Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti 1 , Deta Frischa Pritiana 2 , Randy Hudan Larindo 3
E-mail: elisseptiani6@gmail.com, Universitas Airlangga, Indonesia 1 E-mail: detafrischa@gmail.com, Universitas Airlangga, Indonesia 2
E-mail: elisseptiani6@gmail.com, Universitas Airlangga, Indonesia 3

## Abstract

## Background:
Land assets belonging to PT. Kereta Api Indonesia (Persero) originating from grondkaart and converted based on  the  provisions  in  Law  No.  5  of  1960  concerning  basic  rules  of  Agrarian  Principals  can  be  guaranteed  by using dependent rights guarantee institutions. Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Rules of Agrarian Trees has  a  mission  to  create  unification  of  land  ins  and  out  arrangements,  so  in  terms  of  guarantees  must  also  be contained in a set.

## Research Metodes:
The research method used is the statute approach. The type of legal material used is primary legal material and secondary  legal  material  that  is  analyzed  by  studying  the  legal  issues  that  occur.  PT.  Kereta  Api  Indonesia (Persero) has land assets derived from grondkaart.

## Findings:
The creation of Law No. 4 of 1996 concerning The Right of Dependents on Land and Objects Related to Land aims so that there is no dualism in the guarantee institution for land objects. This is because Law No. 4 of 1996 concerning  The  Right  of  Dependents  on  Land  and  Objects  Related  to  Land  expressly  determines  the  kind  of land rights that can be used as collateral objects. The mention of Dependent Rights in the Basic Agrarian Law is prepared in lieu of hypocrisy and credietverband guarantee rights institutions.

## Conclusion:
Management rights must be granted rights to other land on it that are cooperated with other parties in order to be burdened with dependent rights. Land rights that can be granted above the Management Rights are The Right to Build, Right of Use, or Property Rights.
Keywords: Grondkaart; Guarantee; Mortgage.

## Abstrak
Latar Belakang:
Tanah  aset  milik  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  yang  berasal  dari grondkaart dan  dilakukan  konversi berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  dapat  dijaminkan  dengan  menggunakan  lembaga  jaminan  hak  tanggungan.  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  mempunyai  misi  untuk  menciptakan  unifikasi pengaturan seluk beluk tanah, maka dalam hal penjaminannya juga harus tertuang dalam seperangkat.
Metode Penelitian:
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-  undangan  ( statute  approach ).  Jenis  bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan menelaah pada  isu  hukum  yang  terjadi.  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  mempunyai  tanah  aset  yang  berasal  dari grondkaart .

## Hasil Penelitian:
Terciptanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah bertujuan agar tidak terjadi dualisme dalam lembaga jaminan untuk benda berupa tanah. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda  Yang  Berkaitan  dengan  Tanah  secara  tegas  menentukan  macam  hak  atas  tanah  yang  dapat dijadikan obyek jaminan. Penyebutan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini dipersiapkan sebagai pengganti lembaga hak jaminan hipotik dan credietverband .

## Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo

## Kesimpulan:
Hak  Pengelolaan  harus  diberikan  hak  atas  tanah  lain  di  atasnya  yang  dikerjasamakan  dengan  pihak  lain  agar dapat  dibebani  hak tanggungan. Hak atas tanah yang dapat  diberikan di atas Hak Pengelolaan yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Milik.
Kata Kunci : Grondkaart ; Jaminan; Hak Tanggungan.
DOI : 10.24903/yrs.v13i2.1597 Received :  Juli 2021 Accepted :  Juli 2021 Published :  Agustus 2021 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  tanah  merupakan  kebutuhan  manusia  yang  sangat  penting.  Tanah menjadi  kebutuhan  sebagai  tempat  tinggal  manusia  untuk  menjalankan  kehidupan  mereka bahkan  ketikan  manusia  menutup  usia  juga  memerlukan  tanah.  Luas  tanah  yang  dapat diperbolehkan oleh manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah luas tersebut tidak seimbang dengan  jumlah  penduduk  manusia  yang  ada  di  Indonesia.  Setiap  tahun  bahkan  setiap  hari jumlah  manusia  terus  bertambah.  Selain  bertambahnya  jumlah  manusia,  manusia  juga memerlukan  tanah  tersebut  untuk  kelangsungan  kehidupannya  yaitu  untuk  tempat  tinggal, kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi menghendaki tersedianya tanah  yang  cukup  banyak,  misalnya  untuk  perkebunan,  peternakan,  pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan, dan transportasi. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat sehingga mempunyai pertalian yang berakar dalam alam pikirannya. Hal tersebut dapat dimengerti dan dipahami mengingat tanah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat ia dimakamkan serta tempat arwah leluhurnya. Sehubungan dengan hal tersebut, bertambah lama tanah menjadi sempit dan sedikit, sedangkan permintaan selalu  bertambah,  maka  tidak  heran  kalau  nilai  tanah  menjadi  semakin  tinggi.  Tidak seimbangnya  antara  persediaan  tanah  dengan  kebutuhan  akan  tanah  tersebut,  telah menyebabkan berbagai persoalan yang banyak dari berbagai segi dan macamnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi merupakan elemen yang sangat vital  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  nasional  untuk
mewujudkan kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dijadikan  sebagai  patokan  pengaturan  tanah  secara  nasional dengan  berbagai  macam  peraturannya  termasuk  mengenai  hak  atas  tanah  secara  nasional dengan berbagai macam peraturannya termasuk mengenai hak atas tanah itu sendiri. Tanah- tanah yang dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan warisan perusahaan kereta api pada zaman kolonial Belanda. Grondkaart atau peta blok merupakan satu-satunya bukti  yang  dimiliki  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  untuk  melakukan  pengambilalihan ulang  aset-aset  berupa  tanah  dan  bangunan  yang  menjadi  warisan  perusahaan  kereta  api zaman  Belanda,  tidak  jarang  juga  terjadi  hambatan  dalam  penertiban  aset  tersebut  salah satunya dengan adanya bukti sertipikat kepemilikan atas tanah tersebut oleh pihak lain yang dianggap sah dimata hukum.
Apabila dilihat dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1953  Tentang  Penguasaan Tanah  Negara,  maka  sudah  sejak  Indonesia  merdeka  undang-undang  memerintahkan  agar setiap  hak-hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  sebelum  tahun 1960  atau  yang ada  sejak  zaman  kolonial  harus  didaftarkan  ke  Badan  Pertanahan Nasional, baik data fisik maupun data yuridis. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  menjelaskan  tentang  hak  menguasai  dari Negara yang memberi wewenang untuk:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
Isi  pasal  tersebut  di  atas  menyebutkan  bahwa  hak  menguasai  Negara  tidak menempatkan  Negara  sebagai  pemilik  tanah,  tetapi  pemberian  kewenangan  kepada  Negara sebagai  organisasi  tertinggi  dari  bangsa.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  dikenal  bermacam-macam  hak atas  tanah  sebagaimana  dikemukakan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  bahwa  hak-hak  tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu:

## Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
c. Hak Guna Bangunan;
d. Hak Pakai;
e. Hak sewa;
f. Hak Membuat Hutan;
g. Hak Memungut Hasil Hutan;
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak sementara.
PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya disebut  BUMN)  yang  menyediakan,  mengatur,  dan  mengurus  jasa  angkutan  kereta  api  di Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Persero dan Perum. Badan Usaha Negara (BUMN) Persero  didirikan  oleh  pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan,  berbeda  dengan badan  usaha  yang  didirikan  melalui  perjanjian.  Perusahaan  Persero  berstatus  badan  hukum sejak  pendiriannya.  Berbeda  dengan  perusahaan  swasta  yang  memperoleh  status  badan hukum  setelah  mendapat  pengesahan  dari  pemerintah,  persero  tidak  memerlukan pengesahan 1 . Mengutip dari Prof. Djoko Marihandono, Ahli Sejarah dan Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan  Budaya  Universitas  Indonesiaa,  “ grondkaart merupakan  produk  hukum  masa lalu yang bersifat tetap seperti halnya akta kelahitan atau pernikahan, sehingga bisa dijadikan sebagai  alas  hak  yang  kuat  dan  sempurna  serta  sebagai  petunjuk  bahwa  tanah  atau  lahan tersebut ada yang memiliki”.
Adakalanya  seseorang  mempunyai  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  namun  tidak terdapat  dana  yang  cukup.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  maka  dapat  melakukan pinjaman  kepada  Bank  selaku  lembaga intermediary .  Dengan  mengajukan  benda  miliknya sebagai  jaminan,  nantinya  kedua  belah  pihak  akan  membuat  Perjanjian  Kredit.  Perjanjian Kredit tersebut akan melahirkan hak tagih atau piutang bagi Bank selaku Kreditor dan akan dibebani  utang  yang  wajib  dibayar  oleh  Nasabah  selaku  Debitor 2 .  Berdasarkan  perjanjian jaminan  kebendaan  yang  dibuat  antara  Debitor  dan  Kreditor,  maka  benda  yang  dijadikan jaminan  tersebut  dibebani  hak  jaminan 3 .  Tanah  termasuk  sebagai  benda  yang  diatur  dalam Burgerlijk Wetboek . Benda terbagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Tanah
1 Sutedi Adrian, ‘Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya’, Jakarta: Sinar Grafika , 2012.
2 Moch Isnaeni, ‘Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan’, Surabaya: Revka Petra Media , 2016.
3 Isnaeni.
merupakan  tidak  bergerak  menurut  sifatnya.  Diatur  dalam  Pasal  506 Burgerlijk  Wetboek bahwa  barang  tak  bergerak  adalah  tanah  pekarangan  dan  apa  yang  didirikan  di  atasnya. Dengan menjadikan tanah sebagai jaminan, maka dapat menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan.  Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah, untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan.  Dengan  adanya  jaminan  tersebut, apabila  Debitor  wanprestasi  atau  tidak  memenuhi  kewajibannya,  maka  Kreditor  dapat melakukan  eksekusi  dengan  mengajukan  permohonan  sita  jaminan  ke  Pengadilan setempat. Benda  jaminan  tersebut  nantinya  dapat  dilakukan  lelang  atau  penjualan  di  hadapan  umum. Hasil yang didapatkan dari lelang atau penjualan dihadapan umum tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang Debitor kepada Kreditor.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana konversi tanah milik PT. Kereta Api Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku?
2. Apakah  penjaminan  aset  PT.  Kereta  Api  Indonesia  berdasarkan  hukum  positif  yang berlaku?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan  melakukan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  yakni  pendekatan  dengan  menelaah  dan  menganalisis  suatu peraturan  perundang-undangan.  Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  dianalisis  dengan  menelaah  pada  isu  hukum  yang terjadi.  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  mempunyai  tanah  aset  yang  berasal  dari grondkaart .  Pada  perkembangannya, grondkaart dikonversi  menjadi  hak  atas  tanah  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  Selayaknya  tanah  pada  umumnya,  tanah  aset  milik  PT.  Kereta  Api  Indonesia (Persero) dapat dijaminkan dengan menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Konversi tanah milik PT. Kereta Api Indonesia

## Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo
Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk badan hukum persero. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aset yang dimiliki atau dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia ini merupakan aset negara. Tanah aset  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  merupakan  Tanah  Aset  Instansi  Pemerintah  dalam hal  ini  yaitu  Departemen  Perhubungan  Darat  cq.  Direktorat  Jenderal  Perkeretaapian. Departemen Perhubungan Darat merupakan penguasa dan pemilik dari tanah yang digunakan oleh  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero).  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  tidak  dapat memiliki  tanahnya  sendiri  atau  dapat  mengusahakan  tanah  milik  Instansi  Pemerintah 4 . Perkeretaapian  di  Indonesia  awalnya  ditandai  dengan  pembangunan  jalan  kereta  api  yang dilaksanakan oleh Perusahaan Kereta Api Negara atau Staatspoorwegen (SS) yang beroperasi sejak  tahun  1878  dan  berkantor  pusat  di Bandung  serta  Perusahaan  Kereta  Api  Swasta  atau Verenigde  Spoorwegbedrijf (VS)  yang  beroperasi  sejak  tahun  1867  dan  berkantor  pusat  di Semarang. Sebelum dilaksanakan pembangunan jalan kereta api oleh Staatsspoorwegen (SS), terlebih  dahulu  dilakukan  penyerahan  penguasaan  tanah  negara  kepada Staatsspoorwegen (SS). 5
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  86  Tahun  1958  Tentang  Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan  Milik  Belanda  di  Indonesia  dinyatakan  bahwa  semua  perusahaan swasta  Belanda  yang  ada  di  Indonesia  dinasionalisasi  dengan  membayar  ganti  kerugian kepada  Kerajaan  Belanda.  Pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  1959  Tentang  Pokok-Pokok  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nasionalisasi  Perusahaan Belanda.  Setelah  melakukan  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  Kerajaan  Belanda,  maka semua aset perusahaan swasta Belanda menjadi kekayaan negara yang harus tunduk kepada ketentuan  hukum  perbendaharaan  negara.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun  1959  Tentang  Nasionalisasi  Perusahaan-Perusahaan  Milik  Belanda  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda, aset dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta Belanda yang tergabung dalam Verenigde  Spoorwegbedrijif (VS)  tersebut  diserahkan  pengelolaannya  kepada Djawatan Kereta Api (DKA), sehingga sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka secara  yuridis  semua  aset Verenigde  Spoorwegbedrijif (VS)  sudah  menjadi  aset  Djawatan
4 Septian Ikhwan Nugroho, ‘Akibat Hukum Tanah Groondkart Yang Dikuasai PT. Kereta Api Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960’, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27.7 (2021), 928–41.
5 Nurhasan Ismail and Taufiq El Rahman, ‘STATUS KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN TANAH GRONDKAART DI  STASIUN  DEPOK  BARU,  LENTENG  AGUNG,  DAN  TANJUNG  BARAT’, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  50.4 (2021), 1004–45.
Kereta  Api  (DKA) 6 .  Tanah  aset  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  baik  yang  berasal  dari aset Staatsspoorwegen (SS)  maupun  yang  berasal  dari  nasionalisasi  aset Verenigde Spoorwegbedrijif (VS)  serta  tanah  yang  perolehannya  dilakukan  oleh  Djawatan  Kereta  Api (DKA), yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (disingkat  PNKA),  Perusahaan  Jawatan  Kereta  Api  (PJKA),  Perusahaan  Umum Perkeretaapian  (Perumka),  dan  berubah  nama  menjadi  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero) berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  1998.  Semua  aset yang  awalnya  berstatus  sebagai  aset  negara  yang  tidak  dipisahkan  menjadi  aset  kekayaan negara yang dipisahkan. 7
Penguasaan  tanah  pada  saat  itu  ditandai  dengan grondkaart . Grondkaart merupakan surat  ukur  atau  gambar  teknis  dan  memiliki  dasar  hukum  berupa  keputusan  dan  atau penetapan  yang  bisa  digunakan  sebagai  referensi  awal  dalam  proses  pembuktian  hak kepemilikan  lahan.  Tanah-tanah  yang  sudah  dikuasakan  kepada Staatsspoorwegen (SS) tersebut  diukur,  dipetakan  dan  diuraikan  dalam grondkaart dengan  menggunakan  teknik geodesi  oleh Landmester (Petugas  Pengukuran/Kadaster).  Untuk  memenuhi  legalitas  dan peraturan  yang  berlaku, maka  setiap grondkaart disahkan  oleh  Kepala  Kantor  Kadaster  dan Residen setempat. 8
Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1953, tanah grondkaart berada dalam penguasaan Djawatan Kereta Api (DKA). Tanah-tanah yang diuraikan  dalam grondkaart tersebut  statusnya  merupakan  Tanah  Domein  (Milik)  Negara, dan  ditempatkan  sebagai  aset Staatsspoorwegen (SS)  berdasarkan  penyerahan  penguasaan, sehingga  terhadap  tanah  tersebut  berlaku  peraturan  perundang-undangan  perbendaharaan negara.  Tanah  tersebut  tidak  dapat  diberikan  kepada  pihak  lain  sebelum  mendapat  izin  dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum Kekayaan Negara berdasarkan azas domain dalam hukum agraria sebagaimana yang temuat dalam Agrarische Wet ( Staatsblad 1870  Nomor  55)  dan Agrarisch  Besluit ( Staatsblad 1870  Nomor  118), kepada instansi pemerintah tidak diberikan surat tanda bukti hak atas tanah, namun dibuatkan grondkaart sebagai surat tanda bukti hak. 9
Tanah  aset  yang  berasal  dari  pengambilalihan  aset Staatsspoorwegen (SS), nasionalisasi  aset Verenigde  Spoorwegbedrijif (VS)  maupun  yang  diperoleh  sendiri  karena pengadaan  tanah,  dalam  penerbitan  administrasinya  ada  yang  sudah  mempunyai  sertipikat,
6 Ismail and El Rahman.
7 Ismail and El Rahman.
8 Ismail and El Rahman.
9 Ismail and El Rahman.

## Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo
namun juga masih ada yang belum bersertipikat. Semua tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkapasitas sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang- undang  Perendaharaan  Negara  (ICW),  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  1970  Tentang Penjualan  dan/atau  Pemindahtanganan  Barang-Barang  yang  Dimiliki/Dikuasai  Negara, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta peraturan perundangan lainnya mengenai kekayaan negara. 10
Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan,  kekayaan  Pemerintah  Hindia  Belanda  demi  hukum otomatis  menjadi  kekayaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  penyerahan kedaulatan pada Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani tanggal 2 November 1949 dan berlaku  mulai  27  Desember  1949.  Tanah Staatsspoorwegen (SS)  telah  dinasionalisasi  dan pengelolaannya diserahkan kepada Djawatan Kereta Api (DKA) pada tanggal 28 September 1945  setelah  dibayarkan  ganti  kerugiannya  oleh  Pemerintah  Indonesia. 11 Aset  perusahaan kereta  api  negara Staatsspoorwegen (SS)  sejak  tanggal  18  Agustus  1945  otomatis  menjadi aset Djawatan Kereta Api (DKA). Semua tanah yang diuraikan dalam grondkaart dalam hal ini Staatsspoorwegen (SS) sudah menjadi aset Djawatan Kereta Api (DKA). Aset perusahaan kereta  api  kereta  api  swasta Verenigde  Spoorwegbedrijif (VS)  berdasarkan  Undang-undang Nomor  86  Tahun  1958  sudah  dinasionalisasikan  dan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  40  Tahun  1959  Tentang  Nasionalisasi  Perusahaan-Perusahaan  Milik  Belanda  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1959  Tentang  Nasionalisasi  Perusahaan  Kereta-Api dan  Tilpon  Milik  Belanda  sudah  menjadi  aset  Djawatan  Kereta  Api  (DKA)  sekarang  PT. Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  secara de  facto sejak  tanggal  1  Januari  1950  semua  aset Verenigde Spoorwegbedrijf (VS) telah diambil alih oleh Djawatan Kereta Api (DKA), namun secara de jure belum menjadi kekayaan negara. 12
Grondkaart menguraikan dan menjelaskan secara konkrit batas-batas tanah yang sudah diserahkan  kepada Staatsspoorwegen (SS)  berdasarkan  ordonansi  yang  dimuat  dalam Staatsblad masing-masing. Tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart tersebut statusnya merupakan  tanah  negara,  namun  kualitasnya  sudah  menjadi  tanah  negara  aset Staatsspoorwegen (SS),  sehingga  terhadap  tanah  tersebut  berlaku  peraturan  perundang- undangan perbendaharaan negara. Staatsspoorwegen (SS) tidak pernah diberikan surat tanda bukti  hak  atas  tanah.  Tanah-tanah  yang  sudah  diperuntukan  kepada Staatsspoorwegen (SS) itu  ditindaklanjuti  dengan  pembuatan grondkaart .  Tanah-tanah  yang  sudah  diuraikan  dalam
10 Ismail and El Rahman.
11 Ismail and El Rahman.
12 Ismail and El Rahman.
grondkaart menjadi  kekayaan  negara,  sehingga  tidak  dapat  diberikan  kepada  pihak  lain sebelum  mendapat  izin  dari  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  dan Pembina Umum Kekayaan Negara. Grondkaart yang dimiliki oleh Staatsspoorwegen (SS) itu berfungsi sebagai petunjuk yang menjelaskan bahwa tanah yang diuraikan dalam grondkaart itu  merupakan  kekayaan  negara,  aset Staatsspoorwegen (SS).  Jadi grondkaart bagi Staatsspoorwegen (SS)  mempunyai  fungsi  yang  sama  dengan  surat  tanda  bukti  hak  bagi perorangan atau badan hukum swasta. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA) tanggal 24 September 1960, tanah-tanah grondkaart itu merupakan hak penguasaan Djawatan Kereta  Api  (DKA)  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  Tahun  1965  Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan.  Selanjutnya,  ditegaskan  bahwa  tanah-tanah  yang  dikuasai  oleh  instansi pemerintah  dengan  hak  penguasaan  tersebut  sejak  tanggal  24  September  1960  dikonversi menjadi Hak Pengelolaan dan Hak Pakai berlaku selama  dipergunakan. Hak Pakai dan Hak Pengelolaan  ini  lahir  setelah  hak  penguasaan  atas  tanah  Negara  didaftarkan  ke  Kantor Pertanahan  dan  diterbitkan  sertipikat  Hak  Pakai  atau  Hak  Pengelolaan  sebagai  tanda  bukti haknya. 13
Menurut ketentuan hukum perbendaharaan negara, tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) baik yang sudah maupun yang belum bersertipikat, tidak boleh dilepaskan kepada pihak ketiga jika tidak ada izin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Meskipun tanah aset tersebut belum bersertipikat atau masih berstatus tanah negara, namun tidak boleh diberikan suatu hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga, jika tidak ada izin dari Menteri Keuangan. Walaupun  sudah  terdapat  ketentuan  mengenai grondkaart yang  dikonversi  menjadi  Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PT. Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  mempunyai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  ke  Kantor Pertanahan guna mendapatkan bukti berupa sertipikat sebagai tanda bukti yang kuat hak atas tanah. 14 Konversi  adalah  perubahan  status  hak  atas  tanah  dari  hak  atas  tanah  yang  tunduk pada  Hukum  Barat  ( Burgerlijk  Wetboek ),  Hukum  Adat,  dan  Daerah  Swapraja  menjadi  hak atas tanah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. 15 Dengan adanya konversi, hak-hak tersebut lahir setelah didaftarkan dan diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
13 Rizky  Yulia  Chandra,  I  G  A  Santi,  and  Agung  Basuki  Prasetyo,  ‘Kekuatan  Hukum  Grondkaart  Milik  PT.  Kereta  Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)’ (Universitas Diponegoro, 2017).
14 Chandra, Santi, and Prasetyo.
15 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Prenada Media, 2019).

## Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo
Penyelenggaraan  pendaftaran  hak  atas  tanah  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## 3.2 Penjaminan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas  Tanah  beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  mengatur  bahwa  hak  atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan.  Selain  itu,  Hak  Pakai  atas  tanah  Negara  yang  menurut  ketentuan  yang  berlaku wajib  didaftar  dan  menurut  sifatnya  dapat  dipindahtangankan  dapat  juga  dibebani  Hak Tanggungan.  Tanah  milik  PT.  Kereta  Api  Indonesia  yang  sebelumnya  berupa grondkaart dapat dikonversi menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan bukan termasuk sebagai  obyek  Hak  Tanggungan,  sehingga  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan.  Berbeda halnya  dengan  Hak  Pakai,  meskipun  Hak  Pakai  merupakan  obyek  dari  Hak  Tanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah,  namun  hanya Hak  Pakai  atas  tanah  Negara  yang  menurut  ketentuan  yang  berlaku  wajib  didaftar  dan menurut  sifatnya  dapat  dipindahtangankan  saja  yang  dapat  dibebani  Hak  Tanggungan.  Hak Pakai  yang  didaftar  diberikan  atas  tanah  negara  dan  sebagian  dari  Hak  Pakai  yang  didaftar tersebut  menurut  sifatnya  dapat  dipindahtangankan  yaitu  yang  diberikan  kepada  orang perorangan  warga  negara  Indonesia  atau orang  asing  yang  berkedudukan  di  Indonesia  serta badan  hukum  privat,  baik  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  Indonesia  atau  badan  hukum  asing  yang  mempunyai  perwakilan  di Indonesia. 16
Semua  Hak  Pakai  wajib  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  namun terdapat  Hak  Pakai  yang  tidak  dapat  dipindahtangankan  sehingga  tidak  dapat  dibebani  Hak Tanggungan.  Hak  Pakai  tersebut  dipunyai  oleh  departemen,  lembaga  pemerintah  non- departemen,  pemerintah  daerah,  badan-badan  keagamaan  dan  sosial,  perwakilan  negara asing, dan perwakilan badan internasional. 17
Terdapat 2 (dua) jenis jangka waktu pada hak pakai, antara lain:
a. Hak Pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu, yaitu  hak pakai atas tanah negara, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik.
b. Hak  Pakai  atas  tanah  yang  berlaku  selama  tanahnya  digunakan  untuk  kepetingan
16 Urip Santoso.
17 Urip Santoso.
tugasnya, yaitu  hak pakai yang dikuasai oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non- Departemen,  dan  Pemerintah  Daerah,  perwakilan  badan  internasional,  badan keagamaan, dan badan sosial. 18
Hak pakai atas tanah negara yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama  digunakan  untuk  keperluan  tertentu  tidak  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Hak pakai  tersebut  dipunyai  oleh  departemen,  lembaga  pemerintah  non-departemen,  pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional.  Hak  pakai  yang  dipunyai  oleh  badan  publik  disebut  sebagai  hak  pakai  publik dengan  adanya right  to  use ,  yaitu  menggunakan  untuk  waktu  yang  tidak  terbatas  selama pelaksaaan  tugas,  namun  tidak  dengan  adanya right  to  disposal ,  yaitu  tidak  dapat  dialihkan dalam  bentuk  apapun  kepada  pihak  ketiga  dan  tidak  dapat  dijadikan  objek  tanggungan. 19 Menurut  ketentuan  Pasal  60  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  bahwa  “Hak Pakai dengan jangka waktu dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”. Diatur  pada  Pasal  60  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  bahwa  “Hak pakai  selama  dipergunakan  tidak  dapat  dijadikan  jaminan  utang  dengan  dibebani  hak tanggungan, tidak dapat beralih, dialihkan kepada pihak lain, atau diubah haknya”.
Hak  Pengelolaan  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (3)  huruf  f  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena  Pemberian  Hak  Pengelolaan  yaitu  hak  menguasai  dari  negara  atas  tanah  yang kewenangan  pelaksanaannya  sebagian  dilimpahkan  kepada  pemegang  hak  untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan tugas, menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.  Hak  pengelolaan  tidak  dapat  diberikan  kepada  perseorangan,  baik  Warga  Negara Indonesia maupun warga negara asing. Hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada badan hukum  tertentu.  Badan  hukum  yang  dimaksud  yaitu  badan  hukum  yang  didirikan  menurut hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia,  badan  hukum  asing  yang  mempunyai perwakilan  di  Indonesia,  badan  keagamaan,  badan  sosial,  perwakilan  negara  asing,  dan perwakilan  badan  internasional.  Tidak  setiap  badan  hukum  dapat  diberi  hak  pengelolaan.
18 Urip Santoso.
19 Urip Santoso.

## Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo
Hanya badan hukum yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan tanah  saja  yang  dapat  diberikan  hak  pengelolaan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 20 Menurut Pasal 12 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  bahwa  “Hak  Pengelolaan  tidak  dapat dijadikan  jaminan  utang  dengan  dibebani  hak  tanggungan”.  Berdasarkan  wewenang  dan sifatnya, hak pengelolaan termasuk sebagai hak atas tanah yang bersifat right to use dan tidak bersifat right to disposal , yaitu pemegang hak pengelolaan hanya berhak menggunakan tanah untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugas,  namun  tidak  berhak  untuk  mengalihkan  hak pengelolaan tersebut kepada pihak lain atau menjadikan jaminan utang dengan pembebanan hak tanggungan. 21
Pemegang hak pengelolaan wajib untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Nantinya akan diterbitkan bukti pendaftaran berupa sertipikat hak pengelolaan.  Dengan  terbitnya  sertipikat  tersebut,  maka  timbul  hak  dan  kewajiban  bagi pemegang  hak  pengelolaan.  Pemegang  hak  pengelolaan  berhak  untuk  menggunakan  tanah tersebut  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  menyerahkan  bagian-bagian  tanah  hak  pengelolaan kepada pihak ketiga, bukan menyewakan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga. 22 Menurut ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021  Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa hak atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani  hak  tanggungan,  dialihkan,  atau  dilepaskan.  Setiap  perbuatan  hukum  termasuk dijadikan  jaminan  utang  dengan  dibebani  hak  tanggungan  terhadap  hak  atas  tanah  yang berada  di  atas  hak  pengelolaan,  memerlukan  rekomendasi  pemegang  hak  pengelolaan  dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.
Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan  dan  Penyelesaian  Pemberian  Hak  atas  Bagian-Bagian  Tanah  Hak  Pengelolaan serta  Pendaftarannya juncto Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  4  Tahun  1998  Tentang  Pedoman  Penetapan  Uang  Pemasukan  dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara bahwa hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pihak ketiga, yang berasal dari Hak Pengelolaan yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak
20 Urip Santoso.
21 Urip Santoso.
22 Urip Santoso.
Milik. 23 Pihak ketiga yang menginginkan perolehan hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak  pengelolaan  perlu  melakukan  perjanjian  penggunaan  tanah  dengan  pemegang  hak pengelolaan. 24 Diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa apabila tanah yang dimohonkan merupakan tanah hak  pengelolaan,  maka  pemohon  harus  memperoleh  penunjukan  terlebih  dahulu  berupa perjanjian  penggunaan  tanah  dari  pemegang  hak  pengelolaan.  Apabila  pihak  ketiga  yang menginginkan  perolehan  hak  milik,  maka  perlu  melakukan  pelepasan  atau  penyerahan  hak pengelolaan yang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan dengan dibuat surat pernyataan pelepasan  atau  penyerahan  hak  pengelolaan.  Dengan  begitu,  hubungan  hukum  antara pemegang  hak  pengelolaan  dengan  hak  pengelolaannya.  Hak  pengelolaan  yang  telah dilepaskan  atau  diserahkan  kembali  menjadi  tanah  yang  dikuasai  secara  langsung  oleh negara.  Pihak  ketiga  yang  menerima  pelepasan  atau  penyerahan  hak  pengelolaan  tersebut dapat  mengajukan  permohonan  pemberian  hak  milik  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 25

## 4. KESIMPULAN
Tanah  aset  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  yang  awalnya  berupa grondkaart sebagai  surat  tanda  bukti  hak  dilakukan  konversi  menjadi  Hak  Pengelolaan  dan  Hak  Pakai berlaku  selama  dipergunakan.  Mengingat  hak  penguasaan  merupakan  pemberian  pada  saat pemerintahan Hindia Belanda, maka sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  hak  penguasaan  dikonversi  menjadi hak-hak yang diakui di dalam undang-undang tersebut, yaitu hak pakai dan hak pengelolaan. Meskipun  hak  pengelolaan  tidak  diakui  secara  eksplisit  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  namun  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkewajiban untuk mendaftarkan hak penguasaan tersebut ke Kantor  Pertanahan.  Hak  pakai  dan  hak  pengelolaan  tersebut  lahir  setelah  didaftarkan  dan diterbitkan sertipikat.
Tanah  aset  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  dapat  dijaminkan  apabila  dikonversi menjadi  hak  pakai  sebagaimana  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah.
23 Urip Santoso.
24 Urip Santoso.
25 Urip Santoso.

## Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Jaminan Dengan Dibebani Hak Tanggungan
Elisse Septiani Wiyanti, Deta Frischa Pritiana, Randy Hudan Larindo
Hak  pakai  yang  dimaksud  yaitu  hak  pakai  atas  tanah  negara  yang  menurut  ketentuan  yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Apabila tanah tersebut dikonversi  menjadi  hak  pengelolaan,  maka  tidak  dapat  dijaminkan.  Hal  ini  karena  hak pengelolaan  tidak  termasuk  dalam  hak  atas  tanah  yang  dapat  dijaminkan.  Selain  itu,  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  atas  Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah diatur secara jelas bahwa hak pengelolaan tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan.  Hak  pengelolaan  harus  diberikan  hak  atas  tanah  lain  di atasnya  yang  dikerjasamakan  dengan  pihak  lain  agar  dapat  dibebani  hak  tanggungan.  Hak atas tanah yang dapat diberikan di atas hak pengelolaan yaitu hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik.

## 5. REFERENSI
Adrian,  Sutedi,  ‘Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Dan  Berbagai Permasalahannya’, Jakarta: Sinar Grafika , 2012
Chandra,  Rizky  Yulia,  I  G  A  Santi,  and  Agung  Basuki  Prasetyo,  ‘Kekuatan  Hukum Grondkaart  Milik  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Studi  Kasus  Penguasaan  Tanah  Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)’ (Universitas Diponegoro, 2017)
Ismail,  Nurhasan,  and  Taufiq  El  Rahman,  ‘STATUS  KEPEMILIKAN  DAN PEMANFAATAN  TANAH  GRONDKAART  DI  STASIUN  DEPOK  BARU, LENTENG  AGUNG,  DAN  TANJUNG  BARAT’, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 50.4 (2021), 1004–45
Isnaeni, Moch, ‘Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan’, Surabaya: Revka Petra Media , 2016 Nugroho, Septian Ikhwan, ‘Akibat Hukum Tanah Groondkart Yang Dikuasai PT. Kereta Api Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960’, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 27.7 (2021), 928–41
Urip Santoso, S H, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Prenada Media, 2019)