## RINTISAN PENDIDIKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BERBASIS
KOMUNITAS BAGI PEKERJA PEREMPUAN: Studi Di  Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
Khoirul Hidayah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: Khoirulhidayah55@gmail.com

## Abstract
Many of industrialists often prefer to use women workers because women are assumed they do not too much claiming about labour rights. Woman is assumed easier arranged and do not many appeal protest. This treatment can damage woman, so often woman is treated unequal, because she assumed do not understand the rights of workers which is arranged  in  the  labor  act.  Next  Fact  is  the  existence  of  company  which  do  not  use permanent  worker  status  but  as  contract  worker,  this  matter  also  add  the  problem  to woman,  because  worker  often  do  not  understand  about  work  contract  and  do  not understand  about  worker  protection  act  as  arranged  in  labor  act.  Women  workers  in Mlaten village have been able to make worker community which can made as a place to  solve  many  problems  of  labor  that  faced  by  women  workers.  The  existence  of  the community  is  expected to become form of law reinforcement for women workers, so that  woman  can  self-supportingly  make  the  best  decision  for  themselves  when  face some problems  of  work  contract.  Through  module book,  is  expected  can  become  the tool of community to perform program which have been made.
Penggunaan  pekerja  perempuan  seringkali  digemari  pengusaha  karena  perempuan dianggap  tidak  terlalu  banyak  menuntut  hak-hak  buruh.  Perempuan  dianggap  lebih mudah  diatur  dan  tidak  banyak  melakukan  protes.  Perlakuan  ini  tentunya  dapat merugikan  perempuan,  sehingga  tidak  jarang  perempuan  diperlakukan  tidak  adil, karena  dianggap  tidak  memahami  hak-hak  pekerja  yang  diatur  di  dalam  UU Ketenagakerjaan.  Fakta  berikutnya  adalah,  adanya  perusahaan  yang  tidak menggunakan  status  pekerja  tetap  namun  sebagai  pekerja  kontrak,  hal  ini  tentunya juga  menambah  masalah  bagi  perempuan,  karena  tidak  jarang  pekerja  tidak memahami  kontrak  kerja  dan  tidak  memahami  perlindungan  hukum  pekerja sebagaimana diatur di dalam  UU Ketenagakerjaan. Pekerja perempuan Dusun Mlaten telah  mampu  membuat  komunitas  pekerja  perempuan  yang  dapat  dijadikan  sebagai wadah  penyelesaian  persoalan-persoalan  ketenagakerjaan  yang  dihadapi  oleh  pekerja perempuan.    Keberadaan  komunitas  diharapkan  menjadi  bentuk  penguatan  hukum bagi pekerja perempuan, sehingga perempuan mampu secara mandiri membuat sebuah keputusan  yang  terbaik  bagi  dirinya  ketika  dihadapkan  pada  persoalan-persoalan hubungan  kerja.  Melalui  buku  modul,  diharapkan  mampu  menjadi  keberlanjutan komunitas untuk melaksanakan program yang sudah dibuat.

## Keywords: pendidikan hukum, pekerja perempuan

## Pendahuluan
Perempuan  merupakan bagian dari  sumber  daya  manusia  yang  potensial  dan  mampu berperan  dalam  mendukung  keberhasilan  pembangunan  nasional.  Perempuan  yang  bekerja
mampu  meningkatkan  pendapatan  ekonomi  keluarga  yang  secara  tidak  langsung  dapat mendukung  keberhasilan  pembangunan.  Perempuan  yang  bekerja  di  sektor  industri  formal pada  perkembangannya  semakin  meningkat.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena  adanya  fakta perempuan  yang  menjadi  tulang  punggung  bagi  keluarga.  Populasi  pekerja  perempuan sebesar  39,8  juta  jiwa,  37,9%  dari  seluruh  jumlah  pekerja  104,87  juta  jiwa,  dan  partisipasi pekerja  perempuan  akan  semakin    meningkat  seiring  dengan  semakin  meningkatnya penanaman modal asing. (Data BPS, 2001).
Undang-Undang    No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yaitu  melalui  pasal  5 dan  6  telah  memberikan  perlakuan  yang  sama  antara  perempuan  dan  laki-laki  untuk mendapatkan  akses  pekerjaan  di  perusahaan  (sektor  formal).  Sebagaimana  Indonesia  juga telah meratifikasi konvensi ILO No. 100 dan No. 111 tentang diskriminasi  pada tahun 1951 dan  1958,  sehingga  terbuka  kesempatan  bagi  perempuan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di sektor  industri  formal.  Meskipun  di  dalam  UU  sudah  memberikan  perlakuan  yang  sama, namun  di  dalam  prakteknya,  pekerja  perempuan  masih  seringkali  mendapatkan  perlakuan yang  diskriminatif  dan  tidak  adil,  misalnya  dilakukannya  pemutusan  hubungan  kerja  yang disebabkan karena menikah, hamil, dan melahirkan. Hak normatif pekerja perempuan seperti hak  cuti  haid,  cuti  hamil  dan  melahirkan  telah  diatur  di  dalam  UU  ketenagakerjaan,  namun hak-hak tersebut tidak jarang masih dijadikan obyek alasan untuk melakukan PHK. Fenomena perusahaan  yang  menuntut  perempuan  bekerja  pada  malam  juga  sering  ditemukan.  Namun mereka tidak mendapatkan hak memperoleh keamanan pada saat berangkat bekerja di malam hari.
Penggunaan  pekerja  perempuan  seringkali  digemari  pengusaha  karena  perempuan dianggap  tidak  terlalu  banyak  menuntut  hak-hak  buruh.  Perempuan  dianggap  lebih  mudah diatur  dan  tidak  banyak  melakukan  protes.  Perlakuan  ini  tentunya  dapat  merugikan perempuan,  sehingga  tidak  jarang  perempuan  diperlakukan  tidak  adil,  karena  dianggap  tidak memahami  hak-hak  pekerja  yang  diatur  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Fakta  berikutnya adalah,  adanya  perusahaan  yang  tidak  menggunakan  status  pekerja  tetap  namun  sebagai pekerja  kontrak,  hal  ini  tentunya  juga  menambah  masalah  bagi  perempuan,  karena  tidak jarang  pekerja  tidak  memahami  kontrak  kerja  dan  tidak  memahami  perlindungan  hukum pekerja sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan.
Pekerja  perempuan  pada  posisi  yang  sering  dilemahkan  tentunya  harus  mampu menghadapi persoalan-persoalan dalam hubungan kerja. Pekerja perempuan harus memahami perlindungan  hukum  bagi  pekerja  perempuan  jika  terjadi  pelanggaran  oleh  pengusaha. Meskipun  kedudukan  serikat  pekerja  mampu  membantu  pekerja  dalam  mengatasi  masalah- masalah  pekerja  perempuan,  namun  bagaimana  jika  di  dalam  perusahaan  tidak  terdapat serikat  pekerja,  maka  pada  kondisi  seperti  itu  menuntut  perempuan  untuk  memiliki kemampuan  melindungi  dirinya  melalui  pemahaman  perlindungan  hukum  bagi  pekerja perempuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bagi  pekerja  perempuan  yang  bekerja  pada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  serikat pekerja  akan  lebih  sulit  dihadapi  jika  terjadi  persoalan  hukum  dalam  hubungan  kerja. Perempuan  biasanya  hanya  mempunyai  pilihan  keluar  dari  perusahaan  atau  tetap  bekerja, mereka sering tidak berdaya jika menghadapi persoalan hukum di tempat kerja. Pada kondisi seperti  itu  tentunya  dibutuhkan  sebuah  upaya  alternatif  yang  bisa  membantu  perempuan  di dalam  menghadapi  persoalan  ketenagakerjaan.  Perempuan  diharapkan  mampu  memahami hak-hak pekerja dan upaya hukum jika terjadi persoalan hubungan kerja.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  keadaan  fisik  dan  psikologis  perempuan  yang  sering dilemahkan  menjadikan  perlunya  dilakukan  penelitian action  research guna  memberikan pembinaan dan penguatan hukum ketenagakerjaan pada komunitas pekerja di daerah industri, sehingga  perempuan  mempunyai  kemampuan  secara  mandiri  mengenai  apa  yang  harus dilakukan jika menghadapi persoalan hukum dalam hubungan kerja. Sebagai upaya perguruan
tinggi  dalam  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat,  maka  akan  dilakukan  sebuah rinstisan  model  pendidikan  hukum  pada  pekerja  perempuan  di  Kabupaten  Pasuruan  yang merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan industri di Jawa Timur.

## Metode Penelitian
Guna mewujudkan  pekerja perempuan  yang mandiri dan mampu memecahkan  permasalahan hukum  yang  dihadapi,  maka  akan  digunakan  strategi  melalui  metode  PAR  ( Participatory Action Research ). Metode ini dilakukan untuk:
a. Memahami  persoalan-persoalan  hukum  yang  dihadapi  pekerja  perempuan  dalam hubungan kerja.
b. Membantu  perempuan  dalam    mengatasi,  memecahkan,  dan  menemukan  solusi dalam menghadapi masalah hubungan kerja.
c. Membantu perempuan dalam membuat model pendidikan hukum bagi pekerja.
Metode action  research ini  digunakan  untuk  tidak  membuat  masyarakat  dampingan  sebagai obyek, tetapi menjadikannya sebagai subyek penelitian. Masyarakat sendiri  yang memahami, menginginkan,  dan  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapinya.  Posisi  peneliti  lebih sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mencapai cita-citanya dan memberikan jalan keluar dan  merumuskan  strategi  yang  dapat digunakan  masyarakat  untuk  mencari  jalan  keluar  bagi permasalahan  mereka.  Namun  perumusan  jalan  keluar  dan  strategi  ini  tetap  melibatkan masyarakat dengan harapan apabila masyarakat mengalami masalah-masalah ketenagakerjaan,  mereka  bisa  memecahkan  permasalahan  mereka  sendiri.  Proses  penelitian action  research ini  ada  empat  tahapan  dalam  melakukan  penelitian  ini,  yaitu  perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi.
Berdasarkan  strategi  yang  digunakan  dalam  PAR  di  atas,  maka  bentuk  kegiatan  yang  akan dilakukan dalam penelitian action research ini antara lain adalah:
1. Focus  Group  Discussion (FGD)  antara  pekerja  perempuan  dan  SBSI  untuk mengakomodir kebutuhan dan persoalan pekerja perempuan di Desa Mlaten, serta perencanaan mendirikan  komunitas pekerja perempuan.
2. Workshop penyusunan program kegiatan berdasarkan hasil FGD.
3. Workshop  ketenagakerjaan  (materi  tentang  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial).
4. Penyusunan modul pendidikan hukum.

## Kondisi Obyek Pekerja Dusun Mlaten
Pasuruan  adalah  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  banyak  daerah  industri  dan perusahaan  besar,  seperti  kawasan  industri  di  Rembang,  PT.  Nestle  di  Kejayan,  PT.  Chiel Jedang  di  Rejoso,  dan  daerah  industri  di  Kecamatan  Pandaan.  Pandaan  adalah  salah  satu kecamatan  yang  dianggap  oleh  masyarakat  Pasuruan  sebagai  ‘kota  metropolis’  di  kabupaten Pasuruan,  karena  selain  sebagai  pusat  wisata,  juga  terdapat  banyak  industri  besar.  Sektor industri  di  Pandaan  telah  memberikan  kontribusi  peningkatan    pertumbuhan  ekonomi  di Pasuruan,  faktanya  adalah  sektor  industri  telah  mampu  menyerap  tenaga  kerja  pada masyarakat  di  kabupaten  Pasuruan  khususnya  Kecamatan  Pandaan,  baik  pekerja  laki-laki ataupun perempuan.
Dusun  Mlaten  adalah  salah  satu  dusun  di  Desa  Plintahan  Kecamatan  Pandaan Kabupaten  Pasuruan  yang  memiliki  banyak  pekerja  perempuan  yang  bekerja  di  sektor industri.  Faktor  krisis  ekonomi  yang  sudah  mulai  dirasakan  pada  tahun  2012  telah mempengaruhi pelaku usaha sektor industri di Pandaan, sehingga  pada akhir tahun 2014 ada beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dan merubah status pekerja menjadi pekerja kontrak. Keadaan ini telah dirasakan oleh mayoritas pekerja perempuan yang ada di Dusun Mlaten.
Berdasarkan  data  buku  Kepala  Dusun  Mlaten,  warga  berjumlah  300  KK,  dengan jumlah  perempuan  produktif  yang  bekerja  pada  sektor  industri  adalah  50  orang,  dan
pendidikan rata-rata adalah SMP dan SMA. Pekerja perempuan pada Dusun Mlaten sebagian besar bekerja pada industri yang tidak memiliki serikat pekerja. Berdasarkan hasil pendataan, sebagian  besar  (hampir  60  %)  pekerja  perempuan  berstatus  kontrak.  Keadaan  ekonomi  telah menuntut  pekerja  perempuan  untuk  bekerja  pada  sektor  industri,  meskipun  dengan  status kontrak.  Dusun  Mlaten  menarik  dijadikan  sebagai  obyek  penelitian  dan  pengabdian  adalah karena  di  Dusun  Mlaten  banyak  pekerja  perempuannya  yang  bekerja  lebih  dari  3  tahun  dan berstatus  karyawan  kontrak.  Keadaan  ini  bertentangan  dengan  UU  Ketenagakerjaan  yang mengatur perjanjian kontrak  kerja tidak boleh  lebih dari 3 tahun. Selain itu di Dusun Mlaten juga  pernah  ditemukan  pekerja  perempuan  yang  di  PHK  karena  cuti  melahirkan.  (Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 59).
Fenomena  kondisi  pekerja  perempuan  di  Dusun  Mlaten  tentunya  membutuhkan sebuah  penguatan  hukum  ketenagakerjaan.  Hal  ini  diperlukan  guna  membekali  pekerja perempuan jika  hak-hak mereka tidak terpenuhi.  Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnakaertrans) dalam  memberikan  pendidikan  hukum  adalah  sebatas  pada  pekerja  yang  mempunyai  serikat pekerja,  bagaimana  dengan  pengetahuan  hukum  pekerja  yang  belum  mempunyai  serikat pekerja,  tentunya  mereka  tidak  pernah  mendapatkan  pengetahuan  hukum  ketenagakerjaan. Keadaan  ini  pun  juga  pasti  dialami  oleh  pekerja  yang  berstatus  kontrak.  Pendidikan  hukum ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  penguatan  hukum  bagi  pekerja perempuan, oleh sebab itu sebuah kebutuhan urgen bagi pekerja perempuan di Dusun Mlaten untuk mendapatkan pembinaan dan penguatan hukum ketenagakerjaan. Berikut ini adalah kondisi dampingan Dusun Mlaten:
1. Pekerja perempuan sebagai tulang punggung keluarga.
2. Pekerja perempuan sebagai pekerja kontrak lebih dari 3 tahun.
3. Pernah ada korban Pemutusan Hubungan Kerja karena cuti melahirkan.
4. Perusahaan tempat perempuan bekerja banyak yang tidak memiliki serikat pekerja.
Pekerja  perempuan  dalam  melakukan  hubungan  kerja  sering  dihadapkan  pada  persoalan hukum ketenagakerjaan sehingga dibutuhkan sebuah upaya penyelesaian hukum.
Berdasarkan data  yang diberikan oleh Kepala Dusun Mlaten, Dusun Mlaten memiliki warga  yang  berjumlah  300  KK.  Dari  300  KK  terdapat  300  perempuan  usia  produktif,  yaitu perempuan yang berada pada usia 15-64 tahun. Dari data tersebut kemudian diketahui bahwa perempuan  produktif  yang  bekerja  di  dalam  sektor  industri  berjumlah  50  orang. Pekerja dengan  Perjanjian  Kerja  Waktu  tertentu,  yaitu  pekerja  kontrak  berjumlah  28  orang  dan Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu, yaitu pekerja tetap berjumlah 22 orang.
Banyaknya  perempuan  yang  berkerja  berdasarkan  hasil research melalui  pendataan yang  dilakukan  dengan  metode  kuesioner  dan  wawancara  mendalam  terhadap  50  pekerja perempuan,  beralasan  bahwa  para  pekerja  perempuan  tetap  bekerja  karena  alasan  ekonomi. Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  menunjukkan  bahwa  84%    dari  pekerja  perempuan atau  sejumlah  42  pekerja  perempuan  tetap  bertahan  dan  bekerja  karena  alasan  ekonomi. Alasan  ekonomi  yang  dimaksud oleh  pekerja  perempuan  beragam, diantaranya  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga, untuk biaya sekolah anak, untuk membantu suami dan untuk menabung  mempersiapkan  hari  tua  ketika  sudah  tidak  bekerja  lagi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kini  peran  perempuan  di  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya  sebagai  pelengkap,  tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga.
Sedangkan,  sisanya,  yaitu  sebesar 16% perempuan  tetap bertahan  dan  bekerja  karena jam  kerja  yang  flexible,  tidak  ada  jam  kerja  lembur  dan  gaji  di  atas  Upah  Minimum Kabupaten.  Hal  tersebut  menggambarkan  bahwa  perempuan  yang  beralasan  demikian  hanya bekerja  karena  alasan  karir  yang  mana  di  dalam  rumah  tangganya  sebenarnya  untuk kebutuhan  rumahtangga  dan  kebutuhan  keluarga  sudah  dapat  terpenuhi  dengan  hanya  suami saja yang bekerja. Besarnya prersentasi, yaitu 84% perempuan pekerja di Dusun Mlaten yang tetap  bekerja  dan  bertahan  karena  alasan  ekonomi  membuat  para  pekerja  ini  kurang
memahami  isi  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  ataupun  perjanjian  kerja  bersama.  Para pekerja  perempuan  yang  berstatus  sebagai  pekerja  tetap  sebagian  ada  yang  membaca peraturan  perusahaan  ataupun  perjanjian  kerja  bersama  sebagian  lagi  tidak  membaca. Peraturan  perusahaan  ataupun  perjanjian  kerja  bersama  biasanya  ditempelkan  di  papan pengumuman perusahaan. Peraturan perusahaan setiap 2 (dua) tahun sekali diperbaharui, jadi rutin  ditempelkan  oleh  perusahaan.  Dari  22  pekerja  tetap  yang  berada  di  Dusun  Mlaten, terdapat  12  orang  pekerja  tetap,  yaitu  sebesar  60%  yang  membaca  dan  memahami  isi  dari peraturan  perusahaan  ataupun  perjanjian  kerja  bersama,  sisanya  sejumlah  10  orang  pekerja tetap,  yaitu  sebesar  40%  tidak  pernah  membaca  apalagi  memahami  isi  dari  peraturan perusahaan  ataupun perjanjian  kerja  bersama.  Para  pekerja  tersebut beralasan  bahwa  mereka hanya  bekerja  sesuai  dengan  yang  diperintahkan  dan  tidak  membuat  permasalahan  di lingkungan  kerja  sudah  dianggap  cukup  karena  pada  saat  ini  mencari  pekerjaan  sangat  lah sulit apalagi dengan status pekerja tetap.
Sedangkan,  bagi  pekerja  waktu  tak  tentu  atau  pekerja  kontrak,  para  pekerja  kontrak biasanya akan memperbaharui perjanjian kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dengan masa kerja rata-rata  lebih  dari  1  (satu)  tahun  pekerja  perempuan  yang  berstatus  sebagai  pekerja  kontrak selalu membaca isi perjanjian kerja setiap kali akan menandatangani pembaharuan perjanjian kerja  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali.  Namun,  tidak  semua  yang  membaca  perjanjian  kerja memahami  isi  dari  perjanjian  kerja.  Sebesar  80%  dari  28  pekerja  perempuan  yang  berstatus pekerja  kontrak  memahami  isi  perjanjian  kerja,  sisanya  sebesar  20%  hanya  membaca  saja tanpa memahami isi dari perjanjian kerja.
Membaca  dan  memahami  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama  dan perjanjian  kerja  sangat  penting  bagi  para  pekerja  perempuan.  Hal  ini  dikarenakan  di  dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja mengandung beberapa hal yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  pekerja.  Sebelum  lebih  jauh  membahas mengenai peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja, terlebih dahulu harus memahami pengertian dari ketiga hal tersebut.
1. Peraturan  perusahaan  adalah  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
2. Perjanjian  kerja  bersama  adalah  perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh  yang tercatat pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha, atau  beberapa  pengusaha  atau  perkumpulan  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
3. Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dari penjelasan tentang peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja  di  atas  secara  keseluruhan  di  dalamnya  mengandung  syarat-syarat,  hak  dan  kewajiban perkerja.  Pentingnya  untuk  mengetahui  isi  dari  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja bersama  dan  perjanjian  kerja  bertujuan  untuk  menjamin  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  pekerja,  serta  kewenangan  dan  kewajiban  pengusaha,  memberikan  pedoman  bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan huungan  kerja  yang  harmonis,  aman  dan  dinamis  antara  pekerja  dan  pengusaha,  serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Hak  dan  kewajiban  pekerja  perempuan  telah  diatur  sedemikian  lengkap. pengaturannya  tidak  hanya  diatur  di  dalam  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga diatur di dalam peraturan-peraturan lainnya, mulai Pasal 27 ayat (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Undang-undang  No.  7  Tahun 1984  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan,  Konvensi International Labour Organization No. 111 tentang Anti-Diskriminasi Jabatan dan Pekerjaan
yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang-undang  No.  21  Tahun  1999,  dan Konvensi International  Labour  Organization No.  100  tentang  Kesetaraan  Upah  yang  telah diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang-undang  No.  80  Tahun  1957.  (Annida  Addiniaty, 2012).
Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur secara lengkap dan jelas mengenai apa saja  yang menjadi hak dan kewajiban dari pekerja perempuan serta bagaimana seharusnya  pekerja  perempuan  tersebut  diperlakukan  oleh  pihak  pengusaha.  Namun,  pada kenyataannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan  yang terjadi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut. Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  umumnya  berupa  diskriminasi  terhadap  upah  dan  jabatan, serta  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kesehatan  reproduksi  buruh wanita, yang meliputi cuti haid, cuti hamil, dan menyusui.
Pekerja perempuan sebagian besar mengetahui hak dan kewajiban bagi mereka. Untuk pekerja  perempuan  dengan  status  kerja  tetap,  persentasenya  sebesar  81%  memahami  dan mengetahui  tentang  hak  dan  kewajiban  pekerja,  hanya  sebagian  kecil  saja,  yaitu  19%  yang tidak  memahami  dan  tidak  mengetahui  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Demikian pula  dengan  pekerja  perempuan  dengan  status  kerja  kontrak,  sebagian  besar  sudah mengetahui  dan  memahami  apa  saja  hak  dan  kewajiban  bagi  pekerja  perempuan.  Persentase dari  pekerja  perempuan  yang  berstatus  kontrak  yang  mengetahui  hak  dan  kewajiban  bagi pekerja  perempuan  hampir  sama  dengan  persentase  dari  pekerja  perempuan  yang  berstatus tetap, yaitu sebesar 82% yang mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban pekerja perempuan serta 18% yang tidak memahami dan tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
Meskipun sebagian besar pekerja perempuan di Dusun Mlaten sudah mengetahui dan memahami  hak  dan  kewajibannya,  akan  tetapi  terjadinya  hubungan  yang  kurang  harmonis antara  baik  antar  pekerja  maupun  antara  pekerja  dan  pengusaha  masih  saj  sering  terjadi. Permasalahan-permasalahan  tentang  pelanggaran  hak  dan  kewajiban  seingkali  dialami  oleh pekerja  perempuan  di  Dusun  Mlaten.  Seperti  di  ungkapkan  oleh  para  pekerja  perempuan dalam  sesi  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  permasalahan-permasalahan  tersebut meliputi tidak adanya Jaminan kesehatan, Hubungan  yang tidak baik dengan pekerja lainnya, beban kerja  yang melebihi 8 jam kerja tetapi tidak dianggap lembur, tidak diikut sertakan  ke dalam  BPJS,  upah  tidak  sesuai  dengan  Upah  Minimum  Kabupaten,  adanya  perbedaan  upah yang  diterima  antara  pekerja  laki-laki  dan  pekerja  perempuan,  tidak  diberikan  kesempatan beribadah  untuk  shalat,  pengurangan  cuti  melahirkan  dan  yang  banyak  terjadi  dan  dilanggar oleh perusahaan adalah adanya larangan cuti haid.
Permasalahan hak dan  kewajiban bagi pekerja perempuan termasuk pada perselisihan hubungan  industrial.  Perselisihan  hubungan  industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Ketika terjadi perselisihan  hubungan  industrial peran dari serikat pekerja amat sangat penting  keberadaannya.  Serikat  pekerja  dapat  membela  dan  membantu  para  pekerja  yang sedang terjadi permasalahan dalam hal hak dan kewajibannya sebagaimana fungsi dari serikat pekerja  itu sendiri  yang  termuat dalam pengertian serikat pekerja  yang terdapat pada pasal  1 angka  17  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  bahwa  Serikat pekerja/serikat  buruh  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh,  dan  untuk  pekerja/buruh baik  di  perusahaan  maupun  di  luar  perusahaan,  yang  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri, demokratis,  dan  bertanggung  jawab  guna  memperjuangkan,  membela  serta  melindungi  hak
dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan keluarganya.
Sebagian  perusahaan  mempunyai  serikat  pekerja,  sebagian  lagi  tidak  mempunyai serikat  pekerja.  Peneliti  mengamati  melalui  percakapan  ketika  melakukan  sesi  wawancara secara  langsung  kepada  pekerja  perempuan  di  Dusun  Mlaten,  serikat  pekerja  hanya  ada  di perusahaan yang skalanya sudah multinasional dan perusahaan milik asing. Sedangkan, untuk perusahaan  yang  skalanya  kecil,  adanya  serikat  pekerja  seringkali  diabaikan.  Berdasarkan hasil  wawancara  tersebut,  menunjukkan  bahwa  hampir  separuh  atau  50%  artinya  dari  28 pekerja kontrak, 14 pekerja perempuan mempunyai serikat pekerja dan 14 pekerja perempuan lainnya  tidak  mempunyai  serikat  pekerja,  sedangkan  untuk  pekerja  perempuan  yang mempunyai serikat pekerja sebesar 68%, yaitu 15 orang pekerja perempuan yang mempunyai serikat  pekerja  dari  jumlah  keseluruhan  dari  pekerja  perempuan  yang  berstatus  sebagai pekerja tetap yang terdapat di Dusun Mlaten, yaitu 22 orang pekerja perempuan.
Pekerja  perempuan  yang  mempunyai  serikat  pekerja,  apabila  menghadapi permasalahan  yang  sampai pada perselisihan  hubungan  industrial, maka  serikat  pekerja akan mengupayakan untuk penyelesaian permasalahannya. Dari upaya yang sederhana sampai pada upaya pelaporan ke pengadilan hubungan industrial.
1. Langkah  awal  yang  ditempuh  dalam  dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial,  yaitu  melalui  lembaga  kerjasama.  Lembaga  kerjasama  bipartit  adalah forum  komunikasi  dan  konsultasi  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan hubungan  industrial  di  satu  perusahaan  yang  anggotanya  terdiri  dari  pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh  yang  sudah tercatat instansi  yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
2. Langkah  kedua,  yaitu  melalui  mediasi  dengan  Dinas  Ketenagakerjaan.  Langkah ini disebut juga dengan lembaga kerjasama tripatrit. Lembaga kerja sama tripartit adalah  forum  komunikasi,  konsultasi  dan  musyawarah  tentang  masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
3. Apabila  belum  mencapai  titik  temu,  baru  perselisihan  hubungan  industrial  akan dibawa masuk ke ranah pengadilan  lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Keberadaan serikat pekerja di dalam perusahaan terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.  Serikat  pekerja  tidak  dapat  membantu  banyak  dalam  melakukan  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial.  Seperti  diketahui  bahwa  hanya  40%  saja  dari  jumlah keseluruhan  pekerja  yang  mempunyai  serikat  pekerja  yang  menggunakan  serikat  pekerja dalam menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial. Pekerja perempuan  yang mempunyai serikat  pekerja  saja  hanya  sedikit  yang  menggunakan  serikat  pekerja  dalam  menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial,  bagaimana  dengan  pekerja  perempuan  yang  tidak mempunyai serikat pekerja. Pekerja perempuan  yang tidak mempunyai serikat pekerja hanya dapat  meminta  bantuan  kepada  teman  sesama  pekerja  sehingga  kurang  maksimal  dalam penyelesaian permasalahannya. Upaya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh serikat pekerja adalah melakukan demo dan mogok kerja.
Pekerja  perempuan  yang  tidak  memiliki  serikat  pekerja  ini  lah  yang  harus mendapatkan  perlindungan  hukum  serta  pengetahuan  akan  hukum  ketenagakerjaan  yang cukup  sehingga  dapat  dijadikan  bekal  bagi  para  pekerja  perempuan  dalam  menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial.  Peran  Dinas  Ketenagakerjaan  sangat  diperlukan  untuk mencapai  hal  tersebut.  Namun,  hal  ini  sangat  kontradiktif  karena  sampai  dengan  saat  ini Dinas Ketenagakerjaan tidak pernah mensosialisasikan tentang undang-undang ketenagakerjaan  dan  hukum  ketenagakerjaan  kepada  para  pekerja,  baik  pekerja  perempuan maupun pekerja laki-laki. Hasil research melalui metode wawancara, para pekerja perempuan
menunjukkan bahwa 50 orang dari pekerja perempuan, baik pekerja perempuan dengan status pekerja  tetap  dan  pekerja  kontrak  tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi  tentang  undang- undang  ketenagakerjaan  dan  pengetahuan  tentang  hukum  ketenagakerjaan  dari  Dinas Ketenagakerjaan.  Padahal,  pengetahuan  pekerja  perempuan  tentang  undang-undang ketenagakerjaan  dan  hukum  ketenagakerjaan  sangat  lah  kurang.  Di  Dusun  Mlaten,  hampir 50% dari jumlah  keseluruhan  pekerja perempuan tidak pernah mendengar, membaca apalagi memahami tentang undang-undang ketenagakerjaan dan hukum ketenagakerjaan.

## Analisa SWOT Kondisi Pekerja  Dusun Mlaten
Berikut  ini  adalah  analisa  SWOT  yang  didasarkan  pada  kegiatan    pendataan  yang dilakukan oleh peneliti:
1. Kekuatan ( Strengths )
a. Posisi  tempat  tinggal  pekerja  perempuan  yang  berdekatan  dan  berada  pada  satu dusun, dan memiliki ikatan kekeluargaan yang baik.
b. Perempuan  Dusun  Mlaten  bekerja  pada  perusahaan  yang  berbeda,  sehingga memiliki  perbedaan  peraturan  perusahaan  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut bisa menjadi alat pembanding pemenuhan hak pekerja perempuan oleh pengusaha.
c. Perempuan  yang  bekerja  pada  sektor  industri  mempunyai  latar  belakang  yang hampir sama yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
d. Jumlah pekerja perempuan berstatus kontrak 60 % (28 pekerja dari 50 pekerja). Pekerja kontrak seringkali tidak mendapatkan beberapa hak pekerja sebagaimana di atur di dalam UU Ketenagakerjaan.
2. Kelemahan ( Weaknesses )
a. Pengetahuan  terhadap  UU  Ketenagakerjaan  sangat  minim  karena  mayoritas pekerja  perempuan  hanya  mendengar  saja  tentang  UU  Ketenakerjaan.  Jumlah pekerja  perempuan  yang  belum  mengetahui  UU  tentang  Ketenagakerjaan  adalah berjumlah 82% (berjumlah 41 orang dari 50 pekerja).
b. Tingkat pendidikan pekerja adalah mayoritas SMP dan SMA 82% (berjumlah 41 orang dari 50 pekerja)
3. Peluang ( Opportunities )
a. Keberadaan  Serikat  Pekerja  dianggap  belum  mampu  mengakomodir  persoalan hukum  dan  persoalan  hubungan  industrial  yang  dihadapi  para  pekerja perempuan.
b. Sebagian  pekerja  perempuan  bekerja  pada  perusahaan  yang  belum  mempunyai serikat pekerja.
4. Ancaman ( Threats )
a. Adanya  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh perusahaan  jika  perusahaan  mengetahui  ada  pekerja  yang  bergabung  pada asosiasi serikat pekerja, seperti SBSI.
b. Suami  tidak  memberikan  ijinnterhadap  aktivitas  perempuan  selain  bekerja, karena  pekerja  perempuan  adalah  ibu  rumah  tangga  yang  memiliki  kesibukan urusan rumah dan keluarga,
Berdasarkan  hasil  SWOT  diatas,  maka  akan  dilanjutkan  penyusunan  perencanaan kegiatan yaitu dalam bentuk beberapa kegiatan yang meliputi:
1. Forum  diskusi  bersama  pekerja.  Pada  kegiatan  ini,  peneliti  mengajak  kelompok dampingan  untuk  berdiskusi  apa  yang  kemudian  dibutuhkan  untuk  memperkuat pendidikan  hukum  para  pekerja  perempuan  dan  upaya  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial.  Masukan  dari  kelompok  dampingan  tersebut  kemudian  akan dijadikan  landasan  untuk  kegiatan  selanjutnya.  Pada  kegiatan  ini  akan  menghadirkan salah satu pengurus Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Pasuruan yang bertujuan  untuk  membantu  mengidentifikasi  persoalah  pekerja  perempuan,  yaitu
melalui  berbagi  pengalaman  persoalan  hukum  yag  pernah  dihadapi  oleh  pekerja  yang tergabung di SBSI.
2. Kegiatan  berikutnya  adalah  kegiatan  workshop  yang  akan  dilakukan  dengan  mengajak stakehoulder  untuk  memperkuat  kelompok  dampingan  dalam  melakukan  penyelesaian persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh perempuan.
3. Kegiatan  pendampingan  terhadap  salah  satu  program  kerja  yang  sudah  dibuat  oleh kelompok dampingan. Rencana pendampingan akan dilakukan terhadap diskusi tentang UMK. Isu ini dipilih  karena  isu  akhir tahun 2016 adalah  isue kenaikan  UMK dan  juga sekaligus  sosialisasi  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan.
4. Kegiatan  terakhir  adalah  kegiatan  penyusunan  modul  tentang  hukum  ketenagakerjaan yang meliputi hak normatif pekerja dan penyelesaian hubungan industrial.

## Perubahan dan Hasil Pendampingan
Berdasarkan beberapa tahapan kegiatan yang sudah dilakukan terhadap kelompok dampingan, hasil  pengamatan  peneliti  selama  terlibat  dalam  kegiatan  FGD  dan  workshop,  maka  telah terjadi  sebuah  perubahan  pemikiran  pekerja  perempuan  terhadap  persoalan-persoalan  yang dihadapi pekerja. Meskipun tidak terlihat sebuah perubahan yang nampak secara jelas, namun berdasarkan pengamatan  peneliti, mereka  sekarang mempunyai pemikiran bahwa pentingnya keberadaan  sebuah  perkumpulan.  Dengan  terbentuknya  komunitas  pekerja  perempuan, mereka  sekarang  memiliki  teman  berbagi  persoalan  hubungan  ketenagakerjaan  yang  sedang dihadapi.  Melalui  komunitas  yang  terbentuk, pekerja  merasa  bahwa  ada  teman  yang  mampu memberikan  penguatan  psikis  dan  mental  ketika  dihadapkan  persoalan-persoalan  hubungan kerja.
Terbentuknya struktur organisasi telah mampu mengkoordinasikan pekerja perempuan di Dusun Mlaten untuk mewujudkan sebuah kelompok komunitas yang bersifat kekeluargaan. Pengurus adalah dipilih berdasarkan pekerja yang mempunyai pengaruh di lingkungan Dusun Mlaten,  sehingga  memudahkan  untuk  melakukan  koordinasi.  Program  kerja  yang  sudah terbentuk merupakan bentuk dari  kepedulian pekerja terhadap nasib bersama sesama pekerja di  sektor  industri.  Melalui  kegiatan  diskusi  rutin  yang  merupakan  program  kerja  komunitas, pekerja  akan  selalu  update  dengan  peraturan  ketenagakerjaan  yang  baru.  Kerjasama  dengan SBSI  masih  menjadi  evaluasi  komunitas,  karena  berdasarkan  informasi  ternyata  SBSI  tidak banyak  disukai  oleh  para  pengusaha  di  lingkungan  tempat  mereka  bekerja.  Hal  ini dikhawatirkan  akan  mengancam  status  kerja  mereka  dan  takut  adanya  pemutusan  hubungan kerja.  Sehingga  dalam  hal  ini  masih  dipikirkan  asosiasi  serikat  pekerja  yang  dapat  diajak kerjasama  untuk  memberikan  informasi  yang  terbaru  terkait  kebijakan  pemerintah  di  bidang ketenagakerjaan.
Kerjasama  terhadap  stakehoulder  yang  peneliti  lakukan  adalah  mengajak  salah  satu lawyer  di  Surabaya  untuk  menjadi  partner  teman  komunitas  di  Dusun  Mlaten.  Lawyer tersebut  berfungsi  sebagai  stakehoulder  jika  kelompok  dampingan  di  komunitas  mengalami persoalan  hukum  ketenagakerjaan.  Kondisi  pekerja  perempuan  di  Dusun  Mlaten membutuhkan  sebuah  pendidikan  hukum  dan  penguatan  hukum,  sehingga  dari  kegiatan action research ini nantinya diharapkan dampingan pekerja perempuan di Dusun Mlaten akan memiliki beberapa kemampuan yaitu:
1. Kemampuan memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan
2. Kemampuan  membuat  keputusan  untuk  melakukan  upaya  hukum  yang  harus dilakukan jika menghadapi persoalan hukum dalam hubungan kerja.
3. Kemampuan  mengkritisi  perjanjian  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan  UU Ketenagakerjaan.
4. Kemampuan  memahami  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  jika  terjadi perselisihan dalam hubungan kerja.
5. Terbentuknya  sebuah  komunitas  pekerja  perempuan  yang  dapat  dijadikan sebagai    alat  untuk  membantu  menyelesaikan  persoalan  pekerja  perempuan belum nampak
Namun  berdasarkan  pengamatan  kegiatan  yang  sudah  berlangsung  yaitu  melalui  FGD  dan workshop, maka:
1. Kemampuan  pekerja  perempuan  dalam  pemahaman  hak  normatif  pekerja,  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan  dan  perjanjian  kerja  bersama  masih  belum  nampak. Pemahaman hukum ketenagakerjaan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Diskusi rutin akan membantu pekerja perempuan dalam memahami hak normatif pekerja.
2. Berdasarkan hasil wawancara pada saat FGD kedua, 80% memahami langkah-langkah yang  harus  ditempuh  jika  terjadi  persoalan  hukum.  Namun  hampir    90%  pekerja perempuan  tidak  berani  memutuskan  sebuah  upaya  hukum,  karena  takut  kehilangan pekerjaan.  Mereka  lebih  memilih  kondisi  apa  adanya,  yang  penting  mereka  tidak  di PHK.  Faktor  kebutuhan  ekonomi  telah  memaksakan  mereka  untuk  tidak  membuat konflik dengan perusahaan.
3. Berdasarkan  hasil  wawancara,  pekerja  perempuan  dengan  status  kontrak  (perjanjian kerja waktu tertentu) 100 % sudah  mampu mengkritisi perjanjian  kerja  yang mereka miliki.  Namun, tetap saja kritik itu tidak berani mereka sampaikan kepada pengusaha. Kehilangan  pekerjaan  adalah  hal  yang  paling  menakutkan  bagi  pekerja  perempuan, sehingga  mereka  tidak  berani  menyampaikan  kritik  kepada  pengusaha  secara langsung. Namun seiring dengan terbentuknya komunitas, pekerja mampu mengkritisi perjanjian kerja dan berani menayakan hak mereka sebagaimana  yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan.
4. Setelah  mendapatkan  workshop  bersama  praktisi  hukum,  80%  sudah  memahami langkah-langkah  hukum  apakah  yang  harus  dilakukan  jika  terjadi  perselisihan hubungan  industrial,  khususnya  persoalan  perselisihan  hak  dan  perselisihan pemutusan hubungan kerja.
5. Komunitas pekerja perempuan di Dusun Mlaten telah terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja perempuan  di Dusun Mlaten membutuhkan sebuah perkumpulan  yang mampu dijadikan sebagai wadah dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Hasil  tersebut  di  atas  tentunya  belum  bisa  diukur  secara  keseluruhan,  karena keterbatasan waktu dan biaya, sehingga hanya sebagian kecil  yang bisa diamati oleh peneliti. Berdasarkan  program  yang  dibuat,  maka  hal  ini  akan  berlangsung  selama  1  tahun  ke  depan, sehingga membutuhkan waktu untuk mengetahui  hasil  sebagaimana  harapan penulis. Namun dengan  dibuatnya  buku  modul  tentang  ketenagakerjaan  yang  berisi  tentang  hak  normatif pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan membantu komunitas pekerja memahami pegaturan ketenagakerjaan jika terjadi persoalan hukum ketenagakerjaan.

## Kesimpulan
Pekerja  perempuan  Dusun  Mlaten  telah  mampu  membuat  komunitas  pekerja perempuan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  wadah  penyelesaian  persoalan-persoalan ketenagakerjaan  yang  dihadapi  oleh  pekerja  perempuan.  Keberadaan  komunitas  diharapkan menjadi  bentuk  penguatan  hukum  bagi  pekerja  perempuan,  sehingga  perempuan  mampu secara mandiri membuat  sebuah keputusan  yang terbaik bagi dirinya  ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan  hubungan  kerja.  Melalui  buku  modul,  diharapkan  mampu  menjadi keberlanjutan  komunitas  untuk  melaksanakan  program  yang  sudah  dibuat.  Selain  itu kerjasama  dengan  pengacara  yang  kompeten  bidang  ketenagakerjaan  akan  lebih  membantu pekerja  perempuan  di  komunitas  Dusun  Mlaten  untuk  mampu  memberikan  penguatan bantuan  hukum.  Perempuan  tidak  boleh  mengalami  diskrimasi  dalam  perlakuan  di perusahaan,  sehingga  melalui  komunitas  ini,  perempuan  diharapkan  mampu  melakukan tindakan yang berpihak terhadap perempuan. Tindakan yang dilakukan tentunya masih dalam
kerangka  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.    Komunitas  pekerja  perempuan  di Dusun Mlaten dapat dijadikan sebagai contoh bagi penguatan hukum bagi pekerja perempuan di daerah lain yang berada di dekat kawasan industri.
Daftar Pustaka Abdul Hakim. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti . Belinfante,  A.  D.,  et  al.  1985. Beginselen  van  Nederlandse  Staasrecht .  Samson  Uitgeverij, Alphen aan den Rijn.
Darwan Prints. 1994. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Elli  Nur  Hayati. Ilmu  Pengetahuan  +  Perempuan  =  …  Jurnal  Perempuan:  Pengetahuan Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan No. 48, Juli, 2006, hal. 7-15
Fakih, Mansur. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Friedman,  Lawrence  M.  1975. The  legal  System,  A  social  science  perspective .  New  York: Russell Sage Foundation.
Henny,  Irawati,  Saparinah  Sadli: Women’s  Studies  di  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Jurnal Perempuan No.48, 2006, hal. 119-131
Manulang,  Sendjun  H.  1995. Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidarta.  2000. Pengantar  Ilmu  Hukum. Bandung: Alumni.
Philipus  M.  Hodjan.  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia. Surabaya:  Bina Ilmu.
R.G  Kartasapoetra,  dkk.  1992. Hukum  Perburuhan  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila . Jakarta: Bina Aksara.
Satjipto Rahardjo. Tt. Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi s. Bandung. Sinar Baru.
Soepomo, Iman. 1988. Pengantar Hukum Perburuhan. Bandung: Djambatan.
Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Bina Cipta. Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta.