## EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA

## Ardjawas
Universitas Islam Malang Email: ardjawas3@gmail.com

## Abstrak
Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintah desa. Maka, upaya  dalam  proses  penyelenggaran  pemerintahandesa,  dilihat  dari  ekeftivitas kinerja  kepala  desa  untuk  menciptakan  mekanisme  pemerintahan  yang  dapat mengemban visi misi kepala desa dalam mewujudkan masyarakat  yang sejahtera secara berkeadilan, Visi misi merupakan fokus dan arah bagi pemerintahan secara keseluruhan  termasuk  bagi  kinerja  kepala  desa.  Dengan  demikian,  yang  menjadi penelitian  yaitu  :  Untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  kinerja  Kepala  Desa, dan  Untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  Kepala  Desa  dalam mewujudkan  visi  misi  pembangunan  desa.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan jenis  pendekatan  kualitatif,  jenis  dan  sumber  data  meliputi  data  primer  dan sekunder.Pengumpulan  data  melalui  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.Instrumen  penelitian  meliputi  peneliti  sendiri,  panduan  wawancara, dan catatan
lapangan, Teknik sampling
menggunakanpurposive sampling.Keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi.Analisis  dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah Efektivitas kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa sudah dapat dikatakan  baik  dengan  dilihat  dari  berbagai  aspek.  Adapun  faktor  yang mempengaruhi  kinerja  kepala  desa  dalam  mewujudkan  visi  misi  pembangunan desa  yaitu  cara  berpikir  masyarakat  untuk  meningkatkan  SDM,  partisipasi,  taraf pendidikan,  kerja  sama  yang  baik,  serta  rasa  tangung  jawab  bersama  yang masyarakat  dan  perangkat  desa.  Adapun  gaya  kepemimpinan  kepala  desa  sangat mendukung berjalannya visi misi.
Kata Kunci: Kepala Desa, Tertib Administrasi, Desa Sentong

## Abstract
Headman  is  one  of  sole  ruler  in  government  of  village.  Therefore,  effort  in realizing  the  government  of  village  could  be  seen  from  headman  in  making governance  mechanism  which  bringvission  and  mission  of  headman  to  make prosperous society  equitably, vision and mission is  a focus and direction for  the government  entirely,  including  performance  of  headman.  Thus,  this  study
conducted:  To  know  how  the  effectiveness  of  headman  performance  and  to determine  factors  that  affected  headman  performance  in  realizing  vision  and mission of rural development. Research methodology is qualitative research,kind of  data  are  primary  and  secondary  data.  Collecting  the  data  by  conducting observation,  interviews,  and  documentation.  The  research  instrument  includes researchers,  interview,  and  field  notes,  sampling  using  purposive  sampling technique.  Validity  data  used  triangulation  techniques.  Analysis  used  reduction, presentation  and  conclusion.  Findings  showed  that  the  effectiveness  of  headman in realizing the vision and mission of rural development has to be said either to be viewed  from  various  aspects.  There  are  factors  that  affected  headman performance in realizing vision and mission of rural development; they are a way of society thinkingto improve human resources, participation, level of education, good  cooperation,  and  a  sense  of  shared  community  responsibilities  and staff  of villagegovernment.  The  leadership  style  of  headman  is  strongly  supports  the passage of vision and mission.
Keywords : Head Village, Administrative Order, Village Sentong

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengembang paradigma  dan  konsep  baru  kebijakan  tata  kelola  desa  secara  nasional.  Undang- undang  tentang  Desa  ini  tidak  lagi  menempatkan  desa  sebagai  latar  belakang Indonesia,  tapi  halaman  depan  Indonesia.    Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Desa),  bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal/usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah  Desa  beserta  aparatnya  bertugas  sebagai  administrator penyelenggara  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Oleh  sebab  itu diperlukan  aparat  desa  yang  benar-benar  mampu  dan  dapat  bekerjasama  dalam pelaksanaan  tugas  dan  memiliki  tanggung  jawab.  Keberadaan  aparat  desa  yang juga  diserahi  tugas  dibidang  administrasi,  menduduki  posisi  yang  sangat  penting karena  sebagai  organ  pemerintah  yang  paling  bawah  mengetahui  segala  kondisi dan  permaslahan  yang  ada  di  wilayahnaya.  Informasi  tersebut  dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah  maupun  nasional  untuk  kebutuhan  pembangunan  secara  menyeluruh. Dengan  demikian  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  tugas  dituntut  untuk  lebih optimal  guna  mempelancar  pelaksanaan  tugas  pemerintah.  Didalam  Peraturan Menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia  (PERMENDAGRI)  nomor  47  Tahun 2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa,  yang  menjelaskan  berbagai  jenis
pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk  mengembangkan  sistem  administrasi  pemerintahan  desa  yang  berfungsi sebagai  sumber  data  dan  informasi  mengenai  pemerintahan  desa  dalam pembangunan secara nasional.
Selanjutnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan  – permasalahan bagaimana  implementasi  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan  mendukung implementasi  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  serta  pengaruhnya  terhadap kinerja  kepala  desa  dalam  menjalankan  tertib  administrasi  di  Desa  Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  kualitatif.  Menurut Denzin dan Lincolin, kata kualitatif merupakan penekanan pada proses dan makna yang  tidak  dikaji  secara  ketat  atau  belum  diukur  dasi  sisi  kuantitas,  jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Penelitian kualitatif adalah suatuu proses  penelitian dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodologi  yang  menyelidiki  suatu fenomena  social  dan  masalah  manusia,  maka  dalam  penelitian  ini  menekankan sifat  realitas  yang  terbangun  secara  social,  hubungan  erat  antara  peneliti  dan subjek yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Menurut Purwanto dan Sulistyatuti, Implementasi pada hakekatnya adalah mendistribusikan  keluaran  dari  suatu  kebijakan  yang  dijalankan  oleh  seorang pelaksana  (untuk  menyampaikan  keluaran  kebijakan)kepada  suatu  kelompok sasaran  dalam  upaya  mencapai  kebijkan  tersebut.    Jika  Inmplementasi  dikaitkan dengan  kebijakan  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  maka  kebijakan  terdiri  dari  tujuan  atau  sasaran  kebijakan,  aktivitas,  atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengisyaratkan  bahwa  salah  satu hak kepala desa adalah mengajukan rancangan Peraturan desa, begitu juga tentang Badan  Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi  membahas  dan  menyepakati Rancangan  Peraturan  Desa  Bersama  Kepala  Desa.  Di  dalam  undang-undang tersebut membahas secara khusus tentang penyelenggaraan pemerintah desa yakni pasal  24  undang-undang  nomor  6  tahun  2014.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dalam penyelenggaraan  pemerintah  Desa  berdasarkan,  Kepastian  Hukum,  Tertib Penyelenggaraan  Pemerintahan  Tertib  kepentingan  umum,  Keterbukaan, Proporsional,  Profesionalitas,  Akuntabilitas,  Efektifitas  dan  Efisiensi,  Kearifan local, Keberagamaan dan Partisipatif.
Menurut  analisis  penulis  implementasi  dari  adanya  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  kepala  desa, pemerintah desa menjadi bertanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang ini menciptakan pola masyarakat mandiri dalam hal membangun  desa,  menciptakan  kinerja  pemerintah  yang  lebih  baik, mengutamakan asas  musyawarah dan  gotong royong, memutuskan sesuatu harus
bermusyawarah  dan  di  pembangunan  harus  gotong  royong  kelebihan  dari Undang-undang  ini  bahwa  desa  memiliki  RPJM  (Rancangan  Pembangunan jangka  Menengah)  dan  RKP  (Rencana  Kinerja  Pembangunan).  Dengan  adanya Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  ini  langsung  secara  otomatis  keberadaan desa  diakui,  Undang-undang  ini  dapat  mengatur  segala  hal  mulai  kewajibanm, tugas, pokok, fungsi, hak termasuk larangan semuanya diatur di dalam UU selain itu  Pemerintah  desa  bekerja  lebih  hati-hati  karena  adanya  pengawasan  langsung berlapis  seperti  Inspektorat,  BPLP,  KPU,  Kejaksaan  dan  Kepolisian.  Adanya pengawasan  tersebut  pemerintah  desa  dalan  menjalankan  kinerjanya  sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggung jawabkan. Khususnya penjelasan pasal 24 undang- undang nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa di Asas-asas penyelenggaraan pemerintah  desa.  bahwa  dari  Asas-asas  tersebut  sudah  dijalankan  dengan  cukup baik tetapi masih terdapat beberapa asas yang belum di terapkan secara maksimal seperti asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas. Faktor-faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  implentasi  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  dan  pengaruhnya  terhadap  kinerja  Kepala  Desa  dalam menjankan tertib adminitrasi.
Dalam  penelitian  ini  di  khususkan  mengenai  faktor  penghambat  dan pendukung inplementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam  menjalankan tertib administrasi desa  di  Desa  Sentong  Kecamatan  Krejengan  Kabupaten  Probolinggo  sebagai berikut.
Faktor Penghambat Faktor Kemampuan Aparat Faktor kemampuan dan atau keterampilan setiap aparat pada bidang tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu penentu efektif tidaknya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Namun  kenyataan menunjukkan  bahwa  hal  ini  kurang  dimiliki  oleh  setiap  aparat/perangkat  desa  di Desa  Sentong,  tingkat  Pendidikan  formal  yang  rendah  setiap  aparat  serta  jumlah aparat  cukup  mempengaruhi  efektif  tidaknya  pekerjaan  serta  produktivitas kelembagaan.
Sarana dan Prasarana
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Mustafa  perangkat  Desa  Sentong mengatakan investasi sarana dan prasaranan desa diperbolehkan dari dana bantuan pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  daerah,  pembelian  yang  dibebankan pada  anggaran  daerah.  Keadaan  sarana  dan  prasarana  di  Desa  Sentong  sampai sekarang  hanya  ada  sebuah  laptop  serta  printer  yang  seringkali  mengalami kerusakan.
Ahmad  Tijani  mengatakan  selain  dari  segi  kekurangan  perlengkapan minimnya  fasilitas  dikantor  khususnya  di  desa  ini  salah  satunya  jaringan  kurang cukup karena dalam pelaksanaannya tugas kepala desa baik itu sekretaris desa dan perangkat-perangkat  desa,  data-data  mau  dikirimkan  langsung  ke  pihak kecamatan,  ke  kabupaten  maupun  ke  pusat  karena  sinyal  internet  menghambat kinerja kepala desa dan perangkatnya.
Sumber Daya Manusia/Aparatur
Faktor  Pendidikan  yang  rendah  dapat  menghambat  kemampuan  terhadap pelaksanaan  tugas  apparat  desa  sehingga  menyebabkan  kurang  efektifnya pelaksanaan tugas pemerintah desa dan perangkatnya. Dilihat dari hasil penelitian
lewat data dokumentasi  di lapangan mengenai tingkat Pendidikan apparat, hanya sedikit yg berpendidikan sarjana (S1), kebanyakan hanya berpendidikan SMP dan SMA.
Factor Pendukung Factor Kemampuan Aparat Kepala desa di Desa Sentong berpendapat perilaku aparat pemerintah desa perlu  diperhitungkan  kompetensinya  dengan  mengacu  dua  hal.  Pertama, pemerintah  harus  memberikan  pelayanan  public  dengan  adil  menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat dan mengartikulasikan aspirasi dari  kebutuhan  masyarakat.  Kedua,  pemerintah  harus  mempunyai  kompetensi untuk  memperdayakan  masyarakat  agar  dinamika  interaksi  antar  pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan.
Sarana dan Prasarana
Dengan  semakin  berkembangnya  zaman,  maka  pelayanan  kepada masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan hal tersebut. Oleh karena itu sangat  diperlukan  adanya  Penambahan  Sarana  dan  Prasarana  Kantor  untuk mendukung  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10  Juli  2003  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik khususnya pada prinsip pelayanan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang isinya sebagi  berikut:  “Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja  dan  pendukung  lainnya yang  memadai  termasuk  penyediaan  sarana  teknologi  telekomunikasi  dan informatika”. Sumber Daya Manusia/Aparatur
Faktor  Pendidikan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan pengaruhnya  terhadap  kinerja  pegawai,  semakin  tinggi  tingkat  Pendidikan seseorang, maka tingkat  pemahaman akan tugas dan fungsi semakin besar, maka hal ini sangat diperlukan Pendidikan dari apparat desa agar dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat.
Menurut  penulis  faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  terhadap  desa  dapat dikatakan  belum  mampu  menyelenggarakan  tertib  administrasi  desa  secara maksimal  karena  kurangnya  pemahaman  terhadap  tugas  pokok,  fungsi,  hak  dan kewenangan dalam tertib  administrasi  desa, selain  itu sarana dan prasarana  yang kurang  mendukung  dalam  penyelenggaraan  tertib  administrasi.  Faktor  lain  yang menjadi  penghambat  adalah  Pendidikan,  dimana  dari  seluruh  perangkat  desa hanya  dua  orang  yang  memiliki  kompetensi  sarjana  yaitu  Kepala  Desa  dan Sekretaris Desa.

## KESIMPULAN
Efektifitas  dari  adanya  UU  Nomor  6  tahun  2014  berpengaruh  terhadap kinerja  kepala  desa,  pemerintah  desa  menjadi  bertanggung  jawab  dan  disiplin dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan  dapat  mengatur  segala  hal  mulai kewajiban, tugas, pokok, fungsi, hak dan kewenangan, selain itu pemerintah desa bekerja  lebih  hati-hati  karena  adanya  pengawasan  berlapis  seperti  Inspektorat, BPKP,  KPU,  Kejaksaan,  dan  Kepolisian.  Adanya  pengawasan  tersebut pemerintah  desa  dalam  menjalankan  kinerjanya  sesuai  dengan  aturan  dan  dapat dipertanggung  jawabkan.  Khususnya  penjelasan  pasal  24  tentang  Asas-asan penyelenggaraan pemerintah desa bahwa dari Asas-asas tersebut sudah dijalankan
dengan  cukup  baik  karena  masih  terdapat  beberapa  asas  yang  belum  di  terapkan secara maksimal seperti asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas professional.  Adapun  factor  yang  menghambat  dan  mendukung  terhadap  kinerja kepala  desa  dalam  menjalankan  tertib  administrasi  desa,  perangkat  desa  dapat dikatakan  belum  mampu  menyelenggarakan  tertib  administrasi  secara  maksimal karena kurangnya administrasi desa, selain itu sarana dan prasarana  yang kurang menudkung  dalam  penyelnggaraan  tertib  administrasi.  Factor  lain  yang  menjadi penghambat  adalah  Pendidikan  dimana  dari  seluruh  perangkat  desa  hanya  dua orang memiliki kompetensi sarjana
Adapun yang menjadi saran penulis terkait penelitian ini: Hendaknya  pemerintah  Desa  Sentong  lebih  memperhatikan  lagi  mengenai Pendidikan dan pengetahuan serta kreatifitas dari perangkat desa. Selain itu sarana dan prasarana hendaknya segera dilengkapi yang paling penting adalah kerja sama antara  seluruh  elemen  masyarakat,  LSM,  organisasi-organisasi  lain  diluar  itu saling mendukung agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.
Peran  aktif  masyarakat  desa  sangat  dibutuhkan  bagi  pemerintah  Desa Sentong  sebab  peran  serta  masyarakat  aktif  akan  lebih  menumbuhkan kebersamaam sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangungan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat  untuk  mewujudkan kualitas hidup  yang lebih baik,  aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh Hasrat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan  khususnya  di  desa  demi  mewujudkan  masyarakat  yang  maju, mandiri, sejahtera adil dan Makmur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Borni Kurniawan, DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN, KEMENTRIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015, Jakarta Pusat.
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, Cet ke-II , 2012,Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## Undang-Undang / Peraturan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## Internet
Implementasi; Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya” https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/ . Wawancara
Wawancara dengan Kepala Desa Sentong, Bpk.Tri Hutadi di Kantor Desa
Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, pada bulan Mei
2023.
Wawancara dengan Kepala Kesejahteraan Masyarakat Desa Sentong, Bpk.Ahd.
Tijani di Kantor Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, pada bulan Mei 2023.
Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sentong, Bpk.Mustofa di Kantor Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, pada bulan Mei 2023.