  memiliki  tempat  dalam  struktur  hierarki  Perundang-undangan  Republik Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  TAP  MPR          No.  III/MPR/2000  kemudian  diganti dengan  Undang-undang  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  dan  sekarang  diganti  lagi  dengan  Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  Pasal  7  Undang-undang  tersebut ditegaskan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu;
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
101 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta; Ind-Hill.co, 1992) hlm 13.
102 Ibid., hlm 17.
103 Ibid., hlm 19.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Kabupaten / Kota;
Secara hierarki, Perda merupakan jenis peraturan perundang-undangan paling bawah yang disebutkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tersebut, kendati dalam rumusan Pasal  7  ayat  (3)  undang-undang  tersebut  disebutkan  bahwa  jenis  peraturan  perundang- undangan  selain  yang  disebutkan  di  atas  diakui  keberadaannya  dan  mengikat  secara  hukum sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Dengan diberlakukannya  undang-undang  ini,  maka  terdapat  beberapa  jenis  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  tidak  termasuk  dalam  hierarkhi  perundang-undangan,  seperti  : Keputusan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  Keputusan  Menteri  dan  beberapa  jenis  peraturan lainnya.
Implikasi  yuridis  dari tidak dimuatnya beberapa jenis  peraturan diatas dalam  Undang- undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah terjadinya  ketidakjelasan  kedudukan  beberapa  peraturan  tersebut  dalam  hierarki  peraturan perundang  RI.  Jika  Perda  merupakan  jenis  peraturan  paling  bawah  yang  disebutkan  oleh Undang-undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, maka bagaimana kedudukan Perda dengan Keputusan Presiden misalnya. 104

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah.
Menurut  Bagir  Manan,  peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah  diartikan sebagai  “peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah  atau  salah satu  unsur  Pemerintah  Daerah  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundang-undangan tingkat daerah”. 105
Pemerintah  Daerah,  baik  provinsi,  maupun  kabupaten/kota  memiliki  kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Dalam Pasal  Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perda  adalah peraturan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 106
104 Rifqi  Nizami  Karsayuda, “Tinjauan  Terhadap  Peraturan  Daerah  (Perda)  Syariah  di  Kalimantan  Selatan” (Makalah dalam blog rifqi.wordpress.com, diakses tanggal 20 April 2008).
105 Bagir Manan, op.cit.
106 Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Secara  terperinci  Bab  VI  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  menjelaskan  tentang  prosedur  pembentukan  Perda,  materi  muatan  Perda  asas  yang harus terkandung dalam Perda termasuk sanksi yang dapat dimuat dalam Perda tersebut.
Pertama :  Prosedur  pembentukan  Perda.  Perda  dibentuk/ditetapkan  oleh  Kepala Daerah  setempat  bersama  dengan  DPRD.  Artinya  Perda  yang  dibuat  di  tingkat  provinsi ditetapkan oleh Gubernur setempat bersama dengan DPRD provinsi, demikian pula di tingkat kabupaten/kota.  Usul  pembentukan  Perda  dapat  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  sebagai Kepala Eksekutif Daerah dan oleh DPRD sebagai Legislatif Daerah. Hal ini berlaku terhadap seluruh  usulan  Perda  kecuali  rancangan  Perda  mengenai  APBD  yang  harus  berasal  dari Kepala  Daerah  (eksekutif)  saja.  Dalam  pembentukan  Perda  masukan  dari  masyarakat  harus diberi  ruang,  baik  dalam  proses  awal  pembentukannya,  maupun  pada  saat  perumusan terhadap materi Perda tersebut.
Kedua :  Materi  muatan  Perda  disesuaikan  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  daerah sesuai  dengan  asas  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan.  Perda  berisikan  penjabaran  lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.  Dalam  konteks  ini,  materi  Perda  ditafsirkan  dan  berisi  rumusan  lebih  lanjut  dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu, materi Perda juga dapat memuat hal-hal yang  terkait  dengan  ciri  khas  daerah  tersebut.  Selain  itu  materi  Perda  juga  harus  memuat beberapa  asas  dalam  pembentukan  Perda  yaitu;  pengayoman;  kemanusiaan;  kebangsaan; kekeluargaan;  kenusantaraan;  Bhineka  Tunggal  Ika;  keadilan;  kesamaan  kedudukan  dalam hokum;  dan  pemerintahan;  ketertiban  dan  kepastian  hukum;  dan/atau  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 107
Ketiga :  Sebagai  salah  satu  produk  peraturan  perundang-undangan  di  Republik Indonesia yang berada pada hierarki bawah, Perda dapat memuat ketentuan sanksi pidana dan denda  yang  jenis  sanksinya  lebih  ringan  daripada  sanksi  yang  dimuat  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  ketentuan  Pasal  143  ayat  (l),  (2), dan  (3)  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  diatur  mengenai sanksi yang dapat diatur dalam perda yaitu :
a. Perda  dapat  memuat  ketentuan  tentang  pembebanan  biaya  paksaan  penegakan  hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
b. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
107 Ketentuan  perihal  asas  materi  Perda  diatur  dalam  Pasal  138  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
c. Perda  dapat  memuat  ancaman  pidana  atau  denda  selain  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.
Keempat :  Sebagai  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam menjalankan  tugasnya  berdasarkan  asas  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan.  Prosedur pembentukan,  maupun  materi  Perda  dilakukan  melalui  verifikasi  oleh  Pemerintah  Pusat sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  145  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentan Pemerintahan  Daerah.  Perda  yang  dianggap  melanggar  kepentingan  umum  dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi  dapat  dibatalkan oleh Pemerintah  Pusat  melalui  Keputusan  Presiden.  Selambat-lambatnya  setelah  7  (tujuh)  hari sejak  dibatalkan  Kepala  Daerah  harus  memberhentikan  pelaksanaan  Perda  tersebut  dan selanjutnya DPRD dan Kepala Daerah harus mencabut Perda tersebut.
Bagi  Kepala  Daerah  dan  DPRD  yang  merasa  keberatan  atas  pembatalan  Perda  dari Pemerintah  Pusat  dapat  mengajukan  keberatan  melalui  Mahkamah  Agung.  Jika  keberatan tersebut  diterima,  maka  Perda  tersebut  diberlakukan  kembali  dengan  terlebih  dahulu dikeluarkan  Keputusan  Presiden  yang  membatalkan  Keputusan  Presiden  sebelumnya  yang menyatakan  Perda  tersebut  tidak  berlaku.  Apabila  Pemerintah  Pusat  tidak  mengeluarkan Keputusan  Presiden  untuk  membatalkan  Perda  tersebut,  maka  Perda  tersebut  dengan sendirinya dinyatakan berlaku.
Kelima :  Setelah  Perda  dibuat  dan  dilaksanakan,  masyarakat  memiliki  kesempatan untuk  melakukan “kontrol” terhadap Perda tersebut  dengan melakukan review terhadapnya. Ada  dua  mekanisme  yang  dapat  digunakan  publik  untuk  melakukan review terhadap  Perda yaitu  melalui  Mahkamah  Agung  ( judicial review )  dan  melalui  Pemerintah  Pusat  ( executive review ). Review yang diajukan ke Mahkamah Agung menuntut keaktifan dari masyarakat dan terbatas  hanya  dalam  waktu  180  (seratus  delapan  puluh  hari)  hari  sejak  Perda  tersebut diundangkan.  Sedangkan  mekanisme review melalui  Pemerintah  Pusat  c.q  Departemen Dalam  Negeri  (Depdagri)  dilaksanakan  sebagai  bentuk  pengawasan  Pemerintah  Pusat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah sebagamana dijelaskan di atas. Kendati demikian publik  dapat  pro  aktif  meminta  Pemerintah  Pusat  untuk  menggunakan  kewenangannya  ini guna mengawasi Perda-perda yang dianggap bermasalah.

## Penutup
Pemberlakuan  Perda  berbasis  syari’ah  dapat  dilihat  dari  persfektif  peraturan perundang-undangan. Dalam rangka ini pula harus mengacu kepada teori pertingkatan hukum (hierarki  norma  hukum/ stufenbau  theory )  dari  Kelsen  yang  dimaksudkan  untuk  mengkaji
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
aspek  kepastian  hukum  dalam  kaitannya  dengan  keberlakuan  hukum  secara  yuridis,  karena kepastian  hukum  ditentukan  oleh  validitas  atau  kesesuaian  hukum  dalam  tatanan  hierarki peraturan  perundang-undangan. 108 Selain  itu  juga  dimaksudkan  untuk  menganalisis keterkaitan antar norma hukum yang mengacu pada nilai filosofis  yang berintikan pada rasa keadilan  dan  kebenaran,  maupun  nilai-nilai  sosiologis  yang  sesuai  dengan  tata  nilai  budaya yang berlaku       di masyarakat.
Atas dasar itu, norma dasar akan menghasilkan sistem hukum yang konsisten sehngga terjadinya konflik antar norma akan tunduk pada norma-normanya sendiri. Misalnya prinsip lex  posteriori  derogate  legi  periori atau  prinsip lex  superior  derogate legi  inferiori apabila suatu  norma  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  membatalkan  suatu  norma  yang  lebih  rendah. Karakteristik dari norma yang bersumber pada norma dasar meliputi konsistensi dan prinsip legitimasi.  Prinsip  legitimasi  menyatakan  bahwa  suatu  norma  tetap  berlaku  dalam  suatu sistem hukum sampai daya lakunya diakhiri melalui suatu cara yang ditetapkan dalam sistem hukum,  atau  digantikan  oleh  norma  lain  yang  diberlakukan  oleh  norma  hukum  tersebut. 109 Dalam pelaksanaannya teori stufenbau dapat dianggap sebagai sistem hukum, karena terlihat dalam  hukum  positif    bahwa  susunan  hukum  merupakan  tatanan  mulai  dari  hukum  dasar sampai  pada  peraturan-peraturan  yang    paling  bawah  tidak  boleh  bertentangan  satu  sama lain. 110 Stufenbau menyatakan bahwa secara formal hukum merupakan susunan hierarki dari hubungan-hubungan  normatif.  Norma  yang  satu  berhubungan  dengan  norma  yang  lain, norma  yang  pertama  lebih  tinggi  tingkatannya  daripada  norma  yang  kedua  dan  demikian selanjutnya  berjenjang  dari  atas  ke  bawah.  Hal  ini  berarti,  isi  nilai  dari  suatu  norma  dari norma  yang  di  bawah  dan  berikutnya  tidak  boleh  bertentangan  atau  tidak  boleh  tidak bersesuaian  dengan  norma  yang  diatasnya.  Setiap  norma  hukum  memperoleh  pengesahan dari  norma  hukum  yang  di  atasnya  dan  pada  tingkat  terakhir  semua  norma  hukum memperoleh pengesahan dari norma dasar. 111
Suatu  peraturan  hukum  tertentu  harus  dapat  dikembalikan  kepada  peraturan  hukum yang  lebih  tinggi  tingkatannya.  Dengan  perkataan  lain  dapat  dikatakan  bahwa  peraturan- peraturan  hukum  positif  disusun  secara  bertingkat  ke  bawah  kesuatu  yang  melaksanakan
108 Hans Kelsen, dikutip dari, Muntoha, Op.Cit , hlm. 318.
109 Ibid , hlm. 320.
110 Kusnu Goesniadhi, Loc.Cit , hlm. 39 .
111 Ibid, hlm. 40.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
norma-norma hukum tersebut secara konkrit. Konsekuensinya suatu peraturan hukum tertentu dapat dievaluasi kesesuainnya dengan peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. 112
Dalam kaitannya dengan teori stufenbau ini, maka jika diperhatikan secara seksama Indonesia  menganut  teori  tersebut  yang  dapat  dirujuk  dari  Undang-undang  No.  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan sebelumnya  yaitu, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, tentang Momerandum DPRGR Mengenai Sumber Hukum dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-undangan,  TAP  MPR  No.  III/MPR/2000  tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Undang-undang No.10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. 113 Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan    Perundang-undangan.  Menurut  Pasal  (2)  Undang-undang  No.  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Pancasila  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  negara  (norma  fundamental  negara/ staat  fundamental  norm )  atau norma  dasar  ( graundnorm , basicnorm )  yang  menempati  urutan  tertinggi  dipuncak  piramida hukum,  kemudian diikuti oleh Undang-undang  Dasar 1945, serta hukum  dasar tidak tertulis atau  konvensi  ketatanegaraan  sebagai  aturan  dasar  negara  ( staatgraundgesetz ),  Ketetapan MPR  kemudian  undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintan  Pengganti  Undang-undang ( formale  gesetz ),  serta  peraturan  pelaksana  dan  peraturan  otonom  ( verordegung and aotonome satzung ) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. 114
Secara konstitusional maupun peraturan perundang-undangan lainnya Perda Berbasis Syari’ah telah mendapatkan jaminan dari Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan;
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,

## Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan:
Pemerintah  Daerah  berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan  peraturan-peraturan  lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  beberapa  elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia kemudian meresponnya dengan mengaspirasikan pemberlakuan  Perda  berbasis  syari’ah  melalui  produk  Perdanya  masing-masing.  Ketentuan
112 Ibid ,
113 Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, Legislatif  Drafting , dikutip dari, Muntoha, Loc.Cit …
114 Ibid , hlm. 321.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
dari  Pasal  18  UUD  1945  tersebut  di  atas  selaras  dengan  kebijakan  Otonomi  Daerah    yang pertama  kalinya  melalui  Undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  telah  memberikan  legitimasi  terhadap  lahirnya  produk  Perda-perda  yang  kemudian dipersepsikan sebagai Perda berbasis syari’ah. Bahkan ketika Undang-undang No. 22 Tahun 1999  tersebut  diganti  dengan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  masalah  ini  mendapat  pengesahan  kembali  seperti  yang  termuat  dalam  Pasal  (136) ayat (3) yang menyebutkan;
Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

## Ayat (4) dari pasal tersebut menegaskan;
Peraturan  Daerah  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umun  dan/atau  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Demikian juga penegasan yang termuat dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan
Materi  muatan  Peraturan  Daerah  provinsi  dan  peraturan  dareah  kabupaten/kota  berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi.
Adapun mekanisme pembatalan Perda diatur dalam Pasal 145 Undang-undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;
Perda  yang  dianggap  melanggar  kepentingan  umum  dan/atau  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  oleh  Pemerintah  Pusat melalui  Keputusan  Presiden.  Selambat-lambatnya  setelah  7  (tujuh)  hari  sejak  dibatalkan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda tersebut dan selanjutnya DPRD dan Kepala Daerah harus mencabut Perda tersebut.
Bagi  Kepala  Daerah  dan  DPRD  yang  merasa  keberatan  atas  pembatalan  Perda  dari Pemerintah  Pusat  dapat  mengajukan  keberatan  melalui  Mahkamah  Agung.  Jika  keberatan tersebut  diterima,  maka  Perda  tersebut  diberlakukan  kembali  dengan  terlebih  dahulu dikeluarkan  Keputusan  Presiden  yang  membatalkan  Keputusan  Presiden  sebelumnya  yang menyatakan  Perda  tersebut  tidak  berlaku.  Apabila  Pemerintah  Pusat  tidak  mengeluarkan Keputusan  Presiden  untuk  membatalkan  Perda  tersebut,  maka  Perda  tersebut  dengan sendirinya dibatalkan.

## Daftar Pustaka
Abu al-Hasan Ahmad Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Mesir, Musthafa al-Babi al- Halabi, 1970.
Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqh , Darul Fikri al-Arabi, Kairo, t.th
Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rijal Panggabean, Politik Syari’at Islam; Dari Indonesia  Hingga Nigeria , Pustaka Alvabet, Jakarta, 2004.
Amrusy, Fahmi, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan , dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah , Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
Al-Asymawi, Muhammad Said, al-Islam al-Siyasi, ’Arabiyah li al-Tibaah wa al-Nasyr, Kairo, 1987.
__________, Ushul Al-Syari’ah, Maktabah Madbuli al-Shagir, Kairo, 1996.
Al-Na’im,  Abdullahi  Ahmed, ”Shari’a  and  Positive  Legislation:  Is  an  Islamic  State  Possible  or Viable?” , Kluwer Law International, 2000.
Al-Qathan, Manna’, al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam, Muassasah ar-Risalah, t.th.
Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam , t.t., Dar al-Fikr, t.th.
Asshiddiqie,  Jimly, Pengantar  Hukum  Tata  Negara ,  jilid  I,  Cetakan  Pertama,  Konstitusi  Press, Jakarta, 2006.
Azhary, Pengantar Hukum Tata Negara , jilid I, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
Azhari,  Aidul  Fitriciada, Sistem  Pengambilan  Keputusan  Demokrasi  Berdasarkan  Konstitusi , Muhammadiyah Universty Press, Surakarta, 2000.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Busroh,  Abu  Daud, Pergeseran  Kekuasaan    Eksekutif , Cetakan  Keenam,  Aksara  Baru,  Jakarta, 1986.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1994.
Effendy,  Bachtiar, Islam  dan  Negara;  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia , Paramadina, Jakarta, 1998.
Fajar, Mukti, Tipe Negara Hukum , Banyumedia, Malang, 2004.
Hadjon, M. Philipus, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Huda,  Ni’matul, Hukum  Tata  Negara  (Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap  Konstitusi Indonesia), PSH FH UII, Yogyakarta, 1999.
_____________, Hukum Pemerintahan Daerah , Nusamedia, Bandung, 2009.
_____________, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah , FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
Kansil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Ka’bah, Rifyal, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, Khairul Bayan, Jakarta, 2004.
Mahfud MD., Moh., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
___________, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 1993
Muhammad,  Hussein, Islam  dan  Negara  Kebangsaan:  Tinjauan  Politik , dalam  Ahmad  Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, LKIS, Yogyakarta, 2000.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan  “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”, Safiria Insani Press, Yogyakarta, 2010.
Musa, Muhammad Yusuf, an-Nizham al-Hukmi fii al-Islam, Al-Qahira, Dar al-Ma’rifa, 1964.
Muslihuddin,  Muhammad, Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalists, Islamic  Publications Ltd, Lahore, 1980.
Mu’allim, Amir dan Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran Hukum Islam, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 1999.
Prasetyo, Teguh, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila , Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , Gama Media, Yogyakarta, 2001.
Rosjadi,  Rahmat  dan  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syari’at  Islam  dalam  Persfektif  Tata  Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
Rozali,  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu  Federalisme  sebagai  Alternatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, “Negara dan Syariat Dalam Perspektif Politik Hukum  Indonesia” , dalam  Burhanuddin  (ed.), Syariat  Islam  Pandangan  Muslim  Liberal , Jakarta, 2003.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara , LP3ES, Jakarta, 1985.
Soimin, Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Negara  di  Indonesia , UII  Press,
Yogyakarta, 2010.
Sirajuddin, Fatkuhurrohman dan Zulkarnaen, Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisitif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Cetakan Pertama, Yappika, Jakarta, 2006.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Syarif  ,  Aminoeddin, Perundang-undangan  Dasar,  Jenis,  dan  Teknik  Membuatnya , Rienekka Cipta, Jakarta, 1997.
Syarifuddin,  Amir, Pengertian  dan  Sumber  Hukum  Islam dalam Falsafah  Hukum  Islam, Bumi Aksara dan DEPAG, Jakarta, 1992.
Sunny, Ismail, Pergeseran Kekuasaan  Eksekutif , Cetakan Keenam, Aksara Baru Jakarta, 1986.
Thaib, Dahlan, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan , UPP-AMPYKPN, Yogyakarta, 1991.
Tuti,  Titik  Triwulan, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 , Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1957.
Wahyono,  Padmo, Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  Hukum, Cetakan  Pertama,  Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1983.
Yamin, Muh. Naskah Persiapan UUD 1945, Prapanca, Jakarta, 1959.
Jurnal Hukum Vol. 1 Nomor 14, Januari, 2007.
Jurnal Perempuan Nomor 60 Tahun 2009.
Jurnal Konstitusi , Pusat  Kajian  Konstitusi  Fak.  Syariah  IAIN  Antasari  kerjasama  dengan  MKRI, Vol. I Nomor 1, Nopember 2008.
Jurnal Konstitusi , Pusat  Kajian  Konstitusi  Fak.  Syariah  IAIN  Antasari  kerjasama  dengan  MKRI, Vol. III Nomor 2, Nopember 2010.
Jurnal Konstitusi ,  Pusat  Kajian  Konstitusi  Fak.  Syariah  IAIN  Antasari  kerjasama  dengan  MKRI, Vol. IV Nomor 1, Juni 2011.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah
Jurnal Konstitusi, Pusat  Kajian  Konstitusi  Fak.  Syariah  IAIN  Antasari  kerjasama  dengan  MKRI, Vol. II Nomor 1, September 2013.
Vol. 14. No. 1 Juni 2017                                                                                     Hayatun Na’imah