## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui laporan  pertanggungjawaban  pajak  daerah  dalam rangka  mengelola  dana  dengan  sistem  desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.  Jenis  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif.  Adapun  pengumpulan  data  yang dilakukan  oleh  penulis  adalah  dengan  metode wawancara  terhadap  karyawan  Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.
Kata kunci: Akuntabilitas, dan Pajak Daerah.

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal balik  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU No 6 Ta hun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir  dengan  UU  No.28  Tahun  2007).  Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan  pendapatan  negara  yang  memiliki kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  pendapatan nasional.
Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak  yang  masuk  ke  pemerintah  pusat  dan  ada yang  masuk  ke  daerah-daerah.  Pajak  yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat
antara  lain:  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  (PPn  BM),  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB). Sedangkan  pajak  yang  dikelola  dan  dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor,  dll)  dan  Pajak  Kabupaten/Kota  (Pajak Hotel,  Restoran,  Reklame,  Penerangan  Jalan, Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan  C,  dll).  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan merupakan komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pelaksanaan  UU  No.22  Tahun  1999  dan UU  No.25  Tahun  1999  telah  menyebabkan perubahan  yang  mendasar  mengenai  pengaturan hubungan  Pusat  dan  Daerah,  khususnya  dalam bidang  administrasi  pemerintahan  maupun  dalam hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan  daerah  agar  dapat  melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan  perpajakan  daerah,  diantaranya  dengan
Analisis Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo
Andika Rusli 1
Saharuddin 2
Surianti 3
No. HP 085242438738 ¹ , 081342512379 ²
¹ Alamat Korespondensi: Jl. Yos Sudarso Email:
menetapkan  UU  No.34  Tahun  2000  tentang perubahan  atas  UU  No.18  Tahun  1997  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Pemberian kewenangan  dalam  pengenaan  pajak  dan  retribusi daerah,  diharapkan  dapat  lebih  mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan  PAD,  khususnya  yang  berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Walaupun baru satu tahun diberlakukannya  Otonomi  Daerah  sebagaimana diamanatkan  dalam  UU  No.22  Tahun  1999  dan UU No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang- undangan  pendukung  lainnya,  berbagai  macam respon  timbul  dari  daerah-daerah.  Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan PAD  melalui  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah berdasarkan  UU  No.34  Tahun  2000  telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah  daerah  berhasil  mencapai  peningkatan PAD-nya  secara  signifikan.  Namun,  kreativitas Pemerintah  Daerah  yang  berlebihan  dan  tak terkontrol  dalam  memungut  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  akan  menimbulkan  dampak  yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada  gilirannya  menyebabkan  ekonomi  biaya tinggi.  Oleh  karena  itu  UU  No.34  Tahun  2000 tetap  memberikan  batasan  kriteria  Pajak  Daerah dan Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia pada tahun 2001  memunculkan jenis akuntabilitas baru,  sesuai  dengan  UU  Nomor  22  Tahun  1999 dan  UU  Nomor  25  Tahun  1999.  Dalam  hal  ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban
pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) pertanggungjawaban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Sementara  di  tingkat  pemerintah  pusat, pertanggungjawaban Keuangan tetap dalam bentuk pertanggungjawaban    Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Saat  ini  di  Indonesia sedang  dilakukan  persiapan  penyusunan  suatu standar  akuntansi  pemerintahan  yang  lebih  baik serta  pembicaraan  yang  intensif  mengenai  peran akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara maupun  keuangan  daerah.  Namun  tampak  bahwa akuntabilitas  pemerintahan  di  Indonesia  masih berfokus  pada  sisi  pengelolaan  Keuangan  Negara atau Daerah.
Undang-undang  No.  32  tahun  2004 sebagai  pengganti  Undang-undang  No.  22  tahun 1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang- undang  No.  33  tahun  2004  sebagai  pengganti Undang-undang  No.  25  tahun  1999  tentang perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Daerah  menjadi  landasan  yuridis  bagi pengembangan  otonomi  daerah  di  Indonesia. Otonomi  daerah  merupakan  upaya  pemberdayaan daerah  dalam  pengambilan  keputusan  daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan  potensi  daerah  sendiri.  Dengan  adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya  berada  di  tangan  pemerintah  daerah. Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah, diperlukan  sistem  akuntansi  yang  baik,  karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang acc ountable , dalam
rangka mengelola dana dengan sistem desentralisa si secara transparan, efesien, efektif, dan dapat dip ertanggungjawabkan. Tujuan pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap,  cermat  dalam  bentuk  dan  waktu  yang tepat,  yang  berguna  bagi  pihak  yang  bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit Pemerintahan.
Metode Penelitian penelitian ini penulis melakukan penelitian pada  DPPKAD  Kota  Palopo.  Jenis  dan  sumber data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan sekunder.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data yang  digunakan  yaitu  wawancara  dan  studi kepustakaan.
Metode yang digunakan dalam penelitian    ini  adalah  metode  Deskriptif Kualitatif  yaitu  metode  yang  digunakan dengan  cara  mengklasifikasikan,  disusun secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Pembahasan

## Analisis Pendapatan Pajak Daerah
Kemampuan  Pajak  Daerah  yang  dimiliki setiap  daerah  merupakan  salah  satu  indikator kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  berotonomi daerah.  Oleh  karena  itu  perolehan  pajak  daerah diarahkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggararakan  otonomi  daerah  yang  secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan yang nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan  yang  nyata  ini  diharapkan  bersumber dari  kemampuan  yang  menyiasiati  pendapatan pajak  daerah  melalui  upaya-upaya  yang  dapat
dilakukan  psehingga  terjadi  peningkatan  dari waktu kewaktu.
Menurut  Undang-undang  RI  No.32  tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 15 diungkapkan  pengertian  pendapatan  daerah  yaitu: pendapatan  daerah  adalah semua  hak  daerah  yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Setelah  sumber  pendapatan  daerah  dapat  dikenai pajak,  maka  perlu  juga  dipertimbangkan  apakah suatu  pajak  telah  didapat  secara  efektif  digali, dikenakan,  dinilai  atau  dipungut  tersebut  maupun administrasi  oleh  Pemerintah  Daerah.  Teori development  from  below, berpendapat  bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah  Daerah  dari  pada  kepada  Pemerintah Pusat kareana mereka dapat secara mudah melihat manfaat  langsung  dalam  pembangunan  di  daerah mereka (Davey, 2003).
Teori development  from  below, yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung  mau  membayar pajak karena  kedekatannya  dengan  manfaat  yang diperoleh  dari  membayar  pajak  tersebut.  Orang akan  lebih  bersedia  membayar  pajak  kepada Pemerintah  Daerah  daripada  kepada  Pemerintah Pusat merupakan hal yang logis karean Pemerintah Daerah juga lebih dekat jika dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang kadang mereka tidak dapat melihat  manfaat  langsung  secara  mudah  dalam pembangunan  didaerah  mereka.  Masalah  pajak adalah  masalah  negara  dan  setiap  orang  yang hidup dalam suatu negara berurusan dengan pajak sehingga  masalah  pajak  juga  menjadi  masalah keseluruhan  rakyat  negara  tersebut.  Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat
suatu negara harus mengetahui segala permasalahan  yang  berhubungan  dengan  pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis-jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Pajak  sebagaimana  dinyatakan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  1997  yang  kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor  34 Tahun  2000  dan  mengalami  perubahan  menjadi Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  menyatakan bahwa  pajak  merupakan  perwujudan  kewajiban kenegaraan  yang  merupakan  sarana  dan  peran pembiayaan  negara  dan  pembangunan  nasional. Pajak juga merupakan penarikan atas sumber daya ekonomi  oleh  pemerintah  kepada  warga  negara yang  digunakan  untuk  melaksanakan  tugas Pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.
Kota  Palopo  merupakan  sebagai  daerah otonomi  dalam  melaksanakan  pembangunan, menganut azas-azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam
Sumber data : Kantor DPPKAD Kota Palopo
menentukan  kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan dan  segi  pembiayaan    maupun  perangkat pelaksanaannya.
Kontribusi  pendapatan  pajak  Hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  masih sangat  minim.  Ini  dapat  dilihat  dari  tiga  (3)  tahun prosentase  kontribusinya  dibawa  10%.  Target  dan realisasi  tahun  2010-2012  ini  disusun  berdasarkan jumlah  tahun  target,  tahun  bulanan,realisasi  (s/d bulan  lalu,bulan  ini,  dan  s/d  bulan  ini).  Jumlah angka  yang  tercantum  dalam  realisasi  PAD  ini mencakup  semua  penerimaan  pajak  daerah  yang masuk  dan  dikeluarkan  dari  bendahara  umum daerah, khusus untuk pengisian kas yang diberikan kepada  pemegang  kas,  realisasinya  berdasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban.
Untuk mengetahui bagaimana perkembangan    prosentase  pajak  hotel,  pajak restoran dan pajak reklame terhadap pajak daerah, maka  dapat  dilihat  dari  perkembangan  target  dan realisasi  PAD  yang  dikelola  unit  kerja  DPPKAD pada  tahun  2010.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Uraian Target Realisasi % Pertumbuhan Pajak Hotel Rp. 130.224.000 Rp. 179.072.588 37,51 % Pajak restoran Rp. 703.636.000 Rp. 923.218.399 31,21% Pajak Reklame Rp. 400.733.000 Rp. 340.708.953 (14,96)% Tabel 1 Analisis Pajak Daerah tahun 2010
Dengan  melihat  tabel  di  atas  maka  untuk tahun 2010 dapat dijelaskan bahwa:
1. Target  tahunan  pajak  hotel  adalah  sebesar
130.224.000,  sementara  nilai  realisasinya adalah sebesar 179.072.588. Nilai  ini menunjukkan bahwa penerimaan yang terealisasi  berada  di  atas  yang  dianggarkan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  kenaikan penerimaan  pajak  hotel  sebesar  48.848.588 atau  setara  dengan  37,51%  dari  yang ditargetkan. 179.072.588, maka besar prosentase adalah 137,51%.
2. Target  tahunan  pajak  restoran  adalah  sebesar 703.636.000,  sementara  nilai  realisasinya adalah sebesar 923.218.399. nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan yang terealisasi  berada  di  atas  yang  dianggarkan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  kenaikan penerimaan  pajak  hotel  sebesar  219.582.399 atau  setara  dengan  31,21%  dari  yang ditargetkan.
Sumber data : Kantor DPPKAD Kota Palopo
3. Target  tahunan  pajak  reklame  adalah  sebesar 400.733.000,  sementara  nilai  realisasinya adalah sebesar 340.706.700. nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan yang terealisasi berada dibawah yang dianggarkan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  penerunan penerimaan pajak reklame sebesar 60.024.047  atau  setara  dengan  14,98% penurunan dari yang ditargetkan.
4. Untuk  tahun  2010,  meskipun  nilai  realisasi pajak reklame berada dibawah yang ditargetkan,  akan  tetapi  tahun  2010  nilai tambahan atau andil yang diperoleh dari yang ditargetkan sebesar 38,37%. Nilai  ini merupakan  kontribusi  dari  pajak  hotel  dan pajak  restoran  dikurangi  dengan  nilai kekurangan  pajak  reklame  dapat  ditutupi ooleh  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran sehingga  pada  tahun2010  ada  kontribusi seebesar 38,37% dari pajak hotel dan restoran setelah  dikurangi  dengan  kekurangan  dari yang dianggarkan untuk pajak reklalme.
Uraian Target Realisasi % Pertumbuhan Pajak Hotel Rp.130.224.000 Rp.   147.548.739 13,30% Pajak restoran Rp.703.636.000 Rp.1.009.856.860 43,52%% Pajak Reklame Rp.400.733.000 Rp.   247.469.911 (38,25%) Tabel 2 Analisi Pajak Daerah Tahun 2011
Dengan  melihat  tabel  diatas  maka  untuk tahun 2011 dapat dijelaskan bahwa:
1. Target  tahunan  pajak  hotel  adalah  sebesar 130.224.000,  sementara  nilai  realisasinya adalah sebesar 147.548.739. Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan yang terealisasi berada diatas yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan penerimaan  pajak  hotel  sebesar  17.324.739 atau  setara  dengan  13,30%  dari  yang ditargetkan.
2. Target  tahunan  pajak  restoran  adalah  sebesar 703.636.000  sementara  nilai  realisasinya adalah  sebesar  1.009.856.860.  nilai  ini menunjukkan bawha penerimaan yang terealisasi berada diatas yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar 306.220.860  atau  setara  dengan  43,52%  dari yang ditargetkan.
3. Target  tahunan  pajak  reklame  adalah  sebesar 400.733.000 sementara nilai realisasinya
Sumber data : Kantor DPPKAD Kota Palopo
adalah sebesar 247.469.911. nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan yang terealisasi berada di bawah yang dianggarkan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  penurunan penerimaan  pajak  reklame  sebesar 15.363.089 atau  setara  dengan  38,25%  penurunan  dari yang ditargetkan.
4. Untuk  tahun    2011,  meskipun  nilai  realisasi pajak reklame berada dibawah yang ditargetkan,  akan  tetapi  tahun  2011  nilai tambahan  atau  andil  yang  diperoleh  dari  yang ditargetkan sebesar 16,57%. Nilai ini merupakan  kontribusi  dari  pajak  hotel  dan pajak restoran dikurangi dengan nilai kekurangan  pajak  reklame  dari    yang ditargetkan.  Kekurangan  dari  nilai  pajak reklame  dapat  ditutupi  oleh  kontribusi  pajak hotel  dan  restoran  sehingga  pada  tahun  2011 ada kontribusi sebesar 16,57% dari pajak hotel dan restoran setelah dikurangi dengan kekurangan dari yang dianggarkan untuk pajak reklame. Uraian Target Realisasi % pertumbuhan Pajak hotel Rp.130.224.000 Rp.   150.371.591 15,47% Pajak Restoran Rp.703.636.000 Rp.1.255.606.544 78,45% Pajak Reklame Rp.400.733.000 Rp.   230.617.920 (42,45%) Tabel 3 Analisi Pajak Daerah Tahun 2012
Dengan  melihat  tabel  diatas  maka  untuk  tahun 2012 dapat dijelaskan bahwa:
1. Target  tahunan  pajak  hotel  adalah  sebesar
130.224.000,  sementara  nilai  realisasinya adalah sebesar 150.371.591. Nilai ini menunjukkan  bahwa  penerimaan  terealisasi berada  di  atas  yang  dianggarkan.  Hal  ini menunjukkan bahwa ada kenaikan penerimaan pajak  hotel  sebesar  20.147.591  atau  setara dengan 15,47% dari yang ditargetkan. 2. Target  tahunan  pajak  restoran  adalah  sebesar 703.636.000  sementara  nilai  realisasinya adalah sebesar 1.255.606.544 nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan yang terealisasi  berada  di  atas  yang  dianggarkan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar 551,970.544  atau  setara  dengan  78,45%  dari yang ditargetkan.
3. Target  tahunan  pajak  reklame  adalah  sebesar 400.733.000,  sementara  nilai  realisasinya adalah sebesar 230.617.920. Nilai ini menunjukkan bahwa penerimaan yang terealisasi  ada  penurunan  penerimaan  pajak reklame  sebesar  170.115.080  atau  setara dengan 42,45% penurunan dari yang ditargetkan.
4. Untuk  tahun  2012,  meskipun  nilai  realisasi pajak reklame berada dibawah yang ditargetkan,  akan  tetapi  tahun  2012  nilai tambahan  atau  andil  yang  diperoleh  dri  yang ditargetkan sebesar 51,47%. Nilai ini merupakan  kontribusi  dari  pajak  hotel  dan pajak restoran dikurangi dengan nilai kekurangan  dari  nilai  pajak  reklame  dapat ditutupi  oleh  kontribusi  pajak  hotel  dan  pajak
restoran  sehingga  pada  tahun    2012    ada kontribusi sebesar 51,47% dari pajak hotel dan restoran  setelah  dikurangi  dengan  kekurangan dari yang dianggarkan untuk pajak reklame.
Dari  hasil  analisis  diatas,  sesuai  dengan tujuan  penelitian  ini  analisis  pendapatan  pajak yang  diproksikan  dengan  pajak  hote,  pajak restoran dan pajak reklame dalam tahun 2010 total nilai kontribusi yang disumbangkan adalah senilai 38,37%.  Nilai    ini    diperoleh  karena  untuk  pajak reklame  realisasinya  berada  di  bawah  yang ditargetkan  sehingga  total  kontribusi  setelah pengurangan  dengan  kekurangan  dari  yang ditargetkan  adalah  sebesar  38,37%.  Nilai  ini selanjutnya  mengalami  penurunan  di  tahun  2011 dimana  nilai  konntribusi  yang  disumbangkan hanya  sebesar  16,57%  yang  berarti  bahwa  ada penurunan  kontribusi  pendapatan  pajak  yang diproksikan dengan pajak hotel,pajak restoran dan pajak reklame sebesar 21,8%. Akan tetapi nilai ini pada  tahun  2012  kembali  mengalami  peningkatan dimana  pada  tahun  2012  nilai  kontribusi pendapatan  pajak  yang  diproksikan  dengan  pajak hotel,  pajak  restoran  dan  pajak  reklame  adalah sebesar 51,47% yang berarti bahwa ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 34,9%.
Berikut  ini  adalah  tabel  rekapitulasi pertumbuhan  pendapatan  pajak  selama  tiga  tahun berturut-turut  yang  hanya  diproksikan  dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame:

## Sumber: Data sudah diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  rekapitulasi  di  atas, maka  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  kita peroleh yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1. Pajak  hotel  pada  tahun  2010  yang  terealisasi adalah  sebesar  Rp.  179.072.588.  Pada  tahun 2011 nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2010  di  mana  nilai  yang  terealiarisasi  pada tahun  2011  adalah  sebesar  Rp.  147.548.739 yang  berarti  bahwa  ada  penurunan  sebesar 17,60%  dari  tahun  sebelumnya  (2010). Sedangkan  pada  tahun  2012  nilai  pajak  hotel yang terealisasi adalah sebesar Rp.
150.371.591. Nilai ini mengalami peningkatan dari  tahun  sebelumnya  (2011)  akan  tetapi prosentase peningkatan hanya sebesar 1,62%.
2. Pajak  restoran  pada  tahun  2010  yang terealisasi  adalah    sebesar  Rp.  923.218.399.
Pada  tahun  2011  nilai  ini  mengalami peningkatan dari tahun 2010 dimana nilai yang terealisasi pada tahun 2011  adalah sebesar Rp. 1.009.856.860  yang  berarti  bahwa  ada peningkatan  9,38%  dari  tahun  sebelumnya (2010). Sedangkan pada tahun 2012 nilai pajak restoran  yang  terealisasi  adalah  sebesar  Rp. 1.225.606.544. Nilai ini mengalami pening
katan  dari  tahun  sebelumnya  (2011)  dengan tetapi prosentase peningkatan 21, 36%.
3. Pajak  reklame  pada  tahun  2010  yang terealisasi  adalah  sebesar  Rp.  340.708.953. Pada  tahun  2011  nilai  ini  mengalami penurunan  dari  tahun  2010  dimana  nilai  yang terealisasi  pada  tahun  2011  adalah    sebesar Rp.  247.469.911  yang  berarti  bahwa  ada penurunan  sebesar    27,37%  dari  tahun sebelumnya  (2010).    Dan  pada  tahun  2012 nilai  pajak  reklame  yang  terealisasi  adalah hanya  sebesar  Rp.  230.617.920  yang  berarti bahwa  ada  penurunan  dari  tahun  sebelumnya (2011) sebesar 6,81%. Kemungkinan penurunan  ini  disebabkan  karena  tidak terkontrolnya pemasangan reklame atau karena pajak pajak reklame tidak terbayar oleh wajib  pajak  karena  tidak  ada  kesadaran pentingnya  pajak  terhadap  pembangunan daerah.

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  hasil  dari  pembahasan yang  telah  diuraikan  pada  sebelumnya,  maka kesimpulan  yang  dapat  diajukan  adalah sebagai berikut:
Uraian 2010 2011 2012 Pajak  Hotel Rp..179.072.588 Rp.   147.548.739 Rp.   150.371.591 Pajak Restoran Rp. 923.218.399 Rp.1.009.856.860 Rp.1.225.606.544 Pajak Reklame Rp. 340.708.953 Rp.   247.469.911 Rp.   230.617.920

## Tabel 4

## Rekapitulasi Realisasi Pertumbuhan Pajak Daerah
1. Peningkatan  penerimaan  dari  tahun  ke tahun  mengalami  fluktuasi  yang  kadang naik  dan  turun.  Namun  untuk  pajak reklame  dari  tahun  ke  tahun  semakin menurun tanpa mencapai target.
2. Meskipun  nial  realisasi  pajak  reklame berada  dibawah  yang  di  targetkan,  akan tetapi  tahun  2010  nilai  tambahan  atau andil yang diperoleh dari yang ditargetkan sebesar  38,37%.  Nilai  ini  merupakan kontribusi  dari  pajak  hotel  dan  pajak restoran dikurangi dengan nilai
kekurangan pajak reklame yang ditargetkan.
3. Tahun  2011  nilai  tambahan  atau  andil yang  diperoleh  dari  yang  ditargetkan adalah  sebesar  16,57%.  Nilai  merupakan kontribusi  dari  pajak  hotel  dan  pajak restoran dikurangi dengan nilai
kekurangan  pajak  reklame  dari  yang ditargetkan.
4. Tahun  2012  nilai  tambahan  atau  andil yang  diperoleh  dari  yang  ditargetkan adalah sebesar 51,47%. Nilai ini merupakan kontribusi dari pajak hotel dan pajak  restoran  dikurangi  dengan  nilai kekurangan  pajak  reklame  dari  yang ditargetkan.

## Saran
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  di  atas, maka beberapa saran diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pada  tahun  anggaran  berikutnya,  hendaknya kinerja  Pemerintah  Kota  Palopo  dapat  lebih baik  lagi  dibanding  tahun-tahun  sebelumnya
dengan  melakukan  berbagai  upaya  untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat  untuk  membayar  pajak  sesuai dengan  undang-undang  dan  hukum  yang berlaku dan menghendaki transparansi, akuntabilitas  dan  kepemerintahan  yang  bebas KKN dapat terwujud.
2. Hendaknya pemerintah Kota Palopo melakukan  kontrol  terhadap  piutang  pajak reklame  agar  dapat  tertagih  dan  mencapai target.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  hendaknya  meneliti secara  lebih  komplit  tidak  hanya  pada  pajak hotel,  restoran  dan  pajak  reklame  akan  tetapi secara  lebih  luas  dapat  menambahkannya seperti pajak hiburan, pajak PJU, dan lain-lain.

## Daftar Pustaka
Arif, Bahtiar, Muchlis, Iskandar. 2002, Akuntansi Pemerintahan .  Edisi  Pertama,  Jakarta: Salemba Empat.
Anwar  Nasution,    2008  , Perbaikan  Pengelolaan Keuangan Negara dalam Era Reformasi .
Bastian.  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi  Sektor Publik Edisi 2 . Salemba Empat. Jakarta.
Halim,  2008. Akuntansi Sektor Publik  Akuntansi Keuangan  Daerah , Salemba Empat.
Junaidi.  2011. Pengelolaan  Keuangan  Daerah Sebuah Kajian Dan Analisis Permendagri Nomor.59  Tahun  2007  Terhadap  APBD Kota  Palopo  Tahun  2009 . Skripsi.  Palopo Program  Sarjana  Studi  Akuntansi  STIE Muhammadiyah Palopo.
Mardiasmo,  2004, Akuntansi  Sektor  Publik, edisi kedua, Salemba Empat, Yogyakarta.
Mardiasmo,  2002,  Perpajakan,  Edisi  Revisi,
Cetakan Kesembilan,
Penerbit: Andi, Jakarta. Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah diubah dengan  Undang-Undang  No.10 tahun 1994.
M. Noor,  Mirawati.  2012. Analisis  Laporan Pertanggung  Jawaban  Pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Luwu .  Skripsi.  Palopo
Program  Sarjana  Studi  Manajemen  STIE Muhammadiyah Palopo.
Nordiawan.  Dedi.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik . Salemba Empat. Jakarta.
Rajab, Nurkamar. 2010. Analisis Pajak Pembangunan satu (Konsumen) Terhadap
Penerimaan  Asli  Daerah  Kota  Palopo . Skripsi.  Palopo  Program  Sarjana  Studi Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo.
Undang-undang  No.22  Tahun  1999  dan  Undang-
undang No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan  perubahan  yang  mendasar mengenai  pengaturan  hubungan  Pusat dan Daerah .
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor    5 Tahun  1974  tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor    22 Tahun  1999  tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-undang  Nomor    22    Tahun  1999  dan Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1999 tentang Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Indonesia.

## Undang-Undang  No  32  tahun  2004  tentang

## Pemerintahan Daerah.

## Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
http://elib.unikom.ac.id//gdl.php?mod=browse&o p=read&id=jbpunikompp-gdl- eviferyani.2010.  (di  akses  tanggal  15  juli 2013) pengaru h penerapan sistem akuntansi terhadap akunatabilitas pendapatan  pajak  daerah  di  Dinas pendapatan daerah Kota Bandung . Fakultas  teknik  dan  ilmu  komputer. Bandung.