## Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut PDTT 07 Tahun 2021
Irawan, Erlina, Iskandar Muda, Esa Setiana, Debbi Chyntia Ovami, Junawan *
Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: irawan@dosen.pancabudi.ac.id (* : coressponding author)
Abstrak − Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih terkait pengelolaan keuangan desa. Implementasi pengelolaan dana desa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  (PDTT)  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  dengan kewenangan  desa.  Kegiatan  PPM  telah  dilaksanakan  dengan  lancar  serta  telah  memberikan pengetahuan  dan  ketrampilan Aparatur  Desa  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  Permendes  PDTT  no  7  tahun  2021Aparatur  desa  hendaknya konsisten mengimplementasikan peran Akuntansi Desa dalam lingkungan pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil dari pengabdian ini juga dapat disimpulkan bahwa pengolahan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa ini telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu memberikan bekal pemahaman dan kemampuan melakukan perencanaan, penatausahaan  dan  pelaporan  serta  pertanggungjawabannya.  Kegiatan  ini  perlu  ditindak  lanjuti  dengan  pengelolaan penatausahaan  yang  dirasa  masih  kurang.  Aparatur  Desa  hendaknya  mampu  memformulasikan  masalah,  mengumpulkan gagasan yang relevan, melakukan sintesis dan evaluasi atas informasi serta mengaplikasikan gagasan untuk membuat Analisa kinerja keuangan pemerintah Desa.
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa; Permendes PDTT No 7 2021; Pengabdian Masyarakat
Abstract − The  purpose  of  implementing  this  service  is  to  provide  a  deeper  understanding  regarding  village  financial management.  The  current  implementation  of  village  fund  management  refers  to  the Regulation of  the  Minister  of  Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (PDTT) of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Priority for Using Village Funds with village authority. PPM activities have been carried out smoothly and have provided Village Apparatus knowledge and skills regarding village financial management according to Permendes PDTT no 7 of 2021 Village apparatus  should  consistently  implement  the  role  of  Village  Accounting  within  the  Village  government  environment  in accordance with existing regulations. The results of this service can also be concluded that village financial management is a form of village accountability to the community and the central government. Community service activities regarding village financial management have been carried out in accordance with the plan, namely providing provision for understanding and ability to carry out planning, administration and reporting as well as accountability. This activity needs to be followed up with administrative management which is still lacking. Village apparatus  should be able to formulate problems, gather relevant ideas, synthesize and evaluate information and apply ideas to make Village government financial performance analysis.
Keywords : Village Financial Management; Permendes PDTT No 7 2021; Community Service

## 1. PENDAHULUAN
Berlakunya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  upaya  Pemerintah  Pusat  untuk  memberikan pengakuan mengenai status dan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan nasional. Regulasi ini memberikan wewenang pada desa untuk memprakarsai pembangunan dan mengeksplorasi potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang professional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan desa.  Di  samping  itu,  peraturan  ini  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  Pemerintah  Desa  terhadap masyarakat  dan  menjadikan  desa  sebagai  pusat  pembangunan.  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  membawa konsekuensi mengenai perimbangan dana yang diberikan kepada desa sebagai modal untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan termasuk tentang pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah baru saja merev isi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Permendagri  No.  113  Tahun  2014.  Dengan  tidak merubah  definisi  keuangan  desa,  perubahan  yang  ada  pada  regulasi  baru  ini  adalah  pada  asas  pengelolaan keuangan  desa,  struktur  pemegang  kekuasaan  pengelola  keuangan  desa,  tugas  perbendaharaan  desa,  dan klasifikasi belanja desa.
Permasalahan Dana Desa masih banyak terjadi di lapangan misalnya ketidakjelasan aturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan sehingga menyebabkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Untuk itu penting dilakukan pembelajaran yang lebih mendalam terkait dengan Akuntansi Desa. Akuntansi desa adalah  turunan  ilmu  Akuntansi Sektor Publik yang bertujuan untuk menambah  pemahaman dasar Mahasiswa untuk mengkaji materi akuntansi sektor publik yang lebih spesifik yaitu Akuntansi Desa.
Implementasi pengelolaan dana desa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 7  Tahun 2021  Tentang Prioritas Penggunaan Dana  Desa  dengan  kewenangan  desa,  yaitu:  a)  Tujuan  alokasi  Dana  Desa  yaitu  memperkuat  kedudukan  desa sebagai  garis  depan  pemerintahan  secara  nasional.  b)  Meningkatkan  kemampuan  desa  dalam  menetapkan kebijakan  dan  program  serta  pembiayaan  pembangunan  desa  sesuai  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan
masyarakat, c) Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, d) Meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat
Implementasi Akuntansi Desa nantinya akan menghasilkan Laporan Keuangan Desa yang terstandardisasi sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan untuk  mengambil  keputusan  ekonomi  terbaik  sesuai  dengan  analisis.  Dalam  hal  ini,  aspek  comparability, relevance, dan audience dapat terpenuhi. Implementasi standar juga dapat meningkatkan kinerja keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor agar bersedia menanamkan dananya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan latar belakang dan informasi yang diperoleh,  maka permasalahan yang ada saat ini yaitu: a) Adanya  beberapa  potensi  dan  prioritas  di  desa  belum  diadministrasi  dengan  baik.  b)  Minimnya  pengetahuan aparatur desa dalam mengimplementasikan Permendes PDTT No 7 tahun 2021.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Penelitian sebelumnya oleh Ajiani, dkk (2022) menunjukkan bahwa Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa para peserta mampu menyerap lebih dari 55% materi pelatihan yang diberikan. Para peserta juga merasa puas  dan  memandang  bahwa  pelatihan  yang  dilakukan  sangat  penting  dan  bermanfaat.  Selain  itu,  hasil pendampingan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  mitra  sudah  memiliki  pemahaman  untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kaedah akuntansi.
Dalam hal ini, metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan di desa  adalah melakukan pengabdian dengan memberikan penyuluhan-penyuluan :
1. Memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada  Aparatur  desa  bagaimana  melakukan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Mendidik aparatur desa untuk lebih aktif dan peka terhadap perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Adapun rangkaian metode pendekatan yang ditawarkan digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Metode pendekatan pengabdian

## 2.1 Prosedur Kerja
Prosedur kerja untuk mendukung realisasi solusi yang ditawarkan, maka terlebih dahulu melakukan observasi awal di lapangan melakukan pendekatan melalui wawancara dan menemukan fenomena permasalahan. Setelah observasi dan sosialisasi lalu dilakukan pengkajian permasalaan dan menemukan solusi yang hendak ditawarkan, selanjutnya menyusun prioritas tahap-tahap pelaksanaan dan selanjutnya barulah melakukan pengabdian dengan memberikan penyuluhan-penyuluan. Materi yang digunakan untuk program penerapan pengabdian masyarakat adalah  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan  desa.  Metode  penerapan  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi :
a. Ceramah dan Diskusi Bahan  ceramah  (pelatihan)  diberikan  kepada  peserta.  Setelah  Selesai  ceramah  dilanjutkan  dengan  diskusi (tanya jawab) dan praktek langsung. Materi ceramah meliputi :
Mengevaluasi Hasil dengan Observasi pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa berdasarkan PDTT n0 7 Tahun 2021
Melakukan Pengabdian dengan Memberikan Penyuluhan – Penyuluhan :
1. Pengelolaan Keuangan Desa
2. Pelaporan Keuangan Desa
b. Tanya jawab
Setelah dilakukan metode ceramah maka metode selanutnya adalah dengan melakukan interaksi tanya jawab kepada peserta.

## 2.2 Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi adalah :
Tabel 1. Rancangan Kegiatan No  Hari Ke Kegiatan Jumlah Kegiatan Pelaksana Sasaran 1 Hari ke 1 (Jan) Observasi Lapangan, wawancara, dan Menemukan Fenomena Permasalahan 1 kali Tim Pengabdian Masyarakat dan Pelaku usaha 2 Hari ke 2 (Jan) Mengkaji Permasalahan dan Menemukan Solusi yang Akan ditawarkan 1 kali Tim Pengabdian Tim Pengabdian 3 Hari ke 3 (Feb) Penyusunan Tahap – Tahap Pelaksanaan 1 kali Tim Pengabdian Tim Pengabdian 4 Hari ke 4 (Mar) Melakukan Pengabdian dengan Memberikan Penyuluhan Tentang Akuntansi Desa, Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Desa 1 kali Tim Pengabdian Pelaku usaha , 5 Hari Ke 5 (Jun) Mengevaluasi Hasil dengan Observasi Kembali 1 kali Tim Pengabdian Tim Pengabdian

## 2.3 Uraian Partisipasi Mitra
Uraian partisipasi mitra dalam pelaksanaan pengabdian sebagai berikut :
Tabel 2. Uraian Partisipasi Kerja No Mitra Terkait Peran 1 Aparatur Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Objek pengimplementasian pengabdian 2 Universitas Sumatera Utara Mitra Akademisi dalam hal memberikan sosialisasi dan pengarahan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uraian Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian
Evaluasi pelaksanaan program pengabdian dan keberlanjutannya setelah selesai kegiatan pengabdian dilapangan, dimana akan dilakukan evaluasi hasil dengan observasi kembali.
Gambar 3 menunjukkan proses pembangunan desa pada tingkatan Pemerintah Desa. Proses dimulai dari penyiapan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai bentuk perencanaan keuangan desa, kemudian dianjutkan pada tahap APBDesa.  Selanjutnya  dilakukan  proses  pelaksanaan  dan  pengawasan  dan  yang  terakhir  adalah  laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas Desa.

## Gambar 4. Proses Tahapan Perencanaan
Gambar  4  menunjukkan  proses  perencanaan  yang  dimulai  dari  pedoman  dalam  menyusun  RKP  Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
Gambar  5  menunjukkan  proses  RPJM  yang  dimulai  dari  tahapan  persiapan,  Musyawarah  Dusun, Musrembang hingga tahapan sosialisasi kepada masyarakat.
Gambar 6. Pengelolaan Keuangan Desa
Gambar  6  menunjukkan  pengelolaan  keuangan  desa  dari  tahapan  perencanaan,  Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
Gambar 7. Dokumentasi Tim Pengabdian
Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan persentase, tanya jawab dan diskusi secara terbuka dengan Aparatur  desa  dan  kepala  dusun  (lingkungan)    khsusunya  keterkaitan  pengabdian  ini  dengan  mata  kuliah Akuntansi Desa. Sesuai dengan jadwal, metode dan  rencana pelaksanaan program  yang sudah  ditentukan  dan setelah  melaksanakan  program  ini  pada  bulan  Oktober  2022  lalu  dilakukan  observasi  kembali  pada  bulan Desember.

## 3.2 Pembahasan
Hasil  dari  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  Desa  merupakan  entitas  terkecil  dalam pemerintahan  Indonesia  yang  diakui  dan  dihormati  berrsadarkan  konstitusi.  Desa  telah  melalui  sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan- harapan baru  bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan  desa  terkhusus  terkait  dengan  sistem  pengelolaan  dana  desa.  Dengan  menggunakan  pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  akan  berpotensi  positif  dalam  pelaksanaan  akuntanbilitas  penyelenggaraan  ataupun akuntanbilitas  publik  pemerintahan  desa  Dalam  ketentuan  umum  yang  termaktub  dalam  Permendesa,  PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, meliputi:
a. Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa adalah  pilihan  program  dan  /  atau  kegiatan  yang  didahulukan  dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
b. Padat  Karya  Tunai  Desa adalah  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  khususnya  yang  miskin  dan marginal,  yang  bersifat  produktif  dengan  mengutamakan  pemanfaatan  sumber  daya,  tenaga  kerja,  dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Desa Aman COVID-19 adalah  kondisi  kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah  Pandemi COVID-  19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
e. SDGs  Desa  adalah  upaya  terpadu  Pembangunan  Desa  untuk  percepatan  pencapaian  tujuan  pembangunan berkelanjutan.
3.3 Tujuan Penetapan Prioritas
a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan  negara dalam  rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
b. Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
c. Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah  Desa  dalam  memfasilitasi  penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa;
d. Pemerintah  Desa  dalam  menetapkan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  dalam  kegiatan  perencanaan pembangunan Desa. Pasal 7 dan Pasal 8
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa, dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Dalam  penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  dilaksanakan  mengikuti  tahapan  perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dan  diutamakan  menggunakan  pola  Padat  Karya  Tunai  Desa  dengan  mendayagunakan  sumberdaya lokal Desa.
4. Pembiayaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari biaya kegiatan PKTD.
5. Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar-Desa.
6. Swakelola  oleh  badan  kerja  sama  antar-Desa  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 a. Dapat  dilakukan  dengan  cara  kerja  sama  antar  desa  dan/atau  kerja  sama  desa  dengan  pihak  ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
b. menyampaikan usulan program dan kegiatan.
c. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa.
d. mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pasal 11 Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan:
a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
c. aspirasi masyarakat Desa.
Pasal 12 dan Pasal 13
1. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
2. Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
3. Publikasi APB Desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 4). Publikasi  dilakukan  di  ruang  Publik  yang  mudah  di  akses  oleh  masyarakat  dan  dilakukkan  secara swakelola.
4. Dalam  hal  Pemerintah  Desa  tidak  mempublikasikan  penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  di ruang publik badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.
Pasal 14
a. Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Kepada  menteri Melalui Kementerian.
b. Laporan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh kementerian
c. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. Pasal 15
1. Menteri melakukan
1. pembinaan  melalui  sosialisasi,  pemantauan,  dan  evaluasi  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  secara nasional  dengan  menggunakan  aplikasi  digital  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Gubernur dan  bupati/wali  kota melakukan pembinaan melalui  sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang. Pembinaan dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
3. Pembinaan  dapat  dibantu  oleh  Tenaga  Pendamping  Profesional  dan  pihak  ketiga  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## 4. KESIMPULAN
Dalam kegiatan Sosialisasi  Tentang pengelolaan keuangan desa dapat disimpulkan bahwa melakukan ceramah dan  diskusi  yang  di  sampaikan  pemateri  bersama  team  dan  dihadiri  oleh  Aparatur  Desa    dengan  materi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan PPM telah dilaksanakan dengan lancar serta telah memberikan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Desa tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Permendes PDTT no 7 tahun 2021. Pengetahuan yang diinformasikan berupa  pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pengelolaan keuangan  desa  ini  telah  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yaitu  memberikan  bekal  pemahaman  dan kemampuan  melakukan  perencanaan,  penatausahaan  dan  pelaporan  serta  pertanggungjawabannya.  Dari beberapa kesimpulan tersebut penulis tedapat beberapa saran yaitu adanya aparatur desa hendaknya konsisten mengimplementasikan peran Akuntansi Desa dalam lingkungan pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan ini perlu ditindak lanjuti dengan pengelolaan penatausahaan yang dirasa masih kurang. Aparatur Desa hendaknya mampu memformulasikan masalah, mengumpulkan gagasan yang relevan, melakukan sintesis dan evaluasi atas informasi serta mengaplikasikan gagasan untuk membuat Analisa kinerja keuangan pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia,  D.,  &  Susilo,  D.  E.  (2022).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Technomedia Journal, 6(2 Februari), 197-211.
Ajiani,  Fitri,  P.  I.  dkk.  (2022).  Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  Berbasis  Akuntansi  Bagi  Pelaku  Umkm  di  Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(2), 1486-1493.
Irawan, I. (2020). Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara. IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2(2), 278-289. Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. Jurnal Akuntansi Kompetif, 5(2), 180-192.
Jaeni.  Atikasari,  Dewi.  (2022).  Determinan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Wilayah  Kabupaten  Kendal,  Fair Value:Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 1212-1222.
Junaidi.  (2020).  Pendampingan  Pengelolaan  Dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.  Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat.. 4(1),1-7. Kementrian desa PDTT no. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
Muliasari, Dewi. & Pratiwi, Nur Desy. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntanbilitas di Desa Mlandi Wonosobo. Jurnal Ilmiah Pangabdhi. 6(2).159-162.
Muizu, Zusnita, O. W & Layyinaturrobaniyah. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Di Desa Purwadadi Barat Dan PasirBungur Kabupaten Subang. 9(2), 91-103.
Nafidah,  L.  N., &  Anisa,  N.  (2017). Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  kabupaten  Jombang.  Jurnal  Ilmu  Akuntansi, 10(2), 273-288.
Puspitaningtyas, Z. Astuti M. A & Hadi, R. E. (2017). Pengaruh Evaluasi Kebijakan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kompensasi Terhadap Kinerja Tenaga Fasilitasi Pendampingan Desa Di Kabupaten Lumajang, Majalah Ilmiah"DIAN ILMU". 17(1), 19-37.
Putra, H. T & Anggitasari, M. (2020), Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha dan Pembukuan Sederhana pda Warung Sembako di Desa Karangandong Kelurahan Metuk Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, SENYUM Boyolali, 2(1), 7- 10.
Rahmasari, Betha. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Mayarakat Yang Mandiri, LEX Renaissance, 2(5), 488-507.
Sa'ban,  A.  LM.  dkk.  (2020).  Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  Berbasis  Akuntansi  Guna  Meningkatkan  Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kabupaten Buton Selatan, MALLOMO:Journal of Community Service, 2(2), 58-65.Setiawan, Rian, Kukuh & Dewi, K. T . (2021) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Adat Cepaka. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemjuan, 5(1), 841-845.
Susanti, D. A. & Hamidi, N. M. (2022). Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. 4(1), 46-53.
Suryani,. Nurhayati & A. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Bagi Masyarakat Desa Wisata Kampung Bambu Desa Banyuresmi Pandeglang. Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat. 1(1), 88-94.
Suwarto,  Adi,  W.  R  &  Kurniawati,  S.  D.  (2019).  Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  Kelompok  Jahit  Rumahan  Di  Desa Jolotundo Kec Lasen Kabupaten Rembang, Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional Unimus, 2, 544-548.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wulandari,  Rizky.  dkk.  (2020).  Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Desa  Sidoharjo  Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat, 3(2), 455-464.
Zakaria, J. dkk. (2023). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Pembukuan Sederhana Di Kantor Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Jurnal Pengabdian Masyarakat , 292), 24-35.