## FAKTOR-FAKTOR SULITNYA PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA KORUPSI TERKAIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM STUDI KASUS KEADAAN TERTENTU
Herman Katimin *)
Harrysabath43@gmail.com
Somarwidjaya *) soma_unpad@yahoo.co.id
Dewi Kania Sugiharti *) dewi@unpad.ac.id
(Diterima 27 Mei 2021, disetujui 14 Juni 2021)

## ABSTRACT
Certain  circumstances  are  one  of  the  criminal  elements  that  incriminate  the perpetrators  of  corruption  in  state  financial  losses  so  that  the  death  penalty  can  be imposed as stipulated in Article 2 paragraph 2 UUPTPK. In fact, the amount of state financial losses reached millions to trillions of rupiah and had met certain elements of circumstances,  but  law  enforcement  did  not  apply  the  death  penalty.  From  the problems  mentioned  above,  this  study aims  to  make  the  legislators  make  indicators of  the  amount  of  state  financial  losses  as  one  element  of  certain  circumstances  by revising  Article  2  paragraph  2  of  the  UUPTPK.  The  research  method  used  is  a normative juridical approach by researching, reviewing and analyzing secondary data related  to  corruption  cases  involving  state  financial  losses  carried  out  under  certain circumstances  with  the  threat  of  capital  punishment.  The  result  of  the  discussion  is that it is difficult to apply the death penalty for corruption in state financial losses due to  legal  uncertainty  and  injustice  between  the  amount  of  state  financial  losses  that are  not  proportional  to  the  actions  of  the  perpetrators,  so  that  psychologically  law enforcers  need  to  practice  very  carefully,  which  in  the  end  uses  other  laws, resolve amicably  and  the  Public  Prosecutor  in  making  the  indictment  is  not  accurate,  clear and incomplete and the judge makes a decision considering the sense of justice that the purpose of punishment is not for retaliation but prevention. Therefore, the amount of  state  financial  losses  in  determining  the  death  penalty  for  criminal  acts  of corruption should make the nature of being against the law an absolute requirement for  material  crimes  and  burdensome  elements  of  certain  circumstances  so  as  to facilitate  special  law  enforcers  for  the  Public  Prosecutor  in  making  indictments carefully,  clearly  and  completely  as  formal  and  material  requirements  as  well  as judges should be creative and dare to apply the death penalty by referring to Perma No.  1  of  2020  concerning  Guidelines  for  Criminalizing  Article  2  and  Article  3  of  the PTPK Law.
Keywords : Corruption, State Financial Losses and the Death Penalty
*) Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Konsentarsi Hukum Pidana Universitas Padjadjaran
*) Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Keadaan  tertentu  merupakan  salah  satu  unsur  pidana  yang  memberatkan  pelaku tindak  pidana  korupsi  kerugian  keuangan  negara  sehingga  pidana  mati  dapat dijatuhkan  sebagaimana  Pasal  2  ayat  2  UUPTPK.  faktanya  jumlah  kerugian keuangan  negara  yang  mencapai  jutaan  hingga  triluan  rupiah  dan  telah  memenuhi unsur  keadaan tertentu  akan  tetapi  penegak hukum  tidak  menerapkan  pidana  mati. Dari  masalah  tersebut  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  agar  pembentuk  undang- undang  menjadikan  indikator  jumlah  kerugian  keuangan  negara  sebagai  salah  satu unsur keadaan tertentu dengan merevisi Pasal 2 ayat 2 UUPTPK. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  meneliti,  mengkaji  dan menganalisa  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  perkara  korupsi  kerugian keuangan  negara  yang  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  dengan  ancaman  pidana mati.  Hasil  pembahasan  adalah  sulitnya  diterapkan  hukuman  mati  tindak  pidana korupsi  kerugian  keuangan  negara  karena  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan antara  jumlah  kerugian  keuangan  negara  yang  tidak  sebanding  dengan  perbuatan pelaku  sehingga  menghendaki  penegak  hukum  secara  psikologis  praktek  sangat berhati-hati, yang pada akhirnya menggunakan undang-undang lain, menyelesaikan secara  kekeluargaan  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  membuat  surat  dakwaan tidak  cermat,  jelas  dan  tidak  lengkap  serta  hakim  menjatuhkan  putusan mempertimbangkan  rasa  keadilan  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  bukan  untuk pembalasan  melainkan  pencegahan.  Oleh  karena  itu,  jumlah  kerugian  keuangan negara  dalam  menentukan  hukuman  mati  pada  tindak  pidana  korupsi  hendaknya menjadikan  sifat  melawan  hukum  sebagai  syarat  mutlak  pidana  materiil  dan memberatkan  unsur  keadaan  tertentu  sehingga  mempermudah  penegak  hukum khusus Jaksa Penuntut Umum dalam  membuat surat dakwaan secara cermat, jelas dan  lengkap  sebagai  syarat  formil  dan  materiil  serta  Hakim  hendaknya  kreatif  dan berani menerapkan hukuman  mati dengan mempedomani Perma No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK.
Kata Kunci : Korupsi, Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman Mati

## I. Pendahuluan
a.  Latar Belakang
Kejahatan korupsi di Negara Indonesia semakin meningkat baik secara kuantitas  maupun  kualitas  dengan  dampak  secara  masif  termasuk  jumlah kerugian keuangan negara dari jutaan rupiah hingga mencapai triliuan berikut kerugian  sosial  lainnya.  Bilamana  ditotalkan  secara  keseluruhan,  maka keuangan  negara  tersebut  dapat  mengakomodir  APBN  setiap  tahunnya. Seperti  korupsi  E-KTP  mencapai  Rp.  2,3  Triliun,  (Faiq  Hidayat  dan  Haris Fadhil, Sidang  Vonis  Novanto,  Hakim:  Korupsi  E-KTP  Rugi  Negara  Rp.  2,3 Triliun, DetikNews, 24 April 2018 dan diakses https://news.detik.com/berita/d- 3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan-negara-rp-23-triliun ,  tanggal  10  Januari 2020).  Korupsi  di  PT.  Asuransi  Jiwasraya  (persero)  yang  ditangani  pihak
Kejaksaan Agung dengan total kerugian keuangan negara diprediksi melebihi angka Rp. 13.7 triliun (Cantika Adinda Putri, Kerugian Keuangan Negara Rp. 13,7 T, ini Respons Bos OJK Soal Jiwasraya, CNBC Indonesia, 25 Desember 2019, link https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225121706-4- 125555/kerugian-negara-rp-137-t-ini-respons-bos-ojk-soal-jiwasraya ,  diakses tanggal  10  Januari  2020).  Kasus  Maria  Pauline  Lumowo  pembobolan  bank BNI mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 1,7 trilunan,  kasus Djoko Sugiarto  Tjandra  pengalihan  hak  tagih  Bank  Bali  mengakibatkan  kerugian negara  Rp.  904  milyar,  kasus  dugaan  korupsi  terkait  sumber  daya  alam dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp. 5,8 trilun dan USD 711 ribu (Intan Piliang dan Estu Suryowati, Kasus Korupsi SDA ini Sebabkan Kerugian Negara hingga Triliunan
Rupiah, 8 Pebruari 2019, Link https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/kasus-korupsi- sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah/ ,  diakses  tanggal 10  Januari  2020).  Kasus  Bupati  Subang  Eep  Hidayat  terlibat  kasus  korupsi upah  pungut  pajak  sebesar  Rp  3,2  miliar  (Humas  Kejaksaan  Agung,  link https:// www. kejaksaan.go.id/unit_ kejaksaan.php?idu =31&idsu=47&idke=0&hal=78&id  =1893&bc= diakses  tanggal  14  Oktober 2019).  Kasus proyek  wisma  atlet  hambalang  berdasarkan  audit  BPK  negara mengalami kerugian keuangan negara hingga mencapai 706 milyar.
Pada  tahun  2020,  korupsi    PT  Asabri  (Persero)  dengan  kerugian keuangan negara  diperkirakan  mencapai  Rp.  23,7  triliun  melampaui  skandal korupsi PT. Jiwasraya mencapai Rp. 16,81 triliun. Lebih parahnya lagi korupsi kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  ayat  2  UUPTPK,  diantaranya  (i) perkara  pengulangan  tindak  pidana  korupsi  terdakwa  AHMAD  SIDIK MAULADI  ISKANDARDINATA  ALIAS  DICKY  ISKANDARDINATA  pada Putusan No. : 114/ PID.B/2006/PN.Jak.Sel, 20 Juni 2006; (ii) perkara korupsi pada saat krisis ekonomi dan moneter pada Putusan Mahkamah Agung No. : 1696.K/Pid/2020  tanggal  28  Mei  2003  pada  tingkat  Kasasi  dengan  erdakwa SAMADIKUN  HARTONO;  dan  (iii)  perkara  korupsi  dana  bencana  nasional bantuan  covid  19  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  No  :  06/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg  dengan  terdakwa  ASKARI  BIN  SALIMIN  serta  beberapa perkara korupsi dana covid 19 lainnya.
Perkara  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  yang dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dalam setiap putusan telah memenuhi rumusan sifat melawan hukum maupun delik materiill pada unsur pidana sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UUPTPK akan tetapi penegak  hukum  tidak  menerapkan  pidana  mati  maka  diperlukan  adanya pembaharuan  hukum  pidana  yang  diawali  dari  analisa  putusan-putusan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dihubungkan dengan keadaan tertentu sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memperngaruhi sulitnya diterapkannya hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi.
b. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  yang  telah  diuraikan  dalam  latar  belakang  masalah  di atas, maka dapat di identifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut :
1.  Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempersulit  penerapan  hukuman  mati pada  tindak  pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan  Negara  terhadap  Perkara  Pengulangan  Korupsi  pada Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. : 114/
PID.B/2006/PN.Jak.Sel,  20  Juni  2006  dan  perkara  korupsi  pada saat  krisis  ekonomi  dan  moneter  pada  Putusan  Mahkamah  Agung No. : 1696.K/Pid/2020 tanggal 28 Mei 2003?
2.  Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempersulit  penerapan  hukuman  mati pada  tindak  pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan Negara terhadap perkara korupsi dana bencana nasional bantuan covid 19 pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg  dengan  terdakwa  ASKARI  BIN SALIMIN serta beberapa perkara korupsi dana covid 19 lainnya?

## c.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  yang  telah  disampaikan  di  atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Pembentuk  Undang-Undang  sebaiknya  dapat  merevisi  unsur keadaan  tertentu  pada  Pasal  2  ayat  2  UUPTPK  dengan memformulasikan  Katagori  jumlah  kerugian  keuangan  negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi diatas Rp.
100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal  2 dan Pasal  3  UUPTPK  sehingga  mempermudah  penegak  hukum  dalam menerapkan hukuman mati.
2.  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  pembuatan  surat  dakwaan seharusnya  lebih  cermat,  jelas  dan  lengkap  sebagai  syarat  formil dan materiel serta hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  keadilan  fakta  persidangan  maupun  yang hidup  dimasyarakat,  serta  menganalisa  prinsip  efisensi  pada ekonomi  atas  hukum  yang  mempertimbangkan  jumlah  kerugian- kerugian sosial lainnya.

## d.  Metode Penelitian
Di  dalam  penulisan  ini,  menggunakan  motode  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti, mengkaji  dan  menganlisa  data  sekunder,    yang  berhubungan  dengan beberapa  perkara-perkara  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu ( Soekanto dan Sri Mamudji, 2009: 13-14).

## II.  Tinjauan Pustaka
Keuangan  negara  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menegaskan  bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan  termasuk  di  dalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala hak  dan  kewajiban  yang  timbul  karena  berada  dalam  penguasaan,  pengurusan dan  pertanggungjawab  pejabat  lembang  negara,  baik  tingkat  pusat  maupun daerah  sertta  BUMN/BUMD,  yayasan,  badan  hukum  dan  perusahan  yang penyertaan  modal  negara  atau  perusahan  yang  penyertaan  modal  pihak  ketiga berdasarkan  perjanjian  dengan  negara.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan kerugian  keuangan  negara  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  maupun  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 tentang  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  menjelaskan  berkurangnya  kekayaan negara  atau  bertambahnya  kewajiban  negara  yang  menyimpang,  hilang  atau
berkurangnya  hak  dan  kewajiban  negara;  hilang  atau  berkurangnya  keuangan negara  dalam  pelayanan  pemerintahan;  hilang  atau  berkurangnya  penerimaan dan/atau  pengeluaran  keuangan  negara;  serta  hilang  atau  berkurangnya  asset negara yang dikelola sendiri atau pihak lain; hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola negara.
Perbuatan melawan hukum formil dan materiel terhadap kerugian keuangan negara  atau  perekonomian  negara  dalam  hukum  pidana  tindak  pidana  korupsi termasuk  delik  formil  dan  delik  materil  dikarenakan  terdapat  unsur  dapat  yang diartikan  sebagai  potensial  atau  potensinya  saja  sudah  cukup  untuk  terjadinya atau  dianggap  tindak  pidana  korupsi  selesai  sesuai  Pasal  2  dan  Pasal  3 UUPTPK.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  :  003/PU.IV/2006  menjelaskan  bahwa  kata  dapat  sifatnya  mengikat artinya  bahwa  dengan  adanya  potensi  kerugian  keuangan  negara  atau  tidak adanya kerugian namun adanya perbuatan melawan hukum  maka terpenuhinya unsur  pidana  tersebut  sehingga  termasuk  delik  formil.  Namun  perkembangan hukum  pidana  pada  tindak  pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan  negara  dengan  memperhatikan  kepastian  hukum  dan  harmonisasi perundang-undangan  lainnya  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  yang  menjelaskan  bahwa  kerugian  keuangan negara  uang,  surat  berharga,  dan  barang  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai.  Dengan demikian,  kata  dapat  sifatnya  tidak  mengingat  atau  dihapus  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :25/PU.XII/2016  sehingga  termasuk  delik materiil  yang  menghendaki  adanya  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  yang  nyata  ditentukan  lembaga  berwenang  yaitu  Badan Pemeriksa  Keuangan  sedangkan  yang  dapat  memeriksa  adanya  kerugian keuangan negara atau perekonomian dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKP), Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Akuntan Publik.
Terkait  dengan  pidana  mati  pada  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat 2 mempunyai korelasi dengan perbuatan melawan hukum  yang  ditegaskan  pada  ayat  1  akan  tetapi  ada  unsur  yang  memberatkan pidana  yakni  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  yakni  penggunaan  dana-dana yang  diperuntukan  bagi  penanggulangan  keadaan  berbahaya,  bencana  alam nasional, akibat  kerusuhan  sosial  yang  meluas,  penanggulangan  krisis  ekonomi
dan  moneter  serta  pengulangan  tindak  pidana.  Dari  penafsiran  hukum  pada Pasal 2 ayat 2 secara tekstual keadaan tertentu tersebut yang merupakan unsur utama  dari  perbuatan  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara atau perekomonian negara adalah masalah dan artinya ada sejumlah uang akan tetapi  tidak  dirumuskan  secara  spesifik  dan  komprehensif  berapa  jumlah  yang dapat  dikenakan  hukuman  mati  dalam  UUPTPK  sehingga  memberikan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan penegak hukum antara rasa keadilan, perbuatan  dan akibat  serta  dalam  keadaan  tertentu dalam  penerapan  hukuman mati.
Hukuman  mati  pada  tindak  pidana  korupsi  sebagai  upaya  terakhir  atau ultimum  remedium  apabila  berbagai  upaya  penegakan  hukum  atau  kebijakan aplikasi  hukum  pidana  telah  dilaksanakan  diberbagai  sistem  hukum  guna melindungi  dan  menegakkan  kepentingan  hukum,  pembalasan  atas  perbuatan yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  hingga  mencapai  triliunan rupiah disertai  dampak  massif  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Perbuatan tersebut, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Selain  tujuan  pembalasan,  hukuman  mati  dapat  memberikan pencegahan  dan  efek  jera  bagi  para  pejabat  eksekutif,  legislatif,  yudikatif, BUMN/BUMD  dan  pihak  swasta  yang  berniat  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menghendaki  pula  adanya  hukuman  mati,  yakni  pada  Pasal  2  yang  berbunyi sebagai  berikut:    Pada  Ayat  (1),  bahwa  "Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Sedangkan pada Ayat (2), bahwa "Dalam hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan."  Pada  Penjelasannya
ditegaskan  bahwa  yang  termasuk  keadaan  tertentu  yaitu  apabila  tindak  pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan berbahaya, bencana nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas,  penanggulangan  krisis  ekonomi  dan  moneter  dan  penanggulangan tindak pidana korupsi.
Dalam  hukum  pidana  unsur  kerugian  keuangan  negara  merupakan  syarat mutlak  dari  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  2 dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Syarat  mutlak  tersebut,  keberadaan  unsurnya  terdapat  dari  luar  diri pelaku tindak pidana yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan  dari  pelaku  harus  dilakukan.  Selain  itu,  menurut  Lamintang  bahwa masih terdapat unsur obyektif lainnya seperti perbuatan atau kelakukan manusia, unsur  melawan  hukum,  unsur  lain,  unsur  yang  memberatkan  pidana  dan  unsur tambahan  yang  menentukan  tindak  pidana  serta  unsur  subyektif  yang  terdapat dalam  diri  pelaku  tindak  pidana  yang  meliputi  unsur  kesengajaan  (dolus), kealpaan  (culpa),  niat  (voornemen)  dan  maksud  (oogmerk),  dengan  rencana terlebih  dahulu  (met  voorbedachte  rade)  dan  perasaan  takut  (vrees).    Hal  ini tergambar  pada  pembahasan  pertama  tentang  faktor-faktor  sulitnya  penerapan hukuman  mati  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sehingga  kebijakan  aplikasi hukum  pidana  terhadap  hukuman  mati  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  tidak  efektif  sehingga  tidak memberikan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  maka  pembaharuan  hukum pidana  baik  dari  aspek  undang-undang  itu  sendiri  maupun  penegak  hukum sebagai  kunci  utama  dalam  penegakan  hukum  pada  pemberantasan  tindak pidana korupsi.

## III.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Faktor-faktor yang mempersulit penerapan hukuman mati pada tindak pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  Negara terhadap  Perkara  Pengulangan  Korupsi  pada  Putusan  Pengadilan Jakarta  Selatan  No.  :  114/  PID.B/2006/PN.Jak.Sel,  20  Juni  2006  dan perkara  korupsi  pada saat  krisis  ekonomi  dan  moneter  pada  Putusan Mahkamah Agung No. : 1696.K/Pid/2020 tanggal 28 Mei 2003
Sulitnya  diterapkan  kebijakan  aplikasi  hukum  pidana  pada  hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan  negara  dapat  tergambarkan  dengan  beberapa  contoh  perkara sebagai berikut :
Pertama, Perkara  korupsi  dengan  tuntutan  hukuman  mati  dengan terdakwa  AHMAD  SIDIK  MAULANA  selaku  Direktur  Utama  PT.  Brocolin Internasional  telah  melakukan  atau  turut  serta  melakukan  beberapa perbuatan  yang  ada  hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut  secara  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atua orang lain atau suatu korporasi.  Atas  perbuatan  terdakwa    bersama-sama  dengan  SUHARNA Bin  H.  HUSIN  ABDURACHMAN,  AGUS  JULIANTO  dan  MARHAENI ATMADIYAH  Alias  ANTI  SOENARYO  sehingga  mengakibatkan  kerugian bagi  masyarakat,  Negara  cq.  PT.  Bank  Negara  Indonesia  yang  dapat merugikan keuangan negara Negara dirugikan sebesar dalam bentuk IDR sebesar  49.269.000.000,-  (empat  puluh  Sembilan  milyar  dua  ratus  enam puluh  Sembilan  juta  rupiah)  dan  dalam  bentuk  USD  2.999.990,00  atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
Penanganan  perkara  ini,  diawali  dari  Pengadilan  Negeri  hingga Mahkamah  Agung  pada  tahap  peninjuan  kembali.  Dimana  dalam persidangan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  didakwa  dengan  dakwaan alternatif  yaitu Dakwaan  Pertama. Perbuatan  telah  melanggar  Pasal  2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sedangkan Dakwaan Kedua. Perbuatan telah melanggar Pasal 3  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor.  31  Tahun  1999  Jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Jo Pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Selanjutnya  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum terdakwa  AHMAD  SIDIK  MAULADI  ISKANDARDINATA  Alias  DICKY ISKANDARDINATA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Jo  Pasal 2  ayat (2)  Jo  Pasal 18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  Jo.  Pasal  55 ayat  (1)  ke-1  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  sehingga  menjatuhkan  pidana
terhadap  terdakwa  AHMAD  SIDIK  MAULADI  ISKANDARDINATA  Alias DICKY  ISKANDARDINATA  dengan  hukuman  mati  dengan  perintah terdakwa tetap ditahan. Pada putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim  hanya  menerapkan Dakwaan  Pertama karena telah  terbukti unsur pidananya sehingga Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan.
Dari perkara tersebut, dapat dianalisa bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tidak menerapkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  karena secara  fakta  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  menggulang  pada tindak  pidana  korupsi  kerugian  keuangan  negara  di  Bank  Duta  sehingga sulit  hakim  menerapkan  hukuman  mati.  Selain  itu  pula,  antara  dakwaan dan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  harmonisasi  atau  singkronisasi karena dalam dakwaan diterapkan pasal hukuman mati sedangkan dalam tuntutan adanya hukuman mati.
Dengan  demikian,  salah  satu  pertimbangan  hakim  Penagdilan Negeri  menimbang  bahwa  karena  Pasal  2  ayat  2  dari  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak dicantumkan  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka  terhadap terdakwa  tidaklah  dapat  ditunut  berdasarkan  Pasal  2  ayat  2  Undang- Undang  tersebut  di  atas,  meskipun  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan tindak pidana korupsi pengulangan yaitu pertamapada kasus korupsi Bank Duta.  selanjutnya  menimbang  bahwa  dalam  memeriksa  dan  mengadili suatu perkara penegak hukum, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  tidaklah  boleh menyimpang  dari  dakwaan  yang  telah  dipersiapkan  secara  baik  oleh Jaksa  Penuntut  Umum.  Karena  fungsi  dari  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum tersebut merupakan batasan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  terdakwa  dan penasehat  hukum  terdakwa  untuk  dapat  menyusun  pembelaan  sebaik- baiknya.  Apabila  tidak  ada  kepastian  hukum  tentang  pasal  yang didakwakan  maka  perbuatan  tersebut  akan  sangat  bertentangan  dengan hak asasi terdakwa untuk dapat proses peradilan yang baik.
Jaksa  Penuntut  Umum  juga  hendaknya  mempedomai  Pasal  143 KUHAP  dan  beberapa  yurisprudensi  antara  lain  :  (i)  Mahkamah  Agung Nomor  :808.K/Pid/1984  tanggal  29  Juni  1985  yang  menegaskan  bahwa dakwaan  tidak  cermat,  tidak  jelas  dan  tidak  lengkap  sehingga  harus dinyatakan  batal  demi  hukum;  (ii)  Mahkamah  Agung  Nomor  : 33.K/Mil/1985, tanggal 15 Pebruari 1986 yang menegaskan bahwa karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat dan  dakwaan  dinyatakan  batal  demi  hukum;  dan  (iii)  Mahkamah  Agung Nomor : 492.K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 yang menegaskan bahwa Pengadilan  Tinggi  telah  tepat  dengan  pertimbangannya,  bahwa  tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.
Pada  perkara  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum  kurang  cermat,  tidak  jelas  dan  tidak  lengkah  sehingga  Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa  dijatuhi  pidana  mati  haruslah  dinyatakan  ditolak.  Namun demikian,  Hakim  seharusnya  bertindak  berani  dan  kreatif  sesuai  dengan makna ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kehakiman,  dimana  hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami nilai-nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Namun  pada  fakta  persidangan  hakim  sebagai  corong  undang-undang dengan  alasan  tidak  boleh  menyimpang  dari  dakwaan  dan  keberadaan dakwaan  merupakan  batasan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  suatu perkara  serta  memberikan  kepastian  hukum  dan  sangat  bertentangan dengan hak asasi terdakwa.
Hakim  harus  menggali  nilai-nilai  keadilan  yang  ditemukan  sesuai fakta-fakta  persidangan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan mengulang  pada  tindak  pidana  korupsi,  mempertimbangkan  kerugian keuangan  negara  sebesar  dalam  bentuk  IDR  sebesar  49.269.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) dan dalam bentuk USD 2.999.990,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;  mempertimbangkan  kerugian  sosial  lainnya  dengan  menggunakan teori  ekonomi  atas  hukum  dikenal  sebagai wealth  maximization atau dalam istilah Posner " kaldo-hicks" dimana perubahan aturan hukum dapat meningkatkan  efisiensi  jika  keuntungan  pihak  yang  menang  melebihi
kerugian  pihak  yang  kalah  dan  pihak  yang  menang  dapat  memberikan kompensasi  kerugian  bagi  pihak  yang  kalah  sehingga  pihak  yang  kalah tersebut  tetap  menjadi lebih  baik.  Artinya  hakim  harus  menggali  kerugian sosial  yang  melebihi  dari  kerugian  keuangan  negara  yang  harus diakumulasikan  dengan  denda  yang  harus  dibayarkan  menjadi  uang pengganti.
Pengulangan tindak pidana atau r ecidive delicten pada tindak pidana korupsi  merupakah  salah  satu  unsur  keadaan  tertentu  yang  dapat dijadikan  alasan  pemberatan  pidana  bagi  pelaku  korupsi.  dalam  KUHP ketentuan  residive  yang  diatur  di  dalam  Pasal  486  sampai  Pasal  488 KUHP  merupakan  dasar  pemberatan  pidana.  Pengertian  residive  adalah kelakukan    seseorang  yang  mengulang  perbuatan  pidana  sesudah dijatuhkan  pidana  dengan  keputusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  karena  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  terlebih dahulu. Kalau residive menunjukan pada kelakukan mengulangi perbuatan pidana.
Pandangan  teoritis  terdapat  3  (tiga)  bentuk  pengulangan  perbuatan yaitu general recidive (pengulangan umum), special recidive (pengulangan khusus)  dan tussen  stelsel.  Pertama. Perbuatan  yang  termasuk general residive adalah  perbuatan  seseorang  yang  telah  diputuskan  oleh pengadilan  dengan  putusan  pemidanaan  karena  suatu  kejahatan  yang dilakukannya,  kemudian  menjalani  pidana  hingga  bebas  dan  belum melampaui  waktu  lima  tahun  telah  melakukan  kejahatan  kembali  yang berupa  kejahatan  apapun.  Kejahatan  yang  kedua  dapat  saja  sejenis dengan kejahatan yang pertama, akan tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatannya yang pertama (Abdul Kholiq, 2002: 259).
Kedua.  Special  Recidive adalah  perbuatan  seseorang  yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim,  kemudian  melakukan  kejahatan  lagi  yang  sama  atau  sejenis dengan kejahatan pertama maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian  merupakan  dasar  untuk  pemberatan  pidana  yang  dijatuhkan pada  pelaku.  Perbuatan  special  residive,  hanya  dapat  dikenakan  pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun. (Sakidjo
dan  Poernomo:  182).  Sementara  itu, tussen  stelsel adalah  seseorang yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan  dengan  putusan  pemidanaan karena  suatu  kejahatan  yang  dilakukannya,  kemudian  setelah  menjalani pidana hingga bebas belum melampaui waktu lima tahun telah melakukan kejahatan  lagi  yang  masih  dalam  satu  kualifikasi  delk  dengan  kejahatan yang  pertama  (Abdul  Kholiq,  2002:  261).  Dasar  alasan  hakim memperberat  penjatuhan  pidana  dalam tussen  stelsel karena  orang tersebut  membuktikan  mempunyai  tabiat  yang  jahat  dan  oleh  sebab  itu dianggap  merupakan  bahaya  bagi  masyarakat  atau  ketertiban  umum. (Sakidjo dan Poernomo: 183).
Dengan  demikian,  terhadap  terdakwa  AHMAD  SIDIK  MAULADI ISKANDARDINATA  Alias  DICKY  ISKANDARDINATA  hendaknya  dapat diputuskan hukuman mati sebagaimana rumusan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  tindak  Pidana  Korupsi karena sebelumnya telah dipidana 8 (delapan) tahun penjara dalam kasus korupsi  Bank  Duta  tahun  1991 dan telah bebas  1998  akan  tetapi  ditahun sekitar  2003  melakukan  perbuatan  yang  sama  yakni  korupsi  yang mengakibatkan  kerugian  keuangan negara  pada  Bank  Negara Indonesia, maka  perbuatan  pengulangan  atau residive  delicten dikatagorikan sebagai special recidive atau pengulangan khusus.
Kedua. Perkara  korupsi  pada  saat  krisis  ekonomi  dan  moneter ditahun  1998  dengan  terdakwa  salah  satunya  SAMADIKUN  HARTONO selaku  Presiden  Komisaris  PT.  Bank  Modern  dengan  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, atau orang lain atau suatu badan yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  keuangan  negara dan  atau  perekonomian  negara  atau  diketahui  atau  patut  disangka olehnya  bahwa  perbuatan  tersebut  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  dalam  hal ini dana likuidasi  Bank  Indonesia  (BLBI) sebesar  Rp.  169.472.896.461,54,  (seratus  enam  puluh  Sembilan  milyar empat  ratus  tujuh  puluh  juta  delapan  ratus  sembilan  puluh  enam  ribu empat  ratus  enam  puluh  satu  lima  puluh  empat  sen  rupiah).  Setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut diluar dari tujuannya atau peruntukannya serta  belum  termasuk  kerugian-kerugian  sosial  krisis  ekonomi  dan
moneter  yang  dialami  masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang  begitu  luas dan massif akibat perbuatan tersebut.
Dalam  perkara  ini,  diawali  dari  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat hingga  Mahkamah  Agung  pada  Tingkat  Kasasi.  Dimana  Jaksa mendakwakan  terdakwa  dengan  dakwaan  alternatif.  Dakwaaan  Pertama yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 sub (a) Jo Pasal 28 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP.  Sedangkan  Dakwaan Kedua yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1  ayat  (1)  sub  (b)  jo  Pasal  28  Jo  Pasal  34  (c)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1971  Jo  Pasal  54  ayat  (1)  jo  Pasal  56  ayat  (1)  ke-1  KUHP  Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP.
Dari  perkara  tersebut,  dapat  dianalisa  bahwa  perbuatan  korupsi tempus delictinya terjadi sekitar tahun 1997 hingga tahun 1998, yang pada saat  itu,  Indonesia  sedang  mengalami  krisis  ekonomi  dan  moneter  yang sangat  memprihatinkan.  Proses  penanganan  pada  tingkat  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  pada  tahun  2002  sehingga  pasal  yang  didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak lagi menerapakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1971  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara Nomor  2958)  karena  dinyatakan  tidak  belaku  karena  digantikan  dengan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sejak diundangkan tanggal 16 Agustus 1999 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 dan Pasal 45 tentang Ketentuan Penutup.
Mengingat,  perbuatan  dilakukan  pada  saat  kondisi  krisis  ekonomi dan  moneter  dengan  kerugian  keuangan  negara  serta  kerugian-kerugian sosial lainnya yang begitu massif maka pelaku dapat dikenakan hukuman mati  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi menegaskan  bahwa  "Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  ayat (1)  yakni  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  suatu korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dilakukan dalam  keadaan  tertentu, pidana  mati  dapat dijatuhkan. Penjelasan  keadaan  tertentu  salah  satunya  yaitu  korupsi  apabila  tindak
pidana  tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  krisis ekonomi dan moneter.
Selanjutnya  dalam  surat  dakwaan  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum juga  menerapkan  Pasal  1  ayat  2  KUHP  yang  menegaskan  bahwa "Bilamana ada  perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan  dilakukan  maka  terhadap  terdakwa  diterapkan  ketentuan  yang paling  menguntungkan."  Pasal  inilah  menjadi  alasan  tidak  diterapkan hukuman  mati  karena  dalam  dakwaan  Jaksa  menerapkan  dua  undang- undang  sekaligus  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971 Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Padahal diketahui  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Perkara  ini  juga,  telah  dilakukan  upaya  hukum  yaitu  pada  tingkat kasasi,  dimana  Majelis  Mahkamah  Agung  menambah  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, namun  tidak  secara  spesifik  pasal  mana  yang  harus  diterapkan. Seharusnya  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  ancaman  pidana hukuman  mati.  Namun  demikian,  dengan  diterapkan  Pasal  1  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  maka  terdakwa  tidak  dapat  diterapkan  hukuman  mati karena  dalam  penjelasan  Pasal  1  ayat  2  tersebut  bukan  dirumuskan perbuatan korupsi dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter melainkan korupsi menggunakan dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Selain itu, Majelis Hakim Agung mempertimbangkan Pasal 1 ayat 2 KUHP karena  adanya  perubahan  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yang  semula  UU  Nomoor  31  Tahun 1999  menjadi  UU  Nomor  20 Tahun  2001  maka  digunakan  ketentuan  yang  menguntungkan  terdakwa sehingga  sulit  terdakwa  SAMADIKUM  HARTONO  dapat  diterapkan hukuman  mati.  Ironis  juga,  dalam  putusan  perkara  ini  terdakwa didakwakan  pasal  1  ayat  1  sub  (a)  UU  No.  3  Tahun  1971  dengan ancaman  pidana  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  penjara  selama- selamanya  20  tahun  akan  tetapi  pada  fakta  hukum  berdasarkan  putusan
Mahkamah  Agung  menyatakan  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara bersama-sama  dan  berlanjut  serta  menghukum  terdkawa  SAMADIKUM HARTONO    denga  pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun.  Hukuman yang  tidak  memberikan  rasa  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.
Dengan  demikian,  dalam  perkara  korupsi  yang  mengakibatkan kerugian  keuangan  negara  dengan  terdakwa  SAMADIKUM  HARTONO dan terdakwa lainnya menunjukan hakim sebagai corong undang-undang dan tidak memperhatikan nilai-nilai kerugian negara hingga ratusan milyar, tidak  memperhatikan  nilai-nilai  kerugian  sosial  yang  berdampak  luas hingga  seluruh  Indonesia,  tidak  memperhatikan  kemanusia  yang  adil  dan beradab  serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakya  Indonesia  yang  pada saat  itu  sangat  membutuhkan  kesejahteraan  sosial  akan  tetapi  hakim hanya  memperhatikan  hal-hal  yang  meringankan  seperti  tidak  pernah dihukum, memenuhi kewajiban mengembalikan dana BLBI sedangkan hal yang  memberatkan  seperti  dilakukan  pada  saat  negara  mengalami  krisis perekonomian dan moneter serta mengabaikan kepercayaan pemerintahan dalam usaha mengatasi krisis Perbankan Nasional. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tidak sebanding dengan kesengsaraan  penderitaan  kemanusian  masyarakat  Indonesia  yang  pada saat  itu  terjadi  krisis  ekonomi  dan  moneter.  Selain  itu  juga,  tidak konsistentensi  dalam  pemberatasan  korupsi  di  Indonesia  sehingga  pihak legislatif dan ekskutif dengan merevisi unsur keadaan tertentu  pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  yang  semula  unsur  keadaan  tertentu  berkaitan dengan  perbuatan  korupsi  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan bahaya,  bencana  nasional,  penggulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, kemudian direvisi  unsur  keadaan  tertentu  menjadi  dilakukan  terhadap  dana-dana yang  diperuntukan  bagi  penanggulangan  keadaan  bahaya,  bencana nasional,  penggulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Perubahan tersebut ditegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  pada  Pasal  1  bahwa  : Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  diubah yaitu  pada  Ayat  1.  Ditegaskan  bahwa  Pasal  2  ayat  (2)  substansi  tetap, penjelasan  pasal  diubah  sehingga  rumusannya    sebagaimana  tercantum dalam  penjelasan  Pasal  Demi  Pasal  angka  1  Undang-Undang  ini.  Yang dimaksud  dengan  keadaan  tertentu  dalam  ketentuan  ini  adalah  keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi yaitu apabila  tindak  pdiaan  tersebut  dilakukan  terhadap  dana-dana  yang diperuntukan  bagi  penanggulanan  keadaan  bahaya,  bencana  alam nasional,  penanggulangan  akibat  kerusuhan  sosial  yang  meluas, penanggulangan  krisis  ekonomi  dan  moneter  dan  pengulangan  tindak pidana korupsi.
Tidak  konsistennya  negara,  dalam  memberantasan  tindak  pidana korupsi  dengan  merumuskan  kembali  Pasal 43A  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ditegaskan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sebelum  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  diundangkan,  diperiksa  dan  diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  hal  ini  bertentangan  dengan Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  menegaskan bahwa telah dicabut.
Penanganan korupsi BLBI dengan terdakwa SAMADIKUN HARTONO  selaku  Presiden  Komisaris  PT.  Bank  Modern  sebesar  Rp. 169.472.896.461,54,  (seratus  enam  puluh  Sembilan  milyar  empat  ratus tujuh  puluh  juta  delapan  ratus  sembilan  puluh  enam  ribu  empat  ratus enam  puluh  satu  lima  puluh  empat  sen  rupiah)  dapat  dianalisa  bahwa buruknya  proses  penegakan  hukum  pada  tingkat  Kejaksaaan  dan Pengadilan  serta  tidak  konsistensinya  Eksekutif  dan  Legislatif  dalam memberantas tindak pidana korupsi.
b. Faktor-faktor yang mempersulit penerapan hukuman mati pada tindak pidana  korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  Negara terhadap  perkara  korupsi  dana  bencana  nasional  bantuan  covid  19 pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  No  :  06/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Plg  dengan  terdakwa  ASKARI  BIN  SALIMIN  serta beberapa perkara korupsi dana covid 19 lainnya
Perkara  korupsi  dana  bencana  nasional  covid  19.    Tahun  2020  ini, dunia  internasional  termasuk  negara  Indonesia  yang  sedang  dilanda pandemi Corona  Virus  Disease  2019 atau  Covid-19  sehingga  banyak korban jiwa yang meninggal dunia dan berdampak massif terhadap sendi- sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  seperti mengalami  krisis  ekomomi  menyusul  wabah  Covid-19.  Menyikapi tingginya  perkembangan  Covid  19  di  Indonesia  maka  pemerintah  telah menetapkan Covid 19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam Penyebaran Corona  Cirus  Disease  2019  (Covid-19) sebagai  Bencana Nasional.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2008  pada  Pasa  l1 ay at (1) “Dana Penanggulangan Bencana ialah Dana yang digunakan bagi penaggulangan  bencana  untuk  tahan  prabencana,  saat  tanggap  darurat, dan  /  atau  pasca  bencana.  Penanggulangan  bencana  harus  dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan pernyataan Presiden RI, namun tetap memperhatikan  tata  tertib  administrasi  dan  akuntabilitas.  Berdasarkan Peratutran Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan dan pengelolaan dana penanggulangan bencana yang di dalam Pasal 32 menyatakan  bahwa:  “Pemerintah  dan  Pemerintah  daerah  melaksanakan pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  dan  bantuan  pada  seluruh tahapan  penanggulangan  bencana”.  Begitu  pula  pada  Pasal  36  yang menyatakan bahwa “semua
laporan pertanggungjawaban penanggulangan  bencana,  baik  keuangan  maupun  kinerjanya,  diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jika dana yang sudah di peruntukan untuk penanggulangan bencana alam  tersebut  di  salah  gunakan  atau  dalam  artian  kata  di  ambil  dengan tujuan  untuk  memperkaya  diri  sebagaimana  telah  di  jelaskan  dalam
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun1999  tentang  Pemberantasan  tindak pidana  korupsi  pada  Pasal  2  ayat  (1)  yang  berbunyi:  Setiap  orang  yang secara  melawan  hukum  melakukan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  yang  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  dan perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  paling  singkat  4  (empat)  tahun  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kalimat  bencana  alam  nasional  itu  berasal  dari  tiga  kata  yaitu  kata bencana dan kata alam. Dalam KBBI kata bencana itu berati sesuatu yang menyebabkan  (menimbulkan)  kesusahan,  kerugian,  atau  penderitaan. Kata  alam  berarti  segala  sesuatu  yang  ada  dilangit  dan  di  bumi, lingkungan  kehidupan,  segala  sesuatu  yang  termasuk  dalam  satu lingkungan, dan dianggap sebagai suatu keutuhan. Serta kata nasional itu berarti  sesuatu  yang  bersifat  kebangsaan,  berkenaan  atau  berasal  dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa (https://kbbi.web.id, 22 juni 2019).
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  bencana  alam  merupakan  suatu kehan-curan yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan  oleh  alam  diantaraya  yaitu:  tsunami,  gempa  bumi,  genung meletus, kekeringan, banjir, angin topan, dan tanah lonsor. Suatu bencana akan  dikatagorikan  sebagai  bencana  alam  nasionaljika  sudah  mendapat klarifikasi  oleh  pemerintah  pusat,  sebagaimana  telah  dicantumkan  dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c  yang  berbunyi:  “wewenang  pemerintah dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  meliputi  penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.”.
Jika  dalam  keadaan  bencana  alam  nasional  tersebut,  seseorang melakukan  tindak  pidana  korupsi  terutama  pelaku  tersebut  mengambil dana  untuk  bencana  alam  nasional  tersebut,  maka  hakim  dapat menjatuhkan  pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tersebut dikarenakan  pelaku  telah  melaggar  ketentuan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Apabila dikaitkan  dengan  kondisi  Indonesia  saat  ini  yang  sedang  mengalami
gejolak  ekonomi  bahkan  sosial  dan  politik  sebagaimana  dijelaskan  diatas sangat  mungkin  rasanya  dapat  diidentikan  sebagai  Negara  dalam keadaan tertentu. Tidak jelasnya rumusan mengenai parameter dari suatu “keadaan tertentu” ini memungkinkan penegak hukum dapat menafsirkan keadaan  tertentu  berdasarkan  alasan-alasan  tertentu  yang  bersifat  logis dan  rasional,  dimana  salah  contohnya  adalah  adanya  dasar  yang  kuat untuk  menentukan  bahwa  Negara  dalam  keadaan  tertentu  dikarenakan adanya  gejolak  sosial  dan  politik  bangsa  Indonesia  pada  masa  pandemi Covid-19.
Berbagai  upaya  pemerintah  melindungi  masyarakat  bangsa  dan negara  salah  satunya  dengan  memberikan  dana-dana  bantuan  sosial yang  bersumber  dari  ABPN/ABPD/Dana  Desa  yang  diperuntukan  bagi masyarakat yang secara langsung terkena dampak Corona Cirus Disease 2019  (Covid-19) melalui  bantuan  pangan  non  tunai/sembako,  bantuan sosial  tunai,  subsidi  gaji  karyawan,  dan  bantuan  pemerintah  lainnya sebagai  upaya  melindungi,  mempertahankan  dan  pemulihan  serta pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  pada  khususnya  dan  umumnya terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Menyikapi  kondisi  pandemi covid  19, Dalam  rangka  menjaga stabilitas  sistem  keuangan  di  tengah-tengah  kondisi  terjadinya  pandemi Corona  Vints  Disease  2019  (COVID-I9)  dan/atau  untuk  menghadapi ancaman  krisis  ekonomi  danf  atau  stabilitas  sistem  keuangan,  perlu menetapkan  kebijakan  stabilitas  sistem  keuangan,  maka  pemerintah dalam keadaan mendesak mengeluarkan Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Wrus  D/Sease  2019  (Covtd-19  Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas Sistem  Keuangan.  Perpu  ini, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  Dan  Stabilitass  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemt Corona Disease 2019  (Covid-19)  Dan/Atau  dalam  Rangka  Menghadapi
Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Keberadaan  Undang-Undang  tersebut  di  atas,  dalam  analis  hukum pidana  pada  tindak  pidana  korupsi  kerugian  keungan  negara  atau perekonomian  negara  sebagaimana  pada  Pasal  27  ayat  1  dan  ayat  2 dapat dijelaskan bahwa tidak dapat dikenakan dituntut baik secara perdata maupun  pidana  sepanjang  Anggota  KSSK,  Sekretaris  KSSK,  anggota sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai  Kementerian  Keuangan, Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  Lembaga  Penjamin Simpanan,  dan  pejabat  lainnya,  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  dalam  melaksanakan tugas  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  karena  biaya  yang  telah  dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan  pendapatan  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan  perekonomian  dari  krisis  dan  bukan  merupakan  kerugian negara.
Etiket  baik  dalam  regulasi  tentang  pemerintahan  pertama  kali disebutkan  pada  Undang-Udnang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan.  Etikat  baik  menjadi  salah  satu  syarat  bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi berdasarkan Pasal 24 huruf f  .  Pada  penjelasan  disebutkan  bahwa  iktikad  baik”  adalah  Keputusan dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  didasarkan  atas motif  kejujuran  dan  berdasarkan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik.
Dalam  penyelenggaraan  negara  di  masa  pandemi  covid  19,  khusus di  wilayah  hukum  Polda  Jabar  terdapat  20  kasus  penyalahgunaan keuangan negara terhadap dana-dana bantuan sosial akibat tidak memiliki etika  baik  dalam  melaksanakan  tugas  sehingga  dapat  dituntut  secara hukum pidana akan tetapi tidak ada satupun yang dikenakan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 maupun pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor
20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.    Adapun Bentuk  penanganan  antara  lain:  tahap  penyelidikan  karena  masih menunggu  perhitungan  audit  investigasi  kerugian  keuangan  negara  dan pengumpulan  alat  bukti.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  kasus  yang limpahkan  dari  Polda  Jabar  ke  Inspektorat  Pengawasan,  dilimpahkan  ke Satgas  Saber  Pungli  Provinsi  Jawa  Barat,  dilimpahkan  ke  Satgas  Yustisi Saber  Pungli  berdasarkan  pada  Pasal  7  ayat  2  dan  ayat  4  Peraturan Kerjasama    antara  Kemendagri,  Kejaksaan  Agung  dan  Kapolri. Sedangkan  bentuk  penyelesaian,  terdapat  beberapa  kasus  yang diselesaikan  secara  kekeluargaan  dengan  mengembalikan  uang  dan teguran secara tertulis karena jumlah kerugian keuangan negara yaitu Rp. 36.000.000,-  Rp.  15.500.000,-  Rp.  7.000.000,-  selanjutnya  tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan hingga proses peradilan pidana.
Pertama. Masih dalam proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan  bantuan  sosial  dari  Kementerian  Sosial  Republik Indonesia  dengan  sebesar  Rp.  600.000,-  (enam  ratus  ribu)  setiap  bulan. Dana tersebut diperuntukan kepada 30 (tiga puluh) warga Desa Cipinang Kecamatan  Rumpi  Kabupaten  Bogor  akan  tetapi  dana  yang  diterima warga  tersebut,  dikembalikan  kepada  Tersangka  LH  dan  oleh  tersangka LH hanya menyerahkan Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,-. Atas perbuatan tersebut  kerugian  keuangan  negara  sejumlah  Rp.  54.000.000,-  sehingga tersangka LH telah melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Perbedaan  antara  penyalahgunaan  dana  penanganan  fakir  miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penanganan Fakir Miskin  dan  korupsi  terhadap  dana-dana  yang  diperuntukan  bagi penanggulanan  bencana  nasional  Covid  19  yang  dirumuskan  dalam UUPTPK,  telah  memberikan  adanya  celah  hukum  sehingga  tersangka tidak  dapat  dikenakan  hukuman  mati.  Walaupun  disatu  sisi,  pengertian fakir miskin pada Pasal 1 ayat 1  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa Fakir miskin adalah orang  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian dan/atau  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai
kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Perbuatan  tersangka  merupkan  lex  spesialis  karena  menggunakan dana-dana  yang  diperuntungan  untuk  penanggulangan bencana  nasional Covid  19  yang  saat  ini  sedang  pandemik  di  seluruh  belahan  dunia internasional termasuk Negara Indonesia maka secara kebijakan formulasi hukum  pidana,  perbuatannya  telah  menenuhi  Pasal  1  ayat  2  UUPTPK karena para tersangka telah menggunakan dana-dana yang diperuntukan untuk  bencana  nasional  Covid-19  sehingga  terpenuhi  unsur  tertentu dengan  ancaman  hukuman  mati  dan  bukan  menggunakan  dana penanggulan fakir miskin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa  setiap  orang  yang  menyalahgunakan  dana  penanganan  fakir miskin  yang  bersumber  dari  :  (i)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara;  (ii)  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah;  (iii)  Dana  yang disisihkan  dari  perusahaan  perseroan;  (iv)  Dana  hibah  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri;  dan  (v).  sumber  dana  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penerapan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan asas hukum yang menegaskan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila perbuatannya  sama,  akan  tetapi    pertimbangan  penegak  hukum  karena ancaman  pidana  mati  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  TIndak Pidana  Korupsi  tidak  sebanding  dengan  perbuatan  para  tersangka, mengingat  keuangan  negara  yang  perhitungannya  tidak  mencapai Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  tentunya  tidak  memberikan rasa  keadilan  antara  perbuatan  dengan  hukuman  dibandingkan  dengan para koruptor yang melakukan korupsi hingga milyar rupiah.
Kedua. Perkara  korupsi  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara terhadap dana bencana covid 19 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang  Nomor  :  006/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg  akan  tetapi  masih belum  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Perkara  ini  terdakwa  tidak
diterapkan hukuman mati walaupun telah memenuhi rumusan unsur-unsur pidana  baik  subyektif  maupun  obyektif  serta  keadaant  tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UUPTPK yakni perbuatan terdakwa  telah  mengakibatkan  adanya  kerugian  keuangan  negara sebanyak  Rp.  187.200.000,-  yang  bersumber  dari  dana  negara  yang diperuntukan  untuk  dana  desa  dan  berdasarkan  Surat  Menteri  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  :  126/PRI.001/IV/2020  tanggal  14  April  2020  menegaskan  bahwa penggunaan  dana  desa  untuk  pencegahan  dan  penanganan  covid  19, padat  karya  tunai  desa  dan  bantuan  langsung  tunai  desa  kepada penerima  manfaat  akibat  dampak  pandemi  covid  19.  Menindaklanjuti Surat  Menteri  tersebut,  terdakwa  selaku  Kapal  Desa  Sukowarni  secara spesifik  mengeluarkan  Peraturan  Kepala  Desa  Nomor  7  Tahun  2020 tentang  Daftar  Penerima  Manfaat  Pandemi  Covid  19  sebanyak  156  per kartu keluarga.
Dengan  demikian,  unsur  obyektif  yang  menjadi  syarat  mutlak  delik materiil  yakni  keuangan  negara  yang  bersumber  dari  dana  desa  yang dipergunakan  terdakwa  secara  melawan  hukum  formil  maupun  materiil dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain merupakan dana yang  diperuntukan  bagi  penanggulangan  bencana  non  alam  nasional covid  19  telah  memenuhi  Pasal  2  ayat  1  Juncto  ayat  2  UUPTPK  akan tetapi  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  tuntutan  tidak dihubungan  dengan  ayat  2  dengan  ancaman  hukuman  mati  melainkan putusan hanya pidana penjara 8 tahun dan denda Rp. 200.000.000 serta menjatuhkan  pula  terdakwa  untuk  membayar  uang  pengganti  sejumlah Rp. 187.200.000,- jika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh  kekuatan  hukum  tetapi  tidak  dibayar  maka  harta  bendanya disita  untuk  menutupi  uang  pengganti  tersebut  dan  apabila  tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
Penjatuhan  pemidanaan  oleh  Majelis  Hakim  hanya  berdasarkan pada  dakwaan  primer  dengan  mempertimbangkan  maksud  dan  tujuan pemidanaan  bukanlah  untuk  membalas  perbuatan  terdakwa  tetapi bertujuan  untuk  mencegah  agar  seseorang  jangan  sampai  melakukan kejahatan,  juga  mendidik  atau  memperbaiki  orang-orang  yang  sudah
melakukan  kejahatan  agar  menjadi  yang  baik  sikap  dan  perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Selain  itu  juga,  hal  yang  memberatkan  tidak  mempertimbangkan nilai-nilai  rasa  keadilan  di  masyarakat  yakni  adanya  kerugian  keuangan negara,  penggunaan  dana  bencana  nasional  covid  19  yang  seharusnya diperuntukan  bagi  masyarakat  penerima  dampak  covid  19,  tidak mendukung  upaya  pemerintah  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  sebagai  kejahatan extra  ordinary  crime, sebagai  pejabat penyelenggaraan  negara  ditingkat  desa  yakni  Kepala  Desa  tidak menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab  sesuati  ketentuan  perundang- undgan  yang  berlaku,  perilaku  tidak  bermoral  karena  uang  tersebut digunakan  untuk  bayar  hutang,  judi  dan  pembayaran  uang  muka  mobil bagi  wanita  simpannya.  Sedangkan  hal  yang  meringankan  hanya  belum pernah  dihukum  dan  bersikap  sopan  dalam  persidangan  dan  mengakui perbuatannya.
Dari keempat kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara  tersebut  di  atas,  menunjukan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum  menurut Soejono Seokanto antara lain faktor  hukumnya  sendiri  (undang-undang),  faktor  penegak  hukum  yakni pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum,  faktor  sarana  atau fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat,  yakni lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan.  Dari  faktor- faktor  tersebut,  saling  berpengaruh  dan  berkaitan  satu  dengan  yang lainnya  akan  tetapi  kunci  utama  adalah  undang-undang  dan  penegak hukum  karena  faktor  petugas  memainkan  peranan  penting  dalam berfungsinya  hukum.  Kalau  peraturan  sudah  baik  akan  tetapi  kualitas petugas  penegak  hukum  kurang  baik,  maka  akan  ada  masalah  namun sebaliknya  apabila  peraturannya  buruk  sedangkan  kualitas  petugas penegak hukum baik maka mungkin pula timbul masalah-masalah.
Dalam  penerapan  hukuman  mati  pada  pelaku  tindak pidana  korupsi yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  pada  tataran  kebijakan aplikasi  hukum  pidana  mengalami  kesulitan  oleh  penegak  hukum  karena secara  substansial  yakni  jumlah  kerugian  keuangan  negara  yang  belum dirumuskan  dalam    keadaan  tertentu  pada  UUPTPK  sehingga  penegak
hukum dalam menjatuhkan hukuman mati berdasarkan atas keseimbangan  antara  perbuatan,  pertanggungjawab  pidana,  sanksi  dan akibat  dampak  perbuatan  tersebut  sehingga  penegak  hukum  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khusus jaksa penuntut umum perlu mempedomani dakwaan suatu perkara serta hakim selain mempertimbangan  ketentuan  perundang-undangan,  juga  menggunakan wewenang  untuk  menggali  nilai-nilai  keadilan  dimasyarakat  dengan mempertimbangkan  jumlah  nominal  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  maupun  kerugian  sosial  lainnya  sehingga  tidak dapat  dikatakan  sebagai  corong  undang-undang  melainkan  memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap  masalah  perbuatan  yang  dilarang,  atau  perbuatan  yang  dapat dipidana,  adanya  pelaku  kejahatan  dan  penerapan  sanksi  pidana  yang diancamkannya  (Joko  Prakoso,  1983:  48)  yang  pada  dasarnya  terletak pada perbuatan apa yang sepatutunya dipidana, syarat apa yang seharus dipenuhi untuk mempermasalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang  yang  melakukan  perbuatan,  dan  sanksi  (pidana)  apa  yang sepatutnya dikenakan kepada orang tersebut (Barda Nawawi Arief,  1998: 11). Oleh karena itu pada hakikatnya pembahuruan hukum pidana adalah merupakan  suatu  upaya  kebijakan    karena  diperuntukan  sebagai pembaharuan  suatu  subtansi  hukum (legal  substance) dalam  rangkaian lebih mengefektifkan penengakan hukum. Selain kebijakan yang dimaksud adalah  untuk  memberantas  atau  menanggulangi  kejahatan  dalam  rangka perlindungan masyarakat.
Berkaitan  dengan  hukuman  mati  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  maka  pembaharuan hukum  pidana  pada  tataran  kebijakan  aplikasi  hukum  pidana  diawali  dari pembaharuan  substanasi  hukum  pidana  materiel,  salah  satunya  adalah berkaitan  dengan  akibat  dari    perbuatan  pidana  yang  menjadi  syarat mutlak dari delik dan unsur yang memberatkan pidana. Syarat mutlak dari unsur  obyektif  tersebut  adalah  jumlah  kerugian  keuangan  negara  atau jumlah kerugian perekomonian yang dapat dikenakan hukuman mati.
Menyikapi  jumlah  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian negara  sebagaiamana  ditegaskan  pada  Pasal  2  dan  Pasal  3  UUPTPK sebagai  pedoman  pemidanaan  khususnya  pada  hukuman  mati  maka Ketua  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pedoman  pemidanaan  dalam Peraturan Mahkamah Agung bertujuan untuk :
a. memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2  dan  Pasal  3    Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
b. rnencegah  perbedaan  rentang  penjatuhan  pidana  terhadap perkara  tindak  pidana  Pasal  2  dan  Pasal    3    Undang-  Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang  serupa  tanpa  disertai  pertimbangan  yang  cukup  dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
c.  mewajibkan  Hakim  untuk  rnempertimbangkan  alasan  dalam menentukan  berat  ringannya  pidana  terhadap  perkara  tindak pidana  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
d. mewujudkan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  yang Proporsional    dalam    menjatuhkan  pidana    terhadap    perkara tindak    pidana    Pasal    2    dan  Pasal  3  Undang-Undang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Substansi hukum tindak pidana korupsi pada unsur keadaan tertentu dalam  Pasal  2  ayat  2  UUPTPK,  diharmonisasikan  dan  diskronisasikan dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  dan  mempermudah penegak  hukum  dalam  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  pengadilan dan pelaksanaan putusan.
Jaksa  Penuntut  Umum  perlu  menyadari  bahwa  Surat  Dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap sehingga dalam membuat surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap  sehingga  memenuhi  syarat  formil  maupun  materiil  sebagaimana
ditegaskan  dalam  Pasal  143  KUHAP.  Tidak  terpenuhinya  syarat  formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan  tidak  terpenuhinya  syarat  materiil.  Surat  Dakwaan  menempati posisi  sentral  dan  strategis  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan  tugas  penuntutan.  Ditinjau  dari  berbagai  kepentingan  yang berkaitan  dengan  pemeriksaan  perkara  pidana  sebagaimana  ditegaskan dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  SE- 004/J.A/11/1993  Tentang  Pembuatan  Surat  Dakwaan,  maka  fungsi  Surat Dakwaan dapat dikategorikan :
a.  Bagi  Pengadilan/Hakim,  Surat  Dakwaan  merupakan  dasar dan  sekaligus  membatasi  ruang  lingkup  pemeriksaan,  dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
b.  Bagi  Penuntut  Umum,  Surat  Dakwaan  merupakan  dasar pembuktian/analisis  yuridis,  tuntutan  pidana  dan  penggunaan upaya hukum;
c.  Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.
Selain itu juga, hakim harus berani untuk menerapkan Pasal 2 ayat 2 UUPTPK  karena  diberikan  kewenangan  dalam  konstitusi  bahwa kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  demi  terselenggaranya  Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1)  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  1 angka  (1)  diatas  dipertegas  pada  Pasal  5  ayat  (1)  yang  menegaskan bahwa  Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. Dalam penjelasannya juga menegaskan bahwa keten¬¬-tuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum  dan  rasa  keadilan  masyaraka  sehingga  kebijakan  aplikasi  hukum pidana,  dengan  mempertimbangkan  4  (empat)  kategori  kerugian keuangan negara atau perekonomian terhadap penerapan unsur keadaan tertentu  baik  katagori  paling  berat  lebih  dari  Rp.  100.000.000.000,00
(seratus  milyar  rupiah),  katagori  berat  lebih  dari  Rp.  25.000.000.000,00 (dua  puluh  lima  milyar  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), katagori sedang lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan kategori ringan lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah).
Katagori  jumlah  kerugian  keuangan  negara  tersebut  di  atas, merupakan  salah  satu  indikator  diterapkannya  hukuman  mati  sebagai bentuk  penerapan  teori  pemidanaan  absolut  atau  retributif  yang  secara substansi  bertujuan  pembalasan  korban  dan  orang  yang  simpatik  pada korban  (vindictive),  memberikan  peringatan  pada  pelaku  kejahatan  dan anggota  masyarakat  yang  lain  serta  untuk  menunjukan  adanya keseimbangan antara berat kesalahan dan berat pemidanaan (proportionality).  Selain  pemidaaan  secara  teori  retributif  juga  diterapkan teori  relatif  yang  bertujuan  pencegahan  (teori  preventif),  melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih besar (sosial Defence) serta pidana sebagai Deteren menakuti pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan  yang  sama  (general  deterrence).  Penggabungan  antara  teori retributif  dan  realtif  sangat  relevan  pada  kejahatan  korupsi  di  Indonesia merupakan  kejahatan  Extra  Ordinary  Crime  sehingga  penegak  hukum khususnya hakim dapat menerapkan hukuman mati.
IV. Kesimpulan dan Saran
a.  Kesimpulan
1. Sulitnya  diterapkan  hukuman  mati  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut : Pertama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan  tidak  lengkap  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  143  KUHAP dan  Surat  Edaran  Kajagung  Nomor  :  SE-004/J.A/11/1993  tentang Pembuatan  Surat  Dakwaan.  Kedua.  Dalam  Dakwaan  Penuntut  Umum dan petimbangan Hakim masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara hukum dinyatakan tidak berlaku.
2. Sulitnya  diterapkan  hukuman  mati  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  adalah  sebagai  berikut Pertama.  Dakwaan  dan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  serta  hakim tidak  menerapkan    Pasal  1  ayat  2  UUPTPK  walaupun  memenuhi  unsur keadaan  tertentu.  Kedua.  Selain  itu  juga,  Penyidik  Polri  menyerahkan perkara  ke  Inspektorat  Pengawasan  dan  diselesaikan  secara kekeluargaan  karena  jumlah  kerugian  keuangan  negara  tidak  mencapai Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  dan,  tidak  menerapkan  pasal hukuman  mati  melainkan  UU  No.  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan Fakir  Miskin.  Dari  ketiga  kasus tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa penegak  hukum  sangat  berhati-hati  dalam  menerapkan  hukuman  mati dikarenakan antara perbuatan dan akibat serta sanksi pidana mati harus memberikan  rasa  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  rasa  keadilan terhadap masyarakat.
b.  Saran
1.  Pembentuk  Undang-Undang  sebaiknya  dapat  merevisi  unsur  keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat 2 UUPTPK dengan memformulasikan Katagori jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi diatas  Rp.  100.000.000.000,00  (seratus  milyar  rupiah)  sebagaimana ditegaskan  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UUPTPK  sehingga  mempermudah penegak hukum dalam menerapkan hukuman mati.
2.  Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan seharusnya lebih cermat,  jelas  dan lengkap  sebagai  syarat  formil  dan  materiel  serta  hakim wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  keadilan fakta  persidangan  maupun  yang  hidup  dimasyarakat,  serta  menganalisa prinsip  efisensi  pada  ekonomi  atas  hukum  yang  mempertimbangkan jumlah kerugian-kerugian sosial lainnya.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Sakidjo,  Aruan  dan  Bambang  Poernomo. Hukum  Pidana  Dasar  Aturan  Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Arief,  Barda  Nawawi.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Adtiya Bakti.
Prakoso,  Joko.  1983. Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Cetakan  I, Yogyakarta: Liberty.
Kholiq,  M.  Abdul.  2002. Buku  Pedoman  Kuliah  Hukum  Pidana. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2009. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non Alam  Penyebaran  Corona  Cirus  Disease  2019  (Covid-19)  sebagai Bencana Nasional
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 ditegaskan bahwa Pedoman Pemidanaan Putusan  Nomor  114/Pid.B/2006/Pn.Jak.Sel,  Tanggal  20  Juni  2006,  Perkara Terdakwa  Atas  Nama  Ahmad  Sidik  Mauladi  Iskandardinata  Alias  Dicky Iskandardinata Selaku Direktur Utama PT. Brocolin Internasional Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI,  Nomor  :  175/Pid/2006/PT.DKI,  Tanggal  2 Oktober  2006  Dalam  Perkara  Tingkat  Banding  Terdakwa  Atas  Nama Ahmad  Sidik  Mauladi  Iskandardinata  Alias  Dicky  Iskandardinata  Selaku Direktur Utama Pt. Brocolin Internasional
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 181.K/Pid/2007, Tanggal 20 Pebruari 2007,
Dalam Perkara Tingkat Kasasi Terdakwa Atas Nama Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata  Alias  Dicky  Iskandardinata  Selaku  Direktur  Utama  Pt. Brocolin Internasional
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  1696.K/Pid/2020  Tanggal  28  Mei  2003 Dalam  Perkara  Korupsi  Terhadap  Kerugian  Keuangan  Negara  Pada Tingkat Kasasi Dengan Terdakwa Samadikun Hartono
Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  No  :  06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dengan terdakwa ASKARI BIN SALIMIN
C.  Sumber lain
Cantika Adinda Putri, Kerugian Keuangan Negara Rp. 13,7 T, ini Respons Bos OJK Soal Jiwasraya, CNBC Indonesia, 25 Desember  2019, link https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225121706-4-
125555/kerugian-negara-rp-137-t-ini-respons-bos-ojk-soal-jiwasraya , diakses tanggal 10 Januari 2020
Faiq Hidayat dan Haris Fadhil, Sidang Vonis Novanto, Hakim: Korupsi E-KTP Rugi Negara Rp. 2,3 Triliun, DetikNews, 24 April 2018 dan diakses https://news.detik.com/berita/d-3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan- negara-rp-23-triliun , tanggal 10 Januari 2020
Humas Kejaksaan Agung, link https:// www. kejaksaan.go.id/unit_ kejaksaan.php?idu  =31&idsu=47&idke=0&hal=78&id  =1893&bc= diakses tanggal 14 Oktober 2019
https://kbbi.web.id, 22 Juni 2019
Intan Piliang dan Estu Suryowati, Kasus Korupsi SDA ini Sebabkan Kerugian Negara hingga Triliunan Rupiah, 8 Pebruari 2019, Link
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/kasus- korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah/ , diakses tanggal 10 Januari 2020
Laporan Dit Reskrimsus Polda Jabar tentang Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi terkait dana penanganan bencana nasional covid 19 tahun 2020