## MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN DI KABUPATEN DEMAK
(Studi Kasus di Desa Morodemak)

## Tri Risandewi
Balitbang Provinsi Jawa Tengah Email: reesha83@yahoo.com

## ABSTRACT
The aims of this research are describing the fisherwomen empowerment model and the  supporting  factors  and  the  obstacles  of  the  fisherwomen  empowerment  model  in Morodemak  Village-Demak  Regency.  From  the  research  can  be  concluded  that  the fisherwomen  in  Puspita  Bahari  Morodemak  village  is  the  model  of  exploring business  which  is  the  final  step  of  fisherwomen  empowering  through  intregrated and  effective technology implementation. The factors which enhance those models are the supports not only from the government but also from the private institusion and the society. There  are  some  factors  which  slowen  down  them,  the  obstacle  of  having organization  (materialistic  and  cultural  obstacles,  cultural patriarcy,  and  cultural inferiority).  Morever  the  obstacles  also  can  be  found  in  the  management  (such  as  limited infrastructure machines, slicer, stoves, freezer and included the kitchen utensils and there is  no  production  place),  products  distribution,  and  the  unreachable  price  of  the  raw material for the production and the unpredictable fish whish is caught by the fishermen can be the most dangerous factors. In order to overcome those obstacles, there must be ways to help  the  fisherwomen  in  organization,  improving  their  knowledge  through  training.  The training  can  improve  their  knowledge  in  pre-  production  and  post  production  in  order  to improve the quality of the products and can be accepted by many customers. Morever, the group  of  the  fisherswomen  needs  to  be  given  more  capital,  infrastructure,  to  run  the business.
Keywords: fisherwomen, fisherwomen model empowerment,  the supporting factors and the obstacles of the fisherwomen model empowerment

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia  yang  sebagian  besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi  kelautan  yang  cukup  besar,
seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan  hidup  pada  potensi kelautan (maritim) tersebut. Pada kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan  senantiasa  dilanda  kemiskinan bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan (Nasution et  al.,  2005). Menurut  Dahuri  (2001)  yang diacu  Nasution  et  al.  (2007),  tingkat
kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan)  pada  saat  ini  masih  dibawah sektor-sektor  lain  termasuk  pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan  sebagai  lapisan  sosial  yang paling miskin diantara kelompok masyarakat  lain  di  sektor  pertanian.
Kemiskinan  ini  disebabkan  oleh  faktor- faktor  kompleks  yang  saling  terkait  serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya,
oleh  karena  itu  kemiskinan  merupakan salah  satu  isu  utama  dalam  pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi et, al., 2007).
Permasalahan yang sering dijumpai dalam  masyarakat  nelayan  miskin  adalah rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  dimiliki.  Sumber  daya perikanan  di  Indonesia  merupakan  sumber daya  yang  besar.  Akan  tetapi,  rendahnya kualitas  SDM  nelayan  tentunya  dapat mempengaruhi  pendapatan  masyarakat nelayan.  Permasalahan  tersebut  tentunya perlu  mendapat  perhatian  khusus  dari pemerintah  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  nelayan  yang ada. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat mempengaruhi angka kemiskinan  yang  akan  menurun  dimana besarnya  angka  kemiskinan  masyarakat nelayan  menyumbang  angka  yang  cukup besar.  Menurut  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Sharif  C  Sutardjo  (Kompas,13 September  2013),  tingkat  kemiskinan diwilayah  pesisir  mencapai  7,87  juta  atau 25,14%  dari  jumlah  penduduk  miskin nasional.  Besarnya  angka  kemiskinan dalam  masyarakat  nelayan  di  Indonesia tentunya tidak sebanding dengan ketersediaan  sumberdaya  perikanan  yang ada.  Sumber  daya  perikanan  merupakan yang  terbesar  di  dunia,  tetapi  kemampuan produksi,  pengolahan,  peningkatan  nilai tambah  dan  daya  saing  rendah  (Kamiso, 2012).
Kemiskinan dan kesulitan-kesulitan hidup  merupakan  siklus  peristiwa  sosial ekonomi  yang  selalu  berulang  setiap tahunnya  dalam  rumah  tangga  nelayan. Menurut  Kusnadi  (2003),  berdasarkan perspektif antropologis, masyarakat nelayan  memiliki  pola-pola  kebudayaan yang  berbeda  dari  masyarakat  lainnya sebagai  hasil dari interaksi  mereka dengan lingkungan  beserta  sumber  daya  yang  ada di  dalamnya.  Pola-pola  tersebut  menjadi kerangka berpikir mereka dalam
menghadapi kehidupan
sehari-
hari.Sebagaimana  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Kusnadi  (2001a), mobilitas vertikal nelayan dapat terjadi oleh dukungan para istri mereka  yang memiliki kecakapan  berdagang.  Keberadaan  dan kedudukan  istri  tersebut  tentunya  dapat menjadi  katalis  peningkatan  kesejahteraan rumah  tangga  nelayan.  Akan  tetapi, peranan  perempuan  keluarga  nelayan belum optimal dalam membantu peningkatan ekonomi
keluarganya,
terutama berkaitan dengan proses pengelolaan hasil pasca tangkap.
Pengetahuan  dan  keterampilan  mereka masih terbatas dan belum pernah memperoleh  inovasi  teknologi.  Selain  itu mereka  juga  belum  memiliki  kemampuan dalam  pengembangan  usaha,  sehingga semua itu menyebabkan kehidupan mereka yang  masih  marjinal  dan  miskin  (Widodo et. al, 2011).
Provinsi  Jawa  Tengah  terdapat  17 kabupaten dan kota yang terletak di pesisir dengan jumlah penduduk sebanyak 7.071.785  orang  atau  900.528  Kepala Keluarga pada tahun 2010 (Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Prov.  Jateng, 2011).  Berdasarkan  data  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Prov.  Jateng  tahun  2012, jumlah nelayan yang ada di Provinsi Jawa Tengah  mencapai  103.441  orang  pada tahun  2011.  Jumlah  tersebut  meningkat 4,30%  jika  dibandingkan  dengan  jumlah nelayan  pada  tahun  2007.  Menurut  data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan  Perikanan,  Provinsi  Jawa  Tengah mampu mengekspor hasil perikanan sebesar  21.025  ton  senilai  Rp  95  milyar pada tahun 2010. Hasil produksi perikanan yang  ada  di  Jawa  Tengah  berasal  dari perikanan  tangkap  dan  budidaya  baik  di laut,  tambak,  kolam,  karamba,  maupun sawah.  Selain  mempunyai  potensi  yang besar dalam perikanan, Jawa  Tengah juga mempunyai  potensi  yang  besar  dalam bidang  kelautan.  Provinsi  Jawa  Tengah
mempunyai luas pesisir sebesar 122.793,79 hektar.
Kabupaten  Demak  sebagai  salah
satu daerah pesisir yang terletak di sekitar Pantai  Utara  Jawa  Tengah,  memiliki potensi  sumberdaya  pesisir  yang  sangat melimpah salah satunya adalah sumberdaya  perikanan  laut.  Produksi  ikan laut  di  Kabupaten  Demak  mencapai 1.306.508  kg  senilai  Rp  3.744.239.000 pada tahun 2011 yang mengalami penurunan  dibandingkan  pada  tahun  2010 yang  mencapai  1.476.646  kg  dengan  nilai
produksi  Rp  6.124.745.000.  Kabupaten Demak  dengan  garis  pantai  sepanjang 34,71 kilometer menyebar di 4 kecamatan yaitu  Kecamatan  Sayung,  Karangtengah, Bonang,  dan  Wedung.  Sebagian  besar mata pencaharian utama penduduk wilayah  pesisir  Kabupaten  Demak  adalah nelayan. Tabel berikut ini akan menjelaskan jumlah nelayan yang ada di 4 kecamatan  tersebut  berdasarkan  data Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Kabupaten Demak.
Tabel 1.1 Jumlah Nelayan di Kabupaten Demak Tahun 2011 No. Kecamatan Nelayan Laut Juragan Pendega 1. Sayung 528 1.078 2. Karangtengah 95 240 3. Bonang 1.251 5.765 4. Wedung 1.601 3.761 Jumlah 3.475 10.844 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Demak,  2012
Ada  2  jenis  nelayan  laut  yang  ada di  Kabupaten  Demak  yaitu  juragan (pemilik  modal,  kapal,  teknologi)  dan pendega  (buruh  nelayan).  Nelayan  buruh (pendega)  merupakan  nelayan  yang  tidak memiliki alat-alat produksi dalam kegiatan perikanan seperti alat tangkap, perahu, dan lain-lain.  Berdasarkan  tabel tersebut, jumlah  nelayan  laut  di  Kabupaten  Demak pada  tahun  2011  sebanyak  14.319  orang yang terdiri dari pendega sebanyak 10.844 orang  dan  juragan  sebanyak  3.475  orang. Terlihat  bahwa  jumlah  pendega/buruh nelayan  lebih  besar  dibandingkan  dengan juragan  karena  membutuhkan  modal  yang besar  untuk  dapat  melaut.  Sebagian  besar juragan  (40%)  berada  di  Kecamatan
Wedung, sedangkan hampir separuh pendega  berada  di  Kecamatan  Bonang. Selain nelayan, ada juga beberapa kelompok  pengolah  ikan  yang  ada  di Kecamatan Wedung, Dempet, Bonang, dan Bulusan. Mereka mengolah hasil tangkapan  laut  maupun  tambak  menjadi beberapa  jenis  produk  olahan  yaitu  terasi, kerupuk  ikan  dan  udang,  dendeng,  ikan asin,  ikan  asap,  terasi  bubuk,  tepung  ikan, dan  bandeng  presto  yang  dipasarkan  di daerah  sekitar  Demak,  Semarang,  dan Kudus.  Selain  itu  juga  dijual  di  pameran- pameran  yang  diadakan  oleh  dinas-dinas Pemerintah Kab. Demak, minimarket hasil perikanan,  dan  kantor-kantor  pemerintah dan toko-toko.

## Tabel 1.2 Kelompok Pengolah Ikan di Kabupaten Demak Tahun 2010
No. Nama Kelompok Kecamatan Jenis Usaha 1. Lobster Jaya Wedung Terasi, Kerupuk Ikan dan udang 2. PKBM Al-Mutaqin Wedung Dendeng, Ikan Asin, Terasi Bubuk 3. P2MBG Dempet Krupuk Ikan Lele 4. Asap Indah Bonang Ikan Asap 5. Dahlia Wedung Kerupuk Ikan 6. Bunga Tulip Wedung Terasi 7. Puspita Bahari Bonang Aneka Olahan Ikan 8. Sinar Sejahtera Bonang Kerupuk Ikan 9. Wanita Mandiri Bonang Ikan Asin 10.  Karya Mina Usaha Bonang Terasi, Tepung Ikan 11.  Miroso Bulusan Bandeng Presto
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, 2013
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas, sebagian  besar  kelompok  pengolah  hasil perikanan ada di  Kecamatan Bonang  yaitu 5  kelompok  (Asap  Indah,  Puspita  Bahari, Sinar  Sejahtera,  Wanita  Mandiri,  dan
Karya
Mina Usaha).
Kehidupan masyarakat nelayan umumnya tidak memiliki  usaha  lain  di  luar  penangkapan ataupun  pengolahan  ikan.  Nelayan  banyak menganggur  di  saat  musim  paceklik  ikan akibat  cuaca  yang  tidak  bersahabat. Kondisi  tersebut  menjadi  salah  satu penyebab produktivitas nelayan yang dapat dikatakan  sangat  rendah  karena  nelayan tidak dapat melaut sepanjang tahun. Untuk mendukung  perekonomian  keluarga,  istri- istri  nelayan  harus  berusaha  mencari sumber  pendapatan  lain.  Salah  satunya adalah dengan mengolah hasil-hasil tangkapan  ikan  suami  mereka.  Dengan jumlah  nelayan  pandega  yang  paling banyak  dibandingkan  dengan  kecamatan lain,  maka  muncul  banyak  kelompok pengolah  ikan  di  Kecamatan  Bonang. Kelompok Puspita Bahari merupakan salah satu  kelompok  perempuan  nelayan  yang sudah mendapatkan beberapa penghargaan baik  dari  pemerintah  maupun  swasta. Misalnya  penghargaan  Wanita  Inspiratif
dari  Kick  Andy  (Metro  TV)  dan  100 wanita hebat dari Asean Coral Woman dan termasuk dalam anggota Persatuan
Perempuan  Nelayan  Indonesia  (PPNI).
Untuk  dapat  mengetahui  secara  mendalam mengenai model
pemberdayaan perempuan  nelayan  yang  ada  dalam kelompok  tersebut  perlu  adanya  penelitian tentang  bentuk  pemberdayaan  perempuan nelayan  di  Desa  Morodemak  terutama  di Kelompok Puspita Bahari.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  permasalahan  yang  akan  diteliti yaitu:
1. Bagaimana bentuk model pemberdayaan  perempuan  nelayan pada  kelompok  Puspita  Bahari  di Desa Morodemak Kabupaten Demak?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong  dan  menghambat  model pemberdayaan  perempuan  nelayan pada  kelompok  Puspita  Bahari  di
Desa Morodemak Kabupaten
Demak?
C. Tujuan
1. Mendeskripsikan model pemberdayaan  perempuan  nelayan yang ada di Desa Morodemak. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor
pendorong  dan  penghambat  model pemberdayaan  perempuan  nelayan di  Desa  Morodemak  Kabupaten
Demak

## D. Manfaat
1. Bagi kabupaten/kota hasil penelitian merupakan  rekomendasi/  masukan bagi  pengambil  kebijakan  dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok perempuan nelayan ; 2. Bagi  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah khususnya Badan Penelitian dan  Pengembangan  Provinsi  Jawa Tengah  hasil  penelitian  merupakan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan di kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah dalam mengoptimalkan pemberdayaan  perempuan  nelayan untuk  meningkatkan  kesejahteraan keluarga

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Konsep Pemberdayaan
Konsep pemberdayaan dalam wacana  pembangunan  masyarakat  selalu dihubungkan  dengan  konsep  mandiri, jaringan  kerja,  partisipasi,  dan  keadilan. Pada  dasarnya,  pemberdayaan  diletakkan pada  kekuatan  tingkat  individu  dan  sosial. Menurut  Hikmat  (2006),  pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis  pengaruh  kontrol  individu terhadap  keadaan  sosial,  kekuatan  politik, dan  hak-haknya  menurut  undang-undang. Sedangkan  menurut  McArdle  (1989), pemberdayaan  adalah  proses  pengambilan keputusan  oleh  orang-orang  yang  secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai
tujuan  kolektif  diberdayakan  melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan  untuk  lebih  dibudidayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi  pengetahuan,  ketrampilan  serta sumber  lainnya  dalam  rangka  meencapai tujuan  mereka  tanpa  bergantung  pada pertolongan dari hubungan eksternal.
Pemberdayaan merujuk pada kemampuan  orang,  khususnya  kelompok rentan  dan  lemah  sehingga  mereka memiliki  kekuatan/kemampuan  dalam  (a) memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga mereka  memiliki  kebebasan  (freedom) dalam  arti  bukan  saja  bebas  dalam mengemukakan pendapat  melainkan bebas dari  kelaparan,  kebodohan,  kesakitan,  (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005). Sulistiyani (2004) menjelaskan
bahwa  “Secara  etimologis  pemberdayaan berasal  dari  kata  dasar  “daya y ang  berarti kekuatan  atau  kemampuan”.  Bertolak  dari pengertian  tersebut,  maka  pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk
memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan,  dan  atau  pemberian  daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki  daya  kepada  pihak  yang  kurang atau  belum  berdaya.  Sementara  menurut Prijono,  S.  Onny  dan  Pranarka,  A.M.W (1996:55),  pemberdayaan  adalah  proses kepada  masyarakat  agar  menjadi  berdaya, mendorong  atau  memotivasi  individu  agar mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan untuk  menentukan  pilihan  hidupnya  dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok  atau  lapisan  masyarakat  yang tertinggal.
Dalam  konteks  pemberdayaan  bagi perempuan, menurut
Nursahbani
Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi  Pembangunan  Nasional  (Riant Nugroho,  2008)  mengemukakan,  ada empat indikator pemberdayaan yaitu:
a) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses  sumber  daya-sumber  daya produktif di dalam lingkungan.
b) Partisipasi,  yaitu  keikutsertaan  dalam mendayagunakan  aset  atau  sumber daya yang terbatas tersebut.
c) Kontrol,  yaitu  bahwa  lelaki  dan perempuan  mempunyai  kesempatan yang  sama  untuk  melakukan  kontrol atas  pemanfaatan  sumber  daya-sumber daya tersebut.
d) Manfaat,  yaitu  bahwa  lelaki  dan perempuan harus sama-sama
menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

## 2. Masyarakat Pesisir
Menurut  Victor  PH  Nikijuluw
(Direktur Pemberdayaan Masyarakat Departemen  Kelautan  dan  Perikanan), masyarakat  pesisir adalah kelompok orang yang  tinggal  di  daerah  pesisir  dan  sumber kehidupan  perekonomiannya  bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya  laut  dan  pesisir  yang  terdiri dari  nelayan  pemilik,  buruh  nelayan, pembudidaya  ikan  dan  organisme  laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, dan supplier faktor sarana produksi perikanan.
3. Partisipasi Perempuan Dalam

## Pembangunan
Melaksanakan  suatu  pembangunan yang  berperspektif  gender  adalah  suatu komitmen untuk menyusun dan melaksanakan  kebijakan  dan  program pembangunan dengan merasa peduli terhadap  kemampuan  (environment)  baik perempuan maupun
laki-laki.
Pengembangan  kemampuan  perempuan dan  laki-laki  perlu  karena  dalam  berbagai kebijakan/program  yang  ditujukan  pada
anggota  masyarakat  seringkali  terjadi bahwa  kebutuhan  perempuan  kurang diperhatikan dalam mengisi peran multidimensionalnya kecuali perannya dalam keluarga. Sedangkan laki-laki sebagai  kepala  keluarga  kerapkali  juga tidak diperhitungkan untuk peran pentingnya sebagai suami dan ayah (Sadli, 1988).
Pembinaan  peran  wanita  sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk peningkatan  peran  aktif  dalam  kegiatan pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan  terutama  dalam  menangani masalah sosial dan ekonomi yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan,  pengentasan  kemiskinan, pemeliharaan lingkungan dan pengembangan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  dengan  upaya  mewujudkan keluarga  sehat,  sejahtera  dan  bahagia. Moose (1996) dengan menggunakan konsep  Maxim  Moly  mengemukakan bahwa  pendekatan  pembangunan  dalam hubungannya  dengan  peningkatan  peran perempuan dalam pembangunan yaitu:
a) Pendekatan kesejahteraan (Welfare
Approach)  yang  didasarkan  3  asumsi yaitu perempuan sebagai penerima pasif pembangunan,  peran  keibuan  yang merupakan peranan yang paling penting bagi  perempuan  di  dalam  masyarakat, dan  mengasuh  anak  yang  merupakan peranan perempuan paling efektif dalam seluruh aspek pembangunan ekonomi; b) Pendekatan kesamaan (Equity Approach) bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses  pembangunan  yang  mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi  melalui  kerja  produktif  dan reproduktif mereka walaupun
sumberdaya  tersebut  seringkali  tidak diakui;
c) Pendekatan  anti  kemiskinan  (Anti- Poverty  Approach)  menekankan  pada upaya menurunkan ketimpangan
pendapatan  antara  perempuan  dan  laki- laki  dengan  sasarannya  adalah  pekerja miskin.  Pendekatan  anti  kemiskinan untuk  perempuan  menitikberatkan  pada peranan  produktif  mereka  atas  dasar bahwa  penghapusan  kemiskinan  dan peningkatan keseimbangan pertumbuhan  ekonomi  membutuhkan peningkatan  produktivitas  perempuan pada rumah tangga  yang berpendapatan rendah;
d) Pendekatan efficiency , penekanan perempuan  bergeser  ke  pembangunan dengan  asumsi  bahwa  peningkatan partisipasi  ekonomi  perempuan  di negara  dunia  ketiga  secara  otomatis berkaitan dengan peningkatan kesamaan sehingga meningkatkan kerja perempuan disektor informal; e) Pendekatan  pemberdayaan,  berpusat pada  upaya  penghapusan  subordinasi perempuan.  Adanya  kesamaan  hak ekonomi  (peluang  untuk  menguasai sumberdaya  produktif,  persamaan  upah untuk  kerja  yang  sama,  perlindungan hukum ketenagakerjaan)

## 4. Perempuan Nelayan
Perempuan  nelayan  adalah  suatu istilah  untuk  wanita  yang  hidup  di lingkungan keluarga nelayan, baik  sebagai istri maupun anak dari nelayan pria. Kaum wanita  di  keluarga  nelayan  umumnya terlibat  dalam  aktivitas  mencari  nafkah untuk  keluarganya.  Selama  ini  wanita nelayan bekerja menjadi pengumpul kerang-kerangan,  pengolah  hasil  ikan, pembersih  perahu  yang  baru  mendarat, pengumpul  nener,  membuat/memperbaiki jaring,  pedagang  ikan  dan  membuka warung. Namun peran wanita di lingkungan  nelayan  ini  belum  dianggap berarti,  sebagai  penghasil  pendapatan keluarga  pun  dianggap income tambahan. Selain itu wanita nelayan juga menanggung resiko tinggi akibat tingginya
kecelakaan  kerja  di  usaha  penangkapan ikan laut ini (Indrawadi, 2013).
Pengalaman  menunjukan  bahwa pemberdayaan  wanita  nelayan  dalam pembangunan kelautan dan perikanan sulit dikembangkan,  hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  IPTEK  dan  kemiskinan  yang selalu  mengukung  mereka.  Beberapa masalah  dalam  integrasi  wanita  nelayan dalam pembangunan kelautan dan perikanan  antara  lain,  keadaan  pendidikan yang  umumnya  sangat  rendah,  tenaga wanita sering tidak dihargai, masih adanya nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai  penghambat  berperan  sertanya wanita  nelayan  secara  aktif,  sedangkan beban  kerja  wanita  dalam  keluarga  cukup tinggi.

## 5. Model  Pemberdayaan  Perempuan Nelayan di Kawasan Pesisir
Menurut  Widodo et.  al (2011), model  pemberdayaan  perempuan  nelayan di  kawasan  pesisir  dapat  dikembangkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu pengembangan kelompok  (community  development),  pra- pengembangan usaha (pre-business development),  dan  pengembangan  usaha (business development). Berdasarkan  hasil  penelitiannya  tersebut dikemukakan bahwa tahap-tahap pemberdayaan  perempuan  nelayan  di kawasan pesisir antara lain :
a. Pengembangan  Kelompok  (Community Development)
Tahap  ini  merupakan  implementasi program pemberdayaan yang perlu melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayah  sasaran  terlebih  dahulu.  Hal tersebut  dilakukan  supaya  sasaran  progam terdeskripsi  akan  keahlian-keahliannya sehingga partisipasi dan motivasi masyarakat  untuk  mengikuti  program- program lain di masa mendatang meningkat.  Kemudian,  para  perempuan nelayan  ini  harus  diakomodir  dalam  satu wadah  yang  disebut  sebagai  kelompok
perempuan sasaran program untuk memudahkan  dalam  pemberdayaan  dan pengembangan.
b. Pra Pengembangan Usaha (Pre- Business Development) Pada tahap ini, kelompok perempuan nelayan disiapkan untuk pengembangan  usaha  yang  lebih  besar, sehingga
mampu mengakselerasi peningkatan kesejahteraan ekonomi
keluarga  nelayan.  Akan  tetapi,  pada  tahap ini program pemberdayaan belum berorientasi  pada  pasar  dan  keuntungan. Oleh karena itu memerlukan pendampingan  dan  pembinaan  sehingga pada saat tahap pengembangan usaha, para kelompok  perempuan  nelayan  tidak  lagi dihadapkan  pada  masalah  pasar,  modal, dan faktor-faktor penghambat lainnya. c. Pengembangan Usaha (Business Development)
Tahap  ini  merupakan  tahap  akhir dari  model  pemberdayaan  masyarakat perempuan  nelayan  melalui  penerapan teknologi  tepat  guna  dan  terpadu  untuk pengolahan  ikan  pasca  tangkap.  Tahap  ini dilakukan  melalui  pengembangan  usaha kelompok  perempuan  nelayan  dimana program  pemberdayaan  telah  berorientasi pada  pasar  dan  keuntungan.  Hal  ini disebabkan  muara  akhir  dari  kegiatan pengembangan  usaha  kelompok  adalah incoming generating bagi anggota- anggotanya, maka kelompok usaha nelayan  harus  bersifat  dinamis.  Kelompok perempuan  nelayan  disiapkan  untuk  dapat mengidentifikasi  peluang  dan  ancaman usaha kelompok, terutama yang bersumber dari lingkungan eksternal.

## B. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis,  yang  menurut  Whitney  dalam Natsir  (1988)  adalah  pencarian  fakta dengan  intepretasi  yang  tepat  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  deskripsi, gambaran,  atau  lukisan  secara  sistematis, aktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat  serta  hubungan-hubungan  antar
fenomena  yang  diselidiki.  Dengan  sifat tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  fenomena  tertentu secara  cermat  dan  analitis,  serta  membuat analisis  secara  sistematis,  aktual  dan akurasi  mengenai  model  pemberdayaan perempuan  nelayan  yang  ada  di  Desa Morodemak Kabupaten Demak.
Kondisi Eksisting Perempuan Nelayan
Identifikasi Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan
Focus Group Discussion (FGD)
Analisa Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat
Pemberdayaan Perempuan Nelayan Peningkatan
Kesejahteraan Keluarga Nelayan
B. Fokus dan Lokus
1. Fokus Penelitian Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi    faktor-faktor  pendorong dan  penghambat  model  pemberdayaan perempuan nelayan di lokasi penelitian 2. Lokus Penelitian Lokus  dalam  penelitian  ini  adalah kawasan pesisir Pantai Utara Jawa Tengah yaitu  di  Kabupaten  Demak.  Lokasi penelitian  ditetapkan  di  Desa  Morodemak Kecamatan  Bonang  Kabupaten  Demak. Pertimbangan  utama  pemilihan  lokasi penelitian  adalah  daerah  atau  kabupaten yang  sebagian  besar  perempuan  berada  di daerah  pesisir  dan  memiliki  kelompok perempuan  nelayan  yang  sudah  maju  dan berkembang.
C. Lingkup/Populasi dan Responden
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi populasi adalah stakeholder yang
menangani pemberdayaan masyarakat terutama perempuan yang berada di pesisir di  Kabupaten  Demak.  Sampel  ditetapkan 25  responden,  yaitu  responden  untuk masing-masing kabupaten yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah (bidang pemberdayaan perempuan nelayan)
sebanyak  5  responden  dan  anggota kelompok perempuan nelayan sebanyak 20 responden  dengan  menggunakan  teknik Purposive  Sampling untuk  responden aparatur pemerintah daerah dan Accidental Sampling untuk  responden  masyarakat yang  terdiri  dari  anggota  kelompok perempuan  nelayan  (Kelompok  Puspita Bahari)  di  Desa  Morodemak  Kecamatan Bonang.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  adalah  meliputi  pengamatan langsung  atau  observasi  dan Focus  Group Discussion (FGD),  serta  studi  pustaka  dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan  model  pemberdayaan  perempuan nelayan. Masing-masing metode
digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah yang berbeda. Populasi digunakan untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang pertama yaitu deskripsi model pemberdayaan perempuan nelayan. Rumusan masalah kedua yaitu mengetahui faktor  pendorong  dan  penghambat  model pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan  dengan  metode  sampel  yang terdiri dari sampel bertujuan. Penelitian ini merupakan  penelitian  exploratif  dengan menggunakan  metoda  observasi.  Data yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer yang  diperoleh  dari  responden.  Adapun data  sekunder  dikumpulkan  dari  instansi terkait,  penelitian-penelitian  dan  buku- buku, serta informasi yang relevan.
Data primer, yaitu data utama yang diambil  dan  diperoleh  secara  langsung melalui  pengamatan  ( observasi )  terhadap fenomena atau obyek yang diteliti langsung  di  lapangan  dan  wawancara ( interview )  dengan  para  narasumber  atau informan  (  Bappeda,Dinas  Kelautan  dan Perikanan  dan  Kantor  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  serta tokoh/anggota kelompok perempuan nelayan). Sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang akan dicapai, teknik pengambilan  data  dalam  penelitian  ini akan dilaksanakan dengan metode observasi , yaitu penelitian yang memanfaatkan  informasi  dan  data  primer yang  diperoleh  secara  langsung  dari subyek  yang  diteliti  melalui  FGD  dengan menggunakan  pertanyaan-pertanyaan  yang terstruktur  dalam  kuesioner.  Data  primer diperoleh dengan metode:
1) Observasi menggunakan  kuesioner terhadap  pelaku  meliputi  deskripsi model pemberdayaan perempuan
nelayan dan ; 2) Focus Group Discussion (FGD)
terhadap  stakeholder  terkait  yang meliputi identifikasi faktor-faktor pendorong  dan  penghambat  model pemberdayaan perempuan nelayan;
Untuk pengumpulan data dilaksanakan  dengan  menggunakan  daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner), sementara untuk FGD dilaksanakan dengan  pertanyaan  semi  terstruktur.  Data sekunder,  yaitu data  yang diperoleh secara tidak  langsung  dari  pustaka  yang  ada, adalah  data-data  yang  berbentuk  laporan lembaga resmi, buku-buku, literatur, jurnal,  media  cetak,  internet,  dan  hasil- hasil  penelitian  terdahulu,  serta  dokumen- dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Purposive sampling dilakukan
dengan cara mengambil
subjek berdasarkan  atas  adanya  tujuan  tertentu. Teknik  ini  umumnya  digunakan  karena keterbatasan  waktu,  tenaga  dan  dana. Terdapat  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi  ketika  peneliti  memutuskan teknik sampel ini, antara lain :
1) Pengambilan  sampel  harus  didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau
karakteristik  tertentu  yang  merupakan ciri-ciri pokok populasi;
2) Subjek  yang  diambil  sebagai  sampel benar-benar  merupakan  subjek  yang paling  banyak  mengandung  ciri-ciri yang  terdapat  pada  populasi  ( key subjects ); dan 3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.
Purposive sampling dilakukan kepada  para  ahli  bidang  pemberdayaan perempuan  nelayan  yang  berkompeten untuk  menjawab  pertanyaan  baik  dalam wawancara maupun dalam kuesioner untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong model pemberdayaan perempuan nelayan. Purposive sampling dilakukan kepada para narasumber  dari  SKPD  yang  terkait dengan  pemberdayaan  perempuan  nelayan dan  dilakukan  kepada  masyarakat  dalam bentuk kuesioner untuk mengetahui faktor-
faktor  pendorong  dan  penghambat  model pemberdayaan perempuan nelayan.

## E. Teknik Analisis Data.
Sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan maka penelitian ini
menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif. Analisis  kualitatif  dilakukan  sebelum  di lapangan, selama di lapangan saat pengumpulan  data,  dan  setelah  selesai pengumpulan  data.  Disamping  itu  juga dikumpulkan berbagai pendapat dari berbagai  unsur  yang  terlibat  dalam pemberdayaan  perempuan  nelayan  di Kabupaten Demak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Responden (Kelompok Wanita Puspita Bahari)
Puspita  Bahari  adalah  organisasi perempuan  di  Morodemak  yang  didirikan pada  tanggal  25  Desember  2005  yang merupakan kelanjutan dari organisasi yang lama  yaitu  Mustika  Bahari.  Penggantian nama  dilakukan  saat  pemilihan  ketua  baru agar  ada  warna  dan  semangat  baru  dalam kelompok  Puspita  Bahari.  Adapun  ketua kelompok
Puspita Bahari adalah
Masnu’ah.  Dalam  struktur  organisasi, ketua dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan  1  (satu)  orang  bendahara.  Fungsi sekretaris  dan  bendahara  tidak  jauh berbeda dari fungsi sekretaris dan bendahara pada organisasi lainnya. Saat ini jaringan  kerja  Kelompok  Wanita  Puspita Bahari  antara  lain  dengan  Lembaga Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI-LBH Semarang),  Layar  Nusantara,  Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Demak,  LBH  APIK  (Aliansi  Perempuan Indonesia untuk Keadilan), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Persaudaraan Perempuan
Nelayan  Indonesia  (PPNI).  Berikut  ini gambaran umum anggota kelompok
Wanita  Nelayan  Puspita  Bahari  yang  ada di Desa Morodemak Kabupaten Demak.

## Tabel 4.1 Gambaran Umum Anggota Kelompok Wanita Nelayan Puspita Bahari
No. Variabel Minimum Maksimum 1. Usia 21 45 2. Pendidikan SD SLTA 3. Pengeluaran per bulan 1 juta 2 juta 4. Lama menjadi anggota kelompok Kurang dari 1 tahun 8 tahun Sumber: Data Primer diolah
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas, usia  anggota  kelompok  Puspita  Bahari  21 tahun  sedangkan  yang  paling  tua  berumur 45 tahun. Sebagian besar anggota kelompok Puspita Bahari berusia antara 26 sampai dengan 35 tahun sebanyak 9 orang, sedangkan  yang  berusia  kurang  dari  25 tahun hanya sebanyak 5 orang. Jika dilihat dari  tingkat  pendidikan,  hampir  50  % anggota  kelompok  Puspita  bahari  hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak  10  orang,  sedangkan  yang berpendidikan SMP dan SLTA sebanyak 6 dan  4  orang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tingkat  pendidikan  perempuan  di  daerah pesisir masih rendah, karena pada umumnya  orangtua  yang  memiliki  anak perempuan rata-rata hanya menyekolahkan anaknya  sampai  lulus  SD  atau  SLTP. Apabila  dilihat  dari  besarnya  pengeluaran setiap bulan, minimal kurang dari Rp 1 juta dan rata-rata pengeluarannya sebesar Rp 1 juta sampai dengan Rp  1,5 juta sedangkan yang  paling  besar  adalah  Rp1,6  juta sampai  dengan  Rp  2  juta.  Rata-rata anggota  Puspita  Bahari  telah  bergabung selama lebih dari 1 tahun, sedangkan yang paling  lama  yaitu  8  tahun  sebanyak  5 orang.  Dan  yang  baru  bergabung  (kurang dari  1  tahun)  sebanyak  2  orang.  Jadwal pertemuan  kelompok  tidak  rutin,  karena kesibukan masing-masing anggota. Pada  awal  pendiriannya,  Puspita
Bahari  memiliki  30  anggota.  Namun  kini anggota  yang  aktif  hanya  20  orang. Banyak anggota kelompok yang
mengundurkan diri karena sibuk mengurus rumah tangga dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Pada tahun  2007  mereka  mencoba  mendirikan Koperasi  Simpan  Pinjam  yang  melayani kebutuhan  modal  bagi  anggotanya  yang ingin  melaut  atau  membutuhkan  bahan baku  untuk  membuat  kerupuk  ikan,  abon, sriding,  udang  krispi  dan  keripik  ikan. Karena  adanya  kredit  macet  sebesar  Rp 700.000,  maka  usaha  simpan  pinjam  ini diganti  dengan  koperasi  beras  yang  modal usahanya diperoleh dari sisa usaha simpan pinjam.  Koperasi  beras  ini  juga  mendapat modalnya  dari  jimpitan  (iuran  dalam bentuk  segenggam  beras)  dan  iuran  wajib Rp  2.000  per  bulan  dari  para  anggota koperasi.  Besarnya  pinjaman  yang  dapat disediakan  oleh  koperasi  maksimal  Rp 300.000  yang  dapat  dicicil  selama  10  kali dengan  ditambah  bunga  sebesar  2  %.  Jadi apabila  ada  anggota  yang  meminjam  Rp 100.000,  maka  cicilannya  sebesar  Rp 10.000  ditambah  bunga  Rp  500.  Secara rata-rata,  anggota  koperasi  meminjam  Rp 100.000 sampai Rp 200.000 yang diangsur selama 10 kali.
Jika  dilihat  dari  kegiatan  ekonomi kelompok  Puspita  Bahari  terdiri  dari  (1) aktivitas  pra  produksi  yaitu  ada  koperasi sebagai  penyedia  modal  (baik  untuk belanja  bahan  baku  maupun  untuk  bekal melaut  para  suami),  (2)  aktivitas  produksi ikan tangkap yakni dengan menyediakan 3 perahu  yang  merupakan  bantuan  dari anggota  jaringannya  (Layar  Nusantara,
KIARA,  dan  Dompet  Dhuafa),  dan  (3) aktivitas pasca produksi
yakni memproduksi  olahan  ikan  laut  (kerupuk ikan, ikan asin, abon ikan, dan lain-lain).

## B. Pembahasan
Perempuan  masyarakat  pesisir  atau nelayan memiliki kedudukan dan partisipasi strategis dalam kegaiatn ekonomi  lokal  dan  memenuhi  kebutuhan sosial
ekonomi rumahtangganya. Kedudukan dan partisipasi demikian diperoleh karena karakteristik mata pencaharian  dan  kondisi  sosial  budaya yang  membentuk  sistem  pembagian  kerja berdasarkan jenis kelamin. Dalam pembagian  kerja  ini,  pekerjaan  laki-laki adalah  menangkap  ikan  dilaut.  Sedangkan pekerjaan perempuan (istri nelayan) adalah kegiatan  ekonomi  pasca  penangkapan. Jadi, jika laut dianggap sebagai ranah laki- laki  maka  darat  adalah  ranah  perempuan. Pembagian  peran  gender  yang  patriarkis ini telah diajarkan sejak anak-anak.
Menurut  Widodo et.  Al (2011)  ada beberapa model pemberdayaan perempuan nelayan  yaitu:  (1)  model  pengembangan kelompok,  (2)  pra  pengembangan  usaha, dan (3) pengembangan usaha. Berdasarkan hasil  analisis  data  baik  data  sekunder maupun data primer, model pemberdayaan perempuan nelayan Puspita Bahari di Desa Morodemak  adalah  model  pengembangan usaha  yang  merupakan  tahap  akhir  dari model pemberdayaan masyarakat perempuan  nelayan  melalui  penerapan teknologi  tepat  guna  dan  terpadu  untuk pengolahan  ikan  pasca  tangkap.  Tahap  ini dilakukan  melalui  pengembangan  usaha kelompok  perempuan  nelayan  dimana program  pemberdayaan  telah  berorientasi pada  pasar  dan  keuntungan.  Hal  ini disebabkan  muara  akhir  dari  kegiatan pengembangan  usaha  kelompok  adalah incoming generating bagi anggota- anggotanya, maka kelompok usaha nelayan  harus  bersifat  dinamis.  Peran
pendamping adalah melakukan
pengembangan jalur-jalur kerjasama terhadap  aksesibilitas  permodalan  dan jalur-jalur  pemasaran  produk  ikan  olahan yang  dapat  diakses  oleh  kelompok- kelompok  nelayan  serta  berorientasi  pada pemecahan  masalah  pasar,  aksesibilitas modal dan bahan baku, teknologi produksi, dan  dalam  pembuatan  rencana  usaha  yang lebih  baik.  Kelompok  perempuan  nelayan disiapkan  untuk  dapat  mengidentifikasi peluang  dan  ancaman  usaha  kelompok, terutama  yang  bersumber  dari  lingkungan eksternal.
Terdapat beberapa faktor pendorong pemberdayaan perempuan nelayan  pada  kelompok  Puspita  Bahari yaitu  adanya  dukungan  dari  beberapa pihak  terkait  seperti  adanya  bantuan  3 (tiga) kapal dari Layar Nusantara, KIARA, dan  Dompet  Dhuafa  untuk  melaut  bagi para  suami  mereka.  Layar  Nusantara  dan KIARA  merupakan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  di  bidang  keadilan untuk nelayan. Sedangkan Dompet Dhuafa adalah organisasi nirlaba
yang mengumpulkan dan membagikan zakat dan sedekah  umat  untuk  bantuan  dan  program kerja.  Selain  itu,  ada  juga  bantuan  dari pihak  pemerintah  daerah  baik  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten  Demak.  Bantuan  tersebut berupa  alat-alat  produksi  dan  pelatihan- pelatihan (pengolahan hasil ikan,
packaging /pengemasan, labeling /pemberian label, dan lain-lain).
Ketua  kelompok  Puspita  Bahari (Ibu  Masnu’ah)  juga  aktif  sebagai pendamping  korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa
Morodemak.  Ia  mendampingi  korban KDRT mulai dari proses pelaporan sampai dengan  peradilan.  Ibu  Masnu’ah  juga bekerjasama  dengan  Lembaga  Bantuan Hukum  APIK  Semarang  (LBH  APIK) untuk mendampingi korban-korban KDRT. Beliau juga memperoleh beberapa
penghargaan sebagai Wanita Inspiratif dari Kick  Andy  (MetroTV),  100  Wanita  Hebat dari  Asean  Coral  Woman,  dan  diangkat sebagai koordinator
Persaudaraan
Perempuan  Nelayan  Indonesia  (PPNI)  di Jawa  Tengah.  Disamping  faktor-faktor pendorong  tersebut,  ada  juga  faktor-faktor penghambat  pemberdayaan  perempuan nelayan  khususnya  kelompok  wanita nelayan Puspita Bahari.
Ada beberapa faktor yang menghambat  pemberdayaan  perempuan nelayan  dalam  kelompok  Puspita  Bahari yang  dapat  dibagi  menjadi  2  yaitu hambatan  dalam  menjalankan  organisasi dan  dalam  mengelola  ekonomi.  Terkait dengan  hambatan  dalam  menjalankan organisasi yaitu hambatan budaya materialistis,  budaya  patriarki,  dan  budaya inferioritas. Hambatan budaya materialistis yaitu dalam bentuk keengganan masyarakat  sekitar  terutama  ibu-ibu  untuk bergabung dalam kelompok wanita nelayan  (Puspita  Bahari)  dikarenakan mereka  berpikir  bahwa  dengan  bergabung dalam kelompok Puspita Bahari tidak akan mendapatkan  keuntungan  apapun  bahkan waktu  mereka  untuk  mencari  nafkah  dan mengurus keluarga menjadi berkurang. Hal tersebut  terjadi  diduga  karena  kemiskinan yang  ada  di  Desa  Morodemak  sehingga masyarakat Morodemak mengganggap mencari keuntungan materi sebagai keutamaan. Oleh karena pola pikir tersebut menyebabkan Puspita Bahari sulit menambah anggota baru. Hambatan dalam menjalankan organisasi  yang  kedua  adalah  adanya budaya  patriarki  yang  menghambat  para perempuan  untuk  ikut  dan  aktif  dalam berorganisasi. Budaya patriarki ini mewajibkan  para  perempuan  di  Desa Morodemak mengerjakan berbagai pekerjaan  rumah  tangga  dan  membantu suami  dalam  mengurus  kebutuhan  sehari- hari.  Bahkan  pada  tahun  2005,  banyak anggota Puspita
Bahari
yang
mengundurkan  diri  karena  dilarang  oleh suami  maupun  karena  tidak  ada  yang merawat  anak  ketika  suami  sedang  pergi melaut.  Pada  awalnya  anggota  Puspita Bahari  sebanyak  30  orang,  namun  karena ada  larangan  tersebut  menyebabkan  20 anggota mengundurkan  diri sehingga  yang tersisa  hanya  10  orang.  Namun  berkat kerja keras beberapa anggota lainnya  yang masih  aktif,  pada  tahun  2013  ini  anggota Puspita  bahari  sudah  bertambah  menjadi 20 orang.
Hambatan  yang  terakhir  dalam menjalankan  organisasi  adalah  budaya inferioritas  yaitu  rendah  diri  atau  tidak percaya  pada  kemampuan  diri  sendiri. Diduga budaya ini muncul akibat rendahnya  tingkat  pendidikan  mereka  dan para  anggota  Puspita  Bahari.  Rata-rata tingkat  pendidikan  perempuan  anggota Puspita Bahari adalah Sekolah Dasar (SD) dan  SMP/MTs  sehingga  mereka  tidak berani  menempati  posisi-posisi  strategis dalam  struktur  organisasi  Puspita  Bahari. Akibatnya,  regenerasi  dalam  struktur organisasi menjadi terhambat.
Hambatan dalam mengelola kegiatan ekonomi kelompok Puspita Bahari  adalah  sarana  prasarana  produksi masih  terbatas  (mesin,  alat  perajang, kompor, freezer /pendingin,  dan  peralatan masak serta belum adanya tempat produksi), pemasaran produk, dan mahalnya  bahan  baku  produksi  serta  hasil tangkapan  nelayan  yang  tidak  pasti menyebabkan  stok  bahan  baku  yang cenderung  tidak  stabil.  Sehingga  apabila ada  pesanan  dalam  jumlah  yang  relatif banyak,  mereka  tidak  dapat  memenuhi pesanan  tersebut  yang  berarti  tidak  ada penambahan jumlah konsumen.
Hambatan  dalam  proses  produksi yang  sangat  dirasakan  oleh  para  anggota Puspita Bahari adalah tidak adanya tempat produksi  (baik  dari  tahap  persiapan produksi  sampai  dengan  pengemasan  dan pelabelan  produk)  serta  terbatasnya  alat-
alat  produksi  (timbangan, freezer ,  alat perajang,  kompor,  alat  pembuat  kemasan produk).  Pada  tahun  2007  sudah  ada bantuan  pendirian  rumah  produksi  dari LPBPN  (salah  satu  lembaga  pendamping perempuan  nelayan) namun terpaksa ditutup  pada  tahun  2011  karena  adanya rob.  Direncanakan  pada  tahun  2013  ini, kelompok
Puspita Bahari akan membangun  Rumah  Produksi  di  pinggir sungai  agar  proses  produksi  dapat  terus berjalan dan tidak berpindah-pindah tempat.
Terkait  dengan  alat-alat  produksi, pada tahun 2012 Kelompok Puspita Bahari memperoleh  bantuan  alat  produksi  berupa mesin  perajang  kerupuk,  blender,  kompor, dan  tepung  pati  dari  Gubernur  Jawa Tengah  dengan  nilai  sebesar  Rp  15  juta. Tidak  hanya  itu,  Balitbang  Prov.  Jateng juga  memberikan  bantuan  alat  pembuat tepung  ikan  kepada  kelompok  tersebut pada  tahun  2012.  Pemerintah  Kabupaten Demak  melalui  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  juga  memberikan  bantuan lemari pendingin/kulkas dan mixer sebanyak  1  (satu)  unit,  sedangkan  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak juga memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan  baik  pelatihan  pra produksi, produksi maupun pasca produksi yang  diadakan  rutin  setiap  tahun.  Untuk mengatasi permasalahan pemasaran produk,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Provinsi  Jawa  Tengah  juga  memberikan bantuan  motor  TOSA  untuk  memasarkan produk  Puspita  Bahari  sampai  keluar daerah Kabupaten Demak.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil analisis, model pemberdayaan perempuan nelayan Puspita  Bahari  di  Desa  Morodemak adalah  model  pengembangan  usaha yang merupakan tahap akhir dari model
pemberdayaan  masyarakat  perempuan nelayan  melalui  penerapan  teknologi tepat guna dan terpadu.
2. Faktor-faktor pendorong model pemberdayaan perempuan nelayan pada
Kelompok  Puspita  Bahari  yaitu  adanya dukungan  berbagai  pihak  baik  swasta, pemerintah, maupun dari masyarakat.
3. Ada  beberapa  faktor  yang  menghambat pemberdayaan perempuan nelayan dalam  kelompok  Puspita  Bahari  yang dapat  dibagi  menjadi  2  yaitu  hambatan dalam menjalankan
organisasi (hambatan  budaya  materialistis,  budaya patriarki,  dan  budaya  inferioritas)  dan dalam  mengelola  ekonomi  (sarana prasarana  produksi  masih  terbatas (mesin,  alat  perajang,  kompor, freezer , dan peralatan masak serta belum adanya tempat  produksi),  pemasaran  produk, dan  mahalnya  bahan  baku  produksi serta hasil tangkapan nelayan yang tidak pasti  menyebabkan  stok  bahan  baku yang cenderung tidak stabil.

## B. Rekomendasi
1. Perlunya pendampingan dan
peningkatan  motivasi  bagi  perempuan- perempuan  nelayan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan  dalam  organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan nelayan di Desa Morodemak.
2. Perlunya peningkatan pengetahuan perempuan  nelayan  melalui  pelatihan baik mengenai pengolahan pra produksi,  proses  produksi  serta  pasca produksi  agar  kualitas  produk  yang dihasilkan  semakin  bagus  dan  dapat menjangkau  pangsa  pasar  yang  lebih luas lagi.
3. Selain  pelatihan,  kelompok  perempuan nelayan  juga  memerlukan  tambahan modal  dan  juga  sarana  prasarana produksi  yang  memadai  agar  kegiatan produksi dapat terus berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbaiyah. 2011. Pemberdayaan Perempuan  Dalam  Pembangunan Masyarakat  Pesisir  Pantai  (Studi pada Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai  Cermin  Kabupaten  Serdang Bedagai). Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu  Politik  Universitas  Sumatera Utara.
BPS  Kabupaten  Demak.  2012. Demak Dalam Angka Tahun 2012. Demak: BPS Kabupaten Demak bekerjasama  dengan  BAPPEDA Kab. Demak ______.  2012. Kecamatan  Bonang  Dalam Angka  Tahun  2012. Demak:  BPS
Kabupaten  Demak  bekerjasama dengan BAPPEDA Kab. Demak Bengen,  D.G.  2009. Ekosistem  dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya . Pusat  Kajian  Sumberdaya  Pesisir dan Lautan. Bogor:Institut Pertanian Bogor. Dyah  P,  Sulistyani.  2005. Analisis Efisiensi  TPI  (Tempat  Pelelangan Ikan)  Kelas  1,  2,  dan  3  di  Jawa
Tengah  dan  Pengembangannya Untuk  Peningkatan  Kesejahteraan
Nelayan . Semarang:Program  Studi Magister Sutdi Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro. Tesis Hikmat,  A.  2006. Strategi  Pemberdayaan Masyarakat . Bandung:  Humaniora Utama Press.
Kementerian Kalutan dan Perikanan. 2012.
Statistik  Ekspor  Hasil  Perikanan Tahun 2011. Jakarta:  Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Kusnadi,  Sumarjono,  Sulistiowati,  Yunita,
Subchan,  Puji.  2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Mcardle, J. 1989. Community Development  Tools  of  Trade . Community  Quarterly  Journal 16: page 47-54.
Nasution,  A  Badaruddin.  2005. Isu-Isu Kelautan  dari  Kemiskinan  Hingga Bajak  Laut . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Nasution, Z, Sastrawidjaja, Hartono, Mursidin,  Priyatna.2007. Sosial Budaya Masyarakat Nelayan, Konsep dan Indikator Pemberdayaan . Jakarta: Badan Riset  Kelautan  dan  Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. Nikijuluw, PHV. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan: P3R . Jakarta: Pustaka Cidesindo. Suharto, Edi.2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Kajian Strategis Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerja Sosial. Bandung: PT Refika
Aditama.