## Politik Birokrasi Hatta Rahman Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Maros
Muh. Irfan, Anggriani Alamsyah, Fajar Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Paper  ini  mendiskusikan  tentang  bentuk  kekuatan  politik  birokrasi  atas  kemenangan incumbent  Hatta  Rahman  pada  Pilkada  Serentak  2015  di  Kabupaten  Maros.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  dan  menggunakan  teori  strategi  politik  dan  teori  birokrasi untuk  memahami  bagaimana  kekuatan  politik  birokrasi  bekerja  di  Maros.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa salah satu strategi politik yang dilakukan incumbent untuk memenangkan kontestasi  pemilu  adalah  dengan  memanfaatkan  kekuatan  birokrasi.  Posisi  Hatta  Rahman selaku  calon  incumbent  dapat  dengan  mudah  mempengaruhi  dan  memobilisasi  dukungan politik  dari  kalangan  birokrat.  Selain  itu,  birokrasi  menjadi  media  komunikasi  yang  efektif bagi  incumbent  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  simpati  dan  dukungan  politik  dari masyarakat.
Kata Kunci : Strategi Politik, Politik Birokrasi, Pilkada Serentak 2015

## PENDAHULUAN
Pada  masa  Orde  Baru,  pemilihan  umum  (Pemilu) sebagai pesta politik 5 (lima) tahunan dibayangkan sebagai  peragaan  perbedaan  yang  tetap  bertumpu pada  kesatuan  dan  bermuara  pada  terjaganya kohesi  sosial  dalam  tubuh  masyarakat.  Pada  bulan Februari  1981,  Soeharto  menyebut  pemilu  sebagai “ Pesta Demokrasi ”, sebuah konsep yang kemudian selalu didengung-dengungkan oleh aparat birokrasi negara.  Cara  pandang  ini  berusaha  menciptakan gambaran  bahwa  tidak  ada  lagi  perbedaan  yang mengancam  kesatuan  negara.  Dengan  demikian, pemilu  yang  menentukan  wakil-wakil  rakyat  dari berbagai  aspirasi  tidak  lagi  dipandang  sebagai konflik tapi sebagai sebuah pesta Bhineka Tunggal Ika di bawah naungan negara. 1
Dalam  analisis  Pemberton,  representasi  pemilu sebagai  aksi  ritual  periodik  dan  pesta  demokrasi tersebut  hanyalah  desain-desain  yang  dirancang secara top-down .  Apabila  pemilu  yang  didesain dari  atas  ini  diterima  oleh  masyarakat,  maka mereka  tidak  akan  melakukan  resistensi  yang berarti dan dengan demikian praktek dominasi juga tidak  perlu  dilakukan  oleh  aparat  negara.  Jika  ini terjadi,  berarti  pemerintah  berhasil  memahami
1 Alexander  Irwan, Pemilu  Pelanggaran  Asas  Luber, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 45.
nilai-nilai,  jalan-jalan  pikiran,  dan  kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan menemukan cara-cara komunikasi yang tepat untuk meyakinkan  masing-masing  kelompok  bahwa kepentingan  yang  dikejar  negara  juga  merupakan kepentingan mereka masing-masing. 2
Setelah  jatuhnya  rezim  Orde  Baru,  perubahan  di ranah  lokal  sedang  berlangsung.  Format  dan  pola pemerintahan  daerah  termasuk  pemilihan  kepala daerah  direvisi  mengikut  semangat  reformasi  yang tengah berlangsung di Indonesia. Hasilnya kelihatan  dari  terbitnya  dua  undang-undang pemerintahan  daerah  di  waktu  yang  relatif berdekatan, yakni; UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.  32  Tahun  2004.  Menurut  Leo  Agustino,  dari banyak butir yang dituangkan dalam pasal dan ayat pada  undang-undang  yang  disebutkan  terakhir, salah  satunya  membahas  pengisian  posisi  kepala daerah  secara  demokratis,  dan  prosedur  itu  di namakan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung (Pilkada)  atau  pemilihan  umum  kepala  daerah (Pemilukada). 3 Walaupun  dikemudian  hari,  rezim Pilkada  menjadi  perdebatan  apakah  bagian  dari rezim pemilihan umum (Pemilu) atau bukan.
2 Alexander, h. 46.
3 Leo  Agustino, Politik  Lokal  dan  Otonomi  Daerah, (Bandung:Alfabeta,  2014),  h.130.  Selanjutnya,  yang  digunakan adalah  istilah  Pilkada  bukan  Pemilukada  walaupun  menurut penulis tidak ada perbedaan di antara keduanya.
Pilkada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus  proses  demokrasi  di  ranah  lokal.  Karena mekanisme  ini  hanya  memberi  ruang  partisipasi yang  amat  terbatas  dalam  proses  demokrasi  pada aspek  pemberian  suara  semata.  Sementara  aspek demokrasi  yang  lebih  luas  terdapat  pada  skop politik  keseharian  ( days  to  days  politics )  yang justru  berlangsung  pasca  Pilkada  sampai  tiba pemilihan selanjutnya. Namun demikian, kita tidak dapat  meremehkan  peran  Pilkada  dalam  proses pendalaman demokrasi di ranah lokal sebab dengan Pilkada  masyarakat  menentukan  pemimpin  daerah yang  akan  mewarnai  kehidupan  sosio-politik, sosio-kultur dan sosio-ekonomi daerah. 4
Dalam  konteks  otonomi  atau  desentralisasi,  tentu saja,  Pilkada  harus  dimengerti  dan  dipahami sebagai fungsi dan penciptaan effective governance :  ketatapemerintahan  yang  pelaksanaan peranannya  sepenuhnya  ditujukan  pada  penguatan kapasitas  diri  (pemerintah)  dan  masyarakatnya. Dalam bahasa umum effective governance ini dapat dipertukarkan  dengan good  local  governance . 5 Merujuk  pada  Joel  Migdal, effective  governance menyangkut  kapabiltisas  dan  kapasitas  negara (aparatur pemerintah) untuk melaksanakan penetrasi  pada  masyarakatnya,  mengatur  relasi sosial  ( social  contro l),  mengambil  sumber  daya ( extracing ) dan mengelola sumber daya ( apporoproating ). 6 Pilkada  langsung,  mau  tidak mau dalam konteks ini, menjadi instrumen penting dalam  memfasilitasi  warga  untuk  terlibat  dalam negosiasi  permanen  mengenai;  bagaimana  dan dengan sumber daya apa politik lokal harus diatur, serta  ke  mana  politik  lokal  harus  dibawa.  Artinya, warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri  tentang  apa  yang  mereka  kehendaki, termasuk  mengkritik  para  pejabat  negara,  rezim pemerintahan, tatanan sosial ekonomi, dan ideologi yang ada. 7
Keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  dalam proses  pemilihan  pemimpin  daerah  melalui mekanisme Pilkada merupakan wujud terdistribusinya  kekuasaan  ke  tingkat  lokal.  Secara bersamaan,  proses  ini  melahirkan  kekuatan- kekuatan  baru  yang  tampil  dalam  rupa  “ elit-elit
4 Leo, h.131.
5 Leo, h. 27.
6 Joel  Migdal, Strong  Societies  and  Weak  States:  State Society  Relation  and  State  Capabilities  in  the  Third  World . (Princeton: Princeton University Press, 1988).
7 Cholisin  &  Nasiwan, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 135.
politik  lokal ”  yang  memainkan  peran  signifikan dalam berbagai kontestasi politik yang berlangsung di  ranah  lokal  untuk  memperoleh  simpati  dan dukungan dari masyarakat. Berbagai strategi politik akan  dimainkan  demi  memenangkan  kontestasi politik,  mulai  dari  pertarungan  wacana  hingga pertarungan  fisik.  Salah  satu  strategi  yang  umum digunakan  oleh  para  politisi  untuk  mempengaruhi persepsi  dan  preferensi  politik  masyarakat  adalah dengan  melalui  strategi  “ kekuatan politik birokrasi” .  Di  mana  birokrasi  dijadikan  sebagai instrumen yang menguntungkan secara elektoral.
Pilkada  tahun  2015  yang  lalu  menjadi  momentum bagi  menguatnya  penggunaan kekuatan  politik birokrasi oleh  para  politisi.  Kabupaten  Maros merupakan  satu  diantara  sekian  banyak  daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
Beberapa  daerah  di  di  Sulawesi  Selatan,  seperti Bulukumba, Kepulauan Selayar, Gowa, Pangkajene dan  Kepulauan,  Tana  Toraja,  Luwu  Utara,  Toraja Utara, Barru, Soppeng, Luwu Timur dan Maros. Di Maros    sendiri  diikuti  beberapa  kandidat,  yakni pasangan  1.  Imran  Yusuf    &  Said  Patombongi  2. Husain  Rasul  &  Andi  Sudirman  3.  Hatta  Rahman & Harmil Mattorang.
Dari  penjelasan  di  atas,  studi  ini  bermaksud  untuk mengungkap  bagaimana  bentuk  kekuatan  politik birokrasi  dalam  mendukung  kemenangan  Hatta Rahman pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Maros.

## LITERATUR REVIEW
Sepanjang  penelusuran  penulis,  ada  beberapa literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Di antaranya tulisan Dian Rhesa Rahmayanti.
Rahmayanti  menjelaskan proses pemasaran politik Partai  Golkar  dan  Partai  Demokrat  dalam  rangka menarik  massa  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif tahun  2009  di  Daerah  Pemilihan  II  Kabupaten Madiun.  Penelitian  ini  juga  menjelaskan  media- media  pemasaran  politik  yang  dilakukan  kedua partai  tersebut  dan  aplikasi  secara  nyatanya dilapangan. 8 Hal  serupa  yang  diteliti  Hartini Basaria Natasya Sitanggang dan Awang
8 Dian  Rhesa  Rahmayanti,  “Pemasaran  Politik  (Political Marketing) Partai Golongan Karya Dan Partai Demokrat. (Studi Tentang  Perbandingan  Pemasaran  Politik  Partai  Golkar  Dan Partai Demokrat Dalam Rangka Menarik Massa Pada Pemilihan Umum  Legislatif  Tahun  2009  Di  Daerah  Pilihan  II  Kabupaten Madiun”, Skripsi (Surakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h. xvi.
Dharmawan. Sitanggang dan Dharmawan menjelaskan  bagaimana  kekuatan  media  baru sebagai  sumber  informasi  politik  dimanfaatkan oleh  konsultan  politik  untuk  mempromosikan partai  politik  atau  kandidat  perseorangan.  Seperti halnya  Hary  Tanoesoedibjo  dan  partainya  Partai Indonesia  Raya  (Perindo),  sebagai  salah  satu pebisnis  media  yang  juga  meniti  jalan  di  dunia politik,  memanfaatkan  media  yang  dimilikinya sebagai alat marketing politiknya untuk menampilkan  citra  dan  program  partainya  adalah keniscayaan. 9
Sementara itu, Ajeng Niadharma dalam penelitiannya  di  Gresik  tidak  menjadikan  media sebagai  faktor  determinan.  Niadharma  melihat bahwa  strategi  pemasaran  politik  pasangan Sambari  -  Qosim  pada  Pilkada  Gresik  sedikit banyak  ditentukan  oleh  soliditas  antar  keduanya sebagai  pasangan  ideal  yang  tidak  pecah  kongsi dalam  menghadapi  Pilkada  Gresik  tahun  2015. 10 Jika  Niadharma  melihat  citra  soliditas  sebagai bagian dari maketing politik, lain halnya Umaimah Wahid yang menggunakan paradigma konstruktivisme dalam  membaca  marketing politik yang  dipraktikkan.  Berkaca  pada  kasus  Pilkada Jakarta,  Wahid    memandang  bahwa  personal branding sangat penting dibentuk oleh komunikator politik khususnya politisi yang ikut Pilkada karena strategi  ini  mampu  mengdongkrak  popularitas  dan kepercayaan  publik.  Mislanya,  teks  pidato  pada agenda penentuan nomor urut nyatanya dipergunakan secara maksimal oleh calon kandidat terutama  pasangan  Agus  Yudhoyono-Silviana Murni  sebagai  pasangan  yang  cenderung diragukan. Sekalipun  kalah  pada  akhirnya,  namun personal  branding yang  dibangun  pasangan  calon  ini  setidaknya mampu menepis keraguan publik atas kemampuannya. 11
9 Hartini  Basaria  Natasya  Sitanggang  dan    Awang Dharmawan,  “Strategi  Marketing  Hary  Tanoesoedibjo  dalam Usaha  Membangun  Personal  Branding  Politik”, Jurnal
Penelitian  Pers  dan  Komunikasi  Pembangunan, Vol.  20  No.1
(Juni 2016), h. 49-62.
10 Ajeng Niadharma, ”Strategi Pemasaran Politik Pasangan Sambari-Qosim  Dalam  PemilihanKepala  Daerah  Gresik  Tahun 2015”, Jurnal  Politik  Muda ,Vol.  5,  Nomor  3,  (Agustus– Desember 2016), h. 369-374.
11 Umaimah  Wahid  “Personal  Brandingdan  Retorika Komunikator  Politik  Pada  Pemilukada  DKI  Jakarta  2017 (Analisis Retorika Atas Teks Pidato Sebagai Kandidat Gubernur Dan  Wakil  Gubernur  Pada  Penentuan  Nomor  Urut  Peserta Pemilu)”, Prosiding Seminar Nasional : Komunikasi Publik dan Dinamika  Masyarakat  Lokal (Lampung:  Magister  Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung, 2016).
Beragam marketing politik yang telah dijelaskan di atas, tulisan Ayub Liwang sedikit berbeda. Liwang membidik  proses  Pilkada  Gowa  tahun  2015  dan bagaimana  Adnan  Purichta  –  Karaeng  Kio memenangkan  kontestasi.  Liwang  menemukan bahwa kekuatan politik yang mendukung kemenangan  Adnan  -  Kio  adalah  basis  Klan Politik,  Birokrasi  dan    Media  Massa.  Sekalipun pasangan  calon  ini  lewat  jalur  independen,  namun beberapa  partai  politik  memberikan  dukungan penuh. 12
Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses  elektoral  dibutuhkan  strategi  politik  yang memadai  untuk  memenangkan  kontestasi,  baik citra  soliditas,  kemampuan  personal,  penggunaan media, mesin partai, nama besar dan pengaruh klan politik  maupun  penggunaan  kekuatan  birokrasi. Lalu  apa  yang  membedakan  dengan  penelitian penulis?. Sekalipun Liwang menyinggung keterlibatan  birokrasi  dalam  proses  kemenangan Adnan  -  Kio,  akan  tetapi  bukan  menjadi  fokus dalam bangunan analisisnya. Olehnya itu, studi ini akan  fokus  melihat  bagaimana  kekuatan  politik birokrasi bekerja dalam proses Pilkada yang sedang berlangsung di Kabupaten Maros tahun 2015.

## TINJAUAN TEORETIS

## Strategi Politik
Strategi politik merupakan strategi yang di gunakan untuk  mewujudkan  cita-cita  politik.  Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankanya tindakan deregulasi privatisasi atau desentralisasi. 13 Sedangkan  menurut  Clausewit  strategi  adalah pengetahuan tentang  penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. 14
Bagi Firmanzah,  srategis  adalah  sesuatu  yang  penting, baik  dari  segi  sumber  daya  yang  dikorbankan maupun efeknya pada organisasi secara keseluruhan. 15
12 Ayub  Liwang,  “Kekuatan  dan  Stretegi  Politik  Dalam Pemilukada,  Analisis  Kemenangan  Adnan  Puricta  dalam Pilkada  Kab.  Gowa  tahun  2015”, Skripsi ,  (Makassar:  Jurusan Ilmu  Politik,  Fakultas  Ushuluddin,  Filsafat  dan  Ilmu  Politik, UIN Alauddin, 2015).
13 Peter  Schröder, Strategi  Politik ,  Cet.  Tiga  (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 2010), h. 26.
14 Adman Nursal, Political Marketing:Strategi Memenangkan  Pemilu (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2004), h. 55.
15 Firmanzah, Mengelola  Partai  Politik;  Komunikasi  dan Positioning  Ideologi  Politik  Di  Era  Demokrasi ,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 10.
Dalam  ranah  kampanye,  strategi  kampanye  adalah bentuk  khusus  dari  strategi  politik.  Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak  mungkin  dengan  cara  memperoleh  hasil yang  baik  dalam  pemilu,  agar  dapat  mendorong kebijakan-kebijakan  yang  dapat  mengarah  kepada perubahan masyarakat. Dalam masyarakat demokratis,  pengambil-alihan  kekuasaan  dan peluang untuk merebut pengaruh dilakukan melalui pemilu yang  demokratis  dalam  berbagai  bentuk. Tujuannya  untuk  memperoleh  bagian  suara  yang cukup  dalam  pasar  pemilu.  Oleh  karenanya, pertempuran  untuk  memperoleh  suara  pemilih, yang untuk partai - partai juga merupakan sumber daya yang terbatas harus direncanakan secara hati-hati dan untuk itu diperlukan strategi. 16

## Teori Birokrasi
Weber  memandang  bahwa  fenomena  birokrasi dapat  dilihat  dalam  konteks  “teori  sosial  action” menurut  dia  semua  aktivitas  manusia  pada dasarnya di gerakkan oleh maksud-maksud tertentu (meanings).  Agar  supaya  kita  bisa  memahami  dan menjelaskan suatu aksi atau aktivitas,maka maksud dan  motivasi  yang  ada  di  belakang  aktifitas  itu harus  pula di mengerti. 17
Secara  teori,  suatu  birokrasi  mempunyai  berbagai sifat  yang  dapat  di  bedakan  dari  ketentuan- ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang  amat  penting  dapat  di  kemukakan  sebagai berikut;  1.Adanya  spesialisasi,  atau  pembagian kerja; 2.Adanya hirarki yang berkembang;
3.Adanya  suatu  sistem  dari  suatu  prosedur  dan aturan-aturan;  4.  Adanya  hubungan-hubungan kelompok  yang  bersifat  impersonalitas;  5.  Adanya promosi  dan  jabatan  yang  berdasrkan  atas kecakapan.
Aspek-aspek  perilaku  yang  di  cerminkan  dari birokrasi  Weber  dapat  di  lihat  dari  penekanan Weber  pada  struktur  yang  di  timbulkan  dari  rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia  untuk  menciptakan  rasionalitas  tertentu, mendaptkan  informasi  yang  baik,  dan  membuat keputusan  yang  obyektif,  premis  perilakunya  yang Nampak adalah bahwa seseorang itu membutuhkan bantuan  untuk  sampai  kepada  pertimbangan- pertimbangan yang baik. Struktur adalah jawabanya.  Dengan  cara  spesialisasi  prosuder
16 Peter, h. 29 17 Zainuddin Mustafa, Bunga Rampai Birokrasi (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), h. 2.
aturan-aturan,  maka  keputusan  akan  dibuat  secara konsisten dan sistematis. 18
Selama  tiga  abad,  sejak  abad  kedelapan  belas hingga  abad  kedua  puluh,  birokrasi  di  percaya menjadi  satu-satunya  oraganisasi  yang  bisa mengatur  mekanisme  pemerintahan    dengan efesien.  Bahkan  sistem  politik  diberbagai  negara identik  dengan  birokrasi.  Terutama  negara-negara yang menganut ideologi sosialisme, atau kelompok negara  yang  sering  disebut  sebagai  blok  timur, kelompok  yang  kini  telah  “almarhum”  bisa  jadi keruntuhan jerman timur yang disusul seluruh blok timur menjadi sinyal paling kuat bahwa kepercayaan akan birokrasi menjadi lentur. Karena birokrasi  yang  diidealkan  oleh  Weber  ternyata berubah  menjadi  sebuah  monster  yang  kejam. Istilah  birokrasi  identik  dengan  cara  kerja  sama dengan  cara  kerja  aparatur  pemerintah.  Artinya, cara  kerja  aparat  pemerintah  sendiri  sudah  di  nilai tidak  bekerja  sebagaimana  mestinya.  mereka bukan menjadi pelayan masyarakat. Tetapi menjadi  ”kekuasaan”  yang  harus  di  layani  oleh masyarakat. 19
Birokrasi  yang  di  bayangkan  Weber  sebagai organisasi  kemasyarkatan  yang  superior  karena ketepatan,  kecepatan  dan  pengatuhan  tentang kerasipan dan kontinuitas, penyimpangan, kesatuan subordinasi  yang  ketat,  pengurangan  friksi  dan biata material serta personal sulit di temukan dan di praktekkan,  karena  dua  alasan:  Birokrasi  pada akhirnya  harus  kawin-kawin  dengan  budaya setempat  yang  tidak  jarang  merupakan  revitalitas budaya  aristokrasi,  entah  itu  di  negara  maju maupun  di  negara  berkembang.  Tidak  heran, karena aristokrasi tetap merupakan  “iming-iming” paling menarik bagi setiap manusia. Karena dalam kultur  tersebut  ia  paling  mungkin  untuk  menjadi the  ultimate  goal.  Kedua  pada  giliranya  birokrasi bukan  hanya  menjadi  struktur  organisasi  sebagai lawan dari organisasi sukarela, ataupun oarganisasi aristokrasi  yang  di  gantikanya  melainkan  ia menjadi  sebuah  zat  yang  “berkuasa“,  karena mereka bukan hanya “organisasi keamanan “ tetapi organisasi  yang  berisi  personel  yang  m,emegang (monopoli)  senjata  (pembunuh).”  Kekuasaan  “ yang  di  berikan  oleh  masyarakat  kepada  birokrasi menjadi  bumerang.  Karena  ada  Satu  hal  yang  di lupakan, bahwa  sebagai sistem birokrasi pun perlu untuk mengalami self renewal. 20
18 Zainuddin, h. 3.
19 Zainuddin, h. 6. 20 Zainuddin, h. 7.
Politik Birokrasi Hatta... | 124

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Maros dalam kurung waktu bulan Desember 2017  sampai Maret  2018.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data yang dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan kajian literatur. 21
Penelitian  ini  berfokus  pada  kekuatan  politik birokrasi  terhadap  kemenangan incumbent dengan mendeskripsikan bentuk kekuatan yang mendukung  secara  signifikan  kemenangan  Hatta Rahman  di  Pilkada  Kab.  Maros  tahun  2015. Beberapa  analisis  yang  dilakukan  adalah  dengan menjelaskan jaringan politik Hatta Rahman, bentuk kekuatan birokrasi, kekuatan partai pendukung.

## PEMBAHASAN

## Mengenal Sosok Hatta Rahman
Ir.  H.  M.  Hatta  Rahman,  MM.  lahir  di  Maros,  09 September 1966. Hatta Rahman memiliki istri yang bernama  Hj.  Suraida  Hatta.  Hatta  Rahman  saat  ini menjabat  sebagai  Bupati  Maros  (2010-2015)  yang dipilih secara langsung. Sebelum menjabat sebagai Bupati,  Hatta  Rahman  pernah  menjabat  sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Maros, Tahun 2002  –  sekarang  dan  Hatta  Rahman  merupakan calon incumbent pada  pilkada  Bupati  Maros  pada tahun  2015  lalu.  Hatta  Rahman  juga  pernah berkecimpung  dibeberapa  organisasi  dengan  posisi yang  strategis,  yaitu  Ketua  HIPMI  (Himpunan Pengusaha  Muda  Indonesia),  Ketua  Kharisma Kawula  Muda  Maros  (KKMM),  dan  beberapa organisasi lainnya, sebelum akhirya terpilih sebagai Bupati Kabupaten Maros periode 2010-2015.
Pada  Pilkada  Maros  tahun  2015  Hatta  Rahman berpasangan  dengan  H.  A.  Harmil  Mattotorang yang  pernah  menjabat  sebagai  Kabag  Keuangan Pemkab  Maros.  Pasangan  tersebut  diusung  oleh koalisi  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  ditambah sejumlah partai kecil lainnya.

## Daftar Partai Pengusung
No. Partai Politik Kursi DPRD 1. Partai Amanat Nasional 9
2. Partai NasDem 3
3. Partai kebangkitan Bangsa 1 4. PDI-Perjuangan 1
21 Syamsuddin,  dkk., Pedoman  Praktis  Metodologi
Penelitian Internal ,(Ponorogo: CV. Wade Group, 2015), h. 19.
Total 14
Sumber: Diolah penulis dari Tim Sukses Hatita
Setelah  menjalani  persaingan  yang  ketat,  Hatta Rahman  akhirnya  memenangi  pemilihan  Bupati untuk  periode  keduanya  bersama  pasangannya,  H. A.  Harmil  Mattotorang.  Bupati  yang  terkenal dengan  tagline “Hatita” ini  mulai  merealisasikan ide-idenya,  antara  lain  Maros  Lebih  Sejahtera 2021.  Adapun  visi  Hatta  Rahman  di  jabarkan dalam  enam  poin  misi,  yaitu  meningkatkan perekonomian  daerah,  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik,  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat,  meningkatkan  pembangunan  wilayah dan  kawasan,  meningkatkan  kualitas  pengelolaan sumber    daya  alam,  serta  meningkatkan  pem bangunan infarastruktur dan teknologi.
Melihat  sepak  terjang  Hatta  Rahman  dalam  ranah politik  sudah  bisa  dikatakan  bahwa  beliau  mampu menjadi pemimpin, terbukti dari beberapa organisasi  yang  digelutinya  didukung  pengalaman kerja  yang  sudah  tidak  di  ragukan  lagi,  dan pandangan  masyarakat  Maros  mengatakan  bahwa sosok  Hatta  Rahman  sangat  ramah  terhadap masyarakat.  Hatta  Rahman    mempunyai  modal sosial  karena  beliau  merupakan  sosok  yang  paling dikenal  masyarakat  lokal  sebagai  calon  Bupati Maros yang pernah menjabat sebelumnya.
Sebagai  petahana,  Hatta  Rahman  tak  perlu  lagi memperkenalkan diri kepada masyarakat Kabupaten  Maros.  Meskipun  demikian,  tetap penting  untuk  melakukan  sosialisasi  di  masyarakat untuk  memperbesar  tingkat  keterpilihannya.  Hal tersebut  jelas  berbeda  dengan  kandidat  yang  lain, sebab  untuk  membuat  dirinya  dikenal  oleh masyarakat,  maka  kandidat  lain  dituntut  untuk melakukan  sosialisasi  personal  yang  besar  dan intens.
Persentase  suara  yang  dimiliki  pasangan  Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang memiliki persentase  teritinggi    dibanding    kandidat    lainnya dengan  persentase    67,63%    atau  106.942  suara. disusul oleh Husain Rasul dan Sudirman Sirajuddin dengan  persentase  29.69%  atau  46.945  suara,  lalu kandidat  H.  Muh.  Imran  yusuf  dan  Said Patombongi  dengan  persentase  2.67%  atau  4.229 suara.
Tingkat  presentase  yang  dominan  dari  perolehan suara  politiknya  mengindikasikan  Hatta  Rahman cukup dikenal luas dan diterima masyarakat Maros. Masyarakat  mengenal  Hatta  Rahman  sebagai
seorang yang pernah berkontribusi untuk kepentingan  masyarakat,  meskipun  kontribusi untuk kepentingan masyarakat tersebut masih dapat diperdebatkan  terutama  seberapa    besar  kebijakan dan program yang diimplementasikannya berdampak pada masyarakat. Faktor lainnya adalah figur  Hatta  Rahman  sebagai  seorang  calon  yang berstatus incumbent memiliki  sumber  daya  yang cukup  besar,  materi,  sebagai  akumulasi  dari kepemimpinannya  selama  ini.  Selain  itu  Hatta Rahman  memiliki  jaringan  yang  cukup  luas  di kalangan  elite  dan  masyarakat  local.  Oleh  Karena itu,  Hatta  Rahman  memiliki  peluang  yang  besar untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Peran  dari  partai  pendukung  juga  merupakan  hal yang  menunjang  kemenangan  Hatta  rahman  pada Pilkada  Kab.  Maros  tahun  2015,  sebab  selain sebagai  Bupati  Maros,  Ia  juga  menjabat  sebagai ketua  DPC  Partai  Amanat  Nasional  Kab.  Maros. Melalui  kendaraan  politik  inilah  salah  satu  hal penunjang  kemenangan  Hatta  Rahman.  Selain  itu, Harmin  Mattotorang  yang  merupakan  pasangan wakil  Hatta  Rahman  juga  merupakan  ketua  DPC Nasdem,  tentunya  hal  ini  semakin  memperkuat gerak  politik  mereka,  sebab  keduanya  adalah pimpinan  partai  di  Kab.  Maros.    Relasi  dukungan dari  partai  politik  ini  merupakan  penyokong kemenangan Hatta Rahman.
Partai  Politik  merupakan  salah  satu  kekuatan penting  yang  turut  mendukung  kemenangan  Hatta Rahman  pada  Pilkada  Maros  tahun  2015  ialah keterlibatan jajaran pegawai  negeri di Kab. Maros. Struktur  birokrasi  yang  merupakan  konstruk kepemimpinan  Hatta  Rahman  membuat  mereka harus  memilih  Hatta  Rahman  meskipun  tidak nampak  namun  dapat  dikatakan  bahwa  andil birokrasi  juga  turut  memberikan  signifikansi  suara bagi  Hatta  Rahman.  Selama  menjabat  periode sebelumnya  Hatta  Rahman  memang  mengarahkan salah  satu  fokusnya  pada  penataan  yang  efektif bagi  kerjakerja  birokrasi  sehingga  menciptakan pelayanan yang baik. Program yang mengarah pada birokrasi ini, kemudian menjadi senjata yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penopang  suara  dari  kalangan  birokrasi,  terlepas mereka mengamankan posisi mereka.
Kepemimpinan  Hatta  Rahman  selama  menjabar sebagai  Bupati  Maros  dapat  dikatakan  berhasil menyinkronisasikan birokrasi hingga efektif. . Oleh karenanya,  suara  Hatta  Rahman  juga  tergerak  dari tatanan birokrasi. Kekuatan birokrasi yang menyokong  kemenangan  Hatta  Rahman  dapat
dikatakan  besar,  karena  pengaruh  kekuasaan  Hatta Rahman.

## Bentuk Kekuatan Politik Birokrasi
Salah  satu  strategi  politik  yang  dilakukan incumbent untuk  melanggengkan  kekuasaannya adalah  dengan  memanfaatkan  kekuatan  birokrasi. Strategi  politik  dengan  memanfaatkan  birokrasi merupakan  strategi  yang  cukup  efektif  untuk memenangkan kontestasi politik Pilkada. Penguasaan  politik  jaringan  pemerintahan  terfokus pada  pengkondisian  birokrasi  di  lingkungan pemerintah  daerah  Kabupaten  Maros.  Mengingat Hatta  Rahman  adalah  seorang incunmbent maka dapat  saja  memerintahkan  bawahannya  untuk memilih  dirinya.  Jaringan  yang  telah  dibangun Hatta  Rahman  dapat  memengaruhi  birokrasi  yang ada  di  Kabupaten  Maros  mulai  dari  tingkal  level instansi terbawah sampai teratas untuk memilihnya, sehingga kondisi ini memudahkan Hatta Rahman.
Kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada Serentak tahun  2015  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran birokrasi. Berikut beberapa bentuk kekuatan politik birokrasi  dalam  mendukung  kemenangan  Hatta Rahman tersebut.

## 1. Jaringan yang Luas dan Sistem Organisasi yang Masif
Birokrasi memiliki sistem organisasi yang kuat dan terstruktur.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu keunggulan yang dimiliki oleh birokrasi disbanding kan  organisasi-organisasi  lain.  Setiap  pegawai dituntut  untuk  loyal  terhadap  atasannya  sehingga pola-pola  patrimonial  bekerja  cukup  kuat  dalam sistem birokrasi. Pola-pola patrimonial yang masih kuat  memberikan  keuntungan  kepada  pimpinan tertinggi dalam struktur birokrasi.
Di tingkat lokal, Kepala Daerah memegang kendali atau  berada  pada  pucuk  tertinggi  dalam  struktur kekuasaan  birokrasi.  Dalam  hierarkhi  kekuasaan birokrasi, Kepala Daerah berperan sebagai penanggungjawab  dan  pembuat  keputusan.  Pada konteks  Pemerintahan  Kabupaten  Maros,  Hatta Rahman selaku Bupati Maros merupakan pimpinan tertinggi birokrasi pada tataran  wilayah Kabupaten Maros.  Sehingga  birokrasi  berperan  sebagai aparatur yang mengejewantahkan berbagai instruksi dan perintah langsung dari Hatta Rahman.
Sistem  organisasi  yang  utuh  dan  terstruktur merupakan  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi. Hierarkhi  kekuasaan  pada  birokrasi  menyebabkan
Politik Birokrasi Hatta... | 126
kekuasaan bekerja secara struktural, sesuai dengan instruksi  dan  kepentingan  dari  pimpinan.  Pada tataran  lingkungan  Kabupaten  Maros,  Hatta Rahman  selaku  Bupati  memiliki  kendali  besar terhadap  kinerja  dari  birokrasi  di  wilayah  Maros. Secara tidak langsung birokrasi dapat dimanfaatkan untuk  mendukung  kepentingan-kepentingan  Hatta Rahman khususnya kepentingan-kepentingan politiknya.
Posisi Hatta Rahman selaku calon incumbent dapat dengan  mudah  mempengaruhi  dan  memobilisasi dukungan  politik  dari  kalangan  birokrat.  Sebab  di satu  sisi  karakteristik  birokrasi  yang  dituntut  loyal kepada atasannya maka secara tidak langsung akan mendukung  kepentingan-kepentingan  politik  dari atasannya  tersebut.  Di  sisi  yang  lain  posisi-posisi para  birokrat  (pejabat)  pada  strutur  kekuasaan menyebabkan mereka berorientasi untuk mengamankan  posisi  yang  mereka  miliki  dengan mendukung calon incumbent , sebab jika incumbent dikalahkan  maka  boleh  jadi  posisi  mereka  akan terancam  atau  digantikan  dengan  birokrat  yang lain.  Sehingga  hal  ini  diantisipasi  oleh  para petinggi  ditataran  struktural  birokrasi.  Salah  satu strategi  yang  umum  dilakukan  para incumbent mempengaruhi  dan  memperoleh  dukungan  politik dari kalangan birokrasi adalah melalui komersialisasi jabatan.
Di  lingkup  birokrasi  Maros,  pengamanan  posisi jabatan  menjadi  salah  satu  bentuk  timbal  balik politik  setelah  memilih incumbent ,  sebab  pada dasarnya rotasi kemepimpinan disuatu daerah dapat juga  merubah  tatanan  jajaran  pejabat  pegawai negeri.  Oleh  karena  itu,  banyak  PNS  yang  tetap mendukung  Hatta  Rahman  demi  menjaga  posisi jabatannya  agar  tidak  tergeser  oleh  orang  lain. Berikut  hasil  wawancara  dengan  Camat  Mandai menjelaskan mengenai:
“Meskipun  saya  baru  sebentar  menjabat menggantikan  Camat  lalu  yang  terkena  kasus, namun  saya  memilih  Pak  Hatta  Rahman,  ini sebuah  kepercayaan  bagi  saya  dan  juga  kinerja Pak  Hata  Rahman  terbilang  baik  membangun tatanan  birokrasi  di  Maros,  dan  saya  mendukung beliau.” 22
Wawancara  ini  secara  tidak  langsung  dapat diinterpretasikan sebagai sebuah hal yang mengandung  unsur  politisasi  jabatan.  Menjaga
22 Andi  Mappalewa  (Camat  Mandai),  wawancara  pada tanggal 8 Januari 2018.
posisi  jabatan  perseorangan  menjadi  alasan keberpihakan  kepada  Hatta  Rahman,  oleh  karena itu  banyak  PNS  yang  memilih  Hatta  Rahman.  Hal inilah yang menjadi salah satu basis kekuatan Hatta Rahman  untuk  melanggengkan  kemenangannya  di kontestasi politik Kab. Maros.
Jumlah  birokrasi  yang  cukup  besar  didukung  oleh loyalitas  mereka  merupakan  salah  satu  kekuatan politik  yang  besar  yang  dimanfaatkan  oleh  Hatta Rahman selaku calon incumbent untuk memenangkan Pilkada Maros tahun 2015.
2. Akses terhadap Penguasaan Sumber Daya Birokrasi adalah organisasi yang menjadi instrumen  penyelenggaraan  berbagai  pelayanan publik,  oleh  karena  itu  birokrasi  memiliki  akses terhadap  penguasaan  sumber  daya.  Penguasaan terhadap  sumber  daya  merupakan  salah  satu kekuatan  penting  yang  dimiliki  oleh  birokrasi. Ketidaknetralan  birokrasi  dapat  berujung  pada pemanfaatan  berbagai  sumber  daya  diantaranya anggaran  negara  dan  fasilitas  negara  untuk kepentingan pragmatis dari pihak-pihak tertentu.
Netralitas  birokrasi  pada  setiap  momentum kontestasi  kekuasaan  selalu  menjadi  permasalahan yang  umum  terjadi.  Birokrasi  adalah  kelompok yang sangat rawan untuk disalahgunakan oleh elite- elite  politik  untuk  kepentingan  politik  pragmatis, khususnya  bagi incumbent . Incumbent memiliki pengaruh besar terhadap birokrasi. Para incumbent berusaha  mengonsolidasikan  organisasi  birokrasi untuk memenangkan mereka pada pemilu.
Suara  pegawai  negeri  menjadi  salah  satu  modal yang  menjanjikan  pada  setiap  momen-momen pemilu,  begitupun  di  ranah  politik  Kab.  Maros. Berikut  wawancara  dengan  Anggota  DPRD  Kab. Maros Bpk. Andi Syahril:
“Ada  beberapa  pegawai  yang  mendukung  hatta rahman  baik  itu  dari  kalangan  PNS,  ataupun instansi  masyarakat  yang  mengaku  mendukung seorang  Hatta  Rahman,  dengan  alasan  hampir rata-rata  mengatakan  bahwa  kinerja  seorang bapak  Hatta  Rahman  sudah  terakui  dengan banyaknya  infarastruktur  jalan  yang  sudah baik.” 23
Hal tersebut juga diperkuat oleh informasi dari portal berita online berikut ini:
23 Andi  Syahrir  (Anggota  DPRD  Fraksi  Nasdem), wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.
Volume 2, Nomor 1, Juni 2019 (120-130) ISSN (Print): 2087-3360
Gambar
Ketidaknetralan PNS Maros
Sumber: berita-sulsel.com
Foto sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lengkap dengan  pakaian  dinasnya  yang  menenteng  simbol salah satu kandidat Bupati dan wakil Bupati Maros beredar luas melalui jejaring media sosial. Gambar yang  diperkirakan  direkam  di  ruang  kerja  mantan Bupati  Maros,  Hatta  Rahman  ini,  begitu  tampak jelas memperlihatkan belasan PNS ini mengacungkan  dua  jari  mereka  sebagai  simbol pasangan  Hatta  Rahman  dan  Harmil  Mattotorang (Hatita) jilid dua. 24
Hal  di  atas  dapat  di  artikan  bahwa,  tidak sepenuhnya  apa  yang  dilakukan  Hatta  Rahman dalam  proses  kemenangannya  diraih  dengan modalnya.  Tidak  bisa  di  pungkiri  bahwa  kuasa incumbent secara langsung  maupun tidak langsung dapat  dengan  mudah  menggerakkan  apapun  dalam proses  perpolitikan.  Penggunaan  fasilitas  daerah secara  mungkin  memudahkan  akses  kampanyenya dan mengurangi anggaran biaya yang di butuhkan.

## 3. Instrumen Komunikasi Pemerintah
Dalam  teori  komunikasi,  setiap  aktor  membutuh kan  ruang  komunikasi  yang  efektif  untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada komunikan  atau  penerima  pesan.  Birokrasi  dapat menjadi media komunikasi yang efektif bagi calon incumbent untuk berkomunikasi dengan masyarakat.  Sebab  birokrasi  dapat  bersentuhan langsung  dengan  masyarakat  melalui  pelayanan- pelayanan publik. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai  ruang  politik  bagi  para  calon incumbent untuk  menarik  simpati  masyarakat.  Sehingga
24 Admin,  “Foto  PNS  Maros  Berkampanye  Beredar  di Medsos,” Berita-Sulsel.com .  12  Agustus  2018.http://berita- sulsel.com/2015/08/12/foto-pns-maros-berkampanye-beredar- di-medsos/(4 Maret 2018).
birokrasi  tidak  hanya  sebagai  instrument  bagi negara  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  melainkan  juga  menjadi  instrument politik  bagi  para  calon incumbent untuk  menarik simpati dan dukungan dari masyarakat luas.
Birokrasi  merupakan  instrumen  bagi  pemerintah untuk  berkomunikasi  secara  langsung  dengan masyarakat.  Komunikasi  tersebut  dapat  terjalin diantaranya melalui proses penyelenggaraan pelayanan publik. Baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi sangat terkait dengan kemampuan  dan  kualitas  dari  birokrasi  itu  sendiri. Kemampuan birokrat pemerintahan selain dibentuk melalui pengembangan dan peningkatan pengetahuan  dan  keahlian  individu  juga  sangat  di pengaruhi  oleh  sistem  organisasi  tersebut  seperti orientasi kerja, struktur organisasi, model kepemimpinan yang diterima oleh aparatur.
Peran  pemerintah  seharusnya  yang  selama  ini sebagai ruler seharusnya  di  ganti  dengan  sebagai fasilitator dengan demikian menempatkan paradigma  baru  dengan  menempatkan  birokrasi sebagai  fasilitator  bukan  sebagai  ruler  atau  patron. Namun  untuk  mewujudkan  cita-cita  tersebut  tetap harus  diupayakan  demi  memberikan  pelayanan yang baik kepada publik dan mampu memperbaiki citra  birokrasi  yang  selama  ini  dianggap  gagal sebagai media perantara masyarakat.
Bekerjanya  birokrasi  yang  baik  dapat  meningkat kan  kepercayaan  masyarakat.  Hatta  Rahman melakukan  ini  dalam  menata  Maros  yang  lebih sejahtera  sehingga  masyarakat  Maros  melihat proses  kinerja  birokrasi  yang  tertata  rapi,  dengan begitu  citra  seorang  Hatta  Rahman  sangat  baik. Salah  satu  contoh  pembuatan  KTP  yang  dulu begitu  lama  proses  pembuatanya,  dan  sekarang dengan  sistem  dan  kinerja  aparatur  yang  baik proses  pembuatan  KTP  dapat  dengan  mudah  dan cepat  pelayanannya,  dan  bukan  hanya  itu masyarakat  tingkat  bawah  dapat  merasakan bagaimana  dalam  perumusan  perumusan  masalah- masalah  di  internal  desa  dapat  menyuarakan haknya,  rapat-rapat  internal  dikantor  desa,  seperti yang  diungkapkan  salah  seorang  warga  di  Pattene Burhanuddin.
”Saya  biasa  ikut  rapat  dalam  Kantor  Lurah  dan menyuarakan hak saya sebagai masyarakat, seperti permintaan perbaikan jalan dan infastruktur lainya
Politik Birokrasi Hatta... | 128
dan  Alhamdulillah  bisa  kita  lihat  hasilnya  jalan- jalan sudah di perbaiki.” 25

## 4. Pelaksana Kebijakan Publik
Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan  yang  paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana  kebijakan.  Birokrasi  baik  secara  sadar atau  tidak  sadar  memilih  bentuk-bentuk  organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan  modern.  Mereka  tidak  hanya  berada dalam  struktur  pemerintah,  tetapi  juga  berada dalam  organisasi-organisasi  swasta  yang  lain bahkan  di  institusi-institusi  pendidikan  dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan tertentu. 26
Birokrasi
merupakan instrumen yang mengejawantahan  kebijakan  dari  pemerintah. Sebagai  instrumen  pengejewantahan  kebijakan publik,  birokrasi  memiliki  kelebihan-kelebihan diantaranya  penguasaan  atas  sumber  daya  dan akses langsung di masyarakat. Hal tersebut menjadi salah  satu  kekuatan  politik  cukup  penting  yang dimiliki birokrasi. Sebagai instrumen yang menjalankan  kebijakankebijakan  publik  maka masyarakat memiliki ketergantungan dengan birokrasi untuk memperoleh hak-haknya khususnya sebagai  warga  negara,  diantaranya  memperoleh pelayanan kesehatan ataupun administrasi. Pelayan yang  dilakukan  oleh  birokrasi  juga  dapat  dinilai oleh  masyarakat.  Dalam  hal  ini  kinerja  birokrasi yang  baik  dapat  berdampak  positif  pada  penilaian masyarakat  terhadap  kinerja  Hatta  Rahman  selaku Bupati  Maros  pada  periode  sebelumnya.  Hal  ini sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  salah seorang informan berikut ini:
“Program-program  yang  di  lakukan  seorang Bapak  Hatta  Rahman  sudah  bisa  dikatakan  baik karena  dalam  proses  pengurusan  misalnya pengrusan  KTP,BPJS  tidak  serumit  dulu.  artinya sekarang proses mengurus  di kantor desa ataupun kantor  camat  sudah  cepat  dan  di  layani  dengan baik”. 27
25 Burhanuddin  (Warga),  wawancara  pada  tanggal  3 Februari 2018.
26 Budi  Winarno, Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses (Yogyakarta: MedPress, 2007), h. 202.
27 Kamaruddin  (Masyarakat  Mandai),  wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.
Kemenangan  Hatta  Rahman  pada  Pilkada  Maros tahun 2015, tidak dapat dilepaskan dari kinerja dari aparat  birokrasi  pemerintah  Kab.  Maros  dalam menyelenggarakan  pelayan  publik  di  masyarakat. Melalui  pelayanan  publik,  Hatta  Rahman  selaku calon incumbent menarik  simpati  dan  dukungan masyarakat  Kab.  Maros  melalui  efektivitas  dan baiknya  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  aparat birokrasi.

## 5. Representasi Kepemimpinan Politik
Birokrasi  pada  dasarnya  merupakan  cerminan kepemimpinan  politik.  Efektivitas  dan  manajemen birokrasi  yang  baik  dapat  berdampak  pada terimplementasinya kebijakan dengan baik.
Sebaliknya  kinerja  birokrasi  yang  buruk  akan berujung pada buruknya kinerja pemerintah di mata masyarakat.  Kinerja  birokrasi  yang  baik  akan megonstruksi  keberhasilan  kepemimpinan  politik dari  elite  politik.  Sebaliknya  semerawutnya manajemen  birokrasi  dapat  berdampak  pada  citra buruk dari kepemimpinan elite politik.
Terciptanya  birokrasi  yang  baik  sangat  tergantung bagamana  pemimpin  yang  ada  dalam  daerah tersebut,  ibarat  pepatah  jika  guru  kencing  berdiri maka  murid  kencing  berlari  artinya  seorang pemimpin  harus  memberikan  contoh  yang  baik agar  yang  dipimpinnya  juga  menjadi  baik. Efektivitas  kinerja  birokrasi  yang  dianggap  cukup baik oleh masyarakat merepresentasikan kepemimpinan  Hatta  Rahma  selaku  Bupati  Maros yang  dianggap  cukup  berhasil.  Hal  tersebut mendongkrak  popularitas  dari  Hatta  Rahman sehingga  dapat  terpilih  kembali  pada  periode keduanya.
Kepercayaan  masyarakat  kepada  sosok  Hatta Rahman  untuk  memimpin  Kab.  Maros  sudah terakui  dengan  program-program  yang  berhasil diwujudkannya pada periode sebelumnya, diantaranya  perbaikan  infrastruktur.  Program- program  tersebut  diimplementasikan  dengan  baik oleh aparat birokrasi di bawah kepemimpinan Hatta Rahman.

## PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan mengenai  bentuk  kekuatan  politik  Hatta  Rahman terhadap  birokrasi  di  Kabupaten  Maros  pada Pilkada tahun  2015,  diperoleh  hasil yang mempengaruhi  keterpilihan  Hatta  Rahman  di panggung  politik  Kab.  Maros,  disamping  karena jaringan sosial  yang  kuat dan didukung oleh partai
politik,  juga  dipengaruhi  oleh  akses  yang  besar untuk  memperoleh  dukungan  dari  kalangan birokrasi di Kab. Maros.
Salah  satu  strategi  politik  yang  dilakukan incumbent untuk  melanggengkan  kekuasaannya adalah  dengan  memanfaatkan  kekuatan  birokrasi. Strategi  politik  dengan  memanfaatkan  birokrasi merupakan  strategi  yang  cukup  efektif  untuk memenangkan kontestasi politik Pilkada.
Adapun beberapa bentuk kekuatan politik birokrasi dalam  mendukung  kemenangan  Hatta  Rahman tersebut  antara  lain;  jaringan  yang  luas  dan  sistem organisasi  yang  masif,  akses  terhadap  penguasaan sumber  daya,  instrumen  komunikasi  pemerintah, pelaksana  kebijakan  publik,  dan  representasi kepemimpinan politik.
Birokrasi memiliki sistem organisasi yang kuat dan terstruktur.  Setiap  pegawai  dituntut  untuk  loyal terhadap  atasannya  sehingga  pola-pola  patrimonial bekerja  cukup  kuat  dalam  sistem  birokrasi.  Posisi Hatta  Rahman  selaku  calon incumbent dapat dengan  mudah  mempengaruhi  dan  memobilisasi dukungan politik dari kalangan birokrat. Penguasaan terhadap sumber daya merupakan juga merupakan  salah  satu  kekuatan  penting  yang dimiliki oleh birokrasi.
Birokrasi  dapat  menjadi  media  komunikasi  yang efektif  bagi  calon incumbent untuk  berkomunikasi dengan  masyarakat.  Hal  ini  juga  yang  dilakukan oleh  Hatta  Rahman.  Melalui  pelayanan  dan peningkatan  kinerja  birokrasi  di  Kab.  Maros  yang diupayakan  oleh  Hatta  Rahman  maka  berdampak pada  tingginya  simpati  dan  dukungan  politik masyarakat  luas  di  Kab.  Maros  kepada  Hatta Rahman.
Birokrasi merupakan instrumen yang mengejawantahan  kebijakan  dari  pemerintah  serta merupakan  cerminan  dari  kepemimpinan  politik. Kinerja  birokrasi  yang  baik  akan  menkonstruksi keberhasilan  kepemimpinan  politik  dari  elite politik. Sebaliknya semrawutnya manajemen birokrasi  dapat  berdampak  pada  citra  buruk  dari kepemimpinan elite politik.
Implikasinya, keterlibatan dalam politik adalah hak dari  setiap  warga  negara,  namun  sebagai  Aparatur Sipil Negara, birokrasi harus menghindari keterlibatan pada politik praktis, termasuk mendukung    kepentingan-kepentingan  politik pragmatis  dari  pimpinan  mereka  dalam  struktrur birokrasi sehingga dapat berujung pada
maksimalisasi  peran  dan  fungsi  mereka  pada pelayanan publik yang efektif.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Adman Nursal, Political Marketing:Strategi Memenangkan  Pemilu (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2004).
Ajeng  Niadharma,  ”Strategi  Pemasaran  Politik
Pasangan Sambari-Qosim Dalam PemilihanKepala Daerah Gresik Tahun 2015”, Jurnal Politik Muda ,Vol. 5, Nomor 3, (Agustus–Desember 2016).
Alexander Irwan, Pemilu Pelanggaran Asas Luber, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996).
Ayub  Liwang,  “Kekuatan  dan  Stretegi  Politik Dalam  Pemilukada,  Analisis  Kemenangan Adnan  Puricta  dalam  Pilkada  Kab.  Gowa tahun 2015”, Skripsi , (Makassar: Jurusan Ilmu Politik,  Fakultas  Ushuluddin,  Filsafat  dan Ilmu Politik, UIN Alauddin, 2015).
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: MedPress, 2007).
Cholisin    dan  Nasiwan, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
Dian  Rhesa  Rahmayanti,  “Pemasaran  Politik (Political  Marketing)  Partai  Golongan  Karya Dan Partai Demokrat. (Studi Tentang Perbandingan Pemasaran Politik Partai
Golkar  Dan  Partai  Demokrat  Dalam  Rangka Menarik  Massa  Pada  Pemilihan  Umum Legislatif  Tahun  2009  Di  Daerah  Pilihan  II Kabupaten  Madiun”, Skripsi (Surakarta: Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).
Firmanzah, Mengelola  Partai  Politik;  Komunikasi dan  Positioning  Ideologi  Politik  Di  Era Demokrasi , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
Hartini  Basaria  Natasya  Sitanggang  dan    Awang Dharmawan,  “Strategi  Marketing  Hary Tanoesoedibjo  dalam  Usaha  Membangun Personal Branding Politik”, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Vol. 20 No.1 (Juni 2016).
Joel  Migdal, Strong  Societies  and  Weak  States: State  Society  Relation  and  State  Capabilities in  the  Third  World .  (Princeton:  Princeton University Press, 1988).
Leo  Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2014).
Peter Schröder, Strategi Politik , Cet. Tiga (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung  für die  Freiheit, 2010).
Syamsuddin,  dkk., Pedoman  Praktis  Metodologi Penelitian  Internal ,(Ponorogo:  CV.  Wade Group, 2015).
Umaimah  Wahid  “Personal  Brandingdan  Retorika Komunikator  Politik  Pada  Pemilukada  DKI Jakarta  2017  (Analisis  Retorika  Atas  Teks
Pidato Sebagai Kandidat Gubernur Dan Wakil Gubernur  Pada  Penentuan  Nomor  Urut Peserta Pemilu)”,
Prosiding Seminar
Nasional  :  Komunikasi  Publik  dan  Dinamika Masyarakat  Lokal (Lampung:  Magister  Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung, 2016).
Zainuddin  Mustafa, Bunga  Rampai  Birokrasi (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017).

## Wawancara
Andi  Mappalewa  (Camat  Mandai),  wawancara pada tanggal 8 Januari 2018.
Andi  Syahrir  (Anggota  DPRD  Fraksi  Nasdem), wawancara pada tanggal 25 Desember 2017.
Burhanuddin  (Warga),  wawancara  pada  tanggal  3 Februari 2018.
Kamaruddin  (Warga),  wawancara pada tanggal  25 Desember 2017.

## Website
Admin, “Foto PNS Maros Berkampanye Beredar di Medsos,” Berita-Sulsel.com .  12  Agustus 2018.http://berita-sulsel.com/2015/08/12/foto- pns-maros-berkampanye-beredar-di- medsos/(4 Maret 2018).