## IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI DI PROVINSI BANTEN
(STUDI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 – 2020 DI PROVINSI BANTEN)

## IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIZATION DEVELOPMENT IN BANTEN PROVINCE (STUDY OF MONEY POLITICAL PRACTICES AT SIMULAR ELECTIONS
YEAR 2018 – 2020 IN BANTEN PROVINCE)
(disubmit 04 November 2021, direvisi 08 November 2021, diterima 11 November 2021)
Agus Aan Hermawan 1) , Yana Suharyana 2)
1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, Jl. Ki Ajurum No.6, Cipocok Jaya, Serang, Banten
2) Bappeda Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Banten
Corresponding Author: yanabule83@gmail.com

## ABSTRAK
Praktik politik uang hingga saat ini masih menjadi perhatian dalam pembangunan demokratisasi di  Indonesia  khusunya  di  Provinsi  Banten.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  mengenai fenomena  modus  praktik  politik  uang  pada  pilkada  serentak  tahun  2018  –  2020  di  Provinsi Banten. Teori yang digunakan adalah teori pertukaran sosial (social ekchange theory). Metode penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif,  dimana  pengambilan  data  melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dorongan praktik politik uang pada  pilkada  serentak  Tahun  2018  –  2020  di  Provinsi  Banten,  dipicu  oleh  rendahanya kemampuan  ekonomi  masyarakat  dan  kurangnya  pendidikan  politik  yang  membuat  rentan terjebak  dalam  praktik  politik  uang.  Masyarakat  memandang  bahwa  praktik  politik  uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar dalam setiap kontestasi pemilihan. Sehingga rasa penolakan terhadap praktik politik uang masih kecil dilakukan oleh warga masyarakat, terlebih terdesak  oleh  kondisi  ekonomi  yang  semakin  sulit  dan  terpuruk.  Dalam  konsep  pertukaran sosial,  masyarakat  belum  menjadi  pemilih  yang  bertindak  rasional  berdasarkan  perhitungan untung  rugi  yang  jangka  panjang,  akan  tetapi  hanya  pragmatis  untuk  kepentingan  janggka pendek, hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesaat. Masyarakat belum belum berfikir rasional  dan  tersadarkan  untuk  memikirkan  demokratisasi  yang  lebih  sehat  membawa perubahan hidupnya lebih baik dimasa depan.
Kata Kunci: Demokratisasi, pertukaran sosial, dan politik uang.

## ABSTRACT
The  practice  of  money  politics  is  still  a  concern  in  the  development  of  democratization  in Indonesia, especially in the province of Banten. This study aims to examine the phenomenon of the modus operandi of money politics in the simultaneous regional elections of 2018 – 2020 in Banten Province. The theory used is the theory of social exchange (social exchange theory).
The research method is a qualitative approach, where data collection is through observation, interviews and documentation. The results showed that the impetus for the practice of money politics in the 2018 - 2020 simultaneous regional elections in Banten Province, was triggered by the low economic capacity of the community and the lack of political education which made them vulnerable to being trapped in the practice of money politics. The public views that the practice of money politics is considered a normal thing which is a natural thing in every election contestation. So that there is still little sense of rejection of the practice of money politics by the community, especially being pressured by the increasingly difficult and deteriorating economic conditions. In the concept of social exchange, people have not become voters who act rationally based on long-term profit and loss calculations, but are only pragmatic for short-term interests, only  to  meet  temporary  economic  needs.  People  have  not  yet  thought  rationally  and  are awakened to think about a healthier democratization that will bring changes to their lives for the better in the future.
Keywords: Democratization, social exchange and money.

## PENDAHULUAN
Fenomena pembangunan demokratisasi di  Indonesia  saat  ini  masih  mencari  bentuk yang  ideal  sesuai  format  dan  selera  bangsa. Pemerintah  saat  ini  terus  berupaya  dalam melakukan pembangunan politik dan demokratisasi sebagai ikhtiar dalam menjamin kebebasan  hak  berpolitik  bagi  setiap  waraga negara. Konsep demokrasi sebenarnya memiliki  makan  yang  luas  dan  mengandung banyak  elemen  yang  kompleks.  Demokrasi adalah  suatu  metode  politik,  mekanisme dalam  memilih  pemimpin  politik.  Dalam konsep tersebut warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin  politik  yang  bersaing meraih  suara dalam pemilihan umum (David Lechmann dalam Nugroho, 2012). Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin  politik  pada  masa pemilihan  inilah  yang  disebut  demokrasi. Pemilu  dianggap  sebagai  tolak  ukur  dari
demokrasi, hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan berjalannya demokrasi (Sarbaini, 2015).
Fenomena  pembangunan  demokrasi bisa dilihat salah satunya di Provinsi Banten. Kondisi  demokratisasi  bisa  tergambar  dari pengukuran  Indeks  Demokrasi  Indonesia (IDI) di Provinsi Banten. IDI Provinsi Banten pada tahun 2019 mencapai angka sekor 72,60 dalam  skala  indeks  0  sampai  100,  sementara pada  tahun  2018  skornya  mencapai  73,78. Artinya dari akngka tersebut, demoratisasi di Banten mengalami penurunan, meski demikian tingkat  demokrasi  di  Banten masih termasuk dalam kategori “sedang”.
Berdasarakan  catatan  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Provinsi Banten, kondisi demokrasi di Banten selama kurun waktu 2009-2019 terjadi fluktuasi.  Salah  satu  aspek  penilain  IDI  di Banten adalah berkenaan dengan penjaminan
hak-hak  politik,  pada  tahun  2019  skornya hanya  sebesar  60,11.  Kemudian  penilaian keberadaan  lembaga  demokrasi  juga  pada tahun 2019 sekoranya sebesar 78,01. Berdasarakan  angka  tersebut  aspek  hak-hak politik  di  Banten  dari  penilaian  data  BPS tersebut  merupakan  aspek  dengan  nilai terendah (BPS Provinsi Banten, 2020).
Untuk melihat implementasi pembangunan demokratisasi di Banten selain dari  potret  indeks  demokrasi  (IDI),  kita  juga bisa  melihat  pembangunan  demokratisasi lebih mendalam berdasarakan penyelenggaraan  pemilihan  umum  (pemilu) dan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  yang pernah  dilaksanaakan  di  Banten.  Provinsi Banten  dalam  kurun  waktu  2018-2020  telah menyelenggarakan  dua  kali  pilkada  secara langsung  dan  satu  kali  pemilu  tahun  2019. Dalam  perkembangannya  terdapat  fenomena permasalahan pemilu dan pemilihan yang bisa dijumpai,  salah  satunya  berkenaan  dengan praktik politik uang yang selalu membayangi setiap  kontestasi  pemilu  dan  pemilihan  atau pilkada.  Fenomena  tersebut  dipandang  bisa merusak  tatanan  demokratisasi  di  Banten, karena  menjadi  penyakit  yang  mengancam masa depan demokrasi.
Politik  uang  atau  yang  sering  disebut money  politic  masih  terus  menjadi  isu  dan fenomena yang menarik untuk diperbincangkan  di  setiap  perhelatan  pemilu dan pilkada. Politik uang menjadi penghambat dalam  proses  pembangunan  demokratisasi. Politik  uang  menurut  Estlund  (dalam  Utami,
dkk,  2020),  dikategorikan  sebagai  korupsi dalam  pemilu.  Hal  tersebut  dikarenakan politik  uang  merupakan  tindakan  curang dalam  proses  pemilu  yang  jujur,  adil, berkualitas,  dan  berintegritas; sehingga disimpulkan  bahwa  politik  uang  pada dasarnya  sama  dengan  korupsi.  Fenomena politik uang merupakan bukan isu baru dalam dunia  politik,  terutama  dalam  dunia  pemilu. Praktik  politik  uang  hingga  saat  ini  masih menjadi penyakit dalam menghambat pembangunan demokratisasi. Meski demikian,  upaya  untuk  menekan  praktik politik uang terus dilakukan oleh para pejuang demokrasi.
Nasution (2013), mendefinsikan politik uang adalah penggunaan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan tertentu baik dalam  pemilihan  umum  maupun  keputusan- keputusan  strategis  lainnya.  Dapat  dipahami bahwa uang menjadi alat untuk mempengaruhi  seseorang  dalam  menentukan keputusan.  Hal  yang  sama  juga  disampaikan Muhtadi  (2019),  bahwa  politik  dipahami sebagai  bentuk  mobilisasi  electoral  dengan cara  memberikan  uang,  hadiah  atau  barang kepada  pemilih  agar  dicoblos  dalam  pemilu. Selanjutnya  definsi  yang  sama  disampaikan Aspinal  (2015),  bahwa  politik  uang  adalah pemberian  uang  tunai,  barang,  jasa,  dan keuntungan  ekonomi  lainnya  (seperti  proyek atau penydiaan pekerjaan) yang didistribusikan  oleh  politisi  termasuk  di dalamnya  keuntungan  yang  ditujukan  untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai)
dan  kepada  kelompok  masyarakat  (misalnya lapangan  sepak  bola  baru  untuk  pemuda). Politik uang juga dapat berupa uang tunai atau barang  yang  didistribusikan  kepada  pemilih yang  berasal  dari  dana  pribadi,  misalnya dalam  pembelian  suara  atau  bisa  juga  dari dana  publik,  misalnya  proyek-proyek  yang dibiayai oleh pemerintah.
Untuk  mengetahui  akar  permasalahan fenomena politik uang kita dapat menganalisinya  melalui  berbagai  pendekatan teori,  salah  satunya  adalah  teori  pilihan rasional.  Teori  tersebut  menjelaskan  bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi  oleh  tujuan  dan  nilai  yang diinginkan oleh mereka. Teori pilihan rasional terdapat  dua  unsur  yang  terlibat  yakni  aktor dan sumber daya, bahwa uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisiapsi  dalam  politik  (James  Coleman dalam Anggraini, 2019).
Teori  lainnya  yang  bisa  menjadi pendekatan  dalam  menganalisis  politik  uang adalah teori pertukaran sosial (social exchange  theory)  yang  dikemukakan  oleh George Caspar Homans (1961), Peter M. Blau (1964),  Richard  Emerson  (1962),  John Thibout  dan  Harrold  Kelly  (1959)  dalam Damsar  dan  Indrayani  (2015:  64).  Inti  dari teori tersebut melihat bahwa pertukaran sosial adalah  perilaku  sosial  seseorang  hanya  bisa dijelaskan  oleh  sesuatu  yang  bisa  diamati, bukan  oleh  proses  mentalistik  (black-box). Asumsi teori pertukaran sosial bahwa teori ini berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar
hubungan.  Asumsi  tersebut  pertama  bahwa manusia mencapai penghargaan dan menghindari  hukum.  Kedua,  manusia  adalah mahluk  rasional,  ketiga,  standar  yang digunakan  manusia  untuk  mengevaluasi pengorbanan  dan  penghargaan  bervariasi seiring  jenjang  waktu  dan  dari  satu  orang  ke orang lain.
Dapat dipahami bahwa teori pertukaran yang  memiliki  asumsi  dasar  sebagai  mahluk yang rasional,  memperhitungkan untung rugi. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus  terlibat  dalam  memilih  diantara perilaku-perilaku  alternative,  dengan  pilihan mencerminkan  cost  and  reward  (biaya  dan ganjaran)  yang  diharapkan  berhubungan dengan garis-garis perilaku alternative tersebut, dimana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi (Damsar, 2015: 64).
Teori  pertukaran  sosial  ini  mencoba melihat  fenomena  politik  uang  yang  terjadi. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  interaksi  sosial antara  pemilih  dengan  calon  kepala  daerah atau tim sukesnya dalam pelaksanaan pilkada serentak. Keuntungan ataupun kerugian yang bisa  didapatkannya  dari  praktek  politik  uang yang  terjadi  dalam  pilkada  serentak  di Indonesia,  sehing  masyarakat  sebagai  aktor sosial dapat mempertimbangan dalam menentukan pereferensi mereka dalam memilih  calon  kepala  daerah.  Dengan demikian,  semakin  tinggi  reward  yang diperoleh  dalam  politik  uang  maka  akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut
akan diulang. Sebaliknya semakin tinggi biaya atau  ancaman  hukuman  (punishment)  yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan  perilaku  yang  sama  akan diulang.
Praktik  politk  uang  dalam  pilkada terjadi dalam hal pembelian suara, penyediaan layanan  dan  aktivitas  pribadi,  penyediaan barang, pemberian proyek, kecurangan pemilu, penampilan identitas dan penggalangan dana para kandidat calon kepala daerah. Fenomena  politik uang terjadi sudah semakin menghawatirkan masa depan demokratisasi, harus dicarikan solusi alternatif  dalam  meminimalisirnya.  Kearifan lokal  yang  berasal  dari  budaya  luhur  bangsa Indonesia  yang  berpedoman  pada  ajaran agama-agama Samawi bisa menjadi obat yang ampuh untuk menahan godaan praktik politik uang (Kurniawan dan Hermawan, 2019).
Modus  politik  uang  dalam  praktinya cukup  bervariasi  dalam  setiap  kontestasi pemilihan, ada yang memanfaatkan program- program  atau  proyek-peroyek  pemerintah untuk mempengaruhi calon pemilih. Ada pula modus  dengan  menjual  kegiatan  sosial  atau kegiatan keagamaan tertentu, bahkan ada yang secara  langsung  melakukan  jual-beli  suara. Praktik tersebut demi mendapatkan keuntungan meraup suara dengan menghalalkan segala macam cara. Fenoemena tersebut  seperti  halnya  terungkap  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada  (2015),  dalam  judul  “Politik  Uang  di
Indonesia:  Patronase  dan  Klientelisme  Pada Pemilu  Legislatif  2014”.  Hasil  penelitiannya menggambarkan  bahwa  fenomena  politik uang di Indonesia dalam pemilu yang selama ini  terjadi  tidak  hanya  dilihat  dari  perspektif institusional.  Akan  tetapi  dilihat  juga  dari pendekatan  behavioral  (perilaku).  Sehingga analisis  politik  uang  menjadi  dinamis berbicara  peran  dan  aksi  aktor,  seperti dilakukan  oleh  politisi,  broker,  ormas, maupun  juga  publik  dalam  memainkan peranannya.
Berdasarakan penelitian terdahulu, hasil penelitian  politik  uang  menggambarkan bahwa  praktek  politik  uang  sejauh  ini  tidak hanya  berpengaruh  pada  pemilih  yang ekonomi  lemah  tetapi  juga  pada  ekonomi kuat.  Hal  itu,  terungkap  dari  penelitian Hawing  dan  Hartaman  (2018).  Lebih  lanjut penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan faktor sosiologis, psikologis, dan rational  choice.  Faktor  politik  uang  dalam mempengaruhi  perilaku  memilih  juga  tidak sepenuhnya  menjadi  dominan.  Namun,  di beberapa wilayah, politik uang menjadi faktor utama menentukan pilihan.
Penyebab terjadinya politik uang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan ekonomi masyarakat,  rendahnya  kualitas  pendidikan masyarakat,  dan  lemahnya  pengawasan  yang dilakukan. Hal itu terungkap dalam penelitiannya  Fitriani,  dkk.  (2019),  tentang “Fenomena  Politik  Uang  Pada  Pemilihan Calon  Anggota  Legislatif  di  Desa  Sandik
Kecamatan  Batu  Layar  Kabupaten  Lombok Barat”.  Hasil  penelitiannya  menjelaskan bahwa proses terjadinya politik uang dilakukan  secara  langsung  oleh  calon  atau kontestan  politik  tertentu  serta  dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang tersebut. Dampak yang ditimbulkan  dari  praktek  politik  uang  dapat akhirnya  merusak  tatanan  demokrasi  dan menimbulkan  masalah-masalah  baru  lainnya dalam  masyarakat  dan  penyelenggaraan pemerintahan.
Budaya patronase juga menjadi pemicu dalam  praktik  politik,  hal  itu  terungkap  dari penelitian  Ahmad  dan  Gumelar  (2018)  yang berjudul “Potret Politik Uang di Kota Serang; Laporan  Penelitian  Pengaruh  Kampanye Politik  Tanpa  Uang  Terhadap  Partisipasi Politik Masyarakat Kota Serang (Studi Kasus Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota
Serang 2018”. Hasil penelitiannya mengunkapkan  bahwa  praktik  politik  uang begitu masif dan sulit dihilangkan disebabkan politik  uang  mendapat  daya  dukung  dari karakterisitik  kekerabatan  dan  kekeluargaan dalam  masyarakat  Banten  yang  lekat  dengan proses usung-mengusung calon kepala daerah. Kekerabatan  dan  kekeluargaan  memberi tempat  bagi  parktik  politik  uang  yang  secara budaya  tidak  dianggap  politik  uang  tetapi bagian  dari  kepercayaan  keluarga  untuk berbagi  sesuatu,  bahkan  untuk  pertukaran yang  lebih  besar  seperti  perwakilan  keluarga pasangan calon yang memperbaiki penawaran
memperbaiki  jalan  suatu  perumahan,  jika masyarakat perumahan tersebut mau memilih pasangan calon tertentu.
Politik  uang  di  sisi  lain  dianggap sebagai  satu-satunya  cara  yang  paling  adil bagi  pemilih  atas  sinisme  mereka  karena ketidakpercayaan  pemilih  terhadap  parpol, janji  kampanye  dan  kebiasaan  selama  ini setelah menjabat tidak pro rakyat. Kampanye anti  politik  uang  yang  diselenggarakan penyelenggara pemilu hanya menjadi sosialisasi  tanpa  arti  mengingat  kemasan, pesan  yang  disampikan  (tema)  dan  ide  dasar satau  daya  inovasi  sosialisai  kampanye  anti politik  uang  tertinggal  dengan  harmonisasi praktek  politik  uang  dalam  budaya  dan persepsi  masyarakat.  Sehingga  dibutuhkan strategi baru  dari kampanye anti politik uang untuk  melihat  posisioning  tema,  kemasan, segmentasu sasaran implikasi yang diinginakan dari konstelasi politik uang secara budaya,  sosial,  ekonomi  dan  politik  dalam masyaraka (Ahmad dan Gumelar (2018).
Modus  politik  uang  pada  saat  gelaran pilkada  serentak  tahun  2020  juga  tidak  luput menjadi  perhatian.  Beberapa  potensi  politik uang dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu  (Bawasalu)  di  beberap  daerah, diantaranya para pelaku memanfaatkan situasi pandemi  Covid-19  menjadi  bahan  untuk melakukan  aksi-aksi  praktik  politik  uang. Akibat  ekonomi  masyarakat  yang  terpuruk, seperti  adanya  gelombang  PHK  (pemutusan hubungan  kerja)  dan  kondisi  kebangrutan usaha  masyarakat.  Sehingga  kondisi  tersebut
membuat celah-celah kerawanan politik uang semakin tinggi. Ada beberapa oknum tertentu memanfaatkan bantuan penanganan covid-19 untuk mempengaruhi pemilih dengan indikasi politik  uang.  Seperti  memanipulasi  bantuan sosial  yang  disulap  seolah  sebagai  bantuan calon  terntentu  untuk  mendapatkan  simpati pemilih.  Bawaslu  RI  selama  pilkada  tahun 2020  hingga  tahapan  kampanye,  mampuh menemukan  37  dugaan  kasus  politik  uang. Dugaan politik uang tersebut ditemukan di 26 kabupaten/kota  yang  melaksnakan  Pilkada 2020.  Untuk  pilkada  serentak  tahun  2020  di Provinsi  Banten,  praktik  politik  uang  juga masih  terjadi.  Seperti  terjadi  pada  pilkada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang  Selatan.  Modus  pelaku  dengan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  bahwa politik  uang  di  Indonesia  masih  terjadi khusunya pada pilkada serentak tahun 2018 – 2020 di Provinsi Banten. Praktik politik uang di  masyarakat  dipandang  sebagai  budaya pembenaran  yang  keliru  dan  melekat  pada masyarakat.  Penyelesaian  politik  uang  tidak bisa diselesaikan secara parsial. Artinya perlu peran dari semua elemen, baik penyelenggara pemilu,  partai  politik,  pemantau  pemilu  dan penggiat  demokrasi  serta  masyarakat  secara umum.  Kurangnya  kesadaran  partai  politik dan  masyarakat  akan  bahaya  politik  uang mengancam proses demokratisasi yang sehat. Sehingga  keterlibatan  semua  pihak  elemen masyarakat  perlu  dikerahkan  dan  perlu
kepedulia  untuk  mengatasinya.  Untuk  itu tujuan dari penelitian ini memfokuskan untuk mengakji  akar  praktik  politik  uang  dan modusnya serta implikasinya pada pembangunan  demokratisasi  dari  proses pemilihan  kepala  daerah  di  Provinsi  Banten tahun 2018 dan tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan  penelitian  ini  diarahkan  untuk  dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan  secara  rinci  dan  aktual  tentang modus  praktik  politik  uang  pada  pilkada serentak  tahun  2018  –  2020  di  Provinsi Banten, sehingga praktik tersebut berimplikasi  pada  pelemahan  pembangunan demokratisasi.  Metode  pengambilan  data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  Informan  penelitian  dilakukan kepada  Bawaslu  kabupaten  dan  kota  yang menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah pada tahun 2018 dan tahun 2020, tim  sukses pasangan  calon,  dan  masyarakat  sebagai pemilih. Informan ditentukan secara purposive  dengan  jumlah  informan  10 (sepuluh)  orang  terdiri  dari  :  1  orang  dari Bawaslu  Provinsi  Banten,  2  orang  dari Bawaslu Kota Cilegon, 2 orang Bawaslu Kota Serang,  2  Orang  Bawaslu  Kota  Tangerang Selatan, dan 2 orang tim sukses calon Kepala Daerah Kota Serang, serta 1 orang masyarakat penggiat pemilu. Peneliti menentukan
informan  sesuai  kriteria  yang  dianggap banyak memiliki informasi sesuai posisi yang didudukinya,  yaitu  orang  yang  memiliki pengetahuan  yang  cukup  dan  mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang  obyek  penelitian  untuk  mendapatkan data yang dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2018
Pada  Tahun  2018  di  Provinsi  Banten terdapat emapat kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, diantaranya Kabupaten  Lebak,  Kabupaten  Tangerang, Kota  Tangerang,  dan  Kota  Serang.  Namun perhatian  banyak  membicarakan  pilkada  di Kota Serang, karena terkait politik uang yang banyak menyita perhatian publik. Pada kasus politik uang saat itu, ada dua terpidana politik uang  yang  dijatuhi  hukuman  18  bulan kuruangan  penjara  oleh  Pengadilan  Negeri  1 Kota Serang.
Modus dalam politik uang pada Pilkada Serentak  Tahun  2018  banyak  menggunakan uang  sebagai  alat  untuk  mempengaruhi pemilih,  dengan  cara  membagi-bagi  uang pecahan  kepada  tetangga  dan  kerabatnya untuk  mengarahkan  pemilih  agar  memilih calon tertentu. Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil  Walokota  Serang  mislanya  dengan cepat  dapat  ditindaklanjuti  oleh  Tim  Satgas Cyber Anti  Politik  Uang  Bawaslu  Kota Serang. Dengan cepat menindaklanjuti
laporan  warga  atas  kasus  tersebut.  Sehingga praktik  politik  uang  itu,  cepat  terendus  dan mampuh dibuktikan oleh Gakumdu (penegakan hukum terpadu) Kota Serang.
Potensi  politik  uang  yang  dilakukan bakal  pasangan  calon,  berupa  mahar  politik terjadi  pada  tahapan  pencalonan.  Namun praktik  tersebut  tidak  terjadi  pada  waktu tahapan  pencalonan,  tetapi  seblum  jauh-jauh hari  seblum  tahapan  pemilihan  dilaksnakan yang  akhirnya  menyulitkan  pihak  Pengawas Pemilu  untuk  menindaknya.  Praktik  politik uang berkaitan dengan mahar politik terutama dilakukan  oleh  bakal  pasangan  calon  yang disusung  oleh  partai  politik.  Pada  posisi tersebut Bawaslu kesulitan untuk menemukan dan  menindak  pelanggaran,  karena  Bawaslu harus  bertindak  berdasarakan  tahapan  dan mahar  politik  dilakukan  di  luar  tahapan pilkada. Kewenangan Panwaslu tidak sampai ke sana, sehingga sulit untuk menindaknya.
Potensi  politik  uang  diakui  oleh  tim sukses  calon  dengan  bentuk  pemberian sumbangan kepada partai politik pengusungnya. Dengan dalih untuk memberikan  dukungan  kepada  partai  politik dalam  membiayai  oprasional  partai  politik hingga  ketingkat  ranting.  Namun,  diakui praktik tersebut dinilainya bukan politik uang. Selain  itu,  pemberian  sumbangan  juga diberikan  kepada  waraga  masayarakat  pada saat  acara  hari-hari  besar  keagamaan. Pengajuan  sumbangan  bukan  inisiatif  tim suskes atau calon tetapi pengajuan sumbangan diajukan  oleh  masyarakat  melalui  proposal
kegiatan, dan hal itu dilaporakan dalam dana kampanye  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU).
Praktik  politik  uang  dalam  tahapan pencalonan  terjadi  pada  semua  bakal  calon baik  calon  persorangan  maupun  calon  yang diusung  oleh  partai  politik,  namun  tidak semua  praktik  tersebut  dapat  ditindak  dan dibuktikan  oleh  Bawaslu.  Adapun  bentuk politik uang pada tahapan calon perseorangan yaitu dalam bentuk dugaan jual beli dukungan KTP  warga  sebagai  pemilih,  namun  potensi pelanggaran tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dikarenakan kesulitan mendapatakan alat bukti untuk ditindaklanjuti pada  proses  penindakan.  Kemudian  pada bakal  calon  yang  diusung  oleh  partai  politik terjadinya potensi  politik uang berupa mahar politik  yang  diberikan  oleh  bakal  pasangan kepada  partai  politik  dengan  nominal bervariasi  sesuai  jumlah  kursi  dan  pengaruh partai  politik.  Praktik  tersebut  tidak  dapat ditindak oleh Bawaslu, dikarenakan terbentur dengan  keweangan  yang  dimiliki,  karena praktik  tersebut  kerap  dilakukan  diluar tahapan  pencalonan,  sehingga  tidak  bisa ditidak pada proses penindakan.
Terungkap bahwa modus dalam politik uang  pada  Pilkada  Serentak  Tahun  2018 cukup bervariatif, hal tersebut terungkap dari hasil  pengawasan  Bawaslu  Kota  Serang  di atas dari beberpa tahapan pilkada baik tahapan pencalonan,  kampanye  dan  pemungutan penghitungan  suara.  Modus  pada  saat pencalonan  seperti  pada  calon  yang  diusung
oleh  partai  politik  seperti  mahar  politik  dan untuk calon persorangan seperti jual beli KTP untuk  mendapatkan  dukungan  KTP  warga masyarakat.
Praktik  politik  uang  dalam  tahapan kampanye  cukup  tinggi  dilakukan  oleh masing-masing  pasangan  calon, seperti pemberian door  frize ,  pemeberian  sembako, penggunaan  program  pemerintah  pada  saat reses  anggota  DPRD,  pembagian  uang, pembagian air minum kemasan dan pembagian kerudung. Namun, dugaan politik uang  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  oleh pengawas pemilu, karena sulitnya menemukan alat bukti dan kewenangan yang terbatas yang diberikan perundang-undangan. Selain itu, praktik politik uang tersebut tidak bisa dibuktikan karena keterbatasan informasi yang  dihimpun  pengawas  pemilu.  Meski upaya  pencegahan  sudah  sering  dilakukan uantuk mengingatkan kepada masyarakat dan peserta  pilkada  agar  menghindari  praktik politik uang, namuh hal itu tetap tidak digubris oleh  beberapa  kelompokmasyarakat  dan  tim sukes  pasangan  calon  kepala  daerah.  Upaya keras  pengawas  pemilu,  akhirnya  berhasil membuktikan  praktik  politik  uang  pada  saat menjelang pemungutan suara. Dimana Bawaslu  yang  tergabung  dalam  Gakkumdu akhirnya  menangkap  pelaku  yang  membagi- bagikan  uang  untuk  mempengaruhi  pemilih atau  mengarahkan  pemilih  untuk  mencoblos calon  tertentu  dan  prosesnya  telah  dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri.
Pelaku praktik politik uang yang terjadi di Kota Serang pada saat tahapan masa tenang dan  masa  pemungutan  dan  penghitungan suara dilatar belakangi oleh kondisi kekurangan  secara  ekonomi.  Berdasarakan data  yang  dihimpun  dari  pengawas  pemilu, pelaku  merupakan  pekerja  sebagai  karyawan swasta dan sudah berumur dengan keterbatasan ekonomi yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnua. Namun  pelaku  terbukti  membagikan  uang pecahan  20.000  rupiah  untuk  mempengarui dan  memilih  tertentu.  Dimana  pembagian uang diberikan kepada sudara-saudaranya dan tetangga.  Politik  uang  yang  melibatkan  2 terpidana  sebelumnya,  perbuatan  terdakwa terbukti  melanggar  ketentuan  pidana  dalam perundang-undangan pemilihan  yang divonis 18 bulan atau 1,6 tahun penjara, dan denda Rp 200  juta  subsider  satu  bulan  kurungan Pengadilan Negeri Serang.

## Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak Tahun 2020
Pada  pilkada  serentak  tahun  2020, perhatian  politik  uang  masih  menjadi perhatian  lembaga  penyelenggara  pemilu, seperti  oleh  Bawaslu.  Dimana  Bawaslu berupaya  meminimalisir  pelanggaran  pemilu seperti  praktik  politik  uang,  salah  satunya menggunakan  pemetaan  kerawanan  pemilu. Dari  pemetaan  hasil  Indkes  Kerawanan Pemilu  (IKP)  Pemutakhiran  Pilkada  2020, Bawaslu  menempatkan  politik  uang  menjadi salah  satu  kerawanan  yang  paling  disorot
terlebih  dalam  tahapan  kampanye  terutama saat  kondisi  Pandemi  Covid-19  masih  yang berlangsung.  Hasil  penelitian  IKP  Bawaslu (2020),  menyatakan  ada  19  kabupaten/kota yang  masuk  dalam  kerawanan  tinggi  dalam aspek  politik  uang,  dan  26  daerah  termasuk dalam rawan sedang, serta 261 kabupaten/kota masuk dalam kategiri rendah.
Modus  politik  uang  pada  saat  pilkada 2020 tidak luput menjadi perhatian, terutama bagi  para  penyelenggara  pemilu.  Beberapa potensi politik uang dari pengawasan Bawaslu di  beberap  daerah,  diantaranya  para  pelaku memanfaatkan  situasi  Pandemi  Covid-19 menjadi  bahan  untuk  melakukan  aksi-aksi praktik  politik  uang.  Akibat  ekonomi masyarakat  yang  terpuruk,  seperti  adanya gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) dan  kondisi  kebangkrutan  usaha  masyarakat. Sehingga  kondisi  tersebut  membuat  celah- celah kerawanan politik uang semakin tinggi. Ada beberapa oknum  tertentu memanfaatkan bantuan penanganan Covid-19 untuk mempengaruhi  pemilih  dengan  indikasi politik  uang.  Seperti  memanipulasi  bantuan sosial  yang  disulap  seolah  sebagai  bantuan calon  tertentu  untuk  mendapatkan  simpati pemilih.
Praktik  politik  uang  pada  pilkada serentak  tahun  2020  di  Provinsi  Banten, terungkap dan terbukti terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang  Selatan.  Pengadilan  Negeri  Kota Tangerang  menjatuhkan  hukuman  penjara selama  36  bulan  dan  denda  200  juta  rupiah
kepada  terpidana  kasus  politik  uang,  yang mengaklaim  sebagai  pendukung  pasangan calon  wali  kota-wakil  wali  kota  Tangerang Selatan.  Modus  praktik  politik  uang  tersebut hampir sama terjadi pada pilkada pada tahun 2018  di  Kota  Serang,  dengan  membagi- bagikan uang kepada warga di kampung Rawa Macek, Kecamatan Serpong, Tangsel.
Praktik politik uang juga bahkan gencar dilakukan menjelang dan pada masa pemungutan  dan  penghitungan  suara  pilkada 2020. Seperti terjadi di Kota Cilegon, dimana Bawaslu Kota Cilegon berhasil mengamankan tiga terduga politik uang yang akan dibagikan menjelang masa pencoblosan. Dugaan modus politik  uang  yang  hendak  dilakukan  adalah akan membagikan beberapa karung beras dan puluhan paket ikan bandeng kepada masyarakat.  Melalui  Tim  Anti  Politik  Uang Bawaslu  Kota  Cilegon  sigap  memprosesnya untuk  kemudian  mengamakan  barang  bukti dan  memeriksa  saksi-saksi.  Namun  dalam proses  pembuktian  oleh  Bawaslu  Kota Cilegon,  dugaan  politik  uang  tersbut  tidak terbukti dan tidak memenhi unsur.

## Dorongan Praktik Politik Uang
Dapat  dianalisi  bahwa  akar  adanya praktik politik uang pada saat pilkada serentak dipicu oleh rendahanya kemampuan ekonomi dan  pendidikan  masyarakat  yang  membuat rentan  terjebak  dalam  praktik  politik  uang. Masih  apatisnya  warga  masyarakat  dan menganggap  bahwa  praktik  politik  uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar
dalam  setiap  kontestasi  pemilihan.  Dengan demikian,  rasa  penolakan  terhadap  praktik politik uang masih kecil dilakukan oleh warga masyarakat,  terlebih  terdesak  oleh  kondisi ekonomi yang semakin sulit dan terpuruk.
Selain rendahnya partisipasi masyarakat dalam  menumpas  praktik  politik  uang, Kendala yang dialami penyelenggara pemilu, seperti  Bawsaslu.  Kendala  yang  dihadapi seperti dalam melakukan pengawasan politik uang  pada  pilkada,  bawaslu  di  daerah terutama di  kabupaten/kota sulit  menemukan alat  bukti  dan  mengawasi  terkait  praktik mahar politik. Kondisi tersebut karena terjadi di  luar  tahapan  pemilihan,  serta  kurangnya bukti  sehingga  tidak  ada  kewanangan  untuk memproses  praktik  tersebut.  Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki pengawas pemilu  yang  mampuh  mendetksi  praktik politik  uang,  sehingga  mampuh  dibuktikan untuk  diadili  sesuai  perundang-undangan. Upaya  Bawaslu  untuk  melakukan  edukasi terhadap  masyarakat  terus  dilakukan  melalui kegiatan  sosialisasi  agar  menekan  praktik politik uang di masyarakat. Upaya pencegahan  juga  dilakukan  Bawaslu  baik kepada  pasangan  calon  maupun  masyarakat yang  harus  mengubah  cara  pandang,  sehinga mampuh  mengubah  pola  pikir  yang  permisif terhadap praktik politik uang.
Terhadap  praktik  politik  uang  yang terjadi  dalam  pemilihan  pilkada  serentak tahun 2018 dan tahun 2020 di Provinsi Banten dapat  dianalisis  dengan  teori  pertukaran sosial. Teori ini mendasarakan bahwa manusia
sebagai mahluk yang rasional yang memperhitungkan untung rugi. Teori pertukaran  melihat  bahwa  manusia  terus menerus  terlibat    dalam  memilih  diantara perilaku-perilaku  alternative,  dengan  pilihan mencerminkan cost  and  reward (biaya  dan ganjaran)  yang  diharapkan  berhubungan dengan garis-garis perilaku alternative tersebut, dimana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan  untung  rugi.  Dimana  perilaku praktik politik uang pada saat pilkada serentak pada  tahun  2018  dan  tahun  2020  di  Provinsi Banten  masih  dipicu  oleh  rendahanya kemampuan  ekonomi  masyarakat,  sehingga dengan  perilaku  rasional  untung  ruginya, warga masyarakat sebagai pemilih menganggap  bahwa  praktik  politik  uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar dalam  setiap  kontestasi  pemilihan.  Ditambah dengan  situasi  kondisi  masyarakat  yang membutuhkan  kecukupan  ekonomi.  Dengan demikian,  rasa  penolakan  terhadap  praktik politik uang masih kecil dilakukan oleh warga masyarakat  sebagai  pemilih,  yang  terdesak oleh kondisi ekonomi yang semakin sulit dan terpuruk.
Dapat  dimaknai  bahwa  bahwa  praktik politik  uang  yang  terjadi  pada  masyarakat Banten yang mempertimbangkan untung rugi secara rasional rasional dalam jangka pendek yang  pragmatis.  Artinya  masyarakat  befikir secara rasional belum terbentuk secara jangka panjang, namun hanya untuk kebutuhan sesaat tiak  memperhitungkan  untung  rugi  dimasa
depan.  Dengan  demikian  masyarakat  terus terjebak  dalam  memilih  diantara  perilaku- perilaku  alternative  yang  jangka  pendek, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam  membiayai  kebutuhan  hidupnya. Pilihan politik uang dianggap sebagai balasan, daripada  tidak  mendapatkan  sesuatu  yang menguntungkan  apapaun  dari  para  kandirdat atau tim sukses tertentu membuat masyarakat terjebak dan merugikan proses pembangunan demokratisasi di Provinsi Banten. Di satu sisi mereka  tidak  bisa  menolak  politik  uang, namun  disisi  lain  mereka  merasa  berhutang materi  sehingga  mendorong  perilaku  mereka memilih  kandidiat  yang  memberikan  politik uang.  Akan  tetapi,  secara  konsep  teori pertukaran sosial, masyarakat dapat dikatakan belum  menjadi  pemilih  yang  bertindak rasional berdasarkan perhitungan untung rugi, akan  tetapi  hanya  pragmatis  untuk  janggka pendek dan belum berfikir rasional lebih jauh lagi di masa depan atau jangka panjang untuk perbaikan demokratisasi yang lebih sehat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Pilkada  serentak  Tahun  2018-2020  di Provinsi  Banten,  ditemukan  beragam  modus politik  uang,  seperti  membagi-bagikan  uang secara  langsung  oleh  tim  sukes  kepada pemilih  yang  terjadi  di  Kota  Serang.  Modus jual beli KTP (kartu tanda penduduk) sebagai bukti dukungan warga masyarakat pada calon independen.  Modus  berbentuk  sumbangan pada kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial,
seperti pemberian door  prize saat kampanye, pembagian  sembako,  penggunaan  program pemerintah  saat  reses  anggota  legislatif,  dan pemberian  sarung  serta  kerudung.    Modus politik  uang  juga  terjadi  pada  Pilkada  2020, dengan  berkedok  sumbangan  bantuan  sosial dan alat pencegahan penanggulangan pandemi Covid-19  kepada  pemilih  oleh  tim  sukes. Kemudian,  modus  membagi-bagikan  uang juga kepada pemilih oleh salah satu tim sukes yang  terjadi  di  Kota  Tangerang  Selatan. Dorongan  prilaku  politik  uang  dipicu  oleh rendahanya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga  dengan  perilaku  rasional  untung ruginya,  warga  masyarakat  sebagai  pemilih menganggap  bahwa  praktik  politik  uang dianggap hal biasa yang merupakan hal wajar dalam  setiap  kontestasi  pemilihan,  dengan situasi kondisi masyarakat yang membutuhkan  kecukupan  ekonomi.  Dengan demikian,  rasa  penolakan  terhadap  praktik politik  uang  masih  rendah.  Upaya  menekan praktik  politik  oleh  penyelenggara  pemilu, seperti Bawaslu dengan penindakan pelanggaran pemilu. Beberapa praktik dugaan politik uang bisa dengan cepat ditangani oleh Bawslu untuk diproses sebagai untuk ditindak sesuai perundag-udangan. Upaya yang dilakukan  Bawaslu  dan  semua  elemen masyarakat  untuk  terus  menekan  praktik politik  uang  bisa  menyadarkan  semua  pihak, bahwa betapa berbahayanya politik uang bagi kelangsungan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rekomendasi
Upaya
perbaikan proses penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah harus terus dilakukan sebagai ikhtiar memperbaiki  pembangunan  demokratisasi  di Provinsi Banten. Terapat beberapa rekomendasi  yang  bisa  menjadi  alternatif pilihan kebijakan pembangunan demokratisasi untuk pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang :
1. Terdapat  beragam  modus  politik  uang pada kontestasi pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten dalam kurun tahun 2018- 2020.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu menysun kebijakan pembangunan pendidikan  politik  untuk  mendorong program  pemilih  dan  peserta  pemilihan yang  cerdas  yang  tidak  terjebak  pada perilaku  pragmatime  yang  merugikan masa depan demokrasi.
2. Masih  maraknya  praktik  politik  uang dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah  di Banten, maka diperlukan aturan yang ketat agar terapat sanksi hukum yang membuat efek jera pada para pelaku politik uang dan menjadi  kehati-hatian  bagi  masyarakat untuk tidak melakukannya.
3. Ditemukan  beragam  modus  politik  uang, seperti  membagi-bagikan  uang  secara langsung dan modus jual beli KTP, modus berbentuk  sumbangan  pada  kegiatan keagamaan  dan  kegiatan  sosial,  serta pembagian  sembako.  Maka  pemerintah perlu  menata  ulang  batasan  politik  uang sehingga tidak membingungkan
masyarakat  dan  penyelenggara  pemilu dalam menindak praktik politik uang. 4. Penggunaan  program  pemerintah  dan fasiltas  negara  kerap  dilakukan  sebagai modus politik uang, untuk itu pemerintah harus menindak tegas para oknum pelaku tersebut agar ada efek jera dan menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat pada penegakan hukum.
5. Dorongan prilaku politik uang dipicu oleh rendahanya kemampuan ekonomi masyarakat,  untuk  itu  pemerintah  perlu mengibangi  pembangunan  demokratisasi dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, shingga kepentingan pragmatisme  saat  pemilihan  tidak  terjadi dan semakin berkurang.
6. Perlu adanya pembudayan dari masyarakat  yang  bisa  diciptakan  oleh pemerintah  agar  masyarakat  sebagai pemilih  tidak  menganggap  wajar  dan maklum  terhadap  praktik  politik  uang, maka  pemerintah  perlu  mengkonsolidasi unsur  stakeholders  untuk  sama-sama memerangipraktik  politik  uang,  termasuk perlu diperankan oleh partai politik dalam memberikan  edukasi  bahaya  praktik politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  M.  2019.  Pengaruh  Politik  Uang Terhadap  Tingkat  Partisipasi  Politik Masyarakat  Kabupaten  Dharmasraya Pada  Pilkada  Serentak  2015, Menara
Ilmu, 13 (9), 72-85. Retrieved from doi: https://doi.org/10.33559/mi.v13i9.1556 .
Aspinall,  E.,  &  Sukamjati,  M.  2015. Politik Uang  di  Indonesia  :  Patronase  dan Klientelisme  Pada  Pemilu  Legislatif 2014 .  Yogyakarta:  Penerbit  PolGov UGM.
BPS  Provinsi  Banten.  2020. Perkembangan Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI) Provinsi  Banten  Tahun  2019 ,  BPS
Provinsi Banten. Retrieved from https://banten.bps.go.id/publication/202 0/09/08/c5db97eaf2bb23c5f8d98f59/per kembangan-indeks-demokrasi-
indonesia--idi--provinsi-banten-tahun- 2019.html .
Bawaslu  RI.  2017. Evaluasi  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah , Jakarta: Bawaslu RI.
Bawaslu  RI.  2018. Indek  Kerawanan  Pemilu Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2018 , Jakrta:  Bawaslu  RI.  Retrieved  from https://www.bawaslu.go.id/sites/default/ files/publikasi/Layout%20IKP_BAWA SLU_30NOV17.pdf
Bawaslu  Kota  Serang.  2018. Laporan  Akhir Pengawasan Pilkada 2018 Kota Serang ,
Serang: Panwaslu Kota Serang.
Blau, P. 1964. Exchange And Power in Social Life .  California:  Stanford  University Press.
Blau,  P.  1964.  Justice  in  Social  Exchange,
Sociological  Inquiry, Retrieved  from https://doi.org/10.1111/j.1475-
682X.1964.tb00583.x .
Cook,  K.  S.,  Cheshire,  C.,  Rice,  E.  R.  W.,  & Nakagawa,  S.  2013.  Social  exchange theory.  In  J.  DeLamater  &  A.  Ward (Eds.), Handbook  of  social  psychology, 61–88. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-94-007- 6772-0_3 .
Damsar.  2015. Pengantar  Sosiologi  Politik. Jakarta : Prendamedia Group.
Fitriani,  L.  U.  2019.  Fenomena  Politik  Uang (Money  Politic)  Pada  Pemilihan  Calon Anggota  Legislatif  di  Desa  Sandik
Kecamatan  Batu  Layar  Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL, 1 (1), 53-
61 . Retrieved from https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/
RESIPROKAL/article/view/5 . doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5.
Ikhsan, A & Ing, R. G. G. 2018. Potret Politik Uang di Kota Serang: Laporan Penelitian  Pengaruh  Kampanye  Politik Uang Tanpa Uang Terhadap Partisipasi Politik  Masyarakat  Kota  Serang  (Studi Kasus  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil Walikota  Serang  2018,  Serang: LPPM Untirta dan KPU Kota Serang.
Hawing, H. & Nursaleh H. 2018. Politik Uang Dalam  Demokrasi  Di  Indonesia:  Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun  2018 ,  JSPG:  Journal  of  Social
Politics  and  Governance 3  (1) , 45-53 . Retrieved
from
https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/js pg/article/view/533 . https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533 . Homans,  G.  C.  1961. Social  Behaviour:  Its Elementary Forms . New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
Homans,  G.  C.  1974. Elementary  Form  of Social Behavior. 2nd edition . New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Kurniawan,  R.  C.  &  Dedy  H.  2019.  Strategi
Sosial  Pencegahan  Politik  Uang  di Indonesia, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5  (1),  29-41, Retrieved from
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integr itas/article/view/338 . doi: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.
338.
Muhtadi,  B.  2019.  Politik  Uang  dan  New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1),
55-74. Retrieved from
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integri tas/article/view/413 .
doi:
https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1. 413.
Nasution,  E.  2013. Perselingkuhan  Antara Politik  Dan  Uang  (Money  politic) Menciderai Sistem Demokrasi. Retrieved
from https://adoc.pub/perselingkuhan- antara-politik-dan-uang-money-politics- mencid.html .
Nugroho, H. 2012. Demokrasi dan
Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik  Di  Indonesia, Jurnal Pemikiran  Sosiologi, 1  (1),  1-15. Retrieved from
https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/
23419/15419 .
https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23892 .
Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan
Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, 17 (I),
105-117.  Retrieved  from https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/217 7 .
Utami, B. H. S. dkk. 2020. Money Politics vs
Political Marketing (Case Study:
Legislative  Election  of  the  Pringsewu District Legislative Council Members for the  2019-2024  Period), Jurnal  Bina Praja,  12  (2),  125–136, Retrieved  from http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php /jbp/article/view/719 .
https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.12 5-136 .