INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6973-6986 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Pada Pengibaran Bendera Bintang Kejora
Mancur Sinaga 1 ✉ , Ica Karina 2
Universitas Katolik Santo Thomas Email: filsafathukumust@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar (Pasal 106 KUHP) pada pengibaran bendera  bintang kejora serta untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Pengumpulan  data  sekunder  yaitu  yang  dilakukan terhadap buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan Sedangkan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Analisis  data  yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 106 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora. Dasar pertimbangan hakim menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi.  Majelis  hakim  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  berdasarkan  alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari fakta-fakta hukum di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Makar, Pengibaran Bendera Bintang Kejora

## Abstract
This research aims to determine the punishment of perpetrators of the crime of treason (Article 106 of the Criminal Code) for raising the Morning Star flag and to find out the judge's considerations in charging the perpetrator with Article 106 of the Criminal Code (treason) for the action of raising the Morning Star flag and the oration requesting the separation of Papua from the Republic of Indonesia in during a demonstration.The data used in this research is secondary data, which is data that is already available and processed based on materials related to law. Secondary data collection is carried out on scientific books and statutory regulations. Meanwhile, primary data sources are data obtained from literature studies by reading, studying, quoting existing materials and statutory regulations related to this research. The data analysis used is juridical qualitative analysis.The results of this research show that all the elements of Article 106 of the Criminal Code have been fulfilled, so the defendant must be legally and convincingly proven to have committed the crime of treason in the case of raising the Morning Star flag. The judge's rationale was to charge the perpetrator with Article 106 of the Criminal Code (treason) for the action of flying the Morning Star flag and oration requesting a referendum on the separation of Papua from the Republic of Indonesia during a demonstration. The panel of judges imposes a sentence on the perpetrator of the crime based on evidence and evidence obtained from legal  facts  at  trial,  such  as  witness  statements,  expert  statements,  letters,  instructions  and  the defendant's statement.
Keywords: The Crime, Treason (Aanslag), The Morning Star Flying

## PENDAHULUAN
Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yg melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Ilmu yg mempelajari pidana dan pemidanaan disebut hukum penitensier/hukum sanksi. Hukum penitinsier adalah segala peraturan positif mengenai  sistem  hukuman (strafstelsel)  dan  sistem  tindakan  (matregelstelsel).  Menurut Barda  Nawawi  Arief,  apabila  pengertian  pemidanaan  diartikan  secara  luas  sebagaisuatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh  hakim, maka dapatlah  dikatakan  bahwa sistem  pemidanaan  mencakup  keseluruhan  ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur bagaimanan hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).
Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara. Mulai dari rakyat, hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan  di  kekuasaan  negara.  Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  bahasa Belanda : ‘Strafbaar Feit’, sebagai berikut:
1. Delik (delict).
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan yang diancam dengan hukum
7. Tindak Pidana
Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur- unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan  unsur-unsur yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  si  pelaku,  dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa  yang sengaja  ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur setidaknya tiga jenis makar yakni; makar terhadap Presiden, makar terhadap NKRI dan makar terhadap pemerintah yang sah.
Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Hukum  pidana  menjadi  penjaga  agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, maka semakin kompleks pula permasalahan yang ada di suatu Negara termasuk di  negara  indonesia  yang  saat  ini  kembali  menjadi  permasalahan  hukum  adalah  kasus makar. KUH Pidana Indonesia dalam bab kejahatan mengatur Tindak pidana Makar yang terdiri dari Makar yang dilakukan terhadap keamanan negara dan Makar terhadap negara sahabat. Tindakan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dianggap menyerang keamanan dan keutuhan Negara. Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah adalah berupa kejahatan makar. Makar didefinisakan adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya. Namun idiom  secara  umum  masyarakat  sepakat  menyebut  makar  sebagai  upaya  untuk
menjatuhkan pemerintah yang sah. Jika melihat maknanya dalam hal menjatuhkan suatu pemerintah yang sah dengan adanya perbuatan aksi menggerakkan massa.
Daerah  yang  kerap  kali  diberitakan  menyatakan  untuk  memerdekakan  diri  adalah Provinsi Papua, yang dipelopori oleh Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau yang dikenal dengan sebutan OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 yang dibentuk untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya. Organisasi Papua Merdeka telah berusaha dan memberontak selama bertahun-tahun untuk melepaskan diri dari NKRI.
Keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI pada dasarnya banyak digunakan oleh masyarakat Papua akibat sumber daya alam di Provinsi Papua lebih banyak dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi orang diluar Papua, sehingga Organisasi Papua Merdeka gencar untuk  melakukan  aksi  pemberontakan  bahkan  terror  terhadap  aparat  keamanan  dan pertahanan  yang  melakukan  penjagaan  di  wilayah  Papua.  Selain  itu,  tindakan  rasis  dan diskriminatif  yang  kerap  kali  dilontarkan  oleh  oknum  masyarakat  Indonesia  seringkali menyinggung perasaan masyarakat asli Papua sehingga seringkali menjadi alasan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Sikap rasis dan diskriminasi yang diterima masyarakat asli Papua seringkali diterima baik diucapkan secara sengaja atau secara bercanda oleh masyarakat Indonesia. Sikap rasis diskriminasi tersebut juga kerap kali diterima masyarakat asli Papua di luar wilayah Papua atau  daerah  Indonesia  lainnya.  Salah  satu  kasus  yang  sempat  menghebohkan  bahkan menimbulkan  dampak  luar  biasa  dan  massif  diseluruh  Indonesia  adalah  adanya  aksi demonstrasi  dan  bentrok  besar-besaran  akibat  tindakan  rasis  dan  diskriminasi  yang diterima  salah  satu  mahasiswa  Papua  di  Surabaya,  sehingga  menimbulkan  gejolak berkepanjangan. Perlakuan diskriminasi di Surabaya telah berbuntut pada pemberontakan, perlawanan, dan kerusuhan baik di daerah Papua maupun daerah-daerah lain. Salah satu kelompok yang ikut bergejolak adalah Mahasiswa dan Pemuda asal Papua yang berada di Jakarta dengan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
Unjuk  rasa  yang  dilakukan  di  Mabes  TNI  AD  dan  depan  Istana  Negara  Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dimana para demonstran  adalah  anggota  persatuan  Mahasiswa  dan  Pemuda  Papua  yang  berada  di Jakarta sekitar 100 orang, melakukan aksi unjuk rasa dengan cara melakukan orasi secara bergantian dengan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah saat ini, selain itu para demonstran juga mengibarkan bendera bintang kejora. Adapun yang demonstran sampaikan pada aksi unjuk rasa yang  pertama meminta pemerintah Republik Indonesia
melakukan  referendum  di  Papua  agar  Papua  menjadi  Negara  Papua  Merdeka  yang memisahkan diri dari Negara Republik Indoneia, tuntutan kedua yang disampaikan oleh demonstran  yaitu  menuntut  diprosesnya  orang-orang  yang  berbuat  rasis  terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Bahwa  tindakan  Mahasiswa  dan  Pemuda  Papua  yang  melakukan  Aksi  unjuk  rasa dengan mengibarkan bendera bintang kejora dan menyuarakan aksi untuk referendum dan meminta  agar  Papua  memperoleh  kemerdekaan  di  depan  Istana  Negara  Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2019 berbuntut panjang karena dianggap sebagai salah satu  upaya  melakukan  makar,  yakni  makar  dengan  melakukan  suatu  upaya  untuk memisahkan sebagian wilayah Indonesia dari NKRI. Peristiwa tersebut membuat beberapa orang dari peserta aksi unjuk rasa ditahan oleh Kepolisian untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar (Pasal 106 KUHP) pada pengibaran bendera bintang kejora?
2. Apa dasar pertimbangan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas  aksi  pengibaran  bendera  bintang  kejora  dan  orasi  permintaan  referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  makar  (Pasal  106 KUHP) pada pengibaran bendera bintang kejora.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP  (makar)  atas  aksi  pengibaran  bendera  bintang  kejora  dan  orasi  permintaan pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Data  sekunder  terdiri  dari  3  jenis  bahan hukum yaitu:
1. Bahan Hukum Primer ( Primary Law Material)
2. Bahan Hukum Sekunder ( Secondary Law Material)
3. Bahan Hukum Tersier ( Tertiary Law Material)
Bahan hukum primer ( Primary Law Material) merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif  yaitu  yang  mempunyai  otoritas,  bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  atas perundang-undangan  dan  putusan  hakim.  Bahan  Hukum  Sekunder  ( Secondary  Law Material) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier ( Tertiary Law Material) merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## Analisis Data
Analisis data merupakan langkah yang selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan, Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian mengacu kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara  yuridis  normatif  yaitu  dengan  mengadakan  analisis  terhadap  pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dan  penerapannya  dalam  praktik.  Data  yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis.
Deskriptif merupakan data yang diperoleh dari lapangan tertulis sebagai kenyataan yang sebenarnya. Pendekatan Normatif dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Logis  berarti,  bahwa  dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Sistematis, yaitu  bahwa  setiap  bagian  yang  dianalisis  berkaitan  satu  sama  lain  dan  saling mempengaruhi.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang  bersifat  khusus,  dengan  berpangkal  dengan  pengajuan  premis  mayor,  kemudiaan diajukan  premis  minor  dan  dari  kedua  premis  ini  ditarik  sebuah  kesimpulan,  artinya penarikan  kesimpulan  dari  permasalahan  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan
konkret  yang  sedan  diteliti  dan  berdasarkan  kesimpulan  tersebut  dirumuskan  sejumlah saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemidanaan  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Makar  (Pasal  106  KUHP)  pada  Pengibaran Bendera Bintang Kejora
Tindak  pidana  merupakan  kelakuan  manusia  yang  dirumuskan  dalam  undang- undang, melawan hukum, yang patut  dipidana  dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan  perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai  kesalahan  yang  dilakukan.  Pidana  merupakan  hukuman  atas  perbuatan  yang melanggar  hukum  di  Indonesia.  Pidana  sebagai  reaksi  atas  delik  yang  dijatuhkan berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas buktinya perbuatan pidana dilakukan.  Apabila  tidak  terbukti  bersalah  maka  tersangka  harus  dibebaskan.  Adapun mengenai  bentuk  pidana  dijatukan  utamanya  dilakukan  mengacu  pada  KUHP  (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :
1. Pidana  Pokok,  meliputi  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana denda.
2. Pidana tambahan, meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.
Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan  ditujukan  bukan  karena  seseorang  telah  berbuat  jahat  tetapi  agar  pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
Untuk yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam  maksud  seperti  terdapat  dalam  kejahatan-kejahatan  pencurian, penipuan, pemerasan.
4. Merencanakan  terlebih  dahulu,  seperti  tercantum  dalam  Pasal  340  KUHP,  yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

## 5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
Orang  yang  bersalah  melakukan  perbuatan  itu  berarti  bahwa  perbuatan  itu  dapat dicelakan kepadanya, maka  dari itu  dapat dikatakan  bahwa kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana.
Proses pemidanaan adalah sebagai berikut:
a. Penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  dengan  memeriksa  saksi-saksi dengan mengumpulkan barang bukti.
b. Jaksa  Penuntut  Umum  membuat  berkas  perkara  dengan  surat  dakwaan  ke Pengadillan.
c. Majelis  Hakim  memeriksa  berkas  perkara  denga  2  (dua)  alternatif  surat  dakwaan. Majelis Hakim memilih alternatif kesatu. Melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Majelis Hakim sudah yakin bahwa alternatif kesatu ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana yaitu:
a. Barang siapa
Yang dimaksud dengan barang  siapa ialah siapa saja,  baik  orang perorangan atau sekelompok  orang  yang  apabila  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana,  maka kepadanya  harus  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya.
b. Unsur “Makar”
Majelis memandang makar ini sebagai delik yang syarat akan muatan politis, namun demikian,  sisi  positif  yang  harus  dilihat  bahwa  delik  makar  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana adalah bertujuan melindungi keutuhan negara, namun disatu sisi  dapat  menjadi  atau  berpotensi  untuk  disalah  gunakan  oleh  kekuasaan  negara terhadap  rakyatnya,  sehingga  Majelis  perlu  untuk  mempertimbangkan  dan mengambil terminology melalui  penafsiran hukum yang tepat dan terukur dengan mengedepankan penerapan hukum murni.
c. Unsur “Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara”
Secara berimbang Majelis telah membaca surat tuntutan, nota pembelaan (pledoii) Penasihat  Hukum  para  Terdakwa,  dan  keterangan  Ahli  dalam  berbagai  perspektif sebagaimana  telah  mengakomodir  didalam  pemikiran  Majelis  Hakim  dalam mencermati perkara ini, bahwa dalam menyikapi unsur ini, majelis memiliki pandangan yang  berdiri  sendiri  dengan  mengedepankan  pada  aspek  hukumnya,  oleh  karena
hukum  pidana  diterapkan  dalam  ketentuan  ini  sebagai  ultimum  remedium  dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara didalam satu bingkai tanah air Indonesia.
d. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakuukan” Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan ”Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa  pidana  orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut melakukan  perbuatan  itu”.  ke tentuan  Pasal  55  ayat  1  ke-1  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dapat  diterapkan  kepada  para  Terdakwa  sebagai  orang  yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
Sebagai  pelaksanaan  dari  kekuasaan  kehakiman  adalah  hakim,  yang  mempunyai kewenangan  dalam  peraturan-peraturan  perudang-undangan  yang  berlaku,  dan  hal  ini dilakukan  oleh  hakim  melalui  putusannya.  Fungsi  hakim  adalah  memberikan  putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem  pembuktian  negatif,  yang  pada  prinsipnya  menentukan  bahwa  suatu  hak  atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas  moral yang baik.
Melihat  kembali  dalam  tataran  rumusan  pasal  87  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana yang secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa untuk menduga pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana makar cukup diperlakukan syarat yang sederhana yaitu adanya niat pelaku dan niat itu telah  ternyata ada perbuatan permulaan pelaksanaan, maka dengan memperhatikan perbuatan para Terdakwa dalam aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2019 adalah tergolong perbuatan makar, yang mana bentuk makar ini tidak perlu dipandang sebagai bentuk serangan secara fisik dengan menggunakan senjata dan/atau tekanan psikis / terror, tetapi bentuk sikap perilaku yang menentang dan tidak mengakui keutuhan NKRI secara verbal dan simbol. Melihat hal tersebut penulis menilai unsur makar telah  terpenuhi  dikarenakan  unsur  yang  disebutkan  dalam  pasal  makar  telah  terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terjadi.
Dasar Pertimbangan Hakim yang Menjerat Pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) Atas Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan Orasi Permintaan Referendum Pemisahan Papua dari NKRI Pada Saat Melakukan Demonstrasi
Hakim  sebagai  pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  yang  mempunyai  tugas  untuk memutus  suatu  perkara  dengan  memberikan  rasa  keadilan  memiliki  beberapa  bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan
Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung  jawab  kepada  masyarakat.  untuk  itu  hakim  diharapkan  dapat  menggali  dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dan  pencari  keadilan,  bertanggungjawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya.
Dalam proses penyelesain perkara pidana, putusan Majelis Hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Majelis Hakim berperan dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan Majelis Hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran  dan  menentukan  salah  atau  tidaknya  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang.
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili.  Kata  "mengadili"  sebagai  rangkaian tindakan  hakim  untuk  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara  berdasarkan  asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti  dan  barang  bukti  yang  diperoleh  dari  fakta-fakta  hukum  di  persidangan,  seperti keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Dalam menjatuhkan  pidana,  majelis  Hakim  harus  berdasarkan  pada  dua  alat  bukti  yang  sah kemudian dari kedua alat bukti tersebut diperoleh  keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  melakukannya.  Setelah  fakta persidangan diperoleh maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan disusun secara ringkas  mengenai  fakta  dan  bukti  yang  diperoleh  dalam  persidangan,  sehingga  cukup alasan  untuk  menyatakan  bahwa  terdakwalah  yang  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan  dan  dapat  diberikan  sanksi  bagi  terdakwa.  Hakim  dalam  memutus  suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis, kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal  penting  dalam  persidangan.  Hakim  memeriksa  tindak  pidana  yang  dilakukan seseorang  dengan  memperhatikan  syarat  subjektifnya,yaitu  dengan  adanya  kesalahan, kemampuan bertanggung jawab sesorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim harus memperhatikan syarat objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal  tersebut  terpenuhi  selanjutnya  hakim  mempertimbangkan  hal-hal  yang  dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.
Majelis  hakim  menyatakan  berdasarkan  fakta  dalam  persidangan  bahwa  dalam keterangan  terdakwa  dan  saksi  ditambah  bukti  yang  di  peroleh  dipersidangan  bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana makar pada kasus pengibanran bend era bintang kejora”.
Oleh karena para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya. Terdakwa alternatif Kesatu, terdakwa diputuskan bersalah dan melanggar Pasal 106 KUHP yang berbunyi “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh k e tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Pertimbangan  Majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  /  hukuman  terhadap  pelaku “tindak  pidana  makar  pada  kasus  pengibaran  bendera  bintang  kejora”.  Majelis  Hakim mempertimbangkan latar belakang dan sebab akibat para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menemukan  hal-hal  yang  dapat  memperingan  dan memperberat hukuman pidana yang harus dijalani oleh para terdakwa “tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora”. Hal -hal yang dapat memperingan hukuman / pidana para terdakwa adalah sebagai berikut;
1. Para terdakwa belum pernah dihukum
Para  terdakwa  belum  pernah  dihukum  sebelumnya  dan  baru  kali  ini  para  terdakwa melakukan tindak pidana makar dan diproses secara hukum.
2. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
Selama  proses  persidangan,  para  terdakwa  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  sopan, bertutur kata yang santun, dan menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung.
3. Para terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
Para terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang  seringan-ringannya.  Dalam  hal  ini,  para  terdakwa  menunjukkan  rasa  penyesalan terhadap  tindak  pidana  makar  pada  kasus  pengibaran  bendera  bintang  kejora  yang dilakukan, para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki masa depannya.
Sedangkan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman / pidana para terdakwa adalah sebagai berikut:
1) Perbuatan  para  terdakwa  yang  melakukan  aksi  makar  didepan  Istana  Negara  dapat merusak citra dan martabat Bangsa dan Negara.
2) Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang telah memberikan otonomi khusus dan pembangunan secara berkelanjutan dengan dukungan seluruh aspek kepada Papua.
3) Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan keamanan wilayah Papua.
4) Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu keutuhan dan dapat memecah belah NKRI. Berdasarkan penelitian penulis, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora ini sudah tepat dan sesuai prosedur yang berlaku karena sudah menjalani proses penyelidikan sampai persidangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman / pidana penjara terhadap terdakwa.
Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap para  pelaku  dalam  kasus  ini  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dengan pertimbangan  yang  berlandaskan  Undang-undang  serta  melihat  status  dan  kedudukan para terdakwa maka majelis hakim dalam memutus hal ini sudah sesuai denagan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang dengan memperhatikan asas-asas hukum yang adil.

## SIMPULAN
1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora dikenakan Pasal 106  KUHP. Dengan unsur sebagai berikut: Barang siapa, Makar, Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke  tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, Mereka  yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Bahwa semua unsur dari Pasal 106 KUHP telah terpenuhi, Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20
(dua  puluh)  tahun.  Dalam  putusan  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman  pidana penjara kepada para terdakwa terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan dan 8 (delapan) bulan  dikurangkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  sudah  dijalani  oleh para  terdakwa.  Hakim  mempertimbangakan  hal-hal  yang  meringankan  dan memberatkan  tindak  pidana  dan  latar  belakang  sebab  akibat  para  terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Dasar pertimbangan hakim menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi  pengibaran  bendera  bintang  kejora  dan  orasi  permintaan  referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi adalah Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti dan barang  bukti  yang  diperoleh  dari  fakta-fakta  hukum  di  persidangan,  seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, majelis Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari kedua alat bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya Majelis Hakim menyatakan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa dalam keterangan terdakwa dan saksi ditambah bukti yang di peroleh dipersidangan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora” .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Progresif, Sinar Grafika, Jakarta Andi  Hamzah,  1993, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia,  PT.  Pradnya  Paramita,
Jakarta
Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
E. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam HukumIndonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Laden Marpaung, 2005 , Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2005, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Alumni, Bandung
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Revisi, PT. Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta.
Safaruddin  Harefa,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Indonesia  Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019.
Syahra, penafsiran Pasal-Pasal Makar Terhadap Kasus-Kasus Politik Di Era Presiden Joko Widodo, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019.
Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
https://tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8,
https://www.google.com/search?q=dasar+hakim+menjatuhkan+putusan&oq=dasar+h akim+menjatuhkan+putusan&aqs=chrome..69i57j0.
https://www.google.com/search?q=pengertian+pemidanaan&oq=pengertian+pemidan aan&aqs=chrome..69i57.19776j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
https://www.google.com/search?q=tugas+dan+wewenang+hakim+sebagai+pelaksana +kekuasaan+kehakiman&oq=wewenang+dan+tugas+hakim&aqs.