PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN MEREK TERKENAL DI INTERNET DARI TINDAKAN CYBERSQUATTING

## Dannys Siburian
Kantor Advokat Dannys Siburian & Partner E-mail: dannys@lawyer.com

## Abstract :
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  alternative  dispute  resolution  institution  in  Indonesia  that can resolve dispute of famous trademark domain name on the internet againts cybersquatting actions and to analyze the implementation dispute resolution on Indonesia legislation in resolving dispute of famous trademark domain names on the internet from cybersquatting actions.
This research method uses a type of normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, and the nature of this research is prescrptive.
The  results  show  that: First, the  alternative  dispute  resolution  for  famous  trademark  can  be  conducted through PANDI, but currently in Indonesia the dispute settlement of famous trademark in internet is still insufficient. Although the PANDI’s policy adopts the UDRP’s policy made by ICANN, the nature is not comprehensive because until now it does not have policy in relation with the dispute resolution of Global Top  Level  Domain  (GTLD). Second, implementation  of  dispute  resolution  in  the  various  regulations existing in  Indonesia  shows  that  there  is  presence  of  legal  adoption  in the  dispute  settlement  of famous trademark in internet from the action of cybersquatting is based on the UDRP’s policy made by ICANN. Trademark  Act  regulates  trademark  holder  in  this  matter  including  the  holder  of  name  of  domain  of famous trademark in order to defend his right through compensation lawsuit to the Commercial Court.
Keywords: Dispute Resolution, Domain Name, Famous Trademark, Cybersquatting

## Abstrak :
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  lembaga-lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa  di  Indonesia  yang  dapat  menyelesaikan  sengketa  nama  domain  merek  terkenal  di  internet terhadap tindakan cybersquatting dan untuk menganalisis implementasi penyelesaian sengketa yang ada dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dalam  penyelesaian  sengketa  nama  domain  merek terkenal di internet dari tindakan cybersquatting.
Metode  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  serta  sifat  penelitian yaitu preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Lembaga alternatif penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet bisa dilakukan melalui PANDI, namun penyelesaian perselisihan pengelolaan nama  domain  merek  terkenal  di  internet  di  Indonesia  saat  ini  belum  memadai.  Meskipun  kebijakan PANDI  mengadopsi  kebijakan  UDRP  yang  dibuat  oleh  ICANN  namun  tidak  bersifat  komprehensif, karena hingga saat ini belum memiliki kebijakan terkait penyelesaian perselisihan nama domain tingkat global  atau  Global  Top  Level  Domain  (GTLD). Kedua, Implementasi  penyelesaian  sengketa  dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memperlihatkan adanya pengadopsian hukum dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di internet dari tindakan cybersquatting berdasarkan kebijakan UDRP yang dibuat ICANN. Undang-Undang Merek mengatur pemegang merek dalam hal ini termasuk nama domain merek terkenal untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata, berupa gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga. .
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Nama Domain, Merek Terkenal, Cybersquatting

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Bagi  para  pihak  yang  ingin  melakukan usaha secara elektronik menggunakan internet  memerlukan  suatu  nama  domain yang mana nantinya akan digunakan sebagai “alamat”  dari  suatu  website.  Namun, ternyata  teknologi  informasi  yang  ada terdapat  beberapa  permasalahan  hukum yang  dihadapi  oleh  pihak  yang  bermaksud mendirikan  perusahaan  dan  berusaha  di dunia  maya,  yaitu  mengenai  penentuan alamat, yang didalam istilah internet dikenal sebagai nama domain. Perusahaan cenderung  menggunakan  merek  dagangan- nya  sebagai  nama  domain  yang  diperoleh dengan  cara  mendaftarkan  sebelum  dibuat suatu website.
Di  Indonesia  nama  domain  dan  merek diatur  dalam  peraturan  yang  tidak  sama. Penggunaan  nama  domain  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik jo  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut  UU  ITE),  sedangkan  pada  Merek diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).
Perbedaan nama domain dengan merek menurut  peneliti  terdapat  dalam  pengertian-
nya  yakni  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU Merek,  pada  intinya  Merek  ialah  suatu indentitas  yang  digunakan  sebagai  pembeda dari  suatu  produk  dengan  produk  lainnya yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan,  definisi  dari  nama  domain tercantum  dalam  Pasal  1  angka  20  UU  ITE yaitu “Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau  masyarakat,  yang  dapat  digunakan dalam  berkomunikasi  melalui  internet,  yang berupa  kode  atau  susunan  karakter  yang bersifat  unik  untuk  menunjukkan  lokasi tertentu dalam internet”.
Secara  sederhana  dapat  dikatakan bahwa  nama  domain  sebagai  alamat  dalam suatu  internet  yang  dapat  dipergunakan untuk berkomunikasi lewat internet sedangkan Merek digunakan untuk membedakan  barang  dan  saja  berupa  tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan  barang  dan  jasa  dari  jenis produk lainnya. 1
Merek  yang  memiliki  reputasi  terkenal banyak dimanfaatkan oleh oknum atau pihak lain  termasuk  secara  sengaja  mengambil keuntungan  dari  merek  dagang  orang  lain dengan  itikad  tidak  baik.  Berdasarkan  Pasal 23  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11
1 Rahmi  Jened.  2015. Hukum  Merek  (Trade Mark)  Dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi Ekonomi. Kencana  Prenadamedia  Group.  Jakarta. ., hlm. 60.
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai nama domain  sebagai  berikut  :  Setiap  penyeleng- gara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau masyarakat  berhak  memiliki  Nama  Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Berdasarkan Pasal 23  ayat (1)  UU  ITE tersebut,  nama  domain  memang  dapat didaftarkan  (dan  digunakan)  berdasarkan prinsip  pendaftar  pertama (first  come  first serve). Artinya,  “siapa  cepat  (daftar)  dia dapat  (menggunakan)”.  Namun  demikian, ketentuan  tersebut  harus  diartikan  dan diselaraskan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2)  UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa  : Pemilikan  dan  penggunaan  Nama  Domain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar  prinsip  persaingan  usaha  secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain”. Dengan  kata  lain,  prinsip  pendaftar pertama  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik,  tidak  melanggar  prinsip  persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang  lain.  Apabila  ada  salah  satu  saja  dari ketiga  syarat  tersebut  dilanggar,  maka prinsip  pendaftar  pertama  tersebut  akan gugur. Dalam hal ini, meski ada orang  telah terlebih  dahulu  melakukan  pendaftaran nama  domain,  pendaftarannya  baru  dapat dikatakan  legal  apabila  tidak  bertentangan dengan ketiga syarat dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE.
Dalam bagian Penjelasan Pasal 23 ayat (2)  UU  ITE  dinyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “melanggar  hak  orang lain”  misalnya  melanggar  Merek  terdaftar, nama  badan  hukum  terdaftar,  nama  Orang terkenal,  dan  sejenisnya  yang  pada  intinya merugikan  orang  lain.    Berdasarkan  hal tersebut,  perbuatan  yang  dilakukan  dapat dikatakan  perbuatan  yang  membajak  nama orang  terkenal  sebagai  nama  domain (cybersquatting), dan dapat dikatakan sebagai  pelaku  yang  membajak  merek terkenal  untuk  digunakan  sebagai  nama domain (cybersquatter). Perbuatan  tersebut secara  jelas  dan  tegas  telah  dikualifikasikan sebagai  suatu  bentuk  perbuatan  melawan hukum dalam Pasal 23 UU ITE.
Mengingat  banyaknya  merek  dagang yang  didaftarkan  oleh  seseorang  atau  badan sebagai  nama  domain,  maka Network Solution Incorporation (NSI), sebuah registrar  yang  terafiliasi  di  bawah  ICANN telah mengambil suatu kebijakan pada tahun 1995.
Dalam  keadaan  tersebut  bahwa  yang bertindak  sebagai  pengelola  nama  domain adalah  pemerintah  dan/atau  masyarakat. Pemerintah inilah  yang  mempunyai peranan yang besar dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  nama  domain  merek terkenal dari tindakan cybersquatting.
Dilihat  dari  segi  pendaftarannya,  suatu merek  berbeda  dengan  nama  domain,  hak ekslusif  merek  lahir  berdasarkan  prinsip
konstitutif,  unsur  pendaftaran  merupakan faktor  mutlak  yang  didahului  uji  substantif dan pengumuman pada saat proses pendaftaran.  Berbeda  dengan  nama  domain yang  pemiliknya  berdasarkan  prinsip first come first serve. Namun, untuk menghindari gugatan  hukum  dalam  praktik  registrar biasanya  membuat  suatu  persyaratan  yang menyatakan bahwa pemegang nama domain tidak  boleh  mendaftarkan  nama  domain yang  bertentangan  dengan  hak  kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya milik orang lain, yang dituangkan dalam suatu pernyataan  secara  elektronik.  Sehingga dapat dikatakan bahwa, perlindungan hukum terhadap nama domain merek terkenal masih lemah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi perundang-undangan  masih  belum  diatur secara  tegas  dalam  suatu  peraturan  yang khusus  melakukan  pengaturan  mengenai nama  domain  merek  terkenal.  Sehingga masih  menimbulkan  multitafsir  apakah nama  domain  merek  terkenal  berdiri  sendiri atau  masuk  ke  dalam  pengaturan  mengenai HKI  khususnya  dalam  hukum  merek ataukah dalam UU ITE.
Selain  itu  pula,  karena  masalah  nama domain  merek  terkenal  ini  masih  dikatakan suatu permasalahan hukum baru di Indonesia,  sehingga  menimbulkan  kendala dari segi aparat penegak hukumnya maupun lembaga hukum yang mempunyai kompetensi kewenangan menyelesaikan
sengketa  nama  domain  merek  terkenal  dari tindakan cybersquatting

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas penelitian  ini  dibuat  rumusan  masalah sebagai berikut :
Apakah  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa  di  Indonesia  dapat  menyelesaikan sengketa  nama  domain  merek  terkenal  di internet  dari  tindakan cybersquatting ?  dan Bagaimanakah  implementasi  penyelesaian sengketa yang ada dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  dalam penyelesaian  sengketa  nama  domain  merek terkenal  di  internet  terhadap  tindakan cybersquatting ?

## PEMBAHASAN
A. Lembaga  Alternatif  Penye-lesaian
Sengketa di Indonesia dalam Menyelesaikan  Sengketa  Nama  Domain Merek Terkenal di Internet dari Tindakan Cybersquatting
Berdasarkan  peraturan  per-  undang- undangan, fungsi pemerintah dalam pengelolaan dan pendaftaran “nama domain”  adalah  memberikan  perlindungan dan  rasa  aman  kepada  pengguna  atau pemilik  “nama  domain”  di  Indonesia, sehingga  pada  tahun  1998  berdirilah lembaga  nirlaba  Pengelola  Nama  Domain Internet  Indonesia  (PANDI)  dan  pada  tahun 2006 secara resmi dibentuk menjadi registry domain .id.
Pada 29 Juni 2007, pemerintah  melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI
(DEPKOMINFO) secara resmi menyerahkan  pengelolaan  seluruh  domain internet  Indonesia  kepada  PANDI,  selain go.id  dan  mil.id.  Penyerahan  pengelolaan domain  .id  ini  dituangkan  dalam  Berita Acara  Penyerahan  Pengelolaan  Domain  .id No.  BA-343/DJAT/  MKOMINFO/6/2007 dari  Dirjen  Aptel  ke  PANDI.  Saat  ini PANDI  mengelola  secara  penuh  domain co.id,  biz.id,  my.id,  web.id,  or.id,  sch.id, ac.id, dan net.id, serta membantu Pemerintah  Republik  Indonesia  mengelola domain go.id dan mil.id. 2
PANDI  merupakan  organisasi  nirlaba yang dibentuk pada 29 Desember 2006 oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  bersama komunitas internet Indonesia. PANDI dibentuk  untuk  mengelola  “nama  domain” .id.  secara  profesional,  akuntabel  dan transparan  sesuai  dengan  kaidah  hukum Republik  Indonesia.  PANDI  adalah  badan hukum  berbentuk  perkumpulan,  beranggot- akan  individu-individu  yang  berasal  dari multistakeholder internet Indonesia.
Keanggotaan
PANDI mencerminkan
keterwakilan  dari  Pemerintah  Republik Indonesia, kalangan akademisi, dan kalangan pengusaha.
2 Helni Mu’arsih Jumhur. 2014. “Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum.” Jurnal Konstitusi. Volume. 11. Nomor. 3. Universitas Padjadjaran. ., hlm. 482.
Untuk menjalankan pengelolaan “nama domain”  .id,  setiap  empat  tahun  sekali anggota  PANDI  memilih  Dewan  Eksekutif dalam  sebuah  Rapat  Umum  Anggota. Dewan  Eksekutif  kemudian  memilih  Ketua PANDI  yang  sekaligus  menjabat  sebagai Direktur  Utama  PANDI.  Dewan  Eksekutif juga  menetapkan  direktur  lainnya  dalam Dewan  Direktur  yang  diusulkan  oleh Direktur  Utama.  Dewan  Direktur  adalah tenaga  profesional  yang  bekerja  penuh waktu di PANDI. 3
Berdasarkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 23 Tahun 2013  tentang  Pengelolaan  Nama  Domain, berdirinya  PANDI  sebagai  registri  memiliki dua tugas, yaitu:
1.  PANDI sebagai registri : a.  Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan  “nama  domain”  tingkat tinggi Indonesia.
b.  Menyiapkan,
mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang
dibutuhkan  serta  menyediakan  sistem elektronik  untuk  pengelolaan  “nama domain” tingkat tinggi Indonesia.
c.  Menyelenggarakan  pendaftaran  “nama domain”  tingkat  tinggi  Indonesia  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undang-an, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan prinsip kehati-hatian.
2.  PANDI sebagai Registri terhadap registrar :
a.  Melaksanakan  seleksi  regi-strar  “nama domain”.
b.  Memberikan peringatan ke-pada registrar “nama domain” jika terindikasi melakukan pelanggaran.
3 Tentang PANDI. Terdapat dalam https://pandi.id/profil/tentang-pandi/, diakses pada 23 Juli 2017.
c.  Mencabut  hak  operasional  registrar “nama  domain”  jika  terbukti  melakukan pelanggaran.
d.  Melakukan  pengawasan  operasional  dan teknis registrar “nama domain”.
Dalam melaksanakan seluruh tugasnya, PANDI  membuat  kebijakan-kebijakan  yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik yang  telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik;  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2013  tentang Pengelolaan  Nama  Domain;  serta  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015 tentang  Registrar  Nama  Domain  Instansi Penyelenggara Negara.
Selain bersumber dari peraturan perundang-undangan  nasio-nal,  kebijakan- kebijakan PANDI bersumber pada peraturan inter-nasional  yaitu  UDRP  atau Uniform Domain  Name  Dispute  Resolution yang dibuat  oleh  ICANN.  Kebijakan-kebijakan yang  dibuat  oleh  PANDI  terbagi  menjadi  8 bagian, diantaranya: 4
4 Kebijakan PANDI, terdapat dalam https://pandi.id/aturan/kebijakan/,  diakses pada 23 Juli 2017.
a.  Kebijakan Umum Nama Domain; b.  Kebijakan Pendaftaran Nama Domain;
c.  Kebijakan Definisi Umum;
d.  Kebijakan Kode Praktek;
e.  Kebijakan Penyelesaian Per-selisihan Nama Domain;
f.  Kebijakan Jaminan Registran;
g.  Kebijakan  Perlindungan  Data  Pribadi; dan
h.  Kebijakan Penanganan Kelu-han.
Selain  memperhatikan  hal  ter-sebut, penyusunan  Kebijakan  juga  memperhatikan aturan-aturan  yang  telah  digariskan  oleh Pemerintah. Dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  menyebutkan  bahwa  penyelesai- an  perselisihan  nama  domain  diemban  oleh registri  nama  domain.  Pengelola  Nama Domain Indonesia (PANDI) sebagai registri nama  domain  internet  Indonesia  (.id) membentuk Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) sebagai lembaga penyelesaian  perselisihan  nama  domain internet Indonesia. PPND berdiri sejak tahun 2014  dan  menjadi  satu-satunya  lembaga dengan  mekanisme Alternative  Dispute Resolution (ADR)  terhadap  perselisihan nama domain di Indonesia.
Adapun  PANDI  dalam  kebijakan Penyelesaian  Perselisihan  Nama  Domain (PPND)  belum  mengatur  secara  jelas,  akan tetapi  dilihat  dari  penjelasan  pasal  diatas bahwa PANDI mengadopsi ketentuan UDRP  paragraf 4  bagian b  huruf  (i)  sampai (iv)  dalam  menentukan  ada  atau  tidaknya
itikad  tidak  baik (bad  faith) dalam pendaftaran  dan  penggunaan  nama  domain sebagai berikut :
1.  Situasi-kondisi  yang  meng-indikasikan bahwa  pendaftaran  atau  perolehan  nama domain  dimaksudkan  untuk  dijual,  atau ditransfer  kepada  Pemohon  sebagai  pemilik merek/nama  atau  kepada  lawan  bisnis pemohon untuk suatu ke-untungan materiil/finansiil;
2.  Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk  mencegah  pemilik  merek/layanan meng-gunakan  nama  domain  dimaksud, sepanjang  hal  itu  telah  dilakukan  dan menjadi pola perbuatan sebelumnya. 3.  Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk meng-ganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis;
4.  Dengan  mendaftarkan  dan  menggunakan nama  domain  dimaksud,  secara  sengaja pengguna  mencoba  menarik  pengguna internet,  untuk  alasan  keuntungan,  ke situsnya  atau  lokasi  online  lain,  dengan menciptakan kemiripan yang membingungkan terhadap merek/nama Pemohon,  sebagai  sumber,  sponsor,  afiliasi atau  rujukan  situs/lokasi  atau  produk  yang ada di situs/lokasi tersebut.
Perumusan itikad tidak baik (bad faith) oleh PANDI ini mengadopsi kriteria  iktikad tidak  baik  yang  digariskan  oleh  ICANN selaku  registri  nama  domain  internasional melalui  prosedur  UDRPnya,  perbedaannya terdapat  pada  pem-bagian  jenis  perselihan-
nya,  sehingga  penafsiran  dari  itikad  tidak baik (bad  faith )  dapat  diperluas  tidak  hanya seperti  yang  digariskan  ICANN  melalui mekanisme  UDRPnya,  akan  tetapi  dapat diperluas  guna  menjangkau  adanya  itikad tidak  baik  dalam  sengketa  seputar  nama orang,  badan  hukum,  nama-nama  lain  dan kepatutan  dimasyarakat.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  pemerintah  Indonesia  yang belum  meratifikasi  UDRP  kedalam  suatu hukum  positif,  sehingga  PANDI  selaku registri  mencoba  untuk  mengimplementasi- kannya  dalam  ben-tuk  suatu  kebijakan pengelolaan  nama  domain  di  Indonesia. Adapun kriteria ini sebagai salah satu upaya untuk  me-lindungi  hak-hak  pihak  yang dirugikan  atas  pendaftaran  dan  penggunaan nama  domain  oleh  pihak  yang  melanggar hak orang lain maupun tanpa hak, yang pada dasarnya  memiliki  tujuan  untuk  menjual kembali  nama  domain  yang  diperolehnya dengan  harga  yang  lebih  tinggi,  untuk mencegah  pemilik  merek  atau  lawan bisnisnya  memiliki  nama  domain  yang sesuai dengan mereknya, untuk mengganggu dan merusak kegiatan usaha lawan bisnisnya dan  yang  terakhir  adalah  mengalihkan  lalu lintas  perdagangan  melalui  internet  dengan penggunaan  nama  domain  yang  mirip  atau identik dengan suatu merek.
PANDI  telah  merumuskan  jenis-jenis perselisihan nama domain melalui kebijakannya nomor 005/K/ DNP/Kebijakan Penyelesaian  Perselisihan  Nama  Domain/II/
2018/PANDI  Versi  6.0,  yakni  perselisihan nama  domain  yang  menyangkut  merek, menyangkut nama dan menyangkut pengelolaan nama domain registran. Namun, kebijakan  tersebut  hanya  memformulasikan secara  detail  mengenai  perselisihan  merek dan  nama  saja,  namun  tidak  untuk perselisihan  menyangkut  pengelolaan  nama domain  registran  serta  perselisihan  nama domain tingkat global atau Global Top Level Domain (GTLD). Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian  hukum  dalam  menyelesaikan perselisihan  pengelolaan  nama  domain registran,  dan  domain  tingkat  global sehingga  akan  berpotensi  menurunkan kredibilitas  PPND  sebagai  lembaga  yang saat  ini  masih  dipercaya  masyarakat  dapat menyelesaikan  permasalahan  nama  domain di Indonesia.
B. Implementasi  Penyelesaian  Sengketa pada  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Nama  Domain  Merek  Terkenal  di Internet dari Tindakan Cybersquatting
1. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
1999 tentang Arbitrase
dan Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  merek  terkenal pada  dasarnya  tidak  dilarang  dilakukan dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  pihak melalui  arbitrase online ,  hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  31  ayat  (1) Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi  : “Para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  yang
tegas  dan  tertulis,  bebas  untuk  menentukan acara  arbitrase  yang  digunakan  dalam pemeriksaan  sengketa  sepanjang  tidak  ber- tentangan  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang ini”.
Pasal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa proses beracara dalam arbitrase bebas diatur oleh  masing-masing  pihak  sepanjang  telah ditetapkan  dalam  suatu  perjanjian  secara tegas dan tertulis. Oleh karena itu para pihak dapat  menentukan  sendiri  bentuk  acara dalam proses arbitrase, termasuk melangsungkan  proses  arbitrase  secara online .
Selanjutnya,  ketentuan  Pasal  31  ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :“apabila  para  pihak  tidak  memilih  akan menggunakan  acara  arbitrase  tertentu  dan arbiter atau majelis arbitrase sudah terbentuk,  proses  acara  arbitrasenya  akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dari pasal di atas dapat diartikan bahwa hal  ini  berlaku  jika  para  pihak  yang bersengketa  berkewarganegaraan  Indonesia dan  arbitrase  yang  digunakan  adalah arbitrase  nasional.  Namun  jika  salah  satu pihak  bukan  warga  negara  Indonesia  dan arbitrase  yang  digunakan  adalah  arbitrase asing,  maka  Undang-Undang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang berbunyi  ini  tidak  dapat  dilaksanakan
sepenuhnya. Dalam proses beracara arbitrase yang diatur Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  tidak  diatur  mengenai  arbitrase yang dilakukan secara online .
Pasal  4  ayat  (3)  Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  mengatur  bahwa  :  “Dalam  hal disepakati  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  terjadi  dalam  bentuk  pertukaran surat,  maka  pengiriman  teleks,  telegram, faksmile,  e-mail  atau  dalam  bentuk  sarana komunikasi  lainnya,  wajib  disertai  dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.
2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  jo  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Infomasi  dan  Transaksi Elektronik
Keberadaan  Pasal  18  Undang-Undang ITE  di  atas,  menyebutkan  bahwa  terdapat tiga  pilihan  cara  penyelesaian  sengketa transaksi  elektronik  yang  dapat  digunakan para  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa yang  ada,  yaitu:  pilihan  hukum  yang dilakukan  oleh  para  pihak,  pilihan  hukum yang dilakukan lembaga litigasi maupun non litigasi,  dan  berdasarkan  asas-asas  dalam hukum perdata internasional.
Penyedia jasa Online Dispute Resolution ODR  (dalam  hal  ini  merupakan penyedia  layanan  penye-lesaian  sengketa secara  online  berupa  pengelola  website Online  Dispute  Resolution )  pun  akan
dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  melalui  Pasal  33  mengenai perbuatan  yang  dilarang,  apabila  terdapat pihak-pihak  yang  berusaha  mengganggu atau  menghentikan  fungsi  dari Online Dispute  Resolution (ODR)  menggunakan fasilitas tek-nologi informasi, yakni: “Setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan  hukum  melakukan  tindakan  apa pun  yang  berakibat  terganggunya  Sistem Elektronik  dan/atau  mengakibatkan  Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja
sebagaimana mestinya”. Masyarakat yang menggunakan fasilitas Online  Dispute  Resolution (ODR) juga  dilindungi  serta  dibatasi  oleh  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang bersengketa melalui Online  Dispute  Resolution (ODR)  melalui Pasal  35,  yakni  :  “setiap  orang  dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubah- an,  penghilangan,  pengrusakan,  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik dengan  tujuan  agar  informasi  dan/atau dokumen  elektronik  tersebut  dianggap seolah-olah data yang otentik.”
Dapat diartikan bahwa Undang-Undang ITE  Pasal  35  melindungi  pihak-pihak  yang dirugikan apabila ada pihak yang bersengketa  melalui  ODR,  memanipulasi informasi  elek-tronik  dan/atau  dokumen
elektronik agar dianggap sebagai bukti yang otentik  dan  sah.  Kerahasiaan  sengketa beserta dokumen elektronik yang diselesaikan  melalui  ODR  juga  dilindungi melalui  Pasal  32  ayat  (2)  yaitu  :  “setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun memindahkan  atau  mentransfer  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik kepada  sistem  elektronik  orang  lain  yang tidak berhak.”
Penyedia jasa ODR pun akan dilindungi oleh Undang-Undang ITE melalui  Pasal  33  apabila  ada  pihak-pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari ODR menggunakan  fasilitas  teknologi  informasi dengan  Pasal  33  yang  mengatur  bahwa  : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau  melawan  hukum  melakukan  tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik  dan/atau  mengakibatkan  sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.
Fungsi Online  Dispute  Resolution (ODR) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, diyakinkan Pemerintah Indonesia melalui  Pasal  38  ayat  (1)  UU  ITE,  yang menyatakan : “setiap orang dapat mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau  menggunakan  teknologi  informasi yang menimbulkan kerugian negara”.
Dapat dilihat berdasarkan Pasal 38 ayat (1) di atas bahwa dapat dikatakan penegakan hukum  berasal  dari masyarakat, dan bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di dalam masyarakat, dan dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Masyarakat diminta  oleh  negara  untuk  mengajukan gugatan  apabila  terjadi  kerugian  akibat transaksi  yang  dilakukan  melalui  sistem elektronik,  masyarakat  diajak  untuk  turut berperan dalam setiap hal yang diatur dalam pasal berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, seperti perdagangan elektronik (e- commerce) ,  pembayaran  elektronik (e- payment) ,  penandatanganan  kontrak  kerja secara  elektronik (e-contract) ,  dan  bentuk- bentuk  lainnya  dalam  media  teknologi informasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan  untuk  melakukan  penyelesai- an  sengketa  melalui  sistem Online  Dispute Resolution (ODR).
Indonesia juga dapat dikatakan mendukung  pembentukan Online  Dispute Resolution didasarkan  atas  klausal  yang disebutkan  didalam  ketentuan  Pasal  41 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik, yaitu:
(1) masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi
informasi  melalui  penyelenggaraan  sistem elek-tronik dan transaksi elektronik.
(2) peran  masyarakat  sebagaimana  pada ayat  (1)  dapat  diseleng-garakan  melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
(3)   lembaga  sebagaimana  ayat  (2)  dapat memiliki fungsi kon-sultasi dan mediasi.
Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang  ITE  tersebut,  menye-butkan  bahwa masyarakat dapat berperan untuk meningkatkan  peman-faatan  teknologi  yang dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk  oleh  masyarakat,  sebagai-mana disebutkan  dalam  ayat  (2).  Kemudian  Pasal 41  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tersebut,  terlihat  bahwa Indonesia  mendukung  adanya  pembentukan Online  Dispute  Resolution (ODR)  sebagai sebuah  lembaga  yang  memiliki  fungsi konsultasi dan mediasi.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  41  ayat (2)  Undang-Undang  ITE,  yang  dimaksud dengan  “lembaga  yang  dibentuk  oleh masyarakat”  merupakan  lembaga  yang bergerak  di  bidang  teknologi  informasi  dan transaksi  elektronik.  Ini  berarti  tidak menutup  kemungkinan  untuk  masyarakat mem-buat  lembaga  yang  berfungsi  untuk menyelesaikan  sengketa  secara online .
Tidak hanya  memiliki fungsi konsultasi dan mediasi,  namun  juga  fungsi  arbitrase  yang akan  dilakukan  secara online .  Terlihat bahwa  Indonesia  mendukung  adanya  pem- bentukan Online  Dispute  Resolution (ODR) sebagai sebuah lembaga dalam hal penyelesaian sengketa.
Di  dalam  Pasal  41  Ayat  (1)  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektroni mengatur  bahwa  :  “masyarakat  dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui
penyelenggaraan  sistem  elektronik  dan transaksi elektronik.”
Kemudian  dilanjutkan  dengan  ayat  (2) yang mengatur : “peran  masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan  melalui  lembaga  yang dibentuk oleh masyarakat.”
Selanjutnya  diperkuat  dengan  ayat  (3) yang berbunyi : “lembaga sebagaimana pada ayat  (2)  dapat  memiliki  fungsi  konsultasi dan mediasi”.
Berdasarkan  Pasal  41  ayat  (3)  bahwa Indonesia  sangat  mendukung  pembentukan ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki  fungsi  konsultasi  dan  mediasi. Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dalam Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa  :  “Pemerintah  Indonesia  melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan  sebagai  akibat  penyalah-gunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang  mengganggu  ketertiban  umum,  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”
Tindakan Cybersquatting yang merupa- kan  sebuah  perilaku  penye-robotan  domain merek  terkenal  pada  sebuah  website  yang dimana  meru-pakan  bentuk  pembajakan domain  yang  sudah  didaftarkan  dan  sah secara  hukum.  Maka  perilaku  ini  sangatlah dilarang  oleh  negara.  Perilaku  peng-gunaan domain  website  diatur  oleh  Pasal  23 Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang berisi:
1)  Setiap  penyelenggara  negara,  Orang, Badan  Usaha,  dan/atau  masyarakat  berhak memiliki  nama  domain  berdasarkan  prinsip pendaftar pertama.
2)   Kepemilikan  dan  penggunaan  Nama Domain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar  prinsip  per-saingan  usaha  secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. 3)   Setiap  penyelenggara  negara,  Orang, Badan  Usaha,  atau  masyarakat  yang dirugikan  karena  penggunaan  nama  domain secara  tanpa  hak  oleh  Orang  lain,  berhak mengajukan  gugatan  pembatalan  nama domain dimaksud.
Berdasarkan  Pasal  23  Undang-Undang ITE  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap orang berhak memiliki sebuah nama domain berdasarkan  prinsip First  Come  First  Serve dimana  orang  yang  pertama  yang  men- daftarkan  nama  domainnya  lah  yang  berhak atas nama domain tersebut. Apabila melanggar  ketentuan  tersebut,  maka  orang tersebut  telah  melanggar  Pasal  23  ayat  (1) Undang-Undang  ITE.  Jika  terjadi  tindakan pelanggaran cybersquatting maka  korban yang memiliki hak atas nama domain berhak menggugat orang yang melakukan penyerobotan  nama  domain  berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik.
3. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
Dalam  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  menerapkan  sistem first to file principle , yang artinya hak atas merek diberikan  kepada  pendaftar  lebih  awal. Walaupun  hal  tersebut  tidaklah  mutlak, karena  bagi  pendaftar  lebih  dahulu,  apabila ia dinyatakan ber-tentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, maka pendaftaran itu dapat dibatalkan.
Pembatalan  merek  terkenal  juga  diatur dalam  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  yang  mana  dapat  diajukan  oleh pihak  yang  berkepentingan  atau  pemilik merek  yang  terdaftar,  baik  dalam  bentuk permohonan  kepada  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  maupun  gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 21 dan  Pasal  22  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Pasal  21  menyatakan bahwa :
(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya dengan :
a.   Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  atau dimohonkan  lebih  dahulu  oleh  pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b.  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c.  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  tidak  sejenis  yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d.  Indikasi Geografis terdaftar.
(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. merupakan  atau  menyerupai  nama  atau singkatan  nama  orang  terkenal,  foto, atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki orang  lain,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan  tiruan  atau  menyerupai nama  atau  singkatan  nama,  bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara,  atau  lembaga  nasional  maupun internasional,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau c. merupakan  tiruan  atau  menyerupai tanda  atau  cap  atau  stempel  resmi  yang digunakan  oleh  negara  atau  lembaga Pemerintah,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
(3) Permohonan  ditolak  jika  diajukan  oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Selain  itu  pada  Pasal  22  Undang- Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis menyatakan  bahwa:  “Terhadap  Merek terdaftar  yang  kemudian  menjadi  nama generik,  setiap  Orang  dapat  mengajukan Permohonan  Merek  dengan  menggunakan nama  generik  dimaksud  dengan  tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.” Dimungkinkan pula bagi pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan  perdata  di  dalam  menyelesaikan suatu  sengketa  merek  pada  Pengadilan Niaga. Hal ini meru-pakan konsekuensi dari perlindungan  hukum  hak  atas  merek  yang
diberikan  oleh  Undang-Undang  Merek  dan Indikasi Geografis.
Berdasarkan  pengaturan  penyelesaian sengketa  sebagaimana  telah  dijabarkan  dari berbagai  peraturan  per-undang-undangan terkait  yang  telah  di-sebutkan  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  merek  terkenal  di  internet merupakan  salah  satu  bentuk  “hak  orang lain” yang dilindungi dari praktik cybersquatting di Indonesia.
Pasal 76 Undang-Undang Merek mengatur hak pemilik atau pemegang merek dalam hal ini termasuk nama domain merek terkenal  untuk  mempertahankan  haknya melalui  gugatan  perdata,  berupa  gugatan ganti  kerugian  ke  pengadilan  niaga.    Begitu pula  dalam  Undang-Undang  ITE,  setiap pemilikan  dan  penggunaan  nama  domain merek  terkenal  tersebut  harus  didasarkan pada itikad baik dan tidak melanggar prinsip persaingan  usaha  secara  sehat  serta  tidak melanggar  hak  orang  lain.  Semua  pihak  di atas berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain apabila telah dirugikan karena adanya  penggunaan  nama  merek  menjadi nama  domain  secara  tanpa  hak  oleh  pihak lain,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23 juncto Pasal 38 Undang-Undang ITE.
Di  samping  itu,  Pasal  84  Undang- Undang  Merek  pun  mengatur  bahwa penyelesaian  sengketa  hak  merek  termasuk sengketa  nama  domain  ini  dapat  pula diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi  (di luar  pengadilan).    Penyelesaian  sengketa
nama  domain  di  luar  pengadilan  tersebut dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau arbitrase.    Selain  peraturan  perundang- undangan di atas, ada sebuah ketentuan yang dapat  digunakan  untuk menyelesaikan sengketa  nama  domain  secara  alternatif  di luar  pengadilan  dan  dikenal  dengan  nama The  Uniform  Domain  Name  Dispute Resolution Policy (UDRP), yang dibuat oleh sebuah lembaga bernama Internet Corporation  for  Assigned  names  and Numbers (ICANN).
Ketentuan  tersebut  dijadikan  sebagai perjanjian  pembelian  nama  domain  antara register  dengan  pendaftar  nama  domain. Pada  Paragraf  4  UDRP  ditentukan  bahwa untuk mengajukan permohonan pada penyelesaian  sengketa  nama  domain,  maka Pemohon (complainant) harus  memiliki merek  baik  merek  dagang  atau  merek  jasa yang memiliki persamaan secara keseluruhan  atau  memiliki  persamaan  pada pokoknya  dengan  nama  domain  yang dipersoalkan, sehingga adanya hak merek ini menjadi dasar untuk menggugat.  Ketentuan tersebut dapat diberlakukan pula di Indonesia, karena
Indonesia
telah
meratifikasi World  Trade  Organization (WTO)  melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1994,  termasuk  didalamnya  berbagai ketentuan internasional seperti TRIPs, WIPo dan UDRP ini.
Pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa atas Nama Domain yang digariskan oleh ICANN adalah dikembalikan  kepada  para  pihak  itu  sendiri, untuk  menempuh  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  dipilih,  dapat  diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (resolved  by  the  parties  themselves), mekanisme  peradilan  umum (the  courts) atau  Arbitrase  yang  diapproved  oleh ICANN’s (approved  dispute  resolution provider) atau lembaga-lembaga peng-ambil keputusan keadilan lain  yang dikenal secara hukum.
Pada  Undang-Undang  ITE  telah  ada pengaturan  mengenai nama domain.      Salah satu  upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam menyelesaikan  masalah  menyangkut  nama domain yaitu  dengan mempergunakan meka-nisme  penyelesaian  sengketa  secara alternatif yang efektif, efisien, disertai biaya murah,  berdasarkan  ketentuan  UDRP  di atas.    Timbulnya  sengketa  mengenai penyalahgunaaan  nama  domain  merek terkenal  telah  meng-ilhami  dilakukannya penyelesaian  sengketa  secara  elektronik pula,  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang dirugikan.
Negara  Indonesia  dapat  dikatakan mendukung  pembentukan Online  Dispute Resolution (ODR)  didasarkan  atas  klausal yang  disebut-kan  didalam  Undang-Undang Infor-masi dan Transaksi Elektronik. Indonesia  sangat  mendukung  pem-bentukan
ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki  fungsi  konsultasi  dan  mediasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari ODR adalah untuk memfasilitasi persengketaan  yang  terjadi  secara online yang merugikan pihak tertentu.
ODR menawarkan konsep baru penyelesaian sengketa melalui media internet  dengan  jangkauan  ruang  lingkup yang  luas  dan  menawarkan  solusi  efektif, efesien dan cepat. ODR diakui keberadaannya secara inter-nasional  melalui kegiatan-kegiatan internasional yang memfokuskan kepada penerapan dan pengembangan  ODR  dalam  membantu
menyelesaikan
sengketa secara internasional.  Penge-sahan  Undang-Undang ITE  merupakan  bentuk  dari  keseriusan Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan hukum  dan  kepastian  hukum  kepada masyarakat terkait dengan sengketa- sengketa yang  terjadi  melalui  media teknologi  informasi.  Melihat  kepada  fungsi dan  tujuan  ODR  yang  dikaitkan  kepada ketelahberadaan Undang-Undang ITE, luasnya geografis serta banyaknya penduduk di  Indonesia,  maka  penbentukan  sebuah lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa secara elek-tronik merupakan sebuah kebutuhan  saat  ini,  mengingat  hukum bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengko- ordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat  karena  dalam  suatu  lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan  hukum  harus  melihat tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupakan kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara per- seorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 5

## PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  nama  domain merek  terkenal  di  internet  bisa  dilakukan melalui  Pengelola  Nama  Domain  Internet Indonesia  (PANDI),  namun  penyelesaian perselisihan  pengelolaan  nama  domain merek  terkenal  di  internet  di  Indonesia  saat ini  belum  memadai.  Meskipun  kebijakan PANDI  mengadopsi  kebijakan Uniform Domain  Name-Dispute  Resolution  Policy (UDRP)  yang  dibuat  oleh  ICANN  namun tidak  bersifat  komprehensif,  karena  hingga saat  ini  belum  memiliki  kebijakan  terkait penyelesaian  perselisihan  nama  domain tingkat  global  atau Global  Top  Level Domain (GTLD).  Implementasi  penyelesai- an sengketa  yang ada pada Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa,
5 Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung., hlm. 53.
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  serta  Undang-Undang  Merek dan  Indikasi  Geografis  memperlihatkan adanya pengadopsian hukum oleh Indonesia dalam  penyelesaian  sengketa  nama  domain merek  terkenal  di  internet  dari  tindakan cybersquatting berdasarkan kebijakan Uniform  Domain  Name-Dispute  Resolution Policy (UDRP) yang dibuat ICANN.
Undang-Undang  Merek  mengatur  hak pemilik atau pemegang merek dalam hal ini termasuk  nama  domain  merek  terkenal untuk  mempertahankan  haknya  melalui gugatan  perdata,  berupa  gugatan  ganti kerugian  ke  pengadilan  niaga.    Begitu  pula dalam  Undang-Undang  ITE,  tidak  menutup kemungkinan  untuk  masyarakat  membuat lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan  sengketa  secara  online. Tidak hanya  memiliki fungsi konsultasi dan mediasi,  namun  juga  fungsi  arbitrase  yang akan dilakukan secara online.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor    30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4843)
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor  251,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5952)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor  252,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5953).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi  Nomor  23  Tahun  2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2015  tentang Registrar  Nama  Domain  Instansi
Penyelenggara Negara. Kebijakan PANDI No.005/K/ DNP/Kebijakan Penye-lesaian
Perselisihan Nama Domain/II/2018/PANDI Versi 6.0 Adel Chandra.  (n.d).  P enyelesaian  Sengketa Transaksi Elektronik
Melalui
Online  Dispute  Resolution  (Odr) Kaitan  Dengan  UU  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  No.11  Tahun 2008 .  Fakultas  Ilmu  Komputer Universitas Esa Unggul. Jakarta. Ahmad M. Ramli. 2002. Pemanfaatan
Teknologi Informasi Untuk Perbuatan Melawan Hukum, Cyber Law Suatu Pengantar . ELIPS II. Bandung.
-----------------------.  2010. Cyber  Law  &
Haki dalam Sistem Hukum
Indonesia. Cetakan  Ketiga.  PT.
Refika Aditama. Bandung. Helni  Mu’arsih  Jumhur.  2014. “Model
Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Menuju  Kepastian  Hukum.”
Jurnal  Konstitusi.  Volume.  11. Nomor. 3. Universitas Padjadjaran. Imam  Syahputra,  et.al.  1997.  H ukum  Merek Baru  Indonesia  –  Seluk  Beluk Tanya  Jawab  Merek  Teori  dan Praktik. Harvarindo. Jakarta.
Rachmadi  Usman.  2003.  Hukum  Hak  atas
Kekayaan  Intelektual  .  Alumni.
Bandung.
--------------2013. Pilihan Penyelesaian
Sengketa  di  Luar  Pengadilan.  PT.
Citra Aditya Bakti. Bandung.
Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trade Mark) Dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi Ekonomi. Kencana Prenadamedia
Group. Jakarta.
Satjipto  Rahardjo.  2000. Ilmu  Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. https://pandi.id/profil/tentang-pandi/, diakses pada 23 Juli 2017.
https://pandi.id/aturan/kebijakan/,    diakses pada 23 Juli 2017.
http://Aptika.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Arti kel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola- Internet-Global,  diakses  tanggal  16 Mei 2017.
http://Aptika.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Arti kel/105-Icann-Dan-Tata-Kelola- Internet-Global,  diakses tanggal 16 Mei 2017.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum- teknologi/669-konstruksi-hukum- nama-domain-sebua h- kepemilikan-atau-lisensi.html, diakses tanggal 16 Mei 2017.
https://www.icann.Org/Resources/Pages/Hel p/Dndr/Udrp-En,  diakses  tanggal 16 Mei 2017.