## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 245-266 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah *
Haeru Risman, 1 Abdur Rahim, 2 Siti Ngainnur Rohmah 3 Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623

## Abstract
Freedom of the press is the fourth pillar of a free democracy that will lead to an intelligent, wise and clean government. Through the freedom of government performance can be known, so that the mechanism of checks and balances, control over power, as well as the community itself.  But  in  fact,  press  freedom  sometimes  causes  hate  speech.  This  paper  provides  an understanding of how the limits of press freedom and Hate Speech in a democracy and how the limits of press freedom and Hate Speech in fiqh siyasah. This research uses literature study method. Conclusion (1) Freedom of the press is limited in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press and the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Press freedom is also limited so as not to violate human rights. (2) Limitations on press freedom in siyasa fiqh are those that bind all rights that lead to  broad  problems,  as  stated  in  QS  Al-Hujurat  paragraph  12.  Hate  speech  which  can  be categorized as slander in siyasa can be sentenced to ta'zir because it interferes with the public good.
Keywords: Press Freedom; Hate Speech; Fiqh Siyasah

## Abstrak
Kebebasan  pers  merupakan  pilar  keempat  demokrasi  kebebasan yang akan  memunculkan pemerintahan  yang  cerdas,  bijaksana,  dan  bersih.  Melalui  kebebasan  kinerja  pemerintah dapat  diketahui,  sehingga  muncul  mekanisme  check  and  balance,  kontrol  terhadap kekuasaan,  maupun  masyarakat  sendiri.  Namun  faktanya,  kebebasan  pers  terkadang menimbulkan  hate  speech.  Tulisan  ini  memberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam demokrasi dan bagaimana batas kebebasan pers dan Hate  Speech  dalam  fiqh  siyasah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  pustaka. Kesimpulan (1) Kebebasan pers dibatasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran.  (2)  Batasan  kebebasan  pers  dalam  fiqh  siyasah  adalah  yang  mengikat semua hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, seperti yang termaktub dalam QS Al- Hujurat  ayat  12.  Ujaran  kebencian  (Hate  Speech)  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  fitnah dalam siyasah dapat dijatuhi hukuman ta’zir karena mengganggu kemaslahatan umum.
Kata Kunci : Kebebasan Pers; Hate Speech; Fiqh Siyasah
* Manuscript received date: January 1 8, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Haeru Risman adalah Mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).
2 Abdur  Rahim adalah  Dosen  Institut  Agama  Islam  Az-Zaytun  Indonesia,  email: rahim@iai- alzaytun.ac.id
3 Siti Ngainnur Rohmah adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat e-mail: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam pemerintahannya.  Dimana  kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  setiap  individu sejak dilahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Negara demokrasi adalah  negara yang diselenggarakan  berdasarkan  kehendak  dan  kekuasaan  rakyat  karena  kedaulatan berada di tangan rakyat 4 . Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003- 2008)  berpendapat  bahwa  demokrasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  pers. Sebagai  pilar  demokrasi  yang  keempat,  pers  turut  berperan  besar  mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang demokratis di dunia. Untuk itu, kebebasan pers dalam berekspresi harus dilindungi dalam konstitusi seperti yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap individu (termasuk pers) dalam menyampaikan  pendapat. 5 Kendati  Indonesia  menyatakan  negara  demokrasi, kenyataannya selama rezim Orde Baru, kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi justru mengalami kekangan. Media yang dinilai melanggar peraturan dan mengeritik penguasa dapat dikenakan pembredelan. Mekanisme penerbitan media massa dikontrol melalui ”rezim SIUPP” (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). 6
Kebebasan  pers  di  Indonesia  lahir  setelah  Orde  Baru  tumbang  pada  1998  dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi: ”Setiap orang  berhak  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis  saluran  yang  tersedia.”  Kemerdekaan  pers  merupakan  salah  satu  wujud kedaulatan  rakyat  dan  menjadi  unsur  yang  sangat  penting  untuk  menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers  ini  berperan  dalam  mewujudkan  kemerdekaan  mengeluarkan  pikiran  dan pendapat.  Kemerdekaan  berpikir  dan  mengeluarkan  pendapat  tersebut  juga  diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E  ayat  (3)  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat.” 7 Dari  amanat  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia Implementasi Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers guna memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan  dan  kebebasan  pers.  Kemerdekaan  mengeluarkan  pendapat  umum tersebut  pada  era  teknologi  informasi  saat  ini  menimbulkan  permasalahan  hukum terkait dengan penyampaian informasi komunikasi data secara elektronik. 8
Perkembangan  teknologi  tidak  hanya  memberikan  dampak  positif  namun  juga dampak negatif seperti tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (Hate Speech) serta  penyebaran  informasi  di  media  sosial  yang  dituju  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  antar  individu  atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan.  Perbuatan  tersebut  selain
4 Moh Mahfud, 2000. Demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2
5 Higinus Wilbrot, Demokrasi Ditengah Kebebasan Pers, Kompasiana
6 Lestantya R Baskoro, 2018. Kebebasan Pers di Indonesia dalam TEMPO.CO, 1
7 Redaksi Bmedia, 2016. UU 1945 dan Perubahannya, Jakarta: Bmedia Imprint kawan Pustaka, 33
8 Budi Suhariyanto, 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), 2
menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik  juga  dapat  merugikan  masyarakat.  Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok  dalam  bentuk  provokasi,  hasutan,  ataupun  hinaan  kepada  individu  atau kelompok  yang  lain  dalam  hal  berbagai  aspek  seperti  ras,  warna  kulit,  etnis,  gender, kewarganegaraan,  agama,  dan  lain-  lain.  Kategori  ujaran  kebencian  (Hate  Speech)  di antaranya  adalah  penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  penistaan,  perbuatan  tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian juga dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. 9
Salah  satu  contoh  Ujaran  kebencian  yang  terjadi  ditahun  2017  yaitu  Ujaran kebencian yang dilakukan artis Ahmad Dhani yang berkicau melalui akun twitternya yang dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Kasus ini bermula  ketika  Ahmad  Dhani  dilaporkan  polisi  oleh  aktivis  media  sosial,  Jack  Boyd Lapian  pada  9  Maret  2017.  Dhani  dilaporkan  usai  diduga  menyebarkan kebencian  di akun Twitter-nya. Ada tiga cuitan Dhani yang dibawa ke polisi. Cuitan tersebut diakui Dhani diunggahnya sendiri pada 7 Februari dan 6 Maret 2017. Sehari setelah pelaporan tersebut,  Dhani  mulai  diperiksa  sebagai  saksi  hingga  akhirnya  ditetapkan  sebagai tersangka. 10
Pada  era  teknologi  saat  ini,  pers  dapat  menyiarkan  beritanya  melalui  media massa seperti media cetak maupun media elektronik secara bebas tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak negatif seperti kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas dan  ujaran  kebencian  yang  harus  ditangani  dengan  baik  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman  yang  merugikan  masyarakat  dan  tidak  melanggar  batas  kebebasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum yang merupakan bagian penting dari demokrasi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian studi teks atau studi pustaka. Studi teks menurut Noeng  Muhadjir  meliputi:  pertama,  telaah  teoritik  suatu  disiplin  ilmu  yang  perlu dilanjutkan secara empirik untuk memperoleh kebenaran secara empirik pula. Kedua, studi yang berupaya mempelajari seluruh obyek penelitian secara filosofis atau teoritik dan terkait dengan validitas. Ketiga, studi yang berupaya mempelajari teoritik linguistik. Keempat, adalah studi karya sastra 11 .
Adapun  sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut: (1) Data primer: Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini  adalah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang
9 Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015: 3
10 CNN Indonesia, 2019. Kasus Ahmad Dhani: Ludahi Pendukung Ahok Hingga Umpatan Idiot
11 Muhajir,1996. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Paskin
Pers. (2) Data Sekunder: Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang  di  luar  diri  penyidik  sendiri  walaupun  sesungguhnya  data  yang dikumpulkan asli. Dengan kata lain, data sekunder dapat diartikan sebagai data yang akan digali oleh penulis dari apa yang akan diterima oleh penulis secara tidak langsung. Data skunder berupa buku Fiqih Siyasah, buku, dan artikel jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Pers
Indonesia  selain  sebagai  negara  hukum  juga  merupakan  negara  dengan  sistem pemerintahan demokrasi yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Kehidupan pers  sebagai  manifestasi  kebebasan  untuk  memperoleh  informasi  bagi  warga  negara memperoleh tempat yang layak dalam sistem kemasyarakatan. Perkembangan pers di Indonesia  pada  umumnya  tidak  terlepas  dari  kerangka  politik  di  tanah  air.  Maka perkembangan  pers  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  masa  perjuangan  hingga  era reformasi saat ini. 12

## Pertama: Masa Perjuangan
Pers  di  Indonesia  mulai  berkembang  jauh  sebelum  negara  Indonesia diproklamasikan.  Masa  penjajahan  Belanda  pertengahan  abad  ke  18,  Belanda  mulai memperkenalkan  penerbitan  surat  kabar  di  Indonesia  meskipun  penerbitnya  terdiri dariorang  Belanda  sendiri.  Pers  nasional  pada  waktu  itu  jelas  membedakan  dirinya dengan pers Belanda, dimana pers penjajah yang dipergunakan oleh Belanda saat itu adalah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. 13
Sedangkan  cikal  bakal  pers  nasional  yaitu  sebagai  satu  media  informasi  dan komunikasi  yang  menjadi  satu  kesatuan  dengan  pergerakan  nasional.  Pers dipergunakan  oleh  pendiri  bangsa  sebagai  alat  perjuangan  untuk  memperoleh kemerdekaan. Surat kabar pertama di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles (Agustus 1744  -Juni  1746),  disusul  kemudian  Bataviasche  Courant  (1817),  Bataviasche Advertentieblad (1827). Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama Bromartani. Surat kabar berbahasa Melayu yang pertama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada tahun 1956. kemudian lahir surat kabar  Soerat  Chabar  Betawie  (1958),  Selompret  Melajoe  (Semarang,  1860),  Bintang Timoer  (Surabaya,  1862),  Djoeroe  Martani  (Surakarta  1864),  dan  Biang  Lala  (Jakarta, 1867).  Perkembangan  pers  dimasa  penjajahan  sejak  pertengahan  abad  ke  19  ternyata telah  dapat  menggugah  cendekiawan  Indonesia  untuk  menyerap  budaya  pers  dan memanfaatkan  media  cetak  sebagai  sarana  membangkitkan  dan  menggerakkan kesadaran bangsa. 14
12 Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 88
13 Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 89
14 Abdurachman  Surjomihardjo,  2002.  Beberapa  Segi  Perkembangan  Sejarah  Pers  Di  Indonesia, Kompas, Jakarta, 25
Dalam proses selanjutnya, terjadilah pembauran pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub studi, lembaga sosial, badan kebudayaan, bahkan gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh pergerakan atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers. Sejak lahirnya Budi Utomo bulan Mei 1908, pers merupakan sarana komunikasi  utama  menumbuhkan  kesadaran  nasional  dan  meluaskan  kebangkitan bangsa  Indonesia.  Pada  gilirannya  proses  tersebut  mengukuhkan  gerakan  mencapai kemerdekaan.  Lahirlah  surat  kabar  dan  majalah  seperti  Benih  Merdeka,  Sora  Ra’jat Merdika,  Fikiran  Ra’jat,  Daulat  Ra’jat,  Soeara  Oemoem  serta  organisasi  Persatoean Djoernalis  Indonesia  (1933)  adalah  tanda  meningkatnya  perjuangan  kemerdekaan  di lingkungan  wartawan  dan  pers  nasional  sebagai  bagian  perjuangan  nasional  secara keseluruhan. 15

## Kedua: Masa Kemerdekaan
Hal  ini  terus  berlangsung  sampai  dengan  diproklamasikannya  kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai revolusi di berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk dalam hal ini tentunya revolusi dalam bidang pers dalam arti pers menemukan  kebebasannya  setelah  sekian  lama  dibelenggu  dan  dibatasi  oleh pemerintah Belanda. Sampai dengan kemerdekaan Indonesia, ada 4 (empat) hal yang digarisbawahi sebagai fenomena umum kehidupan pers pada masa itu. Disadari bahwa semua institusi sosial memang mempunyai masa tersendiri pada jamannya. Yakni yang dapat  dipelajari  dari  perkembangan  tersebut  adalah:  (1)  Dari  awal  masa  penjajahan Hindia  Belanda  Nampak  bahwa  peran  pemerintah  jajahan  begitu  dominan  dalam bidang pers, (2) Pers dijadikan sebagai alat untuk kepentingan penguasa dengan tidak memberikan  keleluasaan  bergerak  baik  karena  keterbatasan  fasilitas  maupun keterbatasan kemampuan pengelola. Pers cenderung berhadapan dengan penguasa, (3) Tingkat  intelektualitas  masyarakat  berpengaruh  besar  terhadap  hidup  dan berkembangnya  penerbitan  sehingga  akhirnya  hanya  penerbitan  yang  sejalan pemerintah  saja  yang  memungkinkan  bisa  hidup,  (4)  Pergesekan  kepentingan  yang tampat pada saat itu adalah antara kepentingan penguasa dan pengelola pers dan belum muncul ke permukaan adanya konflik akibat sajian pers yang merugikan masyarakat. Paling  tidak  hal  ini  menjadi  indicator  bahwa  pada  masa  itu  pers  berpihak  kepada masyarakat  dan  antikolaborasi  kepada  penjajah  dan  memilih  untuk  mengambil  jalan berseberangan dengan penguasa 16 .

## Ketiga: Masa Orde Baru
Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atas rezim Demokrasi Terpimpin yang  pada  hakikatnya  telah  dimulai  sejak  tahun  1964  tatkala  kekuatan  Pancasila, termasuk  pers,  mengadakan  perlawanan  terbuka  terhadap  ofensif  golongan  PKI. Kehancuran  G30S/PKI  merupakan  awal  “pembenahan”  kehidupan  nasional,
15 Abdurachman  Surjomihardjo,  2002.  Beberapa  Segi  Perkembangan  Sejarah  Pers  Di  Indonesia, Kompas, Jakarta, 76
16 Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 92
pembinaan  di  bidang  pers  dilakukan  secara  sistematis  dan  terarah.  Pada  masa  ini produk perundangan pertama tentang pers adalah Undang- Undang No. 11 Tahun 1966. Pengembangan  pers  nasional  lebih  lanjut  diwujudkan  dengan  meng-undangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11  tahun  1966.  Penciptaan  lembaga  Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUPP) mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah  atau  kebebasan  pers  yang  bertanggung  jawab  pada  pemerintah,  suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter. 17
Pada  era  Soeharto,  pers  dinyatakan  sebagai  salah  satu  media  pendukung keberhasilan  pembangunan.  Kepentingan  pers  nasional  perlu  mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Dari kenyataan ini terlihat bahwa pers Indonesia tidak mempunyai kebebasan karena pers harus mendukung program pemerintah Orde Baru.  Pers  sangat  tidak  diharapkan  memuat  pemberitaan  yang  dapat  ditafsirkan bertentangan  dengan  program  pemerintah  Orde  baru.  Tanggung  jawab  pers  bukan pada masyarakat melainkan penguasa Orde Baru. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebesan pers membuat media di Indonesia pada rezim Orde Baru tidak pernah berhasil mengangkat dirinya sebagai pilar keempat demokrasi. Satu hal lainnya adalah struktur  organisasi  media  itu  sendiri  sebagai  corong  kepentingan  pemilik  modal  dan kelompok usahanya mau tidak mau membuat media harus tunduk pada aturan main perusahaan  yang  mencerminkan  ketergantungan  antara  pemiliknya  dan  pemerintah. Pemerintah  Orde  Baru  menganggap  pers  yang  bebas  akan  mengganggu  stabilitas negara,  keamanan  dan  kepentingan  umum,  sehingga  laju  kebebasannya  dikontrol dengan ketat. Maka lahirlah perlakuan represif negara terhadap pers sepanjang sejarah Orde Baru.

## Keempat: Era Reformasi
Pada      tahun      1998,  lahir      gerakan      reformasi      terhadap  rezim  Orde  Baru. Keberhasilan  gerakan  ini,  melahirkan  peraturan  perundangan-perundangan  sebagai pengganti  peraturan  perundangan  yang  menyimpang  dari  nilai-nilai  Pancasila, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 merupakan salah satu contoh. Sejak sistem politik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, secara normatif, pers filosofi  adalah  kebebasan  pers  yang  professional  (kebebasan  pers  yang  bertanggung jawab  pada  masyarakat/kepentingan  umum)  sebagaimana  yang  disebut  dalam konsideran. Filosofi yang demikian menggantikan sebelumnya yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab 18 .
Berbeda dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 juncto Undang- Undang No. 21 Tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers,  sedangkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  1999  memberi  kewenangan  kontrol kepada masyarakat. Penanda itu antara lain terletak pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang- Undang  No.40  Tahun  1999.  Kebebasan  pers  yang  professional  memahami  kebebasan
17 Ibnu Hamad, 2004. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa. Jakarta: Granit, 63
18 Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 98
pers sebagai satu konsekuensi logis dari Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dibatasi. Sementara  pers  yang  bebas  dan  bertanggungjawab  memandang  kebebasan  sebagai sesuatu  yang  harus  diatur  (dibatasi)  dengan  asumsi  untuk  kesatuan  dan  persatuan bangsa.  Pada  dalam  hal  Hak  Asasi  Manusia  siapa  pun  termasuk  negara  tidak mempunyai  kewenangan  untuk  membatasinya.  Keadaan  pers  Indonesia  dimasa  era reformasi saat ini adalah gambaran dari a liberal-pluralis or marked model, dimana isu- isu yang diliput oleh pers semakin beragam. Banyak bermunculan penerbitan baru baik dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar. Dari politik, ekonomi sampai yang berbau pornografi. Kualitas penerbitannyapun beragam. 19

## 2. Definisi Pers
Istilah  pers  atau  press  berasal  dari  istilah  latin  Pressus  artinya  adalah  tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “press”, sebagai sebutan untuk alat cetak. Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit  atau  penekan  dalam  masyarakat.  Makna  lebih  tegasnya  adalah  dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. 20 Pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam  arti  luas,  adalah  media  tercetak  atau  elektronik  yang  menyampaikan  laporan dalam  bentuk  fakta,  pendapat,  usulan  dan  gambar  kepada  masyarakat  luas  secara regular. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalu proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya.
Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi  radio,  film  dan  televisi. 21 Dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi:  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 22 Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefinisikan sebagai, usaha  percetakan  dan  penerbitan;  orang  yang  bergerak  dalam  penyiaran  berita; wartawan; penyiaran berita melalui Koran, majalah, televisi, radio, dsb.

## 3. Kebebasan Pers
Kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan  dan  mengerjakan  tugas  mereka  sesuai  dengan  keinginan  mereka. Pengertian ini menyiratkan bahwa kebebasan pers mencakup kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk) secara filosofis, konsep bebas dari berasal dari
19 Hutagalung, 2016. Inge Dinamika Sistem Pers Di Indonesia, Jurnal Interaksi, Vol 2(2)
20 Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 91
21 Samsul Wahidin, 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 36
22 Pasal 1 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang  tidak  dipaksa  untuk  melakukan  satu  perbuatan.  Sedangkan  konsep  bebas untuk  berasal  dari  pemikiran  Jean  Jacques  Rousseau  dan  GWF  Hegel,  yang  berarti kondisi  yang  memungkinkan  seseorang  berbuat  sesuatu  untuk  mencapai  apa  yang diinginkan. Dalam perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para  pekerja  pers  tidak  dipaksa  berbuat  sesuatu  dan  mampu  berbuat  sesuatu  untuk mencapai apa yang mereka inginkan. 23
Sebagai  dasar  dalam  menerapkan  kebebasan  pers  terdapat  dalam  Undang- Undang  1945  pasal  28,  yang  disebutkan  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  maupun  tulisan  dan  sebagainya.  Selanjutnya jaminan  kebebasan  Pers  melalui  diberlakukannya  Undang-Undang  tentang  Pers  No 40/1999  yang  mengamanatkan  bahwa  antara  lain  pers  nasional  mempunyai  fungsi kontrol dan berperan melakukan pengawasan melalui kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum. 24 Adapun  konsep  kebebasan  pers yang  penulis  maksud  adalah  pers  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab,  yang  berarti bahwa  orang-orang  yang  menguasai  media  massa  harus  bertanggung  jawab  kepada masyarakat dalam menjalankan fungsinya. 25 Dengan kebebasan pers, maka pemerintah maupun  instansi  swasta  dan  pembangunan  akan  berjalan  secara  transparan,  serta masyarakat dapat mengontrol dan memberi masukan terhadap bagaimana sebaiknya instansi  terkait  dalam  melaksanakan  pembangunan  sehingga  dapat  memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  kepada  masyarakat,  bukan  malah  sebaliknya mengorbankan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

## 4. Ujaran Kebencian Di Indonesia
Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah “hate crime”.  Robert  Post  sebagaimana  dikutip  oleh  Hare  &  Weinstein  menjelaskan  istilah “hate  crime”  dengan  “speech  expressing  haterd  or  intolerance  of  other  social  group especially on the basis of race and sexuality”. Mendefinisikan sebuah ujaran kebencian diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak memiliki  toleransi  terhadap  kelompok  masyarakat  lain  berdasarkan  rasa  dan  seks. Perbuatan memahami tentang ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia 26 .
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  V  (KBBI  V,  2019),  ujaran  adalah  kalimat  atau bagian kalimat yang dilisankan. Sedangkan kebencian adalah perasaan benci; sifat-sifat benci; dan sesuatu yang dibenci. Benci adalah tidak menyukai atau menghindari sesuatu, salah  satu  bentuk  eksperesi  diri  yang  menolak  (KBBI).  Maka  dapat  diartikan  jika,
23 Nadhyaana Abrar, 1995. Panduan buat Pers Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5
24 Purnama Kusumaningrat, 2005. Jurnalistik, Teori dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 44
25 Masduki,  2005.  Jurnalistik  Radio:  Menata  Profesionalisme  Reporter  &  Penyiar  Radio.  Jakarta: Penebar Swadaya, 7
26 (Hwan  Christianto,  2018.  Perbuatan  pidana  ujaran  kebencian:  ragam  dan  studi  kasus. Yogjakarta: Graha Ilmu, 2
perkataan atas rasa benci adalah kalimat yang menyatakan perasaan benci atau tidak menyukai sesuatu kepada orang lain. Dalam arti ujaran kebencian merupakan kegiatan melakukan  komunikasi  oleh  setiap  perorangan  ataupun  perkelompok  dalam  wujud hinaan,  hasutan,  atau  provokasi,  terhadap  per  individu  atau  perkelompok  lainnya berupa  hal  berbagi  aspek  seperti  agama,  warna  kulit,  gender,  ras,  kewarganegaraan, etnis, dan sebagainnya. Dari beberapa pendapat ahli tentang ujaran kebencian di atas peneliti  menyimpulkan  bahwa  ujaran  kebencian  merupakan  perkataan  yang menunjukkan rasa benci kepada seseorang atau kelompok lain seperti hujatan, hasutan, dan hinaan.
Ujaran  kebencian  sebagaimana  yang  dimaksud,  memiliki  tujuan  guna menyulutkan  dan  menghasut  atas  rasa  benci  orang  lain  atau  kelompok  masyarakat dalam  berupa  komunitas  yang  dibedakan  dari  aspek  diantaranya  yaitu  (a)  Suku,  (b) Aliran keagamaan, (c) Agama, (d) Ras, (e) Keyakinan/Kepercayaan, (f) Antar golongan, (g)  Warna  kulit,  (h)  Gender,  (i)  Etnis,  (j)  Orientasi  seksual,  (k)  Kaum  difabel,  dan  (k) ekspresi gender.
Ujaran  Kebencian  dalam  KUHP  Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  mempunyai  jumlah  pasal  menyebarkan  ujaran  kebencian,  yakni  antara  lain; Pasal  154  mengenai  siapa  saja  di  muka  umum  mengungkapkan  rasa  perihal bermusuhan, penghinaan atau rasa benci kepada kekuasaan atau wewenang Indonesia, Pasal  155  mengenai  perbuatan  menyiarkan  dari  perbuatan  kejahatan  pada  Pasal  154, dan  Pasal  156  mengenai  siapa  saja  di  muka  umum  mengutarakan  rasa  perihal bermusuhan,  penghinaan  atau  unsur  kebencian  kepada  seseorang  atau  dengan golongan  masyarakat  Indonesia.  Pasal  tersebut  menyatakan  jelas  melanggar pemberitahuan tentang rasa kebencian terhadap pemerintahan Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau seseorang/dengan jumlah kelompok masyarakat Indonesia (Pasal 156).
Ujaran Kebencian dalam Kontruksi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hakikat ujaran kebencian merupakan perbuatan menyerang hak asasi  manusia  terhadap  orang  lain  memilikinya.  Penting  untuk  dipahami  bahwa didepan kata kebencian terdapat sebuah istilah pembeda ‘ujaran’, artinya suatu yang disadari  dan  disampaikan  kepada  khalayak  ramai  untuk  mengupayakan  dukungan. Kebencian  yang  diarahkan  pada  orang  lain  merupakan  hak  diri  dalam  hal  ekspresi. Berbeda  halnya  ketika  kebencian  itu  disebarluaskan  di  muka  umum  sehingga menimbulkan  rasa  tidak  aman  pada  diri  korban  dan  ketertiban  umum  menjadi terganggu.  Pemahaman  tersebut  menjadi  penting  dalam  menempatkan  ujaran kebencian  sebagai  perbuatan  yang  dilarang.  Walaupun  awalnya  ujaran  kebencian berasal  dari  hak  untuk  berekspresi  ketika  hak  asasi  manusia  tersebut  melanggar kepentingan  orang  lain  dan  kepentingan  umum  harus  dibatasi.  Aturan  mengenai pembatasan  hak  asasi  manusia  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  28J  UUD  1945 haruslah  memenuhi  syarat  substantive  dan  formal.  Pembatasan  Hak  Asasi  Manusia hanya boleh didasarkan pada perlindungan kepentingan umum dan pemenuhan hak asasi manusia orang lain secara berimbang. Artinya ujaran kebencian sekalipun menjadi bagian dari hak untuk berekspresi dalam pemenuhannya tidak boleh melanggar atau mengganggu  hak  rasa  aman  orang  lain.  Begitu  pula  ujaran  kebencian  yang
disebarluaskan  haruslah  dapat  diperkirakan  oleh  pelaku  dapat  mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat.
Ujaran Kebencian dalam Konstruksi Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis  (UU  PDRE).  Hadirnya  Undang-Undang tersebut  membawa  misi  multikulturalisme  bangsa  Indonesia.  Dua  hal  utama  yang dilindungi dalam UU PDRE adalah menghapuskan diskriminasi etnis dan penghapusan dikriminasi ras. Pengaturan UU PDRE jelas menjadi lex specialist dari Pasal 156 KUHP yang  selama  ini  memberikan  perlindungan  terhadap  kehidupan  bersama  bernegara. Pengaturan  mengenai  ujaran  kebencian  dan  ujaran-  ujaran  kebencian  terdapat  dalam Bab VIII UU PDRE, secara khusus Pasal 16. Ketentuan hukum Pasal 16 PDRE mengatur: “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menunjukkan  kebencian  atau  rasa  benci  kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Terdapat  dua  unsur  perbuatan  penting  dalam  Pasal  16  PDRE,  pertama  tingkah  laku berupa  harus  melakukan  dengan  disengaja,  serta  kedua  perbuatan  yang  dilakukan adalah menunjukkan kebencian atau rasa benci dalam konteks diskriminasi etnis dan ras sebagai halnya dimaksudkan pada Pasal 4 huruf b UU PDRE angka 1 ialah apabila membuat tulisan/gambar untuk mensebarluaskan di depan umum atau tempat lain agar bisa dibaca serta dilihat orang lain, angka dua yaitu melontarkan atau mengungkapkan, berpidato dengan rangkaian kata  tertentu di depan umum dapat didengar orang lain, dan  angka  3  yaitu  menggunakan  sesuatu  yang  menarik  perhatian  orang  lain  dengan seperti benda, rangkaian kata atau gambar di tempat umum dan tempat lainnya.
Ujaran Kebencian dalam Kontrusksi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik, membawa perubahan tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Bunyi  Pasal  27  ayat  (3)  UU  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  adalah  sebagai  berikut:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

## 5. Tinjauan Umum tentang Demokrasi
Demokrasi  adalah  bentuk  atau  mekanisme  sistem  pemerintahan  suatu  negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atau negara untuk  dijalankan  oleh  pemerintah  negara  tersebut.  Secara  etimologi  pengertian demokrasi  berawal  dari  Bahasa  Yunani,  yakni  demos  yang  artinya  rakyat  dan kratos/kratein  artinya  kekuasaan/berkuasa.  Jadi  demokrasi  adalah  kekuasaan  yang
berada pada rakyat. 27 Dalam pengertian yang lebih mendalam demokrasi adalah suatu bentuk  pemerintahan  politik  yang  kekuasaan  pemertintahannya  berasal  dari  rakyat, baik  secara  langsung  (demokrasi  langsung)  atau  melalui  perwakilan  (demokrasi perwakilan).  Istilah  demokrasi  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Aristoteles  sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi menggambarkan  sebagian  kecil  mengenai  bentuk-bentuk  pemerintahan  dan  filosofi politik.  Menurut  pengertian  diatas  prinsip  demokrasi  adalah  persamaan  dan kebebasan 28 .
Berbicara  mengenai  sejarah  demokrasi,  konsep  demokrasi  lahir  dari  tradisi Yunani tentang hubugan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung, yaitu dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung  oleh  seluruh  warga  negara  berdasarkan  prosedur  mayoritas.  Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negra resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing,  anak-  anak  dan  perempuan  tidak  bisa  menikmati  demokrasi.  Dalam  sejarah demokrasi,  demokrasi  Yunani  Kuno  berakhir  pada  abad  pertengahan.  Pada  masa  itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan  terpusat  pada  Paus  dan  pejabat  agama  dengan  kehidupan  politik  yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.
Sejarah  demokrasi  selanjutnya  tumbuh  kembali  di  Eropa  menjelang  akhir  abad pertengahan,  ditandai  oleh  lahirnya  Magna  Charta  (piagam  besar)  di  negara  Inggris. Magna  Charta  adalah  suatu  piagam  yang  dimana  memuat  perjanjian  antara  kaum bangsawan  dan  Raja  John  Inggris.  Dalam  piagam  Magna  Charta  menegaskan  bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan rakyat.
Dalam  sejarah  demokrasi,  momentum  lainnya  yang  menandai  kemunculan kembali  demokrasi  di  Eropa  yaitu  gerakan  pencerahan  dan  reformasi.  Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan sastra Yunani Kuno. Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat,  setelah  pernah  tenggelam  pada  abad  pertengahan  tersebut.  Gerakan  reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Lahirnya istilah kontrak sosial antara
27 Mandiong. Dkk,2018. Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education. Makassar: Celebes Media Perkasa, 109
28 Muhammad Sokhih Muttaqin, 2010. Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 25
yang  berkuasa  dan  yang  dikuasai  tidak  lepas  dari  dua  filsuf  Eropa,  John  Locke  dari Inggris dan Monstesquieu dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide  dang  gagasan  pemerintah  demokrasi.  Menurut  Locke,  hak-hak  politik  rakyat mencakup  hak  atas  hidup,  kebebasan,  dan  juga  hak  kepemilikan.  Sedangkan Montesquieu  menjelaskan  bahwa  sistem  politik  tersebut  adalah  melalui  prinsip  trias politica. Trias Politica adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi  tiga  bentuk  kekuasaan,  yaitu  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  eksekutif  dan kekuasaan  yudikatif 29 .  Gagasan  demokrasi  dari  kedua  filsuf  Eropa  itu  pada  akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang  bersandar  pada  trias  politica  ini  selanjutnya  berakibat  pada  munculnya  konsep negara  kesejahteraan.  Konsep  negara  kesejahteraan  tersebut  pada  intinya  merupakan suatu  konsep  pemerintahan  yang  memprioritaskan  kinerja  pada  peningkatan kesejahteraan  warga  negara.  Konsep  demokrasi  menjadi  kata  kunci  tersendiri  dalam ilmu  politik.  Hal  ini  menjadi  wajar,  sebab  demokrasi  saat  ini  disebut-sebut  sebagai indicator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuaaan dalam suatu negara (umumnya berdasar konsep dan prinsip trias politika) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politika ini menjadi penting untuk diperhitungkan ketika fakta-  fakta  sejarah  mencatat  kekuasaan  pemerintah  (eksekutif)  yang  begitu  besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi  manusia.  Demikian  pula  kekuasaan  berlebihan  di  lembaga  negara  yang  lain, misalnya  kekuasaan  berlebihan  dari  lembaga  legislatif  menentukan  sendiri  anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota- anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara  teori)  membatasi  kekuasaan  lembaga  negara  tersebut.  Jimly  Asshiddiqie  juga pernah  mengatakan,  kekuasaan  tertinggi  berada  ditangan  rakyat.  Hal  tersebut  sesuai dengan  penyataan  beliau  bahwa  dalam  suatu  negara  demokrasi  kedaulatan  sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat.
Prinsip-prinsip  demokrasi,  dapat  ditinjau  dari  pendapat  Almadudi  yang kemudian  dikenal  dengan  "soko  guru  demokrasi". 30 Menurutnya,  prinsip-  prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:
 Kedaulatan  rakyat.  Kedaulatan  berarti  kekuasaan  tertinggi.  Dalam  Negara demokrasi,  pemilik  kedaulatan  adalah  rakyat  bukan  penguasa.  Kekuasaan
29 Efi Yulistyowati, 2016. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasartahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.
30 (A.A.  Al-Maududi  1998.  Al-Khilafah  wa  Al-Mulk,  di  terjemahkan  oleh  Muhammad  Al-Baqir dengan judul Khilafah dan kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam. Bandung: Mizan, 19- 31
tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat.
 Pemerintahan  didasarkan  pada  persetujuan  rakyat.  Prinsip  ini  menghendaki adanya  pengawasan  rakyat  terhadap  pemerintahan.  Dalam  hal  ini,  penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri.
 Pemerintahan  mayoritas  dan  perlindungan  hak-hak  minoritas.  Prinsip  ini menghendaki  adanya  keadilan  dalam  keputusan.  Keputusan  yang  sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak  sama.  Dalam  hal  demikian,  berlaku  prinsip  majorityrule.  Maksudnya keputusan  diambil  sesuai  kehendak  mayoritas  rakyat.  Namun,  keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas (minority rights).
 Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanyajaminan hak- hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya  meliputi  hak-hak  dasar.  Hak-hak  tersebut  meliputi:  hak mengemukakan  pendapat,  berekspresi,  dan  pers  bebas,  hak  beragama,  hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian disini berlaku prinsip, hak asasi  manusia  harus  senantiasa  dikembangkan  (diperbaiki,  dipertajam,  dan ditambah hak-hak lainnya).
 Pemilu  yang  bebas  dan  adil.  Prinsip  ini  menghendaki  adanya  pergantian pimpinan  pemerintahan  secara  damai  dan  teratur.  Hal  ini  penting  untuk menjaga  agar  kedaulatan  rakyat  tidak  diselewengkan.  Untuk  itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).
 Persamaan  di  depan  hukum.  Prinsip  ini  menghendaki  adaanya  persamaan politik.  Maksudnya,  secara  hukum  (didepan  hukum)  setiap  warga  Negara mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk  berpartisipasi.  Itu  berarti  tidak  boleh  ada  sikap  membeda-bedakan (diskriminasi),  entah  berdasarkan  suku,  ras,  agama,  antar  golongan  maupun jenis kelamin.
 Perlindungan  hukum.  Prinsip  ini  menghendaki  adanya  perlindungan  hukum warga Negara dari tindakan sewenang- wenang oleh Negara. Misalnya warga Negara  tidak  boleh  ditangkap  tanpa  alasan  hukum  yang  jelas,  warga  Negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka.
 Pemerintahan  dibatasi  oleh  konstitusi.  Prinsip  ini  menghendaki  adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam  konstitusi.  Selanjutnya  konstitusi  itu  menjadi  dasar  penyelenggaraan Negara  yang  harus  dipatuhi  oleh  pemerintah.  Itulah  sebabnya  pemerintahan demokrasi  sering  disebut  “demokrasi  konstitusional”  dengan  demikian, pemerintahan  demokrasi  dijalankan  sesuai  prinsip  supremasi  hukum  (rule  of law). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum.
 Penghargaan  pada  keberagaman.  Prinsip  ini  menghendaki  agar  tiap-  tiap kelompok  sosial-budaya,  ekonomi,  ataupun  politik  diakui  dan  dijamin keberadaannya.  Masing-masing  kelompok  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara.
 Penghargaan  terhadap  nilai-nilai  demokrasi 31 .  Prinsip  ini  menghendaki  agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan konsesus. Toleransi berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan  dan  berhati  lapang  terhadap  orang-orang  yang  berpandangan berbeda.  Kemanfaatan  berarti  demokrasi  haruslah  mendatangkan  manfaat konkret,  yaitu  perbaikan  kehidupan  rakyat.  Kerjasama  berarti  semua  pihak bersedia  untuk  menyumbangkan  kemampuan  terbaiknya  dalam  mewujudkan cita-  cita  bersama.  Kompromi  berarti  ada  komitmen  untuk  mencari  titik  temu diantara  berbagai  macam  pandangan  dan  perbedaan  pendapat  guna  mencari pemecahan untuk kebaikan bersama.

## 6. Demokrasi Menurut Fiqh Siyasah
Dikalangan  umat  Islam  ada  pendapat  bahwa  Islam  adalah  agama  yang komprehensif, lengkap dan  sempurna  sebagai  sebuah  system  kehidupan,  Islam  tidak hanya  berisikan  tuntutan  moral,  tetapi  juga  system  politik  termasuk  bentuk  dan  ciri- cirinya. 32 Pendapat ini antara lain di anut oleh:
1) Abu  A’La  Al  Maududi  menganggap  demokrasi  adalah  syirik  karena mengansumsikan kedaulatan dan kekuasaan itu datang dari rakyat semata. Hal ini berarti demokrasi menafikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Menurut Al- Maududi  khalifah  berarti  orang  yang  menikmati  hak-hak  dan  kekuasaan tertentu  yang  bukan  merupakan  haknya  sendiri  melainkan  hak  sebagai  wakil atas kuasa Tuhannya, kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi sepenuhnya milik  Allah.  Untuk  menegakkan  dan  penerapannya  diserahkan  kepada  al-hall wal-aqd  secara  kolektif.  Karena  itu  bagi  Al-  Maududi  tidak  ada  tempat demokrasi dalam Islam. 33
2) Madjid Khadduri dan Muhammad Tahir Azhary memakai istilah “nomokrasi” karena bagi mereka nama nomokrasi lebih cocok dibanding dengan demokrasi karena  kekuasaan  negara  itu  didasarkan  kepada  hukum-hukum  yang  berasal dari Allah.
3) Taqiyyudin  Al-Nabhani  menggunakan  istilah  kedaulatan  syara ‟ yang  artinya yang  menangani  dan  mengendalikan  aspirasi  individu  adalah  syara ‟ bukan individu  dengan  sesuka  hatinya.  Oleh  karena  itu  tidak  ada  tempat  bagi
31 Azyumardi Azra, 2010. Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Masyarakat Madani, 123
32 Suyuti Pulungan, 2002. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran
33 A.  A.  Al-Maududi,  1998.  Al-Khilafah  wa  Al-Mulk,  di  terjemahkan  oleh  Muhammad  Al-Baqir dengan judul Khilafah dan kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam, 6
demokrasi yang lepas dari ruh syariat atau demokrasi yang tidak dikendalikan berdasarkan petunjuk-petunjuk hukumnya. 34
4) Menurut  Al-Hasjimy  konsep  syura  memang  dapat  ditafsirkan  sebagai demokrasi, tetapi konsep syura ‟ disini belum tentu identik dengan demokrasi.
Suatu bentuk pemerintahan republik yang demokratis memang dapat dianggap telah  meneladani  para  sahabat  Khulafa ‟ ar-Rasyidin,  namun  teladan  yang dimaksud mengandung banyak variasi dalam penerapannya.
5) Yusuf  al-Qardhawi  substansi  demokrasi  sejalan  dengan  islam  karena kebanyakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan ajaran islam. Salim Ali al- Bahnasawi pun mengatakan demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan  dengan  Islam.  Sisi  baiknya  adalah  adanya  kedaulatan  rakyat selama  tidak  bertentangan  dengan  islam.  Sementara,  sisi  buruknya  adalah penggunaan  hak  legislatif  secara  bebas  yang  bisa  mengarah  pada  sikap menghalalkan  yang  haram  dan  mengharamkan  yang  halal.  Demokrasi  bagi sebagian  umat Islam  sampai  dengan  saat ini  masih  diperselisihkan. Ada  yang menerima  maupun  menolaknya  secara  tegas  tentang  pemakaian  sistem demokrasi tersebut.

## 7. Batas Kebebasan Pers dan Hate Speech di Indonesia dalam Demokrasi
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers. Kebebasan pers bukan berarti pers bisa semena-mena dalam hal penyampaian informasi. Tetapi kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang  disertai  dengan  tanggung  jawab  sosial.  Informasi  atau  berita  yang  dikeluarkan oleh pers dikonsumsi langsung oleh publik dan dapat memengaruhi pemikiran publik secara langsung. Oleh sebab itu, pers harus bertanggung jawab terhadap publik terkait pemberitaan yang telah dikeluarkan. Selain itu, pers yang bebas adalah pers yang tidak melanggar  ketentuan  hak  asasi  manusia.  Sebagai  penganut  sistem  demokrasi,  sudah menjadi  kewajiban  Indonesia  untuk  menegakkan  kebebasan  pers.  Kebebasan  pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal.
Kebebasan  pers  akan  memunculkan  pemerintahan  yang  cerdas,  bersih,  dan bijaksana.  Sebab  melalui  kebebasan  pers  masyarakat  dapat  mengetahui  berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Kebebasan pers dalam negara demokrasi  diperlukan  agar  pers  bisa  menjalankan  fungsinya  sebagai  pengawas pemerintahan  sehingga  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan.  Ada  dua  undang- undang  yang  mengatur  kebebasan  pers,  yaitu:  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  1999  tentang Pers menjelaskan  bahwa  kemerdekaan  pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
34 Muhammad Thahir Azhari, 2003. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media
pembredelan,  atau  pelarangan  penyiaran.  Dari  penjelasan  pasal  tersebut,  dapat diketahui bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Artinya, tidak ada yang  boleh  menghalangi  kegiatan  pers,  meskipun  itu  pemerintah.  Meskipun  begitu, kebebasan  pers  bukanlah  tanpa  batas.  Kebebasan  pers  tetap  dibatasi  agar  tidak melanggar  ketentuan  hak  asasi  manusia.  Kebebasan  pers  di  Indonesia  harus dilaksanakan sesuai dengan etika jurnalisme.
Etika jurnalisme yang mengatur kegiatan pers di Indonesia disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik. Semua insan pers wajib mematuhi pedoman yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik agar terwujud kebebasan pers yang ideal. Kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga  negara.  Ada  sejumlah  instrumen  internasional  yang  berkenaan  dengan  ujaran kebencian,  seperti:  Deklarasi  HAM  PBB  1948;  Konvensi  Internasional  Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention On the Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD); dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR). Selain itu, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  juga  memuat  larangan  dan  ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ini memuat ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tindak pidana ini dirumuskan secara materiil.  Artinya  tindak pidana  tersebut selesai  sempurna  bila akibat  perbuatan  telah timbul  yaitu  adanya  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik.  Unsur  sengaja artinya pelaku menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari akan timbul akibat kerugian bagi konsumen. Pelaku  juga  mengerti  bahwa  apa  yang  dilakukannya  itu  tidak  dibenarkan  (sifat melawan hukum subjektif), dan mengerti akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. 35
Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE). Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materiil. Artinya,  tindak  pidana  selesai  sempurna  akibat  adanya  rasa  kebencian  atau permusuhan  antar  kelompok  masyarakat  telah  timbul.  Selain  UU  ITE,  Pasal  207  dan Pasal  310-Pasal  321  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  juga  memuat larangan  melakukan  penghinaan,  dengan  segala  bentuknya,  yang  menyerang kehormatan dan nama baik. Substansi dalam pasal-pasal ini telah dimuat kembali dalam RUU KUHP.
Dalam RUU KUHP, yang dimaksud dengan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain.  Sifat  dari  perbuatan  pencemaran  adalah  jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan,
35 Muhammad  Junaidi,  2020.  Pemahaman  Tindak  Pidana  Transaksi  Elektronik  Dalam  Undang- undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
maupun  dengan  gambar  yang  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang, sehingga  merugikan  orang  tersebut.  Terkait  dengan  pandangan  ini  maka  dalam perumusan  “penghinaan”  ataupun  “ujaran  kebencian”.  Pembentuk  undang-undang (DPR dan Pemerintah) perlu memperhatikan kriteria, klausul yang definitif dan tidak multitafsir, yang mengarah pada bentuk-bentuk tindakan yang terkategori sebagai Hate Speech agar tidak melanggar hak berpendapat dan berekspresi. Selain itu Pembentuk UU juga perlu menggali pandangan masyarakat terhadap hal tersebut.
Menurut Polri, dalam Surat Edaran No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, bentuk ujaran kebencian antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita  bohong,  yang  memiliki  tujuan  atau  bisa  berdampak  pada  tindak  diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Namun menurut Nikodemus, pengacara  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta,  frasa  "perbuatan  tidak menyenangkan"  seharusnya  tidak  lagi  termasuk  dalam  salah  satu  bentuk  ujaran kebencian. Frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dibatalkan  MK  pada  16  Januari  2014.  MK  menilai  bahwa  frasa  tersebut  sangat  tidak mengikat  hukum  dan  tidak  dapat  diukur.  Di  negara-negara  yang  secara  konsisten menerapkan  demokrasi,  pasal-pasal  pencemaran  nama  baik  dalam  hukum  pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap merugikan reputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungjawaban melalui hukum perdata, bukan pidana. 36

## 8. Batas Kebebasan Pers Dan Hate Speech di Indonesia dalam Fiqh Siyasah
Fiqh  Siyasah,  merupakan  bagian  dari  hukum  Islam  yang  salah  satu  objek kajiannya  mengenai  kekuasaan.  Bidang  kajiannya  meliputi  hukum  tata  negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara. Fiqh siyasah mengkaji hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara, serta kebijakan-kebijakan baik nasional maupun internasional. 37
Terdapat  beberapa  kaidah  fiqh  yang  kemudian  dijadikan  pegangan  dalam bidang  kajian  fiqh  siyasah,  yang  tidak  lain  tujuannya  pun  sebagaimana  tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kaidah- kaidah fiqh dalam bidang fiqh siyasah diantarnya adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang  pemimpin  harus  berorientasi  kepada  kemaslahatan  rakyat,  bukan  hanya mengikuti  keinginan  hawa  nafsu  belaka.  Setiap  kebijakan  yang  direncanakan, dilaksanakan  dan  diorganisasikan  harus  mengandung  maslahat  dan  manfaat  bagi rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang hanya akan mendatangkan mudharatan bagi rakyat harus  dihindarkan.  Islam  memberikan  hak  kebebasan  berfikir  dan  mengeluarkan
36 M Halim. Dkk, 2009. Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik. Jakarta: LBH Pers, 27
37 Muhammad Iqbal, 2016. Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana,
pendapat  kepada  seluruh  warga  negara  Islam  dengan  syarat  bahwa  hak  tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan membuat kerusakan dimuka bumi. Konsep  Islam  tentang  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  jauh lebih tinggi  dari  pada hak  yang  diakui  oleh  dunia  Barat  dengan  konsep  demokrasi  mereka  (begitu  juga Indonesia).  Kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  merupakan  hak, dan  apabila  guna  menyebarkan  kebaikan  dan  kebajikan  bukan  hanya  semata-mata sebagai hak, tetapi juga sebagai suatu kewajiban.
Dalam  Islam,  setiap  kaum  Muslimin  diberi  hak  untuk  mengekspresikan  dan mengekspos  setiap  peristiwa.  Alasannya  bisa  berbagai  macam,  baik  itu  untuk memperjuangkan  kehormatan  dan  kebaikan  yang  bersangkutan,  maupun  kebaikan untuk orang lain. Namun akan menjadi keliru apabila berita tersebut disebarkan untuk membela  kebatilan  serta  kemunkaran. 38 Kebebasan  pers  adalah  fakta,  namun  batasan menyuarakan yang benar adalah keharusan dan kewajiban insan pers itu sendiri. Dalam kumpulan  artikel  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam  karya  Ashim  Ahmad Ujailah  disebutkan,  batasan  dalam  kebebasan  itu  mencakup  dua  hal.  Pertama,  usaha ketundukan pada jiwa dan akal, bukan pada hawa nafsu. Kedua, perasaan tulus bahwa di  luar  kebebasan  yang  dimilikinya  terdapat  hak  orang  lain  yang  juga  menjadi kewajiban.  Jika  kewajiban  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  dikhawatirkan  timbul hegemoni dan egoisme. Sedangkan kebebasan dan egoisme merupakan dua kutub yang saling  bertentangan.  Dalam  fikih  jurnalistik,  kebebasan  berpendapat  itu  harus melingkupi perkara yang berhubungan dengan agama dan kebebasan yang melingkupi aspek di luar agama.
Di  tengah  banjirnya  informasi  serta  mudahnya  manusia  mengakses  sebuah berita, ada baiknya kita sebagai umat Muslim memfilter diri sedini mungkin. Apalagi kita  tengah  hidup  pada  zaman  di  mana  berita hoaks maupun Hate  Speech acap  kali menjadi  trending  yang  mewarnai  linimasa  media  sosial  yang  sejatinya  paling  dekat dengan  warganet.  Hate  Speech  merupakan  tindakan  kriminal  yang  telah  diatur sedemikian rupa oleh negara. Untuk itu, agar produk berita yang dihasilkan insan pers memiliki kualitas isi dan   juga memberi maslahat, ada baiknya pakem-pakem dalam kaidah fikih menjadi rujukan yang relevan di masa kini. Dalam kitab Majmu’ah Buhuts Fiqhiyyah  karya  Abdul  Karim  Zaidan,  terdapat  beberapa  kriteria  batasan  dalam kebebasan pers. Antara lain batasan umum yang mengikat semua hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, bukan bertujuan pamer atau melecehkan dan membo  ngkar aib  orang  lain  demi  keuntungan  tertentu,  menjunjung  tinggi  akidah  dan  akhlak,  dan tidak melecehkan privasi orang lain. 39
Pandangan  fiqh  siyasah  terhadap  Undang-Undang  No.19  tahun  2016  (ITE) tentang ujaran kebencian berbasis sara yang menyebabkan fitnah ditinjau isinya. Dalam pembuatan  Undang-Undang  ITE  bermaksud  untuk  tidak  membiarkan  kasus  ujaran kebencian terjadi, yang mana ujaran kebencian dilarang oleh hukum Islam. Akan tetapi
38 Irma Damayanti, 2019. Kebebasan Pers Perlu Perhatikan Fikih Jurnalistik
39 Anam,  Faris  Khoirul.  2009.  Fikih  Jurnalistik  Etika  &  Kebebasan  Pers  Menurut  Islam.  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 30.
adanya  Undang-Undang  No.19  tahun  2016  (ITE)  ini  bisa  menjadi  boomerang  yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat umum 40 .
Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif (Tanfidziyah) dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah  hanya  terbatas  untuk  lembaga  eksekutif  saja  melainkan  juga  untuk  lembaga legislatif,  yudikatif  dan  untuk  kalangan  dalam  arti  yang  lebih  luas  lagi.  Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan- badan  di  bawah  kepala  negara  yang  bertugas  meng-execute  ketentuan  perundang- undangan seperti Diwan al- Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib albait al- māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak  masa  kekhilafahan  Umar  bin  Khattab  maka  untuk  hal  ini  istilah  ul  al-amr mangalami  penyempitan  makna  untuk  mewakili  lembaga-lembaga  yang  hanya berfungsi  sebagai  eksekutif.  Sedang  untuk  Kepala  Negara,  al-Maududi  menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah 41 .
Berdasarkan  Al-Qur`an  dan  As-Sunnah,  umat  Islam  diperintahkan  untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan  Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Hukuman ta’zīr dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki  oleh  kemaslahatan  umum,  meskipun  perbuatannya  bukan  maksiat, melainkan  pada  awalnya  mubah.  Perbuatan  yang  termasuk  kelompok  ini  tidak  bisa ditentukan,  karena  perbuatan  tersebut  tidak  diharamkan  karena  zatnya,  melainkan karena  sifatnya.  Apabila  sifat  tersebut  ada  maka  perbuatannya  diharamkan,  dan dikenakannya  hukuman  atas  perbuatan  tersebut  adalah  membahayakan  atau merugikan  kepentingan  umum.  Apabila  dalam  suatu  perbuatan  terdapat  unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap Jarimah dan pelaku dikenakan  hukuman.  Akan  tetapi  apabila  dalam  perbuatan  tersebut  tidak  terdapat unsur  merugikan  kepentingan  umum  maka  perbuatan  tersebut  bukan  Jarimah  dan pelakunya  tidak  dikenakan  hukuman.  Khususnya  menurut  dalam  Jarimah  Ta’zir terdapat bermacam-macam hukuman yang ditentukan atau yang telah ditetapkan dan hikmah disyariatkannya hukuman Jarimah Ta’zir, antara lain hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman kawalan, hukuman salib, hukuman ganti rugi, hukuman pengucilan dan hukuman peringatan.

## D. KESIMPULAN
Batas  kebebasan  Pers  dan  ujaran  kebencian  (Hate  Speech)  dalam  demokrasi adalah adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya. Kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
40 Permana,  I  Made  Andi  Sabda  Dkk  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3(1).
41 Bustamin  (2019).  Urgensi  Checks  and  Balances  Ketatanegaraan  Indonesia  Dan  Islam.  Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol 18(2).
dan  pers  nasional  tidak  dikenakan  penyensoran,  pembredelan,  atau  pelarangan penyiaran. Kebebasan pers dibatasi agar tidak melanggar hak asasi manusia. Selain UU ITE, Pasal 207 dan Pasal 310-Pasal 321 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) juga  memuat  larangan  melakukan  penghinaan,  dengan  segala  bentuknya,  yang menyerang kehormatan dan nama baik.
Batasan  kebebasan  pers  dalam  fiqh  siyasah  adalah  yang  mengikat  semua  hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, bukan bertujuan pamer atau melecehkan dan membongkar aib orang lain demi keuntungan tertentu, menjunjung tinggi akidah dan akhlak, dan tidak melecehkan privasi orang lain seperti yang termaktub dalam QS Al- Hujurat ayat 12. Sedangkan ujaran kebencian (Hate Speech) yang dapat dikategorikan sebagai  fitnah  dalam  siyasah  dapat  dijatuhi  hukuman  ta’zir  karena  mengganggu kemaslahatan umum.

## REFERENSI

## Buku:
Abbas, Ahmad Sudirman. 2015. Fiqh Siyasah. Depok: Abbas Press.
Abrar, Nadhyaana. 1995. Panduan buat Pers Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Maududi, Abu A'la. 1998. Al-Khilafah wa Al-Mulk, di terjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir  dengan  judul  Khilafah  dan  kerajaan:  Evaluasi  Kritis  atas  Sejarah Pemerintahan Islam. Bandung: Mizan.
Anam,  Faris  Khoirul.  2009.  Fikih  Jurnalistik  Etika  &  Kebebasan  Pers  Menurut  Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Azhari, Muhammad Thahir. 2003. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Azra, Azyumardi. 2010. Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Masyarakat Madani. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Bmedia,  Redaksi.  2016.  UU  1945  dan  Perubahannya,  Jakarta:  Bmedia  Imprint  kawan Pustaka.
Christianto, Hwan. 2018. Perbuatan pidana ujaran kebencian: ragam dan studi kasus. Yogjakarta: Graha Ilmu.
Halim, M. dkk. 2009. Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik. Jakarta: LBH Pers.
Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa. Jakarta: Granit.
Iqbal, Muhammad. 2016. Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
Kusumaningrat,  Hikmat  dan  Purnama  Kusumaningrat.  2005.  Jurnalistik,  Teori  dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mahfud MD, Moh. 2000. Demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Mandiong,  Baso,  Zainuddin  Mustapa,  and  Andi  Gunawan  Ratu  Chakti.  2018. Pendidikan  Kewarganegaraan  :  Civic  Education.  Makassar:  Celebes  Media Perkasa.
Masduki.  2001.  Jurnalistik  Radio:  Menata  Profesionalisme  Reporter  &  Penyiar  Radio. Jakarta: Penebar Swadaya.
Muhajir, N. 1996. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Paskin.
Muttaqin,  Muhammad  Sokhih.  2010.  Analisis  Pengisian  Jabatan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur di Daerah Istimewa  Yogyakarta  dalam  Konteks  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pulungan, Suyuti. 2002. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suhariyanto  Budi.  2014.Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (CYBERCRIME),  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Surjomihardjo,  Abdurachman.  2002.  Beberapa  Segi  Perkembangan  Sejarah  Pers  Di Indonesia, Kompas, Jakarta.
Wahidin, Samsul. 2006. Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jurnal:
Bustamin (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam . Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol 18(2).
Hutagalung (2016). Inge Dinamika Sistem Pers Di Indonesia , Jurnal Interaksi, Vol 2(2).
Junaidi,  Muhammad  (2020). Pemahaman  Tindak  Pidana  Transaksi  Elektronik  Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik . Jurnal Budimas,Vol. 02(02).
Permana,  I  Made Andi Sabda  Dkk  (2022). Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial . Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3(1).
Yulistyowati,  Efi  (2016). Penerapan  Konsep  Trias  Politica  Dalam  Sistem  Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasartahun 1945Sebelum Dan Sesudah Amandemen . Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 18(2).

## Internet :
Baskoro,  Lestantya  R.  (2018). Kebebasan  Pers  di  Indonesia dalam  TEMPO.CO,  pada  11 Februari. https://hukum.tempo.co/read/1059485/kebebasan-pers-di-indonesia (diakses 5 Maret 2022).
CNN (2019). Kasus Ahmad Dhani: Ludahi Pendukung Ahok Hingga Umpatan Idiot . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230072714-12-460881/kasus- ahmad-dhani-ludahi-pendukung-ahok-hingga-umpatan-idiot.
Damayanti, Irma. Kebebasan Pers Perlu Perhatikan Fikih Jurnalistik . https://www.republika.co.id/berita/q34dkn430/kebebasan-pers-perlu-perhatikan- fikih-jurnalistik (diakses 3 Juni 2022)
Wilbrot, Higinus. Demokrasi Ditengah Kebebasan Pers . https://www.kompasiana.com/wilbrotkrado/5924373e6423bd7d4912da5c/higinus
-wilbrot-demokrasi-di-tengah-kebebasan-pers (diakses11 Juli 2019)

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya
Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor:  SE/06/X/2015  tentang Penanganan Ujaran Kebencian