## DIALEKTIKA PENERAPAN PENDETENSIAN PADA PROSES PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP KASUS OAC CS. (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI)
Dialectics of Detention Implementation in the Immigration Investigation Process of OAC Cs Case (Study of Bekasi Immigration Office)

## Yasser Bagas Sentono
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
M. Alvi Syahrin Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

## Abstrak
Pendetensian  merupakan  bagian  dari  tindakan  adiministratif  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh seorang  Pejabat  Imigrasi  berdasarkan  UU  No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Sedangkan penahanan merupakan bagian dari proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang PPNS keimigrasian berdasarkan hukum acara pidana. Pendetensian dan penahanan merupakan dua hal yang berbeda. Belum ada peraturan yang secara  khusus mengatur masalah tersebut, sehingga pelaksanaan keduanya  seringkali  menimbulkan  perdebatan.  Dalam  pelaksanaan  proses  penyidikan  OAC  cs. dijumpai  beberapa  kendala,  yaitu  belum  adanya  peraturan  yang  mengatur  masalah  pelaksanaan pendetensian pada proses penyidikan. Pelaksanaan pendetensian pada OAC cs merupakan bagian dari diskresi seorang Pejabat Imigrasi dikarenakan pelaksanaan penahanan tidak dapat dilakukan karena ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun. Lamanya masa pendetensian tidak mengurangi dari masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pada hakikatnya pendetensian memiliki tujuan yang sama dengan penahan yaitu membatasi kebebasan dari subjeknya dengan berada di suatu tempat tertentu menurut peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Pendentensian; Penyidikan; Keimigrasian; Kasus OAC Cs

## Abstrak
Detention  is  part  of  the  administrative  immigration  action  carried  out  by  an  Immigration  Officer based on Law no. 6 of 2011 concerning Immigration. Meanwhile, detention is part of the criminal justice process carried out by an immigration PPNS based on the criminal procedure law. Detention and detention are two different things. There are no regulations that specifically regulate this issue, so the implementation of both often creates debate. In the implementation of the OAC cs investigation process. There are several obstacles, namely the absence of regulations governing the implementation of detention problems in the investigation process. The implementation of detention at the OAC cs is part of the discretion of an Immigration Officer because the implementation of detention cannot be carried out because the threat of a sentence of less than 5 (five) years. The length of the detention period does not reduce the length of detention of the sentence imposed on the defendant. In essence, detention has the same purpose as detention, namely to limit the freedom of the subject by being in a certain place according to statutory regulations.
Keywords: Detention; Investigation; Immigration; OAC Cs Case

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum sebagaimana  yang  tercantum  pada  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3).  Negara
berdasarkan atas hukum ditandai dengan setiap perbuatan atau tindakan seseorang, kelompok, maupun  pemerintah  dalam  berbangsa  dan bernegara  harus  didasarkan  pada  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Artinya,  hukum  harus
dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah- masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa salah satu dari fungsi  Keimigrasian  adalah  penegak  hukum. Untuk  melaksanakan  fungsi  Keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam rangka penegakan hukum di bidang Keimigrasian,  keseluruhan  aturan  hukum Keimigrasian diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing (selanjutnya disebut OA). Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat  efek  jera  kepada  pelanggar  aturan Keimigrasian. Penegakan hukum Keimigrasian ini  sangat  penting,  karena  Keimigrasian berhubungan    erat  dengan  kedaulatan  suatu negara (Iman Santoso, 2004).
Terdapat  2  (dua)  tindakan  hukum  yang dapat  dikenakan  kepada  pelanggarnya  yang diatur  oleh  undang-undang  yaitu  Tindakan Administratif Keimigrasian (selanjutnya disebut TAK) dan tindak pidana keimigrasian (selanjutnya disebut TPK).
TAK  adalah  sanksi  administratif  yang ditetapkan  Pejabat Imigrasi  (selanjutnya disebut  PI)  terhadap  OA  di  luar  proses peradilan.  Selanjutnya  TAK  di  atur  di  dalam Pasal 75 UUK dapat berupa:
a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan; b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
c. Larangan  untuk  berada  di  satu  atau beberapa  tempat  tertentu  di  Wilayah Indonesia;
d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu  tempat  tertentu  di  Wilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Menurut penjelasan Pasal 75 huruf d UUK yang  dimaksudkan  dengan  keharusan  untuk bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di Wilayah  Indonesia  adalah  penempatan  di Rumah  Detensi  Imigrasi,  Ruang  Detensi Imigrasi,  atau  tempat  lain.  Sering  kita
menyebut  tindakan  tersebut  dengan  istilah pendetensian.  Disebutkan  pada  Pasal  83  ayat (1) UUK, PI berwenang melakukan pendetensian jika OA tersebut:
a. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki  Izin  Tinggal  yang  sah  atau memiliki  Izin  Tinggal  yang  tidak berlaku lagi;
b. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki  dokumen  perjalanan  yang sah;
c. Dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal  karena  melakukan  perbuatan yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan atau menggangu keamanan dan ketertiban umum;
d. Menunggu  pelaksanaan  deportasi; atau
e. Menunggu keberangkatan keluar
Wilayah  Indonesia  karena  ditolak pemberian tanda masuk.
Pada  hakikatnya  dengan  melakukan pendetensian,  maka  hak-hak  dari  seoarang deteni  ada  yang  dibatasi,  ditempatkan  pada suatu tempat yang mana hak kebebasan untuk bergerak dicabut.
Sedangkan  serangkaian  perbuatan  yang melanggar TPK diatur pada Pasal 113 sampai dengan  Pasal  136  UUK.  Yang  dimana Penyidikan TPK dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.
Dalam  hal  ini  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  Keimigrasian  diberi  wewenang sebagai penyidik TPK, yang dimana memiliki wewenang    pada  Pasal  106  UUK  sebagai berikut:
a. Menerima  laporan  tentang  adanya TPK;
b. Mencari keterangan dan alat bukti;
c. Melakukan  tindakan  pertama  di tampat kejadian;
d. Melarang  setiap  orang  meninggalkan atau  memasuki  tempat  kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
e. Memanggil,
memeriksa,
menggeledah, menangkap, atau menahan  seseorang  yang  disangka melakukan TPK;
f. Menahan,  memeriksa,  dan  menyita
Dokumen Perjalanan;
g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen,  atau  benda  yang  ada hubungannya dengan TPK;
i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan  didengar  keterangannya  sebagai tersangka atau saksi;
j. Mendatangkan  ahli  yang  diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
k. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat tertentu  yang  diduga  terdapat  surat, dokumen,  atau  benda  lain  yang  ada hubungannya dengan  TPK;
l. Mengambil  foto  dan  sidik  jari tersangka;
m. Meminta  keterangan  dari  masyarakat atau sumber yang berkompeten;
n. Melakukan  penghentian  penyidikan; dan/atau
o. Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum.
Dalam melakukan tindakan hukum dalam rangka  penegakan  hukum  Keimigrasian, penyidik  tak  jarang  melakukan  tindakan hukum  lain  yaitu  melakukan  pendetensian dengan alasan tidak memiliki izin tinggal yang sah  dan  berlaku.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi (Ditjenim)  yang  melakukan  fungsi  penegakan hukum  berupaya  untuk  mencapai  tujuan hukum  itu  sendiri  agar  dapat  menghadirkan rasa keadilan, kepastian, serta manfaat tersebut bagi masyarakat.  Terkadang terjadi pandangan berbeda  mengenai  tindakan  hukum  lain (pendetensian)  diluar  yang  tercantum  pada KUHAP serta terdapat  kendala yang dihadapi dalam pemberian tindakan lain tersebut.
Dalam  melihat  hal  tersebut,  peneliti menemukan  persoalan  seperti  yang  telah disebutkan. Dua OA yang diduga berkebangsaan  Nigeria  atas  nama  OAC  CS. yang  melakukan  TPK  Pasal  116  Jo.  Pasal  71 huruf  b  dengan  ancaman  pidana  kurungan paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  paling banyak  Rp25.000.000.  Namun  pada  proses penyidikan, tersangka juga dikenakan tindakan lain yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian  berupa  pendetensian  di  ruang
detensi  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI Bekasi  (Kanim  Bekasi)  dikarenakan  menurut kebiasaan  bahwa  jika  seorang  warga  negara Nigeria sulit untuk diminta kehadirannya pada saat  proses  penyidikan.  Namun  menurut KUHAP  yang  bersangkutan  tidak  dapat dikenakan  penahanan  dikarenakan  ancaman hukumannya dibawah 5 tahun maka diperlukannya pendetensian. Pada saat pelaksanaan  koordinasi  dengan  Kejaksaan, Jaksa  Penuntut  Umum  meminta  untuk ditambahkan  TPK  Pasal  119  ayat  (1)  UUK yang  ancaman  pidananya  5  (lima)  tahun penjara  dan  denda  Rp500.000.000  dengan alasan agar proses penahanan mudah dilaksanakan.  Disisi  lain  berdasarkan  Pasal 208  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  2013,  penempatan  OA  dalam  ruang detensi  imigrasi  hanya  untuk  jangka  waktu paling lama 30 hari.
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan  masalah  yang  dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah  pelaksanaan  pendetensian pada proses TPK atas nama OAC cs. telah  sesuai  dengan  kaidah  hukum acara pidana?
2. Apakah  kendala  yang  dihadapi  pada pelaksanaan pendetensian dalam TPK atas nama OAC cs.?

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis,
serta mengembangkan
permasalahan hukum terkait.
2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan bahan-bahan hukum
dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan  dan  data  lapangan,  meneliti  bahan pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya  ilmiah),  dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  isu  hukum  ( legal  issue ) dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika
berpikir  campuran.  Maksudnya  penalaran (hukum)  yang  merupakan  gabungan  dari  pola berpikir  induktif  ( inductive )  dan  deduktf ( deductive )  dalam  persoalan  hukum  faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir  campuran  adalah  abstraksi  (hukum), nilai-nilai  hukum,  asas-asas  hukum,  konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi..

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pendetensian OAC cs. Dikaitkan Dengan Kaidah Hukum Acara Pidana
1. Pendetensian
Berdasarkan UUK, Ditjen Imigrasi memiliki catur fungsi yang merupakan bagian dari  urusan  pemerintahan  negara  dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan  hukum,  keamanan  Negara,  dan fasilitator pembangunan kesejateraan masyarakat.
Dalam  rangka  penegakan  hukum  di bidang  Keimigrasian,  keseluruhan  aturan hukum  Keimigrasian  diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan OA. Hal tersebut  dimaksudkan  untuk  membuat  efek jera  kepada  pelanggar  aturan  Keimigrasian. Penegakan  hukum  Keimigrasian  ini  sangat penting,  karena  Keimigrasian  berhubungan erat  dengan  kedaulatan  suatu  negara  (Iman Santoso,  2004).  Terdapat  2  (dua)  tindakan hukum  yang  dapat dikenakan kepada
pelanggarnya yang diatur
oleh undang- undang yaitu TAK dan TPK.
TAK  adalah  sanksi  administratif  yang ditetapkan  PI  terhadap  OA  di  luar  proses peradilan.  PI  adalah  pegawai  yang  telah melalui  pendidikan  khusus  keimigrasian  dan memiliki  keahlian  teknis  keimigrasian  serta memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan  UUK. Selanjutnya  TAK  di  atur  di  dalam  Pasal  75 UUK dapat berupa:
a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan; b. Pembatasan, perubahan, atau
pembatalan izin tinggal;
c. Larangan  untuk  berada  di  satu  atau beberapa  tempat  tertentu  di  Wilayah Indonesia;
d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Menurut penjelasan Pasal 75 huruf d UUK yang  dimaksudkan  dengan  keharusan  untuk bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di Wilayah  Indonesia  adalah  penempatan  di Rumah  Detensi  Imigrasi,  Ruang  Detensi Imigrasi,  atau  tempat  lain.  Sering  kita menyebut  tindakan  tersebut  dengan  istilah pendetensian. Yang dimaksud dengan Rumah Detensi  Imigrasi  adalah  unit  pelaksana  teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi OA yang dikenai  TAK,  sedangkan  Ruang  Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara  bagi  OA  yang  dikenai  TAK  yang berada  di  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan Kantor  Imigrasi  atau  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.  Penempatan  OA  di  Ruang  Detensi Imigrasi  untuk  jangka  waktu  paling  lama  30 (tiga puluh) hari, dan apabila dalam waktu 30 (tiga  puluh)  hari  terlampaui  maka  OA  dapat ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi.OA penghuni Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi  Imigrasi  yang  telah  mendapatkan keputusan pendetensian dari PI disebut deteni. Disebutkan  pada  Pasal  83  ayat  (1)  UUK,  PI berwenang  melakukan  pendetensian  jika  OA tersebut:
a. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki  Izin  Tinggal  yang  sah  atau memiliki  Izin  Tinggal  yang  tidak berlaku lagi;
b. Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa memiliki  dokumen  perjalanan  yang sah;
c. Dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal  karena  melakukan  perbuatan yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan atau
menggangu keamanan dan ketertiban umum;
d. Menunggu  pelaksanaan  deportasi;
atau
e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah  Indonesia  karena  ditolak
pemberian tanda masuk.
Pendetensian  terhadap  OA  yang  telah mendapatkan keputusan pendetensian dilakukan sampai OA tersebut dideportasi dari wilayah  Indonesia.  Namun  jika  pelaksanaan deportasi  belum  dapat  dilaksanakan,  proses pendetensian  dapat  dilakukan  dalam  jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Deteni dapat  dikeluarkan  dari  Rumah  Detensi Imigrasi  jika  jangka  waktu  yang  diberikan selama  10  (sepuluh)  tahun  terlampaui  dan memberikan  izin  kepada  deteni  untuk  berada di  luar  Rumah  Detensi  Imigrasi  dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik  namun  dengan  tetap  dilakukan pengawasan  oleh  PI  dan  mengupayakan  OA tersebut dilakukan deportasi.
Dalam  hal  kapasitas  penempatan  OA  di Ruang  Detensi  Imigrasi  melebihi  kapasitas ( over  capacity )  atau  dengan  prisip  efektivitas dan efesiensi, OA dapat langsung ditempatkan di  Rumah  Detensi  Imigrasi  tanpa  harus ditempatkan  di  Ruang  Detensi  Imigrasi terlebih  dahulu.  PI  juga  memiliki  wewenang untuk  menempatkan  OA  dalam  Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika  terdapat  keraguan  terhadap  status kewarganegaraannya pada saat masuk wilayah Indonesia.
Dalam hal  penegakan hak asasi  manusia, PI  dapat  menempatkan  OA  di  tempat  lain selain  dalam  Rumah  Detensi  Imigrasi  atau Ruang  Detensi  Imigrasi  jika  OA  tersebut dalam  keadaan  sakit,  akan  melahirkan,  atau masih anak-anak. Namun pelaksanaan penempatan  OA  di  tempat  lain tersebut  dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.
Pada  hakikatnya  dengan  melakukan pendetensian,  maka  hak-hak  dari  seoarang deteni  ada  yang  dibatasi,  ditempatkan  pada suatu tempat yang mana hak kebebasan untuk bergerak  dicabut.  Menteri  atau  PI  yang ditunjuk  dapat  mengeluarkan  deteni  dari Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang  Detensi Imigrasi, dalam hal:
a. Terlampauinya masa pendetensian;
b. Dilakukan pendeportasian deteni;
c. Dilakukan pemindahan deteni; atau
d. Dilakukan  pengeluaran  sementara deteni.
Yang  dimaksud  dengan  pemindahan deteni  meliputi  pemindahan  dari  Ruang Detensi  Imigrasi  ke  Rumah  Detensi  Imigrasi, antar  Rumah  Detensi  Imigrasi,  dari  Rumah Detensi  Imigrasi  ke  tempat  lain,  dari  tempat lain  ke  Rumah  Detensi  Imigrasi,  atau  dari tempat  lain  ke  tempat  lain.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  “tempat  lain”  menurut penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UUK, antaralain dapat berupa rumah, asrama, atau  tempat  penginapan  yang  digunakan sebagai tempat penampungan sementara.
Yang  dimaksud  dengan  pengeluaran sementara  bagi  deteni  dapat  dilakukan  bagi deteni keluarga, deteni yang sakit, deteni yang akan melahirkan. Untuk pengeluaran sementara  bagi  deteni  yang  sakit  atau  deteni yang  akan  melahirkan  dilaksanakan  oleh Kepala  Rumah  Deteni  Imigrasi  atau  Kepala Kantor Imigrasi sedangkan untuk pengeluaran sementara bagi deteni keluarga dapat dilaksanakan  setelah  mendapat  persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi wajib  melaporkan  pelaksanaan  pengeluaran sementara  bagi  deteni  kepada  Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia sesuai dengan domisili Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Deteni  yang  telah  melampaui  jangka waktu pendetensian di Rumah Deteni Imigrasi selama 10 (sepuluh) tahun dapat diberikan izin berada di luar Rumah Deteni Imigrasi, namun di  dalam  masa  pemberian  izin  berada  di  luar Rumah Deteni Imigrasi harus tetap mengupayakan untuk dilakukan pendeportasian kepada deteni tersebut. Didalam pelaksanaannya deteni yang mendapat  izin  berada  di  luar  Rumah  Deteni Imigrasi diharuskan melaporkan
keberadaannya secara periodik setiap 1 (satu) bulan  dan  setiap  perubahan  mengenai  status sipil,  pekerjaan,  dan  alamat  kepada  Kepala Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Kepala  Kantor Imigrasi  setempat.  Izin  berada di  luar Rumah Deteni Imigrasi dapat dicabut jika deteni tidak
memenuhi kewajibannya tersebut.

## 2. Tindak Pidana Keimigrasian (TPK)
Serangkaian  perbuatan  yang  melanggar TPK  diatur  pada  Pasal  113  sampai  dengan Pasal  136  UUK.  Yang  dimana  Penyidikan TPK  dilakukan  berdasarkan  Kitab  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Menurut  R.  Abdoel Djamali hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara
pemerintah menjaga
kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material (Djamali, 2010).
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  dalam  KUHAP  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi  dan  guna  menemuka  tersangkanya. Sedangkan  yang  disebutkan  penyidik  adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang selanjutnya disebut  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS).
Dalam  hal  ini  PPNS  Keimigrasian  diberi wewenang  sebagai  penyidik  TPK,  yang dimana  memiliki  wewenang  pada  Pasal  106 UUK sebagai berikut:
a. Menerima laporan tentang adanya TPK;
b. Mencari keterangan dan alat bukti;
c. Melakukan tindakan pertama di tampat kejadian;
d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan TPK;
f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
g. Menyuruh  berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
h. Memeriksa atau menyita surat,
dokumen,  atau  benda  yang  ada hubungannya dengan TPK;
i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan  didengar  keterangannya  sebagai tersangka atau saksi;
j. Mendatangkan  ahli  yang  diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
k. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat tertentu  yang  diduga  terdapat  surat, dokumen,  atau  benda  lain  yang  ada hubungannya dengan TPK;
l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
Yang  dimaksud  dengan  tersangka  adalah seorang  yang  karena  perbuatannya  atau keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Seorang PPNS juga memiliki wewenang untuk menggeledah,  menyita,  menangkap,  serta menahan sesuai  dengan peraturan perundang- undangan.  Penggeledahan  dibagi  menjadi  2 (dua)  yaitu  penggeledahan  rumah  dan penggeledahan  badan.  Penggeledahan  rumah adalah  tindakan  penyidik  untuk  memasuki rumah  tempat  tinggal  dan  tempat  tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan  dan  atau  penyitaan  dan  atau penangkapan  dalam  hal  dan  cara  yang  diatur dalam perturan
perundang-undangan.
Sedangkan  penggeledahan  badan  adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk  mencari  benda  yang  diduga  keras  ada pada  badannya  atau  dibawanya,  serta  untuk disita.
Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  untuk  mengambil  alih  dan  atau menyimpan  dibawah  penguasaan  benda bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penangkapan  merupakan  suatu  tindakan penyidik  berupa  pengekangan  sementara waktu  kebebasan  tersangka  atau  terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk
kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  atau peradilan  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penahanan  merupakan  bentuk  berbeda dengan pendetensian. Jika pendetensian seperti yang telah dijelaskan adalah bentuk dari TAK yang dimana hanya OA dengan permasalahan keimigrasian  menurut  Undang-Undang  yang dapat dikenakan, sedangkan penahan menurut KUHAP  adalah  penempatan  tersangka  atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,  dalam  hal  serta  menurut  cara yang diatur.
Di  dalam  peradilan,  hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada tersangaka kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang  sah.  Berdasarkan  KUHAP  terdapat  5 (lima) alat bukti yang sah, antara lain:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat, petunjuk;
d. keterangan terdakwa.
Namun berdasarkan UUK, terdapat 2
(dua) tambahan alat bukti yang sah didalam TPK yaitu:
a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirimkan, dan diterima atau disimpan secra elektronik atau yang serupa; dan
b. Keterangan tertulis dari PI yang berwenang.
PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan TPK  dengan  lembaga  penegak  hukum  dalam negeri  dan  negara  lain  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasakan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

## 3. Kasus OAC cs 1
Selasa,  12  Februari  2019,  Kanim  Bekasi mendapatkan informasi  mengenai  keberadaan OA yang diduga berada di Wilayah Indonesia dengan  izin  tinggal  yang  telah  habis  masa berlakunya  ( overstay )  di  Apartemen  Grand Center  Point  Bekasi,  Jalan  Ahmad  Yani  No. 20, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
1 Dirangkum berdasarkan Berkas Perkara OAC cs. Nomor W.11.IMI.IMI.8-GR.02.01-1409
Atas  dasar  informasi  tersebut,  petugas mempersiapkan segala yang diperlukan dalam rangka pengawasan keimigrasian ke Apartemen  Grand  Center  Point  Bekasi  mulai dari  mempersiapkan  Surat  Perintah  Tugas, brifieng anggota, sampai dengan mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan  dalam  melakukan  pengawasan keimigrasian.  Berdasarkan  Surat  Perintah Kepala  Kanim  Bekasi  No.W.11.IMI.IMI.8- GR.03.02-01.28  tanggal  12  Februari  2019 tentang  Kegiatan  Pengawasan  Keimigrasian, 10 (sepuluh) orang petugas Seksi Intelijen dan Penidakan  Keimigrasian  (Inteldakim)  Kanim Bekasiberangkat  sekitar  pukul  20.00  WIB  ke Apartemen  Grand Center Point Bekasi.
Setelah Setelah sampai, petugas langsung melakukan  pengawasan  tertutup  disekitaran lokasi  dan  berkoordinasi  dengan  petugas keamanan dan pengurus apartemen sehubungan  dengan  keberadaan  OA  yang diduga overstay di  lokasi  Apartemen  Grand Center Point Bekasi.
Sekitar  pukul  21.00  WIB  petugas  mulai masuk kedalam masing-masing tower apartemen dengan membuat 2 (dua) tim yang didampingi  oleh  security  serta  pengurus apartemen.  Setelah  mendatangi  kamar-kamar yang diduga menjadi  tempat tinggal  bagi  OA yang diduga overstay, sekitar pukul 23.00 WIB petugas  pun  juga  menyisir  lokasi-lokasi disekitaran  Apartemen  Grand  Center  Point Bekasi.
Dari  hasil  penyisiran,  seorang  petugas mendapati  2  (dua)  orang  OA  yang  diduga bersal dari benua Afrika sedang berjalan-jalan di  sekitaran  tempat  parkir  Apartemen  Grand Center  Point  Bekasi.  Petugas  kemudian memanggil dan memberhentikan 2 (dua) orang OA  tersebut  dan  langsung  melakukan pemeriksaan singkat dengan yang bersangkutan.  Melihat  sedang  melakukan pemeriksaan, 2 (dua) petugas lain datang untuk membantu  melakukan  pemeriksaan.  Ketika petugas  sedang  melakukan  pemeriksaan terhadap  2  (dua)  orang  OA  yang  mengaku bernama OAC dan CCE ini, mereka tidak dapat memperlihatkan  dan  menyerahkan  dokumen
perjalanan  (paspor)  dan  izin  tinggal  yang dimilikinya.  Kepala  Seksi  Intelijen  dan Penindakan Keimigrasian (Inteladakim) memerintahkan  kepada  2  (dua)  petugas  lain untuk  membawa  OAC  cs.  ke  Kanim  Bekasi untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut mengenai  keberadaan  dan  kegiatan  yang bersangkutan.  Sekitar  pukul  00.30  WIB petugas  selesai  melaksanakan  pengawasan keimigrasian di Apartemen Grand Center Point Bekasi  dengan  membawa  total  10  OA  yang diduga  melakukan  pelanggaran  keimigrasian ke Kanim Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  oleh petugas, diketahui tiga OA telah overstay dan tujuh OA lain tidak dapat menunjukan paspor kepada petugas dengan alasan beragam mulai dari  hilang  sampai  dengan  di  pegang  oleh penjamin/sponsor  mereka.  Dengan  alasan tersebut  petugas  memberikan  kesempatan untuk  dapat  menghadirkan  paspor  mereka dalam waktu 1x24 jam. Selama waktu tersebut berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor Nomor  W.11.IMI.IMI.8.454.GR.02.03 Tahun 2019  10  OA  tersebut  di  tempatkan  di  ruang detensi  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI Bekasi.
Selama kurun waktu yang diberikan, lima dari  tujuh  OA  dapat  menghadirkan  paspor kepada  petugas  untuk  diperiksa.  Seluruhnya dalam  kondisi  sudah  overstay  di  Indonesia. Dua  OA  yaitu  OAC  cs.  yang  menurut  hasil pemeriksaan  mengaku  berkewarganegaraan Nigeria  masih  belum  dapat  menghadirkan paspornya untuk diperiksa oleh petugas sampai dengan waktu yang diberikan.
Selama  proses  pelaksanaan  TAK  kepada sepuluh OA tersebut, Seksi Inteldakim Kanim Bekasi melakukan musyawarah untuk kelanjutan  kasus  dari  OAC  cs.  apakah  akan dilanjutkan ke arah TAK berupa deportasi dan dibuatkan Travel  Certificate untuk  dilakukan proses penyidikan.
Berdasarkan  fakta-fakta  dan  alat  bukti, OAC cs. Sudah cukup bukti untuk dilanjutkan ke  tahap  penyidikan  dengan  kasus  melanggar Pasal 71 huruf b Jo pasal 116 yang menyatakan bahwa:  “setiap  OA  yang  tidak  melakukan kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  71  dipidana  dengan  pidana  kurungan
paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp  25.000.000,00  (dua  puluh lima juta rupiah).”
Pasal 71 huruf b menyatakan: “Setiap OA yang  berada  di  Wilayah  Indonsia  wajib memperlihatkan  dan  menyerahkan  Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila  diminta  oleh  PI  yang  bertugas  dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”
Berdasarkan  hasil  musyawarah,  Kepala Kanim  Bekasi  memeritahkan  kasus  OAC  cs. untuk  dilanjutkan  ke  tahap  penyidikan  dan menunjuk Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian  selaku  penyidik.  Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor W.11.IMI.IMI8-GR.02.02-1171  tanggal  26 April  2019  dan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor W.11.IMI.IMI.8-  GR.02.01-1172  tanggal  26
April 2019, Seksi  Inteldakim memulai proses penyidikan.
Selama proses penyidikan, kedua tersangka OAC cs. tidak dilakukan penahanan dikarenakan ancaman pidana penjara di bawah 5  (lima)  tahun  seperti  yang  dinyatakan  pada Pasal  21  ayat  (4)  huruf  a  KUHAP.  Namun kedua  tersangka  dikenakan  TAK  berupa pendetensian di ruang detensi Kanim Bekasi.
Di dalam proses penyidikan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari petugas Kanim Bekasi dan seorang Ahli dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian untuk  mengetahui  kewarganegraan  yang bersangkutan  melalui  data  perlintasan  dari OAC  cs.  Selama  pemeriksaan  terhadap  OAC cs.  juga  dihadirkan  Penerjemah  untuk memudahkan  petugas  dalam  memeriksa  yang bersangkutan.
Selama  proses  penyidikan,  Penyidik berserta  anggota  juga  melakukan  koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di dalam koordinasinya, Jaksa meminta Penyidik untuk menambahkan Pasal 119 ayat (1) UUK dengan alasan  agar  proses  administrasi  di  Kejaksaan lebih  mudah  sekaligus  dapat  melakukan penahanan  terhadap  tersangka.  Atas  dasar tersebut penyidik melakukan perbaikan dengan menambahkan Pasal 119 ayat (1) UUK di dalam berkas perkara.
Setelah pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa  Penuntut  Umum  dan  dinyatakan  sudah lengkap ditandai dengan Surat Pemberitahuan
Hasil Penyidikan Perkara Pidana dari Kejaksaan  Negeri  Kota  Bekasi  Nomor:  B- 2731/M.2.17/Eku.2/07/2019  tanggal  30  Juli 2019.  Penyidik  juga  melakukan  pelimpahan tersangka dengan mengeluarkan OAC cs. dari Ruang Detensi Kanim Bekasidan menyerahkannya  kepada  Jaksa  Penuntut
Umum. Setelah pelimpahan, tersangka ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyaratakan (Lapas)  Kelas  II  A  Bekasi  sampai  dengan proses persidangan.
Dalam  sidang  yang  dilaksanakan  di Pengadilan  Negeri  Bekasi  Kelas  1A  Khusus yang  digelar  dalam  4  (empat)  kali  sidang, diputuskan  bahwa  OAC  cs.  bersalah  dengan menjatuhkan kepada tersangka pidana kurangan  selama  3  (tiga)  bulan  dipotong dengan  masa  penahan  yang  dilakukan  oleh penuntut  umum  selama  20  (dua  puluh)  hari ditambah  penahanan  yang  dilakukan  oleh hakim selama 30 (tiga puluh) hari.

## 4. Pelaksanaan Pendetensian OAC cs Dikaitkan dengan Kaidah Hukum Acara Pidana
Ditjenim  dalam  menjalankan  fungsi penegakkan hukum berupaya untuk mencapai tujuan  hukum  itu  sendiri  agar  dapat menghadirkan  rasa  keadilan,  kepastian,  serta manfaat  tersebut  bagi  masyarakat.  Terkadang terjadi pandangan berbeda mengenai tindakan hukum  lain  diluar  yang  tercantum  pada KUHAP.
Dalam  melakukan  upaya  hukum  dalam rangka  penegakkan  hukum  Keimigrasian, seorang  PI  diamanatkan  oleh  undang-undang dapat melakukan 2 (dua) tindakan hukum yang berbeda yaitu TAK dan Penyidikan. Di dalam prosesnya,  tak  jarang  terjadi  kedua  tindakan hukum tersebut dilakukan dalam satu perkara.
Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran
keimigrasian
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex  generalis  dan  UUK  sebagai  lex  spesialis (Syahrin, 2018). PPNS keimigrasian melakukan  penyidikan  TPK  berdasarkan KUHAP yang jelas berbeda proses dan tujuan dari pada pemberian TAK terhadap pelanggar peraturan  Keimigrasian.  Namun  Pada  UUK dijabarkan  mengenai  wewenang  seorang PPNS keimigrasian dalam melakukan
penyidikan  TPK  yang  salah  satunya  adalah “mengadakan tindakan lain menurut hukum”.
Dalam hal ini adalah TPK kasus OAC cs. yang dimana tersangka pada saat itu dikenakan tindakan  hukum  lain  diluar  KUHAP  yaitu TAK  berupa  pendetensian  selama  proses penyidikan  berlangsung.  Setelah  pelimpahan kepada  penuntut  umum  barulah  dilakukan proses penahan kepada OAC cs. selama proses penuntutan samapai dengan proses penjatuhan hukuman.
Berhubungan dengan hal tersebut, peneliti melakukan  wawancara  langsung  dengan Penyidik  TPK  kasus  OAC  cs.  Berdasrakan hasil  wawancara,  Penyidik  menyampaikan bahwa pelaksaan pendetensian kepada OAC cs di  ruang  detensi  Kanim  Bekasi  dilakukan sebelum Surat Perintah
Dimulainya
Penyidikan (SPDP) dikeluarkan pada 26 April 2019 dengan alasan yang bersangkutan berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan  atau  paspor  yang  sah,  dan  ketika dilakukan pengecekan data perlintasan OAC cs terbukti  sudah  tinggal  melebihi  masa  berlaku izin tinggalnya ( overstay ) di wilayah Indonesia.
Setelah  bukti  permulaan  yang  cukup, barulah  proses  penyidikan  dimulai.  Pada  saat proses  penyidikan  OAC  cs  tidak  dilakukan penahanan  dikarenakan  pada  mulanya  pasal yang  disangkakan  kepada  tersangka  yaitu Pasal  116  jo  Pasal  71  huruf  b  hanya  pidana kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp  25.000.000 yang notabene tidak masuk dalam unsur pasal di  dalam  KUHAP  yang  dimana  penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  penajara  lima  tahun atau lebih.
Alun  menambahkan  bahwa  pada  saat pemeriksaan tingkat lanjut, Penyidik menemukan  hal-hal  yang  setelah  dipelajari ternyata  masuk  ke  dalam  unsur-unsur  pasal lain yaitu Pasal 119 ayat (1) UUK bahwa setiap OA  yang  masuk  dan/atau  berada  di  wilayah Indonesia  yang  tidak  memiliki  dokumen perjalanan  dan  visa  yang  sah  dan  masih berlaku  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang
karenanya tersangka dapat dilakukan penahanan.
Atas dasar hal tersebut, Penyidik menuangkan  ke  dalam  berkas  perkara  yang kemudian  dikirimkan  kepada  JPU.  Yang dimana  setelah  membaca  berkas  perkara  dan menelaah,  JPU  setuju  dengan  apa  yang tertuang  pada  berkas  perkara  ditandai  dengan dikeluarkannya  surat  P21  30  Juli  2019 . Sehingga  dalam  proses  tahap  2  (dua) penyidikan, tersangka dan alat bukti diserahkan  kepada  pihak  kejaksaan  yang selanjutnya diputuskan tersangka untuk dilakukan penahanan.
Pada saat sidang putusan, OAC cs dijatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan hanya  dipotong  dengan  masa  penahan  yang dilakukan oleh penuntut umum selama 20 (dua puluh)  hari  ditambah  penahanan  yang dilakukan  oleh  hakim  selama  30  (tiga  puluh) hari tanpa memotong masa pendetensian yang dikenakan kepada tersangka. Menurut Penyidik, pendetensian sama-sama membatasi hak  asasi  manusia  yaitu  kebebasan  untuk bergerak  kemana  saja  hal  inilah  yang  belum diatur didalam peraturan perundang-undangan.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan  Kepala  Seksi  Penyidikan  Wilayah  I Ditjenim.  Di  dalam  wawancaranya,  ia menyampaikan bahwa belum pernah ada kasus TPK  yang  dilakukan  pra  peradilan  terkait pendetensian.  Dan  kalaupun  ada  yang mengajukan pra peradilan tidak akan diterima karena pendetensian bukan objek praperadilan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77 KUHAP. Pendetensian merupakan bagian dari TAK yang dimana menurut UUK yang dimana pengajuan  keberatan  dari  pelaksanaan  TAK diajukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia  dengan  tidak  menunda pelaksanaan TAK tersebut.
Ia menambahkan pelaksanaan pendetensian berdasarkan hukum acara pidana dapat  dilaksanakan  oleh  PPNS  keimigrasian sebagaimana  kewenangan  PPNS  yang  diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Namun terdapat  kendala  berupa  belum  diatur  secara tegas  di  dalam  KUHAP  mengenai  proses pendetensian  dalam  TPK,  hanya  dengan menggunakan  penafsiran  luas  dari  pasal  106 huruf o Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011
tenang Keimigrasian.
Ditambah lagi dengan diterimanya berkas perkara OAC cs oleh Kejaksaan yang dimana mengetahui adanya pelaksanaan pendetensian dalam  proses  penyidikannya  ditandai  dengan dikeluarkannya  surat  pemberitahuan  (P21) oleh  Kejaksaan  Negeri  Kota  Bekasi.  Hal  ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa pelaksanaan pendetensian dapat dilakukan  dalam  proses  penyidikan  bilamana pelaksanaan  penahan  tidak  dapat  dilakukan dikarenakan peraturan perundang-undangan.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan  Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum Universitas Pancasila yaitu Rocky Marbun. Di dalam  wawancaranya,  ia  menyampaikan berkaitan dengan PPNS terdapat pada Pasal 7 ayat  (2)  KUHAP  yang  mengatur  mengenai pola  kerja  PPNS  selain  mengikuti  KUHAP, PPNS  juga  mengikuti  undang-undang  yang membentuknya,  jika  PPNS  keimigrasian berarti tunduk kepada UUK.
Perlu diketahui konsep dari pendetensian, apakah  detensi  itu  masuk  dalam  upaya  paksa atau  tidak.  Jika  detensi  masuk  dalam  upaya paksa  maka  harus  tunduk  kepada  KUHAP, namun  jika  detensi  dipahami  sebagai  upaya administratif  dari  Imigrasi  maka  akan  tunduk kepada  UUK.  Jika  pendetensian  yang dilakukan  sebagai  upaya  administratif,  maka pendetensian  bukan  merupakan  bagian  dari penyidikan tindak pidana.
Rocky  menambahakan  tidak  ada  aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pendetensian didalam KUHAP, karena pelaksanaan pendetensian diatur diluar KUHAP yaitu UUK.
sepanjang nomenklaturnya pendetensian, tidak akan  ada masalah  dengan  KUHAP  dan  yang  terpeting untuk pelaksanaan pendetensian bukan dilakukan  oleh  seorang  PPNS  keimigrasian. KUHAP  memperboleh  tindakan  lain  didalam penyidikan  selama  pelaksanaannya  diatur didalam  undang-undang  induknya.  Serta terdapat  kendala  mengenai  siapa  yang melakukan pendetensian tersebut. Kewenangan dari seorang PPNS adalah untuk melakukan  suatu  tindakan  penyidikan  bukan tindakan  administrative,  karena  pendetensian merupakan  ranah  dari  administratif  bukan penyidikan.
Hukum  Acara  Pidana  pada  hakikatnya adalah  mengekang  hak  asasi  manusia.  Oleh karena  itu,  di  satu  sisi  negara  diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi  yang  lain  kewenangan  itu  harus  dibatasi oleh  undang-undang  secara  ketat.  Demikian pula  setiap  warga  negara  yang  berurusan dengan  hukum  dapat  melakukan  gugatan terhadap  tindakan  sewenang-wenang  aparat penegak  hukum  sepanjang  gugatan  tersebut secara expresiv verbis tertuang dalam undang- undang (Eddy, 2008).
Pada hakikatnya pelaksanaan pendetensian  merupakan  kekuasaan  diskresi seorang  PI  yang  dimana  memperlihatkan fungsinya  dalam  hal  menyelesaikan  berbagai permasalahan  pelik yang  membutuhkan penanganan  secara  cepat  atau  menyelesaikan soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong  dan  yang  peraturan penyelesainnya belum ada (Munaf, 2018).
Seperti  yang  disebutkan  pada  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang adminstrasi pemerintahan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya  merupakan  salah  satu  hak  yang dimiliki  oleh  pejabat  pemerintahan  dalam mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan, dalam hal ini pengambilan keputusan pendetensian  oleh  PI  pada  proses  penyidikan dikarenakan  pelaksanaan  penahanan  tidak dapat dilakukan dikarenakan peraturan perundang-udangan.
B. Kendala Pelaksanaan Pendetensian dalam TPK OAC cs.
1. Tidak Terdapat Peraturan yang Mengatur Mengenai Pelaksaan

## Pendetensian Pada Proses TPK
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran pemerintahan  seperti  yang  tercantum  pada Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Proses peradilan TPK mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan  semua  dilakukan  berdasarkan
hukum  acara  pidana.  Begitu  pula  pada  kasus TPK  OAC  cs.  Sedangkan  untuk  pelaksanaan pendetensian OAC cs. dilaksanakan berdasarkan UUK.
Pada  UUK  tidak  dijelaskan  secara terperinci mengenai pelaksanaan pendetensian (TAK)  pada  proses  penyidikan,  yang  hanya adalah  salah  satu  wewenang  dari  PPNS keimigrasian  yaitu  mengadakan  tindakan  lain menurut  hukum  yang  tertera  pada  Pasal  106 huruf  o  UUK.  Namun  tidak  secara  gamblang dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  tindakan lain menurut hukum tersebut apakah termasuk dari  pengenaan  TAK  terhadap  tersangka  atau tidak.
Di  dalam  KUHAP  juga  menyebutkan salah  satu  dari  kewenangan  seorang  penyidik pada Pasal 7 huruf j menyebutkan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini yang dapat menjadi dasar  dikresi  dari  seorang  PI  sekaligus  PPNS keimigrasian  dalam  melakukan  pendetensian pada  proses  penyidikan.  Kedua  hal  tersebut yang membuat penafsiran luas terhadap makna dari  pasal-pasal  tersebut  hingga  timbulnya diskresi  didalam  proses  penyidikan  berupa pendetensian.
Seperti  yang  disebutkan  pada  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya  merupakan  salah  satu  hak  yang dimiliki  oleh  pejabat  pemerintahan  dalam mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan. Dalam  hal  ini  pengambilan  keputusan pendetensian  oleh  PI  pada  proses  penyidikan dikarenakan  pelaksanaan  penahanan  tidak dapat dilakukan dikarenakan peraturan perundang-undangan.
Di dalam kasus OAC cs penyidik merasa perlu  melakukan  pendetensian  dikarenakan ancaman  tindak  pidana  yang  dilakukan  OAC cs dibawah 5 (lima) tahun sehingga tidak bisa dilakukan  penahanan  dan  juga  unsur  pasal untuk  dilakukan  pendetensian  yaitu  berada  di wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki  dokumen perjalanan (paspor) yang sah sudah terpenuhi.
Hal tersebut tentunya bertentangan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dimana salah satu dari tujuan hukum adalah kepastian. Kepastian hukum  akan  menjamin  seseorang  melakukan
perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebalinya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku (Susanto, 2014).

## 2. Masa Pendetensian Tidak Mengurangi Dari Pidana yang Dijatuhkan
Pelaksanaan  pendetensian  merupakan bagian  dari  TAK  yang  mana  diatur  di  dalam UUK  yang  merupakan  hal  berbeda  dengan proses  penyidikan  TPK  yang  dilakukan berdasarkan  hukum  acara  pidana.  Di  dalam hukum  acara  pidana  jelas  disebutkan  unsur- unsur  apa  saja  yang  dapat  mengurangi  masa tahanan  dari  pidana  yang  dijatuhkan  yaitu adalah penagkapan dan penahanan.
Dengan  diadakan  penahanan  terhadap seseorang tersangka/terdakwa diharapkan pemeriksaan atas dirinya dapat berjalan lancar, karena dengan penahan itu seseorang tersangka/terdakwa akan lebih mudah diperiksa bila sewaktu-waktu diperlukan, serta sangat  kecil  kemungkinan  barang  bukti  yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya itu dimusnahkan (Abbon, 2018).
Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan. Namun dari 3 (tiga) jenis penahan diantaranya  penahan  rumah  tahanan  negara, penahanan  rumah,  penahanan  kota  dikenakan pengurangan yang berbeda. Untuk penahanan kota pengurangan masa tahanannya seperlima dari  jumlah  lamanya  waktu  penahanan  dan untuk  penahanan  rumah  dikurangi  sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Hal ini disebabkan pendetensian merupakan hal yang berbeda  dengan  penahanan  dan  juga  tidak diatur terkait pengurangan masa tahanan yang disebabkan oleh pendetensian. Maka lamanya masa pendetensian tidak mengurangi dari masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan.
Padahal  pada  hakikatnya  pendetensian memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  penahan yaitu  membatasi  kebebasan  dari  subjeknya dengan  berada  di  suatu  tempat  tertentu menurut  peraturan perundang-  undangan.  Hal tersebut akan erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam hal ini yaitu tersangka. Dimana hak atas kebebasan dan kemerdekaan individu warga  negara  dikesampingkan  dengan  tidak diaturnya  terkait  masalah  lamanya  masa pendetensian  terhadap  jatuhan  hukuman
terhadap  terdakwa.  Dari  penjatuhan  pidana kurungan kepada OAC cs yaitu selama 3 (tiga) bulan  dan  hanya  dipotong  dengan  masa penahan yang dilakukan oleh penuntut umum selama  20  (dua  puluh)  hari  ditambah penahanan yang dilakukan oleh hakim selama 30  (tiga  puluh)  hari  tanpa  memotong  masa pendetensian yang dikenakan kepada tersangka.

## PENUTUP
Pendetensian merupakan bagian dari TAK yang  merupakan  tindakan  yang  hanya  bisa dilakukan  oleh  seorang  PI  seperti  yang diamanatkan oleh UUK. Sedangkan penyidikan  merupakan  bagian  dari  proses peradilan tindak pidana dalam hal ini TPK yang dilakukan  oleh  seorang  PPNS  keimigrasian yang pelaksanaannya berdasarkan hukum acara pidana. TAK dan TPK merupakan 2 (dua) hal yang  berbeda  yang  dimana  proses  dan  tujuan dari masing-masing tindakan tersebut berbeda. Belum  ada  peraturan  yang  secara    khusus mengatur masalah tersebut. Sehingga pelaksanaan pendetensian tidak mempengaruhi jalanannya proses peradilan. Pada kasus  OAC cs,  pelaksanaan  TPK  tidak  diatur  di  dalam hukum acara pidana, namun PPNS keimigrasian memiliki wewenang seperti yang diamanatkan  pada  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j KUHAP dimana penyidik memiliki wewenang untuk  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum  yang  bertanggung  jawab  dan  dengan dikeluarkan  putusan  pidana  oleh  hakim walaupun dengan adannya tindakan lain berupa pendetensian  serta  di  ayat  (2)  menyebutkan dimana seorang PPNS  mempunyai  wewenang sesuai  dengan  undang-undang  yang  menjadi dasar hukumnya.
Dalam  pelaksanaan  proses  TPK  OAC  cs. dijumpai  beberapa  kendala  yang  pertama adalah belum adanya peraturan yang mengatur masalah pelaksanaan pendetensian pada proses TPK,  yang  dimana  pelaksanaan  pendetensian pada  OAC  cs merupakan  bagian  dari  diskresi seorang PI dikarenakan pelaksanaan penahanan tidak  dapat  dilakukan  karena  ancaman hukuman bagi OAC cs. dibawah 5 (lima) tahun. Lamanya masa pendetensian tidak mengurangi dari masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang dimana pada
hakikatnya pendetensian memiliki tujuan yang sama  dengan  penahan  yaitu  membatasi kebebasan  dari  subjeknya  dengan  berada  di suatu  tempat  tertentu  menurut  peraturan perundang-undangan .

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  O.  S.  (1966). Prasarana  Dalam Indonesia Negara Hukum . Simposium UI Jakarta.
Djamali,  A.  (2010). pengantar  hukum Indonesia . PT. Raja Grafindo Presda.
Eddy,  O.  .  H.  (2008). Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana . Yogyakarta .
Iman  Santoso,  M.  (2004). Perspektif Imigrasi :  Dalam  Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional . Munaf,  Y.  (2018). Diskresi  Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah . Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum  Islam,  Menuju  Sebagai  Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. Jurnal Dinamika Hukum ,
11 (Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.e dsus.265 Soekanto,  S.  (2004). Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta Raja Grafindo Persada. Susanto,  N.  A.  (2014). Dimensi Aksiologis  dari  Putusan  Kasus “ST.”  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia .
Syahrin,  M.  A.  (2018).  Penerapan Wewenang  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  Melakukan  Penyidikan TPK. Seminar Hukum Nasional , 4 (1), 25–49. Waluyo, B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika. Abbon,  T.  (2018). Penahanan  dan Penangguhan  Penahanan  Dalam Teori  dan  Praktek . 4 (Universitas Kristen Indonesia), 34–38. Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian,  LN  Tahun 2011. Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981.
Indonesia.      Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, LN Tahun 2014.
Hasil  wawancara  dengan  Alun  Prahutama
Rujito selaku Penyidik kasus TPK atas nama  OAC  cs.  pada  hari  Rabu,  2
September  2020  Pukul  20.00  WIB  di Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI
Bekasi
Hasil  wawancara  dengan  Mulyadi  selaku
Kasi  Penyidikan  Wilayah  I  Direktorat Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian  pada  Direktorat  Jenderal Imigrasi  pada  hari  Rabu,  9  September 2020 di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus.
Hasil  wawancara  melalui  aplikasi Zoom dengan Rocky Marbun selaku dosen tetap Fakultas  Hukum  Universitas  Pancasila pada hari Selasa, 15 September 2020 Pukul 13.30 WIB