Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN *

## Umul Khair
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh e-mail: umul.khair01@gmail.com

## Abstract
Based on law, children under the age of ten, should be passed into their mother. Whereas for children over the age of ten have a right to choose, even though, in reality, they will be more is taken  care  of  by their father.  This  study aims to find  out  how the implementation  of  child  custody after the divorce occurred in the Jopang Manganti kenagarian?. In addition, the study was made to find out what obstacles arose in the implementation of child custody after the divorce took place in Jopang Manganti? As well as how is the solution to overcome the obstacles in the implementation of child  custody  after  the  divorce  took  place  in  Jopang  Manganti?  This  study  uses  a  sociological juridical approach which concludes that the implementation of child custody after the divorce in the Jopang  Manganti  religion  is  in  fact  incompatible  with  the  decision  of  the  religious  court  with  the constraints.  These  constraints  include:  Lack  of  a  sense  of  responsibility  of  the  mother,  the  mental condition of the mother who is not ready to face divorce, lack of religious knowledge of the mother. The  researcher  also  recommends  that  the  solution  to  this  obstacle  is  to  give  the  mother  an understanding of the responsibility that the child is entrusted by God. Another solution is to provide an  understanding  that  not  every  divorce  has  a  negative  impact,  increasing  the  understanding  of religion that God has predestined. divorce.
Keywords: Implementation; Child Custody; Divorce.

## Abstrak
Anak  yang  berumur  dibawah  sepuluh  tahun,  perwaliannya  diserahkan  kepada  ibunya. Sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun terserah kepada pilihan si anak sendiri, namun  kenyataannya  anak  tersebut  diasuh  oleh  ayahnya.  Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini adalah: bagaimana pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian Jopang Manganti? apa kendala-kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian Jopang Manganti? dan apa solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan hak  asuh  anak  setelah  terjadinya  perceraian  di  kenagarian  Jopang Manganti?.  Metode  penelitian ini  adalah  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Sebagai  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah: pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian Jopang Manganti pada  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan  putusan  Pengadilan  Agama  dengan  adanya  kendala- kendala, kendala Dalam Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kenagarian Jopang Manganti  adalah sebagai berikut: Kurangnya rasa tanggung jawab si Ibu, kondisi mental si  Ibu  yang  tidak  siap  menghadapi  perceraian,  kurangnya  pengetahuan  agama  si  Ibu  dan  solusi terhadap  kendala  tersebut  adalah:  memberikan  pemahaman  kepada  si  Ibu  akan  rasa  tanggung jawab  bahwa  anak tersebut  adalah  titipan    Allah  dan  akan  di  pertanggungjawabkan,  memberikan pemahaman  bahwa  tidak  setiap  perceraian  membawa  dampak  negatif,  meningkatkan  pemahaman agama bahwa Allah telah mentaqdirkan perceraian .
Kata Kunci: Pelaksanaan; Hak Asuh Anak; Perceraian.
* Naskah diterima: 15 Februari 2020, direvisi: 23 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.231

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  awal  dari hidup  bersama  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagaimana  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan
pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita  yang telah memenuhi syarat-syarat  perkawinan  untuk  jangka waktu selama mungkin
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur tentang pemeliharaan anak pasca
putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam  Pasal  105  yang  menyatakan  dalam hal terjadinya perceraian: 1. Pemeliharaan anak  yang  belum mumayiz atau  belum berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya;  2. Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Pasal  (2)  disebutkan  bahwa  “perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya,” kemudian  mengenai  pencatatannya  diatur dalam  PP  Nomor  9  Tahun  1975  yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan  perkawinannya  menurut agama  Islam,  dilakukan  oleh  PPN sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan  Nikah,  Talak,  dan  Rujuk.8 Sehingga,  Peradilan  Agama  dalam  hal perkawinan mempunyai kewenangan
absolut  mengenai  proses  perceraian  dan pencatatannya,  sedangkan  pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan  kewenangan  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  yang  dikepalai  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah.  (Ani  Yumarni, 2019)
Anak-anak  yang  belum  dewasa  dan tidak    dibawah    kekuasaan    orang    tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem Burgerlijk Wetboek . Setelah pihak orang  tua  bercerai    pun    harus    diadakan persediaan    mengenai    perwalian    dari anak-anak    mereka  yang    masih    di bawah  umur. (Fauzi, 2018)
Sebelum  berlakunya  Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beraneka  ragam  hukum  Perkawinan  yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah,
1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama  Islam  berlaku  hukum agama  yang  telah  diresepir  dalam hukum adat.
2. Bagi  orang-orang  Indonesia  asli lainnya, berlaku hukum adat.
3. Bagi  orang-orang  Indonesia  Asli yang beragama Kristen berlaku
Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia.
4. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya,  dan  warga  Negara  Indonesia keturunan  Cina  berlaku  ketentuan kitab  undang-undang  hukum  perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi  orang-orang  Eropa  dan  warga Negara  Indonesia  keturunan  Eropa dan  yang  disamakan  dengan  mereka
berlaku Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. (Mulyadi,1996)
Masalah mengenai hak asuh anak ini, bagi  warga  Indonesia  asli  berlaku  hukum adatnya  masing-masing.  Adapun  dalam Undang-Undang,  hak  asuh  anak  bila terjadi  perceraian  orang  tua  sudah dijelaskan dalam beberapa pasal.
Diantaranya  pasal  45  ayat  (2),  pasal  98, dan  pasal  105.  Dengan  adanya  dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah.
Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 10a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  bahwa:  Pemeliharaan  anak  yang belum mumayyiz (dibawah  1  tahun) menjadi  hak  ibunya.  Jika  anak  tersebut sudah  dewasa,  maka  diserahkan  kepada keputusan  anak  tersebut  apakah  memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.
Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun  ditunjukkan  untuk  maksud  yang sama  yaitu kafalah atau hadhanah .  Yang dimaksud  dengan hadhanah atau kafalah dalam  arti  yang  sederhana,  ialah  “ pemeliharaan  atau  pengasuhan  “.  Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan  anak  yang  masih  kecil setelah  terjadinya  putusnya  perkawinan. Hal  ini  dibicarakan  dalam fiqih ,  karena secara  praktis  antara  suami  isteri  telah terjadi  perpisahan,  sedangkan  anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. (Amir Syarifuddin, 2006)
Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
disebutkan  apabila  pemegang  hak  asuh
anak  ( hadhanah )  ternyata  tidak  dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan hadhanah telah  dicukupi,  maka  atas permintaan  kerabat  yang  bersangkutan Pengadilan  agama  dapat  memindahkan hak asuh anak ( hadhanah ) kepada kerabat lain  yang  mempunyai  hak  asuh  anak ( hadhanah ).
Berdasarkan analisa awal penulis dan pada  umumnya,  anak  yang  berumur dibawah sepuluh tahun, pengasuhnya atau perwaliannya  diserahkan  kepada  ibunya. Sedangkan  bagi  anak  yang  berumur  di atas sepuluh tahun terserah kepada pilihan si  anak  sendiri,  apakah  dia  akan  ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya  dalam  hal  hak  asuh  bagi  anak. Apabila  hal  yang  demikian  ini  terjadi maka putusan pengadilan yang menentukan  siapakah  yang  lebih  berhak menjadi hak asuh anak tersebut.
Namun dalam kenyataannya di Kenagarian  Jopang  Manganti  Kabupaten Lima  Puluh  Kota,  penulis  menemukan dan mengamati seorang anak yang diasuh oleh  ayahnya  sedangkan  hak  asuh  anak setelah  terjadi  perceraian  putusan  agama Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  jatuh  pada Ibu,  tapi    ibu    tersebut  melepaskan tanggung  jawabnya  terhadap  anak.  Mulai dari  sang  anak  berumur  dibawah  lima tahun  sampai  sekarang  anak  sudah menginjak remaja.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  pendekatan  yuridis sosiologis  yang  berdasarkan  ketentuan-
ketentuan perundang-undangan yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum serta  melihat  realita  yang  terjadi  di masyarakat  yaitu  berkaitan  dengan  hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Kenagarian  Jopang  Manganti  Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pelitian  ini  bersifat Deskriptif ,  yaitu penelitian  yang  memberikan  data  tentang sesuatu  atau  gejala-gejala  sosial  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini diharapkan  dapat  memperoleh  gambaran yang  menyeluruh,  lengkap  dan  sistematis tentang objek yang akan di teliti.
Setelah semua data berhasil
dikumpulkan berdasarkan penelitian  yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara  sistematik. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk  menganalisa  data  yang  diperoleh dari  lapangan  dan  kemudian  data  primer dan  data  sekunder  dianalisa  secara kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini.
Dari  bahan  dan  data  yang  telah terkumpul dari penelitian tersebut di atas, maka  penulis  akan  menganalisa  secara deskriptif  yakni  membandingkan  antara teori  dengan  prakteknya  di  lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang induktif, yaitu suatu kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Hak  Asuh  Anak Setelah  Terjadinya  Perceraian  di
Kenagarian Jopang Manganti kabupaten Lima Puluh Kota
Berdasarkan hasil wawancara dengan Desti  Suryani  sebagai  pelaku  perceraian tentang  pelaksanaan  hak  asuh  anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian  Jopang  Manganti  adalah sebagai berikut:
1. Perceraian yang terjadi antara pasangan  suami  isteri  bernama  Dodi dengan  Desti  Suryani  berdasarkan pada  putusan  Pengadilan  Kabupaten Lima  Puluh  Kota  tahun  2009  dan diajukan oleh isteri (cerai gugat)
2. Mengenai  Hak  asuh  anak  pada putusan  Pengadilan  Agama  tersebut jatuh kepada  Si Ibu, yang mana anak tersebut baru berusia 4 Tahun.
Berdasarkan pada kenyataannya walaupun hak asuh anak jatuh pada si Ibu, tapi  anak  diserahkan  oleh  si  Ibu  kepada ayahnya  dengan  cara  dititipkan  saja  pada sopir dari mantan suami tanpa sebab yang jelas. Hal ini tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  juga  tidak sesuai  dengan  Inpres  Nomor  1  Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  Pasal  105  menyebutkan  bahwa dalam  hal  terjadinya  perceraian:  maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak ibunya. (Maswandi, 2017)
Menurut  Pasal  26  KUH  Perdata Tentang Perkawinan menyatakan
perkawinan  adalah  pertalian  yang  sah antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  dalam  waktu  yang  lama. Undang-undang  memandang  perkawinan hanya  pada  hubungan  keperdataan,  yang artinya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah  perkawinan  yang  memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata.
Di  dalam  KUH  Perdata  Pasal  199 menyatakan tentang bubarnya perkawinan itu  dibedakan  menjadi  4  (empat)  macam, yaitu:
1. Kematian salah satu pihak.
2. Tidak  hadirnya  suami-istri  selama 10  tahun  dan  diikuti  perkawinan baru
3. Adanya  putusan  hakim  Perceraian Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim,
4. Tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan itu. (Hariyani, 2016)
Jika  terjadi  perceraian  tidak  ada kewajiban  untuk  hidup  bersama  lagi. Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  hal  ini  tidak diatur, tetapi kita dapat melihat ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1974  yang  merupakan peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Selama berlangsung gugatan perceraian, atas permohonan
penggugat  atau  tergugat  berdasarkan pertimbangan  bahaya  yang  mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan  suami  istri  tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah
lagi  tujuannya  untuk  mencegah  agar tidak  terjadi  bahaya  yang  timbul apabila suami istri tinggal satu rumah lagi.
Mengenai  akibat  hukum  putusnya perkawinan  karena  perceraian  terhadap suami istri tidak diatur secara rinci. Hanya ada  satu  pasal  yang  mengatur  yaitu  pasal 41  Huruf  C  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974, yang berbunyi:
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada  bekas  suami  untuk  memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi bekas istrinya’’.
Menentukan  sesuatu  kewajiban  ini harus  berdasarkan  hukum.  Adanya  anak dalam  suatu  pernikahan  merupakan  hal yang  diimpikan  oleh  setiap  pasangan. Bagi  mereka  anak  merupakan  karunia Tuhan  yang  luar  biasa,  dia  wajib  dijaga dan  dirawat  sebaik-baiknya.  Persoalan akan  muncul  di  kala  pernikahan  yang telah  terjalin  putus  dengan  berbagai alasan  yang  pada  akhirnya  dibenarkan oleh  pengadilan  dengan  membacakan putusan  cerai. Pada  saat putusnya perkawinan  karena  bercerainya  suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban.
Secara  yuridis,  kedudukan  anak dalam  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  42 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan  definitif  bahwa  anak  yang  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.
Kemudian,  menurut  ketentuan  limitatif dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,  anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal  45  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  memuat ketentuan  bahwa  kedua  orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak  mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku terus  meskipun  perkawinan  antara  kedua orang tua putus.
Menurut  Pasal  229  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  pengadilan menentukan  wali  anak  dibawah  umur. Apabila  pihak  yang  diserahkan  sebagai wali kurang mampu membiayakan pemeliharaan  dan  pendidikan  anak,  maka menurut  pasal  230  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  maka  hakim  dapat menentukan  jumlah  uang  yang  harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak yang dibawah umur.
Menurut Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  pasal
41 antara lain:
Baik ibu atau bapak wajib memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan anak-anak,  pengadilan  memberikan keputusan.
Biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan anak-anak menjadi  tanggung jawab pihak bapak,  kecuali  dalam  pelaksanaan  pihak bapak  tidak  dapat  melakukan  kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat
menentukan  bahwa  ibu  dapat  memikul biaya  tersebut.  Akan  tetapi  bilamana pihak  bapak  dalam  kenyataannya  tidak dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut, pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu dapat  ikut  memikul  biaya  tersebut. Kecuali  itu  pengadilan  dapat  pula memberikan  keputusan  tentang  siapa diantara mereka berdua yang berhak anak yakni  memelihara  dan  mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya.  Keputusan  pengadilan  ini  juga tentu berdasarkan kepentingan anak.
Hak  asuh  anak  setelah  perceraian  ini tidak  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak  ada  kata  yang  spesifik  dalam ketentuan  tersebut  yang  mengatakan  hak asuh  anak.  Undang-Undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan pada pasal 45 yang menyatakan bahwa:
“Orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya. kewajiban itu berlaku sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat berdiri  sendiri  meskipun  orang  tua sudah bercerai.
Penulis  berpendapat  bahwa  hak  asuh terhadap  anak  setelah  perceraian  tetaplah tanggung  jawab  kedua  orang  tua  apapun yang  terjadi.  sepatutnya  kedua  orang  tua diberikan  hak  di  dalam  mengasuh.  Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan  orang  tuanya.  Hal  itu  sesuai Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yang  mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada
dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut
kekuasaannya, mereka mempunyai  hak  yang  sama  di  muka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya  tanpa  dipisah-pisahkan  hak asuhnya. (Reza Maulana, 2018)
Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002  Tentang  perlindungan  anak  juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  anaknya.  kewajiban  ini  dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi masing-masing orang  tua  pada  prinsipnya  memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut.  Tetapi  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan
sebelumnya  telah  menutup  kekuasaan orang  tua  sebagaimana  dimaksud  pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). pasal  tersebut  mengatakan  bahwa  bila terjadi  perselisihan  di  dalam  penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan.  Kompilasi  Hukum  Islam selanjutnya disebut KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian.
Pengaturan tersebut juga memiliki batasan yang  jelas,  yaitu  berlaku  bagi  anak  yang masih dibawah 12 tahun (belum
mummayiz ). (Ani Yumarni, 2019)
Pasal  105  KHI  menyatakan  bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak ibunya,  pemeliharaan  anak  yang  sudah dewasa  diserahkan  kepada  anak  untuk memilih  diantara  ayah  atau  ibunya sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya,
dan  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh ayahnya. (Maswandi, 2017)
Menurut  pasal  229  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  pengadilan menentukan  wali  anak  dibawah  umur. Apabila  pihak  yang  diserahkan  sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan  dan  pendidikan  anak,  maka menurut  Pasal  230  b  Kitab  Hukum Undang-Undang  Hukum  Perdata  hakim dapat  menentukan  sejumlah  uang  yang harus  dibayar  pihak  yang  lain  untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai  anak  dibawah  umur.  Dalam menyelesaikan  suatu  perkara,  seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak  ada  hukum  yang  mengatur  tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. (Suherman, 2019)
Kaidah-kaidah  hukum  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan  ini disaring mana  yang dapat  dijadikan suatu hukum yang hidup dan harus dilaksanakan.  Dalam  penuntutan  biaya hidup  bagi  anak  biasanya  ibu  yang  akan bertindak  mengajukan  tuntutan  terhadap bapak  (bekas  suami)  apabila  bekas suaminya  tidak  memenuhi  kewajibannya dalam  pemberian  nafkah  hidup  bagi  anak yang  berada  dalam  asuhannya.  Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya  mengenai  pemenuhan  terhadap biaya  hidup  dan  pendidikan  anak,  namun juga  menyangkut  masalah  pemeliharaan anak.  Hal  seperti  ini  yang  dilakukan  oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak, maka setelah bercerai
dan  diputuskan  bahwa  anak  ikut  dengan ibunya,  maka  bekas  suaminya  akan diberikan  kewajiban  untuk  memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.
Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan  kasus-kasus  pemeliharaan anak  dan  tanggung  jawab  nafkah  anak cenderung  melimpahkan  tanggung  jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya  dan  kepada  pihak  bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan  anak  sehingga  anak  tersebut dapat berdiri sendiri. Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah  terpenuhinya  ketentuan  Undang- undang.  Sepanjang  orang  tua  yang  telah bercerai  dengan  sadar  dan  beritikad  baik mau  menjalankan  kewajibannya  sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan  oleh  perceraian,  terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan.
Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak  maka  masalah  perlindungan  anak sudah  selesai.  Tetapi  tidak  sesederhana itu,  sebab  dalam  kenyataannya  walaupun telah  ada  putusan  yang  mewajibkan  ayah membiayai pemeliharaan anaknya dibelakang hari ayah tersebut tidak peduli lagi dengan kewajibannya. Oleh sebab itu perlu  dipikirkan  bagaimana  upaya  untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua, yang terutama sekali dengan  mengadakan  peninjauan  kembali terhadap konsep kekuasan orang tua yang bersifat  tunggal,  serta  menegaskan  sanksi
bagi  ayah  yang  melalaikan  kewajiban membiayai pemeliharaan anaknya.
Kalau  ibu  yang  telah  diserahi  hak pemeliharaan  anak  ternyata  melalaikan kewajibannya  maka  hukuman  baginya adalah  mencabut  hak  pemeliharaan  anak atau  hak  perwalian  tersebut  melalui permohonan  dari  pihak  yang  merasa keberatan  dengan  tindakan  ibu  tersebut kepada Pengadilan Negeri. Sesuai dengan makna  dan  rumusan  Undang-Undang, bahwa  untuk  menentukan  hak  perwalian, hak  pemeliharaan  anak  yang  harus diperhatikan  adalah  demi  kepentingan hukum  anaknya.  Jadi  hakim  harus benarbenar  memperhatikan  apabila  anak tersebut  dipelihara  oleh  ibunya  atau bapaknya  mempunyai  jaminan  kehidupan sosial  dan  kesejahteraan  yang  lebih  baik. Hal  yang  terpenting  adalah  kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.
Dengan demikian, siapa yang nantinya  akan  memegang  hak  asuh  anak ( hadhanah )  baik  ibu  atau  ayahnya,  yang diutamakan  adalah  untuk  mendukung pertumbuhan  yang  positif  terhadap  anak.
Bagaimanapun  juga  meskipun  hak  asuh anak  ( hadhanah )  hanya  bisa  pada  salah satu  orang  tuanya  namun  setelah  adanya perceraian  kedua  orang  tuanya  masih berkewajiban  memelihara  dan  mengurus anak-anaknya  hingga  dewasa  meskipun tidak  tinggal  dalam  satu  rumah.  (I Nyoman Sujana, 2017)
2. Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Hak Asuh  Anak  Setelah  Terjadinya Perceraian  di  Kenagarian  Jopang Manganti  Kabupaten  Lima  Puluh
Kota Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodi Dilta sebagai pelaku perceraian,  mengenai  kendala  dalam pelaksanaan  hak  asuh  anak  setelah terjadinya  perceraian  di Kenagarian Jopang Manganti  adalah sebagai berikut: Kurangnya  rasa  tanggung  jawab  si  ibu. Hal  ini  bisa  dilihat  pada  kenyataannya, walaupun  hak  asuh  anak  pada  putusan pengadilan  Agama  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  jatuh  pada  si  ibu,  tapi  tanpa sebab yang jelas si Ibu tersebut menyerahkan anaknya pada Ayah
(dikirimkan  lewat  sopir)  atau  tanpa menemui  Ayahnya,  padahal  anak  di bawah  umur  (4  tahun)  tersebut  masih sangat membutuhkan
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan  pengasuhan  anak  yaitu  Pasal 105  dan  156.  Pasal  105  menentukan tentang  pengasuhan  anak  pada  dua keadaan.  Pertama  ketika  anak  masih dalam keadaan mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada  ibunya.  Kedua  ketika  anak tersebut mumayyiz (usia  12  tahun  ke atas)dapat  diberikan  hak  kepada  anak untuk  memilih  diasuh  oleh  ayah  atau ibunya.  Adapun  Pasal  156  mengatur tentang  pengasuhan  anak  ketika  ibu kandungnya  meninggal  dunia  dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  sebagai  perubahan atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  tidak  memberikan  perubahan  yang berarti mengenai
penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.
Agama dan Negara seringkali bersekongkol  memarginalkan  perempuan. Hal  itu  terlihat  jelas  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  versi  Indonesia.  Bahkan, sejumlah kajian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia menyimpulkan betapa  marginalnya  posisi  perempuan. Indikasi  ini  membuktikan  secara  nyata bahwa  ketimpangan  gender  dalam  relasi laki-laki  dan  perempuan  di  Indonesia masih  sangat  kuat.  Ketimpangan  gender jelas  merupakan  masalah  sosial  yang harus diselesaikan secara integratif dengan menganalisis berbagai faktor yang turut  serta  melanggengkannya,  termasuk faktor  hukum  yang  kerap  mendapat pembenaran agama. (Sulistyowati Irianto: 2006
Pemeliharaan  anak  menurut  gama Islam, sebagai yang kita maklum bersama bahwa  kewajiban  memelihara,  mendidik, dan  mengasuh  anak  adalah  menjadi tanggung  jawab  kedua  orang  tuanya  ,  hal demikian  tentunya  kalau  kondisi  kedua orang tua adalah harmonis akan tetapi jika yang  terjadi  disharmonisasi  kedua  orang tuanya  (terjadi  perceraian),  maka  siapa yang paling berhak diantara mereka.
Menurut  Prof.  Dr.  Satria  Efendi mengatakan  bahwa:  sebelum mumayyiz adalah  masa  dimana  seorang  anak  belum dapat membedakan mana yang bermanfaat  bagi  dirinya  dan  mana  yang
berharga  bagi  dirinya.  Jika  demikian maka  tidak  diperkenankan  memisahkan anak  dengan  ibunya,  jika  tidak  ingin dipisahkan  Allah  mengatakan  bahwa  di hari  Kiamat,  ibunya  lebih  berhak  selama belum menikah dengan laki-laki lain.
Islam memandang bahwa seorang ibu lebih faham dan mengerti akan kebutuhan anak,  hal  demikian  tentunya  jika  seorang ibu  memenuhi  syarat  sebagai  pengasuh dan  pemelihara  anak,    yang  demikian didasarkan  pada  hadist  Abu  Hurairah yakni  kasus  tentang  seorang  anak  yang kedua orang tuanya telah bercerai dimana anak  tersebut  sudah  mampu  membantu Ibunya  mengambil  air  dari  sumur  anak tersebut  dipandang  nabi  sebagai  anak yang mumayyiz karena  telah  dapat membantu  ibunya  yang  pada  gilirannya sang anak memilih ibunya.
Syarat-syarat bagi pengasuh anak:
1. Balig, berakal, tidak terganggu ingatan , adil, jujur;
2. Amanah  sehingga  ada  jaminan  bagi terpeliharanya anak dengan baik;
3. Mempunyai kemampuan dan kemaun terhadap pekerjaan tersebut;
4. Seorang  ibu  dapat  memelihara  anak sekalipun  ia  telah  menikah  dengan laki-laki  lain  sepanjang  suami  tidak jelas- jelas menolaknya.
3. Solusi  Untuk  Mengatasi  Kendala Dalam  Pelaksanaan  Hak  Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian  di  Kenagarian  Jopang Manganti  kabupaten  Lima  Puluh
Kota
Berdasarkan wawancara dengan
Bapak  Darispen  Datuak  Gindo  Majo sebagai tokoh agama (ustad) di Kenagarian  Jopang  Manganti  mengenai solusi  untuk  mengatasi  kendala  dalam pelaksanaan  hak  asuh  anak  setelah terjadinya  perceraian  di Kenagarian Jopang Manganti adalah sebagai berikut:
1. Terhadap  kurangnya  rasa  tanggung jawab  si  ibu,  maka  solusi  yang dilakukan adalah memberikan pemahaman  kepada  si  Ibu  oleh mamak  dipersukuannya  akan  rasa tanggung  jawab  bahwa  anak  tersebut adalah  titipan  Allah  dan  akan  di pertanggungjawabkan dan anak tersebut diserahkan/diasuh oleh ayahnya.
2. Mengenai kondisi mental si Ibu yang tidak  siap  menghadapi  perceraian, maka  solusinya  adalah:  memberikan kekuatan  mental  kepada  si  Ibu  yang bisa  dilakukan  oleh  mamak  di persukuannya,  dengan  memberikan pemahaman bahwa  tidak  setiap perceraian membawa dampak negatif, dan  pada  kenyataannya    anak  yang diasuh  oleh  Ibu  apabila  terjadi perceraian gagal dalam kehidupannya,  bahkan  ada  orang  tua yang  single  parent  berhasil  mendidik anaknya.
3. Terhadap  Kurangnya  pengetahuan agama si Ibu, maka dengan meningkatkan  pemahaman  agama
yang  dilakukan/diberikan  oleh  orang yang  paham  tentang  keagamaan
(ustad) bahwa Allah telah mentaqdirkan perceraian, maka harus ikhlas menerimanya.
4. Tetap  menjalin  hubungan  yang  baik (terjalinnya silaturahmi) antara kedua pasangan yang telah bercerai tersebut walaupun  secara  hubungan  suami isteri  sudah  tidak  ada  ikatan  lagi.
Terhadap semuanya itu dengan meminta  bantuan  tokoh  agama  yaitu ataupun mamak dipersukuannya.
Dalam  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  pasal  41  Kedua  orang  tua berkewajiban  memelihara  dan  mendidik anak-anaknya termasuk menyediakan biaya  yang  dibutuhkan.    Pengadilan Agama  dapat  mencabut  hak  perwalian apabila  ia  (orang  tua  menjadi)  pemabuk, penjudi,  pemboros,  gila  melalaikan  dan menyalahgunakan hak wewenangnya.
Pasal  49  Undang-undang  Nomor  1
tahun 1974 tentang Perkawinan
seseorang  dapat  dicabut  kekuasaannya terhadap  seorang  anak  atas  permintaan orang tua yang lain apabila:
1.  Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya
2.  Berkelakuan buruk;
3.  Situasi  kondisi  pada  ibu  yang
merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan  (Muhamad  Ridho, 2016) Jadi  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan  pengasuhan  anak  yaitu  Pasal 105  dan  156.  Pasal  105  menentukan
tentang  pengasuhan  anak  pada  dua keadaan yaitu  :
1. Ketika  anak  masih  dalam  keadaan belum mumayyiz (kurang  dari  12 tahun)  pengasuhan  anak  ditetapkan kepada ibunya.
2. Ketika  anak  tersebut mumayyiz (usia  12  tahun  ke  atas)  dapat diberikan  hak  asuh  kepada  anak untuk  memilih  diasuh  oleh  ayah atau ibunya.
Adapun  Pasal  156  mengatur  tentang pengasuhan  anak  ketika  ibu  kandungnya meninggal  dunia  dengan  memberikan urutan  yang  berhak  mengasuh  anak. Meskipun bentuk formal kehadiran Kompilasi  Hukum  Islam  hanya  didukung dalam  bentuk  Inpres,  tidak  mengurangi sifat  legalitas  dan  otoritasnya.  Karena segala  yang  dirumuskan  di  dalamnya, benar-benar  sangat  dibutuhkan  ketertiban masyarakat  Islam  masa  kini  dan  masa yang akan datang.
Sehubungan  tertulis  atau  tidaknya suatu  hukum,  sebenarnya  hukum  itu  ada dua  kategori,  hukum  tidak  tertulis,  dan hukum  tertulis.  Dengan  memperhatikan kategori hukum tersebut, maka Kompilasi Hukum  Islam  dalam  hal  ini  jelas eksistensinya  merupakan  hukum  tertulis. Dikatakan  tertulis  sebab  sebagian  materi Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan kutipan  dan  merujuk  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Jadi  kunci  menang  kalahnya  seorang ibu  dalam  perebutan  hak  asuh  anak, karena  kurangnya  argumentasi  hukum  si
ibu untuk meyakinkan hakim tentang pola pengasuhan  yang  dilakukannya  kepada  si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang  tua  tersebut  (seperti  si  Ibu  tidak bekerja  sampai  larut  malam,  lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak, dibandingkan  kesibukan  di  luar  rumah, dsb)  serta  hal-hal  terkait  kepentingan  si anak  secara  psikologis,  materi  maupun non  materi,  sehingga  putusan  di  sini berdasarkan pada keyakinan hakim maksudnya  adalah  sesuatu  yang  diakui adanya  berdasarkan  pada  penyelidikan atau  dalil,  dan  sesuatu  yang  sudah diyakinkan  untuk  tidak  bias  lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain,  atau  sesuatu  yang  menjadi  kekuatan atau  keputusan  hakim  didasarkan  atau penelitian  dari  dalil-dalil  atau  bukti-bukti yang ada,  manakala pasangan suami istri bercerai  dan  si  isteri  kembali  ke agamanya semula. Anak tersebut ditetapkan  pengasuhannya  kepada  pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak.
Dalam era keterbukaan seperti sekarang  ini,  Sistem  Hukum  Nasional belumlah  tertata  secara  menyeluruh  dan terpadu dengan mengakui dan menghormati  hukum  agama,  hukum  adat serta memperbaharui ataupun
menyempurnakan peraturan-peraturan warisan  hukum  colonial  maupun  hukum nasional  yang  diskriminatif,  sehingga masih  dirasakan  adanya  ketidakadilan gender,  kenyataan  yang  terjadi  pada proses penegakan dan penyelesaian masalah  hukum  terdapat  keadaan  dimana kepentingan perempuan menjadi
termarjinalkan ,  padahal  sesungguhnya dalam  teori  hukum  kepentingan  tidaklah berlaku subyektif.
Teori  hukum  tidak  pernah  mengarah pada penyelesaian masalah-masalah hukum  konkret  atau  mengategorikan masalah-masalah hukum, melainkan hanya  pada  upaya  mempelajari  teknik- teknik dan metode yang digunakan dalam dogmatika  hukum  dan  praktik  hukum untuk penyelesaian-masalah masalah hukum.  ketiadaan  perspektif  perempuan dan  pengabaian  pengalaman  perempuan dalam  struktur  pengambilan  keputusan, terutama di daerah, mengakibatkan lahirnya  produk  hukum  dan  kebijakan yang  tidak  memperhatikan  kepentingan perempuan.  Hal  yang  sama  juga  terjadi dalam  berbagai  mekanisme  pencarian keadilan  informal  di  mana  kultur paruik yang  kuat  menghalangi  akses  perempuan untuk  memperoleh  keadilan.  Perempuan dihadapkan  pada  aturan-aturan  adat  dan agama  yang  masih  bias  gender  dan melemahkan  posisi  perempuan.  Posisi perempuan  yang  masih  disubordinasikan sebagai  makhluk  yang  lemah  secara intelektual,  bawah  laki-laki,  tidak  perlu diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan,  tidak  memiliki  pilihan  sendiri, tidak  dihargai  kontribusinya  baik  dalam ruang  privat  dan  publik,  membuatnya menjadi  pihak  yang  terpaksa  pasrah ketika  berhadapan  dengan  dominasi patriarki  dalam  struktur  dan  budaya  di masyarakat.
Jadi  menurut  Penulis,  kenyataan tentang  mengenai  pemeliharaan  anak  di bawah  umur  akibat  perceraian  anak
diberikan kepada ayahnya sehingga menyimpang  dari  ketentuan  Kompilasi Hukum Islam pasal 105, karena ketergantungan anak-anak pada ibu terbentuk  karena  ibu  peka  menanggapi setiap  aktivitas  bayi  seperti  menangis, senyum,  menyusu  dan  manja.  Ibu  adalah orang  yang  pertama  dan  utama  yang menjalin  ikatan  batin  dan  emosional dengan  anak.  Hanya  ibulah  yang  bisa dengan  cepat  mengerti  dan  mampu menanggapi  setiap  gerak-gerik  bayi.  Ibu segera  tahu  kalau  anaknya  hendak menangis, senyum atau lapar.
Doktrin  dalam  aliran  psikoanalisis mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan  dan  tindakannya  sebagai solusi  untuk  memenuhi  kepentingan, mencegah  terjadinya  tumpang  tindih kepentingan,  menganggap  sebagai  pihak ibu  yang  lebih  berperan  jika  anak  masih dibawah umur menjadi pegangan semakin besarnya  hak  asuh  bagi  pihak  ibu  jika terjadi  perceraian,  bahwa  bayi  yang berada dalam tahun-tahun yang membutuhkan  kelembutan  secara  umum akan tinggal  dengan ibunya, selama tidak ada  keberatan  terhadap  si  ibu,  bahkan meskipun  si  ayah  tidak  bersalah,  karena ketidakmampuan ayah untuk memberikan kelembutan  secara  alamiah  dibutuhkan bayi, yang hanya diberikan oleh ibunya
Dengan  adanya  konsep  hak  asuh hadhonah dalam  KHI  tentunya  dapat membantu seorang ibu untuk
mendapatkan  hak  asuh  anaknya.  Namun demikian  ketentuan  ini  tidak  berlaku mutlak  karena  dalam  hal  Pasal  229 Kompilasi  Hukum  Islam  ditegaskan
bahwasanya Hakim dalam  menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib  memperhatikan  dengan  sungguh- sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  sehingga  putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
Pancasila  secara  konsep  dapatlah disebut  sebagai  suatu  system  tentang segala  hal,  karena  secara  konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat  dan  saling  tidak  dapat  dipisahkan, suatu kebulatan yang utuh. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya  adalah,  keseimbangan  antara kepentingan individu  dengan kepentingan masyarakat  serta  kepentingan  penguasa, yang dituntun oleh Sila Ketuhanan. Model keseimbangan  yang  demikian  itu  pula yang pada dasarnya dikembangkan dalam sistem  ketatanegaraan  atau  pemerintahan Islam ketika masa pemerintahan Rasululah. Keseimbangan individu, masyarakat, penguasa yang dikontrol oleh kehendak illahi. (Ramdan Halim, 2018)
Kesemuanya  mengandung  beberapa prinsip sebagai berikut:
a. Prinsip-prinsip  umat,  bahwa  orang mukmin adalah umat yang satu, tidak termasuk  golongan  lain,  orang-orang Yahudi  dan  sekutunya  adalah  satu umat dengan orang mukmin.
b. Prinsip  persatuan  dan  persaudaraan, yakni  persatuan  dan  persaudaraan seagama  maupun  persatuan  dan persaudaraan  sosial,  atau  persatuan dan persaudaraan kemanusiaan.
c. Prinsip  persamaan,  yaitu  pengakuan hak-hak  yang  sama  antara  kaum muslimin dan bukan muslim.
d. Prinsip kebebasan, Islam memberikan kebebasan  dalam  banyak  hal  untuk terpeliharanya masyarakat yang pluralistik.
e. Prinsip  hubungan  antar  pemeluk agama,  pemeluk  agama  baik  Islam atau diluar Islam pada dasarnya wajib menjalin hubungan baik dalam berbagai hal.
f. Prinsip  hidup  bertetangga,  orang yang mendapat perlindungan memperoleh  hak-hak  dan  kewajiban yang sama dengan pelindungnya.
g. Prinsip  tolong  menolong,  membela yang  lemah  dan  teraniaya,  sebagai aktualisasi  adanya  kebersamaan  dan persahabatan yang haronis.
h. Prinsip perdamaian, perdamaian
diantara  komunitas  muslim,  juga perdamaian muslim dengan komunitas lainnya, sebagai
implementasi  bahwa  Islam  adalah agama perdamaian.
i. Prinsip musyawarah, adanya kesepakatan  dan  dapat  diterima substansinya  oleh semua orang yang mengadakan perjanjian.
j. Prinsip  keadilan,  perlakuan  adil harus diberlakukan pada muslim atau non muslim.
k. Prinsip pelaksanaan hukum, pelaksanaan  hukum  yang  merupakan konsekuensi dari penerimaan terhadap  substansi  (isi)  Konstitusi Medinah  sebagai  perjanjian  yang disepakati  dan  ditandatangani  oleh seluruh kelompok Yahudi.
l. Prinsip  kepemimpinan,  yaitu  posisi Rasulullah,  sebagai  pemimpin  umat
juga  pemimpin  masyarakat  yang terdiri dari banyak suku dan agama.
m. Prinsip  ketaqwaan,  sebuah  prinsip yang  bersifat  horizontal  dan  vertical dalam Islam. (Maswandi, 2017)
Perkawinan  menerangkan  tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah ibu) atau  salah  satunya  dicabut  kekuasaannya untuk  waktu  tertentu  dengan  alasan  ia sangat  melalaikan  kewajiban  terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penetapan pengasuhan  anak  terhadap  salah  satu  dari kedua  orang  tuanya  bukan  merupakan penetapan  yang  bersifat  permanen,  akan tetapi  sewaktu-waktu  hak  pengasuhan anak  tersebut  dapat  dialihkan  kepada pihak  lain  melalui  pengajuan  gugatan pencabutan kekuasaan ke Pengadilan.
Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga  penetapan  hak  asuh  anak  dapat ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama  untuk diasuh  oleh  ibunya  dalam  jangka  waktu tertentu  atau  sampai  anak  tersebut berumur  12  tahun  dan  dapat  menentukan sendiri.  Sehingga  dengan  memberikan hak  asuh  anak  di  bawah  umur  12  tahun oleh  Pengadilan  Agama  sampai  jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan  suatu  Putusan  Pengadilan yang  berperspektif  pada  keadilan  gender dengan  alternatif  lain  untuk  selanjutnya setelah  anak  berumur  12  tahun  maka  hak asuh  diberikan  kepada  ayahnya  atau menurut pilihan anaknya sendiri sehingga juga  tidak  melanggar  sebagaimana  dalam ketentuan  Undang-undang  Perlindungan Anak. (Reza Maulana, 2018)
Pertimbangan seperti ini akan memberikan  jalan  tengah  bagi  berbagai pihak.  Pertama  untuk  kepentingan  anak yang  masih  kecil  di  mana  masih  benar- benar  memerlukan  kasih  sayang  ibunya (terutama  dalam  keadaan  balita).  Kedua untuk  kepentingan  ibunya  yang  secara asasi  mempunyai  hak  yang  sama  untuk mengasuh  anak.  ketiga  bagi  kepentingan ayahnya dalam hal memberikan pendidikan  yang  Islami,  dimana  si  ayah akan  dapat  mempergunakan  haknya supaya  anak  tersebut  tetap  berada  dalam ajaran agamanya.

## SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian Jopang  Manganti  pada  kenyataannya tidak  sesuai  dengan  putusan  Pengadilan agama  dengan  adanya  kendala-kendala, kendala  Dalam  Pelaksanaan  Hak  Asuh Anak  Setelah  Terjadinya  Perceraian  di Kenagarian  Jopang  Manganti    adalah sebagai berikut: Kurangnya rasa tanggung jawab  si  ibu,  kondisi  mental  si  Ibu  yang tidak siap menghadapi perceraian, kurangnya pengetahuan  agama si  Ibu dan solusi  terhadap  kendala  tersebut  adalah: memberikan  pemahaman  kepada  si  Ibu akan  rasa  tanggung  jawab  bahwa  anak tersebut  adalah titipan   Allah dan akan di pertanggungjawabkan, memberikan pemahaman bahwa tidak setiap perceraian membawa  dampak  negatif,  meningkatkan pemahaman  agama  bahwa  Allah  telah mentaqdirkan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Mulyadi,  1996, Hukum  Perkawinan Nasional ,  Badan  Penerbit,  Fakultas
Hukum Undip, Semarang Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan , Prenada Media, Jakarta. Fauzi,  R.  (2018).  Dampak  Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan  Anak  Menurut Hukum Positif Indonesia. Soumatera  Law  Review , 1 (1),  153. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v 1i1.3395
Maswandi,  2017, Hak  Asuh  Anak  Yang Belum  Dewasa  Setelah  Perceraian ,
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Sosial Politik, Vol.4 No. 1, hal. 28- 45;
Hariyani,  2016, Hak  asuh  Anak  Pasca terjadinya  Perceraian  (studi  pada Pengadilan  Agama  Kota  Makasar ), Jurnal Pemikiran, Penelitian
Hukum,  Pendidikan  Pancasila  dan
Kewarganegaraan, Vol.2 No. 2, hal.
45-55;
Reza  Maulana,  2018, Kepastian  Hukum Terhadap Hukum Terhadap
Pengasihan  anak  Mumayyiz  Pasca Perceraraian ,  Jurnal  Yudisial  Vol.
11 No. 1 April 2018: hal.55 – 74;
Ramdan  Halim,  2018, Akibat  Perceraian Terhadap  Hak  Asuh  Anak  dan Pengurusan  Harta  Kekayaan  anak oleh  orang  tua  ditinjau  dari  UU Nomor  1  tahun  dan  Kompilasi Hukum  islam ,  Jurnal  Ilmiah,  Jurnal
Kertha Semaya, Vol. 04 No. 05, hal.
28-45 Suherman, A. 2019. Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. SIGn Jurnal Hukum , 1 (1), 42-51.
Iman  Jauhari,  2018 ,  Hak    asuh  anak pasca  terjadimya  perceraian  orang tua dalam putusan Hakim Mahkamah  Syari’ah  Banda  Aceh ,
Jurnal  Ilmu  Hukum  Unsyiah,  Vol.
4, No. 2, September , Hal. 15-25;
Ani  Yumarni,  2019, Perkawinan  Bawah Umur  dan  Potensi  Perceraian (Studi  Kewenangan  KUA  Wilayah Kota  Bogo r,  Jurnal  Hukum  IUS QUIA  IUSTUM  NO.  1  VOL.  26 JANUARI 2019, Hal. 193 – 211
Nunung  Rodliyah,  2014, Akibat  Hukum Perceraian berdasarkan UU Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan ,  Jurnal  KEADILAN Volume  5  Nomor  1  Maret  2014,
Hal.123-135.
Muhamad  Ridho,  2016, Itsbat  Nikah Terhadap Pelaku Perceraian Diluar Pengadilan dan ImplikasiI Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan  Agama  Serang ),  Jurnal Hukum  Keluarga  Islam,  Volume  1 No. 2 (Juli-Desember, hal.22-37
Moh.  Afandi,  2018, Hukum  Perceraian Di  Indonesia:  Studi  Komparatif antara  Fikih  Konvensional,  UU Kontemporer  di  Indonesia  dan Negaranegara  Muslim  Perspektif Jurnal  Hukum,  Vol.XVIII,  (No.2), hal. 45-57
Said,  M.  F.  2018, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum), 4 (1), 141-152.
I  Nyoman  Sujana, Akibat-Akibat  Hukum
Perceraian Dalam Perkawinan Campuran, 2017, Jurnal Notariil P- ISSN: 2540-797X, 60 . Jurnal
Notariil,  Vol.  1,  No.  2,  Mei  2017, hal. 58-67.