Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
Komang Ema Marsitadewi 1 * dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ngurah Rai, Denpasar-Indonesia
Corespondence Email: *ema.marsitadewi@warmadewa.ac.id

## Abstract
The existence of a disability label attached to a person with a disability makes it difficult for people with disabilities to find work.  Whereas,  in  accordance  with  human  rights,  persons  with  disabilities  should  have  the  same  rights  as  the  general public  in  obtaining  employment.  Coupled  with  the  existence  of  a  legal  umbrella  in  the  protection  and  fulfillment  of  the rights  of  persons  with  disabilities  in  Bali,  namely  Regional  Regulation  No.  9  of  2015  concerning  the  Protection  and Fulfillment  of  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  which  can  be  the  basis  for  fulfilling  the  rights  of  persons  with disabilities in Bali. This includes the fulfillment of job rights for persons with disabilities. The method used is a qualitative method. Primary data were obtained by direct observation and field interviews with informants. While secondary data is obtained from reports related to persons with disabilities in accessing work. The results show that the government's role in the  empowerment  function  is  still  weak.  This  can  be  seen  from  the  training  activities  held  by  the  Denpasar  City  Social Service  and  the  Denpasar  City  Manpower  Service.  The  training  provided  has  varied,  but  due  to  budget  constraints,  it seems that the training provided is rare and underdeveloped for some people with disabilities. In addition, the lack of data collection causes the government to tend to invite only disability organizations. So that people with disabilities outside the organization  are  less  aware  of  information  related  to  the  training  provided  by  the  government.  This  study  recommends that the Denpasar City Social Service and Denpasar City Manpower Office improve socialization so that job providers will be more sensitive to the rights of persons with disabilities which should be the same as other communities in general.
Keywords: emplo yment; go vernment ro le; perso ns w ith disa bilities.

## Abstrak
Adanya  label  disabilitas  yang  melekat  pada  penyandang  disabilitas  membuat  penyandang  disabilitas  sulit mendapatkan  pekerjaan.  Padahal,  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia,  penyandang  disabilitas  harus  memiliki hak  yang  sama  dengan  masyarakat  umum  dalam  memperoleh  pekerjaan.  Ditambah  dengan  adanya  payung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How to Cite : Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Memperoleh  Pekerjaan . POLITICOS: Jurnal Politik  d an Pem erintahan, 1 (2): 98-112. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.98-112

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan

## I.  PENDAHULUAN
Penyandang  disabilitas  merupakan kelompok  marginal  ditengah  masyarakat. Kondisi  baik  fisik  maupun  non  fisik  dari penyandang disabilitas tersebut berdampak pada  kemampuan  berpartisipasi  ditengah masyarakat.  Hal  ini  pun  jauh  berdampak pada kepekaan adanya penyandang disabilitas  di  masyarakat  yang  kemudian memberikan  efek  tidak  terpenuhinya  hak penyandang disabilitas seperti salah satunya  ialah  hak  untuk  mendapatkan pekerjaan.
Penyandang  disabilitas  membutuhkan perhatian  dari  pemerintah,  khususnya dalam  hal  ketenagakerjaan.  Menurut  data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 pada 24  provinsi  di  Indonesia,  terdapat  1.235.320 orang  penyandang  disabilitas,  yang  terdiri dari  687.020)  orang  penyandang  disabilitas laki-laki,  dan  548.300  orang  perempuan (Khusus, 2011). Mayoritas dari penyandang disabilitas tersebut termasuk golongan yang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
berpendidikan  rendah.  Data  menunjukkan, penyandang  disabilits  yang  tidak  tamat sekolah dasar sebesar 58,9%, dan berpendidikan sekolah dasar sebesar 28,1 %. Dengan  pendidikan  yang  masih  rendah, ditambah dengan masih banyak penandang disabilitas yang tidak mempunyai keterampilan,  membuat  para  penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016 tentang  Penyandang  disabilitas  untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan  tanpa  diskriminasi  yang  memberikan landasan  hukum  secara  tegas  mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang ini hadir untuk menghapus  hambatan  bagi  penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya sama dengan masyarakat lainnya. Undang-Undang ini menjadi payung hukum untuk melindungi
hukum  dalam  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  di  Bali  yaitu  Peraturan  Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat menjadi dasar  pemenuhannya.  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  Bali.  Termasuk  di  dalamnya  pemenuhan  hak  kerja bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data primer diperoleh dengan observasi  langsung  dan  wawancara  lapangan  dengan  informan.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari laporan  terkait  penyandang  disabilitas  dalam  mengakses  pekerjaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peran  pemerintah  dalam  fungsi  pemberdayaan  masih  lemah.  Hal  ini  terlihat  dari  kegiatan  pelatihan  yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar. Pelatihan yang diberikan bervariasi,  namun  karena  keterbatasan  anggaran,  tampaknya  pelatihan  yang  diberikan  jarang  dan  kurang berkembang bagi sebagian penyandang disabilitas. Selain itu, minimnya pendataan menyebabkan pemerintah cenderung  hanya  mengundang  organisasi  disabilitas.  Sehingga  penyandang  disabilitas  di  luar  organisasi kurang  mengetahui  informasi  terkait  pelatihan  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini merekomendasikan  agar  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dan  Disnaker  Kota  Denpasar  meningkatkan  sosialisasi agar  pemberi  kerja  lebih  peka  terhadap  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang  seharusnya  sama  dengan masyarakat lain pada umumnya.
Kata Kunci: pekerjaan; peran pemerintah; penyandang disabilitas.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
penyandang  disabilitas  dari  diskriminasi, termasuk pekerjan. Kemudian dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas, pasal 13 tentang ketenagakerjaan menyebutkan setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan/atau melakukan  pekerjaan  yang  layak  sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas  seharusnya  dapat  melakukan pemenuhan hak pekerjaan secara adil sesuai dengan  Undang-Undang  No  8  Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  Perlindungan  dan POemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Pemerintah  Daerah  Kota  Denpasar melalui  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Tenaga Kerja  merupakan  dua  lembaga  yang memiliki tanggungjawab dalam pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses  pekerjaan  di  wilayah  Kota Denpasar.  Sebagai  lembaga  yang  memiliki tanggungjawab  dibidang  pekerjaan  bagi seluruh  masyarakat  termasuk  didalamnya para  penyandang  disabilitas,  pemahaman lembaga  terhadap  pekerjaan  dan  penerima pekerjaan  bergantung  dari  kapasitas  yang dimiliki  oleh  lembaga  ini.  Apakah  mampu untuk  menterjemahkan  Daerah  Provinsi Bali  Nomor  9  Tahun  2015  tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan baik sehingga  para  penyandang  disabilitas mampu mengakses pekerjaan seperti masyarakat  umum  lainnya.  Berdasarkan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  di  dinas  sosial  dan  dinas  tenaga kerja  Kota  Denpasar  dengan  judul  Peran Pemerintah
Kota Denpasar dalam Mengakomodasi Hak Penyandang
Disabilitas  dalam  Memperoleh  Pekerjaan (Suatu Studi di Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar)

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif.  Kualitatif  digunakan dalam penelitian ini sehingga sangat efektif dalam  mencari  tanggapan  dan  pandangan informan secara langsung mellaui wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini melibatkan dua belas informan  yang  terdiri  dari  2  dari  pihak pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab  dalam  menjalankan  dan mengawasi  terpenuhinya  hak  pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 3 dari penyedia lapangan pekerjaan sebagai pihak yang memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan 7 dari penyandang disabilitas dari  masing-masing derajat  kedisabilitasannya  sebagai  pihak yang  merasakan  dan  menjalan  proses pemenuhan hak pekerjaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dan Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  terkait Fungsi Pemberdayaan
Peran
pemerintah dalam mengakomodasi  penyandang  disabilitas

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
salah  satunya  melihat  peran  pemerintah dalam fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan  sendiri  merupakan  fungsi dimana  pemerintah  melakukan  program- program pemberdayaan guna meningkatkan  kualitas  masyarakat.  Dalam penelitian  ini,  peran  pemerintah  yang ditujukan  pada  fungsi  pemberdayaan  ialah mengetahui program-program yang dimiliki  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar dan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar dalam hal meningkatkan kualitas penyandang  disabilitas  sehingga  mampu bersaing  dalam  dunia  kerja  dan  mampu mengisi  kuota  1%  yang  disediakan  oleh pemerintah  bagi  penyandang  disabilitas  di setiap penyedia lapangan pekerjaan.
Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar yang kemudian diwujudkan dengan memberikan pelatihan  pelatihan  yang  dibutuhkan  oleh penyandang disabilitas.
“ kalau  tiyang  dulu  penganggaran  sih pernah  memberikan  pelatihan  pijat. Pelatihan  membuat  udeng,  bokoran
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
dari koran untuk disabilitas gabungan seperti  tuna  netra,  tuna  rungu  dan disabilitas  mental.  Pelatihan  nike memang ada tahun lalu. Tapi penganggaran untuk tahun ini memang  tidak  ada.  Cuma  kita bekerjasama  dengan  Dinsos  provinsi. Kemarin  dinsos  provinsi  memfasilasi mereka spa. Karena ada bantuan dana dari  dinsos  mereka  diarahkan  ke  Spa. Pijat  spa  disabilitas  itu  bahkan  lebih bagus  dari  yang  normal. ”. (Denpasar, 2018)
Dari  petikan  hasil  wawancara  diatas dapat  dilihat  bahwa  Dinas  Sosial  Kota Denpasar selalu berusaha untuk memberikan  pelatihan  bagi  penyandang disabilitas.  Hal  ini  untuk  membantu penyandang
disabilitas memiliki kemampuan  yang  dapat  digunakan  untuk memberdayakan  diri  ke  depannya.  Untuk memperjelas  bagaimana  pelatihan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar kepada penyandang disabilitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 1. Pelatiahan Pembuatan Bokor
S umber: https://www.facebook.com/pg/rumahberdaya.kpsibali/photos

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
Pada  gambar  diatas  dapat  dilihat bahwa  penyandang  disabilitas  juga  dapat melakukan  hal-hal  yang  dilakukan  oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan kadang  kala  kemampuan  penyandang disabilitas lebih baik dibandingkan masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini  pun diungkapkan oleh instruktur pelatihan pijat spa  seperti  yang  telah  dijabarkan  pada petikan  wawancara  oleh  PM1  diatas.  Dari pernyataan yang diungkapkan oleh instruktur  yang  diungkap  kembali  oleh PM1  juga  secara  tidak  sadar  membuka pintu  yang  selama  membatasi  penyandang disabilitas. Selama ini tidak dapat dipungkiri bahwa stigma masyarakat kental akan
ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan layaknya masyarakat umum.
Pelatihan  bagi  penyandang  disabilitas tidak  hanya  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial Kota  Denpasar  melainkan  juga  diberikan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar. Sebagai pihak yang juga memiliki tanggungjawab  untuk  dapat  memberikan akses  bagi  penyandang  disabilitas  dalam memperoleh pekerjaan, Dinas Tenaga Kerja memberikan  pelatihan  yang  berbeda  dari pelatihan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial Kota Denpasar bagi penyandang disabilitas.
“ iya  kita  memberikan  pelatihan  bagi penyandang disabilitas. Kemarin kebetulan ada kerjasama dengan pusat sehigga kita bisa melaksanakan pelatihan  pelatihan.  Ya  kita  memang tidak ada anggaran untuk kesana. Tapi biasanya ada kerjasama dengan pusat.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Pelatihan  yang  baru-baru  ini  kita lakukan  adalah  ternak  lele.  Kita menggubungi  Gergatin  ada  pelatihan mau  atau  gak.  Terus  langsung digerakkan anggotanya ” (Denpasar K. P., 2018)
Dari  ungkapan  Informan  PM2  diatas dapat  dilihat  bahwa  pelatihan  yang diberikan  baik  oleh  Dinas  Sosial  Kota Denpasar dan juga Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar telah beragam bentuknya. Apabila  dianalisis  dengan  menggunakan moral  model  disability, yang  dilakukan  oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan juga Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  merupakan langkah  awal  yang  baik.  Seperti  yang diketahui,  di  Indonesia  sendiri  banyak disabilitas yang tidak mau berkegiatan yang diakibatkan  oleh  stigma  masyarakat  yang buruk  dan  juga  lebel  tidak  mampu  seperti dalam mo ral  mo d el  d isability. Namun dengan adanya keaktifan pelatihan- pelatihan  yang  dilakukan  juga  secara  tidak langsung  mengahapuskan  stigma  tersebut dan kian menyadarkan penyandang disabilitas  dapat  melakukan  banyak  hal. Berikut  ilaha  gambar  pelatihan  ternak  lele yang  diberikan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja Kota Denpasar.
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa kapasitas pelatihan tidaklah besar. Sehingga tidak  seluruh  penyandang  disabilitas  dapat turt  mengikuti  pelatihan  yang  diberikan. Selain  itu,  Pemerintah  biasanya  akan bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh PM2.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
“ Kita  menggubungi  Gergatin  ada pelatihan  mau  atau  gak.  Terus langsung digerakkan anggotanya. Kan mereka yang lebih tau butuh pelatihan apa  dan  siapa  anggotanya.  Lebih mudah  lah  ngumpulin.  Mereka  juga semangat  semangat. ” (Denpasar  K.  P., 2018)
Dari  pernyataan  PM2  diatas  dapat diketahui bahwa hanya penyandang disabilitas yang aktif di organisasi penyandang disabilitas yang lebih memiliki akses untuk memperoleh pelatihan.
Pemerintah
cenderung menyebarkan informasi kepada organisasi-organisasi penyandang  disabilitas.  Baik  Dinas  Sosial Kota  Denpasar  dan  Dinas  Tenaga  Kerja Kota  Denpasar  mengajak  organisasi  seperti Gergatin,  pertuni  ataupun  LSM  yang bergerak  dibidang  disabilitas  yang  dapat menjamin keaktifan anggotanya.
Terkait  dengan  ungkapan  baik  dari Informan  PM1  dan  PM2  yang  cenderung menghubungi organisasi penyandang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
103
disabilitas  sehingga  menimbulkan  dua  sisi bagi  penyandang  disabilitas.  Sisi  berbeda dari  pemberdayaan  ini  muncul  ketika fungsi  pemberdayaan  yang  dijalankan  oleh Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dan  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  dengan memberikan  pelatihan  kepada  penyandang disabilitas  ini  disandingkan  dengan  konsep penerima manfaat pemberdayaan masyarakat. Dimana konsep pemberdayaan merupakan  sebuah  proses  menuju  berdaya atau  pemberian  daya/kekuatan,  sedangkan dari konsep penerima manfaat
pemberdayaan akan terlihat bahwa penerima  manfaat  merupakan  kelompok yang  memiliki  kedudukan  yang  berbeda. Karena  penerima  manfaat  digolongkan sebagai  kelompok  tidak  berdaya  maka dianggap  kelompok  yang  lebih  lemah dibandingkan  dengan  kelompok  pemberi pemberdayaan  yang  dalam  penelitian  ini ialah Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  dan  penerima manfaat  dari  adanya  pemberdayaan  ialah penyandang  disabilitas.  Dengan  kata  lain pelatihan ini secara tidak langsung
Gambar 2. Pelatihan Ternak Lele bagi Penyandang Disabilitas
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
mengarah
pada pengelompokkan penyandang  disabilitas  sebagai  kelompok yang  yang  berbeda  yakni  kelompok  tidak berdaya.  Padahal  seharusnya  penerima manfaat menurut konsep penerima manfaat, bukanlah obyek atau sasaran yang harus dibedakan berdasarkan kedudukan si penerima  dan  si  pemberi.  Atas  dari  inilah pemberdayaan pada dasarnya memiliki dua sisi yang berjalan berlawanan arah.
Terlepas  dari  pemberdayaan  yang memiliki dua sisi yang berbeda yakni dapat dilihat  dari  konsep  dasar  pemberdayaan dan  juga  dari  sisi  penerima  manfaat, pelatihan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial Kota  Denpasar  dan  Dinas  Tenaga  Kerja Kota  Denpasar  khususnya  sudah  mampu memberikan  pelatihan  yang  dapat  menjadi bekal penyandang disabilitas.
“ Sekarang
saya mijet.
Pelatihannya  dapat  dulu.  Kalau  dulu pernah  mengikuti  pelatihan  pijat  di dinas  sosial  Kota  Denpasar,  terus  di Provinsi  Bali  juga  dulu  pernah  tahun 2009an  pernah  mengadakan  kursus pijat. Kalo saya dulu pernah kursusnya lama di Bandung itu selama 2  tahun.  Kalo  secara  pendidikan  saya nggak  pernah  mengikuti  di  Bali kebetulan  itu  tempatnya  di  Mahatmia di  Tabanan,  sedangkan  pendidikan formalnya  di  Griya  Laba. ” (Netra, 2018)
Dari  data  Informan  TN3  diatas  dapat dilihat  bahwa  adanya  pelatihan  yang diberikan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar dapat  menjadikan  penyandang  disabilitas
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
lebih  berdaya.  Berdaya  yang  dimaksud ialah penyandang disabilitas mampu untuk bekerja sehingga mampu membiaya kehidupan sendiri.
Meski  penyandang  disabilitas  telah mendapatkan pelatihan guna meningkatkan kemampuan  diri  sehingga  penyandang disabilitas  mampu  berdaya,  penyandang disabilitas  sendiri  masih  menilai  terdapat kekurangan  dari  pelatihan  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Hal  inipun  diungkapkan oleh Informan TN3
“ Ya  namanya  diberikan  kursus secara  gratis  itu  kursusnya  menurut saya  terlalu  singkat  sehingga  ilmunya kurang  padat  mestinya  ilmunya  1 bulan  tapi  diambil  nya  satu  minggu dan  itu  pun  hanya  beberapa  jam  saja dan  terkadang  instrukturnya  itu memberikan  ilmu  cuma  sekedar  itu yang saya rasakan. ” (Netra, 2018)
Ungkapan TN3 ini memberikan informasi  bagi  pemerintah  bahwa  dalam mendesain  suatu  pelatihan  haruslah  lebih jauh  agar  pelatihan  yang  diberikan  tidak hanya sekedar pelatihan. Pelatihan penyandang  disabilitas  bukanlah  pelatihan yang diselenggarakan hanya untuk melaksanakan kewajiban semata.
Kurangnya  pelatihan  yang  diberikan oleh  baik  itu  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar ataupun Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar juga diungkapkan oleh Informan TD2.
“ saya kan cacat kaki tapi lainnya biasa normal.  Jadi  pelatihan  yang  ada  di pemerintah  itu  lebih  kepada  pijat

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
untuk  tuna  netra  biasanya.  Padahal saya tidak memerlukan itu. Saya lebih perlu pelatihan seperti komputer. Saat ini  bagaimana  kita  bisa  bersaing dengan  pekerja  normal,  sedangkan teknologi  mendasar  yang  digunakan sekarang  saja  kita  tidak  mampu ”. (Daksa, 2018)
Ungkapan  dari  Informan  TD2  diatas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas  merasa  bahwa  pelatihan  yang diberikan hanya berkisar pada ketrampilan- ketrampilan  dasar  sehingga  penyandang disabilitas  merasa  pelatihan  yang  diberikan kurang  memberikan  manfaat  baru  bagi penyandang  disabilitas.  Hal  ini  dapat mengindikasikan  bahwa  penerima  manfaat yakni  penyandang  disabilitas  hanya  dilihat sebagai  obyek  pemberdayaan  atau  sasaran pemberdayaan sehingga penentuan pelatihan  hanya  berjalan  searah  tanpa melihat  kebutuhan  penyandang  disabilitas itu  sendiri.  Padahal  apabila  disesuaikan dengan konsep penerima manfaat, seharusnya penyandang disabilitas dianggap  sebagai  rekan  sekerja  yang  dapat diajak  bertukar  pikiran  dan  berdiskusi termasuk  dalam  penentuan  jenis  pelatihan yang  diberikan  pada  diri  penyandang disabilitas itu sendiri.
Tidak hanya diungkapkan oleh Informan  TD2  saja  bahwa  pelatihan ketrampilan  dasar  yang  diberikan  oleh departemen  sosial  tidak  dapat  memberikan manfaat lebih. Informan TD1 pun mengungkapkan demikian
“ biasanya  kan  pelatihannya  jahit  saja
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
bagi tuna daksa. Itu-itu terus. Diidentikkanlah  tuna  daksa  biasanya diberikan  ketrampilan  jahit..  Padahal kan  perusahaan  tidak  hanya  garmen atau tidak hanya butuh yang bisa jahit. Tapi  juga  butuh  ketrampilan  lainnya. Pemerintah  kurang  peka  terhadap perubahan
kebutuhan
perusahaan. ” (Netra (. P., 2018)
Pernyataan  yang  diungkapkan  oleh Informan  TD1  ini  memperjelas  keadaan bahwa pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial  Kota  Denpasar  dan  Dinas  Tenaga Kerja Kota Denpasar tidak dapat memberikan manfaat baru bagi
penyandang disabilitas untuk dapat bersaing  dalam  dunia  pasar  kerja.  Padahal sesuai  dengan  konsep  dasar  dimana pemberdayaan  dilakukan  untuk  dapat meningkatkan kualitas penyandang disabilitas  sehingga  dapat  bersaing  pada dunia  kerja.  Namun  pada  kenyataannya pelatihan  yang  diberikan  tidak  berjalan sesuai dengan konsep dasar pemberdayaan. Pelatihan  tidak  meningkatkan  kemampuan penyandang disabilitas untuk dapat bersaing dalam dunia kerja.
Tidak  menjawab  kebutuhan  pasar kerja  sesuai  yang  diungkapkan  oleh Informan  TD1  dan  Informan  TD2  apabila dikaitkan  dengan  hasil  wawancara  dengan Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dan  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  akan  terjadi ketidakcocokan didalamnya. Apabila melihat  kembali  petikan  wawancara  PM1 dan PM2, dapat dilihat bahwa keterbatasan anggaran  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Kota  yang  mana  dalam  hal  ini  ialah  Dinas

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
Sosial  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar  menyebabkan  pelatihan  yang diberikan  kurang  berkembang  atau  jarang dilakukan. Bahkan yang lebih menyebabkan pernyataan  kedua  belah  pihak  terlalu kontras karena memang peserta penyandang  disabilitas  yang  biasanya  ikut dalam  pelatihan  yakni  anggota  aktif  dari sebuah organisasi.
Sudut  pandang  yang  menekankan pelatihan  yang  diungkapkan  oleh  beberapa penyandang  disabilitas  memnag  sangat jauh berbeda dengan DNetwork. DNetwork merupakan  salah  satu  yayasan  yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas.
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dan Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  terkait Fungsi Pelayanan
Sosialisasi  kepada  penyedia  lapangan pekerjaan  merupakan  salah  satu  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja Kota  Denpasar  dalam  mewujudkan  fungsi pelayanan  bagi  penyandang  disabilitas untuk memberikan pemenuhan hak penyandang  disabilitas.  Hal  ini  pun diungkapkan oleh informr PM2.
“ yang  namanya  disabilitas  tidak  bisa diselesaikan  oleh  misalnya  Dinas Sosial  saja  atau  Dinas  Tenaga  Kerja saja.  Disabilitas  harus  diselesaikan oleh  semua  pihak.  Kalau  berbicara tentang  kuota  pekerjaan,  memang lebih  condong  ke  Dinas  Tenaga  Kerja yang melakukan.
Kalau kita penyampaian  lowongan  pekerjaan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
pasti  dibararengi  dengan  sosialisasi tentang disabilitas secara umum. Pada dasarnya  agar  mereka  lebih  peka bahwa  ada  disabilitas ” (Denpasar  K. P., 2018)
Seiring  dengan  pernyataan  Informan D2  diatas  bahwa  kewajiban  pemerintah khususnya  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar  dalam  mensosialisasikan  kepada penyedia lapangan pekerjaan akan keberadaan disabilitas sesuai dengan kewajiban
pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat.  Kebijakan  yang  dimaksud  ialah Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas. Meski peraturan pemerintah tentang disabilitas  berada  pada  tingkat  provinsi, bukan  berarti  pemerintah  Kota  Denpasar tidak wajib menjalankan peraturan tersebut.
Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan penyedia lapangan pekerjaan akan  kewajiban  yang  dimiliki  yakni mempekerjakan  penyandang  disabilitas. Sosialisasi  dipilih  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja Kota  Denpasar  mengingat  keadaan  yang saat  ini  terjadi.  Meski  penyedia  lapangan pekerjaan telah mengetahui bahwa terdapat kebijakan  yang  mengatur  bahwa  setiap penyedia lapangan pekerjaan harus mampu menyediakan  akses  yang  sama  bagi penyandang  disabilitas  dalam  mengakses pekerjaan.
Meski  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar  telah  memberikan  informasi terkait  pemberian  hak  pekerjaan  bagi

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
penyandang  disabilitas  namun  hal  tersebut tidak  sesuai  dengan  pernyataan  yang diungkapkan oleh Informan P1.
“ yaa  kita  sering  ada  kegiatan  dengan pemerintah,  dengan  Dinas  Tenaga Kerja  atau  dengan  pihak  lainnya tentang tenaga kerja. Biasanya tentang tenaga  kerja  dan  CSR  Tapi  kalau sosialisasi  khusus  tentang  disabilitas saya rasa belum pernah mbak...ya kita tau  mbak  tentang  kuota  tersebut.  tapi agak susah. ” (Tiara Dewata, 2018)
Dari  petikan  wawancara  diatas  dapat dilihat bahwa masih ada penyedia lapangan pekerjaan  yang  tidak  menerima  sosialisasi tentang  disabilitas  khususnya  sosialisasi tentang  kuota  yang  harus  disediakan  oleh setiap  penyedia  lapangan  pekerjaan  bagi penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya terjadi  pada  satu  penyedia  lapangan pekerjaan saat. Balidecoupage selaku penyedia lapangan pekerjaan yang bergerak di bidang usaha ekonomi kreatif juga belum pernah  mendapatkan  sosialisasi  terkait pemberian akses pada penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.
“ sosialisasi-sosialisasi  seperti  itu  gak ada.  Tapi  kita  tidak  pernah  menutup kalau penyandang disabilitas ada yang mau  bekerja  disini. ” (Tiara  Dewata, 2018)
Hal  serupa  pun  diungkapkan  oleh Informan PL3
“ gak  ada  mbak.  Belum  pernah  ada sosialisasi tentang hal
tersebut. ” (Decocraft, 2018)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Dari hasil wawancara kedua penyedia lapangan  pekerjaan  diatas,  salah  satu diantara  belum  ada  yang  menerima sosialisasi  terkait  pemberian  akses  yang sama  bagi  penyandang  disabilitas  dan  juga terkait kuota 1% yang harus disediakan oleh penyedia lapangan pekerjaan bagi penyandang  disabilitas.  pada  dasarnya sosialisasi  ini  dilaksanakan  tidak  hanya untuk mengalakkan selurh penyedia lapangan  kerja  menyediakan  kuota  1%  dan memberikan akses yang sama bagi penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh pekerjaan. Melainkan menumbuhkan kesadaran  bahwa  penyandang  disbailitas ada  diantara  masyarakat.  dna  penyandang disabilitas  memiliki  hak  yang  sama  atas pemenuhan hak dengan masyarakat umum.
Berdasarkan ketiga penyedia lapangan  pekerjaan  sebagai  pihak  yang terkena  dampak  langsung  dari  peran pemerintah,  dapat  disimpulkan  bahwa sosialisasi  yang  telah  dijalankan  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  masih  belum maksimal.  Mengingat  salah  satu  penyedia lapangan  pekerjaan  yang  menjadi  objek penelitian merupakan salah satu perusahaan  besar  yang  telah  ada  di  Kota Denpasar  lebih  dari  20  tahun  pun  belum menerima sosialisasi khusus terkait penerimaan  penyandang  disabilitas  di penyedia-penyedia  lapangan  pekerjaan. Sosialisasi  kepada  penyandang  disabilitas masih  harus  digiatkan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Kota  Denpasar.  Melihat  dari penyedia  lapangan  yang  menjadi  objek penelitian pekerjaan masih belum mendapatkan  sosialisasi  tentang  adanya kuota  bagi  penyandang  disabilitas  untuk

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
dapat  bekerja  dalam  suatu  penyedia lapangan pekerjaan.
Tidak  hanya  berhenti  pada  sosialisasi yang  tidak  maksimal,  tidak  pernahnya menerima  sosialisasi  tentang  akses  pada penyandang  disabilitas  dapat  menjadi evaluasi  bagi  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar. Evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi  pemerintah  untuk  dapat  merancang strategi  sosialisasi  yang  merata  dan  dapat diterapkan oleh penyedia lapangan pekerjaan.  Hal  ini  pun  dapat  memberikan dampak positif bagi terlaksananya kuota 1% yang  harus  disediakan  oleh  penyedia lapangan pekerjaan sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Provinsi  Bali  Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dengan penyandang disabilitas
Menghubungkan  penyedia  lapangan pekerjaan  dengan  penyandang  disabilitas merupakan  bagian  dari  kegiatan  yang dilakukan  D  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar. Menghubungkan penyedia lapangan  pekerjaan  dengan  penyandang disabilitas  merupakan  salah  satu  cara mempromosikan para penyandang disabilitas  kepada  penyedia  lapangan pekerjaan. Adanya kegiatan ini akan sangat membantu penyandang disabilitas dan juga penyedia  lapangan  pekerjaan  untuk  saling memenuhi kebutuhan masing-masing.
Penyandang  disabilitas  mengetahui  akses ke penyedia lapangan kerja dan begitu juga sebaliknya dengan penyedia lapangan kerja yang  membutuhkan  penyedia  lapangan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
pekerjaan.
Tidak  mengetahui  informasi  tentang lapangan  pekerjaan  yang  membutuhkan penyandang  disabilitas  dan  begitu  juga dengan penyedia lapangan pekerjaan tentang  penyandang  disabilitas  yang  siap bekerja  menjadi  salah  satu  hambatan  tidak terisinya  posisi-posisi  bagi  penyandang disabilitas  di  penyedia  lapangan  pekerjaan yang  membuka  posisi  untuk  penyandang disabilitas.
“ kita  disini  bukannya  tidak  mau mempekerjakan  disabilitas.  Tapi  kita gak  tau  harus  menghubungi  kemana. Apa kemampuan mereka apa aja. Kita tidak membedakan dia disabilitas atau tidak selama punya kemampuan yang dibutuhkan.  Minimal  dasar-dasarnya. Nanti disini kan dilatih lagi. ” (Balidecoupage, 2018)
Minimnya informasi terkait penyandang  disabilitas  merupakan  salah satu  hambatan  bagi  penyandang  disabilitas untuk  memperoleh  pekerjaan.  Apabila dianalisis  berdasarkan  data  Informan  PL2, seorang  penyandang  disabilitas  dapat memiliki pekerjaan atau tidak, tidak semata -mata  hanya  disebabkan  oleh  label  yang melekat  pada  diri  seorang  penyandang disabilitas. Melainkan ketersediaan informasi  bagi  para  penyedia  lapangan pekerjaan tentang penyandang disabilitas.
Ketersediaan  informasi  tentang  profil penyandang  disabilitas  menjadi  hal  yang penting bagi kemudahan penyedia lapangan  pekerjaan  mencari  penyandang

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
disabilitas  yang  siap  kerja.  Pendapat  yang diungkapkan  oleh  Informan  PL2  pun selaras dengan pendapat Informan PL3.
“ boleh-boleh  saja  kalau  mau  bekerja disini. Saya akan menerimanya sepanjang  punya  kemampuan  jahit dasar.  Karena  disini  kan  saya  perlu jahit tas dan lainnya. Tapi saya gak tau dimana  mencari  disbilitas.  Selain  itu sampai  saat  ini  tidak  ada  disabilitas yang  coba  daftar  kesini. ” (Decocraft,
2018)
Data  dari  Informan  PL3  ini  kian menguatkan  bahwa  tidak  semua  penyedia lapangan  pekerjaan  melihat  label  yang melekat  pada  penyandang  disabilitas  yang identic dengan ketidakmampuan dan keterbatasan.  Para  penyedia  lapangan pekerjaan  lebih  menekankan  pada  kamuan untuk  belajar  dan  kemampuan/ sk ill yang dimiliki.
Permasalahan sulitnya mencari penyandang  disabilitas  yang  siap  kerja tidak  hanya  dirasakan  oleh  penyedia lapangan  pekerjaan.  Sulitnya  mencari penyedia lapangan pekerjaan yang menerima  penyandang  disabilitas  juga dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas  itu sendiri.
“ saya  kan  gak  bisa  bicara,  yang  mau nerima  saya  kerja  juga  pasti  sedikit. Gak  tau  yang  mau  nerima  saya dimana. Dulu pernah kerja cuci motor, tapi sekarang sudah tutup. Sejak tutup enggak kerja. Bantu-bantu aja
biasanya. ” (Rungu, 2018)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Dari  Informan  TR1  dapat  diketahui bahwa  penyandang  disabilitas  pun  tidak memiliki  informasi  terkait  ketersedian penyedia  lapangan  pekerjaan  yang  siap mempekerjakan  penyandang  disabilitas. Tidak  dapat  dipungkiri  tidak  semua penyedia  lapangan  pekerjaan  yang  siap menerima  penyandang  disabilitas.  Maka dari  itu  adanya  informasi  terkait  penyedia lapangan  pekerjaan  yang  siap  menerima penyandang  disabilitas  sangat  diperlukan oleh penyandang disabilitas.
Terbatasnya informasi terkait penyedia  lapangan  pekerjaan  yang  siap menerima  penyandang  disabilitas  juga dirasakan oleh Informan TN2 yang merupakan  seorang  penyandang  disabilitas tuna netra.
“ Jelas adaa dik, masalah pekerjaan itu yang  jelas  susah  atau  bisa  dikatakan kekurangan. Kurang tahu dimana saya bisa  kerja.  Kemudian  yang  kedua pemerintah  memberikan  kemudahan untuk  penyandang  tuna  netra  dalam mencari pekerjaan agar sedikit tidaknya ada satu perusahan menerima tuna netra gitu aja intinya,. ” (Netra (. P., 2018)
Permasalahan  yang  dirasakan  oleh Informan  TN2  tidak  jauh  berbeda  dari Informan  TR1.  Tidak  mengetahui  penyedia lapangan  pekerjaan  yang  siap  menerima penyandang disabilitas menjadikan Informan  TN2  tidak  memiliki  pekerjaan sampai  saat  ini.  Padahal  keinginan  untuk bekerja dari penyandang disabilitas melalui Informan  TN2  harus  diapresiasi.  Keinginan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
untuk  bekerja  oleh  Informan  TN2  secara tidak langsung mendorong keinginan untuk keluar  dari  stigma  masyarakat  yang menganggap  penyandang  disabilitas  tidak mapu  untuk  melakukan  aktivitas  layaknya masyarakat umum.
Ketersediaan  informasi  penyandang disabilitas  dan  juga  penyedia  lapangan pekerjaan yang siap menerima penyandnag disabilitas  menjadi  sangat  baik  bagi  kedua belah  pihak.  Hal  inilah  yang  kemudian disadari  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar.  Namun  hingga  saat  ini,  Dinas Tenaga  Kerja  belum  sampai  pada  proses penyaluran  tenaga  kerja  dengan  status penyandang  disabilitas  kepada  penyedia lapangan  pekerjaan.  Dinas  Tenaga  Kerjan Kota  Denpasar  baru  Hal  ini  diungkapkan oleh Informan PM2,
“ Secara  resmi  buka  bagian  khusus penyaluran  tenga  kerja  disabilitas  ke penyedia  lapangan  pekerjaan  belum ada. Tapi sejauh ini berusaha menghubungkan penyandang disabilitas  ke  penyedia  lapangan pekerjaan yang membutuhkan penyandang disabilitas. kalau misalnya perusahaan  mana perlu, kita bantu hubungkan
melalui organisasnya. ” (Denpasar K. P., 2018)
Meski  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar  belum  memiliki  bagian  khusus yang bertigas untuk menyalurkan penyandang  disabilitas  kepada  penyedia lapangan  pekerjaan  yang  membutuhkan tenaga  penyandang  disabilitas,  namun dengan  adanya  usaha  kecil  dari  dinas
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
berupa  menghubungkan  secara  sederhana antara  penyedia  lapangan  pekerjaan  dan penyandang disabilitas akan sangat membantu  penyandang  disabilitas  yang mau dan mampu bekerja.
Apabila  terwujudnya  penghubung penyedia lapangan pekerjaan dan penyandang  disabilitas  menekankan  pada keaktifan  penyedia  lapangan  pekerjaan semata maka terpenuhnya hak penyandang disabilitas  akan  sulit  terwujud.  Untuk membangun  kesadaran  penyedia  lapangan pekerjaan  untuk  membuka  akses  pekerjaan bagi penyandang disabilitas saja mengalami kesulitan.
Apalagi untuk aktif menghubungi mencari penyandang
disabilitas yang siap kerja ataupun menghubung pemerintah untuk
menginformasikan
membutuhkan
penyandang disabilitas.

## IV. SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  pada penelitian  ini  yakni  peran  pemerintah dalam mengakomodasi penyandang disabilitas  dalam  memperoleh  pekerjaan belum  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Berbagai  kekurangan  pun masih  terjadi  dalam  berbagai  peran  yang dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar sehingga peran  pemerintah  dalam  menjalankan fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan tidak dapat berjalan maksimal.
Kekurangan yang menyebabkan belum  maksimalnya  peran  pemerintah yakni  kegiatan  pelatihan  yang  diadakan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar  yakni  pada dasarnya  ialah  anggaran  dan  yang  minim sehingga pelatihan jarang dan sulit berkembang. Selain itu, pelatihan cenderung  tidak  menyebar  karena  pada dasarnya  pemerintah  mengajak  oragnisasi penyandang  disabilitas  dalam  mendukung pelatihan  yang  dibuat.  Sehingga  angota organisasi memiliki kesempatan lebih untuk ikut dalam pelatihan disbanding penyandang  disabilitas  diluar  oragnisasi. Inilah yang menyebabkan pelatihan gterliat tidak menyeluruh.
Kegiatan  pelayanan  yang  diadakan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Denpasar dalam  menjalankan  fungsi  pelayanan  yang diwujudkan dengan memberikan sosialisasi terkait  penerimaan  penyandang  disabilitas pada  penyedia  lapangan  pekerjaan  dan menjadi  penghubung  anatara  penyedia lapangan pekerjaan dan penyandang disabilitas.  Hanya  saja,  tidak  meratanya sosialisasi  menjadi  kekurangan  dalam kegiatan  sosialisasi  yang  diadakan  oleh Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dan  Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar. Nyatanya dari ketiga  objek  penyedia  lapangan  pekerjaan di  dalam  penelitian  ini,  ketiga  penyedia lapangan pekerjaan belum pernah
mendapatkan  sosialisasi  khusus  terkait adanya kuota 1% bagi penyandang disabilitas  di  setiap  penyedia  lapangan pekerjaan.
Kekurangan yang terjadi dalam pelayanan kedua yaitu sebagai penghubung antara  penyedia  lapangan  pekerjaan  dan penyandang disabilitas ialah kurang
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
aktifnya Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar. Selama  ini,  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Denpasar  akan  menghubungkan  penyedia lapangan  pekerjaan  dengan  penyandang disabilitas ketika penyedia lapangan pekerjaan  menghubungi  Dinas  Tenaga Kerja Kota Denpasar terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Balidecoupage.  (2018,  Juli  19).  Peran  Pemerintah dalam  Mengakomodasi  Hak  Penyandang Disabilitas  dalam  Mengakses  Pekerjaan  .  (E. Marsitadewi, Interviewer)
Daksa,  (.  P.  (2018,  Agustus  19).  Peran  Pemerintah dalam  Mengakomodasi  Hak  Penyandang Disabilitas  dalam  Mengakses  Pekerjaan  .  (E. Marsitadewi, Interviewer)
Decocraft.  (2018,  Juli  18).  Peran  Pemerintah  dalam Mengakomodasi  Hak  Penyandang  Disabilitas dalam  Mengakses  Pekerjaan  .  (I.  P.  Ema Mrsitadewi, Interviewer)
Denpasar,  K.  P.  (2018).  Peran  Pemerintah  dalam Mengakomodasi  Hak  Penyandang  Disabilitas dalam Mengakses Pekerjaan . (E. Marsitadewi, Interviewer)
Denpasar,  K.  R.  (2018).  Peran  Pemerintah  dalam Mengakomodasi  Hak  Penyandang  Disabilitas dalam Mengakses Pekerjaan . (E. Marsitadewi, Interviewer)
Khusus, S. D. (2011). OPedo man Pe nemp atan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Lanjut Usia dan Wanita.
Jakarta:  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Muhtaj,  M.  E.  (2008). Dimensi-Dimensi  HAM Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Netra,  (.  P.  (2018,  Juli  10).  Peran  Pemerintah  dalam Mengakomodasi  Hak  Penyandang  Disabilitas dalam  Mengakses  Pekerjaan.  (E.  Marsitadewi, Interviewer)
Netra,  (.  P.  (2018,  Juli  6).  Peran  Pemerintah  dalam

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan
Mengakomodasi  Hak  Penyandang  Disabilitas dalam Mengakses Pekerjaan . (E. Marsitadewi, Interviewer)
Netra,  (.  P.  (2018,  Juli  10).  Peran  Pemerintah  dalam Mengakomodasi  Hak  Penyandang  Disabilitas dalam Mengakses Pekerjaan . (E. Marsitadewi, Interviewer)
Rungu,  P.  D.  (2018,  Agustus  30).  Peran  Pemerintah dalam  Mengakomodasi  Hak  Penyandang Disabilitas  dalam  Mengakses  Pekerjaan  .  (E.
Marsitadewi, Interviewer)
Tiara Dewata, K. B. (2018, Juli 19). Peran Pemerintah dalam  Mengakomodasi  Hak  Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Pekerjaan . (I. P. Ema Marsitadewi, Interviewer)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan