Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 3 No. 1 Bulan Juli Tahun 2021 49 - 63 10.31000/almaal.v3i1.4699

## Virtual Property Pada Game Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Misno 1 * 1 Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia *drmisnomei@gmail.com

## A BSTRACT
The development of technology has brought a variety of high-tech entertainment, one of which is developing  games    both  offline  and  online.  Online  games  are  games  that  are  widely  enjoyed, especially by children and teenagers. Today's online game play is not just a game, but in it there are economic activities in the form of buying and selling which have an effect on ownership of virtual  objects.  The  conclusion  of  this  study  is  that  Virtual  Property  can  be  recognized  as  a treasure in Islam. Although it does not have a real form, there is a value that is recognized by the community so that it becomes part of the property. Because it is recognized as property, buying and  selling  with  this  object  is  permissible  and  lawful.  Recognition  of  the  existence  of  virtual property  is  based  on  the  theory  of  urf,  namely  that  everything  that  is  considered  good  and permissible by the community can then be a legal argument.
Keywords: Application; Ar-Rahn; Islamic law; Mulia products.

## A BSTRAK
Perkembangan tekhnologi telah menghadirkan berbagai hiburan bertekhnologi tinggi, salah satu yang  berkembang  adalah  game  (permainan)  baik  yang  bersifat  offline  ataupun  online.  Game online  menjadi  permainan  yang  banyak  dinikmati  khususnya  oleh  anak-anak  dan  remaja. Permainan  game  online  saat  ini  bukanlah  hanya  sebatas  permainan,  namun  di  dalamnya terdapat  aktifitas  ekonomi  dalam  bentuk  jual  beli  yang  berefek  pada  kepemilikan  atas  benda- benda  yang  bersifat  virtual  (Virtual  Property).  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa Virtual  Property  bisa  diakui  sebagai  harta  dalam  Islam.  Walaupun  tidak  memiliki  bentuk  riil namun adanya value (nilai) yang diakui oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari harta. Karena  ia  diakui  sebagai  harta  maka  jual  beli  dengan  obyek  ini  diperbolehkan  dan  halal. Pengakuan  terhadap  keberadaan  dari  virtual  property  ini  didasarkan  pada  teori  urf,  yaitu bahwasanya segala sesuatu yang dianggap baik da boleh oleh masyarakat maka itu bisa menjadi dalil hukum.
Kata kunci : Virtual Properties; Online game; 'Urf; Sharia Economic Law

## Misno

## P ENDAHULUAN
Perkembangan  tekhnologi  telah  menghadirkan  berbagai  hiburan  bertekhnologi tinggi, salah satu yang berkembang adalah game (permainan) baik yang bersifat offline ataupun online. Game online menjadi permainan yang banyak dinikmati khususnya oleh anak-anak  dan  remaja.  Permainan  game  online  saat  ini  bukanlah  hanya  sebatas permainan, namun di dalamnya terdapat aktifitas ekonomi dalam bentuk jual beli benda- benda yang bersifat virtual ( Virtual Property ) (Nasuzu, 2016).
Transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  di  dalam  game  online  diantaranya  adalah dengan  bertemu  antara  pemain  (player)  satu  dengan  lainnya,  apabila  player  tidak  satu daerah maka transaksi bisa melalui rekening bank ataupun dapat melalui website  yang khusus untuk jual beli di dalam game online. Barang yang diperjualbelikan di dalam game online diantaranya, Id dan password game yang bersangkutan, mata uang di dalam game online contohnya di dalam game Ragnarok atau Rising Force (RF) harga mata uang game tersebut  1  juta  uang  game  sama  dengan  Rp.2000-2500,  barang-barang  didalam  game online  diantaranya  senjata  ( weapon ),  baju  ( armor ),  cincin  ( ring  elemental )  dan  lain sebagainya.
Saat ini gameonline  merupakan permainan yang sangat digemari tidak hanya oleh anak-anak bahkan remaja, dewasa, juga orang tua juga menyukainya. Terlebih berbagai macam  game  telah  banyak  berubah,  ada  yang  berbentuk  science  yang  berisi  tentang pendidikan, atau game adventure yang membuat pemain dapat mengeksplor sebuah dunia yang ada didalam game dan bermacam game lain yang sesuai dengan berbagai usia.
Penghasilan  yang  didapat  dari  bermain  game  online  juga  tidak  sedikit  bahkan dapat mengalahkan penghasilan yang ada dalam bekerja secara nyata, dalam prosesnya penghasilan yang didapatkan melalui game adalah dengan cara seorang pemain menjual item atau barang-barang kepada pemain yang didapatkan dari hasil menyelesaikan suatu misi  dalam  game  atau  juga  dapat  dihasilkan  dengan  cara  menjual  ID  karakter  yang dimiliki seorang pemain kepada pemain yang lain.
Islam memandang bahwa harta sejatinya adaah segala sesuatu yang memiliki nilai di masyarakat. Pada masa lalu harta adalah kambing, emas dan perak serta uang dan harta benda yang bersifat materiil dan berwujud. Namun dengan berkembangnya zaman maka harta  tidak  lagi  dalam  bentuknya  yang  riil,  banyak  hal  yang  tidak  nampak  dan  tidak terlihat  bentuknya  namun  juga  bisa  dikatakan  sebagai  harta.  Sebagai  contoh  Hak  Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI, misalnya Hak Cipta. Pada hakikatnya hak cipta tidaklah berwujud, namun karena ia memiliki nilai maka dapat diterima sebagai harta dalam Islam. Sehingga jual beli atas hak cipta diperbolehkan (Prawiro, 2014).
Pada game  online berbagai  hal  yang  mendukung  permainan  tersebut  dianggap sebagai  harta  dan  dijualbelikan  dengan  menggunakan  uang  riil.  Padahal  benda-benda tersebut  hakikatnya  hanyalah  hanya  virtual  bukan  merupakan  benda  berwujud,  namun para pemain game online mengakuinya sebagai kepemilikan dan mereka melakukan jual beli atas kepemilikan virtual tersebut.
Pertanyaan  yang  muncul  adalah  Bagaimana  hukum  ekonomi  syariah  mengenai Virtual  Property ?  Apakah  ia  merupakan  bagian  dari  harta  yang  diakui  dalam  Islam?
Bagaimana hukum jual beli dengan obyek ini? artikel ini akan membahas dan menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah.

## KAJIAN LITERATUR

## Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Harta  dalam bahasa Arab disebut لاملا ( al-mal ) dan bentuk plural atau jama'nya adalah ملأا لاو ( al-amwal ) menurut  etimologi  kata al-mal berarti condong, miring dan juga berpaling (Hasan, 2004), seperti disebutkan dalam Al-Qur'an :
اميظع لايم اوليتم نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو مكيلع بوتي نأ ديري اللهو
Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya  bermaksud  supaya  kamu  berpaling  sejauh-jauhnya  (dari  kebenara  ).  QS  An- Nisaa ayat 27 .
الله نإف اوقتتو اوحلصت نإو ةقلعلماك اهورذتف ليلما لك اوليتم لاف متصرح ولو ءاسنلا ينب اولدعت نأ اوعيطتست نلو يحر اروفغ ناك

## ام
Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri-  isteri  (mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung- katung. Dan jika kamu  mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS An-Nisaa ayat 129.
Merujuk  pada  dua  ayat  ini  maka  makna maala-yamiilu-mailan adalah  condong dan miring pada salah satu bagian.
Sedangkan harta menurut terminology yaitu :
نكيمو تاسنلإا  عبط هيلع لييم ام ‘ و هتزايح نكيم ام ناك وأ . ةجالحا تقو لىا هراخد
‘

## زبه عفتنيو هزارح
Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan (Haroen, 2000 ).
Definisi ini dikemukakan oleh ulama Hanafiya, dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat  tidak  termasuk  harta,  karena  manfaat  termasuk  milik.  Adapun  definisi selanjutnya diberikan oleh Jumhur Ulama :

## لك هنامضب اهفلتم مزلي ةميق هل ام
Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakanganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya (Syafei, 2004).

## سانلا ينب ةيدام ةميق تاذ ينع لك وه لالما
Harta  adalah  segala  sesuatu  yang  mempunyai  nilai  materi  di  kalangan masyarakat .

## Misno
Ibnu  Al-Atsir  mengatakan  bahwa  makna  al-mal  pada  asalnya  bermakna  segala sesuatu  yang  dimiliki  seperti  emas  dan  perak.  Kemudian  dimutlakkan  menjadi  segala yang diperoleh dan dimiliki dari berbagai benda materi. Pada masyarakat Arab kata al- mal diidentikkan dengan onta, karena itulah harta benda yang banyak mereka miliki.
Sebagian  ulama  berbeda  pendapat  tentang  definisi  dari  harta,  Ulama  Hanafiyah menganggap bahwa harta adalah :

## لىا هراخدإ نكيمو ناسنلإا  عبط هيلع لييم ام هب عفتنيو هزارحإو هتزايح نكيم ام ناك وأ . ةجالحا تقو
Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan (Duraisy, 1997). Definisi ini dikemukakan oleh Ibnu Abidin yang bermadzhab Hanafi, sehingga dalam definisi ini tersirat  bahwa  harta  hanya  sebatas  sesuatu  yang  berbentuk  materi  (benda  nyata), sementara manfaat menurut mereka bukanlah harta.
Adapun Jumhur Al-Ulama berpendapat bahwa harta adalah :

## زلي ةميق هل ام لك هنامضب اهفلتم م
Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya (Zahrah, tt).
Dua pendapat tentang definisi harta tersebut saat ini telah mengalami perubahan, hal  ini  terlihat  dari  definisi  para  cendekiawan  muslim  kontemporer  yang  telah memasukan  manfaat  sebagai  bagian  dari  harta,  misalnya  definisi  yang  diberikan  oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqa' yang menyatakan bahwa harta adalah :

## سانلا ينب ةيدام ةميق تاذ ينع لك
Sesuatu yang mempunyai nilai materi pada kalangan manusia (Haroen, 2000).
Sementara Ulama kontemporer Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan harta dengan:
عفانم وأ تابن وأ ناويح وأ ةضف وأ بهذك ةعفنم مأ انيع ناكأ ءاوس لعفلبا ناسنلإا هزويحو ضتقيام لك نىكسلا و سبللاو بوكرلاك ءيشلا
Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti  emas,  perak  binatang,  tumbuh-tumbuhan,  maupun  (yang  tidak  tampak)  yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal (Zuhaily, 2002).
Beliau menyimpulkan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa manfaat adalah bagian dari harta, hal ini karena nilai dari sebuah harta adalah manfaatnya, yang dimaksud dengan manfaat  adalah nilai  atau hasil dari harta benda  yang berbentuk  materi,  seperti manfaat  dari  rumah  adalah  untuk  ditinggali,  menaiki  kendaraan  adalah  manfaat sedangkan kendaraan itu sendiri adalah bendanya demikian juga manfaat dari baju adalah kegunaanya (Az-Zuhaily, 2002).
Virtual Property Pada Game Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Al-Qamus Al-Muhith menyrbutkan bahwa kata لاملا al-mal berarti "Segala yang dapat anda dimiliki dari  sesuatu (harta benda)". Definisi yang lebih lengkap disebutkan dalam Mu'jam Al-Wasith :
ناوايح وأ دوقن وأ راقع وأ ةراتج ضرع وأ عاتلما نم ةعاملجا هكلتم وأ درفلا هكليم ام لك : لالما
Harta  adalah  segala  sesuatu  yang    dimiliki  oleh  seseorang  atau  dimiliki  oleh sekelompok  orang  dari  berbagai  jenis  perhiasan,  barang  dagangan,  harta  benda  tidak bergerak (rumah dan tanah), uang dan binatang ternak (Unais, 1972).
Pengertian dari harta juga dapat dikembalikan kepada  adat wilayah tertentu, hal ini seperti disebutkan oleh Muhammad Syalaby :
اداتعم اعافتنا هب عافتنلإاو هزرحاو هتزايح نكيمام
"Sesuatu  yang  dapat  dikuasai,  dapat  disimpan  serta  dapat  diambil  manfaatnya menurut kebiasaan". Pada pengertian  ini terkandung di dalamnya faktor sosiologis yaitu adat  atau  kebiasaan  sebagai  suatu  unsur  dalam  memberikan  pengertian  tentang  harta, yakni kebiasaan masyarakat dalam memandang suatu materi apakah sebagai harta atau bukan. Kebiasaan atau tradisi adalah sesuatu yang berkembang dalam masyarakat tertentu (Mas’udi, 2002).
Kesimpulannya adalah bahwa harta dalam konsep Islam adalah "Segala sesuatu yang bernilai  baik  berupa benda materi ataupun  manfaatnya". Sehingga segala sesuatu yang  di  dalamnya  terdapat  nilai  kebendaan (qimah  al-madiyah) yang  bermanfaat  bagi pemiliknya adalah harta. Hak-hak yang disamakan dengan harta juga adalah bagian dari harta karena ketika hak tersebut telah dimanfaatkan maka ia akan menghasilkan materi yang lainnya, hal ini seperti buah-buahan dan susu hewan yang diperah, jika telah terpisah dari  asal  materinya  maka  ia  telah  menjadi  materi  tersendiri.  Namun  jika  belum menghasilkan maka ia hanya disebut sebagai hak kebendaan saja dan bukan materi/harta (Abdussalam, 1998).
Maka segala sesuatu yang menurut masyarakat memiliki nilai dan berharga maka bisa disebut harta, kepemilikannya sah dan transaksi dengan obyek ini menjadi sah pula. Sehingga  jual  beli  sesuatu  tersebut  menjadi  sah  dan  efek  dari  jual  beli  tersebut  pula menjadai sah dan halal.

## Teori Jual Beli dalam Islam
Kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “ يب ع ”, yang jama’nya adalah “ عويب ” dan konjungsinya adalah “ عاب - عيبي - اعيب ” yang berarti  menjual  (Munawwir,  2007). M.  Ali  Hasan  (2003)  mengemukakan  bahwa pengertian  jual-beli  menurut  bahasa,  yaitu  “menjual,  mengganti  dan  menukar  (sesuatu dengan  sesuatu  yang  lain)”.  Kata عيبلا dalam  bahasa  Arab  terkadang  digunakan  untuk pengertian lawannya, yaitu kata ءرشلا (beli). Dengan demikian kata عيبلا berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.
Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushni (2001) dalam kitabnya Kifayatul Akhyar ,  juga mendefinisikan jual-beli يب ع secara bahasa, sebagai berikut:

## Misno

## في ئيش ءاطعا
ئيش ةلباقم
“Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.
Adapun  pengertian  jual-beli  menurut  istilah  fiqh  (Sabiq,  2007)  adalah  sebagai berikut:
Imam an-Nawawi mendefinisikan:
هونح وأ لابم لام ةلباقم
“Saling menukar harta dengan harta lain atau dengan yang sejenisnya (senilai)”
Sayyid Sabiq mendefinisikan:
يضاترلا ليبس يلع لام ةلدابم
“Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka (saling ridlo)”.
Ibnu Qudamah mendefinisikan :
اكلتم و اكيلتم لالمبا لالما ةلدابم
“Saling menukar harta dengan harta dengan tujuan pemindahan kepemilikan”.
Beberapa definisi yang dikemukakan di atas sudah mewakili pendapat ulama yang lainnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  jual-beli  merupakan  aktifitas  saling  menukar harta antara penjual dan pembeli  yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah.
Jual-beli juga menciptakan سانلا نم لبح (hubungan antar sesama manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.
K. Lubis (2004) menegaskan bahwasannya jual-beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan,  berarti  barang  tersebut  dipertukarkan  dengan  alat  ganti  yang  dapat dibenarkan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  alat  ganti  yang  dapat  dibenarkan  di  sini berarti  milik  atau  harta  tersebut  dipertukarkan  dengan  alat  pembayaran  yang  sah,  dan diakui keberadaannya, seperti uang rupiah dan juga mata uang lainnya.
Adapun syarat dan rukun jual beli secara garis besarnya meliputi Sighah, Aqid, dan Ma’qud ’alaih, dalam suatu perbuatan jual-beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, seandainya  salah  satunya  tidak  terpenuhi,  maka  perbuatan  tersebut  tidak  dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual-beli.

## Sighah
Sighah adalah pernyataan kesepakatan dalam berakad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Menurut istilah fiqh shighah disebut juga ijab qabul. Menurut T.M.  Hasby  ash-Shiddieqy  (2001),  akad  menurut  lughah  (bahasa)  ialah  “ Ar-Rabthu
(mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda”.
Akad  menurut  istilah  “Perikatan  antara  ijab  dengan  qabul  dengan  cara  yang dibenarkan  syara‟  yang  menetapkan  persetujuan  kedua  belah  pihak”.  Sedangkan pengertian  ijab-qabul  yaitu,  permulaan  penjelasan  /  pernyataan  yang  keluar  dari  salah seorang  yang  berakad,  untuk  memperlihatkan  kehendaknya  dalam  mengadakan  akad, siapa saja yang memulainya. Adapun qabul yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, untuk menyatakan persetujuannya.
Ijab qabul haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:
 Keadaan ijab qabul satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
 Ada  kesepakatan  atau  kemufakatan  ijab  qabul  pada  barang  yang  saling  ada kerelaan  diantara  mereka,  berupa  barang  yang  dijual  dan  harga  barang.  Jika keduanya tidak sepakat maka akad tersebut tidak sah.
 Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi), seperti perkataan penjual “aku rela  menjual”  dan  perkataan  pembeli  “aku  telah  terima”,  atau  masa  sekarang (mudhari‟) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Jika yang diinginkan masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu merupakan janji untuk berakad dan janji tidaklah sebagai akad yang sah oleh karena itu tidak sah secara umum (Sabiq, 2007).
 Pada  dasarnya  ijab  qabul  itu  tidak  harus  dilakukan  dengan  lisan,  namun  akad dalam  jual-beli  dapat  juga  dilakukan  dengan  sesuatu  yang  menunjukkan pemilikan dan pemahaman dengan apa yang dimaksud. Dengan kata lain, bahwa ijab  qabul  tersebut  tidak  harus  dengan  kata-kata  yang  jelas,  akan  tetapi  yang dinamakan  dalam  ijab  qabul  itu  dapat  juga  dengan  maksud  dan  makna  yang dilontarkan antara penjual dan pembeli dengan sindiran atau kata kiasan ataupun isyarat  yang  dapat  dipahami  sebagai  kebiasaan  suatu  masyarakat  atas kerelaannya (Sabiq, 2007).

## Aqid
Aqid  adalah  orang  yang  melakukan  akad  yaitu  penjual  dan  pembeli.  Adapun syarat-syarat aqid adalah:
 Baligh, maksudnya adalah anak yang telah dewasa dan mampu mengelola harta secara cakap agar tidak mudah tertipu.
 Berakal, maksudnya adalah bisa membedakan, supaya tidak mudah terkecoh.
 Tidak  Dipaksa,  maksudnya  adalah  orang  yang  melakukan  transaksi  harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana Rasulullah bersabda:
ضارت نع عيلا انما
“Yang dinamakan berjual-beli ialah jika dilakukan dengan sama rela”.

## Misno
 Tidak  mubazir  (pemboros)  karena  harta  orang  yang  mubazir  itu  ditangan walinya. Firman Allah dalam QS. An-Nisaa: 5,
اوُلوُقَو ْمُهوُسْكاَو اَهييف ْمُهوُقُزْراَو اًماَييق ْمُكَل َُّللَّا َلَعَج  يتَِّلا ُمُكَلاَوْمَأ َءاَهَفُّسلا اوُتْؤُ ت لاَو

## اًفوُرْعَم لاْوَ ق ْمَُلَ
Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum  sempurna akalnya,  harta  (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaanmu)  yang  dijadikan  Allah  sebagai pokok  kehidupan.  Berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik .

## Ma’qud ‘Alaih
Ma’qud ‘alaih adalah barang yang menjadi objek jual beli. Barang yang diperjual belikan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :
 Keadaannya  suci,  Maksudnya  adalah  Islam  melarang  menjualbelikan  benda yang najis.
 Memiliki Manfaat, sebagaimana dalam QS. Al-Isra ayat 27.
Barang  (sebagai  objek  jual  beli)  dapat  diserahkan,  sebagaimana  sebuah  riwayat “Dari  Abu  Hurairah  r.a  dia  berkata  :  Rasulullah  saw  melarang  jual-beli  dengan  cara melempar batu dan jual-beli yang mengandung tipu daya”. (HR. Muslim No. 1513).
 Barang itu kepunyaan yang menjual, sebagaimana dalam sebuah riwayat “Dari Hakim  bin  Hizam,  ia  berkata  :  Aku  pernah  bertanya  kepada  Rasulullah,  ya Rasulullah bagaimana tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk aku jual  dan  Beliau  menjawab  :  Janganlah  kamu  menjual  apa  yang  tidak  kamu miliki”. (HR. Abu Daud No. 3503, At-Tirmidzi no. 1232, An-Nasa‟i no. 4613, dan Ahmad no. 15311).
 Jelas Barangnya. Barang yang diperjual belikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui  dengan  jelas  dzatnya,  bentuknya  maupun  sifatnya  sehingga  tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan jual beli, juga tidak terjadi jual beli gharar, karena hal itu adalah dilarang oleh agama Islam.
 Saksi,  Hadits  yang  diriwayatkan  Imam  Ahmad,  an  Nasa‟i  dan  Abu  Daud menyebutkan bahwa ada keharusan memakai saksi dalam transaksi jual beli. Hadits  tersebut  adalah  :  “Umarah  bin  Khuzaimah  sesungguhnya  pamannya telah  menceritakannya  dan  dia  termasuk  dari  beberapa  sahabat  Nabi. Sesungguhnya Nabi ملسو هيلع الله ىلص telah membeli seekor kuda dari Arab Badui (penghuni  gurun)  dan  menemuinya  untuk  membayar  seekor  kuda.  Nabi berjalan cepat sedang sang Badui berjalan lambat. Beberapa orang mencegat orang  Badui  dan  menawar  kudanya.  Mereka  tidak  mengetahui  bahwa  Nabi telah membelinya hingga sebagian dari mereka menambah dalam penawaran apa  yang  ia  beli.  Karena  itu  sang  Arab  Badui  memanggil  Nabi  dan  berkata: Anda  jadi  membeli  kuda  ini,  jika  tidak,  aku  akan  menjualnya  kepada  orang lain.  Kala  mendengar  ucapan  Badui  tersebut.  Nabi  mengatakan  :  Bukankah kuda  ini  sudah  saya  beli,  Badui  menjawab  :  Tidak,  demi  Allah  saya  tidak
menjualnya kapada Anda, Nabi berkata aku benar-benar telah membelinya dari kamu maka beberapa orang mencegat Nabi dan orang Badui sedangkan mereka berdua akan pulang, orang Badui mencegat lalu berkata: Ajukanlah saksi yang menyaksikan  sesungguhnya  aku  telah  membelinya,  Khuzaimah  berkata sayalah saksinya bahwa  engkau telah menjual  kepada Rasulullah الله ىلص هيلع ملسو , maka Nabi berkata kepada Khuzaimah dengan cara apa engkau menjadi saksi, Khuzaimah menjawab karena membenarkan Anda ya Rasulullah, maka Rasulullah ملسو هيلع الله ىلص menjadikan kesaksian Khuzaimah sebagai saksi yang dilakukan oleh dua orang". (HR. An-Nasa‟i no. 4647, Abu Daud no. 3607, dan Ahmad no. 21883).
Merujuk pada rukun dan syarat jual beli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam Islam menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila tidak terpenuhi maka batal jual beli tersebut. Adapun berkaitan dengan obyek jual beli maka ia memiliki nilai di tengah masyarakat dan bisa dikuasai oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli.

## Teori ‘Urf dalam Islam
Istilah فرعلا ( al-’urf ) secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf ain, ro dan fa . Bentuk kata kerja ( fi’il )-nya adalah فرع - فرعي ( ‘arafa-ya’rifu ) yang berarti mengenal atau mengetahui. Derivatif dari kata ini adalah al-makruf فو ُرْعَملا yang berarti  segala  sesuatu  yang  sesuai  dengan  adat  (kepantasan)  (Ibnu  Mandzur,  tt). Sedangkan  secara  istilah فرعلا ( al-’urf )  adalah  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka (Az-Zuhalily, 2002).
Teori ‘urf merupakan  respon  ahli  hukum  Islam  terhadap  adat  kebiasaan  yang berlaku  di  masyarakat.  Inti  teori  ini  adalah  bahwa  adat  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh manusia secara berulang-ulang dan dipandang baik oleh mereka bisa diterima oleh Islam sebagai dalil hukum. Sejatinya penyerapan ‘urf sebagai dalil hukum Islam telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad Saw dan para shahabatnya (Al-Madany, 2002). Tradisi ini dilanjutkan oleh para ahli hukum Islam pada masa-masa berikutnya.
Ahli  hukum  Islam  yang  menggagas  teori  ini  adalah  Malik  bin  Anas,  beliau berpendapat  bahwa ‘urf masyarakat  harus  dipertimbangkan  dalam  memformulasikan suatu  ketetapan dalam hukum  Islam.  Ia menetapkan a’mal penduduk Madinah sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukan secara eksplisit dalil dalam al-Quran maupun al- Hadits (Abu Sinnah, 1947). Ia juga melakukan takhsis terhadap ayat al-Quran dengan ‘urf Arab pada permasalahan hak menyusui bagi seorang ibu.
Menurutnya, walaupun ayat ini memerintahkan para ibu untuk menyusui anaknya hingga  dua  tahun,  namun  dalam  praktiknya  ibu-ibu  di  Arab  telah  terbiasa  dengan menyusukan  anak-anaknya  kepada  perempuan-perempuan  dari  wilayah  pedalaman dengan  harapan  anak-anaknya  tersebut  mendapatkan  pendidikan  dan  lingkungan pertumbuhan yang baik.
Al-Syafi’i menggunakan ‘urf sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum Islam, terlihat  dari  perubahan  hukum  ketika  ia  berpindah  dari  Baghdad  ke  Mesir  dengan

## Misno
pertimbangan ‘urf penduduk Mesir (Mubarak, 2002). Fuqaha Syafiiyyah yang membahas masalah ‘urf adalah al-Suyuti, ia menyatakan:
نأ ةداعلارابتعا فرعلاو َعيجُر هيلإ في هقفلا في لئاسم ةرثكُّدَعُ تلا
Bahwa  adat  dan ‘urf merupakan sumber hukum  yang bisa  memecahkan  dalam berbagai persoalan (As-Suyuti, tt).
Abu Hanifah telah banyak menggunakan istihsan yang salah satunya menjadikan adat kebiasaan sebagai bahan pertimbangan. Metode ini diteruskan oleh murid-muridnya yaitu  Abu  Yusuf,  Sarakhsi  dan  Syaibani.  Abu  Yusuf  berpendapat  bahwa ‘urf menjadi bahan pertimbangan utama dalam sistem hukum Hanafiyah, ketika nash yang jelas tidak ditemukan (Hummam, 1937). Menurut Sarakhsi, Abu Hanifah akan menolak qiyas untuk lebih  memilih ‘urf  (Al-Sarakhsi,  1912). .  Muhammad  Syaibani  merumuskan  beberapa syarat yang memungkinkan ‘urf diterima oleh hukum Islam.
Ahmad bin Hambal dan pengikutnya menggunakan ‘urf sebagai sumber hukum Islam. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ‘urf dianggap sebagai sumber hukum Islam dan ia  menguatkan  aturan-aturan  fiqhnya  dengan  merujuk  kepada  adat  (Ibnu  Qudamah, 1947).  Al-Tufi  menjadikan ‘urf sebagai  salah  satu  dari  sembilan  belas  sumber  hukum dalam Islam. Ahli hukum Islam dari mazhab Hambali berikutnya yang membahas tentang ‘urf adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Ia mencatat dalam kitabnya I`lamul Muwaqqi’in :
ْنَمَو َتْفَأ َساَّنلا يلوُقْ نَمْلايدَّرَجُيبم يفي يبُتُكْلا ىَلَع يف َلايتْخا ْميهيفْرُع ْميهيديئاَوَعَو ْميهيتَنيمْزَأَو ْميهيتَنيكْمَأَو ْمييلَاَوْحَأَو ْمييلَاَوْحَأينيئاَرَ قَو ْدَقَ ف

## َّلَضَأَوَّلَض
Sesungguhnya  orang  yang  berfatwa  hanya  berdasarkan  dalil  naqli  dan bertentangan dengan tradisi, urf, situasi, dan kondisi masyarakat maka berarti dia telah berlaku sesat dan menyesatkan
Selain ahli hukum Islam dari empat mazhab klasik, ahli hukum Islam kontemporer juga  menyepakati  bahwa ‘urf menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  menetapkan  hukum Islam.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa jumhur  fuqaha  salaf dan khalaf telah  sepakat mengenai kedudukan ‘urf sebagai dalil hukum Islam.
Merujuk pada teori ‘Urf maka kesepakatan pada masyarakat yang dianggap baik bisa dijadikan dalil dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah maka umat Islam diberikan kebebasan untuk melaksanakannya.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Virtual Property dalam Game Online
Richard A. Bartle mengungkapkan bahwa ada tiga kategori besar dan tiga kategori kecil dari virtual property di dalam permainan game online, yaitu :
Kategori besar : Benda-benda (senjata, pakaian pelindung, perhiasan, tameng, dan benda-benda sejenis lainnya yang digunakan untuk bertarung melawan musuh).Karakter
(Karakter  di  sini  adalah  karakter  yang  digunakan  oleh  seseorang  dalam  memainkan permainan online tersebut). Mata uang (gold, platinum, pyreals).
Kategori  kecil  :  Virtual  estate  (meliputi  rumah,  toko,  dan  berbagai  bangunan lainnya  di  dalam  permainan  online).  Akun  (akun  yang  dibuat  oleh  pemain  suatu permainan  online  untuk  dapat  masuk  ke  dalam  permainan  online  tersebut).  Hal-hal lainnya (meliputi perizinan, keanggotaan, peta, dan lain sebagainya).
Virtual  property sebagaimana  yang telah disebutkan di  atas, pada kenyataannya memiliki  nilai  bukan  hanya  di  dunia  virtual  di  dalam  permainan  online  tersebut berlangsung,  namun  juga  di  dunia  nyata.  Virtual  property  tersebut  diperjualbelikan  di dunia nyata dengan menggunakan mata uang asli di dunia nyata.
Maka  ada  dua  hal  yang  menjadi  inti  permasalahannya  apabila  dilihat  dalam perspektif  hukum  ekonomi  syariah,  yaitu;  status  keberadaan  dari  Virtual  Property, kepemilikan atasnya dan jual beli dengan obyek tersebut.

## Eksistensi Virtual Property dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Virtual property yang diperjualbelikan di dalam game online memiliki arti bahwa hal tersebut memiliki nilai tersendiri layaknya sebuah harta. Mengutip tulisan yang dibuat oleh  Petteri  Günther  di  dalam  artikelnya  yang  berjudul  Virtual  Goods  and  Regulatory Insights  from  the  European  Perspective,  dikatakan  bahwa  permasalahan  terhadap pengaturan  mengenai  virtual  property  itu  sendiri  belum  terpecahkan  baik  di  Eropa, Amerika Serikat, maupun di berbagai negara lainnya.
Permasalahan yang dimaksud adalah Real Money Transfer guna membeli virtual property di dalam suatu game online, yang dilakukan oleh banyak player game online di berbagai  belahan  dunia.  Jika,  memperhatikan  permasalahan  tersebut,  maka  akan didapatkan  permasalahan  mengenai  bagaimanakah  pandangan  Islam  terhadap  virtual property  tersebut.  Di  sini,  virtual  property  tersebut  diperlakukan  sebagai  barang  yang nyata.
Padahal,  jika  diperhatikan  dengan  seksama  virtual  property  di  sini  hanyalah bersifat maya saja, tidak dapat disentuh, dan hanya dapat dilihat saja. Virtual property itu juga terikat dengan game online tempat virtual property tersebut berada, artinya, virtual property tersebut hanya memiliki nilai dan bahkan hanya dapat diakses di dalam game online yang bersangkutan. Meskipun virtual  property itu bersifat maya atau tidak nyata, namun  ternyata  di  dalam  prakteknya  virtual  property  tersebut  dapat  diperdagangkan, bahkan memiliki nilai yang dapat dinilai dengan mata uang yang sesungguhnya.
Persyaratan sesuatu disebut sebagai harta dan sah dalam kepemilikannya adalah bekaitan  dengan  sesuatu  tersebut  apakah  memiliki  nilai  di  tengah  manusia  atau  tidak. Virtual Property walaupun tidak berwujud sebagai benda namun ia memiliki nilai dan berharga  bagi  komunitas  gamer  sehingga  kesepakatan  mereka  tentang  hal  ini  bisa dijadikan  dalil.  Sehingga Virtual  Property dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah bisa diterima sebagai harta, sehingga kepemilikan akannya menjadi sah secara syar’i.

## Misno

## Jual Beli Virtual Property dalam Hukum Ekonomi Syariah
Kini  game  online  dapat  dijadikan  cara  untuk  mencari  uang,  yaitu  dengan  cara menjual virtual property yang ada dalam game online tersebut. Awalnya memang hanya ada di  luar negeri, tapi sejak adanya  game online Nexia  yang merupakan  game online pertama di Indonesia, Para gamer memanfaatkannya untuk mencari keuntungan pribadi dari jual-beli karakter atau perlengkapan tempur tokoh fantasi yang dimainkannya dalam game tersebut.
Transaksi bisa dilakukan kedua gamer melalui karakter yang mereka pertemukan di  arena  hunting  (arena  Game).  Di  sana  mereka  dapat  memanfaatkan  fasilitas  chatting untuk  bertransaksi.  Melalui  chatting,  mereka  memperbincangkan  harga  hingga  lokasi tempat mereka dapat bertemu atau nomor rekening tabungan sebagai tujuan transfer uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli benda maya dalam game online ada dua cara yaitu melalui dunia nyata secara langsung dan melalui chatting yang terdapat pada fasililitas game tersebut.
Di dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi jual beli dalam Islam telah ditentukan oleh para kalangan ulama‟ dengan mengacu pada nash Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW.
Syarat  dan  rukun  jual  beli  merupakan  pokok  ulama’  yang  perlu  diketahui  dan diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang  oleh  syariat,  sehingga  dalam  transaksi  jual  beli  terjalin  suatu  transaksi  yang memenuhi syariatnya.
Terkait persoalan syarat dan rukun jual beli, maka dalam jual beli virtual property dalam  game  online  terdapat  syarat  dan  rukun  yang  harus  ditepati.  Sedangkan  yang membedakan dalam jual beli virtual property dalam game online adalah mengenai virtual property  yang  merupakan  benda  tak  berwujud  (intangible)  serta  proses  transaksi  yang belum jelas ketentuannya.
Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Virtual Property dalam Game Online Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual).
Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah  kerelaan  antara  penjual  dan  pembeli,  akan  tetapi  karena  unsur  kerelaan  itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan,  yaitu  ijab  dan  qabul  atau  dalam  bentuk  perbuatan,  yaitu  saling  memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).
Sedangkan jumhur ulama’ berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:
 Al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)
 Sigat (lafal ijab dan qabul)
 Ma’qud 'alaih (barang yang dibeli)
 Nilai tukar pengganti barang
Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.
Syarat barang yang diperjualbelikan menurut pendapat para jumhur adalah sebagai berikut:
 Suci (halal dan baik)
 Memberi manfaat menurut syara’
 Milik orang yang melakukan akad
 Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
 Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain.).
 Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.
 Berdasarkan  keenam  syarat  ma’qud  alaih  menurut  jumhur  ulama  serta pandangan  penulis  maka,  penulis  berkesimpulan  melalui  metode  ‘urf  yang menjadi metode istinbath hukum penulis bahwa hukum melakukan jual beli virtual property dalam Islam adalah dibolehkan.
Dengan  melihat  syarat-syarat  ma’qud  alaih  maka  dapat  dipenuhi  oleh  kriteria virtual property dalam game online, sehingga jual belinya sah dan halal. Hal ini merujuk pada  keberadaan  dari  virtual  property  yang  juga  bisa  dianggap  sebagai  harta  yang kepemilikannya dilindungi syara’

## K ESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  virtual  property  dalam  perspektif  Hukum Ekonomi  Syariah,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Virtual  Property  dalam  perspektif hukum  ekonomi  Islam  diangap  sebagai  harta  yang  memiliki  nilai  khususnya  pada komunitas tersebut. Sehingga kepemilikan akan harta ini menjadi sah dan halal. Virtual Property sebagai harta didasarkan pada teori urf dalam Islam di mana harta adalah segala sesuatu yang diyakini dan dianggap memiliki nilai di tengah masyarakat.  Jual beli virtual property dalam Islam sah secara syara’ dikarenakan telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun yang berpendapat bahwa ia tidak bisa dijadikan obyek akad maka pendapat ini  dibantah  dengan  rukun  dan  syarat  jual  beli  yang  sudah  sah,  serta  obyek  jual  beli tersebut  halal  dan  tidak  najis.    Dengan  demikian  maka,  virtual  property  dalam  game online menjadi bagian dari harta dalam Islam dalam bentuk manfaat.

## REFERENCE
Abady,  Al-Fairuz. Al-Qamus Al-Muhith . Libanon : Muasasah Ar-Risalah, 1998.

## Misno
Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ibnu Qudamah, al-Mughni, Kairo: Daar al-Manar,
1947.
Adil Muhammad Muhammad Duraisyi, Nidzam Al-mal Fi Al-Islam, Dar Al-Kutub, tahun 1997.
Ahmad Fahmi Abu Sinnah, Al-‘Urf Wal ‘Adah fi Ra’yil Fuqaha, Mesir: Mathba’ah Al- Azhar, tahun 1947.
Al-Hushni, Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad. Kifayatul Akhyar. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2001.
Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kairo: Maktabah al-Sa’adah, 1912, jilid 12.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV . Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/ 1422 H.
Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Hasan, Muhammad Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Ibnu Hummam, Syarh Fathu al-Qadir, Kairo: Matba’at Musthafa Muhammad, 1937, jilid 5.
Izzudin  bin  Abdissalam, Qawaid  Al-Ahkam  fi  Mashalih  Al-Anam  Juz  II ,  Beirut  : Muasasah Ar-royyan, cet. II  tahun 1998 M/ 1419 H.
Jaih  Mubarak,  Modifikasi  Hukum  Islam:  Studi  tentang  Qawl  Qadim  dan  Qawl  Jadid,
Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002. .
Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa Nadzair, Beirut : Daar Al-Kutub al- Araby, tt.
Louis Ma’luf, al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut : Dâr Masyriq, 1982.
M.  Ali  Hasan , 2004. Berbagai  Macam  transaksi  Dalam  Islam ,  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Mas'udi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Muhammad Abu Zahrah, Al-Milkiyah Wa Nadzariyah Al-'Aqd , Dar Al-Fikr Al-Araby
Muhammad  Muhammad  al-Madany,  Nadzaraat  fi  Fiqh  al-Faruq  Umar  ibn  al-Khattab, Kairo: Wizarah al-Auqaf, 2002.
Munawwir,  A.W.  Kamus  Al-Munawwir  Indonesia  Dan  Arab.  Surabaya:  Pustaka Progressif, 2007.
Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah , Gaya Media Pratama : Jakarta, 2000.
Prawiro,  Abdurrahman  Misno  Bambang, Hak  Cipta  Karya  Tulis  dalam  Hukum  Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah , Pustaka Setia : Bandung, 2004.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Penerj. Nor Hasanuddin. Vol. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
Unais, Ibrahim, et.all. Mu'jam Al-Wasith . Kairo,  1972.