JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MASJID PARIPURNA DALAM RANGKA PENINGKATAN FUNGSI MASJID
Hafizhuddin 1 , Zaili Rusli 2 , dan Meyzi Heriyanto 3
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

## Abstract
Policy mosque plenary based on local Regulation No. 2 year 2016, will certainly pose a separate problem regarding implementation and constraints faced as well as efforts made by the People's welfare section of the Kota Pekanbaru District secretariat in implementing the rules. The research aims to determine the implementation of the Paripurna Mosque policy conducted by the People's welfare section of the Kota Pekanbaru District secretariat in improving the function of mosques. And to know the constraints faced by the people's Welfare section of the regional secretariat of Pekanbaru in implementing the Paripurna Mosque policy. This research uses a qualitative approach. Data collection methods are conducted with interviews. The result of this research is that in the implementation of the policy of Paripurna Mosque in Kota Pekanbaru is not optimal unless the constraints faced by the people's Welfare section of the regional secretariat of Pekanbaru in implementing the Paripurna Mosque policy can be resolved well. To create a civil society Pekanbaru community with the increasing function of the mosque Paripurna Kota Pekanbaru. Based on the conclusion of the implementation of the function of the district level Plenary Mosque is the Idarah in terms of behavior between organizations involving stakeholders has not walked the maximum. Lower-level implementor (apparatus/bureaucrat) behaviour, as well as target group behavior, have not created good cooperation. Furthermore, no time correspondence, finances, planning so that there can be no self-reliance attitude. Moreover, the implementation of the mosque in Pekanbaru city reality there are some obstacles that there is rarely a condition of communication and coordination is perfect, implementing agencies are not independently seen from the comparison of some of the district level Plenary mosque, lack of community participation, and lack of human resources, facilities and supporting infrastructure adequate but still lacking.

## Keywords : Implementation, Policy, Plenary Mosque

## 1. Pendahuluan
Salah satu inovasi pemberdayaan dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemberbayaan melalui rumah ibadah. Pengukuhan ini sebagai salah satu program strategis dalam pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. (Firdaus, 2018:109).
Langkah kebijakan strategis ini sangat tepat dalam menyikapi fenomena kurangnya peran dan fungsi masjid di era modern dalam hal pelayanan
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
kemasyarakatan dan pembinaan umat. Padahal masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat.
Secara konseptual, pembinaan umat dan memakmurkan masjid di Kota Pekanbaru melalui implementasi kebijakan Masjid Paripurma sebagai ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat sangatlah ideal terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani sebagaimana yang dicita-citakan di dalam Visi Walikota Pekanbaru 2012-2017, yaitu: Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.
Pemenuhan kebutuhan umat tidaklah hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah shalat saja, namun memiliki arti yang sangat luas sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bahwa masjid merupakan pusat atau sentral segala kegiatan umat, masjid selain sebagai tempat ibadah shalat dan zikir, juga sebagai tempat konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi-sosial budaya, tempat pendidikan, santunan sosial, tempat latihan militer, tempat
pengobatan para korban perang, tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, sebagai aula dan menerima tamu, tempat menawan tahanan serta pusat penerangan dan pembelaan agama. Dengan kata lain masjid mempunyai posisi yang sangat vital dalam memberikan solusi masalah sosial di masyarakat apabila benar-benar dijalankan sesuai fungsinya. . Di zaman nabi, mesjid sebagai tempat kegiatan ekonomi, mesjid mempunyai baitul mal yang menghimpun harta dari orang kaya kemudian didistribusikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan uluran dana lainnya. (Sami Bin Abdullahaj-Maghlout, 2008:192). Penetapan masjid yang dijadikan masjid paripurna dilaksanakan melalui seleksi dengan melibatkan stakeholder yang terkait terutama pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Pekanbaru. Pada tahun ini telah ditetapkan masjid paripurna sampai ke tingkat Kelurahan dengan perkembangan jumlah masjid paripurna dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 1.1 Jumlah Masjid Paripurna Tahun 2014-2017
No. Tahun Tingkat Kota Tingkat Kecamatan Tingkat Kelurahan Jumlah 1 2014 1 12 - 13 2 2015 1 12 58 71 3 2016 1 12 58 71 4 2017 1 12 83 96 Sumber :Bagian Kesra Setda Kota Pekanbaru, dan diolah kembali oleh penuli
Dengan penetapan status masjid milik masyarakat menjadi masjid paripurna yang dibina dan dibiayai sebagian kegiatannya melalui APBD Kota Pekanbaru diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi masjid tersebut baik dari sisi peningkatan keimanan dan akhlak maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pelayanan berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya yang bermuara kepada terciptanya peningkatan fungsi masjid untuk menjawab kebutuhan umat.
Kegiatan pembinaan masjid paripurna yang biayanya dibebankan melalui program kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekanbaru adalah berbentuk honorarium petugas bidang idarah, imarah dan ri’ayah, yaitu : mufti, imam besar, imam rawatib, takmir, petugas keamanan dan petugas kebersihan.
Pembinaan masjid paripurna yang dilakukan sejak bergulirnya program ini adalah menjadi tanggung jawab dari Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sampai berakhirnya tahun anggaran 2015. Selanjutnya memasuki tahun anggaran 2016 pembinaan masjid paripurna di Kota Pekanbaru untuk tingkat Kecamatan dan Kelurahan diserahkan kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Camat dan Lurah selaku kepala wilayah sebagai upaya memperpendek alur birokrasi sekaligus mempermudah pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing- masing masjid paripurna, meskipun dalam tatanan pembinaannya tetap menjadi tanggungjawab penuh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
Berdasarkan informasi awal yang penulis dapatkan di lapangan sejak bergulirnya kebijakan Masjid paripurna di Kota Pekanbaru sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan bila dinilai dari peningkatan peran dan fungsi masjid jika dibandingkan sebelum menjadi masjid paripurna dan sesudah ditetapkan menjadi masjid paripurna. Dengan adanya kebijakan masjid paripurna
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentunya akan menimbulkan persoalan tersendiri terkait implementasi dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan aturan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna Dalam Rangka Peningkatan Fungsi Masjid di Kota Pekanbaru”.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Subbagian Kerukunan Umat Beragama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru, Kepala Tata Usaha Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru, Pengurus Masjid Paripurna Nurussalam Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan Jemaah Masjid Paripurna Nurussalam Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (interview) . Sedangkan proses analisis data dalam penelitian ini Aktivitas dalam analisa data yaitu reduksi data, sajian data, dan menarik kesimpulan (Nasution, 2000:128).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan fungsi Masjid
1. Perilaku Hubungan antar Organisasi
A. Komitmen Komitmen dalam sebuah organisasi dijelaskan melalui sebuah penetapan standar ukur kualitas dalam pelaksanaan kebijakan, apakah kebijakan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketepapan. Perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.
Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan fungsi Masjid memang masih belum optimal di karenakan masih banyak kendala, dan apabila di kaitkan dengan SOP maka hal ini sebenarnya masih perlu di benahi.
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pentingnya sebuah komiten serta keseriusan dari semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Penerapan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik terutama pada berbagai masjid paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan.

## B. Koordinasi antar Organisasi
Koordinasi antar organisasi yang baik dalam pencapaian tujuan program kebijakan serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akan dapat bejalan dengan lancar, sehingga pengurus dapat beraktifitas sesuai tugas dan tanggungjawab.
Koordinasi antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan fungsi Masjid juga dapat berupa penyampaian informasi kebijakan termasuk program-program pelaksana kebijakan dan program Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pengelola Masjid Paripurna dan disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Koordinasi yang terjalin diantara para implementor kebijakan tersebut bersifat internal dan eksternal Dari uraian diatas dapat diketahui Koordinasi internal terjadi antar organisasi yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan fungsi Masjid nyatanya belum terlaksana secara efektif, seharusnya koordinasi itu memiliki sistem yang terintegrasi serta mempunyai wadah komunikasi yang efektif antar masjid paripurna terutama dalam meningkatkan kegiatan di bidang Idarah, Imarah, Mupun Ri’ayah dilakukan meskipun tidak terjadi sebuah permasalahan, hal ini penting guna mengantisipasi maupun evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan fungsi Masjid.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
2. Koordinasi antar Organisasi
Koordinasi antar organisasi yang baik dalam pencapaian tujuan program kebijakan serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akan dapat bejalan dengan lancar, sehingga pengurus dapat beraktifitas sesuai tugas dan tanggungjawab.
Untuk organisasi inti di masjid paripurna sudah dibentuk sesuai dengan baik, namun dalam merencanakan dan membuat program kerja yang tersinergi dari berbagai aspek dalam upaya peningkatan fungsi masjid sebagai tujuan yang hendak dicapai belum terlaksana dengan baik, sehingga acuan yang jelas terhadap perencanaan kegiatan yang akan dijalankan oleh masjid paripurna baik masjid paripurna kecamatan maupun kelurahan yang berdampak kurang berkembangnya masjid yang ditunjuk sebagai masjid paripurna Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pembahasan dalam perencanaan program kerja oleh badan pengelola dan pengurus di setiap masjid paripurna dilakukan dengan mengacu kepada indikator kerja induk yang nantinya akan disesuaikan dengan tingkatan masjid paripurna dalam mencapai indikator yang ditetapkan sebagai program kegiatan utama untuk meningkatkan fungsi masjid di Kota Pekanbaru.
3. Prilaku Implementor (aparat/birokrat)
tingkat bawah Kontrol Organisasi
Perilaku implementator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Masjid Paripurna Dalam Rangka Peningkatan Fungsi Masjid di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan fungsi Masjid dilakukan melalui sebuah Kontrol Organisasi dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah, yakni pengelola di dalam masjid Paripurna itu sendiri. Minimnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Masjid yang telah menjadi Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru menjadi salah satu faktor kurangnya optimalisasi dalam mewujudkan fungsi Masjid Paripurna itu sendiri. Dengan hasil belum maksimalnya kontrol dari pihak terkait yang kurang memperhatikan proses kegiatan atau fungsi masjid yang seharusnya dijalankan Pembinaan untuk badan pengelola beserta petugas pelaksana minimal sekali setahun. Pembinaan ini dimaksud agar anggapan petugas tidak lagi sama kedudukannya dengan pengelola karena selama ini menganggap sama-sama punya SK Dari uraian diatas diketahui bahwa seharusnya evaluasi pengawasan dan pembinaan itu seharusnya dilakukan disetiap tahunnya namun evaluasi hanya sekali di tahun 2017, sedangkan pengawasan dan
pembinaan tidak pernah dilakukan hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi yang mengakibatkan tidak opetimalnya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus masjid paripurna.
Etos Kerja dan Norma-norma Profesional Perilaku implementator dalam melaksanakan kebijakan menjadi hal yang dominan dan penting terutama menyangkut kemauan dan semangat kerja serta ditopang dengan nilai-nilai profesional sesuai keahliannya, akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan bila tidak terdapat keduanya pada diri para implementor, maka berbagai program kerja yang telah digariskan tidak akan dapat berjalan secara maksimal.
Fungsi Idarah hampir semua masjid tidak berjalan, dengan tidak adanya laporan kegiatan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Pekanbaru serta kurangnya kerjasama antar pengurus dengan Ketua Masjid yang sibuk dengan tugas di luar
Masjid sehingga sulit. Sangat bertolak belakang dengan tujuan idarah yaitu untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan masjid di bidang Idarah masih menemui kendala yang secepatnya harus diselesaikan, mengingat peran para implementor kebijakan sangat penting dan menentukan apakah masjid yang telah ditetapkan sebagai Masjid Paripurna Kota Pekanbaru akan lebih meningkat fungsinya atau tidak.

## Prilaku Kelompok Sasaran
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dalam pasal 5 ayat (1) Dewan Pelaksana bertugas untuk mengelola kegiatan Idarah, Imarah, dan Ri’ayah masjid paripurna yang selanjutnya struktur serta tugas pokok dan fungsi secara rinci ditetapkan melalui keputusan Walikota.
Isi kebijakan yang memuat kepentingan kelompok sasaran dalam Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru adalah umat islam yang berada di Kota Pekanbaru Dari uraian diatas dapat diketahui sasarannya adalah umat islam yang berada di Kota Pekanbaru merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan kelompok sasaran dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan fungsi masjid Paripurna di Kota Pekanbaru, semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, dengan pembagian siapa yang melaksanakan,
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. 4. Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Kesra Setdako Pekanbaru dalam mengimplementasikan Kebijakan Masjid Paripurna - Anggaran Penganggaran sangat penting bagi organisasi dalam mengaktualisasikan perencanaan, karena tidak hanya berkenaan dengan masalah penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggung jawabannya, sebagai kegiatan tatalaksana keuangan dalam manajemen operatif atau administrasi keuangan dalam arti sempit. Masih kurangnya sumber dana untuk membayar tagihan listrik bulanan dan minimnya dana untuk melanjutkan proses pembangunan masjid pada bagian bangunan yang belum selesai, beberapa Masjid yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi Masjid Paripurna pada tahun 2016 menjadi kendala dan hambatan yang sangat berpengaruh Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan di masjid paripurna sangat bergantung kepada jumlah infak dan sadaqah jemaah, sehingga dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan keuagan yang efektif dan efisien agar rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan meningkatnya fungsi masjid.
- Kualitas SDM
Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan.
Sumberdaya yang tersedia untuk Kebijakan masjid pripuna ini terbatas, untuk pengetahuan dari pengelolaan Masjid Paripurna masih beberapa yang belum mengerti mengenai pengelolaan terutama bidang Imarah. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pengelolaan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru hanya mampu menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang seadanya dan sangat terbatas.
- Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang yang sangat berpengaruh terhadap Pengelolaan Kegiatan Masjid Paripurna selaku pelaksana pengelolaan Masjid Paripurna, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum mencukupi. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada dasarnya fasilitas yang tersedia pada masjid paripurna masih belum dapat mendukung
secara sempurna dalam rangka pengimplementasian masjid paripurna untuk meningkatkan fungsi masjid.

## Pembahasan
Masjid merupakan sentral umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (habl min al-nas) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (habl min Allah). (Firdaus, 2018:110). Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan atau unit kerja. Adapun dimensinya adalah mencakup komitmen dan koordinasi antar organisasi.
1. Komitmen, dalam hal ini sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru pada bab VII telah dijelaskan masjid paripurna, diantaranya adanya idarah, imarah, dan ri’ayah.
2. Koordinasi antar organisasi, dalam hal ini Data yang sesungguhnya, yang diperlukan untuk mengambil keputusan organisasi yang baik, mungkin tidak cukup, dan mutu data (orang- orang tidak mengatakan yang sebenarnya mereka maksudkan) mungkin kurang baik. Tidak ada suasana pemecahan masalah yang terbuka, masalah-masalah yang sesungguhnya diabaikan atau disembunyikan.
Hal ini juga sesuai dengan prilaku implementor (aparat/birokrat) diantaranya adanya:
1. Control Politik maka mengarah kepada aspek politik berupa orientasi, perintah, dan pendelegasian wewenang. 2. Control organisasi dengan adanya proses mengukur (measurment) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efesiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.
Dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna Dalam Rangka Peningkatan Fungsi Masjid di Kota Pekanbaru, proses pengawasan yang akan dikemukakan adalah: Menentukan Standar yakni standar-standar fisik, biaya, dan waktu,
3. Etos kerja dan norma-norma professional dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni kedisiplinan, melakukan pengukuhan prestasi kerja, menetapkan apakah
dalam implementasi Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru,
Dalam implentasi Masjid paripurna Perilaku kelompok sasaran di Masjid paripurna memiliki beberapa program Imarah seperti ibadah, pendidikan, dakwah, remaja masjid, pembinaan dan pelatihan, dan kegiatan social.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Adapun implemntasi kebijakan masjid paruprna tidaklah semudah itu untuk diterapkan, adanya kendala–kendala menjadikan alas an utama terjadinya implemtasi kebijakan agak sulit diterapkan. Diantaranya kendala- kendala tersebut yakni pada anggaran, kualitas SDM, serta sarana dan prasarana.

## 5. Kesimpulan
Implementasi kebijakan pelayanan PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulusudah terlaksana dengan baik, dimana tidak ditemukan persoalan-persoalan dalam memberikan pelayanan Kebijakan PATENbaik secara kuantitas dan kualitasnya yang sangat memadai.Mengenai penurunan pengurusan administrasi atau perizinan di Kantor Kecamatan Lirik bukan disebabkan oleh buruknya Pelayanan, melainkan adanya pengambilalihan pengurusan perizinan yang dulu pernah dilimpahkan ke Kecamatan dan ditambah lagi dengan adanya sistem online yang mengaharuskan masyarakat di Kecamatan Lirik tidak perlu pergi ke Kantor Kecamatan Lirik lagi untuk urusan-urusan tertentu. Komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah Kecamatan Lirik dengan Pemerintah Kabupaten sangat baik, maupun dengan masyarakat itu sendiri. Selain itu Sumberdaya yang tersedia sudah mencukupi dimana jumlah staff yang ada sangat ideal atau cukup sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik Kabuapten Indragiri Hulu. Disposisi atau sikap dari implementator pada dasarnya
telah diimplementasikan di Kantor Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Struktur organisasi yang ada sudah sesuai dimana adanya pengawasan intensif dari Pemerintah Kabupaten dalam Implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

## Daftar Pustaka
Abdullahaj, Bin, Sami-Maghlout. 2008, Atlas Sejarah Nabi dan Rasul. Jakarta, Almahira.
Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijkan Publik (Edisi Revisi). Cetakan Ke-VI. Bandung: Alfabeta.
Al-Qaradhaori, Yusuf. 2000, Tuntunan Membangun Masjid. Jakarta, Gema Insani Press.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Azwar, S. 1995.
Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Firdaus, 2018. Pekanbaru Madani ; Dari Metropolitan Menjadi Smart City Menuju Masyarakat Madani. PT. Elekmedia Computindo, Kompas Gramedia.
Hamidi, Jazim dan Charles Christian. 2016. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Cetakan Ke-II. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah B. Uno. 2007. Teori Motivasi dan Pengukuran Analisis di Bidang Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada.
Mulyana, Deddy. 2004. Metodelogi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Roskarya; Bandung.
Nasution, S. 2000. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta:
Lukman Offset.