## Prinsip Sistemik Lembaga Perdamaian PKPU Untuk Mencapai Nilai Keadilan
Ivida Dewi Amrih Suci 1 , M. Hadi Shubhan 2 , Herowati Poesoko 3 , R. Murjiyanto 4 , Mohd Zamre Mohd Zahir 5 dan Sudiyana 6 1 Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Indonesia. E-mail: ivida@Janabadra.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: hadi@fh.unair.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Indonesia. E-mail: poesokoherowati48@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Indonesia. Email: rmurjiyanto@janabadra.ac.id
5 Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. Email: zamre@ukm.edu.my 6 Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Indonesia. Email: sudiyana@janabadra.ac.id

## Abstract
Systemic principles serve as the basic basis for thought and action processes, representing interconnected elements that contribute to the formation of a comprehensive whole. Bankruptcy law is a special and special law, regulated in Articles 222 to 294 of the Bankruptcy Law and PPU, PKPU is a legal peace institution whose operational elements include deciding judges, administrators, supervisory judges, debtors, creditors, and additional elements in the PKPU institution that are guarantors if provided. Systemically, these elements are interrelated both within their own elements and with theoretical elements, namely the Ideal elements (about meaning) and the actual elements. According to Article 287 of the Bankruptcy Law and PKPU Jo Article 282 of the Bankruptcy Law and PKPU, PKPU has a final and binding decision, but it is limited, and its decision is only related to the minutes of the meeting. The verdict still has legal consequences if violated. The author’s motivation is to analyze systemic principles in the legal framework of PKPU peace institutions with the aim of upholding the principle of justice. The analysis methodology used is the legal system theory developed by Kees Schuit, focusing on the Ideal, Operational, and Actual elements. In addition, it incorporates three basic principles outlined by Gustav Radbruch – Certainty, Benefit, and Justice. The results of this study contribute prescriptive value to the field of law, especially in bankruptcy law.
Media Iuris Vol. 7 No. 2, June 2024                                                                                            p-ISSN: 2721-8384
DOI: 10.20473/mi.v7i2.55386                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 1 March 2024; Accepted 21 June 2024; Available online 27 June 2024. How to cite: Ivida Dewi Amrih Suci, M. Hadi Shubhan, Herowati Poesoko, R. Murjiyanto, Mohd Zamre Mohd Zahir dan Sudiyana, ‘Prinsip Sistemik Lembaga Perdamaian PKPU Untuk Mencapai Nilai Keadilan’ (2024) 7 Media Iuris.
Keywords: Systemic Principles; PKPU Peace Institution; Principle of Justice.
Copyright © 2024 Ivida Dewi AS, M. Hadi Shubhan, Herowati Poesoko, R. Murjiyanto, Mohd Zamre MZ. dan Sudiyana. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Prinsip sistemik berfungsi sebagai dasar dasar untuk proses berpikir dan tindakan, mewakili elemen yang saling berhubungan yang berkontribusi pada pembentukan keseluruhan yang komprehensif. Hukum kebangkrutan adalah hukum khusus dan Istimewa, diatur pada Pasal 222 sampai dengan 294 UU Kepailitan dan PPU, PKPU adalah lembaga perdamaian hukum yang unsur operasionalnya meliputi hakim pemutus, pengurus, hakim pengawas, debitur, kreditur, dan unsur tambahan dalam lembaga PKPU yang menjadi penjamin apabila disediakan. Secara sistemik, elemen-elemen ini saling terkait baik di dalam elemen- elemennya sendiri maupun dengan elemen-elemen teoretis, yaitu elemen-elemen Ideal (tentang makna) dan elemen-elemen aktual. Menurut Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU Jo Pasal 282 UU Kepailitan dan PKPU, PKPU mempunyai putusan yang final dan mengikat, namun terbatas, dan keputusannya hanya terkait dengan risalah rapat. Putusannya masih memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar. Motivasi penulis untuk menganalisa asas sistemik dalam kerangka hukum lembaga perdamaian PKPU dengan tujuan menegakkan asas keadilan. Metodologi analisis yang digunakan adalah teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Kees Schuit, dengan fokus pada unsur-unsur Ideal, Operasional, dan Aktual. Selain itu, ia menggabungkan tiga prinsip dasar yang digariskan oleh Gustav Radbruch - Kepastian, manfaat, dan Keadilan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi nilai preskriptif pada bidang ilmu hukum, khususnya dalam Ilmu hukum kepailitan.
Kata Kunci:
Prinsip Sistemik; Lembaga Perdamaian PKPU; Prinsip Keadilan.
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...

## Pendahuluan
Hukum Kepailitan adalah pranata hukum yang dibuat negara untuk menjamin kepastian hukum, manfaat yang bermuara pada keadilan bagi Justiabelen . Kepailitan  itu sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, yaitu: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dari pasal tersebut dapat di analisa bahwa kepailitan pada dasarnya adalah tentang sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor pailit. Prinsip sita umum ini tergambar dalam hukum kepailitan bahwa berlakunya putusan pailit untuk semua orang yang berkaitan dengan perkara kepailitan terhadap harta kekayaan dari debitor pailit. Demikian pula sita umumnya sangat berkaitan penyelesaian  utang debitor kepada kreditor yang harus segera diselesaikan ( vide Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU). oleh karenanya sita umum ini sesuai dengan prinsip penyelesaian utang
Hukum kepailitan mempunyai dua sistem perdamaian yaitu perdamaian dalam pranata hukum PKPU dan perdamaian dalam pranata hukum kepailitan paska putusan pailit. Secara pengaturan yang terperinci tentang perdamaian berdasarkan asas integrasi yang di punyai oleh hukum kepailitan, dimana prinsip ini secara sistemik menghubungkan hukum kepailitan dengan bidang hukum lainnya, yaitu jika pengaturannya tidak diatur di dalam hukum kepailitan maka dapat kembali ke hukum genus- nya yaitu hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 1 Pada pokoknya jika terhadap suatu perkara tidak ada pengaturannya, atau normanya tidak mampu untuk mengatur, maka secara sistemik pengaturannya dapat kembali ke hukum genus- nya.
Azas inilah yang mangandung prinsip sistemik yang sangat menunjang proses dalam hukum kepailitan, khususnya daya kerja lembaga perdamaian PKPU.
Sistemik berasal dari kata sistem yang berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan bersistem adalah
1 Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU pada bagian prinsip.
menpunyai sistem. 2 Kata Sistemik hampir sama maknanya dengan bersistem. Proses perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sistemik dengan kepailitan dan bidang hukum lainnya. Terutama dengan hukum perdata dan hukum acara perdata, karena hukum kepailitan secara prinsip integrasi sistemik dengan kedua bidang hukum tersebut ( vide prinsip integrasi dalam Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU) . Hukum Kepailitan adalah spesies dari hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang merupakan genusnya. 3 Sehingga terhadap hasil dari pelaksanaan dari lembaga PKPU ini akan secara sistemik atau bersistem dengan bidang hukum lainnya, serta pula secara khusus sistemik dengan kepailitan (putusan pailit) itu sendiri.
Lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai lembaga perdamaian yang disediakan oleh Hukum Kepailitan, seperti halnya lembaga mediasi dalam hukum acara perdata, tetapi dalam sistemnya kedua hukum ini berbeda. Perbedaan paling menonjol diantara keduanya adalah, jika dalam lembaga mediasi terdapat putusan maka putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van gewijsde ) dan tidak dapat lagi diajukan gugatan dalam perkara baru ( ne bis in idem ). Lembaga perdamaian PKPU mengatur berbeda yaitu jika terdapat putusan dan putusan tersebut sesuai Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ), tetapi tidak pada keseluruhan perkara hanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara rapat kreditor saja (Pasal 282 UU Kepailitan dan PKPU), sehingga dalam hal ini putusannya hanya bersifat penundaan saja. Dengan demikian maka putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut mempunyai sifat terbatas, serta dapat disebut dengan putusan yang bersifat tetap tetapi terbatas.
Hukum kepailitan yang khusus dan istimewa ini, secara sistemik juga berkaitan erat dengan bidang hukum, lainnya, bahkan dapat mengesampingkan (men- derogatie )
2 https://kbbi.web.id/sistem, mencari kata sistemik dari kata sistem, diakses tanggal 25 Mei 2024, Pukul 15.59.
3 Ivida Dewi Amrih Suci, Hukum Acara Kepailitan Adalah Spesies yang Spesifik Dari Hukum Acara Perdata Sebagai Genusnya Dalam Buku Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia Dalam Rangka Memperingati 75 Tahun Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H. (LaksBang Justitia 2023) 302–303.
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
kewenangan pengadilan lainnya. 4 Artinya jika dalam perkara yang sedang atau telah menjadi putusan dari kewenangan pengadilan pada bidang hukum lainnya terkandung harta pailit, maka kurator masuk ke dalamnya untuk menyelamatkan harta pailit. Harta pailit pada dasarnya dapat membuat kurator intervensi pada kewenangan pengadilan bidang hukum lainnya, atau dapat masuk dalam bidang hukum lainnya jika di dalamnya terkandung harta pailit. Hal ini sesuai dengan tugas kurator yaitu mengurus dan/atau membereskan harta pailit ( vide Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).
Tugas dan kewenangan dari kurator ini juga berlaku bagi pengurus dalam lembaga perdamaian PKPU. Kurator atau Pengurus wajib mematuhi hukum sita umum, hal ini dikarenakan prinsip sita umum yang ditunjang prinsip-prinsip lainnya, yang secara sistemik mengatur proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.   Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa sita umumnya untuk keseluruhan harta pailit, dimana untuk membatasi kewenangan kurator atas harta pailit sangat besar, maka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut kurator atau pengurus diawasi oleh hakim pengawas. Hal ini secara sistemik pula tugas dan kewenangan kurator/ pengurus dalam hukum kepailitan khususnya lembaga perdamaian PKPU mempunyai karakteristik yang lex spesialis dan istimewa, yang mana dikehendaki oleh pengaturan dalam hukum kepailitan itu sndiri.
Lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian dalam hukum kepailitan, unsur- unsurnya terdiri dari debitor, kreditor, pengurus, hakim pengawas dan hakim pemutus, adalah lembaga perdamaian yang diharapkan pada tahap awal proses kepailitan dapat menyelesaikan persoalan sengketa utang piutang yang dialami debitor dan kreditor sebagai para pihak.  Hasil dari lembaga ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak khususnya dan pihak lain pula yang terkait dengan sengketa kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan sebelum proses permohonan putusan pailit, karena dianalisa oleh debitor atau kreditor bahwa kondisi keuangan debitor tidak baik  akan menimbulkan gagar bayar terhadap utangnya, maka
4 M. Hadi Shubhan, Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia Dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor, Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Kepailitan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya hari pada hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2022, 7.
berdasarkan pasal 222 UU Kepailitan PKPU, atau pada saat permohonan putusan pailit diperiksa diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian dengan menggunakan lembaga penundaan Kewajiban Pembayaran utang berdasarkan pasal 266 UU Kepailitan dan PKPU.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk menganalisa tentang ”Prinsip sistemik lembaga perdamaian PKPU mencapai prinsip keadilan”, karena tujuan hukum atau kegunaan ( axiology ) dan tujuan dari hukum adalah keadilan.
Sehubungan dengan pisau analisis yang dipergunakan adalah teori sistem hukum dari Kess Schuit unsur aktuil dalam penerapan norma hukumnya dan yang digunakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisde ), dengan menganalisa pertimbangan hukum hakim ( ratio decidendi ) untuk dapat melihat hakim dalam mengkonstruksikan hukumnya, maka beberapa putusan-putusan yang dianalisa adalah:
a.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.
Jkt. Pst. Jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Jkt. Pst. Tanggal 22 Juli 2020;
b.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 49K/Pdt.Sus- Pailit/2015/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 1 April 2015;
c.  Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) nomor 59/Pdt.Sus- PKPU/2014/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 9 Desember 2015;
d.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2010/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 2 Mei 2015;
e.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 7 Juli 2021;
f.  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU- XVIII/2020, tanggal 18 Mei 2020;
g.  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021, tanggal 1 Desember 2021.

## Metode Penelitian
Penulis ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pisau analisis yang digunakan adalah teori sistem hukum Kess Scuit tentang unsur Idiil, unsur Operasionil dan unsur Aktuil, serta menggunakan 3 (tiga) ajaran umum Gustav Rabruch yaitu Kepastian, manfaat dan keadilan yang dapat digunakan untuk mengurai tentang
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
tentang tujuan hukum yaitu nilai keadilan. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan sebagai  penelitan yang mempunyai nilai preskriptif dalam keilmuan hukum utamanya hukum kepailitan, lebih khusus lagi pada lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian dalam hukum kepailitan.

## Makna Prinsip Sistemik Berkaitan Dengan Lembaga Perdamaian PKPU
Sistemik adalah kata yang dapat menggambarkan bekerjanya suatu mesin penggerak, mulai dari kerangka, penggerak motornya yaitu bagaimana bekerjanya mesin itu sendiri dan hasil bekerjanya mesin tersebut yang kesemuanya saling berkaitan. Bahkan dengan tidak berfungsinya satu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya. Gambaran ini juga dapat di analogikan pada sebuah norma yang bergerak secara sistemik antara apa yang diatur, siapa yang mengemban aturan itu dan bagaimana berlakunya aturan itu. Oleh karenanya menganalisa sistemiknya hukum sangat diperlukan saat ini agar tujuan hukum ( axiology ) itu tercapai yaitu keadilan. Dengan demikian diperlukan pula menganalisa tentang bagaimana ketentuan itu ke depannya ( preskriptif ) dapat berlaku sesuai dengan axiology -nya dan sesuai pula dengan tujuannya yaitu keadilan.
Hal inilah yang disebut dengan sistemiknya suatu aturan sampai berlakunya ke depan dengan segala perbaikannya.
Sistemik berasal dari kata sistem yang berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan (konsep), teori, azas dan sebagainya. 5 kata sistemik adalah kata sifat yang menggambarkan apa yang berhubungan atau mempengaruhi keseluruhan sistem. 6 Apabila dianalisa secara dalam tentang prinsip sistemik jika dikaitkan dengan lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian, maka dapat dikonstruksikan bahwa lembaga ini diharapkan mampu untuk bergerak mempengaruhi keseluruhan sistem hukum kepailitan agar tercapai prinsip penyelesaian utang sebagai unsur pertama dalam kepailitan serta dapat tercapainya prinsip pemulihan ekonomi sebagai filosofi
5 https://kbbi.web.id/sistem, mencari kata sistem, diakses pada tanggal 17 Januari 2024, Pukul 11.43.
6 https://www.merriam-webster.com/dictionary/systemic, mencari kata sistemik, diakses pada tanggal 17 Januari 2024, Pukul 14.43
dibentuknya UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian PKPU adalah lembaga paling penting untuk mempengaruhi sistem dalam hukum kepailitan agar tidak terjadi pailit dengan penyelesaian utang atas kehendak dari masing-masing pihak.
Tahap awal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan gagal bayarnya debitur yang dapat mengakibatkan kredit macet, dan debitor tidak dapat membayar utang kepada kreditor, dalam hal ini hukum kepailitan berharap lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian untuk dapat menyelesaikan. Teori sistem hukum dari Kess Schuit diharapkan mampu pula sebagai pisau analisis dalam mengurai untuk membentuk suatu formula yang lebih baik ke depannya dan merupakan nilai preskriptif -nya.
Berpikir  filsafati  adalah  berpikir  tentang  keilmuan,  dalam  mengurai  suatu pengaturan yaitu dogmatika hukumnya, terlebih dahulu harus menarik filsafat ilmu ke dalam suatu ilmu hukum, sebelum masuk dalam teori sistem hukumnya, harus mengerti terlebih dahulu filsafat ilmunya. Filsafat ilmu sebagai landasan pengembanan ilmu. 7 Pengertian  Filsafat  ilmu  menurut  Jujun  S.  Suriasumantri  bahwa  filsafat  ilmu bagian dari filsafat pengetahuan ( epistemology ) yang mengkaji hakikat imu, sehingga hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah yang menjadi fokus kajian dari filsafat ilmu. 8
Menganalisa suatu konsep hukum dengan suatu metode yang benar sesuai dengan teori-teorinya adalah mendudukkan konsep hukum itu pada suatu kebenaran yang berkepastian serta bermanfaat dan kesemuanya dapat dinilai apakah hal tersebut telah sesuai dengan keadilan.
Conny  Semiawan,  dkk  mendefinisikan  bahwa  filsafat  ilmu  adalah  filsafat  yang menelusuri dan menyelidiki sedalam dan seluas mungkin semua ilmu, sehingga definisinya  adalah  fokus  secara  pada  hakikat  ilmu  metode  ilmiah. 9 The Liang Gie mendefinisikan  filsafat  ilmu  adalah  segenap  pemikiran  reflektif  terhadap  persoalan- persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu
7 Herowati Poesoko, Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Laksbang Pressindo 2018) 23.
8 ibid 25.
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
dengan segi dari kehidupan manusia. 10 Menurut Herowati Poesoko, hubungan filsafat dengan ilmu, bahwa filsafat dengan 3 (tiga) bidang utamanya yakni metafisika (khususnya ontology ), epistemology dan axiology merupakan landasan holistic perkembangan ilmu.
Landasan epistemology ilmu berkaitan dengan aspek-aspek metodologis ilmu dan saran berpikir ilmiah lainnya. 11 Ketiga  unsur  dari  filsafat  ilmu  itulah  yang  dapat  menarik konsep hukum menjadi suatu ilmu hukum, karena analisa dan konstruksinya telah melalui suatu metode yang sesuai dengan filsafat ilmunya.
Analisa terhadap PKPU sebagai lembaga perdamaian dalam penulisan ini, melalui proses analisa sebagai ilmu dengan menarik filsafat ilmu ke dalam ilmu hukum, dengan melalui konsep hukumnya (aspek ontology -nya) tentang Penundaan kewajiban Pembayaran utang sebagai lembaga perdamaian yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dan diatur pada pasal 222 sampai dengan pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU tentang putusan homologasi adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ), dan Pasal 282 UU Kepailitan dan PKPU, merupakan dasar putusan tetap hanya pada berita acara rapat kreditor.  Putusan yang demikian demikian di dalam sistemnya dapat disebut sebagai putusan tetap tetapi terbatas.

## Prinsip Sistemik Dalam Unsur Idiil (Sistem Maknanya), Unsur Operasionil
(lembaganya) dan Unsur Aktuil (Fakta Hukumnya)
Unsur Pertama teori Kess Schuit yaitu Unsur Idiil (sistem makna) 12 sebagai pisau analisisnya, dengan mengurai maknanya (unsur idiil), dimana makna PKPU sebagai lembaga perdamaian adalah lembaga ini merupakan lembaga yang menjadi wadah untuk perdamaian bagi kreditor konkuren yang disediakan oleh hukum kepailitan, dimana hasil putusannya mempunyai sifat tetap tetapi terbatas, karena hanya dalam bentuk putusan yang inkracht van gewijsde dari hasil kehendak kedua belah pihak dalam sebuah kesepakatan, dan dituangkan ke dalam Berita Acara, serta dimintakan putusan pengesahan perdamaian PKPU ( homologasi ) kemudian putusan tersebut dapat segera dilaksanakan. Perlu diketahui
10 ibid.
11 ibid 31.
12 Suci (n 3) 12.
sifat terbatas dari perdamaiannya hanya dalam bentuk penundaan saja, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang, apabila dalam pelaksanaannya debitor wan prestasi terhadap kesepakatan yang tertuang dalam homologasi , maka debitor secara segera akan diputus pailit dengan permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian PKPU ( homologasi ). Oleh karenanya makna dari lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian adalah sebuah wadah atau untuk mengurus semua hal berkaitan dengan perdamaian PKPU yang telah diurakan di atas.
Unsur kedua adalah operasionil atau unsur-unsur yang ada dan berwenang dalam lembaga PKPU tersebut. Unsur-unsur dalam lembaga ini adanya Hakim pemutus, hakim pengawas, panitera pengganti sebagai sekretaris (ditunjuk oleh pengadilan niaga), pengurus (diangkat oleh pengadilan niaga), debitor (pemohon dan sekaligus termohon), kreditor (sebagai pemohon) dan pihak lain sebagai penjamin. Tugas pengurus adalah mengurus proses perdamaian untuk membantu debitor, baik untuk menerima tagihan- tagihan kreditor, menghitung jumlah tagihan-tagihan, dan melaporkan keseluruhan tagihan kepada hakim pengawas. Tugas hakim pemutus adalah menerima semua laporan hakim pengawas dan memutuskan PKPU sementara, PKPU tetap, penetapan- penetapan dan memutuskan permohonan pengesahan perdamaian.
Tugas dan kewenangan hakim pengawas adalah mengawasi kerja pengurus serta melaporkan segala kegiatan kepada hakim pemutus, meminta permohonan- permohonan demi kepentingan proses PKPU, memimpin rapat-rapat kreditor dan hakim pemutus mendengarkan pendapat dari hakim pengawas dalam setiap putusan atapun penetapan. Panitera pengganti mempunyai tugas sebagaimana tugas sekretaris yaitu mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dalam PKPU, tugas yang erat kaitannya dengan putusan yang inkracht van gewijsde adalah tentang berita acara hasil rapat kreditor yang merupakan kesepakatan atas kehendak kreditor dan debitor, bahwa tugas panitera pengganti adalah membuat berita acara rapat tersebut yang ditandangani oleh debitor, hakim pengawas, kreditor dan panitera pengganti.
Debitor menurut Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan yaitu:, debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang. Sehingga Debitor karena mempunyai utang maka dia punya
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
kewajibanan membayar kepada pihak lain yang memberikan pijaman (Kreditor) tersebut, dan debitor ini karena utangnya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitor pailit menurut pasal 1 angka 4 UU Kepailitan dan PKPU adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit karena putusan undang-undang. Debitor dalam pailit tersistem dengan pengaturan pasal lainnya yaitu pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu Debitor yang di maksud dalam kepailitan adalah mempunyai persyaratan pasal tersebut di atas, yaitu debitor yang mempunyai utang pada 2 orang Kreditor atau lebih dan salah satunya tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, inilah pengertian debitor pailit, sedangkan debitor menurut pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat dituntut di muka pengadilan.
Hukum kepailitan sesuai prinsip structured creditors atau berdasarkan strukturnya, mengenal atau membagi kreditor menjadi 3 (tiga) sturktur kreditor. Ketiga kreditor tersebut adalah kreditor preferen pada struktur Kreditor dalam hukum kepailitan, Kreditor preferen adalah Kreditor yang mempunyai prioritas di utamakan dan di dahulukan karena undang-undang. Sehingga dalam pelunasan utangnya akan di utamakan dan di dahulukan pula oleh Kurator. Kreditor Separatis pada struktur Kreditor dalam hukum kepailitan, adalah Kreditor yang di pisahkan karena jaminannya (mempunyai jaminan atas utangnya), sehingga dalam pelunasan utangnya di lakukan dengan jaminannya tersebut. Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang tidak mempunyai jaminan dalam utangnya, sehingga dalam pembayarannya utangnya di luar dari pembayaran dari jaminan-jaminan Kreditor separatis dan dari harta pailit di luar yang akan di bayarkan pada Kreditor preferen . Oleh karenanya di perlukan rapat Kreditor untuk mengatur penyelesaiannya, agar tercapai keadilan dalam pendistribusian utangnya.
Unsur-unsur di atas adalah isi dari lembaga perdamaian PKPU, kecuali kurator ketika proses di lembaga perdamaian PKPU digantikan oleh pengurus, yang bertugas dan berwenang untuk mengurus proses di dalam lembaga PKPU. Pengurus di lembaga perdamaian PKPU tugasnya hanya membantu debitor dalam mengatur pelaksanaan proses perdamaian menuju kesepakatan para pihak (debitor dan kreditor). Hal ini dikarenakan eksistensi debitor masih ada dan masih diperhitungkan dalam proses ini
dalam menentukan putusan-putusan atas kesepakannya. Menurut Soedeson Tandra, bahwa cakupan tugas utama pengurus adalah bagaimana mengantarkan debitor dan para kreditornya dapat mencapai suatu kesepakatan atas rencana perdamaian. 13
Soedeson Tandra selanjutnya menyatakan bahwa tugas pengurus tidak lebih ringan dari kurator, karena seorang pengurus dituntut keahliannya dan kemampuannya untuk mendampingi dan membawa debitor mencapai perdamaian dengan kreditor atas tawaran pembayaran seluruh atau Sebagian utang-utangnya kepada para kreditor, hal ini bertujuan supaya debitor dapat menjalankan kembali usahanya atau debitor dapat utang-utangnya kepada kreditor. Oleh karenanya pengurus paling paham kondisi keadaan debitor dan hartanya dibanding para kreditornya, hal ini dikarenakan dari waktu ke waktu berkoordinasi dengan debitor dan pengurus mempunyai data-data serta keterangan tentang keadaan harta debitor. 14
Karakteristik dari lembaga PKPU salah satunya adalah tentang unsur-unsur yang ada di dalam lembaganya. Berdasarkan dengan karakteristik demikian dan sesuai dengan analisa dari pisau analisis sistem hukum ini bahwa tentang unsur operasionil (lembaga) sangat diperlukan dalam berjalannya suatu proses. Lembaga ini seharusnya dapat menjadi suatu jaminan bagi para pencari keadilan ( justiabelen ) agar dapat menyelesaikan masalahnya. Lembaga perdamaian PKPU ini di harapkan secara sistemik dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan agar proses penyelesaian perkara yang dihadapi oleh debitor tidak menjadikannya pailit dan dan dapat melanjutkan usahanya serta kreditor dapat dibayar utangnya oleh debitor.
Unsur ketiga dari teori sistem hukum Kess Schuit adalah tentang aktuil (faktanya), 15 terhadap teori ini penulis menganalisa dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Di dalam pertimbangan hukum hakim ( ratio decidendi ) dapat diketahui bahwa norma yang mengatur mampu atau tidak menjadi landasan perkara gagal bayarnya debitur, dan dengan diajukan permohonan PKPU atau permohonan pailit dalam usaha untuk menyelesaikan utang
13 Soedeson Tandra, Hukum Kepailitan: Kertas Kerja Kurator dan Pengurus (Laksbang Pustaka 2022) 152.
14 ibid.
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
debitor kepada kreditor. Demikian pula terhadap proses perdamaian PKPU sebagai lembaga perdamaian mampu atau tidak untuk mengemban proses kepailitan dengan karasteristiknya yang lex specialist dan istimewa tersebut. Oleh karenanya dalam analisa konstruksi hukumnya hakim melalui pertimbangan hukum hakim ( ratio decidendi ) di harapkan dapat membuat suatu penemuan hukum jika norma tidak mampu untuk dijadikan landasan hukumnya, atau hakim dapat menerapkan hukumnya dengan landasan hukum yang benar, sehingga dapat di capai suatu keadilan bagi justiabelen .
Hasil dari analisa pertimbangan hukum beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, didapat suatu hasil analisa yaitu :
♦ Putusan pengesahan perdamaian PKPU ( homologasi ) tersebut di atas, berdasarkan prakteknya (aktualnyanya) dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Putusan demikian tidak murni sebagai mempunyai kekuatan hukum tetap ( vide Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU), tetapi kekuatan tetapnya putusan bersifat terbatas, terbatasnya tersebut adalah sebatas berita acara dari kesepakatan perdamaiannya ( vide Pasal 282 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).
Putusannya masih mempunyai konsekuensi hukum lainnya yaitu putusan pailit, karena putusannya hanya berbentuk penundaan saja bukan keselurhannya menjadi tetap. Akibat putusan tidak dijalankan dengan benar sesuai kesepakatannya, sehingga mengakibatkan dapat berlanjut dalam bentuk putusan pailit secara langsung putusan, yang demikian hasilnya tidak mengenal ne bis in idem . Lembaga perdamaian PKPU terhadap hal diatas unsur-unsur lembaganya mempunyai tugas masing-masing, yaitu: Debitor dan kreditor adalah para pihak yang mempunyai hak dalam membuat perjanjian perdamaian atas kesepakatan kehendak kedua belah pihak. Hakim pemutus yang membuat penetapan-penetapan, putusan-putusan termasuk putusan pengesahan perdamaian PKPU ( homologasi ). Hakim pengawas adalah yang mengawasi pengurus dalam melaksanakan proses perdamaian PKPU dan yang mengajukan segala permohonan putusan dan penetapan. Pengurus paling paham kondisi keadaan debitor dan hartanya dibanding para kreditornya, hal ini dikarenakan dari waktu ke waktu berkoordinasi dengan debitor dan pengurus mempunyai data-data serta keterangan tentang keadaan harta debitor dan panitera
pengganti adalah sekretaris yang ada pada proses perdamaian PKPU.
♦ Proses lembaga PKPU salah unsur lembaganya yaitu kurator ini dalam tugasnya dapat men- derogatie atau mengesampingkan putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata biasa, jika kreditor tdk mendaftarkan tagihannya karena adanya putusan pengadilan lainnya, dan kurator hanya memproses tagihan-tagihan yang di ajukan kepada kurator saja. Demikian pula terhadap barang bukti perkara pidana apabila merupakan harta pailit maka kurator dapat mengambil alih barang bukti tersebut.
♦ Lembaga perdamaian PKPU merupakan lembaga paling penting dalam hukum kepailitan, karena  lembaga ini sebagai alat untuk mempengaruhi sistem hukum kepailitan, untuk proses perdamaian dengan penyelesaian utang atas kehendak dari masing-masing pihak rangka  agar tidak terjadi pailit. Hal ini bertujuan agar debitor dapat melanjutkan usahanya dan tidak terkena pailit serta debitor dapat membayar utangnya kepada kreditor
Ketiga unsur teori sistem hukum dengan 3 (tiga) unsur yang dipakai sebagai pisau analisis, di dapat suatu hasil bahwa lembaga perdamaian PKPU paling penting dalam hukum kepailitan. Kegunaan ( axiology ) lembaga perdamaian PKPU ini adalah merupakan alat bagi hukum kepailitan untuk menghindari kepailitan. Manfaat dari Lembaga PKPU ini merupakan langkah awal dari proses yang ada dalam hukum kepailitan untuk tidak terjadi putusan pailit pada debitor, oleh karenanya diperlukan suatu dorongan serta daya kerja kuat, baik dari unsur lembaganya ataupun dari para pihaknya agar perdamaian yang diproses oleh lembaga ini menjadi berhasil. Demikian pula dengan telah disediakannya suatu pranata hukum PKPU dalam hukum kepailitan yang telah disediakan oleh pemerintah, maka hal ini lembaga perdamaian PKPU ini telah mempunyai nilai kepastian hukum. Berdasarkan 3 (tiga) ajaran umum Gustav Radbruch (kepastian, manfaat dan keadilan) 16 yaitu dengan pengaturan yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai jaminan rasa aman, maka lembaga perdamaian PKPU ini telah pula mencapai prinsip kepastian hukum dan juga prinsip manfaat yang berujung pada nilai keadilan, di mana keadilan itu sendiri adalah merupakan tujuan dari hukum.
16 ibid 14–15.
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...

## Prinsip Sistemik Dalam Pengembanan Hukum Teoritis dan Pengembanan Hukum Praktis Untuk Mencapai Nilai Keadilan
Menurut Meuwissen dalam Herowati Poesoko, dinyatakan bahwa sistematisasi ilmu hukum menggunakan istilah rechtbeoefening (pengembanan hukum), hal ini untuk menunjuk pada keseluruhan kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya  hukum di dalam Masyarakat. 17 Kemudian menurut Bernard Arief Sidarta dalam Herowati Poesoko menjelaskan yaitu, pengertian pengembanan hukum dibagi 2 (dua) sebagai berikut, pertama adalah Pengembanan Hukum Teoritis yaitu, menunjuk pada  refleksi  teoritis  terhadap  hukum,  yakni  kegiatan  akal  budi  untuk  memperoleh penguasaan intelektual dan pemahaman tentang hukum secara ilmiah atau secara metodis sistimatis-logis rational, yang terdiri atas sejumlah disiplin hukum. Kedua adalah Pengembanan Hukum Praktis yaitu seluruh tindakan manusia berkaitan dengan hal mewujutkan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara konkrit, yang meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. 18
Menurut Herowati Poesoko tentang pengembanan hukum menyatakan yaitu, produk kegiatan pengembanan ilmu hukum adalah proposisi-proposisi yang berfungsi sebagai hipotesa yang harus terbuka bagi pengkajian rasional. Proposisi ini disebut proposisi yuridik (proposisi hukum), bermuatan rancangan putusan bagi situasi kemasyarakatan konkret tertentu yang dapat dibayangkan mungkin terjadi dalam kenyataan. Putusan hukum tersebut menetapkan berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam suatu aturan hukum, siapa berkewajiban apa terhadap apa berkenaan dengan apa dan atas dasar apa, atau siapa berhak atas apa terhadap siapa berkenaan dengan apa atas dasar apa, dan berdasarkan itu siapa harus melakukan perbuatan apa. 19
Herowati Poesoko selanjutnya menyatakan bahwa Proposisi-proposisi hukum yang dihasilkan ditata atas disistematisasi ke dalam bangunan bersistem sehingga keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Masyarakat, yang jumlahnya tidak dapat dihitung, secara rasional dipahami sebagai suatu sistem yakni berupa tata
17 Poesoko (n 7) 119.
18 ibid. 19 ibid 123–124.
hukum yang dalam fungsinya bersifat terbuka. Oleh karenanya kegiatan pengembanan ilmu hukum itu berintikan kegiatan mendistilasi (mengekstrasi) kaidah hukum yang (secara implisit) tercantum dalam teks yuridis baik dalam aturan hukum tertulis, maupun dalam (perundang-undangan) maupun aturan hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan). Pada intinya mendistilasi kaidah hukum dari teks yuridik adalah hakekat kegiatan menginterpretasi teks yuridik, yakni tidakan menetapkan makna dan wilayah penerapan dari teks yuridik tersebut. 20
Pengembanan ilmu hukum berintikan kegiatan menginterpresikan teks yuridik untuk mendistilasi kaidah hukum ke dalam teks yuridik itu, dengan menetapkan makna serta wilayah penerapannya. 21 Ilmu hukum adalah ilmu praktis normative yang masalah pokok dan sasaran pengembanannya berbeda dari ilmu empiris. Perkembangan dalam lingkungan filsafat ilmu memunculkan berbagai pendapat yang berbeda tentang batas pengertian ilmu, kriteria demarkasi, arti kebenaran, metode, obyektifitas, testabilitas, nilai yang secara hermeneutis dapat terjadi horisontverschmedzung yang akan memunculkan konsepsi ilmu yang lebih luas dan praktis. 22
Metode penafisiran dalam ilmu hukum menurut Soeroso juga bermacam-macam, diantaranya yaitu diambil 3 (tiga) metode penafsiran dalam ilmu hukum dari 6 (enam) metode penafsiran, yaitu: 1. Metode penafsiran dari kata-kata/istilah ( gramaticale interpretative/ talkundige interpretative ), metode penafsiran sejarah ( historische interpretive ) dan metode penafsiran sistem dari peraturan/undang-undang ( sistimatische interpretative, dogmatische interpretative, analogische interpretative ). 23
Lembaga perdamaian PKPU jika dianalisa berdasarkan penafsiran gramatikalnya dengan mengambil konsep hukum sesuai pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, maka dalam lembaga ini terdapat pelaku dalam perdamaian PKPU yaitu debitor yang merupakan pihak yang mempunyai utang dan dapat ditagih di muka pengadilan ( vide Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU) dan kreditor yaitu orang yang mempunyai
20 ibid 124.
21 ibid 124–125. 22 ibid 126. 23 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2013) 97.
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
piutang baik karena perjanjian atau undang-undang dan dapat ditagih di muka pengadilan ( vide Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU).  Unsur dari lembaga ini sesuai konsep hukum sesuai Pasal 225 yaitu hakim pengawas yang bertugas mengawasi kurator (pengurus jika dalam proses PKPU) dan pengurus yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta pailit. Demikian pula unsur-unsurnya adanya hakim pemutus dan panitera pengganti ( vide Pasal 226 UU Kepailitan dan PKPU). Makna dari semua pengaturan tentang unsur lembaganya, sesuai dengan tugas dan kewenangannyan yang dipengaruhi pula dengan karakteristik hukumnya yang lex specialist dan Istimewa.
Berkaitan dengan penafsiran Sejarah, perlu mengetahui tentang Sejarah hukum. yang mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau. 24 Studi Sejarah hukum ditekankan mengenai suatu hukum suatu bangsa merupakan ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum, apabila sistem hukum itu tumbuh, maka dapat diartikan bahwa adanya hubungan yang terus menerus antara sistem sekarang dengan yang lalu. Demikian pula jika dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal ini berarti hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang dibentuk pada masa lampau. 25
Penafsiran Sejarah terkait dengan peraturan dalam hukum kepailitan yang mengatur pula tentang perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam hukum kepailitan. Pengaturannya dimulai dari peraturan kepailitan ( failissement verroordenings ), yang merupakan peraturan tentang kepailitan sejak jaman sebelum kemerdekaan sampai dengan masa kemerdekaan, yang mana peraturan ini telah dijadikan satu dan tidak lagi dibeda-bedakan diantara warga negara. Dalam sejarahnya pengaturan tentang kepailitan dipisahkan diantara warganya sesuai dengan perbedaan macam-macam warga negaranya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dengan
24 Poesoko (n 7) 111.
Peraturan Kepailitan ( Faillissement  verordening ) mengatur tentang hukum kepailitan sampai Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia merdeka beberapa tahun lagi diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 1994, selanjutnya diganti lagi dengan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sampai dengan saat ini, yang kesemuanya juga mengatur adanya perdamaian dalam hukum kepailitan, tetapi sedikit berbeda karena perkembangan sejarahnya dan beberapa perbaikan dalam sistem sejarahnya.
Penafsiran sistematis tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai pranata hukum bagi perdamaian dalam hukum kepailitan, dimulai dengan menganalisa terlebih dahulu tentang makna penafsiran sistematis ini. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari unsur-usnsur yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu tentang peraturan atau sesuatu yang dinyatakan mengenai apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum ini merupakan sistem norma yang berlaku. Sehingga dapat dimaknai bahwa sistem hukum adalah tentang suatu bagian-bagian yang dalam suatu interaksi satu sama lain yang berkaitan yang merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan kearah tujuan kesatuan tersebut. 26
Prinsip integrasi adalah wujud dari hukum kepailitan yang sistemik dengan hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, sebagai suatu sistem hukum yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. 27 Prinsip ini mengatur apabila di dalam hukum kepailitan tidak diatur maka pengaturannya dapat kembali kepada hukum genus- nya yaitu hukum perdata atau hukum acara perdata nasional.
Demikian pula hukum kepailitan ini juga sistemik dengan bidang hukum lainnya serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pengaturan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara lex specialist mengatur sendiri tentang perdamaiannya yang mempunyai karakteristiknya sendiri, hal ini hanya dapat diketahui dengan menganalisa menggunakan penafsiran sistematisnya. Apalagi di dalam hukum kepailitan telah jelas adanya prinsip integrasi sebagai jalan keluar jika di dalam aktual penerapan hukumnya timbul kesulitan untuk mencari
26 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Liberty 2009) 18.
27 Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU tentang prinsip-prinsip.
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
pengaturannya, atau terdapat pengaturannya tetapi tidak mampu untuk mengemban penyelesaian perkaranya.
Selanjutnya dijelaskan bahwa unsur-unsur dalam sistem terjadi hubungan khusus yang merupakan tatanan khusus pula yang disebut dengan struktur. Dimana struktur tersebut menentukan identitas dari sistem, sehingga masing-masing unsur tersebut dapat berubah, atau bahkan dapat diganti tanpa mempengaruhi kontinuitasnya. Kesatuan ( structure whole ) bukan sekedar merupakan kumpulan atau penjumlahan unsur-unsur yang masing-masing tetap berdiri sendiri, tetapi lebih dari sekedar kumpulan atau penjumlahan unsur-unsur yang terbatas terhadap sistem-sistem yang lain dan mengurangi kompleksitas keseluruhannya. 28 Apabila dianalisa, pendapat ini dapat dimaknai bahwa suatu sistem tersebut dapat berubah menjadi sistem baru yang menimbulkan identitas baru dalam suatu sistem dimaksud, sehingga atas perubahan sistem tersebut maka akan dapat pula mengurangi sistem pengaturannya tergantung dari manfaat yang diinginkan dalam sistem hukum barunya tersebut.
Manfaat dari sistem hukum adalah dengan sistematisasi maka kompleksitas kenyataan yang pada asasnya tidak terbatas dapat lebih mudah dikuasai. Sistematisasi merupakan alat bantu untuk menelusuri lembaga hukum. Demikian pula sistem tersebut mempermudah ikhtisar dalam hukum. Sistem itu memungkinkan untuk menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana, kalau dalam suatu peristiwa tertentu tidak diketemukan peraturan hukumnya dalam mencari pemecahannya harus memperhatikan apa yang sesuai atau tidak dengan sistem perundang-undangan. Alat bantu dalam sistematisasi adalah konstruksi hukum. 29
Lembaga perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara umum karakteristiknya hampir sama dengan lembaga mediasi dalam hukum acara perdata yang merupakan hukum genus -nya. Tetapi kedua bidang hukum tersebut mempunyai karakteristik khusus ( lex specialist ) yang dapat membedakan dari keduanya.
Ciri dan sifat khusus dari suatu sistem hukum yang berbeda tersebut merupakan karakteristik dari keduanya.
28 Mertokusumo (n 26) 19.
Karakteristik berarti mempunyai sifat khas, sesuai perwatakan tertentu. 30 Menurut Bernard Arief Sidharta gambar atau inti dari dari suatu terlihat sebagai suatu gambaran (konsep) mengandung sifat dan bentuk yang khas (karekteristik) atau tingkat baik buruknya sesuatu, kelemahan atau kelebihan dari sesuatu tersebut (kualitas), Dimana karakteristik atau kualitas tersebut melekat pada hal yang dimaksudkan dalam gambaran (konsep) tersebut. 31 Dengan demikian bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai lembaga perdamaian mempunyai sifat, bentuk dan ciri khas tertentu atau mempunyai jenis sendiri yang berbeda dengan yang lainnya sesuai gambaran dan konsep yang dapat di analisa dari penafsiran sistemaatisnya, dan menghasilkan pula sistem yang bermanfaat berkepastian, yang kesemuanya untuk mencapai keadilan.
Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dengan menganalisa secara sistem hukumnya antara lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian dalam hukum kepailitan dengan lembaga mediasi sebagai lembaga perdamaian dalam hukum acara perdata akan ditemukan karakteritiknya. Sesuai konsep atau gambaran penulis berdasarkan analisa dalam batasan-batasan yang penulis bahas bahwa lembaga perdamaian PKPUs mempunyai bentuk, sifat dan ciri khasnya atau mempunyai karakteristik yaitu:
♦ Makna lembaga PKPU adalah suatu pranata hukum tentang penangguhan utang yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang berutang (debitor) dan orang atau badan hukum yang memberi utang (kreditor), di mana syarat pengajuannya adalah yang berutang (debitor) wajib mempunyai lebih dari satu (dua atau lebih) yang memberi utang (kreditor).
♦ Letak kedudukan lembaga perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di dalam prosesnya berada di luar pemeriksaan persidangan permohonan pailit atau di lakukan sebelum adanya permohonan pailit.
♦ Lembaga perdamaian PKPU hanya mengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diperuntukkan kreditor konkuren. Walaupun dalam permohonannya semua kreditor dapat mengajukannya.
♦ Lembaga perdamaian PKPU unsur lembaganya adalah debitor, kreditor, hakim pemutus (hakim pengadilan niaga), pengurus, hakim pengawas dan panitera pengganti (sebagai sekretaris) dalam lembaga ini.
♦ Lembaga PKPU bersifat cepat ( speedy trial/contante Justisie ) sebagai pewujutan prinsip peradilan cepat dan prinsip putusan serta merta ( uitvoorbar bij voorraad ).
30 https://kbbi.web.id/karakteristik.html. mencari arti karakteristik, diakses tanggal 28 Januari 2024, Pukul 11.14.
31 B Arief Sidharta, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah (Rafika Aditama 2012).
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
♦ Hasil kesepakatan dalam perjanjian PKPU merupakan representasi kehendak kedua belah pihak dan di tuangkan dalam Berita Acara Rapat kemudian oleh hakim pengawas dimintakan putusan pengesahan perdamaian kepada hakim pemutus ( homologasi ).
♦ Putusan pengesahan perdamaian kepada hakim pemutus ( homologasi ) mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi hanya pada ( inkracht van gewisde ) hanya pada kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat saja.
♦ Putusan pengesahan perdamaian kepada hakim pemutus ( homologasi ) mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi hanya pada ( inkracht van gewisde ) berakibat pailit berdasarkan Permohonan Pembatalan Putusan pengesahan perdamaian kepada hakim pemutus ( homologasi ).
♦ Hasil Putusan dari lembaga PKPU yaitu Putusan hakim pemutus berupa Putusan pengesahan perdamaian kepada hakim pemutus ( homologasi ) mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi hanya pada ( inkracht van gewisde ) tidak mengenal ne bis in idem (tidak dapat digugat dengan perkara yang sama).
♦ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 tanggal 1 Desember 2021 hasil lembaga PKPU berupa perdamaian yang ditawarkan oleh debitor ditolak oleh kreditor dapat dimintakan Upaya hukum kasasi, dengan mengubah pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Penulisan ini juga memerlukan analisa temtang  hukum ke depannya ( preskriptif ).   Hal ini supaya hukum dapat dipakai tidak dalam kurun beberapa waktu saja tetapi dalam rentang waktu yang panjang, walaupun terdapatnya sistem yang berbeda dan memerlukan pula perbaikan-perbaikan. Penulisan/penelitian hukum yang bersifat preskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran- saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Preskriptif artinya obyek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum. 32
Analisa pada uraian di atas memperlihatkan bahwa dalam prinsip sistemiknya pengaturan tentang proses dari lembaga PKPU merupakan lembaga yang lex specialist dan istimewa, karena hukum ini mengatur secara tersendiri hukumnya serta banyak penyimpangan-penyimpangan azas dari hukum genus nya, yaitu hukum acara perdata,
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (9th edn, Kencana 2014) 42.
tetapi semua penyimpangan-penyimpangan tersebut dikehendaki oleh undang-undang. Lembaga ini mempunyai nilai manfaat, karena merupakan lembaga yang paling penting karena lembaga ini sebagai titik awal keadilan bagi justiabelen dalam hukum kepailitan agar debitor tidak dijatuhi pailit, serta dapat melangsungkan usahanya, selanjutnya dapat membayar utangnya kepada kreditor. Hasil proses dari lembaga PKPU ini secara sistemik dapat mempengaruhi bekerjanya kepailitan agar debitor tidak terkana putusan pailit jika dilaksanakan sesuai dengan putusannya. Hal ini disebabkan karena putusan homologasi dari hasil Lembaga PKPU ini bersifat tetap dan terbatas. Sehubungan sebagai lembaga yang mempunyai nilai manfaat, dan telah mempunyai nilai kepastian hukum, dengan telah diatur dengan suatu peraturan, maka lembaga ini mempunyai nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum sesuai axiology- nya.
Nilai Preskriptif ke depannya untuk lembaga PKPU sebagai lembaga perdamaian dengan mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih jelas tentang putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) untuk putusan dalam proses lembaga perdamaian  PKPU, yaitu tentang putusan pengesahan perdamaian PKPU ( homologasi ) yang bersifat tetap tetapi terbatas, karena keterbatasannya bersifat tetap hanya dalam Berita Acara Rapat yang merupakan isi perdamaian dari kesepakatan kehendak kedua belah pihak. Kemudian atas putusan tersebut masih dapat dibatalkan dengan permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian PKPU ( homologasi ) yang dapat mengakibatkan putusan pailit. oleh karenanya dikatakan bersifat tetap terbatas karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapnya tidak secara keseluruhan substansi perkaranya (kepailitannya) telah selesai, tetapi masih adanya konsekuensi hukum yang harus dijalani jika putusan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan isi kesepakatannya yang dituangkan dalam berita acara rapat.

## Kesimpulan
Lembaga Perdamaian diharapkan sebagai lembaga yang mampu untuk bergerak mempengaruhi keseluruhan sistem hukum kepailitan agar tercapai prinsip penyelesaian utang sebagai unsur pertama dalam kepailitan serta dapat tercapainya prinsip pemulihan ekonomi sebagai filosofi dibentuknya UU Kepailitan dan PKPU. Lembaga PKPU sebagai
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
lembaga perdamaian PKPU merupakan lembaga paling penting untuk mempengaruhi sistem dalam hukum kepailitan agar tidak terjadi pailit, dengan penyelesaian utang dalam bentuk perdamaian atas kesepakatan kehendak dari masing-masing pihak. Manfaat dari Lembaga PKPU ini merupakan langkah awal dari keadilan dalam hukum kepailitan agar tidak terjadi putusan pailitnya debitor. Prinsip integrasi adalah wujud dari hukum kepailitan yang mengakomodir prinsip sistemik, yang menghubungkan hukum kepailitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Demikian pula putusan-putusan yang dihasilkan dalam proses lembaga perdamaian PKPU ini secara sistemik merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (vide Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU). walaupun putusannya bersifat tetap tetapi terbatas (vide Pasal 262 UU Kepailitan dan PKPU). Penyimpangan- penyimpangan dalam daya kerja lembaga ini diinginkan oleh Undang-undang, yang mempunyai mempunyai prinsip sita umum, yang sistemik bagi penyelesaian utang dan pemulihan ekonomi yang bermanfaat, demikian pula karena telah disediakan pranata hukumnya sebagai rasa aman  bagi justiabelen, dengan adanya nilai kepastian hukum dan nilai manfaat maka tercapai pula nilai keadilannya.

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepe ntingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
-

## Daftar Bacaan
https://kbbi.web.id/sistem, mencari kata sistem, diakses pada tanggal 17 Januari 2024. https://www.merriam-webster.com/dictionary/systemic, mencari kata sistemik, diakses pada tanggal 17 Januari 2024.
Marzuki PM, Penelitian Hukum (9th edn, Kencana 2014).
Mertokusumo S, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Liberty 2009).
Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU, No 37 Tahun 2004.
Poesoko H, Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Laksbang Pressindo 2018).
Sidharta BA, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah (Rafika Aditama 2012).
Shubhan MH, Karakteristik  Hukum  Kepailitan  Indonesia  Dan  Perkembangannya  Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor, Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Kepailitan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Di Surabaya hari pada hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2022.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2013).
Suci IDA, Hukum Acara Kepailitan Adalah Spesies Yang Spesifik Dari Hukum Acara Perdata Sebagai Genusnya Dalam Buku Perkembangan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Dalam Rangka  Memperingati  75  Tahun  Prof.  Dr.  Herowati  Poesoko,  S.H.,M.H. (LaksBang Justitia 2023).
Suci IDA, Hukum Kepailitan, Prinsip kepastian Hukum Penetapan Hakim Pengawas Terhadap DPT-PKPU pada Pencocokan Piutang oleh Kurator dalam Kepailitan (LaksBang Pustaka 2022).
Tandra S, Hukum Kepailitan: Kertas Kerja Kurator Dan Pengurus (Laksbang Pustaka 2022).
Ivida Dewi, et.al : Prinsip Sistemik Lembaga...
--This page is intentionally left blank--