Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January 2017: 1-13. ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490. Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## ANALISIS INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI PASAL 55 UUPS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PT BANK SYARI’AH BUKOPIN

## Khotibul Umam
1

## Abstract
The purpose of this research is to know and analyze about the interpretation and implementation Article 55 Law No. 21/2008 regarding Sharia Bank. This research is a normative-empirical legal research, i.e. research based on secondary data and in order to complete this data, researcher was have done the field research by interviewing respondent, i.e Compliance Directore of PT Bank Syari’ah Bukopin. The result of this research shows that PT Bank Syariah Bukopin interprete that Article 55 Law No. 21/2008 is lex specialis from Article 49 Law No. 3/2006 regarding the Amandement of Law No. 7/1989 regarding Religious Court. Therefore, PT Bank Syariah Bukopin use Article 55 as a guidance, so that in the dispute settlement clause of financing agreement use Article 55 paragraph (2). The implementation of this intepretation, i.e. PT Bank Syariah Bukopin prefere General Court to Religious Court.
Keywords : dispute; general court; religious court; syari’ah  bank

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai interpretasi dan implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 21/2008 tentang Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian yang berdasarkan data sekunder dan untuk melengkapi data ini, peneliti telah melaksanakan penelitian lapangan melalui wawancara dengan koresponden yakni, Compliance Directore pada PT Bank Syariah Bukopin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Bukopin menginterpretasikan Pasal 55 Undang-Undang No. 21/2008 sebagai lex specialis dari Pasal 49 Undang-Undang No. 3/2006 tentang Amandemen Undang-Undang No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, PT Bank Syariah Bukopin menggunakan Pasal 55 sebagai pedoman, sehingga di dalam klausa penyelesaian sengketanya digunakanlah Pasal 55 ayat (2). Implementasi dari interprestasi ini adalah bahwa PT Bank Syariah Bukopin lebih memilih Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama.
Kata Kunci:  bank syari’ah;  pengadilan agama;  pengadilan negeri; sengketa
1 Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jln. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, 55281, D.I. Yogyakarta, Indonesia, e.mail: khotibulumam@ugm.ac.id , Hp: 081 328 146372.
Article Info Submitted: 1 October 2016 | Reviewed: 10 January 2017 | Accepted: 26 January 2017

## I.  Pendahuluan
Pada hakikatnya penyelesaian sengketa menyangkut transaksi bisnis syari’ah masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga salah satu asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract ). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak- kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syari’ah.
Mengenai penyelesaian sengketa, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah ditegaskan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah. 2
Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya melalui: a. musyawarah; b.  mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam

## lingkungan Peradilan Umum.
3
Sementara itu, Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang saat ini juga telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.
Dalam bagian penjelasan Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.
Berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut dalam perkara di bidang ekonomi syari’ah, antara lain yakni sengketa di bidang perbankan syari’ah. Kompetensi absolut berarti berbicara mengenai kewenangan lingkungan
3 Lihat: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
peradilan tertentu terhadap suatu jenis sengketa.
Dengan demikian pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah seolah-olah inkonsisten terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena ada semacam “pengurangan” kompetensi absolut dari Peradilan Agama, yakni dengan memberikan kewenangan kepada lingkungan peradilan umum untuk ikut serta menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syari’ah sepanjang para pihak memperjanjikannya. Hal demikian akan memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan berimplikasi bagi praktik penyelesaian sengketa di bidang perbankan syari’ah yang terjadi antara bank dengan nasabah.
Di tataran empiris, sengketa perbankan syari’ah yang menggunakan forum pengadilan umum dan pengadilan agama, yakni sengketa antara PT Bank Bukopin Cabang Syari’ah Bukittinggi dan nasabahnya. Semula sengketa ini diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ). 4 Hal demikian terjadi mengingat dalam pilihan forum memang memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dan pada saat sengketa terjadi belum lahir Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ternyata nasabah kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan obyek yang sama. Pengadilan Agama Bukittinggi pun menerima perkara ini yang akhirnya memenangkan
4 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 08/ PDT.BTH/2004/PN.BT Tahun 2004.
nasabah. 5 Perkara pun tidak berhenti di tingkat pertama melainkan berlanjut pada tahap banding 6 , kasasi 7 , dan peninjauan kembali 8 , yang mana pada upaya hukum luar biasa ini pihak PT Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi dinyatakan menang atas perkara dimaksud.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian terhadap interpretasi dan implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah pada PT Bank Syariah Bukopin. Fokus tulisan ini adalah pada interpretasi dan implementasi Pasal 55 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pada PT Bank Syari’ah Bukopin, apakah dengan adanya pengaturan dimaksud memberikan preferensi bagi institusi perbankan syari’ah untuk menggunakan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut:
1.  Bagaimana interpretasi Pasal
55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam hal penyelesaian sengketa pada PT Bank Syari’ah
Bukopin?
2.  Bagaimana implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21
5 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/ Pdt.G/2006/PA.Bkt Tahun 2006.
6 Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg Tahun 2007.
7 Putusan Mahkamah Agung No. 292/K/AG/2008 Tahun 2008.
8 Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009
Tahun 2009.
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam hal penyelesaian sengketa pada PT Bank Syari’ah Bukopin?

## II.  Metode

## A.  Sifat Penelitian
Penelitian tentang interpretasi dan implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pada PT Bank Syari’ah Bukopin merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dilihat dari cara pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Di samping itu juga akan dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan, serta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dimaksud dalam praktik.

## B.  Macam Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua macam penelitian, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud agar peneliti dapat menggali dan mengkaji secara mendalam data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan- bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau koran serta dokumen-dokumen yang memberikan penjelasan terhadap obyek penelitian. Guna mendukung data sekunder yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan untuk mengetahui implementasi peraturan perundang- undangan dimaksud dalam praktik, maka diperlukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan maksud agar peneliti dapat menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. 9 Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Bapak Eriandi yang berkapasitas sebagai responden, sekaligus narasumber yang dalam hal ini selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Syari’ah Bukopin.

## 1.  Alat Pengumpul Data
Alat penelitian kepustakaan berupa studi dokumen, yaitu mempelajari dan meneliti berbagai sumber kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap obyek penelitian. Sementara Alat pengumpul data pada penelitian ini berupa pedoman wawancara.

## 2.  Analisis Data
Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan, peraturan-peraturan dan buku- buku yang diolah serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian dipisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan. Data yang relevan tersebut kemudian dihubungkan dengan judul, latar belakang masalah, dan rumusan permasalahan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata, yang 9 Suharsimi Arikunto. 1986. Prosedur  Penelitian Suatu Praktik . Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 7.
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 10
III. Analisis dan Pembahasan A.  Interpretasi Pasal 55 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam Hal Penyelesaian Sengketa oleh PT Bank Syari’ah Bukopin. 1.  Interpretasi Para Ahli terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dikaitkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Sebagaimana disampaikan di muka bahwa ketentuan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syari’ah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kemudian diperteguh dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai solusi bagi penyelesaian perkara ekonomi syari’ah, yang dalam hal ini khususnya di bidang perbankan syari’ah.
Berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syari’ah. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
10 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 250.
Tahun 2006, negara telah memberikan kompetensi absolut kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah.
Tafsir normatif yang dapat ditarik dari kerangka historis ketentuan tersebut adalah bahwa negara dalam hal ini mencakup komponen pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat dengan representasinya dalam DPR dan pemerintah negara yang dilakukan oleh Presiden, dengan persetujuan bersama telah memberikan kompetensi absolut kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, termasuk salah satunya adalah perkara ekonomi syari’ah. Dengan demikian, negara telah memberikan amanat yuridis di bidang ekonomi syari’ah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak mungkin lagi ada asumsi, anggapan, ketidaksenangan dan ketidakpercayaan kepada lembaga peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama  untuk menyelesaikan perkara- perkara tersebut. Artinya, seluruh komponen bangsa harus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama dengan mentaati keputusan apapun yang dijatuhkan dalam bentuk produk hukumnya setelah menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara menurut prosedur penyelenggaraan peradilan untuk perkara ekonomi syari’ah. 11 Terkait dengan prinsip syari’ah ini, Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-
11 Hasbi Hasan. 2010. Kompetensi  Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah) . Depok: Gramata Publishing, hlm. 124.
Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut “prinsip syari’ah”, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga jangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah. Adapun frase “prinsip syari’ah” selain disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, juga disebut dalam Pasal 55 ayat (3) Undang- Undang Perbankan Syari’ah, yakni bahwa “penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari’ah”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna ekonomi syari’ah adalah usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari’ah.
Makna normatif yang ditemukan dari ketentuan tersebut adalah bahwa terdapat tiga unsur pokok persoalan hukum yang harus diperhatikan, yaitu: (a) subjek hukum, (b) kegiatan usaha, dan (c) prinsip syari’ah. Terkait subjek hukum, dalam ekonomi syari’ah pada dasarnya tidak memerlukan asas personalitas keislaman dalam arti bahwa nasabah harus beragama Islam. Dengan menandatangani akad syari’ah, maka artinya walaupun nasabah adalah bukan orang yang beragama Islam
dianggap telah menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam yang melingkupi akad syari’ah dimaksud. Subjek hukum dimaksud cukup memenuhi syarat berupa cakap hukum atau memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, yakni untuk mendukung hak dan kewajiban.
Namun kemudian muncul persoalan tatkala Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah memberikan peluang kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syari’ah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari’ah. 12 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya melalui: a. musyawarah; b.  mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 13
Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menurut Hasbi
12 Lihat: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
13 Lihat: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Hasan menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syari’ah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syari’ah, yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syari’ah. Ternyata, ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu dikurangi oleh perangkat hukum lain, yakni Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang notabene sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syari’ah, khususnya di bidang perbankan syari’ah. Dengan demikian politik hukum pemerintah (legislatif dan eksekutif) terhadap perbankan syari’ah terkesan masih ambivalen, sebagaimana tercermin dalam Pasal 55 ayat (2) dan penjelasan huruf d yang masih memberi opsi penyelesaian sengketa perbankan syari’ah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Adanya opsi kompetensi peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam bidang perbankan syariah ini menunjukkan adanya reduksi dan penyempitan serta mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi-sekalipun kompetensi yang diberikan kepada Peradilan Umum adalah terkait dengan isi suatu akad, khususnya mengenai choice of forum dan choice of jurisdiction . 14
Ketentuan Pasal 55 ayat (2) jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan 14 Hasbi Hasan, op. cit , hlm. 133-134.
berkontrak. 15 Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka para pihak wajib melaksanakan isi perikatan tersebut. Kebebasan ini tidak absolut, artinya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. 16 Menurut Faturrahman Djamil, syari’ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. 17
Terkait dengan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu harus dihindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan dan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan undang-undang, kedudukan dan fungsi penjelasan adalah sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atau norma tertentu dalam batang tubuh,
15 Abdul Ghofur Anshori. 2010. Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syariah  (Analisis  Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 169.
16 Gemala Dewi, dkk. 2005. Hukum  Perikatan Islam  di  Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 31. 17 Faturrahman Djamil. “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Mariam Darus Badrulzaman (ed.). 2001. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 249.
sehingga penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh, serta sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. 18 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menurut Abdul Ghofur Anshori bukanlah ditujukan untuk membuat rumusan norma, akan tetapi jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Permasalahannya adalah tidak tepat jika pengadilan umum disejajarkan dengan lembaga nonperadilan, seperti mediasi dan arbitrase. 19
Terkait dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, Abdul Gani Abdullah 20 telah mengemukakan analisis normatif-yuridis atas ketentuan tersebut. Mengenai ayat (1), telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian perkara perbankan syari’ah melalui proses litigasi menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Terkait dengan penafsiran ayat (2) dapat dijelaskan bahwa ayat (1), yakni litigasi, harus berhadapan dengan ayat (2), yakni non litigasi-musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain, dan/atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam struktur undang- undang ini, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum diposisikan sebagai
18 Anonim. 2006. Analisis  &  Evaluasi  Hukum Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Arbitrase- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 . Jakarta: BPHN.
19 Abdul Ghofur Anshori, op. cit , hlm. 100.
20 Abdul Gani Abdullah. 2009. “ Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Pasal 49
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan  Pasal  55  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah ”. Makalah disampaikan di Yogyakarta, tanggal 7 Februari.
non litigasi. Karena Peradilan Umum merupakan lembaga litigasi, maka dalam undang-undang ini terdapat penempatan norma yang keliru.
Penjelasan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan telah terjadi contradictio in terminis . Karena itu berdasarkan analisis dan kaidah hukum, frasa “pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” yang telah memposisikan Peradilan Umum pada posisi non-litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim karena cara penyelesaian melalui Peradilan Umum adalah merupakan cara penyelesaian di luar litigasi. Penafsiran yuridis inilah yang kemudian mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan langkah dengan mengambil jalan yuridis untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan dengan menyerahkan perkara perbankan syari’ah pada kompetensi dalam lingkungan Peradilan Agama. 21
Abdul Ghofur Anshori berpendapat bahwa untuk menghindari adanya contradictio in terminis , penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak perlu ada atau dihilangkan. Tidak perlu pembuat undang-undang memberikan definisi yang limitatif mengenai penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad, cukuplah itu diserahkan kepada para pihak dalam perjanjian pembiayaan yang dibuatnya. 22
Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya pencantuman Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait penyelesaian sengketa adalah tidak tepat. Pengaturan yang perlu ada dalam Undang-Undang Perbankan, antara lain berupa ketentuan umum, pengklasifikasian bank, kegiatan usaha, perizinan, kerahasiaan bank, sanksi administratif, dan
21 Ibid .
22 Abdul Ghofur Anshori, op. cit , hlm. 109.
sanksi pidana. Sementara terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan cukup diatur melalui undang-undang lain, yakni Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (saat ini berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (saat ini berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Ringkasnya rezim hukum perbankan tidak perlu mengatur lagi sesuatu yang sudah diatur dalam rezim hukum penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi.
2.  Interpretasi PT Bank Syari’ah
Bukopin terhadap Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 dikaitkan dengan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006.
PT Bank Syari’ah Bukopin dalam menafsirkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dikaitkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni bahwa Pasal 55 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan lex specialis dari Pasal 49 huruf i Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu berlaku asas lex specialis derogat legi generali , yaitu bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. 23
Lebih lanjut ditegaskan bahwa khusus untuk sengketa perbankan syari’ah, maka PT Bank Syariah Bukopin berpedoman dan 23 Wawancara dengan Eriandi (Direktur Kepatuhan) PT Bank Syariah Bukopin, Jakarta pada tanggal 19 Juli 2013.
terikat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dengan demikian PT Bank Syari’ah Bukopin bebas memilih forum penyelesaian sengketa yang dikehendaki, termasuk memilih pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. 24
Penafsiran demikian menurut hemat penulis adalah tidak tepat. Bahwa untuk berlakunya asas hukum lex specialis derogat legi generali ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yakni bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut harus berada dalam hieraki yang sama dan keduanya berada dalam satu rezim. Syarat pertama dipenuhi, yakni bahwa keduanya sama-sama di tataran undang-undang, namun syarat kedua tidak dipenuhi karena kedua undang-undang tersebut tidak dalam satu rezim. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah satu rezim dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan lex specialis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bukan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Asas lex posterior derogat legi priori (dalam hal terjadi konflik ketentuan hukum yang berlaku kemudian dimenangkan atas ketentuan hukum sebelumnya) juga tidak dapat digunakan dalam hal ini dengan alasan yang sama.
Adapun rezim penyelesaian sengketa diatur melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Peradilan Tata
24 Wawancara dengan Eriandi (Direktur Kepatuhan) PT Bank Syariah Bukopin, Jakarta pada tanggal 19 Juli 2013.
Usaha Negara untuk litigasi dan Undang- Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk non-litigasi. Hal ini juga memperkuat argumen peneliti bahwa tidak pada tempatnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa.
Dengan demikian pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam Pasal 55 mengatur penyelesaian sengketa, menurut penulis tidak mengurangi kompetensi absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Artinya terkait dengan pilihan forum sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak, dengan catatan bahwa dimanapun forumnya penyelesaian sengketa harus sesuai dengan prinsip syari’ah.
B.  Implementasi Pasal 55 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Hal Penyelesaian sengketa pada PT Bank Syari’ah Bukopin.
Salah satu contoh klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam akad pembiayaan antara PT Bank Syari’ah Bukopin dan nasabahnya adalah sebagai berikut:
1) Apabila terjadi perbedaan dalam memahami atau menafsirkan Pasal-Pasal dalam akad, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam melaksanakan akad, maka nasabah dan bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang
disepakati kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat di Jakarta untuk memberi putusan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Pertanyaan berikutnya bagaimana dengan implementasi Pasal 55 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada PT Bank Syari’ah Bukopin. Menurut pemaparan responden, bahwa hampir semua klausul penyelesaian sengketa yang tertuang dalam akad pembiayaan yang ada pada PT Bank Syari’ah Bukopin pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah memilih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum setelah penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak berhasil, kecuali untuk daerah Sumatera Barat yang kebanyakan memilih pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. 25 Hal ini sejalan dengan interpretasi mereka bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah lex specialis dari Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sepanjang menyangkut penyelesaian sengketa perbankan syari’ah.
Alasan lain yang dikemukakan oleh responden lebih memilih pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum karena
25 Wawancara dengan Eriandi (Direktur Kepatuhan) PT Bank Syariah Bukopin, Jakarta pada tanggal 19 Juli 2013
di pengadilan umum pihak bank lebih berpotensi menang ketika berhadapan dengan nasabah. Hal ini terjadi karena pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tidak begitu memperhatikan terpenuhinya rukun dan syarat akad pembiayaan syari’ah, melainkan fokus pada asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan isi perjanjian dan apabila itu disepakati, maka dianggap sebagai undang-undang. 26
Pihak bank juga menyadari bahwa masih banyak akad-akad pembiayaan yang belum sepenuhnya comply terhadap prinsip-prinsip syari’ah, misalnya akad pembiayaan murabahah yang tidak menyebutkan obyek berupa barang secara spesifik,  melainkan  hanya  menyebutkan plafon pembiayaannya. Padahal dalam akad murabahah hal mutlak yang harus diketahui oleh para pihak adalah obyek/ barang, harga pokok ( historical cost ), dan berapa margin ( mark up ) yang dikehendaki sebagai keuntungan bank. Apabila sengketa timbul pada pelaksanaan akad ini, maka Pengadilan Agama kecenderungannya akan menyatakan bahwa akad dimaksud adalah batal demi hukum. 27
Alasan ini menurut penulis adalah tidak tepat, karena terlihat bahwa ada indikasi bank (mungkin bank syari’ah secara umum) belum mempunyai niatan untuk benar-benar comply terhadap syari’ah. Pihak perbankan syari’ah masih berpegang pada prinsip umum yang mereka pegang bahwa lebih baik sudah
26 Wawancara dengan Eriandi (Direktur Kepatuhan)
PT Bank Syariah Bukopin, Jakarta pada tanggal 19 Juli 2013
27 Wawancara dengan Eriandi (Direktur Kepatuhan) PT Bank Syariah Bukopin, Jakarta pada tanggal 19 Juli 2013
ada bank syari’ah, dari pada tidak sama sekali walau masih belum sepenuhya taat terhadap prinsip syari’ah. Perlu menjadi perhatian kita bahwa introduksi bank syari’ah secara yuridis sudah dimulai sejak 1992, namun hingga saat ini alasan demikian masih melekat pada institusi perbankan syari’ah.
Dengan demikian yang perlu dibenahi oleh institusi perbankan syari’ah adalah kualitas dari akad standarnya hingga benar-benar sesuai dengan prinsip syari’ah, yakni terpenuhinya syarat minimal sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau yang sudah terwadahi dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait dengan akad syari’ah. Di samping itu kualitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari’ah juga perlu ditingkatkan, karena selama ini yang dilakukan hanyalah uji petik dan kemudian melakukan generalisasi bahwa bank syari’ah tertentu telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syari’ah. Perlunya penegasan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah yang berwenang dalam sengketa perbankan syari’ah dengan jalan menyatakan bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adal ah inkonstitusional merupakan jalan yang bisa ditempuh dalam rangka mendukung penguatan Pengadilan Agama yang diharapkan juga akan mendorong pihak bank syari’ah untuk semakin comply terhadap prinsip syari’ah, tanpa takut lagi akan dikalahkan pada saat berpekara di lingkungan Pengadilan Agama.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa interpretasi Pasal 55 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam hal penyelesaian sengketa oleh PT Bank Syari’ah Bukopin, yakni bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan lex specialis dari Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu terkait dengan sengketa perbankan syariah, PT Bank Syariah Bukopin menjadikan Pasal 55 sebagai pedoman sehingga dalam klausul penyelesaian sengketa yang tertuang akad pembiayaan menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (2).
Selain itu, Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam hal penyelesaian sengketa pada PT Bank Syari’ah Bukopin, yakni bahwa PT Bank Syari’ah Bukopin mempunyai preferensi terhadap pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Alasan pragmatisnya adalah bahwa dalam pemeriksaan perkara oleh  pengadilan di lingkungan Peradilan Umum hingga saat ini masih mendasarkan sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak menyangkut substansi perjanjian sehingga kurang memperhatikan pada terpenuhinya prinsip syari’ah dalam akad dimaksud. Dengan demikian, maka pihak bank berpotensi memperoleh kemenangan sehingga nasabah tetap wajib memenuhi prestasinya.

## Bibliografi
Buku:
Abdul Ghofur Anshori. 2010. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis  Konsep  dan  UU  No.  21 Tahun 2008). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Anonim. 2006. Analisis & Evaluasi Hukum Penyelesaian  Sengketa  Melalui Arbitrase-Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 . Jakarta: BPHN. Faturrahman Djamil. “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Mariam Darus Badrulzaman (ed.)  2001. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Gemala Dewi, dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana
Prenada Media. Hasbi Hasan. 2010. Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara  Ekonomi  Syariah) . Depok: Gramata Publishing. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Suharsimi Arikunto. 1986. Prosedur Penelitian  Suatu  Praktik . Jakarta:
PT. Bina Aksara.

## Peraturan Perundang-Undangan:

## Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

## Putusan Pengadilan:
Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 08/PDT.BTH/2004/PN.BT Tahun 2004. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Tahun 2006. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg Tahun 2007. Putusan Mahkamah Agung Nomor 292/K/ AG/2008 Tahun 2008. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/ AG/2009 Tahun 2009.

## Makalah:
Abdullah, Abdul Gani, 2009. “Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, Makalah disampaikan di Yogyakarta, 7 Februari.