Kelas Menengah Santri Dan Proses Demokratisasi di Indonesia
Agus Darmaji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agus.darmaji@uinjkt.ac.id
Abstract: The  theory  of  the  relationship  between  the  middle  class  and democratization has been a serious discussion since the latter half of the 1950s when Martin  Lipset  tried  to  examine  the  relationship  between  the  two  to  find  out  the main requirements for the realization and maintenance of democracy in a country. Since  the  Lipset  period,  the  debate  on  the  relation  between  the  middle  class- democratization can be divided into two mainstream approaches, namely unilinear and contingent.
The first group that uses a unilinear approach has a theoretical basis for the theory  of  modernization.  This  group  argues  that  when  modernization  occurs  in  a society,  the  level  of  income,  education,  socioeconomic  mobility,  and  views  on  the values of freedom will also increase. These things are in turn believed to encourage the  creation  of  democratization  in  a  society  or  country  that  is  not  yet  democratic, and at the same time can strengthen democratic institutions in countries that have implemented democracy as their state system. Hattori concluded that the presence of the  middle  class  generally  encouraged,  even  they  became  the  main  pillars  of  the movement towards democratization. In simple terms this unilinearist group wants to say that modernization in the socioeconomic sector will foster the middle class, which in  turn  will  spearhead  the  realization  of  democratization  in  an  undemocratic country.  In  short,  according  to  this  group  the  middle  class  is  a  major  supporter  of democratization and democracy in a country.
The  second  mainstream  is  those  who  use  a  contingent  or  conditional approach. Unlike the first group which considers the causal linearity between social classes  as  a  consequence  of  modernization  and  democratization,  this  second  group assumes  that  the  relationship  between  the  middle  class  and  democratization  is actually  a  more  dynamic  relationship.  Bruce  Dickson,  for  example,  argues  that "democratization  is  not  a  natural  consequence  of  class  changes  due  to  economic growth.  It  is  more  a  result  of  a  political  process  that  is  colored  by  conflict, negotiation,  where  in  some  cases  it  results  in  the  opposite  condition,"  for  example returning to authoritarianism.
Katakunci: Kelas Menengah Santri, Demokratisasi, Unilinier, Contingent

## A. Pendahuluan
Literatur mengenai hubungan kelas menengah dan demokratisasi sudah sangat  banyak.  Studi  kelompok  yang  berpangkal  pada  teori  modernisasi  dan berpandangan  uniliniear  atas  masalah  kelas  menengah  dan  demokratisasi terutama  telah  dibuktikan  lewat  studi  politik  sejak  1950-an  di  mana  banyak dibahas  soal  peran  kelas  menengah  pada  periode  transisi  menuju  atau  dalam rangka  memelihara  demokrasi,  terutama  di  dunia  Barat.  Beberapa  karya  dan penelitian  yang  mendukung  teori  ini  dapat  disebutkan  misalnya  Lipset  pada (1959) 1 dan (1981) 2 ; Nie, Powell, dan Prewitt (1969) 3 ; Dahl (1971) 4 ; Milbrath (1977);  Glassman  (1995) 5 ;  Walsh,  Jennings  dan  Stoker  (2004).  Pada umumnya,  mereka  berkesimpulan  bahwa  kelas  menengah  pada  umumnya cenderung  mendukung  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  kemudian  melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendukung sekaligus menjaga berjalannya sistem pemerintahan  yang  demokratis,  dan  sebaliknya  menentang  sistem  yang  tidak demokratis.
Sedangkan  pendekatan  lain  yang  beranggapan  bahwa  hubungan  kelas menengah-demokratisasi  tidak  linear,  melainkan  kondisisional  ( contingent ) biasanya merujuk pada karya dan penelitian dari para ilmuwan semisal Johnson (1985);  Stephens  (1989);  Rueschemeyer,  Stephens  dan  Stephens  (1992); Bertrand  (1998); Hsiao dan  Koo (1997); Brown dan Jones (1995); Acemoglu dan  Robinson  (2000);  Englehart  (2003);  Hattori  dan  Funatsu  (2003);  dan Thompson  (2004);  serta  Jie  Chen  dan  Chunlong  Lu  (2011).  Pandangan kelompok ini telah mendapatkan bukti terutama dari kajian kelas menengah di Dunia  Ketiga  atau  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  utamanya  lagi kajian  tentang  negara-negara  yang  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  sangat tinggi. Mayoritas dari  studi-studi tersebut menemukan bahwa kelas menengah memiliki  posisi  yang  berbeda-beda  dalam  hal  orientasinya  terhadap demokratisasi.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  terutama  merupakan  akibat  dari posisi  hubungan  mereka  dengan  kekuasaan,  evaluasi  mereka  atas  kehidupan sosial dan ekonomi, dan ketakutan atas perubahan stabilitas politik.
Perbedaan  temuan  di  beberapa  wilayah  misalnya  diperlihatkan  oleh studi kelas menengah di Amerika Latin yang dilakukan Rueschemeyer, Stephens dan  Stephens  pada  (1992)  dan  studi  yang  dilakukan  Koo  (1991);  Brown  and Jones  (1995);  Englehart(  2003);  dan  Jie  Chen  dan  Chunlong  Lu  (2011)  di wilayah Asia Timur dan Tenggara di mana kelas menengah terlihat mendukung demokratisasi  pada  saat  dan  di  beberapa  negara  tertentu  tetapi  di  waktu  dan negara  lain  mereka  malah  cenderung  mendukung  keberlangsungan  rezim otoriter. Di China, sebagaimana studi Jie Chen dan Chunlong Lu (2011), kelas
menengah  malah  terlihat  lebih  mendukung  rezim  otoriter  karena  misalnya mereka  merasa  lebih  diuntungkan  oleh  rezim  tersebut  secara  politik  dan ekonomi, bahkan sampai pada pendidikan dan karir mereka di dunia kerja.
Kajian  soal  Islam  dan  demokrasi  di  dunia  Barat  pada  umumnya  tidak menemukan adanya korelasi kuat antara keduanya, bahkan cenderung bertolak belakang. Untuk hal ini, bisa dilihat misalnya pada kajian yang dilakukan oleh Kedouri  (1992),  Huntington  (1997),  dan  Lewis  (2002),  untuk  menyebut beberapa di antaranya. Namun demikian, kajian kualitatif yang dilakukan oleh Fachri  Ali  dan  Bachtiar  Effendy  (1992)  dan  Bachtiar  Effendy  (1998) memperlihatkan  bahwa  kelas  menengah  Muslim  dan  demokratisasi  memiliki hubungan  yang  cukup  kuat,  setidaknya  terpotret  dari  Kasus  Indonesia  yang dimulai  sejak  pertengahan  periode  Orde  Baru  sampai  masa  Reformasi. Rangkaian  penelitian  kuantitatif  Saiful  Mujani  (2007)  tentang  Islam  dan demokratisasi pasca-Reformasi yang kemudian menjadi Disertasi doktoralnya di Ohio  State  University,  meski  tidak  secara  khusus  mengkaji  kelas  menengah Muslim  dalam  hubungannya  dengan  demokratisasi,  misalnya  menemukan bahwa  peningkatan  religiositas  kelompok  Muslim  Indonesia  tidak  malah mengurangi  dukungan  mereka  terhadap  demokrasi  dan  demokratisasi. Sebaliknya,  temuan  Mujani  mengungkap  bahwa  di  Indonesia  eskalasi religiositas  kaum  Muslim  tampak  berbanding  lurus  dengan  dukungan  mereka terhadap  demokrasi.  Artinya,  mereka  semakin  takwa  dan  pada  saat  yang  sama dukungan mereka terhadap demokrasi juga tetap tinggi.

## B. Kelas Menengah dan Demokrasi
Teori  tentang  hubungan  antara  kelas  menengah  dan  demokratisasi sudah  menjadi  perbincangan  serius  sejak  paruh  akhir  dekade  1950-an  ketika Martin  Lipset  (1959)  coba  menguji  hubungan  keduanya  untuk  mengetahui persyaratan  utama  untuk  terwujud  dan  terpeliharanya  demokrasi  di  sebuah negara.  Sejak  periode  Lipset  itu,  perdebatan  relasi  kelas  menengah- demokratisasi  minimal  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  mainstream  pendekatan, yaitu unilinear dan contingent .
Kelompok  pertama  yang menggunakan  pendekatan  unilinear  memiliki basis teoritik pada teori tentang modernisasi. Kelompok ini berpendapat bahwa ketika  modernisasi  terjadi  pada  sebuah  masyarakat,  maka  taraf  pendapatan, pendidikan,  mobilitas  sosioekonomi,  dan  pandangan  tentang  nilai-nilai kebebasan  juga  akan  meningkat.  Hal-hal  tersebut  pada  gilirannya  dipercaya akan  mendorong  terciptanya  demokratisasi  di  masyarakat  atau  negara  yang belum demokratis, sekaligus dapat memperkuat lembaga-lembaga demokratis di
negara  yang  memang  sudah  menerapkan  demokrasi  sebagai  sistem kenegaraannya. Hattori dkk. menyimpulkan bahwa kehadiran kelas menengah pada umumnya mendorong, bahkan mereka menjadi pilar utama dari, gerakan menuju  demokratisasi.  Secara  sederhana  kelompok  unilinearis  ini  ingin mengatakan  bahwa  modernisasi  di  sektor  sosioekonomi  akan  menumbuhkan kelompok  kelas  menengah,  yang  pada  gilirannya  akan  menjadi  ujung  tombak dari  perwujudan  demokratisasi  di  negara  yang  belum  demokratis.  Singkatnya, menurut  kelompok  ini  kelas  menengah  adalah  pendukung  utama  dari demokratisasi dan demokrasi di sebuah negara. 6
Mainstream kedua  adalah  mereka  yang  menggunakan  pendekatan contingent atau  kondisional.  Berbeda  dengan  kelompok  pertama  yang menganggap  adanya  linearitas  sebab  akibat  antara  kelas  sosial  sebagai konsekuensi  modernisasi  dengan  demokratisasi,  kelompok  kedua  ini beranggapan  bahwa  hubungan  antara  kelas  menengah  dan  demokratisasi sesungguhnya  adalah  relasi  yang  lebih  berifat  dinamis.  Bruce  Dickson 7 , misalnya,  berpendapat  bahwa  “demokratisasi  bukanlah  merupakan  sebuah konsekuensi  alamiah  dari  perubahan  kelas  akibat  pertumbuhan  ekonomi.  Ia lebih merupakan hasil dari proses politik yang diwarnai oleh konflik, negosiasi, di mana pada beberapa kasus malah menghasilkan kondisi sebaliknya,” misalnya kembali ke otoritarianisme.

## 1. Islam, Demokrasi, dan Peran Kaum Santri
Di  dunia  Islam,  para  ahli  Ilmu  politik  kebanyakan  berkesimpulan bahwa  Islam  tidak  kompatibel  dengan  demokrasi  (Kedouri;  Huntington;  dan Lewis). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelas menengah kelompok Islam tidak berkontribusi signifikan pada penguatan demokratisasi. Meski belakangan perkembangan  sebaliknya  kemudian  dijumpai  pada  penelitian  di  beberapa negara. Di Indonesia sendiri, trikotomi pengelasan masyarakat ke dalam priyayi, santri, dan abangan yang diajukan Clifford Geertz (1976) memang berpengaruh cukup kuat dalam kajian antropologi, sosiologi, bahkan politik. Namun, ia juga menuai  kritik  dari  banyak  kalangan,  dan  karenanya  terus  mengalami perkembangan.  Golongan  priyayi  identik  dengan  masyarakat  kelas  atas,  meski ini  masih bisa diperdebatkan. Sementara santri dan  abangan bisa terdiri mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Perdebatan soal kelas menengah di Indonesia kemudian  hampir  tidak  menemui  titik  simpul  yang  jelas.  Hal  ini  akan  makin problematis,  misalnya,  dengan  kemunculan  istilah  budaya  kelas  menengah ( middle  class  culture )  yang  kemudian  melahirkan  kelompok  kelas  menengah baru dalam literatur kelompok keislaman di Indonesia. Aswab Mahasin (1993)
misalnya  menyebut  kelompok  baru  ini  sebagai  kelas  menengah  santri  yang memiliki social  origin campuran  antara  keluarga  priyayi  di  satu  pihak,  dan keluarga petani kaya dan pedagang kecil ekonomi bazar di pihak lain, di mana mayoritas mereka berlatar belakang keluarga santri.
Kelompok  baru  ini  pada  gilirannya  berperan  cukup  strategis  dalam perubahan  dan  perkembangan  konsepsi  kenegaraan  di  Indonesia.  Harry  J. Benda  (1980)  pernah  menyatakan  bahwa  pada  masa  kolonialisme  Jepang, kemunculan  kaum  santri  kota  setidaknya  berperan  dalam  perjuangan  untuk mengubah  formalisme  kolot,  kebudayaan  adat  dan  priyayi,  dan status  quo penjajahan.  Nyaris  serupa  dengan  kondisi  tersebut,  kemunculan generasi  kelas menengah santri sejak periode Nurcholish Madjid juga berperan dalam gerakan reformasi  pemahaman  teologi  Islam,  budaya  dan  politik,  sampai  gerakan Reformasi  1998  yang  akhirnya  menumbangkan  rezim  otoriter  Soeharto (Effendy,  2009).  Penjelasannya,  kelompok  baru  ini  berkontribusi  terhadap perkembangan  ide-ide  pluralisme,  sekularisme  dan  liberalisme  yang  pada gilirannya menjadi pilar dari proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia.
Pada  titik  lain,  Penelitian  kuantitatif  Saiful  Mujani  yang  kemudian dibukukan dengan judul Muslim Demokrat (2007) malah menyimpulkan bahwa semakin takwa seorang Muslim di Indonesia tidak serta merta membuat mereka semakin  berseberangan  dengan  nilai-nilai  demokrasi,  sebagaimana  sebelumnya di  klaim  Samuel  Hantington  dan  lain-lain.  Sebaliknya  temuan  Mujani  malah kurang  lebih  menyimpulkan  bahwa  ketakwaan  kalangan  Islam  di  Indonesia justru  dapat  membuat  mereka  malah supportif terhadap  ide  dan  praktik demokratisasi dan demokrasi. Pada konteks ini, peran kelas menengah santri di Indonesia, terutama mereka yang beraktivitas di bidang pendidikan, politik dan bergiat  di  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat  yang  memperjuangkan  hak asasi  manusia  dan  nilai-nilai  demokrasi,  dipercaya  cukup  berkontribusi  untuk perkembangan  dan  penguatan  konteks  kini  negeri  ini.  Secara  garis  besar,  oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara kehadiran  kelas  menengah  santri  dan  perkembangan  demokratisasi  di Indonesia.
2. Partisipasi Politik sebagai Peran Warga dalam Konsolidasi Demokrasi
Herbert,  seperti  dikuti  oleh  Mariam  Budiarjo,  mendefenisikan  konsep partisipasi  politik  sebagai  kegiatan-kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat tentang  bagaimana  mereka  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan penguasa,  dan  secara  langsung  ataupaun  tidak  langsung,  dan  dalam  proses pembuatan  kebijakan  umum.  Partisipasi  dapat  dilakukan  secara  individu
maupun  bersama-sama,  terorganisir  dan  spontanitas,  terus  menerus  atau sporadis,  secara  damai  atau  kekerasan,  legal  atau  ilegal,  efektif  maupun  tidak efektif. 8
Ada 2 (dua) macam partisipasi politik berdasarkan cara keterlibatannya: partisipasi  langsung  dan  partisipasi  tidak  langsung.  Partisipasi  langsung  terjadi jika  individu  menampilkan  kegiatan  tertentu  dalam  proses  partisipasi. Partisipasi  langsung  terjadi  manakala  setiap  orang  dapat  mengajukan pandangan,  membahas  pokok  permasalahan,  mengajukan  keberatan  terhadap keinginan  orang  lain  atau  terhadap  ucapannya.  Adapun  partisipasi  tidak langsung terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.
Adapun  Cohen  dan  Uphoff,  seperti  dikutip  oleh  Siti  Irene  Astuti, membedakan  partisipasi  menjadi  empat  jenis: pertama ,  partisipasi  dalam pengambilan  keputusan;  partisipasi  dalam  pelaksanaan,  partisipasi  dalam pengambilan  pemanfaatan,  dan  partisipasi  dalam  evaluasi 9 .  Menurut  Merphin Panjaitan,  demokrasi  berhubungan  dengan  partisipasi  politik  masyarakat. Semakin  tinggi  partisipasi  politik  masyarakat,  maka  semakin  tinggi  kadar demokrasi negara tersebut 10 .
3. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Warga  dalam  Konsolidasi Demokrasi
Yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah variabel-variabel apa yang menentukan  masyarakat  sipil  aktif  berpartisi  dalam  proses  demokratisasi.  Ada beberapa  teori  yang  menunjukan  variabel-variabel  yang  menentukan.  Dari beberapa  teori,  berikut  hal-hal  yang menjadi  variabel  dalam  tingkat  partisipasi warga negara dalam proses demokratisasi.
a. Pendidikan
Pendidikan  merupakan  satu  faktor  penting  yang  menentukan keputusan  warganegara  terlibat  aktif  dalam  konsolidasi  demokrasi. Karena  melalui  pendidikan  terjadi  peningkatan  pengetahuan  umum seseorang  termasuk  di  dalamnya  dengan  peningkatan  penguasaan  teori dan  keterampilan  memutuskan  terhadap  persoalan  yang  menyangkut kegiatan  mencapai  tujuan.  Olah  karena  itu  pendidikan  tinggi  dapat memberikan  informasi  tentang  politik  dan  persoalan-persoalan  politik dapat  juga  dengan  mengembangkan  kecakapan  dalam  menganalisa menciptakan  minat  dan  kemampuan  dalam  berpolitik.  Untuk  itu, pendidikan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  memengaruhi
seseorang  ataupun  masyarakat  dalam  mengambil  keputusan  dalam pemilihan umum, dan mempengaruhi partisipasi politik. 11
Penjelasan  Collin  dan  Mas’oed  ini  secara  eksplisit  mengatakan bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  maka  semakin  aktif berpartispasi dalam berpolitik dan konsolidasi demokrasi karena modal pengetahuan. Teori ini terbukti dalam sebuah hasil penelitan Lingkaran Survei  Indonesia  (LSI)  yang  meneliti  tingkat  partisipasi  warga  DKI Jakarat  dalam  Pilkada  2007.  Demografi  pemilih  dengan  tingkat pendidikan  S1  ke  atas  hanya  terdapat  12,6%  yang  tidak  memilih. Adapun  lulusan  SMA  menembus  angka  40,2%,  disusul  lulusan  SD 25,2% dan lulusan SMP 22,0%. 12

## b. Tingkat Ekonomi
Alasan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah  adanya  kepuasan  finansial.  Lindenfield  pun  menyatakan  bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari  kehidupan  politik.  Dan  orang  yang  bersangkutan  pun  akan menjadi  apatis.  Hal  ini  tidak  terjadi  pada  orang  yang  memiliki kemapanan ekonomi.
Tingkat  ekonomi  masyarakat  sendiri  secara  umum  terbagi menjadi tiga kelas, yakni: kelas atas, menengah, dan bawah. Untuk lebih memudahkan  pendefinisian  tiga  kelas  tersebut,  baiknya  melihat bagaimana  World  Bank  mendefiniskan  kelas  menengah.  Ada  tiga pendekatan  untuk  mendefinisikan  kelas  menengah  berdasarkan pengeluaran atau pendapatan rumah tangga: (i) pendekatan absolut, (ii) pendekatan relatif, dan  (iii) pendekatan gabungan. Pendekatan absolut mendefinisikan  kelas  menengah  pada  tingkat  pengeluaran  tertentu; mereka yang memiliki penghasilan (atau menghabiskan) pada batas atas dan  bawah  tertentu  dianggap  sebagai  kelas  menengah.  Pendekatan relatif  menekankan  pada  tingkat  pendapatan  atau  pengeluaran  rumah tangga  secara  relatif  terhadap  yang  lain.  Angka  persentase  pengeluaran per  kapita  seringkali  digunakan  untuk  pendekatan  relatif.  Pendekatan gabungan  merupakan  campuran  dari  pendekatan  absolut  maupun relatif. 13
Tulisan ini menggunakan pengukuran absolut, mengidentifikasi kategori  kelas  menengah  berdasarkan  standar  World  Bank,  yang disesuaikan dengan pendekatan Bank Pembangunan Asia, di mana kelas
menengah didefinisikan sebagai mereka dengan pengeluaran harian per kapita antara 2 dolar Amerika dan 20 dolar Amerika 14 .
Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka  seseorang  masuk  dalam kategori  kelas  menengah  ketika  pengeluarannya  hariannya  sekitar  2 dolar atau sekitar Rp.26,000 (Kurs 13 ribu rupiah/1 $ USA) hingga 20 dolar  atau  Rp.260,000.  Adapun  kelas  ekonomi  bawah  pengeluarn perharinya di bawah 2 dolar dan kelas atas di atas 20 dolar perhari. Lalu bagaimana tiga kelas ini dalam partisipasi konsilidasi demokrasi?
Bahwa ada pandangan umum bahwa kelas menengah memiliki pengaruh  besar  dalam  demokrasi,  yang  merujuk  pada  kata  bijak Aristoteles:  “tidak  ada  kelas  menengah,  tidak  ada  demokrasi.” Pandangan  ini  mapan  dirawat  dan  dikembangkan  dalam  teori-teori gerakan sosial  dan  politik. Namun hasil riset Elizabeth J. Zeichmester, dkk.  di  Amerika  Latin,  menemukan  bahwa  tak  ada  perbedaan presentase  signifikan  dalam  kepedulian  kelas  menengah  terhadap partisipasi politik dibanding kelas di atas dan kelas di bawahnya 15 .

## c. Tingkat Kemudahan Akses Informasi
Masyarakat  modern  tidak  bisa  terlepas  dari  media  informasi, seperti  televisi,  koran,  radio  dan  internet.  Media-media  informasi tersebut  menjadi  sarana  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  dari segala  bidang,  pun  tentang  perkembangan  politik  dan  pemerintahan. Negara  demokrasi  memiliki  salah  satu  indikator  yakni  kebebasan  pers. Pers  yang  bebas  dan  independen  serta  kemampuan  masyarakat  dalam mengakses informasi menjadi prasyarat berjalannya proses demokratisasi kearah yang lebih baik.
Mendapatkan  informasi  dengan  mudah  adalah  modal  bagi masyarakat  untuk  mengetahui  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  di negaranya  dengan  baik,  yang  menjadi  pra-asumsi  untuk  menentukan sikap  dalam  berpolitik. 16 Dengan  banyak  mengetahui  informasi, masyarakat  bisa  terdorong  untuk  melakukan  apa  yang  perlu  mereka perbuat  dengan  tepat  sebagai  warga  negara,  merujuk  pada  informasi- informasi yang ia dapat. Baik melalui komentar, protes, dukungan atau penolakan  pada  isu-isu  tertentu,  ataupun  keberpihakan  pada  satu kekuatan politik tertentu.
Mengakses  informasi  politik,  dalam  penelitan  yang  dilakukan oleh Eteng Uwe dan Opeke, yang berfokus pada partisipasi perempuam dalam  politik  di  Nigeria;  menemukan  hasil  bahwa  seberapa  sering
mengakses  informasi-informasi  politik  mempengaruhi  bagaimana perempuan  di  Nigeria  turut  aktif  mendukung  kepentingan  kaum perempuan  di  negaranya.  Dalam  kata  lain,  jarang  atau  tidak  pernah mengakses  informasi  memungkinkan  warganegara  demorasi  tidak  tahu apa  yang  harus  ia  lakukan  dalam  mendukung  kebaikan  kepentingan pribadinya atau kelompoknya. 17

## d. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Publik
Pelayanan publik, menurut pasal 1 Undang-Undang Pelayanan Publik, diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  pendudukan  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Terdapat  10  bidang  pelayanan  publik,  yakni:  administrasi kependudukan,  pendidikan,  kesehatan,  transportasi,  ketenagakerjaan, industri,  perdagangan,  ekonomi  dan  keuangan,  hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (HAM), dan keamanan.
Pengalaman  mendapat  kepuasan  bagi  warganegara  terhadap pelayan  publik  menciptakan  tingkat  kepercayaan  yang  baik  bagi warganegara  terhadap  pemerintah  sebagai  pihak  penyelenggara pelayanan  publik.  Kepercayaan  ini  menjadikan  warganegara mensupport terhadap proses dan hasil dari kebijakan-kebijakan 18 .
Dalam  tingkat  kepercayaan  yang  baik  masyarakat  terhadap pemerintah, menciptkan kolaborasi keduanya, di mana masyarakat sipil dan  organisasi  masyarakat  bersama  pemerintah  menciptakan  dan merawat good  governance dan  sistem  demokrasinya  dengan mengimplementasikan  kebijakan-kebijakan  dan  hukum  yang  ada,  aktif menjadi masyarakat yang taat hukum dan pajak, dsb. 19
e. Tingkat  Kepercayaan terhadap Institusi-institusi Demokrasi
Kepercayaan pada institusi-institusi demokrasi dapat
memengaruhi  peran  warga  negara  untuk  terlibat  dalam  proses demokratisasi.  Institusi-institusi  demokrasi  ada  lima  kategori.  Pertama, lembaga  eksekutif,  yang  mencakup  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Kedua,  lembaga  legislatif, yang  mencakup  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi,
dan  DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga, lembaga yudikatif, yang meliputi Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung.  Keempat,  lembaga masyarakat,  terdiri  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan. Dan, kelima, media massa, yang  dirinci  menjadi  surat  kabar  cetak,  stasiun  televisi,  stasiun  radio, dan situs berita online.
Menurut  Levi  dan  Stoker,  seperti  dikutip  oleh  Sang  Ok  Choi, kepercayaan yang baik warganegara terhadap institusi pemerintah dapat meningkatkan  aktivitas-aktivitas  politik  warganegara,  seperti  turut dalam pemilu. Juga, warganegara siap mendukung secara aktif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan struktur pemerintahan 20 .
Teori  tersebut  dipatenkan  dengan  temuan  penelitan  literatur oleh  Sang Ok Choi  dan Sunhyuk Kim, di  mana masyarakat  sipil dan organisasi  masyarakat  bersama  pemerintah  yang  dapat  dipercaya menciptakan  kolaborasi  keduanya  dalam  merawat good  governance dan sistem  demokrasinya  dalam  bentuk  pengimplementasian  kebijakan- kebijakan  dan  hukum  yang  ada,  dan  menjadi  masyarakat  yang  taat hukum dan taat pajak, dsb. 21

## f. Akses terhadap Sumber Daya Politik
Variabel  lain  yang  juga  mempengaruhi  partisipasi  warga  dalam proses  demokratisasi  ialah  kemudahan  mengakses  sumber  daya  politik, yaitu  institusi-institusi  dan  individu-individu  dalam  masyarakat  yang dapat digunakan oleh warga dalam rangka mempengaruhi proses politik dan pengambilan kebijakan.
Partai Politik (Parpol) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan  sumber  daya  politik  dalam  bentuk  institusi,  sedangkan pengurus Papol dan aktivis LSM merupakan sumber daya politik dalam bentuk individu.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU  Parpol) mengatakan  bahwa  fungsi  Partai  Politik  sebagai sarana:  (a) pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara;  dan  (d) partisipasi politik warga negara Indonesia.
Melihat  dua  fungsi  partai  politik  tersebut,  maka  jelas  bahwa kemudahan  masyarakat  untuk  mengakses  partai  politik  dapat menentukan sikap lebih partisipatif dalam proses konsolidasi demokrasi.
Hal  ini  karena  partai  politik  sebagai  wadah  bagi  kepentingan- kepentingan  anggotanya  dapat  mengelola  tujuan  bersama  secara terorganisir, sehingga muncul kepastian.
Namun  meski  demikian,  fenomena  turunnya  angka  partisipasi politik  masyarakat  dalam  pemilu  2009,  yang  disertai  meningkatnya Golput  yang  cukup  signifikan,  terutama  pada  penyelenggaraan  pemilu di  era  reformasi  sebagai  era  transisi  demokrasi  tersebut  tentunya memiliki  alasan  kondisional,  antara  lain  karena  kinerja  partai  politik yang dipandang oleh publik gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat, melainkan  mereka  lebih  fokus  mengejar  kekuasaan  demi  kepentingan partai atau elite politik. 22
Seperti halnya partai politik, LSM juga menjadi wadah penting bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasinya  secara  terorganisir. Berdasarkan  penelitian  tentang  peran  masyarakat  sipil  dalam  proses demokratisasi,  LSM  memiliki  peran  yang  cukup  baik  dalam mengadvokasi  masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  konsolidasi demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah 23 .
Kemudahan  masyarakat  untuk  mendapatkan  sosialisasi, pendampingan  dan  advokasi  tentang  politik,  secara  tidak  langsung memengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  konsolidasi demokrasi,  karena  LSM  memiliki  peran  pengawasan  dan  pendidikan partisipasi politik kepada masyarakat.
g. Ideologi
Ideologi  juga  memiliki  pengaruh  dalam  tingkat  partisipasi politik dalam demokrasi. Semakin liberal nilai-nilai ideologi yang dianut warga,  semakin  besar  perannya  dalam  demokrasi.  Juga  sebaliknya, semakin  konservatif  nilai-nilai  ideologi  yang  diantut  warga,  semakin kecil perannya dalam demokrasi.
Ideologi  liberal  dapat  diukur  dalam  bagaimana  sikap  individu terhadap hak warga dari kelompok minoritas etnis/suku, agama/keyakinan,  dan  hak  difabel  untuk  menempati  jabatan-jabatan publik dan penyelenggaraan pemerintahan pada berbagai level.
Warga  yang  berideologi  liberal  cenderung  berpikiran  terbuka dibanding  warga  yang  konservatif 24 ,  sehingga  cara  pandang  liberal terhadap  orang  yang  berbeda  atau  kalangan  minoritas,  menilainya sebagai  individu  yang  setara.  Cara  pandang  seperti  ini  menentukan sikap  partisipasi  dalam  demokrasi,  karena  mereka  memiliki  perhatian
lebih kepada keragaman kelompok dibanding individu yang berideologi konservatif  atau  fundamentalis.  Meski  demikian,  belum  ada  penelitian yang secara spesifik membantah dan memantapkan teori tersebut.
h. Deprivasi Relatif
Istilah  deprivasi  relatif  menurut  Sttoufler  menekankan  pada pengalaman  individu  dan  kelompok  dalam  kondisi  kekurangan  dan tidak beruntung. Selanjutnya konsep ini dikembangkan oleh Davis dan didefinisikan  sebagai  persepsi  terhadap  adanya  perbedaan  antara kenyataan dan harapan atau keinginan 25 .
Deprivasi  relatif  menjadi  salah  satu  teori  gerakan  sosial,  dalam mendorong  seseorang  atau  kelompok  melakukan  protes  maupun demonstrasi. Menurut Ted Robert Gurr dalam bukunya Why Men Rebel (1970), ide dasar teori ini adalah adanya ”penghilangan”, ”perampasan”, yang  disertai  ketegasan  dan  keterusterangan  dalam  penolakannya  itu sebagai  suatu  respon  terhadap  suatu  ketidakadilan  yang  mereka rasakan 26 .
Secara  lebih  rinci  bahwa  dalam  teori  deprivasi  relatif  ini;  (1) depvrivasi  relatif  sebagai  perubahan  harapan  dan  kemampuan  untuk memenuhi  harapan  itu,  maka  bentuk  deprivasi  dapat  dibedakan berdasarkan  pola-pola  perubahan;  (a)  deprivasi  persisten;  yaitu kemampuan yang secara konstan berada di bawah harapan; (b) deprivasi aspirasional;  yaitu  harapan  naik  kemampuan  konstan;  (c)  deprivasi dekremental;  di  mana  harapan  konstan  dan  kemampuan  turun;  (d) deprivasi progresif; di mana kemampuan naik tetapi masih lebih rendah dibandingkan  harapan.  Namun  yang  paling  menentukan  dalam munculnya gerakan dan kekerasan politik adalah faktor ”ketidakpuasan”.  (2)  Ada  tiga  bentuk  faktor  yang  memperantarai gerakan dan kekerasan politik; (a) justifikasi normatif untuk kekerasan; (b)  justifikasi  kemanfaatan  untuk  kekerasan;  (3)  keseimbangan  antara sumber-sumber  daya  koersif  dan  institusional  dari  pemberontak  vs negara 27 .
Dapat  ditangkap  dari  penjelasan  di  atas  bahwa  deprivasi  relatif memiliki  pengaruh  terhadap  gerakan  sosial,  dalam  hal  ini  partisipasi warganegara  dalam  melakukan  protes  dalam  bentuk  demonstrasi,  dan lain-lain.

## C. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  atau  kerangka  pikir  merupakan  model konseptual  tentang  bagaimana  teori  berhubungan  dengan  berbagai  faktor yang  telah  diidentifikasikan.  Bagian  ini  membahas  konsep-konsep  utama: kelas menengah, santri, kelas menengah santri, dan demokratisasi.

## 1. Kelas Menengah
Kelas menengah sebagai kelas sosial memang tidak melulu diukur secara kuantitatif  dengan  indikator  pendapatan  dan  pengeluaran  semata,  tapi  juga diukur  dengan  tingkat  pendidikan,  status  profesi,  gaya  hidup,  dsb.  Meski demikian, faktor ekonomi menjadi variabel utama dalam menentukan kategori kelas menengah. Lebih spesifik, kelas menegah dilihat dari tingkat pengeluaran rumah tangga secara agregat.
Ada tiga pendekatan untuk mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pengeluaran  atau  pendapatan  rumah  tangga:  (i)  pendekatan  absolut,  (ii) pendekatan  relatif,  dan  (iii)  pendekatan  gabungan.  Pendekatan  absolut mendefinisikan kelas menengah pada tingkat pengeluaran tertentu; mereka yang memiliki penghasilan (atau menghabiskan) pada batas atas dan bawah tertentu dianggap sebagai kelas menengah. Pendekatan relatif menekankan pada tingkat pendapatan  atau  pengeluaran  rumah  tangga  secara  relatif  terhadap  yang  lain. Angka  persentase  pengeluaran  per  kapita  seringkali  digunakan  untuk pendekatan  relatif.  Pendekatan  gabungan  merupakan  campuran  dari pendekatan absolut maupun relatif. 28

## 2. Santri
Kata  “santri”  berasal  dari  bahasa  tamil  yang  berarti  “guru  mengaji”. Sedangkan  C.C  Berg,  seperti  dikutip  oleh  Zamakhsyari,  berpendapat  bahwa istilah santri berasal dari kata “shastri”, yang dalam bahasa India berarti “orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu”. Pendapat ini didukung oleh Karel.  A.  Steenbrink,  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  pesantren,  dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, memang mirip dengan pendidikan ala Hindu di India 29 .
Pendapat lain mengatakan bahwa kata “santri” berasal dari kata “sastri” dalam bahasa Sansekerta, yang artinya “melek huruf” alias bisa membaca. Ada juga yang meneliti bahwa kata santri berasal dari bahasa Jawa, dari kata cantrik , yang  berarti  seseorang  yang  selalu  mengikuti  gurunya  kemanapun  gurunya pergi/menetap 30 .
Berdasarkan  penelusuran  akar  kata  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa santri  adalah  seseorang  yang  paham  agama  Islam  karena  berada  dalam  sistem pembelajaran  di  pondok  pesantren  sebagai  peserta  didik  yang  berguru  ilmu agama Islam pada seorang atau beberapa orang guru atau kyai.  Adapun santri, menurut  Zamakhsyari  Dzofier,  dikelompokkan  ke  dalam  dua  kelompok. Pertama, santri mukim, yakni  santri yang menetap  di pesantren selama proses menyantri.  Kedua,  santri  kalong,  yakni  santri  atau  peserta  didik  yang  berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren dan tidak bermukim di pesantren 31 .
Definisi santri memiliki 4 kata kunci: peserta didik, pondok pesantren, kyai,  dan  ilmu  agama  Islam.  Untuk  itu,  seseorang  disebut  santri  jika  menjadi peserta didik di pondok pesantren yang berguru pada seseorang atau beberapa kyai  untuk  memperdalam  ilmu  agama  Islam,  baik  sebagai  santri  mukim  atau santri kalong.

## 3. Kelas Menengah Santri
Robert  Heffner,  seorang  antropolog,  melihat  pada  akhir  1970-an  di Indonesia  mengalami  gelombang  modernitas  Islam.  Heffner  melihat  bahwa proyek  modernitas  Islam  kenyataannya  juga  berasal  dari  kalangan  tradisional atau  santri  yang  mencoba  berafiliasi  dengan  berbagai  lembaga  agama  modern dan  lembaga  sekular  modern  di  sekitarnya.  Ia  menengarai  pada  masa  itu masyarakat santri tradisional tengah berada dalam  proses transformasi menjadi modern  dengan  bernegosiasi  pada  kekuasaan  Orde  Baru.  Pada  pertengahan masa  kekuasaan  Soeharto,  santri  tradisional  mulai  terdidik,  ter-Barat-kan,  dan bahkan santri mulai bergulat dengan dunia kapitalisme percetakan (penerbitan buku, jurnal, dan pamphlet) yang berbincang tentang siapa, apa, dan bagaimana santri  melihat  dunia  dan  permasalahannya.  Heffner  menyebut  fenomena  ini sebagai “printing Islam” 32 .
Gelombang  modernisasi  muslim-santri  ini  membawa  pergeseran image santri  dari  konotasi  kampungan  dan  kelas  bawah  ke image santri  yang beradaptasi  dengan  perkembangan  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya modernitas ini menjadikan banyak santri dan  mantan santri secara kelas sosial menduduki  kelas  menengah  dan  menengah  atas.  Hal  penting  ini  juga  diikuti pada  masa  pasca-reformasi,  di  mana  muslim  lulusan  pesantren  banyak  yang melanjutkan  pendidikannya  ke  kampus-kampus  Islam  modern,  seperti  IAIN. Maka  wajar  jika  saat  ini,  banyak  sekali  santri  yang  merupakan  lulusan perguruan  tinggi  Islam  ataupun  sekuler,  yang  berkarir  menjadi  guru,  pegawai negeri sipil, pekerja sosial, dan lain-lain.
Melewati  pendidikan  tinggi  dan  mendapat  pekerjaan  yang  layak menjadikan  kaum  santri  saat  ini  memiliki  pendapatan  yang  memadai  untuk memenuhi  standar  kebutuhan  atau  gaya  hidup  mereka  sebagai  kelas  sosial menengah  atas.  Pergesaran  ini  menjadikan  santri  menjadi  kelas  unik  yang memiliki  corak  kultur  islami  namun  mengikuti  pola  modernisasi  yang  diikuti dengan  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Peran  mereka  pun  diperhitungkan. Banyak dari kelas menengah santri itu aktif dalam politik praktis dan menjadi pekerja sosial, dan akademisi.
Apa  yang  disebut  kelas  menengah  santri  bukanlah  apa  yang Kuntowidjoyo  sebut  sebagai  “Neo  Santri”  atau  masyarakat  muslim  alim  yang bertransformasi  menjadi  santri  modern,  dengan  tanpa  harus  melewati  masa- masa  pendidikan  di pesantren 33 .  Definisi  santri  kelas  menengah  merujuk  pada penjelasan  di  atas  dan  definisi  santri  dan  kelas  menegah  di  dua  sub-bab sebelumnya,  di  mana  jika  disimpulkan  yang  dimaksud  santri  kelas  menengah adalah  mereka  yang  pernah  belajar  atau  menjadi  peserta  didik  di  pondok pesantren yang kemudian memiliki pendapatan layak dan pengeluaran per hari USD 5 hingga USD 10.

## 4. Demokratisasi
Demokrasi  merupakan  sistem  pemerintahan  rakyat  berdaulat  yang berbasis  pada  pengakuan  hak  sipil  dan  politik  setiap  individu  warga  untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Demokrasi ditandai dengan  pembagian  kekuasaan  secara  seimbang  antara  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif,  tersedianya  kanal-kanal  penyaluran  aspirasi  warga  seperti  Pemilihan Umum  yang  bebas,  jujur,  dan  adil  dan  kebebasan  pers,  dan  berkembangnya organisasi-organisasi masyarakat sipil.
Demokratisasi  adalah  proses  perkembangan  prosedur  dan  institusi- institusi  demokrasi.  Dengan  demikian,  peran  dalam  demokratisasi  adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh individu pada posisi sosial tertentu di  masyarakat  yang  dapat  mendorong  perkembangan  prosedur  dan  institusi- institusi demokrasi.

## D. Kesimpulan
Salah  satu  kesulitan  terbesar  dalam  mengidentifikasi  kelas  menengah santri dan  bagaimana kelompok ini  berperan dalam  proses demokratisasi  ialah tidak adanya suatu rumusan definitif yang disepakati tentang apa yang disebut “kelas menengah santri”. Bahkan, harus diakui, “kelas menengah santri” adalah konsep  yang  cenderung  digunakan  secara  longgar  dalam  sejumlah  kajian
terdahulu, baik dalam dimensi “ke-kelas menengah-an” maupun dalam dimensi “ke-santri-an”.
Dalam  dimensi  “ke-kelas  menengah-an”,  misalnya,  kajian-kajian terdahulu cenderung mencampuradukkan berbagai ciri dalam apa yang mereka definisikan  sebagai  “kelas  menengah”.  Di  satu  sisi,  kelas  menengah,  misalnya, terlanjur  dikesankan  sebagai  suatu  kelompok  dengan  individu-individu  yang mapan  secara  ekonomi,  konsumtif  dalam  perilaku  ekonomi,  berpendidikan tinggi,  dan  mendukung  demokrasi.  Tidak  diposisikan  secara  tegas  mana  di antara ciri-ciri ini yang bersifat esensial dan mana yang bersifat aksidental, mana yang niscaya dan mana yang mungkin.
Di  sisi  lain,  kriteria-kriteria  apa  yang  digunakan  untuk  menyebut seseorang  mapan  secara  ekonomi,  berpendidikan  tinggi,  dan  mendukung demokrasi  itu  sendiri  sering  kali,  secara  sebagian  atau  keseluruhan,  tidak dinyatakan  secara  tegas.  Misalnya,  atas  ukuran  apa  seseorang  disebut  mapan secara  ekonomi  (apakah  punya  rumah  sendiri  dengan  ukuran  luas  tanah  dan bangunan  tertentu,  tidak  punya  hutang,  memiliki  kendaraan,  berpendapatan dengan  nilai  nominal  tertentu,  daya  beli?);  pada  tingkat  pendidikan  apa seseorang  disebut  berpendidikan  tinggi  (apakah  SMA,  pendidikan  tinggi,  S1, S2, S3?), gaya hidup konsumtif (apakah keragaman jenis-jenis barang/jasa yang dikonsumsi,  nilai  nominal  konsumsi,  banyak  hutang?),  dan  sikap-sikap  apa yang  disebut  mendukung  demokrasi  (apakah  mendukung  liberalisme, sosialisme,  hak-hak  minoritas,  intensitas  partisipasi  politik?).  Ketidaktegasan dalam  kriteria-kriteria  ini  mengakibatkan  berbagai  kajian  tentang  peran  kelas menengah  dalam  demokrasi  berulang  kali  menunjukkan  hasil  yang bertentangan.  Sangat  besar  kemungkinan,  apa  yang  disebut  sebagai  “kelas menengah”  oleh  masing-masing  kajian  sesungguhnya  adalah  subyek-subyek dengan karakteristik yang sama sekali berbeda atau, minimal, tidak sepenuhnya sama.
Kegamangan serupa juga tampak dalam dimensi “kesantrian”.  Sebagian kajian  mendefinisikan  santri  sebagai  individu  pemeluk  agama  Islam  (Muslim) yang religius atau saleh, tanpa juga menyebut secara spesifik indikator-indikator kriteria  yang  digunakan  untuk  menyebut  individu  itu  sebagai  Muslim  yang religius  atau  saleh  (apakah  ketaatan  beribadah,  kepercayaan  pada  hari  akhir, rajin  beramal?).  Sebagian  yang  lain  bahkan  cenderung  merancukan  konsep “santri”  dalam  istilah  “kelas  menengah  santri”  dengan  konsep  “Muslim”, sehingga  istilah  “kelas  menengah  santri”  cenderung  identik  dengan  “kelas menengah Muslim”.  Satu atau dua kajian memang menyinggung soal sebagian besar  di  antara  kelas  menengah  santri  memiliki  latar  belakang  pendidikan
pesantren. Kriteria yang tidak tegas ini membuka kemungkinan munculnya satu kategori  yang  aneh,  yaitu  “Muslim  yang  bukan  santri”.  Sebagaimana  dalam kasus konsep “kelas menengah”, istilah “santri” dalam berbagai kajian terdahulu sangat mungkin menunjuk pada subyek-subyek penelitian yang berbeda.
Dari  dimensi  ekonomi,  konsep  “kelas  menengah”  harus  dimengerti dalam  posisinya  sebagai  strata  yang  berada  di  antara  “kelas  atas”  dan  “kelas bawah”.  Dari  dimensi  keagamaannya,  konsep  “santri”  hanya  dapat  dimengerti dalam  oposisinya  dengan  konsep  “non-santri”,  yang  meliputi  “non-santri Muslim”  dan  “non-santri  non-Muslim”.  Dengan  menggunakan  dimensi ekonomi  dan  dimensi  keagamaan  ini  secara  sekaligus  pada  aras  vertikal  dan horisontal, maka terdapat sembilan konsep kelompok sosial dalam masyarakat, yaitu (1) “kelas atas santri”, (2) “kelas atas non-santri Muslim”, (3) “kelas atas non-santri  non-Muslim”  ,  (4)  “kelas  menengah  santri”,  (5)  “kelas  menengah non-santri  Muslim”,  (6)  “kelas  menengah  non-santri  non-Muslim”,  (7)  “kelas bawah santri”, (8) “kelas bawah non-santri Muslim”, dan (9) “kelas bawah non- santri non-Muslim”.
Terpetakannya  posisi  konseptual  kelas  menengah  santri  di  antara kelompok-kelompok  sosial  lain  tersebut  memungkinkan  dilakukannya pengumpulan dan analisis data secara jelas dan terpilah tentang berbagai kondisi kelas menengah santri dalam komparasinya dengan kelompok-kelompok sosial lain, misalnya, kelas menengah non-santri Muslim, kelas menengah non-santri non-Muslim,  atau  kelompok-kelompok  sosial  yang  lain.  Analisis  tersebut mencakup  tidak  hanya  variabel-variabel  demografis  seperti  usia,  jenis  kelamin, tingkat  pendidikan,  dan  sebagainya,  tetapi  juga  variabel-variabel  sikap  seperti kepercayaan pada institusi-institusi demokrasi, ideologi, dan tingkat  partisipasi politik.
Hal  yang  sama  juga  dapat  dikatakan  terkait  ciri  demografis  tingkat pendidikan  dari  kelompok  kelas  menengah  santri.  Sebelumnya,  tidak  ada gambaran  yang  terbukti  secara  empiris  tentang  profil  pendidikan  kelas menengah  santri.  Orang  berspekulasi  tentang  kelas  menengah  santri  sebagai kelompok  santri  yang  terdidik,  tanpa  menyebut  seperti  apa  kondisi-kondisi terdidik  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  kondisi-kondisi  empiris  pendidikan kelas  menengah  santri,  dan  lebih  jauh  memetakan  kondisi-kondisi  kelas menengah santri tersebut dalam perbandingannya dengan kelompok-kelompok sosial  lain  yang  terdapat  di  masyarakat.  Singkatnya,  berdasarkan  model konseptual  dan  definisi  yang  terstandar  tentang  kelas  menengah  santri,  orang dapat melakukan sensus terhadap kelas menengah santri, menghitungnya secara
akurat, dan menggambarkan karakteristik demografis dan ciri-ciri sosio empiris lainnya.
Namun begitu, sebuah ciri demografis tertentu dalam  suatu kelompok sosial  yang  berhubungan  dengan  tingkat  partisipasi  politik  yang  digunakan sebagai indikator bagi variabel peran dalam proses demokratisasi. Ciri dimaksud ialah  terdapatnya  profesi-profesi  tertentu  yang  secara  signifikan  berasosiasi dengan  peran  individu  dalam  suatu  kelompok  sosial  dalam  proses demokratisasi,  yaitu  dosen  dan  aktivis  LSM.  Hal  yang  menarik  untuk dikemukakan  di  sini  ialah  bahwa  dalam  konteks  profesi  sebagai  aktivis  LSM, terdapat  lebih  banyak  individu  dari  kelas  menengah  santri  yang  melakoni profesi ini dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial lain. Pada titik ini, keterlibatan  kelas  menengah  santri  yang  tinggi  dalam  profesi-profesi  yang berasosiasi  dengan  tingkat  partisipasi  politik  mengukuhkan  peran  kelas menengah  santri  dalam  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Peran  ini dikukuhkan  dengan  temuan  survei  lain  yang  menunjukkan  bahwa  individu- individu dari kelompok kelas menengah santri memiliki sikap yang lebih positif terhadap  isu-isu  seputar  hak-hak  kelompok  minoritas  dibandingkan  dengan kelompok-kelompok sosial yang lain.
Temuan  terkait  variabel-variabel  ini  menunjukkan  bahwa  peran individu  dari  suatu  kelompok  dalam  proses  demokratisasi  tidak  terutama berhubungan  dengan  posisinya  dalam  strata  sosial  ekonomi  (apakah  individu itu bagian dari kelas atas, kelas bawah, atau kelas menengah) atau latar belakang pendidikan  keagamaannya  (apakah  individu  itu  santri  atau  non-santri),  tetapi lebih dengan karakteristik demografis (dalam hal ini adalah profesi, yang layak diduga  juga  terkait  dengan  tingkat  pendidikan  formal  individu  tersebut)  dan perspektif ideologis  individu  dari  suatu  kelompok  sosial  dalam  menyikapi  isu- isu seputar keberagaman sosiokultural yang terdapat di masyarakat.
Daftar Pustaka Abdillah,  Masykuri,  2011, Islam  dan  Dinamika  Sosial  Politik  di  Indonesia ,  PT Gramedia, Jakarta. Abdullah,  Taufik  (ed.),  1988, Agama,  Etos  Kerja  dan  Perkembangan  Ekonomi ,
LP3ES, Jakarta.
Abdullah,  Taufik  &  Karim,  M.  Rusli,  1989, Metodologi  Penelitian  Agama: Sebuah Pengantar , Tiara Wacana, Yogyakarta.
Achidsti,  Sayfa  Auliya,  2015, Kiai  dan  Pembangunan  Institusi  Sosial ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ali, Fachry & Effendi, Bahtiar, 1992, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru , Mizan, Bandung. Anderson,  Benedict,  2008, Imagined  Communities:  Komunitasa-komunitas Terbayang, penerjemah Omi Intan Naomi, INSIST dan Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Barton,  Greg,  1999, Gagasan  Islam  Liberal  di  Indonesia ,  penerjemah  Nanang
Tahqiq, Paramadina, Jakarta.
Boland,  B.J.,  1971, The  Struggle  of  Islam  in  Modern  Indonesia ,  The  Hague
Martinus Nijhoff, Netherlands.
Budiarjo, Mariam, 1998, Partisipasi dan Partai Politik , Gramedia, Jakarta.
Dwiningrum,  Siti  Irene Astuti,  2011, Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat
Dalam Pendidikan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Dhofier,  Zamakhsyari,  1994, Tradisi  Pesantren:  Studi  Tentang  Pandangan Hidup Kyai , LP3ES, Jakarta.
Effendy,  Bahtiar,  2009, Islam  dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  dan  Praktik Politik  Islam  di  Indonesia, cet.  ii,  yang  diperluas,  Paramadina,  LSI,  dan Prenada Media Group, Jakarta.
Geertz, Clifford, 1976, The Religion of Java , The University  of Chicago Press, Chicago and London.
Hadijaya  (ed.),  1999, Kelas  Menengah  Bukan  Ratu  Adil ,  Tiara  Wacana,
Yogyakarta.
Haris,  Syamsuddin,  2014, Masalah-masalah  Demokrasi  dan  Kebangsaan  Era Reformasi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Hasan, Noorhaidi, “Islam di Kota-kota Menengah Indonesia: Kelas Menengah,
Gaya,  Hidup,  dan  Demokrasi”  dalam  Gerry  van  Klinen  dan  Ward Berensschot  (ed.) ,  In  Search  Middle  Indonesia:  Kelas  Menengah  di  Kota- kota  Menengah ,  (Jakarta:  KITLV-Jakarta  dan  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2016), h.215.
Hefner,  Robert  W,  2001, Civil  Islam:  Islam  dan  Demokrtisasi  di  Indonesia , penerjemah Ahmad Baso, Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta.
Ingleson,  John,  2015, Buruh,  Serikat,  dan  Politik:  Indonesia  pada  1920an  –
1930an , penerjemah Andi Achdian, CV Marjin Kiri, Serpong.
Jones, Tod, 2015, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijaklan Budaya Selama  Abad  Ke-20  Hingga  Era  Reformasi ,  penerjemah  Edisius  Riyadi
Terre, Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, Jakarta.
Klandersmans,  Bert,  2005, Protes  dalam  Kajian  Psikologi  Sosial ,  Penerjemah Helly P. Sutjipto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kuntowijoyo, 1998, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi , Mizan, Bandung.
Madjid,  Nurcholish,  1999, Bilik-bilik  Pesantren:  Sebuah  Potret  Perjalanan,
Paramadina, Jakarta. Mas’oed, Mochtar dan MacAndrews, Collin, 1986, Perbandingan Sistem Politik, Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Mujani,  Saiful,  2007, Muslim  Demokrat:  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan Partisipasi  Politik  di  Indonesia  Pasca-Orde  Baru, Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Mulkhan,  Abdul  Munir,  1992, Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri ,  Sipress,
Yogyakarta.
Noer,  Deliar,  1988, Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia 1900-1942,  LP3ES,
Jakarta.
Rahardjo, M. Dawam (ed.), 1975, Pesantren dan Pembaharuan , LP3ES, Jakarta. Sarwono,  Sarlito  Wirawan,  dkk,  2009, Psikologi  Sosial, Salemba  Humanika, Jakarta.
Singarimbun,  Masri  &  Effendi,  Sofian  (ed.),  1995, Metode  Penelitian  Survai ,
LP3ES, Jakarta.
Tanter,  Richard  &  Young,  Kenneth,  1993, Politik  Kelas  Menengah  Indonesia , penerjemah Nur Imam Subono, LP3ES, Jakarta.
Wertheim,  W.F.,  1956, Indonesian  Society  in  Transition ,  Sumur  Bandung,
Bandung.
Woodward,  Mark  R.  (ed.),  1998, Jalan  Baru  Islam:  Memetakan  Paradigma Mutakhir Islam Indonesia , penerjemah Ihsan Ali-Fauzi, Mizan, Bandung.
Yuswohady,  2015, Marketing  to  The  Middle  Class  Muslim ,  PT  Gramedia, Jakarta.

## Catatan Akhir
1. Lipset,  Seymour  Martin.  1959.  “Some  Social  Requisites  of  Democracy:  Economic Development   and Political Legitimacy.” The American Political Science Review 53 (1): 69- 105.
2. Lipset,  Seymour  Martin, Political  Man:  The  Social  Bases  of  Politics ,  (Johns  Hopkins University Press, 1981).
3. Nie,  Norman  H.,  Bingham  Powell,  and    Kenneth  Prewitt,  1969,  “Social  Structure  and Political Participation: Development Relationship”, American Political Science Review , , 2
bagian, vol 62 no. 2 dan 3: 361 – 76 dan 808 – 832.
4. Dahl,  R.A,  1971, Polyarch:  Participation  and  Opposition ,  (New  Haven:  Yale  University Press
5. Ronald M. Glassman, The Middle Class and Democracy in Socio-Historical Perspective ,
6. Tamio  Hattori,  “Introduction:  The  Emergence  of  the  Asian  Middle  Classes  and  Their Characteristics”, dalam Jurnal The Developing Economies XLI-2 (June 2003): 129–39
7. Bruce  J  Dickson,  “China's  Middle  Class  :  An  Agent  of  the  Status  Quo  or  a  Force  for Change?”  Dalam  Cheng  Li, China's  Emerging  Middle  Class, 2010,  Brookings  Institution Press, Washington, D.C, h. 245.
8. Mariam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik , (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 2.
9. Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 61-63.
10. Merphin Panjaitan, Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi , Jakarta, 2001, h. 8
11. Mochtar  Mas’oed  dan  Collin  MacAndrews, Perbandingan  Sistem  Politik (Yogyakarta: Universitas Gajahmada,1986), hal 40-50.
12. Eriyanto, “Golput Dalam Pilkada”, Kajian Bulanan LSI Edisi 05 September 2007, dikutip dari www.lsi.co.id
13. The  World  Bank,  “Perkembangan  Triwulan  Perekonomian  di  Indonesia.” World  Bank , 2010. h. 44
14. Asian Development Bank, 2010, “The Rise of Asia’s Middle Class”, dalam Key Indicators for Asia and the Pacific 2010 , Manila.
15. Americasquartely.org, Assessing  The  Impact  of  The  New  Middle  Class  on  Plitic  and Democracy .  Link: http://americasquarterly.org/charticles/charticle_new_middle_class.html (diakses 3 September 2015)
16. Eteng Uwe dan Opeke R. O, “Information Accessibility and Use as Correlates of Women Political  Participation  in  the  Niger  Delta  Region  of  Nigeria.” Psychology  and  Behavioral Sciences 2015; 4(1): 5-17.
17. Eteng Uwe dan Opeke R. O, “Information Accessibility” 4(1): 5-17.
18. Tom Christensen and Per Lagreid, “Trust in Government  – the Significance of Attitudes Towards Democracy, the Public Sector and Public Sector Reforms.” Stein Rokkan Centre for Social Studies-Bergen University Research Foundation , 2013. h. 12.
19. Sang  Ok  Choi  dan  Sunhyuk  Kim,  “An  Exploratory  Model  of  Antecedents  and Consequences of Public Trust in Government.” h8,
https://iiastrust.files.wordpress.com/2012/07/an-exploratory-model-of-antecedents-and- consequences-of-public-trust-in-government.pdf (diakses 2 September 2015). 20. Sang Ok Choi dan Sunhyuk Kim, “An Exploratory” h. 4.
21. Sang Ok Choi dan Sunhyuk Kim, “An Exploratory” h. 8.
22. Soebagio, “Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia.” Jurnal Makara , Vol. 13, No. 2, Desember 2009: 111-116, h. 114.
23. Otho  H.  Hadi,  “Peran  Masyarakat  Sipil  dalam  Proses  Demokratisasi.” Jurnal  Makara , Vol. 14, No. 2, Desember 2010:117-129. h. 126.
24. Dana  R.  Carney,  dkk.,  “The  Secret  Lives  of  Liberals  and  Conservatives:  Personality Profiles, Interaction Styles, and the Things They Leave Behind.” Political Psychology , Vol. 29, No. 6, 2008. h. 836
25. Sarlito W., dkk., Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). jilid I, h. 247.
26. Bert  Klandersmans, Protes  dalam  Kajian  Psikologi  Sosial ,  Penerjemah  Helly  P.  Sutjipto, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), h. 368.
27. Bert Klandersmans, Protes dalam Kajian Psikologi Sosial , h. 369.,
28. The  World  Bank,  “Perkembangan  Triwulan  Perekonomian  di  Indonesia.” World  Bank , 2010. h. 44.
29. Zamakhsyari  Dzofier, Tradisi  Pesantren,  Studi  Tentang  Pandangan  Hidup  Kiai (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 18
30. Nurcholish  Madjid, Bilik-bilik  Pesantren:  Sebuah  Potret  Perjalanan (Jakarta: Paramadina.1999), h. 19-20
31. Zamakhsyari Dzofier, Tradisi Pesantren, h. 52.
32. Robert W Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia, penerjemah Ahmad Baso (Jakarta: Institut Arsu Studi Informasi (IASI), 2001) h. 21.
33. Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi . (Bandung: Mizan, 1991).  h. 370-
78.