## DISKURSUS KETIDAKADILAN GENDER:  KRITIK TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI
Jamalul Muttaqin 1 , Syamsiyani 2
Sekolah  Tinggi Agama Islam Na sy’atul Muta’allimin (STAINAS) Sumenep Email: jejenaqin@gmail.com

## Abstract
Polygamy practices often become a heated issue due to the misconception that it is justified  by  arguing  that  the  Prophet  practiced  and  advocated  for  it.  However, polygamy  within  the  discourse  of  Islamic  law  exhibits  diversity  of  opinions.  This paper  aims  to  reaffirm  polygamy  from  the  perspective  of  gender  injustice.  The methodology  employed  in  this  article  utilizes  a  descriptive  analysis  based  on literature data collected from various sources. The findings of this paper reveal that polygamy, as part of violent actions, engenders injustice towards women, children, and  families  in  general.  Polygamy  predominantly  leads  to  harm  based  on  the practices of polygamy within society.
Keywords: Injustice, Gender, Polygamy Practices

## Abstrak
Praktek poligami sering menjadi isu hangat  karena poligami disalahartikan dengan argumen  bahwa  Nabi  mempraktikan  dan  menganjurkannya.  Padahal  poligami dalam  wacana  hukum  Islam  memiliki  keragaman  pendapat.  Tulisan  ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali poligami dalam perspektif ketidakadilan gender.  Metode  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif berdasarkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hasil dari    tulisan  ini    mengungkapkan  bahwa,  Poligami  sebagai  bagian  dari  tindakan kekerasan yang menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan, anak dan keluarga pada  umumnya.  Poligami  lebih  banyak  menimbulkan  kerusakan  berdasarkan praktik-praktik poligami di masyarakat.
Kata Kunci: Ketidakadilan; Gender; Praktek Poligami Received 2023-07-14
Revised 2023-11-23 Accepted 2023-12-01

## PENDAHULUAN
Poligami menjadi isu yang selalu diperdebatkan sepanjang kehidupan manusia dengan menjadikan Qs. an-Nisa (4): 3. Sebagai dalil untuk melegitimasinya.  Padahal makna ayat tersebut sesungguhnya menjelaskan tentang seruan untuk merawat anak yatim dengan tetap menjaga nilai keadilan. Ayat ini melarang menikahi lebih dari satu wanita  jika  tidak  mampu  bersikap  adil  terhadap  hak-hak  mereka.  Ibn  Arabi berpendapat bahwa ayat ini mengandung sangkaan kuat bahwa laki-laki tidak akan mampu  berlaku  adil  terhadap  perempuan  yang  dipoligami  meskipun  itu  bukan sesuatu yang konkrit (Asy Syaukani, 1994).

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak
Vol. 5, No. 2, Desember 2023. ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230
Poligami  isu  yang  banyak  dikaji  dengan  perspektif  yang  beragam. Pertama Poligami dikaji berdasarkan tafsir keagamaan yang mengacu pada Qs. An-Nisa (4): 3 dan  129  ataupun  dalam  perspektif  peraturan  perundang-undangannya.  Kajian  ini biasanya  dihubungkan  dengan  syarat  keadilan  dalam  perkawinan  poligami.  Kajian peraturan perundang-undangan cenderung mendiskusikan transformasi dari bentuk fiqih menjadi pasal dan ayat, atau membicarakannya dalam konteks implementasi dan efektifitasnya. Model kajian kedua, pembahasan poligami dan dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak di masyarakat. Tema ini dikaji dengan berbagai perspektif  di  berbagai  lokasi.    Bentuk  kajian  lain  tentang  poligami  adalah  dengan pendekatan kebudayaan. Bahwa poligami secara budaya adalah praktik yang dihayati oleh banyak komunitas dan suku di masyarakat adat (Fadhilah, 2021).
Artikel  ini  melanjutkan  kajian  tentang  poligami  yang  menyebabkan ketidakadilan  gender  bagi  perempuan  dan  anak.  Tulisan  ini  memberikan  data-data bahwa,  praktik  poligami  di  dalam  kultur  sosial  dan  agama  telah  berdampak  pada ketidakadilan  dan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Sebagaimana  yang  dipaparkan dalam  penelitian  Siti  Hikmah  bahwa,  praktik  poligami  telah  memicu  banyak kemadharatan ketimbang kemaslahatan. Fakta tentang poligami yang mengakibatkan pengabaian hak-hak kemanusiaan menjadikan kebahagian bagi seorang istri dan anak dalam keluarga. Yang ter jadi dalam perkawinan poligami adalah permusuhan yang membuat terputusnya tali silaturahim antarkeluarga. Kasus-kasus yang demikian terus memicu  bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  baik  dalam  bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi  dan yang lainnya (Hikmah, 2012b).

## METODE
Artikel  ini  didasarkan  pada  penelitian  pustaka  dengan  menampilkan  data lapangan sebagai penguat argument. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penulis  menganalisis  makna  poligami  dengan  pendekatan  analisis-historis  dengan cara-cara  mendeskripsikan  catatan-catatan,  artefak-artefak,  atau  jenis  laporan  verbal dan kasus di lapangan (Suyitno, 2021). Hasil penelitiannya  berupa naratif-deskriptif atau  analisis  terhadap  peristiwa-peristiwa  diskursus  poligami  dan  kritik  terhadap ketidakadilan.
Untuk  kepentingan  analisis,  artikel  ini  mendayagunakan  pemikiran  Musdah Mulia terkait kesetaraan gender yang merupakan kondisi perlakuan adil antara laki- laki dan perempuan yang dibangun dengan upaya tanpa adanya sekat diskriminasi secara  sosial,  budaya  dan  politik.  Konsep  gender  sebagai  sebuah  konstruksi  sosial menjadi  dudukan  untuk  meletakkan  melihat  fenomena  poligami.  Gender  sendiri merupakan suatu kondisi yang terbangun di masyarakat akibat pengaruh pola asuh di waktu  kecil,  nilai-nilai  yang  tersosialisasi  di  masyarakat,  interpretasi  ajaran  agama yang  diajarkan  di  masyarakat,  dan  sebagainya.  Untuk  mengubah  hal  demikian perempuan  dipandang  telah  merusak  tatanan  sosial  dan  distigma  telah  menerobos ajaran-ajaran agama (P. D. S. M. Mulia, 2011).

## KERANGKA TEORI Poligami
Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau polus yang berarti banyak, gamein dan gamos berarti  perkawinan.  Secara  terminologis  poligami  berarti perkawinan yang banyak. Secara historis, sistem perkawinan poligami telah berlaku jauh sebelum Islam datang. Murteza Muthahari (1985) menarasikan bahwa poligami telag dipraktekkan sejak permulaan zaman baik di kalangan bangsawan, raja-raja, militer, bahkan kalangan para Nabi dan rakyat biasa. Poligami muncul bersamaan dengan dipraktekkannya jenis perkawinan multiple partner lainnya seperti poliandri dan komunisme seksual.
Beberapa sahabat telah banyak yang melakukan poligami tidak hanya memiliki empat istri, bahkan melebihi jumlah tersebut misalnya oleh Qais bin al-Harits. “Aku masuk  Islam  dan  aku  mempunyai  delapan  isteri,  lalu  aku  datang  kepada  Nabi  SAW.  dan menyampaikan hal itu kepada Beliau lalu Beliau berkata, pilih dari mereka empat orang .” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam.  Ghailan  memiliki  sepuluh  istri  pada  masa  Jahiliah  yang  semuanya  juga memeluk  Islam.  Maka  Nabi  SAW.  menyuruhnya  untuk  memilih  empat  orang  dari sepuluh istrinya.
Menurut As’ ad Samharani, poligami telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Pada saat itu perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan hanya sebagai pelayan ( budak ).  Sejak  tahun  415  SM.  terjadi  banyak  peperangan  dan  poligami  sebagai kebutuhan terlegalisirkan oleh negara karena banyaknya perempuan yang hidup tanpa pasangan.  Bahkan  Socrates  sebagai  salah  satu  filsuf  Yunani  menganjurkan  adanya praktik poligami (P. D. S. M. Mulia, 2011). Jadi, poligami bukanlah hal baru yang ada setelah Islam, melainkan sudah diaplikasikan sebelum Rasulullah menyiarkan Islam ke dunia dan banyak contoh  kasusistik tentang marginalisasi terhadap  perempuan.
Sebelum  Islam  datang,  masyarakat  jazirah  Arab  telah  memiliki  tradisi  dan budaya  tersendiri  mengenai  prosedur  dan  pandangan  tentang  konsep  pernikahan yang  dilaksanakan  dan  diwariskan  secara  turun-temurun  dengan  empat  macam (Basriadi, 2015):
1. Pernikahan istibdha’ ,  yaitu  pernikahan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan, setelah menikah suami memerintahkan istrinya  berhubungan badan dengan laki- laki  lain  yang  dipandang  terhormat  karena  kebangsawanannya  dengan  harapan anaknya nanti memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Setelah hamil suami akan mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami istri.
2. Pernikahan al- maqthu’ , yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Anak laki-laki secara paksa mewarisi mantan istri-istri ayahnya, jika anak laki-laki tersebut masih kecil, keluarganya dapat menahan perempuan tersebut sampai anak itu dewasa.
3. Pernikahan al-rahthun , yaitu pernikahan poliandri, pernikahan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
4.  Pernikahan khadan ,  yaitu  pernikahan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  secara  sembunyi-sembunyi  tanpa  akad  yang  sah.  Masyarakat  Arab menganggap hal tersebut bukan kejahatan selama dilakukans secara hasia.

## TEMUAN PENELITIAN
Poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara bersamaan. Dalam konteks keagamaan, seperti dalam Islam,  beberapa  argument  sering  diajukan  untuk  melegitimasi  poligami,  termasuk referensi  dan  praktik  nabi  sebagai  contoh  yang  dianjurkan  dalam  situasi  tertentu. Namun  pemahaman  terhadap  poligami  dapat  bervariasi  dan  banyak  yang menganggapnya  kontroversial.    Wacana  ketidakadilan  gender,  dalam  konteks  ini merujuk  pada  pembahasan  atau  analisis  mengenai  bagaimana  poligami  dapat menciptakan  atau  memperkuat  ketidaksetaraan  gender.  Wacana  ini  melibatkan berbagai  pertimbangan  terhadap  dampak  poligami  terhadap  hak,  peran,  dan kesejahteraan perempuan dalam hubungan perkawinan dan masyarakat secara umum.
Ketidakadilan gender dalam praktek poligami dilanggengkan melalui dalil-dalil agama.  Diskursus  poligami  dibicarakan  berbagai  kalangan  karena  dalam  realitanya praktek  poligami  di  masyarakat  menggambarkan  ketidakadilan  berbagai  pihak utamanya istri dan anak yang terganggu secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh  dalam  JURNAS.COM,  2019  mengatakan  bahwa,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan praktik poligami itu merugikan tidak hanya  terhadao  iistri  tapi  juga  anak.  Dalam  (VOA  Indonesia,  2018)  menyebutkan terdapat 1.697 kasus kekerasan dalam rumah tangga karena faktor poligami. Bahkan banyak  para  suami  yang  memaksakan  diri  untuk  poligami    tanpa  persetujuan  istri untuk menikah lagi.
Hal yang baru dari tulisan ini ingin mendobrak paradigma kemapanan tentang hakikat poligami yang selama ini sering disalah artikan, baik mulai dari pengertian, pemahaman  tentang  ayat-ayat  dan  dalil-dalil  poligami,  kultur  di  masyarakat,  pro kontra perihal poligami, dan diskursus ketidakadilan yang sering disalahartikan dalam kultur kehidupan  yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dan dipandang sebelah mata.
Maka,  temuan  dari  artikel  adalah  mengungkap  beberapa  fakta  sosial  yang menjadi diskursus di  tengah merebaknya praktik poligami yang terjadi saat ini dan menjawab  banyak    kasuistik  praktik  poligami  yang    menyimpang    dan  merugikan secara sosial sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap kehidupan orang lain dan memiliki dampak  buruk terhadap kultur, agama, dan sosial yang ada.
Kesalahan-kesalahan dalam memahami praktik poligami adalah suatu hal  yang melanggengkan  ketidakadilan  terhadap  perempuan,  menjustifikasi  dengan  adanya dalil-dalil  agama  menjadi  kesalahan  yang  perlu  diluruskan,  kesetaraan  perempuan dengan laki-laki adalah kunci  untuk memberikan pemahaman  baru problem relasi gender yang  tersebar di  masyarakat.

## Diskursus Dalil-Dalil Poligami
Dalam Islam, pandangan yang jama melihat bahwa poligami  secara normatif diperbolehkan. Kebolehan poligami secara normatif berdasarkan QS. An-Nisa [4]: 3.
“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
Di samping ayat tersebut di atas, para ulama mazhab mengaitkan beberapa ayat yang berkaitan dengan poligami, yaitu; Qs. An-Nisa [4]: 129, Qs. Al-Ahzab [33]: 50,  Qs. Al-Mukminun [23]: 5-6. Demikian juga terdapat beberapa hadis yang menjadi justifikasi kebolehan dan pembatasan poligami. Hadis tentang seorang pria dari Bani Saqif yang masuk Islam dan memiliki 10 istri, maka Nabi memerintahkannya untuk mempertahankan maksimal 4 dan menceraikan yang lainnya (Nasution, 2002).
Pada  umumnya  para  ulama  mazhab  tidak  mengharamkan  perbuatan poligami, tetapi memberikan batasan dengan beberapa syarat bagi orang yang hendak melakukannya, utamanya adalah syarat berlaku adil. Tuntutan  untuk  berbuat  adil terhadap  para  istri  menurut  Imam     Syafii  berhubungan  dengan  urusan  fisik seperti  nafkah,  giliran  malam,  dan  kunjungan  baik siang maupun malam. Tuntutan ini didasarkan pada prilaku Nabi terhadap istri-istrinya dengan memberikan bagian kunjungan  malam  secara  adil  kepada  istri-istrinya.  Sementara  berkaitan  dengan keadilan  yang  bersifat  batiniyah  menurut  Imam  Syafii  mustahil  dapat  diwujudkan sebagaimana  ditegaskan  dalam  Qs.  An-Nisa  [4]:  129.  Dalam  catatan  Khoirudin (2002)     dinyatakan bahwa hanya Imam Syafii yang mengaitkan keadilan berpoligami dengan Qs. An-Nisa [4]: 129.
Dalam perspektif lain dijelaskan bahwa salah satu argumentasi utama yang biasa digunakan oleh penganut pro poligami adalah mengambil landasan dalam al- Qur’an dari surat an- Nisa’ ayat 3 dengan mengambil penggalannya saja; “ Nikahilah perempuan  2,  3,  atau  4  asal  bisa  berbuat adil”. Padahal,  ayat  tersebut  tidak  dapat dipahami secara parsial dengan hanya merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain.
Menurut Syahrur, jenis kalimat pada ayat tersebut memiliki ma’thufah (berantai) dari ayat sebelumnya yaitu karena menggunakan kata “wa in….” kata ini merupakan kalimat bersyarat dalam konteks hak terhadap anak yatim yang terkait dengan surat al- Nisa’ ayat 2. sedangkan ketika dilihat dari sudut pandang hudud , maka ayat tersebut memiliki kaitan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial (Syahrur, n.d.).
Bersumber dari Qur’an surat an- Nisa’ ayat 3, Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini adalah kemurahan  untuk  melakukan  poligami  y a n g   disertai  dengan  sikap kehati-hatian   dan  harus  bersikap  adil.  Namun,  jika  tidak  berbuat  adil  cukuplah
bermonogami atau dengan budak belian yang dimilikinya. Qutb membatasi poligami hanya  4  istri  saja.  Dengan  melandaskan  pada  hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh Imam Abu Daud tentang Umairah al-Asadi.
Beranjak dari dalil-dalil yang dijadikan senjata oleh mereka yang pro terhadap praktik  poligami  penulis  berasumsi  bahwa  ayat  tersebut  turun  berkenaan  dengan adanya keadilan terhadap seorang perempuan dan menjunjung nilai kemanusia yaitu membantu  anak  yatim,  apabila  anak  yatim  tersebut  dinikahi  oleh  orang  yang memeliharanya  dan  memegang  harta  kekayaannya  makan  akan  menghasilkan kemaslahatan.  Bukan  berarti  ayat  tersebut  memerintahkan  menikahi  lebih  dari  satu orang perempuan tanpa adanya keadilan yang terjadi di lapangan saat ini (Al-Shabuni, 2005).

## Problematika  Ketidakadilan:  Menyingkap  Kesalahan-Kesalahan  dalam  Praktik Poligami
Islam  sendiri  melihat  praktik  poligami  dengan  sangat  longgar  dan  moderat. Laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istri.  Jika  adil  tidak  bisa  dicapai  maka  suami  harus  monogami.  Selain  itu,  Islam melarang  dengan  adanya  perzinahan  atau  maksiat  utamanya  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  belum  halal  sebagaimana  firman  (Qs.  al-Isra:  32)  untuk  menjauhi zina.  Adanya  justifikasi  dari  dalil-dalil  agama  yang  demikian  sering  kali  dijadikan praktek penyelewengan oleh para lelaki untuk melegalkan praktek poligami sehingga menguntungkan para lelaki untuk memenuhi hasrat seksualnya.
Dalam  hal  ini  al-Zamakhsyari  mengatakan  bahwa,  tuntutan  kemampuan berbuat  adil  terhadap  para  istri  harus  sesuai  dengan  kemampuan  yang  maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan yang zhalim, memaksakan artinya tidak ada kemungkinan untuk bisa adil dalam  praktek  poligami  meski  tidak  melarang.  Al-Qurthubi  sepakat  dengan  al- Zamakhsyari dalam beberapa hal namun bisa berbeda di beberapa hal yang lain. Al- Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika memerintahkan para sahabat untuk menikahi istrinya maksimal empat. Menurut al-Qurthubi jumlah maksimal  istri  bagi  suami  yang  berpoligami  adalah  empat  perempuan  (Al  Qurtubi, 1993).
Seharusnya,  poligami  diperbolehkan  dalam  keadaan  darurat  sehingga  hanya dapat dilakukan karena kebutuhan bukan keinginan semata. Berlakulah disini kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “ dar’u al - mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al -mashalih ” . Kaidah tersebut menunjukkan kehati-hatian ketika seseorang memutuskan untuk berpoligami. Menurut Maraghi (1986) lima alasan dibolehkannya poligami adalah: (1). Istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; (2). Apabila suami  memiliki  kemampuan  seks  yang  lebih  tinggi  sementara  istri  tidak  mampu melayani  sesuai  dengan  kebutuhannya;  (3).  Jika  suami  memiliki  harta  yang  banyak untuk  membiayai  segala  kepentingan  keluarga,  dan;    (4).  Jika  jumlah  perempuan melebihi  jumlah  laki-laki  yang  bisa  jadi  dikarenakan  perang;  (5)  karena  banyaknya
anak  yatim  dan  janda  sebagai  akibat  perang  juga  membolehkan  dilakukannya poligami.
Ada  banyak  memang  kesalahan-kesalahan  yang  sering  terjadi  menjadi  salah satu  tradisi  yang  dibolehkannya  poligami  di  tengah  masyarakat,  itu  semua  karena tidak ada kontrol sosial yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menjaga perempuan  dari  kekejaman  laki-laki  yang  secara  tradisi  dimaklumi  akan  tetapi merugikan secara psikologis dan sosial bagi kaum perempuan. Maka tidak pelak jika gerakan feminisme mencoba menggaungkan salah satu penolakan yang sangat keras atas praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi di muka bumi dan penindasan terhadap perempuan dengan sewenang-wenang (Mojab, 2001).
Beberapa  aspek  ketidakadilan  gender  dalam  konteks  poligami  paling  tidak melibatkan hal-hal sebagai berikut.
1. Pembagian  perhatian  dan  sumber  daya.  Bahwa  poligami  dapat  menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian perhatian dan sumber daya antara para istri. Hal ini mengakibatkan perasaan tidak dihargai, tidak setara dalam hubungan pernikahannya.
2. Psikologi dan emosional: Poligami dapat menciptakan ketidak setaraan dalam aspek psikologis dan emosional. Perasaan cemburu, tidak  aman, atau kurang perhatian  dapat  menjadi  dampak  psikologis  bagi  istri  dalam  perkawinan poligami.
3. Hak hukum dan sosial; Dalam beberapa masyarakat hak hukum para istri ini tidak setara, antara istri utama dan istri kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini menyangku peran dan fungsi dan hak dalam pengambilan keputusan.
4. Pemberdayaan ekonomi: Poligami juga berpotensi menciptakaan ketidaksetaraan ekonomi antar istri, jika mengalami keterbatasan sumber daya yang dimiliki yang harus dibagi sejumlah istri dan tanggunagan anak masing- masing.
5. Stigma  sosial:  Poligami  juga  dapat  menciptakanstigmatisasi  sosial  terhadap peermpuan  yang  berada  dalam  relasi  poligami.  Mayarakat  cenderung memberikan  pandangan  negatif  atau  merendahkan  perempuan  yang  terikat pada perkawinan poligami.

## PEMBAHASAN Pro-Kontra Terhadap Poligami
Seorang  penulis  asal  Amerika-Pakistan  yang  banyak  sekali  mengkaji  dan menulis perihal sejarah Islam dan suara perempuan untuk Islam konservatif, Maryam Jameelah  tidak  setuju  dengan  aturan  yang  ada  di  Barat  jika  adanya  poligami  justru mendiskriminasikan perempuan dan merendahkan derajatnya. Menurutnya, dengan adanya  poligami  dapat  mengurangi  perceraian  karena  diperbolehkannya  poligami dalam Islam. Maryam Jameelah merupakan sosok perempuan yang dipoligami sebagai istri kedua dari Muhammad Yusuf Khan yang merupakan saudara dari gurunya Abu A`la Al-Maududi (Hatimy, 1983).
Persoalan  poligami  juga  mendapat  penolakan  oleh  perempuan-perempuan gerakan feminis sebut saja Amina Wadud yang paling banter mengkritisi tafsir-tafsir mesoginis. Hal ini seringkali dilupakan oleh para pendukung poligami (Wadud, 2006). Dalam  sosial  dan  politik  aktivisme  poligami  muncul  kembali  tidak  lain  untuk memperbaiki  dan  melindungi  pernikahan  monogami  di  Indonesia  ( The  Polygamy Question , 2016).
Berdasarkan  Undang-Undang  Turki, The  Turkish  Civil  Code 1926,  poligami sangat dilarang dan jika terjadi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Hal tersebut dipertegas pula dalam The Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of 1951, dalam pasal 8 disebutkan: “ No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party ”. Terdapat juga dalam pasal 19 (a) dinyatakan: “ A marriage shall be declared invalid where at the date of  the marriage one of  parties ” ( Gender equality and women’s rights , 2023).
Menurut Sayyid Sabiq bahwa adanya poligami dalam Islam merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT. Kepada seorang laki-laki karena sejatinya seksualitas laki- laki lebih besar dibandingkan perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada perempuan untuk bisa hamil. Akan tetapi jika perempuan diperbolehkan poligami maka akan kesulitan mencari siapa pemilik benih dalam diri perempuan (Al- Faifi, n.d.). Jadi jika poliandri hanya dikhususkan untuk perempuan, hal tersebut jelas sangat  tidak  bertentangan,  jika  perempuan  dibolehkan  poligami  maka  hal  tersebut menjadi irrasional sekali dalam kehidupan.
Bukan  berarti  dengan  adanya  poligami  derajat  perempuan  menjadi  rendah, untuk  mengangkat  derajat  perempuan  maka  ada  syarat  yang  harus  dipenuhi  yaitu keadilan dalam berpoligami bagi laki-laki karena perempuan memiliki hak untuk tidak dimadu.  Akan  tetapi,  dengan  adanya  poligami  akan  menghindarkan  laki-laki  dari perzinahan  dan  perselingkuhan  terhadap  istri  pertamanya.  Selain  itu,  juga  untuk melatih kepemimpinan seorang laki-laki dengan bersifat adil dalam rumah tangganya.

## Ketidakadilan Gender dalam Praktik Poligami
Agama  bertujuan  menjadi  pedoman  hidup  yang  harus  ditaati  agar mendapatkan  keselamatan  dalam  mengarungi  bahtera  kehidupan  dunia  yang temporal dan kehidupan akhirat yang abadi. Selain itu, agama diyakini mengajarkan prinsip  nilai-nilai  yang  benar  dan  bersifat  universal  untuk  kebaikan  dan  atau kemaslahatan  umat.  Begitupun  ketika  agama  Islam  membolehkan  poligami  maka harus dipahami dan diaplikasikan dengan baik.
Banyak  sebenarnya  kejanggalan-kejanggalan  yang  telah  menyeret  praktik poligami pada ketidakadilan gender menurut perspektif Musdah Mulia, ketidakadilan tersebut  sering  juga  berhubungan  dengan  konstruksi  dan  paradigma,  seperti beranggapan  bahwa  perempuan  tidak  penting  atau  sekadar  pelengkap  kepentingan laki-laki.  Nah,  subordinasi  perempuan  terjadi  dalam  rumah  tangga  maupun  dalam kehidupan bermasyarakat secara umum telah menandakan bahwa hal itu menciptakan benih-benih ketidakadilan yang panjang dalam sejarah perempuan. Katakanlah, pada
kehidupan rumah tangga misalkan, perempuan harus patuh pada suaminya sehingga perempuan  tidak  pernah  mampu  tegak  berdiri  sendiri  (independen)  atau  anggapan tidak  penting  dalam  keputusan  politik,  pembentukan  stereotype  atau  melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence) dan sosialisasi ideologi serta nilai peran gender. Secara konkrit dapat digambarkan bahwa perempuan sebagai makhluk yang memiliki sifat emosional, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional (BUDIMAN, 1985).
Perbedaan ini pada akhirnya memunculkan banyak ketidakadilan dan proses marjinalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan, beban kerja ganda pada perempuan. Para feminis kemudian mempertanyakan mengapa dan bagaimana perbedaan gender dapat melahirkan ketidakadilan pada perempuan? Menurut feminis radikal Kate Millet mengatakan bahwa, ketidakadilan tersebut disebabkan oleh adanya relasi kuasa laki- laki yang dominan terhadap perempuan. Ketidakadilan gender antara lain subordinasi yaitu suatu anggapan bahwa perempuan tidak begitu penting terhadap laki-laki atau sekadar pelengkap bagi laki-laki. Berbagai stereotip (pelabelan negatif) semisal godaan perempuan lebih besar daripada godaan syetan adalah maksud dari itu semua (S. M. Mulia, 2005).
Gender adalah konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kiprah dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat  dari  laki-laki  yang  peran  sosialnya  tidak  diberdayakan  secara  lebih  luas (FAKIH, 2013). Dalam hal praktik poligami penulis melihat ada sisi ketidakadilan sikap sosial yang dilahirkan oleh para laki-laki diantaranya adalah kasih sayang anak yang terbagi,  psikologi  istri  yang  terganggu,  dan  adanya  ketidaknyamanan  terhadap lingkungan sekitar.
Al- Qur’an  menganjurkan  untuk  bermonogami,  melakukan  pernikahan  hanya dengan  satu  istri  saja,  karena  dengan  berpoligami,  seseorang  berpeluang  besar melakukan  kezdhaliman.  Banyaknya  istri  memiliki  kemungkinan  kuat  terjadinya penyimpangan dari batas istiqamah dan berbuat zalim dalam membagi hak dan jarang orang yang selamat dari kemungkinan tersebut (Farhat, 2007). satu hal yang terlupakan dalam  poligami  sehingga  terjadi  ketidakadilan  yang  terdapat  dalam  firman  Allah SWT.:  “ Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati  dalam rongganya;  dan  Dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu  yang  kamu  zhiharitu  sebagai ibumu,  dan  Dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  dimulutmu  saja  dan  Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Qs. al-Ahzab: 4).
Dari ayat di atas sangat jelas sekali bahwa  Allah menciptakan satu hati yang tidak akan pernah bisa dibagi. Sekali lagi bahwa cinta itu memilih karena hakikatnya cinta tidak bisa adil pada dua hati. Oleh karena itu, konflik yang seringkali terjadi pada poligami adalah kecemburuan yang berakhir pada puncak perceraian. Memang benar bahwa adil yang dimaksud secara dhzahir tapi di lain sisi menyakiti hati orang lain sangat dilarang apalagi menyakiti hati istri yang telah mendarah daging. Jadi, pada intinya dalam ketidakadilan gender bahwa poligami bukanlah solusi.
Solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. jika hendak tertarik pada perempuan  lain  atau  ada  unsur  ingin  berpoligami  setidaknya  bisa  diminimalisir dengan istri yang telah ada, sebagaiman hadis Nabi: “jika salah satu di antara kalian melihat  perempuan  dan  membuatnya  tertarik  padanya  maka  hendaknya  dia mendatangi istrinya agar hawa nafsunya tersalurkan” (HR. Muslim, Abu Dauddan at - Turmudzi).  Pada  hakikatnya  Nabi  Muhammad  SAW.  berpoligami  atas  kepentingan perlindungan  dan  menganjurkan  umatnya  untuk  menggunakan  semangat  adil terhadap perempuan dan semangat untuk kemaslahatan bersama.
Poligami  akhirnya  memberikan  ruang    baru    untuk  menciprakan  banyak kemelaratan, kesengsaraan dan penghancuran terhadap keluarga. Kehadiran realitas yang menodai kehidupan perempuan maka membuat banyak perempuan dibelahan dunia  menolak  poligami.  Namun,  kalau  realitas  seperti  ini  menjadi  acuan  kaum perempuan,  nampaknya  akan  semakin  tidak  seimbang,  karena  pada  diri  kaum perempuan juga terdapat egoisme yang kadang berlebihan dengan praktek yang tidak terpuji seperti, suka menyalahkan orang lain, tidak bersedia menerima hukum-hukum Allah SWT dan sunnah rasul-Nya.

## KESIMPULAN
Poligami dengan segala bentuk diskurus yang ada merupakan satu kritik tajam atas praktik ketidakadilan yang muncul di tengah  masyarakat terhadap perempuan. Karena poligami merupakan suatu langkah yang dapat merusak perempuan dengan kondisi  hati  yang  berat  dan  keterpaksaan. Poligami  menjadi  suatu  dilema,  diterima ataupun tidak tetap memiliki konsekuensi ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap perempuan tidak jarang dijumpai. Istri pertama maupun kedua, sama sama terjerat dan tertindas  dalam  sistem  kemasyarakatan  yang  dikuasai  oleh  sistem  masyarakat patriarkhi.
Ketidakadilan  gender  terkadang  kurang  menjadi  perhatian  publik  meski  itu sangat  berdampak  terhadap  perilaku  sesesorang.  Dalam  berpoligami  jelas  tidak dilarang  di  dalam  Islam,  akan  tetapi  perbuatan  tersebut  bisa  merugikan  seorang perempuan. Karena melihat pelbagai praktik poligami yang terjadi saat ini justru tidak sesuai dengan syarat dibolehkannya berpoligami, alasan untuk menanggulangi libido seksual  laki-laki  dijadikan  sebagai  kunci  dasar  yang  sebenarnya  Rasulullah  SAW memberikan solusi untuk berpuasa misalnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Perlu  kiranya    penulis  menuliskan  banyak  terimakasih  dan  apresiasi  kepada teman  diskusi    di  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyarta,  sahabat  Munawwir  yang  telah memberikan buku-buku  yang membahas ketimpangan isu-isu gender, dan dosen saya Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A yang membantu memberikan draf dan  referensi  untuk mengkaji ayat-ayat seputar poligami.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian  ini  ditulis  sendiri  oleh  tim  kolaboratif  yang  terdiri  dari  dua  orang yang  memiliki  konsentrasi  berbeda.  Ide  dan  lahirnya  tulisan  ini  dipromotori  oleh Jamalul Muttaqin sedangkan Syamsiyani mencarikan data-data pendukung, menulis
beberapa  tinjauan  literatur.  Pada  akhirnya,  masing-masing  peneliti  meninjau  dan menganalisis  kembali  sesuatu  yang  tidak  penting  dan  sesuatu  yang  penting  untuk dioleh  menjadi  draf  tulisan  dan  didiskusikan  dengan  para  ahli  sehingga    menjadi tulisan jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Qurtubi,  A.  `Abdillah  al-Ansari.  (1993). Jami`  li  ahkam  al- qur’an  /  Abi  `Abdillah  al - Ansari al- Qurtubi . Dar al-kutub al-Ilmiyyah. Al-Faifi, S. S. A. Y. (n.d.). Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq . Pustaka Al-Kautsar. Al-Shabuni, M. A. (2005). Kawinlah selagi muda: Cara sehat menjaga kesucian diri (Cet. 4). Serambi Ilmu Semesta.
Arifin, A. (2021). Menikah untuk Bahagia 2021 . Elex Media Komputindo. ASY  SYAUKANI,  I.  M.  (1994). Terjemah  Nailul  authar  9  /penerjemah  Hadimulyo  dan KathurSuhardi. 9 . CV Asy- Sifa’.
Basriadi,  B.  (2015).  TINJAUAN  FILOSOFIS  POLIGAMI  PERSPEKTIF  FILSAFAT HUKUM ISLAM. El-Hikam , 8 (1), Article 1. Bennion,  J.,  &  Joffe,  L.  F.  (Eds.).  (2016). The  Polygamy  Question .  University  Press  of Colorado. https://www.jstor.org/stable/j.ctt19jcj41
BUDIMAN,  A.  (1985). PEMBAGIAN  KERJA  SECARA  SEKSUAL:  Sebuah  pembahasan sosiologi tentang peran wanita di dalam masyarak . Gramedia. FAKIH, M. (2013). Analisis gender dan transformasi sosial (ed. 2). Pustaka Pelajar. Farhat, K. H. (2007). Poligami dalam pandangan Islam, Nasrani & Yahudi . Darul Haq. Gender equality and women’s rights . (2023, June 1). OHCHR. https://www.ohchr.org/en/topic/gender-equality-and-womens-rights Hatimy,  S.  A.  S.  al-.  (1983). Woman  in  Islam:  A  comparative  study (2.  ed.).  Islamic Publications.
Hikmah,  S.  (2012a).  FAKTA  POLIGAMI  SEBAGAI  BENTUK  KEKERASAN TERHADAP  PEREMPUAN. Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender , 7 (2),  Article  2. https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646
Islah Gusmian, 1973-. (2007). Mengapa Nabi Muhammad berpoligami? Pustaka Marwa. Maraghi, A. M. al. (1986). Terjemah Tafsir Al Maraghi  5 /  Ahmad Mustafa al  Maraghi ; diterjemahkan Hery Nur Aly dan Bahrun Abubakar . Toha putra. Mojab, S. (2001). Theorizing the Politics of ‘Islamic Feminism.’ Feminist Review , 69 (1), 124 – 146. https://doi.org/10.1080/01417780110070157 Mulia, P. D. S. M. (2011). Membangun Surga di Bumi . Elex Media Komputindo. Mulia, S. M. (2005). Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan . Mizan.
Suyitno.  (2021). METODE  PENELITIAN  KUALITATIF  KONSEP,  PRINSIP  DAN OPERASIONALNYA . OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/auqfr Syahrur, M. (n.d.). Al Daulatu wa al mujatama’ jilid 2 . Al Haly Offset. Wadud, A. (2006). Quran menurut perempuan: Membaca kembali kitab suci dengan semangat . Serambi Ilmu Semesta.