Pelaksanaan  Perjanjian  Tertutup  ( Tying  Agreement )  Oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

## Kahfiarsyad Julyan Elevenday
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: kahfiarsyad.julyan@yahoo.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 07-09-2020
Revised     : 30-09-2020 Accepted : 12-10-2020 Published  : 08-11-2020
Keywords: Monopoly Port Tying Agreement This study aims to find out about how the monopoly activities including how  the  implementation  of  a  tying  agreement  conducted  by  PT Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  as  a  SOE  in  the  perspective  of Competition  Law.  This  study  is  conducted  by  analyzing  the consideration  of  judges  as  stated  in  the  Supreme  Court  of  Republic Indonesia  Decision  No.  302  K/Pdt.  Sus-KPPU/2014  and  North  Jakarta District  Court  Decision  No.  1/Pdt/KPPU/2015/PN  Jkt.Utr.  The  results of  this  study  indicate  that  the  monopoly  activities  conducted  by  PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in its concession area are a monopoly by law because the  monopoly activity referes to  Law Number 17 Year 2008  concerning  Shipping  which  regulates  that  to  conduct  commercial activities at the port needs a concession agreement that given by the port operator.  The  implementation  of  a  tying  agreement  made  by  PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not against the Law Number 5 Year 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because if a rule of reason approach is used in the case,  then  the  positive  impact  resulting  from  the  implementation  of tying agreement is greater that the negative impact.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 07-09-2020 Direvisi      : 30-09-2020
Disetujui :12-10-2020
Diterbitkan : 08-11-2020 Kata Kunci: Monopoli Pelabuhan
Tying Agreement
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengenai  bagaimana  kegiatan monopoli  termasuk  bagaimana  pelaksanaan tying  agreement yang dilakukan  oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  sebagai  BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian dilakukan dengan cara  menganalisis  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  302  K/Pdt.Sus-KPPU/2014 dan  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  No:  1/Pdt/KPPU/2015/PN  Jkt.Utr. Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  monopoli  tersebut  yang dilakukan pada Area Konsesi termasuk dalam kategori monopoly by law dikarenakan  kegiatan  pelayanan  jasa  kepelabuhanan  yang  dilakukan merupakan  bentuk  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  yang mengatur  bahwa  untuk  melakukan  kegiatan  komersial  di  pelabuhan dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  melalui  Perjanjian  Konsesi yang  diberikan  oleh  penyelenggara  pelabuhan.  Pelaksanaan tying agreement yang  dilakukan  oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero) bukan termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha Tidak Sehat  dikarenakan  apabila  digunakan  pendekatan rule  of  reason ,  maka dampak  positif  yang  dihasilkan  dalam  pelaksanaan tying  agreement lebih besar dibandingkan dampak negatifnya.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  dalam rangka  menangkap  potensi  perdagangan  internasional.  Industri  pelabuhan  merupakan  salah satu sektor penting dalam mendukung perekonomian Indonesia dalam kaitannya sebagai pintu gerbang  masuknya  barang  dalam  perdagangan  internasional.  Berdasarkan  data  dari world economic  forum dalam  laporan the  global  competitiveness  report 2018,  rating  pelabuhan Indonesia  menduduki  peringkat  41  dari  140  negara  dengan  tingkat  efisiensi  dari  pelabuhan menduduki  peringkat  61.  Dalam  hal  ini,  Komite  Ekonomi  dan  Industri  Nasional  (KEIN) menegaskan  pentingnya  pelabuhan  dalam  mendukung  industri  dan  perekonomian  agar Indonesia  dapat  menjadi  poros  maritim  dunia. 1 Salah  satu  pelabuhan  di  Indonesia  yang berkontribusi  besar  dalam  perekonomian  Indonesia  adalah  Pelabuhan  Tanjung  Priok  yang menangani  hampir 70% kegiatan ekspor impor di  Indonesia, 2 yang saat  ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (“PT Pelindo II (Persero)”).
PT Pelindo  II  (Persero)  merupakan salah satu  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang  didirikan  untuk  menyelenggarakan  jasa  kepelabuhanan  dan  jasa  terkait  dengan kepelabuhanan, 3 di  mana  pelaksanaan  kegiatan  usahanya  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan, PT Pelindo II (Persero) sebagai  Badan  Usaha  Pelabuhan 4 (“BUP”)  telah  mendapatkan  konsesi  yang  dituangkan  di dalam  Perjanjian  dengan  Kantor  Otoritas  Pelabuhan  Utama  Tanjung  Priok  dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan pada pelabuhan yang telah diusahakan oleh  PT Pelindo II  (Persero). 5 Dalam  Perjanjian  Konsesi  dimaksud  telah  diatur  mengenai  hak  PT  Pelindo  II
1 Siti Nur Azzura, “Pelabuhan Jadi Sektor Pendongkrak Perekonomian Indonesia ” , https://www.merdeka.com/uang/pelabuhan-jadi-sektor-pendongkrak-perekonomian-indonesia.html, diakses pada tanggal 24 Desember 2019.
2 Hendra Wibawa,
“Era Baru Pelabuhan
Lokal Berstandar Global ” , https://ekonomi.bisnis.com/read/20181031/98/855247/era-baru-pelabuhan-lokal-berstandar-global,  diakses  pada tanggal 24 Desember 2019.
3 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Pengalihan  Bentuk  Perusahaan  Umum  (PERUM)  Pelabuhan  II  menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) , PP No.57 Tahun 1991, LN Tahun 1991 No. 71, Pasal 2.
4 Menteri  Perhubungan, Keputusan  Menteri  Perhubungan  tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Kepada PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Sebagai  Badan  Usaha  Pelabuhan ,  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor: KP 936 Tahun 2012.
5 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Perjanjian Konsesi Nomor  :  HK.107/1/7/OP.TPK-15  dan  Nomor  :  HK.566/11/11/1/PI.II-15  tanggal  11  November  2015  tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
(Persero) untuk melakukan kerjasama dan atau bermitra dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan pengusahaan di Area Konsesinya 6 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
Sebelum  berlakunya  UU  17/2008,  badan  usaha  yang  ingin  melakukan  kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di  Indonesia harus berbentuk  Badan Hukum  Indonesia dan juga  harus  bekerjasama  dengan  PT  Pelindo  II  (Persero)  apabila  masuk  dalam  wilayahnya. Kewajiban  bekerjasama  dengan  BUMN  tersebut  pada  dasarnya  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  1992  tentang  Pelayaran  (UU  21/1992),  yang  mengatur  bahwa “Penyelenggaraan  pelabuhan  umum  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  pelaksanaannya  dapat dilimpahkan  kepada  BUMN  yang  didirikan  untuk  maksud  tersebut  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku, dan Badan Hukum  Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum atas dasar kerja sama dengan BUMN yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan.” 8
Namun  dengan  diundangkannya  UU  17/2008,  telah  ada  perubahan  pengaturan mengenai  kepelabuhanan  di  antaranya  ketentuan  mengenai  penghapusan  monopoli  dalam penyelenggaraan  pelabuhan,  pemisahan  antara  fungsi  regulator  dan  operator  serta memberikan  peran  serta  pemerintah  daerah  dan  swasta  secara  proposional  di  dalam penyelenggaraan  kepelabuhanan. 9 Sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya  bahwa PT  Pelindo  II  (Persero)  merupakan  BUP,  oleh  karena  itu  PT  Pelindo  II  (Persero)  berperan sebagai  operator  yang  mengoperasikan  terminal  dan  fasilitas  pelabuhan  lainnya 10 ,  di  mana memiliki kedudukan yang sama dengan badan usaha lainnya yang merupakan BUP.
Bahwa  berdasarkan  UU  17/2008,  Sebagai  BUP  PT  Pelindo  II  (Persero)  dapat melakukan  kegiatan  pengusahaan  jasa  kepelabuhanan  yang  meliputi  penyediaan  dan/atau pelayanan  jasa  kapal,  penumpang,  dan  barang,  yang  terdiri  atas  : 11 (i)  Penyediaan  dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, (ii) Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar  dan  pelayanan  air  bersih,  (iii)  Penyediaan  dan/atau  pelayanan  fasilitas  naik  turun
6 Ibid., Pasal 2 angka 4. Area Konsesi didefinisikan sebagai wilayah di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan yang eksisting dikuasai oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dibuktikan dengan sertifikat, atau telah  tercatat  sebagai  aset  PT  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero),  dan  bagian  perairan  yang  digunakan  untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air sebagai fasilitas kegiatan pengusahaan pada masing-masing pelabuhan.
7 Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf c.
8 Indonesia, Undang-Undang  Pelayaran, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1992,  LN  Tahun 1992 No.  98, TLN No. 3493, Pasal 26.
9 Indonesia, Undang-Undang Pelayaran , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849, Paragraf 13 Bab I Bagian Penjelasan.
10 Indonesia, Undang-Undang Pelayaran , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 , Pasal  93.
11 Ibid., Pasal  90 ayat (1), (2), dan (3).
penumpang  dan/atau  kendaraan,  (iv)  Penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  dermaga  untuk pelaksanaan  kegiatan  bongkar  muat  barang  dan  peti  kemas,  (v)  Penyediaan  dan/atau pelayanan  jasa  gudang  dan  tempat  penimbunan  barang,  alat  bongkar  muat,  serta  peralatan pelabuhan,  (vi)  Penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  terminal  peti  kemas,  curah  cair,  curah kering,  dan  Ro-Ro,  (vii)  Penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  bongkar  muat  barang,  (viii) Penyediaan  dan/atau  pelayanan  pusat  distribusi  dan  konsolidasi  barang,  dan/atau  (ix) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
Dengan  adanya  Perjanjian  Konsesi,  maka  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  jasa kepelabuhanan  pada  Area  Konsesi  PT  Pelindo  II  (Persero)  hanya  dapat  dilakukan  oleh PT  Pelindo  II  (Persero).  Oleh  karenanya,  banyak  pelaku  usaha  yang  merupakan  kompetitor berkeberatan  khususnya  kompetitor  yang  memiliki  kegiatan  usaha  bongkar  muat  barang karena  dengan  adanya  kewenangan  PT  Pelindo  II  (Persero)  untuk  melakukan  kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang berdasarkan Pasal 90 UU 17/2008, maka PT Pelindo II (Persero)  dianggap  menjadi  perusahaan  yang  paling  efisien  karena  dapat  mengatur  berbagai hal berkaitan dengan kegiatan bongkar muat barang yang pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya satu demi satu pesaing PT Pelindo II (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang. 12 Oleh karena itu, maka banyak laporan yang dilakukan oleh kompetitor kepada Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  karena  PT  Pelindo  II  (Persero)  dianggap  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) khususnya terkait dengan dugaan  adanya  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  15  yaitu  tentang  Perjanjian  Tertutup ( Tying  Agreement )  dalam  pelaksanaan  kegiatan  bongkar  muat  barang  sebagai  salah  satu bagian dari pelayanan jasa kepelabuhanan dan Pasal 17 yaitu tentang adanya dugaan Kegiatan Monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero).
Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT  Pelindo  II  (Persero)  dengan  mitra  kerjasama  yang  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  (“KPPU”),  dianggap  sebagai  Perjanjian  Tertutup  ( Tying  Agreement )  yang  dilarang
12 Tempo,  “Tudingan  Monopoli  di  Teluk  Bayur”,  https://majalah.tempo.co/read/144048/tudingan-monopoli-di- teluk-bayur&user=register diakses pada tanggal 24 Desember 2019.
dalam  pengaturan  mengenai  persaingan  usaha  di  Indonesia, 13 karena  hal  tersebut  dianggap mencegah konsumen memperoleh barang bersaing. 14
Pertimbangan Majelis Hakim dalam beberapa perkara antara PT Pelindo II (Persero) melawan  KPPU  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  302  K/Pdt.Sus-KPPU/2014 dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  1/Pdt/KPPU/2015/PN  Jkt.Utr  menarik untuk dibahas. Pokok permasalahan dari kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut :
1. Terdapat  klausul  dalam  Perjanjian  Sewa  Lahan  antara  PT  Pelindo  II  (Persero) Cabang  Teluk  Bayur  dengan  para  penyewa  lahan  di  Pelabuhan  Teluk  Bayur Sumatera  Barat  yang  mengatur  bahwa  terhadap  penyewa  lahan  dimaksud menggunakan  jasa  bongkar  muat  barang  yang  disediakan  oleh  PT  Pelindo  II (Persero); dan
2. PT Pelindo II (Persero) selaku badan usaha pelabuhan, dan anak perusahaannya PT MTI (“Pemohon Keberatan”) selaku operator terminal di Pelabuhan Tanjung Priok  menyediakan crane darat Gantry  Luffing  Crane (“GLC”).  Pemohon Keberatan mengeluarkan surat edaran yang mensyaratkan bagi seluruh pengguna jasa pelabuan yang menggunakan jasa dermaga untuk sandar kapal di Pelabuhan Tanjung  Priok,  untuk  wajib  menggunakan  GLC  yang  telah  disediakan  tersebut. Menurut  KPPU  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”). 15
Monopoli  dalam  konstruksi  pengaturan  dalam  UU  5/1999  tidaklah  dilarang.    UU 5/1999  mengartikan monopoli sebagai  penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha. 16 Dengan kondisi monopoli, barang/jasa tertentu  yang diproduksi tidak memiliki barang/jasa subsittusi terdekeat  sehingga  seluruh  permintaan  hanya  pada  perusahaan  tersebut. 17 Hal  yang  dilarang
13 Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , UU No. 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3817, Pasal 15 ayat (2).
14 Azhari  Akmal  Tarigan, “ Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi dan Hukum Islam ”, Mercatoria, Vol.9, No.1 (2016), 60.
15 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014.
16 Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33, TLN No. 3817, Pasal 1 angka 1.
17 Zuhro  Puspitasari,  “Rekonsepsi  Pengecualian  Monopoli  yang  Diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” , Jurnal Panorama Hukum .2, No.2, (2017), 236.
dalam  UU  5/1999  adalah  praktik  monopoli  di  mana  akibat  dari  tindakan  monopoli  tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 18
Selanjutnya, Tying Agreement  merupakan  salah  satu  jenis  dari  Perjanjian  Tertutup dan  dilarang  dalam  UU  5/1999,  karena  pada  prinsipnya,  seorang  pelaku  usaha  bebas menentukan  sendiri  pihak  penjual  atau  pembeli  suatu  produk  di  pasar  sesuai  ketentuan pasar. 19 Namun demikian, Tying Agreement dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk  memilih  sendiri  pembeli,  penjual,  atau  pemasok, 20 sehingga  hal  ini  dikategorikan sebagai  hambatan  horizontal  (bagi  pelaku  usaha  lainnya). 21 Andi  Fahmi  Lubis  sebagaimana dikutip  oleh  Sindi  Lusiana  Poluan  menyimpulkan  bahwa  terdapat  dua  alasan  yang menyebabkan  praktek tying  agreement dilarang  yaitu  :  (i)  Pelaku  usaha  yang  melakukan praktek tying  agreement tidak  menghendaki  pelaku  usaha  lain  untuk  memiliki  kesempatan yang  sama  dalam  persaingan  secara fair dengan  dia  terutama  pada tied  product ,  dan  (ii) Pelaku  usaha  yang  melakukan  praktek tying  agreement telah  menghilangkan  hak  konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang ingin dibeli. 22
UU  5/1999  bersikap  cukup  keras  terhadap  praktik Tying  Agreement ,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  perumusan  pasal  yang  mengatur  mengenai Tying  Agreement dirumuskan secara per se illegal , yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha  lain  untuk  melakukan  suatu  praktik Tying  Agreement tanpa  harus  melihat  akibat  dari praktik  tersebut  muncul,  pasal  ini  sudah  secara  sempurna  dapat  dikenakan  kepada  pelaku usaha yang melanggarnya. 23 Dengan demikian maka dalam pendekatan tersebut, dampak dari perjanjian  tersebut  telah  dianggap  jelas  dan  pasti  mengurangi  atau  menghilangkan persaingan. 24
18 Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal 1 angka 2.
19 Diana Fitriana, “Manajemen Risiko Perbankan dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) dalam  Kegiatan  Kerjasama  Bancassurance  antara  Bank  dan  Asuransi ” . Jurnal  De  Jure  Muhammadiyah Cirebon, .1, No.1, (2017), 24.
20 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia  Dalam  Teori  dan  Praktik  serta  Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2012), 213.
21 Nanda  Cahyaning  Din,  “Analisa  Yuridis  Perjanjian  Tertutup  dan  Kegiatan  Monopoli  oleh  PT  Forisa Nusapersada ” . Juris-Diction 2 No.1, (2019), 217.
22 Andi  Fahmi  Lubis  sebagaimana  dikutip  oleh  Sindi  Lusiana  Poluan,  “Program Triple  Play PT  Telkom Indonesia  (Persero).  Tbk  Ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indoensia  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ”. Lex Et Societatis 7, No. 9, (2019), 19.
23 Andi Fahmi Lubis, et.al , Hukum Persaingan Usaha Ed.2 (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017) , 215.
24 Ayup Suran Ningsih, “Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 19, No. 2, ( 2019), 210.
Apabila  melihat  dari  konsekuensi  adanya  Perjanjian  Konsesi  bagi  PT  Pelindo  II (Persero), maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana kegiatan monopoli yang  dilakukan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero)  sebagai  BUMN  jasa  kepelabuhanan  dengan adanya UU 17/2008 dalam perspektif hukum persaingan usaha termasuk mengenai bagaimana pelaksanaan  Perjanjian  Tertutup  ( Tying  Agreement )  yang  dilakukan  oleh  PT  Pelindo  II (Persero)  apabila  hal  tersebut  dilaksanakan  dalam  rangka  melaksanakan  kewajibannya sebagai BUP.

## KEGIATAN MONOPOLI PT PELINDO II (PERSERO) DENGAN DIUNDANGKANNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  17  TAHUN  2008  TENTANG PELAYARAN
Monopoli  merupakan  situasi  pasar  di  mana  hanya  terdapat  satu  pelaku  usaha  atau satu  kelompok  pelaku  usaha  yang  menguasai  suatu  produksi  dan/atau  pemasaran  barang dan/atau  penggunaan  jasa  tertentu,  yang  akan  ditawarkan  kepada  banyak  konsumen,  yang mengakibatkan  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  tadi  dapat  mengontrol  dan mengendalikan  tingkat  produksi,  harga,  dan  sekaligus  wilayah  pemasarannya. 25 Monopoli terbentuk  jika  hanya  ada  satu  pelaku  usaha  yang  mempunyai  kontrol  eksklusif  terhadap pasokan  barang/jasa  di  suatu  pasar  dan  juga  terhadap  penentuan  harganya. 26 Dalam  hal  ini, monopoli dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki monopoly power yaitu kekuatan untuk  mengendalikan  pasar  bersangkutan  dalam  kaitannya  dengan  meningkatkan  harga  atau menurunkan kualitas dibawah level persaingan. 27
Menurut  Edwad  S.  Mason,  definisi  monopoli  yang  digunakan  dalam  hukum persaingan  bukan  untuk  digunakan  sebagai  alat  analisis  melainkan  sebagai  standar  evaluasi. Dalam  hal  ini,  tidak  semua trust dianggap  sebagai  perbuatan  monopoli  namun  hanya trust yang  buruk,  tidak  semua  hambatan  dalam  perdagangan  itu  dihukum  kecuali  hambatan  yang tidak beralasan. 28
Begitu juga dalam konteks UU 5/1999, tidak selalu kegiatan monopoli itu di larang, sebagaimana  disampaikan  oleh  Yusuf  Qardhawi,  monopoli  dilarang  karena  digambarkan
25 Nugroho, Hukum Persaingan Usaha , 226.
26 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6.
27 Dina  Srinivasan,  “ The  Antitrust  Case  Against  Facebook:  A  Monopolist’s  Journey  Towards  Pervasive Surveillance in Spite of Consumers’ Preference for Privacy” , Berkeley Business Law Journal 16, No 1, (2019), 54.
28 Edward S. Mason, “ Monopoly in law and Economics” , Yale Law Journal 47, No 11, (1937), 34.
sebagai perbuatan menahan barang agar tidak beredar di pasar dengan harapan harga barang tersebut  bisa  naik, 29 atau  dalam  bahasa  arab  disebut  dengan al-ihtikar . 30 Bahkan  ketentuan Pasal  33  UUD  1945  telah  memberikan  hak  monopoli  untuk  negara, 31 walaupun  hak penguasaan  tersebut  tidak  dapat  diartikan  bahwa  negara  mempunyai  kebebasan  sebesar- besarnya tanpa sedikitpun membuka kesempatan bagi pihak swasta. 32
Terkait  hal  tersebut,  untuk  dapat  mengatakan  suatu  pelaku  usaha  telah  melakukan monopoli  terdapat  beberapa  kriteria  yang  dapat  dilihat  yaitu: 33 (i)  Produk  barang,  jasa,  atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya (substitusinya), (ii) Pelaku usaha lain sulit atau  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan  terhadap  produk  barang,  jasa,  atau  barang  dan jasa  yang  sama  ( barrier  to  entry ),  (iii)  Pelaku  usaha  lain  tersebut  adalah  pelaku  usaha  yang mempunyai  kemampuan  bersaing  yang  signifikan  dalam  pasar  yang  bersangkutan,  dan  (iv) Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  usaha  telah  menguasai  lebih  dari  50%  pangsa  pasar dari  suatu  jenis  produk  barang  atau  jasa  tertentu.  Terkait  hal  tersebut,  Badriyah  Rifai menyebutkan  bahwa  UU  5/1999  tidak  sepenuhnya  menggunakan  instrumen  kebijakan struktur pasar, sehingga ia tidak membatasi atau mengatur jumlah pangsa pasar tertentu yang boleh dikuasai pelaku usaha. Oleh karena itu maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa UU 5/1999 tidak anti pelaku usaha yang besar. 34
Kriteria  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  UU  5/1999  yang  mengatur  mengenai  kegiatan monopoli  sebagai  kegiatan  yang  dilarang, 35 dicantumkan  dalam  bentuk  alternatif  dengan menggunakan  kata  “atau”  sehingga  jika  salah  satu  dari  butir-butir  yang  dicantumkan  dalam Pasal  tersebut  terpenuhi  maka  pelaku  usaha  dapat  dianggap  telah  melakukan  kegiatan monopoli. Dalam implementasinya, ketentuan yang bersifat alternatif itu dapat menimbulkan ketidakpastian yang menimbulkan konsekuensi dengan digunakannya salah satu ukuran yang ada (seperti  mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat  masuk ke dalam  persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama) pelaku usaha dapat dianggap melakukan monopoli, padahal
29 Yusuf  Qardhawi  sebagaimana  dikutip  dalam  Muhammad  Djakfar, Hukum  Bisnis:  Membangun  Wacana Inegrasi Perundangan Nasional dengan Syari’ah (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 321.
30 Eka Junila Saragih, “ Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam ”, al-Maslahah , 13, No.2, (2017), 269.
31 Tommo Gunawan, “ Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum Positif menurut UU No. 5 Tahun 1999 ”, Lex Crimen 5 No.6, (2016), 91.
32 Tiara  Oliviarizky  Toersina  dan  Anik  Tri  Haryani, “ Pengecualian  Monopoli  dan/atau  Pemusatan  Kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha ”, Sosial 13 No.2, (2012), 120.
33 Nugroho, Hukum Persaingan Usaha, 233.
34 Badriyah  Rifai,  “Mencermati  Isi  dan  Visi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Anti  Monopoli”, Jurnal Hukum, 8 No. 17, (2001), 76.
35 Marshias Mereapul Ginting, et.al. , “ Pengecualian Praktek Monopoli yang dilakukan oleh BUMN sesuai Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 ”, Jurnal Hukum Ekonomi 2 No. 2, (2013), 3
pelaku usaha tersebut mungkin tidak menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 36
Dalam pasar monopoli, hambatan untuk memasuki industri bersangkutan ( barriers to entry ) dapat dikelompokkan menjadi : 37 (i) Hambatan Teknis ( technical barrier to entry ), di mana  ketidakmampuan  bersaing  secara  teknis  menyebabkan  perusahaan  lain  sulit  bersaing dengan  perusahaan  yang  sudah  ada.  Dalam  hal  ini  terdapat  keunggulan  bagi  perusahaan eksisting  secara  teknologi,  dan  (ii)  Hambatan  Legalitas  ( legal  barrier  to  entry ),  di  mana ketidakmampuan bersaing dapat dikarenakan karena adanya pemberian hak khusus bagi suatu pelaku  usaha  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha tertentu  atau  karena  adanya  hak  paten  atau  hak  cipta  yang  diberikan  kepada  suatu  pelaku usaha sehingga pelaku usaha lain tidak dapat memproduksi barang yang sama.
Sebagaimana  telah  disampaikan  pada  bagian  pendahuluan  di  atas,  bahwa  dengan telah  diundangkannya  UU  17/2008,  kegiatan  penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa kepelabuhanan dilaksanakan tidak lagi oleh BUMN tertentu namun dilaksanakan oleh Badan Usaha  Pelabuhan  (BUP)  yang  dilaksanakan  berdasarkan  konsesi  atau  bentuk  lainnya  dari Otoritas  Pelabuhan  yang  dituangkan  dalam  Perjanjian. 38 Dengan  demikian,  maka  semua pelaku usaha yang ditetapkan sebagai BUP dapat melakukan penyediaan dan/atau pelayanan jasa  kepelabuhanan  sepanjang  diberikan  konsesi  oleh  Otoritas  Pelabuhan  selaku penyelenggara pelabuhan.
Keberadaan  PT  Pelindo  II  (Persero)  telah  ada  sebelum  berlakunya  UU  17/2008, maka  keberadaannya  tetap  diakui  dalam  undang-undang  tersebut,  di  mana  terhadap  BUMN yang  selama  ini  telah  menyelenggarakan  kegiatan  pengusahaan  pelabuhan  tetap  dapat menyelenggarakan  kegiatan  yang  sama  dengan  mendapatkan  pelimpahan  kewenangan Pemerintah,  dalam  upaya  meningkatkan  peran  BUMN  guna  mendukung  pertumbuhan ekonomi. 39 Hal  inilah  yang  kemudian  melandasi  adanya  ketentuan  Pasal  344  ayat  (3)  UU 17/2008  yang  menyatakan  bahwa  “ kegiatan  pengusahaan  di  pelabuhan  yang  telah
36 Nugroho, Hukum Persaingan Usaha, 244.
37 Catur  Agus  Saptono, Hukum  Persaingan  Usaha:  Economic  Analysis  of  Law  dalam  Pelaksanaan  Merger (Depok: Kencana, 2017), 15.
38 Indonesia, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 92.
39 Ibid., Paragraf 15 Bab I Bagian Penjelasan.
diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  tetap  diselenggarakan oleh  Badan  Usaha Milik Negara dimaksud”. 40
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian  pendahuluan  di  atas,  PT  Pelindo  II (Persero)  telah  mendapatkan  konsesi  yang  dituangkan  di  dalam  Perjanjian  dengan  Kantor Otoritas  Pelabuhan  Utama  Tanjung  Priok  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengusahaan  pada pelabuhan  yang  telah  diusahakan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero),  di  mana  maksud  dari disusunnya Perjanjian Konsesi adalah dalam rangka menegaskan ketentuan Pasal 344 ayat (3) UU  17/2008  serta  memberikan  kepastian  hukum  atas  kegiatan  pengusahaan  yang  dilakukan oleh  PT  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  pada  Area  Konsesi. 41 Selain  itu,  sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 92 UU 17/2008 bahwa “ kegiatan  penyediaan  dan/atau  pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  91  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan  konsesi  atau  bentuk  lainnya  dari  Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam Perjanjian”.
Adanya  pemberian  konsesi  tersebut,  maka  PT  Pelindo  II  (Persero)  memiliki kewenangan  untuk  dapat  melakukan  penyediaan  jasa  kepelabuhanan  pada  Area  Konsesinya dan  dalam  hal  terdapat  pihak  lain  yang  akan  melakukan  kegiataan  pengusahaan  dan/atau kegiatan  usaha  lainnya  di  Area  Konsesi  harus  dilaksanakan  melalui  kerjasama  dengan  PT Pelindo II (Persero). 42
Terlihat  bahwa  dalam  Area  Konsesinya,  PT  Pelindo  II  (Persero)  menguasai penggunaan jasa tertentu yaitu jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasanya sehingga dalam hal ini terdapat barrier to entry secara legalitas, di mana pihak lain tidak dapat masuk untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Area Konsesi PT Pelindo II (Persero) karena di wilayah tersebut yang diberikan konsesi adalah PT Pelindo II (Persero). Agar pelaku usaha lain dapat masuk  di  wilayah  Area  Konsesi  PT  Pelindo  II  (Persero)  maka  pelaku  usaha  tersebut  harus terlebih dahulu bekerjasama dengan pemegang konsesi.
40 Dalam Penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha  Milik  Negara”  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  didirikan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 (Pendirian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 (Pendirian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 (Pendirian PT  Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero)),  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  1991  (Pendirian  PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)), tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan.
41 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) , Perjanjian Konsesi Nomor : HK.107/1/7/OP.TPK-15 dan Nomor : HK.566/11/11/1/PI.II-15, Bagian Menimbang huruf c dan d.
42 Ibid., Pasal 6 ayat (3) huruf e.
Terkait  dengan  pemberlakuan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  juga  dikenal adanya pengecualian ( exception ) yang mengatur bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku  bagi  jenis  pelaku  usaha  tertentu  terhadap  perilaku/kegiatan  tertentu. 43 Salah  satu bentuk  monopoli  yang  dikecualikan  dalam  UU  5/1999  adalah  sebagaimana  yang  tertuang dalam Pasal 50 huruf a yaitu monopoly by law , yang berarti monopoli yang dilakukan untuk melaksanakan  perintah  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 44 Terkait  dengan penafsiran mengenai ketentuan tersebut, KPPU telah menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2009  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Ketentuan  Pasal  50  Huruf  a  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 5/2009).
Di  dalam  lampiran  keputusan  tersebut  diatur  mengenai  instrumen  hukum  yang menjadi  dasar  pengecualian  yaitu  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sesuai  dengan  ketentuan  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  yang  berarti  apabila dikecualikan  mengenai  suatu  masalah  yang  diatur  dalam  undang-undang,  maka  perjanjian yang dilaksanakan juga harus ditentukan dalam undang-undang atau dalam bentuk instrument hukum  lain  tetapi  berdasarkan  delegasi  secara  tegas  dari  undang-undang. 45 Pelaksanaan kegiatan  monopoli  yang  dilakukan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero)  dalam  Area  Konsesinya, dilaksanakan  untuk  menindaklanjuti  ketentuan  dalam  UU  17/2008  yang  mengatur  bahwa untuk  melakukan  kegiatan  komersial  di  pelabuhan  diperlukan  adanya  Perjanjian  Konsesi, walaupun  memang  dalam  Pasal  344  ayat  (3)  kemudian  dipertegas  bahwa  kegiatan pengusahaan  jasa  kepelabuhanan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero) sebelum  berlakunya  UU  17/2008  tetap  dapat  dilaksanakan.  Apabila  dikaitkan  dengan  hal tersebut, maka monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) pada Area Konsesinya didasarkan pada Perjanjian Konsesi sesuai dengan amanat Pasal 344 ayat (3) jo. Pasal 92 UU 17/2008 sehingga monopoli  yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) pada Area Konsesi dapat dikatakan sebagai monopoly by law karena memang itu dikehendaki oleh hukum. 46
43 Dani Amran Hakim, “ Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektuan dalam Hukum Persaingan Usaha ”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum , .9, No.4, (2015), 412.
44 Muhammad  Annas,  “Kegiatan  Usaha  PT  Pelabuhan  Indonesia  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha ” , Justitia  Jurnal  Hukum 1  No.  2, (2017), 357.
45 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pedoman Pelaksanaan Ketentuan  Pasal  50  Huruf  a  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Peraturan Nomor 5 Tahun 2009, BAB II butir b Lampiran Peraturan.
46 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 5.
PELAKSANAAN  PERJANJIAN  TERTUTUP  ( TYING  AGREEMENT )  OLEH  PT

## PELINDO  II  (PERSERO)  DALAM  RANGKA  PELAKSANAAN  KEWAJIBANNYA SEBAGAI BUP
Perjanjian  yang  dilarang  dalam  hukum  persaingan  adalah  perjanjian  yang  dapat mengakibatkan  mengurangi  keinginan  inovatif,  terjadinya  dominasi  pasar  ataupun  berupaya membatasi masuknya pesaing baru. 47 Tying Agreement merupakan salah satu dari Perjanjian tertutup  atau exclusive  dealing ,  yang  diartikan  sebagai  suatu  perjanjian  yang  terjadi  antara mereka  yang  berada  pada  level  yang  berbeda  pada  proses  produksi  atau  jaringan  distribusi suatu  barang  atau  jasa, 48 yang  terdiri  dari Exclusive  distribution  agreements,  Tying Agreement, Vertical Agreement on Discount.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka Tying  Agreement dapat  diartikan  sebagai  perjanjian yang dilarang di mana terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level  yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan  suatu  barang  atau  jasa  hanya  akan  dilakukan  apabila  pembeli  atau  penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya, 49 atau setidaknya setuju bahwa ia tidak  akan  membelu  produk  itu  dari  pemasok  lain  manapun. 50 Tying  Agreement ini  pada umumya  dianggap  sebagai  alat  untuk  menahan  suatu  perdagangan, 51 dan  dapat  melakukan perluasan kekuatan monopoli. 52
Pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli  suatu  produk  di  pasar  sesuai  ketentuan  pasar. 53 Tying  Agreement dapat  membatasi
47 Binoto Nadapdap, Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) versus Tembok Kartel (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), 27.
48 Philip  Clarke  dan  Stephen  Corones, Competition  Law  and  Policy:  Cases  and  Materials (Oxford:  Oxford University Press, 2000), 376.
49 Andi Fahmi Lubis, et.al , Hukum Persaingan Usaha Ed.2 (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 126.
50 Joseph  P.  Bauer,  “ A  Simplified  Approach  to  Tying  Arrangements:  A  Legal  and  Economic  Analysis” , Vanderbilt Law Review 33, No 2, (1980), 284.
51 Ward  S.  Bowman  Jr.,  “ Tying  Arrangements  and  the  Leverage  Problem” , The  Yale  Law  Journal 67  No.19, (1957), 19.
52 Pradipta  Braja  Negara, “ Tinjauan  Yuridis  Tying  Agreement  dalam  Penggunaan  Gantry  Luffing  Crane Terhadap Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014) ”, Diponegoro Law Journal , 6, No. 2, (2017), 5.
53 Diana Fitriana, “Manajemen Risiko Perbankan dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) dalam Kegiatan Kerjasama Bancassurance antara Bank dan Asuransi ” . Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon , Vol.1, No.1, (2017), 24.
kebebasan  pelaku  usaha  tertentu  untuk  memilih  sendiri  pembeli,  penjual,  atau  pemasok, 54 sehingga hal ini dikategorikan sebagai hambatan horizontal (bagi pelaku usaha lainnya). 55
UU  5/1999  bersikap  cukup  keras  dalam  praktik Tying  Agreement yang  terlihat  dari perumusan  pasal Tying  Agreement secara per  se ( per  se  illegal ),  dalam  hal  ini  tanpa  perlu dilihat  akibat  dari  praktik tying  agreement ,  pasal  yang  mengatur  mengenai tying  agreement sudah  secara  sempurna  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggarnya. 56 Pendekatan per  se harus  memenuhi  dua  syarat, pertama, harus  ditujukan  kepada  “pelaku usaha”  dari  pada  situasi  pasar,  karena  keputusan  melawan  hukum  dijatuhkan  tanpa  disertai pemeriksaan lebih lanjut, kedua , adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau batasan perilaku yang terlarang. 57
Terkait  dengan  pelaksanaan Tying  Agreement yang  dilakukan  oleh  PT  Pelindo  II (Persero),  dalam  hal  ini  terdapat  2  (dua)  perkara  yang  diperiksa  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu terkait dengan : (i), Terdapat klausul dalam Perjanjian Sewa Lahan  antara  PT  Pelindo  II  (Persero)  Cabang  Teluk  Bayur  dengan  para  penyewa  lahan  di Pelabuhan  Teluk  Bayur  Sumatera  Barat  yang  mengatur  bahwa  terhadap  penyewa  lahan dimaksud  menggunakan  jasa  bongkar  muat  barang  yang  disediakan  oleh  PT  Pelindo  II (Persero),  dan  (ii)  Terdapat  Surat  Edaran  bagi  pengguna  jasa  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok untuk wajib menggunakan jasa bongkar muat PT Pelindo II (Persero) dan PT Multi Terminal Indonesia  (Anak  Perusahaan  PT  Pelindo  II  (Persero))  dengan  menggunakan  alat  bongkar muat PT Pelindo II (Persero) yaitu Gantry Luffing Crane dan lain sebagainya.
Terhadap  adanya  perkara  tersebut,  KPPU  telah  menyatakan  bahwa  PT  Pelindo  II (Persero) terbukti melakukan pelanggaran berupa adanya Tying  Agreement sehingga diputus bersalah. Namun demikian putusan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh pengadilan melalui beberapa putusan sebagai berikut : (i) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 302 K/Pdt.Sus- KPPU/2014, sehubungan dengan adanya upaya kasasi KPPU atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  Utara  No:  01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT  tanggal  13  Februari  2014, 58 dan  (ii)
54 Nugroho, Hukum Persaingan Usaha, 213.
55 Din, “ Analisa Yuridis Perjanjian , 217.
56 Nugroho, Hukum Persaingan Usaha, 215.
57 Cesi Puspariti, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU- I/2013) ” . JOM Fakultas Hukum 2 No. 1, (2015), 5.
58 Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  dimaksud  mengabulkan  permohonan  PT  Pelindo  II  (Persero)  dan membatalkan Putusan KPPU No:02/KPPU-I/2013 tanggal  4 November 2013 yang  menyatakan pada pokoknya bahwa PT Pelindo II (Persero) telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr, sehubungan dengan  adanya  upaya    keberatan  dari  PT  Pelindo  II  (Persero)  dan  PT  Multi  Terminal Indonesia (selaku Para Pemohon Keberatan) yang meminta hakim untuk dapat membatalkan Putusan KPPU Nomor : 12/KPPU-I/2014 tanggal 20 Maret 2015.
Pada  pemeriksaan  perkara-perkara  tersebut,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman  Pasal  15  (Perjanjian  Tertutup)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Perkom  5/2011). 59 Dalam Perkom 5/2011 disebutkan bahwa pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian  tertutup,  bilamana  perjanjian  tertutup  tersebut  memberikan  dampak  positif.  Hal tersebut  dapat  diketahui  dengan  (i)  mempelajari  latar  belakang  atau  alasan  mengapa  pelaku usaha  membuat  perjanjian  tertutup,  dan  (ii)  menganalisis  akibat/dampak  dari  dibuatnya perjanjian  tertutup  tersebut. 60 Dengan  adanya  perkom  tersebut  maka,  pendekatan tying agreement dapat dilihat secara rule of reason , 61 di mana dalam hal ini pertimbangan mengenai keadaan  dalam  suatu  kasus  sangat  penting  untuk  menentukan  apakah  perbuatan  tersebut melanggar  atau  tidak. 62 Sehingga  dalam  hal  ini,  unsur  materiil  dari  perbuatan  suatu  pelaku usaha sangat penting untuk dibuktikan. 63
Perkara  di  Pelabuhan  Teluk  Bayur,  majelis  hakim  mempertimbangkan  motif  dan tujuan  PT  Pelindo  II  (Persero)  Cabang  Teluk  Bayur  dalam  membuat  perjanjian  sewa  lahan yang juga mencantumkan persyaratan penggunaan jasa bongkar muat PT Pelindo II (Persero) di  mana  menurut  majelis  hakim  muncul  manfaat-manfaat  baik  secara  ekonomi  maupun manfaat  sosial  bagi  pengguna  jasa  maupun  masyarakat  seperti  (i)  PT  Pelindo  II  (Persero) dapat  menjamin  bahwa  benar  pelaku  usaha  yang  menyewa  lahan  benar-benar  merupakan pemilik  barang  dan  penggunaan  lahan  diperuntukkan  sesuai  dengan  Rencana  Induk
59 Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr.
60 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha, Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Pedoman Pasal  15 (Perjanjian  Tertutup)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Peraturan Nomor 5 Tahun 2011, Bab IV angka 2 Lampiran Peraturan.
61 Nina  Cornelia  Santoso,  Edmond  Makarim  dan  Ditha  Wiradiputra,  “Tying  Agreement  dalam  Hukum Persaingan  Usaha  (Analisis  Putusan  KPPU  Nomor  07/KPPU-I/2013  tentang  Dugaan  Pelanggaran  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi e-POS di Bandar Udara Soekarno-Hatta ” . Fakultas Hukum Universitas Indonesia , (2014), 2.
62 Meita Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial ” . Wawasan Yuridika .3 No.1, (2019),  2.
63 Ayup Suran Ningsih, “ Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19 No.2, (2019), 210.
Pelabuhan,  (ii)  Standar  dan  kualitas  pelayanan  bongkar  muat  barang  yang  disediakan  PT Pelindo  II  (Persero)  sesuai  dengan  keinginan  penyewa  lahan  karena  didukung  SDM  yang berkualitas,  (iii)  murahnya  biaya  operasional  di  pelabuhan  karena  adanya  biaya  paket pelayanan jasa kepelabuhanan yang berdampak pada penurunan biaya logistik, (iv) penjualan berbagai  produk  secara  bersamaan  akan  mengurangi  biaya  transaksi,  terutama  dalam  proses pengumpulan informasi, negosiasi dan manajemen logistik. 64
Sedangkan  dalam  perkara  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok,  majelis  hakim  juga mempertimbangkan  adanya  dampak  positif  dengan  adanya  kewajiban  penggunaan Gantry Luffing  Crane (GLC).  Dalam  hal  ini,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  kewajiban penggunaan  GLC  (walaupun  terdapat  pilihan crane lainnya)  dikarenakan  GLC  milik  PT Pelindo  II  (Persero)  memiliki  keunggulan  dalam  hal  kecepatan,  lebih  produktif  dan  efisien sehingga  dampak  positif  atas  kewajiban  penggunaan  GLC  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan  dampak  negatif  yang  timbul.  Lebih  lanjut,  majelis  hakim  melihat  bahwa  dampak positif  ini  untuk  jangka  panjang  di  mana  dengan  melihat  status  kepemilikan  PT  Pelindo  II (Persero)  dan  PT  Multi  Terminal  Indonesia,  maka  keuntungan  yang  dihasilkan  akan dipergunakan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  kepentingan  rakyat  banyak.  Selain  itu, penggunaan  GLC  juga  dapat  menjamin  terpenuhinya  standar  operasional  pelabuhan  sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan 65
Alasan  utama  mengapa  PT  Pelindo  II  (Persero)  membuat Tying  Agreement salah satunya  adalah  dalam  rangka  memastikan  terpenuhi  standar  operasional  pelabuhan.  Sebagai BUP, PT Pelindo II (Persero) memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan. Dalam hal ini, terdapat konsekuensi  jika  PT  Pelindo  II  (Persero)  tidak  dapat  memenuhi  standar  yang  ditentukan seperti  contohnya  pada  standar  kinerja  yang  ditetapkan  oleh  Otoritas  Pelabuhan  Tanjung Priok.  Dalam  standar  kinerja  dimaksud  disebutkan  bahwa  jika  PT  Pelindo  II  (Persero)  tidak dapat  memenuhi  standar  kinerja  pelayanan  operasional  pelabuhan  maka  dapat  dikenakan sanksi  administratif  berupa  :  (i)  peringatan  tertulis,  dan  (ii)  penurunan  dan  penundaan kenaikan tarif jasa kepelabuhanan. 66
64 Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor : 302 K/Pdt.Sus-KPPU/2014.
65 Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor: 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr.
66 Kantor  Otoritas  Pelabuhan  Utama  Tanjung  Priok, Peraturan  Kantor  Otoritas  Pelabuhan  Utama  Tanjung Priok Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok, Peraturan Nomor: UM.008/36/4/OP.TPK 2018, Pasal 14.
Mengingat  terdapat  potensi  tersebut,  maka  dalam  melaksanakan  kegiatan pengusahaan  pelabuhan,  sebagai  penanggungjawab,  PT  Pelindo  II  (Persero)  haruslah  dapat memastikan  terpenuhinya  standar  tersebut.  Karena  jika  tidak,  maka  akan  berdampak  pada dapat dikenakannya sanksi administratif yang salah satunya adalah penurunan dan penundaan kenaikan tarif jasa kepelabuhanan  yang dapat berdampak pada munculnya kerugian  Negara, mengingat  jika  standar  operasional  pelabuhan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  maka pastinya, Otoritas Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan tidak akan memberikan sanksi kepada  PT  Pelindo  II  (Persero)  yang  berakibat  pada  berkurangnya  tarif  jasa  kepelabuhanan yang diterima.
Penerapan rule  of  reason dalam  membuktikan  pelanggaran  terhadap  pemberlakuan Tying Agreement sesuai dengan Teori Realisme Hukum ( Legal Realism ) yang melihat bahwa apa yang dikehendaki hukum harus dikaitkan dengan fakta-fakta dalam kehidupan sosial dan tidak  hanya  dari  ketentuan  hukum  semata. 67 Selain  itu,  dalam  kaitannya  dengan  Teori Economic  Analysis  of  Law untuk  mengetahui  terjadinya  atau  tidak  terjadinya  pelanggaran dalam  kaitannya  dengan  pemberlakuan Tying  Agreement haruslah  mengutamakan  prinsip- prinsip  ekonomi  (melihat  asas  manfaat)  sebagai  pilihan-pilihan  rasional  untuk  menganalisa persoalan  hukum. 68 Sehingga  dapat  diketahui  apakah  penerapan Tying  Agreement tersebut berdasar atau tidak berdasar.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kegiatan  monopoli  yang  dilakukan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero)  dalam melakukan  kegiatan  usaha  jasa  kepelabuhanan  pada  Area  Konsesinya,  dilaksanakan  untuk menindaklanjuti  ketentuan  dalam  UU  17/2008  yang  mengatur  bahwa  untuk  melakukan kegiatan  komersial  di  pelabuhan  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  melalui  Perjanjian Konsesi  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  pelabuhan,  walaupun  memang  dalam  Pasal  344 ayat  (3)  kemudian  dipertegas  bahwa  kegiatan  pengusahaan  jasa  kepelabuhanan  yang  telah dilaksanakan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero)  sebelum  berlakunya  UU  17/2008  tetap  dapat dilaksanakan  (hal  ini  yang  kemudian  membuat  Perjanjian  Konsesi  disusun  sebagai  bentuk penegasan  terhadap  ketentuan  tersebut).  Apabila  dikaitkan  dengan  hal  tersebut,  maka monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) pada Area Konsesinya termasuk dalam
67 Arfin dan Leonarda Sambas K., Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 40.
68 Erman Rajagukguk, Filsafat Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), 179.
kategori monopoly  by  law sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  50  huruf  a,  yang  berarti monopoli  yang dilakukan untuk  melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
Di  dalam  memeriksa  pelanggaran  terkait  dengan Tying  Agreement ,  hakim  perlu untuk  menggunakan  pendekatan  pendekatan rule  of  reason dengan  terlebih  dahulu melihat latar  belakang  serta  alasan  disusunnya Tying  Agreement .  Apabila  dampak  positif  yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut lebih besar dibandingkan dampak negatifnya, maka  pelaksanaan Tying  Agreement tidak  dapat  dihukum.  Dalam  hal  ini, Tying  Agreement yang dilaksanakan oleh PT Pelindo  II (Persero)  dalam kasus  dimaksud bukanlah merupakan pelanggaran  terhadap  ketentuan  UU  5/1999  karena  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam persidangan,  ditemukan  bahwa  manfaat  yang  diterima  pengguna  jasa  dengan  penggunaan fasilitas  bongkar  muat  barang  dari  PT  Pelindo  II  (Persero)  lebih  besar.  Selain  itu,  dengan adanya  pelayanan  bongkar  muat  yang  dilaksanakan  oleh  PT  Pelindo  II  (Persero),  maka  PT Pelindo  II  (Persero)  dapat  lebih  memastikan  agar  standar  kinerja  operasional  di  pelabuhan tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran,  Dani  Hakim, “ Pengecualian  Perjanjian  Hak  Kekayaan  Intelektuan  dalam  Hukum Persaingan Usaha ”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum , .9, No.4, (2015).
Annas  Muhammad,  “Kegiatan  Usaha  PT  Pelabuhan  Indonesia  Pasca  Lahirnya  Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dalam  Perspektif  Hukum Persaingan Usaha ” , Justitia Jurnal Hukum 1 No. 2, (2017).
Arfin  dan  Leonarda  Sambas  K. Teori-Teori  Hukum  Klasik  &  Kontemporer ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2016.
Azzura,  Siti  Nur.  “Pelabuhan  Jadi  Sektor  Pendongkrak  Perekonomian  Indonesia ” .  diakses pada  tanggal  24  Desember  2019.  https://www.merdeka.com/uang/pelabuhan-jadi- sektor-pendongkrak-perekonomian-indonesia.html.
Bauer,  Joseph  P.  “ A  Simplified  Approach  to  Tying  Arrangements:  A  Legal  and  Economic Analysis” , Vanderbilt Law Review 33, No 2, (1980).
Clarke,  Philip  dan  Stephen  Corones. Competition  Law  and  Policy:  Cases  and  Materials , Oxford: Oxford University Press, 2000.
Din, Nanda Cahyaning. “Analisa Yuridis Perjanjian Tertutup dan Kegiatan Monopoli oleh PT Forisa Nusapersada ” . Juris-Diction 2, No.1, (2019).
Djakfar,  Muhammad. Hukum  Bisnis:  Membangun  Wacana  Integrasi  Perundangan  Nasional dengan Syari’ah , Malang: UIN-Malang Press, 2009.
Fitriana,  Diana.  “Manajemen  Risiko  Perbankan  dan  Dugaan  Tindakan  Perjanjian  Tertutup (Tying  Agreement)  dalam  Kegiatan  Kerjasama  Bancassurance  antara  Bank  dan Asuransi ” . Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 1, No.1, (2017).
Gunawan, Tommo. “ Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum Positif menurut UU No. 5 Tahun 1999 ”, Lex Crimen 5 No.6, (2016).
Irianto,  Sulistyowati  dan  Sidharta.  Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2017).
Jr.,  Ward  S.  Bowman.  “Tying  Arrangements  and  the  Leverage  Problem”, The  Yale  Law Journal 67 No. 19, (1957).
Kantor  Otoritas  Pelabuhan  Utama  Tanjung  Priok. Peraturan  Kantor  Otoritas  Pelabuhan Utama  Tanjung  Priok  Standar  Kinerja  Pelayanan  Operasional  Pelabuhan  Tanjung Priok, Peraturan Nomor: UM.008/36/4/OP.TPK 2018.
Kantor  Otoritas  Pelabuhan  Utama  Tanjung  Priok  dan  PT  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero),
Perjanjian Konsesi
Nomor: HK.107/1/7/OP.TPK-15 dan Nomor:
HK.566/11/11/1/PI.II-15 tanggal  11 November 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor 12/KPPU-I/2014.
Lubis,  Andi  Fahmi,  et.al.  Hukum  Persaingan  Usaha  Ed.2,  Jakarta:  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 302 K/Pdt.Sus-KPPU/2014. Margono, Suyud. Hukum Anti Monopoli , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mason, Edward S.  “Monopoly in law and Economics”, Yale Law Journal 47 No. 11, (1937). Menteri  Perhubungan. Keputusan  Menteri  Perhubungan  tentang  Pemberian  Izin  Usaha Kepada  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  Sebagai  Badan  Usaha  Pelabuhan , Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 936 Tahun 2012.
Nadapdap,  Binoto. Hukum  Persaingan  Usaha  Bukti  Tidak  Langsung  (Indirect  Evidence) versus Tembok Karte i, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019.
Negara,  Pradipta  Braja. “ Tinjauan  Yuridis  Tying  Agreement  dalam  Penggunaan  Gantry Luffing  Crane  Terhadap  Kegiatan  Bongkar  Muat  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok (Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014) ”, Diponegoro Law Journal 6, No. 2 (2017)
Ningsih,  Ayup  Suran.  “Implikasi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada  Pelaku  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)”, Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE 19,  No.  2,
(2019)
Nugroho, Susanti Adi. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya , Jakarta: Kencana, 2012.
Puspariti,  Cesi.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Perjanjian  Tertutup  yang  dilakukan  oleh  PT Pelabuhan  Indonesia  II  (Persero)  di  Pelabuhan  Teluk  Bayur  Sumatera  Barat  (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013) ” . JOM Fakultas Hukum 2 No. 1, (2015)
Puspitasari , Zuhro, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli  yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha  Milik  Negara  dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia” , Jurnal Panorama Hukum .2, No.2, (2017).
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  No:
1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 30 Juni 2015.
Rajagukguk, Erman. Filsafat Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2017.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Pelayaran, Undang-Undang  No.  21  Tahun  1992,  LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3493.
________________. Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat , UU No. 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3817.
________________. Undang-Undang  Pelayaran, UU  No.  17  Tahun  2008,  LN  Tahun  2008 No. 64, TLN No. 4849.
________________. Peraturan Pemerintah Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan  II  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (PERSERO) , PP  No.57  Tahun  1991, LN Tahun 1991 No. 71.
Rifai,  Badriyah,  “Mencermati  Isi  dan  Visi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Anti Monopoli”, Jurnal Hukum 8 No. 17, (2001).
Saptono,  Catur  Agus. Hukum  Persaingan  Usaha:  Economic  Analysis  of  Law  dalam Pelaksanaan Merger, Depok: Kencana, 2017.
Saragih,  Eka  Junila. “ Konsep  Monopoli  dalam  Tinjauan  Bisnis  Islam ”, al-Maslahah 13,
No.2, (2017)
Srinivasan,  Dina.  “The  Antitrust  Case  Against  Facebook:  A  Monopolist’s  Journey  Towards Pervasive  Surveillance  in  Spite  of  Consumers’  Preference  for  Privacy”, Berkeley Business Law Journal 16 No. 1, (2019)
Tarigan,  Azhari  Akmal. “ Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam ”, Mercatoria 9 No.1, (2016)
Toersina,  Tiara  Oliviarizky  dan  Anik  Tri  Haryani. “ Pengecualian  Monopoli  dan/atau Pemusatan Kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha ”, Sosial 13 No.2, (2012)
“Tudingan  Monopoli  di  Teluk  Bayur”.  Tempo.  diakses  pada  tanggal  24  Desember  2019. https://majalah.tempo.co/read/144048/tudingan-monopoli-di-teluk- bayur&user=register
Wibawa,  Hendra.  “Era  Baru  Pelabuhan  Lokal  Berstandar  Global ” .  diakses  pada  tanggal  24 Desember 2019. https://ekonomi.bisnis.com/read/20181031/98/855247/era-baru- pelabuhan-lokal-berstandar-global