## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Slamet Subekti

## MENAKAR PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: HASIL SURVEI SKALA LOKAL SAMPAI GLOBAL
Slamet Subekti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275 Email: slametsubekti01@gmail.com

## Abstract
This paper discusses human rights in Indonesia today is based on the results of the locally, nationally  and  globally  surveys. The  national  and  international  surveys  concluded that  the enforcement of human rights in Indonesia in 2013 decreased due to the performance of the institutions of human rights is not optimal, and that the government failed to crack down on violations  of human rights. Meanwhile, the survey among students shows positive response to the exercise of the right human rights in civil and political; economic, social and cultural; and  solidarity  dimensions.  The  importance  of  human  rights  education  is  to  support  the development of student character with Indonesian personality, and responsive to the global environment.
Keywords: Human Rights in Indonesia, local, national and global survey

## I. PENGANTAR
Paper ini menggambarkan penegakan  hak  asasi  manusia  (HAM)  di Indonesia dewasa ini. Perspektif difokuskan  pada  hasil  survei  tentang kinerja  kelembagaan  HAM  di  Indonesia dalam skala nasional sebagaimana
dilaporkan oleh SETARA Institute (Desember 2013), dan laporan internasional  dari  Human  Rights  Watch (Januari  2014).  Sedangkan  untuk  skala lokal  mengacu  pada  hasil  survei  yang penulis lakukan pada pertengahan
Desember  2013  di  kampus  Universitas Diponegoro, dengan melibatkan 80 mahasiswa  angkatan  2013/2014  Program Studi Pemanfaatan Sumber-daya
Perikanan,  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu
Kelautan. Penjaringan persepsi responden mahasiswa  melalui  kuesioner.  Kuesioner dirancang  dengan  memuat  30  pertanyaan kunci,  yang  mencakup  ketiga  dimensi HAM:  kemerdekaan  sipil  dan  politik;
HAM  ekonomi,  sosial  dan  budaya;  serta hak-hak  kelompok  (lihat  Lampiran  1). Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi  persentase.  Selanjutnya,  hasil survei disajikan dalam pembahasan analisis dan sintesis. Pembahasan makalah ini di- kembangkan  dari  pertanyaan  kunci:  Apa dasar    konvensi  dan  dimensi  HAM? Bagaimana  kinerja  kelembagaan  HAM  di Indonesia  menurut  survei  skala  nasional maupun  internasional?  Bagai-mana  situasi mutakhir  HAM  di  Indonesia  melalui survei skala lokal sebagai representasi dari persepsi mahasiswa?

## II. KONVENSI DAN DIMENSI HAM
HAM  mengacu  pada  sejumlah  hak yang  melekat  pada  setiap  orang,  sebagai prasyarat menjadi manusia. HAM diterapkan bagi semua  manusia di belahan dunia  mana  pun  tanpa  pengecualian,  jadi

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
bersifat  universal.  HAM  juga  melekat pada  diri  semua  orang  tanpa  memandang ras,  agama,  jenis  kelamin,  warna  kulit, usia, dan fitur-fitur lain yang membedakan seseorang dengan sesamanya (Barkemeyer dan Kunzi, 2011).

## A. Konvensi HAM
Basis  legal  HAM  mengacu  pada “the  International  Bill  of  Human  Rights” mencakup  UN  Universal  Declaration  of Human  Rights  (1948),  kovenan  Civil  and Political  Rights  &  Economic  Social  and
Cultural Rights (1966). Kemudian dilengkapi  serangkaian  konvensi  PBB, seperti  Konvensi  Jeneva  berkaitan  Status Pengungsi,  Konvensi Hak-hak Anak terhadap Penganiayaan,  maupun Konvensi PBB tentang Hak-hak Pribadi Berkebutuhan-khusus. Dalam  konteks  Indonesia,  basis legal  HAM  selain  hukum  internasional, juga mengacu pada konstitusi negara UUD
RI  1945  beserta  Amandemennya,  dan  UU No. 39 Tahun  1999. Dalam per-
kembangannya,  Pasal  28  UUD  1945 Amandemen  telah  mengakomodasi  ber- bagai  norma  HAM  internasional  di- selaraskan  dengan  latar  sosial  dan  inti budaya  Indonesia  sebagaimana  terumus- kan  dalam  dasar  filsafat  negara  kita Pancasila.

## B. Dimensi HAM
Hak  Asasi  Manusia  lazim  dibagi dalam tiga  dimensi. Dimensi pertama, hak kemerdekaan  sipil  dan  politik  meliputi: hak untuk hidup, larangan perbudakan dan paksaan  menjadi  buruh,  perlindungan  dari penyiksanaan, kebe-basan berpikir, beragama,  larangan  terhadap  diskriminasi, dan  hak  suara  (Barkemeyer  dan  Kunzi, 2011).
Dimensi  kedua,  HAM  ekonomi, sosial dan budaya meliputi: hak mendapatkan  pekerjaan  dengan  peng- hasilan  layak,  membentuk  serikat  pekerja, kesetaraan lelaki dan perempuan, perlindungan anggota keluarga,
mendapatkan  penghidupan  layak  dengan
kecukupan  pangan,  standar  tinggi  atas kesehatan fisik dan mental, hak pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya. Dimensi ketiga, hak-hak solida-ritas meliputi: hak untuk mengembang-kan diri, mendapatkan  lingkungan  hidup  yang bersih,  dan  berhak  atas  perdamaian. Penting  dipahami  bahwa  ketiga  dimensi tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama lain. Oleh  karena itu, tidak boleh satu pun hak  yang  tercantum  dalam  suatu  dimensi lebih  diutamakan  daripada  hak-hak  yang tercantum pada dimensi lainnya.

## III. PELAKSANAAN DAN PE- LANGGARAN HAM
Pengakuan arti penting HAM diteguhkan  dengan  terjadinya  berbagai kasus  pelanggaran  HAM.  Sementara  itu, penegakan  HAM mengandaikan dua perspektif,  baik  pelaksanaan  maupun pelanggarannya.  Negara  dalam  posisi bertanggung-jawab untuk melindungi rakyatnya  dari  tindak  pelanggaran  HAM, serta  berkewajiban  untuk  menciptakan kondisi  yang  menjamin  rakyat  terpenuhi HAM-nya.  Pembentukan  Komnas  HAM, seperti halnya keberadaan lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  berperan penting  sebagai watchdog .  LSM  seperti Amnesty  International  dan  Human  Rights Watch bertugas mengamati jalannya pelaksanaan HAM di seluruh dunia. LSM bidang HAM menaruh perhatian  atas  pelanggaran  yang  terjadi, dan melakukan tekanan kepada pemerintah  melalui  kampanye  publik. Bagi  negara-negara  demokratis  menjadi kebutuhan untuk merespon positif evaluasi yang  dilaporkan  oleh  lembaga  HAM independen,  baik  dalam  skala  lokal, nasional,  maupun  global.  Pada  gilirannya, evaluasi  tersebut  akan  ditindak-lanjuti dengan  aksi  nasional  untuk  meningkatkan kinerja  lembaga-lembaga  HAM  dengan agenda  utama  penegakan  HAM  di  negara tersebut.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Slamet Subekti

## A. Survei Nasional
SETARA  Institute  –LSM  HAM yang bermarkas di Jakarta—untuk keempat kalinya  menyelenggarakan survei persepsi  untuk  mengukur  Indeks  Kinerja Penegakan  HAM  di  Indonesia.  Survei dilakukan  pada  tanggal  28  November sampai 5 Desember 2013 dengan melibatkan  200  responden  di  20  provinsi, yang  terdiri  dari  pegiat  HAM,  akademisi, dan  tokoh  masyarakat.  Sampel  ditetapkan dengan  menggunakan  metode purposive sampling yang  ditetapkan  oleh  SETARA Institute  berdasarkan  kriteria  tertentu,  dan snowballing di  mana  seorang  narasumber dapat  menginformasikan  narasumber  lain yang  layak  untuk  menjadi  responden survei  ini.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan web-based  survey ,  di  mana  para responden  mengisi  kuesioner  ke  website khusus  (Hendardi,  Naipospos  dan  Hasani, 2013).
Indeks  kinerja  HAM  Republik Indonesia pada 2013 ini didasarkan pada 8 indikator:    (1)  penyelesaian  pelanggar-an HAM  di  masa  lalu;  (2)  kebebasan berekspresi;  (3)  kebebasan  berkeyakin-an; (4)  rencana  aksi  nasional  HAM  dan kinerja  lembaga  HAM;  (5)  perlindungan warga Negara; (6) penghapusan hukum-an mati;  (7)  penghapusan  diskriminasi;  dan (8) hak atas ekonomi-sosial-budaya.
Kinerja  penegakan  HAM  tahun  2013 dinilai menurun (2.52 poin) dibanding-kan tahun  2012  (2.82  poin).  Tren  penurunan tersebut ditengarai karena kinerja kementerian  terkait  masih  lemah,  mereka dianggap  tidak  mampu  me-nyelesaikan kasus  HAM  secara  signifikan  (SETARA Institute, 2013).
Kementerian  Hukum  dan  HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  masih belum  berkontribusi  maksimal.  Demikian pula,  kinerja  tiga  lembaga  yang  mendapat mandat  khusus  dari  negara:  Komnas HAM,  Komnas  Perempuan,  dan  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  dinilai belum  optimal.  Masyarakat  menganggap kinerja  Komnas  HAM  paling  buruk, berhubung  konsistensi  lembaga  tersebut mengalami stagnasi (Mahbub, 2013).

## B. Survei Global
Human  Rights  Watch  (HRW)  – LSM  HAM  internasional  yang  bermarkas di  New  York—dalam  laporan  Januari 2014  menguatkan  hasil  survei  SETARA Institute  menyimpulkan  bahwa  penegakan
HAM di Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan tahun sebelumnya.  HAM  menunjukkan  sedikit peningkatan  pada  2013,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono menyam-paikan himbauan publik agar kebebasan beragama  dan  toleransi  lebih  besar.  Akan tetapi, di lapangan terjadi penyerangan dan pengusiran  terhadap  kelompok  Syiah  dan Ahmadiyah,  serta  maraknya  peraturan yang diskriminatif “memojokkan” perempuan (Human Rights Watch, 2014).
Pemerintahan  Yudhoyono  sepan- jang  tahun  lalu  dianggap  gagal  lagi menegakkan  hukum  yang  menjadi  hak kalangan  minoritas.  Sampai  saat  ini, ratusan  orang  masih  bertahan  di  lokasi pengungsian karena terusir dari kampungnya  akibat  perbedaan  keyakin-an beragama,  seperti  penganut  Ahmadiyah  di Lombok  dan  penganut  Syiah  di  Sidoarjo. Ada  di  antara  mereka  yang  tujuh  tahun tinggal  di  barak  pengungsian.  Kalaupun ada pelaku kekerasan  yang diseret ke jalur hukum,  biasanya  sebatas  pelaku  lapangan, sedangkan para “dalangnya” tidak tersentuh hukum. Laporan HRW soal nasib
perempuan  Indonesia  juga  sulit  dibantah.
Dalam  urusan ini, pemerintah bahkan bisa dianggap  aktif  melakukan  diskriminasi.
Catatan  dari  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa sampai 2013 terdapat 342 peraturan yang membedakan
perlakuan  terhadap  perempuan  dari  kaum lelaki,  97  persen  di  antaranya  di  daerah, seperti  peraturan  tentang  cara  berpakaian, peraturan prostitusi, dan pornografi. Peraturan  dan  sikap  pemerintah  dalam berbagai  bentuk  jelas  membahayakan kemajemukan  dan  kelangsungan  hidup bangsa (lihat Tabel 1).

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Tabel 1.
Penegakan HAM di Indonesia Tahun 2013 Pelaksanaan HAM Pelanggaran HAM Presiden  SBY  menyampaikan  himbauan publik  agar  kebebasan  beragama  dan toleransi lebih besar. Respon  otoritas  nasional  lemah  atas berkembangnya kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Kebebasan  berekspresi  melalui  diskusi publik  film  dokumenter  “The  Act  of Killing” tentang pembantaian yang dipimpin  tentara  terhadap  antara  500.000 sampai  lebih  dari  satu  juta  anggota  dan terduga simpatisan PKI rentang 1965-1966. Aliansi Jurnalis Independen medokumentasi-kan  23  kasus  kekerasan terhadap  jurnalis  dalam  6  bulan  pertama 2013,  termasuk  penyerangan  2  wartawan selama serangan pembakaran kantor stasiun TVRI Gorontalo. Pilkada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memunculkan politisi muda, termasuk  gubernur  Joko  Widodo,  yang menjanjikan  akan  memutuskan  politik gaya-patronase tradisional dengan mengatasi  masalah  korupsi,  kemiskinan, dan kehancuran infrastruktur. DPR  mengesahkan  UU  tentang  LSM  yang melanggar hak  kebebasan  berserikat, berekspresi, dan beragama; dengan pembatasan  ketat  dana asing, dan  larangan LSM  mendukung  ateisme,  Komunisme, Marxisme-Leninisme. Reformasi dan impunitas militer ditunjukkan pengadilan militer yang menjatuhkan  hukuman  penjara  (antara beberapa  bulan  sampai  11  tahun)  terhadap 12  anggota  Kopassus  dalam  serangan pembunuhan  atas  4  tahanan  di  LP Cebongan – Sleman, Yogyakarta. Kondisi  di  Papua  di  mana  pasukan keamanan menikmati impunitas atas berbagai  tindak  pelanggaran,  termasuk penggunaan  senjata  berlebihan  terhadap pendukung  kemerdekaan  secara  damai. Sementara  OPM  bersenjata  –berjumlah sedikit dan tidak terorganisir—terus- menerus  melakukan  serangan  terhadap pasukan pemerintah. Hak-hak  perempuan  diakomodasi  dalam RUU  kesetaraan  gender  yang  diajukan  ke DPR tahun 2009, tetapi terhenti tahun 2013 karena oposisi dari politisi Islam. Peraturan  diskriminatif  terus  berkembang, Komisi  Perempuan  melaporkan  bahwa pemerintah pusat dan daerah telah mengesah-kan  60  peraturan  baru  yang diskriminatif  pada  tahun  2013.  Indonesia memiliki  total  342  peraturan  diskriminatif, termasuk  79  peraturan  daerah  yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab,  larangan  perempuan  membonceng mengangkang di Lhokseumawe, dan larangan  perempuan  menari  di  Bireuen Aceh. Dalam  hal  kebebasan  beragama  Presiden Yudhoyono berulang-kali menegaskan bahwa Indonesia negara “demokrasi
Muslim  moderat”,  dan  beliau  tidak  akan
Pemerintah Yudhoyono  gagal  menegakkan keputusan  MA  terhadap  pejabat  daerah yang  memblokir  izin  bangunan  gereja- gereja  Kristen  di  Bogor  dan  Bekasi,

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Slamet Subekti
mentolerir tindakan kekerasan tak
berperikemanusiaan  yang  dilakukan  oleh kelompok manapun yang mengatas- namakan  agama  dengan    melibatkan kekerasan. termasuk peraturan menteri tentang pembangunan rumah ibadah dan keputusan terhadap praktik keagamaan kaum Ahmadiyah  dan  Syiah  yang  diskriminatif dan mendorong berkembangnya intoleransi.
Berkaitan  dengan  hak  atas  tanah,  MK menyatakan inkonstitusional  ketentuan UU
Kehutanan  Tahun  1999  yang  memasukkan wilayah  adat  ke  dalam  hutan  negara.
Keputusan MK ini memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk mengalokasi-kan  lahan  bagi  masyarakat sebagai konsesi dari penebangan hutan dan perusahaan perkebunan.
Korupsi  dan  salah  kelola  sektor  kehutanan melanjutkan  kebocoran  kas  negara  yang mencapai kerugian US $2 milyar per tahun, jumlah  ini  lebih  besar  dari  keseluruhan anggaran  kesehatan  nasional.  Salah  kelola hutan  telah  menimbulkan  sengketa  lahan yang  seringkali  berujung  pada  kekerasan ini  membuyarkan  klaim  Indonesia  sebagai pemimpin  dalam  “pembangunan  hijau” yang berkelanjutan.
Indonesia  merupakan  tempat  transit  ke Australia bagi pengungsi dan pencari suaka yang  melarikan  diri  dari  penganiayaan, kekerasan,  dan  kemiskinan  di  negara- negara  termasuk  Somalia,  Afghanistan, Pakistan, dan Birma.
Keberadaan  hampir  10.000  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  berada  di  Indonesia pada  Maret  2013,  mereka  tinggal  di penampungan  dalam  kondisi  miskin  dan menderita.  Sementara  Indonesia  tidak memiliki hukum suaka, dan mendelegasikan tanggung-jawab atas pengungsi  dan  pencari  suaka  kepada UNHCR.
Sumber:  Human  Rights  Watch, World  Report  2014:  Events  of  2013 ,  New  York.  Dapat diakses pada www.hrw.org
Sehubungan dengan penegakan HAM  di  Indonesia,  HRW  merekomen- dasikan  kepada Presiden Yudhoyono agar segera  mengambil  langkah  nyata  selama sisa  masa  pemerintahannya.  Bagi  seorang presiden bukan hal sulit untuk memastikan aparat hukum menindak tegas pelaku  dan  aktor  intelektual  di  balik tindak  kekerasan  terhadap  kelompok minoritas  beragama.  Pemerin-tah  tidak perlu  menunggu  sampai  pihak  yang dirugikan  mengajukan  uji  materi  ( judicial review )  ke  Mahkamah  Agung  atau Mahkamah  Konstitusi.  Disadari  bahwa keberadaan berbagai
peraturan diskriminatif itu jelas bertentangan dengan  konstitusi  negara  UUD  1945, Undang  Undang Perlindungan Hak Asasi, dan berbagai konvensi internasi-onal yang telah diratifikasi Indonesia.

## IV. PERSEPSI MAHASISWA TENTANG HAM
Survei  lokal  di  kampus  Universitas Diponegoro  melibatkan  80  mahasiswa angkatan 2013/2014 Program Studi Pemanfaatan Sumber-daya Perikanan Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan. Survei telah dilaksana-kan pada pertengahan  Desember  2013.  Berikut  ini disajikan hasil survei tersebut.

## A. Dimensi Sipil dan Politik
Responden  mahasiswa  memiliki persepsi  positif  hampir  sebanding  (56%) dengan  persepsi  negatif  (44%)  berkenaan dengan  perlindungan  hukum  oleh  Negara bagi  semua  warga  negara.  Lima  puluh persen  responden  menyata-kan  pernah
mengalami  perlakuan  tidak  adil  secara hukum.  Hanya  sebagian  kecil  responden (26%)  merasa  hidup  dalam  dunia  yang bebas  dan  adil,  sedangkan  sebagian  besar (68%)  tidak  merasakan-nya.  Menurut 59%  responden  ada  diskriminasi  terhadap rakyat,  sedangkan  29%  menyatakan  tidak ada diskriminasi.
Tingkat  kepercayaan  46%  respon- den  besar  bahwa  di  Negara  kita  ada demokrasi,  sementara  29%  memiliki tingkat  kepercayaan  sedang,  dan  25% tingkat  kepercayaannya  kecil.  Tingkat kebebasan  berpendapat  di  Negara  kita sedang  menurut  60%  responden,  hanya 19%  menyatakan  rasa  kepercayaan  yang tinggi,  dan  15%  tingkat  kepercayaannya rendah.  Akses berbicara di publik berkaitan  dengan  persoalan  warga  negara relatif kecil menurut 54% responden, 35% berpendapat  aksesnya  besar,  dan  11% menyatakan tidak ada akses sama sekali.
Lima puluh sembilan persen responden  memberikan  afirmasi  bahwa semua orang sejak lahir memiliki kebebasan  dan  kesetaraan,  sedangkan 37%  tidak  percaya.  Bentuk  perbudakan modern  ada  di  Indonesia  menurut  62% responden,  18%  menyatakan  tidak  ada, dan  20  %  tidak  tahu.  Persepsi  positif terungkap  dari  25%  responden  terhadap kedudukan  yang sama bagi  setiap WNI di depan  hukum,  60%  bersikap  skeptis,  dan 15% tidak tahu.

## B. Dimensi  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya
Kualitas  pendidikan  di  Indonesia buruk menurut pandangan 58% responden,  31%  menyatakan  kualitas sedang,  dan  11%  menganggap  kualitas pendidikan baik. Krisis ekonomi berpengaruh  terhadap  pelayanan  sosial dari  Negara  menurut  60%  responden, sementara 25% menganggap tidak berpengaruh,  dan  15%  menyatakan  tidak berpengaruh  sama  sekali.  Perlindungan masyarakat  terhadap  anak  menurut  65% responden
adalah sedang,
20%
menyatakan  perlindungan  baik,  dan  10% menganggap perlindungan anak buruk.
Sensitivitas masyarakat besar terhadap  pelecehan  perempuan  menurut 47% responden, 43% menyatakan sensitivitas  masyarakat  kecil,  dan  10% menganggap  tidak  ada  sensitivitas  sama sekali.  Hampir  seperempat  dari  total responden  (23%)  menyatakan    mereka pernah mengalami kekerasan dalam rumah  tangga,  42% tidak  mengalami,  dan 35%  responden  tidak  mau  menjawab. Menurut  59%  responden  bahwa  pencipta lagu  berhak  atas  keuntungan  dari  hak cipta  lagunya,  tetapi  21%  menyatakan tidak  berhak,  dan  21%  responden  tidak memberikan jawaban.
Tigapuluh  dua  persen  responden menyatakan  pernah  mengunduh  secara ilegal  lagu  atau  film  dari  Internet,  53% kadang-kadang  melakukan,  dan  15% menyatakan  tidak  pernah.  Lelaki  dan perempuan  digaji  sama  besarnya  untuk pekerjaan  yang  sama  disetujui  60% responden,  sedangkan  30%  tidak  setuju, dan  10%  tidak  memberikan  jawaban. Seandainya  menjadi  pengusaha  48% responden menyatakan tidak akan mengambil  keuntungan  dari  karyawan untuk  memperoleh  uang  yang  lebih banyak,  sementara  35%  akan  mengambil keuntungan,  dan  17%  tidak  memberikan jawaban.

## C. Dimensi Solidaritas
Menurut  50%  responden  bahwa Negara  perlu  memberikan  suaka  bagi pengungsi,  sementara  25%  menyatakan tidak perlu, dan 25% menjawab bergantung  situasinya.  Pengungsi  dan imigran  harus  diberi  kewarganegaraan
Indonesia menurut pandangan 29% responden,  sementara  63%  bergantung situasi,  dan  8%  menganggap  tidak  perlu. Duapuluh  sembilan  persen  responden memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  besar bahwa  warga  Negara  bertanggung-jawab kepada  masyarakat  dan  negara,  61% tingkat  kepercayaannya  kecil,  dan  10% responden tidak percaya sama sekali.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Slamet Subekti
Warga  Negara  berhak  memper- tahankan hak-haknya menurut 80% responden,  sedangkan  20%  mengatakan tidak. Duapuluh sembilan persen responden  merasa  bebas  untuk  pindah  ke negara  lain,  tetapi  59%  merasa  tidak bebas,  dan  12%  tidak  memberikan jawaban.  Pendidikan menjadi  faktor penting  untuk  melestarikan  perdamaian diafirmasi  73%  responden,  sementara 22%  menegasikan,  dan  5%  responden tidak tahu.
Peningkatan jumlah mahasiswa asing  menjadi  masalah  menurut  persepsi 12%  responden,  50%  menyatakan  tidak masalah,  dan  38%  menganggap  sedikit masalah.  Keberadaan  mahasiswa  asing berdampak  negatif  terhadap  pendidikan mahasiswa Indonesia menurut 12%
responden,  tetapi  50%  menyatakan  tidak berdampak  negatif,  dan  38%  meng- anggap sedikit berdampak negatif. Kehidupan,  kebebasan,  dan  keamanan personal  para  imigran  menurut  54% responden  dilindungi  di  Indonesia,  25% mengatakan  tidak  dilindungi,  dan  21% responden tidak tahu.

## D. Catatan Kritis
Selama  ini  pembicaraan  tentang HAM  menyisakan  aspek  kontroversial dalam dua isu utama. Isu pertama bernada gugatan  terhadap  sifat  universal  HAM, bukankah wacana HAM berasal dari Barat dan  tidak  dapat  serta-merta  ditransfer  ke dalam  kebudayaan  lain?  Kiranya  benar bahwa  perkembangan  dan  penyebar- luasan  wacana  HAM  berkem-bang  dalam budaya  dan  tradisi  Barat.  Akan  tetapi, benar juga merupakan sifat dasar seseorang tidak mau diperlakukan diskriminatif  karena  agama  atau  warna kulitnya itu bersifat universal (Barkemeyer dan Kunzi, 2011). Diakui bersama bahwa setiap warga negara menginginkan dapat
membicarakan  opininya  tanpa  rasa  kuatir, dan  semua  orang  mendambakan  hidup bermartabat  tanpa  menderita  kelaparan. Jadi, jelas bahwa semua ide yang tercakup
dalam  pengertian  HAM  ini  bersifat universal. Penting dicatat bahwa seringkali negara-negara maupun berbagai kelompok yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran HAM lazim menggugat sifat universalitas HAM tersebut.
Isu kedua berkaitan dengan kasus di mana  negara-negara Barat  mengusung isu HAM  untuk  membenarkan  intervensi militer  ke  negara-negara  lain.  Keberatan terhadap intervensi militer tersebut, karena  tindakan  itu  merupakan  pelang- garan  HAM  terhadap  kedaulatan  suatu negara.  Jelas  tidak  satu  pun  negara pembela  HAM  membenarkan  tindak pembalasan  pelanggaran  HAM  negara- negara  Barat  dengan  melakukan  tindak serangan 11 September misalnya,
sehingga  diperlukan  kesepahaman  dalam kerangka  HAM  untuk  menjustifikasi tindakan perang melawan terorisme.
Sehubungan  dengan  itu,  pendi- dikan  HAM  berperan  penting  dalam rangka  mengembangkan  karakter  pem- belajar dalam kemampuan nilai kebebasan pemikiran,  kesadaran  dan  keyakinan; kemampuan dalam nilai kesetaraan,
keadilan  dan  cinta;  serta  kemauan  untuk peduli  kepada  sesama  dan  melindungi hak-hak anak, perempuan, pekerja, kelompok  minoritas,  dan  sebagainya (UNESCO, 1998). Dalam konteks Indonesia,  pembelajaran  HAM  dalam matakuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  berperan  mendukung pengembangan  karakter  siswa  (termasuk mahasiswa)  berkepribadian  Indonesia  dan responsif  dalam  tata  pergaulan  dunia. Perjuangan  untuk  menegakkan  HAM mesti  terus-menerus  diperbarui  sesuai dengan  dinamika  perkembangan  nasional dan internasional dalam rangka mengawal perdamaian dunia.

## V. SIMPULAN
Hak Asasi Manusia bersifat universal  dan  perlu  dibudayakan  melalui pendidikan  dalam  rangka  pengembangan karakter  siswa  dan  mahasiswa  ber- kepribadian  Indonesia  dan  responsif dengan  lingkungan  global.  Hasil  survei baik skala nasional  maupun internasi-onal menyimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia  dewasa  ini  cenderung  menurun disebabkan kinerja lembaga-lembaga HAM  tidak  optimal  dan  pemerintah dinilai  gagal  menindak  tegas  pelanggaran HAM,  oleh  karena  itu  direkomendasikan kepada  Presiden  agar  mengambil  langkah nyata dalam penin-dakan terhadap pelanggaran  HAM  serta  penghapusan undang-undang  maupun  peraturan  daerah yang  diskriminatif  di  Indonesia.  Survei lokal di kalangan mahasiswa menunjukkan  respon  positif  terhadap pelaksanaan  HAM  dalam  dimensi  sipil dan  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya, serta  dimensi  solidaritas;  dan  merespon negatif
terhadap pelanggarannya.
Akhirnya,  di-sadari  bahwa  penegakan HAM  bersifat  wajib  dengan  respek kepada  semua  individu,  dan  perlindungan HAM
men-jadi
pusat kegiatan
pemerintahan  demi  mewujudkan  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dan meraih cita-cita perdamaian dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkemeyer,  Jorn  &  Jan  Kunzi.  (2011). Human  Rights .  Video  proyek Wissens Werte. Dapat diakses pada http://www.edeos.org
Hendardi,  Bonar  Tigor  Naipospos  & Ismail  Hasani.  (2013). Indeks
Kinerja Hak Asasi Manusia (IKH) 2013 .  Jakarta:  SETARA  Institute. Dapat diakses pada
http://www.setara- institute.org/en/content/indeks- kinerja-hak-asasi-manusia-ikh-2013
“Human  Rights  Watch:  Penegakan  HAM di  Indonesia  Mundur  Jauh  ke Belakang”. Tempo digital  edisi  2 Februari  2014.  Dapat  diakses  pada
http://pediakita.com/human-rights- watch-penegakan-ham-di- indonesia-mundur-jauh-ke- belakang.html
Human  Rights  Watch. World  Report 2014:  Events  of  2013 .  Hassan Elmasry  (the  Board  of  Director),
New  York:  Seven  Stories  Press. ISSN-13: 978-1-60980-555-5
Dapat diakses pada www.hrw.org
Mahbub, Amri. “Kinerja Institusi HAM di Indonesia  Turun”. Tempo digital edisi  9  Desember  2013.  Dapat diakses pada http://www.tempo.co/read/news/20 13/12/09/078535887/Kinerja- HAM-Indonesia-Turun Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya ,  Cetakan  Pertama, November 2004. Bandung: Fokusmedia.
UNESCO  (1998). Learning  to  Live Together  in  Peace  and  Harmony: Values  Education  for  Peace, Human  Rights,  Democracy  and Sustainable  Development  for  the Asia-Pacific  Region . Bangkok: UNESCO  Principal  Region  Office for Asia Pacific.

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada para mahasiswa angkatan 2013/2014 Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro  –meliputi  kelas  A  di bawah  koordinasi  Lucy  Pratitis Sejati  (NIM  26010313120028)  dan kelas  B  di  bawah  koordinasi Andika Wiratama (NIM 26010313140084)—yang telah berpartisipasi  menjadi  responden survei Penegakan HAM di Indonesia (Desember 2013

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Slamet Subekti
Lampiran 1. Respon Mahasiswa Angkatan 2013/2014 Prodi PSP, FPIK Universitas

## Diponegoro terhadap Survei Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
No Pernyataan [%] [%] [%] 1. Usia 13-15         [--] 16-17               [20]  18-21     [80] 2. Jenis kelamin Perempu  [56] Lelaki               [44] -- I. Dimensi Sipil & Politik 3. Apakah semua orang dilindungi oleh hukum? Ya              [56] Tidak               [44] -- 4. Pernahkah anda diperlakukan tidak adil secara hukum? Ya              [50] Tidak               [50] -- 5. Apakan anda merasa hidup dalam dunia yang bebas dan adil? Ya              [26] Tidak               [68]  tidak  punya jawaban  [6] 6. Apakah anda percaya bahwa tidak ada diskriminasi terhadap rakyat? Ya              [29] Tidak               [59] tidak  tahu [12] 7. Seberapa besar anda percaya bahwa di Negara kita ada demokrasi? Besar        [46] Sedang            [29]   Kecil       [25] 8. Menurut anda seberapa tingkat kebebasan berpendapat di Negara kita? Tinggi       [19] sedang            [66]  rendah  [15] 9. Seberapa besar akses berbicara di publik berkaitan dengan persoalan anda? Besar        [35] kecil                 [54] tak ada  [11] 10.  Percayakan anda bahwa semua orang sejak lahir memiliki kebebasan dan kesetaraan? Ya              [59]   Tidak               [37]  Tak tahu [4] 11.  Menurut anda, apakah bentuk perbudakan modern ada di Indonesia? Ya              [62]   Tidak [18] Tidak tahu [20] 12.  Apakah setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan sama di depan hukum? Ya              [25] Mungkin         [60] Tidak tahu [15] II. Dimensi Ekonomi, Sosial & Budaya 13.  Bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia? Baik            [11]  sedang            [31]  buruk     [58] 14.  Apakah krisis ekonomi berpengaruh terhadap pelayanan sosial dari Negara? Berpengaruh [60] Tidak               [25]  Tidak sama sekali     [15] 15.  Bagaimana perlindungan masyarakat terhadap anak Baik             [20]  sedang            [65]  buruk     [10] 16.  Seberapa masyarakat sensitif terhadap pelecehan perempuan? Besar          [47]  kecil                 [43]  tidak sama sekali      [10]

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme pada Generasi Muda Endang Susilowati, Dhanang Respati Puguh, Noor Naelil Masruroh
17.  Pernahkah anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Ya              [23] Tidak               [42] Tidak jawab [35] 18.  Apakah pencipta lagu berhak atas keuntungan dari hak cipta lagunya? Ya              [59] Tidak               [21] Tidak jawab [20] 19.  Apakah anda mengunduh secara ilegal lagu atau film dari Internet? Selalu       [32] Kadang            [53]  Tidakpernah [15] 20.  Apakah lelaki dan perempuan digaji sama besarnya untuk pekerjaan yang sama? Ya              [60] Tidak               [30]   Tidak  jawab [10] 21.  Seandainya anda pengusaha akankah mengambil keuntungan dari karyawan untuk memper- oleh uang yang lebih banyak? Ya              [35]   Tidak               [48] Tidak jawab [17] III. Dimensi Kelompok 22.  Perlukan kita memberikan suaka bagi pengungsi? Ya              [50] Tidak               [25]   Tergantung [25] 23. Haruskah pengungsi dan imigran diberikan kewarganegaraan Indonesia? Ya, semua di- beri      [29] Ya, tergantung situasi       [63] Tidak        [8] 24.  Seberapa besar anda percaya akan warga Negara bertang- gungjawab pada masyarakat dan negara? Besar        [29] Kecil                [61]   tidak sama sekali     [10] 25.  Apakah warga Negara memper- tahankan hak-haknya? Ya              [80] Tidak               [20] -- 26.  Apakah anda merasa bebas untuk pindah ke negara lain? Ya              [29]   Tidak               [59] Tidak jawab [12] 27.  Apakah pendidikan menjadi faktor penting untuk melestari- kan perdamaian? Ya              [73] Tidak               [22] Tidak tahu [5] 28.  Apakah peningkatan jumlah mahasiswa asing menjadi masalah bagi anda? Besar        [21] kecil                 [45]  tidak sama sekali     [34] 29.  Apakah keberadaan mahasiswa asing berdampak negatif terhadap pendidikan mahasiswa Indonesia? Ya              [12] Tidak               [50]  sedikit   [38] 30.  Apakah kehidupan, kebebasan, dan keamanan personal para imigran dilindungi di Indonesia? Ya              [54] Tidak               [25] Tidak tahu [21]
Catatan:      N = 80