## KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELAHIRKAN PELANGGARAN DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

## Irsadi Aristora
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar
Email: irsadiaristora@utu.ac.id

## Abstract
A result of the magnitude of the impact of the effects damage to of smoke and   nature due to impact of about fire that, Part of institutions in this country wash hands and throw the ball the heat to other institutions. Governmental Organization (NGO), both nationally and abroad accuse the  fault is on  the  part of  country  that  have  issued  permits in  areas that should not be issued. While the institution of ministry mutual self-defense and ministries blame the institution other as an object of the problems responsible for the incident. James A.F. Stoner, and Charles Wankel (1989) argues that the communication is one way humans relate that involves understanding or intention, on the condition that they have to agree with the definition of terms used by something symbolic like signs, letters, numbers, and words  that symbolize  or  resemble  ideas  that  can  convey  meaning.  Then,  according  to Littlejohn importance of communication is: something everyday casual look, turned into a big  puzzle  for  someone  so  he  wanted  to  find  meaning  /  understanding  hidden  inside something  that. So,  the  communication  aims  to  search  for  meaning.  Licensing  Service Agency integrated (BP2T) whose job it authorizes the issuance of licenses on the proposer without  referring  to  the  legislation  in  force  in  the  country. Government  policy Communication more clearly visible so not running properly In legal terms "stric liability" can be accounted deed to anyone, who has a real basis on legal facts giving Permissions area has been declared a protected area that should be protected by law and regulations.
Keywords: Communication Policy, Land and Forest Fire.

## 1. PENDAHULUAN
Hutan  Aceh  dalam  sesuai dengan  Arahan  Fungsi  Hutan  Surat Keputusan  Gubernur Aceh Nomor 19, Tahun 1999 memiliki luasan sebesar 3,335,613 Ha. Dari arahan fungsi tersebut  ruang  pemanfaatan  hutan  secara  fungsi  nya  ditata  sebagai  Hutan  Lindung, Kawasan  Konservasi,  Hutan  Produksi  dan  Hutan  Produksi  Tetap.  Sementara  Penujukan Kawasan  Hutan  dan  Perairan  dalam  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  170/Kpts- II/2000,  Tahun  1999,  menyatakan  kalau  Aceh  memiliki  Luas  Total  Kawasan  sebanyak 3,549,813 Ha. Kondisi hutan Aceh yang semakin degradasi akibat praktek pembalakan liar, perambahan  hutan  dan  penguasaahan  hutan  untuk  pertambangan  dan  perkebunan  sawit telah mengacam paru-paru dunia yang selama ini menjadi harapan dunia.
Permasalahan  Umum  hutan  dan  lingkungan  memiliki  persamanaan  dasar  masalah yang timbul karena; 1) Dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat dan penyebaran yang tidak  proposional. 2)  Pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  kurang bijaksana  dan  lestari.  3)  Kurang  terkendalian  nya  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  maju.  4)  Dampak  negative  dari  perkembangan  pembangunan  dan  industry.  5) Benturan Tata Ruang (Dr. Siswanto Sunarso, S.H, M.H. 2005, 5)
Hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber  daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan nya, yang satu dengan lain nya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai bahagian dari lingkungan hidup merupakan  sumber  daya  alam  hayati  Indonesia  dan  ekosistem  nya  yang  mempunyai
kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu di kelola dengan dimanfaatkan dengan lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khusus nya dan umat manusia pada umum nya, baik kini maupun masa depan.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Sumatera  dan  Kalimantan  telah  menjadi  bencana nasional  yang  terus  berulang  setiap  Tahun.  Seakan-akan  menujukan  ketidakberdayaan negara dalam menyelesaikan permasalahan ini.  Semakin banyak korban jiwa, harta dan benda terus berjatuhan serta menghasilkan kerugian negara terhadap korban asap maupun yang lahannya terbakar. Pesimisme rakyat terhadap pemimpin menjadi berkurang terhadap kasus yang terus berulang karena tidak ada pelaku yang berhasil dijatuhi hukuman yang sebanding dengan apa yang diakibatkan.
Segala daya dan upaya telah dikerahkan negara dalam memadamkan api dikawasan gambut  yang  kini  dikuasai  oleh  pengusaha  perkebunan.  Pasukan  TNI,  POLRI,  Relawan Lingkungan, Masyarakat dan Tim Pemadam dari Pemerintah setempat, Magala Agni serta negara-negara  tetangga  ikut  membantu  memadamkan  api  didaerah  yang  telah  terbakar. Hingga  saat  tulisan  ini  ditulis  belum  menujukan  perkembangan  yang  siqnifikan  bila dibanding  dengan  biaya  dan  kerugian  negara  yang  telah  keluarkan  untuk  proses pemadaman. Perhatian dunia terhadap hutan tropis yang diharapkan dapat menjadi paru- paru  dunia  malah  sebaliknya  menjadi  penghasil  dan  pengekpor  polusi  karbon  terbesar didunia.
Akibat  besarnya  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pengaruh  asap  maupun  kerusakan alam  akibat  kebakaran  tersebut,  sebagaian  lembaga  dinegara  ini  saling  cuci  tangan  dan melempar bola panas kepada lembaga lainnya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik nasional dan luar negeri  menuding kesalahan ada dipihak negara yang telah mengeluarkan izin  pada  kawasan  yang  seharusnya  tidak  dikeluarkan.  Sementara  lembaga  kementarian saling melakukan pembelaan diri dan menyalahkan lembaga  kementerian lainya sebagai objek permasalahan yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
Ruang-ruang  komunikasi  lintas  kementerian  dan  lembaga  negara  lainya  membuat masyarakat bingung mana yang benar. Akses ketidak jelasan komunikasi ini menghasilkan ketidak percayaan rakyat terhadap kabinet negara yang dibangun Presiden. Kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah diuji karena adanya kesalahan komunikasi dari lembaga-lembaga ini  dalam  menerbikan  kebijakan  dan  terutama  terhadap  kebijakan  penerbitan  izin pemanfaatan  lahan,  hutan  dan  sumber  daya  alam  lainnya.  Komunikasi  lintas  sektor  ini menujukan sikap ego lembaga negara terhadap institusinya saja.

## 2. KERANGKA TEORI
Dilihat  dari  karya-karya  dibuat  oleh  Hans  Kelsen,  pemikiran  yang  dikemukakan meliputi tiga masalah utama yaitu tentang teori hukum, Negara dan hukum international. Ketiga masalah tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena saling terkait dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum secara formal.
Teori umum yang dalam buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH dan M. Ali Safa’at,. SH,.  MH.  (2006,  8)  dikembangkan  oleh  Hans  Kelsen  meliputi  dua  aspek  penting  yaitu Aspek Statis (nomostatics) melihat perbuatan yang diatur oleh hukum,  kemudian Aspek Dinamis (nomodinamic) melihat hukum yang mengatur sesuatu. Friedmann, mengungkap dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut;
a. Tujuan teori  hukum,  seperti  setiap  ilmu  pengetahuan,  adalah  untuk  mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
b. Teori  hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  mengenai  hukum  yang  berlaku,  bukan mengenai hukum yang seharusnya.
c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, nukan ilmu alam.
d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
e. Teori  hukum  adalah  formal,  suatu  teori  tentang  cara  menata,  mengubah  isi  dengan cara yang khusus. Hubungan Antara teori hukum dan system yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.
Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Kelsen  disebut The  Pure  Theory  of  Law, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda Antara  mazhab  hukum  alam  dengan  Positivisme  empiris.  Beberapa  ahli  menyebutkan pemikiran  Kelsen  sebagai  “Jalan  Tengah  “dari  dua  aliran  hukum  yang  telah  ada sebelumnya.
Hans Kelsen memiliki kesamaan dalam ruang teori Positivisme empiris dalam suatu bentuk pemerintahan dengan Montesquieu, suatu sistem hukum harus bisa ditemukan lebih dari  pada  bisa  ditemukan.  Karena  sejatinya  sistem  hukum  merupakan  hasil  dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Dihasilkan dalam karya Charles-Lois de Secondat de la Bre’de et de Montesquieu yang berjudul L’Esprit des Lois (Roh Hukum).
Hukum  bukan  merupakan  dari  manifestasi  dari  otoritas super  human,  tetapi merupakan teknik social yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia. The pure theory of  law menolak  menjadi  kajian  metafisis  tentang  hukum.  Teori  ini  mencari  dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-yuridis, tetapi melalui suatu  hipotesis  yuridis,  yaitu  suatu  norma-norma  dasar,  yang  dibangun  dengan  analisis logis berdasarkan cara berfikir yuristik actual.
The pure theory of law, berbeda dengan analytical jurisprudence yang dalam hal ini the  pure  theory  of  law lebih  konsisten  mengunakan  metodenya  terkait  dengan  masalah konsep-konsep dasar, hak hukum, norma hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara Negara dan hukum.
Dalam tesis Montesquieu, faktor iklim dan lingkungan tidak saja berpengaruh pada watak  manusia  /  masyarakat,  tetapi  juga  pada  sifat  dan  bentuk  kegiatan,  cara  hidup bermasyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Serentak dengan itu iklim juga mempengaruhi moral,  ekonomi,  agama  dan  bentuk  pemerintahan.  Karena  adanya  kekhasan  iklim  dan kondisi daratan, maka apa yang dikerjakan oleh seuatu masyarakat tidak perlu dilakukan oleh masyarakat lain. Implikasinya adalah, adanya relativism, termasuk dibidang moral.
Tidak ada penilaian moral yang benar-benar independen dan netral yang dapat dibuat dalam  masyarakat  dan  budaya  berbeda.  Setiap  penilaian  moral berkembang  diluar  suatu masyarakat  atau  budaya,  tidak  bisa  diterapkan  begitu saja  pada  masyarakat  tersebut. Demikian juga  suatu  tatanan  hukum  diluar, tidak  bisa  ditransfer dan  dipakai begitu  saja untuk  suatu  masyarakat  yang  ditulis  dalam  buku  Bernard  L.  Tanya,  dkk, Teori  Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. (2010, 82 – 83).
Dari  rangkaian  penjelasan  Montesquieu,  beberapa  kelemahan  penegakan  hukum khususnya terhadap tindak pidana yang mengarah kepada korupsi belum bisa dijalankan secara langsung terhadap masyarakat dan budaya di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Teori yang bersifat sosiologis ini juga berbicara tentang hukum alam, merupakan hukum kodrat yang utama yang dijelaskan Montesquieu.
Perlu diingat dalam konsep Montesquiue, hukum yang memunculkan gagasan Sang Pencipta  pada  pikiran  masnusia  serta  membuat  manusia  codong  kepada – Nya,  adalah hukum yang paling penting, kendati bukan yang utama dalam hukum tatanan alam. Inilah yang  diyakini  oleh  semua  manusia  dalam  melihat  dampak  dan  kodrat  dari  teori  yang disampaikan  oleh  Montesquieu,  bila  kerusakan  hutan  dari  prektek  Tindak  Pidana  yang dihasilkan dari kegiatan disektor kehutanan terjadi, maka hukum alam dari Sang Pencipta alam semesta ini akan terjadi bencana.
Secara  moral,  kebiasaan  korupsi  yang  terbungkus  dalam  praktek  suap,  sogok  dan transaksi  kebijakan dari  penguasa  dan  pemerintah  dipengaruhi  iklim  dan  daratan  atau kepulauan  sudah  dianggap  hal  biasa  yang  lama  kelamaan  menjadi  budaya  masyarakat. Walau secara hukum yang dibentuk merupakan pelanggaran, akan tetapi secara sosioligis dan moral tidak ditakuti sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum dan aturan.

## 3. KERANGKA KONSEP
Dalam  melihat  konsep  penelitian  ini,  diperlukan  sebuah  payung  hukum  yang  jelas terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  dalam  kejahatan  disektor  kehutanan  merupakan tindakan  korupsi  berdasarkan  peraturan  dan  perundangan  yang  ada  di  Indonesia  dan kekhususan Aceh dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Melihat dari konsep yang dijelaskan oleh Montesquieu dalam teori yang lain tentang hukum. Pertama, hukum alam yang jelas tidak dapat diubah dan dipertentangkan. Kedua, Hukum Agama yang berasal dari Tuhan. Ketiga, Hukum Moral dari ahli filsafat dimana hukum ini dapat dibuat dan diubah. Keempat, hukum politik dan sipil. Hukum (hak-hak) politik berkaitan dengan struktur konstitusional, hubungan dari yang memerintah dengan yang  diperintah,  dan  gabungan  dari  kekuatan,  keunggulan  dan  kekuasaan.  Sedangkan Hukum (hak-hak) sipil merupakan hubungan keinganan-keingan individu.
Dampak  korupsi  terhadap  tindak  pidana  disektor  kehutanan  dijabarkan  dari  konsep diatas,  menujukan  bahwa  ada  hubungan  antara  teori  hukum  dengan  permasalahan penelitian  ini.  Hal  yang  terlihat  adalah  adanya  konsep  hukum  yang  berlaku  terhadap dampak  dari  kriminalisasi  pada  sektor  yang  dimaksud.  Hutan  dalam  satu  kesatuan ekosistem dan mata rantai dalam kehidupan planet bumi ini saling membutuhkan dalam sebuah pemahaman bagi keberlangsungan hidup semua makhluk khususnya manusia.
Korupsi yang ditargetkan dalam penelitian ini merupakan skema hukum yang sedang bombastis  diisu media  dan  perbicangan  masyarakat  Indonesia.  Kemasan  korupsi  ini menjadi  target  dalam  penelitian  dalam  pemahaman  isi  tulisan  tesis  ini  agar  semua  bisa disepakati  bahwa  pelanggaran  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  adalah  tindak  pidana korupsi (Tipikor).

## Komunikasi Kebijakan Pemerintah
Melihat  latar  belakang  masalah  dari  pendahuluan  diatas,  maka  kita  perlu menjelaskan definisi komunikasi pada perkembangan saat ini yang telah berbeda dengan definisi komunikasi pada masa lalu. Sejak lama definisi komunikasi dititikberatkan pada proses  menyampaikan  sesuatu  kepada  orang  lain  seperti  peyakinan  atau  usaha  untuk merubah  tingkah  laku  orang  lain.  Namun  Communication Theory  Today (mulai  1995) memberikan definisi yang berbeda mengenai komunikasi (Zawani, 2014).
Pertama,  memberi  penekanan  pada  proses  penyampaian  berita  berdasarkan  teori Lasswell tentang komunikasi: ” Who says what in which channel to whom with what effect ” menyatakan bahwa obyek kajian komunikasi berupa:
1. Analisis sumber (komunikator)
2. Analisis isi (pesan)
3. Analisis media (saluran)
4. Analisis khalayak (komunikan)
5. Analisis efek (dampak).
Kedua,  memberi  penekanan  pada  proses  pertukaran  nilai  atau  proses  pertukaran pikiran. James A. F. Stoner & Charles Wankel (1989) (dalam Zawani, 2014) menyatakan bahwa komunikasi ialah satu cara manusia berhubungan yang melibatkan pengertian atau maksud, dengan syarat mereka perlu setuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan  sesuatu  yang  simbolik  seperti  isyarat,  huruf,  nomor,  dan  perkataan  yang melambangkan  atau  menyerupai  ide-ide  yang  dapat  menyampaikan  maksud.  Kemudian menurut Littlejohn pentingnya suatu komunikasi adalah: sesuatu yang sehari-hari terlihat biasa,  berubah  menjadi  teka-teki  besar  bagi  seseorang  begitu  ia  bermaksud  mencari makna/pengertian yang tersembunyi di dalam sesuatu itu. Jadi, komunikasi bertujuan untuk mencari makna.
Bila  dilihat  hubungan  antara  komunikasi  dengan  sistem  pemerintahan  yang  ada dinegara  ini.  Maka  dalam  sistem  pemerintahan,  memang  memungkinkan  bagi  hadirnya sistem-sistem lainnya yang satu dengan lainya saling berhubungan dan mendukung. Dalam hal  ini  terbentuk  hubungan  pemerintahan  dan  komunikasi  antara  pemerintahan  dengan yang  diperintah  dan  yang  diperintah  dengan  yang  menjalankan  kebijakan.  Inilah  yang kemudian disebut dengan Komunikasi Pemerintahan yang baik dan akuntabilitas.
Komunikasi  pemerintahan  kemudian  membentuk  hibrida-hibrida  baru  antara  lain seperti,  komunikas  antar  manusia,  komunikasi  publik,  komunikasi  politik,  komunikasi organisasional, yang kemudian menjadi konstruksi komunikasi pemerintahan. Khusus bagi ilmu  pemerintahan,  komunikasi  politik  digunakan  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk menjalankan  fungsi-fungsi  setiap  sistem  politik.  Alat  yang  dapat  digunakan  oleh  aktor- aktor politik dalam berkomunikasi dan meyakinkan publik adalah simbol-simbol, bahasa, dan  opini  publik  dengan  kepentingan  sebagai  muatannya  (pesan/messages),  melalui advokasi, propaganda, iklan provokasi, dan retorika.
Untuk  menyukseskan  kerjasama  sehingga  dapat  mencapai  hasil  yang  besar  dan menyeluruh  bagi  keseluruhan masyarakat,  bangsa  dan  negara  Indonesia,  tentu  system politik  memiliki  fungsi  yang  perlu  dilaksanakan,  meskipun  fungsi  ini  tidak  memiliki “pengaruh secara langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah (public  policy)  tetapi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  cara bekerjanya system politik” (Gabriel A. Almond). Fungsi sistem politik ini mempengaruhi lingkungan  fisik,  social  dan  ekonomi  domestik,  kelompok  kepentingan,  partai  politik, badan  lebislatif,  eksekutif,  birokrasi,  dan  badan-badan  peradilan.  Dalam  rilis  SATGAS REDD tgl 13 April 2012, terdapat catatan penting terkait pelanggaran yang terjadi, hukum a  harus  ditegakkan.  Dari  hasil  temuan  SATGAS  ada  3  peraturan  perundangan  yang dilanggar yaitu:
1) UU No. 18 Tahun  2004 Tentang Perkebunan.
2) UU No. 32 Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) UU No. 26 Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang Junto Kepres No. 32 Tahun  1990
Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Pernyataan  MENHUT  yang  menyatakan  “ Kementerian  Kehutanan  baru  akan bertanggung jawab apabila kawasan Rawa Tripa masuk dalam kawasan hutan lindung atau kawasan ekosistem taman nasional. Sedangkan Rawa Tripa, merupakan areal penggunaan lain dan perizinan pengelolaan kawasan tersebut telah berubah menjadi lahan perkebunan di mana izin hak guna usaha (HGU)-nya diberikan oleh pemerintah daerah (sumber Harian Serambi Indonesia – 7 Mei 2012)”.
4. Hasil  dan  Pembahasan  Analisis  Pelanggaran  Dalam  Kebakaran  Hutan  dan Lahan

## Melanggar Hak Azasi Manusia
Kebakaran  hutan  dan  lahan  menghasilkan  efek  domino  yang  mensuplai  asap kemana-mana  telah  mencabut  hak-hak  warga  Negara  secara  brutal.  Seakan  tak  pernah perduli  soal  manusia  demi  sebuah  keuntungan  pribadi  belaka.  Padahal  jelas  dalam  UU Nomor 39 Tahun  1999 Tentang HAM, Pasal 9 ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Saat ini terlihat jelas, Sudah berTahun -Tahun  lamanya kabut asap dari aktivitas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan  tidak kunjung reda.
Bahkan kabut  asap  tebal  masih  menyelimuti  Indonesia  dan  negara  lain  disekitar Indonesia  berakibat  jatuhnya  korban  jiwa  yang  berdampak  terhadap  kesehatan  umat manusia  di  dunia.  Jumlah  titik  api  yang  terpantau  oleh  satelite  seperti  yang  dilaporkan kepada media memang fluktuatif setiap harinya namun asapnya seakan tak habis-habisnya. Beberapa  maskapai  penerbangan  diberbagai  bandara  memutuskan  membatalkan penerbangannya  di  Bandara  Kualanamu  Sumatera  Utara.  Faisal  salah  seorang  petugas Bandara  dari  Angkasapura  menjela sakan  bahwa,  “pembatalan  penerbangan  dikarenakan jarak  pandang  tidak  mencapai  3 - 5  Km  sehingga  dikhawatirkan  berbahaya  bagi penerbangan  antar  domestic  seperti  Kualanamu  menuju  Batam,  Pekanbaru,  Jakarta  dan Singapura”.
Hak Azasi Manusia dalam UU Nomor 39 Tahun  1999 Tentang HAM, menjelaskan bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  Pemerintah, dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. Dijelaskan  dalam  Pasal  9; (1)  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup dan  meningkatkan  taraf  kehidupannya.  (2)  Setiap  orang  berhak  hidup  tenteram,  aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 64, Setiap anak berhak untuk  memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat  mengganggu  pendidikan,  kesehatan  fisik,  moral.  kehidupan  sosial,  dan  mental spiritualnya. Dalam kejadian ini, banyak hal hak-hak manusia yang tercabut secara tidak disengaja akibat ulah pembakaran lahan tersebut adalah;
a. Hilangnya udara yang bersih yang menjadi Hak utama bagi manusia.
b. Hak  Pendidikan  yang  terganggu  akibat  asap  yang  menyelimuti  sehingga mengkhawtirkan dapat menimbulkan penyakit bagi anak-anak sekolah.
c. Hak kebebasan menjalankan usaha.

## Melanggar Lingkungan Hidup
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara  RI  Tahun    2009  Nomor    140,  secara  jelas menegaskan perundangan di Indonesia secara tegas menjelaskan ” Setiap Orang Wajib ”, sehingga  bila  kita  coba  memaknai  kalimat  tersebut  bahwa  wajib  bagi  setiap  orang  atau manusia  mematuhi  segala  aturan  tersebut.  Konsekwensi  bila  kita  tidak  mengindahkan aturan tersebut akan ada sangsi yang diberika kepada orang yang melanggar. Tujuan hukum untuk memberi efek jera kepada manusia atau orang yang melanggar kewajibannya tidak
berjalan di Indonesia, justru hak-hak lingkungan hidup yang menjadi dasar dari manusia sendiri dilanggar demi kepentingan pribadi dan mengorbankan manusia lainya.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:
a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
b. Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  berkewajiban memberikan  informasi  yang  benar  dan  akurat  mengenai  pengelolaan lingkungan hidup.
Melihat  fenomena  saat  ini,  miris  kita  melihat  ketidak  pedulian  manusia  pemilik perusahaan yang dengan sengaja ataupun tidak membakar lahannya. Dengan alasan demi penghematan biaya oprasional pembersihan lahan maupun akibat pemanasan dari global warming pengusaha tidak menghiraukan atau melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan diwilayah mereka.

## Melanggar Tata Ruang
Merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang; Pasal 61  hurut  (d), yang  menyebutkan  bahwa  “Dalam  pemanfaatan  ruang,  setiap  orang  wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan”, Pasal 69 ayat (1) Undang- undang Nomor 26 Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang “Setiap orang yang t idak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf (a), yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  (tiga)  Tahun    dan  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah). Disinilah  tata  komunikasi  kebijakan  pemerintah  mulai  terlihat  aburadul  dan  tidak terkoordinasi dengan baik.
Lantas kepada siapa lagi kita harus menegakan supremasi hukum dinegara ini bila kita  coba  mengupas  Pasal  73  ayat  (1)  Setiap  pejabat pemerintah  yang  berwenang  yang menerbitkan  izin  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun  dan denda paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Selain  sanksi  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
Jelas  di  setiap  Provinsi  di  Indonesia  telah  dibentuk  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu (BP2T) yang tugasnya memberikan kewenangan penerbitan izin pada pengusul. Dalam prakteknya, pada kasus Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Aceh justru menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada pihak pengusaha pengusul tanpa merujuk  dari  perundang-undangan  yang  berlaku  dinegara  ini.  Komunikasi  Kebijakan Pemerintah semakin jelas terlihat sangat tidak berjalan dengan semestinya.
Dalam  istilah  hukum  “ Stric  liability ”  dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatan kepada barang siapa, yang telah nyata secara fakta hukum memberikan Izin atas kawasan yang  telah  dinyatakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun    2008  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Nasional  yang  menyebutkan  Kawasan bergambut  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b) ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.selain itu dalam peta pola Ruang Wilayah Nasional lampiran tujuh (VII) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun  2008 tersebut menggambarkan pula bahwa hutan gambut yang ada diwilayah tersebut  merupakan  Kawasan  Lindung  ;  yang  mana  hal  tersebut  menimbulkan  kerugian bagi lingkungan atas dampak yang akan terjadi akibat kejahatan tersebut, untuk itu beyond reasonable  doubt perbuatan  pemberian  Izin  tersebut  telah  tegas  dan  tandas  oleh  karena
telah  secara  melawan  hukum  sebagaimana  telah  diatur  dalam  ketentuan  Perundang- undangan.

## Melanggar Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati
Melirik  kasus  Rawa  Tripa  Nagan  Raya  Aceh  yang  dikumandangkan  oleh  Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) Aceh (Kompas.com), Komunikasi Kebijakan Pemerintah terlihat buruk. Ego sektoral antara pemerintah daerah dan Pusat sangat berbeda pemahaman  komunikasi kebijakan  yang  dijalankan.  Dalam  rilis  TKPRT  yang  dipublis melalui  media  menujukan  kekhawatiran  mereka  terhadap  pelangaran  yang  dilakukan perusahaan dikawasan Rawa Tripa karena telah mengganggu kawasan dan habitan di Rawa Tripa yang jelas-jelas merupakan Kawasan Ekosistem Leuser, dalam uraiannya dijelaskan:
1. Fauna; Orangutan Sumatera, berbagai jenis primata lainnya juga dapat ditemukan di Rawa Tripa, seperti siamang, wau-wau dan kedih. Sedangkan satwa langka lainnya yang  terdapat  di  kawasan  ini  antara  lain Harimau  Sumatera  (Panthera  tigris sumatraensis),  beruang  madu  (Helarctos  malayanus),  buaya  rawa  (Crocodylus porosus), ular python (sanca), serta berbagai jenis burung rawa seperti bangau storm (Ciconia stormi), dan burung belibis (Cairina scutulata).
2. Flora,  Vegetasi  dan  jenis-jenis  tumbuhan  di  Tripa  juga  diperkirakan  memiliki komposisi  sangat  beragam,  sebagaimana  rawa  gambut  lainnya  di  Sumatera (Laumonier,  1997).  Selain nilai  keanekaragaman  hayati,  Rawa Tripa juga  memiliki fungsi ekologis sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.
3. Lahan  gambut  memiliki  peranan  hidrologis  penting  karena  secara  alami  berfungsi sebagai cadangan (reservoir) air dengan kapasitas sangat besar. Jika tidak mengalami gangguan, lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 0,8 - 0,9 m3/m3 (Murdiyarso et al, 2004).
Pada  Pasal  9  ayat  1  dan  2  Undang-undang  Nomor  5  Tahun    1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan:
a. Setiap  Pemegang  hak  atas  tanah  dan  hak  pengusahaan  di  perairan  dalam  wilayah sistem  penyangga  kehidupan  wajib  menjaga  kelangsungan  fungsi  perlindungan tersebut.
b. Dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan,  pemerintah mengatur  serta  melakukan  tindakan  penertiban  terhadap  terhadap  penggunaan  dan pengelolaan  tanah  dan  hak  pengusahaan  di  perairan  yang  terletak  dalam  wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

## Melanggar Agraria
Dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun    1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  menyatakan  bahwa  memelihara  tanah,  termasuk  menambah kesuburannya  serta  mencegah  kerusakannya  adalah  kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan hukum  atau  instansi  yang  mempunyai  hubungan  hukum dengan  tanah  itu,  dengan memperhatikan  pihak  yang  ekonomis  lemah.  Dalam  penjelasan  menyebutkan  bahwa “Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). Tanah wajib dipelihara dengan baik,  yaitu  dipelihara  menurut  cara-cara  yang  lazim  dikerjakan  di  daerah  yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-Jawatan yang bersangkutan.

## Melanggar Aturan Perundangan Lainnya
Selain  melanggar  Undang-Undang  dinegara  ini,  kebijakan  perizinan  yang diterbitkan oleh pemerintah juga melanggar secara jelas dibeberapa peraturan pemerintah yang diterbitkan lembaga negara itu sendiri. Adapun beberapa pelanggaran yang dilanggar dapat dilihat dan dijelaskan sebagai berikut (Aristora, 2014);
a. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun    2006  Tentang  Pemerintah  Aceh  yang  telah mengamanatkan Rawa Tripa yang menjadi bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser menjadi kawasan yang dilindungi dan pemanfaatannya mengacu pada aturan-aturan yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat 2 huruf (a s.d f). Dan Pasal 16 huruf (j), Pasal 143 ayat (3), Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150 ayat (1). Pasal 147 yang menyatakan: Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip- prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup, kemanfaatan,  dan  keadilan.    Dimana  pada  Pasal  150  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa: Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem  Leuser  di  wilayah  Aceh  dalam  bentuk  pelindungan,  pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.
b. Perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  sering  tidak  mengacu  pada peraturan  lalinnya,  salah  satu  contonya;  Izin  Usaha  Perkebunan  Budidaya  kepada PT. Kalista Alam dikawasan Rawa Gambut Tripa belum mengacu kepada Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  10  Tahun    2010,  tentang  Tata  Cara  Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun  2004, tentang Perlindungan Hutan.
c. Izin  yang  keluarkan  juga  mencederai  Intruksi  Presiden  Nomor  10  Tahun    2011 tentang  Penundaan  Pemberian  Izin  Baru  dan  Penyempurnaan  Tata  Kelola  Hutan Alam Primer dan Lahan Gabut.
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun    1991  tentang  Rawa,  Pasal  6  ayat  (1) disebutkan bahwa rawa  sebagai  sumber  air  merupakan  salah  satu  sumber  daya alam  yang  mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Kemudian  ayat  (2)  disebutkan  rawa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya serta ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya. Kemudian  Pasal  9  huruf  (b)  terkait  kelestarian  rawa  dan  Pasal  10  tentang Perlindungan Rawa.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun  2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menyebutkan Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b) ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
f. Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun    1990  menyatakan  Gambut  dengan Kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter harus dilindungi.
g. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1994  tentang  Konvensi  Perserikatan    Bangsa- Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun  1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356).
h. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Ratifikasi  Pemerintah    terhadap Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  mengenai  Perubahan  Iklim  (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 3557).
i. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun    2004  tentang  Sumber  Daya  Air  (Lembaran Negara RI Tahun  2004 Nomor  32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420).
j. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2004  tentang  Protokol  Cartegena  tentang Keamanan  Hayati  atas  Konvensi  tentang  Keanekaragaman  Hayati  (Lembaran Negara RI Tahun  2004 Nomor  88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4414).
k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran  Negara RI Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445).
l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai  Dampak Lingkungan  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  1999  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3838).
m. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian  Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan  Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara RI Tahun  2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076).
n. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun  2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun  2010 Nomor 21).
o. SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2001 mengenai panduan AMDAL untuk pembangunan dilahan basah: AMDAL harus dilakukan   sebelum   dilakukan pembangunan di areal lahan gambut.

## Komunikasi Kebijakan Pemerintah Dianggap Melahirkan Pelanggaran
Komunikasi kebijakan pemerintah yang menjadi subtansi dalam pelanggaran dalam komunikasi kebijakan pemerintah dapat dilihat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam Pasal 3 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut ;
1. Asas  Kepastian  Hukum,  yaitu  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap kebijakan penyelengaraan negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaran Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaran negara.
3. Asas  Kepentingan  Umum,  yaitu  asas  yang  mendahulukan  kesejahteraan umumdengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan seletif.
4. Asas  Keterbukaan,  yaitu  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaran  negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas Proposionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaran negara.
6. Asas  Profesionalitas,  yaitu  asas  yang  mengutamakan  keahlian  yang  berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Asas  Akuntabilitas,  yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan penyelenggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  menerima  permohonan  dari  kelompok  masyarakat  maupun  pihak  swasta terhadap permohonan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan dan industri lainnya sebaiknya melihat asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam  setiap  pembuatan  keputusan.    Pertimbangan  terhadap  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) akan memberikan dampak terhadap ;
1. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)
2. Asas Keseimbangan (principle of proposionality)
3. Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan (principle of equality)
4. Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness)
5. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan (principle of motivation)
6. Asas Tidak Mencapuradukan Kewenangan (principle of non misuse of competence)
7. Asas Permainan Yang Layak (principle of fair play)
8. Asas  Keadilan  dan  Kewajaran  (principle  of  reasonable  of  prohibition  of arbittrariness)
9. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargan Yang Wajar (principle of meeting raised expectation)
10. Asas  Meniadakan  Akibat  Suatu  Keputusan Yang  Batal  (principle  of  undoing  the concequences of an annualed decision)
11. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi (principle of protecting the personal may of life)
12. Asas Kebijaksanaan (sapientia)
13. Asas Penyelenggaran Kepentingan Umum (principle of public service)
Penerbitan izin terhadap HGU maupun IUPHHK kepada masyarakat maupun swasta tampa melihat asas AAUPB maka akan menimbulkan tindak pelanggaran bagi pemerintah sendiri.  Ada  banyak  aturan  perundang-udangan  yang  menjadi  acuan  penerbitan  sebuah perizinan  yang  dirujuk  secara  cermat,  teliti,  jujur  dan  akuntabilitas  dalam  menetapkan keputusan terbitnya sebuah izin.
Dalam hal ini, aktivitas pembukaan lahan rawa Tripa yang dilakukan oleh keempat perusahaan  perkebunan  tersebut  (PT.  Kalista  Alam,  PT.  Cemerlang  Abadi,  PT.  Gelora Sawita  Makmur  dan  PT.  Astra  Agro  Lestari)  telah  melanggar  peraturan  perundang- undangan sebagai berikut :
1. Dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa memelihara tanah, termasuk  menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Dalam penjelasan menyebutkan bahwa “Sudah  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Umum  (II  angka  4).  Tanah  wajib  dipelihara dengan  baik,  yaitu  dipelihara  menurut  cara-cara  yang  lazim  dikerjakan  di  daerah yang  bersangkutan,  sesuai  dengan  petunjuk-petunjuk  dari  Jawatan-Jawatan  yang bersangkutan.
2. Pada pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan :Setiap Pemegang hak atas  tanah  dan  hak  pengusahaan  di  perairan  dalam  wilayah  sistem  penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan tersebut.
3. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap terhadap penggunaan dan pengelolaan  tanah  dan  hak  pengusahaan  di  perairan  yang  terletak dalam  wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
4. Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  menyatakan; 1) Setiap  orang  berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan, 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pasal  9  Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Azasi  Manusia menyatakan :
a. Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan taraf kehidupannya.
b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
6. Kemudian pada Pasal 6 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa :
a. Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan  dan  kebutuhan  dalam masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
b. Identitas  budaya  masyarakat  hukum  adat,  termasuk  hak  atas  tanah  ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
7. Pasal  25  Undang-Undang  No.  18  tahun  2004  tentang  Perkebunan  menyebutkan bahwa :
1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.
2) Untuk  mencegah  kerusakan  fungsi  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  sebelum  memperoleh  izin  usaha  perkebunan  perusahaan perkebunan wajib :
a) Membuat  analisis  mengenai dampak  lingkungan  hidup  atau  upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
b) Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan atau pengolahan lahan.
c) Memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik.
8. Untuk  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  dan menanggulangi  kerusakannya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setelah memperoleh  izin  usaha  perkebunan,  perusahaan  perkebunan  wajib  menerapkan analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  atau  upaya  pengelolaan  lingkungan hidup  dan  upaya  pemantauan  lingkungan  hidup  dan  atau  analisis  dan  manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.
9. Setiap  perusahaan  perkebunan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan Izin usahanya.
10. Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak  menerapkan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  atau  upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  upaya  pemantauan  lingkungan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izinnya.
11. Pasal 26 disebut kan “bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
12. Pada  pasal  12  ayat  2  huruf b  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2005  tentang Pengesahan  International  convention  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) menyebutkan bahwa  langkah-langkah  yang  akan  diambil  oleh  Negara  Pihak  pada  Kovenan  ini guna  mencapai  perwujudan  hak  ini  sepenuhnya,  harus  meliputi  hal-hal  yang diperlukan untuk mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
13. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan  fungsi  utama  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Pasal  5  angka  2  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang menyebutkan  penataan  ruang  berdasarkan fungsi  utama  kawasan  terdiri  atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang dimaksud dengan kawasan lindung dalam penjelasannya adalah :
a. kawasan  yang  memberi  perlindungan  terhadap  kawasan  bawahannya, antara  lain  kawasan  hutan  lindung,  kawasan  bergambut,  dan  kawasan resapan air;
b. kawasan  perlindungan  setempat  antara  lain  sempadan  pantai,  sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air;
c. kawasan suaka alam dan budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka  alam  laut,  dan perairan  lainnya,  kawasan  pantai  berhutan  bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d. kawasan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan  rawan  gempa  bumi,  kawasan  rawan  tanah  longsor,  kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir, dan;
e. kawasan  lindung  lainnya,  misalnya  taman  buru,  cagar  biosfer,  kawasan perlindungan  plasma  nutfah,  kawasan  pengungsian  satwa  dan  terumbu karang.
15. Pasal  61  Undang-undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, menyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :
1) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
2) memanfaatkan  ruang  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang  dari  pejabat yang berwenang
3) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang,
4) memberikan  akses  terhadap  kawasan  yang  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
16. Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  1991  tentang  Rawa  menyebutkan bahwa konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa  sebagai  sumber  air,  serta  meningkatkan  fungsi  dan  manfaatnya  dengan memperhatikan :
a. Kemampuan meningkatkan rawa sebagai ekosistem sumber air;
b. Pelestarian rawa;
c. Kemampuan meningkatkan perekonomian masyarakat;
d. Kelestarian lingkungan hidup.
17. Pada pasal 15 menyebutkan :
a. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan di wilayah konservasi rawa setiap orang dilarang untuk :
1) Merusak  ekosistem  air  yang  berada  di  wilayah  konservasi rawa;kehidupan dan sumber
2) Membuang  benda dan/atau  bahan  padat  maupun  cair  yang  berupa limbah ke dalam wilayah konservasi rawa;
b. Setiap  pemegang  hak  atas  tanah  di  dalam  wilayah  konservasi  rawa  wajib menjaga kelangsungan fungsi wilayah tersebut.
18. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 poin e, Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 1996 tentang Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  atas tanah  yang  menyebutkan tentang  kewajiban  pemegang  Hak  Guna  Usaha  salah  satunya  adalah  bahwa pemegang  Hak  Guna  Usaha  harus  mencegah  kerusakan  sumber  daya  alam  dan menjaga  kelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pasal  14  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  no.  40  tahun  1996  disebutkan  bahwa Penguasaan dan penggunaan sumber daya alam lainnya diatas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk pemegang Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dengan  mengingat  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan kepentingan masyarakat.
20. Peraturan pemerintah No 26-2008 tentang RTRWN menetapkan kawasan Ekosistem Leuser sebagai kawasan strategis nasional untuk pelestarian lingkungan hidup. Rawa Tripa yang merupakan rawa gambut merupakan bagian dari KEL. Dalam pasal 52 huruf  b  dinyatakan  bahwa  kawasan  bergambut  merupakan  kawasan  lindung  yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
21. Pada  pasal  9  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  tersebut  memuat  arahan  strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi :
a. Menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
b. Mencegah  pemanfaatan  ruang  dikawasan  strategis  nasional  yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
c. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
d. Membatasi  pengembangan  prasarana  dan  sarana  di  dalam  dan  di  sekitar kawasan  strategis  nasional  yang  dapat  memicu  perkembangan  kegiatan budidaya;
e. Mengembangkan  kegiatan  budidaya  tidak  terbangun  di  sekitar  kawasan strategis  nasional  yang  berfungsi  sebagai  zona  penyangga  yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
f. Merehabilitasi  fungsi  lindung  kawasan  yang  menurun  akibat  dampak pemanfaatan  ruang  yang  berkembang  di  dalam  dan  di  selitar kawasan strategis nasional.
22. Pasal  1  angka  1  Keputusan  Presiden  Nomor  32  tahun  1990  Tentang  Pengelolaan Lingkungan menyebutkan bahwa kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan  fungsi  utama  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  melindungi yang  mencakup  sumber  alam,  sumber  daya  buatan  dan  nilai  sejarah  serta  budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
23. Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Lingkungan menyebutkan bahwa kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
24. Pasal  2  ayat  1  dan  2 Keputusan  Presiden  Nomor  32  tahun  1990  Tentang Pengelolaan Lingkungan menyebutkan :
a. Pengelolaan  kawasan  lindung  bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
b. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah :
1) Meningkatkan  fungsi  lindung  terhadap  tanah,  air,  iklim,  tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2) Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
25. Pasal  3  angka  1  Keputusan  Presiden  Nomor  32  tahun  1990  Tentang  Pengelolaan Lingkungan  yang  menyebutkan  salahsatu  kawasan  lindung  yang  dimaksud  dalam pasal  1  adalah  kawasan  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  kawasan bawahannya.  Pasal  4  Keputusan  Presiden  Nomor  32  tahun  1990  Tentang Pengelolaan  Lingkungan  yang  menyebutkan  kawasan  yang  memberikan perlindungan  kawasan  bawahannya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  3 terdiri dari:
a. Kawasan hutan lindung
b. Kawasan bergambut
c. Kawasan Resapan air
26. Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Lingkungan menyebutkan  perlindungan  terhadap  kawasan  bergambut  dimaksudkan  untuk mengendalikan  hidrologi  wilayah  yang  berfungsi  sebagai  penambat  air  dan pencegah  banjir  serta  melindungi  ekosistem  yang  khas  di  kawasan  yang bersangkutan.  Pasal  10 Keputusan  Presiden  Nomor  32  tahun  1990  Tentang Pengelolaan  Lingkungan  menyebutkan  kriteria  kawasan  bergambut  adalah  tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.

## 5. KESIMPULAN
Pelanggaran  komunikasi  kebijakan  Pemerintah  dapat  dimasukan  dalam  ranah pelanggaran Perdata dan Pidana. Untuk menciptakan pemerintah yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  akan  sangat  jauh  dari  harapan  bila  proses
komunikasi  yang  jelas  belum  terbangun  serta  ego  sektoral  masih  menjadi  alasan  yang tersirat dari setiap kebijakan pemerintah.
Kondisi  saat  ini,  baik  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah,  proses  komunikasi pemerintahan  seakan  tersendat.  Rakyat  seakan  sudah  hilang  kepercayaan  terhadap pemerintah. Begitupun pemerintah yang seakan tidak tanggap terhadap segala suara rakyat. Masalah ini bisa kita lihat dalam contoh kasus pembuatan kebijakan publik. Terlalu banyak kebijakan  pemerintah  yang  memang  tidak  pro  rakyat,  bahkan  tidak  sesuai  dengan keinginan rakyat. Padahal dalam hal pencapaian tujuan negara, terdapat tujuan rakyat tiap individu.
Para anggota dewan dan pemerintahan kita seolah hanya bisa mengobral janji kepada rakyat.  Memberi  harapan  begitu  besar  saat  kampanye,  tapi toh  kemudian  ketika  mereka telah  mendapat  jabatan,  janji  tinggal  janji,  kesengsaraan  rakyat  semakin menjadi.  Inilah kemudian  uyang  menjadi  sorotan  semua  pihak,  termasuk  di  dalamnya  para  akademisi, pakar politik, pemerintaha gagal berkomunikasi dengan baik dengan rakyat.
Artinya  komunikasi  pemerintahan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan rakyat banyak. Kebijakan publik meliputi semua kebijakan  yang  berasal  dari  pemerintah,  seperti  kebijakan  ekonomi,  transportasi, komunikasi,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  fasilitas-fasilitas  umum  lainnya.  Menurut Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai ” whatever government choose to do or not to do ”.
Sedangkan menurut Young dan Quinn salah satu konsep kunci dari kebijakan publik adalah  sebuah  reaksi  terhadap  kebutuhan  dan  masalah  dunia  nyata.  Kebijakan  publik berupaya  merespon  masalah  atau  kebutuhan  konkrit  yang  berkembang  di  masyarakat. Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  seperangkat  tindakan  yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
Fenomena  diatas,  dalam  memberi  efek  jera  dan  komunikasi  kebijakan  ini  dapat berjalan dengan baik maka perlu kita ingatkan bahwa selaku Penyelenggara Negara secara sengaja  melakukan  tindakan  melawan  hukum  sehingga  dapat di  jerat  dengan  Undang- Undang Nomor 31 Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1), Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001, tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12, huruf (h), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah mengunankan Tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  telah  merugikan  orang  yang  berhak, padahal diketahui peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan.
Kebakaran hutan dan lahan di Negara ini, bila ditenggarai dengan unsur kesengajaan atas  penerbitan  sebuah  izin  tanpa  membangun  sebuah  garis  komando  komunikasi  yang jelas  berdasarkan  hirarki  hukum  pada  kawasan  HGU  dan  Perkebunan  yang  tidak  sesuai aturan dapat ditindak secara tegas dengan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pelaku utama pembakar lahan dapat dijerat dengan Pasal-Pasal berlapis agar memberi efek jera kepada pengusaha  lainnya  untuk  menjaga  kawasan  yang  dibebankan  izin  pemanfaatan  kepada mereka tetap dijaga sesuai dengan aturan yang berlaku dinegara ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bernard  L.  Tanya,  dkk,  2010. Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi. Genta Publishing, Yogyakarta.
Dr. Siswanto Sunarso, S.H, M.H . 2005. Hukum Pidana Lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa. Penerbit Rineka Cipta.
Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Press.
Irsadi Aristora. 2014. Saat Asap Merenggut Hak Asazi Manusia. Kompasiana.
___________.  2014. Water  Management  For  Forest  Plantation  In  Tropical  Peatlands Hasil Riset Tim MRV di PT. RAPP Terbantahkan Akibat Karhutla Riau. Kompasiana.
___________. 2014. Rawa Tripa Dalam Catatan Advokasi Bersama. Aceh.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH  dan  M. Ali Safa’at,. SH,. MH. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang  Hukum, Sekretariat  Jendral  &  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, Jakarta.
Rafiansa Zawani. 2014. Pengaruh Komunikasi Dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah. Mahasiswa FISIP-UI.
www.nasional.kompas.com/read/2012/11/27/1555106/gubernur.aceh.didesak.awasi.lahan .sengketa. di.rawa.tripa
www.mongabay.co.id/2012/05/14/koalisi-desak-menhut-tuntaskan-kasus-rawa-tripa/