## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## STRATEEGI  KOMUNIKASI  PUBLIK  DALAM  MENANGGAPI GELOMBANG MISINFORMASI DAN DISINFORMASI PPDB ONLINE DI PROVINSI BANTEN

## Denis Gliselda Aurelia*, Ipah Ema Jumiati
Program Studi Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Abstract
The implementation of PPDB in Banten Province experienced several bad record findings  as  a  result  of  misinformation  and  disinformation  experienced  by  the public, especially for prospective registrants due to the unpreparedness of the government  and  several  other  related  institutions  in  implementing  public communication  strategies.  The  existence  of  this  information  confusion  can certainly  hinder  the  implementation  of  the  acceptance  of  new  students.  This phenomenon shows that the public communication strategy plays an important role  in  achieving  an  interest.  The  purpose  of  this  study  is to  highlight  public communication  strategies  in  responding  to  the  wave  of  misinformation  and disinformation on the implementation of online PPDB in Banten Province. The method used in this research is a literature study with data collection techniques obtained  from  various  sources  such  as  books,  journals,  the  internet, documentation, and libraries.

## Abstrak
Pelaksanaan  PPDB  di  Provinsi  Banten  mengalami  beberapa  catatan buruk sebagai akibat dari adanya misinformasi dan  disinformasi yang dialami  oleh  publik  khususnya  bagi  calon  pendaftar  yang  disebabkan dari  ketidaksiapan  pemerintah  dan  beberapa  jajaran  lembaga  terkait lainnya  dalam  mengimplementasikan  strategi  komunikasi  publik. Adanya  kesimpangsiuran  informasi  tentunya  dapat  menghambat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini menunjukan bahwa  strategi  komunikasi  publik  memegang  peranan  penting  dalam mencapai  suatu  kepentingan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menyoroti  strategi  komunikasi  publik  dalam  menanggapi  gelombang misinformasi  dan  disinformasi  pada  pelaksanaan  PPDB  online  di Provinsi  Banten.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi  literatur  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  didapat  dari berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal,  internet,  dokumentasi,  dan pustaka
Kata  Kunci: Komunikasi,  Strategi,  Disinformasi,  Misinformasi,  PPDB Online
Keywords: Communication, Strategy Information, Disinformasi, Misinformasi

## Article history:
Submission January 9 2023 Revision April 10 2023 Accepted May 18 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: Gliseproject@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan PPDB melalui sistem online yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengalami beberapa catatan buruk. Salah satunya adalah website sistem PPDB online yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum maupun pihak sekolah. Selain tidak dapat diakses, website PPDB online pun mengalami beberapa temuan  masalah  lainnya  seperti  beberapa  halaman  tertentu  yang  tidak  dapat ditampilkan terutama beberapa informasi penting bagi calon pendaftar.
Laman  monitoring  hasil  sementara  juga  tidak  diperbaharui  secara  realtime, sehingga menyulitkan pendaftar dalam mengambil keputusan atau tindakan. Misalnya untuk  mengunah  pilihan  jika  hasil  sementara  menunjukkan  bahwa  pendaftar  tidak diterima pada pilihan pertama atau kedua. Beberapa pendaftar pun mengeluhkan bahwa data inputnya tidak sinkron dengan data output dari sistem. Pilihan sekolah dan NISN juga tidak dapat muncul pada saat proses pencetakan. Dalam hal ini operator sekolah mengalami  kesulitan  untuk  melakukan  verifikasi  calon  siswa  sehingga  terjadi perlambatan proses pendaftaran.
Permasalahan yang timbul pada sistem PPDB online tentunya telah menyebabkan kesimpangsiuran  informasi  di  kalangan  masyarakat  khususnya  bagi  calon  pendaftar. Saluran  informasi  atau  kanal  pengaduan  sistem  PPDB  online  (help  desk)  juga  dinilai tidak responsif. Pendaftar mengeluhkan bahwa informasi yang diberikan cenderung non - informatif dan tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan pengadu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Komunikasi  yang  salah  arah  atau  tidak  konsisten  tersebut  berisiko  mengikis kepercayaan  publik.  Pemerintah  beserta  jajaran  lembaga  lembaga  terkait  dapat menyebabkan  permasalahan  yang  lebih  besar  serta  dapat  memperkuat  efek  jangka panjang dari misinformasi pada sistem PPDB online ini apabila tidak dapat melakukan strategi  komunikasi  yang  baik  dan  memadai.    Konsekuensi  buruk  dari  adanya misinformasi  terlihat  jelas  dalam  bentuk  perilaku  publik.  Masyarakat  beramai  - ramai mendatangi  sekolah  hingga  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Banten  guna memperoleh penjelasan maupun melakukan pendaftaran secara langsung. Fenomena ini dinilai tidak efisien dikarenakan masyarakat pada akhirnya menghabiskan lebih banyak biaya, waktu, dan energi selama proses pendaftaran berlangsung.
Selain beberapa permasalahan yang telah disebutkan, setiap sekolah juga ternyata memberlakukan  persyaratan  tambahan  yang  tidak  dicantumkan  atau  dipublikasikan melalui website resmi PPDB online. Persyaratan tambahan tersebut antara lain pas foto calon siswa dengan latar belakang warna tertentu, fotokopi KTP orangtua, akta kelahiran dan  kartu  keluarga  yang  telah  dilegalisir  oleh  instansi  terkait,  serta  surat  pernyataan orangtua  yang  ditandatangani  bersama  materai.  Masyarakat  mengeluhkan  bahwa informasi  persyaratan  tambahan  ini  seringkali  baru  diketahui  ketika  mereka  datang

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
langsung  ke  sekolah.  Tidak  berhenti  sampai  disitu,  permasalahan  pada  sistem  PPDB online  ini  pun  kemudian  menyebabkan  permasalahan  lainnya,  seperti  meningkatnya kerumunan  masyarakat  akibat  dari  banyaknya  pendaftar  yang  ingin  melakukan pendaftaran  di  sekolah  secara  langsung  karena  dirasa  lebih  pasti  dan  aman.  Pihak sekolah dalam hal ini kesulitan mengantisipasi dan memberlakukan protokol kesehatan ditengah ramainya kerumunan masyarakat.
Dari  semua  fenomena  diatas,  yang  perlu  untuk  digarisbawahi  adalah  bahwa komunikasi  mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  sentral.  Menurut  Everett  M.  Rogers, komunikasi  adalah  suatu  proses  di  mana  suatu  gagasan  disampaikan  dari  sumber kepada  penerima  untuk  mengubah  perilakunya.  Menurut  Harold  Lasswell,  cara  lain memahami komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang menimbulkan pengaruh tertentu dari komunikator kepada komunikan melalui media.
Keterbukaan  informasi  pun  akan  memberi  peluang  bagi  aparat  dalam  proses transparansi  dan  akuntabilitas  pelaksanaan  suatu  program.  Selain  itu,  informasi  juga dapat dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan - kepentingan tertentu apabila komunikasi tidak dilakukan dengan baik dan pada akhirnya kesenjangan - kesenjangan terhadap  penguasaan  informasi  ini  membuka  peluang  bagi  isu  yang  menyesatkan. Penguasaan suatu informasi membuka peluang dan kesempatan bagi seseorang untuk memanipulasi  serta  mengendalikan  banyak  kepentingan.  Akibatnya,  kebijakan  atau program  pemerintah  yang  akan  dilaksanakan  menjadi  tidak  tepat  sasaran  dan  tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena informasi yang beredar telah dimanfaatkan oleh  golongan  lain.  Singkatnya,  siapa  yang  dapat  melakukan  komunikasi  serta menguasai informasi, ialah yang akan unggul untuk mengendalikan dan mendapatkan kepentingan - kepentingannya.
Berkat upaya dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yakni diantaranya ICEL (Indonesian Center for Environment Law), AJI, LSPP, ISAI ini telah mendorong secara keras agar pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan undang - undang kebebasan informasi yang berprinsip untuk membuka informasi seluas - luasnya bagi kepentingan publik,  sedangkan  di  sisi  lain  undang  -  undang  ini  dihadapkan  pula  dengan  adanya tuntutan  undang  -  undang  kerahasiaan  negara  yang  berprinsip  untuk  membatasi informasi sekecil - kecilnya.
Informasi  dapat  bersifat  terbatas  (privat  dan  tertutup)  ataupun  terbuka.  Nilai informasi  terletak  pada  kemampuannya  dalam  mereduksi  ketidakpastian.  Distribusi informasi melalui strategi komunikasi dari berbagai sumber yang tidak merata tentunya dapat  menimbulkan  kesenjangan  informasi  bahkan  dalam  pengelolaannya  pun seringkali  tidak  dapat  meredakan  ketidakpastian  yang  beredar,  dan  justru  malah menjadikan situasi lebih bingung dan tidak pasti seperti yang terjadi dibeberapa sekolah di Provinsi Banten selama PPDB online berlangsung.  Misinformasi ataupun disinformasi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
dalam berbagai situasi sangat mungkin terjadi. Makna daripada misinformasi itu sendiri secara  sederhana  dapat  didefinisikan  sebagai  false,  mistaken  atau  misleading information.  Sedangkan  disinformasi  berbuntut  pada  distribusi,  pernyataan  atau penyebaran  informasi  yang  false,  mistaken  atau  misleading  dengan  tujuan  -  tujuan menyesatkan,  membohongi  atau  membingungkan.  Oleh  karena  itu,  disinformasi  juga dapat disebut sebagai misinformation with attitude.
MISINFORMASI DISINFORMASI MALINFORMASI Informasi yang tidak akurat namun disebarkan tanpa tujuan dan kepentingan tertentu Informasi palsu dan disebarkan dengan sengaja demi tujuan menyesatkan dan kepentingan golongan tertentu Informasi asli yang disebarkan dengan tujuan merugikan dan tidak berorientasi pada kepentingan publik
Sumber :  Ireton,  C.,  &  Posetti,  J.  (2019).  Jurnalisme,  "Berita  Palsu",  dan  Disinformasi  Konteks Indonesia. Jakarta: UNESCO Office.
Sumber disinformasi dapat diketahui (overt disinformation) atau bahkan bersifat tertutup dengan tidak adanya identifikasi sumber. Kuantitas dan kualitas disinformasi juga  sukar  untuk  dinilai,  tetapi  dapat  dipandang  kurang  lebih  sebagai  tindakan membohongi  (Fretzer,  jurnal).  Penjelasan  menegaskan  bahwa  sumber  informasi  dapat berasal dari siapa dan apa saja, bahkan sumber tersebut dapat diidentifikasi secara jelas ataupun  tersembunyi.    Seorang  individu  dapat  dikatakan  berkomitmen  berbohong ketika mereka membuat pernyataan seolah - olah mereka benar, mengetahui bahwa itu palsu, dan bertujuan untuk menyesatkan. Namun tidak semua kasus pernyataan palsu dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindakan  kebohongan.  Guna  mencegah  tersebarnya misinformasi ataupun disinformasi maka diperlukan adanya strategi komunikasi publik. Strategi komunikasi publik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah di ruang  publik  untuk  menyatukan  pemahaman  serta  untuk  mencapai  kesepahaman makna bersama, dengan bertujuan untuk menangggulangi penyebaran infodemik secara masif yang tersebar.
Strategi  dalam  komunikasi  berarti  perencanaan  komunikasi  (communication planning)  dan  manajemen  (management  planning)  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan (Effendy, 2005:10). Jadi, yang dimaksud dengan strategi komunikasi adalah rumusan-rumusan  yang  berupa  tujuan-tujuan  formal,  yang  kemudian  dirumuskan sedemikian  rupa  dengan  memperhatikan  kekuatan  -  kekuatan  internal  dan  eksternal untuk memperjelas bagaimana program diimplementasikan dalam organisasi. Strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh intansi pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai  cara.  Menurut  Soeriawidjaja  (dalam  Thoriq,  2019)  kegiatan  mengendalikan informasi publik meliputi perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik dalam implementasi kebijakan dan program pemerintah.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  topik  strategi komunikasi. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana oleh Nofiardi Syarif, Elva Ronaning Roem, Ernita Arif tahun 2021. Hasil penelitian ini memuat pentingnya  strategi  komunikasi  dalam  pelaksanaan  suatu  program,  hal  ini  wujudkan dalam  bentuk  sosialisasi  langsung  berupa  dialog  dan  wawancara  yang  dilakukan petugas  di  lapangan,  dan  berkomunikasi  menggunakan  media  luar  ruang,  website pemerintah,  portal  online  serta  media  sosial.  Sementara  hambatan  yang  timbul  di masyarakat  berupa  kesenjangan  informasi  dan  tanggapan  negatif  terhadap  program serta kurangnya sumber daya manusia dalam menciptakan komunikasi efektif.
Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Pemerintahan  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pembangunan  Desa Wisata  Tuktuk  Siadong  Kabupaten  Samosir  oleh  Besti  Rohana  Simbolon  dan  Fenni Khairifa tahun 2018 dengan hasil penelitian yang menunjukan pentingnya pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi demi terciptanya komunikasi yang tepat sasaran. Kurangnya  strategi  komunikasi  yang  tepat  ini  ditunjukan  melalui  reaksi  masyarakat yang  sebagian  apatis  terhadap  informasi  yang  diberikan.  Hal  ini  dapat  terjadi dikarenakan  tidak  adanya  analisis  tentang  kebutuhan  khalayak.    Pesan  yang tersampaikan baik dalam rapat dan publikasi di media lama serta media internet pun lebih terfokuskan kepada masyarakat luar Desa Wisata Tuktuk Siadong.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  literatur  atau  literature  review. Studi literatur didapat dari berbagai sumber, baik jurnal, buku,  dokumentasi, internet dan pustaka. Definisi lain mengenai metode studi literatur yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelolah  bahan  penulisan  (Zed,  2008  dalam  Nursalam,  2016).    Variabel  pada penelitian studi literatur ini tidak berstandar atau bersifat tidak baku. Data yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis secara mendalam. Hasil analisis data - data tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu pembahasan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dari sebuah penelitian.
Meskipun merupakan sebuah penelitian, penulis dalam penelitian studi literatur ini tidak perlu turun ke lapangan dan bertemu dengan responden secara langsung. Data -  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  dapat  diperoleh  dari  sumber  pustaka  atau dokumen. Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka, penelusuran pustaka ini tidak hanya dilakukan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kerangka penelitian melainkan sekaligus  memanfaatkan  sumber  -  sumber  pustaka  tersebut  untuk  memperoleh  data penelitian. Studi literatur tentunya membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data serta

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
kesimpulan  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Maka  dari  itu, dibutuhkan  persiapan  dan  pelaksanaan  yang  optimal.  Dengan  demikian  penelitian dengan metode studi literatur dapat diakui sebagai sebuah karya ilmiah.

## HASIL DAN DISKUSI
PPDB  sistem  online  adalah  program  penerimaan  calon  peserta  didik  baru  bagi siswa yang telah memenuhi  syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan ke jenjang satuan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  melalui  sistem  online  (Dinas  Pendidikan,  2014). Dengan  kata  lain,  sistem  PPDB  online  adalah  sebuah  sistem  yang  dirancang  untuk mengotomatisasi seleksi penerimaan siswa baru secara online dan berbasis waktu nyata (realtime),  mulai  dari  proses  pendaftaran,  proses  seleksi  hingga  pengumuman  hasil seleksi.  PPDB  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memberikan  serta  meningkatkan  mutu pendidikan agar anak usia sekolah memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi secara tertib dan terarah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, PPDB melalui sistem online bertujuan  untuk:  (1)  memberikan  kemudahan  akses  informasi  kepada  masyarakat dengan  cepat,  mudah  dan  akurat  dibidang  pendidikan,  (2)  memberikan  kesempatan yang  seluas  -  luasnya  kepada  setiap  masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan pendaftaraan  secara  cepat,  transparan,  dan  akuntabel,  (3)  melaksanakan  penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien.
Berkaca  kepada  tujuan  awal  diadakannya  PPDB  dengan  sistem  online, pelaksanaannya  justru  berbanding  terbalik  dengan  salah  satu  tujuannya  yakni memberikan  kesempatan  yang  seluas  -  luasnya  kepada  setiap  masyarakat  untuk memperoleh  pelayanan  pendaftaraan  secara  cepat,  praktis  dan  transparan.  Salah  satu faktor  penghambat  tercapainya  tujuan  tersebut  adalah  timbulnya  penyimpangan informasi  serta  tidak  matangnya  perencanaan  strategi  komunikasi.  Penyimpangan informasi  baik  disinformasi  ataupun  misinformasi  tersebut  dapat  sengaja  diciptakan karena  ketidakmampuan  dalam  melihat  persoalan  dan  inti  permasalahan  secara  jelas. Ketidamampuan itu dapat berasal dari ketersediaan informasi yang terbatas akibat dari buruknya strategi komunikasi yang dilakukan sehingga publik tidak mampu mereduksi sejumlah  ketidakpastian  dan  memahami  inti  persoalan  yang  kemudian  menyebabkan publik mengambil tindakan berdasarkan opini yang diyakininya.
Kekuatan dari opini publik tersebut terlihat sangat nyata ketika dihadapkan pada pilihan - pilihan yang ada. Permasalahannya adalah tidak semua opini mencerminkan informasi  yang  benar.  Opini  publik  malah  akan  menyebabkan  bertambah  besarnya penyimpangan informasi yang ada. Sekalipun opini publik ini bersifat disinformatif, baik sebagai akibat ataupun penyebab dari ketidakpastian informasi, opini tersebut biasanya tetap  akan  dipercaya  oleh  publik  sebagai  suatu  kebenaran  yang  kemudian  dipakai sebagai alat pengabsah di dalam memberi penilaian dan mengambil suatu keputusan.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Selanjutnya,  ketidakpastian  dan  penyimpangan  informasi  dari  komunikasi  yang  tidak baik membuka peluang bagi setiap individu untuk memberikan reaksi kepercayaan yang tumpul terhadap aparatur. Hal ini tentunya juga dapat menciptakan iklim politik yang menyebabkan  publik  akhirnya  melihat  pemerintah  bukan  dari  sisi  akuntabilitas  dan kepercayaan,  akan  tetapi  lebih  kepada  kecurigaan  dan  ketidakpercayaan  (Pope, 2003:429)
Claude  E.  Shannon  dalam  pandangannya  menyatakan  bahwa  tolok  ukur komunikasi  ditentukan  oleh  keberhasilan  teknis,  yakni  apakah  informasi  yang disampaikan  dapat  diterima  secara  persis  atau  tidak  walaupun  mengalami  hambatan dan gangguan (noise). Pada kasus ini adalah calon pendaftar tidak menerima informasi secara  jelas  baik  melalui  website  PPDB  maupun  kanal  pengaduan.  Warren  Weaver menambahkan  2  tolok  ukur  komunikasi.  Pertama,  apakah  pengertian  informasi  yang dimaksudkan dari komunikator dapat dimaknai sama oleh penerima informasi. Tolok ukur semacam ini disebut sebagai tolok ukur semantik. Tolak ukur semantik pada kasus ini dapat dilihat melalui reaksi calon pendaftar yang masih kebingungan akan informasi yang  telah  didapatkan,  kanal  pengaduan  pun  dinilai  tidak  responsif  sehingga  publik tidak  dapat  memaknai  situasi  serta  mengambil  keputusan  akibat  daripada kesimpangsiuran informasi yang beredar.
Kedua, apakah informasi yang disampaikan mempengaruhi perilaku penerima. Tolak  ukur  ini  disebut  tolok  ukur  efek.  Pada  kasus  sistem  PPDB  online  di  Provinsi Banten,  tolak  ukur  efek  dapat  dilihat  dari  ketidakpercayaan  publik  terhadap  sistem PPDB online sehingga calon pendaftar lebih memilih untuk mendaftar secara langsung ke  sekolah  yang  mana  tindakan  ini  kemudian  menimbulkan  permasalahan  lainnya. Ketiga  tolok  ukur  ini  memperlihatkan  dimensi  -  dimensi  penting  dalam  komunikasi. Pertama, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh tingkat akurasi dan ketepatan teknis yakni  apakah  semua  pesan  yang  disampaikan  telah  diterima  seperti  apa  yang disampaikan  oleh  komunikator.  Permasalahan  teknis  yang  muncul  dapat mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak lengkap dan membingungkan. Pada umumnya, masalah teknis dapat terjadi apabila misalnya suara yang disampaikan tidak jelas, tulisannya tidak jelas atau kabur, terdapat kata - kata yang hilang, dan sebagainya. Masalah  teknis  ini  tentunya  dapat  membingungkan  publik  di  dalam  menerima informasi.
Kedua,  lebih  kepada  problem  semantik,  yakni  mencakup  makna.  Secara  ideal, komunikasi  yang  berhasil  adalah  komunikasi  yang  dimaksudkan  komunikator ditangkap dan diterima dengan makna yang sama oleh penerima. Ini tidak terletak pada data  fisik  dari  pesan  komunikasi,  apakah  karena  suara,  tulisan,  gambar  atau  bentuk ekspresi  lainnya,  melainkan  bagaimana  pesan-pesan  tadi  dapat  dimaknai  seperti  apa yang dimaksudkan oleh komunikator.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Sedangkan dimensi ketiga, lebih memandang efek komunikasi sebagai pengaruh yang  mengakibatkan  perilaku  tertentu.  Sejalan  dengan  ketiga  dimensi  tersebut  maka diperlukan perencanaan strategi komunikasi publik yang tepat sebagai panduan guna mengarahkan  publik  kepada  informasi  yang  akurat,  yang  dapat  menghentikan  rasa panik serta kebingungan ditengah masyarakat. Pemerintah telah mengatur pengelolaan Komunikasi publik yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Pengelolaan  Komunikasi  Publik.  Disusun  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  yang  bertujuan  untuk  menunjang  keberhasilan  cabinet  kerja,  menyerap aspirasi  publik  dan  mempercepat  penyampaian  informasi  mengenai  kebijakan  dan program pemerintah (Inpres, 2015).
Dalam menyampaikan komunikasi agar diterima oleh publik maka dibutuhkan perencanaan  yang  matang.  Menurut  Arifin  (1984:  10)  dalam  bukunya  Strategi Komunikasi, dalam merumuskan sebuah strategi komunikasi dibutuhkan perhitungan kondisi dan situasi berdasarkan ruang dan waktu yang mungkin akan dihadapi untuk mencapai efektivitas komunikasi. Dalam usaha melakukan penyampaian informasi juga dibutuhkan  komunikator  yang  kredibel  dan  kompeten,  komunikator  harus  dapat merancang  pesan  dengan  melihat  target  cakupan  audiens  yang  ingin  dijangkau.  Itu artinya  pesan  efektif  disampaikan  apabila  komunikator  dapat  memberikan  informasi berdasarkan  kebutuhan  audiens  dan  dapat  diterima  dengan  baik  hingga  merubah perilaku audiens.
Efektiftivas komunikasi juga dapat dicapai apabila pesan yang disampaikan tepat sasaran.  Untuk  merumuskan  sebuah  pesan  yang  efektif,  maka  dibutuhkan  cara penyampaian pesan yang baik dan dapat dipahami oleh komunikan (penerima pesan), komunikan  berperilaku  seperti  apa  yang  dikehendaki  oleh  komunikator  serta  adanya kesesuaian  antar  komponen  (Hamidi,  2007).  Maka  dari  itu,  untuk  mencapai  praktek komunikasi  publik  yang  berdampak  positif  bagi  publik  dan  dalam  rangka  merespons gelombang  misinformasi  dalam  sistem  PPDB  online  di  Provinsi  Banten,  maka pemerintah  dapat  melakukan  beberapa  pendekatan-pendekatan  strategi  komunikasi publik berikut ini:

## Konsistensi dan Ketepatan Waktu Berkomunikasi
Melalui  komunikasi  publik,  pemerintah  dapat  mengurangi  kemungkinan terjadinya  misinformasi  dan  disinformasi  dengan  segera  menyebarluaskan  informasi yang akurat. Selama periode ini, pemerintah dapat memberikan arahan kepada publik dengan memberikan informasi yang terus menerus diperbaharui secara realtime. Pada saat yang sama, melalui upaya ini pemerintah tentunya dapat mencegah kemungkinan kesalahan  informasi  yang  berkembang  di  masyarakat.  Metode  ini  pada  dasarnya menggunakan pendekatan pencegahan dan mengoreksi daripada harus memeranginya.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Pemerintah  secara  tidak  langsung  juga  telah  melakukan  pemantauan  dan penilaian terhadap pelaksanaan sistem PPDB online guna terlaksananya program yang stabil.  Prinsip  dalam  konteks  ini  adalah  informasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah bersama dengan jajaran lembaga negara lainnya yang terkait harus saling menguatkan. Narasi informasi yang dibangun pun harus konsisten dan satu suara di setiap sekolah yang ada di wilayah Provinsi Banten.

## Mengenali Sasaran Komunikasi
Salah  satu  strategi  awal  dalam  melakukan  komunikasi  publik  adalah  dengan mengenali  sasaran  publik.  Pada  tahap  ini  diharapkan  informasi  -  informasi  yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan mendapatkan tanggapan positif oleh publik. Dalam  hal  ini,  mengenali  sasaran  komunikasi  yang  dimaksud  adalah  yang  berkaitan dengan  penentuan  golongan  yang  menjadi  target  sasaran  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi Banten selama pelaksanaan PPDB online yakni calon siswa beserta orang tua.

## Pengkajian Maksud dan Tujuan Pesan Komunikasi
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Banten  tentunya  terus  berupaya menyampaikan  pesan  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  jelas  kepada  publik  selama pelaksanaan  PPDB  online  berlangsung.  Namun,  pesan  yang  akan  disampaikan  dalam sebuah komunikasi perlu diperhatikan dan dirancang terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang jelas dan mudah dimengerti selama proses komunikasi.
Pengkajian terhadap maksud dan tujuan dari pesan yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten harus sepenuhnya sejalan dengan tujuan  dari  pelaksanaan  sistem  PPDB  online  di  Provinsi  Banten  yakni  untuk mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  pendaftaran  peserta  didik  baru  melalui sistem  online.  Pesan  yang  rencananya  akan  disampaikan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Provinsi  Banten  pun  secara  garis  besar  perlu  memuat  prosedur  dan persyaratan  terkait  pendaftaran  peserta  didik  baru  guna  mencapai  kejelasan  dan kemudahan yang dimaksud.

## Menciptakan Transparansi dalam Komunikasi
Melakukan  pendekatan  proaktif  untuk  menjaga  transparansi  informasi  dalam menyebarkan informasi kepada publik memang dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif guna mendukung proses komunikasi yang baik selama implementasi suatu kebijakan  atau  program.  Pada  saat  yang  bersamaan,  tindakan  ini  sekaligus  dapat mengembalikan  kepercayaan  publik  serta  dapat  menghilangkan  rumor  dan  narasi  - narasi  palsu  yang  mungkin  berkembang  di masyarakat. Selain  kemampuannya  untuk

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
mencegah  kemungkinan  terjadinya  misinformasi  dan  disinformasi,  metode  ini  juga merupakan  metode  yang  tepat  untuk  membuktikan  akuntabilitas  dari  pemerintah selama pelaksanaan sistem PPDB online di Provinsi Banten berlangsung.

## SIMPULAN
Suatu  kebijakan  atau  program  pemerintah  memang  tidak  akan  selalu  dapat berjalan  dengan  lancar.  Namun,  Ketidaksiapan  pemerintah  maupun  jajaran  lembaga lainnya yang terkait dalam pelaksanaan sistem PPDB online di Provinsi Banten mengenai strategi  komunikasi  publik  dapat  menyebabkan  permasalahan  yang  timbul  lebih kompleks.  Hal  ini  dikarenakan  strategi  komunikasi  publik  memiliki  peranan  yang sentral dalam mencapai kestabilan suatu program. Apabila strategi komunikasi publik yang  dilakukan  cenderung  tidak  memadai  bahkan  cenderung  tidak  matang  dalam perencanannya serta tidak berjalan dengan lancar selama pelaksanaannya, maka akan menimbulkan  krisis  kepercayaan  dikalangan  publik.  Bermula  dari  krisis  kepercayaan inilah  yang  kemudian  akan  menimbulkan  permasalahan  lainnya.  Menanggapi  hal  ini, publik akan mulai menarik kesimpulan ataupun beropini demi memutuskan secepatnya langkah apa yang harus mereka ambil. Dalam hal ini, opini publik yang tidak didasari oleh  sumber  yang  jelas  malah  akan  semakin  memperkeruh  situasi  pelaksanaan  suatu program,  seperti  maraknya  penyebaran  misinformasi  dan  disinformasi  yang menyebabkan kepanikan tersendiri dikalangan publik dan justru akan berakibat kepada terjadinya perlambatan dalam pelayanan publik.
Dampak  ketidakpercayaan  publik  terhadap  sistem  yang  telah  dirancang sedemikian  rupa  oleh  pemerintah  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  reaksi  publik  yang meragukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru melalui sistem online. Keraguan publik  pun  semakin  diperparah  dengan  tidak  informatifnya  kanal  pengaduan  sistem PPDB online. Akibatnya calon pendaftar merasa lebih pasti dan aman dengan mendaftar secara  langsung  ke  sekolah.  Opini  publik  ini  kemudian  menimbulkan  permasalahan baru yakni terjadi lonjakan kerumunan di setiap sekolah yang ada di wilayah Provinsi Banten.    Pihak  sekolah  yang  sudah  kesulitan  dalam  menangani  proses  verifikasi  data calon siswa pun selanjutnya kewalahan menangani lonjakan kerumunan pendaftar dan sulit  untuk  menerapkan  protokol  kesehatan  mengingat  pandemi  Covid-19  masih berlangsung.  Beberapa  temuan  permasalahan  tersebut  seharusnya  dapat  diantisipasi oleh  pemerintah  melalui  strategi  komunikasi  publik  guna  menanggapi  lonjakan gelombang misinformasi dan disinformasi selama pelaksanaan PPDB online di Provinsi Banten  yakni  dengan  mengkaji  maksud  dan  tujuan  dari  informasi  yang  akan disampaikan,  mengenali  sasaran,  konsisten  dan  tepat  waktu  dalam  memberikan informasi  dengan  terus  memperbaharui  data  secara  realtime,  serta  membangun transparansi informasi bagi kalangan publik

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.5975 Page 117-127 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## REFERENSI
Carut Marut PPDB di Banten, Ombudsman: Kemunduran Pendidikan. (2021). https://bingar.id/carut-marut-ppdb-di-banten-ombudsmankemunduran- pendidikan/ . (diakses pada tanggal 2 Juli 2022)
Hamonangan, Junianto. (2022).
https://wartakota.tribunnews.com/2022/05/16/cegahmisinformasi-pengumuman- ppdb-20222023-bisa-dipasang-dikantor-kelurahan-hingga-masjid .  (diakses  pada tanggal 2 Juli 2022)
Kendala Teknis Pendaftaran PPDB Online dan Cara Mengatasinya. (2021). https://www.kompasiana.com/tatiajeng/60cfde48bb44867310477e52/kendala- teknis-pendaftaran-ppdb-online-dan-caramengatasinya .  (diakses pada tanggal 3 Juli 2022)
Ireton, C., & Posetti, J. 2019. Jurnalisme, "Berita Palsu", dan Disinformasi Konteks Indonesia. Jakarta: UNESCO Office.
Muchlis. 2017. Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Enrekang . Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negerri Aluddin Makassa
Ombudsman Banten: PPDB SMA 2021, Kemunduran Pendidukan Banten. (2021). https://www.mitrabantennews.com/ombudsman-bantenppdb-sma-2021- kemunduran-pendidukan-banten/ . (diakses pada tanggal 2 Juli 2022)
Pace, R. Wayne & Don F Faules, 2015. Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan  (Edisi  Indonesia,  Deddy  Mulyana,  Editor). PT  Remaja  Rosda  Karya. Bandung.
Purnamasari, Mega. 2017. Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Riau  Dalam  Pencapaian  Riau  Sebagai  Pusat  Kebudayaan  Melayu  Di  Asia  Tenggara Tahun 2020. Jurnal Online Mahasiswa. Volume 4 (1)
Setyawan, Doddy., Dekki Umamur Ra'is, Abd. Rohman. 2021. Peran Komunikasi Publik Dalam  Menanggapi  Gelombang  Disinformasi  Covid-19. Jurnal  ilmu  Administrasi Publik. Volume 6 (2), 165-175
Siregar,  Nurfitriani  M.  2021. Strategi  Komunikasi  dalam  Pembentukan  Opini  Publik Masyarakat. Jurnal Manajemen Dakwah. Volume 3 (2), 343-358
Sukmawati, Ade Irma., dkk. 2019. Demokrasi Damai Erat Digital . Siberkreasi: Jakarta Suparno, Basuki Agus., dkk. 2010. Disinformasi Berita Politik dalam Media Massa. Bigraf: Yogyakarta
Warsita,  Bambang.  2015. Evaluasi  Sistem  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (Ppdb)  Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jurnal Teknologi Pendidikan. Volume 3 (1), 27-44