## Al-Mizan
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256 Vol. 19, No. 2, 2023, h. 435-454
(e-Journal)

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
Nuriyah Fara Muthia 1 , Juajir Sumardi 2 , Maskun 3

## Universitas Hasanuddin
Email: nuriyahfara99@gmailcom; juajirsumardi@yahoo.com; maskun@gmail.com;
Author Correspondence: nuriyahfara99@gmailcom
Abstract: This research aims to analyze the legal implications of the increase in space debris  generated  through  space  commercialization  activities.  This  research  uses  a normative legal method using a qualitative approach to determine the application of law in commercial activities carried out in space. The results of this study, namely: (1)  the  increase  in  space  junk  cases  caused  by  commercial  activities  in  space  is increasing until 2022 due to various satellites being launched and causing junk to scatter freely in space. The rules of the Outer Space Treaty 1967 are still unable to guarantee  legal  certainty  so  that  all  parties  carrying  out  commercial  activities  in space obey them; (2) the calculation of damage caused by commercial activities in space will result in liability that has been regulated in the Space Liability Convention 1972  that  there  are  two  legal  principles  governing  the  responsibility  for compensation carried out by all parties in space, both state and private parties.
Keywords: Legal Implications; Space Debris; Commercial Activities; Space

## Legal Implications of the Increase in Space Debris Due to Space Commercialisation Activities
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implikasi  hukum  terhadap peningkatan sampah ruang angkasa yang dihasilkan melalui aktivitas komersialisasi ruang  angkasa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menentukan  penerapan  hukum  dalam aktivitas komersial yang dilakukan di ruang angkasa. Adapun hasil dari penelitian ini,  yaitu:  (1)  peningkatan  kasus  sampah  ruang  angkasa  yang  diakibatkan  oleh aktivitas komersial di  ruang angkasa semakin meningkat hingga tahun  2022 yang diakibatkan  bermacam  satelit  yang  diluncurkan  dan  menimbulkan  sampah  yang bertebaran  secara  bebas  di  ruang  angkasa.  Aturan  dari  Outer  Space  Treaty 1967 masih  kurang  mampu  untuk  menjamin  kepastian  hukum  agar  semua  pihak  yang melakukan  aktivitas  komersial  di  ruang  angkasa  menaatinya;  (2)  perhitungan mengenai  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  aktivitas  komersial  di  ruang  angkasa akan mengakibatkan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam Space Liability Convention 1972  bahwa  terdapat  dua  prinsip  hukum  yang  mengatur  tentang tanggungjawab untuk ganti rugi yang dilakukan oleh semua pihak di ruang angkasa, baik pihak negara maupun pihak swasta.
Kata Kunci: Implikasi Hukum; Sampah Ruang Angkasa; Aktivitas Komersial; Ruang Angkasa

## Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa

## A. Pendahuluan
Ruang  angkasa  adalah  sumber  kekayaan  alam  yang  dalam  hal-hal  tertentu besifat  terbatas,  khususnya  terkait  dengan  keistimewaan  wilayah  khatulistiwa. Secara de jure ruang angkasa saat ini diposisikan sebagai milik bersama masyarakat internasional,  dan  secara de  facto  ruang  angkasa  dinikmati  dan  dikendalikan  oleh sebagian kecil negara-negara di dunia dan beberapa organisasi internasional. Sesuai dengan pernyataan bahwa ruang angkasa sebagai milik bersama, maka pemberlakuan prinsip Common Heritage of Mankind (warisan bagi seluruh umat manusia) di dalam pemanfaatan ruang angkasa membuat negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi  secara  berlomba-lomba  ingin  menguasai  pemanfaatan  kawasan  antariksa tersebut. 1
Fakta sejarah mengatakan bahwasannya penerbangan ruang angkasa pertama kali dilakukan oleh Uni Soviet melalui misi Sputnik I-nya  pada tanggal 4 Oktober 1957, yang kemudian disusul oleh keberhasilan Amerika Serikat dengan misi Apollo- nya melalui pendaratan yang dilakukan oleh astronot Amerika Serikat di Bulan pada tanggal  20  Juli  1969  dengan  mulus  yang  merupakan  sebuah  kejadian  yang menggemparkan  dunia  internasional  dan  sekaligus  menaikkan  eksistensi  Amerika Serikat di forum internasional. 2
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  telah  dicapai  di  bidang keantariksaan telah memungkinkan dan membuka kesempatan yang cukup besar bagi berbagai pihak maupun negara tertentu untuk melakukan aktivitas di ruang angkasa. Dasar hukum yang melandasi aktivitas eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa telah  diatur  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  20 Desember 1961 yang melahirkan sebuah resolusi yang diterapkan di ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Melalui United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) kemudian lahirlah sebuah perjanjian internasional  tentang  penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  angkasa  yang  disebut
1 Mardianis, Pengkajian  Aspek  Hukum  Tentang  Tanggung  Jawab  Keantariksaan (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2013), 1.
2 Abdurrasyid Priyatna, Kedaulatan Negara di Ruang Udara (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972), 5.
Treaty on the Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies pada tahun 1967 yang kemudian dikenal dengan sebutan Outer Space Treaty 1967.
Salah  satu  ketentuan  penting  dalam Outer  Space  Treaty  1967  ini  adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 paragraf (2) yang menyatakan:
Outer  space,  including  the  moon  and  other  celestial  bodies  shall  be  free  for exploration and use by all states without discrimination of any kind, on a basis of  equality  and  in  accordance  with  international  law,  and  there  shall  be  free access to all areas of celestial bodies. 3
(Ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya harus bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional, dan harus ada akses bebas ke semua area benda-benda angkasa).
Aturan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  1  paragraf  (2) Outer  Space Treaty 1967 disebut mengatur mengenai prinsip prinsip pintu terbuka (free access). Adapun yang dimaksud dengan prinsip tersebut ternyata bukan semata-mata terbatas pada  maksud  bebas  memasuki,  melainkan  berarti  pula  bahwa  setiap  negara  juga bebas  untuk  mendirikan  stasiun-stasiun  dan  instalasi-instalasi  guna  melakukan berbagai  percobaan,  juga  bebas  memakai  benda-benda  langit  tersebut  baik  untuk sebagian maupun keseluruhannya. 4
Salah satu hal yang sedang berkembang pesat dalam era modern ini adalah komersialisasi ruang angkasa. Ini merupakan suatu fenomena baru dalam memasuki abad ke-21. Namun meskipun komersialisasi telah berkembang dan tentunya menjadi fenomena baru yang semakin menarik perhatian masyarakat internasional, belum ada perjanjian-perjanjian internasional yang telah mengatur ataupun menjelaskan terkait pengertian istilah ini atau definisi istilah lain yang mempunyai maksud yang sama. Untuk sementara dapat dikemukakan bahwa komersialisasi ruang angkasa itu adalah
3 United Nations, Treaty on Principles Governing the  Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies ( Outer Space Treaty 1967 ) (Vienna:  United  Nations  Office  for  Outer  Space  Affair,  1967),  https://www.unoosa.org/oosa/en/ ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
4 Priyatna, Kedaulatan Negara …, 35-36.

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
segala macam aktivitas yang berhubungan dengan ruang angkasa untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomis.
Aktivitas  komersial  ini  dilakukan  baik  oleh  badan-badan  pemerintah  atau swasta,  nasional  maupun  internasional.  Aktivitas  ini  juga  banyak  dilakukan  oleh badan-badan  semi-pemerintah  yang  melibatkan  perusahaan  swasta  atau  sebagian sahamnya  dimiliki  swasta.  Bentuk-bentuk  aktivitas  yang  telah  atau  sedang dikembangkan untuk dikomersialkan saat ini diantaranya komunikasi, penginderaan jauh,  sistem  transportasi  ruang  angkasa,  pengolahan  bahan (manufacturing), pembangkit tenaga, dan pertambangan (mining).
Di antara berbagai aktivitas ruang angkasa, komunikasi, penginderaan jauh, dan  sistem  transportasi,  khususnya  wahana  peluncur,  telah  bergerak  maju mendahului  aktivitas  lainnya.  Suasana  persaingan  untuk  merebut  pasar  semakin terasa  di  antara  negara-negara  maju.  Jasa  komunikasi  melalui  satelit,  misalnya, sangat  dibutuhkan  oleh  mereka  yang  bergerak  di  bidang  keuangan,  penerbitan, hiburan, pengolahan data, hukum, tata buku, dan periklanan. 5
Adanya perkembangan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan komersial tersebut harus dapat diikuti oleh perkembangan pengaturan hukum internasional agar ketentuan  hukum  tidak  menunjukkan  suatu  fenomena  hukum  yang  tidur.  Namun demikian, para ahli tetap berpendapat bahwa prinsip-prinsip tanggung jawab yang telah  disetujui  oleh  berbagai  konvensi  internasional  tetap  berlaku  bagi  semua aktivitas  manusia  di  ruang  angkasa,  dikarenakan  prinsip-prinsip  tersebut mendasarkan  diri  pada  prinsip  yang  telah  berkembang  dan  telah  diterima  dalam sistem-sistem hukum nasional.
Sejalan  dengan  kebebasan  yang  diberikan  oleh Outer  Space  Treaty  1967, aktivitas negara-negara di ruang angkasa makin hari makin meningkat. Salah satu indikasinya  adalah  bahwa  sampai  dengan  awal  tahun  delapan  puluhan  saja diperkirakan tidak kurang dari 11.951 buah benda angkasa buatan ( space objects), baik yang masih aktif berfungsi ataupun tidak berada di ruang angkasa dan tentunya
5 Wahyuni  Bahar, Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Aktivitas  Komersial  di  Ruang Angkasa, Hukum Angkasa dan Perkembangannya (Bandung: CV Remaja Karya, 1988), 166.
semakin bertambah di abad ke-21 ini, sebagaimana data yang dilansir dari European Space Agency  (ESA) terdapat 29.00 untuk ukuran lebih besar dari 10 cm, 670.000 untuk ukuran lebih besar dari 1 cm, dan lebih dari 170 juta untuk ukuran lebih besar dari 1 mm benda yang terdeteksi sebagai space objects yang berada di tata surya. 6
Mengingat  bahwa  semakin  pesatnya  aktivitas  di  ruang  angkasa,  juga menimbulkan permasalahan baru mengenai masalah sampah ruang angkasa. Dalam hal  ini,  dampak  akan  masalah  sampah  menjadi  lebih  kompleks  karena  akan mengakibatkan  ketidakstabilan  benda-benda  ruang  angkasa  seperti  satelit  dengan objek  benda  lainnya  yang  dapat  masuk  ke  bumi,  dan  tentu  saja  selanjutnya  akan mengalami gesekan di atmosfer dan kemudian mengalami kehancuran. 7
Benda angkasa yang jatuh kembali ke bumi akan melalui lapisan udara atau atmosfer bumi dan mengalami  pergesekan, semakin  dekat  benda angkasa tersebut dengan  permukaan  bumi  maka  semakin  tinggi  kecepatannya.  Pergesekan  dengan lapisan  udara  atau  atmosfer  bumi  tersebut  akan  menimbulkan  panas  yang  sangat tinggi dan mengakibatkan benda angkasa tersebut pecah menjadi kepingan-kepingan yang disebut dengan sampah ruang angkasa. Inilah yang kemudian mampu menimpa suatu wilayah yang memiliki luas ribuan bahkan puluhan ribu kilometer.
Sampah ruang angkasa atau space debris tidak hanya berakibat buruk bagi benda-benda langit lainnya, namun juga adanya kemungkinan sampah tersebut jatuh ke bumi. Semakin rendah posisi orbit satelit atau sampah ruang angkasa, semakin cepat pula kemungkinan untuk jatuh ke permukaan bumi. Benda angkasa itu mulai ada  sejak Sputnik  I  yang  diluncurkan  ke  ruang  angkasa  oleh  Uni  Soviet.  Mulai dasawarsa 1960-an, terjadi perlombaan senjata di antariksa. Setelah itu dimulai era satelit komersial. Dalam 10 tahun terakhir, industri satelit mulai meluncurkan satelit dengan jumlah rata-rata 76 unit per tahun. Dari data yang ada, sejak 1957, terdapat 6.000 satelit diluncurkan ke ruang angkasa serta 3.338 satelit masih beroperasi dan
6 The European Space Agency, “Berapa Banyak Benda Sampah Angkasa yang Saat Ini Berada di  Orbit?”  dalam  https://www-esa-int.translate.goog/Space_Safety/Clean_Space/How_many_space_ debris_objects_are_currently_in_orbit?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,  diakses 20 November 2023.
7 Budi Mulyana dan Ananty Hidayat, “Penanganan Sampah Ruang Angkasa Dalam Kerangka Hukum Internasional,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 9, no. 1 (2019): 40.

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
tidak aktif lagi. Dalam dekade mendatang, aktivitas diprediksi tumbuh sebesar 50 persen. 8
Sampah ruang angkasa jatuh ke wilayah permukaan bumi dapat menimbulkan kerugian, kehilangan makhluk hidup, harta benda, dan juga kerusakan lingkungan, terlebih lagi jika sampah tersebut memuat bahan radioakif atau nuklir yang dapat menimbulkan  pencemaran  udara  dan  timbul  efek  radiasi  yang  dapat  mengancam kelangsungan hidup mahluk hidup yang tinggal di sekitar wilayah tempat jatuhnya sampah  ruang  angkasa  tersebut. 9 Olehnya  itu  perlu  adanya  penegakan  hukum terhadap sampah ruang angkasa tersebut.

## B. Peningkatan  Kasus  Sampah  Ruang  Angkasa  Akibat  Aktivitas  Komersialisasi
Ruang Angkasa
Sampah  ruang  angkasa  diartikan  sebagai  satelit  yang  telah  habis  masa pakainya,  kendaraan  ruang  angkasa  yang  tidak  berfungsi  lagi,  partikel  hasil peluncuran benda ruang angkasa yang sudah tidak terpakai, pecahan benda angkasa sisa  misi  ruang  angkasa,  dan  kepingan  atau  serpihan  benda  ruang  angkasa. Peningkatan sampah ruang angkasa tentu saja tidak lepas dengan semakin pesatnya aktivitas komersialisasi ruang angkasa yang terjadi saat ini. Berbagai macam satelit- satelit  yang  diluncurkan  menimbulkan  sampah  yang  berterbangan  secara  bebas  di ruang angkasa. Salah satu pemicunya ialah peristiwa satelit yang menabrak benda- benda  ruang  angkasa  yang  berdampak  pada  kerusakan  satelit  tersebut  di  ruang angkasa.
Pada  Mei  2021,  satelit International  Space  Station  harus  melakukan maneuver darurat sebanyak tiga kali untuk menghindari tabrakan dari puing-puing
8 Frijan Masa’i, Afrizal Vatikawa, dan Annisa Novia Indra Putri, “The State's Responsibility for Space Waste According to International Law; Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa  Menurut  Hukum  Internasional,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Kyadiren 2,  no.  1  (2020):  56-64, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.135
9 Dikjiratmi  S.,  “Analisis  Mekanisme  Penanganan  Bencana  Benda  Antariksa  Bermuatan Nuklir  di  Indonesia,” Laporan  Tahap  Akhir (Jakarta:  Program  Intensif  Riset  untuk  Penelitian  dan Perekayasa LPND dan LPD Lapan, Jakarta, 2010), 1.
sampah  ruang  angkasa. 10 Keamanan  lingkungan  ruang  angkasa  sendiri  akan mempengaruhi  kondisi  manusia  yang  ada  di  bumi.  Terdapat  pula  beberapa  satelit yang dibuat menggunakan radio aktif dan dilengkapi dengan persenjataan nuklir.
Ribuan kepingan sampah dari satelit yang telah rusak, roket pendorong, dan senjata bekas uji coba ternyata telah menciptakan pencemaran di ruang angkasa yang terjebak  di  orbit  selama  bertahun-tahun.  Tak  hanya  mencemari  ruang  angkasa, sampah-sampah tersebut juga dapat menipiskan lapisan ozon saat kembali masuk ke bumi.  Kepingan  sampah  ruang  angkasa  ini  juga  dapat  berpotensi  menciptakan masalah saat peluncuran dan eksplorasi ruang angkasa di masa depan.
Berdasarkan  laporan Orbital  Debris  Programme  Office  (ODPO)  terdapat 16.355 kepingan sampah ruang angkasa hingga 4 Agustus 2022 11 yang digambarkan melalui diagram berikut ini:
Diagram 1. Kepingan Sampah Luar Angkasa
Berdasarkan diagram 1 diketahui Rusia tercatat sebagai negara penyumbang sampah ruang angkasa terbanyak dengan jumlah mencapai 6.416 kepingan sampah ruang angkasa atau setara dengan 39,22% dari total kepingan sampah ruang angkasa pada periode bulan lalu, disusul Amerika Serikat yang menempati peringkat kedua penyumbang  sampah  ruang  angkasa  terbanyak  yang  mencapai  5.219  kepingan
10 Dini  Listiyani,  “Sampah  Antariksa  Menumpuk  di  Orbit,  Ini  Negara  yang  Paling Berkontribusi,”  iNews,  Senin,  11  Mei  2020,  https://www.inews.id/techno/sains/sampah-antariksa- menumpuk-di-orbit-ini-negara-yang-paling-berkontribusi, diakses 18 Oktober 2023.
11 Cindy Mutia Annur, “Deretan Negara Penyumbang Sampah di Luar Angkasa,” 24/10/2022, https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/09/24/deretan-negara-penyumbang- sampah-di-luar-angkasa-terbanyak, diakses 18 Oktober 2023.

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
sampah, kemudian Tiongkok dengan total 3.814 kepingan sampah ruang angkasa. Selanjutnya ada Prancis yang memiliki sampah ruang angkasa sebanyak 517 keping. Diikuti oleh Jepang, India, dan European Space Agency (ESA) yang menyumbang masing-masing  sebanyak  121  kepingan  sampah,  112  kepingan  sampah,  dan  59 kepingan sampah. Sementara Inggris merupakan negara penyumbang sampah ruang angkasa  paling  sedikit  hingga  4  Agustus  2022  yakni  hanya  1  kepingan  sampah. Sisanya, ada 96 kepingan sampah ruang angkasa dari negara lainnya. 12
Permasalahan  puing-puing  sampah  ruang  angkasa  ini  perlu  segera diselesaikan.  Apalagi,  dalam  beberapa  tahun  ke  depan  perusahaan  seperti  SpaceX akan  meluncurkan  ribuan  pesawat  di  ruang  angkasa  sehingga  berpotensi meningkatkan  banyak  tabrakan  dan  lebih  banyak  puing  sampah  di  masa  depan. Pengaturan terkait dengan sampah ruang angkasa itu sendiri tidaklah lepas dari dasar hukum  aktivitas  ruang  angkasa.  Sebagai  seluruh  aktivitas  yang  berkaitan  dengan ruang angkasa tentunya terdapat suatu dasar hukum dalam Outer Space Treaty 1967.
Pada  bulan  September  2022,  Nanoracks  untuk  pertama  kalinya  menguji teknologi  yang  berfungsi  mengiris  atau  menghancurkan  sampah  ruang  angkasa  di orbit.  Eksperimen  ini  dilakukan  pada  bulan  Mei  oleh  Nanoracks  dan  perusahaan induknya Voyager Space, setelah mengorbit di atas peluncuran SpaceX Transposter 5. Teknik yang didemonstrasikan pada misi Transpoerter 5 awal tahun ini disebut teknik  penggilingan  gesekan (friction  milling),  menggunakan  alat  pemotong  yang beroperasi pada rotasi tinggi per menit untuk melunakkan logam. Tujuan misi ruang angkasa ini adalah untuk memotong sepotong logam tahan korosi, mirip dengan kulit terluar  dari Vulcan  Centaur  Unites  Launch  Alliance,  dan  secara  umum  dikenal sebagai  puing-puing  ruang  angkasa.  Untuk  misi  selanjutnya,  Nanoracks  akan mencoba  melakukan  pemotongan  dalam  skala  yang  lebih  besar  untuk  melakukan upaya konstruksi yang lebih besar. 13
12 Ibid . 13 Wasis Wibowo, “Pertama  Kali, Nanoracks Menguji Teknologi Penghancur Sampah Luar Angkasar,”  Sindonews.com,  Kamis,  06  Oktober  2022,  https://sains.sindonews.com/read/905419/ 767/pertama-kali-nanoracks-menguji-teknologi-penghancur-sampah-luar-angkasa-1665051056, diakses 23 November 2023.
National Aeronautics and Space Administration (NASA) kemudian memilih grup  Nanoracks  dan  Voyager  yang  bermitra  dengan  Lockhees  Martin  untuk mengembangkan  stasiun  ruang  angkasa  komersial  lalu  mengembangkan  rencana NASA  itu  sendiri  di  bawah  program  Destinasi  Orbit  Bumi  Komersial  dari  badan tersebut. 14 Saat  ini,  studi  yang  telah  dilakukan  oleh  NASA  mengungkap  bahwa sampah  ruang  angkasa  menjadi  tantangan  besar  bagi  industri  dirgantara.  Bahkan, dikatakan bahwa sampah ruang angkasa ini dapat menjadi ancaman bagi satelit orbit rendah bumi atau Low Earth Orbit (LEO), pesawat ruang angkasa, hingga stasiun ruang angkasa internasional (ISS). Sampah ruang angkasa tersebut sebagian besar berasal dari puing-puing pesawat ruang angkasa yang tidak berfungsi, fragmentasi misi ruang angkasa, hingga bagian roket yang ditinggalkan.
Data dari European Space Agency (ESA) mengatakan bahwa hingga Oktober 2022  sudah  ada  sekitar 6.220  roket  yang  berhasil  diluncurkan  sejak  1957,  dengan total keseluruhan peluncuran yakni 13.320 satelit. Sekitar 8.580 satelit masih berada di ruang angkasa. Namun, dari sekian banyak satelit di ruang angkasa, hanya sekitar 6.100 satelit yang masih berfungsi. Yang artinya terdapat 2.480 satelit yang tidak berfungsi dan menjadi sampah ruang angkasa, di mana telah terjadi 630 ledakan dan tabrakan yang mengakibatkan pecahnya objek dan benda ruang angkasa. 15
Salah  satu  permasalahan  yang  sangat  penting  dan  patut  untuk  diberikan penanganan  yang  cepat  adalah  kasus  sampah  di  ruang  angkasa.  Olehnya  itu, UNCOPUOS melalui salah satu badannya yang disebut Inter-Agency Space Debris Coordination  Committee  (IADC)  tidak  menutup  mata.  IADC  telah  menerbitkan sebuah panduan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh negara peluncur untuk mengurangi  jumlah  sampah  ruang  angkasa  yang  mungkin  muncul  saat  ini  dan kemudian  hari.  Namun  panduan  tersebut  hanya  berisi  hal-hal  yang  sebaiknya dilakukan  sebelum  adanya  peluncuran,  tindakan-tindakan  yang  sifatnya  preventif atau pencegahan. Selain sifatnya pencegahan, isi  dari  panduan ini sifatnya adalah
14 Ibid .
15 Space Data Association, “Puing Luar Angkasa: Mengatasi Masalah,” https://www-space-- data-org.translate.goog/sda/blog/space-debris/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses 28 November 2023.

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
teknis.  Hanya  berisi  panduan  praktis  yang  sebaiknya  dilakukan  negara  untuk mengurangi keberadaan sampah ruang angkasa sedini mungkin.
Outer  Space  Treaty  1967  sebagai  dasar  prinsip  aktivitas  negara  di  ruang angkasa  telah  berusia  55  tahun.  Sedangkan  selama  55  tahun  itu  pula,  teknologi negara  untuk  beraktivitas  di  ruang  angkasa  telah  meningkat  dengan  pesat. Bersamaan dengan meningkatnya aktivitas tersebut tentunya semakin banyak pula permasalahan yang muncul. Tentunya instrumen hukum yang menjamin kepastian juga  diperlukan  agar  semua  pihak  menaatinya. Permasalahannya  ialah  keberadaan sampah  ruang  angkasa  ini  telah  cukup  banyak  jumlahnya,  sehingga  diperlukan mekanisme kontrol terhadap permasalahan yang telah terjadi, dan hal ini  menjadi tanggung jawab bagi pihak-pihak yang menggunakan ruang angkasa secara komersil maupun non-komersil.

## C. Perhitungan Mengenai Kerusakan Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa
Apabila  dalam  suatu  aktivitas  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  lain, negara  wajib  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan.  Prinsip  dan prosedur pemberian ganti rugi ini dijabarkan dalam Liability Convention 1972 yang telah  menetapkan  2  (dua)  prinsip  hukum  yang  mengatur  tentang  tanggungjawab untuk ganti rugi, yaitu:
a. Apabila kerugian terjadi di atas permukaan bumi, maka pihak negara peluncur bertanggungjawab secara penuh dan mutlak.
b. Apabila  terjadi  kerugian  bukan  di  atas  permukaan  bumi  dan  menimpa  benda angkasa milik negara peluncur lain atau orang dan harta milik negara peluncur lain  maka,  tanggungjawab  peluncur  yang  menimbulkan  kerugian  itu  harus bertanggungjawab, dan negara yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian besar di pihak negara peluncur tersebut. 16
16 Saefullah  Wiradipradja  dan  Mieke  Komar, Hukum  Angkasa  dan  Perkembangannya (Bandung: CV Remaja Karya, 1988), 152.
Sesuai dengan Liability Convention 1972 pasal 1 arti kata damage, yaitu:
Loss of life, personal injury or other impairment of health; or loss of or damage to  property  of  States  or  of  persons,  natural  or  juridicial,  or  property  of international intergovernmental organizations. 17
(Hilangnya  nyawa,  cedera  pribadi  atau  gangguan  kesehatan  lainnya;  atau kehilangan atau kerusakan pada properti Negara atau orang, baik secara alamiah maupun yuridis, atau properti organisasi antarpemerintah internasional).
Selanjutnya  dalam  pasal  12  menjelaskan  bahwa ‘ kerusakan  dibayar  dalam bentuk kompensasi yang ditentukan sesuai dengan hukum internasional dan prinsip- prinsip keadilan dan kesetaraan. Sejauh untuk memulihkan pihak terluka atau yang dirugikan  dengan  kondisi  yang  ada  sebelum  kerusakan  terjadi. ’ 18 Dalam Liability Convention  1972  ini  diatur  beberapa  jenis  kerusakan  yang  harus dipertanggungjawabkan oleh negara-negara yang terlibat dalam peluncuran, yaitu:
a. Kerusakan secara langsung ( direct damage)
Pada pasal 1 Liability Convention 1972 dijelaskan mengenai 4 (empat) hal spesifik yang termasuk kerusakan langsung, yaitu hilangnya nyawa, cedera pribadi, gangguan  lain  dari  kesehatan,  dan  kehilangan  atau  kerusakan  properti.  Dalam konteks  kerusakan  tersebut,  negara  penuntut  akan  diperlukan  untuk  menunjukkan bahwa bahaya atau kerusakan yang dirasakan merupakan hasil langsung dari benda ruang angkasa.
Beberapa  ahli  mencatat  bahwa  “gangguan  kesehatan”  dapat  berasal  dari kontaminasi benda ruang angkasa serta adanya cedera fisik yang tidak perlu untuk memiliki  kontak  langsung  dengan  benda  ruang  angkasa  tersebut  namun  tetap menderita  kerugian.  Dalam  konteks  ini  kerusakan  yang  menyebabkan  radiasi disebabkan  oleh  masuk  kembalinya  beberapa  satelit  secara  tidak  terduga.  Hal tersebut dapat dikategorikan secara langsung, bahkan tanpa perlu bergantung pada prinsip-prinsip Nuclear Power Source (NPS).
17 United Nations, Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, opened for signature at London, Moscow and Washington on 29 March 1972 (Liability for Damage 1972), https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20961/volume-961-I-13810-English. pdf, diakses 28 November 2023.
18 Ibid.

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
Beberapa  kompensasi  untuk  kerusakan-kerusakan  yang  dianggap  sebagai kerusakan langsung, antara lain: (1) kehilangan waktu dan pendapatan dan penurunan kapasitas  peroduktif;  (2)  penghancuran  atau  perampasan  penggunaan  properti, termasuk  di  mana  properti  telah  diberikan  tidak  layak  untuk  tujuan  yang dimaksudkan; (3) hilangnya keuntungan akibat gangguan bisnis; (4) kehilangan hak sewa; (5) masalah medis, rumah sakit, dan keperawatan biaya yang terkait dengan luka yang diderita oleh orang-orang alami; (6) gangguan fisik dan mental; (7) rasa sakit  dan  penderitaan;  (8)  penghinaan;  (9)  biaya  yang  terjangkau  atau  perbaikan properti; dan (10) biaya yang dikeluarkan dalam tindakan diambil untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh benda ruang angkasa.
b. Kerusakan secara tidak langsung ( indirect demage) dan kerugian ekonomi
Pada Liability Convention 1972 tidak dijelaskan mengenai kerusakan tidak langsung  atau  konsekuensial.  Dalam  pasal  2  dan  3  konvensi  ini  merujuk  pada kerusakan yang disebabkan oleh benda ruang angkasa. Namun Negara Hungaria dan Uni  Soviet  (kala  itu)  menentang  penafsiran  mengenai  kemungkinan  adanya pemulihan  terhadap kerusakan secara tidak langsung,  sementara Italia dan Jepang menyetujui tafsiran tersebut, sehingga kata “disebabkan” dalam konvensi itu harus ditafsirkan  sebagai  pengarah  perhatian  pada  kebutuhan  untuk  beberapa  hubungan sebab-akibat antara kecelakaan dan kerusakan, sedangkan dalam penafsiran secara luas yaitu agar klaim dapat ditentukan sesuai jenis kerusakan atau kerugian.
Terdapat beberapa teori yang mendukung proposisi bahwa kalimat “ caused by” tidak  memerlukan  lebih  dari  satu  hubungan  sebab-akibat  antara  objek  ruang angkasa dan kerusakan. Liability Convention 1972 meliputi kerusakan baik langsung dan tidak langsung. Dalam konteks kasus Cosmos-954 , misalnya, Peter Hannapel menyarankan agar biaya penyelidikan dan pemulihan yang dikeluarkan oleh Kanada, serta  biaya  yang  di  keluarkan  untuk  mengurangi  kerusakan  secara  tidak  langsung (indirect  damage)  untuk  tujuan  pasal  7  Outer  Space  Treaty  1967  dan  Liability Convention  1972.  Negara  hanya  akan  dapat  menanggung  biaya  yang  dikeluarkan dalam hal mengurangi kerusakan yang ada dalam kontrak yang diatur serta untuk mencegah kerusakan yang akan terjadi di masa depan.
c. Kerusakan moral
Hukum internasional menjelaskan kerusakan atau kerugian moral diartikan sebagai  cedera  terhadap  martabat  atau  kedaulatan  negara,  seperti  jika  terjadi pelanggaran kewajiban terhadap perjanjian yang tidak menghasilkan cedera material, namun negara yang melanggar diharapkan untuk membayar denda terhadap kerugian yang timbul. Selain itu, rasa sakit dan penderitaan dan kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup juga dapat dianggap sebagai kerusakan moral.
Istilah  “keadilan”  tidak  merujuk  kepada  prinsip  hukum  keadilan  pada umumnya melainkan merujuk kepada “keadilan moral”. Dengan kata lain, penilaian terhadap  kerusakan  adalah  tugas  yang  harus  dilakukan  dengan  mengacu  pada kerugian  yang  dialami  penderita  melalui  penerapan  prinsip-prinsip  internasional maupun nasional.
Amerika Serikat telah lama menyatakan pandangan bahwa kerusakan moral tercakup  dalam Liability  Convention  1972  dan  jika  klaim  dibuat  di  masa  depan dengan  Amerika  Serikat,  klaim  tersebut  akan  mencakup  komponen  mengenai kerusakan.  Sementara  kerusakan  moral  yang  dilakukan  terhadap  pribadi  atau individu  dapat  membentuk  hubungan  sebab-akibat  dengan  benda  ruang  angkasa. Namun sulit untuk mengetahui bagaimana kerusakan moral yang diderita oleh negara akan dipulihkan jika dihubungkan dengan akibat yang disebabkan peluncuran benda ruang angkasa, mengingat penyebab kerusakan benda ruang angkasa tersebut bukan merupakan “ prima faci e” tetapi lebih kepada pelanggaran terhadap prinsip yang ada dalam hukum perjanjian.
Liability  Convention  1972  pasal  9  menyatakan  bahwa  klaim  untuk kompensasi kerusakan akan disampaikan kepada keadaan peluncuran melalui saluran diplomatik, yang meliputi representasi diplomatik bilateral melalui negara lain yang memiliki  hubungan  diplomatik  dengan  negara launching  atau  Sekretaris  Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ada kompensasi yang perlu dibayar, dengan pemanfaatan  mekanisme  diplomatik,  negara  penuntut  dan  negara  peluncur  dapat menegosiasikan penyelesaian mengenai jumlah kompensasi yang tepat.

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
Jika  negara  penuntut  dan  negara  peluncur  gagal  untuk  menyelesaikan sengketa  dalam  waktu  satu  tahun  proses  klaim,  salah  satu  pihak  dapat  meminta pembentukan suatu komisi penuntut, komisi penuntut ini terdiri dari tiga anggota yaitu satu ditunjuk oleh negara peluncur, satu ditunjuk  oleh negara penuntut, dan ketua komisi penuntut  yang akan dipilih bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah komisi tidak akan meningkat jika ada lebih dari satu negara penuntut atau negara, namun mereka secara kolektif menunjuk satu anggota dari klaim komisi.
Negara penuntut dan negara peluncur diberikan waktu dua bulan dari waktu permintaan  pembentukan  komisi  penuntut  untuk  menunjuk  para  anggota  komisi penuntut  dan  empat  bulan  untuk  menyetujui  penunjukan  ketua  komisi  penuntut tersebut.  Jika  para  pihak  gagal  untuk  menunjuk  anggotanya  dari  komisi  penuntut dalam  waktu  yang  diberikan,  maka  pihak  lain  dapat  meminta  ketua  untuk membentuk komisi penyelesaian tuntutan yang beranggotakan tunggal. Jika pihak gagal  menyepakati  pemilihan  ketua,  salah  satu  pihak  dapat  meminta  sekretaris Amerika Serikat untuk menunjuk Ketua Komisi Penuntut.
Setiap  sistem  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  kewajiban  secara umum  akan  memunculkan  tanggungjawab  negara.  Prinsip  tanggungjawab  negara telah  dikembangkan  dalam  hukum  kebiasaan  internasional  yang  meliputi  aspek prosedural dan substansial, yaitu: (1) dalam situasi dan kondisi yang bagaimana suatu negara dapat menuntut negara lain; (2) dalam hal melakukan tindakan apa negara bertanggungjawab; dan (3) berdasarkan prinsip apa tanggungjawab negara ini akan dilaksanakan.
Begitu pula dengan keterkaitan aktivitas ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak  swasta  di  suatu  negara,  dalam  hal  ini  jika  terjadi  kerugian  akibat  aktivitas tersebut  oleh  pihak  swasta  ini  lantas  bagaimana  pelimpahan  tanggungjawabnya kepada  negara.  Sehubungan  dengan  aktivitas  komersialisasi  ruang  angkasa  yang dilakukan  oleh  pihak  swasta  dapat  ditarik  suatu  pengertian  bahwa  aktivitas komersial tersebut dilakukan oleh pihak swasta yang berada dalam pengawasan dan kekuasaan negara, sehingga jika aktivitas tersebut menimbulkan kerugian negara lain maka akan memunculkan tanggungjawab negara.
Dengan demikian aktivitas ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta di  suatu  negara  akan  memunculkan  tanggungjawab  negara  jika  aktivitas  tersebut merugikan negara lain. Mengingat bahwasannya selain memberikan keuntungan bagi umat  manusia  seperti  riset  ilmiah,  telekomunikasi,  penginderaan  jarak  jauh, penyiaran langsung melalui satelit, tetapi hal ini juga berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Akibat negatif dari aktivitas ruang angkasa ini ialah pada umumnya lebih dari sekedar resiko kehilangan atau kerusakan objek ruang angkasa.
Kegagalan peluncuran satelit ke ruang angkasa sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi  keberadaan  umat  manusia  secara  keseluruhan,  karena  dapat mencemari lingkungan bumi, atmosfir dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan.  Oleh  sebab  itu,  resikonya  terbilang  sangat  besar  dan  berbahaya,  maka negaralah yang kemudian dibebani tanggungjawab internasional terhadap aktivitas komersialisasi  ruang  angkasa  di  negaranya,  baik  yang  dilakukan  oleh  badan  atau instansi pemerintah maupun swasta dan bukan si pelaku langsung.

## D. Implikasi Hukum Terhadap Aktivitas Komersialisasi di Ruang Angkasa
Aktivitas komersialisasi di ruang angkasa walaupun hanya menjamin adanya hak  yang  sama  bagi  negara  untuk  mengakses,  mengeksploitasi  dan  memanfaatkan ruang angkasa, 19 tetapi bukan berarti tidak membolehkan keterlibatan sektor swasta dalam  aktivitas  ruang  angkasa  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Outer  Space Treaty 1967 bahwa  dalam  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  internasional, negara  bertanggungjawab  atas  aktivitas  ruang  angkasa  yang  dilakukan  oleh  sektor swasta,  dan  negaralah  yang  berhak  memberikan  izin  dan  berkewajiban  untuk mengawasi aktivitas ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta. 20
Meskipun pihak swasta bukanlah subjek langsung yang dapat melaksanakan aktivitas  ruang  angkasa,  namun  dalam Outer  Space  Treaty 1967 yang  berkaitan dengan pengertian “ exploration and use ” digunakan dalam pengertian ekonomi dan pengetahuan  yang  luas.  Sedangkan  dalam Moon  Agreement 1979 ,  pengertian
19 United Nations, Outer Space Treaty 1967 , pasal 1.
20 Ibid ., pasal 4.

## Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
“ exploration” diartikan  sebagai  pengertian  yang  menimbulkan  kepentingan ekonomi. 21
Prinsip kepentingan bersama yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Outer Space Treaty 1967 menyatakan  bahwa  eksplorasi  dan  penggunaan  ruang  angkasa  harus dilakukan  untuk  keuntungan  dan  kepentingan  seluruh  umat  manusia,  hal  ini  sesuai dengan  prinsip  ruang  angkasa  sebagai  warisan  bersama  umat  manusia (common heritage of mankind) . 22 Ini berarti setiap negara berhak untuk memanfaatkan ruang angkasa, namun tidak ada satu negara pun yang memiliki kedaulatan di ruang angkasa.
Berdasarkan  kebijaksanaan  dan  pandangan  hukum,  dapat  diartikan  bahwa dalam pemanfaatan ruang angkasa seharusnya dapat menjamin adanya pemanfaatan yang  adil  terhadap  ruang  angkasa (equitable  utilization  of  outer  space) dan memberikan  perlindungan  hukum  kepada  negara  atas  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  negara  lain  yang  melakukan  aktivitas  ruang  angkasa.  Menjamin  keadilan pemanfaatan  ruang  angkasa  berarti  ruang  angkasa  memang  benar-benar  digunakan untuk kepentingan semua negara dan bukan hanya untuk kepentingan negara secara individual atau sekelompok negara saja.
Untuk  menentukan  apakah  aktivitas  komersialisasi  di  ruang  angkasa  telah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  atau  tidak  ialah  tergantung  kepada pertimbangan apakah prinsip kepentingan bersama merupakan suatu kewajiban yang mengikat  dan  tertuang  dalam  perjanjian  internasional  atau  hanya  merupakan  suatu deklarasi  yang  tidak  memiliki  kekuatan.  Dalam  prinsip  ini  dapat  diinterpretasikan bahwa  aktivitas  komersial  di  ruang  angkasa  hanya  akan  diterima  kalau  menjamin adanya keuntungan bagi seluruh umat manusia.
Prinsip  kepentingan  bersama  tidak  harus  diinterpretasikan  sebagai  suatu larangan  terhadap  aktivitas  komersial  di  ruang  angkasa  oleh  pihak  swasta.  Hal  ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Outer Space Treaty 1967 , secara jelas  menunjukkan  bahwa  diizinkannya  partisipasi  pihak  swasta  dalam  aktivitas
21 United  Nations, Agreement Governing  The  Activities  of  States  on  The  Moon  and  Other Celestial  Bodies  (Moon  Agreement  1979) , pasal  4;  https://legal.un.org/avl/ha/agasmocb /agasmocb.html
22 Williams, “The Exploitation and Use of Natural Resourcesin the New Law of the Sea and the Law of Outer Space,” Proceedings of the 29 th Colloquium on the Law of Outer Space , 1988; 198.
komersial  di  ruang  angkasa. 23 Selain itu, aktivitas komersial di  ruang  angkasa oleh pihak  swasta  akan  memungkinkan  bagi  negara-negara  kecil  yang  kurang  memiliki dana dan teknologi untuk aktivitas tersebut berpartisipasi dalam aktivitas komersial di ruang  angkasa.  Salah  satunya  melalui  investasi  yang  dilakukan  oleh Multinational Coorparation di suatu negara. Hal ini dasarkan pada pasal 6 Outer Space Treaty 1967 yang menyebutkan bahwa negara bertanggungjawab atas aktivitas ruang angkasa baik yang  dilakukan  oleh  negara  maupun  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta.  Sekalipun aktivitas  tersebut  belum  diatur  secara  detail,  sehingga  memberikan  kesempatan kepada masing-masing negara untuk mengatur sesuai dengan kebijakan nasionalnya terhadap aktivitas komersialisasi ruang angkasa.
Masalah  tanggungjawab  negara  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  masalah yurisdiksi  negara terhadap objek yang diluncurkan di  ruang  angkasa, sehingga jika aktivitas  komersial  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  swasta,  maka  yang  memiliki yurisdiksi  atas  objek  ruang  angkasa  tersebut  adalah  negara. 24 Pengertian  yurisdiksi berarti  hak  atau  otoritas  untuk  melaksanakan  kewenangannya  bukan  hanya  dalam bidang hukum, tetapi juga kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berkaitan dengan awak  pesawat  dan  objek  ruang  angkasa.  Yurisdiksi  merupakan  manifestasi  dari kedaulatan  itu  sendiri,  dan  dalam  setiap  sistem  hukum  jika  terjadi  pelanggaran terhadap kewajiban secara umum akan memunculkan tanggungjawab negara. Prinsip tanggungjawab  negara  telah  dikembangkan  dalam  hukum  kebiasaan  internasional yang meliputi aspek prosedural dan substansial.
Olehnya  itu  dengan  semakin  bervariasinya  aktivitas  yang  dilakukan  oleh negara  dengan  berbagai  dampak  yang  signifikan  baik  terhadap  manusia  maupun terhadap  lingkungan,  terjadi  juga  pergeseran  tentang  penerapan  prinsip tanggungjawab  negara  yang  masing-masing  kasus  berbeda-beda  terkait  prinsip tanggungjawab  yang  diterapkannya.  Adapun  tingkatan  tanggungjawab  negara  yang paling tradisional, yaitu:
23 United Nations, Outer Space Tretay 1967 , pasal 6 dan pasal 9.
24 United  Nations, Convention  on  Registration  of  Objects  Launched  into  Outer  Space (Registration Convention 1975) , pasal 1; https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/ introregistration-convention.html

## Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
1. Liability Based on Fault
Berdasarkan prinsip liability based on fault tanggungjawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (fault) , sehingga fault menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggungjawab. Hal yang sangat penting dalam prinsip liability based on fault ini  adalah  masalah  beban  pembuktian.  Sebagai  ketentuan  umum,  prinsip  ini menetapkan penggugat yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak tergugat.

## 2. Absolute Liability
Pada  prinsip  ini  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  pihak  yang bertanggungjawab  dengan  kerugian  tidak  disyaratkan.  Dengan  demikian absolute liability akan timbul pada saat keadaan yang menimbulkan tanggungjawab ada tanpa mempermasalahkan oleh siapa atau bagaimana terjadinya kerugian tersebut. Prinsip ini  juga  sebagai  prinsip  tanggungjawab  tanpa  adanya  kemungkinan  untuk membebaskan diri.
Berdasarkan tinjauan umum Liability Convention 1972 , terdapat empat sudut pandang  yang  saling  berkesinambungan  yaitu:  berkaitan  dengan  sudut  pandang geografis,  kebendaan  atau  (materiil),  fungsional  atau  (personal)  dan  sudut  pandang waktu. Melalui analisa keempat sudut pandang tersebut, maka menjadi pertimbangan terkait di wilayah ruang mana saja konvensi dapat berlaku, pada siapa saja yang dapat dikenakan  konvensi  tersebut,  apa  saja  yang  menjadi  tujuan  dari  konvensi  tersebut, serta  berkaitan  dengan  waktu  berlakunya  konvensi  tersebut,  sehingga  implikasi hukum  yang  timbul  dari  adanya  peningkatan  sampah  ruang  angkasa  tersebut  yang diakibatkan oleh aktivitas komersialisasi ruang angkasa berupa kerugian, baik yang sifatnya materil maupun immaterial.

## E. Kesimpulan
Peningkatan  sampah  ruang  angkasa  ( space  debris)  semakin  tahun  semakin mengalami peningkatan akibat aktivitas komersial yang berdampak sangat fatal bagi bagi  kesehatan  lingkungan  antariksa.  Implikasi  hukum  yang  timbul  dari  adanya
peningkatan  sampah  ruang  angkasa  tersebut  yang  diakibatkan  oleh  aktivitas komersialisasi ruang angkasa berupa kerugian, baik yang sifatnya materil maupun immaterial. Hukum Outer Space Treaty 1967 sebagai mother treaty tidak memiliki daya  atur  yang  kuat  untuk  menanggulangi  peningkatan  sampah  ruang  angkasa melalui aktivitas komersial tersebut. Di sisi lain, pedoman PBB yang sifatnya hanya pencegahan dan hal teknis tidak mengatur secara detail dan normatif.
Daftar Pustaka
Annur,  Cindy  Mutia. “Deretan  Negara  Penyumbang  Sampah  di  Luar  Angkasa,” 24/10/2022,  https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/09/ 24/deretan-negara-penyumbang-sampah-di-luar-angkasa-terbanyak
Bahar,  Wahyuni. Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Aktivitas  Komersial  di Ruang  Angkasa,  Hukum  Angkasa  dan  Perkembangannya.  Bandung:  CV Remaja Karya, 1988.
Dikjiratmi  S.  “ Analisis  Mekanisme  Penanganan  Bencana  Benda  Antariksa Bermuatan  Nuklir  di  Indonesia. ” Laporan  Tahap  Akhir.  Jakarta:  Program Intensif  Riset  untuk  Penelitian  dan  Perekayasa  LPND  dan  LPD  Lapan, Jakarta, 2010.
Listiyani,  Dini. “Sampah  Antariksa  Menumpuk  di  Orbit,  Ini  Negara  yang  Paling Berkontribusi,”  iNews,  Senin,  11  Mei  2020, https://www.inews.id/techno/ sains/sampah-antariksa-menumpuk-di-orbit-ini-negara-yang-paling- berkontribusi
Mardianis. Pengkajian  Aspek  Hukum  Tentang  Tanggung  Jawab  Keantariksaan. Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2013.
Masa’i,  Frijan ,  Afrizal  Vatikawa,  dan  Annisa  Novia  Indra  Putri. “ The  State's Responsibility for Space Waste According to International Law; Tanggung Jawab  Negara  Terhadap  Sampah  Ruang  Angkasa  Menurut  Hukum Internasional. ” Jurnal  Ilmu  Hukum  Kyadiren  2,  no.  1  (2020):  56-64, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.135
Mulyana, Budi, dan Ananty Hidayat. “Penanganan Sampah Ruang Angkasa Dalam Kerangka Hukum Internasional. ” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi  9, no. 1 (2019): 40.
Priyatna, Abdurrasyid. Kedaulatan Negara di Ruang Udara. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972.
Space  Data  Association.  “Puing  Luar  Angkasa:  Mengatasi  Masalah,”  https://www- space--data-org.translate.goog/sda/blog/space-debris/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl= id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
The European Space Agency. “Berapa Banyak Benda Sampah Angkasa yang Saat Ini Berada  di  Orbit?”  dalam  https://www-esa-int.translate.goog/Space_Safety/

## Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa
Clean_Space/How_many_space_debris_objects_are_currently_in_orbit?_x_t r_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
United Nations, Agreement Governing The Activities of States on The Moon and Other
Celestial  Bodies  (Moon  Agreement  1979) , https://legal.un.org/avl/ha/
agasmocb /agasmocb.html
United Nations. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects,  opened  for  signature  at  London,  Moscow  and  Washington  on  29 March  1972  ( Liability  for  Damage  1972),  https://treaties.un.org/doc/ Publication/UNTS/Volume%20961/volume-961-I-13810-English.pdf
United Nations, Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration  Convention  1975) , https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/ spacelaw/treaties/introregistration-convention.html
United  Nations. Treaty  on  Principles  Governing  the  Activities  of  States  in  the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty). Vienna: United Nations Office for Outer Space Affair,  1967.  https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/ introouterspacetreaty.html
Wibowo, Wasis. “Pertama Kali, Nanoracks Menguji Teknologi Penghancur Sampah
Luar Angkasa. ” Sindonews.com, Kamis, 06 Oktober 2022, https://sains.sindonews.com/read/905419/767/pertama-kali-nanoracks- menguji-teknologi-penghancur-sampah-luar-angkasa-1665051056 Williams, “The Exploitation and Use of Natural Resourcesin the New Law of the Sea and the Law of Outer Space.” Proceedings of the 29 th Colloquium on the Law of Outer Space , 1988.
Wiradipradja, Saefullah, dan Mieke Komar, Hukum Angkasa dan Perkembangannya. Bandung: CV Remaja Karya, 1988.