## EDITORIAL: Think Globally, Act Locally
Terdapat  sebuah  ungkapan  sederhana  namun  kaya  makna  yang  muncul  di  tengah  arus globalisasi yaitu “ Think globally and act locally ” (berpikir secara global dan bertindak secara  lokal).  Ungkapan  ini  kemudian    disusul  oleh  datangnya  ungkapan  yang  senada yaitu  “ Think  locally  and  act  globally ”  (berpikir  secara  lokal  dan  bertindak  secara global). Ungkapan “ Think globally and act locally ” pertama kali muncul dalam konteks inklusivitas  lingkungan  dari  para  pakar  multidisipliner,  di  antaranya:  David  Brower, Patrick  Geedes.  René  Dubos,  Frank  Feather,  yang  prihatin  akan  permasalahan lingkungan global  yang semakin mengancam kehidupan bumi dan umat manusia. Para pakar ini kemudian mendesak setiap orang maupun negara untuk hirau, ikut memikirkan dan  bertindak  dalam  menjaga  kesehatan  seluruh  planet  di  tempatnya  masing-masing. Dengan “ Think globally and act locally ” juga mendorong visi di seluruh dunia tentang apa yang dilakukan, tidak dilakukan, dan harus dilakukan untuk mengurangi secara adil beban dan penyebab permasalahan  yang buruk bagi dunia. Sementara bertindak secara lokal  adalah  seruan  kepada  orang-orang  atau  pihak-pihak  untuk  menjadi  peserta  aktif, bukan lagi subjek pasif, dari apa yang dilakukan untuk dan oleh mereka.
Ungkapan “ Think globally and act locally ” “ini juga dikenal dan digunakan pada ragam  konteks  lainnya,  termasuk  perencanaan,  pendidikan,  bisnis,  kesehatan  dan matematika.  Dalam  konteks  Hubungan  Internasional,  khususnya  mengenai  globalisasi
Volume 3, No. 2, Mei 2019 (100-106) doi:10.24198/intermestic. v3n2.1
dan  lokalisasi,  ungkapan  “ Think  globally  and  act  locally ”  kerap  dihadirkan  untuk mengingatkan  bahwa  masalah  global  pada  era  masa  kini  tak  dapat  diingkari terkait dengan  masalah  lokal,  atau  masalah  lokal  tak  lepas  dari  masalah  global  yang  secara lamban  maupun  seketika  saling  memengaruhi  dan  berdampak  secara  internasional maupun  domestik.    Oleh  karena  itu,  bagi  setiap  pemikiran  maupun  tindakan  dalam permasalahan apapun yang berskala global maupun lokal, pertimbangan akan efek spill over dan  timbal  baliknya  diperlukan.  Permasalahan  global-lokal  serius,  dari  yang bersifat ringan sampai  yang terberat, di antaranya  adalah: kurangnya  peluang  ekonomi dan pekerjaan; keselamatan/keamanan/kesejahteraan; kurangnya pendidikan; keamanan pangan  dan  air;  akuntabilitas  dan  transparansi/korupsi  pemerintah;  konflik  agama; kemiskinan;  kesetaraan  gender  (pendapatan,  diskriminasi);  konflik/perang  skala  besar; dan  perubahan  iklim/kerusakan  alam.  Solusi  bagi  permasalah  global-lokal  umumnya membutuhkan  konsensus,  komitmen  dan  kerja  sama  antarnegara  dalam  skala  bilateral dan multilateral, regional dan global.
Pada  tataran  global,  meskipun  ada  organisasi  internasional  negara-negara  di dunia  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  dengan  segala  program  kesepakatan untuk  mengatasi  permasalahan  global  bersama  antarnegara  anggota,  namun  dengan tidak  adanya  otoritas  sentral  untuk  menegakkan  kesepakatan,  negara-negara  pada tataran  nasional  harus  menemukan  cara  untuk  menjaga  diri  mereka  sendiri  berada  di jalur  yang  disepakati.  Cara  setiap  negara    tersebut    meliputi  apa  yang  kemudian memunculkan ungkapan “ Think locally and act globally”, yaitu  segala  pemikiran atau kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  negara  dan  bagaimana  implementasinya kemudian,  selain  ditujukan  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  untuk  memaksimalkan kepentingan  nasionalnya  sendiri  namun  dalam  prosesnya  dapat  sejalan  atau  tidak bertentangan dengan kepentingan global atau bahkan mendukungnya.
Di  sisi  lain,  berpikir  secara  global  dapat  mengundang  komunitas  pada  tataran nasional  untuk  bertindak  secara  lokal,  meskipun  prioritas  tetap  ditetapkan  di  tempat lain, dengan sedikit penyimpangan dari agenda yang ditetapkan.  Berpikir secara global dalam  hal  ini  menyiratkan  mendengarkan  aspirasi  masyarakat,  mendokumentasikan kebutuhan  mereka,  mempromosikan  partisipasi  masyarakat,  dan  mendukung  mereka dalam  mencari  solusi  lokal  yang  tepat.  Dalam  hal  ini  negara  berperan  dalam memfasilitasi  kelancaran  dan  keberhasilannya.  Berdasarkan  hal  demikian,  sepertinya,
Editorial Think Globally, Act Locally Arry Bainus & Junita Budi Rachman
pemikiran  global  tidak  selalunya  tak  tertandingi:  masyarakat  sipil  pada  saat  ini memainkan  peran  yang  jauh  lebih  aktif  dalam  menegosiasikan  prioritas  permasalahan global,  dan  mereka  menjadi  lawan  bicara  yang  tak  terhindarkan  dalam  penentuan prioritas  dan  memberikan  kesaksian  yang  berharga  dari  penggunaan  dan penyalahgunaan sumber-sumber daya. Oleh karena itu, pemikiran lokal dapat dan harus menginspirasi kebijakan global melalui advokasi, tekanan sosial dan proses demokrasi. Tindakan global harus dipandu oleh tuntutan lokal dan membangun kemampuan lokal. Dengan  begitu “Think  locally  and  act  globally” mungkin  menjadi  ungkapan permasalahan masyarakat lokal yang dimensi global di masa depan.
Dalam penerbitan Jurnal Intermestic Volume 3 Nomor 2 pada bulan Mei Tahun 2019  ini  tersajikan  artikel-artikel  yang  membahas  permasalahan  yang  masuk  dalam kategori  permasalahan  global-lokal  pada  umumnya.  Meskipun  tidak  menggunakan pendekatan  khusus  global-lokal,  artikel-artikel  itu  cukup    untuk    mengingat  kembali ungkapan  “ Think  globally  and  act  locally” dan “ Think  locally  and  act  globally”, terutama  dalam  konteks  Hubungan  Internasional.  Seperti  permasalahan  kesehatan perempuan  di  Filipina,  permasalahan  penyelundupan  narkoba di  wilayah  perbatasan Indonesia, permasalahan  lingkungan  pascabencana  di  Filipina  yang  melibatkan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  permasalahan  resistensi Freedom  Battalion (IFB) terhadap ISIS di Suriah, dan permasalahan yang berkaitan dengan konflik wilayah dan dilema keamanan di Laut Cina Selatan.
Artikel  pertama  berjudul “ Inaccessible Right: The Effect  of  the Implementation of  Reproductive  Health  Law  to  the  Women  of  Calbayog  City ditulis  oleh  Addyssa  M. Lentejas.  Artikel  ini  membahas  mengenai  permasalahan  kesehatan  perempuan  di wilayah  lokal  Filipina  yang  penanggulangannya  telah  diagendakan  oleh  PBB  dalam program  SDGs.    Artikel  ini  sepakat    bahwa  perempuan  sejatinya  memiliki  semua  hak membuat  keputusan  sendiri  atas  tubuhnya  dan  memiliki  akses  informasi  mengenai kesehatan reproduksi dan cara merawatanya serta mengenai UU Kesehatan Reproduksi yang  diterapkan.  Namun  hal  ini  tidak  berlaku  bagi  perempuan  di  daerah  terpencil  di Filipina, seperti  di kota Calbayog, meskipun terdapat lembaga yang bertanggung jawab terhadap mereka dalam menyediakan sumber daya dan pengetahuan tentang  segala hal yang  berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi  perempuan  baik  fisikal  maupun  mental. Kekurangan  layanan  dan  informasi  mengenai  kesehatan  reproduksi  serta  implementasi
Volume 3, No. 2, Mei 2019 (100-106) doi:10.24198/intermestic. v3n2.1
yang  buruk  dari  UU  Kesehatan  Reproduksi  terhadap  para  perempuan  di  kota  tersebut telah  membuat  mereka  senantiasa  bermasalah  ketimbang  para  lelakinya  dan mengindikasikan bahwa  kesetaraan  gender belum terpenuhi  yang  berkontribusi negatif dalam  performa  Filipina  di  dunia  dalam  menghadapi  permasalahan  lokal  yang  juga merupakan masalah global.
Artikel  kedua  ditulis  oleh Yoga  Suharman  yang  berjudul  “ Dilema  Keamanan dan Respons  Kolektif  ASEAN  Terhadap Sengketa  Laut Cina  Selatan ”. Fenomena yang dimunculkan  adalah  masalah  keamanan  nasional  negara  yang  kemudian  menjadi masalah  kolektif  anggota  suatu  organisasi  regional    yang  kemudian  menimbulkan dilema kemanan ekstra-regional. Dalam substansinya artikel ini menjelaskan dua aspek politik  keamanan  di  Laut  Cina  Selatan.  Pertama,  peran  kolektif  ASEAN  dalam  usaha memelihara stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan dengan melihat pada aspek sistem keyakinan  masing-masing  negara  yang  berkepentingan.  Kedua,  konfigurasi  kekuatan ekstra-regional dalam lingkup pengaruh pada kawasan yang dipersengketakan.  Dengan berlatar  belakang  Laut  Cina  Selatan  sebagai    jantung  geopolitik  dan  geoekonomi  bagi negara-negara di Asia Tenggara  yang menjadikan negara-negara di kawasan ini sangat bergantung pada stabilitas kawasan tersebut sebagai jalur pelayaran energi dan sumber produksi yang bernilai tinggi. Keadaan ini membuat Laut Cina Selatan menjadi medan persaingan geopolitik dan geoekonomi strategis  yang menjurus menjadi  sengketa tidak hanya  bagi  negara  di  sekitar  kawasan  seperti  Taiwan  dan  kelompok  negara  penuntut yang tergabung dalam ASEAN, namun juga bagi negara besar sepertiCina, Jepang dan Amerika Serikat.
Bila  ditinjau  dari  perspektif  global-lokal,  tindakan  negara-negara  di  kawasan Asia  Tenggara  dan  di  sekitar  Laut  Cina  Selatan  yang  mengutamakan  kepentingan nasional masing-masing dapat menimbulkan permasalahan bila kepentingan tersebut di atas kepentingan bersama dan jauh dari nilai kolektivisme negara-negara  baik regional maupun  global.  Berfikir  dalam  lingkup  yang  lebih  luas  baik  regional  maupun  global, permasalahan  besar  yang  dihadapi  oleh  ASEAN  khususnya  adalah  belum  adanya norma,  aturan-aturan  atau  kesepakatan-kesepakatan  yang  mampu  mengikat  secara hukum  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan,  termasuk  yang  tertuang  dalam Declaration  of  Conduct .  Kondisi  ini  memberi  peluang  bagi  krisis  Laut  Cina  Selatan yang berkelanjutan.
Editorial Think Globally, Act Locally Arry Bainus & Junita Budi Rachman
“ Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia” merupakan judul artikel ketiga yang ditulis oleh Sara Gabriella.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  transnasional  yang  menjadi  permasalahan nasional dan global memerlukan pemikiran dan tindakan berwawasan global-lokal atau lokal-global  tercermin  dalam  pembahasan  artikel  ini.  Artikel  ini  menganalisis  bentuk upaya  kerja  sama  Indonesia  dan  Interpol  dalam  pemberantasan  salah  satu  kejahatan transnasional  yaitu  isu  penyelundupan  narkoba  di  Indonesia,  khususnya  di  wilayah perbatasan.  Upaya  pihak  Indonesia  bersama  interpol  sebagai  mitra  berkesesuaian dengan  cara  kerja  teori  rezim  internasional  antara  entitas-entitas  yang  memperhatikan aspek-aspek kepentingan negara, kekuatan politik, serta norma dan prinsip. Cara serupa kerja  rezim internasional  yang dipilih  Indonesia terkait isu  penyelundupan narkoba ini berpotensi membangun dan memengaruhi bentuk penanganan yang konsisten dan lebih “tertata” serta menjadi alasan untuk memperkuat kerja sama.
Artikel  keempat  berjudul  “ Humanitarian  Accountability  in  Post-Haiyan Response  in  the  Philippines” ,  oleh  Ginbert  Permejo  Cuaton.    Artikel  ini  berkaitan dengan  partisipasi  masyarakat  lokal  di  akar  rumput  yang  secara  kolektif  bergerak sebagai organisasi non-pemerintah dalam menggantikan peran negara mengimplementasikan ide global tentang kemanusiaan.
Artikel  ini  membahas  mengenai  akuntabilitas  organisasi  non-pemerintah  yang bertindak  sebagai  'saluran  pilihan'  untuk  menyediakan  barang  dan  jasa  penyelamatan hidup  dan  kemanusiaan.  Dalam  konteks  pascabencana  serangan  supertopan  Haiyan  di Filipina  pada  November  2013,  intervensi  kemanusiaan  organisasi  non-pemerintah  ini mengisi  kesenjangan  pada  penyediaan  layanan  dan  kebutuhan  pascabencana  bagi  para korban bencana. Di tengah berbagai  masalah dan kontroversi seputar bagian awal  fase rehabilitasi,  orang-orang  Filipina  menyatakan  ketidaksetujuan  yang  ekstrem  mengenai ketidakmampuan  pemerintah  dalam  menangani  bantuan  dan  melaksanakan  proyek- proyek  kemanusiaan  di  daerah-daerah  yang  terkena  dampak  Haiyan  dan  melihat organisasi  non-pemerintah  secara  efektif  telah  menutup  kesenjangan  dari  kegagalan pemerintah Filipina ini. Namun, reputasi organisasi non-pemerintah ini tidak bebas dari masalah  akuntabilitas  mereka  kepada  penerima  manfaat  dan  masyarakat  umum  yang muncul kemudian.
Volume 3, No. 2, Mei 2019 (100-106) doi:10.24198/intermestic. v3n2.1
Artikel  terakhir  ditulis  oleh  Falhan  Hakiki  yaitu “Resistensi  Terbuka International  Freedom  Battalion  (IFB)  Terhadap  ISIS  di  Suriah ”.    Artikel  ini membahas  mengenai  aksi-aksi  gerakan  salah  satu  kelompok  transnasional  yang  ada  di dunia  yang  tergerak  untuk  melakukan  aksi  bersama  dalam  menentang  kekuasaan  yang semakin  meluas  dan  merambah  di  suatu  wilayah  dan  kawasan.  Dapat  dikatakan  ini merupakan implementasi dari aksi-aksi lokal,yang mendapatkan dukungan transnasional untuk  menentang  pemikiran  dan  tindakan    yang  semakin  mengglobal  dalam memengaruhi secara dominan pemikiran dan tindakan-tindakan lokal yang tidak sejalan di manapun.
Artikel  ini  mendeskripsikan  aksi-aksi  gerakan  resistensi  International  Freedom Battalion (IFB)  terhadap  ISIS  di  Suriah  khususnya  dan  kawasan  Timur  Tengah  pada umumnya.  IFB terbentuk sebagai sebuah wadah penyatuan para volunteers berasal dari bermacam  negara  dan  kelompok-kelompok  perjuangan  lainnya  dalam  melakukan resistensi  terhadap  ISIS.  Tujuan  IFB,  yang    terinspirasi  dari  kelompok  perjuangan Brigade  Internasional  dalam  perang  saudara  Spanyol  1936-1939,  salah  satunya  adalah melawan  nilai-nilai  dan  tindakan-tindakan  fasisme  ISIS  dalam  memerangi  masyarakat atau kelompok lain yang tidak memiliki pemahaman dan jalan yang sama dengan ISIS. Kekuasaan  dominan  ISIS  meliputi  dominasi  material,  dominasi  status,  dan  dominasi ideologi.  Dominasi  material  lewat  okupasi  yang  dilakukan  ISIS  dengan  menduduki wilayah Suriah Utara. Dominasi status di wilayah Suriah yang dikuasai ISIS, khususnya Suriah Utara, adalah dengan menerapkan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh perangkat  yang  berada  dikawasan  kekuasaannya.  Dominasi  ideologi  ISIS  pada  daerah kekuasaannya  itu  adalah  dengan  menerapkan  nilai-nilai  yang  Islamis  dan  menjalankan syariat  Islam  secara  radikal  serta    mengkampanyekan  pendirian Khilafah .  Sementara aksi resistensi IFB terhadap ketiga bentuk dominasi ISIS mengambil bentuk action dan opposition secara  terbuka.  Bentuk action dari  tindakan  resistensi  IFB  berupa serangkaian aksi militer yang dilancarkan pada kurun waktu 2015-2017. Opposition dari tindakan  resistensi  IFB  meliputi  perlawanan  terhadap  okupasi  wilayah  yang  dilakukan ISIS,  perlawanan  terhadap  cap takfiri ISIS,  dan  perlawanan  terhadap  ideologi  fasisme gaya baru ISIS demi mempertahankan Revolusi Rojava.
Bersamaan  dengan  publikasi  e-jurnal  Intermestic  Volume  3  Nomor  02  pada bulan  Mei  2019  kali  ini,  kami  menghaturkan  ucapan  terima  kasih  tak  terhingga  atas
Editorial Think Globally, Act Locally Arry Bainus & Junita Budi Rachman
kesediaan  empat  penelaah  sejawat  atau  mitra  bestari  ( peer  reviewer )  lama  dan  baru, yaitu: Dr. R. Widya Setiabudi, S.IP., S.Si., M.T., M.Si. (Han), Drs. Abubakar Eby Hara, Ph.D.,  Dra.  Baiq  L.S.W.  Wardhani,  M.A.,  Ph.D.,  dan  Nanto  Sriyanto,  S.IP.  M.A . Dengan kepakaran masing-masing   dalam ragam ilmu dan konsentrasi khususnya akan memperkuat kualitas, kredibilitas serta posisi dan arah jurnal ini.
Hormat kami, Arry Bainus dan Junita Budi Rachman Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi