## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PENEMPATAN POS-POS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PALEMBANG

## Citra Iasha
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang Email: citraiasha1977@gmail.com

## ABSTRACT
The background of the problem of high fire frequency from year to year in the Palembang City area shows that the fire prevention efforts carried out by the Palembang City Fire Department organization. In South Sumatra there are many  strategic places for  various  sector  centers  to  support  the  provincial  capital.  For  example,  the  center  of  the economy,  business,  entertainment, education,  and  the  government  of Jakarta  as  the center  of the  country  and  the density  of  settlements  so  that  there  is  often  a  fire  hazard.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the implementation of the policy of placing the posts of disaster management agencies and firefighters in Palembang city. This  research  is  a  qualitative  study  using  data  collection  methods  in  the  form  of  interviews  with  predetermined sources. The results of this study are based on observations and interviews by the author that the implementation of policies carried out by the disaster management agency and the Palembang city fire department has gone well, this is based on the results of interviews using indicators put forward by almost all informants saying it is quite good and already  good.  This  means  that  the  implementation  of  policies  for  aligning  disaster  management  and  fire  fighting agency posts has been good.
Keywords: Policy Implementation, Pos-pos, BPBPK

## ABSTRAK
Latar  belakang  masalah  frekuensi  kebakaran  yang  tinggi  dari  tahun  ke  tahun  di  wilayah  Kota  Palembang menunjukkan bahwa upaya pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang. Di sumatera selatan banyak tempat-tempat yang strategis untuk berbagai macam sentra bidang sebagai penunjang ibu kota Propinsi. Seperti sentra ekonomi, bisnis, hiburan, pendidikan, dan pemerintahan Jakarta sebagai pusat negara dan padatnya pemukiman sehingga sering terjadi bahaya kebakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  penempatan  pos-pos  badan  penanggulangan  bencana  dan pemadam kebakaran kota palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini berdasarkan observasi  dan  wawancara  yang  penulis  lakukan  bahwa  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota palembang telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan menggunakan indikator yang dikemukakan hampir semua informan mengatakan cukup baik  dan  sudah  baik.  Artinya  implementasi  kebiajkan  penepatan  pos-pos  badan  penanggulangan  bencana  dan pemadam kebakaran sudah baik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pos-pos, BPBPK

## A. PENDAHULUAN
Kota  Palembang  adalah  ibu  kota  provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar  kedua  di  Sumatera  setelah  Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 Km2 yang  dihuni  1,7  juta  orang  dengan kepadatan  penduduk  4.800  per  km².  Kota  ini akan  diwacanakan  akan  menjadi  ibukota
Indonesia.  Diprediksikan  pada  tahun  2030 mendatang Kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang. Di  wilayah  ini  banyak  tempat-tempat  yang strategis untuk berbagai  macam sentra bidang sebagai  penunjang  ibu  kota  Propinsi.  Seperti sentra  ekonomi,  bisnis,  hiburan,  pendidikan, dan  pemerintahan.  Banyaknya  tempat-tempat strategis  tersebut  ditambah  lagi  dengan
tingginya tingkat kepadatan penduduk, mengakibatkan kemungkinan terjadinya hambatan  atau  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Seperti  tindakan  kejahatan,  kemacetan,  banjir dan  lain  sebagainya.  Tak  ketinggalan  pula bencana  kebakaran  yang  dapat  terjadi  setiap saat.
Kebakaran  di  Kota  Palembang  menurut Suku  Dinas  (SUDIN)  Pemadam  Kebakaran mencatat, pada tahun 2013, tingkat kebakaran di Kota Palembang menjadi nomor satu paling tinggi di Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan  data  Badan  Penanggulangan Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran  (BPBPK), tercatat  sampai  tri  wulan  pertama  tahun  2012 jumlah  kebakaran  sampai  akhir  April  yakni sebanyak  lebih  kurang  ada  25  kejadian. Sedangkan untuk tri wulan pertama tahun 2013 ini, kebakaran hanya 15 kasus kebakaran yang terjadi.  Penyebab    utama  kebakaran  adalah akibat listrik, sama dengan tahun lalu. Dari 15 kejadian kebakaran tahun 2013  ini, sekitar 70 persen disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik.  “Namun  dari  15  kejadian  yang  ada, terjadi  di  rumah  toko  (Ruko)  seperti  di  Pasar Cinde, Pasar 16 dan yang lainnya,.
Tingginya tingkat kebakaran didukung banyaknya pemukiman padat penduduk.  Kecamatan  Kertapati  dan  Tangga Buntung  merupakan  dua  kecamatan  yang paling  rawan  terjadi  kasus  kebakaran.  Rumah penduduk  di  kedua  kecamatan  tersebut, mayoritas  terdiri  dari  bahan  yang  mudah terbakar, seperti kayu dan tripleks.
Usaha penanggulangan kebakaran sangatlah  berhubungan  dengan  berbagai macam  aspek  pendukung  seperti  letak  pos pemadam  kebakaran,  Rumah  Sakit,  hydrant, kemacetan lalu lintas dan jarak lokasi. Dengan mengetahuai  posisi  aspek  pendukung  diatas maka proses penanggulangan bahaya kebakaran  akan  lebih  cepat  dilakukan  dan diminimalisir  jumlah  korban  serta  kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.
Dikarenakan  tingginya  tingkat  kebakaran yang terjadi di Kota Palembang dan pendataan pada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kota Palembang  perlu  untuk  melakukan  suatu kebijakan  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dengan  cepat,  untuk  itu perlu diadakannya tempat-tempat pos pelayanan  pemadam  kebakran  yang  mudah
dihubungi dan jarak tempuh yang dekat dengan lokasi terjadinya kebakaran.
Frekuensi kebakaran yang tinggi dari tahun ke  tahun  di  wilayah  Kota  Palembang menunjukkan bahwa upaya pencegahan kebakaran  yang  dilakukan  oleh  organisasi Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kota  Palembang belum  optimal.  Angka  kerugian  akibat kebakaran  dari  setiap  kasus  kebakaran  yang terjadi  menunjukkan  bahwa  upaya  pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam  Kebakaran  Kota  Palembang  belum efektif.  Akibatnya  masyarakat  cenderung bersikap  sinis  terhadap  petugas  pemadam kebakaran yang menurut mereka selalu datang terlambat di  lokasi kebakaran sehingga upaya pemadam kebakaran menjadi tidak efektif dan mengakibatkan  tingkat  kerugian  yang  lebih tinggi.
Permasalahan terlihat  jelas bila kebakaran terjadi  berbarengan  pada  tempat  berbeda, jumlah unit mobil pemadam dirasakan kurang. Dengan  jumlah  pos  yang  hanya  5  (lima) membuat  jarak  tempuh  ke  lokasi  kejadian menjadi  tinggi,  sehingga  pada  saat  sampai dilokasi  kemungkinan  besar  telah  terjadi flashover, kondisi  dimana  api  telah  melahap sebagian  besar  bangunan.  Jika  dilihat  dari kemampuan  adalah  sangat  tidak  mungkin Dinas  Penanggulangan  Bahaya  Kebakaran Kota  Palembang  dapat  melayani  kebutuhan dengan  efektif,  dengan  jumlah  penduduk sebesar satu setengah juta jiwa.
Hydran-hydran yang ada di Kota Palembang  belum  dapat  dipergunakan  secara efektif  bila  terjadi  kebakaran.  Luas  Kota Palembang  sebesar  400,61  KM 2 tidak  dapat dilayani secara optimal  dengan  jumlah  dan kondisi  hidran  yang  terbatas.  Upaya  yang dilakukan  Dinas  Penanggulangan  Bahaya Kebakaran  Kota  Palembang  dalam  usaha memenuhi  kebutuhan  air  adalah  dengan mengambil  dari  anak-anak  sungai  dan  kolam retensi,  kedua  sumber  ini  sangat  tergantung dengan kondisi alam. Bila kejadian kebakaran di pusat kota air diambil dari Sungai Musi dan Kolam  Air  Mancur.  Belum  terpenuhinya kebutuhan air penanggulangan  kebakaran berjalan  lambat  dan  beresiko    terjadinya penjalaran yang luas.
Kendala yang dihadapi dalam
menanggulangi bahaya  kebakaran  sebagai berikut :
a. Belum adanya sumber air yang memadai
b. Jalan dan lorong yang sempit
c. Kemacetan lalu lintas pada jam sibuk
d. Adanya gapura dan portal
e. Belum adanya kesadaran untuk melengkapi bangunan  dengan  alat  proteksi  bahaya kebakaran.
Pelayanan tidak efektif dikarenakan cakupan  jangkauan  pelayanan  yang  begitu luas.  Luasan  yang  mampu  dicakup  secara efektif oleh satu wilayah Manajemen Kebakaran dalam Manajemen penanggulangan kebakaran  Kota tidak  melebihi  radius  7,5  km dan  daerah  yang  sudah  terbangun  harus mendapat perlindungan oleh pelayanan penanggulangan kebakaran yang pos terdekatnya berada pada jarak 2,5 km.
Untuk  itu  perlu  dirumuskan    kebijakan untuk  dapat  mengatasi  permasalahan  ini. Sehubungan  dengan  itu  maka  penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk (a) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat  dalam  memutuskan  kebijakan penempatan pos-pos pemadam kebakaran; (b) melakukan  evaluasi  terhadap    kebijakan- kebijakan  yang  telah  di  laksanakan.  Adapun pos-pos  yang  telah  tersedia  untuk  saati  ini  di Kota Palembang berlokasi di 5 titik yaitu: Pos Pemadam  Merdeka,  Pos  Pemadam  Ulu,  Pos Pemadam  Gandus,  Pos  Pemadam  AAL  dan Pos  Pemadam  Sako.  Sarana  mobil  pemadam kebakaran pada pos-pos pembantu hanya 2 unit mobil dengan jumlah keseluruhan mobil yang ada  pada  Badan  Penanggulan  Bencana  dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang di jalan merdeka  18  unit  mobil.  Untuk  memberikan bantuan  apabila  terjadi  kebakaran  di  pos pembantu  masih  kekurangan  mobil  pemadam kebakaran  apabila  terjadi  kebakaran  besar dengan  jumlah  mobil  2  unit,  karena  tidak semua mobil apabila dibutuhkan seketika dapat beroperasi dengan baik.
Berdasarkan uraian diatas, dirasakan perlu untuk melakukan penelitian tentang Implementasi  Kebijakan  secara  lebih  intensif untuk  mengetahui  aspek-aspek  mana  yang akan  menjadi  prioritas  untuk  dapat  diperbaiki
dan aspek-aspek mana yang harus dipertahankan.  Untuk  itu  penelitian  ini ditujukan  untuk  meningkatkan    pelayanan publik  Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis berkeinginan untuk  menyuguhkan  penelitian dan penulisan tesis dengan judul : ”Implementasi  Kebijakan  Penempatan  Pos- Pos  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang ”.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Thomas  R.  Dye  dalam  Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah  “segala  yang  dikerjakan  pemerintah, mengapa  mereka  melakukan,  dan  perbedaan yang dihasilkannya ( what government did, why they  do  it,  and  what  differences  it  makes )”. Dalam  pemahaman  bahwa  “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk  “tidak  memutuskan”  atau  memutuskan untuk  “tidak  mengurus”  suatu  isu,  maka pemahaman  ini  juga  merujuk  pada  definisi Thomas  R.  Dye  dalam  Tilaar  dan  Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik  merupakan  “segala  sesuatu  yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.
Kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut:
a. Kebijakan  publik  berisi  tujuan,  nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
b. Kebijakan  publik  tersebut  dibuat  oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
c. Kebijakan  publik  tersebut  menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Dari  poin-poin  di  atas  maka  kita  bisa menarik benang merah dari definisi kebijakan publik  dalam  Lampiran  1  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum  Formulasi,  Implementasi,  Evaluasi Kinerja,  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  di Lingkungan  Lembaga  Pemerintah  Pusat  dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan  publik  adalah  “keputusan  yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan  untuk  mengatasi  permasalahan tertentu,  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu
atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang berkenaan  dengan  kepentingan  dan  manfaat orang  banyak”.  Dalam  Peraturan  Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk  yaitu  peraturan  yang  terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik  di  depan  publik.  Menurut  Subarsono (2005:3)  kebijakan  publik  dapat  berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan  Pemerintah  Provinsi,  Peraturan Pemerintah  Kota/Kabupaten,  dan  Keputusan
Walikota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri  ini,  pernyataan  pejabat  publik  juga merupakan  bagian  kebijakan  publik.  Hal  ini dapat  dipahami  karena  pejabat  publik  adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.
Dalam  kaitannya  dengan  topik  penelitian ini, penulis akan berusaha meninjau implementasi  kebijakan  penempatan  pos-pos pemadam  kebakaran  yang  tercantum  dalam Renstra  BPBK  2010-2014.  Seperti  yang disimpulkan  dari  teori-teori  proses  kebijakan bahwa  setelah  formulasi  kebijakan,  maka proses  yang  harus  dilakukan  adalah  proses implementasi  yang  menuju  pada  kinerja kebijakan,  maka  Renstra  BPBK  tentang penempatan pos-pos pemadam kebakaran yang telah  menjadi  suatu  kebijakan  publik  juga harus melalui tahap implementasi. Dikarenakan  tahap  proses  yang  diteliti  dalam tesis  ini  adalah  tahap  implementasi,  maka teori-teori kebijakan yang dibahas selanjutnya adalah teori-teori implementasi kebijakan.

## 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut  George  C.  Edward  III  dalam Subarsono  (2005:90)  ada  empat  faktor  yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor  komunikasi,  sumber  daya,  struktur birokrasi, dan disposisi.
a. Komunikasi
Persyaratan  pertama  bagi  implementasi kebijakan  yang  efektif  adalah  bahwa mereka  yang  melaksanakan  keputusan harus  mengetahui  apa  yang  harus  mereka lakukan.  Keputusan-keputusan  kebijakan dan  perintah-perintah  harus  diteruskan kepada  personil  yang  tepat  sebelum keputusan  dan  perintah-perintah  tersebut
dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengeti dengan cermat. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.  Transmisi  artinya  sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan  telah  dibuat  dan  suatu  perintah untuk  pelaksanaannya  telah  dikeluarkan. Kejelasan;  jika  kebijakan  sebagaimana yang  dinginkan,  maka  petunjuk  pelaksana tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para implementor,  tetapi  juga  komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi  yang  disampaikan  berkenaan dengan  implementasi  kebijakan  akan mendorong  terjadinya  interpretasi  yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan  makna  pesan  awal.  Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan ingin  berlangsung  efektif,  maka  perintah- perintah  pelaksanaan  harus  konsisten  dan jelas.
b. Sumber Daya Sumber daya adalah  faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud sumber  daya  manusia,  yakni  kompetensi implementor,  dan  sumber  daya  financial. Tanpa  adanya  sumber  daya,  kebijakan hanya  tinggal  di  kertas  menjadi  dokumen saja.
c. Disposisi  (kecenderungan  atau  tingkah laku)
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor  seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila  implementor  memiliki  disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Ketika  implemetor  memiliki sifat  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari
aspek  struktur  yang  paling  penting  dari setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur operasi  yang  standar  (standar  operating procedures  atau  SOP).  SOP  menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak.  Selain  itu  struktur  organisasi yang  terlalu  penjang  akan  cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan  red-tape,  yakni  prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks.  Dan pada  akhirnya  menyebabkan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Sedangkan  menurut  Van  Meter  dan  van Horn dalam Subarsono (2005:99) menyatakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:
1. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas dan  terukur  sehingga  dapat  direalisasikan. Apabila  standard  an  sasaran  kebijakan kabur,  maka  akan  terjadi  multiinterpretasi dan  mudah  menimbulkan  konflik  diantara para agen implementasi.
2. Sumber Daya Implementasi  kebijakan  perlu  dukungan sumber  daya,  baik  sumber  daya  manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar Organisasi dan
Penguatan Aktivitas
Dalam implementasi program perlu dukungan  dan  koordinasi  dengan  instansi lain.  Untuk  itu  diperlukan  koordinasi  dan kerja sama antar instansi  bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Variabel  ini  mencakup  sumber  daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok- kelompok  kepentingan  dapat  memberikan dukungan  bagi  implementasi  kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau  menolak,  bagaimana  sifat opini  publik  yang  ada  di  lingkungan  dan
apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor
Disposisi  implementor  ini  mencakup  tiga hal, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas  disposisi  implementor,  yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Setelah  membahas  model-model  faktor yang  mempengaruhi  kebijakan  dari  beberapa pakar,  penulis  mendapatkan  benang  merah yang menghubungkan antar satu model dengan model  lain.  Sepeti  disebutkan  sebelumnya bahwa model utama yang digunakan penelitian ini  adalah  model  Edwards  III,  maka  penulis mengemukakan sintesis dari model Van Meter dan  Van  Horn  serta  Grindle,  berdasarkan model  dasar  Edwards  III.  Sintesis  hubungan antar model-model tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

## 2. Implementasi Kebijakan
Ukuran  keberhasilan  maupun  kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari  implementasi  kebijakan,  sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008: 501):
Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi  adalah  60%  sisanya,  20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.  Implementasi  kebijakan  adalah hal  yang paling berat, karena di sini  masalah- masalah  yang  kadang  tidak  dijumpai  dalam konsep,  muncul  di  lapangan.  Selain  itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.
Jika  ditinjau  dari  segi  pelayanan,  maka sebagai  lembaga  yang  memberikan pelayanan pendidikan  maka  keberhasilan  implementasi kebijakan  di  sekolah  dapat  pula  diukur  dari segi  pelayanan  yang  dihasilkan.  Pengukuran keberhasilan pelayanan dapat dilakukan dengan  berbagai  macam  parameter.  Menurut Ratminto  dan  Winarsih  (2008:  179-182), secara  garis  besar  pengukuran  keberhasilan pelayanan  dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil dan proses.
1) Ukuran yang berorientasi hasil Pengukuran yag berorietasi pada hasil meliputi:
a. Efektivitas
b. Produktivitas
c. Efisiensi
d. Kepuasan
e. Keadilan 2) Ukuran yang berorientasi proses Pengukuran  yang  berorientasi  pada  proses meliputi:
a. Responsivitas
b. Responsibilitas
c. Akuntabilitas
d. Keadaptasian
e. Kelangsungan hidup
f. Keterbukaan/transparansi
g. Empati

## 3. Kerangka Berpikir
Atas  dasar  beragam  teori-teori  yang dikemukakan di landasan teori, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar I
Kerangka Berpikir/Teori

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana  dikatakan  Nawawi  (1990:64) bahwa metode deskriptif memusatkan perhatian  terhadap  masalah-masalah  atau fenomena  yang  ada  pada  saat  penelitian dilakukan  atau  bersifat  aktual,  kemudian menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah
yang  diselidiki  sebagaimana  adanya  diiringi dengan  interpretasi  rasional  yang  akurat. Berdasarkan pemahaman di atas, penelitian ini menggambarkan  fakta-fakta  dan  menjelaskan keadaan  dari  objek penelitian untuk  mencoba menganalisa  kebenarannya  berdasarkan  data yang diperoleh di lapangan
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah implementasi  kebijakan  pemerintah  Kota Palembang.  Adapun  implementasi  kebijakan ini dimensinya meliputi :
Tabel 1. matrik indikator Variabel Dimensi Indikator  /Definisi Operasional Kebijakan penempatan pos-pos pemadam kebakaran Komunikasi   a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsisten Sumber Daya Manusia a. Kuantitas SDM b. Kualitas SDM
c. Fasilitas  sarana prasarana d. Dana Disposisi a. Komitmen Struktur birokrasi a. SOP

## Sumber :Edwar III.2005:90
Informan dalam penelitian ini berjumlah  7 orang yang terdiri atas :
1. Kepala Dinas
2. Bidang kedaruratan dan logistik
3. Bidang rehabilitasi dan rekontruksi
4. Bidang sarana dan prasarana
5. Petugas/staf pemadam kebakaran
Menurut    Sutopo  (  2002:21)    data  dalam penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  beberapa cara yaitu:
a. Wawancara  informan  yaitu  dimaksudkan untuk mengajukan pertanyaan secara tatap muka  dengan  respon  yang  dilakukan dengan  mengajukan  sejumlah  pertanyaan yang  diajukan  secara  tertulis  dengan pertanyaan  yang  telah  disiapkan.  Dalam penelitian  ini  wawancara  kepada    bidang pencegahan  dan  kesiapsiagaan,  bidang rehabilitasi dan rekontruksi, bidang kedaruratan dan logistik, bidang sarana dan prasarana dan petugas pemadam kebakaran yang  ada  di  Lingkungan  Dinas  Pemadam Kebakaran Kota Palembang.
Analisis kebijakan Penemptan Pos-pos pemdadam kebakaran Edwards III (1980) Komunikasi Sumber daya Disposisi Struktur birokrasi Transmisi Kejelasan Konsistensi Staff Informasi Kewenangan/o toritas Fasilitas. Efek dari disposisi
Masalah staf di birokrasi Insentif
SOP Fragmentasi
b. Studi  dokumentasi  mengamati  berbagai dokumen  yang  berkaitan  dengan  rumusan masalah  yaitu  perda-perda,  arsip-arsip, laporan-laporan, buku-buku sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian.
c. Observasi  yaitu  pengamatan  langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai objek penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Kebijakan  Penempatan
Pos-Pos Badan Penanggulanagan Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran Kota Palembang Pembahasan menegani Implementasi Kebijakan Penempatan Pos-Pos Badan
Penanggulanagan Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  Kota  Palembang  terdiri  dari  hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
1. Komunikasi
Ada  tiga  hal  penting  yang  dibahas  dalam proses komunikasi, kebijakan, yakni transmisi, konsistensi,  dan  kejelasan  ( clarity ).  Faktor pertama,  yang  mendukung  implementasi kebijakan  adalah  transmisi.  Seorang  pejabat yang  mengimplementasikan  keputusan  harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-pcttmjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.
Faktor ketiga yang mendukung implementasi  kebijakan  adalah  konsistensi, yaitu  jika  implementasi  kebijakan  ingin berlangsung  efektif,  maka  perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
a. Transmisi Penyaluran  komunikasi  yang  baik akan dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang baik  pula.  Seringkali  terjadi  masalah  dalam penyaluran  komunikasi  yaitu  adanya  salah pengertian  (miskomunikasi)  yang  disebabkan banyaknya  tingkatan  birokrasi  yang  harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.
Dalam penelitian ini penyampaian komunikasi yang dilakukan oleh warga kepada petugas pemadam kebakaran    apabila  terjadi kebakaran    informasinya  terlambat.  Seperti petikan  wawancara  penulis  kepada  kepala Badan BPBPK Kota  Palembang yang mengatakan: “Memang sering terjadi dalam penyaluran penyampaian informasi
terjadi keterlambatan dari konsumen atau masyarakat  apabila  terjadi  kebakaran, dan  tidak  jelasnya  informasi  yang disampaikan  sehingga  petugas  terlambat dalam  memberikan  pertolongan.  Hal yang  sering  terjadi  dalam  setiap  kasus terjadinya kebakaran”.
Hal tersebut dibenarkan oleh kepala bidang kearuratan yang menyatakan sebagai berikut : “ Benar apa  yang dikatakan oleh kepala dinas  memang  sering  sekali  terjadi penyampaian  informasi  yang  tidak  tepat atau  jelas  sehingga  menyulitkan  petugas untuk  menanggapi  dengan  cepat  apabila terjadi bencana kebakaran”.
Senada dengan pernytaan di atas ditanggapi  oleh  petugas  pemadam  kebakaran sebagai berikut:
“Sebenarnya  kami  selalu  siap  siaga apabila terjadi kebakaran  namun kadang informasi  yang  kami  terima  tidak  jelas dan sering terlambat, sehingga pada saat kami datang kondisi gedung atau tempat yang  terjadi  kebakaran  sudah  parah karena api  sudah  membesar. Inilah  yang terjadi setiap kali terjadi kebakaran”.
Sesuai dengan kutipan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  Kota  Palembang  telah  berupaya sebaik  mungkin  dalam  penyaluran  dan penyampaian  informasi, hanya saja konsumen atau  masyarakat  yang  sering  kurang  tepat dalam memberikan informasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut serta menurut hasil observasi dapat disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya    dalam transmisi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sudah cukup baik hanya
saja  sering  terlambat  dalam  menerima penyampaian informasi.
b. Konsistensi
Perintah  yang  diberikan  dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah  yang  diberikan  sering  berubah-ubah, maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi pelaksana di lapangan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  penulis  dilapangan  mengenai perintah  yang  diberikan  oleh  atasan  atau pimpinan  dalam  hal  ini  kepala  dinas  atau kepala  bidang  kepada  pegawai  dari  hasil wawancara kepada petugas pemadam kebakaran saudara Ariando mengatakan:
“Kami  dalam  menjalankan  setiap perintah dari atasan atau pimpinan selalu dikerjakan dengan cepat, karena
komunikasi  dalam  memberikan  perintah untuk  melaksanakan  tugas  pesan  yang disampaikan  jelas  dan  dapat  dipahami oleh bawahan”.
Senada dengan pernyataan di atas dib oleh petunarkan oleh Kepala Dinas yang mengatakan:
“Selaku  pimpinan  saya  berusaha  sebaik mungkin  tegas  dalam  memutuskan  atau memberi  perintah  kepada    bawahan dalam melaksanakan tugas, berusaha juga untuk tidak berubah-rubah dalam memberikan perintah yang menyebabkan bawahan bingung
untuk melaksanakannya.
Hal tersebut ditanggapi oleh kepala bidang rehabilitasi  dan  kontruksi  yang  menyatakan sebagai berikut :
“ Menurut pandangan saya kepala dinas sudah  bekerja  dengan  konsisten  dalam memberikan  perintah  kepada  setiap bahawannya  dalam  hal  pekerjaan  yang akan dilaksanakan”.
Senada dengan tersebut bidang sarana dan prasarana mengatakan :
“  Dari  yang  saya  ketahui  selama  saya menjadi  staf  diBadan  Penanggulangan Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran bahwasannya  kepala  dinas  tidak  pernah memberikan perintah kepada
bawahannya yang membingungkan terutama dalam hal pembagian tugas pada pos-pos  pemadam  kebakaran  yang  telah
di tentukan, selalu konsisten dengan apa yang diucapkan dan disampaikan kepada bawahannya dan perintah yang dimandatkan  pasti  tidak  berubah-rubah terkecuali  apabila  memang  itu  harus dirubah  maka  dia  mengkoordinasikan terlebih  dahulu  kepada  kepala-kepala bidang”.
Dari  beberapa  pernyataan  narasumber, terlihat semua narasumber berpendapat bahwa konsistensi  di  yang  ada  di  pimpinan  dan pegawai Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam  Kebakaran  sudah  baik.  Hal  ini terlihat dari kepatuhan tugas dalam melaksanakan  perintah  atasan  di  karenakan perintah  yang  diberikan  jelas  dan  tidak membingungkan  untuk  dilaksanakan  karena pimpinan  yang  konsisten  dalam  memberi perintah.
c. Kejelasan Komunikasi  yang diterima oleh pelaksana kebijakan ( street-level-bureaucrats) harus jelas  dan  tidak  membingungkan  atau  tidak ambigu/mendua.
Kejelasan  dalam  penelitian  ini  adalah dalam  melaksanakan perintah atau tugas serta kejelasan dari atasan atau pimpinan dalam hal ini kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran selaku pengambil kebijakan.  Berdasarkan  petikan  wawancara penulis kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran  Kota Palembang yang mengatakan:
“  Selaku  pimpinan  saya  berusaha memberikan  kebijakan  atau  keputusan yang  jelas  kepada  bawahan  dalm  hal perintah  yang  saya  berikan  dapat dipahami  dan  dimengerti  bawahan. Perintah  yang  saya  keluarkan  tidak membingungkan  dan  terbagi  satu-satu dalam  memberikan  perintah  kepada bawahan,  terutama  dalam  pembagian tugas  pada  pos-pos  pemadam  kebakaran yang telah ditentukan.”.
Hal  senada  wawancara  kepada  petugas pemadam kebakaran saudara Ariando mengatakan:
“Ya  kami  sebagai  staf  melihat  bahwa pimpinan  dalam  hal  ini  kepala  dinas selalu  jelas  dalam  memberikan  perintah atau  membuat  suatu  kebijakan,  seperti kami  petugas  yang  ditempatkan  di  Pos-
Pos pemadam kebakaran yang telah di sk kan diberikan kewenangan utnuk melaksanakan  tugas  yang  telah  di putuskan  oleh  pimpinan  dalam  hal memberikan pelayanan kepada
masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan pada saat terjadi kebakaran”.
Hal tersebut diatas dibenarkan oleh bidang sarana dan prasarana yang mengatakan :
“Perintah  yang  kami  terima  untuk melakukan  suatu  pekerjaan  selalu  jelas dan  kamipun  dalam  menyampaikan kepada  staf  kami  juga  mudah  tidak mengalami kesulitan dikarenakan perintah  yang  di  berikan  oleh  kepala dinas jelas dan tidak terbagi-bagi”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  terlihat semua narasumber berpendapat bahwa kejelasan  dalam  pemberian  perintah  dari pimpinan  dalam  hal  ini  kepala  dinas  Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  sudah  baik.  Hal  ini  terlihat  dari keputusan  kebijakan  dan  perintah  tidak membingungkan
pegawai dalam melaksnakannya.
2. Sumber DayaManusia Dalam sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Adapun  indikator  dari  sumber  daya  manusia dalam  penelitian  ini  adalah  kunatitas  dan Kualitas  SDM,  Fasilitas  dan  dana  yang mendukung  dalam  implementasi  kebijakan pos-pos pemadam kebakaran.
- Kuantitas SDM
Petugas  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan para  petugas  yang  telah  ditetapkan  Kepala Badan Penanggulanagan Bencana dan Pemadam
Kebakaran.
Dalam Tim
Penanggulangan  bahaya  kebakaran  dibentuk pos-pos  yang bertugas di Kota sampai pos-pos pembantu di Kecamatan.
Di  Kota  Palembang  Tim  penanggulangan bahaya  kebakaran  di  bagi  7  (tujuh)  pos pembantu  yaitu  pos  merdeka,  pos  pembantu seberang ulu 2, pos pembantu seberang ulu 1, pos ampera. Pos pembantu sako, pos pembantu alang-alang  lebar  dan  pos  pembantu  gandus yang masing-masing pos pembantu terdiri dari 10  orang  petugas  yang  masing-masing  telah
memahami  peran  dan  fungsinya  masing- masing sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Pos  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan Pemadam Kebakaran Sebagai Berikut :
“Petugas penanggulangan bencana kebakaaan  pada  pos  pembantu  di Kecamatan  ini  jumlahnya  ada  sepuluh orang  termasuk  saya,  meskipun  hanya sepuluh  orang  saya  berupaya  agar  yang sedikit  ini  bisa  bekerja  dengan  efektif, maka  saya  membagi  tugas  masing- masing dari  mereka dalam wilayah kerja yang  telah  ditetapkan.  Dengan  begitu saya harapkan mereka lebih bertanggungjawab  dan  tahu  betul  dan fokus terhadap permasalahan yang terjadi masing  masing.     Tim  petugas  ini  sudah ditentukan  dari  Kepala  Dinas,  mungkin ada  kaitannya  dengan  hak  honor  yang diberikan.  Oleh  karena  itu  disini  yang ikut  saja  toh  10  orang  kalau  bekerja dengan efektif itu sudah cukup”.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa  Tim  Petugas  Tingkat  Kecamatan  yang berjumlah sepuluh orang telah cukup berfungsi sebagai  pengendali  penanggulanagan  bila terjadi bahaya kebakaran yang berskala kecil di tingkat Kecamatan. Sebagimana dikemukakan petugas/staf  yang  mengemukakan  hal-hal sebagai berikut :
“Selama  ini  tidak  ada  masalah  mas komunikasi  dengan  Kecamatan  berjalan dengan  baik  setiap  persoalan  yang muncul  selalu  bisa  dibantu  dengan  baik oleh petugas kecamatan”.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  terlihat bahwa secara persoalan-persoalan pertolongan penanggulan  bila  terjadi  bahaya  kebakaran dapat teratasi, tetapi tetap saja persoalan yang yang  terjadi  masih  ada.  Kendala  tersebut misalnya apabila terjadi kebakaran yang besar jumlah  personil  yang  hanya  10  orang  tadi  di rasa masih belum cukup memadai.
- Kualitas SDM
Secara umum kapasitas petugas  Pemadam Kebakaran  di  Kota  Palembang  dan  Pos-Pos Pembantu  di  Kecamatan  ditinjau  dari  aspek tingkat Pendidikan cukup baik. Hal ini terlihat pada  komposisi  tingkat  pendidikan  pegawai dan  petugas  pemaam  kebakaran  pada  Badan
Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran sebagaimana Tabel  berikut ini :
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Pegawai dan Petugas Pemadam Kebakaran Kota Palembang
Sumber: Data Kantor PBPBK 2014 Data  tersebut  menunjukkan  rata-rata petugas  pemadam  Kebakaran  di  Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  berpendidikan  SLTA.  Hal  ini menunjukkan  kondisi  yang  cukup  baik  dan tingkat  pendidikan  yang  baik  ini  diharapkan juga  akan  berpengaruh  terhadap  kinerja implementasi  kebijakan  petugas  pemadam kebakaran.  Meskipun  tidak  ada  data  yang menunjukkan  kaitan  langsung  antara  Tingkat Pendidikan  Petugas    dengan  keberhasilan pemadam kebakran, setidaknya dengan tingkat pendidikan yang cukup maka tingkat pemahaman  dan  kreatifitas  seseorang  dalam memahami suatu kebijakan akan lebih baik.
Sumber daya manusia atau pegawai Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran 413 orang yang mayoritas pendidikan rata-rata menengah keatas. Seperti yang    diugkapkan  oleh  Kepala  Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran mengatakan:
“Petugas  yang  ditugaskan  sebagai petugas  lapangan  dalam  pelaksanaan pemadam kebakaran di Pos-Pos Pembantu dilihat dari segi kualitas sudah cukup memadai   berpendidikan rata-rata menangah keatas dan diploma 3, dan dari segi  kuantitas  sudah  cukup  terpenuhi untuk setiap kecamatan”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat dilihat bahwa sumber daya  manusia  yang ada dalam  pelaksanaan  pertolongan  pemadam
kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran  untuk kualitas  cukup  memenuhi  kriteria  sebagai petugas pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
Sedangkan  pendapat  salah    petugas lapangan  mengatakan”
”Sebagai
seorang yang diberi kepercayaan  melaksanakan  tugas  dalam menanggulangi  bahaya  kebakaran,  kami selalu berusaha
meningkatkan kemampuan  yang  ada  pada  diri  kami sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tutuntan yang  dibutuhkan,  meskipun  bidang profesi  kami  tidak  sesuai  dengan  jenis pekerjaan yang kami lakukan”
Dalam pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran, dibutuhkan organisasi yang ideal  guna  menunjang  kegiatan  pelayanan bantuan  bila  terjadi  kebakaran  secara  optimal dan  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan bagi masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  di  ketahui  bahwa sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam penanggulangan  bahaya  kebakaran  di  Kota Palembang  telah  melaksanakan  tugasnya  dan fungsinya  dengan  baik,  hanya  saja  untuk pelaksanaan  di  lapangan  masih  terdapat kendala  dimana  masih  kurangnya  kuantitas dari  petugas  pemadam  kebakaran.  Dari  hasil wawancara  tersebut  untuk  pelaksanaan  kerja petugas dilapangan sudah baik. Sejalan dengan hasil  wawancara  di  atas  juga  diperoleh informasi dari  Kepala Badan Penanggulangan Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran  sebagai berikut:
”Mengenai      SDM      pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran, untuk wilayah di Kota Palembang sudah mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan baik.  Petugas  yang  ada  masih  kurang memadai  dalam  hal  jumlah  dan  tingkat pendidikan.”
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  diketahui dari  segi  sumber  daya  manusia  petugas pelaksana penanggulanagan bahaya kebakaran di  Kota  Palembang    dirasakan  sudah  cukup memadai  dalam  segi  kualitas  pendidikan  dari petugas lapangan.
- Dana
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 1 S2 9 4,35 2 S1 91 23,91 3 D3 14 65,22 4 SMA/SMU 276 6,52 Jumlah 413 100
Analisa pada indikator ini bertujuan untuk melihat ketersediaan dana anggaran operasional  yang  digunakan  dalam  Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  Kota  Palembang  adalah  dari Anggaran Penapatan Belanja Daerah (APBD).
Dana  merupakan  salah  satu  sumber  daya yang  diperlukan  dala  pelaksanaan  suatu kegiatan  atau  program,  begitu  juga  dalam pelaksanaan  Badan  Penanggulangan  Bencana dan  Pemadam  Kebakaran  Kota  Palembang juga  memerlukan  adanya  ketersediaan  dana pelaksanaan kegiatannya. Dari hasil penelitian diketahui  bahwa,  dana  yang  digunanakan dalam rangka pelaksanaan Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  Kota  Palembang  berasal  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Dari  hasil  wawancara  penulis  kepada Kepala  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang diperoleh informasi sebagai berikut:
“Seperti  program  dan  kegiatan  lainnya,
Bantuan Penanggulangan Bencana dan Pemadam  Kebakaran  Kota  Palembang  juga memerlukan adanya dana operasional kegiatan,  dana  yang  ada  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja    Daerah (APBD). ”
Selanjutnya  juga  diperoleh  informasi  dari Petugas  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan Pemadam  Kebakaran  di  Pos-Pos  Kecamatan dalam wawancara berikut mengatakan:
“Memang  untuk  melaksanakan  Bantuan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran    tentunya  memerlukan  dana operasional,  dana  ini  kami  ajukan  pada Kepala Badan BPBPK  Kota Palembang, dari dana  yang tersedia   dirasakan sudah cukup memadai. ”
Sedangkan  menurut  kabid  sarana  dan prasarana yang penulis wawancarai
mengatakan: “Memang benar Badan Penanggulangan Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran  Kota Palembang memberikan dana operasional  dalam  pelaksanaan  bantuan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam
Kebakaran apabila terjadi kebakaran”.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi  yang  penulis  lakukan  diketahui bahwa  sumber dana yang tersedian dirasakan sudah  cukup  memadai  untuk  keperluan operasional.  Dana  tersebut  bersumber  dari Anggran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kota Palembang.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan bahwa alokasi dana dalam Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  Kota  Palembang  sudah  cukup memadai.
- Fasilitas Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksu atau tujuan tertentu.  Sedangkan  prasarana  adalah  segala yang  merupakan  penunjang  terselenggaranya suatu proses atau usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya.
Dalam  melaksanakan  bantuan  bandan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran  Kota  Palembang,  terdapat  sarana operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut.
Adapun sarana operasional tersebut, antara lain:
Tabel 3 Sarana dan Prasarana No Jenis Sarana  Jumlah Unit Keterangan 1 Mobil Pemadam Kebakaran 28 Unit 2 Mobil Tangki 8 Unit 3 Mesin Pompa 8 Unit 4 Mesin Pompa Apung 6 Unit
5 Baju Tahan Api 12 Set 6 Baju Tahan Panas 8 Set 7 Fire jacket 15 Set 8 Breating Apparatus 8 Set 9 Selang (1,5” dan 2,5”) 200 Rol 10 Breecing (Cabang Tiga) 20 Buah 11 Nozzle 60 Buah 12 Tandon Air 128m2 Sumber: Hasil penelitian 2014
Pada pelaksanaan penanggulangan bencana  dan  pemadam  kebakaran      sarana operasional  tersebut  telah  tersedia  dan  dapat digunakan  secara  layak,  namun  dari  segi  pos pelayanan  yang  berguna  untuk  penyampaian informasi  atau  penyebaran  informasi  belum dapat  berfungsi  dengan  baik  dikarenakan dimana  belum  adanya  tempat  pelayanan bantuan penanggulangan padarurat pada setiap kecamatan.  Hal  ini  tentunya  masih  menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  penanggulangan bencana  dan  pemadam  kebakaran  di  Kota Palembang.
Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh petugas petugas penanggulangan bencana dan  pemadam  kebakaran  tingkat  kecamatan mengatakan:
“Mengenai  sarana atau alat kelengkapan dalam  penanggulangan  bencana  dan pemadam kebakaran sudah cukup memadai, hanya saja pada pelaksanaan di tingkat  kecamatan  masih  dirasakan terdapat  kendala  dimana  belum  adanya tempat  pelayananan  yang  disediakan disetiap  kecamatan    ”.  (Wawancara,  5 Jnui 2014)
Infromasi  tersebut  sejalan  dengan  hasil wawancara  yang  dilakukan  kepada  kabid rehabilitasi dan kontruksi   yang masngatakan bahwa:
“Seharusnya memang disediakan tempat pelayanan bagi masyarakat di kecamatan, namun  pada  kecamatan  kami  belum  ada tempat pelayanan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran sehingga petugas sulit ungantuk
memberikan  pelayanan  apabila  terjadi kebakaran  yang  terjadi  pada  warga masyarakat”.  (Wawancara,  5  September 2014)
Dari      pernyataan  narasumber  di  atas, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam  penanganan  penanggulangan  bencana dan  pemadam  kebakaran  di  Kota  Palembang sudah cukup memadai.
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  sarana  dan  prasarana sebagai  sumber  daya  dalam  penelitian  masih terdapat  kekurangan  dalam  hal  tersedianya tempat  pelayanan  penerima  bantuan  bencana kebakaran.
Kondisi  ketersediaan  sarana  penunjang dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dipaparkan melalui beberapa wawancara dengan Kabid Sarana dan prasarana  Badan  Penanggulanagan  Bencana dan Pemadam Kebakaran mengatakan bahwa:
“Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan  Penanggulangan  Bencana  dan Pemadam  Kebakaran  sudah  lumayan lengkap,  seperti  mobil,  baju  tahan  api, baju  tahan  panas  dan  lain-lainnya  sudah cukup lengkap sehingga dalam melaksanakan  bantuan  apabila  terjadi kebakaran dapat dilakukan dengan cukup baik  oleh  petugas”.  (Kabid  Sarana  dan
Prasarana, 25 September 2014)
Dari  beberapa  pernyataan  narasumber, terlihat sebagian besar narasumber berpendapat bahwa sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam  Kebakaran  Kota  Palembang  sudah cukup memadai. Sementara sarana tempat atau peralatan pemadam kebakaran guna melaksnakan bantuan bencana kebakran sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan.
3. Disposisi
a. Komitmen petugas
Dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis,
sebagaimana dinyatakan oleh beberapa informan sebagai berikut :
Wawancara  kepada  kepala  dinas  beliau mengatakan:
”Sebagai  kepala  dinas  saya  berusaha bersikap  komitmen  dalam  mengambil kebijakan terhadap perintah dan pekerjaan yang harus dilakukan”.
Hal  senada  di  katakan  oleh  petugas pemadam kebakaran Riza Surya mengatakan:
”Sebagai petugas yang penting informasi dari  atasan  saya terima,karena  saya  juga pelaksana dari kebijakan yang di berikan oleh  pimpinan  meskipun  pekerjaan  itu bertentangan dengan hati nurani tapi saya tetap
komitmen
dalam melaksanakannya”.
Pernyataan  di  atas  disampaikan  oleh bidang  rehabilitasi  dan  rekontruksi      sebagai berikut :
“Itu  masalahnya,  petugas  memang bekerja sesuai dengan prosedur/petunjuk. Petugas pada pos-pos kecamatan menyampaikan  informasi  dengan  cepat
apabila  terjadi  kebakaran,  sehingga  dari petugas  pos-pos  pembantu  yang  lain dengan  cepat  memberikan  bantuan apabila dibutuhkan”.
Faktor  Disposisi/ Watak/  Komitmen Petugas  disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn, Mazmanian  dan  Sabatier  maupun  Edwards. Dari  pernyataan  beberapa  informan  dapat penulis simpulkan bahwa petugas komitmennya  cukup  baik,  walaupun  petugas sebagai  seorang  pegawai  negeri  sipil  yang bersangkutan harus tetap mempunyai komitmen    dalam  bekerja  harus  tetap  sesuai sesuai ketentuan.
4. Struktur Organisasi Robbins  (2007)  mendefinisikan  struktur organisasi  sebagai  penentuan  bagaimana pekerjaan  dibagi,  dibagi,  dan  dikelompokkan secara formal. Sedangkan organisasi merupakan  unit  sosial  yang  dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan  berfungsi  dalam  suatu  dasar  yang  relatif terus-menerus  guna  mencapai  serangkaian tujuan bersama.
Dalam konteks desain organisasi, Ivancevich (2008)  mendefinisikannya sebagai proses  penentuan  keputusan  untuk  memilih alternatif  kerangka  kerja  jabatan,  proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini  akan  menghasilkan  sebuah  struktur organisasi.
- SOP (Standar Operasional Prosedur)
Menurut Tjipto Atmoko, Standar
Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan  sesuai  denga  fungsi  dan  alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif  dan  prosedural  sesuai  tata  kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Banyak orang tidak terlalu  mempedulikan proses,  namun  lebih  cenderung  kepada  hasil semata.  Padahal  jika  kita  fahami  dengan  baik bahwa hasil yang baik tentunya dihasilkan oleh berlangsungnya  proses  yang  baik  pula. Kaitannya  dengan  efektivitas  pelaksanaan rehabilitasi, proses merupakan hal utama yang menjadi tujuan, dimana proses yang dilakukan
oleh petugas  rehabilitasi mulai dari  pelayanan, pengobatan      sampai  dengan    penyembuhan harus  sesuai  dengan  aturan-aturan  dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Adapun  SOP  dalam  penelitian  ini  adalah tentang  Standar  Operasional  Prosedur  dalam implementasi  kebijakan  penempatan  pos-pos pemadam  kebakran  yang  dilaksanakan  oleh dinas  penanggulangan  bencana  dan  pemadam kebakaran Kota Palembang. Dari analisis yang penulis  lakukan  berdasarkan  waancara  dari beberapa informan mengatakan:
“Badan  Penanggulanagan  Bencana  dan Pemadam  Kebakaran  Kota  Palembang dalam melaksanakan kegiatan organisasi selalu  berlandaskan  kepada  standar operasional perosedur yang telah ditetapkan  dalam  tata  kerja  organisasi dinas  penanggulangan  bencana  dan pemadam kebakaran” (wawancara kepada kepala dinas BPBPK, 5 September 2014) Dalam pelaksanaan kebijakan
penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran khusus nya dalam penempatan pos- pos  pemadam  kebakaran  kepala  dinas  selalu berpedoman kepada SOP yang ada.
Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Bidang sarana dan prasarana mangatakan:
“  Dalam  hal  pelaksanaan  kerja  dan kebijakan  dalam  penempatan  pos-pos pemadam kebakaran di dinas penanggulangan  bencana  dan  pemadam kebakran  selalu  mengacu  kepada  SOP yang  sudah  ada”.  (wawancara  kepada kabid sarana dan prasarana, 5 september 2014)
Pernyataan tersebut didukung oleh petugas/staf pemadam kebakaran yang mengatakan bahwa:
“  kami dalam melaksanakan tugas dalam memberikan  bantuan  penanggulangan kebakaran  selalu  mematuhi  struktur organisasi dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada dinas penanggulangan  bencana  dan  pemadam kebakaran kota palemabang.”.
(wawancara kepada Arianando, 5
September 2014).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  diatas dapat diperoleh jawaban dari indikator struktur organisasi  dan  sop  dalam  implementasi kebijakan  penenpatan  pos-pos  pemadam kebakran Kota Palembang sudah  baik.     Jadi kesimpulan yang penulis ambil bahwa struktur organisasi  dalam  implementasi  kebijakan penempatan  pos-pos  pemadam  kebakaran  di kota palembang   sudah   baik.

## 2. Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil  analisis  dalam  penelitian  ini  dilihat dari  ke  4  dimensi  sebagai  berikut:  Dalam kebijakan  penempatan  pos-pos  pemadam kebakaran  komunikasi  yang  dilakukan  oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam  Kebakaran  sudah  cukup  baik,  baik dari tarsmisi, kejelasan dan konistensi. Hal ini terlihat  dari  hasil  wawancara  penulis  dari ketiga indikator tarnsmisi berdasarkan jawaban informan  cukup  baik,  kejelasan  dari  hasil wawancara penulis kepada beberapa informan jawaban  yang  diberikan  sudah  baik  dan konsitensi  berdasarkan  hasil  wawancara  juga semua  informan  mengatakan  sudah  baik. Artinya  dari  dimensi  komunisasi  dengan indikator-indikator  yang  ada  kesimpulannya sudah baik.
Sumber daya manusia teridri dari indikator sumber  daya  pelaksana,  fasilitas  dan  dana. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  dan wawancara  untuk  indikator  kuantitas  sumber daya  manusia  berdasarkan  hasil  wawancara penulis  belum cukup memadai.  Hal ini terlihat dari  jumlah    jumlah  personil  yang  hanya  10 orang apabila terjadi  bencana kebakaran  yang cukup  besar  masih  belum  bisa  memberikan bantuan  dengan  optimal.  Dari  segi  kualitas berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis lakukan sudah cukup memadai.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi  yang  penulis  lakukan  diketahui bahwa    sumber  dana  yang  ada  sudah  cukup memadai  untuk  keperluan  operasional.  Dana tersebut  bersumber  dari  Anggran  Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang.
Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran  Kota  Palembang  sudah  cukup memadai.  Sementara  sarana  tempat  atau peralatan pemadam kebakaran guna
melaksnakan bantuan bencana kebakran sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan.
Disposisi/Watak/Komitmen Petugas disampaikan oleh Meter dan Horn, Mazmanian dan  Sabatier  maupun  Edwards.  Berdasarkan hasil  wawancara  dari  beberapa  informan bahwa  petugas  komitmennya  cukup  baik, walaupun  petugas  sebagai  seorang  pegawai negeri  sipil  yang  bersangkutan  harus  tetap mempunyai  komitmen    dalam  bekerja  harus tetap sesuai sesuai ketentuan.
Dimensi struktur organisasi dengan indikator standar operasional prosedur    dalam implementasi  kebijakan  penenpatan  pos-pos pemadam  kebakran  Kota  Palembang    bahwa struktur organisasi dalam implementasi kebijakan  penempatan  pos-pos  pemadam kebakaran di kota palembang   sudah   baik.
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Penempatan
Pos-Pos Pemadam Kebakaran Kota Palembang Dimensi Indikator Hasil Penelitian 1. komunikasi a. Transmisi Cukup baik, hal ini didukun g dari hasil wawanca ra kepada beberapa informan bahwa transmisi di BPBPK Kota Palemba ng sudah cukup baik.. b. Konsistensi Sudah baik, hal ini terlihat dari kepatuha n petugas dalam melaksa nakan perintah
atasan. c. Kejelasan Sudah baik, karena kejelasan kebijakan dari pimpinan  dan perintah  yang diberikan tidak membingung kan. 2.  sumber  daya manusia a. Kuantitas SD Cukup  baik  , dari hasil wawancara penulis bahwa  dalam setiap pos pembantu  ada 10 personil yang ditugaskan. b. Kualitas SDM  Cukup dari segi  kualitas pendidikan c. Dana Sudah memadai,  hal ini  didukung dari hasil wawancara bahwa dana operasional berasal dari APBD d. Fasilitas Prasarana Cukup memadai hal ini didukun g dari jawaban informan prasaran a yang ada sudah memehu ni standar. 3. disposisi a. Komitmen petugas Cukup komitmen, hal  ini  dari tanggung jawab petugas dalam melaksanakan pekerjaan meskipun mereka berstatus PNS. 4.Struktur Birokrasi a.    SOP Sudah baik, hal  ini  bahwa petugas dalam melaksanakan setiap pekerjaan berasarkan struktur  yang ada. Sumber diolah dari hasil penelitian 2014

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Bahwa yang pernah dilakukan oleh Badan
Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran Kota Palembang dalam memberikan bantuan bila terjadi kebakaran mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh  Badan Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam Kebakaran.
2. Implementasi kebijakan tentang penemptan pos-pos pemaam kebakaran di Kota  Palembang  untuk  komunikasi  sudah berjalan  dengan  baik,  dan  juga  transmisi, konsistensi  dan  kejelasan  dalam  perintah yang diberikan sudah berjalan dengan baik. Hal  ini  terlihat  dari  4  indikator  yang dipergunakan yang berjalan dengan baik.
3. Bahwa  sumber  daya  manusia  yang  ada pada  dinsa  penanggulangan  bencana  dan pemadam  kebakaran  kota  palembang  dari segi  kualitas  dan  kuantitas  juga  sudah cukup baik. Fasilitas sarana dan prasarana serta  dana operasional  dalam  pelaksanaan implementasi juga sudah baik.
4. Disposisi  komitmen  dari  petugas  dan pegawai  dinas  penanggulangan  bencana dan  pemadam  kebakaran  sudah  cukup baik.  Hal  ini  terlihat  dari  kerja  yang dilakukan  oleh  petugas  meskipun  mereka berstatus  PNS  tetapi  tetap  bekerja  sesuai dengan  apa  yang  diperintahkan  oleh pimpinan.
5. Bahwa  struktur  birokrasi  pada  dinas penanggulangan  bencana  dan  pemadam kebakaran kota palembang juga sudah baik karena mereka bekerja berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku.

## DaftarPustaka
A.A.  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2001, Manajemen sumber daya manusia perusahaan , Bandung : Remaja Rosdakarya  Agustino Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabetha
Badjuri,  Abdulkahar  dan  Yuwono,  Teguh,
2002, Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Strategi. Semarang:
Universitas
Diponegoro
Dunn,  William  N.  2000.  Pengantar Analisa Kebijaksanaan  Publik .  Yogyakarta:PT Prasetia Widia Pratama
Grindle,  Merilee  S.  1980.  Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third  World, Princnton University Press, New Jersey
Howlett,  Michael,  dan  M.  Ramesh.  (1995). Studying  Public  Policy,  Policy  Cycles and  Policy  Subsystem,  Oxford,  Oxford University  Press.  Joni,  T.  Raka  .2004. Penelitian  dan  pengembangan  dalam pembaharuan pendidikan . Jakarta. Penerbit:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan Proyek Pengembangan
Laswell, Harold, dan  Abraham  Kaplan. 1970.
Power  and  Society ,  New  Heaven,  Yale University Press
Moleong,  Lexy.  2006. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda Karya
Nawawi  Hadari,  dan  Martini,  1990. Metode Penelitian Bidang  Sosial , Gadjah Mada, Yogyakarta. Universitas Press
Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, 1995,
Metode  Penelitian  Survai ,  LP3ES, Jakarta
Suwitri,  Sri,  2008, Konsep  Dasar  Kebijakan Publik, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang
Subarsono,  AG.  2005,.  Analisis  Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.
Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar,  Cetakan Ke-3. Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. 2005. Metode Penelitian Survei .
Sedarmayanti.  2001. Sumber  Daya  Manusia dan Produktivitas Kerja . Mandar Maju,Bandung.
Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2002. Surakarta: Sebelas Maret:
University Press Riant  Nugroho  D.  2008, Public  Policy ,  Edisi Revisi, Jakarta, Elex Media
Komputindo.
Robbins, Stephen, P., and Timothy, A.J. 2008. Perilaku  Organisasi  ( Organizational Behavior,  terjemahan  Diana  Angelica ).
Buku I dan II. Edisi Keduabelas.Jakarta:
Salemba Empat
Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2008. Manajemen  Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Tilaar,  H.A.R. & Nugroho,  Rian.  2008. Kebijakan  pendidikan:  pengantar  untuk memahami  kebijakan  pendidikan  dan kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan publik. Yogyakarta: P ustaka Pelajar
Tangkilisan,
Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi  Pikiran  George  Edwards.
Yogyakarta, YPAPI
Usman,  Nurdin.  2008. Konteks  Implementasi Berbaisis  Kurikulum .  Jakarta:  Balai Pustaka
Zamzam,  F.,  &  Aravik,  H.  2016. Manajemen SDM  Berbasis  Syariah ,  Bogor:  CV.
RWTC Success