## MINISTRATE
Penguatan Kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam  Penanganan Kejahatan

## Lintas Negara

## Alif Oktavian
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, Email: alif.oktavian@unpas.ac.id
Received: June 11, 2023; In Revised: July 29, 2023; Accepted: August 29, 2023

## Abstract
The ASEAN region is a region that has abundant natural resources, almost all countries in the ASEAN region are bordered by oceans, so they are vulnerable to problems in the region. The large number of crimes that occur in maritime  border  areas  between  ASEAN  countries  have  encouraged  the  formation  of organizations  that  intend  to highlight crime problems that occur across countries, including crimes of corruption, drug trafficking in people and others. The ASEAN Maritime Forum is a dialogue forum related to Maritime/Maritime issues, one of the aims of which  is  that  maritime  security  is  one  of  the  goals  that  ASEAN  countries  wish  to  realize  in  maintaining  security stability  around  borders,  especially  those  bordered  by  the  sea.  This  investigation  adopts  a  qualitative  research approach, a scientific method commonly utilized by researchers in the social sciences. Qualitative research involves a team of researchers who employ systematic methods to explore social phenomena and human issues. The selection of this approach is rooted in the rationale that it enables the preservation of the object's integrity, treating various research-related data as an interconnected whole.
Keywords: Strengthening, Cooperation, Transnational Crime.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang di kelilingi lautan dengan luas lautnya sekitar 5,8 juta KM² dan di dalamnya  terdapat 17.504 pulau termasuk Zona Ekonomi Ekslusif  Indonesia  (ZEE)  dengan  garis  pantai  yang  membentang    sepanjang  95.200  KM², terpanjang kedua setelah Kanada, berdasarkan hal  tersebutlah maka  Indonesia dikenal  sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Soedewo, 2018). Wilayaah Indonesia merupakan wilyah laut yang mana hal tersebut mempengaruhi iklim dan cuaca di wilayah tersebut.
Luasnya  wilayah  Indonesia  tentu  saja    tidak  selalu  menguntungkan  dalam pengelolaannya,  dimana  hal  tersebut  tentu  akan  memunculkan  permasalahan,  luasnya  wilayah laut Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah , dari mulai ikan,terumbu karang, pasir laut sumber daya mineral yang terkandung didasar laut dll, ini membutuhkan pengwasan yang sangat ketat, tak jarang kekayaan sumber daya alam kelautan yang kita miliki, diambil (dicuri) oleh para nelayan  dari  negara  yang  dikenal  dengan  istilah Ilegal  Fishing ,  berbagai  modus  operandi  di lakukan  oleh  para  nelayan  dari  luar  negeri  tersebut,  hasil  tangkapan  ikan  yang  dilakukan  di Perairan  kemudian  mereka  jual  di  luar  Indonesia  dengan  harga  yang  tinggi,  sehingga  mereka meraup keuntungan yang besar (Muhamad, 2012).
Luasnya wilayah tersebut menyimpan berbagai permasalaha yang dihadapi, tidak hanya masalah  Ilegal  Fishing  saja  namun  berbagai  masalah  yang  terjadi,  Indonesia  menghadapi berbagai  permasalahan  Transnasional  Penyelundupan  barang,  Penyelundupan  narkoba, Trafficking /Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut. Tentu hal ini bukan permasalahan yang mudah untuk di tangani
Luasnya wilayah laut Indonesia tentu saja tidak semuanya milik Indonesia, namun  ada wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara lai seperti selat Malaka, laut Malaka atau selat Malaka merupakan selat yang membelah antara laut Indonesia dengan laut Malaysia. saat ini  3  (tiga)  negara  yang  berdaulat  yang  berbatasan  langsung  dengan  selat  Malaka  seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura.

## MINISTRATE
Sejak  lama,  Selat  Malaka  telah  terkenal  sebagai  jalur  vital  dalam  perdagangan internasional, karena secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diantara dua samudra, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Gaol, 2007). Selat Malaka bukan  saja  menjadi  jalur  perdagangan  internasional,  namun  salat  Malaka  juga  sebagai  jalur komunikasi lintas selat dan mengintegrasikan pulau di masing masing negara, sehingga kemanan Selat Malaka menjadi salah satu fokus utama negara di sekitar wilayah tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah selat tersebut.
Berbicara batas wilayah tentu saja tidak terlepas dari pembahasan terkait dengan daulatan suatu negara, jika berbicara hal tersebut maka akan membahas juga kaitan dengan hak beradulat suatu  negara  secara  nyata  terhadap  negaranya,  sejauh  mana  sebuah  negara  berdaulat  memiliki hak berdaulat terhadap wilayah (Kurnia, 2006).
Saat  ini  negara  negara  yang  ada  di  Kawasan  baik  itu  kawasn  ASEAN  Kawasan Internasional  sedang  memfokuskan  kepada  permasalahan  adanya  kejahatan  lintas  negara, terutama bagi negaranegara anggota ASEAN yang berbatasan langsung dan dibelah oleh lautan. Kejahatan yang terjadi  di  perbatasan wilayah perairan di  wilayah ASEAN telah menimbulkan kekhawatiran di banyak negara, seperti Wilayah Laut Sulu dan Sulawesi. Wilayah ini meliputi perairan yang membentang dari wilayah Sulu di Filipina Selatan hingga Sabah di Malaysia timur, yang dilintasi oleh lebih dari 13.000 kapal setiap tahun. Wilayah ini juga menjadi fokus utama ancaman  perompakan  laut  di  Asia  Tenggara  yang  mengkhawatirkan.  Sebagai  contoh,  selama tahun 2016, pelaut Indonesia sering kali menjadi korban penculikan oleh kelompok organisasi teroris Abu Sayyaf yang berbasis di pulau Jolo dan Basilan di selatan Filipina
Kejahatan  yang  terjadi  di  perairan  Kawasan  ASEAN  memiliki  dampak  signifikan terhadap  stabilitas  keamanan  di  wilayah  tersebut,  dan  juga  merugikan  keamanan  laut, perekonomian, serta stabilitas keseluruhan kawasan di Asia Tenggara. Aksi perompakan sering kali terjadi di wilayah perairan, terutama di selat-selat yang berbatasan langsung dengan negara- negara  di  Kawasan  ASEAN.  Wilayah  laut  dianggap  sebagai  tempat  yang  memainkan  peran penting dalam mendukung kejahatan lintas batas negara.
Penanganan  masalah  kejahatan  yang  terjadi  di  Kawasan  perairan  ASEAN  merupakan tanggung  jawab  bersama  dari  seluruh  negara  anggota,  meskipun  Indonesia  memiliki  tujuh lembaga penegak hukum yang aktif melakukan patroli di perairan tersebut. Lembaga-lembaga ini termasuk  TNI-Angkatan  Laut,  POLRI-Direktorat  Kepolisian  Perairan,  Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen  Bea  Cukai,  Bakamla,  dan  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Penangkapan  Ikan Secara  Ilegal  (Satgas  115).  Keberadaan  ketujuh  lembaga  penegak  hukum  ini  memungkinkan pelaksanaan patroli yang berkaitan dengan keamanan di laut sesuai dengan bidang kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memperkuat penegakan  hukum  di  perairan  ASEAN,  diperlukan  kerjasama  dari  negara-negara  anggota Kawasan  ASEAN,  dan  salah  satu  mekanismenya  adalah  melalui  ASEAN  Maritime  Forum (AMF).
ASEAN  Maritime  Forum  (AMF)  adalah  forum  dialog  yang  berkaitan  dengan  isu-isu kelautan dan maritim. Pembentukan AMF disebutkan dalam APSC (ASEAN Political Security Community) Blueprint (2009-2015), terutama dalam butir A.2.5 yang menekankan promosi kerja sama  maritim  ASEAN  melalui  pendirian  ASEAN  Maritime  Forum  (AMF).  Pendekatan  yang diterapkan  adalah  komprehensif,  dengan  penekanan  pada  keselamatan  navigasi  dan  keamanan regional yang dianggap sebagai kepentingan bersama bagi komunitas ASEAN. AMF bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu maritim, mempromosikan kerja sama maritim di antara negara- negara anggota ASEAN, serta mendukung kolaborasi dalam pencarian dan penyelamatan (SAR) maritim  melalui  berbagai  kegiatan,  termasuk  pertukaran  informasi,  kerja  sama  teknologi,  dan pertukaran pejabat terkait (Gaol, 2007).

## MINISTRATE
Berasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penguatan kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam penanganan kejahatan lintas negara.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang seringkali menjadi metode  ilmiah  yang  diterapkan  oleh  sekelompok  peneliti  di  bidang  ilmu  sosial.  Pendekatan penelitian  kualitatif  melibatkan  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berbasis  pada  metode untuk  menginvestigasi  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia.  Pemilihan  pendekatan  ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat data penelitian memungkinkan penggunaannya dalam menjaga integritas objek, sehingga berbagai data yang terkait dengan penelitian dipahami sebagai satu  kesatuan  yang  terintegrasi.  Dalam  konteks  ini,  peneliti  mengumpulkan  informasi  secara komprehensif dengan mengikuti prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui metode ini, data hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif, berfokus pada kualitas fakta yang ditemukan.

## Hasil dan Pembahasan

## Kerjasama
Kerjasama merupakan merupakan bentuk interaksi social diantara beberapa pihak yang memilki  kepentingan dan tujuan yang sama. Menurut Abdulsyani  (1994) bahwa kerja adalaha proses  interaksi  sosial  yang  di  dalam  nya  terdapat  aktifitas  tertentu  dalam  mencapai  tujuan tertentu  yang  di  lakukan  secara  Bersama  sama  dengan  prinsip  saling  membantu  dan  saling memahami  kepentingan  masing-masing.  Sementara,  teori  birokrasi  Max  Webber  memberikan kontribusi bahwa kerjasama dalam organisasi  sebagai penguatan  yang efesien dalam mencapai tujuan,  semenatara  itu  menurut  Robbin  terbentuknya  suatu  organisasi    karena  adanya  suatu kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal (Kadir, 2017).
Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi bagian dari ASEAN (Asosiasi Negara- Negara Asia Tenggara). ASEAN merupakan bentuk kerja sama regional antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Walaupun, jauh sebelum berdirinya ASEAN, negara-negara di kawasan Asia  Tenggara  telah  membentuk  bentuk  kerja  sama  regional  lainnya.  Tujuan  utama  pendirian ASEAN  adalah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  mengembangkan  aspek  budaya, serta  memelihara  stabilitas  dan  perdamaian  di  kawasan  Asia  Tenggara  (Nurjaman  &  Ahmad, 2017).
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  diatas  bahwa  Indonesia  merupakan  negara kepulauan, dimana Sebagian wilyahnya di kelilingi oleh lautan, sebagai konsekuensi dari negara maritim  tentunya  haruslah  meningkatkan  stabilitas  keamanan  di  sekitar  wilayah  Indonesia, keamanan  wilayah  menjadi  salah  satu  fokus  utama  pemerintah  Indonesia  terutama  didaerah perairan  Indonesia.  Hal  tersebut  di  akibatkan,  adanya  kondisi  perkembangan  arus  globalisasi yang begitu cepat dan memaksa setiap negara menyesuaikan dengan keadaan tersebut.
Globalisasi dapat dimaknai sebagai  perubahan yang tersjadi secara tiba tiba menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia seiring kemajuan perkembangan  ilmu dan teknologi  sehingga hal  tersebut  mendorong  untuk  melakukan  penyesuaian    dengan  kondeisi  tersebut  (Nurhaidah, 2017).
Pesatnya  arus  globalisasi  yang  terjadi  saat  ini  telah  memberikan  dampak  terhadap Masyarakat, bukan saja berdampak pada prilaku Masyarakat di Indonesia saja namun globalisasi berdampak juga terhadap Masyarakat dunia bahkan di Kawasan Asia Tenggara, bila berbicaraa dampak perkembangan yang di akibatkan oleh globalisasi tentunya bagaikan dua mata pisau ada

## MINISTRATE
sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah adanya pengembangan ilmu dan teknologi   telah memberikan  pembelajaran  dan  peningkatan  terhadap  Masyarakat  terutama  dalam  bidang Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, dalam bidang keamanan pun perkembangan teknologi sangat terlihat dengan di guanakannya persenjataan yang serba Mutahir yang dapat di gunakan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu daroi sisi negative adanya  globalisasi  penggunaan  teknologi  telah  membawa  peningkataan  kejahatan  dengan memanfaatkan teknologi, orang dalam melakukan kejahatan sudah tidak menggunakan cara yang tradisonal tapi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya kejahat korupsi, korupsi yang selama ini di kenal hanya kejahatan lingkup nasional namun dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi kejahatan Internasional. Banyak kejahatan yang di lakukan oleh pelaku pelaku korupsi yan hasil korupsi di sembunyikan di luar negeri, seakan akan kejahatan saat ini tidak mengenal batas ruang dan waktu, merekan melakukan kejahatan dengan sangat leluasa.
Korupsi mempunyai dimensi global  yang menganca sendi perekonomian, perdagangan , industry  dan  keamanan    baik  nasional  maupun  internasional,  saat  ini  korupsi  diyakini  sebagai sumber kejahatan lanjutan ( Predicate Crime ), yaitu kejahatan asal untuk memfasilitasi  kejahatan lainnya  seperti  Money  Laundring,  yang  mana  dalam  penindakannyapun  masih  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  nasional,  dan  hal  tersebut  seringkali    menjadi  sakah  satu hambatan dalam melakukan penegakan hukum manakala hasil tindak pidan korupsi yang hasil kejahatannya  berada di negara lain (Siswanto, 2013).
Dampak  negatif  dari  globalisasi  bukan  saja  sebatas  kejahatan  korupsi  tapi,  pengaruh globalisa telah meningkat juga kejahatan perdagangan internasional, seperti adanya perompakan di  Kawasan  Selat  Malaka,  Selat  Sulawesi,  yang  secara  langsung  berdekatan  dengan    wilayah negara lain yang berada satu Kawasan yaitu ASEAN, tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah  Indonesia  dan  pemerintah  negara  negara  yang  Tergabung  dalam  ASEAN  dalam mengatasi permasalahan kejahatan di perairan khushnya kejahatan di wilyah regional ASEAN.
Kawasan  laut  dianggap  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  memfasilitasi  kejahatan lintas batas negara. Dalam menanggapi hal ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersatu untuk  mengambil  langkah-langkah  komprehensif  dalam  mengatasi  isu-isu  kejahatan  maritim yang melibatkan wilayah kedaulatan mereka. Dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN di Bali, Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2003, peringatan diberikan mengenai isu-isu kelautan yang bersifat lintas batas negara yang perlu segera mendapatkan penanganan secara regional, terpadu, dan komprehensif. Kerjasama maritim di  antara  negara-negara  anggota  ASEAN  (ASEAN  Members  States)  berperan  penting  dalam mendukung pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community) (Sari, 2019).

## Kerjasama Internasional
Dalam mengahadapi perkembangan zaman yang begitu cepat dan dampaknya begitu pesat (Globalisasi)  yang  sangat  berdampak  terhadap  seluruh  aspek  kehidupan  dalam  berbangsa  dan bernegara, membutuhkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan agar globalisasi tidak menghancurkan  kehidupan  Masyarakat,  kita  tahu  bahawa  setiap  perubahan  selalu  membawa dampak positif dan dampak negatif. Kerjasama di maknai sebagai  bentuk cara pandang dua atau lebih  kepentingan,  nilai  dan  tujuan    yang  dapat  menghasilkan    suatu  bentuk  kesepakatan  para pemangku  kepentingan  dan  dipatuhi  aturannya  dalam  pelaksanaan  Kerjasama  tersebut, Kerjasama saat ini tidak hanya terbatas pada individu, kelompok  Lembaga dalam suata Kawasan namun  kerjsamanya  juga  dapat  di  lakukan  dengan  kelompok,  Lembaga  dan  negara  lain,  hal tersebut  bertujuan semata untuk mencapai kesejahteraan, keamanan  masyarakat  di dunia.

## MINISTRATE
Diera  yang  serba  modern  saat  ini  kerjasama  memngalami  pergeseran  dari  sisi penamaannya  menjadi collaborative  governance. Istilah collaborative  governance dapat  di artikan sebagai tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan melibatkan pihak lain/para pemangku kepentingan, collaborative governance juga tidak terbatas hanya di lakukan di dalam lingkup nasional tetapi dapat juga di lakukan yang bersifata internasional, seperti dalam bidang Kerjasama perdagangan, Kerjasama Pendidikan, sosial serta dalam bidang keamanan (Astuti & Warsono, 2020).
Menurut  O'Leary  &  Bingham  (dalam  Sudarmo,  2015),  kolaborasi  adalah  suatu  konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai organisasi untuk  menyelesaikan  masalah  yang  sulit  atau  tidak  dapat  dengan  mudah  diatasi  oleh  satu organisasi saja.
Menurut  Edward  DeSeve  (dalam  Sudarmo,  2015),  tata  kelola  kolaboratif  adalah  suatu sistem  yang  terintegrasi  dan  berhubungan  erat,  yang  dalam  pelaksanaannya  melintasi  batas organisasi,  baik  yang  formal  maupun  informal,  dengan  prinsip-prinsip  organisasi  yang didefinisikan  kembali  dan  tujuan  yang  jelas.  Kolaborasi  atau  kerjasama  merupakan  sebuah kegiatan  yang  diperlukan  oleh  para  pemangku  kepentingan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah dirumuskan.  Kerjasama  adalah  salah  satu  metode  atau  proses  yang  digunakan  oleh  individu, kelompok, organisasi, dan negara dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Indonesia  memiliki  wilayah  geografis  yang luas, terdiri dari daratan dan perairan, dan berdekatan dengan berbagai negara tetangga. Kondisi ini  menjadikan  Indonesia  rentan  terhadap  berbagai  bentuk  kejahatan  yang  bersifat  lintas  batas negara.  Kementerian  Luar  Negeri  terus  meningkatkan  kerja  sama  internasional  dalam  upaya mengatasi  kejahatan-kejahatan  lintas  batas  ini,  dengan  tujuan  melindungi  kepentingan  dan kedaulatan nasional Indonesia, yang memerlukan keterlibatan aktif Indonesia.
Beberapa  contoh  isu  kejahatan  lintas  batas  termasuk  perdagangan  manusia  dan penyelundupan  manusia,  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi,  perjuangan  melawan kejahatan  lingkungan  yang  mencakup  perdagangan  satwa  liar,  aktivitas  illegal  seperti pembalakan  hutan,  penangkapan  ikan  yang  melanggar  hukum,  kejahatan  pencucian  uang, perdagangan  ilegal  barang-barang  budaya,  serta  pemberantasan  peredaran  narkotika  dan psikotropika (Kips, 2019).
Dengan pertimbangan tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayahnya adalah berkerjasama dengan organisasi dan lembaga internasional. Organisasi internasional merujuk pada entitas formal yang terbentuk berdasarkan kesepakatan, baik  oleh  pemerintah  maupun  non-pemerintah,  dengan  sifat  multilateral  dan  melakukan pertemuan  secara  berkala.  Organisasi  internasional  ini  memiliki  perlindungan  hukum  dan beroperasi  sesuai  dengan  prinsip  hukum  internasional  (Sari,  2019).  Adapun  pelaksnaan Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam lingkup kerjasama regional maupun multilateral. Seperti  kerjasama  keamanan  laut  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dengan  negara-negara yang  ada  di  Kawasan  ASEAN,  atau  yang  dikenal  dengan  sebut  disebutan  ASEAN Maritime Forum (AMF).

## ASEAN Maritime Forum (AMF )
Permasalahan keamanan di laut bukanlah merupakanlah isu baru, banyak kejadian yang terjadi  di  perairan  Indonesia  membuat  pemerintah  senatiasa  melakukan  inovasi  inovasi  baru dalam  rangka  mencegah  dan  melakukan  penegakan  hukum  di  laut,  apalagi  perairan  laut  yang berdekatan dengan negara negara tetengga yang berada di wilayah Kawasan ASEAN.
Salah satu bentuk keserius pemerintah Indonesia adalah melakukan kerjasasama dengan negara  negara  yang  berada  dalam  Kawasan  ASEAN  seperti  Kerjasama  mliter,  kerjama

## MINISTRATE
pencegahan  perdagangan  orang,  korupsi  dan  perdagangan  Narkotika  yang  di  lakukan  melalui jalur darat dan laut. Secara khusus, dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan di laut, pemerintah  Indonesia  berperan  sebagai  inisiator  yang  memimpin  dalam  pendirian  ASEAN Maritime Forum (AMF). Ide untuk membentuk AMF bermula dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Bali. KTT ini meresmikan Bali Concord II pada tanggal 7  Oktober  2003,  yang  menjadi  pernyataan  penting  dari  ASEAN  tentang  urgensi  upaya penanganan  berbagai  isu  di  bidang  maritim,  Dalam  konferensi  tersebut,  ditekankan  bahwa masalah-masalah yang timbul di perairan Kawasan ASEAN dilihat sebagai isu yang perlu diatasi dengan pendekatan regional, komprehensif, terpadu, dan menyeluruh. Pada Bali Concord II ini, konsep  pembentukan  ASEAN  Community  diperkenalkan,  di  mana  salah  satu  aspek  utamanya adalah ASEAN Political Security Community (APSC). Dalam kerangka APSC, aspek keamanan maritim menjadi salah satu target yang ingin dicapai oleh negara-negara ASEAN. Dalam upaya mencapai tujuan ini, ASEAN Maritime Forum (AMF) dibentuk pada tahun 2010 (Rijal, 2019).
Selain usulan mengenai ASEAN Community, Indonesia juga mengajukan tujuh usulan lainnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali pada tahun 2003 sebagai bagian dari upaya menuju ASEAN Political Security Community (APSC). Usulan-usulan tersebut termasuk mendorong pengawasan pemilihan umum sukarela, pembentukan komisi untuk memperjuangkan dan  melindungi  hak  perempuan  dan  anak,  memasukkan  elemen  yang  berfokus  pada pemberantasan  korupsi  dan  promosi  prinsip  demokrasi,  mengusulkan  pembentukan  ASEAN Initiative  for  Peace  and  Reconciliation,  menggagas  pembentukan  ASEAN  Maritime  Forum (AMF), membentuk kerja sama dalam penanganan perikanan ilegal, serta penyusunan instrumen ASEAN mengenai hak-hak pekerja migran (Rijal, 2019).
Gagasan dan pelaksanaan AMF menjadi kenyataan ketika Indonesia berhasil menjadi tuan rumah  AMF  pertama  di  Surabaya  pada  tanggal  28-29  Juli  2010.  Penting  untuk  memahami mengapa  Indonesia  mendorong  pembentukan  AMF,  terutama  karena  Indonesia  memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan di perairan yang berbatasan dengan wilayah laut negara- negara tetangga. Kehadiran AMF diharapkan akan berperan dalam mempromosikan pemahaman bersama dan pendekatan yang menyeluruh dalam menangani isu-isu lintas sektor dalam urusan kelautan secara komprehensif, holistik, dan terintegrasi.
Sebagai  sebuah  forum  dialog,  AMF  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menghasilkan keputusan atau perjanjian yang mengikat, tetapi berfokus pada pemberian rekomendasi dan saran kebijakan terkait masalah maritim serta kerjasama maritim antara negara-negara anggota. Dalam kerangka  ini,  para  anggota  mengadakan  pertemuan  dan  diskusi  untuk  membahas  kerjasama maritim.  Tujuannya  adalah  untuk  mempromosikan  pemahaman  bersama  dan  memfasilitasi kerjasama lintas batas di antara negara-negara ASEAN dalam isu-isu kelautan.
Meskipun  keputusan  AMF  tidak  bersifat  mengikat  bagi  anggotanya,  beberapa rekomendasi  yang  dihasilkan  oleh  AMF  telah  dijalankan,  seperti  pembentukan  kawasan perlindungan  maritim,  penanganan  tumpahan  minyak,  penyelidikan  kerjasama  maritim  di ASEAN,  berbagi  informasi,  serta  meningkatkan  kerjasama  dalam  menghadapi  tantangan  non- tradisional dan masalah lintas batas. Meskipun begitu, beberapa rekomendasi lain yang diajukan oleh AMF belum dapat diimplementasikan sepenuhnya.
AMF berperan sebagai platform yang memfasilitasi kerjasama maritim ASEAN melalui dialog dalam setiap pertemuan yang membahas penanganan isu perompakan di Asia Tenggara. Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  keamanan  di  Kawasan  ASEAN,  AMF  telah  mengadakan delapan pertemuan. Beberapa di antaranya termasuk:
1. Pada tahun 2010, terdapat pertemuan AMF yang diselenggarakan di Surabaya, di mana dibahas berbagai aspek maritim, termasuk konektivitas, masalah keamanan maritim, serta upaya pencarian dan penyelamatan untuk membantu individu dan kapal yang menghadapi kesulitan di laut.

## MINISTRATE
2. Tahun  2011  menyaksikan  pertemuan  AMF  yang  diselenggarakan  di  Pattaya.  Dalam pertemuan tersebut, agenda utama membahas peningkatan keamanan, keselamatan, dan konektivitas maritim. Tujuannya adalah untuk menindaklanjuti minat ASEAN terhadap isu-isu kelautan dan mencari apakah pendekatan bersama dapat diterapkan.
3. Pada  pertemuan  ketiga,  resmi  diperkenalkan  Expanded  ASEAN  Maritime  Forum (EAMF), yang merupakan perluasan dari AMF. EAMF dirancang untuk mempromosikan dialog  mengenai  isu-isu  kelautan  yang  melibatkan  peserta  Konferensi  Tingkat  Tinggi Asia Timur (KTT Asia Timur) dan dibangun berdasarkan kerangka yang telah ada dari AMF.
4. Tahun 2013 menyaksikan penyelenggaraan pertemuan di Kuala Lumpur yang membahas langkah-langkah  untuk  membangun  kepercayaan,  memastikan  lingkungan  perdamaian, stabilitas, keamanan, dan keselamatan maritim di kawasan ini. Pertemuan ini juga mencari cara-cara untuk meningkatkan kerjasama di laut secara lebih efektif.
5. Pada  tahun  2014,  pertemuan  kelima  AMF  dilakukan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan inisiatif yang telah diusulkan dalam pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menetapkan arah dan orientasi masa depan AMF dan EAMF. Selama pertemuan tersebut,  pengalaman  dan  pengetahuan  dibagi  terkait  penelitian  kelautan,  respons terhadap  bencana,  konektivitas  keamanan  maritim,  perlindungan  lingkungan  laut, kegiatan pencarian dan  penyelamatan, serta upaya pencegahan dan manajemen insiden serta krisis di laut.
6. Pada tahun 2015 Pertemuan ke 6 Manado Indonesia  pembahasan mengenai isu Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)
7. Pada tahun 2017, pertemuan ketujuh AMF diadakan di Jakarta. Pertemuan ini membahas program-program  untuk  memajukan  kerja  sama  maritim  dalam  bidang  keselamatan, dengan fokus pada upaya mengurangi kejahatan maritim dan kerja sama dalam pencarian dan  penyelamatan  dalam  konteks  keamanan,  seperti  isu-isu  perompakan,  IUU  fishing (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur), perdagangan manusia, dan kejahatan  perikanan.  Pertemuan  juga  menjadwalkan  pembahasan  isu-isu  terkait perlindungan  lingkungan,  seperti  penanggulangan  sampah  plastik  di  laut,  polusi  laut, pengelolaan wilayah pesisir, serta perkuatan komitmen.
8. Pada tahun 2018 di lakukan peretemuan ke 8 di Manila Filipina isu yang di bahas terkait bagaimana memperkuat forum di Kawasan ASEAN.

## Kejahatan Lintas Negara
Perkembangan  dan  metode  operasi  kejahatan  berkembang  seiring  dengan  perubahan dalam  dinamika  masyarakat  dan  kemajuan  teknologi  yang  diciptakan  oleh  manusia.  Setiap peluang atau kesempatan cenderung dimanfaatkan oleh individu, kelompok, dan organisasi yang terorganisir,  termasuk  bahkan  oleh  negara,  dengan  berbagai  metode  atau  cara  guna  mencapai tujuan mereka. Kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihapuskan dalam kehidupan bersama, baik di tingkat nasional maupun dalam hubungan antar negara, karena manusia tetap memiliki sifat-sifat negatif.
Kejahatan lintas negara memiliki beragam bentuk dan karakteristik yang rumit. Hal ini muncul sebagai akibat dari faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi atau perpindahan manusia, perkembangan  pesat  dalam  teknologi  informasi,  komunikasi,  dan  transportasi,  serta  keadaan ekonomi global yang sering tidak stabil (Saptenno, 2012).
Menurut  Mueller,  istilah  "kejahatan  lintas  negara"  adalah  istilah  yang  digunakan  oleh PBB untuk mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang telah melewati batas-batas negara. Istilah "kejahatan transnasional" muncul sebagai hasil pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan  kontemporer  yang  disebut  sebagai  "kejahatan  terorganisir"  atau  " organized  crime "

## MINISTRATE
pada tahun 1970-an. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang muncul ketika menghadapi  kejahatan  terorganisir,  korupsi,  dan  kejahatan  korporasi  yang  melibatkan pelanggaran  hukum  di  berbagai  negara  dan  memiliki  dampak  internasional  yang  berpotensi berbahaya.
Menurut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  beberapa  jenis  kejahatan  yang  termasuk dalam kategori ini antara lain:
1. Perdagangan narkoba ( Illicit Trafficking in Drugs )
2. Imigrasi ilegal ( Smuggling of Illegal Migrants )
3. Perdagangan senjata ( Arms Trafficking )
4. Penyelundupan senjata nuklir ( Trafficking in Nuclear-Weapons )
5. Kejahatan  terorganisir  transnasional  dan  terorisme  ( Transnational  Criminal Organizations and Terrorism )
6. Perdagangan perempuan dan anak ( Trafficking in Women and Children )
7. Perdagangan bagian tubuh manusia ( Trafficking in Human Body Parts )
8. Pencurian dan penyelundupan kendaraan ( Theft and Smuggling of Vehicles )
9. Pencucian uang ( Money Laundering )
10. Kegiatan  lainnya  ( Other  Activities ),  seperti  penyuapan  petugas  polisi,  kejahatan komputer,  kejahatan  lingkungan,  penipuan  asuransi  laut,  serta  infiltrasi  dan  dominasi dalam bisnis legal.
Secara  konseptual,  kejahatan  transnasional  atau transnational  crime adalah  tindakan pidana atau kejahatan yang melewati batas negara. Ini mengacu pada kejahatan yang beroperasi melintasi wilayah nasional dan seringkali melibatkan individu, kelompok, atau organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara.
Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara mulai mendapatkan popularitas pada era  tahun  1990-an.  Kejahatan  ini  seringkali  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  tertentu  yang memanfaatkan  keuntungan  dari  letak  geografis  yang  strategis.  Kejahatan  transnasional  telah menjadi  perhatian  global  yang  dihadapi  dan  dipertimbangkan  oleh  banyak  negara,  karena substansinya tidak terbatas pada skala nasional, melainkan telah mencapai cakupan internasional.
Negara-negara miskin dan negara berkembang cenderung menjadi kawasan yang paling rentan  terhadap  kejahatan  transnasional,  karena  mereka  sering  memiliki  kontrol  yang  terbatas terhadap  batas-batas  negara  mereka.  Hal  ini  memudahkan  para  pelaku  transnasional  untuk melakukan kejahatan lintas negara di wilayah tersebut (Falah, 2020).
Berikut adalah beberapa jenis kejahatan lintas negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC):
1. Pencucian uang
2. Korupsi
3. Perdagangan manusia
4. Penyelundupan
5. Migran serta produksi
6. Perdagangan gelap senjata api
Dari keenam jenis kejahatan lintas negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC), beberapa di antaranya masih sering terjadi hingga saat ini. Para pelaku kejahatan ini umumnya menggunakan jalur laut atau perbatasan di tepi hutan sebagai modus operandi mereka. Hal ini dikarenakan kawasan laut, khususnya, dianggap memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan kejahatan lintas batas negara. Terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan atau memindahkan hasil kejahatan melalui jalur laut.

## MINISTRATE
Seluruh  bentuk  kejahatan  lintas  negara  di  atas  berkembang  seiring  dengan  dinamika masyarakat  internasional,  dan  perkembangan  ini  semakin  sulit  dikendalikan  tanpa  langkah- langkah  strategis  untuk  mencegah  atau  meminimalkan  pergerakan  para  pelaku  dan  pengikut mereka. Perubahan dalam paradigma berpikir atau pandangan juga memerlukan pendekatan yang lebih halus dan tidak selalu konfrontatif.
Oleh karena itu, kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Kawasan ASEAN, sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Kerjasama ini tidak hanya diperlukan untuk menindak kejahatan lintas negara, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di antara negara-negara ASEAN.
Berdasarkan dari uraian yang penulis uraikan tersebut maka penulis berpendapat bahwa pengearuh globalisasi sangat cepat dan pesat di tambah dengan dinamika yang terjadi Masyarakat telah  memberikan  perubahan  yangat  signifikan,  di  mana  masayarakat  saat  ini  sudah  tidak mengenai  batas  ruang  dan  waktu  dalam  memanfaatkan  perkembangan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi ibarat 2 sisi mata uang yang  memberikan  dampak  positif  dan  negatif,  di  satu  sisi  kemajuan  ilmu  pengetahun  dan teknologi telah membawa masyaakat  kedalam peradaban yang semakin maju, karena mereka di mudahkan  dengan  adanya  kemajuan  dan  perekembangan  kemajuan  ilmu  pengetahun  dan teknologi,  namun  di  sisi  lain  kemajuan  ilmu  pengetahun    dan  teknologi  di  manfaatkan  oleh sekolompok  orang yang tidak bertanggungjawab  melakukan perbuatan  melawan hukum salah satunya melakukan kejahatan,
Kejahatan saat ini tidak hanya di lakukan dalam  lingkup nasional dan kejahata saat ini telah meluas  melalui lintas negara seperti adanya perampoakn di perairan lepas Pantai, korupisi yang  hasil  korupsinya  di  simpan  di  luar  negeri  ( Money  Laundring ),  penjualan  orang  yang taransaksi  di  lakukan  di  lepas  Pantai,  Ilegal  Fishing,  dan  Narkoba  dan  masih  banyak  lagi kejahatan yang di lakukan denagn  melintasi negara negara, khusunya di negara negara negara berkembang  yang  mana,  batas  negara  negara  tersebut  relatif  lemah  terhadap  pengawan  dari apparat penegak hukum di masing masing negara.
Khusus dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara di Kawasan ASEAN, para  tokoh  negara  di  Kawasan  ASEAN  telah  sepakat  utnuk  membentuk  Forum  Kerjasama Maritim khusunya untuk menangani permasalahan kejhatan lintas negara yang di lakukan di laut, yaitu  melalui  suat  wadah  organisasi  yang  disebut  dengan  ASEAN  Maritime  Forum  (AMF). Keberadaan  ASEAN  Maritime  Forum  (AMF)  dapat  meberikan  angin  segar  dalam  mengatasi permasalahan permasalah di laut, khusunya laut yang langsung berbatasan dengan masing negara. Namun sayangnya keberadaan ASEAN Maritime Forum (AMF) belumlah memberikan dampak yang signifikan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di laut, karena Lembaga ini hanya berfungsi  mengkoordinasi  kepentingan  kepentingan  antar  negara  yang  berada  di  Kawasan ASEAN tanpa bisa menetpkan suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga.
Berdasakan  hal  tersebut  maka  menurut  penulis  keberadaan    ASEAN  Maritime  Forum (AMF) perlu di lakukan atau di barengi dengan kerja nyata, tidak sebatas rekomendasi bagi para anggotanya,  misalkan  membentuk  badan  keaman  kelautan  di  bawah  pengawasan  ASEAN Maritime Forum (AMF), melakukan pelatihan penangganan kejahatan di llaut secara Bersama yang  melibatkan  para  penegak  hukum  di  masing  masing  negara,  memberikan  informasi  dan himbauan  kepada  para  pelaku  usaha  yang  menggunakan  jalur  laut  terhadap  adanya  bahaya perampokan , memberikan pelatihan dan pemdampingan terhadap para pemangku kepentingan dll. Hal  tersebut  merupakan salah satu  penguatan tentang  keberadaa  ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga stabilitas dim Kawasan ASEAN.

## MINISTRATE

## Simpulan
Indonesia  merupakan  negara  yang  berbentuk  kepulauan  yang  di  kelilingi  lautan  yang sanagata  luas  Luasnya  wilayah  Indonesia  tentu  saja  tidak  selalu  menguntungkan  dalam pengelolaannya, dimana hal tersebut tentu akan memunculkan permasalahan. Luasnya wilayah tersebut  menyimpan  berbagai  permasalaha  yang  dihadapi,  tidak  hanya  masalah  Ilegal  Fishing saja  namun  berbagai  masalah  yang  terjadi,  Indonesia  dihadapkan  pada  berbagai  masalah transnasional, termasuk penyelundupan barang, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, kehadiran boat people (manusia di perahu), terorisme, dan tindak bajak laut. Masalah-masalah ini tidak mudah untuk diatasi. Saat ini, negara-negara di Kawasan, baik dalam konteks ASEAN maupun dalam skala internasional, sedang memusatkan perhatian pada permasalahan kejahatan lintas  negara.  Ini  menjadi  fokus  utama,  terutama  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN  yang memiliki garis pantai panjang dan berbatasan langsung dengan lautan.
Tingginya tingkat kejahatan lintas negara telah mendorong para pemimpin di Kawasan ASEAN  untuk  mengambil  tindakan  dalam  mencegah  dan  menangani  permasalahan  tersebut. Sebagai respons terhadap situasi ini, ASEAN Maritime Forum (AMF) didirikan sebagai forum dialog  yang  berfokus  pada  masalah  kelautan  dan  maritim.  Salah  satu  tujuannya  adalah  untuk menjadikan keamanan maritim sebagai salah satu prioritas bagi negara-negara anggota ASEAN.
Sebagai  forum  dialog, ASEAN Maritime Forum (AMF) tidak menghasilkan keputusan atau  perjanjian  yang  bersifat  mengikat.  Sebaliknya,  AMF  berfungsi  untuk  memberikan rekomendasi dan saran kebijakan terkait dengan masalah maritim dan kerja sama maritim antara negara-negara  anggota.  Keberadaan  ASEAN  Maritime  Forum  (AMF)  belumlah  memberikan dampak yang signifikan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di laut, karena Lembaga ini  hanya  berfungsi  mengkoordinasi  kepentingan  kepentingan  antar  negara  yang  berada  di Kawasan  ASEAN  tanpa  bisa  menetpkan  suatu  kebijakan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja Lembaga,  sehingga  perlu  di  lakukan  penguatan  ke  Lembagaan  terutam  dalam  melakukan perbuatn nyata guan kepentingan negara negara ASEAN.

## Referensi
Abdulsyani. (1994). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan . Jakarta: Bumi Aksara.
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gaol, T. L., & Rani, F. (2017). Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga keamanan maritim (Studi kasus perompakan di perairan selat Malaka) (Doctoral dissertation, Riau University).
Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik . Kadir,  A.  (2015).  Prinsip-Prinsip  Dasar  Rasionalisasi  Birokrasi  Max  Weber  Pada  Organisasi Perangkat  Daerah  Kota  Kendari  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. JAKPP  (Jurnal  Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 40-54.
Kips, D. (2019). Kejahatan Lintas Negara . Retrieved from: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
Kurnia,  M.  P.  (2006).  Upaya  Penanganan  Permasalahan  Perbatasan  Maritim  Republik Indonesia. Risalah Hukum , 2 (1), 53-62. Muhamad,  S.  V.  (2016).  Illegal  fishing  di  perairan  indonesia:  permasalahan  dan  upaya penanganannya  secara  bilateral  di  kawasan. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional , 3 (1), 59-86.
Mulyana, Y. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik , 6 (1), 68-80.
Musa,  M.  I.  (2015).  Dampak  pengaruh  globalisasi  bagi  kehidupan  bangsa  Indonesia. Jurnal

## MINISTRATE
Pesona Dasar , 3 (3). Nurjaman, J. A. (2017). Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 Elemen Pasar Tunggal  dan  Basis  Produksi  Sektor  Arus  Bebas  Tenaga  Kerja  Terampil  di  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2008  Tentang  Pengesahan  Charter  of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNPAS).
Rijal,  N.  K.  (2018).  Kepentingan  Nasional  Indonesia  dalam  Inisiasi  ASEAN  Maritime  Forum (AMF). Indonesian Perspective , 3 (2), 159-179. Saptenno,  M.  J.  (2012). Overview  Kejahatan  Lintas  Negara  Terorganisir .  Retrieved  from: https://fh.unpatti.ac.id/overview-kejahatan-lintas-negara-terorganisir/
Sari,  R.  P.  (2019).  Upaya  ASEAN  Maritime  Forum  (AMF)  dalam  Menanggulangi  Kasus Perompakan di Perairan Asia Tenggara (Studi Kasus Selat Malaka Tahun 2015-2018).
Sari, A. M. (2023). Pengertian Kejahatan Transnasional . Retrieved from: https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/
Siswanto,  D.  (2013).  Korupsi  sebagai  bentuk  kejahatan  transnasional  terorganisir. Masalah- Masalah Hukum , 42 (1), 123-130. Soedewo,  A.  (2018). Penegakan  Hukum  di  Wilayah  Laut  Indonesia .  Retrieved  from: https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/
Sudarmo. (2015). Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian  Lapangan  Tentang  Isu  Pedagang  Kaki  Lima  dan  Konflik  Antar  Kelompok . Sebelas Maret University Press.