## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
Peran Dinas Pariwisata DIY dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan
Niken Setyawati 1 *, Yuli Setyowati 2
Afiliasi: 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Korespondensi Penulis: 1 * galihpambudi17@gmail.com

## ABSTRAK
Pembangunan  pariwisata  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  suatu  pembangunan  wilayah. Dengan  adanya  berbagai  kegiatan  pariwisata  maka  daerah-daerah  yang  memiliki  potensi  dasar pariwisata  akan  lebih  berkembang  dan  maju,  di  beberapa  daerah  dapat  memberikan  dampak  yang postitif dalam perekonomian terutama dalam pemasukan devisa. Pembangunan kepariwisataan di DIY dinilai telah muncul, meski pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak mudah lantaran belum semua lapisan  masyarakat  memahami  pentingnya  pariwisata,  pembangunan  kepariwisataan  berkelanjutan sangat tergantung pada seberapa besar peran pemerintah daearah dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat  dalam  mendukung  kegiatan  ini  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan.  Penelitian kualitatif  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  metode  observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan dilakukan observasi atau pengamatan terhadap arsip- arsip yang dihasilkan dari kegiatan Dinas Pariwisata DIY berupa laporan kegiatan, hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY LAKIP, RENSTRA, makalah dan power point yang digunakan oleh Pejabat eselon ketika menjalankan tugasnya sebagai narasumber, dan juga pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat eselon IV dan III melalui aplikasi SENGGUH yang dimiliki oleh BAPPEDA DIY, Dalam melakukan observasi dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang dibutuhkan di Unit kearsipan,  Subbag  Program,  Seksi  dan  Bidang  di  lingkungan  Dinas  Pariwata  DIY.  Dilakukan wawancara secara dengan narasumber dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini menemukan beberapa  hal  penting.  Pertama,    Dinas  Parwisata  DIY  terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan kepariwsataan yang berkelanjutan dengan berbasis pada community based tourism Kedua, Dinas Pariwisata DIY telah melakukan perannya sebagai organisasi publik yang diberi  tugas  untuk  melakukan  perannya  yaitu  koordinasi,  perencanaan  (planning),  Undang-undang (legislation  dan  regulation),  Peran  Sebagai  Pengusaha  (enterprenuer),  Stimulasi  (stimulation),  Peran sebagai Pariwisata Sosial (Social tourism), Peran Sebagai daya tarik (Public interest).
Kata kunci: Peran Pemerintah; Pembangunan Berkelanjutan; Partisiapasi Masrakat.

## ABSTRACT
Tourism development has a very important role in regional development. With the existence of various tourism activities, areas that have basic tourism potential will be more developed and developed, in some  areas  can  have  a  positive  impact  on  the  economy,  especially  in  foreign  exchange  earnings. Tourism development in DIY is considered to have emerged, although sustainable tourism development is not easy because not all levels of society understand the importance of tourism, sustainable tourism development is highly dependent on how big the role of the regional government is and is also supported by community participation in supporting this activity in the context of implementing development. This qualitative research uses data collection techniques using the methods of observation, documentation and interviews. In conducting observations or observations of the archives generated from the activities of the DIY Tourism Office in the form of activity reports, the results of studies carried out by the DIY LAKIP Tourism Office, RENSTRA, papers and power points used by echelon officials when carrying out their duties as resource persons, and also reporting of activities carried out by echelon IV and III officials  through  the  SENGGUH  application  which  is  owned  by  BAPPEDA  DIY.  Observations  are carried out by looking for materials needed in the Archives Unit, Program Subdivision, Section and

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
Field  within  the  DIY  Pariwata  Service.  Interviews  were  conducted  with  informants  with  a  list  of questions that had been prepared in advance. This research found several important things. First, the DIY Tourism Office continues to be committed to carrying out sustainable tourism development based on  community  based  tourism.  Second,  the  DIY  Tourism  Office  has  carried  out  its  role  as  a  public organization  tasked  with  carrying  out  its  roles,  namely  coordination,  planning  (planning),  laws (legislation  and  regulation),  Role  as  Entrepreneur,  Stimulation,  Role  as  Social  Tourism  (Social tourism), Role as attraction (Public interest).
Keywords: Role of Government, Sustainable Development, Community Participation.
Informasi Artikel: Submit: 24-2-2021 Revisi: 12-03-2022 Diterima: 12-4-2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  untuk melaksanakan  tujuan  nasional  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai suatu bangsa yang mengikat diri di dalam bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia,  maka  tujuan  pembangunan  perlu  diwujudkan  oleh  seluruh  lapisan  bangsa  tanpa kecuali.  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  adalah  penggerak  (fasilitator  dan dinaminator)  perwujudan  tujuan  nasional  itu.  Dalam  penyelenggaraan  pembangunan pemerintah  bertindak  mewakili  kepentingan  seluruh  lapisan  bangsa.  Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat  agregat  nasional  di  mulia  dari  tingkat  kelompok  masyarakat,  desa-kelurahan, kecamatan,  kabupaten-kota,  propinsi,  sampai  nasional,  dan  tingkat  global-internasional pembangunan antarnegara bangsa.
Sesungguhnya  Pancasila  dan  UUD  45  merupakan  landasan  pembangunan  yang  ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai  lingkungan  sosial  dan  budaya  Indonesia.  Dalam  sejumlah  konsep  tentang  demokrasi disebutkan  bahwa  ada  titik  temu  antara  demokrasi  dan  pembangunan.  Keduanya  dapat dianggap  sebagai  suatu  proses  memanusiakan  manusia.  Pada  suatu  negara  demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan ,dan kemampuan rakyat, kemudian  dilakukan  mandiri  oleh  rakyat,  serta  selanjutnya  dimanfaatkan  sendiri  hasil  dan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
dampaknya  untuk    rakyat.  Dalam  tahap  dan  pemahaman  ini  disebut  :  (1)  secara  politik demokrasi  telah  berjalan,  (2)  secara  sosial  terjadi  peranserta  aktif  masyarakat,  (3)  secara ekonomi,  mekamisme  pasar  berperan (market work  mechanism) ,  (4)  secara  hukum  berjalan sesuai hukum dan peraturan ( law and order) ( www.bappenas.go.id ,).
Kelembagaan penyelenggaraan negara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan negara dan mengorganisasikan tugas–tugas pembangunan. Dalam rangka pengorganisasian  tugas–tugas  pembangunan  sesungguhnya  peran  pemerintah  adalah membantu pelaksanaan pembangunan dengan peran pemerintah adalah membantu pelaksanaan pembangunan  dengan  peran  utama    (1)  membantu  mengelola  potensi  nasional  dan  global sebagai sumber pembangunan nasional, (2) membantu merumuskan alokasi sumberdaya untuk penyelenggaraan  pembangunan  nasional,  dan  (3)  mendampingi  rakyat  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional ( www.bappenas.go.id ,).
Pembangunan selalu erat kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk  mengoptimalkan  pembangunan  nasiona  perlu  dilakukan  upaya-upaya  guna  memacu sektor -sektor yang dianggap potensial dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian  termasuk  diantaranya  sektor  pariwisata  Pembangunan  sektor  pariwisata merupakan  bagian  dari  pembangunan      nasional  dan  terkait  dengan  pembangunan  sektor  – sektor  lainnya.  Oleh  karena  itu  keberhasilan  pariwisata  turut  menentukan  keberhasilan pembangunan  nasional.  Sejalan  dengan  usaha  pemerintah  dalam  mencapai  sasaran  Program Pembangunan Nasional, maka sektor  pariwisata yang merupakan bagian kebijakan di bidang ekonomi.  Dari aspek ekonomi, pariwisata diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa bagi negara, sedangkan dari aspek social diharapkan dapat melonggarkan himpitan beban ketenagakerjaan. Dan dari aspek politiknya, diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan  kesatuan,  cinta  tanah  air,  dan  dari  aspek  budaya  dapat  berperan  dalam  meningkatkan pengenalan  apresiasi,  pelestarian,  dan  pengembangan  seni  budaya  Indonesia.  Indonesia merupakan daerah tujuan wisata yang sangat potensial untuk dikerjakan. Indonesia memiliki beranekaragam  budaya,  adat  istiadat,  dan  keindahan  alam  yang  tidak  dimiliki  negara  lain. Keberagaman budaya dan keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan mancanegara.  Wisatawan  mancanegara  mengenal  budaya  Indonesia  sangat  beragam  dan masyarakat Indonesia yang terkenal ramah–ramah, sehingga wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.
Pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah.  Dengan  adanya  berbagai  kegiatan  pariwisata,  maka  daerah-daerah  yang  memiliki

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
potensi dasar pariwisata akan lebih berkembang dan maju, selain pariwisata di beberapa dapat memberikan dampak yang positif dalam perekonomian, terutama pemasukan devisa.
Ada  suatu  prinsip  penting  dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan  di  Indonesia  yang diamanatkam  dalam  Undang-Undang  N0.  10  tahun  2009,  yaitu  bahwa  penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di  Indonesia harus dilakukan berdasarkan  pada  asas:  manfaat, kekeluargaan,  adil  dan  merata,  keseimbangan,  kemandirian,  kelestarian,  partisipatif, berkelanjutan,  demokratis,  kesetaraan  dan  kesatuan,  yang  semuanya  diwujudkan  melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan potensi kekayaan  alam  dan  warisan  budaya  yang  terus  dikembangkan  sebagai  tujuan  wisata  favorit baik  didalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Yogyakarta  selalu  ramai  di  setiap  musim  liburan penuh  dengan  wisatawan  baik  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara.  Sesuai  dengan visinya  bahwa  pembangunan  pariwisata  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  diarahkan  pada pengembangan  kepariwisataan  berkelanjutan  yang  berbasis  budaya  terkemuka  di  Asia Tenggara,  dan  berkelas  dunia.  Dengan  melalui  Dinas  Pariwisata  DIY,  Yogyakarta  terus mengembangkan potensi wisata dengan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata  DIY  (RIPPDA)  yang  telah  ditetapkan  dengan  Perda  No  1  Tahun  2012  tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Provinsi  DIY Tahun 2012 – 2025.
Sebagai salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia, Yogyakarta menyimpan banyak sekali potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya yang unik dimana didalamnya terkandung nilai -nilai luhur budaya bangsa kearifan lokal yang dapat menunjangkan kegiatan pariwisata berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejerah, wisata pendidikan, wisata konveksi, wisata belanja. Pengembangan pariwisata berkelanjutan di DIY dinilai telah muncul,  meski  begitu  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  tidak  mudah  lantaran  belum semua  lapisan  masyarakat  memahami  pentingnya  pariwisata.  Pariwisata  berkelanjutan menurut UNESCO diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang menghormati masyarakat lokal, para  wisatawan,  warisan  budaya  serta  lingkungan  Hal  tersebut  juga  ditekankan  Menteri Pariwisata  (pada  waktu  itu)  Arief  Yahya  saat  ini,  bagaimana  mengembangkan  pariwisata diiringi  kesadaran  masyarakat  melestarikan  obyek  wisata.  Wisata  berkelanjutan  sangat tergantung pada seberapa besar peran masyarakat dan manfaat bagi masyarakat DIY dengan segala  kekayaannya  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat  sendiri  merupakan  bentuk  upaya

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
pengembangan  wisata  berkelanjutan.  Pelestarian  alam  berdasarkan  pada community  base tourism merupakan  salah  satu  contoh  komkret  mengenai  pariwisata  berkelanjutan.  Dimana masyarakat  dengan sadar ikut memahami dan melakukan sapta pesona yang  pada akhirnya alam  akan  terjaga  dengan  baik,  budaya  terjaga,  dan  kesejahteraan  rakyat  meningkat (harianjogja.com, 26 Maret 2019).
Sekarang ini banyak destinasi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah hadir sebagai pengontrol agar perkembangannya,  tatanannya  sesuai  dengan  aturan.  Penerapan  pembangunan  pariwisata berkelanjutan (sustainable  tourism) tidaklah  mudah  karena  belum  semua  masyarakat memahami  arti  pentingnya  pariwisata.  Masih  terjadinya  kepentingan–kepentingan  sesaat memenuhi kebutuhan hidup saat ini
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi pembangunan yaitu menjadi destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025, dan saat ini pemerintah daerah  DIY  tengah  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  pariwisata  secara  bertahap  dan berkomitmen  untuk  membangun  destinasi  wisata  dengan  prinsip sustainable  development . Prinsip  ini  sesuai  dengan  filosofi hamemayu  hayuning bawono yang  berarti  mempercantik alam yang sudah cantik dan hal ini telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisara Daerah DIY bahwa Hamemayu Hayuning Bawono sebagai salah satu dasar utama agar pengembangan wisata tetap berkelanjutan dan menjaga ekosistem.
Kekuatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan pariwisata berkelanjutan  adalah  pada  kearifan  lokalnya.  Nilai  kearifan  lokal  sangat  banyak  dan menarik.untuk  itu,    Dinas  Pariwisata  DIY  dalam  melakukan  pembangunan  kepariwisataan berpijak  pada  kearifan  lokal  tersebut,  sehingga  masyarakat  mempunyai  rasa  memiliki  dan merasakan pentingnya pariwisata dalam  rangka  menumbuhkan ekonomi  untuk  mewujudkan kesejahteraan.  Selain  itu  pembangunan  pariwisata  saat  ini  memang  diarahkan  kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yang terarah pada penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak obyek  wisata  baik  wisata  alam  maupun  budaya,  dan  pengembangan  pariwisata  di  DIY sangatlah penting untuk kemajuan daerah karena juga merupakan penyumbang PAD terbesar setelah sektor lainnya.yaitu sektor konstruksi, pertanian pengankutan dan komunikasi. Karena DIY  itu  juga  dua  kekuatan  potensi  wisata  yaitu  wisata  alam  dan  budaya  yang  mempunyai keunikan  tersendiri,  maka  pembangunan  kepariwisataan  harus  dilaksanakan  secara

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
berkelanjutan  agar  penyelenggaraan  kepariwisataan  tidak  merusak  lingkungan,  dan  juga  di DIY mempunyai kearifan dan budaya lokal yang mendukung adanya kelestarian lingkungan.
Kebijakan Pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam  menunjang  keberhasilan  pembangunan  pariwisata  nasional.  Perkembangan  dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber  daya  yang  ada  pada  daerah  masing-masing,  misalnya  pengembangan  sumber  daya alam,  dan  sumber  daya  manusia.  Tentu  saja  ini  tidak  lepas  dari  peranan  pemerintah  daerah penerapan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.  Adapun  peranan  pemerintah  daerah  sebagai  upaya  memperkuat  peranan pemerintah dalam pembangunan pariwisata adalah perencanaan pembangunan dalam hal ini dalam konteks pembangunan pariwisata ini merupakan pondasi awal dalam mengambil peran yang penting dan strategis, Pemerintah daerah merupakan stakeholder yang memiliki peranan yang  paling  besar  terhadap  kemajuan  sektor  pariwisata  yang  berdampak  pada  pendapatan daerah. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah Mendiskripsikan  Peran Dinas Pariwisata DIY  dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  berkelanjutan  dilihat  dari  berbagai  aspek yaitu peran  koordinator,peran  perencanaan,peran  pembuat kebijakan atau undang-undang, sebagai pengusaha, peran sebagai stimulasi, peran sebagai pariwisata sosial, peran sebagai daya tarik publik.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan  penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjawab  permasalahan  yang diajukan dan mencari jawabannya secara ilmiah. Di dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang sesuai dan berhubungan dengan inti permasalahan yang akan diteliti.  Menurut  Moleong  (2001:  6)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya  mengungkapkan  fakta-fakta  yang  tidak  menggunakan  hipotesa.  Penelitian  kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam  situasi  tertentu  menurut  perspektif  peneliti  sendiri.  Penelitian  yang  menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Obyek Penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi obyek peneliian adalah Peran Dinas Pariwisata DIY  Dalam  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Parwisata  Berdasarkan  Paradigma Pembangunan  Berkelanjutan,  Subyek  Penelitian  adalah  pejabat  eselon  di  lingkungan  Dinas

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
Pariwisata DIY,  lokasi penelitian mengambil lokasi di Dinas Pariwisata DIY, dengan alasan pemilihan  lokasi  adalah  Dinas  Pariwisata  DIY  merupakan  OPD  di  lingkungan  Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata, terlebih sejak di undangkannya Undang-Undang Keistimewaan DIY maka sektor pariwsata merupakan salah satu pilar pembangunan di DIY dan merupakan penyumbang PAD terbanyak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagai  salah  satu  daerah  tujuan  wisata  yang  terkemuka yang sudah dikenal baik tingkat nasional maupun dunia setelah Bali, memiliki banyak potensi wisata berupa keindahan alam, budaya dan kearifan lokal yang layak menjadi potensi wisata yang berdaya saing. Dinas Pariwisata DIY merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah yang bertugas mengurusi kepariwisataan di DIY. Dinas Pariwisata DIY dibentuk berdasarkan Peraturan  Daerah  Istimewa  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  58  Tahun  2018  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pariwisata.  Dinas Pariwisata  DIY  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  urusan  bidang  pariwisata,  kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya. Pembangunan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh DInas Parwisata DIY sebagai unsur pelaksana di daerah yang khusus bertugas dalam melaksanakan pembangunan  pariwisata.  Peran  Dinas  Pariwisata  DIY  dalam  Implementasi  Kebijakan Pembangunan  Pariwisata  Berdasarkan  Paradigma  Pembangunan  Berkelanjutan,  dengan menekankan pada teori peran pemerintah daerah yaitu:

## Peran Koordinasi
Koordinasi  sangat  penting  dalam  suatu  organisasi  baik  organisasi  public  maupun orgamisasi  swasta,  koordinasi  dilakukan  untuk  menciptakan  suatu  usaha  yang  seragam  dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY melalui visi dan misinya memilki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan industri pariwisata yang diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  perekonomian  daerah  dan  kesejahteraaan rakyat.  Hal  ini  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  dengan  melakukan  koordinasi  dengan antar  bidang  di  Dinas  Pariwisata  DIY  antar  OPD  dan  Stekeholder,  hal  ini  perlu  dilakukan karena banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis namun tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah ini juga terjadi dalam hubungan antar unit dalam organisasi, beberapa unit dalam satu organisasi memiliki kegiatan serupa tanpa bisa dikendalikan oleh pimpinan. Dalam Proses

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
perencanaan terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi antar bidang kemudian antar OPD dan stakeholder  melalui  forum  OPD,  kemudian  dalam  pelaksanaan  kegiatan  kembali  juga dilaksanakan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak  baik  itu  OPD  maupun  dengan  stekaholder pariwisata seperti lembaga-lembaga yang resmi sebagai pemberi sertifikasi, Perguruan Tinggi, Akademisi, Komunitas Pariwisata, Organisasi Kepariwisataan seperti HPI, PHRI, GPI, Desa wisata dan lain-lain Dengan mereka ini Dinas Parwisata melakukan sinergitas dan koordinasi dalam pencapain program kerja dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata  DIY  juga  mengembangkan  adanya  Kemitraan  dengan  komunitas  pariwisata  yatu berupa  kegiatan  FGD  kemitraan  desa  wisata  dan  hotel,  yang  bertujuan  untuk  melakukan sinergitas,  komitmen  dan  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah  dan  stakeholder  pariwisata sebagai wujud koordinasi dan ikhtiar dalam rangka mewujudkan Parwisata DIY terkemuka di Asia.  Pengukuhan  Forum  Komunikasi  Desa  Wiisata  ini  dilanjutkan  dengan  Penandatangan Nota  Kesepakatan  Kepala  DInas  Pariwisata  DIY,  PHRI,  GIPI,  ASITA,  dan  Forkom  Desa Wisata.
Sinkronisasi  dan  koordinasi  kegiatan  juga  dilakukan  dengan  DInas  Pariwisata  DIY dengan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten/Kota  untuk  mempresentasikan  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  masing-masing  Kabupaten/Kota,  hal  ini  dilaksanakan  agar  terjadi harmonisasi dalam kegiatan dan tidak tumpahtindih melakukan kegiatan yang sama atau juga untuk  saling  berkolaborasi  sehingga  dapat  menghemat  anggaran.Peran  Koordinasi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY sebelum membuat perencanaan dan setiap kegiatan yang akan dimulainya kegiatan atau program kerja. Koordinasi ini dilakukan dengan Instansi terkait, stakeholder pariwisata, komunitas, praktisi dan staf ahli bidang pariwisata yang telah ditunjuk  oleh  Pemerintah  Daerah  melalui  SK  Gubernur  DIY,  koordinasi  ini  dilaksanakan dengan melalui rapat-rapat dinas, forum komunikasi dan juga kunjungan lapangan. Selain itu juga dilaksanakan  Forum  Komunikasi OPD dalam proses perencanaan  dengan memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DInas Pariwisata kepada OPD dengan tujuan untuk mensinergikan  program  kegiatan,  dengan  harapan  mungkin  ada  program  kerja  yang  bisa dikerjasamakan dengan OPD lain. Sebagai contoh dalam pembuatan Renstra Dinas Parwisata DIY sebagai masa transisi dalam pembuatan RPJMD yang akan disinkronkan dengan RPJMD selanjutnya,  dilakukan  FGD  dengan  melibatkan  berbagai  pihak.  Selain  TAPD  pemerintah Kabupaten/Kota,  FGD  ini  juga  menjaring  masukan  dari  Stakeholder  pariwisata.  Dinas Pariwisata  sering  juga  melakukan  audiensi  dengan  stakeholder  pariwisata  dalam  rangka

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatan pemasaran pariwisata di DIY misalnya dengan  ASITA  DIY  yang  merupakan  asosiasi  perusahaan  perjalanan  wisata  yang  selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam memajukan promosi pariwisata dalam kegiatan table top dengan mempertemukan  mempertemukan seller dan buyer event ini dapat bersifat nasional dan internasional,  yang bersifat internasional yaitu event JITM (Joga International Travel Mart), pada kegiatan ini selanjutkan akan ada transaksi bisnis yang dilakukan, seperti misalnya akan mendatangkan wisatawan baik luar negeri dan dalam negeri, kegiatan ini terus dilakukan  dengan  bersinergi  dan  berkolaborasi  dalam  event-event  yang  dilaksanakan  oleh Dinas Pariwisata, sehingga kegiatan ini akan mendatangkan nilai ekonomi bagi pelaku wisata, menghasilkan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak seperti investor yang menanamkan modal  dibidang  pariwisata Dinas  Pariwisata  DIY  berharap  dengan  adanya  acara  ini  dapat mempromosikan pariwisata DIY dan memajukan perekonomian di sektor pariwisata. Dengan harapan  acara  ini  sebagai  jembatan  untuk  para  seller  dan  buyer  bertemu  dan  mereka  dapat follow up dan melakukan transaksi.
Forum  Desa  Wisata  dan  Komunitas  lainnya  yang  memberikan  perhatian  khusus  pada pembangunan pariwisata dengan membantu melaksanakan promosi wisata melalui event-event yang rutin mereka laksanakan setiap tahunnya. Event budaya, olahraga, musik festival, dan lain sebagainya  akan  memberikan  hiburan  pada  wisatawan  yang  hadir  di  Yogyakarta ,  sehingga dibutuhkan  kolaborasi  lintas  instansi  untuk  peningkatan    sektor  pariwisata  Yogyakarta diharapkan  dapat  menggeliatkan  kembali  ekonomi  dari  sektor  pariwisata  DIY  untuk keberlangsungan  perekonomian,  keberlangsungan  hidup  dan  kemampuan  untuk  bertahan melalui kegiatan pariwisatas sehingga event ini diharapkan terus bergerak untuk memulihkan ekonomi dan pariwisata Yogyakarta dengan menerapkan CHSE ( Cleanliness, Health, Safety, Environment).

## Peran Sebagai Perencana
Pelaksanaan  pembangunan  pariwisata  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata  DIY dimulai dengan kegiatan perencanaan. Perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pariwisata DIY. Kegiatan ini dimulai dari pembuatan perencanaan Sekretariat, Bidang  dan  Seksi  berdasarkan  pagu  kegiatan  yang  telah  ditentukan,  perencanaan  kegiatan tersebut  berdasarkan  RIPPDA  DIY.  Dinas  Parwisata  DIY  melakukan  koordinasi  dengan berbagai  instansi  terkait  seperti  DInas  Pariwisata  Kabupaten/Kota,  pemangku  kepentingan seperti  pengelola  Hotel,  Pengelola  Destinasi  Wisata  dan  Pengelola  Desa  Wisata  serta

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
komunitas pemerhati pariwisata. Forum ini biasanya juga dihadiri oleh anggota DPRD komisi terkait  untuk  memberi  dorongan  dan  masukan  bagi  perencanaan  kegiatan  yang  sudah dirancang, hasil dari Forum OPD ini menjadi bahan dalam membuat rancangan kerja (RENJA). Dalam  membuat  rencana  kerja  harus  berdasarkan  pada  tupoksinya  dan  mengacu  kepada kebijiakan  Nasional.  Dinas  Pariwisata  DiY  dalam  menjalankan  fungsi  ini  dilakukan  dengan melalui  tahapan-tahapan.  Yaitu  mulai  dari  proses  pembuatan  rencana  kegiatan  dengan melakukan  terlebih  dahulu  evaluasi  secara  internal  di  bidang-bidang  untuk  menentukan program kerja selanjutnya dan juga untuk mencari inovasi-inovasi baru dalam kegiatan yang akan  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  DIY,  kemudian  perancanaan  tersebut  dikemas  oleh masing-masing  bidang  dan  seksi  dengan  pagu  anggaran  yang  sudah  ditentukan,  tentu  saja proses  perencanaan  ini  mengacu  kepada  RIPPDA  dan  rencana  strategis  (renstra)  Dinas Pariwisata DIY yang kemudian dituangkan kedalam rencana kerja (renja) setiap tahunnya serta penyusunan  anggaran  berdasarkan  kinerja  yang  telah  ditetapkan.  Forum  OPD  dilaksanakan dalam  rangka  mensikronkan  dan  mensinergikan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dengan instansi terkait, stakeholder dan komunitas pariwisata lainnya.
Setelah  disusunnya  RKPD  dan  Renja  SKPD  untuk  tahun  rencana  berikutnya  maka dimasukkan  kedalam  tahapan  penyusunan  KUA-PPAS  (Kebijakan  Umum  Anggaran- Prioritasn dan Plafon Anggaran Sementara). yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD).  RAPB  ini  selanjutnya  dibahas  dalam bersama antara esksekutif dan legislatif untuk bisa disahkan menjadi APBD. APBD ini yang menjadi dasar OPD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan direncana mendatang (tahun depan).
Tahapan-tahapan  dalam  rangka  pembuatan  perencanaan  kegiatan  pembangunan pariwisata  DIY  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Dinas  Pariwisata  DIY,  hal  ini  dapat dilihat  dari  dokumen-dokumen  yang  ada  di  Dinas  Pariwisata  DIY  yang  lengkap  dan  runtut sebagai  pedoman  pelaksanaan  kegiatan  yaitu  Dokumen  DPA  yang  sudah  disyahkan  oleh pejabat  yang  berwenang  yaitu  TAPD  Pemda  DIY  dan  sudah  menjadi  dokumen  yang  sah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata DIY.

## Peran Pembuat Kebujakan (Undang-Undang dan Peraturan)
Dalam  melaksanakan  pembangunan  kepariwisataan  tentu  saja  tidak  terlepas  dari kebijakan yang diambil, khususnya kebijakan yang dilaksanakan oleh DInas Pariwisata DIY. Dalam  Pelaksanaan  pembangunan  kepariwisataan  DIY,  maka  Dinas  Pariwisata  DIY  telah

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  2012-2025.  RIPPDA  ini  merupakan  penjabaran  dan  amanat  dari  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dala, Pasal 8 ayat (1) Rencana Induk Pembangunan Keparwisataan Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi. Dalam RIPPDA ini diatur tentang Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi  Pembangunan  Pemasaran  Pariwisata  Daerah,  Arah  Kebijakan  dan  Strategi Pembangunan  Industri  Pariwisata  Daerah,  Arah  Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan Kelembagaan  Kepariwisataan  Daerah,  indikasi  Program  Pembangunan  Kepariwisataan Daerah,  Pengawasan  dan  Pengendalian.  Singgih  Raharjo,  Kepala  Dinas  Pariwisata  DIY menyampaikan  bahwa  implementasi  Perda  Ripparda  saat  ini  tengah  memasuki  pada  tahap ketiga.  Tahap  ketiga  sendiri  dijelaskan  Singgih  mulai  pada  tahun  2020-2025  dengan  tujuan mewujudkan tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam  rangka  memperkuat  Kelembagaan  yang  ada  di  Destinasi  Wisata  ini  maka  Dinas Pariwisata DIY telah membuat langkah kebijakan dengan membuat Peraturan Gubernur yang mengatur  tentang  kelembagaan  di  Destinasi  wisata  dan  desa/  desa/kampung  wisata.  Hal  ini penting dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan desa/kampung wisata juga di destinasi wisata. Peraturan Gubernur yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata. Peraturan ini dibuat dalam rangka  penerapan  pariwisata  berbasis  masyarakat,  maka  perlu  adanya  pengaturan  peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata, pengaturan peran masyarakat  dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
Regulasi  kebijakan  ini  juga  merupakan  amanat  dari  Peraturan  Daerah  Provinsi  DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pengembangan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2019  disebutkan  bahwa strategi  untuk  peningkatan  usaha  ekonomi  masyarakat  di  bidang  kepariwisataan  meliputi pengembangan  regulasi  yang  berorientasi  untuk  mendorong  perkembangan  usaha  ekonomi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Aturan desa wisata sudah ada di Pergub (Peraturan Gubernur)  yang  mengatur  mulai  dari  pembentukan  dan  langkah  untuk  memperkuat kelembagaan  wisata.  banyak  masyarakat  yang  masih  belum  memahami  Pokdarwis, pengelolaan wisata perlu diperbaiki begitupula dengan data dari ketenagakerjaan. Standardisasi di  beberapa  desa  wisata  sudah  memenuhi,  namun  beberapa  lainnya  masih  membutuhkan dukungan  dan  pelatihan.  Sekarang  masih  banyak  desa  wisata  yang  per-padukuhan,  bukan perorangan. Desa wisata ini penting agar desa wisata bisa menjadi sebuah living museum agar menjadi daya tarik tingkat nasional’’.
Dinas  Pariwisata  DIY  dengan alokasi  anggaran  untuk  atraksi  daya  tarik  wisata  dan pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata hanya dapat sukses mendulang devisa apabila ditunjang perilaku dan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah bagi wisatawan. Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan menjadi faktor penentu dari kedatangan para wisatawan.

## Peran Sebagai Pengusaha
Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai penjamin dan  pengawas  para  investor  yang  menanamkan  modalnya  dalam  bidang  pembangunan pariwisata. (LAKIP DISPAR DIY, 2020)
a) Keberadaan  Bandara  Udara  Yogyakarta  Internasional  Airport  (YIA),  dengan  adanya keberadaan  bandara  yang  bertaraf  internasional  ini  diharapkan  dapat  memperkuat aksesbilitas terutama untuk wisatawan mancanegara.
b) Akselerasi  interkoneksi  Jalan  Jalur  Lintas  Selatan  (JJLS)  yang  diharapkan  dapat mengurangi  ketimpangan  antarwilayah.  Pengembangan  kawasan  pariwisata  apalagi terkoneksi dengan Yogyakarta International Airport.
c) Sinergi  dengan  keterpaduan  pengembangan  kepariwisataan  regional  jogja-solo- semarang  (joglosemar).  Penetapan  Borobudur  sebagai  salah  satu  dari  10  (sepuluh) destinasi wisata prioritas pariwisata menbawa dampak bagi daerah-daerah sekitarnya.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
d) Rencana  pembangunan  trans  jalur  tol  jogja-solo-bawen  yang  dapat  memberikan peningkatan mobilitas pengguna jalan yang masuk DIY maupun yang keluar DIY.
e) Sinergi  dan  keterpaduan  pengembangan  infrastruktur,  terkait  pengembangan  jalur Bedah  Menoreh,  mulai  dari  kawasan  Bandara  Udara  NYIA  hingga  kecamatan Kalibawang, Kabupaten  Kulon Progo dan terhubung ke Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
f) Strategi komunikasi pemasaran belum tepenuhi optimal (pemerintah dan swasta masih melakukan sendiri-sendiri).
Point-point tersebut di atas merupakan upaya dari Pemerintah dalam rangka mendukung kunjungan wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan membangun  infrasruktur,  pengelolaan  destinasi  wisata  dan  promosi  merupakan  usaha pemerintah  untuk  memajukan  wisata.  hal  ini  sudah  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  DIY dengan alokasi  anggaran  untuk  atraksi  daya  tarik  wisata  dan  pembangunan  infrastruktur kawasan  pariwisata  hanya  dapat  sukses  mendulang  devisa  apabila  ditunjang  perilaku  dan kesadaran  masyarakat  Indonesia  sebagai  tuan  rumah  bagi  wisatawan.  Tingkat  kesadaran penduduk  akan  pentingnya  menjaga  kebersihan,  kenyamanan  dan  keamanan  menjadi  faktor penentu dari kedatangan para wisatawan.
Pembangunan  infrastruktur  ini  memang  tidak  dikerjakan  oleh  DInas  Pariwisata  DIY melainkan oleh Instansi terkait yaitu DInas Perhubungan dan Dinas PU ESDM dengan usulan dari  masyarakat  setempat  maupun  hasil  dari  koordinasi  lintas  OPD,  dan  investor  dalam pembangunan jalan tol dan bandara internasional itu semua untuk mendukung pembangunan kepariwisataan  DIY  dan  masyarakat  dapat  memanfaatkannya,  pemerintah  pun  mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur yang dibangun.
Pembangunan destinasi wisata dan penataan kawasan wisata terus dilakukan oleh DInas Pariwisata  DIY    sarana  dan  prasarana    wisata  terus  ditingkatkan  seperti  pembuatan  fasilitas umum  di  destinasi  wisata  dan  desa  wisata  sehingga  diharapkan  dengan  banyaknya  fasilitas yang  dibangun  bisa  dimanfaatkan  masyarakat  sekitar  destinasi  wsiata  seperti  pembangunan kios  souvenir  fasilitas  foodcourt,  panggung  kesenian,  tempat  parkir  dan  toilet  untuk dimanfaatkan bersama.
Pemda DIY harus menguatkan sinergitasnya untuk meningkatkan kualitas industri yang terkait dengan pariwisata. Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
dan UMKM, serta Dinas Pariwisata harus dapat menggali potensi daerah. Perlunya aturan yang mendukung UMKM sekitar juga perlu didorong agar nilai lokal DIY tetap terjaga dan produk lokal  pada  dasarnya  memiliki  kualitas  yang  tidak  kalah  dengan  produk  luar  negeri.  Hanya tinggal  bagaimana  di  Disperindag  serta  Dinas  Koperasi  UMKM  bersinergi  untuk  membina pelaku UMKM, kemudian Disperindag memberikan hak paten produksi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang telah di rancang oleh Dinas Pariwisata DIY dalam  RIPPDA  DIY  serta  dalam  Renstra.  Pembangunan  fasilitas  lainnya  oleh  pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY berupa promosi yang dilakukan melalui media elektronik maupun media sosial yang dimilki oleh DInas Parwisata seperti Website Vistingjogja,  Cannel Youtube, Instagram dapat mendatangkan kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.
Dampak  dari  kegiatan  promosi  ini    adalah  adanya  devisa  negara  yang  masuk  bahkan diharapkan  juga  investor  yang  tertarik  untuk  menanamkan  investasinya  di  Yogyakarta. Pemberian  fasilitas  ini  untuk  memberikan  gairah  kepada  pelaku  pariwisata  dan  tentu  saja diharapkan juga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dengan meningkatnya PAD  dari  sektor  pariwisata.  Sehingga  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

## Peran Stimulan atau Pendorong
Peran Pemerintah dalam upaya memberikan stimulasi atau rangsangan bagi masyarakat dengan  memberikan  dana  atau  hibah  kepada  masyarakat.  Bantuan  dana  dalam  rangka mendukung  kegiatan  promosi  dan  pemasaran  suatu  daya  tarik  atau  destinasi  wisata  yang merupakan peran stimulasi  pemerintah ke masyarakat.  Hal  ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan  kunjungan  wisatawan  mancanegara  maupun  nusantara  antara  lain  dengan meningkatkan  event-event  yang  ada  beberapa  dari  event-event  itu  Dinas  Pariwisata memberikan fasilitasi kepada komunitas maupun kepada desa/kampung wisata dengan tujuan untuk meningkatkan partiisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, misalnya : pemberian  fasilitasi  pada  kegiatan  lomba  burung  perkutut,  lomba  burung  berkicau,  lomba pacuan kuda dan pemberian fasiitasi di desa/kampung wisata seperti festival kuliner, festival desa wisata dan beberapa event lainnya.
Hal  ini  sejalan  dengan  arah  kebijakan  dan  strategi  pembangunan  industri  pariwisata daerah yaitu penguatan kemitraan usaha parwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam medukung usaha keparwisataan. Pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana wisata

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
diupayakan  agar  dapat  membangkitkan  pariwisata  di  DIY  dan  juga  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  destinasi  wisata  dan  meningkatkan  jiwa  wirausaha, jadi  masyarakat  bukan  hanya  sebagai  penonton  namun  sebagai  pelaku  usaha  di  bidang pariwisata,  misalnya  memiliki  homestay,  sebagai  guide,  rumah  makan  dan  toko  souvenir. sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  destinasi  wisata  dan meningkatkan jiwa wirausaha, jadi masyarakat bukan hanya sebagai penonton namun sebagai pelaku usaha di bidang pariwisata, misalnya memiliki homestay, sebagai guide, rumah makan dan toko souvenir.
Selain pembangunan sarana prasarana Dinas Pariwisata DIY juga memberikan fasilitasi berupa dana untuk mendukung kegiatan budaya di desa/kampung wisata seperti kegiatan merti desa,Festival  jathilan,  gelar  potensi  desa/kampung  wisata,  untuk  mendukung  UMKM  maka Dinas Pariwisata juga mengadakan kegiatan seperti Jogja Fashion Week, Jogja Batik Carnival, pameran pariwisata baik di dalam dan di luar negeri dengen mangajak pelaku usaha UMKM mulai dari batik, kerajinan tangan dan juga industri makanan tradisional . Hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan juga mereka dapat menikmati adanya kegiatan wisata di Yogyakarta.
Dengan adanya pemberian stimulasi dari Dinas Pariwisata Daerah, maka jika stimulant dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan program kerja yang telah dibuat. Dari beberapa desa wisata yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah ada dua desa yang menonjol bahkan sudah menjadi desa wisata yang mandiri, dapat mensejahterakan masyarakatnya, menciptakan lapangan  kerja  yaitu  Desa  Wisata  Pentingsari  di  Sleman  dan  Desa  Wisata  Nglanggeran  di Gunungkidul.  Perencanaan  yang  matang  dan  pengelolaan  yang  baik  sudah  di  laksanakan  di kedua desa wisata tersebut, sehingga bantuan yang di berikan oleh mereka dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya.

## Peran Sebagai Pariwisata Sosial
Dalam  Undang-Undang  RI  nomor  10  tahun  2009  disebutkan  bahwa  kepariwisataan merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  yang  dilakukan  secara  sistematis, terencana,  terpadu,  berkelanjutan,  dan  bertanggungjawab  dengan  tetap  memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk  mendorong  pemerataan  kesempatan  berusaha  dan  memperoleh  manfaat  serta  mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, global. Kepariwisataan berfungsi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan  serta  meningkatkan  pendapatan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat. Dalam  hal  ini  pemerintah  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  warga masyarakat untuk turut berpartispasi dalam kegaitan pariwisata dan mendapatkan keuntungan secara  ekonomi  dalam  kegiatan  ini,  kegiatan  kepariwisataan  ini  juga  merupakan  salah  satu upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang usaha. Untuk menjalankan itu semua maka Dinas Pariwsata DIY mendirikan POKDARWIS (KELOMPOK SADAR WISATA).
Secara umum, fungsi dari Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS adalah sebagai berikut :
a. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata
b. Sebagai mirra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.
Untuk  meningkatkan  kelas  desa/kampung  wisata  maka  Dinas  Pariwiata  DIY mengadakan kegiatan Sosiaisasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Yahun 2020 tentang Kelompok Sadar  Wisata  dan  Desa/kampung  Wisata  Kegiatan  ini  dilakukan  di  16  titik  dari  5 Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  narasumber  kegiatan  sosialisasi terdiri  dari  Komisi  B,  akademisi  dan  Dinas  Pariwisata  DIY.  Peraturan  Gubernur  Nomor  40 Tahun  2020  ini  disusun  untuk  menjadi  panduan  bagi  kelembagaan  POKDARWIS  dan desa/kampung  wisata  di  DIY. Dinas  Pariwisata  DIY  berkomitmen  untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat  di  Destinasi  Wisata  dan  desa/kampong  wisata  dengan  berbagai program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Dinas Parwisata DIY dalam melakukan  peran  ini  dituangkan  dalam  program  kegiatan  penyuluhan  dan  pendampingan  di destinasi  dan  di  desa/kampong  wisata  serta  membentuk  kelembagaan  pariwisata  yaitu Kelompok Sadar Wisata.
Pendampingan  yang  dilakukan  oleh  DInas  Pariwisata  DIY  berupa  penguatan kelembagaan  dan  kapasitas  SDM  di  destinasi  dan  desa/kampung  wisata  akan  di  sertifikasi dengan tujuan agar mereka memilik daya saing dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yaitu berupa  sertifiaksi  pemandu  sejarah  dan  sertfikasi  tour  planner,  pelatihan  SDM  di  homestay desa mandiri budaya contoh pelatihan adalah pelatihan kuliner dan hieginitas sajian kuliner di destinasi wisata, pelatihan pemandu wisata alam, pemandu wisata buatan, dan pemandu wisata budaya..  Pembangunan  fasilitas  pendukung  ini  dimaksudkan  sebagai  sarana  penambahan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
fasilitas  di  desa/kampung  wisata  sehingga  kan  menambah  asri  lingkungan  dan  sarana  dan prasarana  ini  merupakan  hibah  yang  di  berikan  oleh  Dinas  Pariwisata  DIY  dalam  rangka mendukung  kegiatan      kepariwisataan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  diharapkan masyarakat  dapat  memanfaatkan  fasilitas  ini  sebaik-baiknya,  masyarakat  yang  tidak mempunyai  modalpun  diharapkan  dapat  menikmati  fasilitas  ini  untuk  mengembangkan usahanya dengan memiliki usaha berupa industri kecil seperti pembuatan makanan khas daerah setempat  Dari  kawasan  gunung  api  purba  nan  eksotis  di  Patuk,  Gunungkidul,  lahir  tangan- tangan berdedikasi pemelihara anugerah alam. Berawal dari kebutuhan menyediakan penganan untuk menjamu wisatawan, warga setempat bergerak bersama menyajikan buah tangan khas yang dapat dinikmati dan dibawa pulang oleh para pejalan.

## Peran Sebagai Daya Tarik Publik
Peran  yang  dilaksanakan  pemerintah  daerah  adalah  peran  mendorong  kelompok  non tourism  turut  serta  untuk  memahami  pariwisata,  karena  pariwisata  merupakan  multi  displin atau  melibatkan  beberapa  stakeholder  di  destinasi  wisata.  Dinas  Parwisata  DIY  dengan berdasarkan  kepada  Undang-Undang  Kepariwisataan  dan  undang-undang  keistimewaan membentuk Saka Pramuka dengan tujuan anggota Pramuka Satuan Karya (Saka) Pariwisata diminta ikut membantu promosi pariwisata di daerah dan kampanye Sapta Pesona Sadar Wisata khususnya  di  kalangan  generasi  muda  dan  anggota  pramuka  pada  umumnya.  Sebagai kelompok masyarakat non tourism di DIY keberadaanya sangat diharapkan sangat diperlukan oleh  Pemerintah  daerah  untuk  membantu  berbagai  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  DInas Pariwisata DIY. Penyelenggaraan kepariwisataan bagi pramuka siaga dan pramuka penggalang ditekankan terutama untuk mengembangkan minat mereka di bidang kepariwisataan dengan penerapan  sistem  pencapaian  Tanda  Kecakapan  Khusus  (TKK)  penyelenggaraan kepariwisataan  bagi  pramuka,  penegak  dan  pandega  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk meningkatkan  kemampuan  dan  ketrampilannya  di  masa  datang.  Kegiatan  Saka  Pariwisata adalah  kegiatan  dalam  rangka  mengembangkan  bakat  dan  minat  para  anggotanya  di  bidang kepariwisataan secara lebih intensif dan terarah meliputi pokok-pokok kegiatan untuk: Saka Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta di bentuk di setiap kabupaten/kota dengan kegiatan yang  sama  dan  Saka  Pramuka  ini  diharapkan  dapat  menjadi  garda  depan  pelaksanaan kampanye Sadar Wisata dengan menerapkan Sapta Pesona. Kegiatan ini memang non profit dan  bersifat  sosial  dalam  rangka  juga  membantu  pemerintah  daerah  dalam  mempromosikan wisata kepada khalayak ramai. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah DInas Pariwisata DIY

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  non  tourism  untuk  membantu  pemerintah  dalam mengalakkan  kampenye  Sadar  wisata  dan  mempromosikan  pariwisata  di  DIY,  seperti  yang dilakukan oleh komunitas Camper Van Indonesia (CVI) terbukti bahwa apa yang dilakukan Dinas Pariwisata DIY mendapatkan apresiasi dari komunitas yang bergerak bukan di bidang kepariwisataan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari uraian hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dinas Pariwisata DIY sebagai salah satu pemangku kepentingan atau stakeholder di bidang pariwisata telah  melaksanakan  tugas  dan  perannya  dalam  membangun  pariwisata  DIY  baik  itu pembangunan fisik maupun non fisik. Peran Pemerintah dalam hal ini DInas Pariwisata DIY dalam melakukan tugasnya selalu berkoordinasi dengan OPD terkait, stakeholder pariwisata dan juga komunitas masyarakat yang peduli dengan pembangunan pariwisata di DIY. Hal ini dibuktikan  dengan  adanya  kegiatan  Forum  Komunikasi  antar  OPD,  Koordinasi  Kegiatan event-event  pariwisata  yang  di  laksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata  dengan  stakeholder pariwisata  dan  juga  dengan  forum  desa  wisata.  Peran  Pemerintah  sebagai  perencana  sudah dilakukan oleh  Dinas  Parwisata dengan porese yang sudah mengacu kepada peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.Meski ada dalam prosesnya terjadi perbedaan antar  bidang  dan  kurang  pahamnya  pejabat  yang  membidangi  bidang  perencanaan.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya Dokumen Perencanaan Daerah (DPA) yang sudah disyahkan oleh Pejabat yang berwenang.
Peran  Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  atau  peraturan  perundang-undang  juga sudah dilaksanakan dengan membuat Peraturan Daerah tentang RIPPDA DIY dan Peraturan Gubernur  tentang  Kelompok  Sadar  Wisata  dan  Desa/Kampung  wisata.  Sebagai  upaya melaksanakan  pembangunan  kepariwisatan  berkelanjutan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan terbitanya  Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah Nomor  12  tahun  2012  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  dan Peraturan  Gubernur  Nomor  40  Tahun  2020  tentang  Kelompok  Sadar  Wisata  dan Desa/Kampung Wisata.
Peran  Pemerintah  sebagai  pengusaha  yang  dilakukan  adalah  membangun  sarana infrastrukur  meskipun  peran  ini  bukan  dijalankan  sendiri  oleh  Dinas  Pariwisata  namun berkoordinasi dengan Instansi terkait yaitu Dinas PU ESDM DIY dan Juga Dinas Perhubungan. Peran  sebagai  pengusaha  yang  dilakukan  membangun  sarana  dan  prasarana  dengan

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
membangun  fasilitas  umum  dan  kemudian  pengelolaannya  diserahkan  kepada  masyarakat setempat di mana obyek wisata itu berada sebagai sarana bagi kegiatan masyarakat setempat dan  Pemerintah  Dearah  akan  mendapatkan  income  berupa  peningkatan  PAD.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  pembangunan  sarana  prasarana  fisik  berupa  toilet,  tempat  parkir, area  kuliner,  papan  petunjuk  nama,  sedangkan  non  fisik  berupa  media  promosi  yang dilaksanakan  di  dalam  dan  luar  negeri  serta  fasilitasi  kegiatan  pasar  wisata  yang  juga  di laksanakan oleh asosiasi di bidang perjalanan wisata. Mendorong minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi  maka  DInas  memberikan  stimulasi  berupa  hibah  berupa  bangunan  prasarana yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sekitar  untuk  meningkatkan  fasilitas  di  Destinasi wisata sehingga membuat semakin indah dan tertata. Untuk pembangunan non fisk pemerintah dalam  hal  ini  DInas  Pariwisata  memberikan  fasilitasi  bantuan  kegiatan  masyarakat  untuk kegiatan  kesenian  yang  dilaksanakan  di  Desa/Kampung  wisata,  pelaksanaan  event-event melalui  pameran  baik  dalam  dan  luar  negeri  dengan  membawa  hasil  UMKM.  Peningkatan SDM  dan  Kelembagaan  Pariwisata  agar  Desa/Kampung  wisata  dapat  naik  kelas.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  kegiatan  pendampingan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Parwisata DIY  berupa  pendampingan  penguatan  kelembagaan  dan  SDM,  melakukan  sertifikasi  untuk SDM pariwisata di desa/kampung wisata, melakukan sertifikasi untuk Usaha Jasa Pariwisata untuk menjamin pelayanan yang prima bagi wisatawan.
Penulis  mencoba  untuk  memberikan  saran:  Bahwa  kegiatan  pembangunan kepariwisataan  sudah  berjalan  dengan  baik,  namun  dalam  proses  perencaaan  masih  banyak terjadi beberapa persepsi dalam proses. Ada Yang melalui proses evaluasi dulu, ada yang hanya mengcipy paste kegiatan yang lalu dengan mengurangi dan menambah target dan keluarannya saja., sehingga terkesan kegaiatn yang dillakukan terkesan hanya itu-itu saja. Dinas Parwisata DIY  sebagai  salah  satu  stakeholder  sebaiknya  terus  melakukan  kegiatan  pembangunan pariwisata  secara  berkelanjutan  dengan  melakukan  pendampingan  yang  terus  menerus  tidak hanya  berhenti  setelah  melakukan  kegiatan  pelatihan  tidak  ada  lagi  evaluasi,  juga pembangunan sarana dan prasarana umum tidak hanya dibangun di obyek wisata yang sudah cukup  dikenal,  namun  juga  terus  menggali  potensi  wisata  yang  lain.  Dinas  Pariwisata  DIY sebaiknya terus melakukan pendampingan yang intensif terhadap desa/kampong wisata yang belum  juga  naik  kelas  dengan  terus  melakukan  pelatihan  dan  memberikan  semangat  bagi mereka untuk terus melanjutkan kegiatan pariwisata di daerahnya. Dinas Pariwisata DIY terus mendorong  masyarakat  non  tourism  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  mempromosikan pariwisata di DIY, hal ini akan memperingan tugas Dinas Pariwisata jika banyak komunitas

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
yang turut bergerak. Peningkatan promosi wisata untuk obyek wisata yang belum dikenal oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappenas, ‘’Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional’’ diakses pada www.bappenas.go.id.info-2019 diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 20.00 WIB Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana
Dewi, Rahayu Kusuma, 2016, Studi Analisis Kebijakan Publik, Bandung: CV. Pustaka Setia.
E. Parlemen, DInas Parwisata DIY Jelaskan Implementasi Perda Ripparda DIY diakses dalam dpr.go.id, pada 16 Januari 2022
Hakim, Lukman, Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional, Jurnal Among   Makarti Vol 3 No.5 Juli 2010, hal. 70-78.
Herlambang Jati Kusumo, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Mulai  Berjalan dalam harianjogja.com. diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 18.45 WIB.
Hermawan,  D  dan  G.  Pratidina,  Model  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata Dalam  Meningkatkan  Destinasi  Pariwisata  di  Kabupaten  Bogor, Jurnal  Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2015, hal.94-103.
Idris,  Magfirah  T,  Nurul  Umi  Ati  dan  Agus  Zainal  Abidin,  Peran  Pemerintah  Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan   Blimbing  Kota  Malang),  Jurnal  Respon Publik, Volume 14 No. 4 tahun 2019, hal. 68-77).
Irawanam Eri, Implemasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Jejaring Adminsitrasi Publik Th. VII, Nomor 2, Juli – Desember 2015.
Judisseno,  Rimsky  K,  2017,  Efektivitas  Dan  Kompleksitas  Kepariwisataan,  Jakarta;  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Junaid, Ilham, Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Dan Perencanaan Pariwisata,
Jurnal Kepariwisataan, Volume 10, No. 02 Agustus 2016, halaman 50-68.
Kasih  Cakaputra  Komsary,  ‘’Pilar  Pembangunan  Kepariwisataan  Indonesia’’  diakses  pada tourism.binus.ac.id/2017/20/4 diakses pada tanggal 13 Desember 2021pukul 12.39 WIB
Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
mediaindonesia,pariwisata-tekan-angka-kemiskinan,diaksesdalam mediaindonesia.com/nusatantara, pada tanggal 16 Januari 2022.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 No. 2 (2022): APRIL - JULI 2022 Hal: 77-97 DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.261
Moeleong, J. Lexi ,2001 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT.   Remaja

## Rosdakarya
Nugroho,  iwan,  2019,  Ekowisata  dan  Pembangunan  Berkelanjutan,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Nugroho, riant, 2014, kebijakan public di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017, Pariwisata Berkelanjutan Bali: Cakra Press.
Oka A. Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025.
Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  No  12  Tahun  2020  Tentang  Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraft 2020 - 2024
Qodriyatun,  Sri  Nurhayati  Q,  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata Berkelanjutan  Di  Karimunjawa,  Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial  Vol.9,  No.  2, Desember 2018.
Raharjo, Mudjo, Prof, Dr, Materi Kuliah Penelitian PPs, Universitas Maliki Malang, Juni, 2011
Sentanu,  I  Gede  Eko  Putra  Sri  dan  Mahadiansar,  Memperkuat  Peran  Pemerintah  Daerah: Mengelola  Pariwisata  Lokal  Yang  Berkelanjutan,  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara (JUAN) Vol. 8 No. 1 Juni 2020, hal. 1-20.
Simamora,  Rohan  Kristin  dan  Rudi  Salam  Sinaga,  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten   Tapanuli  Utara,  Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik UMA 4 (1), (2016),   hal. 79-90.
Suparmoko, Muhammad, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, Jurnal Ekonomika dan Manajeman Vol.9 No.
1 April 2020, hal. 39-50.
Soekmato, Soerjono,2010, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Rajagrafindo
Syakdiah, DInamika Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Prosiding   Seminra  dan  Call Paper 20-21 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan   PolitikUniversitas Muhammdiyah Sudoarjo, Sidoarjo – Indonesia.
Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang   Kepariwisataan
Undang-Undang Republik Indonesaia No. 23 Tahun 2014 tentang   Pemerintah Daerah Winarno, budi, 2013, Etika Pembangunan, Jakarta:Pt. Buku Seru