## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.4708

## ANALISIS  BEBAN  KERJA  PEGAWAI  PADA  KANTOR  PELAYANAN PERBENDAHARAAN PONTIANAK
Liliyana 1 , Abdullah 2 , Elsa Azaria 3
Politeknik Negeri Pontianak 1,2,3

## Penulis Korespondensi: liliyana_polnep@yahoo.co.id
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 20-07-2022 Accepted: 16-11-2022 Published: 30-12-2022 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak dan dampak  beban kerja terhadap pegawai serta solusinya. Observasi awal peneliti menunjukkan adanya  beban  kerja  yang  berlebih  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Pontianak yang dapat menyebabkan penuruan kinerja kerja  pegawai.  Peneliti  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif dengan  analisis  statistik  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Informan  penelitian adalah  staf  pelaksana  konversi,  validator  dan  reviewer.  Hasil  analisis beban kerja pegawai pada Seksi Pencairan Dana dinilai melebihi beban kerja  yang  ditetapkan.  Hasil  perhitungan  analisis  beban  kerja  dengan menggunakan  metode  pendekatan  tugas  per  tugas  jabatan  diperoleh waktu kerja efektif Staf Pelaksana Konversi sebesar 266.960 menit, Staf Pelaksana Validator sebesar 277.772 menit, dan Staf Pelaksana Reviewer sebesar  292.232  menit.  Jumlah  volume  beban  kerja  tersebut  melebihi waktu kerja efektif dalam satu tahun yaitu 89.770 menit.  Beban kerja yang  berlebihan  mengakibatkan  pegawai  bekerja  diluar  dari  jam  kerja yang  telah  ditetapkan..  Saran  perlu  diimbangi  dengan  reward  berupa kompensasi  ,  sistem  mutasi/promosi  yang  lebih  baik  serta  pemberian fasilitas-fasilitas  dan  penghargaan.  Ini  sejalan  dengan  penelitian Bambang  Agus  Diana  dan  Ridho  Harta  berjudul  Analisis  Beban  Kerja Pegawai pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung dengan hasil pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menyebabkan kinerja pegawai menurun.
Kata Kunci;
Beban Kerja; Waktu Kerja; Jam Kerja.

## Abstract
This study aims to determine Employee Workload at the Pontianak State Treasury  Service  Office,  the  workload's  impact  on  employees,  and  the solutions  that  can  be  provided.  The  researcher’s  initial  observations indicate  that  there  is  an  excessive  workload  at  the  Pontianak  Treasury Service  Office  can  cause  a  decrease  in  employee  work  performance.  The researcher uses descriptive quantitative methods with descriptive statistics. Data  collection  techniques  were  carried  out  through  interviews, observation,  and  documentation  studies.  The  researcher  chooses  the conversion staff, validator, and reviewers. The results of the analysis of the workload of employees in the Fund Disbursement Section, it is considered to exceed  the  specified  workload.  This  can  be  seen  from  the  results  of  the workload  analysis  calculation  using  the  task-by-task  position  approach method,  obtained  the  workload  for  the  Conversion  Executing  Staff  is 266,960 minutes, the Validator Implementing Staff is 277,772 minutes, and the Reviewer Implementing Staff is 292,232 minutes. The total volume of workload exceeds the effective working time in one year, which is 89,770
Keyword; Workload; Working Time; Working Hours. minutes.  Excessive  workload  makes  employees  have  to  use  time  out  of working hours. Suggestions need to be balanced with rewards in the form of compensation, a better transfer/promotion system, and the provision of facilities and rewards. This is ini line with Bambang Agus Diana and Ridho Hartas’s  research  eintitled  Employee  Workload  Analysist  at  the  UPBJJ Office-Universitas Open Bandung with the results of the uneven distibution of employee workload causing employee performance to decline.

## PENDAHULUAN
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengelolaan  organisasi  yang  baik  merupakan  tujuan  dari  setiap  organisasi  di  pemerintah maupun  swasta.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  sebagai  pegawai  dalam  sebuah organisasi  pemerintah  menjadi  sangat  perlu  dilakukan  secara  terencana,  terarah  dan berkesinambungan  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  dan  profesionalisme  sebagai aparatur negara karena mempengaruhi efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja pegawai. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia secara efesien dan efektif. Di mana tenaga kerja tersebut akan dapat digunakan secara efisien jika jumlah tenaga kerja yang ada seimbang dengan beban kerjanya. Sedangkan efektif yaitu tepat dalam memberikan tanggung jawab sehingga dapat dicapai hasil yang memuaskan. (Baik et al., 2004). Dengan Beban kerja merupakan perkiraan beban kerja yang dibebankan pada setiap unit atau satuan organisasi. (Wahdaniah & Gunardi, 2018). Perkiraan beban kerja tersebut lebih lanjut disebut sebagai analisis beban kerja atau workload analysis .
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dimana Permenpan ini dimaksudkan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit  yang  kemudian  akan  diperoleh  informasi  tentang  efisiensi  dan  efektivitas  kerja organisasi, serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan,  proporsional  dan  rasional  dalam  rangka  mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik ( Good  Governance ).  Dimana  hasil  analisis  beban  kerja  dapat  dijadikan  tolak  ukur  untuk meningkatkan  produktivitas  kerja  serta  langkah-langkah  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
KPPN Pontianak selaku perpanjangan tangan dari Ditjen Perbendaharaan yang memiliki tugas dan fungsi penyaluran anggaran dan belanja negara, memerlukan tenaga yang terampil, cekatan dan  memiliki  ketelitian  tinggi  dalam  memeriksa  kelengkapan  administrasi  pencairan  surat perintah membayar (SPM) dari satuan kerja. Dengan jumlah satuan kerja yang menjadi mitra KPPN Pontianak yaitu 258 satker dan dengan jumlah pegawai sebanyak 27 orang, sering kali kewalahan dalam menjalankan proses bisnis layanan. Ditambah lagi, kondisi pandemi COVID-19 yang merubah sistem kerja menjadi tatanan normal baru dimana proses layanan dilakukan tanpa tatap  muka  menyebabkan  beban  kerja  bertambah  dan  perlu  kehati-hatian  bagi  para  petugas layanan dalam meneliti dokumen SPM satuan kerja.
Terlaksananya tugas dan fungsi penyaluran anggaran dan belanja negara secara cepat, tepat dan akuntabel tentunya tidak lepas dari peran staf pelaksana karena staf pelaksana sebagai ujung tombak  dalam  mendukung  tugas-tugas  pimpinan  serta  memberikan  layanan  terbaik  kepada stakeholder .  Akan  tetapi,  dengan  beban  kerja  yang  tinggi  dikhawatirkan  dapat  menyebabkan seorang pegawai memiliki kinerja yang rendah karena kelelahan atau terganggu kesehatannya. Tak hanya itu, akibat dari beban kerja yang berlebihan membuat pegawai harus menggunakan waktu diluar jam kerja atau lembur. Hasil pengamatan awal peneliti terhadap jam kerja pegawai, dimana rata-rata pegawai KPPN Pontianak datang sebelum jam kerja dan pulang melewati jam
kerja yang sudah ditetapkan. Menurut KBBI, lembur adalah pekerjaan Dinas yang dikerjakan di luar  jam  (waktu)  Dinas.  Penyebab  banyaknya  jam  lembur  tersebut  adalah  terlalu  banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pegawai terpaksa lembur karena waktu kerja regular tidak cukup  untuk  menyelesaikan  beban  pekerjaan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rekap  jam  lembur pegawai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dari tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Rekap Jam Lembur Bulan Januari s/d Desember 2020 Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Pontianak No Bagian Jumlah Pegawai Total Jam Lembur 1 Staf pelaksana MSKI 4 orang 229 2 Staf pelaksana Umum 4 orang 360 3 Staf pelaksana Pencairan Dana 7 orang 451 4 Staf pelaksana Bank 3 orang 71 5 Staf pelaksana Vera 2 orang 136

## Sumber: Data olahan dari Aplikasi SiLAP tahun 2021
Dari  tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  total  jam  lembur  berlebihan  dilakukan  oleh  staf  pelaksana pencairan  dana.  Bagian  pencairan  dana  ini  merupakan  bagian  penting  karena  berhubungan langsung dengan mitra kerja/satuan kerja dalam memberikan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan KPPN  Pontianak  harus  sesuai  tugas  dan  fungsi  dalam  mengawal  APBN  karena  untuk menyediakan layanan yang berkualitas sesuai aturan ataupun dasar hukum dan ketentuan yang berlaku yang telah menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan dan meningkatkan kepuasan mitra kerja sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Maka dari itu, Analisis beban kerja pegawai  akan  diteliti  lebih  lanjut  pada  Seksi  Pencairan  Dana  di  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Pontianak.

## METODE
Penelitian  ini  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  kuantitatif  adalah penelitian  ilmiah  yang  sistematis  terhadap  bagian-bagian  dan  fenomena  serta  hubungan- hubungannya.  (Marihot  et  al.,  2022).  Sedangkan  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang diarahkan  untuk  memberikan  gejala-gejala,  fakta-fakta  atau  kejadian  secara  sistematis  dan akurat,  mengenai  sifat-sifat  populasi  atau  daerah  tertentu.  (Marihot  et  al.,  2022).  Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan  berbagai  kondisi,  situasi,  fenomena,  atau  berbagai  variabel  penelitian  menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan  melalui  bahan-bahan  dokumenter.  Variabel  penelitian  yang  digunakan  adalah beban kerja pegawai pada Seksi Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak.
Definisi operasional adalah menjelaskan bagaimana sebuah variable akan dioperasionalkan atau diketahui  nilainya  pada  penelitian.  (Paramita,  Ratna,  2021)  Berikut  adalah  tabel  definisi operasional:
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Variabel Independent Definisi Operasional Indikator Item Beban  Kerja Pegawai Beban kerja adalah volume dari hasil kerja atau catatan tentang hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan volume yang dihasilkan oleh sejumlah pegawai dalam suatu bagian tertentu. Moekijat (2010:28) Menurut Koesoemowidjojo (2017:33), Indikator tersebut antara lain: 1. Kondisi pekerjaan
2. Penggunaan waktu kerja Ø Sistem penilaian kerja Ø Jenjang karir,
Reward , dan Punishment
Ø Jumlah jam kerja dalam sehari
3. Target yang harus dicapai Ø Waktu luang (25%) Ø Waktu penyelesaian pekerjaan Ø Volume kerja Sumber: Data Olahan, Tahun 2021

## a. Teknik Pengumpulan Data
Populasi penelitian ini adalah pegawai yang berada dibawah Kepala Seksi Pencairan Dana di Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Pontianak  serta  untuk  menentukan  jumlah sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian,  peneliti  menggunakan  teknik nonprobability sampling dan  teknik purposive sampling .  Purposive  sampling  dilakukan  karena  peneliti memahami  bahwa  informasi  yang  dibutuhkan  dapat  diperoleh  pada  kelompok/sasaran tertentu  yang  memenuhi  kriteria  yang  ditentukan  peneliti  sesuai  tujuan  penelitian. (Paramita, Ratna, 2021) Tujuan dari teknik purposive sampling adalah untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dengan penentuan sampel penelitian melalui proses pertimbangan yang dari tujuan penelitian yang akan dibahas maka hasilnya akan representatif atau dapat mewakili. Sampel dalam penelitian ini adalah staf pelaksana konversi, staf pelaksana validator, dan staf pelaksana reviewer yang totalnya berjumlah 3 orang.  Selanjutnya,  metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  yaitu  metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.
a. Wawancara
Wawancara  kepada  informan  untuk  memperkuat  data  yang  berkaitan  dengan penelitian.  Adapun  informan  tersebut  adalah  perwakilan  dari  staf  pelaksana  seksi pencairan dana bagian front dan middle office .
b. Observasi
Observasi  adalah  suatu  proses  melihat,  mengamati,  dan  mencermati  serta  merekam perilaku  secara  sistematis  untuk  suatu  tujuan  tertentu.  (Murdiyanto,  2020).  Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta- fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai  pelaksanaan  beban  kerja  berdasarkan  tugas  dari  staf  pelaksana  pencairan dana di KPPN Pontianak. Pengamatan dilakukan mengikuti jam kerja yang dilakukan oleh  pegawai  dari  datang  hingga  pulang  kerja  yang  diukur  dengan  alat  pengukur waktu/ stopwatch dan dicatat dalam tabel observasi.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dalam  pengertiannya  yang  lebih  luas  berupa  setiap  proses  pembuktian yang  didasarkan  atas  jenis  sumber  apapun  baik  itu  yang  bersifat  tulisan,  lisan, gambaran, atau arkeologi. (Murdiyanto, 2020) Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif.  Untuk memperkuat data dan informasi, peneliti mengumpulkan dokumen yaitu:
1) Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan tujuan penelitian.
2) Laporan Kinerja KPPN Pontianak Tahun 2020.
3) Data dari aplikasi silap dan aplikasi e-prime djpb kemenkeu.
4) Dan dokumen serta foto-foto kegiatan terkait dengan tujuan penelitian.
d. Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif.  Analisis  statistik  deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data. Sedangkan deskriptif  fiartika  sebagai  cara  untuk  medeskripsikan  keseluruhan  variabel-variabel yang  dipilih  dengan  cara  mangkalkulasi  data  sesuai  kebutuhan  peneliti  (Paramita, Ratna,  2021).  Pendekatan  deskriptif  ini  digunakan  untuk  memperjelas  atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu beban kerja pegawai
pada staf pelaksana seksi pencairan dana di KPPN Pontianak dengan alat  analisis data adalah Microsoft Excel .
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Metode yang digunakan untuk menghitung analisis beban kerja serta jumlah kebutuhan pegawai pada penelitian ini adalah metode pendekatan tugas per tugas jabatan. Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metode ini adalah :
1) Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;
2) Waktu penyelesaian tugas;
3) Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.
Sehingga rumus yang digunakan untuk menganalisis beban kerja dan kebutuhan pegawai pada Seksi  Pencairan  Dana  di  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Pontianak  berdasarkan metode tersebut adalah:
𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝒙 𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 𝑷𝒆𝒏𝒚𝒆𝒍𝒆𝒔𝒂𝒊𝒂𝒏 𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇 x 1 orang
Hasil dari perhitungan dengan rumus ini nantinya akan menentukan jumlah beban kerja jabatan yang  juga  menentukan  jumlah  pegawai  jabatan  tersebut.  Setelah  melakukan  analisis menggunakan  perhitungan  beban  kerja  tersebut,  selanjutnya  adalah  melakukan  penarikan kesimpulan  dari  hasil  analisis  data  dan  pemberian  solusi  atau  rekomendasi  terhadap  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak untuk beban kerja pada Seksi Pencairan Dana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Gambaran Waktu Kerja Efektif
Untuk  dapat  melaksanakan  ABK  perlu  ditetapkan  alat  ukur,  sehingga  pelaksanaannya dapat  dilakukan  secara  transparan  dan  objektif.  Alat  ukur  yang  digunakan  dalam pelaksanaan ABK dimaksud berupa jam kerja efektif. Jam kerja hari senin sampai dengan hari kamis pukul 07.30 WIB – 17.00 WIB dengan waktu istirahat 30 (tiga puluh) menit. Dan jam kerja untuk hari jumat pukul 07.30 WIB – 17.00 WIB dengan waktu istirahat 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
Hari kerja efektif adalah jumlah hari kerja selama satu tahun dikurangi dengan jumlah hari libur  sabtu-minggu  dan  libur  nasional  serta  cuti  tahunan.  Perhitungan  hari  kerja  efektif pegawai  pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Pontianak  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 3. Perhitungan Jumlah Hari Kerja Dalam Satu tahun Hari Kerja Pegawai Jumlah Hari Total Jumlah hari menurut kalender 365 hari Jumlah hari sabtu dan minggu 104 hari Jumlah hari libur dan cuti nasional 14 hari Jumlah hari cuti pegawai 12 hari Hari libur dan cuti 130 hari Hari kerja efektif 235 hari

## Sumber: Data Olahan, Tahun 2021
Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah hari kerja efektif pegawai dalam satu tahun adalah 235 hari. Hari kerja efektif tersebut akan menentukan jumlah jam kerja efektif pegawai, dimana jumlah hari kerja efektif satu tahun dikalikan dengan jumlah jam kerja efektif per hari untuk memperoleh jam kerja efektif satu tahun.
Jika berdasarkan jumlah jam kerja pegawai dalam seminggu adalah 42 jam 30 menit atau setara dengan 2.550 menit dan hari kerjanya 5 hari, maka jam kerja rata-rata sehari 8 jam 30  menit  atau  setara  510  menit  dengan  dan  jam  kerja  efektif  pegawai  sehari  dikurangi dengan waktu luang ( allowance ) sebesar 25% adalah 2 jam 8 menit atau setara dengan 128 menit. Perhitungan jumlah jam kerja efektif dalam satu tahun yaitu:
Tabel 4. Perhitungan Jumlah Jam Kerja Efektif Dalam Satu tahun Jam Kerja Pegawai Jumlah Total 1 hari kerja 510 menit Waktu luang ( allowance) 128 menit Total 1 hari kerja 382 menit Hari kerja efektif 235 hari Jam Kerja Efektif 89.770 menit

## Sumber: Data Olahan, Tahun 2021
Dari tabel 4 diatas, dapat dilihat mengenai perhitungan jumlah jam kerja efektif pegawai dalam satu tahun adalah 89.770 menit. Jumlah jam kerja efektif satu tahun inilah yang akan menjadi  alat  ukur  dalam  melakukan  analisis  beban  kerja  pegawai  pada  Seksi  Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak.

## b. Analisis Beban Kerja Seksi Pencairan Dana
Sebagai  unit  eselon  IV  yang  menjadi core  business utama  dari  KPPN,  Pelaksanaan  tugas serta layanan kepada stakeholders pada Seksi Pencairan Dana dibagi ke dalam 4 (empat) bagian.  Pembagian  kerja  didasarkan  pada  proses  bisnis  pada  aplikasi  Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara  (SPAN)  dengan  sistem workflow ,  dokumen pekerjaan mengalir dari satu bagian ke bagian lainnya dengan alur sebagai berikut: Front Office (FO) Konversi, Middle Office (FO) Validator Resume Tagihan/Koreksi Data SPM dan Supplier/Data  Kontrak, Reviewer/Reviu Resume  Tagihan/Data  Supplier/Data  Kontrak, Otorisasi Kepala Seksi Pencairan Dana (PD), Administrasi SKPP.
Metode perhitungan kebutuhan pegawai yang peneliti gunakan adalah pendekatan tugas per tugas jabatan. Metode ini adalah metode untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang dihasilkan kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam  jabatan  banyak  jenisnya.  Informasi  yang  diperlukan  untuk  dapat  menghitung dengan metode ini adalah :
1. Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas.
2. Waktu penyelesaian tugas.
3. Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.
Hasil  dari  perhitungan  dengan  rumus  nantinya  akan  menentukan  jumlah  beban  kerja pegawai serta akan menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut.

## 1. Analisis Beban Kerja Staf Pelaksana Konversi Bagian Front Office
Pelaksana  Konversi  merupakan  wajah  terdepan  KPPN  dalam  menghadirkan  layanan kepada  petugas  satker.  Petugas  satker  melakukan  pengajuan  SPM,  Koreksi  SPM, pendaftaran  data  kontrak,  dan  lain-lain.  Pelaksana  Konversi  melakukan  pengecekan administratif  dan  teknis  terhadap  dokumen  yang  diajukan  berdasarkan  peraturan perbendaharaan  yang  berlaku.  Pada  tahap  selanjutnya,  dilakukan  unggah  Arsip  Data Komputer (ADK) pada aplikasi konversi.
Hasil penelitian mengenai uraian tugas, jumlah beban setiap tugas dan waktu penyelesaian tugasnya adalah:
1) Konversi SPM
Surat  Perintah  Membayar  yang  selanjutnya  disingkat  SPM  adalah  dokumen  yang diterbitkan  oleh  PP-SPM  untuk  mencairkan  dana  yang  bersumber  dari  DIPA  atau dokumen yang dipersamakan. SPM terdiri dari SPM UP, SPM GUP Isi, SPM GUP Nihil, SPM TUP, SPM PTUP, SPM LS Gaji Induk, SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS PPNPN, SPM LS Non Kontrak, SPM LS Kontraktual.
Konversi SPM adalah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan menerima SPM dan dilanjutkan membuat Arsip Data Komputer (ADK), kemudian mencetak tanda terima dan  di upload kembali  tanda  terima  tersebut.  Terakhir  adalah  menginput  data tersebut ke E-SPM dengan jumlah dokumen SPM yang dikonversi sebanyak 60.865 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing- masing dokumen SPM.
2) Konversi Data Kontrak Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia  barang/jasa  atau  pelaksana  swakelola.  Konversi  Data  Kontrak  adalah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan menerima Data Kontrak dan dilanjutkan membuat  Arsip  Data  Komputer  (ADK),  kemudian  mencetak  tanda  terima  dan  di upload kembali  tanda  terima  tersebut.  Dan  yang  terakhir  adalah  menginput  data tersebut ke E-SPM dengan jumlah dokumen data kontrak yang dikonversi sebanyak 2.820  dalam  satu  tahun  dan  waktu  penyelesaian  selama  2  menit  per  orang  untuk masing-masing dokumen Data Kontrak.

## 3) Koreksi SPM
Koreksi  SPM  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tahapan  menerima  SPM  dan dilanjutkan membuat Arsip Data Komputer (ADK), kemudian mencetak tanda terima dan di upload kembali tanda terima tersebut. Dan yang terakhir adalah menginput data tersebut ke E-SPM dengan jumlah dokumen SPM yang dikoreksi sebanyak 470 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing- masing dokumen Data Kontrak.
4) Retur SPM
Surat  Perintah  Membayar  Retur  yang  selanjutnya  disebut  SPM  Retur  adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah berdasarkan SPP Retur untuk mencairkan dana yang bersumber dari penerimaan Retur SP2D.
Retur  SPM  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tahapan  menerima  SPM  yang sudah diterima sebelumnya. Retur dilakukan ketika ada bermasalah pada tahapan di seksi  bank  dan  kemudian  di  urus  kembali  oleh  seksi  pencairan  dana.  Jumlah dokumen  SPM  yang  diretur  sebanyak  1.880  dalam  satu  tahun  dan  waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing dokumen SPM Retur.
5) Konsultasi satuan kerja
Satuan  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat  Satker  adalah  unit  organisasi  lini Kementerian  Negara/Lembaga  atau  unit  organisasi  Pemerintah  Daerah  yang melaksanakan  kegiatan  Kementerian  Negara/Lembaga  dan  memiliki  kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Konsultasi  satuan  kerja  dilakukan  dengan  cara  berkomunikasi  baik  secara  pesan maupun  telpon  melalui  aplikasi WhatsApp .  Jumlah  satuan  kerja  yang  melakukan konsultasi sebanyak 705 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing satuan kerja.
Berdasarkan uraian tugas, jumlah beban setiap tugas dan waktu penyelesaian tugas diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah tugas Staf Pelaksana Konversi terdiri dari 5 uraian tugas.  Perhitungan  beban  kerja  dilakukan  dengan  mengalikan  volume  beban  kerja  dan waktu  penyelesaian  tugas.  Kemudian,  hasil  dari  perhitungan  beban  kerja  setiap  tugas dijumlahkan.  Hasil  penjumlahan  beban  kerja  setiap  tugas  dari  Staf  Pelaksana  Konversi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Jumlah Beban Kerja Pegawai Satu Orang Pelaksana Konversi Bagian Front Office No. Uraian Tugas Satuan Hasil Beban Kerja Waktu Penyelesaian (Menit) Volume Beban Kerja (a) (b) (a) x (b) 1. Konversi SPM Dokumen 60.865 2 121.730 2. Konversi Data Kontrak Dokumen 2.820 2 5.640 3. Koreksi SPM Dokumen 470 2 940 4. Retur SPM Dokumen 1.880 2 3.760 5. Konsultasi satuan kerja Kegiatan 705 2 1.210 Jumlah Volume Beban Kerja 133.480

## Sumber: Data Olahan, Tahun 2021
Berdasarkan tabel 5  di  atas, dapat diketahui bahwa hasil penjumlahan volume beban kerja setiap tugas dari 1 orang Staf Pelaksana Konversi adalah 133.480 menit. Jumlah volume beban kerja Staf Pelaksana Konversi secara keseluruhan sudah melebihi waktu kerja efektif dalam satu tahun yang terdapat pada Tabel 4 yaitu 89.770 menit. Sehingga perlu dilakukan analisis  beban  kerja  untuk  menghitung  jumlah  pegawai  yang  diperlukan  pada  Staf Pelaksana Konversi.
Perhitungan  analisis  beban  kerja  untuk  menentukan  kebutuhan  pegawai  pada  Staf Pelaksana Konversi dapat dilihat sebagai berikut:
Kebutuhan Pegawai = 6789: ;7<=9 > ?9;@A B7:C7D7E9F9: ?9;@A G7<=9 HI7;@FI x 1 orang = JKK.MNO
NPQQO x 1 orang = 1,4869 orang
Berdasarkan hasil perhitungan 1 orang staf pelaksana menunjukkan bahwa pegawai yang dibutuhkan  adalah  1,4869  orang  maka  untuk  jumlah  2  orang  staf  pelaksana  akan berjumlafh 2,9738 orang atau dibulatkan menjadi 3 orang. Maka dengan beban kerja yang seharusnya  dikerjakan  oleh  3  orang  akan  tetapi  jumlah  pegawai  KPPN  saat  ini  2  orang, sehingga  perlu  diimbangi  dengan  reward  berupa  kompensasi  seperti  bertambahnya penghasilan,  sistem  mutasi/promosi  yang  lebih  baik  serta  pemberian  fasilitas-fasilitas, penghargaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar pegawai memiliki minat atau motivasi dan  dapat  mencegah  dampak  beban  kerja  pegawai  seperti  produktivitas  kerja  dan kesehatan pegawai sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai dapat tercapai.
2. Analisis Beban Kerja Staf Pelaksana Validator Bagian Middle Office Pelaksana  Validator  merupakan  alur  kedua  dalam  proses  SPM,  koreksi  SPM,  dan pendaftaran data kontrak. ADK yang telah diproses oleh staf pelaksana konversi bagian front office diunggah oleh validator pada aplikasi SPAN serta dicek kesesuaiannya dengan dokumen sumber dan ketentuan perbendaharaan yang berlaku.
Hasil penelitian tugas dan waktu penyelesaian tugas  yang dilakukan oleh Staf Pelaksana Validator Bagian Middle Office adalah :
1) Validasi SPM
Surat  Perintah  Membayar  yang  selanjutnya  disingkat  SPM  adalah  dokumen  yang diterbitkan  oleh  PP-SPM  untuk  mencairkan  dana  yang  bersumber  dari  DIPA  atau dokumen yang dipersamakan. SPM terdiri dari SPM UP, SPM GUP Isi, SPM GUP Nihil, SPM TUP, SPM PTUP, SPM LS Gaji Induk, SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS PPNPN, SPM LS Non Kontrak, SPM LS Kontraktual.
Validasi SPM adalah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan setelah menerima ADK SPM yang telah dikonversi oleh Staf Pelaksana Konversi dan melakukan pengecekan terhadap  ADK  SPM  tersebut.  Kemudian  ADK  SPM  di upload ke  SPAN  (Sistem Perbendaharaan  Anggaran  Negara)  dengan  jumlah  dokumen  SPM  yang  divalidasi sebanyak 60.865 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing dokumen SPM.
2) Validasi Data Kontrak Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia  barang/jasa  atau  pelaksana  swakelola.  Validasi  Data  Kontrak  adalah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan setelah menerima ADK Data Kontrak yang telah dikonversi oleh Staf Pelaksana Konversi dan melakukan pengecekan terhadap ADK Data Kontrak tersebut. Kemudian ADK Data Kontrak di upload ke SPAN (Sistem Perbendaharaan  Anggaran  Negara)  dengan  jumlah  dokumen  data  kontrak  yang divalidasi sebanyak 2.820 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing dokumen Data Kontrak.

## 3) Validasi Data Supplier
Data Supplier adalah  informasi  terkait  dengan  pihak  yang  berhak  menerima pembayaran  atas  beban  APBN  yang  memuat  paling  kurang  informasi  pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening. Validasi Data Supplier adalah kegiatan yang dilakukan  dengan  tahapan  setelah  menerima  ADK  Data Supplier yang  telah dikonversi oleh Staf Pelaksana Konversi dan melakukan pengecekan terhadap ADK Supplier tersebut.  Kemudian  ADK Supplier di upload ke  SPAN  (Sistem Perbendaharaan  Anggaran  Negara)  dengan  jumlah  dokumen  Data Supplier yang divalidasi sebanyak 1.880 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing dokumen Data Supplier .
4) Pembatalan Data Kontrak Pembatalan  data  kontrak  adalah  bagian  dari  pengelolaan  data  kontrak  yang dilakukan  oleh  KPPN  dengan  tujuan  untuk  menghapus  pencadangan  dana  dan mengembalikan Fund  Availability .  Pembatalan  data  kontrak  mengakibatkan sebagian atau seluruh komponen dari data kontrak yang dibatalkan menjadi tidak valid lagi untuk digunakan sebagai dasar pembayaran.
Pembatalan Data Kontrak adalah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan setelah Data  Kontrak  telah  divalidasi  dan  sudah  terdaftar  di  SPAN,  akan  tetapi  terjadi permasalahan  data  atau  ada  data  yang  perlu  diperbaiki  maka  Staf  Pelaksana Validator  akan  melakukan  pembatalan  Data  Kontrak  atas  permintaan  satker tersebut. Jumlah dokumen Pembatalan Data Kontrak yang divalidasi sebanyak 118 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing- masing dokumen Pembatalan Data Kontrak.
5) Konsultasi Satuan Kerja
Satuan  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat  Satker  adalah  unit  organisasi  lini Kementerian  Negara/Lembaga  atau  unit  organisasi  Pemerintah  Daerah  yang melaksanakan  kegiatan  Kementerian  Negara/Lembaga  dan  memiliki  kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Konsultasi  satuan  kerja  dilakukan  dengan  cara  berkomunikasi  baik  secara  pesan maupun  telpon  melalui  aplikasi WhatsApp .  Jumlah  satuan  kerja  yang  melakukan konsultasi sebanyak 3.760 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing satuan kerja.
Berdasarkan uraian tugas, jumlah beban setiap tugas dan waktu penyelesaian tugas diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah tugas Staf Pelaksana Validator terdiri dari 5 uraian tugas.  Perhitungan  beban  kerja  dilakukan  dengan  mengalikan  volume  beban  kerja  dan waktu  penyelesaian  tugas.  Kemudian,  hasil  dari  perhitungan  beban  kerja  setiap  tugas
dijumlahkan.  Hasil  penjumlahan  beban  kerja  setiap  tugas  dari  Staf  Pelaksana  Validator dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Jumlah Beban Kerja Pegawai Satu Orang Pelaksana Validator Bagian Middle Office No. Uraian Tugas Satuan Hasil Beban Kerja Waktu Penyelesaian (Menit) Volume Beban Kerja (a) (b) (a) x (b) 1. Validasi SPM Dokumen 60865 2 121.730 2. Validasi Data Dokumen 2.820 2 5.640 3. Validasi Data Supplier Dokumen 1.880 2 3.760 4 Pembatalan Data Kontrak Dokumen 118 2 236 5. Konsultasi satuan kerja Kegiatan 3.760 2 7.520

## Sumber: Data Olahan, Tahun 2021
Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa hasil penjumlahan volume beban kerja setiap tugas dari 1 orang Staf Pelaksana Validator adalah 138.886 menit. Jumlah volume beban kerja  Staf  Pelaksana  Validator  secara  keseluruhan  sudah  melebihi  waktu  kerja  efektif dalam satu tahun yang terdapat pada Tabel 4 yaitu 88.140 menit. Sehingga perlu dilakukan analisis  beban  kerja  untuk  menghitung  jumlah  pegawai  yang  diperlukan  pada  Staf Pelaksana Validator.
Perhitungan  analisis  beban  kerja  untuk  menentukan  kebutuhan  pegawai  pada  Staf Pelaksana Validator dapat dilihat sebagai berikut:
Kebutuhan Pegawai = 6789: ;7<=9 > ?9;@A B7:C7D7E9F9: ?9;@A G7<=9 HI7;@FI x 1 orang = JKK.NNR NP.QQO x 1 orang = 1,5471 orang
Berdasarkan hasil perhitungan 1 orang staf pelaksana menunjukkan bahwa pegawai yang dibutuhkan adalah 1,5471 orang maka untuk jumlah 2 orang staf pelaksana akan berjumlah 3,0943 orang atau dibulatkan menjadi 3 orang. Maka dengan beban kerja yang seharusnya dikerjakan oleh 3 orang akan tetapi jumlah pegawai KPPN saat ini 2 orang, sehingga perlu diimbangi dengan reward berupa kompensasi seperti bertambahnya penghasilan, sistem mutasi/promosi yang lebih baik serta pemberian fasilitas-fasilitas, penghargaan, dan lain- lain.  Hal  ini  dilakukan  agar  pegawai  memiliki  minat  atau  motivasi  dan  dapat  mencegah dampak beban kerja pegawai seperti produktivitas kerja dan kesehatan pegawai sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai dapat tercapai.

## 3. Analisis Beban Kerja Staf Pelaksana Reviewer Bagian Middle Office
Pelaksana reviewer melakukan pengecekan tahap ketiga secara administratif dan teknis terhadap  dokumen  sumber  dari  petugas  validator.  Persetujuan  /  penolakan  dilakukan melalui  aplikasi  SPAN. Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi yang  peneliti  lakukan  terhadap  Staf  Pelaksana  Reviewer  Bagian Middle  Office ,  peneliti mengetahui  beberapa  tugas  yang  dilakukan  oleh  pegawai  tersebut  dan  jumlah  Staf Pelaksana  Reviewer  sebanyak  2  orang  pelaksana.  Adapun  uraian  tugas,  jumlah  beban setiap tugas dan waktu penyelesaian tugasnya adalah:
1) Reviu SPM
Surat  Perintah  Membayar  yang  selanjutnya  disingkat  SPM  adalah  dokumen  yang diterbitkan  oleh  PP-SPM  untuk  mencairkan  dana  yang  bersumber  dari  DIPA  atau dokumen yang dipersamakan. SPM terdiri dari SPM UP, SPM GUP Isi, SPM GUP Nihil, SPM TUP, SPM PTUP, SPM LS Gaji Induk, SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS PPNPN, SPM LS Non Kontrak, SPM LS Kontraktual.
Reviu SPM adalah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan setelah menerima ADK SPM yang telah dikonversi oleh Staf Pelaksana Konversi dan telah divalidasi oleh Staf Pelaksana Validator. Selanjutnya, Staf Pelaksana Reviewer akan mencocokkan data
yang telah diterima kemudian akan dikirim ke Kepala Seksi Pencairan Dana selaku approval . Jumlah dokumen SPM yang direviu sebanyak 60.865 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing dokumen SPM.
2) Reviu Data Kontrak Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Reviu Data Kontrak adalah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan setelah menerima ADK SPM yang telah dikonversi oleh  Staf  Pelaksana  Konversi  dan  telah  divalidasi  oleh  Staf  Pelaksana  Validator.
Selanjutnya, Staf Pelaksana Reviewer akan mencocokkan data yang telah diterima kemudian  akan  dikirim  ke  Kepala  Seksi  Pencairan  Dana  selaku approval .  Jumlah dokumen data kontrak yang divalidasi sebanyak 2.820 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian  selama  2  menit  per  orang  untuk  masing-masing  dokumen  Data Kontrak.
3) Penonaktifan Supplier
Penonaktifan data supplier dilakukan apabila terdapat kesalahan data supplier yang mengharuskan penonaktifan data supplier atau terdapat informasi rekening pegawai yang tidak lagi digunakan untuk pembayaran, misalnya ganti nomor rekening atau mutasi jabatan. Penonaktifan data supplier dilakukan berdasarkan surat permintaan penonaktifan  data  supplier  dari  satker  atau  dari  laporan  audit  supplier  yang dihasilkan oleh sistem aplikasi SPAN.
Penonaktifan Supplier adalah  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tahapan  menerima data dari sekretaris dan kemudian Staf Pelaksana Reviewer akan mencocokkan data yang telah diterima kemudian akan dikirim ke Kepala Seksi Pencairan Dana selaku approval . Jumlah dokumen Penonaktifan Data Supplier yang direviu sebanyak 1.175 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing- masing dokumen Penonaktifan Supplier .

## 4) Perubahan/Pengaktifan Supplier
Data  supplier  yang  sudah  terdaftar  pada  SPAN  dapat  diubah  dengan  cara mengajukan  Surat  Permintaan  Perubahan  Data  Supplier  sesuai  dengan Format Lampiran VII, dengan melampirkan:
a. Fotokopi/Scan  Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan/Akta  Pendirian  Badan Usaha;
b. Fotocopy/Scan Rekening Koran Bank;
c. Fotocopy/Scan NPWP untuk perubahan NPWP.
Perubahan data supplier yang diajukan ke KPPN dilakukan dengan dua mekanisme yang berbeda, tergantung dari elemen data yang diubah:
a. Perubahan  data  dengan  cara  mendaftarkan  kembali  supplier  dengan  elemen data  yang  sudah  benar  ke  KPPN (menggunakan  SPM  Dummy) dan menonaktifkan supplier lama;
b. Perubahan data dengan user khusus pada KPPN berdasarkan surat permohonan perubahan data supplier (tanpa SPM Dummy atau tanpa pendaftaran supplier kembali).
Perubahan/Pengaktifan Supplier adalah  kegiatan  yang  dilakukan  dengan tahapan menerima data dari sekretaris dan kemudian Staf Pelaksana Reviewer akan mencocokkan data yang telah diterima kemudian akan dikirim ke Kepala Seksi Pencairan Dana selaku approval . Jumlah dokumen Perubahan/Pengaktifan Data Supplier yang  direviu  sebanyak  470  dalam  satu  tahun  dan  waktu penyelesaian  selama  2  menit  per  orang  untuk  masing-masing  dokumen Perubahan/Pengaktifan Data Supplier .
5) Pengawasan Gaji Induk
Pengawasan  Gaji  Induk  merupakan  berkas  yang  sudah  disetujui  oleh  Kepala Seksi kemudian akan dicek secara manual apakah berkas tersebut sudah masuk
atau belum. Jumlah kegiatan Pengawasan Gaji Induk sebanyak 7.728 dalam satu tahun dan waktu penyelesaian selama 2 menit per orang untuk masing-masing kegiatan Pengawasan Gaji Induk.
Berdasarkan uraian tugas, jumlah beban setiap tugas dan waktu penyelesaian tugas diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah tugas Staf Pelaksana Reviewer terdiri dari 5 uraian tugas.  Perhitungan  beban  kerja  dilakukan  dengan  mengalikan  volume  beban  kerja  dan waktu  penyelesaian  tugas.  Kemudian,  hasil  dari  perhitungan  beban  kerja  setiap  tugas dijumlahkan.  Hasil  penjumlahan  beban  kerja  setiap  tugas  dari  Staf  Pelaksana  Reviewer dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Jumlah Beban Kerja Pegawai Satu Orang Pelaksana Reviewer Bagian Middle Office No. Uraian Tugas Satuan Hasil Beban Kerja Waktu Penyelesaian(Menit) Volume Beban Kerja (a) (b) (a) x (b) 1. Reviu SPM Dokumen 60865 2 121.730 2. Reviu Data Kontrak Dokumen 2.820 2 5.640 3 Penonaktifan Supplier Dokumen 1.175 2 2.350 4 Perubahan/Pengaktifan Supplier Dokumen 470 2 940 5. Pengawasan Gaji Induk Kegiatan 7.728 2 15.456

## Sumber: Data Olahan, Tahun 2021
Berdasarkan tabel 9 diatas, dapat diketahui bahwa hasil penjumlahan volume beban kerja setiap tugas dari 1 orang Staf Pelaksana Reviewer adalah 146.116 menit. Jumlah volume beban  kerja  Staf  Pelaksana  Reviewer  secara  keseluruhan  sudah  melebihi  waktu  kerja efektif dalam satu tahun yang terdapat pada Tabel 6 yaitu 89.770 menit. Sehingga perlu dilakukan analisis beban kerja untuk menghitung jumlah pegawai yang diperlukan pada Staf Pelaksana Reviewer.
Perhitungan  analisis  beban  kerja  untuk  menentukan  kebutuhan  pegawai  pada  Staf Pelaksana Reviewer dapat dilihat sebagai berikut:
Kebutuhan Pegawai = 6789: ;7<=9 > ?9;@A B7:C7D7E9F9: ?9;@A G7<=9 HI7;@FI x 1 orang = JMR.JJR NP.QQO x 1 orang = 1,6276 orang Beban Kerja x Waktu Penyelesaian
Berdasarkan hasil perhitungan 1 orang staf pelaksana menunjukkan bahwa pegawai yang dibutuhkan adalah 1,6276 orang maka untuk jumlah 2 orang staf pelaksana akan berjumlah 3,2553 orang atau dibulatkan menjadi 3 orang. Maka dengan beban kerja yang seharusnya dikerjakan oleh 3 orang akan tetapi jumlah pegawai KPPN saat ini 2 orang, sehingga perlu diimbangi dengan reward berupa kompensasi seperti bertambahnya penghasilan, sistem mutasi/promosi yang lebih baik serta pemberian fasilitas-fasilitas, penghargaan, dan lain- lain.
4) Hasil Analisis Beban Kerja Seksi Pencairan Dana
Hasil analisis beban kerja pada Seksi Pencairan Dana dapat diketahui bahwa beban kerja pegawai selama satu tahun yaitu:
Tabel 8. Jumlah Beban Kerja Pegawai Seksi Pencairan Dana Dalam Satu Tahun No. Bagian Jumlah Beban Kerja (Menit) 1 Staf Pelaksana Konversi 266.960 2 Staf Pelaksana Validator 277.772
3 Staf Pelaksana Reviewer 292.232

## Sumber: Data Olahan, Tahun 2021
Berdasarkan  Tabel  8,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  beban  kerja  terbanyak  pada  Staf Pelaksana  Reviewer  yaitu  292.232  menit.  Kemudian,  dilanjutkan  dengan  Staf  Pelaksana Validator 277.772 menit dan jumlah beban kerja yang terakhir yaitu pada Staf Pelaksana Konversi yaitu 266.960 menit. Jika dibandingkan dengan jumlah waktu kerja efektif pada Tabel 6 yaitu 89.770 menit, maka ketiga staf pelaksana tersebut dinilai kelebihan beban kerja.
Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada ketiga staf pelaksana selama jam kerja, mereka menggunakan waktunya lebih banyak dan menggunakan waktu luang juga untuk menyelesaikan pekerjaan. Hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap penggunaan jam kerja staf pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Jumlah Penggunaan Jam Kerja Seksi Pencairan Dana
PENGAMATAN Staf Pelaksana Konversi Validator Reviewer ( a ) ( b ) ( c ) ( a ) ( b ) ( c ) ( a ) ( b ) ( c ) Hari ke-1 604 55 659 422 118 540 456 125 581 Hari ke-2 438 88 526 492 130 622 368 100 468 Hari ke-3 355 130 485 420 160 580 374 166 540 Jumlah 1.397  273  1.670  1.334  408  1.742  1.198 391 1.589 Rata-rata 466 91 557 445 136 581 339 130 530 Sumber : Data Olahan, Tahun 2021 Keterangan:
(a) : Jumlah jam kerja untuk bekerja
(b) : Jumlah jam kerja untuk waktu luang ( allowance )
(c) : Jumlah jam kerja dalam sehari (a) + (b)
Berdasarkan tabel 9 diatas, Staf Pelaksana Konversi memiliki jam kerja paling banyak yang digunakan untuk  bekerja yaitu 466 menit dan jumlah penggunaan waktu luang ( allowance ) paling  sedikit  yaitu  91  menit  jika  dibandingkan  dengan  Staf  Pelaksana  Validator  yang memiliki jam kerja untuk bekerja yaitu 445 menit dan jumlah penggunaan waktu luang ( allowance )  yaitu  136  menit  serta  Staf  Pelaksana  Reviewer  memiliki  jam  kerja  untuk bekerja yaitu 339 menit dan jumlah penggunaan waktu luang ( allowance ) yaitu 130 menit. Sehingga dari penjabaran tersebut, ketiga staf pelaksana di seksi pencairan dana bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan atau sering disebut lembur.
Untuk mengatasi beban kerja yang berlebihan, maka diperlukan analisis beban kerja guna mengetahui  kebutuhan  pegawai  berdasarkan  jumlah  beban  kerja  yang  ada.  Untuk mengetahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan dari jumlah beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 10. Jumlah Kebutuhan Pegawai Seksi Pencairan Dana Staf Pelaksana Jumlah Beban Kerja Waktu Kerja Efektif 1 Tahun Jumlah pegawai yang tersedia Jumlah pegawai yang dibutuhkan Kekurangan Pegawai Konversi 266.960 89.770 2 3 1 Validator 277.772 89.770 2 3 1 Reviewer 292.232 89.770 2 3 1
Sumber: Data Olahan, Tahun 2021
Dari  tabel  10,  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  kekurangan  pegawai  pada  Staf  Pelaksana Konversi  sebesar  1  orang,  Staf  Pelaksana  Validator  sebesar  1  orang,  dan  Staf  Pelaksana Reviewer sebesar 1 orang.

## 5) Dampak Beban Kerja Pegawai
Beban kerja adalah suatu proses analisis terhadap waktu yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau kelompok jabatan (unit kerja) yang dilaksanakan dalam keadaan normal.(Baik et al., 2004) Jika beban kerja tersebut berlebihan maka pekerjaan tersebut tidak akan selesai pada batas waktu tertentu  sehingga membuat  pegawai  harus  menggunakan  waktu  diluar  jam  kerja  untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Selain didapat dari hasil observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada (informan I)  selaku  Staf  Pelaksana  Konversi,  (Informan  2)  selaku  Staf  Pelaksana  Validator  dan (Informan  3)  selaku  Staf  Pelaksana  Reviewer,  Apakah  beban  kerja  yang  berlebihan mengganggu intelektual seperti konsentrasi dan produktivitas kerja
Dengan melakukan analisis beban kerja, juga mencegah adanya stress/tekanan kerja. Tak hanya beban kerja berlebihan yang dikhawatirkan membuat seseorang karyawan memiliki kinerja  yang  rendah.  Tekanan  waktu  dan  konsentrasi  terhadap  informasi  akan  sangat mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaanya. Sebelum melakukan analisis beban kerja, pihak yang berwenang dalam melakukan analisis beban kerja beserta sumber daya manusia yang berkarya dalam suatu instansi hendaknya memahami beban kerja yang tengah diampu oleh karyawannya.(Dilla, 2020)
Sehingga jika beban kerja yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan kemampuan tenaga kerja  dan  jumlah  pegawai,  kelebihan  beban  kerja  akan  mengakibatkan  menurunnya kualitas kerja akibat dari akurasi kerja sehingga kerja tidak sesuai dengan standar.
Selain itu, kelebihan beban kerja dapat mengganggu kesehatan pegawai. Hasil wawabcara yang dilakukan peneliti menunjukkan beban kerja yang berlebihan mengganggu kondisi fisik  /  kesehatan  Anda  (seperti  sakit  kepala,  pusing,  dll). B eban  kerja  yang  terlalu berlebihan  Secara  fisik  dan  mental  adalah  melakukan  terlalu  banyak  kegiatan  baik  fisik maupun mental, dan ini dapat merupakan sumber stress pekerjaan.(Wahdaniah & Gunardi, 2018) Jika beban kerja terlalu berlebihan maka pegawai akan menggunakan waktu diluar jam  kerja  untuk  menyelesaikan  pekerjaannya  atau  sering  disebut  lembur  sehingga memungkinan pegawai merasa  tertekan bahkan terganggu kesehatannya

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  beban  kerja  pegawai  pada  Seksi  Pencairan  Dana  dinilai  melebihi  beban kerja yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis beban kerja dengan menggunakan  metode  pendekatan  tugas  per  tugas  jabatan  dari  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pendoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dari hasil perhitungan analisis beban kerja diperoleh beban kerja Staf Pelaksana Konversi sebesar 266.960, Staf Pelaksana Validator sebesar 277.772, dan Staf Pelaksana Reviewer sebesar 292.232.
Beban kerja yang berlebihan mengakibatkan pegawai bekerja diluar dari jam kerja yang telah ditetapkan  atau  sering  disebut  lembur  sehingga  menimbulkan  dampak  tidak  baik.  Dampak tersebut dapat berupa produktivitas kerja menurun maupun pada kesehatan pegawai. Jika hal ini terus  berlanjut,  maka  akan  mempengaruhi  efektivitas  dan  efisiensi  terhadap  kinerja  pegawai, karena  secara  individual  peran  setiap  pegawai  dalam  organisasi  turut  menentukan  tujuan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Baik, J. J., Kang, Y. S., Kim, J. J., Nandasari,  resitha mei, Baker, J., Walker, H. L., Cai, X., Kim, J. J., Baik, J.  J.,  Kim,  J.  J.,  Fernando,  H.  J.  S.,  &  Blocken,  B.  (2004).  ANALISIS  BEBAN  KERJA MENGGUNAKAN  METODE  NASA-TLX  DAN  BERDASARKAN  KEPMENPAN  NO.75  TAHUN 2004  PADA  KARYAWAN  KEUANGAN  FAKULTAS  TEKNIK  UNIVERSITAS  DIPONEGORO SEMARANG Budiman. Atmospheric Environment , 38 (5), 3395–3404.
http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015
Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana, 2009.
Diana,  Bambang  Agus.,  Harta,  Ridho.  2017. Analisis  Beban  Kerja  Pegawai  Pada  Kantor  UPBJJ- Universitas Terbuka Bandung . Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik UNPAD.
KBBI  (2016). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  edisi  5 .  [Online]  Available  at  : http://kbbi.web.id/ .
Koesomowidjojo, Suci R. Mari’ah., 2017., Analisis Beban Kerja, Jakarta: Raih Asa.
Marihot, Y., Sari, S., & Endang, A. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) (Vol. 1, Issue 1).
Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). In Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press (I).  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  UPN  ”Veteran”  Yogyakarta. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.doc x
Muchransyah, Muhamad., Rahmawati, Siti. 2016. Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai di Pusat  Perpustakaan  dan  Penyebaran  Teknologi  Pertanian  (PUSTAKA) . Jurnal  Manajemen dan Organisasi.
Nurhidayat, Budiman., Purwanggono, Bambang., dan Arvianto, Ary. 2016. Analisis Beban Kerja Menggunakan  Metode  Nasa-Tlx  Dan  Berdasarkan  Kepmenpan  No.75  Tahun  2004  Pada Karyawan  Keuangan  Fakultas  Teknik  Universitas  Diponegoro  Semarang.  Industrial Engineering Online Journal
Paramita, Ratna, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif (ketiga). Widya Gama Press.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Rochima Dila, Zukarnaini. 2020. Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Bagian Pemerintahan Kantor Camat  Tampan  Kota  Pekanbaru . Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Riau .
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung; Alfabeta, CBaik, J. J., Kang, Y. S., Kim, J. J., Nandasari,  resitha mei, Baker, J., Walker, H. L., Cai, X., Kim, J. J., Baik, J. J.,  Kim,  J.  J.,  Fernando,  H.  J.  S.,  &  Blocken,  B.  (2004).  ANALISIS  BEBAN  KERJA MENGGUNAKAN  METODE  NASA-TLX  DAN  BERDASARKAN  KEPMENPAN  NO.75  TAHUN 2004  PADA  KARYAWAN  KEUANGAN  FAKULTAS  TEKNIK  UNIVERSITAS  DIPONEGORO SEMARANG
Budiman. Atmospheric Environment , 38 (5), 3395–3404.
http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015
Dilla, R. (2020). Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Bagian Pemerintahan Kantor Camat Tampan
Kota Pekanbaru. Jom Fisip , 7 , 1–10.
Marihot, Y., Sari, S., & Endang, A. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) (Vol. 1, Issue 1).
Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). In Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press (I).  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  UPN  ”Veteran”  Yogyakarta. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.doc x
Paramita, Ratna, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif (ketiga). Widya Gama Press.
Wahdaniah,  &  Gunardi,  A.  (2018).  Pengaruh  Beban  Kerja  dan  Stress  Kerja  Terhadap  Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene. Management Development and Applied Research Journal , 1 (1), 51–65.