VOLUME 4 NOMOR 2  2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi: Universitas Pendidikan Nasional Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali E-mail: ketutarniti@undiknas.ac.id

## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR

## Ni Ketut Arniti
Universitas Pendidikan Nasional ketutarniti@undiknas.ac.id
Received: 29 June 2020   |    Reviewed: 30 June 2020  |    Accepted: 17 August  2020

## ABSTRAK
Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar  dalam  tahun  2014.  Partisipasi  penting  untuk  diteliti  mengingat  keberhasilan  dari sebuah  pemilu  dapat  dilihat  dari  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di  Kota  Denpasar  Periode  2014-2019?  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pertama,  peta partisipasi  pemilih  dalam  pileg  dan  pilpres  di  Kota  Denpasar  mengalami  kenaikan  dan penurunan. Kedua, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat, yakni: Kepala Desa, Calon legislatif, PPS, dan  tokoh  agama.  Ketiga,  kedekatan  emosional  calon  pileg  dan  pilpres  turut  mempengaruhi partisipasi  dan  persepsi  politik  masyarakat.  Keempat,  rasionalitas  masyarakat  memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik  uang  menjadi  salah  satu  motivasi  dalam  partisipasi  politik.  Namun,  kedekatan  calon dengan  pemilih  menjadi  kunci  signifikan  dalam  pengaruhnya  terhadap  partisipasi  politik masyarakat
Kata Kunci: Pileg, Pilpres, Partisipasi Politik, dan Pilihan Rasional

## ABSTRACT
This study focuses on the political participation of the public in the legislative elections in Denpasar City in 2014. Participation is important to study considering that the success of an election can be seen from the level of community participation. In this study, researchers used political participation theory and rational choice theory. The formulation of the problems discussed in this study, How is the Political Participation of the Community in the Legislative General Election in Denpasar City for the 2014-2019 Period?  The  results  of  this  study  are  first,  the  map  of  voter  participation  in  the  legislative  and presidential  elections  in  Denpasar  City  has  increased  and  decreased.  Second,  efforts  to  socialize political participation which are the most important part in a general election. Friedmen and Hechter saw the influence of social institutions on political participation. In the findings of the researchers, there are social institutions that have an influence in increasing and decreasing community political participation, namely: Village Heads, legislative candidates, PPS, and religious leaders. Third, the emotional  closeness  of  the  legislative  and  presidential  candidates  has  also  influenced  the  political participation and perceptions of the people. Fourth, the rationality of society has a huge influence in determining  political  participation.  Economic  considerations  and  money  politics  are  one  of  the motivations for political participation. However, the closeness of candidates to voters is a significant key in influencing people's political participation
Keywords: Pileg, Presidential Election, Political Participation, and Rational Choice

## PENDAHULUAN
Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi  politik  dalam  hubungannya  dengan  demokrasi  berpengaruh  pada  legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik  berpengaruh  terhadap  legitimasi  masyarakat  kepada  pasangan  calon  yang  terpilih. Setiap  masyarakat  memiliki  preferensi  dan  kepentingan  masing-masing  untuk  menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat  dipandang  sebagai  kontrol  masyarakat  terhadap  suatu  pemerintahan.  Kontrol  yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.
Alat  ukur  untuk  mengetahui  partisipasi,  demokratisasi,  dan  legitimasi  warga  negara Indonesia  dapat  dilihat  salah  satunya  melalui  perilaku  politiknya.  Perilaku  politik  itu  dapat dilihat  dari  berbagai  jenis  yaitu  melalui  aktivitas  dan  antusiasme  masyarakat  mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan legislatif tahun 2014 yang lalu. Data resmi KPU Pusat meliris bahwasanya partisipasi pemilih pemilu legislative tahun 2014 bergerak fluktuatif.
Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum Legislatif 2014 di Kota Denpasar kendala yang sering muncul misalnya proses pemilihan yang rumit dan selain itu kurangnya sosialisasi KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara. Yang dulunya mencentang atau menandai kemudian diganti dengan cara mencoblos, pada pemilu 2014 yang semuanya  ini  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  tahun  2014  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, DPRD undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilihan umum Anggota DPR,  DPD,  DPRD  yang  tentu  saja  menjadi  landasan  hukum  dari  penyelenggara  pemilu Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  dan  juga  bertujuan  menghasilkan  pemilu  yang  berkualitas agar  dapat  menjamin  adanya  kompetisi  yang  sehat,  partisipatif,  mempunyai  derajat keterwakilan  yang  lebih  tinggi  dan  memiliki  mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal  ini  hanya  bisa  dicapai  apabila  pemilihan  umum  itu  diselenggarakan  berdasarkan  asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2014 ini diharapkan masyarakat dapat memberikan  partisipasi  politik  secara  positif.  Partisipasi  politik  melalui  kegiatan  pemilihan umum  Legislatif  yang  didasarkan  pada  demokrasi  karena  keberhasilan  pembangunan  tidak hanya  semata-mata  tergantung  pada  usaha  pemerintah  saja  tetapi  harus  adanya  dukungan partisipasiseluruh  masyarakat  terutama  dalam  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum Legislatif di Kota Denpasar.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bismar Arianto (2011) yang berjudul Analisis Penyebab  Masyarakat  Tidak  Memilih  Dalam  Pemilu  menemukan  bahwa  penyebab  utama masyarakat tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dikategorikan dalam dua
faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yang digolongkan faktor internal yaitu faktor teknis yang merupakan kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh seorang pemilih seperti sakit, pemilih sedang ada kegiatan lain dan hal lain yang bersifat pribadi. Hal lain yang termasuk faktor teknis adalah faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor  admistratif,  sosialisasi  dan  faktor  politik.  Faktor  admistratif  berkaitan  dengan  aspek adminstratif  yang  menyebabkan  pemilih  tidak  bisa  menggunakan  hak  pilihnya  diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Faktor sosialisasi yaitu penyebarluasan informasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat setiap kali pemilu.dan faktor politik adalah alasan atau penyebab yang timbul oleh aspek politik yang timbul seperti ketidak percayaan kepada partai, tak punya pilihan dari kandiddat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya (golput)  sedangkan  penelitian  saya  bukan  hanya  untuk  mengetahui  alasan  orang  tidak menggunakan  hak  suaranya  tetapi  secara  umum  mau  menjelaskan  apa  yang  menyebakan partisipasi  tetapi  juga  mengetahui  mengapa  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala daerah di Kota Denpasar itu berada dibawah standar nasional. Adapun yang menjadi rumusan masalah  dalam  penulisan  ini,  yaitu  :  "Bagaimana  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam pemilihan umum Legislatif di Kota Denpasar Periode 2014-2019?”.
Sedangkan tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran serta politik masyarakat dalam pemilu legislatif di Kota Denpasar Periode 2014-2019 dan diharapkan dapat memberi  manfaat  memberikan  informasi  yang  bersifat  ilmiah  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan  serta  keberhasilan  pelaksanaan  melalui  proses  pembangunan  politik  yang demokrasi  melalui  pelaksana  Pemilu  Legislatif  di  Kota  Denpasar  dalam  kaitannya  dengan partisipasi politik masyarakat.

## KAJIAN TEORI
Sikap adalah bentuk dari pemahaman yang muncul tentang realitas yang ada, dengan menggunakan preferensi dan bangunan pengetahuan yang ada. Sedangkan partisipasi politik adalah  keikutsertaan  warga  negara  biasa  dalam  menentukan  segala  keputusan  yang menyangkut  atau  mempengaruhi  kehidupannya  (Ramlan  Surbakti,  2010:140).  Sikap  belum tentu adalah partisipasi, tapi partisipasi adalah sikap politik. Diam dalam artian tidak ikut dalam suatu kegiatan politik atau tidak berpartisipasi, merupakan suatu sikap politik. Sikap politik dan juga pilihan politik, diawali oleh terbentuknya persepsi. Persepsi ini terbentuk dari hasil interaksi  antara  stimulus  politik  dengan  kesadaran  kognitif  atau  alam  pikiran  seseorang (Adman Nursal, 2004:27). Hal ini nantinya akan mempengaruhi sikap, aspirasi, perilaku politik dan juga pilihan politik.

## 1.   Partisipasi Politik
Adapun  pengertian  partisipasi  politik  menurut  Michael  Rush  dan  Philip  Althoft partisipasi  politik  sebagai  kegiatan  warga  Negara  biasa  dalam  mempengaruhi  proses pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  umum  dan  dalam  ikut  serta  menentukan  pemimpin pemerintahan.  Segala  kegiatan  warga  Negara  yang  mempengaruhi  proses  pembuatan  serta pelaksanaan  kebijakan  umum  termasuk  dalam  memilih  pemimpin  pemerintahan  dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik (Damsar, 2010:181).
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di Negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara  eksplisit  tindakan  illegal  dan  kekerasan.  Menurut  mereka,  partisipasi  politik  adalah kegiatan  warga  Negara  yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi  yang  dimaksud  untuk mempengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh  pemerintah,  karena  partisipasi  bisa  bersifat individual  atau  kolektif,  terorganisir  atau  spontan,  mantap  atau  sporadic,  secara  damai  atau dengan  kekerasan,  legal  atau  illegal,  efektif  atau  tidak  efektif  (dalam  Miriam  Budiharjo, 2008:368).
Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern  ini  pemilu  menempati  posisi  penting  karena  terkait  dengan  beberapa  hal;  Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi  indikator  negara  demokrasi.  Dhal  mengatakan  bahwa  dua  dari  enam  ciri  lembaga- lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat  dari  kenyataan  tumbangnya  penguasa-penguasa  otoriter  akibat  dari  pemilu  yang mereka  sponsori  sendiri  karena  mencoba  memperbaharui  legitimasi  melalui  pemilu. (Ranadireksa, 2007).
Rakyat  membuat  kontrak  sosial  dengan  para  pemimpin  melalui  pemilu.  Pada  saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena  itu,  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  para  pemimpin  sekarang  bukanlah  muncul  karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu. Intinya, pemilihan umum adalah suatu  contoh  partisipasi  politik  yaitu  kegiatan  warga  negara  biasa  dalam  mempengaruhi kebijakan  pemerintah.  Pada  hakekatnya  pemilihan  umum  merupakan  cara  dan  sarana  yang tersedia bagi rakyat unutk menentukan wakilwakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan  rakyat  untuk  menjalankan  kedaulatan  rakyat.  Sangat  bermaknanya  pemilu  bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara.
Berangkat dari batasan pengertian partisipasi politik dalam pemilihan umum tersebut. Pada akhirnya penelitian ini juga tidak bisa menafikan karakteristik sosial yang terjadi dalam objek penelitian, terkhusus Garut. Sebab pada akhirnya peneliti juga harus bisa mengiyakan ada  faktor  lain  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  ini.  Studi  hasil  penelitian  Seymour Martin  Lipset,  dalam  Political  Man:  the  Social  Bases  of  Politics  (1960)  dalam  Miriam Budihardjo,2008)  menegaskan  dengan  sangat  terang  bahwasanya  karakteristik  sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik. Karakteristik sosial tersebut meliputi pendapatan,
pendidikan,  pekerjaan,  ras,  jenis  kelamin,  umur,  tempat  tinggal,  situasi  kondisi,  status  dan organisasi. Dengan demikian karakteristik sosial khas kegarutan, menjadi bumbu pelengkap dalam pembahasan penelitian ini.

## 2. Pilihan Rasional
Coleman3 memaknai teori pilihan rasional sebagai tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan memandang tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman (Miriam Budihardjo, 1998) yakni aktor dan sumber daya. Aktor adalah yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan  dan  kebutuhan  mereka.  Sedangkan  sumber  daya  adalah  sesuatu  yang  menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Buah karya pemikiran Downs (Marsh & Stoker, 2010),  pilihan  rasional  berkembang  dalam  arah  yang  bervariasi.  Teori  pilihan  rasional mengambil  preferensi,  keyakinan,  dan  strategi  feasible  individu  sebagai  penyebab  tindakan yang mereka lakukan. Varian mainstream dari pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai  semua  kapasitas  rasional,  waktu,  dan  keterikatan  emosi  yang  penting  untuk memilih arah tindakan baik, tak peduli betapa kompleksnya pilihan tersebut. Masalah paling sederhana secara konseptual dalam pembuatan keputusan parametrik dalam kepastian ketika setiap tindakan mempunyai hasil yang diketahui (sehingga tidak ada resiko atau ketidakpastian) dan  hubungan  antara  aksi  dan  akibat  tak  dipengaruhi  oleh  tindakan  individu  lain.  Individu diasumsikan mampu menilai hasil, maupun aksi.
Lebih  lanjut  Downs4  mengatakan,  dalam  konteks  pemilihan  umum  orang  memilih calon atau partai politik, apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi. Cukup dengan mempersepsikan keadaan  ekonomi  dirinya  (egosentrik)  di  bawah  sebuah  pemerintahan  (partai  atau  calon) tertentu  sekarang  ini  dibanding  sebelumnya  (retrospektif),  dan  yang  akan  datang  dibanding sekarang (retroospektif), dan yang akan datang dibanding sekarang (prospektif); dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (sosiotropik) di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (retospektif), dan keadaan ekonomi nasional dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun-tahun yang akan datang (prospektif).
Lembaga  sosial  telah  berperan  besar  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan  dari  lembaga  sosial  untuk  memberikan  sanksi  positif  dan  negatif  kepada masyarakat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hecdter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam  politik.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  lembaga  sosial  yang  turut  berperan  dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, dan KPPS), Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  partisipasi  politik  pemilih  Pemilu  Legislatif  menggunakan penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif.  Prosedur  penelitian  kualitatif  menurut  Moleong  (2008) menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang yang menjadi obyek atau responden  penelitian  responden.  Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  dapat  mengumpulkan realita  di  lapangan  dengan  mengumpulkan  data  secara  langsung  melalui  wawancara, dokumentasi  dan  observasi.  Menurut  Whitney,  penelitian  deskriptif  adalah  pencarian  fakta dengan  interpretasi  yang  tepat  dengan  tujuan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran/lukisan, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis  yang  objektivitasnya  dibangun  atas  rumusan  tentang  situasi  tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu.
Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan untuk selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi  lebih  berupaya  memahami  situasi  tertentu.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian deskriptif  selanjutnya  lebih  ditekankan  pada  memberikan  gambaran  secara  objektif  tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik deskripstif terhadap data sekunder yang terkait karakteristik sosial ekonomi, dan kondisi pemilih dan
partai politik pada Pemilu Legislatif 2014. Analisa dilakukan sejak data awal penelusuran dan dilakukan secara terusmenerus sampai menemukan data yang sesuai dengan batasan penelitian.

## PEMBAHASAN
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan  bentuk  perwujudan  negara  demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan  penting  dalam  menseleksi  pejabat-pejabat  negara  yang  nantinya  akan  mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).
Partisipasi  politik  adalah  hasrat  seorang  individu  untuk  mempunyai  peran  dalam kehidupan  politik  melalui  keterlibatan  administratif  untuk  menggunakan  hak  bersuara, melibatkan  dirinya  diberbagai  organisasi,  mendiskusikan  berbagai  persoalan  politik  dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran,  memberikan  pelayanan  terhadap  lingkungan  dengan  kemampuanya  sendiri (Arther Muhaling, 2014).
Partisipasi  politik  dapat  bermanfaat  untuk:  (1)  memberikan  dukungan  kepada penguasa  dan  pemerintah  dalam  bentuk  pengiriman  wakil  atau  pendukung,  pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan  oleh  organisasi  politik;  (2)  menunjukan  kelemahan  dan  kekurangan  pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut;  (3)  partisipasi  sebagai  tantangan  terhadap  penguasa  supaya  terjadi  perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).
Bahwa  semua  warga  negara  memiliki  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  dalam mengevaluasi  dan  menentukan  pemimpinnya,  sehingga  partisipasi  politik,  dalam  hal  ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang  baik  terhadap  peran-peran  strategis  warga  negara  juga  akan  mendorong  kualitas demokrasi (Liando, 2016).
Manakala  Pemilihan  legislatif  memang  diakui  secara  global,  sebagai  sebuah  arena untuk  membentuk  demokrasi  perwakilan  serta  menggelar  pergantian  pemerintahan  secara berkala  (Rahmatunnisa,  2017).  Tujuan  utama  pemilu  legislatif  adalah  rakyat  daerah  bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal.  Menurut  teori  demokrasi  minimalis  dari  Schumpeterian,  pemilu  legislatif  merupakan sebuah  arena  yang  mewadahi  kompetisi  atau  kontestasi  antara  aktor  politik  untuk  meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Harahap, 2010) (Liando, 2016) (Mitchell, 2015).
Demokrasi juga menggariskan bahwa Pemilu Legislatif adalah kesempatan bagi partai oposisi  dan  rakyat  untuk  menjalankan  mekanisme  check  and  balances  terhadap  partai  yang berkuasa  atau  ruling  party  (Asrinaldi,  2013).  Meski  banyak  kalangan  menilai  konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/ pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa pemilu legislatif telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando, 2016).
Dalam konteks pemilu legislatif, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas (Nopyandri, 2012). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi  yang  luas  dan  telah  mengkonstruksi  sistem  demokrasi  kita  pada  demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.
Berikut dalam penelitian ini karakteristik narasumber yang dikemukakan adalah jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendidikan. Berikut karakteristik responden di uraikan sebagai berikut :

## Tabel 1 Karakteristik Narasumber Berdasarkan genetik
Jenis Kelamin F Prosentase (%) Laki – laki 18 45 Perempuan 22 55 Jumlah 40 100 Sumber : olahan data, 2015
Tabel 1 diatas menunjukan responden didominasi oleh perempuan yaitu 22 orang (55%) dan laki-Iaki 18 orang ( 45%).

## Tabel 2 Karakteristik Narasumber Berdasarkan usia
Umur F Prosentase ( % ) < 20 tahun 2 5 21 – 30 tahun 7 17.5 31-40 tahun 12 30 41-49 tahun 13 32.5 50 tahun keatas 6 15 Jumlah 40 100 Sumber : olahan data, 2015
Tabel 2 menunjukan bahwa umur responden di dominasi oleh umur 41-49 tahun terdapat 13 orang (32,5%) kemudian umur 31-40 tahun terdapat 12 orang (30% ), umur 71-30 tahun terdapat 7 orang (17,5%) 50 tahun keatas terdapat 6 orang (15%) dan usia kurang dari 20 tahun terdapat 2 orang (5%).

## Tabel 3 Partisipasi Masyarakat dalam proses seleksi calon anggota Legislatif
pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar No Partisipasi dalam proses seleksi calon F Prosentase ( % ) a Sering/aktif 12 30 b Jarang/cukup aktif 22 55 c Tidak pernah 6 15 Jumlah 40 100 Sumber : olahan data, 2015
Dari  tabel  3  diatas  terlihat  bahwa  dari  40  orang  responden  masyarakat  yang diwawancarai: 55% menyatakan jarang berpartisipasi dalam proses seleksi calon anggota Legislatif pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar. 30% menyatakan sering berpartisipasi dalam proses seleksi calon anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar dan 15% menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam proses seleksi calon anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar.
Jadi  kesimpulannya  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  seleksi  calon anggota Legislatif adalah kurang baik karena masyarakat jarang berpartisipasi dalam proses seleksi ini.

## Tabel 4 Partisipasi Masyarakat dalam memberikan suara pada saat pemungutan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Denpasar
No Partisipasi dalam memberikan suara F Prosentase ( % ) a Ikut memilih 16 40 b Tidak ikut memilih 24 60 Jumlah 40 100 Sumber : olahan data, 2015
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  dari  40  orang  responden  masyarakat  yang diwawancarai : (60%) menyatakan tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilu  Legislatif  tahun  2014  di  Kota  Denpasar  (40%),  menyatakan  ikut  berpartisipasi dalam  memberikan  suara  pada  Pemilu  Legislatif  tahun  2014  di  Kota  Denpasar.  Helion didukung dengan pandangan yang diberikan seorang ibu berinisial AY berusia 46 tahun yang mengatakan bahwa “buat apa memilih jika nantinya Anggota Dewan tidak dapat bekerja  dengan  baik  untuk  menyalurkan aspirasi  masyarakat. Suara yang saya berikan nantinya  akan  menjadi  sia-sia.  Anggota  Dewan  hanya  mengubar  janji-janji  saja  saat pemilihan  akan  tetapi  setelah  meendapatkan  kursi  di  DPRD  lupa  akan  janjinya  untuk mensejahterakan masyarakat. Dapat dilihat Anggota Dewan Periode yang lalu belum bisa merealisasikan apa yang mereka janjikan kepada masyarakat. Jadi lebih baik saya tidak memilih (golput)”.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  umum Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar adalah tidak baik karena banyak masyarakat yang tidak memilih (golput).
Table 5 Latar belakang tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan suara Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar.
No Partisipasi dalam proses seleksi calon F Prosentase ( % ) a Terlalu banyak partai % caleg 25 62.5 b Cara memilih yang rumit 5 12.5 c Kurangnya sosialisasi 10 25 Jumlah 40 100 Sumber : Data Olahan, 2015
Dari tabel diatas terlihat dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai: 62,5%  menyatakan  tidak  memberikan  suara  dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun tahun  2014  di  Kota Denpasar karena terlalu banyak partai dan caleg, 25% menyatakan tidak memberikan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 karena kurangnya sosialisasi.  dan  12,5%  menyatakan  tidak  memberikan  suara  karena  cara  memilih  yang rumit.  Pendapat  ini  didukung  oleh  seorang  bapak  berinisial  VL  umur  53  tahun  yang mengatakan dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 ia tidak memberikan suaranya karena terlalu banyak partai dan jugaCalon Legislatif dari setiap partai tersebut sehingga saya merasa bingung untuk memilih Calon Anggota Legislatif mana yang harus dipilih.

## Tabel 6 Penyaluran undangan dalam Pemilu Legislatif
Tahun 2014 di Kota Denpasar No Penyaluran Undangan F Prosentase ( % ) a Mendapat undangan 40 100 b Tidak mendapat undangan 0 0.00 Jumlah 40 100 Sumber : olahan data, 2015
Dari tabel diatas terlihat dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai 100% menyatakan bahwa mendapatkan undangan untuk memilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar.

## Tabel 7 Partisipasi masyarakat dalam Kampanye pemilu Legislatif
Tahun 2014 di Kota Denpasar No  Partisipasi dalam kampanye F  Prosentase ( % ) a Sering 4 10 b Jarang 10 25 c Tidak pernah 26 65 Jumlah 40 100 Sumber : olahan data, 2015
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  dari  40  orang  responden  masyarakat  yang diwawancarai: 65% menyatakan tidak pemah berperanserta dalam  kampanye  pada  Pemilu Legislatif  tahun  tahun  2014  di  Kota  Denpasar  menyatakan  jarang  berpartisipasi  dalam kampanye  pada  Pemilu  Legislatif  tahun  2014  di  Kota  Denpasar  dan  10%  menyatakan sering berpartisipasi dalam kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif tahun tahun 2014 di  Kota  Denpasar.  Hal  ini  ditunjang  oleh  pendapat  yang  disampaikan  oleh  seorang masyarakat yang berinisial W umur 45 tahun yang mengatakan lebih baik saya tinggal diruman daripada ikut berkampanye, karena sering terjadi kekacauan dalam kampanye tersebut  sehingga  saya  merasa  takut  untuk  mengambil  konsekuensinya  jika  ikut berpartisipasi dalam kampanye.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  kampanye  pada Pemilu  Legislatif  tahun  2014  di  Kota  Denpasar  adalah  kurang  baik  karena  banyak masyarakat yang tidak pemah ikut berkampanye.
Tabel 8 Partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhitungan suara pada
Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Denpasar
No Partisipasi dalam mengawasi perhitungan suara F Prosentase ( % ) a Aktif ikut mengawasi 4 10 b Cukup aktif ikut mengawasi 11 27,5 c Kurang aktif mengawasi 25 62.5 Jumlah 40 100 Sumber : olahan data, 2015
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 40 orang respon Partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhitungan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014 menyatakan cukup aktif ikut  mengawasi  penghitungan  suara  pada  Pemilu  Legislatif  tahun  2014  dan  10% menyatakan aktif ikut  mengawasi proses penghitungan suara pada Pemilu Legislatif tahun tahun  2014  di  Kota  Denpasar.  Dapat dilihat masyarakat kurang aktif mengawasi proses perhitungan  suara  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2014  jadi  dapat  disimpulkan partisipasi masyarakat dalam perhitungan suara adalah cukup baik.

## Tabel 9 Peran masyarakat dalam mengedepankan mekanisme demokrasi pada pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar
No Peran masyarakat F  Prosentase ( % ) a Selalu 1 2.5 b Sering 13 32.5 c Kadang/jarang 16 65 Jumlah 40 100

## Sumber : olahan data, 2015
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  dari  40  orang  responden  masyarakat  yang diwawancarai  65%  menyatakan  kadang  berpartisipasi  dalam  mengedepankan  proses demokrasi  pada  Pemilu  Legislatif  tahun  2014  di  Kota  Denpasar  menyatakan  jarang berpartisipasi dalam mengedepankan mekanisme demokrasi pada Pemilu Legislatif tahun
2014 di Kota Denpasar dan 2,5% menyatakan sering berpartisipasi dalam mengedepankan mekanisme demokrasi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masvarakat  dalam  mengedepankan mekanisme demokrasi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar adalah kurang baik.

## Tabel 10 Peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan
Pemilu Legislatif Tahun 2014 No Mekanisme Pemilu F Prosentase ( % ) a Sangat baik 0 0.0 b Baik 19 47.5 c Cukup baik 21 52.5 d Tidak baik 0 0.0 Jumlah 40 100 Sumber : Data Olahan, 2015
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dari  40  orang  responden  masyarakat  yang diwawancarai  :  52.5%  menyatakan  bahwa  peran  Pemerintah  daerah  dalam mensosialisasikan pemilihan Umum Legislatif adalah cukup baik dan 47,5 % menyatakan bahwa  peran  Pemerintah  daerah  dalam  mensosialisasikan  Pemilihan  Umum  Legislatif adalah baik. Hal itu didukung dengan pendapat yang disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga  yang  berinisial  WR  umur  47  tahun  yang  mengatakan  bahwa sosialisasi  yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat masih sangat kurang, dimana sosialisasi hanya disampaikan dalam pertemuan RT (Rukun Tetangga) saja tidak mengundang masyarakat secara keseluruhan untuk memberikan sosialisasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kota Denpasar.
Tabel 11 Pelaksanaan tugas oleh KPU dalam Pemilu Legislatif
Tahun 2014 di Kota Denpasar. No Pelaksanaan Tugas Oleh KPU F  Prosentase ( % ) a Sangat baik 0 0.0 b Baik 22 55 c Cukup baik 18 45 d Tidak baik 0 0.0 Jumlah 40 100 Sumber : Data Olahan, 2015
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  dari  40  orang  responden  masyarakat  yang diwawancarai : 55% menyatakan bahwa KPU sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2014  di Kota  Denpasar  dan  45%  menyatakan bahwa KPU menjalankan tugasnya dengan cukup baik.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  KPU  sudah  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan baik.
Tabel 12 Pelaksanaan Pemilu Legislatif disesuaikan pada
peraturan perundang- undangan . No Pelaksanaan Tugas Oleh KPU F Prosentase ( % ) a Sesuai 24 60 b Tidak sesuai 16 40 Jumlah 40 100

## Sumber : olahan data, 2015
Dilihat dari tabel di atas dari 40 orang responden masyarakat yang diwawancarai 60%  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  sesuai  dengan  Peraturan perundang-undangan  dan  40%  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  Pemilihan  Umum Legislatif  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Ditunjang  pendapat  dari
seorang  tokoh  agama  GKS  yang  mengatakan  pemilihan  umum  legislatif  sudah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dapat berjalan dengan baik. Jadi pemilihan umum Legislatif berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian,  wawancara  dan  pengolahan  data  maka  dapat disimpulkan bahwa, respon masyarakat di Kota Denpasar dalam mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014 dapat dismpulkan bahwa antusias dari mereka tinggi dalam partisipasi politik. Akan  tetapi  partisipasi  mereka  tinggi  karena  disebabkan  adanya  faktor  mobilisasi  yang dilakukan oleh calon legislatif membuat masyarakat ikut berpartisipasi dan membuat tingkat partisipasi  di  Denpasar  menjadi  tinggi.  Kemudian  terjadinya  relasi  aktor-aktor  politik  yang memiliki jabatan di pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan yang terakhir adanya punishment atau reward.
Pada  dasarnya  masyarakat  di  Kota  Denpasar  telah  menjalankan  nilai-nilai  dari partisipasi politik. Dimana ikut aktif dalam kegiatan pemilu legislarif. Ikut aktif dalam kegiatan memilih  dan  dipilih  tapi  dalam  pelaksanaannya  masih  kurang  tepat  karena  masih  adanya kegiatan mobilisasi politik. Oleh karena itu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat di Kota  Denpasar  perlu  diperbaiki  agar  pelaksanaannya  sesuai  dengan  nilai-nilai  partisipasi politik yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arther Muhaling, (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau
Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Jurnal Politico, 3(2).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/7100
Asrinaldi,  A.  (2013).  Koalisi  Model  Parlementer  dan  Dampaknya  pada  Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 10 (2).
Bismar Arianto. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu
Pemerintahan, 1(1). https://fisip.umrah.ac.id/wp-
content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI- last_57_66.pdf .
Budiardjo, Miriam. (1998). Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo,  Miriam.  (2008).  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  Edisi  Revisi  Keempat.  Jakarta;  PT Gramedia Pustaka Utama.
Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Harahap, H. I. (2010). Robert A. Dahl dan Studi tentang Fenomena Demokrasi di India. Jurnal POLITEIA , 2 (1).
Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ( Studi Pada Pemilihan  Anggota  Legislatif  Dan  Pemilihan  Presiden  Dan  Calon  Wakil  Presiden  Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum , 3 (2), 14–28. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/viewFile/17190/16738
Mitchell,  B.  (2015).  Participatory  Partnerships:  Engaging  and  Empowering  to  Enhance Environmental  Management  and  Qualityof  Life. Social  Indicators  Research , 71 ,  123– 144.
Moelong,  Lexy  J.  (2008).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (edisi  revisi,  cetakan  xxv). Bnadung: PT Remaja Rosdakarya. Liberty, Yogyakarta.
Muhaling, Arther. (2014). "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau  Barat  Selatan  Kabupaten  Sitaro".  (Skripsi)  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  FISIP UNSRAT  Manado.  Diakses  dari  http://eprints.undip.ac.id/48739/2/Bab  _I.pdf  28 November 2016, pukul 14:23 WITA.
Nopyandri. (2012). Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945.
Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2).
Rahmatunnisa,  M.  (2017).  Permasalahan  Anggaran  Pengawasan  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Jurnal Bawaslu , 3 (1), 79–44.
Ranadireksa, H. (2007) . Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung : Fokusmedia, 173-174.
Subakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Cetakan Ketujuh. Jakarta; PT Grasindo