## PENERAPAN TA’WIDH PADA PEMEGANG SYARIAH CARD
Nadia Ananda Elsanti Universitas Airlangga Email : cacaelsanti@gmail.com Abstract
As  with  most  credit  card  holders,  sharia  card  holders  also  have obligations that must be fulfilled, one of which is to settle the bill payment for the transaction that has been done. But did not rule out the customer is negligent in completing  the  bill  payment  for  transsaksi  ever  done.  In  the  face  of  the  risk  of customers  who  default  or  negligent  in  making  a  bill  payment,  one  form  of protection  offered  in  Islamic  Sharia  is  the  mechanism  of  giving  Ta'widh  or compensation  to  the  party  whose  rights  are  violated.  Ta'widh  concept  issued  by the National Sharia Council is expected to be one way to prevent losses suffered by Bank Syariah as the issuer of sharia card caused by customers who neglect to fulfill their payment obligations.
Keywords: Ta'widh; Sharia Card; Late payment; Legal effort

## Abstrak
Seperti  pada  pemegang  kartu  kredit  pada  umumnya,  pemegang syariah card juga  memiliki  kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  salah  satunya  adalah menyelesaikan  pembayaran  tagihan  atas  transaksi  yang  telah  dilakukan.  Namun tidak  menutup  kemungkinan  nasabah  tersebut  lalai  dalam  menyelesaikan pembayaran  tagihan  atas  transsaksi  yang  pernah  dilakukannya.  Di  dalam menghadapi  risiko  nasabah  yang  wanprestasi  atau  lalai  dalam  melakukan pembayaran  tagihan,  salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  ditawarkan  dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme pemberian Ta’widh atau ganti rugi kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Konsep Ta’widh yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah  Nasional  diharapkan  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mencegah  kerugian yang  dialami  Bank  Syariah  selaku  penerbit syariah  card yang  diakibatkan  oleh nasabah yang lalai melaksanakan kewajiban pembayarannya.
Kata  Kunci  : Ta’widh ; Syariah  Card ;  Keterlambatan  Pembayaran;  Upaya Hukum

## PENDAHULUAN
artu kredit yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau yang dikenal dengan kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ( syariah card ) merupakan produk  yang  tergolong  baru  dalam  dunia  perbankan.  Produk  kartu pembiayaan  ini  telah  didukung  dengan  dikeluarkannya  Fatwa  oleh  DSN  MUI Nomor  54/DSN-MUI/X/2006  tentang Syariah  Card ,  adapun  yang  dimaksud dengan Syariah  Card adalah  kartu  yang  berfungsi  seperti  Kartu  Kredit  yang hubungan  hukum  (berdasarkan  sistem  yang  sudah  ada)  antara  para  pihak berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa, yang dimaksud para pihak disini adalah penerbit kartu ( mushdir al-bithaqah ), pemegang kartu ( hamil al-bithaqah ), dan penerima kartu ( merchant, tajir atau qabil al-bithaqah ). 1
Syariah card pertama kali diluncurkan oleh Bank Danamon Syariah pada bulan Juli 2007 dengan nama Dirham Card , setelah itu disusul dengan peluncuran Hasanah Card oleh BNI Syariah pada bulan Februari 2009 dan kemudian disusul oleh  CIMB  Niaga  Syariah  yang  juga  meluncurkan  CIMB  Niaga  Syariah  Gold pada bulan November 2010.
Pembiayaan  dalam Syariah  Card menggunakan  3  skema  akad,  yaitu Kafalah,  Qardh ,  dan Ijarah .  Pada  akad Kafalah ,  Bank  selaku  penerbit  kartu bertindak  sebagai  penjamin  bagi  pemegang  kartu  terhadap merchant atas  semua kewajiban  bayar  ( dayn )  yang  timbul.  Atas  pemberian Kafalah ,  Bank  sebagai penerbit  kartu  menerima  imbal  jasa  atau fee. Pada  akad Qardh ,  Bank  berfungsi sebagai  pemberi  pinjaman  kepada  pemegang  kartu  melalui  penarikan  tunai  dari Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Berdasarkan akad Qardh , pemegang kartu wajib mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktunya, sedangkan pada akad Ijarah ,  Bank  berfungsi  sebagai  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan pelayanan  terhadap  pemegang  kartu.  Pada  akad Ijarah ini  pemegang  kartu dikenakan membership  fee . 2 Jika  menggunakan  skema  dari  ketiga  akad  tersebut, maka  hampir  semua  layanan  pada syariah  card dapat  diatasi  dengan  kebebasan dari transaksi dengan prinsip yang mengandung riba.
Sebagaimana  penggunaan  kartu  kredit  pada  umumnya,  seorang  nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit sudah semestinya memenuhi kewajiban dan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Bank  selaku  penerbit  kartu.  Begitu  pun halnya dengan penggunaan Syariah Card tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus  dipenuhi  oleh  nasabah,  seperti  halnya  menyelesaikan  pembayaran  tagihan
1 Dikutip dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
2 Ibid.

## K
atas transaksi yang telah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah terlambat atau lalai dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada Bank selaku penerbit kartu.
Di  dalam  menghadapi  risiko  nasabah  yang  wanprestasi  atau  kelalaian nasabah  yang  dengan  menunda-nunda  pembayaran,  salah  satu  bentuk perlindungan  yang  ditawarkan  dalam  Syariah  Islam  adalah  adanya  mekanisme ta’widh (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Adapun pengertian Ta’widh menurut  Fatwa  DSN  MUI  No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh adalah  menutup  kerugian  yang  terjadi  akibat  pelanggaran  atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan  upaya  untuk  memperoleh  pembayaran  dan  bukan  kerugian  yang  akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
Perlu  dipahami  bahwa  terdapat  perbedaan  antara Ta’widh dengan Ta’zir (denda  keterlambatan),  sekalipun  keduanya  memiliki  kesamaan  dikarenakan keterlambatan  nasabah  dengan  menunda-nunda  pembayaran. Ta’widh dapat diartikan  sebagai  ganti  rugi  atas  peristiwa  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  para pihak  yang berakad sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dana ta’widh yang  diterima  akan  dimasukkan  kedalam  pos  pemasukan  Bank. Sedangkan Ta’zir (denda  keterlambatan)  merupakan  sanksi  yang  dikenakan kepada  nasabah  atas  keterlambatan  pembayaran  yang  telah  dilakukannya,  dana yang  diterima  masuk  ke  dalam  dana  kebajikan  bukan  merupakan  pendapatan Bank.
Konsep Ta’widh yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional diharapkan  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mencegah  kerugian  yang  dialami  oleh Bank  selaku  penerbit  kartu.  Ini  juga  sebagai  kompetitif  terhadap  Bank konvensional  yang  menerapkan  bunga  dengan  mengambil  konsep  kehilangan kesempatan  atau time  value  of  money apabila  nasabah  terlambat  melunasi kewajibannya.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  syariah  card  yang  menawarkan prinsip  bebas  bunga  atau  riba.  Namun  perlu  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai penerapan  Fatwa  DSN  MUI  No.43/DSN.MUI/VIII/2004  tentang Ta’widh yang diharapkan  mampu  memberikan  pelajaran  kepada  nasabah  pembiayaan  yang nakal  dan  membantu  Bank  Syariah  agar  mendorong  nasabah  untuk  melunasi kewajibannya tepat waktu.
Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, masalah yang akan dikaji dalam tulisan  ini  adalah  Karakteristik Ta’widh pada Syariah  Card ,  dan  Upaya  Hukum bagi  Bank  Syariah  Apabila  Nasabah  Tidak  Memenuhi  Pembayaran  Tagihan  dan Ta’widh.

## PEMBAHASAN

## A. Karakteristik Ta’widh Pada Syariah Card
Secara  umum  bagi  lembaga  keuangan  konvensional  kartu  kredit merupakan  suatu  produk  yang  memberikan  nilai  jual  yang  cukup  tinggi  di masyarakat mulai dari keuntungan hingga pada tingginya permintaan masyarakat terhadap pengajuan penggunaan kartu kredit. Bank selaku penerbit kartu memiliki tujuan  dengan  adanya  kartu  kredit  akan  memberikan  kemudahan  terhadap transaksi yang dilakukan nasabah, hal tersebut karena fungsi dari kartu kredit itu sendiri adalah sebagai pengganti uang tunai sehingga nasabah lebih praktis dalam setiap  melakukan  transaksi  pembayaran.  Akan  tetapi,  kartu  kredit  juga  dapat memberikan  dampak  negatif  apabila  pemegang  kartu  kredit  tersebut  memiliki perilaku  yang  konsumtif  dan  tidak  memperhatikan  jumlah  pengeluarannya  yang sudah melebihi batas dari kapasitas pembayarannya.
Hal  tersebut  yang  menyebabkan  banyak  dari  nasabah  pemegang  kartu kredit  mengalami  keterlambatan  dalam  melakukan  pembayaran  tagihan  yang sudah jatuh tempo, dari hal tersebut maka Bank selaku pihak penerbit  kartu akan memberikan  beban  bunga  kredit  yang  cukup  tinggi  dari  tagihan  yang  belum dilunasi  serta  denda  keterlembatan,  apabila  tagihan  tersebut  tidak  segera dibayarkan  maka  tagihan  tersebut  akan  terus  membengkak  baik  karena penggunaan kartu kredit selanjutnya oleh nasabah ataupun disebabkan oleh beban bunga yang terus bertambah.
Dalam  penggunaan syariah  card pemberian  bunga  atau  riba  itu diharamkan,  oleh  karena  itu  apabila  nasabah  mengalami  keterlambatan pembayaran  maka  salah  satu  mekanisme  untuk  mencegah  kerugian  bagi  Bank Syariah  adalah  pemberian Ta’widh kepada  nasabah  yang  lalai  melaksanakan kewajiban pembayarannya. Bank Syariah selaku penerbit kartu dapat mengenakan ta’widh terhadap  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  penerbit  kartu  akibat keterlambatan  pemegang  kartu  dalam  membayar  kewajiban  yang  telah  jatuh tempo. 3
Sebagai  contoh  mekanisme  pemberian Ta’widh pada Hasanah  Card dari BNI Syariah adalah sebagai berikut :
3 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Kencana : Jakarta,2014), h.462.
Tabel 1 Biaya Ta’widh Hasanah Card
Sumber : BNI Syariah Subject to DPD stage (ta’widh, biaya penagihan) Classic Gold Platinum x days - 29 days 15.000 35.000 110.000 30 – 59 days 20.000 50.000 160.000 60 – 89 days 25.000 65.000 220.000 90 – 119 days 40.000 100.000 340.000 120 – 149 days 50.000 120.000 410.000 150 – 179 days 60.000 150.000 480.000 > 180 days 320.000 800.000 2.800.000 Pada  operasional Hasanah  Card ,  perhitungan ta’widh dilakukan berdasarkan  jangka  waktu  keterlambatan  pembayaran  si  pemegang  kartu. Berdasarkan  penelitian  dan  juga  wawancara  terhadap  Bapak  Syarif  yang merupakan staff bagian Card  Bussiness  Division Unit  Marketing  BNI  Syariah Cabang  Makassar,  penerapan ta’widh tersebut  sudah  menjadi  kebijakan  BNI Syariah dalam memutuskan perlakuan terhadap biaya ta’widh , biaya ta’widh pada BNI Syariah ditentukan di awal akad dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank. 4
BNI  Syariah  dalam  melakukan  pendekatan  biaya ta’widh berdasarkan penggolongan  kartu  didasari  oleh  besarnya  jumlah  plafon  atau  limit  kartu  (lihat tabel 1 biaya Ta’widh Hasanah Card ) dan jumlah hari keterlambatannya, hal ini berbeda  dengan  kartu  kredit  konvensional  yang  besar  biaya  keterlambatannya didasari oleh presentase bunga dari total tagihan.
Adapun mengenai Denda Keterlambatan ( late charge ) yang masuk kepada dana sosial pada Hasanah Card denda tersebut sudah ditiadakan. Pengenaan biaya Ta’widh ini  atau  dalam Hasanah  Card disebut  biaya  penagihan,  akan  dikenakan kepada nasabah apabila dari pihak Bank sudah melakukan upaya penagihan yaitu melalui  SMS  atau  layanan  pesan  singkat,  panggilan  telepon  kepada  nasabah hingga mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah.
Sebagai  bahan  perbandingan,  besarnya  denda  keterlambatan  pada  kartu kredit  konvensional  BNI  yaitu  3  persen  dari  total  tagihan  atau  maksimal
4 Wawancara dengan M. Syarif, staff bagian Card Bussiness Division Unit Marketing BNI Syariah Cabang Makassar, pada tanggal 20 Juli 2017.
Rp.150.000,-. 5 Tentunya  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  karena perhitungan  biaya  tersebut  berdasarkan  presentase  bunga. Hasanah  card dalam hal ini sudah memberikan perbedaan dengan kartu kredit konvensional. Pertama, biaya ta’widh pada Hasanah  Card yang  lebih  murah  dibandingkan  denda keterlambatan  pada  kartu  kredit  konvensional  yang  mana  hal  tersebut  sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :
دش لاا ررض لا
"kemudharatan yang lebih besar /berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.
أ
“bila harus memilih antara dua mudharat maka pilih yang paling ringan”
Kemudharatan  yang  lebih  besar  adalah  adanya  denda  keterlambatan  pada kartu  kredit  konvensional,  sedangkan  adanya  kesepakatan  dalam  menentukan ta’widh agar  tidak  merugikan  salah  satu  pihak  merupakan  kemudharatan  yang lebih ringan.
Kedua,  dalam Hasanah  Card khususnya Hasanah  Card  Classic nasabah wajib  untuk  menyetorkan cash  collateral/Goodwill  Investment minimal  sepuluh persen dari limit kartu yang bertujuan untuk mengurangi timbulya non performing financing (NPF) pada Hasanah Card Classic .
Adapun status kolektibilitas pembayaran pada Hasanah Card antara lain : 6
1. Lancar
Adalah  kondisi  dimana  pembayaran  tagihan Hasanah  Card tepat  waktu dan  tidak  ada  tunggakan  yang  melebihi  batas  waktu  jatuh  tempo.  Unit Collection mencetak billing  statement pada  tanggal  18  dan  mengirimnya pada  tanggal  19  atau  20  kepada  nasabah  dan  diharapkan  nasabah  sudah menerimanya  sebelum  tanggal  jatuh  tempo  atau  tanggal  tujuh  bulan berikutnya.
2. Dalam Perhatian Khusus
Adalah  kondisi  dimana  pembayaran  tagihan Hasanah Card belum dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta’widh atau biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran,  melaksanakan  upaya  penagihan  melalui SMS  blast (Short Message  Services  atau  layanan  pesan  singkat)  dan  panggilan  telepon
5 http://bnicardcenter.co.id/news/penyesuaian-kartu-kredit-BNI.aspx diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 19.00 WIB
6 Wawancara dengan M. Syarif, staff bagian Card Bussiness Division Unit Marketing BNI Syariah Cabang Makassar, pada tanggal 20 Juli 2017
kepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati tanggal jatuh tempo  serta  membuat  janji  bertemu  dengan  nasabah  atau  mendatangi langsung  kerumah  maupun  kantor  nasabah,  dan  melakukan  pembatalan sementara  terhadap  fasilitas Hasanah Card dimana  pemblokiran  ini sifatnya  sementara  yang  dapat  digunakan  kembali  jika  nasabah  melunasi kewajibannya.
3. Kurang Lancar
Adalah  kondisi  dimana  pembayaran  tagihan  kartu  kredit Hasanah  Card masih  belum  dilakukan  pada  90-119  hari  kalender  setelah  jatuh  tempo. Pada  kondisi  ini  BNI  Syariah  mengenakan  ta’widh  yang  lebih  tinggi, melaksanakan  upaya  penagihan,  dan  melakukan  pembatalan  permanent terhadap fasilitas Hasanah Card.
4. Diragukan
Adalah  kondisi  dimana  pembayaran  tagihan  kartu  kredit Hasanah  Card masih  belum  dilakukan  pada  120-179  hari  kalender  setelah  jatuh  tempo. Pada  kondisi  ini  BNI  Syariah  mengenakan ta’widh yang  lebih  tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif.
5. Macet
Adalah  kondisi  dimana  pembayaran  tagihan  kartu  kredit Hasanah  Card masih  belum  dilakukan  setelah  lewatnya  180  hari  kalender  setelah  jatuh tempo.  Pada  kondisi  ini  BNI  Syariah  mengenakan ta’widh yang  lebih tinggi,  melaksanakan  upaya  penagihan  secara  lebih  intensif  melalui petugas  lapangan  atau  pihak  ketiga  atau  aparat  hukum  atau  lembaga peradilan.
Sedangkan write  off atau  penghapusbukuan  utang Hasanah  Card akan dilakukan  secara  otomatis  melalui  sistem  saat  tagihan  macet  melewati  180  hari kalender  sejak  jatuh  tempo.  Jadi  berdasarkan  pemaparan  tersebut, ta’widh tidak dapat digolongkan sebagai riba atau bunga meskipun besarnya biaya ta’widh pada Syariah Card ditentukan di awal akad dan merupakan biaya perkiraan yang akan dikeluarkan  oleh  Bank  selaku  penerbit  kartu  karena  nasabah  tersebut  telat melunasi kewajibannya.

## B. Upaya  Hukum  Bagi  Bank  Syariah  Apabila  Nasabah  Tidak  Memenuhi Pembayaran Tagihan Dan Ta’widh
Di  dalam  suatu  perjanjian  tentu  saja  memiliki  risiko  yang  dapat  berasal dari masing-masing pihak terkait dalam pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan haknya.  Bank  Syariah  dalam  memberikan  pembiayaan  berharap  bahwa pembiayaan  tersebut  berjalan  dengan  lancar,  nasabah  mematuhi  apa  yang  telah
disepakati  dalam  perjanjian  dan  membayar  lunas  bila  jatuh  tempo.  Akan  tetapi, dapat  terjadi  dalam  jangka  waktu  pembiayaan,  nasabah  mengalami  kesulitan dalam  pembayaran  yang  berakibat  kerugian  bagi  Bank  Syariah. 7 Dalam  kasus pemberian kartu kredit pada Bank Konvensional maupun Bank Syariah, salah satu masalah  yang  paling  sering  dihadapi  adalah  tidak  terpenuhinya  kewajiban pembayaran  atas  tagihan  oleh  nasabah  atas  transaksi  yang  telah  dilakukannya. Apabila hal tersebut terjadi maka Bank Syariah selaku pihak penerbit kartu maka akan melakukan berbagai upaya penagihan mulai dari menghubungi nasabah agar segera  membayar  kewajibannya,  mendatangi  rumah  atau  tempat  kerja  nasabah, hingga  melakukan  pemblokiran  terhadap  fasilitas  syariah  card.  Namun  apabila nasabah masih tidak bisa membayar tagihan kartu syariah card yang dimilikinya, Bank Syariah akan menawarkarkan upaya restrukturisasi pembiayaan.
Restrukturisasi  pembiayaan  adalah  upaya  yang  dilakukan  Bank  dalam rangka  membantu  nasabah  agar  dapat  menyelesaikan  kewajibannya. 8 Adapun kriteria nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut : 9
a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
b. Terdapat  sumber  pembayaran  angsuran  yang  jelas  dari  nasabah  dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
Secara  umum,  terdapat  tiga  jenis  restrukturisasi  pembiayaan  yang  dapat diberikan pada nasabah yang berada dalam kondisi kredit bermasalah atau macet, antara lain melalui : 10
a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Penjadwalan  Kembali  (Reschedulling),  yaitu  perubahan  jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)
Persyaratan  Kembali  (Reconditioning),  yaitu  perubahan  sebagian  atau seluruh  persyaratan  pembiayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada  Bank,  antara  lain meliputi :
1) Perubahan jadwal pembayaran;
7 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008), h.208.
8 Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh Bank Syariah (Revka Petra Media : Surabaya, 2014), h.158.
9 Ibid , h.161.
10 Ibid , h.158-159.
2) Perubahan jumlah angsuran;
3) Perubahan jangka waktu;
4) Perubahan  nisbah  dalam  pembiayaan  mudharabah  atau musyarakah;
5) Perubahan  proyeksi  bagi  hasil  dalam  pembiayaan  mudharabah atau musyarakah; dan/atau:
6) Pemberian potongan.
c.   Penataan Kembali (Restructuring)
Penataan  Kembali  (Restructuring),  yaitu  perubahan  persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :
1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
2) Konversi akad pembiayaan;
3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; 4) Konversi  pembiayaan  menjadi  penyertaan  modal  sementara pada  perusahaan  nasabah,  yang  dapat  disertai  dengan rescheduling atau reconditioning.
Adapun  beberapa  dampak  yang  dirasakan  Bank  selaku  penerbit  kartu apabila terjadi kredit macet adalah : 11
a. Hilangnya  kesempatan  untuk  memperoleh  income  (pendapatan)  dari kredit  yang  diberikannya,  sehingga  mengurangi  perolehan  laba  dan pengaruh buruk bagi rentabilitas Bank;
b. Rasio  kualitas  aktiva  produktif  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  BDR ( Bad Debt Ratio ) menjadi semakin besar  yang menggambarkan situasi yang semakin memburuk;
c. Bank  harus  memperbesar  penyisihan  untuk  cadangan  aktiva  produktif yang  diklasifikasikan  berdasarkan  ketentuan  yang  ada.  Hal  ini  pada akhirnya  akan  mengurangi  besarnya  modal  Bank  dan  akan  sangat berpengaruh terhadap CAR ( Capital Adequacy Ratio );
d. ROA  ( Return  On  Assets )  mengalami  penurunan.  Menurunnya  nilai kesehatan Bank.
Dilihat  dari  hal  tersebut  diatas,  maka  Bank  selaku  penerbit  kartu  dan nasabah  memiliki  hubungan  hukum  yang  timbul  akibat  dari  suatu  perikatan diantara  mereka  oleh  karena  itu  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua belah  pihak  sehingga  masing-masing  pihak  berkewajiban  untuk  melakukan kewajibannya dan mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
11 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Ghalia Indonesia : Bandung,2001),h.86.
Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam transaksi syariah card , berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan syariah, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak  antara  lain  dengan  cara  non  litigasi  melalui  musyawarah,  mediasi perbankan,  ataupun  melalui  badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS), atau  melalui  peradilan  agama.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  ini  merupakan mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  diterapkan  bagi  sengketa  syariah  secara umum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

## PENUTUP
Karakteristik Ta’widh pada  produk syariah  card ,  yaitu  merupakan  biaya penagihan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Syariah  dalam  melakukan  upaya penagihan  kepada  nasabah.  Dalam  praktiknya  besar  nilai ta’widh telah  diketahui di  awal  akad,  dan  besaran  biaya ta’widh bersifat  tidak  tetap.  Penentuan  biaya ta’widh dan besaran nominalnya ditentukan sesuai dengan lamanya keterlambatan pembayaran  serta  jenis  kartu  yang  digunakan  oleh  nasabah.  Sehingga  semakin lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  penagihan  kepada  nasabah  maka biaya ta’widh yang dikenakan akan semakin meningkat. Hal tersebut belum sesuai dengan  ketentuan Ta’widh menurut  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  43/DSN- MUI/VIII/2004  tentang Ta’widh karena  dalam  hal ini  Bank  Syariah  menentukan besar biaya ta’widh berdasarkan kerugian yang diperkirakan akan terjadi padahal seharusnya  besaran  biaya ta’widh adalah  sesuai  dengan  nilai  kerugian  rill  ( real loss )  yang  pasti  dialami  ( fixed  cost )  bukan  kerugian  yang  diperkirakan  akan terjadi ( potential loss ) oleh Bank Syariah.
Upaya pertama yang dapat dilakukan Bank Syariah apabila nasabah belum membayar tagihan dan biaya ta’widh adalah dengan melakukan upaya penagihan kepada  nasabah  dengan  cara  menelpon,  mengirimkan  surat  dan  melakukan kunjungan  langsung  kepada  nasabah  baik  di  rumah  maupun  di  tempat  kerja nasabah,  selain  itu  apabila  nasabah  masih  tidak  dapat  melakukan  pembayaran tagihan  maka  Bank  akan  menawarkan  penyelesaian  tagihan  melalui  upaya restrukturisasi  pembiayaan  yaitu  dengan  melalui rescheduling atau  penjadwalan kembali, reconditioning atau  persyaratan  kembali,  dan  yang  terakhir  yaitu restructuring atau  penataan  kembali.  Selain  daripada  itu,  upaya  penyelesaian sengketa  yang  dapat  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  dan  nasabah  berdasarkan ketentuan  pada  Pasal  55  UU  Perbankan  Syariah  yaitu  melalui  jalur  litigasi  yaitu peradilan  agama  maupun  jalur  non  litigasi  yaitu  melalui  musyawarah,  mediasi ataupun melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai pada kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan Bank Syariah selaku penerbit syariah card.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan , Ghalia Indonesia,Bandung,2001
Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Syariah,  Produk-Produk  dan  Aspek- Aspek Hukumnya , Kencana,Jakarta,2014
Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh Bank Syariah , Revka Petra Media, Surabaya, 2014

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

## Fatwa
Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh
Fatwa oleh DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card Laman
http://bnicardcenter.co.id/news/penyesuaian-kartu-kredit-BNI.aspx  diakses  pada tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 19.00 WIB