Volume 03 Nomor 01, Desember 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA UNTUK PENGENDALIAN LAJU ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA SEMARANG
Yeny Ike Anggrainy Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yeniike7@gmail.com

## Johan Erwin Isharyanto
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang erwinjohan07@gmail.com

## ABSTRAK
Pertumbuhan  penduduk  Kota  Semarang  menyebabkan  tumbuhnya  kebutuhan perumahan  yang  menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan perumahan. Sebagai perlindungan terhadap lahan pertanian pangan untuk menekan laju alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian,  diterbitkan  Undang-undang Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. Meskipun  demikian  tetap  terjadi  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  pertanian dalam  jumlah  besar.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  problem  yuridis  dan implementasi  UU  No.4  Tahun  2009  beserta  strategi  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Semarang  untuk  menekan  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi lahan  non  pertanian.Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis,  dengan  sumber  data  primer  dan  sekuder  yang  diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Implementasi UU No 41 Tahun 2009 belum berhasil  diwujudkan  secara  optimal  karena  kurangnya  dukungan  data  dan  minimnya sikap  proaktif  yang  memadai  ke  arah  pengendalian  alih  fungsi  lahan  tersebut.  Kendala lainnya adalah antara lain kendala koordinasi kebijakan, kendala pelaksanaan kebijakan, dan  kendala  konsistensi  perencanaan.  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang membentuk  Tim  Pertimbangan  Teknis  Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  (IPPT) sebagai  upaya  kebijakan  pengendalian  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian.Strategi yang  diterapkan  adalah  memberikan  ijin  alih  fungsi  sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kata Kunci : alih fungsi lahan pertanian, kebijakan, strategi.

## ABSTRACT
The population growth of Semarang City causes the growth of housing needs which causes the conversion of agricultural land to residential land. As a protection for food agricultural land  to  reduce  the  rate  of  conversion  of  agricultural  land  into  non-agricultural  land,  Law Number  41  of  2009  concerning  the  Protection  of  Sustainable  Food  Agricultural  Land  was issued. However, the conversion of agricultural land into agricultural land continues in large numbers.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  the  juridical  problems  and implementation of Law No. 4 of 2009 along with the strategies carried out by the Semarang City Land Office to reduce the rate of conversion of agricultural land into non-agricultural land.  The  method  used  was  empirical  juridical  with  descriptive  analytical  research specifications,  with  sources  primary  and  secondary  data  obtained  through  interviews  and literature study. The implementation of Law No. 41 of 2009 has not been realized optimally due  to  the  lack  of  data  support  and  the  lack  of  an  adequate  proactive  attitude  towards controlling the land use change. Other obstacles include, among others, policy coordination constraints,  policy  implementation  constraints,  and  planning  consistency  constraints.  The Semarang  City  Land  Office  formed  a  Technical  Consideration  Team  for  Land  Use  Change Permits (IPPT) as a policy effort to control the rate of conversion of agricultural land.
Keywords: agricultural land conversion, policy, strategy.

## A. PENDAHULUAN
Seiring dengan pertumbuhan  penduduk  maka  mengakibatkan  kebutuhan  penduduk akan  tanah  juga  semakin  meningkat.  Keterbatasan  tanah  saat  ini  akan  memunculkan bermacam  persoalan  dalam  pemanfaatannya.  Kebutuhan  perumahan  sebagai  akibat pertumbuhan  penduduk  di  wilayah  perkotaan  menyebabkan  kebutuhan  lahan  untuk perumahan.  Harga  tanah  yang  mahal  di  perkotaan  menyebabkan  pertumbuhan perumahan  beralih  ke  daerah  pinggir  kota.  Hal  ini  mengakibatkan  berkurangnya  lahan pertanian sebagai akibat konversi  lahan pertanian menjadi lahan perumahan di wilayah pinggir kota.
Kota Semarang sebagai kota yang tumbuh  menjadi kota dengan daya tarik ekonomi menyebabkan  jumlah  penduduk  tumbuh  dengan  cepat  dan  memberi  konsekuensi penyediaan  perumahan  yang  tumbuh  dengan  cepat  pula.  Kebutuhan  ini  menyebabkan beralihnya lahan-lahan pertanian di pinggir kota beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Hal  ini  mengancam  produksi  pangan  daerah  maupun  nasional  sehingga  diperlukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan.
Untuk  melindungi  lahan  pertanian  dari  alih  fungi  menjadi  lahan  peruntukan  selain pertanian  termasuk  perumahan,  Pemerintah  menerbitkan  Undang-undang  Nomor  41 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 44 ayat (1)  UU  41  Tahun  2009  melarang  alih  fungsi  lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  lahan pertanian berkelanjutan, meskipun tetap diijinkan dialihfungsikan asal untuk kepentingan umum sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
Meskipun sudah diatur dengan undang-undang, pada kenyataannya tetap terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan di Kota Semarang. Dalam kurun 2018- 2020 telah tejadi alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Semarang seluas ± 731.938.775 m² yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Semarang. 1 .
1 Data Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kantor Pertanahan Kota
Namun  pada  kenyataan  yang terjadi  saat ini,  banyak  beberapa  daerah  di  Indonesia, termasuk  di  Kota  Semarang  mengalami  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  tidak  sesuai dengan  peruntukannya.Untuk  memperkecil  penyimpangan-penyimpangan  dalam pelaksanaan alih fungsi perlu dilakukan upaya pengawasan, dalam bentuk pemberian Ijin Perubahan  Penggunaan  Tanah  (IPPT)  yang  menjadi  kewenangan  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota.

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Problematika  yuridis  apa  saja  yang  ada  dalam  Kebijakan  Pengendalian  Laju  Alih Fungsi Lahan Pertanian  Kota Semarang ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang diterapkan di Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  sebagai  upaya  Kebijakan  Pengendalian  Laju  Alih Fungsi Lahan Pertanian  Kota Semarang ?
3. Bagaimana  strategi  pengendalian  yang  diterapkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota Semarang untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Semarang ?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  dengan  sumber  data  primer  dan  sekuder  yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. 2

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Problematika Yuridis Dalam Kebijakan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian  di Kota Semarang
Seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk  dan  perkembangan  struktur perekonomian,  kebutuhan  lahan  untuk  kegiatan  non  pertanian  cenderung  terus meningkat.  Kecenderungan  tersebut  menyebabkan  alih  fungsi  lahan  pertanian  sulit dihindari.  Beberapa  kasus  menunjukkan  jika  di  suatu  lokasi  terjadi  alih  fungsi  lahan, maka  dalam  waktu  yang  tidak  lama  lahan  di  sekitarnya  juga  beralih  fungsi  secara progresif.  Menurut Irawan hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu :
a. Sejalan  dengan  pembangunan  kawasan  perumahan  atau  industri  di suatu lokasi  alih  fungsi  lahan,  maka  aksesibilitas  di  lokasi  tersebut menjadi  semakin  kondusif  untuk  pengembangan  industri  dan pemukiman yang akhirnya mendorong  meningkatnya permintaan lahan oleh  investor  lain  atau  spekulan  tanah  sehingga  harga  lahan  di sekitarnya meningkat.
b. Peningkatan  harga  lahan  selanjutnya  dapat  merangsang  petani  lain  di sekitarnya  untuk  menjual  lahan. 3 Pelaku  pembelian  tanah  biasanya
Semarang Tahun 2018-2020.
2 Ronny Hanitio Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 22.
3 Irawan, B. (2005, July). Konversi lahan sawah: potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan faktor determinan. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 23, No. 1, pp. 1-18).
bukan  penduduk  setempat,  sehingga  mengakibatkan  terbentuknya lahan-lahan  guntai  yang  secara  umum  rentan  terhadap  proses  alih fungsi lahan.
Maraknya  fenomena  alih  fungsi  lahan  pertanian  sudah  seyogyanya  jadi  perhatian semua pihak termasuk yang terjadi di Kota Semarang. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Kantor Pertanahan Kota Semarang pada Tahun 2018 telah terjadi peralihan fungsi lahan pertanian  ke  non  pertanian  sejumlah  ±  731.197.715  m²  dengan  rincian  perubahan penggunaannya untuk rumah tinggal seluas ± 731.132.312 m², sekolah seluas ± 4.350 m², Gudang  seluas  ±  2.450  m²,  Industri  17.130  m²,  dan  Rumah  Sakit  8.614  m².  Pada  Tahun 2019  telah terjadi peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian sejumlah ± 453.941 m² dengan rincian perubahan penggunaannya untuk rumah tinggal seluas ± 416.598 m², untuk Gardu Induk seluas ± 18.752 m², Keagamaan dan sosial  seluas ± 3.928 m², Gudang seluas  ±  3.928  m²,  dan  Pabrik  seluas  ±  5.783  m².  Sedangkan  pada  Tahun  2020    telah terjadi peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian sejumlah ± 287.119 m² dengan rincian perubahan penggunaannya untuk rumah tinggal seluas ± 274.147 m², SPBU seluas ±  1.982  m²,  dan  Pendidikan  seluas  ±  10.990  m².  Dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Semarang tercatat seluas  ± 731.938.775 m² yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Semarang (wilayah sebaran terlampir) hal ini tentu sangat mengkhawatirkan 4 .
Salah  satu  kebijakannya  adalah  dengan  mengeluarkan  peraturan-peraturan terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
- Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Penetapan  dan  Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Alih Fungsi Lahan Sawah;
- Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  27  Tahun  2019  tentang  Pertimbangan  Teknis Pertanahan;
- Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  RTRW  Kota Semarang 2011-2031.
Akan  tetapi,  hingga  kini  implementasinya  belum  berhasil  diwujudkan  secara optimal.  Hal  disebabkan  karena  kurangnya  dukungan  data  dan  minimnya  sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan tersebut. Selain itu yang menjadi problematika setelah peraturan-peraturan tersebut diterbitkan tetapi implementasinya kurang optimal disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain :
a. Kendala Koordinasi Kebijakan.
b. Kendala Pelaksanaan Kebijakan.
c. Kendala Konsistensi Perencanaan.
4 Data Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kantor Pertanahan Kota Semarang Tahun 2018-2020.
Dalam  perencanaan    suatu  tata  ruang  juga  harus  didukung  oleh  perangkat peraturan  yang  berkaitan  dengan    Tata  Ruang  tersebut.  Pada  Tahun  1985  untuk mencegah perubahan tanah  pertanian ke non pertanian telah diterbitkan Instruksi Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  Nomor : 590/107/1985  Tanggal 25 Maret 1985  Tentang  Pencegahan  Perubahan  Tanah  Pertanian  Ke  Non  Pertanian.  Karena semakin lama perubahan pertanian ke non pertanian semakin tidak terkendalikan maka    dipandang  perlu  untuk  melimpahkan  kewenangan  penandatanganan  izin perubahan  penggunaan  tanah  pertanian  ke  non  pertanian  di  wilayah  Kotamadya Semarang  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kotamadya  Semarang  dengan  Surat Keputusan  Walikotamadya  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Semarang  Nomor 875.2/652/1996,  Tanggal  25  September  1996  Tentang  Pelimpahan  Wewenang Penandatanganan Izin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian. Pelimpahan kewenangan tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Semarang hanya berwenang untuk melakukan pencatatan secara administratif  pada  sertipikat  hak  atas  tanah  saja  sedangkan  kondisi  fisiknya  di lapangan  tidak  termonitor.  Secara  prosedural  Panitia  Pertimbangan  Teknis  Ijin Perubahan  Penggunaan  Tanah  yang  bertugas  melakukan  pengecekan  kondisi  di lapangan  hanya  dapat  dibentuk  setelah  ada  permohonan  dari  masyarakat, sedangkan kondisi tanah sebelumnya di lapangan tidak dapat termonitor.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang diterapkan di Kantor Pertanahan  Kota  Semarang  sebagai  upaya  Kebijakan  Pengendalian  Laju  Alih Fungsi Lahan Pertanian  di Kota Semarang
Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Penata Pertanahan Pertama Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  Bapak  Nanang  Riyo  Widodo,  SH  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsinya  terkait  dengan  Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
a. Salah  satu  hambatan  dalam  upaya  pengendalian  konversi  lahan  adalah  banyak pemilik  tanah  di  wilayah  Kota  Semarang  yang  melanggar  ketentuan  alih  fungsi tanah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  artinya  banyak  lahan  pertanian  yang statusnya  masih  tanah  basah  dipergunakan  oleh  pemilik  untuk  rumah  tinggal permanen dengan alasan :
1) Hak milik secara turun temurun;
2) Pemilik tanah belum mempunyai tempat tinggal;
3) Proses Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kota Semarang membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi.
b. Bentuk Implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Sebagai Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
Dalam  pemberian  Ijin  Perubahan  Tanah  Pertanian  Ke  Non  Pertanian,
Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  tidak  begitu  saja    memberikan  Ijin  ada pertimbangan-  pertimbangan  khusus  yang  harus  dilakukan  antara  lain  adalah membentuk Tim Pertimbangan Teknis Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), tim tersebut bertugas untuk meninjau lapangan pada lokasi yang dimohonkan oleh pemilik tanah. Dari hasil penelitian lapang oleh tim pertimbangan teknis ini yang akan  dituangkan  dalam  risalah  yang  berisi  gambaran  umum  lokasi  tanah  yang dimohonkan  Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  (IPPT).  Dari  risalah  ini  dapat
ditentukan  permohonan  tersebut  dikabulkan  atau  ditolak.  Permohonan  Ijin Perubahan  Penggunaan  Tanah  dapat  dikabulkan  dengan  persyaratan  sebagai berikut :
a) Penggunaannya  harus  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Semarang;
b) Tanah  yang  dimohonkan  ijin  tersebut  tidak  termasuk  dalam  peta  kawasan bencana alam sesuai peta geologi Kota Semarang;
c) Tanah  yang  dimohonkan  ijin  perubahan  penggunaan  tanah  tersebut  bukan merupakan daerah resapan air dan konservasi.
Apabila setelah dilakukan penelitian lapang tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat melakukan penolakan atas permohonan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah  (IPPT).
Dampak  yang  ditimbulkan  apabila  Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah (IPPT) ditolak antara lain adalah :
- Tidak dapat mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena persyaratan untuk  mengajukan  IMB  adalah  dengan  melampirkan  Surat  Keputusan  Ijin Perubahan  Penggunaan  Tanah  yang  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan.  Dalam  hal  sudah  didirikan  bangunan  diatasnya  tetapi  baru dimohonkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah  (IPPT) maka secara otomatis menjadi bangunan illegal tanpa memiliki IMB;
- Akan mengurangi nilai jual dari tanah itu karena sebagian besar pembeli tentu akan  memilih  tanah  yang  bisa  dimanfaatkan  atau  dibangun  sesuai  dengan kebutuhannya.
Menurut  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Semarang  kawasan pertanian tersebar dalam beberapa kecamatan berikut ini :
TABEL 1
LUAS TANAH PERTANIAN DAN NON PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2019 No. KECAMATAN LUAS TANAH KESELURUHAN (Ha) LUAS TANAH PERTANIAN LUAS TANAH KERING LUAS WILAYAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Mijen Gunungpati Banyumanik Gajah Mungkur Semarang Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Semarang Timur Semarang Utara Semarang Tengah Semarang Barat Tugu Ngaliyan 1.008,89 1.386,00 95,00 00,00 00,00 00,00 432,00 64,00 94,00 19,50 00,00 00,00 00,00 18,57 460,00 378,33 5.206,35 4.013,09 2.418,06 764,98 848,05 555,51 3.988,04 2.008,00 2.644,44 498,73 770,25 1.133,27 604,99 2.368,00 2.669,34 2.923,00 6.215,24 5.399,09 2.513,06 764,98 848,05 555,51 4.420,04 2.702,00 2.738,44 518,23 770,25 1.133,27 604,99 2.386,00 3.129,34 3.301,33 J U M L A H 3.956,30 33.414,09 37.370,39 Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang
c. Contoh analisa kasus Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
1) Apabila  pada  tanah  yang  sudah  didirikan  bangunan  tersebut  sudah  sesuai dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW),  tidak  termasuk  dalam daerah  rawan  bencana, dan termasuk dalam  kriteria  tanah  pertanian  yang dapat  dikonversi  menjadi  tanah  non  pertanian  maka  Kantor  Pertanahan Kota  Semarang  akan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Ijin  Perubahan Penggunaan  Tanah  Pertanian ke  Non  Pertanian.  Contoh seperti pada  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  Nomor  :  111/SK- 33.74.NT.01.02/IV/2021,  Tanggal  1  April  2021  Tentang  Ijin  Perubahan Penggunaan  Tanah  Pertanian  ke  Non  Pertanian.  Tanah  tersebut  adalah sebidang  tanah  tegalan  atas  nama  A.Mursid,  yang  terletak  di  Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota  Semarang seluas  ±  1.104  m² sesuai yang  tercantum  pada  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1732/Palebon.  Dapat diberikan  ijin  perubahannya  dari  tanah  tegalan  menjadi  rumah  tempat tinggal  karena  memenuhi  persyaratan  sudah  berada  pada  kawasan permukiman  sesuai  RTRW  serta  tanah  tegalan  tersebut  merupakan  tanah pertanian yang dapat dikonversi;
2) Dilihat  dari  kondisi  di  lapangan  tidak  seluruhnya  tanah  yang  sudah didirikan bangunan dan baru diajukan perubahan penggunaannya tersebut sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  Contoh  seperti  pada  Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  Nomor  :  36/SK- 33.74.NT.01.02/II/2021,  Tanggal  8  Februari  2021  Tentang  Ijin  Perubahan Penggunaan  Tanah  Pertanian  Ke  Non  Pertanian.  Tanah  tersebut  adalah sebidang  tanah  tegalan  atas  nama  Sunaryo  yang  terletak  di  Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dengan luas tanah ± 3500 m²  sesuai  yang  tercantum  pada  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor
04837/Sukorejo.  Dalam  Surat  Keputusan  tersebut  menerangkan  bahwa berdasarkan hasil analisa penatagunaan tanah bahwa lokasi yang dimohon masuk  dalam  kawasan  peruntukan  perumahan  dan  kawasan  konservasi, yang  saat  ini  penggunaan  tanah  sekitarnya  merupakan  permukiman  tidak tumpang tindih dengan kegiatan orang lain dan layak untuk pembangunan rumah  tinggal  dengan  tetap  memperhatikan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH). Dari  penjelasan  tersebut  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  memberikan ijin  untuk  rumah  tinggal  seluas  ±  1.672  m²,  sedangkan  seluas  ±  1.828  m² harus  tetap  dipertahankan  sesuai  fungsi  kawasannya  sebagai  kawasan konservasi  yang  terletak  di  Kelurahan  Sukorejo,  Kecamatan  Gunugpati, Kota Semarang.
3) Kantor  Pertanahan  Kota Semarang dapat  melakukan  penolakan perubahan penggunaan dan pemanfaatan Tanah apabila tanah yang dimohonkan tidak sesuai  dengan  persyaratan.  Contoh  pada  permohonan  sebidang  tanah  atas nama  Jumani  yang  terletak  di  Kelurahan  Mijen,  Kecamatan  Mijen,  Kota Semarang seluas ± 488 m² sesuai yang tercantum pada sertipikat Hak Milik Nomor  02441/Mijen  atas  nama  Jumani.  Dari  hasil  penelitian  administrasi dan  penelitian  lapang “Tidak  dapat  dikab ulkan  untuk  diubah penggunaannya  dari  tanah  pertanian  ke  non  pertanian” dengan pertimbangan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  14 Tahun  2011 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kota  Semarang Tahun  2011-2031,  bahwa  lokasi  yang  dimohon  termasuk  pada Kawasan Pertanian Tanaman Holtikultura , agar tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian  tanaman  hortikultura  sebagaimana  arahan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang.
3. Strategi  pengendalian  yang  diterapkan  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Semarang.
Adapun  strategi  yang  diterapkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  antara lain adalah :
a. Sejak diterbitkannya PP  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran  Tanah, sebagai salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan PP tersebut maka Lahirlah Program  Pemerintah  melalui  BPN  yang  disebut  PRONA  (Proyek  Nasional) dimana  pada  program  tersebut  dilakukan  pensertipikatan  secara  massal. Pada  Tahun  2018 PRONA diganti dengan  program  PTSL (Pendaftaran Tan ah Sistematis  Lengkap)  yang  direncanakan  akan  selesai  pada  Tahun  Anggaran 2025. Baik PRONA maupun PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelayanan) diawali dengan  proses  penyuluhan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  penerima manfaat  dari  program  tersebut.  Pada  penyuluhan  inilah  yang  dimanfaatkan oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  untuk  memberikan  informasi  di kepada masyarakat terkait dengan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dari  tanah  pertanian  ke  non  pertanian  termasuk  apabila  masyarakat  ingin membeli  sebidang  tanah  maka  sebaiknya  dilakukan  pengecekan  terlebih dahulu  untuk  mengetahui  kesesuaian  penggunaannya  dengan  pola  ruang
atau  Rencana  Tata  Ruang  Kota  Semarang  baik  itu  tanah  yang  sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat,
b. Selain  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  pada  saat  penyuluhan, Kantor Pertanahan Kota Semarang juga menghimbau kepada para perangkat desa  untuk  memasang  peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  Pola Tata  Ruang  Desa  (PTRD)  supaya  masyarakat  mengetahui  pola  ruang wilayahnya.
c. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait  lainnya baik pemerintah kota maupun  provinsi  untuk  menyamakan  persepsi  dan  untuk  menghindari adanya  kebijakan  daerah  yang  bersifat  dualisme  artinya  pemerintah  daerah harus  sangat  berhati-hati  dalam  mengatur  terjadinya  perubahan  tanah pertanian  menjadi  non  pertanian  namun  juga  menetapkan  kebijakan  untuk menumbuhkan sektor industri/ manufaktur , perumahan serta sektor lainnya. Karena  sebagai  suatu  Kota  tentu  Kota  Semarang  ingin  lebih  berkembang misalnya  menjadi  Kota  Metropolitan.  Menurut  Hendi  Walikota  Semarang, dengan banyaknya investor yang masuk tentu menjadi hal yang sangat positif tetapi  disisi  lain  harus  dipikirkan  juga  dampaknya  terhadap  ketersediaan lahan  termasuk  dampaknya  terhadap  lahan  pertanian  serta  ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5 ;
d. Setiap  permohonan  Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  Pertanian  ke  Non Pertanian maupun perubahan lahan perkotaan tidak semua dikabulkan tetapi tetap  berpegang  pada  syarat  dan  ketentuan  yang  sudah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Setiap permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian  dalam  hal  ini  rumah  tinggal  hanya  diberikan  ijin  seluas  500  m² untuk setiap pemohon meskipun berada pada zonasi/ kawasan permukiman;
f. Setiap  ijin  perubahan  pemanfaatan  lahan  perkotaan  dimohon  untuk menyediakan akses jalan selebar 2,5 m x panjang tanah yang dimohon;
g. Melakukan  kerja  sama  dengan  PPAT  di  Kota  Semarang  selaku  mitra  dari Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang.  Pada  setiap  pembinaan  PPAT  yang dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  supaya  PPAT  dapat memberikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  ijin  perubahan penggunaan  tanah  pertanian  ke  non  pertanian  sesuai  dengan kewenangannya.
Dalam  pengendalian  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian  besaran biaya  yang  relatif  cukup  tinggi  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  kendali, terutama  pada  tanah  pertanian  yang  masih  produktif  sehingga  dapat  menjadi pertimbangan  bagi  pemilik  tanah  pertanian  yang  akan  dikonversi.  Tarif  yang dikenakan sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  pada  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dirasa  sudah  cukup  tinggi  bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tetapi bagi ekonomi menengah ke atas tentu  biaya  ini  tidak  menjadi  masalah  asalkan  apa  yang  menjadi  tujuannya  dapat
5 tribunnews.com6feb.2021
terpenuhi. Hal inilah yang perlu dikaji lagi lebih lanjut oleh pemerintah.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
1. Implementasi UU No 41 Tahun 2009 belum berhasil diwujudkan secara optimal karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan tersebut. Kendala  lainnya adalah antara lain kendala  koordinasi  kebijakan,  kendala  pelaksanaan  kebijakan,  dan  kendala konsistensi perencanaan.
2. Implementasi UU No. 41 Tahun 2009 yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai upaya kebijakan pengendalian laju ali h fungsi lahan pertanian  adalah  dengan  membentuk  Tim  Pertimbangan  Teknis  Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
3. Strategi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  dalam rangka  upaya  pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian  adalah  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  melalui  program penyuluhan.  Selain  itu  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  tidak  begitu  saja memberikan  ijin  perubahan  penggunaan  tanah  pertanian  ke  non  pertanian pada  sebidang  tanah  yang  sudah  terlanjur  didirikan  bangunan  diatasnya tetapi baru dimohonkan ijin perubahannya.  Pemberian ijin dapat diberikan dengan  syarat  sudah  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW), tidak  termasuk  dalam  daerah  rawan  bencana,  dan  termasuk  dalam  kriteria tanah  pertanian  yang  dapat  dikonversi  menjadi  tanah  non  pertanian sedangkan  yg  masuk  dalam  kawasan  pertanian  yg  tidak  dapat  dikonversi maka  dilakukan  penolakan  sesuai  yg  diamanatkan  pada  Undang -Undang Nomor  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Lahan  Pangan Berkelanjutan, disebutkan  pada  pasal  44  ayat  (1)  bahwa  lahan  yang  sudah  ditetapkan sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dilindungi  dan  dilarang dialih fungsikan.

## 2. SARAN
Dalam  menekan  alih fungsi  lahan  pertanian ke non pertanian diperlukan strategi  serta  peran  aktif  segenap  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  sebagai entry  point perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  dan  penilaian  (fokus  analisis) perundang-undangan  dan  peraturan  yang  ada.  Adanya  kesatuan  persepsi  antar pemangku kepentingan ( stakeholders )  juga sangat diperlukan dalam rangka menekan laju  alih  fungsi  lahan.  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  sebagai  lembaga  yang memberikan  Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  Pertanian  ke  Non  Pertanian  perlu melakukan  pengawasan  atau  monitoring  secara  maksimal  untuk  meminimalisir penyimpangan  dalam  hal  perubahan  penggunaan  tanah  pertanian  menjadi  non pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ciptaningrum  Y,  2009 ,  Optimasi  Penggunaan  Lahan  Untuk  Perlindungan  Lahan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kawasan Perkotaan Purwokerto) , IPB, Bogor;
Irawan  B,  2005, Konversi  Lahan  Sawah:  Potensi  Dampak,  Pola  Pemanfaatannya  dan Faktor Determinan , Jurnal Forum Penelitan Agro Ekonomi;
Lisdiyono Edi, 2008, Legislasi Penataan Ruang tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata  Ruang  dalam  Regulasi  Daerah  di  Kota  Semarang ,  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Pasandaran  E,  2006, Alternatif  Kebijakan  Pengendalian  Konversi  Lahan  Sawah Beririgasi di Indonesi a, Jurnal Litbang Pertanian;
Wibowo, S.C, 1996, Analisis Pola Konversi Sawah Serta Dampaknya Terhadap Produksi Beras  :  Studi  Kasus  di  Jawa  Timur ,  Jurusan  Tanah,  Fakultas  Pertanian,  Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
Arba Muhammad, 2015, Hukum Agraria Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta; Apridar,  2012,  T eori  Ekonomi  Sejarah  dan  Perkembangannya” Geraha  Ilmu, Yogyakarta;
Erwiningsih, Winahyu, 2005, Hak Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta;
G.  Kartasapoetra,  R.G.  Kartasapoetra,  et.al,  1985, Hukum  Tanah  Jaminan  UUPA  Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , PT. Bina Aksara, Jakarta;
Harjono  M.R,  2005 ,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Pengendalian  Konversi  Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal ,  Undip, Semarang;
Harsono  Boedi,  1999. UUPA  Sejarah  Penyusunan  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jilid  I, Jambatan, Jakarta;
Harsono Boedi, 2004, Hukum Agraria ,Djambatan Jakarta; Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung;
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta;
Suhariningsih, 2009, Tanah  Terlantar  Asas  dan  Pembaharuan  Konsep  Menuju Penertiban, Prestasi Pustakarya, Jakarta;
Suriaatmadja Toto, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, nuansa, Bandung;
Soekanto,  Soerjono,  1983, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan      Hukum. Rajawali, Jakarta;

## Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1960 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2007  Nomor  :  68,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009
Nomor : 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah ;
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14);
https://www.alihamdan.id/implementasi / diakses pada Tanggal 3 Maret 2021 pukul.16.55 WIB
http://www.caragampang.com/2014/08/pengertian-dan-definisi-tanah.html diakses tanggal 17 Januari 2021jam 21.00 WIB;
https://dispertan.semarangkota.go.id/induk/uploads/2020/06/RENJA-DISTAN- 2020 ;
Kolokiumkpmipb.wordpress.com diakses tanggal 20 Januari 2021 jam 19.00 WIB;
http://bit.ly/SeminarNasionalOnlineAPPTHISemarangRaya ; https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_pertanian diakses tanggal 20 Januari 2021 jam 19.00 WIB;
http ://balittanah.litbang.deptan.go.id pada 23 Februari 2019.
http: //Kompas Media Nusantara , Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi ,2001, Jakarta.