Rizky  Maulana  Permana,  Adi  Kurnia,  Nidia Rismania  Dewi / Evaluasi  Kebijakan  Retribusi  Parkir  di Kota Tasikmalaya/Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.330 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024

## Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya

## Rizky Maulana Permana, Adi Kurnia, Nidia Rismania Dewi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia Email: rizkymaulanagm1645@gmail.com , adi11021959@gmail.com , nidiard91@gmail.com
Article Information Submitted: 11 Januari 2023 Accepted: 27 Februari 2024 Online  Publish: 27 Februari 2024

## Abstrak
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu  organisasi  perangkat daerah  yang  berada  dilingkungan  Kota  Tasikmalaya  yang  mengemban  tugas  di bidang  perhubungan  salah  satunya  mempunyai  tugas  mengelola  mengenai  parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir. Adapun Peraturan Tarif Retribusi Parkir di  Tepi  Jalan  Umum  adalah  Peraturan  Walikota  No.1  Tahun  2020  tentang  Tarif Retribusi  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum.  Hasil  dari  retribusi  parkir  tersebut  masuk kedalam  Pendapatan  Asli  Daerah,  namun  masih  berjalan  dengan  baik  dari peraturan tersebut dikarenakan pencapaian target dari retribusi parkir dari tahun ke tahun  tidak  mencapai  target  yang  sudah  ditetapkan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  proses  pelaksanaan  Evaluasi  Kebijakan  Retribusi  Parkir  di  Kota
Tasikmalaya.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  melalui pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui  Studi  Kepustakaan  dan  Studi  Lapangan  (Observasi,  Wawancara  dan Dokumentasi).  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  evaluasi  kebijakan  yang digunakan adalah teori  William  Dunn untuk  evaluasi  kebijakan yang mencakup 6 sub  kajian  yaitu:  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan ketepatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  6  dimensi  tersebut  2  sub kajian  menunjukkan  kondisi  yang  baik  yang  mendukung  keberhasilan  kebijakan yaitu kajian efektivitas dan efisiensi. Sementara terdapat sub kajian yang memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan dan ketepatan
Kata  Kunci : Evaluasi  Kebijakan,  Retibusi  Parkir,  Pendapatan  Asli Daerah

## Abstract
The  Tasikmalaya  City  Transportation  Service  is  one  of  the  regional  apparatus organizations  within  Tasikmalaya  City  which  carries  out  tasks  in  the transportation  sector,  one  of  which  has  the  task  of  managing  parking  by  the Parking  Service Technical Implementation  Unit. The Regulation  on Parking  Levy Rates  on  Public  Roads  is  Mayor  Regulation  No.  1  of  2020  concerning  Parking Levy  Rates  on Public Roads.  The  proceeds  from  the  parking  levy  are  included  in the Regional Original Income, but the regulation is still running  well because the achievement of the target for the parking levy from year to year does not reach the target  that  has  been  set.  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the implementation  process  of  Parking  Retribution  Policy  Evaluation  in  Tasikmalaya City.  This  research  is  included  in  the  type  of  descriptive  research  using  a qualitative approach. Data collection techniques in this research were carried out through  literature  studies  and  field  studies  (observation,  interviews  and documentation).  Based  on  the  research  results,  the  policy  evaluation  used  is William Dunn's theory for policy evaluation which includes 6 sub-studies, namely: effectiveness,  efficiency,  adequacy,  alignment,  responsiveness  and  accuracy.  The research  results  show  that  of  these  6  dimensions,  2  sub-studies  show  good conditions  that  support  the  success  of  the  policy,  namely  effectiveness  and efficiency studies. Meanwhile, there are sub-studies that have weaknesses, namely

## responsiveness, alignment, adequacy and accuracy
Keywords:  Policy  Evaluation,  Parking  Retribution,  Regional  Original

## Income

## Pendahuluan
Pendidikan anak usia dini merupakan momen tepat yang tidak akan terulang lagi dalam kehidupan  manusia,  hal  tersebut  untuk  membekali  dan  meningkatkan  potensi  yang  dimiliki anak, dan maksud dan tujuan mendasar dari pendidikan adalah untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Proses pendidikan  anak  usia  dini,  yaitu  memberikan  pembelajaran  yang  menyenangkan,  sehingga dapat menumbuhakan rasa disiplin pada anak.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  “pendapatan  yang  diperoleh  oleh  daerah  dan diambil  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  pengaturan  pendapatan daerah”  Siahaan  dalam  (Nooraini  &  Yahya,  2017)  Tindakan  peningkatan  yang  salah  satu komponennya  adalah  dengan  meningkatkan  efektivitas  pemungutan,  yaitu  dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia serta terus mengupayakan identifikasi sumber-sumber pendapatan  baru  yang  potensial  sehingga  dapat  dipungut  pajak  dan  retribusinya  secara optimal  (Dewi,  2018).  Pengaturan  Pajak  Daerah  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000  mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  menjelaskan  bahwa  Pajak Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Pajak,  merupakan  kewajiban  kontribusi  kepada Daerah  yang  dikenakan  oleh  individu  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Daerah demi kesejahteraan masyarakat secara optimal (Fudika &  Hamzah,  2021). Tingkat  efektivitas  pajak  daerah merupakan  evaluasi  kinerja  penerimaan pajak  daerah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  daerah  selama  satu  tahun  anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah telah tercapai efektivitas atau masih terdapat kesenjangan yang dapat diamati dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, Keterlibatan pajak daerah secara eksklusif menandai  proporsi  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  yang  dapat dipahami  melalui  perbandingan  antara  penerimaan  pajak  dengan  perkiraan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dalam  satu  tahun  anggaran  (Bawuna,  2016).  Pajak  dan  retribusi  daerah merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  sangat  penting,  bermanfaat  bagi  provinsi maupun  kabupaten  dan  kota  sebagai  sumbangan  dana  untuk  pelaksanaan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Arifin, 2018).
Implementasi kebijakan ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan asli  daerah  (PAD).  Sebagai  contoh,  pemerintah  kota  Tasikmalaya  telah menerbitkan  sebuah kebijakan,  yakni  Peraturan  Walikota  Tasikmalaya  Nomor  1  Tahun  2020,  yang  dijalankan melalui  Unit  pelaksana  teknis  dinas  parkir  (UPTD  parkir)  di  bawah  koordinasi  Dinas Perhubungan (Dishub) (Yanuar et al., 2023). Peraturan Walikota dikeluarkan sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah khususnya di sektor retribusi bidang parkir. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020  ini  mengatur  tentang  perubahan  tarif  retribusi  layanan  parkir  di  tepi  jalan  umum berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  51  Tahun  2019  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa Umum. Tarif untuk motor yang semula  Rp.  3.000,  mobil  Rp.  4.000,  dan  kendaraan  lainnya,  kini  telah  disesuaikan  menjadi Rp.  2.000  untuk  motor  dan  Rp.  3.000  untuk  mobil  (Paramitha,  2021).  Dalam  konteks
perpajakan,  salah  satu  dari  berbagai  jenis  retribusi  daerah  yang  dikelola  oleh  unit  kerja pemerintah Kota Tasikmalaya adalah retribusi parkir. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diatur bahwa Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan.
Dalam  undang-undang  tersebut  juga  terdapat  pajak  parkir  yang  diatur,  dimana  Objek pajak parkir adalah penyediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan  usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai  bukan  usaha,  termasuk  penyediaan  tempat penitipan  kendaraan  bermotor  (Nomor,  28M).  (Pasal  62  UU  ayat  (1)  Pajak  daerah  dan Retribusi Daerah). Sementara definisi retribusi pelayanan parkir di Peraturan Daerah (Perda) Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat jalan umum yang  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Permasalahan-permasalahan  yang  terdapat  di  dalamnya,  baik  tantangan  maupun hambatan,  terutama  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pemungutan  retribusi  parkir  dan pengelolaan  pendapatan  retribusi  sendiri,  menjadi  fokus  utama.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya kesenjangan antara kegiatan aktual dan regulasi yang ada, seperti yang masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan yang tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
1. Dalam  konteks  tarif  sebesar  Rp.  450.000  per  bulan  yang  ditetapkan  oleh  Dinas Pengaturan  Parkir,  terdapat  isu  terkait  ketidakjelasan  dalam  penerapan  patokan  tarif kepada setiap petugas parkir. Sebagai contoh, ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari penegakan  patokan  tarif  yang  tidak  konsisten  yang  diberlakukan  oleh  Dinas Pengaturan  Parkir.  Selain  itu,  terdapat  kasus  di  mana  seseorang  mengajukan permohonan  untuk  bekerja  sebagai  petugas  parkir  meskipun  mereka  bukan  bagian resmi dari Dinas Pengaturan Parkir (tindakan yang tidak sah). Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan dari sektor parkir..
2. Tidak  menyediakan  bukti  pembayaran  parkir  oleh  petugas  parkir,  seperti  tidak memberikan  karcis  kepada  pengguna  parkir,  berpotensi  menyebabkan  terjadinya manipulasi  pendapatan  yang  diperoleh  petugas  parkir  di  lapangan,  yang  akan berdampak pada sumber pendapatan asli daerah dari sektor parkir bagi Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) parkir.
Pengaturan  kegiatan  pemungutan  pajak  dan  retribusi  parkir  tidak  semata-mata  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  tetapi  juga  untuk  memperbaiki  kualitas  lingkungan parkir  yang  ideal  dan  representatif  sebagai  faktor  pendukung  aktivitas  warga  Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyediakan infrastruktur yang memadai, serta bertanggung jawab atas sistem keamanan dan pengelolaan retribusi yang mengutamakan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi.  Langkah-langkah  ini  penting  untuk memberikan  pelayanan  yang  baik,  kenyamanan,  dan  fasilitas  yang  mencakup  sarana  serta prasarana parkir, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan  pajak  dan  retribusi  parkir.  Dalam  rangka  memastikan  pencapaian  kondisi  ideal yang  diharapkan  oleh  masyarakat  terwujud,  imperatif  untuk  menginternalisasikan  serta mewakili  setiap  aspek  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya. Melalui sinergi ini, penulis mengambil judul “Eivaluiasi Keibijakan Reitribuisi Parkir di Kota Tasikmalaya”.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif yang dipertimbangkan untuk mengarahkan dan menganalisis data secara mendalam  mengenai  Evaluasi  Kebijakan  Retribusi  Parkir  di  Kota  Tasikmalaya.  Penelitian merupakan  sebuah  aktivitas  atau  kegiatan  ilmiah  yang  memiliki  dasar  terhadap  sebuah metode yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang paling mendasar dan
dapat  dijadikan  indikator  oleh  penulis  dalam  melakukan  penelitian.  Dalam  hal  ini  penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dapat  dikatakan  sebagai pendekatan  yang  memiliki  latar  alami  serta  memiliki  latar  belakang  yang  naturalistik (Sugiyono, 2018).

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  ini  merupakan  penjelasan  mengenai  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian dengan metode wawancara terhadap para informan. Setelah penulis mengumpulkan data dari hasil  penelitian  lapangan,  data  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  uraian  yang  disertai  dengan ilustrasi  untuk  memudahkan  pemahaman  serta  mempermudah  dalam  proses  penelitian  dan pemahaman Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya.
Penelitian  tentang  Efektivitas  dan  Efisiensi  Kebijakan  Retribusi  Parkir  di  Kota Tasikmalaya  menegaskan  urgensi  pengoptimalan  implementasi  kebijakan  tersebut.  Analisis yang  mendalam  terhadap  aspek-aspek  seperti  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  penerapan, responsivitas, dan ketepatan sangat penting dalam konteks evaluasi kebijakan retribusi parkir. Pendekatan  teoritis  dari  William  Dunn  digunakan  untuk  memberikan  kerangka  pemahaman yang  lebih  jelas  terkait  evaluasi  kebijakan  tersebut.  Melalui  penelitian  yang  teliti,  dapat disimpulkan  kondisi  atau  gambaran  dari  setiap  dimensi  yang  menjadi  kriteria  evaluasi kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya, sebagaimana yang tertera dalam tabel.
Tabel 1 . Ringkasan Hasil Penelitian Kajian Suib Kajian Parameter Ringkasan Fakta Evaluasi  Kebijakan Retribusi  Parkir  Di Kota Tasikmalaya Kriteria Evaluasi menurut William Dunn dalam(Suparyanto dan  Rosad  (2015, 2020) Efektivitas Peningkatan Pendapatan  Asli Daerah Terjadi peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2021 Peningkatan lahan parkir Terjadi  peningkatan  lahan  parkir, yang  tadinya  parkir  liar  sei  karang menjadi legal. Perkembangan sumber daya Terjadi perkembangan sumber daya yang  tadinya  kurang  produktif menjadi  lebih  produktif  dalam menerapkan kebijakan di lapangan Efisiensi Efisiensi Pemanfaatan Lahan Terjadi  pemanfaatan  lahan  parkir yang lebih banyak dengan bertambahnya  petugas  parkir  di kota tasikmalaya Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia Banyak SDM yang terlibat langsung kelapangan untuk menarik setoran  dan  menambahnya  petugas parkir  yang  bertugas  ditempat parkir agar meningkatnya pendapatan asli daerah dari retribusi parkir
Kecukupan Kinerja Aparatur  dalam melaksanakan kebijakan Melakukan  kegiatan  kelapangan langsung  untuk  menarik  setoran dari  petugas  parkir.  Dan  selalu memberikan arahan serta pengawasan terhadap petugas parkir tersebut. Kepuasan Masyarakat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan parkir masih belum puas dikarenakan  masih  ada  petugas parkir  yang  tidak  bekerja  dengan baik. Perataan Transparansi Telah  cukup  dilaksanakan,  dimana laporan per tahunnya dari pencapaian  target  retribusi  parkir telah dilakukan Dinas Perhubungan disajikan di Website internet Akuntabilitas Publik Semua kegiatan yang telah dilakukan  dilaporkan  dan  dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku Responsivitas  Responsivitas Aparatur Dalam  kaitan  langsung  dengan pengelolaan  retribusi  parkir,  UPTD Parkir  telah  cukup  tanggap  dengan banyak  melakukan  arahan  dan bimbingan  secara  bertahap  kepada semua  petugas  parkir.  Sehingga  sei bagian  petugas  parkir  bekerja dengan sesuai aturan yang ada. Dan  ada  sebagian  lagi  yang  masih bekerja tidak mementingkan pelayanan yang baik kepada pengguna pelayanan. Responsivitas masyarakat Masyarakat  relatif  kurang  puas terhadap  pelayanan  parkir  di  Kota Tasikmalaya  dikarenakan  masih ada  petugas  parkir  yang  hanya menarik  uang  parkir  saja  tanpa membantu pengguna parkir tersebut.
Ketepatan Ketepatan Teknis Kebijakan Untuk  Kebijakan  tarif  retribusi parkir  PERWALKOT  No.1  Tahun 2020 masih belum tepat dikarenakan  masih  banyak  yang menarik tarifnya tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku
Dengan  mempertimbangkan  parameter  evaluasi  yang  disusun  oleh  William  Duinn, evaluasi kebijakan yang  relevan harus diprioritaskan dan dianggap sebagai materi penelitian yang  berharga  dalam  mengevaluasi  kebijakan  retribusi  parkir  di  Kota  Tasikmalaya  sebagai berikut:

## Efektifitas
Evaluasi  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  proses  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan  publik.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengukur  tingkat  kegagalan  dan  keberhasilan, efektivitas, serta efisiensi dari implementasi kebijakan tersebut. Efektivitas memiliki beragam makna  dalam  konteks  ilmiah,  namun  pada  intinya  adalah  sejauh  mana  tujuan  yang  telah ditetapkan  dapat  dicapai  dengan  menggunakan  seoptimal  mungkin  alat  dan  metode  yang tersedia.  Efektivitas  kebijakan  retribusi  parkir,  yang  terkait  dengan  tiga  parameter  tertentu, masih  belum  mencapai  tingkat  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  permasalahan lapangan,  seperti  adanya  persaingan  dalam  penggunaan  lahan  parkir,  faktor  cuaca,  dan peningkatan target tanpa mempertimbangkan potensi yang ada di Kota Tasikmalaya. Masalah lainnya  adalah  jumlah  petugas  parkir  yang  terus-menerus  kurang  mencapai  target  yang ditetapkan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Parkir.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  pemerintah  pusat  tidak  seimbang  dalam  memberikan  atau  melakukan  analisis  yang lebih  mendalam  untuk  menetapkan  target  yang  diberikan  kepada  Dinas  Perhubungan  yang dikelola oleh UPTD Parkir. UPTD Parkir sendiri terus berupaya agar target pencapaian dari retribusi  parkir  tercapai  dengan  maksimal,  setidaknya  mendekati  atau  mencapai  target  yang telah ditetapkan.

## Efisiensi
Pada  kajian  ini  uintuik  meingeifisieinsikan  dari  peimanfaatan  lahan  dan meingeifisieinsikan  suimbeir  daya,  dipeiroleih  buikti  bahwa  peimanfaatan  lahan  meinjadi luias  dan  banyak  titik  parkir  hingga  banyaknya  peituigas  parkir  yang  beirtuigas.  Artinya eifieinsi  peimanfaat  lahan  parkir  liar  agar  parkir  liar  teirseibuit  meinjadi  lahan  parkir  leigal dibawah  UiPTD  Parkir.Beigitui  juiga  peimanfaatan  suimbeir  daya  manuisia  yang beirkuialitas seilalui beikeirja seisuiai deingan peiratuiran yang ada. Dan juiga meimbeintuik peituigas  parkir  yang  seilalui  meinguitamakan  meimbeirikan  peilayanan  teirbaik  keipada peingguina parkir.

## Kecukupan
Dalam  domain  kebijakan  publik,  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan  telah dirasakan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  berbagai  aspek.  Kami mengemukakan  bahwa  keberhasilan  tersebut  berkorelasi  dengan  sejauh  mana  tingkat efektivitas  kebijakan,  nilai-nilai,  atau  dampak  yang  mendasari  masalah  yang  dihadapi. Kriteria  keberhasilan  menekankan  pentingnya  keseimbangan  antara  alternatif  kebijakan  dan hasil yang diinginkan.
Analisis  keterkaitan  antara  beberapa  variabel  dengan  tingkat  efektivitas  memfasilitasi kebijakan, nilai, atau dampak menciptakan masalah. Dalam konteks kinerja aparat pemerintah
dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  temuan  dari  wawancara  dan  dokumentasi menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  kesesuaian  kinerja  mulai  dari  pengawasan,  pemberian arahan, hingga penyebaran informasi secara langsung di lapangan.
Berdasarkan  analisis  parameter  kepuasan  masyarakat,  melalui  proses  interogasi terhadap  responden,  ditemukan  bahwa  mayoritas  masyarakat  masih  mengalami ketidakpuasan  terkait  kinerja  petugas  parkir  yang  terfokus  hanya  pada  pengumpulan  dana parkir  semata  tanpa  memberikan  kontribusi  nyata  terhadap  pengguna,  serta  kurangnya kepuasan  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  parkir  kepada  pengguna  parkir setiap minggunya.

## Perataan
Berdasarkan  studi  ini,  pada  praktiknya  telah  diberikan  akses  kepada masyarakat  untuk melihat pencapaian target dari retribusi parkir melalui situs web. Namun, terdapat kekurangan yaitu  untuk  memperbarui  informasi  yang  sangat  lambat.  Dan  untuk  tanggung  jawab pengelolaan  retribusi  parkir  sangat  optimal  karena  UPTD  Parkir  selalu  berusaha  agar  target yang  ditetapkan  oleh atasan  tercapai  dengan  sebaik  mungkin  dan  jika  tidak mencapai target setidaknya tidak jauh dari target tersebut.

## Responsivitas
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap aktivitas  tertentu.  Ini  mengacu  pada  tanggapan  dari  sasaran  kebijakan  publik  terhadap implementasi  suatu  kebijakan.  Responivitas  (responsivitas)  mencakup  sejauh  mana  suatu kebijakan  dapat  memenuhi  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok-kelompok masyarakat  tertentu.  Responsivitas  dalam  kebijakan  retribusi  parkir  masih  mendapat  kritik karena  tarif  parkir  tidak  transparan,  dan  pelayanannya  kurang  memuaskan.  Sementara  itu, responsivitas  dari  aparat  itu  sendiri  melibatkan  memberikan  petunjuk  yang  jelas  kepada semua pengguna parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan parkir, serta harus bekerja dengan efisien tanpa mengganggu pengguna parkir lainnya.

## Ketepatan
Tingkat  ketepatan  dalam  kebijakan  retribusi  parkir  di  Kota  Tasikmalaya  masih  belum optimal karena terdapat beberapa lokasi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor  1  Tahun  2020.  Namun,  pihak  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Parkir  selalu melakukan  upaya  untuk  memperbaiki  sistem  parkir  yang  mencakup  analisis  tentang implementasi kebijakan tarif retribusi parkir di Kota Tasikmalaya

## Kesimpulan
Dari  keseluruhan  analisis  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  kebijakan  yang dievaluasi  dengan  menggunakan  perspektif  William  Dunn  (2003),  masih  belum  dapat dikatakan  tercapai  sepenuhnya  karena  dari  enam  dimensi  evaluasi  yang  diperhitungkan, terdapat dua dimensi yang menunjukkan kondisi yang memuaskan, yaitu dimensi efektivitas dan  efisiensi,  sementara  empat  dimensi  lainnya,  yaitu  responsivitas,  adaptasi,  keadilan,  dan ketepatan  kebijakan,  masih  memiliki  beberapa  kelemahan.  Kelemahan  yang  perlu diperhatikan terutama terdapat pada responsivitas kebijakan, di mana baik pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki kelemahan. Kelemahan pada dimensi adaptasi terutama terasa karena  kurangnya  sosialisasi  terhadap  situs  web  yang  menyajikan  pencapaian  target Pendapatan  Asli  Daerah  dari  retribusi  parkir.  Kelemahan  pada  kajian  keadilan,  kurangnya tempat  untuk  menampung  aspirasi  atau  kritikan  dari  masyarakat  terhadap  pelayanan  dan
kinerja  petugas  parkir.  Dalam  ketepatan  kebijakan,  hanya  beberapa  titik  parkir  dengan  tarif yang  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor  1  Tahun  2020,  sementara  sisanya  belum melaksanakannya dengan tepat.

## BIBLIOGRAFI
Arifin,  M.  Z.  (2018).  Pengelolaan  Anggaran  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bungin  Tinggi, Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  Sumatera  Selatan. Jurnal Thengkyang, http://jurnaltengkiang. ac. id/jurnal/index. php/JurnalTengkhiang/issue/view/1/Halaman , 20 (20), 1–21.
Bawuna, N. N. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Siau  Tagulandang  Biaro. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (4). Dewi, F. G. (2018). Accrual Basis pada Pemerintahan Dilema Praktik dan Teoritik . Aura. Fudika, M. Dela, & Hamzah, R. (2021). Dinamika Hukum Perpajakan Di Indonesia Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Distribusi Daerah. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) , 4 (2), 516–523. Nomor,  U.-U.  (28M). Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang kemudian pelaksanaannya di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah . Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2017). 1. SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA  BATU  (  STUDI  PADA  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH  KOTA  BATU PROVINSI JAWA TIMUR ) .
Paramitha,  A.  A.  (2021).  Kebijakan  Pengaturan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  Sebagai Dampak  Wabah  Covid-19  dalam  Rangka  Pemenuhan  Pendapatan  Asli  Daerah. Jurnal Supremasi , 94–104.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). STUDI EVALUASI KEBIJAKAN. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Nomor 3).
Yanuar, F., Kartini, D. S., & Akbar, I. (2023). Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola  Permukiman  Akibat  Dampak  Urbanisasi  di  Kota  Depok  Tahun  2022. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 8 (3), 202–212.

## Copyright holder:
Rizky Maulana Permana, Adi Kurnia, Nidia Rismania Dewi (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)