## DINAMIKA ISU LAUT TIONGKOK SELATAN: ANALISIS SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK DALAM SENGKETA
Arief Bakhtiar Darmawan 1
1 Universitas Jenderal Soedirman Email: ariefbakhtiar@rocketmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengamati  perilaku  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  dalam  konflik  Laut Tiongkok  Selatan  (LTS),  dengan  menganalisis  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi kebijakan  luar  negeri  Tiongkok.  Tiongkok  merupakan  salah  satu  pihak  yang  memiliki  klaim  langsung  atas wilayah  di  kawasan  LTS. Klaim  Tiongkok  tersebut  tumpang  tindih  dengan  klaim  pihak-pihak  lain  seperti Vietnam,  Filipina,  Malaysia  dan  Brunei. Untuk  mempertahankan  klaimnya,  Tiongkok  berusaha  melakukan dominasi, baik di wilayah sengketa maupun dalam perundingan multilateral. Di wilayah sengketa, Tiongkok merebut  area,  melakukan  reklamasi,  dan  menyerang  kapal-kapal  negara  lain  dengan  berbagai  dalih.  Dalam perundingan  multilateral,  Tiongkok  menolak  adanya  intervensi  negara  besar  luar  kawasan  dan mempertahankan  kode  tata  berperilaku  yang  bersifat  ambigu  dan  tidak  mengikat.  Tiongkok  juga  terus meningkatkan  kekuatan  militernya  untuk  menekan  negara  lain.  Penulis  berargumen  bahwa  faktor  ego (internal)  yang  berupa  kapabilitas  militer,  kebutuhan  ekonomi  dan  nilai  nasionalisme,  memiliki  pengaruh yang lebih besar dalam pembuatan  keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam sengketa LTS  daripada  faktor  alter  (eksternal)  yang  berupa  nilai-nilai  ASEAN,  komitmen  terhadap  perjanjian,  dan opini dunia internasional. Hal itulah yang membuat Tiongkok terus berusaha mendominasi isu sengketa LTS.
Kata kunci: Tiongkok; sengketa Laut Tiongkok Selatan; kebijakan luar negeri; faktor internal; faktor eksternal

## ABSTRACT
This article aims to observe the behaviour of China’s foreign policy in the conflict of South China Sea (SCS), by analyzing the internal factors and external factors that affect China’s foreign policy. China is one of  the  parties  that  take  direct  claim  on  the  SCS.  China’s  claim  is  overlapping  with  other  parties  such  as Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. In defending its claims, China seeks to dominate both in the dispute area and in multilateral negotiations. In the dispute area, China seized the area, building land reclamation, and  attacked  other  countries’  ships  under  various  pretexts.  In  multilateral  negotiations,  China  rejects  the intervention of great power countries outside the region and maintains ambiguous and non-binding code of conduct. China also continues to increase its military power to press other countries. The author argues that the internal factors, such as military capabilities, economic needs, and nasionalism, has greater influence on Chinese  foreign  policy  decision  and  action  in  the  SCS  dispute  than  the  external  factors,  such  as  ASEAN values, treaty commitments, and world opinion. Thus, it could trigger China to keep dominating the issue of SCS disputes.
Keywords: China; South China Sea dispute; foreign policy; internal factors; external factors

## Pendahuluan
Tulisan  ini  berusaha  untuk  memaparkan mengenai  sumber-sumber  kebijakan  luar  negeri
Tiongkok  dalam  isu  Laut  Tiongkok  Selatan (LTS).  Tiongkok  merupakan  salah  satu  pihak yang  melakukan  klaim  kedaulatan  atas  LTS, selain  beberapa  negara-negara Association  of
Southeast  Asian  Nations (ASEAN)  seperti Filipina,  Malaysia,  Vietnam  dan  Brunei.  Klaim kedaulatan  wilayah  Tiongkok  atas  LTS  seluas kira-kira  1,7  juta  kilometer  persegi  dan berbentuk  seperti  huruf  U  didasari  oleh  alasan historis,  bahwa  sudah  sejak  lama  Tiongkok menguasai  dan  memanfaatkan  pulau-pulau  di LTS. Menurut Tiongkok, mereka telah memanfaatkan  kedua  kepulauan  itu  semenjak Kaisar Wu dari Dinasti Han berkuasa pada abad ke  2  SM  untuk  kepentingan  ekonomi,  militer, dan  ilmu  pengetahuan  bagi  rakyat  Tiongkok. 1 Tiongkok,  sebagai  pewaris  tahta  dinasti-dinasti tersebut, merasa berhak mengklaim wilayah atas kedua kepulauan itu.
Untuk  memastikan  dan  mempertahankan klaimnya,  Tiongkok  melakukan  berbagai  cara, seperti  kerja  sama  eksplorasi  minyak  dengan Amerika Serikat (AS), membuat peta klaim pada tahun 1947, melakukan reklamasi serta membangun  infrastruktur  di  LTS,  tidak  segan dengan  pengerahan  militer,  serta  berusaha mempertahanan  deklarasi  tata  berperilaku  yang tidak  mengikat  daripada  melangkah  pada pembahasan tata berperilaku yang lebih mengikat.  Penulis  berargumen  bahwa  sumber konsepsi  atau  faktor  ego  (internal)  memiliki pengaruh lebih besar dalam pembuatan keputusan  dan  tindakan  kebijakan  luar  negeri Tiongkok  dalam  konflik  LTS  daripada  faktor alter (eksternal). Hal itu menyebabkan Tiongkok berperilaku  sebagai  hegemon.  Perilaku  sebagai hegemon ditunjukkan dengan perilaku Tiongkok yang merugikan negara lain, cari selamat sendiri dan  melakukan  gangguan  terhadap  pihak  yang lemah. Tiongkok ingin mempertahankan klaimnya  atas  LTS  dan  berusaha  mewujudkan stabilitas kawasan untuk menjaga kepentingannya tersebut dengan menuntut kepatuhan  dari  negara  lain.  Tiongkok  selalu
1 Syamsumar  Dam, Politik  Kelautan (hlm.  243). Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Syamsumar mengambilnya  dari  Tang  Cheng  Yuan, The  Legal Basis  of  China  Sovereignity  over  the  Xisha  and Nansha  Islands  in  Workshop  Report  on  Managing Potential  Conflicts  in  the  South  China  Sea (hlm. 241-246). Bandung. Juli 1991.
ingin mendominasi melalui perilaku multilateral maupun  perilaku  unilateral.  Perilaku  sebagai hegemon  mampu  dijalankan  Tiongkok  karena kapabilitas negara sangat kuat untuk melindungi kepentingan  yang  berkaitan  dengan  isu  vital seperti isu LTS tersebut.
Untuk menganalisis mengenai sumber-sumber  kebijakan  luar  negeri  tersebut, penulis menggunakan Teori Peran sebagai pisau analisis.  Prosedur  yang  dipakai  penulis  sesuai dengan  prosedur  penelitian  Holsti  ketika menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia menggunakan teori peran dalam National Role Conceptions in the Study of Foreign  Policy . 2 Dalam  penelitian  ini,  penulis menganalisis  pernyataan  atau  dokumen  para penentu  dan  para  pihak  yang  mempengaruhi kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  sebagai  sumber konsepsi  utama.  Menurut  David  Shambaugh, terdapat lima lingkaran utama yang menentukan dan  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri Tiongkok. 3 Penentu kebijakan Tiongkok berada dalam  lingkaran  pertama  dan  kedua.  Lingkaran pertama  terdiri  dari  pemimpin  dan  pejabat  dari institusi  tertinggi,  yaitu  para  pejabat  Politbiro Partai  Komunis,  Komisi  Militer  Pusat (Central
2 Dalam  penelitiannya,  Holsti  mengemukakan beberapa  prosedur  agar  data  menjadi  valid  ( reliable ) dan  cukup  untuk  menjadi  bahan  perbandingan ( comparable ). Pertama, pernyataan pejabat tinggi dan dokumen  yang  dipakai  berasal  dari  pembuat kebijakan level tertinggi yang merefleksikan kebijakan  luar  negeri,  misalnya  perdana  menteri, presiden,  atau  menteri  luar  negeri.  Termasuk  di dalamnya  duta  besar  atau  perwakilan  suatu  negara dalam forum internasional atau organisasi internasional  yang  memiliki  tugas  mewakili  suatu pemerintahan.  Pada  negara-negara  tertentu,  seperti negara  komunis,  siaran  radio  atau  surat  kabar  yang biasanya  menjadi  corong  pemerintah  bisa  dipakai sebagai  data.  Kedua,  pernyataan  atau  dokumen  yang digunakan  minimal  sepuluh  sumber.  Penentuan jumlah  sumber  itu  merupakan  jalan  tengah  dalam penelitian.  Bila  kurang  dari  itu,  hasil  analisis  bisa dikatakan  kurang  valid.  Kalevi  J.  Holsti,  National Role  Conceptions  in  the  Study  of  Foreign  Policy. Internatiional  Studies  Quarterly 14,  No.  3 ,  256-260. 1970.
3 David  Shambaugh, China  Goes  Global:  The Partial  Power (hlm.  50-56).  New  York:  Oxford University Press. 2013.
15 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
Military  Commission ),  Panitia  Kerja  ( Standing Comittee ).  Lingkaran  kedua  terdiri  dari  para pejabat  kementrian,  seperti  kementrian  luar negeri,  kementrian  pertahanan,  kementrian keuangan,  kementrian  keamanan  negara  dan Kantor  Berita  Xinhua.  Dokumen  negara  yang bisa  menjadi  sumber  utama  atas  perilaku Tiongkok  adalah  buku  putih  pertahanan  atau pedoman strategi militer tahunan. Sementara itu, lingkaran ketiga terdiri dari universitas-universitas  ternama  di  Tiongkok yang  menyediakan  informasi,  saran,  serta analisis  untuk  pembuatan  keputusan.  Lingkaran keempat  terdiri  dari  perusahaan-perusahaan Tiongkok  yang  beroperasi  di  luar  negeri,  dan lingkaran  kelima  terdiri  dari  individu-individu atau para ahli dari pusat studi atau universitas di Tiongkok,  yang  tulisan-tulisannya  tercermin dalam  beberapa  media  massa  atau  jurnal  yang dikontrol  oleh  pemerintah  Tiongkok.  Ketiga lingkaran  yang  terakhir,  meskipun  bukan sebagai  pembuat  keputusan,  namun  bisa mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok. Aktor  yang  beragam  merupakan  implikasi  dari struktur  birokrasi  Tiongkok  yang  melibatkan banyak institusi pemerintahan dalam manajemen di LTS. 4

## Teori Peran dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri
Teori  peran  berusaha  menganalisis  kaitan antara  sumber  konsepsi  peran  suatu  negara  dan konsekuensinya terhadap keputusan dan tindakan  dari  negara  tersebut.  Teori  ini dikemukakan oleh Holsti dalam sebuah penelitian  berjudul National  Role  Conceptions in  the Study  of  Foreign Policy yang dipublikasikan  tahun  1970. 5 Holsti  mengambil ide  George  Herbert  Mead  yang  mengemukakan bahwa  perilaku  orang  lain  bisa  berpengaruh terhadap konsepsi individu. Mead menggunakan konsep “ego” dan “alter”, di mana “ego” berarti
4 International  Crisis  Group, Stirring  up  the  South China Sea (I) (hlm. 8).  Brussels: International  Crisis Group. 2012.
5 Holsti melakukan penelitian terhadap 71 pemerintahan  dalam  rentang  waktu  1965-1967. Holsti, National Role Conceptions (hlm. 233-309).
konsepsi  yang  bersumber  dari  diri,  sementara “alter”  berarti  konsepsi  yang  bersumber  dari luar. 6 Holsti  berpendapat  bahwa  peran  suatu negara  bisa  dibuat  lebih  presisi  daripada  empat peran  tradisional  yang  telah  disebutkan  dengan menggunakan  konsep  “ego”  dan  “alter”  yang dibawa  Holsti  ke  ranah  studi  hubungan internasional,  yang  mana  “ego”  berarti  konteks domestik  dari  dalam  negara,  dan  “alter” merupakan  faktor  eksternal  atau  harapan lingkungan internasional terhadap suatu negara. 7
Holsti  memberikan  empat  konsep  yang akan  membantu  menganalisis  kebijakan  luar negeri: (1) role performance , meliputi keputusan dan  tindakan  suatu  pemerintahan,  (2) national role  conceptions ,  merupakan  ego  atau  faktor internal  dari  negara  itu  sendiri,  (3) role prescriptions ,  meliputi  alter  atau  harapan lingkungan  luar,  dan  (4) position ,  yaitu  status/ posisi  nasional  suatu  negara  (lihat  Gambar  1). 8 Dengan  demikian,  melalui  analisis  terhadap perubahan satu  atau  dua  sumber  konsepsi  peran nasional  atau  preskripsi  peran,  peran  suatu negara mungkin bergeser.
6 Holsti, National Role Conceptions (hlm. 237).
7 Kalevi  J.  Holsti, International  Politics:  A Framework  for  Analysis, 7 th edn.  (hlm.  253).  New Jersey: Prentice-Hall International, Inc. 1995.
8 Holsti, National Role Conceptions (hlm. 240).
Teori  Peran  yang  dipopulerkan  Holsti, menurut  Cameron  G.  Thies,  menjembatani perspektif  realis,  liberalis  dan  konstruktivis dalam  menganalisis  studi  politik  luar  negeri suatu  negara. 9 Dalam  berbagai  aplikasi  untuk riset  kebijakan  luar  negeri,  teori  peran menyatukan  antara  level  analisis  individu  dan
9 Menurut  catatan  Thies,  riset-riset  yang  telah dilakukan  menggunakan  teori  peran  selalu  dekat dengan  tradisi  realis,  misalnya  dengan  memakai kata-kata seperti  “agresor”,  “defender”,  dan “balancer”.  Selain  itu,  teori  peran  juga  menyatukan teori  tentang  sistem  hubungan  internasional  yang merupakan  versi  perspektif  liberalisme.  Teori  peran pun  memasukkan  faktor-faktor  non-material,  seperti identitas, norma, atau nasionalisme, yang lekat dalam perspektif  konstruktivisme.  Cameron  G.  Thies,  Role Theory  and  Foreign  Policy. International  Studies Association  Compendium  Project: Foreign  Policy Analysis, 31-32. 2009.
negara.  Thies,  mengutip  Michael  Barnett, menawarkan  tiga  pendekatan  bagaimana  teori berkembang dari level individu ke level negara. Pertama,  negara  bisa  disamakan  dengan  pejabat tinggi. Kedua, negara bisa diperlakukan sebagai aktor  institusional,  di  mana  pejabat  tinggi mengekspresikan  kontinuitas  institusi.  Ketiga, negara  dapat  digambarkan  sebagai  entitas bersama  dengan  identitas  yang  stabil. 10 Hal inilah  yang  menjadi  keuntungan  menggunakan teori peran.

## PERFORMA KEBIJAKAN LUAR NEGERI (KEPUTUSAN DAN
TINDAKAN) KONSEPSI PERAN EGO
PRESKRIPSI PERAN ALTER

## STATUS NASIONAL
SUMBER: LOKASI
SUMBER DAYA NEGARA
KAPABILITAS
KEBUTUHAN EKONOMI
NILAI NASIONAL
IDEOLOGI
PERAN TRADISIONAL
OPINI PUBLIK PERSONALITAS KEBUTUHAN POLITIK

## SUMBER:
SISTEM STRUKTUR SISTEM NILAI PRINSIP-PRINSIP UMUM YANG LEGAL KOMITMEN TERHADAP PERJANJIAN PEMAHAMAN INFORMAL
OPINI DUNIA GAMBAR 1
Teori Peran dan Kebijakan Luar Negeri
Sumber: Holsti, 1970.
17 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
Stephen
G. Walker mencoba
mengembangkan Teori Peran yang dipopulerkan Holsti untuk memahami hubungan internasional. Stephen G. Walker membuat model Teori Peran yang  bisa  memberi  kontribusi  dan  pemahaman yang  lebih  baik  mengenai  keunikan  dinamika internasional. 11 Gambar 2 menunjukkan strategi yang  dipakai  suatu  negara  bila  berada  dalam situasi  ego  dan  alter  yang  berbeda.  Strategi tersebut  terbagi  dalam  dua  perilaku,  yaitu perilaku  kerja  sama  (dilambangkan  dengan  CO dari  kata cooperation ),  dan  perilaku  yang mengarah konflik (dilambangkan denga CF, dari kata conflict ).  Strategi  hegemon,  misalnya, mendudukkan  perilaku  yang  mengarah  konflik dalam  bentuk  dominasi  sebagai  strategi  utama yang dijalankan suatu negara. Strategi penyeimbang,  sebagai  contoh  lain,  ditunjukkan dengan  mengusahakan  “ deadlock ”  terhadap  isu vital  tersebut.  Suatu  negara  bisa  menjalankan perilaku  atau  mengambil  peran  yang  berbeda berdasarkan  derajat  kepentingan  dan  kapabilitas negara  tersebut.  Bila  suatu  isu  merupakan  isu vital  bagi  suatu  negara  dan  negara  memiliki kapabilitas  kuat  untuk  memenuhi  kepentingan vital  tersebut,  ada  indikasi  negara  tersebut  akan menjadi hegemon.
11 Stephen  G.  Walker,  “Binary  Role  Theory  and  the Uncertainty  Problem  in  International  Relations Theory,”  dalam Role  Theory  and  the  Cognitive Architecture  of  British  Appeasement  Decisions: Symbolic and Strategic Interaction in World Politics , (hlm. 1-43). London & New York: Routledge. 2013.
Dalam  kolom  yang  lain,  bila  suatu  isu merupakan  isu  vital  namun  kapabilitas  negara terbatas  atau  kurang  untuk  bisa  meraihnya,  ada indikasi negara tersebut akan menjadi “ balancer ”.
Dengan  menggunakan  Teori  Peran  dan Kebijakan  Luar  Negeri  dari  Holsti,  kebijakan atau  politik  luar  negeri  Tiongkok  diperoleh melalui pengamatan penulis terhadap pernyataan atau pidato pemimpin kunci dan dokumen-dokumen resmi negara yang memperlihatkan  adanya  pengaruh  faktor-faktor internal  (ego)  dan  eksternal  (alter)  dalam menentukan  tindakan  dan  kebijakan  luar  negeri Tiongkok  terhadap  isu  LTS,  untuk  kemudian mengamati  konsekuensi  atau  kaitannya  dengan perilaku  Tiongkok  di  forum  multilateral  dan  di lapangan.  Kemudian,  mengacu  pada  orientasi strategi,  tipe  peran  dan  definisi  situasi  ego  dan alter  dari  Walker,  penulis  berusaha  mengamati pola  situasi  ego  dan  alter  seperti  apa  yang mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok. Tesis penelitian ini berusaha fokus pada analisis satu  perilaku  tertentu  karena  meneliti  kebijakan luar  negeri  yang  spesifik,  yaitu  mengenai perilaku Tiongkok dalam isu LTS.

## Pembahasan

## Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa LTS
Sejak  melakukan  reformasi  ekonomi  dan memutuskan untuk masuk dalam arus liberalisasi perdagangan dunia, Tiongkok menjadi  negara  yang  mengalami  kemajuan dalam  bidang  ekonomi  dan  militer.  Perilaku Tiongkok  dalam  sengketa  LTS.  Dalam  lingkup regional,  termasuk  dalam  isu  LTS,  Tiongkok berusaha mencari dominasi regional. 12
Dominasi  ini  merupakan  karakteristik  yang melekat pada hegemon. Menurut Robert Gilpin, negara  yang  berperilaku  sebagai  hegemon memiliki  tiga  karakteristik. 13 Pertama,  negara hegemon berperilaku merugikan negara lain dan mementingkan  diri  sendiri.  Kedua,  hegemon selalu  berusaha  menginginkan  tatanan  tertentu demi  mewujudkan  kepentingan  nasionalnya. Ketiga, hegemon berusaha meningkatkan kekuatannya untuk menekan negara-negara kecil di sekitarnya.
Dalam  kasus  Tiongkok,  karakteristik perilaku merugikan negara lain demi mementingkan  diri  sendiri  ditunjukkan  dengan perilaku  Tiongkok  yang  merebut  area  dan menyerang  kapal-kapal  negara  lain  di  area sengketa  dengan  berbagai  dalih.  Pada  insiden Gugusan  Karang  Mischief  tahun  1995,  awalnya Tiongkok menahan kapal Analita yang dipimpin Kapten  Joefel  Alipustain  dari  Filipina.  Pada waktu  itu,  kapal Analita sedang  melakukan survei di LTS dan menemukan empat bangunan oktagonal  yang  disangga  dengan  patok  besar  di atas  permukaan  laut  di  Gugusan  Karang Mischief. Dalam waktu singkat, kapal Tiongkok telah mengepung kapal Analita . Kapal dan awak
12 Hochul  Lee,  Power  Politics  Behind  the Transforming Geopolitics in East Asia. East Asia An International Quarterly 34, No. 132 , 12. 2017.
13 Robert  Gilpin,  The  Theory  of  Hegemonic  War. The  Journal  of  Interdisciplinary  History 18,  No.  4, 611-612. 1988.
Ma  Shaohua, China’s Multilateralism  and the  South China  Sea  Conflict:  Quest  for  Hegemonic  Stability? (hlm.  41).  Tesis,  National  University  of  Singapore. 2006.
kapal  ditahan  selama  sepekan.  Filipina  segera melakukan  protes  atas  insiden  dan  bangunan oktagonal  tersebut.  Meskipun  pada  awalnya membantah  adanya  insiden  atau  bangunan, namun  bukti  foto  yang  dirilis  Filipina  membuat Tiongkok  tidak  bisa  mengelak.  Tiongkok kemudian meralat pernyataannya bahwa bangunan  tersebut  didirikan  tanpa  otoritas  dari pusat.  Insiden  ini  memperlihatkan  bahwa Tiongkok  berperilaku  demi  kepentingannya sendiri  terhadap  klaim  negara  lain  dengan merebut  paksa  Gugusan  Karang Mischief yang sebelumnya  dikuasai  Filipina.  Tiongkok  juga mengancam  kapal  AS USNS  Impeccable yang melintasi  perairan  internasional  di  LTS.  Pada tahun  2005,  Tiongkok  dengan  semena-mena menembaki  dan  membunuh  nelayan  Vietnam dengan alasan kapal Vietnam memasuki wilayah teritorial Tiongkok. Tiongkok membunuh sembilan  orang  dan  menahan  satu  kapal  yang berisi  delapan  orang  ke  Pulau  Hainan. Kementrian  Luar  Negeri  Tiongkok  mengklaim bahwa  orang-orang  tersebut  adalah  bajak  laut yang menembak ke arah kapal Tiongkok terlebih dahulu.  Penembakan  terhadap  kapal  nelayan negara  lain  oleh  kapal  Tiongkok  terjadi  cukup sering. Pada tahun 2013, Tiongkok menembakkan  peluru  ke  arah  kapal  nelayan Vietnam  di  sekitar  Kepulauan  Paracel.  Video yang  dilansir  Vietnam  tentang  penembakan kapal  Tiongkok  terhadap  kapal  Vietnam  pada tahun  2014  terus  membuat  tensi  kawasan memanas.
Karakteristik  hegemon  yang  berusaha membuat  tatanan  tertentu  demi  mewujudkan kepentingan nasional ditunjukkan dengan keberhasilan  upaya  Tiongkok  yang  menolak adanya intervensi negara luar kawasan dalam isu LTS,  mempertahankan Declaration  of  Conduct (DOC) yang bersifat ambigu dan tidak mengikat, menunda pembentukan Code of Conduct (COC) yang akan mengatur perilaku negara secara lebih ketat  di  LTS,  serta  menghukum  kapal-kapal negara  lain  yang  memasuki  wilayahnya  dengan cara  kekerasan.  Dalam  menolak  intervensi negara luar kawasan, Tiongkok sudah memulainya sejak pertemuan Managing
Potential  Conflicts  in  the  South  China  Sea (MPCSCS)  ke-4  tahun  1993  di  Surabaya. Tiongkok  menolak  usulan  Indonesia  melalui Menteri  Luar  Negeri  Ali  Alatas  agar  lokakarya melibatkan  negara  luar  kawasan  seperti  AS, Jepang  dan  negara  Eropa  untuk  membantu proyek  kerja sama dari sisi teknis dan finansial. Tiongkok  menolak  usulan  tersebut  karena pembicaraan  kerja  sama  masih  baru  dimulai. Tiongkok menyatakan, “It is not the time for us to  involve  them  as  we  are  just  at  the  stage  of discussing  cooperation  amongst  ourselves”. 14
Tiongkok juga melakukan hal yang sama dalam ASEAN  Regional  Forum (ARF),  yang  mana negara-negara  seperti  AS, Rusia  dan  India  turut serta  dengan  berbagai  macam  kepentingan. Tiongkok  khawatir  proses-proses  di  ARF didominasi oleh pengaruh AS dan forum seperti ARF  hanya  digunakan  untuk  mengkritik perilaku-perilaku Tiongkok dalam isu LTS. Oleh karena itu, dalam pertemuan ARF ke-2 di Brunei pada  tahun  1995  juru  bicara  Menteri  Luar Negeri  Tiongkok  menegaskan  bahwa  Tiongkok menolak  peran  ARF  dalam  mendiskusikan masalah  LTS.  Pada  ARF  ke-2  ini,  Tiongkok akhirnya menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan  isu  LTS  dengan  negara  ASEAN berbasis  hukum  internasional,  namun  tanpa keterlibatan  dari  pihak  luar  kawasan.  Untuk mengimbangi  pengaruh  AS  kepada  Filipina dan Rusia  kepada  Vietnam,  Tiongkok  menanamkan pengaruh ke Kamboja sehingga ketika Kamboja menjadi  ketua  ASEAN  pada  tahun  2012, Kamboja menolak memasukkan agenda isu LTS dalam  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT) ASEAN.  Tiongkok  juga  menawarkan  diri menjadi donatur MPCSCS ketimbang mempersilakan  adanya  penyandang  dana  dari negara-negara  besar  di  luar  kawasan.  Menurut Tiongkok,  negara-negara  besar  di  luar  kawasan yang  menjadi  penyandang  dana  berpotensi mempengaruhi  proses  dan  hasil  lokakarya. Tiongkok  juga  berhasil  menunda  adanya  kode tata perilaku yang lebih ketat di LTS selain DOC. Ian Storey menyebut persetujuan mengenai LTS masih  jauh  dari  harapan  karena  desain  dan
14 Shaohua, China’s Multilateralism (hlm. 83).
manajemen  dalam  DOC  tidak  efektif  untuk mencegah konflik. 15
Karakteristik hegemon yang selalu berusaha  meningkatkan  kekuatannya  untuk menekan  negara  lain  ditunjukkan  dengan  terus meningkatkan  anggaran  militer,  memodernisasi peralatan  militer,  terutama  angkatan  laut,  serta melakukan reklamasi, diantaranya untuk membuat  landasan  pesawat  dan  pembangunan yang  dicurigai  instalasi  militer  di  pulau-pulau yang  dikuasai,  baik  di  Kepulauan  Paracel maupun  Kepulauan  Spratly.  Sebagaimana  data pada tabel 1 yang dirilis Stockhlom International Peace  Research  Institute ,  belanja  militer Tiongkok  relatif  sama  pada  awal  tahun  1990 sampai  pertengahan  1990-an,  yaitu  19.735  juta dollar  AS,  20.732  juta  dollar  AS,  25.202  juta dollar  AS,  23.368  juta  dollar  AS,  22.329  juta dollar  AS,  dan  22.992  juta  dollar  AS. 16 Pada tahun  1996  dan  seterusnya,  belanja  militer Tiongkok  terus  meningkat  sedikit  demi  sedikit. Pada fase ini, Tiongkok tengah mengembangkan militer angkatan laut sesuai dengan strategi baru untuk menguasai lautan jauh. Mulai tahun 2003, belanja  militer  Tiongkok  mengalami  rata-rata peningkatan  yang  cukup  signifikan  sebesar sekitar 10.000 juta dollar per tahunnya.
15 Ian  Storey,  “Presentation  of  Dr.  Ian  Storey  at  the Angara  Centre  Forum  on  Maritime  Disputes,” Angara Centre for Law and Economics , 7 Desember 2013,
https://www.youtube.com/watch?v=EHpsouUaOBw (diakses 20 Desember 2017).
16 SIPRI,  “Recent  Trends  in  Military  Expenditure,” 2015, http://www.sipri.org/research/ armaments/ milex/research/armaments/milex/research /armaments/milex/milex_database (diakses 20
Desember 2017).
Pada  periode  2001  dan  seterusnya, agresivitas  Tiongkok  beranjak  pada  tahapan baru  untuk  menjadi  kekuatan  yang  paling dominan  di  LTS.  Tiongkok  mengembangkan senjata  nuklir  serta  peralatan  dan  kendaraan militer yang memiliki kemampuan daya jangkauan yang jauh. Tiongkok semakin percaya diri. Tiongkok bahkan tidak ragu terlibat insiden dan  bentrokan  dengan  kapal  militer  AS.  Pada fase ini, Tiongkok bahkan menggenjot anggaran militer ketika mengalami perlambatan ekonomi. 17 Tindakan-tindakan tersebut membuat  negara-negara  lain  di  kawasan  curiga dan berhati-hati terhadap Tiongkok.

## Sumber-sumber Kebijakan Luar Negeri
Tiongkok dalam Sengketa LTS
Pada bagian ini, penulis berusaha menganalisis  sumber-sumber  kebijakan  luar negeri  Tiongkok  dalam  konflik  LTS.  Untuk melakukan analisis mengenai hal tersebut, Teori Peran menggunakan konsep ego (atau faktor-faktor yang bersumber dari dalam negara) dan  konsep  alter  (atau  faktor-faktor  eksternal
17 “Pertumbuhan RRT Melambat,” Kompas, 5 Maret 2015.
yang  berpengaruh  terhadap  suatu  negara). Faktor-faktor  tersebut  berasal  dari  analisis terhadap pernyataan-pernyataan dari para pembuat kebijakan atau pejabat tinggi Tiongkok kemudian dicocokan dengan tindakan Tiongkok di  lapangan.  Dari  situ  akan  terlihat  bagaimana faktor-faktor  tersebut  saling  berkaitan  sehingga membentuk  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok dalam menghadapi konflik LTS ini.

## Faktor Internal (Ego) yang Mempengaruhi Perilaku Tiongkok
Menurut  penulis,  sumber  konsepsi  ego yang  berakar  dari  konteks  domestik  memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  di  lautan. Analisis penulis menunjukkan bahwa sumber-sumber konsepsi ego yang mempengaruhi  politik  luar  negeri  Tiongkok  di lautan  adalah  kebutuhan  ekonomi,  kapabilitas militer  dan  kebutuhan  akan  kontrol  politik domestik.  Dalam  lingkaran  pertama  penentu kebijakan,  penulis  menganalisis  faktor  internal dari sumber-sumber seperti Presiden Xi Jinping, Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Li Peng.

## TABEL 1
Perbandingan Anggaran Militer Tiongkok, Filipina, Vietnam, 2004-2014 (dalam Juta Dollar AS)*
TAHUN TIONGKOK FILIPINA VIETNAM 2004 63.503 2.279 1.507 2005 71.425 2.322 1.572 2006 83.850 2.401 1.850 2007 96.702 2.630 2.386 2008 106.592 2.631 2.350 2009 128.701 2.530 2.581 2010 136.220 2.657 2.878 2011 147.258 2.701 2.687 2012 161.409 2.739 3.128 2013 174.047 3.114 3.271 2014 190.974 3.039 3.587
*) Menggunakan kurs tahun 2011.
SUMBER: Stockhlom International Peace Research Institute (SIPRI), 2015.
21 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
Pemimpin-pemimpin tersebut, selain merupakan  pejabat  negara,  juga  merupakan pejabat  ditubuh  Partai  Komunis  Tiongkok. Presiden dan perdana menteri biasanya merupakan  anggota  elit  Panitia  Kerja  Politbiro ( Politbiro  Standing  Committe )  yang  merupakan kelompok  elit  terkuat  di  Tiongkok. 18 Dalam lingkaran  militer,  penulis  mengambil  sumber dari  pernyataan  Laksamana  Muda  Yin  Zhuo, Laksamana  Huang  Jiaxang,  Letnan  Jenderal Zhong  Zhiming,  Wakil  Laksamana  Tiongkok Cheng Mingshang dan Laksamana Liu Huaqing. Pihak militer, meskipun berada di luar birokrasi sipil,  memiliki  kekuatan  yang  menentukan dalam upaya pemerintah merespon tensi di LTS. Dalam  jalur  koordinasi,  militer  Tiongkok melapor  langsung  kepada  Komisi  Militer  Pusat yang  diatur  oleh  Panitia  Kerja  Politbiro. 19
Sementara  di  dalam  Politbiro,  ada  Xi  Jinping yang  memiliki  pengaruh  dalam  pengambilan keputusan.  Posisi  Xi  Jinping  juga  semakin  kuat dengan memimpin Leading Small Group (LSG) yang  fokus  pada  keamanan  maritim,  termasuk menangani isu LTS. 20

## Kebutuhan Ekonomi
Pertama,  Tiongkok  ingin  meningkatkan pendapatan ekonomi nasional dengan mengambil sumber daya yang ada di LTS. Pada tahun  1990,  Perdana  Menteri  Li  Peng  telah menyatakan  bahwa  Tiongkok  bersedia  untuk bekerja  sama  mengembangkan  Kep.  Spratly demi meningkatkan pendapatan ekonomi nasional.  Pada  tahun  2012,  hal  yang  sejalan dinyatakan  oleh  Presiden  Hu  Jintao.  Hu  Jintao mengatakan bahwa Tiongkok
“harus meningkatkan kapasitas kita untuk mengeksplorasi  sumber  daya  laut  yang  ada, menjaga  kepentingan  dan  hak  teritorial  kita  di
18 Dalam sistem politik di Tiongkok, level kekuasaan anggota  Partai  Komunis  lebih  tinggi  dibandingkan level  institusi  negara.  Linda  Jakobson  &  Ryan Manuel, “How are Foreign Policy Decisions Made in China?” Asia & the Pacific Policy Studies, 3(1), 102.
19 International  Crisis  Group, Stirring  up  the  South China Sea (I) (hlm. 11).
20 Jakobson  &  Manuel, How  are  Foreign  Policy Decisions Made in China? (hlm. 108).
laut”. 21 Pernyataan  yang  tidak  kalah  tegas dikeluarkan  oleh  Laksamana  Muda  Yin  Zhuo yang  melihat  ada  potensi  ekonomi  “ amount  to more  than  two  quadrillion  US  dollars,  about four  times  our  GDP.  Such  immense  resources [exist  there  that]  we  must  out  and  them ”. 22 Dengan  demikian,  Tiongkok  secara  jelas memang  ingin  menjadikan  LTS  sebagai  ladang pendapatan nasional.
Menurut perkiraan Tiongkok, LTS memiliki  kandungan  minyak  sekitar  105-213 miliar  barrel.  Perkiraan  tersebut  beberapa  kali lipat lebih banyak dari perkiraan U.S. Geological  Survey yang  menyebut  angka  28 miliar  barrel. 23 Dalam  10  sampai  15  tahun  ke depan,  pencarian  Tiongkok  terhadap  pasokan minyak akan banyak menentukan kebijakan luar negeri Tiongkok. 24 Salah satunya adalah dengan mengamankan  sumber-sumber  minyak  dan  gas alam  di  LTS.  Dari  segi  hasil  tangkapan  laut, meskipun  belum  ada  data  resmi  mengenai perkiraan jumlah persediaan ikan di LTS karena negara-negara  di  sekitarnya  belum  bersedia bekerja  sama  melakukan  investigasi  yang memadai,  LTS  menyumbang  setidaknya  10 persen  dari  total  penangkapan  ikan  di  seluruh dunia. LTS juga menjadi sumber protein penting bagi  600  juta  orang  yang  hidup  di  sekitarnya. 25
21 “Hu  Jintao:  Cina  akan  Kuat  Secara  Maritim,”
Republika , 8 November 2012,
http://m.republika.co.id/berita/in-ternasional/global/1 2/11/08/md5kcm-hu-jintao-cina-akan-kuat-secara-ma ritim (diakses 21 Desember 2017).
22 Lyle  Goldsetin,  “Chinese  Naval  Strategy  in  the South  China  Sea:  An  Abundance  of  Noise  and Smoke,  but  Little  Fire,” Contemporary  Southeast Asia 33, No. 3 , 332. Special Focus: The South China Sea Dispute. December 2011.
23 Donald  E.  Weatherbee, International  Relations  in Southeast Asia The Struggle for Autonomy (hlm. 134). Lanham:  Rowman  &  Littlefield  Publishers,  Inc. 2005.
24 Daniel  Novotny, Torn  between  America  and China:  Elite  Perceptions  and  Indonesian  Foreign Policy (hlm.  315).  Singapore:  ISEAS  Publishing. 2010.
25 Gao Zhiguo, “South China Sea: Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation,” dalam ASEAN-China Relations: Realities and Prospects , ed.
Untuk  mengambil  kekayaan  alam  tersebut, menurut  penelitian  Zhang  Hongzhou  dari Rajaratnam  School  of  International  Studies , sejak tahun 1998 kapal-kapal penangkapan ikan Tiongkok berkembang lebih besar dan memiliki peralatan  yang  lebih  canggih  dan  efektif  dari tahun ke tahun. Hasilnya, kapal-kapal Tiongkok bisa  berlayar  dan  melakukan  penangkapan  ikan di  wilayah  yang  lebih  jauh  dari  sebelumnya. Menurut  data  tahun  1988,  90  persen  industri penangkapan  ikan  Tiongkok  masih  merupakan industri  yang  mengandalkan  lautan  dekat  pantai ( inshore ).  Pada  tahun  2002,  jumlah  itu  hanya tinggal  64  persen.  Dengan  kata  lain,  sekitar sepertiga  industri  penangkapan  ikan  Tiongkok mulai  merambah  lautan  jauh  ( offshore ).  Pada tahun  2006,  60  persen  penangkapan  ikan  di provinsi  Guangdong,  provinsi  Tiongkok  yang terdekat  dengan  LTS,  merupakan  hasil  dari penangkapan di lautan jauh. 26
Kedua,  Tiongkok  memiliki  kebutuhan untuk  membangun  proyek  jalur  sutra  maritim yang  memasukkan  LTS  sebagai  jalur  pelayaran utama. 27 Hal  ini  juga  berkaitan  dengan kepentingan  Tiongkok  mengamankan  pasokan minyak  di  masa  depan.  Selama  ini,  keamanan jalur  pengiriman  minyak  merupakan  isu  utama keamanan energi Tiongkok. 28 Sejak tahun 2003,
Saw  Swee-Hock,  Sheng  Lijun,  dan  Chin  Kin  Wah (hlm. 330). Singapura: ISEAS Publishing. 2005.
26 Bill  Hayton, The  South  China  Sea:  The  Struggle for  Power  in  Asia (hlm.  241).  New  Haven  and London: Yale University Press. 2014.
27 Segera  setelah  terpilih  menjadi  presiden,  Xi Jinping  menyatakan  kepada  negara-negara  tetangga seperti  Kazakhstan  dan  Indonesia  bahwa  Tiongkok ingin membangun jalur sutra maritim baru. Di depan anggota  parlemen  Indonesia,  Xi  mengatakan  bahwa kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  adalah  mengajak negara-negara  tetangga  di  Asia  Tenggara  untuk “develop maritime partnership in a join effort to build the Maritime Silk Road of the 21 st Century”. “Speech by  Chinese  President  Xi  Jinping  to  Indonesian Parliament,” ASEAN-China  Centre ,  3  Oktober  2013, http://www/asean-china-center.org/english/2013-10/0 3/c_133062 675.htm (diakses 21 Desember 2017).
28 Evan  S.  Medeiros,  China‟s  International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification  (hlm.  39).  Santa  Monica:  RAND Corporation. 2009.
Tiongkok  telah  menjadi  konsumen  minyak terbesar  kedua  di  dunia  setelah  AS.  Sebagai konsekuensinya,  sejak  tahun  2004,  Tiongkok merupakan  importir  minyak  terbesar  ketiga  di dunia setelah  AS  dan Jepang.  Pada  tahun  2008, Tiongkok  mengimpor  45  persen  dari  total kebutuhan  minyak  nasional.  Sekitar  76  persen dari total impor tersebut didatangkan dari Timur Tengah  dan  Afrika. 29 Pelayaran  jalur  sutra tersebut  melewati  Samudera  Hindia,  masuk  ke Selat  Malaka,  kemudian  melalui  LTS.  Selama ini,  jumlah  kapal  yang  melewati  jalur  LTS sekitar lebih dari 40.000 kapal setiap tahunnya. 30 Di  antara  jumlah  itu,  lebih  dari  separuh  kapal supertanker  dan  kapal  niaga  di  seluruh  dunia melewati  perairan  LTS. 31 Dengan  menguasai kawasan  ini,  suatu  negara  akan  memiliki kekuasaan  dan  posisi  yang  jauh  lebih  luas  dan kuat.

## Kapabilitas Militer
Tiongkok memiliki kepercayaan diri yang tinggi  akan  kemampuan  armada  militernya, seperti  yang  dikatakan  Laksamana  Huang Jiaxang  dari  Armada  Laut  Tiongkok  Selatan: “ We have the confidence and we have the ability to  protect  our  interests  in  the  South  China Sea .” 32 Letnan  Jenderal  Zhong  Zhiming menyatakan bahwa Tiongkok “harus mengembangkan  persenjataan”,  “meningkatkan standar  perawatan  bagi  personel  militer”  dan “meningkatkan  efektivitas  tempur”. 33 Letjen Zhiming menegaskan, dengan melakukan modernisasi militer, tidak ada musuh yang akan berani  menggertak  Tiongkok.  Pernyatan  para pemimpin  militer  Tiongkok  sejalan  dengan dokumen  Kementerian  Pertahanan  Tiongkok yang  secara  jelas  menyebutkan  bahwa  PLAN secara bertahap mengubah fokus strateginya dari “ offshore  waters  defense ”  menjadi  strategi
29 Ibid. , 40.
30 Bambang  Cipto, Hubungan  Internasional  di  Asia Tenggara (hlm.  205).  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2007.
31 Zhiguo, South China Sea (hlm. 330).
32 Goldstein, Chinese Naval Strategy (hlm. 331).
33 “Pertumbuhan RRT Melambat,” Kompas .
23 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
gabungan  “ offshore  waters  defense ”  dan  “ open seas protection ”. 34
Kapabilitas  militer  Tiongkok  yang  kuat untuk  melindungi  klaimnya  di  LTS  bisa  dilihat dari  dua  hal.  Pertama,  anggaran  belanja  militer yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Kedua,  modernisasi  militer  Tiongkok,  terutama militer  angkatan  laut  sebagai  penyangga keamanan Tiongkok di LTS. Pertama, mengenai anggaran  belanja  militer.  Dalam  sejarahnya, Tiongkok sama sekali tidak pernah mengendurkan  kekuatan  militernya.  Hal  itu ditunjukkan  dengan  anggaran  militer  Tiongkok yang  terus  mengalami  peningkatan  (lihat  Tabel 1). 35 Kedua,  peningkatan  kapabilitas  melalui modernisasi  militer  PLAN.  Hal  ini  merupakan implikasi  dari  peningkatan  anggaran  militer Tiongkok  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  era  yang baru, Tiongkok fokus pada teknologi tinggi dan pengembangan kualitas peralatan militer, misalnya  senjata  nuklir.  Orientasi  militer Tiongkok adalah persiapan perang regional yang disebabkan  konflik  teritorial.  Dua  area  yang berpotensi menyebabkan konflik teritorial adalah  Kep.  Spratly  dan Taiwan.  Angkatan  laut menjadi kunci bagi modernisasi militer Tiongkok,  terutama  untuk  mempertahankan klaim teritorial di LTS. Pada tahun 1991, Wakil Laksamana Tiongkok Cheng Mingshang mengatakan, “ The navy is the tool of the state’s foreign policy. Compared with the army and air force  which  cannot  go  beyond  the  national boundaries, an international navy can project its presence  far  away  from  home ”.  Di  bawah kepemimpinan  Laksamana  Liu  Huaqing,  PLAN memulai  era  “ active  green  water  defence strategy ”.
Dua  strategi  besar  yang  dijalankan Tiongkok  adalah  pengembangan  kemampuan senjata nuklir dan penelitian serta pengembangan  peralatan  dan  kendaraan  militer,
34 Franz-Stefan  Gady,  “China  Prepares  Its  172,000 Civilian Ships for War,” The Diplomat , 23 Juni 2015, http://the diplomat.com/2015/06/china-prepares-its-172000-civ ilian-ships-for-war/ (diakses 21 Desember 2017).
35 SIPRI, Recent Trends in Military Expenditure .
terutama  yang  memiliki  kemampuan  daya jangkauan  yang  jauh.  Pada  pertemuan  tahunan parlemen  pada  bulan  Maret  2015,  Letnan Jenderal  Zhong  Zhiming  menegaskan  bahwa Tiongkok  “harus  mengembangkan  persenjataan kami  dan  meningkatkan  standar  perawatan  bagi personel  militer,  serta  untuk  benar-benar meningkatkan  efektivitas  tempur  kami.  Dengan demikian,  tidak  ada  musuh  akan  berani menggertak  kami”. 36 Pada  bulan  yang  sama, Tiongkok  juga  menerbitkan  panduan  untuk mempersiapkan  kapal-kapal  sipil  Tiongkok  di lautan menjadi kapal militer dalam situasi-situasi “krisis” demi kepentingan pertahanan nasional. 37 Pernyataan dan dokumen tersebut  menunjukkan,  kemampuan  perang PLAN  terus  ditingkatkan  sejalan  dengan  upaya modernisasi untuk mampu beroperasi di wilayah yang jauh dari daratan. 38

## Nilai Nasionalisme
Perilaku
Tiongkok untuk mempertahankan  klaim  meskipun  harus  dengan cara-cara  kekerasan  dipengaruhi  oleh  nilai nasionalisme.  Menurut  Peter  Harris,  secara umum  nasionalisme  bisa  berarti  “ the  way  that government  or  other  influential  agents  within  a state already in existence, and having a sense of coherent,  homogeneous  identity,  set  about creating a strong, assertive national self-awareness ”. 39 Melalui  definisi  tersebut, Tianbaio  Zhu  mempelajari  sejarah  berdirinya negara  Tiongkok  dan  mengamati  generasi  elit Tiongkok  yang  percaya  bahwa  hanya  dengan membangun  Tiongkok  yang  kuat  mereka  bisa
36 “Pertumbuhan RRT Melambat,” Kompas . 37 Jenis-jenis  kapal  sipil  yang  bisa  dijadikan  kapal militer  adalah  jenis  “container  ships,  roll-on-roll-off ships,  multi-purpose  ships,  bulk  cargo  ships,  and general  cargo  ships”.  Franz-Stefan  Gady,  “China Prepares  Its  172,000  Civilian  Ships  for  War,” The Diplomat , 23 Juni 2015, http://the
diplomat.com/2015/06/china-prepares-its-172000-civ ilian-ships-for-war/ (diakses 21 Desember 2017). 38 Felix K. Chang, China’s Naval Rise and the South China  Sea:  An  Operational  Assessment (hlm.  26). Foreign Policy Research Institute. 2012.
39 Tianbiao  Zhu,  “Nationalism  and  Chinese  Foreign Policy,” China Review 1, No. 1 , 3. Fall 2001.
menghadapi  agresi  luar  negeri  dan  menjadi negara  yang  independen  dalam  setiap  kontrol terhadap  kebijakan  luar  negeri.  Marc  Lanteigne menyebut bahwa Tiongkok menganut pragmatic nationalism ,  yang  bergantung  pada  interpretasi tertentu  atas  sejarah. 40 Dengan  demikian, nasionalisme  Tiongkok  menjadi  doktrin  resmi dan  mempengaruhi  perilaku  politik  luar  negeri Tiongkok.  Zhu  menyebut  bahwa  nasionalisme Tiongkok  yang  paling  terlihat  adalah  mengenai masalah  “kedaulatan,  unifikasi  teritorial,  dan harga  diri  bangsa”. 41 Untuk  mempertahankan tujuan utama nasionalisme menjadi negara yang independen  dalam  mengontrol  kebijakan  luar negeri,  Tiongkok  memberi  perhatian  yang sangat  besar  mengenai  integritas  teritorial, termasuk di wilayah LTS.
Sejak berdirinya negara Tiongkok, pemerintahan  Tiongkok  selalu  menggunakan sejarah  dan  media  massa  yang  telah  diseleksi dan dikontrol dengan ketat untuk menjaga harga diri  bangsa. 42 Mengutip  David  Shambaugh, tidak  ada  yang  melebihi  Tiongkok  dalam  hal perilaku  yang  dipertajam  oleh  sejarah. 43 Dari sisi  sejarah,  Tiongkok  adalah  negara  yang sensitif  dan  kukuh  dalam  mempertahankan integritas  teritorial.  Tiongkok  merasa  bahwa negara  tersebut  adalah  pewaris  dinasti-dinasti sebelumnya  yang  telah  memanfaatkan  kedua kepulauan  di  LTS  untuk  kepentingan  ekonomi, militer  dan  ilmu  pengetahuan  rakyat  Tiongkok. Tiongkok  mengklaim  bahwa  dua  kepulauan tersebut  telah  dimanfaatkan  semenjak  Dinasti Han  berkuasa  pada  abad  ke  2  SM,  yang kemudian  dilanjutkan  oleh  Dinasti  Tang,  Song, Ming  dan  Qing  sebagai  penguasa  terakhir Kerajaan Tiongkok Kuno.
Oleh  karena  itu,  dalam  buku-buku  teks saat  ini,  pemerintah  Tiongkok  memasukkan wilayah LTS dan sembilan garis putus-putus ke
40 Marc  Lanteigne, Chinese  Foreign  Policy:  An Introduction (hlm.  34)  London  &  New  York: Routledge. 2009.
41 Zhu, Nationalism , 4.
42 International  Crisis  Group, Stirring  up  the  South China Sea (I) (hlm. 27).
43 Shambaugh, China Goes Global (hlm. 43).
dalam  peta  Tiongkok.  Hal  ini  ditambah  lagi dengan media-media yang menempatkan Tiongkok  sebagai  korban  agresivitas  Vietnam dan  Filipina. 44 Selain  itu,  Harian  Rakyat  yang merupakan  corong  Partai  Komunis  Tiongkok turut mengangkat mengenai masalah kedaulatan dan harga diri bangsa yang berhubungan dengan integritas  teritorial.  Ketika  menerbitkan  peta baru  Tiongkok  pada  bulan  Juli  2014,  Harian Rakyat  menyebutkan  bahwa  peta  Tiongkok terbaru  dengan  sepuluh  garis  putus-putus “memiliki  peran  penting  untuk  menjadikan rakyat  Tiongkok  memahami  dengan  lebih  baik untuk  mempertahankan  hak-hak  maritim  dan integritas teritorial kami”. 45
Sistem  politik  satu  partai  memiliki  peran dalam  menentukan  arah  kebijakan  luar  negeri Tiongkok,  sebab  meskipun  Partai  Komunis Tiongkok memiliki struktur pembuatan keputusan  yang  berbeda  dengan  pemerintahan RRT,  kedua  badan  ini  memiliki  struktur  dan personel  yang  saling  tumpang  tindih.  Secara struktural,  baik  kebijakan  partai  maupun pemerintah,  semuanya  berhulu  pada  Panitia Kerja  Politbiro  yang  terdiri  dari  7  pemimpin terkuat  di  Tiongkok. 46 Secara  personel,  dalam tubuh  Partai,  Xi  Jinping  merupakan  sekretaris jenderal  pangkat  tertinggi  Politbiro  yang  dipilih oleh Komite Pusat, sementara Xi juga menjabat sebagai  presiden.  Hal  yang  sama  juga  terjadi pada  Li  Keqiang,  perdana  menteri  negara Tiongkok  sekaligus  anggota  elit  Panitia  Kerja Politbiro.
Komite Pusat Partai yang terdiri dari 205 orang  pun  merupakan  badan  koordinasi  partai yang  para  anggotanya  memiliki  posisi-posisi penting  di  pemerintahan.  Oleh  karena  itu, nasionalisme  sebagai  kontrol  politik  domestik dibutuhkan  dan  dilakukan  oleh  keduanya,  baik pemerintah  maupun  partai.  Dalam  isu  LTS, Presiden  dan  Pemimpin  Partai  Xi  Jinping
44 International  Crisis  Group, Stirring  up  the  South China Sea (I) (hlm. 27).
45 “Tiongkok Terbitkan Peta Baru,” Kompas, 26 Juni 2014 .
46 Jakobson  &  Manuel, How  are  Foreign  Policy Decisions Made in China? (hlm. 102-103).
25 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
memimpin Leading  Small  Group yang  fokus pada  kepentingan  maritim  Tiongkok.  Hal  ini menjadikan  arah  kebijakan  pemerintah  seiring dengan arah kebijakan partai.

## Faktor Eksternal (Alter) yang Mempengaruhi Perilaku Tiongkok
Menurut  analisis  penulis,  aksi  dan tindakan Tiongkok yang bersedia “menyelesaikan  sengketa  teritorial  dan  hak-hak maritim  di  Laut  Tiongkok  Selatan  lewat cara-cara  damai,  melalui  jalur  negosiasi  dan konsultasi”  dipengaruhi  oleh  harapan-harapan peran  alter  dari  masyarakat  internasional. 47
Preskripsi  peran  alter  yang  mempengaruhi perilaku  politik  luar  negeri  Tiongkok  dalam  isu LTS  adalah  nilai-nilai  ASEAN,  komitmen terhadap perjanjian, serta opini dunia internasional.  Namun,  sebagaimana  ditunjukkan kemudian,  Tiongkok  lebih  memperturutkan faktor  ego  daripada  faktor  alter.  Dari  lingkaran pertama penentu kebijakan, penulis menyertakan pernyataan dari Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri  Wen  Jiabao.  Dari  lingkaran  kedua, penulis  menyertakan  Menteri  Luar  Negeri  Qian Qichen,  Wakil  Menteri  Luar  Negeri  Fu  Ying, Kementrian  Luar  Negeri  Tiongkok,  Menteri Luar  Negeri  Wang  Yi,  Menteri  Pertahanan Chang  Wanquan,  dan  Duta  Besar  RRT  di Indonesia  Liu  Honyang.    Dari  militer,  penulis menyertakan  pernyataan  Laksamana  Muda Yang  Yi  untuk  menjawab  kekhawatiran  dunia internasional  atas  kebebasan  navigasi  di  LTS. Dari  akademisi  yang  merupakan  lingkaran kelima  penentu  kebijakan,  penulis  memasukkan Wakil  Dekan  Studi  Internasional  Universitas Fudan  Shen  Dingli  dan  tulisan  dalam  jurnal akademis  dari  Universitas  Pertahanan  Nasional Tiongkok.

## Nilai-nilai ASEAN
Dalam hubungan
multilateral,
pernyataan-pernyataan
Tiongkok mengindikasikan  bahwa  Tiongkok  mendukung nilai-nilai  ASEAN  dalam  menyelesaika  n  isu
47 Wisnu  Dewabrata,  “Adakah  Klaim  Tiongkok  di Natuna?,” Kompas , 24 November 2015.
kawasan.  Nilai-nilai  ASEAN  yang  dimaksud  di sini  bukan  sekedar  cara  pengambilan  keputusan secara  konsensus,  melainkan,  menurut  Tamaki, seperangkat  norma-norma  diplomatik  yang dijalankan  oleh  negara-negara  Asia  Tenggara, yang juga meliputi konsultasi dan pertemuan-pertemuan informal. 48 Menurut Amitav  Acharya,  nilai-nilai  ASEAN  adalah a process of regional interactions and cooperation based  on  discreteness,  informality,  consensus building  and  non-confrontational  bargaining styles . 49
Sejak  tahun  1994  saat  pertemuan  ARF, Menteri  Luar  Negeri  Tiongkok  Qian  Qichen telah  menyatakan  bahwa  “peaceful  settlements should  serve  as  norms  in  handling  disputes”. Pada pertemuan ARF ke-2, Menlu Qian kembali menegaskan  bahwa  “the  resort  to  force  and threat  to  use  force”  harus  diganti  dengan peaceful negotiations, dialogues, and consultations . 50 Pada  ARF  ke-2  ini,  Tiongkok menyatakan  kesediaan  untuk  menyelesaikan  isu LTS  dengan  negara  ASEAN  berbasis  hukum internasional  tanpa  keterlibatan  dari  pihak  luar kawasan. Pada tahun 2014, Tiongkok mengemukakan  hal  yang  sama.  Wakil  Menteri Luar  Negeri  Fu  Ying  ketika  menjawab pertanyaan  mengenai  kebangkitan  Tiongkok  di Huffington  Post menyatakan  bahwa  “one priority of China‟s Asia policy going forward is to support and join in the framework of dialogue and  cooperation  initiated  by  ASEAN.”  Dalam pernyataan  yang  sama,  Tiongkok  menyatakan memilih  “ the  ASEAN  Way ”  daripada  “ bilateral military  alliances  led  by  the  U.S .”  dalam
48 Tuku  Tamaki, Making Sense  of ‘ASEAN Way’: A Contructivist Approach, dipresentasikan pada Annual Conference  of  the  International  Political  Science Association di Fukuoka, Jepang, 9-13 Juli 2006.
49 Amitav  Acharya, Constructing  a  Security Community  in  Southeast  Asia:  ASEAN  and  the Problem  of  Regional  Order (hlm.  64).  London  & New York: Routledge. 2001.
50 Rosemary  Foot,  “China  in  the  ASEAN  Regional Forum: Organizational Process and Domestic Modes of Thought,” Asian Survey 38, No. 5 , 429. Mei 1998.
penyelesaian isu sengketa di kawasan, termasuk isu LTS. 51
Nilai-nilai  ASEAN  dalam  “the  ASEAN Way” yang dirujuk oleh Tiongkok pertama kali dirumuskan pada tahun 1971 ketika negara-negara ASEAN
menandatangani Deklarasi  ZOPFAN  ( Zone  of  Peace,  Freedom, and  Neutrality )  di  Kuala  Lumpur. 52 Titik penekanan  ZOPFAN  ada  pada  “kesepakatan untuk  menerima  berbagai  langkah  dan  sikap untuk  saling  menahan  diri”. 53 Prinsip  “sikap saling  menahan  diri”  itu  dimunculkan  kembali pada tahun 1976 ketika ASEAN menandatangani dokumen Perjanjian
Persahabatan  dan  Kerjasama  atau Treaty  of Amity  and  Cooperation (TAC).  Pada  ayat  13 sampai  17  tercantum  dengan  jelas  penyelesaian secara  damai  antarnegara  ASEAN  dengan cara-cara Asia Tenggara (yang kemudian sering disebut  “ ASEAN  Way ”).  Dari  dokumen  TAC inilah  dirumuskan  enam  prinsip  ASEAN:  (1) saling  menghormati  kemerdekaan,  kedaulatan, persamaan  derajat,  integritas  teritorial,  dan identitas  nasional  semua  bangsa;  (2)  hak masing-masing  negara  untuk  hidup  bebas  dari campur tangan, subversi, atau paksaan; (3) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain; (4) penyelesaian  sengketa  dengan  cara-cara  damai; (5) berjanji untuk tidak melakukan ancaman atau menggunakan  kekerasan;  serta  (6)  mengadakan kerjasama  efektif  di  kalangan  ASEAN.  Dalam perkembangan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, ZOPFAN  dan  TAC  merupakan  dua  dasar  atau prinsip  yang  akan  selalu  dipakai  ASEAN,
51 International  Crisis  Group, Stirring  up  the  South China  Sea  (III):  A  Fleeting  Opportunity  for  Calm (hlm. 12). Brussels: International Crisis Group. 2015. 52 ZOPFAN  merupakan  komitmen  politik  dan kerjasama  politik  dan  keamanan  ASEAN  untuk pertama  kalinya  dalam  sejarah  ASEAN  yang mengatur  hubungan  antarnegara  di  Asia  Tenggara maupun antara negara-negara ASEAN dengan negara lain di luar kawasan.
53 Hasjim  Djalal,  et.al., Usaha-Usaha  Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama (hlm.  25).  Jakarta:  Yayasan  Pusat  Studi Asia Tenggara. 1995.
terutama dalam menyelesaikan masalah keamanan seperti LTS.
Nilai-nilai  ASEAN  itulah  yang  tercermin dalam  DOC  yang  disepakai  Tiongkok  tahun 2002.  Pada  pasal  1,  DOC  menyebutkan  TAC yang  mencerminkan  nilai-nilai  ASEAN  sebagai salah  satu  dasar  tujuan  dan  prinsip  deklarasi. Pasal  4  menyebutkan  bahwa  para  pihak “ concerned undertake to resolve their territorial and  jurisdictional  disputes  by  peaceful  means, without  resorting  to  the  threat  or  use  of  force, through friendlt consultations and negotiations ”. Selanjutnya, pasal 5 menyatakan bahwa pihak-pihak penandatangan juga dilarang membuat  aktivitas  yang  meningkatkan  eskalasi konflik  dan  mempengaruhi  perdamaian  dan stabilitas,  terutama  aktivitas  menduduki  pulau atau fitur  yang  sebelumnya  belum  dihuni.  Pasal 5  juga  menekankan  bahwa  pihak  yang  bertikai harus  memiliki  niat  baik  mencari  jalan penyelesaian  dengan  “ spirit  of  cooperation  and understanding,  to  build  trust  and  confidence ”. Secara  tidak  langsung,  pertemuan  informal MPCSCS turut dalam keberhasilan disepakatinya ASEAN  Declaration  on  the  South China  Sea di  Manila  pada  22  Juli  1992  dan ASEAN-China  Declaration  on  the  Conduct  of Parties  in  the  South  China  Sea di  Phnom  Penh pada 4 November 2002.
Menurut analisis Foot, nilai-nilai ASEAN yang  terwujud  dalam  ARF  maupun  KTT ASEAN membuat komitmen Tiongkok terhadap pernyataan  damai  dalam  menghadapi  isu sengketa  semakin  tinggi.  Dari  yang  awalnya pasif  dan  defensif,  Tiongkok  bersedia  terlibat dan bahkan aktif dalam forum multilateral meski dengan syarat-syarat tertentu untuk mempertahankan  klaimnya  di  LTS.  Menteri
Luar Negeri Thailand Surin Pitsuwan mengungkapkan  kepuasannya  karena  tensi kawasan  LTS  relatif  stabil  dengan  adanya dialog-dialog  yang  sering  dilakukan  di  antara negara-negara yang melakukan klaim. 54
54 Shaohua, China’s Multilateralism (hlm. 109).

## Komitmen terhadap Perjanjian
Tiongkok  menekankan  bahwa  negara tersebut memiliki komitmen terhadap perjanjian. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar RRT di Indonesia  Liu  Honyang  menuliskan  di  koran Kompas bahwa  “Tiongkok  selalu  menghargai fakta  sejarah  dan  hukum  internasional  dalam penyelesaian  sengketa  teritorial  dengan  negara lain”. 55 Dalam  kaitan  dengan  LTS,  perjanjian yang  dimaksud  adalah  Piagam  PBB,  UNCLOS dan  DOC.  Sesuai  dengan  Piagam  PBB, Tiongkok  telah  melakukan  negosiasi  mengenai isu  LTS,  diantaranya  dalam  ARF  maupun forum-forum  yang diinisiasi ASEAN. 56 Dengan mengacu  pada  hukum  internasional,  lanjut  Liu Honyang,  Tiongkok  mengambil  “semangat kesetaraan  dan  saling  memahami”  sehingga bersedia  “mengadakan  perundingan  damai  dan bersahabat  dengan  negara-negara  tetangga,  dan berhasil  menyelesaikan  sebagian  besar  masalah perbatasan  dan  teritori  tersebut”. 57 Dalam sebuah  tulisan  jurnal  militer  populer China Military  Science di  Universitas  Pertahanan Nasional  Tiongkok,  Tiongkok  disebut-sebut sebagai  negara  yang  tidak  anti  terhadap negosiasi  dan  perjanjian  internasional.  Dalam jurnal  disebutkan:  “ Since  the  founding  of  the new  China,  under  the  direciton  of  Mao… Deng…  Jiang…  and  Hu…  the  Chinese government  has  used  the  foreign  policy instruments  of  ‘negotiations,  declarations  of differences,  and  adopting  measures  to  build trust’…  which  has  yielded  obvious  successes… resolving  to  a  large  extent  the  problems  of maritime rivalry and preventing hidden
55 Liu  Hongyang,  “Tiongkok,  Kekuatan  Teguh Pertahankan Perdamaian dan Kestabilan,” Kompas , 7 April 2014.
56 Dalam Piagam PBB pasal 33 menyebutkan bahwa “the parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall first of all seek a solution by (1)  negotiation,  (2)  inquiry,  (3)  mediation,  (4) conciliation, (5) arbitration, (6) judicial settlement, (7) resort  to  regional  agencies  or  arrangements,  or  (8) other peaceful means of their own choice…”
57 Hongyang, Tiongkok, Kekuatan Teguh Pertahankan Perdamaian dan Kestabilan.
dangers. ” 58 Meskipun  menekankan  komitmen terhadap  perjanjian,  Tiongkok  mengartikan hukum  internasional  menurut  pengertiannya sendiri.  Berdasarkan  UNCLOS,  misalnya,  yang terkait  dengan  aktivitas  agresif  Tiongkok  di lapangan,  Akademis  Tiongkok  Wakil  Dekan Studi  Internasional  Universitas  Fudan  Shen Dingli  mengatakan  bahwa  “[h]ukum  maritim internasional  tak  melarang  pengurukan  pulau atau  kepulauan  di  lautan.  Sejak  masa  Dinasti Song hal itu sudah dilakukan.” 59 Oleh karena itu, menurut  Tiongkok,  tindakan  Tiongkok  dengan melakukan  reklamasi  di  area  klaim  di  Kep. Spratly  tidak  melanggar  pasal-pasal  dalam UNCLOS.
Keikutsertaan  Tiongkok  dalam  seminar MPCSCS  juga  merupakan  salah  satu  komitmen Tiongkok  terhadap  UNCLOS.  Menurut  Hasjim Djalal,  MPCSCS  yang  diinisiasi  Indonesia  dan Kanada  mengacu  pada  UNCLOS  pasal  122  dan 123  yang  mengarahkan  “ the  countries  around enclosed and semi-enclosed seas, like the South China  Sea,  to  cooperate  and  coordinate  their policies  on  the  management  of  marine  living resources,  the  conduct  of  marine  scientific research,  and  the  protection  of  marine environment,  and  at  the  same  time,  as appropriate,  inviting  other  interested  parties  or organizations to cooperate with them ”. 60
Dalam  proses  keikutsertaan  MPCSCS, Tiongkok  menandatangani  DOC  yang  untuk sementara  merupakan  dokumen  terpenting sebagai  pedoman  perilaku  negara  di  LTS. Namun,  legalisasi  DOC  masih  dalam  tingkat yang  rendah  atau  kurang  mengikat  negara penandatangan.  Tingkat  kewajiban  dalam  DOC hanya  sebatas  rekomendasi  atau  pedoman, bukan  kewajiban  tanpa  syarat.  Kelemahan  yang lain,  DOC  memiliki  banyak  kata-kata  yang multitafsir atau tidak bisa dijalankan secara tepat. Pasal  tujuh  yang  berbunyi  “ The  Parties
58 Goldstein, Chinese Naval Strategy (hlm. 328).
59 “Tiongkok  Semakin  Percaya  Diri,” Kompas ,  15
Juni 2015.
60 Hasjim Djalal, The South China Sea Focus: Asean Perceptions  And  The  Way  Forward. Jakarta,  26 Februari 2013.
concerned  stand  ready  to  continue  their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance  of  this  Declaration,  for  the  purpose of promoting good neighbourliness and transparency,  establishing  harmony,  mutual understanding  and  cooperation,  and  facilitating peaceful  resolution  of  disputes  among  them ” tidak  menyebutkan  secara  pasti  bagaimana “ good  neighbourliness  and  transparency ” mesti dijalankan.
Komitmen Tiongkok terhadap pembicaraan  penyelesaian  damai  diteruskan pada  tahun  selanjutnya  dalam  pertemuan Menteri  Luar  Negeri  ASEAN  pada  tanggal 16-17  Januari  2011,  dimana  para  delegasi memiliki  kesamaan  pandangan  bahwa  perlu adanya  percepatan  dalam  proses  finalisasi panduan  DOC  karena  negosiasi  sudah  berjalan selama  sembilan  tahun  tanpa  hasil  (sejak  tahun 2002). 61 Tiga bulan setelah pertemuan itu, pada bulan  Juli  2011  diselenggarakan  Pertemuan Tingkat  Menteri  Luar  Negeri  ASEAN+3. Tiongkok menandatangani penegasan komitmen tentang  DOC.  Para  delegasi  sepakat  bahwa semua  pihak  yang  bersengketa  dalam  isu  LTS harus  tetap  melanjutkan  dialog  formal  maupun informal  untuk  mencegah  konflik  terbuka. Selain  itu,  para  delegasi  sepakat  bahwa  setiap keputusan yang diambil untuk mengatasi konflik LTS  harus  melalui  konsensus  dan  dilaporkan setiap  tahun  pada  pertemuan  tingkat  menteri ASEAN-Tiongkok.

## Opini Dunia Internasional
Opini  dunia  internasional  menunjukkan bahwa  perilaku  agresif  Tiongkok  di  lapangan mengancam  dalam  dua  isu  utama.  Pertama,  isu mengenai  kebebasan  navigasi.  Karena  LTS menjadi  jalur  pelayaran  niaga  dunia,  konflik militer  terbuka  dapat  mengancam  kapal-kapal yang  melintas.  Ini  yang  selalu  dikhawatirkan oleh  AS  dan  Jepang  yang  menginginkan
61 Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,
Pertemuan  Menteri  Luar  Negeri  ASEAN (hlm.  1). AMM Retreat. 2011.
kebebasan  pelayaran  dagang  dan  militer. Kebanyakan  sumber  daya  impor  Jepang, misalnya, diangkut melalui jalur pelayaran LTS. Bila  jalur  ini  berkonflik  dan  harus  ditutup meskipun  beberapa  saat,  bukan  hanya  Jepang saja  yang  terkena  efek  buruknya.  Dengan kekuatan  ekonominya  selama  ini,  Jepang mungkin  saja  menghentikan  bantuan-bantuan dan  menunda  investasi  di  negara-negara  Asia Tenggara.  Hal  itu  akan  memberikan  dampak buruk  bagi  perekonomian  kawasan. 62 Dalam forum ARF, ketika merespon sikap dan tindakan Tiongkok  di  lapangan,  negara-negara  besar seperti  Jepang  dan  AS  menegaskan  bahwa konflik di LTS berpotensi mengancam kebebasan  navigasi  di  kawasan.  AS  juga menekankan posisi netral dalam masalah hukum legal  dari  klaim  masing-masing  negara. 63 Tiongkok  lewat  Laksamana  Muda  Yang  Yi menjawab  kekhawatiran  dunia  internasional tersebut  dengan  mengatakan  bahwa  Tiongkok “ understand  very  well  you  concern  regarding the  South  China  Sea  issue.  China  is  a  country that  promotes  the  freedom  of  maritime navigation,  and  we  will  depend  even  more  on freedom  of  navigation  for  our  future  national development, foreign trade, and energy supplies .” 64
62 Ralph A. Cossa, “Security Implications of Conflict in the South China Sea: Exploring Potential Triggers of Conflict,” A Pacific Forum Special Report , Hawaii, Maret 1998, v.
63 Shaohua, China’s Multilateralism (hlm. 100).
64 Goldstein, Chinese Naval Strategy (hlm. 332).
Isu kedua adalah mengenai reklamasi dan pembangunan  infrastruktur  di  LTS,  terutama  di Kep.  Spratly  yang  memiliki  banyak  tumpang tindih klaim. Pada bulan Juni 2015, Kementrian Luar Negeri Tiongkok merilis pernyataan bahwa proyek  reklamasi  tanah  pembangunan  di  Kep. Spratly  akan  selesai  dalam  beberapa  hari  ke depan. 65 Tiongkok menegaskan bahwa pembangunan  pulau  tersebut  akan  digunakan untuk  tujuan  sipil,  bukan  tujuan  militer. Tiongkok menyatakan bahwa “[u]paya itu wajar dan  sah.  Ini  tidak  mempengaruhi  dan  tidak melawan negara mana pun juga tidak mempengaruhi kebebasan berlayar
negara-negara dan penerbangan di Laut Tiongkok  Selatan”.  ASEAN  khawatir  apa  yang dilakukan  Tiongkok  menimbulkan  kecurigaan dan  menyebabkan  konsekuensi  buruk  di  masa depan.  Dalam  KTT  ASEAN  tahun  2015  di Kuala Lumpur, para menlu ASEAN menegaskan telah  “mencatat  perhatian  yang  serius  yang disampaikan beberapa menteri mengenai pengurukan  daratan  di  Laut  Tiongkok  Selatan, yang telah mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan,  serta  mengurangi  perdamaian, keamanan,  dan  stabilitas  di  Laut  Tiongkok Selatan”.  Pada  akhirnya,  sehari  sebelum Pernyataan Bersama, Menlu Wang Yi mengatakan
bahwa pembangunan yang dimaksud  dalam  forum  telah  dihentikan,  dan Tiongkok  tetap  berkomitmen  dalam  kebebasan navigasi  dan  penerbangan,  serta  bersedia mempercepat konsultasi mengenai COC. 66
Isu  ketiga  adalah  keterlibatan  Tiongkok dalam pembicaraan penyelesaian damai.
Negara-negara  di  kawasan  mengharapkan  agar Tiongkok  bersedia  aktif  dalam  pembicaraan damai  mengenai  isu  politik  dan  keamanan  di LTS. Merespon opini negara di kawasan, dalam ARF,  Tiongkok  terus  meningkatkan  statusnya,
65 “Tiongkok  Hampir  Selesaikan  Pulau  Buatan  di Laut  China  Selatan,” Kompas ,  16  Juni  2015, http://internasio-nal.kompas.com/read/2015/06/16/16 353871/Tiongkok.Hampir.Selesaikan.Pulau.Buatan.d i.Laut.China.Selatan (diakses 21 Desember 2017).
66 “Bara  di  Laut  Tiongkok  Selatan,” Kompas ,  7 Agustus 2015.
dari  kehadiran  sebagai  peserta  pasif,  kemudian berganti  menjadi  peserta  aktif,  dan  bahkan memasuki  fase  pro-aktif  dengan  mengusulkan suatu proposal. 67 Meskipun demikian, pembahasan  isu  LTS  dalam  ARF  masih  tidak cukup  efektif  dalam  upaya  menyelesaikan masalah karena banyaknya kekuataan non-regional  di  dalamnya  yang  dicurigai  oleh Tiongkok  memiliki  agenda  politik  tersendiri yang berpotensi merugikan kepentingan nasional Tiongkok. 68 Dengan  memahami  faktor-faktor internal  dan  faktor-faktor  eksternal  di  atas, sumber-sumber  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok dalam  isu  LTS  ditunjukkan  dalam  gambar berikutnya:
67 Kuik  Cheng-Chwee,  “Multilateralism  in  China‟s ASEAN  Policy:  Its  Evolution,  Characteristics,  and Aspiration,” Contemporary Southeast Asia 27, No. 1 , 105-111. April 2005.
68 Hasjim  Djalal,  “Managing  Potential  Conflicts  in the  South  China  Sea:  Lesson  Learned,”  dalam Maritime  Regime  Building:  Lesson  Learned  and Their  Relevance  for  Northeast  Asia ,  ed.  Mark  J. Valencia (hlm. 88). The Hague: Nijhoff. 2001.
Faktor Internal (Ego) > Faktor Eksternal (Alter)
Faktor-faktor internal (ego) dan eksternal (alter)  yang  telah  penulis  paparkan  di  atas memperlihatkan bahwa ego dan alter mempengaruhi perilaku multilateral dan unilateral  dalam  politik  luar  negeri  Tiongkok terhadap  konflik  LTS.  Perilaku  multilateral Tiongkok terhadap LTS dipengaruhi oleh faktor ego  yang  berupa  kebutuhan  ekonomi  untuk mengeksplorasi sumber daya laut dan mengamankan  keamanan  energi  Tiongkok  dan faktor  alter  yang  berupa  nilai-nilai  ASEAN, komitmen  terhadap  perjanjian,  dan  opini  dunia internasional mengenai reklamasi dan pembangunan  mirip  instalasi  militer  di  LTS. Sementara  itu,  perilaku  unilateral  Tiongkok terhadap  LTS  dipengaruhi  oleh  faktor  ego  yang ingin  memaksimalkan  potensi  ekonomi  seperti minyak dan ikan, kapabilitas militer yang relatif kuat  di  kawasan,  serta  nasionalisme,  dan  faktor alter  yang  dipengaruhi  oleh  opini  dunia internasional  mengenai  kebebasan  navigasi. Dengan  memahami  pemaparan  konsepsi  peran ego  dan  preskripsi  peran  alter,  konsepsi  peran ego memiliki pengaruh yang kuat sebagai bahan pertimbangan agresivitas Tiongkok di lapangan
dan  strategi  dominasi  dalam  forum-forum multilateral  yang  membicarakan  isu  LTS. Sebagai konsekuensinya, Tiongkok terus melanjutkan  kehadirannya  dalam  pertemuan multilateral  yang  membahas  mengenai isu  LTS, sekaligus  berusaha  mengeblok  segala  persoalan yang bisa mengancam klaimnya. Dalam analisis terhadap  harapan  atau  tuntutan  dari  dunia internasional,  pernyataan-pernyataan  pemimpin atau pejabat Tiongkok memang selalu mempertimbangkan  opini  dunia  internasional, komitmen  terhadap  perjanjian,  dan  nilai-nilai ASEAN  dalam  politik  luar  negerinya.  Dalam pertemuan multilateral, Tiongkok terus menekankan mengenai kebebasan navigasi yang merupakan  opini  dunia  internasional,  terutama Jepang dan AS yang memiliki kepentingan akan jalur  pelayaran  yang  aman  dan  damai.  Kerja sama Tiongkok mengenai riset sumber daya dan ekosistem  laut  dalam  forum  MPCSCS  juga memperlihatkan  adanya  komitmen  Tiongkok terhadap  UNCLOS  dan  DOC.  Kehadiran Tiongkok  dalam  forum-forum  multilateral  yang membahas  isu  LTS  seperti  KTT  ASEAN  dan ARF  membuktikan  bahwa  Tiongkok  mengikuti nilai-nilai  ASEAN  untuk  melakukan  dialog menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah.
Namun,  dalam  waktu  yang  bersamaan, tindakan  Tiongkok  terlihat  tidak  sesuai  dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan sebagai respon  atas  tuntutan  atau  harapan  dunia internasional.  Pada  tahapan  tertentu,  Tiongkok bahkan  mengancam  kebebasan  navigasi  yang menjadi  salah  satu  opini  dunia  internasional ketika  pada  tahun  2009  kapal  Tiongkok membayangi  kapal  AS Impeccable yang menurut pengakuan AS sendiri sedang melakukan patroli rutin di perairan internasional. Kecaman  dan  kewaspadaan  negara-negara  di kawasan  terhadap  reklamasi  dan  pembangunan Tiongkok  di  Kep.  Spratly  juga  tidak  ditanggapi Tiongkok  dengan,  misalnya,  menghentikan reklamasi  dan  pembangunan  di  fitur  di  wilayah konflik  selama-lamanya.  Dengan  menekankan nilai-nilai ASEAN, Tiongkok berhasil memanfaatkan  prinsip  non-intervensi  ASEAN, memecah  belah  sikap  ASEAN,  dan  tidak membiarkan ASEAN memiliki satu sikap protes yang  padu  terhadap  tindakan-tindakan  agresif Tiongkok. Pernyataan Menteri Luar Negeri Qian Qichen  bahwa  keamanan  tidak  bisa  bergantung pada peningkatan militer juga seperti berkebalikan  dengan  peningkatan  anggaran militer  Tiongkok  sejak  tahun  1990. 69 Dalam insiden  Scarborough  pada  tahun  2012,  Wakil Menteri Luar Negeri Fu Ying bahkan mengatakan  bahwa  Tiongkok  “sudah  siap merespons  eskalasi  situasi  seperti  apa  pun  yang akan  dilakukan  Filipina  di  sana”,  yang mengindikasikan persiapan pengerahan militer. 70
Artinya, Tiongkok tidak memenuhi harapan atau tuntutan  dari  luar  agar  mengubah  perilaku politik  luar  negerinya.  Hal  ini  sekaligus membuktikan  pernyataan  Presiden Tiongkok  Xi Jinping  bahwa  “integritas  teritorial  tak  bisa dikompromikan”. 71 Dengan  melakukan  semua itu, Tiongkok berusaha menunjukkan dominasinya  di  lautan  dan  forum  multilateral, sekaligus  ingin  terus  mengambil  keuntungan
69 Foot, China  in  the  ASEAN  Regional  Forum (hlm. 435).
70 “China  Siap  Hadapi  Filipina,” Kompas ,  9  Mei 2012.
71 A.  Dahana,  “Nasionalisme  di  Laut  Tiongkok Selatan,” Kompas , 4 Agustus 2014.
atas sumber daya alam yang terkandung di LTS, seperti ikan yang melimpah atau potensi minyak dan gas yang besar. Tiongkok juga menempatkan  militer  di  LTS  dengan  tujuan menguasai dan menjaga jalur pelayaran strategis yang  menjadi  jalur  kapal-kapal  dagang  ekspor Tiongkok  ke Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  lingkaran kedua  penentu  kebijakan,  seperti  pejabat kementrian  luar  negeri,  yang  banyak  terlibat dalam  pernyataan  pada  faktor  eksternal  tidak begitu kuat ketika berhadapan dengan lingkaran pertama  yang  sebagian  besar  menjadi  sumber pada  faktor  internal.  Jadi,  meskipun  kementrian luar negeri bertanggung jawab terhadap formulasi  dan  eksekusi  kebijakan  luar  negeri Tiongkok,  masih  ada  otoritas  yang  lebih  tinggi yang mengaturnya, terutama dalam Panitia Kerja Politbiro  dan  LSG  yang  dipimpin  oleh  Xi Jinping.
Pengaruh  konsepsi  ego  yang  kuat  dalam keikutsertaan Tiongkok dalam perundingan atau pembicaraan multilateral menghasilkan beberapa  prestasi  bagi  Tiongkok  berikut:  (1) Tiongkok  tidak  pernah  kehilangan  klaim teritorialnya  atas  LTS;  (2)  Tiongkok  berhasil mencegah  kekuatan  luar  seperti  AS  dan  Jepang untuk ikut campur lebih jauh dalam isu LTS; (3) Tiongkok  berhasil  mendikte  forum  untuk menyesuaikan  dengan  pendirian  atau  posisi politik  luar  negeri  terhadap  LTS;  (4)  Tiongkok mendorong proyek kerja sama yang mendapatkan  tanggapan  positif  dan  beberapa kemajuan.  Setidaknya  ada  dua  kepentingan Tiongkok  dalam  mempertahankan  keikutsertaan dalam  forum  multilateral  yang  membahas  LTS. Pertama,  Tiongkok  memanfaatkan  forum  untuk mendapatkan  kepercayaan  dan  mempromosikan agenda  kebijakan  luar  negerinya,  misalnya meningkatkan  keuntungan  melalui  perdagangan dengan negara-negara ASEAN. Kedua, Tiongkok  ingin  mempertahankan  stabilitas kawasan  yang  damai  untuk  mengusahakan pertumbuhan  ekonominya.  Sejak  tahun  2003, hal  ini  telah  dipertegas  oleh  Presiden  Tiongkok Hu  Jintao  dan  Perdana  Menteri  Wen  Jiabao. Kedua pemimpin Tiongkok tersebut mengadopsi
32 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
peaceful  development sebagai  moto  politik  luar negeri. 72
Dengan  demikian,  tujuan  Tiongkok adalah  memunculkan  imej good  neighborliness dan global  responsibility ,  yang  berarti  bahwa peningkatan  ekonomi  dan  militer  Tiongkok bukanlah  ancaman  bagi  perdamaian  dan stabilitas. Bahkan lebih dari itu, negara lain akan mendapatkan  keuntungan  dari  peningkatan kekuatan  ekonomi  dan  militer  Tiongkok. Kehadiran Tiongkok di LTS akan meningkatkan konektivitas  transportasi  yang  bermanfaat  bagi peningkatan ekonomi. Implementasi yang dilakukan  Tiongkok  adalah  keterlibatan  pada kerja  sama  dan  dialog  keamanan  regional, seperti yang ditunjukkan Tiongkok dalam forum multilateral kawasan yang membahas isu LTS. 73
72 Xiaoxiong  Yi,  “Chinese  Foreign  Policy  in Transition: Understanding China's "Peaceful Development”,” The Journal of East Asian Affairs 19, No. 1 , 79. Spring/ Summer 2005.
73 Ibid. , 88.
Relasi  dengan  negara  tetangga  adalah prioritas  utama  di  atas  relasi  internasional  yang lain. 74 Namun demikian, seperti yang diutarakan Menteri Pertahanan Tiongkok Jenderal  Chang  Wanquan,  Tiongkok  akan  terus berhati-hati  untuk  tetap  mengambil  sikap  “tak akan berkompromi, menyerahkan atau melakukan  pertukaran  terkait  kedaulatan  dan wilayah,  dan  kami  juga  tak  akan  membiarkan kedaulatan  dan  wilayah  kami  diganggu  sedikit pun.” 75
Dengan demikian gambaran strategi kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  dalam  isu  LTS ditunjukkan dalam gambar 4 berarsir abu-abu di bawah ini:
74 International  Crisis  Group, Stirring  up  the  South China Sea (I) (hlm. 36).
75 “Tiongkok:  Tak  Ada  Kompromi,” Kompas ,  9 April 2014.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor  ego  lebih  mempengaruhi  perilaku Tiongkok  dalam  isu  LTS.  Meskipun  Tiongkok memperhatikan  harapan-harapan  internasional dan  berkali-kali  menekankan  posisinya  yang bersedia  menempuh jalur  damai,  Tiongkok  juga berkali-kali  melanggar  pernyataannya  sendiri. Dengan  demikian,  artikel  ini  memperlihatkan paradoks  antara  pernyataan-pernyataan  pejabat Tiongkok  dan  tindakan  di  lapangan.  Ada ketegangan  dan  ketidaksesuaian  antara  peran atau  perilaku  yang  ingin  dilakukan  Tiongkok dan  kenyataan  di  lapangan.  Di  satu  sisi Tiongkok  terus  menyatakan  menghormati  jalan damai  dalam  menyelesaikan  masalah,  namun  di sisi  lain  Tiongkok  terus  bersikap  agresif  dan tidak  segan  mengerahkan  militer  atau  memulai bentrokan  bersenjata  di  lautan.  Selain  itu,  ada situasi di mana harapan internasional menginginkan Tiongkok aktif dalam menyelesaikan  sengketa,  seperti  menyelesaikan secara  tuntas  masalah  tumpang  tindih  dan
menyetujui  COC  yang  merupakan  tata  perilaku lebih  ketat  daripada  DOC,  sementara  Tiongkok tidak  bersedia  menyelesaikan  secara  tuntas masalah  batas  klaim  tersebut  dan  berusaha mempertahankan status quo seperti selama ini.
Dengan  menunjukkan  dua  perilaku  yang seperti bertolak belakang dalam upaya penyelesaian  masalah  LTS,  Tiongkok  berusaha menjaga  titik  keseimbangan  antara  strategi domestik  dan  politik  luar  negeri.  Strategi  itulah yang membuat Tiongkok mendapatkan keuntungan  maksimal  dalam  isu  LTS.  Dari  sisi domestik,  Tiongkok  berhasil  mempertahankan kepentingan  ekonomi  dari  sumber  daya  alam yang  ada  di  LTS  dan  menghimpun  dukungan rakyat  atas  dasar  semangat  nasionalisme.  Dari sisi internasional, Tiongkok berhasil memperpanjang  proses  negosiasi  dan  memberi kesan  yang  baik  terhadap  rekan  dagang utamanya seperti AS dan negara-negara ASEAN, yang  mana  dalam  beberapa  tahun  terakhir Tiongkok  menikmati  surplus  perdagangan  atas negara-negara tersebut.

## Daftar Pustaka
Acharya,  A.  (2001). Constructing  a  Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. London & New York: Routledge.
ASEAN-China  Centre.  (2013,  3  Oktober). Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian  Parliament. Diakses  dari http://www/asean-china-center.org/english
/2013-10/03/c_ 133062675.htm .
Cabestan,  J.  (2009).  “China‟s  Foreign-  and
Security-Policy
Decision-making
Processes  under  Hu  Jintao.” Journal  of Current Chinese Affairs , 38(3), 63-97.
Chang,  F.  K.  (2012).  “China‟s  Naval  Rise  and the  South  China  Sea:  An  Operational Assessment.”  Foreign  Policy  Research Institute.
Cheng-Chwee,  K.  (2005).  “Multilateralism  in China‟s  ASEAN  Policy:  Its  Evolution,
Characteristics, and
Aspiration.”
Contemporary  Southeast  Asia , 27 (1), 102-122.
Cipto,  B.  (2007). Hubungan  Internasional  di Asia  Tenggara .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Cossa,  R.  A.  (1998).  “Security  Implications  of Conflict  in  the  South  China  Sea: Exploring  Potential Triggers  of  Conflict.” Hawaii: A Pacific Forum Special Report.
Dahana,  A.  (2014).  „Nasionalisme  di  Laut Tiongkok Selatan.‟ Kompas, 4 Agustus .
Dam, S. (2003). Politik Kelautan . Jakarta: Bumi Aksara.
34 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia. (2011). Pertemuan  Menteri  Luar  Negeri ASEAN (AMM Retreat), 16-17 Januari.
Djalal,  H,  et  al.  (1995).  “Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan  Menjadi  Potensi  Kerjasama.”
Proyek  Penelitian  dan  Pengembangan Politik  Luar  Negeri  Yayasan  Pusat  Studi Asia  Tenggara  dengan  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  Departemen  Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta:
Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara .
Djalal, H. (2011). “Managing Potential Conflicts in the South China Sea: Lesson Learned.”
Dalam Maritime Regime Building: Lesson Learned and Their Relevance for Northeast  Asia ,  diedit  oleh  Mark  J. Valencia, 87-92. The Hague: Nijhoff.
Foot, R. (1998). “China in the ASEAN Regional Forum: Organizational Process and
Domestic  Modes  of  Thought.” Asian
Survey , 38 (5), 425-440.
Gady,  F.  (2015,  23  Juni). China  Prepares  Its
172,000  Civilian  Ships  for  War. The Diplomat. Diakses dari http://thediplomat.com/2015/06/china-pre pares-its-172000-civilian-ships-for-war/ .
Gilpin,  R.  (1988).  “The  Theory  of  Hegemonic
War.” The  Journal  of  Interdisciplinary
History , 18 (4), 591-613.
Goldstein, L. (2011). “Chinese Naval Strategy in the  South  China  Sea:  An  Abundance  of Noise  and  Smoke,  but  Little  Fire.”
Contemporary  Southeast  Asia , 33 (3), 320-347.
Hayton,  B.  (2014). The  South  China  Sea:  The Struggle  for  Power  in  Asia. New  Haven and London: Yale University Press.
Holsti, K. J. (1970). “National Role Conceptions in  the  Study  of  Foreign  Policy,”
Internatiional  Studies  Quarterly , 14 (3), 233-309.
Holsti,  K.  J.  (1995). International  Politics:  A Framework  for  Analysis, 7 th edn.  New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
Hongyang,  L.  (2014).  „Tiongkok,  Kekuatan
Teguh Pertahankan Perdamaian dan Kestabilan.‟ Kompas, 7 April.
International  Crisis  Group.  (2012). Stirring  up the  South  China  Sea  (I) .  Brussels: International Crisis Group.
International  Crisis  Group.  (2015). Stirring  up the  South  China  Sea  (III):  A  Fleeting
Opportunity for Calm . Brussels: International Crisis Group.
Jakobson,  L.  &  Manuel,  R.  (2016).  “How  are Foreign  Policy  Decisions  Made  in China?” Asia & the Pacific Policy Studies,
3(1), 101-110.
Kompas.  (2015,  16  Juni). Tiongkok  Hampir Selesaikan  Pulau  Buatan  di  Laut  China Selatan . Diakses dari http://internasional.kompas.com/read/201 5/06/16/16353871/Tiongkok.Ham
pir.Selesaikan.Pulau.Buatan.di.Laut.China .Selatan .
Lanteigne,  M.  (2009). Chinese  Foreign  Policy:
An  Introduction .  London  &  New  York: Routledge.
Lee,  H.  (2017).  “Power  Politics  Behind  the Transforming  Geopolitics  in  East  Asia.” East  Asia  An  International  Quarterly, 34 (132), 1-14.
Medeiros,  E.  S.  (2009). China’s  International Behavior:  Activism,  Opportunism,  and Diversification .  Santa  Monica:  RAND Corporation.
Novotny, D. (2010). Torn between America and China:  Elite  Perceptions  and  Indonesian
Foreign Policy . Singapore: ISEAS Publishing.
Republika.  (2012,  8  November). Hu  Jintao: Cina  akan  Kuat  Secara  Maritim .  Diakses dari
35 Arief Bakhtiar Darmawan | Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa
http://m.republika.co.id/berita/internasion al/global/12/11/08/md5kcm-hu-jintao-cina -akan-kuat-secara-maritim .
Roberts,  C.  (2017).  “The  South  China  Sea:
Beijing‟s  Challenge  to  ASEAN  and
UNCLOS  and  the  Necessity  of  a  New Multi-tiered  Approach.” RSIS  Working Paper ,  No.  307.  Singapore:  Nanyang Technological University.
Shambaugh, D. (2013). China Goes Global: The Partial  Power. New  York:  Oxford University Press.
Shaohua,  M.  (2006).  “China‟s  Multilateralism
and  the  South  China  Sea  Conflict:  Quest for Hegemonic Stability?” Tesis Pascasarjana,  National  University  of Singapore.
SIPRI.  (2015). Recent  Trends  in  Military
Expenditure.
Diakses dari http://www.sipri.org/research/armaments/
milex/research/armaments/milex/research/ armaments/milex/milex_database.
Storey, I. (2013). Presentation of Dr. Ian Storey at the Angara Centre Forum on Maritime Disputes .  Angara  Centre  for  Law  and Economics. Diakses  dari https://www.
youtube.com/watch?v=EHpsouUaOBw .
Tamaki, T. (2006). “Making Sense of „ASEAN
Way‟:  A  Contructivist  Approach.”
Dipresentasikan  pada Annual  Conference of  the  International  Political  Science Association di Fukuoka, Jepang, 9-13 Juli.
Thies,  C.  G. (2009).  “Role  Theory  and  Foreign Policy,” International Studies  Association
Compendium  Project ,  Foreign  Policy
Analysis, 1-44.
Walker, S. G. (2013). “Binary Role Theory and the  Uncertainty  Problem  in  International Relations  Theory.”  Dalam Role  Theory and  the  Cognitive  Architecture  of  British
Appeasement  Decisions:  Symbolic  and Strategic  Interaction  in  World  Politics ,
Stephen G. Walker, 1-43. London & New York: Routledge.
Weatherbee,  D.  E.  (2005). International Relations  in  Southeast  Asia  The  Struggle for  Autonomy .  Lanham:  Rowman  &
Littlefield Publishers, Inc.
Yi,  X.  (2005).  “Chinese  Foreign  Policy  in
Transition: Understanding China's "Peaceful Development”.” The Journal of East Asian Affairs , 19 (1), 74-112.
Zhiguo,  G.  (2005).  “South  China  Sea:  Turning Suspicion into  Mutual  Understanding  and Cooperation.” Dalam ASEAN-China Relations:  Realities  and  Prospects, diedit oleh  Saw  Swee-Hock,  Sheng  Lijun,  dan Chin  Kin  Wah,  329-343.  Singapura: ISEAS Publishing.
Zhu,  T.  (2001).  “Nationalism  and  Chinese Foreign  Policy.” China  Review,  1 (1),
1-27.