## ANALISIS NILAI KONSERVASI TINGGI ASPEK PENGENDALI EROSI DAN SEDIMENTASI (HCV 4.2) DI DAS CILIWUNG HULU
Analysis of High Conservation Value Aspect Erosion and Sedimentation Control (HCV 4.2) in Ciliwung Hulu Watershed
Nuraida a , Latief Mahir Rachman b , Dwi Putro Tejo Baskoro b
a Program Studi Ilmu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 16680        nuraida2727@gmail.com b Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 16680
Abstract. Land use changes from forest to non forest on a large scale causing environmental damage and decrease the  hydrologycal  function  of  a  watershed.  The  problem  of  forest  change  can  be  reduced  by  identifying,  assessing and  mapping of  high  coservation  value  areas  based  on  requirements  that  led an  area  to  be  important outside  the protected areas. This study was conducted at Ciliwung Upper Watershed. The aim of the research were identify the high conservation value areas base on environmental services aspect with erosion and sedimentation control (HCV 4.2), and b) analyze the consistency of HCV 4.2 to land capability class and Goverment Rule No 26 year 2008. The RUSLE equation to identify the area of HCV 4.2 is modified in HCV Toolkit that ignore the land management and conservation practice aspect. Land capability is classified base on Klingibel and Montgomary, but there are just 4 criteria which is used in this research (erosion, slope, depth of solum, and drainage). The result showed that 90% of total area of research was identified as area of HCV 4.2. There are 7 class of land capability (class I, II, III, IV, VI, VII and VIII) where the class IV and VIII are dominant in the area. From consistency analysis, it is known that 75% of area of HCV 4.2 is inconsistent with land capability class and Goverment Rule No 26 year 2008.
Keywords: High Conservation Value, Toolkit, Erosion, land capability
(Diterima: 09-06-2016; Disetujui: 08-08-2016)

## 1. Pendahuluan
Banjir,  longsor,  kekeringan  dan  kebakaran  hutan merupakan  bencana  rutin  di  Indonesia  yang  men- imbulkan  korban  jiwa  dan  materi  yang  sangat  meru- gikan. Hal ini dikarenakan berkurangnya luasan kawa- san  hutan  yang  dijadikan  lahan  pertanian  dan  pem- ukiman  dalam  suatu  kawasan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  (Sulistioadi et  al. ,  2010).  Akibatnya  terjadi kerusakan berbagai sumberdaya alam dan menurunnya fungsi-fungsi  hidrologi  yang  ada  di  dalam  kawasan DAS, seperti meningkatnya lahan kritis, erosi, longsor, runoff, dan menurunnya kualitas air sungai.
Salah  satu  DAS  yang  mengalami  permasalahan akibat  berkurangnya  kawasan  hutan  terutama  karena adanya pertambahan areal non kehutanan adalah DAS Ciliwung  Hulu.  Ruspendi  (2014)  menyatakan  bahwa pengurangan  penggunaan  lahan  yang  cukup  besar  di DAS  Ciliwung  Hulu  yaitu  sebesar  2%  terjadi  pada penggunaan  lahan  hutan  dari  5,038  ha  (33%)  tahun 1999  menjadi  4,794  ha  (31%)  tahun  2010.  Seiring dengan pengurangan luas tutupan lahan tersebut maka terjadi  penambahan  luas  lahan  lainnya,  yaitu  lahan terbangun sebesar 11% dan kebun teh produktif sebe- sar  2%.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  bertambahnya jumlah  penduduk,  maka  alih  fungsi  lahan  hutan  men-
jadi lahan pertanian dan pemukiman untuk kebutuhan tempat tinggal akan semakin luas.
DAS  Ciliwung  Hulu  merupakan  kawasan  strategis Jabodetabekpunjur  (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang -Bekasi-Puncak Cianjur) yang harus dijaga fungsi dan daya dukung lingkungannya sebagai pengatur keseim- bangan  tata  air.  Namun  fungsi  DAS  Ciliwung  Hulu sebagai pengatur keseimbangan tata air telah berubah, terlihat  dengan  semakin  meningkatnya  lahan  kritis (Sabar,  2004),  erosi  (Qadariah et  al .,  2004),  mening- katnya direct  runoff (Sawijo,  2005),  longsor,  dan menurunnya  kualitas  air  sungai  (Taufik et  al .  2004). Suryadi  (2012)  menyatakan  bahwa  berdasarkan  hasil prediksi erosi,  wilayah DAS Ciliwung Hulu mengala- mi  bahaya  erosi  dengan  status  erosi  normal–rendah mencakup 53.98% dari keseluruhan luas wilayah DAS dan  berdasarkan  pembagian  Sub  DAS,  paling  luas terdapat  di  Sub  DAS  Ciliwung  Hulu.  Status  erosi  be- rat–sangat  berat  mencakup  31.61%  dari  total  luas wilayah  dan  terbesar  di  Sub  DAS  Cibogo  Cisarua. Melihat  semakin  tingginya  tingkat  kerusakan  ling- kungan  serta  dampak  akibat  dari  pengelolaan  hutan yang  tidak  berkelanjutan  dalam  suatu  kawasan  DAS, mengindikasikan  perlunya  suatu  tindakan  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut.  Beberapa  tindakan yang  dapat  dilakukan  seperti  memetakan,  mengiden-
tifikasi  dan  menilai  kawasan  konservasi  dengan  bata- san-batasan  yang  menyebabkan suatu  kawasan  diang- gap  penting  di  luar  kawasan  lindung.  Oleh  karena  itu muncullah Toolkit sebagai  acuan  untuk  penetapan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV). Identifikasi HCV  sangat  berguna  dalam  penyusunan  rencana  tata ruang  wilayah  kawasan  hutan  kabupaten/propinsi  se- hingga  penetapan  ruang  akan  memberikan  keseim- bangan  antara  manfaat  ekologis,  ekonomi  dan  bu- daya.
Salah  satu  prinsip  dasar  konsep  HCV  adalah  apa- bila  dijumpai  wilayah-wilayah  yang  mempunyai atribut-atribut  bernilai  konservasi  tinggi  tidak  selalu harus  menjadi  suatu  kawasan  yang  tidak  boleh  ada pembangunan.  Konsep  HCV  justru  mensyaratkan agar  pembangunan  dapat  dilaksanakan  dengan  men- jamin  pemeliharaan  dan  meningkatkan  nilai  HCV tersebut. Oleh karena itu dengan konsep ini diharap- kan  akan  diperoleh  suatu  keseimbangan  rasional  an- tara  keberlanjutan  lingkungan  hidup  dan  sosial dengan  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang (Risdiyanto et al ., 2011).
Menjadikan  HCV  sebagai  dasar  penyusunan rencana tata ruang wilayah akan membuat perencanaan wilayah yang ramah secara ekologis, jasa lingkungan dan sosial. Namun penerapan konsep HCV khususnya  yang  berkaitan  dengan  aspek  jasa lingkungan  pengendali  erosi  dan  sedimentasi  banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lapang. Berdasarkan uraian  diatas,  maka  untuk  menjadikan  HCV  sebagai dasar  penyusunan  tata  ruang  wilayah  suatu  kawasan DAS  perlu  dilakukan  kegiatan  identifikasi  terlebih dahulu yang mengacu pada peraturan pemerintah (PP) serta mengevaluasi kemampuan lahan agar penerapannya  di  lapangan  sesuai  dengan  fungsi  dan daya dukung lingkungan.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu:  1) Mengidentifikasi  kawasan  bernilai  konservasi  tinggi (HCV  4.2)  di  DAS  Ciliwung  Hulu;  2)  Menganalisis kesesuaian  HCV Toolkit terhadap  Kemampuan  lahan dan  PP  No.  26  Tahun  2008;  3)  Menyusun  arahan pengelolaan  DAS  untuk  mengendalikan  perubahan penggunaan  lahan  di  kawasan  bernilai  konservasi tinggi.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  di  DAS  Ciliwung  Hulu yang  terletak  pada  koordinat  106 0 50'50''-107 0 00'40''
BT  dan  6 0 36'10''-6 0 47'00''  LS.  Sebagian  besar  DAS Ciliwung  Hulu  berada  di  wilayah  Kabupaten  Bogor (30  desa)  sisanya  sebagian  kecil  berada  di  wilayah Kota Bogor (1 Kelurahan). Penelitian dilakukan mulai bulan Juni sampai November 2015.

## 2.2. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu per- lengkapan pengambilan sampel tanah,  kamera  digital, Global  Positioning System (GPS)  serta software ArcGIS .  Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa  data-data  sekunder  yaitu  data  spasial  dan  data non  spasial  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan maupun  instansi  terkait  pengelolaan  DAS  Ciliwung Hulu.

## 2.3. Prosedur Penelitian

## a. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Penelitian  dimulai  dari  tahap  pra-penelitian  yaitu dengan  melakukan  kajian  terbatas  atas  data  sekunder baik  di  perpustakaan  umum,  ataupun  instansi-instansi terkait  dengan  pengelolaan  DAS  Ciliwung  Hulu. Setelah semua data sekunder dikumpulkan selanjutnya dilakukan pemetaan awal terhadap kawasan HCV, lalu dilakukan groundcheck hasil  analisis  pemetaan  awal dan  pengambilan  sampel  tanah  serta  analisis  sampel tanah  untuk  memperoleh  data  fisik  tanah  berupa permeabilitas,  tekstur,  bahan  organik,  kadar  air  serta bobot  isi  sebagai  data  primer.  Peta  titik  pengambilan sampel  tanah  disajikan  pada  Gambar  1.  Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS dan  Microsoft  Excel.  Jenis,  sumber  serta  kegunaan data disajikan pada Tabel 1.
Gambar 1. Peta lokasi pengambilan contoh tanah
b. Analisis Kawasan Pengendali Erosi dan Sedimen- tasi (HCV 4.2) Berdasarkan Toolkit
Menurut HCV Toolkit Indonesia (2009), penetapan kawasan HCV 4.2 (pengendali erosi dan sedimentasi) ditentukan  berdasarkan  hasil  prediksi  tingkat  bahaya erosi  (TBE).  Kawasan  HCV  4.2  merupakan  kawasan yang  teridentifikasi  TBE  berat  dan  sangat  berat, penilaian  TBE  untuk  kawasan  HCV  4.2  (warna  me- rah)  disajikan  pada  Tabel  2.  Peta  unit  lahan  untuk prediksi erosi disajikan pada Gambar 2. Prediksi erosi
potensial  menggunakan  modifikasi  rumus Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), yaitu:

## A=R*K*LS*CP
Prediksi  erosi  untuk  mengidentifikasi  kawasan HCV  4.2  dihitung  tanpa  mengikutsertakan  faktor CP/nilai faktor CP dianggap 1, yaitu:
Dimana:
TBE
=  tingkat bahaya erosi
R =  nilai erosivitas hujan K
=  nilai erodibilitas tanah
LS =  nilai faktor panjang dan kemiringan lereng Tabel 1. Jenis, Sumber serta Kegunaan Data No Jenis Data Sumber Kegunaan 1. Peta DAS Ciliwung Hulu skala 1 : 100.000 BPDAS Citarum Ciliwung Batas DAS Ciliwung Hulu 2. Peta Satuan Tanah  skala 1 : 250.000 Pusat Penelitian Tanah Pengambilan sampel tanah 3. Kemiringan lereng DEM/ www.CGIR- SRTM.or.id PetaTopografi 4. Peta Penggunaan Lahan skala 1 : 250.000 tahun 2013 Badan Planologi Kehutanan Penentuan indeks tanaman 5. Curah hujan BMKG Dramaga Erosivitas hujan 6. Karakteristis Fisik Tanah Pengambilan Sampel tanah dan Analisis Laboratorium Prediksi erosi tanah
Gambar 2. Peta unit Lahan DAS Ciliwung hulu

## Erosivitas hujan (R):
Persamaan  RUSLE  menetapkan  bahwa  nilai  R yang merupakan daya perusak hujan (erosivitas hujan) tahunan dapat dihitung dari data curah hujan otomatik atau dari data penangkar curah hujan biasa. Peta seba- ran erosivitas hujan disajikan pada Gambar 3. Erosivi- tas  dihitung  menggunakan  persamaan  yang  dikem- bangkan Lenvain (1975) dengan rumus:
R = 2.21 x CH 1.36
Dimana :
R         =  indeks erosivitas hujan bulanan CH = curah hujan rata-rata bulanan(cm)

## Gambar 3. Sebaran erosivitas hujan
Erodibilitas Tanah (K):
Erodibilitas  tanah  (K)  menunjukkan  tingkat  kepe- kaan tanah terhadap erosi yaitu mudah tidaknya tanah mengalami  erosi,  erodibilitas  tanah  dipengaruhi  oleh tekstur  (pasir  sangat  halus,  debu  dan  liat),  struktur tanah,  permeabilitas  tanah  dan  kandungan  bahan  or- ganik  tanah.  Peta  nilai  K  disajikan  pada  Gambar  4. Erodibilitas tanah dihitung dengan persamaan Wischmeier  dan  Smith  (1978 dalam Arsyad  2010) yaitu:
100K = 2.1(M 1.14 )(10 -4 )(12-a) + 3.25 (b-2) + 2.5(c-3)
Dimana: K  =  nilai erodibilitas tanah,
M  =  ukuran  partikel  (%debu+%pasir  sangat  halus) x (100 - % liat),
a = kandungan bahan organik tanah (%),
b = kelas struktur tanah
c = kelas permeabilitas tanah (cm/jam).
Panjang dan Kemiringan Lereng (LS):
Moore  and  Burch  (1986) dalam Kinnell  (2008)  te- lah mengembang suatu persamaan untuk mencari nilai LS  dengan  memanfaatkan  data  DEM  pada  SIG.  Peta kelas lereng disajikan pada Gambar 5.  Adapun persa- maan yang digunakan adalah:
LS = (X*CZ/22.13) 0:4 * (sin ɵ/0.0896) 1.3 Dimana: LS   = Faktor lereng X = Akumulasi aliran CZ   = Ukuran pixel ɵ = Kemiringan lereng
TBE = R*K*LS
Gambar 4. Sebaran Nilai Erodibilitas tanah (Nilai K)
Gambar 5. Sebaran Peta Kelas Kemiringan lereng
c. Analisis  Kesesuaian  HCV  Toolkit  Berdasarkan Kemampuan Lahan
Analisis  kemampuan  lahan  dilakukan  menurut metoda yang  dideskripsi  Arsyad  (2010)  dan (Hardjowigeno  dan  Widiatmaka  2007)  mengacu  pada Klingebiel  &  Montgomery  1961  dalam Agricultural Hanbook No. 210 . Penentuan kelas kemampuan lahan didasarkan  pada  tujuh  kriteria  yang  sudah  ditetapkan yaitu  tekstur  tanah,  lereng  permukaan,  drainase, kedalaman  efektif,  keadaan  erosi,  kerikil/batuan  dan banjir.  Namun  dalam  penelitian  ini  untuk  penilaian kawasan  HCV  4.2  berdasarkan  kemampuan  lahan hanya  didasarkan  pada  kriteria  lereng,  kedalaman  so- lum tanah, drainase dan keadaan erosi.
Setelah  dianalisis  kemampuan  lahan,  tahapan  se- lanjutnya  adalah  melakukan  analisis  konsistensi  kes- esuaian    kawasan  HCV  4.2.  Analisis  kesesuaian  ber- dasarkan hasil analisis kemampuan lahan dan kawasan HCV 4.2, dikategorikan sesuai apabila  teridentifikasi kawasan HCV 4.2 pada kemampuan lahan kelas VIII,
dan  tidak  sesuai  jika  kawasan  HCV  4.2  berada  pada kemampuan lahan kelas I sampai VII.
Tabel 2. Penilaian Tingkat Bahaya Erosi berdasarkan kedalaman tanah dan estimasi erosi ( Toolkit ) Kedalaman Tanah Estimasi Erosi(ton/ha/tahun) <15 15- 60 60-180 180-480 >480 Dalam (>90 cm) SR R S B SB Sedang (60-90 cm) R S B SB SB Dangkal (30-60cm) S B SB SB SB Sangat Dangkal (< 30 cm) B SB SB SB SB
Keterangan:  SR  =  Sangat  Rendah,  R  =  Rendah,  S  =  Sedang,  B  = Berat, SB = Sangat Berat Sumber: Departemen Kehutanan 1986
d. Analisis  Kesesuaian  HCV  Toolkit  Berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ru- ang Wilayah Nasional
Analisis  HCV  berdasarkan  PP  No.  26  Tahun  2008 dengan  menentukan  kawasan  lindung  dan  kawasan budidaya,  di  mana  kawasan  lindung  ditetapkan  pada tanah  dengan  kemiringan  lereng  paling  kecil  40%. Setelah  dianalisis  kawasan  HCV  4.2  menurut  PP  No. 26  Tahun  2008  selanjutnya  dilakukan  analisis  kon- sistensi  hasil  analisis  HCV  4.2  dengan  PP  No.  26  ta- hun  2008,  dikategorikan  sesuai  apabila  teridentifikasi kawasan HCV 4.2 kemiringan lereng > 40%, dan tidak sesuai  jika  tanah  pada  kemiringan  lereng  <  40%  se- bagai kawasan HCV 4.2.

## e. Penyusunan Arahan Pengelolaan DAS
Penyusunan  arahan  pengelolaan  DAS  dilakukan dengan  mempertimbangkan  faktor  erosi  dan  lereng. Arahan pengelolaan DAS meliputi:
I. Peningkatan kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan. Lahan dengan kelerengan > 40% dijadi- kan kawasan hutan lindung.
II. Penerapan agroteknologi pada lahan kering di luar kawasan lindung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kawasan Pengendali Erosi dan Sedimentasi (HCV 4.2)
Tanah  yang dominan di hutan  hujan tropis Indone- sia  adalah  tanah  yang  sangat  rentan  terhadap  erosi. Kawasan hutan penting untuk menjaga stabilitas tanah seperti  mengendalikan  erosi  berlebihan  yang  dapat menyebabkan tanah longsor dan pendangkalan sungai (Sulistioadi  2010).  Daerah  yang  mempunyai  konsek- uensi  rentan  terhadap  erosi  harus  dianggap  sebagai kawasan pengendali erosi dan sedimentasi (HCV 4.2). Dalam penelitian ini, estimasi risiko erosi potensial di daerah  penelitian  dilakukan  untuk  mengidentifikasi daerah-daerah dengan risiko erosi yang tinggi.
Berdasarkan  hasil  prediksi  Tingkat  Bahaya  Erosi (TBE),  kawasan  penelitian  mengalami  potensi  erosi sedang  sampai  sangat  berat.  Hal  ini  karena  pengaruh dari  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  erosi tanah yang ditentukan dengan menggunakan data spa- sial berupa peta erosivitas hujan (R), erodibilitas tanah (K), panjang dan  kemiringan  lereng (LS). Identifikasi kawasan  HCV  4.2  dilakukan  pada  berbagai  tipe penggunaan  lahan.  Oleh  karena  itu  peta  penggunaan lahan  di overlay dengan  peta  tingkat  bahaya  erosi  se- hingga  diperoleh  kawasan  dengan  potensi  erosi  berat dan sangat berat, yang merupakan kawasan HCV 4.2. Luasan  areal  erosi  dan  kawasan  (HCV  4.2)  tersebut disajikan pada Tabel 3 serta sebarannya disajikan pada Gambar 6.
Tabel 3. Luasan areal erosi dan kawasan HCV 4.2 DAS Ciliwung
Hulu No TBE Luas areal Erosi Kawasan HCV 4.2 % Ha % 1 Sedang 1,543 10 - - 2 Berat 1,856 12 1,855 12 3 Sangat Berat 11,775 78 11,775 78 Jumlah 15,173 100 13,630 90
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  sebesar  13,630  ha (90%) dari total luasan DAS Ciliwung Hulu teridentif- ikasi  sebagai  kawasan  HCV  4.2.  Mengacu  pada Toolkit bahwa  kawasan  yang  teridentifikasi  HCV  4.2 sebagai  kawasan  pencegah  erosi  harus  ditingkatkan fungsinya  dan  pembangunan  yang  dilakukan  sangat terbatas.  Kawasan  HCV  4.2  ditetapkan  sebagai  salah satu kawasan yang memiliki nilai jasa lingkungan dan berfungsi menyediakan jasa-jasa alam dan lingkungan sehingg  kawasan  tersebut  perlu  ditetapkan  sebagai areal konservasi. Tujuan areal konservasi adalah untuk dikelola  guna  menjamin  kelangsungan/keberlanjutan dalam  menyediakan  jasa-jasa  lingkungan  seperti mencegah  dan  mengendalikan  erosi,  longsor  dan  sed- imentasi.  Risdiyanto et  al. (2011)  menyatakan  bahwa apabila  kawasan-kawasan  yang  mempunyai  fungsi untuk mencegah dan mengendalikan erosi dan longsor di lahan dan sedimentasi di badan air adalah areal hu- tan atau vegetasi lainnya, maka kawasan tersebut akan mendapatkan  prioritas  utama  dalam  menjaga  fungsi- fungsi  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  faktor  jenis tutupan  lahan  merupakan  salah  satu  instrument pengelolaan  kawasan  dalam  menjalankan  fungsi- fungsi tersebut.
Potensi  erosi  berat  dan  sangat  berat  terjadi  pada berbagai  penggunaan  lahan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penggunaan  lahan  hutan  maupun  penggunaan lahan  non  hutan  yang  teridentifikasi  sebagai  kawasan HCV  4.2  terdapat  disebagian  wilayah  penelitian. Mario (2016), menyatakan bahwa hutan dalam kondisi yang  baik  dan  tidak  terganggu  dapat  mengendalikan erosi  tanah  dengan  keberadaan  serasah  yang  cukup dan  banyaknya  tumbuhan  yang  ada  dibawah  tegakan hutan.  Serasah  dan  tumbuhan  bawah tegakan  dapat mengendalikan  laju  pergerakan  air  hujan  di  atas  per-
mukaan  tanah  dan  limpasan  air  ( runoff ).  Fungsi  ini akan  berkurang  di  dalam  kawasan  hutan  yang  sudah terganggu  akibat  adanya  kegiatan  manusia  sehingga terjadi  perubahan  kondisi  lantai  hutan  dan  tegakan hutan.

## Gambar 6. Sebaran Kawasan Erosi dan Kawasan HCV 4.2 DAS Ciliwung Hulu

## 3.2. Kesesuaian HCV Toolkit Berdasarkan Kemampu- an Lahan
Klasifikasi  kemampuan  lahan  adalah  penilaian komponen lahan secara sistematis dan pengelompokan ke  dalam  berbagai  kategori  berdasarkan  sifat-sifat yang  merupakan  potensi  dan  penghambat  dalam penggunaan lahan. Kemampuan lahan diklasifikasikan ke  dalam  8  kelas  yang  ditandai  dengan  huruf  romawi I-VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan II) adalah lahan yang  cocok  untuk  tanaman  pertanian  dan  dua  kelas terakhir (kelas  VII dan VIII) adalah lahan  yang  harus dilindungi atau untuk konservasi, kelas III, IV, V, dan VI  dapat  dikembangkan  untuk  berbagai  pemanfaatan lainnya .
Klasifikasi  kemampuan  lahan  hasil overlay antara peta  kemiringan  lereng  dan  peta  potensi  eros i. Hasil analisis  kemampuan  lahan  berdasarkan  tingkat  kelas menunjukkan  bahwa  kawasan  DAS  Ciliwung Hulu memiliki 7 (tujuh) kelas kemampuan lahan yaitu kelas I,  II,  III,  IV,  VI,  VII  dan  VIII  dimana  setiap  kelas mempunyai  faktor  pembatas  lereng  dan  erosi.  Kawa- san  HCV  4.2  teridentifikasi  pada  setiap  kelas  mulai dari  kelas  I  sampai  VIII  kecuali  kemampuan  lahan kelas  V.  Sebaran  kelas  kemampuan  lahan  di  DAS Ciliwung Hulu disajikan pada Gambar 7.
Gambar  7  menunjukkan  bahwa  penyebaran  kelas kemampuan lahan di seluruh kawasan DAS mulai dari kelas  I,  II,  III,  IV,  VI,  VII  dan  VIII.  Kemampuan  la- han  kelas  IV  dan  VIII  mendominasi  kawasan  DAS Ciliwung  Hulu  dengan  luasan  berturut-turut  3.915  ha dan 3,960 ha atau sekitar 26%. Arsyad (2010) menya- takan  bahwa  kemampuan  lahan  kelas  I  sampai  IV merupakan  lahan  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan
budidaya. UU No. 37 Tahun 2014 menjelaskan kawa- san budidaya adalah wilayah yang boleh dimanfaatkan lahannya  atau  wilayah  dengan  fungsi  utama  untuk dibudidayakan  atas  dasar  kondisi  dan  potensi  sum- berdaya  alam,  sumberdaya  manusia  dan  sumber  daya buatan. Melihat potensinya sebagai kawasan budidaya, maka  tidak  mungkin  tanah  pada  kemampuan  lahan kelas I sampai IV dijadikan kawasan HCV 4.2. Hal ini karena  kawasan  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan HCV 4.2 merupakan lahan yang diprioritaskan sebagai kawasan  yang  mampu  melindungi  kawasan  di bawahnya.  Kelas  kemampuan  lahan  VI  dan  VII  lebih diperuntukan  bagi  tanaman  ternak  atau  padang penggembalaan, sehingga kurang sesuai jika dijadikan kawasan HCV 4.2.

## Gambar 7.  Sebaran Kelas Kemampuan Lahan Di DAS Ciliwung Hulu
Berdasarkan  hasil  analisis  kemampuan  lahan  dan kawasan  HCV  4.2,  menunjukkan  bahwa  terdapat kondisi  ketidaksesuaian  antara  kawasan  yang  ditetap- kan  sebagai  HCV  4.2  dengan  kemampuan  lahan.  Di- mana kemampuan lahan kelas I sampai IV merupakan lahan  yang  tidak  sesuai  apabila  ditetapkan  sebagai kawasan  HCV  4.2,  karena  lahan  pada  kelas  I  sampai IV  menurut  kriteria  kemampuan  lahan  merupakan lahan  yang  diprioritaskan  untuk  kawasan  budidaya. Dengan  demikian  jika  kawasan  HCV  4.2  ditetapkan pada tanah  kelas I  sampai IV tidak sesuai dengan  ke- mampuan  dan  daya  dukung  lahannya.Hasil  analisis ketidaksesuaian  kawasan  HCV  4.2  menurut  kelas  ke- mampuan lahan disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kawa- san  HCV  4.2  pada  kemampuan  lahan  kelas  I  sampai VII  sebesar  10,236  ha  (75%)  dari  luasan  kawasan yang  teridentifikasi  HCV  4.2 . Ketidaksesuaian  ini terjadi  karena  teridentifikasinya  HCV  4.2  pada  ke- mampuan  lahan  I  sampai  VII.  Menurut  kriteria  ke- mampuan  lahan,  tanah  kelas  I  sampai  IV  dengan pengelolaan  yang  baik  mampu  menghasilkan  dan sesuai  untuk  berbagai  penanaman  tanaman  pertanian. Tanah  pada  kelas  VI  dan  VII  sesuai  untuk  padang rumput  dan  makanan  ternak,  di  mana  pada  daerah
penelitian  teridentifikasi  sebesar  6,178  ha  (45%).  Se- dangkan tanah kelas VIII sebesar 3,394 ha (25 %) dari total  kawasan  HCV  4.2  merupakan  lahan  yang sebaiknya  dibiarkan  dalam  keadaan  alami.  Kawasan inilah  yang  harusnya  dijadikan  kawasan  HCV  pen- gendalian erosi dan sedimentasi.
Tabel 4. Luasan ketidaksesuaian kawasan HCV 4.2 berdasarkan kelas kemampuan lahan Kemampuan Lahan HCV Toolkit (ha) Luas Erosi Berat Erosi Sangat Berat Ha % I 115 - 115 - II 207 - 207 - III 408 - 408 - IV 1,125 2,203 3,328 - Jumlah 1,855 2,203 4,058 30 VI - 3,400 3,400 - VII - 2,778 2,778 - Jumlah - 6,178 6,178 45 VIII - 3,394 3,394 - Jumlah - 3,394 3,394 25 Total 1,855 11,775 13,630 100
Hasil  analisis  kawasan  HCV  4.2  menurut  kemam- puan  lahan  menunjukkan  ketidaksesuaian  antara  hasil identifikasi  kawasan  HCV  4.2  dengan  kemampuan lahan. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena menurut Toolkit , perhitungan prediksi  erosi tidak  mengikutser- takan faktor tanaman (C) dan tindakan konservasi (P), sehingga  mempengaruhi  hasil  prediksi  erosi  dalam penetapan  kawasan  HCV  4.2.    Hal  ini  menyebabkan hasil  identifikasi  kawasan  HCV  4.2  menurut Toolkit tidak realistis dengan kondisi lapang
3.3. Kesesuaian HVC 4.2 Toolkit Berdasarkan PP No.
26 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 ten- tang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  me- nyebutkan  keharusan  penetapan  kawasan  lindung  dan kawasan  budidaya  yang  memiliki  nilai  strategis  na- sional.  Kawasan  lindung  merupakan  kawasan  hutan yang  mempunyai  kemiringan  lereng  paling  sedikit 40%.  Kawasan  lindung  termasuk  di  dalamnya  kawa- san resapan air dengan kriteria kawasan yang mempu- nyai  kemampuan  tinggi  untuk  meresapkan  air  hujan dan  sebagai  pengontrol  tata  air  permukaan.  Menurut Toolkit, kawasan tersebut merupakan kawasan bernilai konservasi  tinggi  pengendali  erosi  dan  sedimentasi (HCV  4.2).  Berdasarkan  hasil  analisis Toolkit, kawa- san HCV 4.2 (erosi berat dan sangat berat) teridentifi- kasi  pada  lahan  dengan  kemiringan  datar  sampai kemiringan sangat curam.
PP  No.  26  Tahun  2008  juga  menjelaskan  bahwa tanah  pada  lereng  datar  dikategorikan  sebagai  kawa- san budidaya dan merupakan lahan prima. UU No. 37 Tahun  2014  menyebutkan  adanya  pengendalian  kon-
versi  penggunaan  lahan  prima  yaitu  upaya  maksimal untuk  mempertahankan lahan prima di kawasan budi- daya agar tetap dipergunakan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan  penjelasan  tersebut  terlihat  jelas  bahwa peruntukan kawasan budidaya tidak boleh dikonversi- kan  menjadi  lahan  kawasan  hutan.  Hal  ini  menunjuk- kan ketidaksesuaian HCV 4.2 menurut Toolkit dengan PP No. 26 Tahun 2008. Analisis konsistensi dilakukan untuk  melihat  berapa  besar  luasan  kawasan  HCV  4.2 menurut Toolkit yang  tidak  sesuai  dengan  PP  No.  26 Tahun  2008.  Hasil  analisis  ketidaksesuaian  kawasan HCV  4.2  menurut  PP  No.26  Tahun  2008  lahan disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Luasan areal ketidaksesuaian HCV 4.2 menurut PP No. 26
Tahun 2008 HCV Toolkit Peraturan Pemerintah Kawasan Budidaya Kawasan Konservasi TBE Berat 1,855 0 TBE Sangat Berat 8,381 3,394 Jumlah (ha) 10,236 3,394 Persentase (%) 75 25
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  menurut  peraturan pemerintah  yang  termasuk  kawasan  HCV  4.2  hanya 3,394 ha atau 25% dari total hasil identifikasi kawasan HCV  4.2  menurut Toolkit .  Sedangkan  yang  tidak sesuai  sebesar  10,236  ha  (75%)  dari  total  kawasan HCV.  Hasil  analisis  prediksi  erosi  menurut Toolkit menunjukkan  kawasan  HCV  4.2  teridentifikasi  pada lereng  datar  sampai  lereng  sangat  curam.  Teridentifi- kasinya  HCV  4.2  pada  lereng  datar  menunjukkan bahwa  adanya  ketidaksesuaian  antara  perhitungan Toolkit dengan  peraturan  pemerintah,  karena  tanah pada  lereng  datar  merupakan  tanah  yang  daya dukungnya untuk kawasan pertanian.
Hasil analisis kawasan HCV  4.2 menurut  PP No. 26 Tahun 2008 menunjukkan bahwa terdapat kawasan HCV 4.2 yang tidak sesuai dengan kondisi lapang. Hal ini  disebabkan  karena  dalam  perhitungan  prediksi erosi menurut Toolkit faktor tanaman (C) dan tindakan konservasi  (P)  dianggap  memiliki  nilai  1.  Kenyataan di  lapangan  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  jenis tanaman  memiliki nilai  faktor tanaman (C) dan tinda- kan  konservasi  (P)  1,  bahkan  banyak  yang  memiliki nilai  kurang  dari  1,  sehingga  mempengaruhi  hasil prediksi  erosi  dalam  penetapan  kawasan  HCV  4.2. Hal ini  menyebabkan hasil identifikasi kawasan HCV 4.2  menurut Toolkit tidak  realistis  dengan  kondisi lapang.

## 3.4. Penyusunan Arahan Pengelolaan DAS
Penyusunan arahan pengelolaan DAS dilakukan un- tuk mendapatkan suatu arahan pengelolaan lahan yang sesuai  dengan  kondisi  DAS  Ciliwung  Hulu  berdasar- kan  kondisi  eksisting.  Dalam  hal  ini  diterapkan  be- berapa  arahan  yang  telah  dilakukan  pada  penelitian- penelitian  sebelumnya.  Beberapa  arahan  pengelolaan DAS yang dapat dilakukan antara lain:

## a. Peningkatan  luasan  hutan  sesuai  dengan  fungsi kawasan
Arahan  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan fungsi  dearah  hulu  sebagai  penyangga/perlindungan bagi  daerah  di  bawahnya.  Fungsi  penyangga  dapat ditingkatkan  dengan  memperbaiki  kondisi  penutupan lahan  untuk  meningkatkan  daerah  resapan.  Penamba- han  luasan  hutan  dapat  dilakukan  pada  lahan  dengan kemiringan  >  40%  yang  termasuk  kemampuan  lahan kelas VIII.

## b. Penerapan  agroteknologi  pada  lahan  kering  di luar kawasan hutan
Penerapan  agroteknologi  ditujukan  untuk  mening- katkan  kemampuan  tanah  dalam  meresapkan  air  ke dalam tanah sehingga diharapkan air hujan yang jatuh ke  dalam  tanah  tidak  segera  menjadi overlandflow . Skenario ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan air pada musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau.  Dengan  demikian  diharapkan  penggunaan lahan yang diterapkan dapat berkelanjutan.
Agroteknologi  yang  diterapkan  hanya  pada  lahan kering  di  luar  kawasan  hutan  yaitu  lahan  tegalan  dan kebun  campuran.  Agroteknologi  tersebut  meliputi penanaman  searah  kontur  pada  lahan  dengan kemiringan  0-8%,  pembuatan  teras  gulud  pada  lahan dengan  kemiringan  8-15%  dan  penerapan  teras bangku pada lahan dengan kemiringan > 15%.

## 4. Kesimpulan
Kawasan  HCV  4.2  di  DAS  Ciliwung  Hulu menurut Toolkit teridentifikasi  sebesar  13  630  ha (90%),  sedangkan  menurut  kemampuan  lahan  dan  PP No.26  Tahun  2008  sebesar  3,394  ha  (25%)  dari  total luasan DAS.
Hasil  analisis  konsistensi  kawasan  HCV  4.2  ter- hadap  kemampuan  lahan  dan  PP  No.26  Tahun  2008 menunjukkan    kondisi    ketidak-konsistenan    sebesar 10,236 ha (75%) dan sebesar 3,394 ha (25%) merupa- kan  kondisi  yang  sesuai  untuk  dijadikan  kawasan HCV 4.2 di DAS Ciliwung Hulu.
Arahan  pengelolaan  DAS  disusun  berdasarkan kemampuan lahan serta PP No.26 Tahun 2008 adalah 1) Peningkatan luasan hutan sesuai dengan  fungsi ka- wasan,  2) Penerapan agroteknologi pada lahan kering di luar kawasan hutan.

## 5. Saran
Perlu  dipertimbangkan/ditinjau  kembali  perhi- tungan  prediksi  erosi  dalam Toolkit untuk  penentuan kawasan  bernilai  konservasi  tinggi  pengendali  erosi dan sedimentasi (HCV 4.2) yaitu dengan mempertim- bangkan  faktor  CP.  Karena  hasil  yang  diperoleh  dari Toolkit sering  tidak  relavan  dengan  kondisi  lapang, sehingga pada akhirnya  menggunakan cara lain untuk menentukan  kawasan  HCV  4.2  terutama  PP  No.26 tahun 2008.

## Daftar Pustaka
[1] Arsyad,  S,  2010.  Konservasi  Tanah  dan  Air.  IPB  Press, Bogor.
[2] Hardjowigeno,  Widiatmaka,  2007.  Evaluasi  Kesesuaian Lahan  dan  Perencanaan  Tataguna  Lahan.  Gadjah  Mada University Press,  Yogyakarta.
[3] [HCV  Toolkit  Indonesia]  Konsorsium  Revisi  HCV  Toolkit Indonesia.  2009.  Panduan  Identifikasi  Kawasan  Bernilai Konservasi  Tinggi  di  Indonesia.  Tropenbos  International Indonesia Programme, Jakarta.
[4] Kinnell,  P.I.A.  2008.  The  Miscalculation  of  The  USLE Topographic Factors in GIS. Faculty of Science University of Canberra. Canberra Australia.
[5] [PP]  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  tahun  2008  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  Sekretariat  Negara, Jakarta. Tanggal 10 Maret 2008.
[6] Qadariah,  L.,  Arifjaya,  N.  M.,  Maryanto,  I.,  2004.  Analisis curah hujan, erosi dan sedimentasi akibat perubahan tata guna lahan  di  sub  DAS  Ciliwung  Hulu  menggunakan  simulasi answer. Dalam: Maryanto dan Ubaidillah, editor. Manajemen Bioregional  Jabodetabek  Profil  dan  Strategi  Pengelolaan
Sungai  dan  Aliran  Air.  LIPI:  Pusat  Penelitian  Biologi.    pp. 49-59.
[7] Mario.  2016.  Identifikasi  HCVF.  [terhubung  berkala]. http://www.grahasentosa.com/index.php?option=com_conten t&view=article&id=47&Itemid=211. [ 29 Jan 2016].
[8] Risdiyanto,  I.,  Wibowo,  A.  D.,  Andri,  N.,  Ganip,  G.,    2011. Konsep  dasar  HCV  (High  Conservation  Value).  [terhubung
berkala].  http://banyumilih.blogspot.com/2011/03/kawasan- bernilai-konservasi-tinggi.html [ 20 April 2015].
[9] Ruspendi  D.,  2014.  Kajian  perubahan  penutupan  lahan  pada DAS  Ciliwung  Hulu  dengan  pendekatan  spasial  dinamik. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
[10] Sabar, 2004. Analisis alih fungsi lahan dengan menggunakan pengindraan  jauh  dan  kesediaan  membayar  di  sub  DAS Ciliwung  Hulu  Jawa  Barat  Tesis  Sekolah  Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[11] Sawijo.  2005.  Manfaat  pengembangan  Dam  parit  untuk pengendalian  banjir  dan  kekeringan.  Study  kasus  Sub  DAS Cibogo, DAS Ciliwung, Bogor. Bul. Balitklimat.
[12] Sulistioadi,  Y.B.,  Hussin,  Y.A.,  Shariﬁ,  A.  2010. Identiﬁcation  of  high  conservation  value  forest  (HCVF)  in natural  production  forest  to  support  implementation  of  SFM certiﬁcation  in  Indonesia  using  remote  sensing  and  GIS. [terhubung
berkala]
http://www.isprs.org/proceedings/XXXV/congress/comm7/p apers/32.pdf.
[13] Suryadi, C. 2011. Wilayah prioritas konservasi tanah dan air di  DA  Ci  Liwung  Hulu.  Tesis.  Sekolah  Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
[14] Taufik,  K.L.Y.,  Wardianto,  S.,  Haradi,  Ubaidillah.  2004. Kualitas  air  hulu  dan  tengah  sungai  Ciliwung  Kabupaten Bogor.  Dalam: Maryanto  dan  Ubaidillah,  editor.  Manajemen bioregional  jabodetabek  profil  dan  strategi  pengelolaan sungai dan aliran air. LIPI: Pusat Penelitian Biologi:181-221.
[15] [UU]  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2014  tentang Konservasi  Tanah  dan  Air.  Direktorat  Jendral  Bina Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Perhutanan  Sosial. Jakarta. Tanggal 17 Oktober 2014.