Islam dan Budaya Politik Melayu

## Muhammad Abdillah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang muhammadabdillah@radenfatah.ac.id

## Abstract
This paper aims to examine the relationship between Islam and the Malay world which has been  widely  studied  by  experts  and  researchers.  A  special  description  of  the  contestation between Islam and Malay political culture as a form of open-minded society, to be able to see how Islamic and Malay political culture is in a simple way. This research departs from the questions:  first,  how  is  Islam  in  Malay  history?;  second,  how  is  the  dynamics  of  Islam  and Malay  political  culture.  In  this  paper,  qualitative  methods  are  used  to  clearly  examine Islamic and Malay political culture. This paper also aims to show that Islam has an integral role  in  the  history  of  civilization  of  the  Malay  world,  besides  that  Islam  also  has  strong credibility in relation to politics from various perspectives, not only from a religious point of view,  but  also  from  a  scientific  point  of  view.  viewpoint.  This  research  uses  a  descriptive qualitative approach to look at how to find literature data and interpret the data contained in reference sources and various supporting sources about the contribution of Islamic thought in the Malay world.
Keywords: Political Culture, Islam, Malay

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan mengkaji hubungan antara Islam dan dunia Melayu yang telah banyak dikaji oleh para ahli dan peneliti. Uraian secara khusus tentang kontestasi antara Islam dan budaya  politik  Melayu  sebagai  bentuk  masyarakat  yang  berpikiran  terbuka,  untuk  dapat melihat  bagaimana  budaya  politik  Islam  dan  Melayu  secara  sederhana.  Penelitian  ini berangkat  dari  pertanyaan:  pertama,  bagaimana  Islam  dalam  sejarah  Melayu?;  kedua, bagaimana dinamika Islam dan budaya politik Melayu. Dalam tulisan ini, metode kualitatif digunakan  untuk  menelaah  secara  jelas  budaya  politik  Islam  dan  Melayu.  Tulisan  ini  juga bertujuan  untuk  menunjukkan  bahwa  Islam  memiliki  peran  yang  tidak  terpisahkan  dalam sejarah peradaban dunia Melayu, selain itu Islam juga memiliki kredibilitas yang kuat dalam kaitannya dengan politik dalam berbagai perspektif, tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi  juga  dari  sisi  ilmiah.  sudut  pandang. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif untuk melihat tentang bagaimana mencari data kepustakaan dan menginterpretasikan data yang terdapat pada sumber referensi dan berbagai sumber pendukung tentang kontribusi pemikiran Islam di dunia Melayu.
Kata Kunci: Budaya Politik, Islam, Melayu

## Latar Belakang
Berbicara  Melayu(Achadiati  Ikram,  1985)  tidak  terlepas  dari  perbincangan  tentang sebuah  bangsa  beretnik Austro  Asiatic ,  di  mana  terdapat  ratusan  suku  yang  hidup  dan berdiam  di  sepanjang  semenanjung  Melayu  yang  berada  dalam  wilayah  perairan Nusantara.(Balwi, 2004) Melayu juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditentukan dalam dimensi ruang dan waktu, sehingga Melayu dapat menjadi sebuah identitas, suku, bangsa, dan masih banyak lagi  yang terikat dengan kata Melayu itu sendiri, bahkan Melayu juga masuk dalam  dimensi  agama  sebagaimana  yang  di  sebutkan  bahwa  Melayu  selalu  identic  dengan
agama  Islam  sehingga  “ Tidak  Melayu  tidak  Islam ”.  Sebagaimana  yang  pernah  disebutkan oleh Hang Tuah bahwa Melayu tidak akan pernah hilang dari bumi, Melayu  juga selama ini dikenal sebagai negeri yang bertuah dan beradat.
Melayu  tidak  memiliki  budaya  tersendiri,  baik  dalam  rutinitas  kehidupan  sehari-hari yang  melingkupi  seluruh lini  seperti  dalam  kehidupan  ekonomi,  sosial,  pendidikan,  budaya, dan  politik.  Eksistensi  Melayu  sangat  dipengaruhi  oleh  budaya  politik  Melayu  itu  sendiri, karna  budaya  politik  Melayu  merupakan  regenerasi  kepemimpinan  para  penguasa  untuk mempertahankan  keberlangsungan  kehidupan  Melayu  dalam  menerima  atau  menolak,  serta menyesuaikan sebahagian dari semua unsur  yang datang dari luar dan yang telah ada dalam masyarakat Melayu sendiri.
Budaya Melayu sendiri tidak terlepas dari peranan dan sumbangsih dari Islam, di mana Islam memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan masayarakat Melayu, baik dari segi  agama,  adat  dan  budaya  sertta  politik,  budaya  politik  Melayu  kemudian  mengalami berbagai  perubahan  terutama  disebabkan  oleh  datangnya  imprealisme  barat  yang  dengan kekuatannya  menjajah  dan  menguasai  wilayah-wilayah  yang  ada  di  semanjung  Melayu tertutama  kawasan  Nusantara.  Sistem  kolonial  inilah  kemudian  turut  bersaing  dan mempengaruhi budaya politik Melayu. Dapat dilihat dari pola pemikiran politik masyarakat Melayu yang banyak mengacu kepada politik dengan sistem demokrasi yang ditawarkan oleh bangsa barat (Hakim,2017).
Keadaan  tersebut  terus  belanjut  hingga  pada  1957  dibuat  suatu  peraturan  yang membedakan  antara  orang  Melayu  dengan  orang  bukan  Melayu.  Sehingga  orang  Melayu memiliki  hak  istimewa  dalam  bidang  agama,  dan  bahasa  Melayu  dijadikan  sebagai  bahasa ibu  bagi  masyarakat  yang  hidup  di  tanah  Melayu.  Sehingga  perlu  dilihat  bagaimana  sistem budaya  Melayu  terutama  dalam  wilayah  Nusantara  yang  dahulu  lebih  dikenal  dengan  nama Nusantara.  Di  mana  dahulu  sistem  budaya  yang  ada  di  wilayah  Melayu  merupakan  konsep kerajaan, kemudian berubah menjadi kesultanan pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan yang ada.
Bentuk bangsa yang didominasi oleh sistem politik barat menjadikan kesultanan berdiri didalam  berbagai  bangsa  dan  negara-negara  yang  telah  merdeka  dari  kolonialisasi  penjajah, sebagaimana Indonesia dan Malaysia (Maryam, 2016). Kerajaan menjadi tema sentral dalam kajian  budaya  politik  Melayu.  Raja  di  tempatkan  sebagai  sumber  dari  segala  sesuatu  dan esksistensi  dari  kekuasaan  politik,  sehingga  tindak  tanduk  masyarakat  harus  sesuai  dengan apa  yang  telah  dititahkan  oleh  paduka  raja.  Makalah  ini  ditulis  untuk  melihat  bagaimana kerajaan dan kesultanan Melayu dihadapkan dengan ideologi-ideologi politik baru yang bawa oleh bangsa barat kedalam kehidupan masyarakat Melayu.
Perdebatan dan kontes ideologi menjadi hal yang menarik untuk dikaji, di mana sistem kerajaan  dihadapkan  dengan  dua  kekuatan  ideologi  lainnya  yaitu  sistem  politik  liberal  yang lebih  mengedepankan  konsep  kebangsaan  dan  negara,  sebagai  bentuk  dari  masyarakat Melayu  bersatu,  selanjutnya  adalah  sistem  politik  Islam  yang  menawarkan  konsep keummatan  sebagai  bentuk  sosial  masyarakat.  Kedua  sistem  politik  ini  merupakan  musuh bagi sistem kerajaan yang penah ada di wilayah Melayu Nusantara. Segi tiga ideologi politik dalam  bangsa  Melayu  inilah  kemudian  mewarnai  dalam  budaya  politik  Melayu  hingga  saat ini.(WAMY, 1993)
Abad ke-19 merupakan abad di mana kamajuan intelektual di dunia melayu, terutama dalam  bidang  politik,  pendidikan  dan  begitu  juga  ideologi.  Jika  dilihat  dari  lembar  sejarah
terdapat dua ideologi yang berlaku dalam dinamika politik melayu pada saat itu, di antaranya adalah  ideologi  restorasi  yang  menginginkan  sistem  kerajaan  dengan  model  baru,  di  mana kerajaan  melayu  baru  yang  di  inginkan  adalah  berupa  kerajaan  yang  lebih  menekankan kepada  sistem  sosial  dalam  perpolitikannya,  yang  kedua  adalah  ideologi  yang  berpaham kepada status kebangsaan Melayu sebagaimana yang telah kemukan oleh Abd Allah bin Abd al-Qadir.(Daniel  Arif  Budiman,  2010).  Konsep  kebangsaan  ini  kemudian  menjadi  suatu pandangan  politik  yang  menjadikan  Melayu  sebagai  sebuah  bangsa  dan  negara.  Kemudian konsep bangsa dan negara ini menentukan batas teritorial sebuah bangsa dan negara, hal ini lebih menjanjikan status sosial satu masyarakat melayu dengan lainnya.
Studi  tentang  Islam  dan  dunia  Melayu  selama  ini  cenderung  melihat  Melayu  sebagai suatu peradaban tua di Nusantara, sebagaimana Junaidi (2020) melihat bagaimana Islam dan budaya  menjadi  suatu  ikatan  dalam  masyarakat  Melayu.  Bahkan  sebelum  datangnya  Islam Melayu  telah  memiliki  beragam  budaya,  akulturasi  Islam  kemudian  mewarnai  kebudayaan Melayu  (Huda,  2017).  Sehingga  Melayu  selalu  diidentikkan  dengan  Islam  dalam  seluruh aspek kehidupan masyarakat baik dalam hal ekonomi, hukum, pendidikan, politik, dan sosial budaya  (Haryono,  2017;  Mohd  Zain,  2021;  Rochmiatun,  2020).  Tulisan  ini  lebih  spesifik melihat bagaimana Islam memberikan kontribusi besar dalam bidang politik, bahkan politik melayu erat kaitannya dengan politik identitas yang terus terjadi dari masa ke masa (Jubba et al., 2021; Juhansar et al., 2021). Dengan demikian tulisan ini menjadi penting untuk melihat dinamika Islam dan politik masyarakat Melayu.
Tulisan  ini  ditujukan  untuk  melengkapi  kekurang  yang  ada,  dengan  menganalisa bagaimana  dinamika  Islam  dan  budaya  politik  Melayu,  sebagai  sebuah  konsekuensi  dari kontestasi terhadap realitas sosial. Untuk itu, tulisan ini nantinya akan menjawab pertanyaan yang diajukan (1) bagaimana Islam dalam budaya politik Melayu); (2)  bagaimana dinamika Islam  dalam  budaya  politik  melayu.  Kedua  pertanyaan  tersebut  menajdi  jalan  bagi  usaha untuk  memberikan  penjelasan  bagaimana  Islam  memainkan  peran  menjadi  kekuatan  yang menempatkan Islam sebagai subordinat dalam masyarakat Melayu.
Tulisan  ini  didasarkan  pada  suatu  argument  bahwa  Islam  dalam  peradaban  Melayu memiliki hubungan yang sangat erat dan menyatu dalam pentradisian masyarakat. Islam telah memberikan  legitimasi  atas  setiap  budaya  yang  ada  di  dunia  Melayu.  hal  tersebut dimungkinkan    oleh  adanya  sistem  soial  yang  bersifat  opensif  terhadap  sesuatu  yang  baru, selanjutnya  dilestarikan  dengan  simbol-simbol  kekuasaan  politik  yang  melegitimasi alkulturasi  antara  agama  dan  budaya.  Di  satu  sisi  Islam  tidak  dibela  oleh  budaya  Melayu, sedangkan  di  sisi  lainnya  tradisi  dalam  budaya  Melayu  sejalan  dengan  norma-norma kepatutan dalam ajaran Islam.

## Metodologi Penelitian
Artikel  menggunakan  pendekatan  kualitatif  berfokus  pada  library  research  untuk melihat bagaimana Islam hadir dan berkembang menjadi bagian politik Melayu serta melihat kontribusi  yang  diberikan  pada  khazanah  keilmuan  Islam.  Sumber  data  didapatkan  melalui pengumpulan data primer literature yang berkaitan dengan tema penelitian dari naskah, buku, dan  artikel.  Adapun  sumber  data  sekunder  didapat  dari  penelusuran  yang  difokuskan  pada pengaruh  Islam  dalam  dinamika  politik  di  dunia  Melayu.  Selanjutnya  data  dianalisa  dengan diuraikan  secara  spesifik  dan  terbuka  untuk  kemudian  dihubungkan  dengan  tema  penelitian
dan dideskripsikan secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian ini,  pada  akhirnya  hasil  dalam  penelitian  ini  mampu  memberikan  sumbangsih  pengetahuan yang mudah difahami dan dimengerti dengan sederhana.

## Hasil dan Pemabahasan
Melayu  adalah  sebuah  keunikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakatnya,  hal  itu dapat dilihat dari keseharian orang Melayu sendiri, bahkan mereka terkadang tidak menyadari atas  kemelayuan  tersebut.  sehingga  untuk  menterjemahkan  apa  yang  dimaksud  dengan Melayu juga mengalami kesulitan tersendiri.(Zed, 2012) Dapat dilihat dari pengertian Melayu ada  yang  mengatakan  bahwa  Melayu  adalah  ras  di  antara  ras  yang  ada,  karakter  dari  ras Melayu sendiri diantaranya memiliki kulit yang berwarna coklat, warna ini adalah campuran dari  ras  Mongol,  Dravida  dan  Aria.  Jika  melihat  dari  definisi  ini  maka  sebagain  besar  dari wilayah  Asia  Tenggara  adalah  bagian  dari  ras  Melayu,  sedangkan  selain  daripada  syarat- syarat  tersebut  kemudian  disebut  sebagai  bukan-Melayu.  kemudian  ada  juga  yang mengatakan  bahwa  Melayu  adalah  suatu  Bangsa,  yang  menyebar  dari  di  berbagai  belahan dunia,  seperti  Madagaskar,  Philipina,  Malaysia,  Singapura,  Brunai  Dar  al-Salam,  Thailand, dan Indonesia. Semuanya memandang bahwa Melayu adalah suku bangsa. Penyebaran suku Bangsa  Melayu  sendiri  adalah  akibat  dari  system  politik  yang  mengakibatkan  tersebarnya suku  bangsa  Melayu.    Akan  tetapi  Melayu  dalam  konteks  keindonesiaan  berbeda  dengan definisi  tersebut  tidak  sama  dengan  Malaysia,  Singapura  dan  negara-negara  lainnya.(I. Abdullah, 2015)
Melayu  dalam  pengertian  Indonesia  adalah  sekelompok  orang  yang  memiliki  adat istiadat  Melayu,  terutama  bagi  mereka  yang  tinggal  dan  menetap  diwilayah  Sumatera  dan Kalimantan.(kbbi.kemdikbud.go.id,  2019)  Sehingga  suku  bangsa  lainnya  dianggap  bukan bagian  dari  Melayu,  atau  disebut  juga  non-Melayu.  pengertian  ini  membedakan  ras  suku bangsa Melayu dengan yang lainnya seperti ras dari suku bangsa China, India, Eropa dan lain sebagainya.  Selanjutnya  Melayu  dapat  diartikan  sebagai  suku,  di  mana  suku  Melayu  selalu menisbahkan  diri  mereka  kepada  suku  Melayu,  sehingga  Melayu  merupakan  mereka  yang memiliki suku Melayu sedangkan yang bukan dari suku Melayu bukan termasuk dari Melayu (Purwanto, 2012).
Selanjutnya  Melayu  juga  diartikan  sebagai  Islam,  di  mana  terdapat  adagium  yang mengatakan  “ tidak  Islam  tidak  Melayu ”  hal  ini  disebabkan  karna  adat  dan  agama  telah menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  sehingga  jika  Melayu  selalu  identic dengan  adat  dan  budaya  yang  Islami.  Sedangkan  orang-orang  yang  bukan  Islam menempatkan  diri  mereka  bagian  dari  Melayu  kultur,  di  sebabkan  mereka  telah menyelaraskan  diri  mereka  dengan  kultur  yang  ada  di  wilayah  Melayu  itu  sendiri.    Dalam keseharian  mereka  menggunakan  adat  dan  istiadat,  serta  menggunakan  bahasa  Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Proses ini kemudian disebut Islam yang partikularistik.(Abubakar, 1981)
Sejatinya  begitu  banyak  pengertian  dari Melayu  itu  sendiri  baik  yang  disebutkan  oleh para  ahli  dari  Barat  ataupun  Timur.  Sehingga  semakin  banyak  pengertian  Melayu  itu dijelaskan,  maka  akan  semakin  terlihat  ketidakjelasan  dari  pengertian  atas  Melayu.  contoh sederhana  jika  Melayu  selalu  identik  dengan  agama  Islam  apakah  yang  bukan  beragama Islam  bukan  merupakan  Melayu,  walaupun  mereka  telah  hidup  dan  menetap  di  wilayah
tersebut  dalam  tempo  yang  sangat  lama,  bahkan  sebelum  Islam  sendiri  hadir  dan  menjadi agama yang dianut di wilayah tersebut.(ed.) 2001)
Jika  Melayu  selalu  diidentikkan  dengan  Islam  tentunya  hal  tersebut  merupakan  suatu hal yang menyempitkan dari hakikat Melayu itu sendiri. Betapa tidak bagaimana masyarakat selain Islam atau yang tidak beragama sama sekali, hal inilah kemudian yang menyebabkan pengertian Melayu tersekat oleh sudut pandangan satu arah. Walaupun untuk melihat Melayu dapat dilihat dari berbagai aspek lainnya  seperti, bahasa, geografi, etnik, agama, politik dan lain  sebagainya.  Terutama  semenjak  datangnya  pandangan  dari  Barat,  walaupun  secara perlahan mempengaruhi eksistensi dari Melayu itu sendiri.
Pemahaman  tentang  identitas  Melayu  sendiri  yang  begitu  banyak  varian.  Sehingga kesadaran  tentang  Melayu  pada  akhir-akhir  ini  semakin  menjadi  topik  yang  sangat  menarik begitu banyak orang terutama tentang budaya dan politik dari Melayu itu sendiri. Salah satu hal  yang  dapat  dilihat  adalah  bagaimana  identitas  sejarah  Melayu  dan  sejarah  identitas Melayu  terbentuk,  apakah  dari  budaya  atau  imbas  dari  politik  yang  terjadi  dalam  dinamika Melayu.  Kebangkitan  Melayu  dilatar  belakangi  begitu  banyak  faksor  diantaranya  adalah kegelisahan yang menekan dan seakan menyingkirkan eksistensi Melayu.(Al-Attas, 1990)
Salah satu dari penyebab utamanya adalah globalisasi dan birokrasi yang selalu identik dengan  politik,  menyebabkan  hal  tersebut  bersinggungan  dengan  aspek-aspek  lain  seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan lainnya. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan ideologi  yang  sejalan  dengan  perubahan  sosial  budaya  dalam  kekuatan  politik.  Perdebatan tersebut selanjutnya dilakukan oleh masyarakat Melayu sendiri untuk melahirkan pandangan budaya  politik  bagi  masyarakat  Melayu.  Adapun  budaya  politik  yang  dilakukan  dalam masyarakat  Melayu  sejatinya  adalah  untuk  memberikan  pengertian  dan  pemaknaan  baru terhadap  budaya  politik  yang  lama.  Kemudian  berusaha  untuk  menggunakan  budaya  politik baru dalam masyarakat Melayu. (Azizy, 2003)
Politik  dalam  budaya  Melayu  bukan  hanya  sebatas  institusi  pemerintahan  dan  elit kekuasaan, seperti perilaku para raja-raja, sehingga budaya politik dalam dunia Melayu lebih dipahami sebagai wacana, hal ini pakai untuk melihat bagaimana pemahaman dan pengertian masyarakat  Melayu  terhadap  kekuasaan dan  ideologi  politik, apakah  budaya  politik  Melayu dipandang sebagai seuatu tindakan yang  memiliki peran besar dalam perkembangan budaya politik  di  dunia  Melayu.  Kondisi  politik  tersebut  hadir  dikarenakan  adanya civic  humanism oleh  masyarakat  dalam  menempatkan  diri  pada  perpolitikan  dan  kekuasaan,  hal  tersebut sebagai  dasar  terjadinya  transformasi  dari  lahirnya  otoritas  negara  dalam  legitimasi kekuasaan.(Andrian, 1992)
Pembahasan tentang  pengertian  politik  Melayu,  dapat  dikaji  melalui teks-teks  Melayu yang ditinggalkan oleh para generasi terdahulu dalam menjelaskan bagaimana budaya politik dalam  dunia  Melayu.  Sehingga  pemaknaan  dan  pengertian  tentang  politik  Melayu  memiliki begitu  banyak  dan  berbeda-beda.  Selayaknya  sangat  penting  untuk  melihat  pandangan masyarakat  Melayu,  berkaitan  dengan  identitas  dari  Melayu  itu  sendiri.  Begitu  juga  dengan dasar-dasar sosial yang ada dalam masyarakat Melayu, kemudian tiga jenis dari ideologi yang hadir  dalam  masyarakat  Melayu  yang  mempengaruhi  proses  politik  Melayu  melahirkan diskusi  yang menarik antara satu dengan yang lainnya terutama jika dilihat dari teks naskah Melayu yang ada.(Ahmad Sugiri, 1996)

## A. Ideologi  Politik Melayu
Abdullah  Abd  al-Qadir  (1787  M-1854  M)  atau  yang  lebih  akrab  dikenal  dengan sebutan  Munshi  Abd  Allah,  beliau  menulis  tentnag Hikayat  Abd  Allah. (Munsyi,  2007) Kitab  tersebut  mengambarkan  bagaimana  ideologi  Melayu  mengalami  tantangan  yang besar  terutama  dalam  persoalan  ideologi  kerajaan  yang  selama  ini  selalu  identik  degan keabsolutannya.  Hal  tersebut  dilakukannya  disebabkan  kedekatan  dengan  para kolonialisme  yang  datang  ke  dunia  Melayu,  sehingga  dalam  kajiannya  Abd  Allah seringkali  mengkritik  sistem  kekuasaan  politik  kerajaan  sehingga  seringkali  pandangan Munshi Abd Allah dikenal liberal. (Sweeney, 2005)
Dalam  pandangan  politik  Melayu  tersebut,  dapat  dilihat  kebijakan-kebijakan  dan tujuan  dari  politik  Melayu  harus  mengalami  perubahan  baik  dalam  segi  struktural maupun  dalam  kulturan  dalam  politik  Melayu  yang  baru.  Abd  Allah  berpandangan bahwa  kerajaan  Melayu  yang  menjalankan  politiknya  dengan  cara  kejam  serta ketimpangan  keadilan  bagi  masyarakat  Melayu.  Karna  dengan  demikian  kerajaan  sama saja membumihanguskan kreatifitas dan keinginan masyarakat Melayu untuk lebih maju, sehingga sebab ketiranan tersebut masyarakat Melayu hidup dalam masa kebodohan dan pembodohan  juga  keterbelakangan  akibat  dari  legitimasi  kerajaan  yang  sangat mutlak.(Munsyi, 2007)
Individualisme  budaya,  sosial  dan  politik  dalam  dunia  Melayu  mendorong  agar adanya konsep tandingan bagi masyarakat Melayu untuk berhadapan dengan kekuasaan politik  raja-raja  Melayu,  hal  tersebut  dikarenakan  seringkali  sistem  politik  kerajaan Melayu menerapkan status sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi nama, gelar dan  keturunan  akan  didapat  dari  sejauh  mana  mereka  dekat  dengan  politik  kerajaan. Sehingga  dengan  demikian  para  pengabdi  tersebut  dianugrahkan  gelar  kehormatan, budaya politik kerajaan Melayu seringkali menghapuskan usaha individu untuk ikut andil dan  terlibat  dalam  dinamika  perpolitikan  dilingkup  kerajaan.  Sehingga  sistem  politik tersebut  penuh  dengan  ambisi  dan  hawa  nafsu  terutama  dalam  hal  ekonomi,  sistem tersebut  selayaknya  tidak  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat  Melayu  yang  sangat dikenal humanisme. (Dault, 2005)
Ideologi politik yang dianut oleh kerajaan Melayu tentunya akan berimbas kepada sistem pendidikan, karna pendidikan merupakan aspek penting dari kehidupan manusia, di  mana  pendidikan  adalah  produk  yang  dilahirkan  oleh  kekuasaan  politik,  begitu  juga dalam dunia Melayu pendidikan sejatinya merupakaan cikal bakal terbentuknya potensi setiap  individu  terutama  akal  yang  telah  diberikan  oleh  Allah  SWT.  akan  tetapi  dalam budaya politik Melayu akal ataupun rasionalitas seringkali dikesampingkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, sehingga kekuasaan politik kerajaan memaksa akal masyarakat  Melayu  untuk  tidak  berontak  terutama  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan pengetahuan, mereka hanya mendapatkan dogma turunan yang dibuat oleh sistem politik kerajaan,  padahal  akal  pemikiran  seharusnya  mengugat  semua  hal  tersebut  dan  berani mencoba  keluar  dari  dimensi  fanatisme  buta  untuk  menermukan  gagasan  baru  agar mendapatkan  suatu  perubahan  besar  pada  tataran  dunia  Melayu.(Daniel  Arif  Budiman, 2010)
Dalam  kajian  politik  Melayu,  kerajaan  Melayu  memiliki  kitab Sejarah  Melayu merupakan naskah penting bagi ideologi politik kerajaan. Di mana digambarkan bahwa
raja merupakan seorang yang turun dari langit, dalam Hikayat Dunia hal tersebut tidak dapat  dipercaya  secara  langsung,  terutama  bagi  mereka  yang  menggunakan  akalnya dalam memikirkan sesuatu, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan legenda dan mitos yang dapat diobservasi oleh akal dan fikiran bukan dijadikan sebagai dogma yang melahirkan fanatisme buta.(Ambary, 1998)
Dalam teks-teks kerajaan menyatakan bahwa dimensi kekuasaan seorang raja tidak memiliki  batas,  hal  ini  dikarenakan  raja  didirikan  dari  kharisma  spiritual  yang dinisbatkan  terutama  pada  praktik  upacara  politik  yang  dilakukan  oleh  raja.  Setelah kurang  lebih  setengah  abad  kemudian,  sistem  budaya  politik  Melayu  mengalami formulasi ulang dan memberikan kontribusi dalam wacana politik Melayu, pandangan ini lebih  cendrung  kepada  konsep  bangsa.  Di  mana  bangsa  lebih  identik  dengan  ras  atau suku,  walaupun  keduany  selalu  diarahkan  kepada  kesatuan  poltiik  dan  etnis  sehingga melampaui  kesultanan  Melayu  yang  ada  seperti  saat  ini,  di  mana  kesultanan  Melayu berada dibawah kekuasaan politik bangsa dan negera.(Fadil, 1991)
Abd Allah Abd al-Qadir memberikan suatu keterangan yang keluar konsep politik dan ideologi kerajaan, selain mengenalkan konsep bangsa terdapat juga istilah lain yang digunakan seperti negeri, tanah air, dan watan, semuanya dapat diartikan sebagai bangsa, sebagai bentuk jati diri masyarakat Melayu.  Istilah-istilah ini tentunya memiliki konsep tersendiri  dalam  budaya  politiknya.  Salah  satu  tujuannya  adalah  cikal  bakal  lahirnya sebuah  konsep  politik  dalam  nasionalisme.  Karna  kata  bangsa  bukan  hanya  tertuju kepada  masyarakat  tertentu  dengan  wilayah  tertentu  akan  tetapi  kata  tersebut  lebih kepada satu budaya politik yang telah ada dalam sistem kepemerintahan.
Ideologi  politik  selanjut  dalam  masyarakat  Melayu  adalah  ideologi  agama, sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  masyarakat  Melayu  telah  mengalami  berbagai kekuasaan  politik atas  nama agama,  seperti  Hindu,  Buddha,  Islam  dan  lain  sebagainya. Adapun  dalam  pembahasan  kali  ini  ideologi  dalam  budaya  politik  Melayu  berkaitan dengan  agama  Islam,  sebagaimana  yang  disebutkan  diatas  bahwa  terdapat  sebuah adagium  bahwa “tidak  Islam  tidak  Melayu” di  mana  konsep  yang  ditawarkan  oleh politik  agama  dalam  budaya  Melayu  tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah  konsep syariah Islam (hukum Islam) sebagai pegangan dalam budaya politik Melayu.(Azra, 2002)
Dalam  aplikasi  ideologi  politik  Melayu  yang  mengarah  pada  Islam  menuntut semua  rutinitas  masyarakat  disesuaikan  dengan  syariat  Islam  sebagaimana  ummat muslim  seperti  mana  biasanya.  Konsep  tersebut  lebih  dekat  kepada  ideologi  politik kerajaan,  dapat  dilihat  bagaimana  konsep  syariat  Islam  masuk  dalam  kesultanan- kesultanan di wilayah Melayu, terutama sekali kisaran abad ke-18 hingga awal abad ke- 20. Dimana rumusan ideologi politik Islam dirumuskan mencontoh kepada dunia Arab, terutama  ketika  para  tokoh  agama  melakukan  ibadah  haji.  Ideologi  Islam  merupakan ideologi  yang  menentang  ideologi  kerajaan,  ideologi  Islam  di  dunia  Melayu  selalu menjadi  kritik  terhadap  ideologi  kerajaan  dan  ideologi  liberal,  terutama  ketika  melihat kekuasan  yang  ada  di  Melayu  seringkali  tidak  menjalankan  syariat  Islam  dalam pemerintahannya, (Ahmad et al., 2004)
Jika  dalam  ideologi  kerajaan  memperlihatkan  kepemilikan  terhadap  materi  yang banyak  secara  pribadi  dan  juga  jabatan  politik  menunjukkan  status  seseorang  dalam masyarakat  Melayu  itu  sendiri.  Dalam  ideologi  Islam  semua  itu  hanyalah  sebuah
kebodohan, sehingga ideologi politik Islam lebih kepada penekanan kepada konsep ilmu dan  akal,  sebagaimana  tujuan  dari  ikhtiar  mereka  dalam  mencapai  kemuliaan.  Konsep idelogi  politik  Islam  tidak  terlepas  dari  tiga  rumusan  yaitu  ummat,  tarikh  dan  mursyid, ketiga  konsep  tersebut  sebenarnya  memiliki  ketersinggungan  terhadap  konsep  liberal. Ummat  merupakan  rumusan  dalam  membangun  masyarakat  Melayu  sebagai  ganti  dari ideologi kerajaan, perbedaan dari konsep bangsa yang ada dalam ideologi politik liberal yang  mempunyai  wilayah  dan  pilihan  politik  jelas,  sedangkan  konsep  ummat  lebih kepada  sistem  yang  religius,  dapat  diterjamahkan  bahwa  ummat  adalah  masyarakat Melayu yang aktual dan potensial.
Konsep  ideologi  politik  Islam  bukan  berarti  menolak  secara  tegas  dua  konsep lainnya  melainkan  konsep  tersebut  lebih  kepada  penekanan  ajaran-ajaran  syariat  Islam dalam  setiap  dasar-dasar  pemerintahan  masyarakat  Melayu.  Begitu  juga  dalam  perkara tarikh lebih  ditekankan  kepada  pergerakan  masyarakat  pada  masa  lalu,  dipelajari  dan dikaji sebagai bahan untuk menata masa saat ini dan akan datang, seperti pemikiran yang dikemukan  oleh  kaum  Islam  modern  seperti  Muhammad  Abduh  dan  lain  sebagainya. Sehingga  sejarah  ( tarikh) tidak  semata-mata  difahami  sebagai  risalah  yang  tersisa  dari masa lalu, akan tetapi lebih kepada konsep evolusi untuk sejarah berkembang, nantinya akan menghasilkan sebuah konsep tamadun, konsep ini ini merupakan peradaban yang modernitas,  berapa  banyak  contoh  yang  dilihat  dari  kemajuan  tersebut  tercapai  oleh masyarakat diluar masyarakat Melayu.
Selanjutnya  dalam  konsep  ideologi  politik  Islam  dibutuhkan  petunjuk  untuk memecahkan semua masalah, untuk itu dibutuhkan mursyid atau dapat disebut sebagai tokoh-tokoh  spiritual  yang  bijaksana,  serta  mampu  mengajarkan  kebijaksanaan  dan pengetahuan,  dalam  hal  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  para  ulama  yang  selalu diidentikkan  dengan  pemimpin ummat. Sehingga  ideologi  Islam  menekankan  konsep pemerintahan  untuk  selalu  dekat  dengan  para  ulama,  karna  dari  para  ulama  tersebut nantinya  diharapkan  dapat  membawa  trasnformasi  bagi  seluruh  masyarakat  Melayu. Ketiga hal ini, baik ummat, tarikh dan mursyid merupakan konsep penting dari ideologi Islam,  dan  ketiga  hal  tersebut  juga  yang  membedakan  ideologi  Islam  dengan  ideologi kerajaan dan ideologi liberal.(Burhanuddin, 2017)
Selanjutnya setelah ideologi liberal dan ideologi Islam adalah ideologi kerajaan, di mana ideologi politik ini sangat berbeda seperti ideologi kerajaan zaman dahulu, konsep yang  digunakan  dalam  ideologi  kerajaan  baru  ini  sangat  jauh  berbeda  dari  kerajaan sebelumnya,  akan  tetapi  lebih  kepada  kedekatan  ideologi  liberal.  Ideologi  kerajaan  ini menawarkan  konsep  bahwa  kerajaan  Melayu  dapat  mengangkat  harkat  dan  martabat masyarakat  Melayu  dengan  cara  membentuk  perlembagaan  yang  modern,  dan  terbuka untuk  menyambut  bangsa  asing  untuk  kepentingan  masyarakat  Melayu  kedepannya. Adapun untuk istilah kerajaan kemudian diganti dengan menggunakan kata negeri untuk menunjuk  sistem  ideologi  kerajaan,  dan  bangsa  sebagai  kata  yang  dipakai  untuk masyarakat Melayu. Dan dua hal tersebut merupakan hal yang baru dan tidak ditemukan dalam  catatan  sejarah  Melayu  sebelumnya,  dan  keduanya  tentu  memiliki  dimensi teritorial  dan  politik  sebagai  gambaran  masyarakat  Melayu  secara  menyeluruh. Selanjutnya  adalah  konsep tawarikh seperti  konsep  ideologi  Islam  yang  menawarkan konsep tarikh ,  untuk  melihat  perkembangan  masyarakat  Melayu  dalam  kehidupan  saat
ini dan yang akan datang. Dapat dilihat dari berdirinya institusi  yang modern, sehingga jika  berbicara  tentang  ideologi  kerajaan  Melayu  yang  baru  ini  akan  lebih  besar  kepada ide dan modernitas dan lebih kepada wacana politik yang kuat dalam budaya masyarakat Melayu
.  Ideologi  kerajaan  Melayu  ini  kemudian  secara  politik  dapat  disesuaikan  dengan tuntutan  waktu  dan  zaman.  Sehingga  secara  tidak  langsung  sistem  ideologi  ini  tidak meletakkan kekuasaan penuh kepada raja akan tetapi lebih kepada kosntitusi yang telah disepakati  secara  bersama,  sehinga  tidak  ada  perbedaan  antara  seorang  raja  dan masyarakatnya.  Sehingga  antara  raja  dan  mayarakat  dapat  ikut  serta  dalam  kontestasi politik.  Ideologi  kerajaan  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan  ideologi  liberal  daripada ideologi Islam, bahkan begitu banyak dari konsep yang ditawarkan ideologi kerajaan ini jauh  berbeda  dari  konsep  Islam,  sebagaimana  tidak  ada  apresiasi  dalam  membangun masyarakat  Melayu.  Sehingga  raja  memiliki  peranan  selain  sebagai  raja  juga  sebagai pemimpin ummat.
Wacana tentang budaya politik Melayu dapati dilihat dari tiga ideologi yang sangat mempengaruhi  system  politk  dan  pemerintahan  masyarakat  Melayu.  Di  mana  ideologi kerajaan,  nasional,  dan  Islam  hadir  dengan  konsep  yang  berbeda  satu  dengan  yang lainnya,  dan  ketiganya  telah  mengalami  fase-fase  dalam  masyarakat  Melayu.  Terutama ketika  masyarakat  Melayu  mencoba  menegaskan  sistem  politik  yang  digunakan,  dan ketiganya  memperlihatkan  perbedaan  dan  selalu  membuka  ruang  untuk  dialog  dari ideologi  politik  lainnya,  seperti  zaman  yang  selalu  menyesuaikan  dan  disesuaikan terutama setelah masuk abad ke dua puluh.

## B. Dinamika Budaya Politik Melayu
Jika  berbicara  Melayu  salah  satu  yang  tidak  bisa  lepas  dibicarakan  adalah  paham teokrasi  dan  monarki,  yang  kemudian  melahirkan  perlawanan  dari  setiap  ideologi  yang ada,  seperti  jika  terdapat  masyarakat  yang  melakukan  perlawanan  terhadap  sistem kerajaan  maka,  tiada  hukum  lain  yang  diberikan  kepada  mereka  adalah  dihabisi  baik secara  individu  hingga  keturunannya,  bahkan  lebih  para  lagi  adalah  kediaman  mereka akan  dibalikkan, atas  menjadi  bawah,  bawah  dijadikan  atas.    Pada  masa  budaya  politik Melayu menganut sistem kerajaan, sistem pemerintahan Melayu sebagai terbelakang dan penuh  ketidakadilan,  para  raja-raja  berlaku  zalim,  karna  suara  raja  adalah  suara tuhan.(Elly M. Setiadi  Al, 2010)
Sistem  kerajaan  menjadikan  budaya  politik  Melayu  sewenang-wenang  terhadap rakyatnya,  kedzoliman  tersebut  terus  berlaku  bahkan  dalam  prilaku  kehidupan  sehari- hari.  Kemudian  ketika  kolonial  datang  sebagai  imprealisme  secara  lambat  laun merumuskan  tentang  identias  sejarah  dan  sejarah  identitas  sejarah  dari  Melayu  itu sendiri,  bahkan  hingga  hari  ini  status  tersebut  masih  menjadi  hal  yang  sangat  abstrak untuk dipahami. Hal tersebut kemudian menruntuhkan ideologi kerajaan, dan mengubah sudut pandang bahwa Melayu bagian dari ras dan bangsa yang memiliki hak untuk ikut aktif dalam dinamika budaya politik Melayu.
Setelah budaya politik dengan sistem kerajaan tidak lagi menjadi penguasa penuh Melayu,  digantikan  oleh  ideologi  liberal  identik  dengan  nasionalisme  kebangsaan.  Di mana  konsep  bangsa  ini  melahirkan  adanya  kesetaraan  dalam  diri  setiap  masyarakat Melayu.  Doktrin  kesetaraan  tersebut  menjadi  barang  yang  istimewa  dalam  kehidupan
Melayu.  Sehingga  lahirlah  berbagai  pertikaian  yang  disebabkan  penuntutan  hak kesetaraan  tersebut,  terutama  dari  unsur  yang  menentang  sistem  terdahulu,  dan  sistem budaya  politik  yang  sedang  berlaku.  Salah  satu  konsep  yang  ditawarkan  oleh  sistem budaya  politik  Melayu  yang  menganut  sistem  liberal  ini,  adalah  agar  Melayu  menjadi bagian dari masyarakat sosial yang menganut prinsip kesamaan dalam semua hal.
Konsep liberal atau juga nasionalisme ( nation state ), adalah sebuah konsep negara modern,  di  mana  kesetiaan  masyarakat  diberikan  kepada  bangsa  dan  negara,  sebagai contoh  sederhana  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah  Nusantara  salah  satunya  adalah Indonesia  dan  Malaysia  yang  mengusung  kesamarataan  dalam  menuju  suatu  bangsa Melayu  yang  aman,  damai,  adil  dan  sejahtera.  Sebagaimana  dalam  catatan  sejarah Melayu pernah dipimpin oleh sistem politik kerajaan dan kesultanan, di mana tidak ada aturan hukum yang jelas dalam menentukan proses politik tersebut. Hal inilah kemudian menjadi  ranah  yang  sangat  rawan  akan  terjadinya  perpecahan  baik  dalam  lingkup pemerintahan ataupun dalam masyarakat Melayu itu sendiri.
Tidak  mengherankan  jika  terdapat  di  wilayah  Melayu  mempunyai  dualisme kepemimpinan,  sebagaimana  yang  terjadi  di  kesultanan  Palembang  Dar  al-Salam.  Hal tersebut tentunya berimbas kepada pergantian tampuk kekuasaan, hingga pada masa Aria Kusuma  mendirikan  sistem  kesultanan  dalam  memerintah  wilayah  Palembang  dan menyatakan  diri  terlepas  dari  mataram.  Sehingga  dalam  sistem  ini  nantinya  adanya pemilihan  generasi  penerus  yang  sering  disebut  sebagai  pangeran  ratu,  syarat  untuk menjadi pewaris tahta tersebut tentunya adalah anak laki-laki dari garis keturunan sultan ataupun  raja  yang  memimpin  pada  saat  itu.  Akan  tetapi  sistem  politikini  juga  tidak berlangsung  lama  karna  ketika  datangnya  kolonial  menggunakan  pola devide  et  impera menghancurkan semua tatanan tersebut dari dalam.(Woelders, 1975)
Pada akhirnya sistem politik seperti ini menjadi berbagai macam varian, bahkan di Palembang  sendiri  pernah  dibuat  syarat  untuk  seseorang  menjabat  sebagai  sultan, diantaranya adalah: beragama Islam, memiliki hubungan dari zuriat kesultanan, memiliki amanah  dan  terbukti  seperti  surat-menyurat,  naskah,  dan  benda-benda  peninggalan kesultanan,  masyarkat  mengenal  dan  mengetahui  status  mereka  sebagai  sultan,  dapat menjadi  pemimpin,  dan  mempunyai  kepedulian  yang  tinggi  bagi  kesultanan.  Syarat- syarat tersebut dalam dinamika politik Melayu Palembang masih berlaku hingga saat ini, di mana terdapat dua sultan yang menyatakan diri mereka sebagai pemegang kekuasaan penuh  kesultanan  Palembang,  akan  tetapi  dalam  otoritas  budaya  politik  mereka  tidak memiliki  kekuataan  karna  berada  dalam  naungan  pemerintahan  yang  bersiapat nation state .
Budaya  politik  tersebut  kemudian  membangun  sebuah  stuktur  di  mana  kekuasaan politik  dapat  membangun  struktur  sosial,  dan  tentunya  sangat  berkaitan  dengan  budaya yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Terutama  dari  sistem  nilai,  ideologi,  status  sosial  dan kepentingan  yang  berlaku  dalam  aplikasi  keseharian  masyarakat  Melayu.  Semua  itu menjadi  interaksi  politik  yang  tidak  dipisahkan  dari  kebudayaan  politk  masyarakat Melayu sendiri. Sebagaimana yang dikemuikakan Weber bahwa terdapat tiga tipe dalam budaya  politik  yang  harus  dilihat  dalam  satu  kepemrintahan  yaitu  :  otoritas  secara tradisional, otoritas secara karismatik dan otoritas secara legal .(Weber, 2009)
Islam  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  Melayu,  hingga  keduanya sangat  sulit  untuk  dipisahkan.  Walaupun  belum  ditemukan  teori  yang  menyatukan keduanya  secara  pasti,  hal  ini  disebabkan  karna jika  melihat  dari  Melayu  sendiri, maka secara  otormatis  kita  akan  melihat  sejarah  dari  Proto-Deutro  Melayu  yang  telah  ada bahkan  kurang  lebih  1500  sebelum  masehi,  sedangkan  Islam  baru  hadir  dan  muncul kisaran abad ke-7 di jazirah Arab, dan masuk berkembang di wilayah Melayu pada akhir abad ke-7, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa Islam hadir di tengah masyarakat Melayu pada abad ke-13 (Yakub, 2013). Kenyataan sosial yang terbangun oleh kolonial, membagi Melayu dalam beberapa bagian terlihat dari perjanjian Tractat London (1924) ketika itu wilayah Melayu sudah dikuasi penuh oleh dua kekuatan besar dari barat yaitu Inggris  dan  Belanda.  Sehingga  masyarakat  Melayu  yang  berada  dalam  jajahan  kolonial kemudian tidak berdaya dalam menentukan arah politiknya, hal tersebut menjadi  budaya dalam  berpolitik  kebanyakan  masyarakat  Melayu  hingga  saat  ini.  Terlebih  ketika terjadinya  perang  dunia  ke-II,  masyarakat  Melayu  bertambah  tidak  memiliki  daya  dan upaya terutama ketika Melayu sendiri dibagi menjadi beberapa negara, di mana negara- negara  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem  pemerintahan  liberalisasi  dibawah kolonialisme. (Indera Gayatri  and Kasiyanto Kasiyanto, 2009).
Untuk  melihat  klasifikasi  budaya  politik  Melayu  dapat  dikategorikan  dalam  tiga jenis yaitu
a. Konstitusi
Budaya  politik  Melayu  saat  ini  dapat  dilihat  dari  masyarakat  Melayu  sendiri yang  lebih  banyak  mengalami  dinamika,  akan  tetapi  masyarakat  Melayu  memiliki tatanan  sendiri  dalam  menyelesaikan  pesoalan  yang  ada  di  dalam  realitasnya. Termasuk  didalamnya  persoalan  yang  bersinggungan  dengan  politik  Melayu  seperti pendidikan,  ekonomi,  kesehatan,  pertahanan  dan  politik  itu  sendiri.  Latar  belakang politik  tentunya  menjadi  persoalan  yang  kompleks  dalam  masyarakat  Melayu,  di mana  pilihan  antara  membela  kepentingan  Melayu  sendiri  dan  kepentingan  secara negeri  dan  negara,  nantinya  akan  berkaitan  dengan  suku  bangsa,  begitu  juga persoalan  konstitusi  yang  ada  di  dunia  Melayu,  semua  konsep  yang  dapat membenarkan  akan  menjadi  pembelaan  termasuk  di  dalamnya  yang  bersinggungan dnegan  etika,  semunaya  termaktub  dalam  kosntitusi  sebagaimana  dilakukan  oleh negara-negara barat.(Hutabarat, 2005)
Konstitusi budaya politik Melayu selalu identik dengan keIslaman, akan tetapi permasalahan  yang  hadir  adalah  kebanyakan  masyarakat  Melayu  tidak  memahami secara  benar  tentang  Islam  itu  sendiri,  hal  ini  dikarenakan  konstitusi  Islam  ditulis dalam  bahasa  arab,  sehingga  ketika  ajaran  Islam  diajukan  untuk  masuk  dalam konstitusi  negara,  maka  dengan  mudah  hal  tersebut  digugurkan  atau  ditolak,  semua itu selalu dinomorduakan. Seperti yang terjadi di Indonesia masyarakat Melayu tidak memiliki  hak  politik  sebagai  Melayu,  akan  tetapi  sebagai  masyarakat  dari  sebuah negara, begitu juga dalam penyematan identitas Melayu, sangat jauh berbeda dengan yang  ada  di  negara-negara  Melayu  lainnya,  di  mana  jika  berkaca  dengan  Malaysia dengan  jelas  mengatakan  dalam  kosntitusinya  bahwa  siapa  saja  yang  beragama Islam,  menggunakan  bahasa  Melayu,  dan  hidup  dengan  adat  dan  istiadat  Melayu, maka orang tersebut adalah Melayu (Ramadhan, 2018).
b. Politisasi
Budaya  politik  Melayu  selanjutnya  adalah  politisasi  terhadap  masyarakat Melayu,  di  mana  sebagai  contoh  Islam  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam politisasi  dalam  dunia  Melayu,(Rais,  2004)  hal  ini  dapat  dilihat  bagaimana  Islam memiliki  kontribusi  ketika  mempolitisasi  ummat  untuk  melakukan  perlawanan terhadap  kolonial  asing  yang  datang  menjajah  wilayah  Melayu,  politisasi  tersebut tentunya dengan mengelorakan semangat jihad ummat Islam, bahkan jika menelusuri lebih  dalam  politisasi  tersebut  untuk  mempertahankan  eksistensi  Melayu  Islam  di Indonesia,  ketika  perumusan  pancasila  diselipkan  kata  “ kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluknya”. Hal  tersebut  merupakan  politisasi  yang  dilakukan untuk  mempertahankan  identitas  keMelayuan  Indonesia  yang  selalu  lekat  dengan keIslamannya.(A. ar-R. H. Abdullah, 1990)
Akan tetapi politisasi tersebut seperti tidak mendapatkan dukungan penuh dari kelompok  yang  menganut  ideologi  liberal,  sehinga  secara  tidak  langsung  Islam secara  jelas  hilang  dalam  percaturan  politik  Melayu  di  Indonesia.  Dari  sinilah kemudian  keMelayuan  tersebut  hilang  secara  perlahan  dan  bergantikan  dengan politisasi  secara  kelompok,  ada  yang  menyatakan  diri  sebagai  kaum  nasionalis, agamis,  sosialis,  komunis  pribumi  dan  lain  sebagainya,  sedangkan  budaya  politk Melayu  tidak  lagi  digunakan  dalam  kehidupan  masyarakat  Melayu  sendiri.  Adapun yang tersisa dari budaya politik Melayu saat ini adalah adat dan isitiadat yang masih dipertahankan  keberadaannya,  sehingga  timbul  suatu  pertanyaan  sampai  kapan budaya tersebut dipertahankan oleh politik masyarakat Melayu.
c. Simbolisasi
Budaya  politik  Melayu  terakhir  adalah  simbol,  di  mana  simbol  keMelayuan semenjak  kerajaan,  kesultanan,  negara,  selalu  memiliki  simbol  tersendiri  untuk membedakan  antara  masyarakat  Melayu  dengan  no-Melayu.  Akan  tetapi  simbol- simbol  tersebut  perlahan-lahan  terkikis  oleh  kedatangan  kolonial  di  dunia  Melayu, sebagai  contoh  Singapura  yang  dahulu  merupakan  bagian  dari  Melayu,  semenjak tahun  1819  perlahan-lahan  berubah  dan  hilang  simbol  keMelayuan  tersebut,  hal  ini disebabkan  simbol  tersebut  selalu  beriringan  dengan  simbol  politik  Melayu  itu sendiri,  ketika  terjadi  perundingan  antara  Sultan  Johor  dan  Temenggung  Husien, kemudian  Rafles  dengan  upaya  politik  kolonial  melakukan  jual  beli  terhadap Singapore,  secar  tidak  langsung  peristiwa  tersebut  merupakan  pelepasan  Singapura dari dunia Melayu.
Simbol keMelayuan juga menjadi perebutan antar masyarakat Melayu sendiri, seperti yang terjadi di kalimantan, ketika wilayah Borneo yang sangat identik dengan simbol  keMelayuan  kemudian  dimasukkan  kedalam  bagian  Malaysia,  secara  tidak langsung  melahirkan  konflik  antara  Indonesia  dan  Malaysia,  maka  simbol  Melayu sekali  lagi  diperebutkan  dan  dilepaskan  dari  Melayu (Jaelani  Duski; Rochmiatun   Jaelani;  Ibrahim,  2019).  Selain  simbol  Melayu  dalam  bentuk  wilayah, masih  banyak  lagi  simbolisasi  Melayu  lainnya,  sebagaimana  simbol-simbol keagamaan  yang  selalu  melekat  dengan  Melayu.  Seperti  simbol  yang  ada  di Singapura  dahulu  identik  dengan  syariat  Islam,  hingga  saat  ini  masyarakat  Melayu yang terus berjuang mempertahankan identitas Melayu mereka dalam budaya politik
adalah  masyarakat  Melayu  Moro  yang  ada  di  Fhilipina,  hal  ini  mereka  lakukan karena  mereka  masih  memegang  teguh  prinsip  Melayu,  dimana  baik  konstitusi, simbolisasi,  dan  politisasi  mereka    masih  berpijak  kepada  identitas  Melayu. (Hanafiah, 1995)

## Kesimpulan
Berbicara tentang Melayu merupakan suatu diskusi yang tidak memiliki kata awal dan akhir,  karna  Melayu  memiliki  begitu  banyak  pengertian  dan  makna,  baik  secara  akademisi ataupun  secara  adat  dan  istiadat  budaya,  begitu  juga  perilaku  kehidupan  politik,  setidaknya untuk  melihat  hal  tersebut  dapat  dikaji  melalui  telaah  sejarah  baik  dari  masa  kerajaan, kesultanan,  dan  hingga  dalam  bentuk  negara  ( nation  state ).  Sebagaimana  Melayu  sangat susah  untuk  didefinisikan,  seperti  itu  juga  dalam  budaya  politik  yang  berlaku  dalam  dunia Melayu.  Untuk  dapat  melihat  bagaimana  budaya  politik  melayu  secara  sederhana  dapat  di bagi dalam tiga tipe ideologi yang sudah banyak tercatat dalam sejarah Melayu itu sendiri, di antaranya adalah ideologi kerajaan yang begitu lama menjadi system dalam pemerintah dunia Melayu, kedua adalah ideologi Islam(agama) pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah  melayu,  masyarkat  melayu  menggunakan  system  politik  Islam  sebagai  bentuk  dari konsep pemerintahan, ketiga adalah ideologi liberal yang lebih identik dengan nasionalisme ataupun bangsa dan negara.
Studi ini dapat memberikan tambahan dalam kajian dibidang keilmuan yang mengkaji tentang  sejarah  dan  peradaban  terkhusus  pada  kajian  Islamic  studies  terutama  di  dunia Melayu  agar  dapat  lebih  komprehensif,  sejalan  dengan  hal  tersebut,  tulisan  ini memperlihatkan  bagaimana  Islam  telah  memberikan  kontibusi  besar  di  sejarah  masyarakat Melayu  seperti  simbolisasi  dan  politiasasi  yang  disematkan  pada  Islam,  dan  Islam telahmnejadi  suatu  ruh  dan  ilham  dalam  konstitusi-konstitusi  masyarakat  Melayu  sehingga berdampak  pada  seluruh  lini  realitas  sosial  masyarakat  di  dunia  Melayu.    Oleh  karena  itu, studi ini menegaskan tentang perlu adanya suatu kajian mendalam terkait  Islam dan Melayu beserta kontribusinya dalam sejarah peradaban Islam. Konteks ini diharapkan mampu untuk menjawab persoalan berkenaan dengan Islam dan Melayu.
Studi  ini  juga  memiliki  kekurangan  di  mana  kajian  yang  dilakukan  hanya  terfokus pada  Islam  dan  politik  Melayu,  sehingga  studi  ini  hanya  fokus  membahas  sejarah, pengalaman, kontribusi secara komprehensif pada berkembangnya. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan  tentang  pentingnya  untuk  melihat  asal  sejarah  terhadap  kontribusi  yang ada  dalam  Islam  sehingga  dapat  dilakukan  suatu  perbandingan  baik  antara  Islam  ataupun kelompok  politik  Melayu  yang  telah  ada  sebelumnya  pada  studi-studi  yang  lain,  untuk melihat  bagaimana  khazanah  keilmuan  Islam  yang  begitu  luas  dengan  kontribusi, pengalaman dan pengetahuan bagi ummat muslim

## Daftar Pustaka
Abdullah, A. ar-R. H. (1990). Pemikiran Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19 . Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdullah, I. (2015). Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan . Pustaka Pelajar.
Abubakar, H. R. H. Y. T. B. (1981). Pengarang Melayu Dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Munsyi Dalam Sastra Melayu . Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Achadiati Ikram, D. (1985). Kamus Melayu-Indonesia . Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Ahmad, K., Khair, M. Y., Penulis, T., Shariati, A., UII, M. S. I., Azizy, A. Q., WAMY, L. P. dan P., Abdullah, H., Rais, A., Indonesia, B. H. dan H. M. D. A. R., Shaleh, A. R., Haedari, A., Gadjahnata  Sri-Edi, K. H. O. dan S., 2016, T. R. P. P. P. D. P. U. I. N. R. F. T., Yatim, B., Sunanto, M., Thohir, A., Triharyanto, B., Pulungan, J. S., … Wargadalem, F. R. (2004). Sejarah Peradaban Islam. In Millah: Vol. III (1st ed., Issue 1). Rajawali Pers. https://ppru.ac.id/2016/04/13/sejarah-dan-perkembangan-ppru/
Ahmad Sugiri, D. (1996). Proses Islamisasi Dan Pencaturan Politik Umar Islam Di Indonesia . Al-Qalam.
Al-Attas, S. M. N. (1990). Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu . Mizan.
Ambary, H. M. (1998). Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia . Logos Wacana Ilmu.
Andrian, C. F. (1992). Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial . Tiara Wacana.
Azizy, Q. (2003). Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani) . Pustaka Pelajar.
Azra, A. (2002). Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal . Mizan Pustaka.
Balwi, M. (2004). Tradisi keilmuan dan pendidlkan dalam tamadun melayu di Nusantara .
Burhanuddin, J. (2017). Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia . Kencana Prenada Media Group.
Daniel Arif Budiman. (2010). Ideologi Politik Melayu Abad ke-19 :Studi Komparasi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Raja Ali Haji . Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Dault, A. (2005). Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional . Pustaka al-Kautsar.
Elly M. Setiadi  Al,  et. (2010). Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar . Kencana.
Fadil, S. (1991). Pengislaman Dunia Melayu: Transformasi Kemanusiaan dan Revolusi Kebudayaan. Dalam Dewan Budaya .
Hakim, L. (n.d.). HISTORIOGRAFI ISLAM MELAYU-NUSANTARA: Dari Sejarah Konvensional Menuju Sejarah Total. Turast : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian; Vol 5,
No 2 (2017)DO - 10.15548/Turast.V5i2.364 . https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/364
Hanafiah, D. (1995). Melayu Jawa Citra Budaya Sejarah Palembang . PT Raja Grafindo Persada.
Haryono, D. (2017). Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten
Siak. Melayunesia Law . https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4496
Huda, K. (2017). ISLAM MELAYU DALAM PUSARAN SEJARAH Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara. TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat
Beragama .
Hutabarat, R. (2005). Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional . Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
Indera Gayatri  and Kasiyanto Kasiyanto, S. (2009). Sejarah Pemikiran Indonesia Tahun 1967-1998 . Departemen Kebuadayaan Dan Pariwisata.
Jaelani Duski; Rochmiatun  Jaelani; Ibrahim, E. (2019). PEDAGANG MELAYU DI KESULTANAN SAMBAS 1819-1942: TERBANGUNNYA PERDAGANGAN, RELASI DAN JARINGAN. Medina-Te : Jurnal Studi Islam , Vol 15 No 2 (2019): Medina - Te : Jurnal Studi Islam , 154–171. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/3787
Jubba, H., Rafi, M., & Qodir, Z. (2021). Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas. Politicon : Jurnal Ilmu Politik . https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11481
Juhansar, Pabbajah, M., & Jubba, H. (2021). Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre’ pada Pernikahan Masyarakat Bugis. Dharmasmrti:Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan .
Junaidi, J. (2020). Islam dalam Jagad Pikir Melayu. Buletin Al-Turas . https://doi.org/10.15408/bat.v20i2.3744 kbbi.kemdikbud.go.id. (2019). KBBI Daring . 2016.
Maryam, M. (2016). TRANSFORMASI ISLAM KULTURAL KE STRUKTURAL (STUDI ATAS KERAJAAN DEMAK). Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam; Vol 1, No 1 (2016): JUNIDO - 10.29300/Ttjksi.V1i1.864 . https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/864
Mohd Zain, Z. (2021). Budaya politik masyarakat Melayu: Satu analisis. Malaysian Journal of Society and Space . https://doi.org/10.17576/geo-2021-1701-22
Munsyi, A. A. K. (2007). Hikayat Abdullah . Yayasan Karyawan.
Nasution, Z. dan A. K. (2001). Islam dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera Selatan . Universitas Sriwijaya Press.
Purwanto, B. (2012). Historisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis terhadap Historiografi Indonesiasentris. Jurnal Humaniora; Vol 13, No 1 (2001)DO - 10.22146/Jh.709 . https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/709
Rais, A. (2004). Hubungan Antara Politik dan Dakwah . Mujahid Press.
Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Vol 30, No 2 (2018)DO - 10.22146/Jmh.31169 .
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/31169
Rochmiatun, O. O. E. (2020). Kearifan Budaya Lokal Dalam Naskah-Naskah Kuno di Uluan. Tabuah , 24 (Vol. 24 No. 1 (2020)), 91–106. https://www.rjfahuinib.org/index.php/tabuah/article/view/256.
Sweeney, A. (2005). Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi . Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Ecole francais d’Extreme-Orient.
WAMY, L. P. dan P. (1993). Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya) . Al Ishlahy Press.
Weber, M. (2009). From Max Weber: Essays in Sociology (Noorkholish. (ed.)). Pustaka Pelajar.
Woelders, M. O. (1975). Het Sultanat Palembang 1811-1852 (Vol. 72). Martinus Nijhoff.
Yakub, M. (2013). HISTORIOGRAFI ISLAM INDONESIA: Perspektif Sejarawan Informal. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , Vol 37 , No 1 (2013) . http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/94
Zed, M. (2012). Budaya Lokal Melayu Dan Perubahan Peradaban Universal . Badan kajian dan Penerbitan ICMI Orwil Sumsel.