## Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 371 - 384 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Implementasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare dalam Penurunan Angka Stunting Di Kota Parepare
Sri Mulya Dwi Indahwaty 🖂 Baso Amang Asriady Bakri

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dalam Penurunan Angka Stunting di Kota Parepare. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif . Jenis data digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik Pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Penurunan Angka Stunting di kota parepare tahun 2021-2023 mengalami penurunan yang signifikan.  Pengelolaan  dana  alokasi  khusus  berjalan  dengan  baik  tetapi  juga  memiliki kendala  kurangnya  komunikasi  pelaksana,  kurangnya  kuantitas  staf,  pengurusan admnistrasi yang lambat.
Kata Kunci : Impelementasi, Pengeloaan Dana Alokasi Khusus, Stunting

## Abstract
This study aims to find out the Implementation of Special Allocation Fund Management in Reducing the Stunting Rate in Parepare City. The approach in this study is descriptive. The types  of  data  used  are  secondary  and  primary  data.  Data  collection  techniques  used observation, interviews, and documentation studies. The results of the research are that the Reduction of Stunting Rates in the city of Parepare in 2021-2023 has decreased significantly. The management of special allocation funds is going well but also has obstacles such as lack of communication  with  implementers,  lack  of  staff  quantity,  and  slow  administration management.
Keywords: Implementation, Management of Special Allocation Funds, Stunting.
Copyright (c) 2024 Sri Mulya Dwi Indahwaty
🖂 Corresponding author : s ri.mulyadwiindahwaty@gmail.com Email Address : sri.mulyadwiindahwaty@gmail.com , baso.amang@umi.ac.id , asriady.bakri@umi.ac.id

## PENDAHULUAN
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2021  Tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarana multisektor di pusat, daerah, dan desa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ayat 10 bahwa Badan Kependudukan dan  Keluarga Berencana  Nasional  yang selanjutnya disebut Badan  adalah  lembaga pemerintah  nonkementerian  yang  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang
pengendalian  penduduk  dan  penyelenggaraan  keluarga  berencana.  Berdasarkan Peraturan  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  Keluarga berencana  Nasional  Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana  Alokasi  Khusus  sub  bidang  Keluarga  Berencana  Tahun  2022  Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam  pelaksanaannya  memerlukan  komitmen,  dukungan,  dan  sinergitras  antara pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah. Prasyarat tersebut  adalah  dalam  rangka  mendekatkan  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik,  sehingga  masyarakat  baik  di  perkotaan  maupun  perdesaan,  termasuk masyarakat  kurang  mampu  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah  padat  penduduk, Daerah  Terpencil,  Tertinggal  dan  Perbatasan  (DTPK)  dapat  merasakannya.  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  diimplikasikan  lebih  mengarah  pada  pelayanan  dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada kewenangannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak diserahkan langsung kepada pemerintah daerah akan tetapi tetap berada pada pemerintah pusat yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran berjalan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membiayai pengadaan atau peningkatan sarana dan prasarana dalam jangka panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 “Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu  mendanai  kegiatan  khusus  fisik  yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana  Alokasi  Khusus Fisik Tahun  Anggaran 2022 “Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang  dialokasikan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  fisik  yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional” . Pada tahun 2022, pemerintah  telah  mengalokasikan  dana  sebesar  Rp44,8  triliun  untuk  mendukung Program Percepatan Pencegahan Stunting.
Anggaran  tersebut  terdiri  dari  belanja  yang  tersebar  di  17  Kementerian  dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)  Fisik  sebesar  Rp8,9  triliun  serta  DAK  Nonfisik  sebesar  Rp1,8  triliun.  Dana tersebut  akan  disalurkan  melalui  Kementerian/Lembaga  yang  diarahkan  untuk menurunkan stunting agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang  lebih  baik.  Karena  penyebab  stunting  ternyata  tidak  melulu  hanya  karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti  pendapatan  dari  keluarga  yang  kurang  mencukupi,  (djkn.kemenkeu.go.id) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat alokasi Pagu  Indikatif  Tahun  Anggaran  2022  sebesar  Rp.  3.905.241.440.000,-  (Tiga  Triliun Sembilan Ratus Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Dengan perbandingan alokasi 15,65% untuk BKKBN Pusat dan 84,35% untuk Perwakilan  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional (BKKBN)  Provinsi.  (bkkbn.go.id).  Di  Indonesia  sendiri,  terdapat  beberapa Kementerian dan Lembaga yang mendapat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari  Pemerintah  Pusat.  Salah  satu  Kementerian  dan  Lembaga  yang  mendapat penyaluran adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus telah diperoleh sejak tahun 2008. Hal ini dikarenakan  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) merupakan  bidang  yang  menangani  salah  satu  prioritas pembangunan nasional jangka  panjang  yakni  pengendalian  jumlah  penduduk.  Penguatan  sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendalian DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat Kabupaten dan Kota sejak perencanaan (termasuk basis data), pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala atau  triwulan kepada BKKBN  melalui aplikasi Morena.  Berdasarkan  hasil  Laporan dalam Aplikasi Morena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun  2022  menyimpulkan  terdapat  beberapa  kegiatan  yang  menyisakan  sisa anggaran,  Anggaran  untuk  Dana  Alokasi  Khusus  dalam  Percepatan  Penurunan Stunting  tahun  2022  sebesar  Rp.  2.205.316.998  menyisakan  anggaran  sebesar Rp.590.182.627 atau dengan nilai persentase sebesar 73.24%. Hasil ini menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran tahun 2022 belum efektif atau maksimal. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisa  dan  memperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai implementasi, hambatan serta upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan  Keluarga  Berencana  Kota  Parepare  dalam  penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) dalam penurunan angka stunting di kota parepare.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komunikasi  berpengaruh terhadap efektifitas implementasi program BOS di kecamatan Tambak sebesar 84,9 %, sumber  daya  berpengaruh  sebesar  81,8  %,  disposisi  berpengaruh  sebesar  82,1  %, struktur birokrasi berpengaruh sebesar 52,5 % dan seluruhnya memiliki arah positif dan  juga  signifikan.Secara  bersamasama  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program bantuan operasional  sekolah  di  kecamatan  tambak  sebesar  86,4  %  menunjukkan  adanya pengaruh yang sangat kuat dan signifikan dengan arah yang positif berarti semakin tinggi  intensitas  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  maka semakin tinggi pula efektivitas implementasi BOS di Kecamatan Tambak, begitu juga sebaliknya.  (Mening  Subekti,.  et  al  2017).  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Parepare Dalam Penurunan Angka Stunting Dikota Parepar e”

## METODOLOGI
Jenis Penelitian ini adalah Penilitian Deskriptif Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah  penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  yang  memerlukan  pemahaman secara dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan,dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kualitatif. (Suhartono, 2007). Penelitian deksriptif adalah penelitan yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini. Tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena mengumpulkan informasi yang bersifat aktual dan faktual berdasarkan fenomena yang ada, mengidentifikasi masalah- masalah atau melakukan  justifikasi  kondisi-kondisi  dan  praktik  yang  sedang  berlangsung. (Sumarna,2007). Penelitian  ini  berfokus  pada  pertanyaan  “how”,  mengembangkan analisis yang mendalam atas sebuah kasus atau fenomena. Pendekatan  studi kasus
(case  study)  banyak  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  dan  pendekatan  ini menggunakan  konteks  kehidupan  nyata.  Dalam  pendekatan  penelitian  kualitatif, sebuah “kasus” tidak hanya merujuk pada sebuah situasi atau individu (perusahaan atau seorang individu), namun juga berarti sebuah kejadian (suksesi kepemimpinan), aktivitas (belajar menggunakan komputer) dan proses yang sedang berjalan (proses pembelajaran)

## Sumber Data
Menurut Purwanto (2007:192) data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah  objek  dan  data-data  tersebut  menerangkan  objek-objek  variable  tertentu. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat diglongkan menjadi 2 yaitu:
1. Data Primer. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau pihak yang bersangkutan (responden atau informan). Data  primer  disebut  juga  sebagai  data  asli  yang  autentik  atau  data  baru  yang memiliki  sifat  up  to  date.  Untuk  mendapatkan  data  primer,  peneliti  harus mengumpulkannya secara langsung.
2. Data  Sekunder.  Data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  peneliti  dari  berbagai sumber  yang  telah  ada.  Data  sekunder  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber seperti buku, laporan, data milik instansi terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2017:330)  triangulasi  diartikan  sebagai  teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan  data  dari  sumber  yang  sama.  Peneliti  menggunakan  observasi partifipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang secara serempak.  Triangulasi  sumber  berarti  untuk  mendapatkan  data  dari  sumber  yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara yang mendalam, ditambah  kajian  dokumen  yang  bertujuan  tidak  hanya  menggali  data,  tetapi  juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar belakang. (Djaelani, 2013:82). Teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengamatan (Observasi). Suatu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan secara  langsung  terhadap kegiatan usaha guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Observasi merupakan  Langkah  awal  menuju  fokus  perhatian  lebih  luas  yaitu  observasi partisipan,  hingga  observasi  hasil  praktis  sebagai  motedi  dalam  kapasitasnya sendiri-sendiri. Observasi ini dapat dilacak pada kemapanan akar teoirtis metode interaksionis-  simbolik,  karena  dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  segaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya.
2. Wawancara  (interview).  Wawancara  atau  interview  merupakan  sebuah  metode pengumpulan data dengan cara aktivitas tanya-jawab pada suatu wawancara yang dilakukan (Johnson dan Cristensen,2012:140). Jenis wawancara dari penelitian ini adalah  wawancara  berstandar  open-ended  yaitu  susunan  kata  yang  tepat  dan urutan  pertanyaan  ditentukan  terlebih  dahulu.  Semua  responden  ditnyakan pertnayaan  dasar  yang  sama  dalam  urutan  yang  sama.  Jenis  pertanyaan  dalam wawancara  adalah  Pertanyaan  terbuka  (open-ended).  Pertanyaan  terbuka menggambarkan pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon. Mereka terbuka dan bebas merespon dapat beruoa dua kata atau dua paragraf. Dan mudah
membandingkan  respon  dari  narasumber  karena  mereka  menjawab  pertanyaan yang sama. (Dimas,2019).
3. Kajian  Dokumentasi.  Dokumentasi  yaitu  dengan  suatu  catatan  tertulis  atau gambar yang tersimpan tentang yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan, diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare.

## Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  merupakan  instrument  kunci  (key instrument).  Menurut  Sudarwin  (2002)  menyatakan  bahwa  peneliti  sebagai instrument dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahawa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung dan Bersama beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti  untuk mengumpulkan  data.  Instumen  dalam penelitian  ini  adalah  panduan wawancara  dan,  perangkat  pencatatan,  seperti  kamera,  perekam  suara,  atau perangkat lunak khusus, digunakan untuk merekam data dengan akurat.

## Informan
Pada  penelitian  kualitatif  tidak  mengenal  istilah  populasi,  apalagi  sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial (social situation) tertentu (Djam’an Satori, 2007).

## Teknik Analisis Data
Didalam suatu penelitian dibutuhkan suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan oleh  peneliti  perlu  dianalisis  terlebih  dahulu.  Dalam  proses  Analisis  data  dimulai dengan  menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber,  yaitu  dari wawancara  atau  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan, dokumen  pribadi,  dokumen  resmi,  gambar,  foto  dan  sebagainya  (Moleong,2007). Teknik analisis data selama dilapangan model Miles dan Huberman (1992) Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data dalam priode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus  menerus. Analisis data dilakukan melalui 4 tahap, yaitu:
1. Pengumpulan  Data.  Mengumpulkan  data  di  lokasi  penelitian  melakukan observasi,wawancara  dan  dokumentasi  dengan  menemukan  strategi pengumpulan  data  yang  dipandang  tepat  dan  untuk  menentukan  focus  serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Data  Reduction  (Reduksi  Data).  Reduksi  data  dapat  diartikan  sebagai  proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan  transformasi  data kasar  yang muncul  dari  catatan  tertulis dilapangan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan penajaman data, penggolongan data, pengarahan data serta pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan.
3. Data  Display  (penyajian  data).  Menyajikan  data  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan,  skema,  struktur  dan  lain  sebagainya.  Menyajikan  data  yang  sering digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  bersifat  naratif.  Ini  dimaksudkan untuk  memahami  apa  yang  terjadi  dan  merencanakan  kerja  selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
4. Conclusion drawing/verification ( Gambaran Kesimpulan/verifikasi)
Langkah  terakhir  dari  model  ini  adalah  adalah  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga tidak karena rumusan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti  ada  dilapangan.  Kesimpulan  kualitatif  merupakan  temuan  baru  yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prevalensi Balita Stunting di Kota Parepare
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita  penyakit  kronis  di  masa  dewasanya.  Sebagai  Sekretariat  Sektoral  dalam Penanganan  Percepatan  Penurunan  Angka  Stunting  di  Kota  parepare  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare memiliki Data-data induk keluarga beresiko stunting yang digunakan oleh Tim Pencegahan Penurunan Stunting (TPPS) yang diperoleh dari pendataan kader pendata Badan Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan. Berdasarkan  Hasil  Survei  Kesehatan  Indonesia  (SKI)  Tahun  2023  di  Kota  Parepare mengalami penurunan dari 27,1 % hasil Survei Status Gizi Indonesi (SSGI) Tahun 2022 menjadi  26,7  %  berdasarkan  Survei  Status  Kesehatan  (SKI)  Tahun  2023.  Adapun penurunan  prevalensi  stunting  di  Kota  Parepare  berdasarkan  Survei  Kesehatan Indonesia (SKI) sebesar 0,4 % di tahun 2023. Dari hasil tersebut, prevalensi stunting Kota  Pare-Pare  berada  dibawah  prevalensi  stunting  tingkat  provinsi  yaitu  27,4  %. Berdasarkan  Prevalensi  Stunting Berdasarkan  Elektronik Pencatatan  dan  Pelaporan Gizi  berbasis  Masyarakat  (EPPGBM)  Kota  Parepare  pada  tahun  2021-2024  balita stunting di kota parepare mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya.
Tabel 1. Prevalensi Balita Stunting di Kota Parepare Tahun 2021-2024 No Tahun Balita yang di ukur Balita Stunting % 1 Agustus 2021 5.829 1.078 18,49 2 Agustus 2022 7.321 1.009 13,78 3 Februari 2023 6.487 566 8,7 4 Agustus 2023 10.064 801 8,7 5 Februari 2024 9.038 571 6.3
Sumber Data : Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat
Adapun  faktor  penyebab  terjadinya  penurunan  prevalensi  stunting  di  Kota Parepare adalah :
a. Perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Kota Parepare untuk melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting, melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi.
b. Tim  Pencegahan  Penurunan  Stunting  (TPPS)  Kota  Parepare  senantiasa  bekerja sama dalam melakukan intervensi di semua kelurahan, dengan melibatkan OPD terkait stunting, puskesmas, kelurahan dan kecamatan.
c. Dilibatkannya mitra kerja dalam kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, seperti Kodim  1405  Mallusetasi,  Polres  Parepare,  Media  TV  Peduli,  Baznas  dan Universitas Muhammadiyah Parepare.
d. Adanya perbaikan  dan  penyaringan  data yang dilakukan  oleh  Tim Pencegahan Penurunan  Stunting  (TPPS)  Kota  Parepare  melalui  Puskesmas,  kelurahan  dan kecamatan  tentang  data  jumlah  kelahiran  dan  data  posyandu  yang  bukan merupakan penduduk Kota Parepare.
e. Dinas  Kesehatan  melalui  Puskesmas  telah  menyediakan  alat  pengukuran antropometri yang terstandar di setiap posyandu.
f. Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK)  secara  rutin  memberikan  edukasi  yang berhubungan  dengan  stunting  pada kelompok  sasaran,  sehingga  meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting.
g. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang makanan bergizi melalui praktek memasak makanan bergizi di setiap kelurahan.
h. Program  Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Kesehatan pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang
Dana Alokasi Khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Tahun 2022-2023
Tabel 4.2 Dana Alokasi Khusus Tahun 2021-2023 No  Tahun Jenis Dak Realisasi Sisa Anggaran % 1 2022 FISIK 536,749,998 532,852,529 3,897,469 99.27 NON FISIK 1,668,567,000 1,082,281,842 586,285,158 64.86 TOTAL 2,205,316,998 1,615,134,371 590,182,627 73.24 2 2023 FISIK - - NON FISIK 2,282,037,000 2,003,222,860 278,814,140 87.78 TOTAL 2,282,037,000 2,003,222,860 278,814,140 87.78

## Sumber data : Aplikasi Morena BKKBN
Tabel  diatas  merupakan  besaran  Pagu  Dana  Alokasi  Khusus  di  Dinas Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga Berencana  Kota Parepare  dalam penurunan angka stunting Tahun 2022-2023, ini menunjukkan a. Realisasi tahun 2022 tidak terserap secara maksimal karena kegiatan yang berjalan tidak maksimal yaitu kegiatan pendampingan calon pengantin dan ibu hamil oleh Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK),  disebabkan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk pendampingan lebih besar dibandingkan anggaran atau jasa yang akan diterima,
b. Tahun  2023  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  tidak memiliki Dana Alokasi Khusus dan Semua kegiatan terlaksana dengan baik, faktor yang menyebabkan sisa anggaran adalah pada pelaksaan kegiatan Pengadaan BKB (Bina Keluarga Balita) Kit Stunting yang didalamnya berupa ipad, leaflet, brosur, spanduk  dan  permainan  anak-anak terjadi  perbedaan  harga  antara  beli  dengan rencana anggaran.

## Pembahasan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
a. Perencanaan
Dalam  penyusunan  anggaran  dan  rencana  kerja  untuk  Pengelolaan  Dana Alokasi Khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi  Sulawesi  Selatan  melakukan  pertemuan  dan  rapat  koordinasi  dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan se-provinsi sulawesi selatan pada akhir tahun sebelum  tahun  berjalan  .  Dalam  kegiatan  tersebut,  besaran  Alokasi  Dana  Alokasi
Khusus  (pagu)  telah  diberikan  untuk  masing-masing  kabupaten/kota  termasuk program  dan  kodefikasi  sub  kegiatan,  guna  memudahkan  dalam  proses penganggaran dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan petunjuk teknis (Juknis). Perencanaan  dan  penganggaran  kegiatan  prioritas  dan  inisiatif  pengembangan percepatan penurunan stunting di daerah juga harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  dan  Rencana  Kerja  (Renja)  daerah  tahunan  serta  hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah. Untuk  tingkat  Kota  Parepare  Rapat  Koordinasi  dalam  Perencanaan  yang  di laksanakan  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  untuk menyesuaikan  besaran  Alokasi  Dana  Alokasi  Khusus  antara  Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) dengan Anggaran Pagu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Proses Perencanaan dan Penganggaran juga didukung dengan beberapa aplikasi yang digunakan guna memfasilitasi penyusunan laporan terkait  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  yaitu  Pemerintahan  tingkat  kota mengunakan  Kolaborasi  Perencanaan  dan  Informasi  Kinerja  Anggaran  (KRISNA) merupakan  sebuah  sistem  yang  dikembangkan  oleh  Kementerian  Perencanaan Pembangunan    Nasional/Bappenas    (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional) Republik Indonesia yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, pengambilan keputusan, efektif dan transparan di lingkungan pemerintah.
Untuk aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Rencana (Morena) BKKBN membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengawasi dan  mengevaluasi  pelaksanaan  program-program  kependudukan  dan  keluarga berencana  di  seluruh  Indonesia.  Tahap  Pembuatan  Dokumen  Pelaksana  Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di input pada Aplikasi Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD),  umumnya  dikembangkan  dan dikelola oleh Badan Informatika dan Komunikasi Daerah (BIKDA) atau unit terkait di pemerintah  daerah  Selain  itu,  koordinasi  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi nasional dan koordinasi antar-daerah.  Dengan  adanya  DPA,  pemerintah  dapat  mengelola  penggunaan anggaran  secara  lebih  terstruktur  dan  terukur,  memastikan  bahwa  setiap  rupiah anggaran  yang  dialokasikan  memberikan  manfaat  maksimal  sesuai  dengan  tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) penyaluran dana secara  bertahap.  Penyaluran  pertama  Ketika  laporan  tahun  anggaran  sebelumnya sudah selesai, yang disesuaikan dengan total pagu, Dana pada salur pertama, 25% dari anggaran  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang diberikan  antara  bulan  januari-maret. Penyaluran kedua bisa dilakukan jika dana yang terserap dari salur pertama sudah 50% .
b. Pelaksanaan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberikan tugas  sebagai  sekretariat  untuk  pelaksanaan  stunting  dari  tingkat  pusat  sampai tingkat provinsi dan kabupaten. kota. Sekretariat didaerah kabupaten/kota disebut TPPS  (Tim  Percepatan  Penuruan  Stunting).  Untuk  mengkoordinir  semua  kegiatan terkait percepatan penuruan stunting di Kota Parepare. Pengorganisasian percepatan penurunan stunting dilakukan  melalui Tim Percepatan  Penurunan Stunting (TPPS) yang dibentuk secara  berjenjang (pusat, provinsi,  kabupaten/kota dan  desa). TPPS bertugas  mengkoordinasikan,  mensinergikan  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas  sektor  yang  bertugas  melaksanakan  konvergensi,  koordinasi  dan  konsilidasi
program pusat, daerah dan desa, serta peran para pemangku kepentingan. Kegiatan Tim  Percepatan  Penuruan  Stunting  (TPPS)  dikenal  dengan  8  aksi  Konvergensi Pencegahan Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan  bersama  mensasar  kelompok  sasaran  prioritas  yang  tinggal  di  daerah  untuk mencegah stunting. 8 aksi Konvergensi Pencegahan Stunting yaitu;
1) Analisis  situasi  Kasus  Stunting.  Proses  mengumpulkan,  mengevaluasi,  dan mengatur informasi mengenai lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi
2) Penyusunan  Rencana  Kerja.  Rencana  Kerja  merupakan  suatu  proses  yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun akan menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3) Rembuk  Stunting.  Rembuk  stunting  merupakan  salah  satu  kegiatan  untuk merumuskan tindak lanjut kegiatan percepatan penurunan balita stunting.
4) Pembahasan Regulasi yaitu Peraturan perundang undangan tentang Percepatan Penurunan Stunting (Peraturan Presiden dan Peraturan Walikota)
5) Pembinaan terhadap Kader Pendamping
6) Pengukuran antorpometri terhadap balita.

## 7) Publikasi data stunting
8) Penilaian aksi kinerja daerah untuk kegiatan percepatan penuruan stunting Program Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting merupakan dalam bentuk pertemuan  dan  Komunikasi,  informasi  dan  Edukasi  (KIE).  Bentuk  Intervensi kesasaran  itu  lebih  kepada  rapat  koordinasi,  evalauasi  kinerja.  Terkait  Program- program  yang  akan  dilaksanakan  sudah  ditentukan  dan  tertuang  dalam  Petunjuk Teknis (Juknis) dan Dokumen Pelaksanana Anggaran (DPA). Dalam Program Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Parepare  terdapat  kegiatan Percepatan Penurunan Stunting yaitu: 1).  Rapat  koordinasi  Tim  Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang termasuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). 2). Mini loka karya tingkat  kecamatan  Mini  loka  karya  merupakan  kegiatan  pertemuan  di  kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dan stakeholder yang terlibat dalam rangka mengawal  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  pendampingan  keluarga  dan  hasil pemantauan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan. Pelaksanaan  mini  loka karya  bertujuan  melaksanakan. Percepatan Penurunan Stunting melalui peran aktif koordinasi  dan  Kerjasama  llintas  sektor,  dalam  hal  ini  Tim  Percepatan  Penurunan Stunting.  output  dari  kegiatan  ini  adalah  penyajian  datan  stunting,  data  Keluarga Risiko  Stunting,  data  hasil  pendampingan  Tim  Pe  Tim  Percepatan  Penurunan Stunting,  penyusunan  rencana  kerja  dan  rekomendasi  intervensi  untuk  penguatan Tim Pendamping Keluarga dan Kelompok Sasaran.

## Audit Kasus Stunting Tingkat Kota
Kegiatan  ini  mencari  penyebab  terjadinya  kasus  Stunting  sebagai  upaya pencegahan  terjadinya  kasus  serupa.  Audit  Kasus  Stunting  dilaksanakan  dalam bentuk  pertemuan  oleh  Tim  percepatan  penurunan  Stunting  (TPPS)  Kota  Parepare berdasarkan  laporan  dari  Tim  percepatan  penurunan  Stunting  (TPPS)  tingkat kelurahan. Kegiatan ini di koordinir oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota parepare. Stakeholder yang terkait dalam audit ini adalah (Puskemas, Dinas Kesehatan dan Balai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Stakeholder dari non pemerintahan  yang  terkait  yaitu  Kader  Posyandu  dan  Tim  Pendamping  Keluarga (TPK).
Kegiatan ini dilakukan dalam 2 kali setahun, yaitu semester 1 (januari-juni) dan semester 2 (juli-desember) . Terdapat 4 sasaran dalam kegiatan ini Calon Pengantin, Ibu Hamil,Ibu Pasca Persalinan,Baduta Bayi Dibawah Dua Tahun (Baduta)

## Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan
Edukasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, kader posyandu, kader tim pendamping keluarga tentang Langkah- langkah atau solusi yang akan diambil terkait percegahan  stunting.  Pada  tahun  2024  terdapat  7  lokus  keluarga  beresiko  stunting yaitu:  a).  Kelurahan  Watang  Soreang,  b).  Kelurahan  Bukit  Indah.  c).  Kelurahan Watang  Bacukik.  d).  Kelurahan  Ujung  Lare.  e).  Kelurahan  Bukit  Harapan.  f). Kelurahan Lompoe. g). Kelurahan Lapadde Intervensi dalam penanganan stunting melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang  untuk  mengatasi  berbagai  faktor  ,  intervensi  tersebut  terbagi  menjadi  2 yaitu ;
1) Intervensi  spesifik.  Intervensi  spesifik  merupakan  kegiatan  yang  langsung mengatasi  penyebab  terjadinya  stunting  dan  umumnya  diberikan  oleh  sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
2) Intervensi sensiitif. Intervensi sensitif kegiatan yang sangat memperhatikan faktor- faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak-anak secara  optimal.  Pendekatan  ini  tidak  hanya  fokus  pada  upaya  umum  untuk meningkatkan  gizi  dan  kesehatan,  tetapi  juga  mengintegrasikan  pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan di mana anak-anak tumbuh
Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan dibutuhkan tim pendamping keluarga yang akan melakukan pendampingan keluarga yang  berisiko  stunting.  Tim  Pendamping  Keluarga  yang  selanjutnya  disebut  TPK adalah  tim  yang  terdiri  dari  bidan/perawat/tenaga  kesehatan  lainnya,  dan  kader KB/kader  lainnya  yang  melaksanakan  pendampingan  kepada  keluarga  berisiko stunting. Tugas tim pendamping keluarga meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan  dan  fasilitasi  penerimaan  program  bantuan  sosial  serta  surveilans  untuk menditeksi dini faktor resiko stunting

## Pemantauan
Pemantauan  kegiatan  dilakukan  dalam  bentuk  Monitoring  dan  Evaluasi (monev)  tingkat  Kabupaten/kota  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, berjalan sesuai jadwal yang dilakukan tiap  pertriwulan  dan  menginput  capaian  kegiatan  dan  realisasi  keuangan  Untuk pemantauan  pelaksanaan  kegiatan Dana Alokasi Khusus.Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN  Provinsi  Sulawesi  selatan  mengutus  Satuan Tugas  Percepatan  Penurunan  Stunting  yang  disebut  Satgas  Stunting  tiap Kabupaten/Kota,  Satgas  Stunting  memiliki  akses  koordinasi  serta  kapasitas  untuk memberikan penguatan, pemantauan  dan  dukungan  teknis  kepada  para pemangku kepentingan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat nasional, daerah hingga  kelurahan  .  Satgas  Stunting  dapat  mendampingi  pemangku  kepentingan, khususnya Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sesuai  dengan  target dan  indikator  yang telah ditetapkan  pada Peraturan Presiden
Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting.  Pemantauan  dan Evaluasi dilakukan dua kali setahun, ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai, mengukur efektivitas intervensi yang diterapkan serta mendeteksi kendala yang mungkin timbul dilapangan. Evaluasi menyeluruh pada setiap tahapan penting dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan komperhensif, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan program. Selain itu,  sistem  manajeman  data  diperlukan  untuk memantau  dan  mengevaluasi  secara simultan  berbagai  rencana  aksi  yang  diselenggarakan  kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa. Percepatan penurunan  stunting  dilakukan  melalui  pendekatan  konvergensi,  untuk  itu  dalam pelaksanaan  konvergensi  ini  memerlukan  penyesuaian  dalam  mekanisme implementasi dan pemantauan. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, diperlukan data  sasaran  keluarga  berisiko  stunting  yang  digunakan  secara  bersama  sebagai sasaran prioritas rencana aksi serta berapa banyak dari target sasaran tersebut yang mendapatkan intervensi kementerian/lembaga pelaksana dan pemerintah daerah.

## Pelaporan
Sama hal nya dengan tahap perencanaan, pelaporan Dana Alokasi Khusus di pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  daerah  Pelaporan  di lakukan  pada Aplikasi  Morena  Dan  aplikasi  keuangan  disebut ALADIN  . Aplikasi ALADIN (Aplikasi  Laporan Dana  Indikatif)  adalah  sebuah  sistem yang  digunakan untuk  memantau  dan  melaporkan  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  di Indonesia.  Aplikasi  ini  dikembangkan  untuk membantu  pemerintah  daerah  dalam menyusun,  mengelola,  dan  melaporkan  penggunaan  dana  secara  lebih  efisien  dan transparan. dan sudah memilki konektivitas dengan aplikasi Morena yang dibuktikan dengan  nomor  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D).  SP2D  merupakan  dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas nama Bendahara  Umum Negara  atau  oleh  Bendahara  Umum Daerah  (BUD) untuk mencairkan  dana  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Kendala dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
a. Komunikasi.  Kurangnya  komunikasi  antar  bidang  di  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan Dana  Alokasi  Khusus.  Komunikasi  yang  baik  memungkinkan  berbagai  pihak untuk bekerja bersama-sama dengan lebih efisien. Ini termasuk pembagian tugas, penjadwalan  kegiatan,  dan  pengelolaan  sumber  daya  secara  tepat  waktu. Komunikasi  yang  efektif  tidak  hanya  merupakan  kunci  untuk  menjalankan kegiatan,  tetapi  juga  untuk  membangun  fondasi  yang  kuat  bagi  keberhasilan jangka panjang organisasi atau tim. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan memprioritaskan  komunikasi  yang  baik  adalah  investasi  yang  sangat  berharga untuk setiap lingkungan kerja atau organisasi.
b. Pengurusan  administrasi  kegiatan.  Dalam  pelaksanaan  juga  memiliki  kendala adalah regulasi, terkait dengan administrasi atau Surat Keputusan (SK) Kegiatan. Peraturan  didalam  juknis  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  untuk  pelaksanaan kegiatannya regulasi bisa menggunakan Surat Keputusan (SK) tingkat SKPD atau Surat  Keputusan  (SK)  Kepala  Dinas,  tetapi  regulasi  Pemerintah  Kota  Parepare kegiatan  yang  memiliki  nilai  rupiah  harus  mengajukan/menggunakan  Surat.
Keputusan (SK) Walikota, Karena Surat Keputusan (SK) menjadi salah satu syarat dalam  pencairan  dana  bagian  perbendaharan  Kota  Parepare.  Berdasarkan  hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005) diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat mungkin menjadi penghambat penerapan kebijakan baru yang memerlukan cara kerja baru atau jenis personel baru dalam pelaksanaannya. kebijakan.  Dengan  demikian,  semakin  besar  kebijakan  memerlukan  perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar kemungkinan SOP menghambat implementasi kebijakan. (Mubarok et al., 2020)
c. Sumberdaya. Kurangnya Kuantitas staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  Kota  parepare  merupakan  salah  satu  penghambat  dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan staf pada masing-masing Bidang banyak jabatan yang tidak terisi,karena telah memasuki masa purna bakti (pensiun) yang menyebabkan pekerjaan dijabat oleh pelaksanana tugas.
Dengan  kondisi  adanya  beberapa  jabatan  fungsional  tertentu  (Sub. Koordinator)  yang  lowong  menyebabkan  ASN  dinas  pengendalian  penduduk  dan keluarga  berencana  harus  lebih  profesioanl  dalam  melaksanakan  tugas  tambahan. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat  dilaksanakannya  program  secara  sempurna  karena  mereka  tidak  bisa melakukan pengawasan dengan baik. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan,  salah  satunya  disebabkan  oleh  staf/pegawai  yang  tidak mencukupi/memadai,ataupun  tidak  kompeten  di  bidangnya.  Berdasarkan  hasil penelitian  Implementasi  kebijakan  penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  Tahun  2020  di  Pemerintah  Pangkalpinang  belum sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  antara  lain  disebabkan  oleh  belum dapat  dipahaminya  semua  komponen  definisi  operasional  pada  IKK,  tidak konsistennya  ketentuan  pelaporan  kebijakan,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan kebingungan pada pelaksana kebijakan. Sumber Daya Manusia dilihat dari kuantitas petugas  yang  menyusun  berbagai  macam  laporan  kurang  memadai,  fasilitas pendukung penyusunan LPPD yang belum merata pada masing-masing OPD, data dan dokumen pendukung yang belum sesuai ketentuan, keengganan OPD melakukan koordinasi. (Mutiahsari et al., 2022).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  di  lakukan  maka dapat  didapatkan  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut.  1).  Program-program pemerintah  yang  didanai  oleh  Dana  Alokasi  Khusus  dapat  mencegah  laju pertumbuhan balita beresiko stunting. dapat menekan pertumbuhan angka stunting di kota parepare. Berdasarkan Prevalensi Stunting Berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (EPPGBM) Kota Parepare pada tahun 2021- 2024  balita  stunting  di  kota  parepare  mengalami  penurunan  yang  signifikan  tiap tahunnya. 2). Tidak  efektifnya  pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  tahun  2022 disebabkan  pengeluaran  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  lebih  besar  dibanding rencana  anggaran  yang  telah  ada.  Untuk  tahun  2023  kegiatan  nya  tetap  berjalan namun  anggaran  tidak  terserap  keselurhan  disebabkan  Pengadaan  BKB  (Bina Keluarga Balita) Kit Stunting yang didalamnya berupa ipad, leaflet, brosur, spanduk dan  permainan  anak-anak  terjadi  perbedaan  harga  antara  beli  dengan  rencana anggaran. 3). Hambatan  yang  dialami  dalam  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus adalah, komunikasi yang kurang antar bidang, pengurusan administrasi yang lambat
disebabkan  regulasi  daerah  dengan  petunjuk  teknis  yang  berbeda  dan  kurangnya kuantitas staf yang berstatus ASN sehingga beberapa staf harus mendapatkan tugas tambahan.

## Referensi :
Akhmadi, M. H., & Pasaribu, I. T. (2020). Peran Belanja Negara dalam Program Penurunan Stunting. JIAFE (Scientific Journal of Accounting Faculty of Economics), 6(2). Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
Fadillah, A. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah (dalam Perspektif Teorits, Normatif, dan Empiris).
Hidayat,  R.,  Nurnajamuddin,  M.,  &  Mas'ud,  M.  A.  S.  D.  A.  R.  (2017).  Analisis  Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset), 1(1), 115-125.
Jatmiko, M. A., Saputra, H., Antaria, A., & Faryanti, D. (2022). Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kefarmasian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019. Vol 3 No 2:233 – 241.
Lestari,  H.,  Laekkeng,  M.,  &  Nurwanah,  A.  (2021).  Implementasi  Aspek  Perpajakan  Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto Vol.4 No.1:56- 76
Mubarok,  S.,  Zauhar,  S.,  &  Setyowati,  E.  (2020).  Journal  of  Public  Administration  Studies Policy  Implementation  Analysis:  Exploration  of  George  Edward  III,  Marilee  S Grindle,  and  Mazmanian  and  Sabatier  Theories  in  the  Policy  Analysis  Triangle Framework. Vol 5 No 1: 33-38
Putra, T. A., Soleh, A., & MG, I. A. M. E. (2022). The Effect Of General Allocation Funds And Special Allocation Funds On Regional Expenditures Is Unclear (Study on Cities and Regencies  in  Bengkulu  Province).  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Akuntansi  dan Keuangan, 3(4), 1421-1424.
Saifuddin, A. (2020). The Effect of General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional  Government  Expenditures  of  Tidore  Islands  City  Government. International Journal of Education, Information Technology, and Others, 3(3), 515- 522.
Muhammad  Nur,  K.,  Rahman  Mus,  A.,  &  Nurwanah,  A.  (2022).  The  Effect  of  General Allocation  Funds  and  Special  Allocation  Funds  on  Regional  Expenditure  in Districts/Cities of South Sulawesi Provinceid Vol.6 No.3: 4173-4181
Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy implementation analysis: exploration  of  george  edward  iii,  marilee  s  grindle,  and  mazmanian  and  sabatier theories  in  the  policy  analysis  triangle  framework.  JPAS  (Journal  of  Public Administration Studies), 5(1), 33-38.
Mutiahsari,  I.,  Azhar,  A.,  &  Thamrin,  M.  H.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Penyusunan Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Tahun  2020  di  Pemerintah  Kota Pangkalpinang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(4), 2124-2132.
Prayona, G. H., Wisnumurti, A. A. G. O., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan  dana  alokasi  khusus  akibat  erupsi  Gunung  Agung  di  Kabupaten Karangasem. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 57-70.
Hidayat,  R.,  Nurnajamuddin,  M.,  &  Mas'ud,  M.  A.  S.  D.  A.  R.  (2017).  Analisis  Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset), 1(1), 115-125.
Rochaendi,  E.,  &  Salim,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Bidang  Pendidikan  Sekolah  Dasar.  Transformasi:  Jurnal  Kepemimpinan  & Pendidikan Islam, 4(1), 29-40.
Saputri,  M.  M.,  Nubatonis,  O.  J.,  &  Jacob,  Y.  M.  (2024).  Kontrak  Kerja  Pemanfaatan  Dana Alokasi Non Fisik Tahun 2022 dalam Upaya Penurunan Jumlah Stunting oleh Badan Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  di  Kabupaten  Manggarai. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(2), 44-64.
Subekti,  M.,  Faozanudin,  M.,  &  Rokhman,  A.  (2017).  Pengaruh  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional  sekolah  pada  satuan  pendidikan  Sekolah  Dasar  Negeri  di  Kecamatan Tambak. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(2), 58-71.
Yahya, R. A., & Rahim, S. (2018). Implementasi Akuntansi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. KARIMAH.
Yaqin, U. A., & Herwanti, T. (2018). Analisis permasalahan pengelolaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada pemerintah daerah. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 123-136.