Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 140-144| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3059.140-144

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENINDASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI MEDIASI PENAL
Nyoman Ardana, Simon Nahak, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Dalam  menangani  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  dalam  hal  penindasan  harus menggunakan pendekatan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum anak korban tindak  pidana  penindasan  dan  untuk  mengetahui  cara  penyelesaian  kejahatan  penindasan  melalui  mediasi penalaran  berdasarkan  hukum  sistem  peradilan  pidana  anak.  Metode  yang  digunakan  adalah  hukum  normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.  Hasil penelitian menunjukan bahwa  penindasan adalah masalah  menggunakan  kekerasan,  ancaman,  atau  paksaan  untuk  menyalahgunakan  atau  mengintimidasi  orang lain  baik  secara  fisik  maupun  non-fisik.  Membahas  penyelesaian  tindak  pidana  penindasan  melalui  mediasi penalaran  berdasarkan  hukum  sistem  peradilan  pidana  anak  tentang  anak-anak  yang  melakukan  tindak  pidana penindasan dapat dikenakan suatu hukuman dalam bentuk penuntutan saksi dan tindakan sesuai dengan pasal 71 dan  82  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. Penyelesaian tindak pidana penindasan melalui mediasi penalaran yang merupakan jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (penalaran atributif, penalaran distributif, penalaran sosial), memiliki konsep hukuman yang  menemukan  cara  untuk  menegakkan  hukum  yang  lebih  adil  dan  seimbang.  Sistem  hukuman  dan  dapat dilakukan  di  penuntutan  dan  proses  pengadilan  dalam  bentuk  pertimbangan  kepastian  hukum,  kemanfaatan manfaat hukum dan menciptakan keadilan hukum bagi para korban dan pelaku penganiayaan.
Kata kunci : Penyelesaian Pidana, Penindasan, Mediasi Pidana

## Abstract
In  dealing  with  the  settlement  of  a  criminal  offense  committed  by  a  child  in  terms  of  oppression,  a  justice approach must be used. This study aims to determine the legal settlement of children who are victims of criminal acts of oppression and to find out how to resolve crimes of oppression through mediation of reasoning based on the law of the juvenile criminal justice system. The method used is normative law with a legal approach and a conceptual  approach.  The  results  showed  that  bullying  is  a  matter  of  using  violence,  threats,  or  coercion  to abuse or intimidate other people both physically and non-physically. Discussing the settlement of criminal acts of  oppression  through  mediation  of  reasoning  based  on  the  law  of  the  juvenile  justice  system  concerning children who commit crimes of oppression can be subject to punishment in the form of prosecution of witnesses and  actions  in  accordance  with  articles  71  and  82  of  the  Republic  of  Indonesia  Law  Number  11  of  2012 concerning  Juvenile  Criminal  Justice  System.  The  settlement  of  the  criminal  act  of  oppression  through  the mediation  of  reasoning  which  is  a  type  of  justice  such  as  various  teachings  of  justice  (attributive  reasoning, distributive reasoning, social reasoning), has the concept of punishment that finds ways to enforce a more just and balanced law. The system of punishment and can be carried out in prosecution and court processes in the form  of  legal  certainty  considerations,  the  benefit  of  the  law  and  creating  legal  justice  for  victims  and perpetrators of persecution.
Keywords: Criminal Settlement, Suppression, Criminal Mediation

## I. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  merupakan  Negara  yang  berlandaskan  pancasila  dan hukum.  Salah  satu  cirinya  dinyatakan  secara  sah  dan  tegas  oleh  salah  satu  peneliti  bernama  Julius Stahl  dalam  argumentasinya  menyatakan  bahwa  Negara  hukum  mengakui  adanya  suatu  perngakuan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang sama di hadapan hukum (Thaib, Hamidi, & Huda, 2010:2 ). Sebagai  negara  hukum  Indonesia  memiliki  beberapa  peraturan-peraturan  perundangan  yang terkenal  dengan  adanya  salah  satu  system  dalam  pemidanaan  untuk  peraturan  perundangan  yang berhubungan  dengan  sanksi  dan  pemidanaan.  Hukum  pemidaaan  sangatlah  diakui  menjadi  hukum yang sangat istimewa, karena hukum pemidanaan dapat melaksanakan batas kemerdekaan seseorang dengan  menjatuhkan  suatu  hukuman  baginya  berbentuk  hukuman  penjara  maupun  hukuman  badan
dan  dapat  menghabiskan  kehidupan  seseorang  dalam  hukumannya.  Hukum  pemidanaan  berisikan sanksi-sanksi  pelanggaran  suatu  kaidah  hukum  sangat  keras  mengakibatkan  sanksi-sanksi  tersebut diatur pada peraturan perundangan lainnya ( Sambas, 2010:10 ).
Munculnya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai suatu system  peradilan  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  memberikan  efek  yang  berbeda  untuk  bentuk perlindungannya kepada seorang anak di Indonesia. Aturan ini hadir dari konsep diversi dan mediasi penal agar bermanfaat untuk memberi penjagaan serta perlindungan kepada para pelaku criminal dan korban  serta  masyarakat  ruang  lingkup  umum  menjadi  bentuk  menyelesaiakan  kasus  atau  perkara. Kehadiran  sistem  peradilan  pidana  belakangan  ini  sangat  menjadi  sorotan  dunia  dalam  kalangan masyarakat umum mengenai system pemidanaan di Indonesia ini masilah kurang cukup melaksanakan penegakan kepastian hukum mengutamakan rasa adil untuk setiap orang di dunia ini. Maka dalam ini perlu adanya prospek pendekatan keadilan melalui mediasi penal ( Muladi 1995:35 ).
Mediasi  penal  terkenal  sebagai  penyelesaian  berbentuk  diversi  mengedepankan  tujuan pencegahan  bukan  semata  membalas  dlam  system  retributive  memiliki  bentuk  kekentalan  khas digunakan aparat penegak hukum memperlakukan aturan. Peraturan termuat dalam undang-undang ini sebagai  contoh  mengutamakan  hak-hak  dari  seorang  anak  menjalani  proses  persidangan  anak berbentuk  proses  penyelesaian tindak criminal  yang dilakukan  anak  sebelum memasuki  persidangan pengadilan formal khusu kepada anak. Manfaat yang dapat diperoleh dalam hal ini yaitu resosialisasi rehabilitasi  seorang  anak  mengedepankan  kesejahtyeraan  sosial  bagi  seluruh  anak  di  Indonesia melalui  mediasi  penal  dan  proses  diversi  menjalankan  aturan  yang  telah  dibuat  khusu  kepada  anak. Mengibaratkan anak melakukan tindakan criminal cenderung dipengaruhi oleh ruang lingkup tempat tinngal dari kecil sehingga dalam penindakannya dilaksanakan hukuman berupa sanksi kurungan serta beberapa sanksi tindakan agar perbuatan anak tidak terulang kembali ( Nuhkidir, 2011 ).
Perbuatan pidana anak diharuskan penegakannya ditempuh proses secara diversi melalui mediasi penal,  yang  dapat  dilaksanakan:  a.  bisa  dilakukan  penegakan  pidana  dengan  memberi  pidana kurungan dibawah 7 tahun pada si anak; b. hal ini bukan sebagai salah satu perbuatan dapat diulangi Meskipun  anak  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  kehidupan  suatu  bangsa,  anak  tetaplah  anak, dan perkembangan kejiwaan anak berbeda dengan dewasa. Diibaratkan seoarang anak mampu berbuat seperti  kekanak-kanakan  menampilkan  jati  dirinya  sendiri  dan  memiliki  kriteria  sangat  normal  dari awal  kelahiran  menunjukkan  ciri  khas  dan  berbagai  tingkah  laku  berkarakter  mandiri  serta memperoleh jiwa berkepribadian dibawa sejak lahir serta mendapat julukan unik. Perbedaan keadaan psikis  ini  disebabkan  oleh  taraf  perkembangan  manusia  yang  menghasilkan  sifat  tertentu  pada  usia bayi,  anak-anak,  remaja,  dewasa  sampai  usia  lanjut  yang  membentuk  keadaan  fisik  dan  psikis  yang berlainan antara taraf perkembangan yang satu dengan lainnya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih lazim disebut sebagai kenakalan anak.
Terkait  dengan  penyelesaian  masalah  tindak  pidana  melaui  mediasi  penal  telah  banyak  dikaji sebelumnya  seperti Eryke  &  Herlambang  (2020);  Surbakti  (2011);  Andrew  (2001);  Suhariyanto 92018); Anggraeni (2020) . Pada tingkat pemeriksaan dipersidangan, sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk ditonton oleh umum terkecuali yang berkepentingan demi menciptakan suatu suasana yang  tenang  dan  dengan  kekeluargaan  sehingga  anak  dapat  menjelaskan  segala  hal  mengenai peristiwa yang terjadi dan dengan perasaan terbuka serta jujur dalam menjalankan suatu persidangan. Hal  ini  juga  berbeda  dengan  orang  dewasa.  Perbedaan  ini  terjadi  karena  kondisi  kejiwaan  orang dewasa sudah  matang  sehingga ia mampu  untuk  menghadapi  kerumunan  penonton  yang  mengamati persidangan,  sedangkan  kondisi  kejiwaan  anak  masih  labil  sehingga  anak  akan  merasa  takut  dan terintimidasi  oleh  banyaknya  penonton  sidang.  Oleh  karena  itu,  persidangan  anak  dilakukan  secara tertutup untuk memberikan perlindungan terhadap anak ( Reksodiputro, 1997:7-8 ). Berdasarkan uraian diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penyelesaian  hukum  terhadap  anak  korban tindak pidana penindasan dan mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penindasan melalui mediasi penal berdasarkan undang-undang sistem peradilan Pidana anak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan dengan pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga ketetapan serta kekaburan hukum proses  penyelesaian  tindak  pidana  penindasanyang  dilakukan  oleh  anak  melalui  mediasi  penal.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  yakni  perundang-undangan  dan  pendekatan  secara  konseptual melalui  pandangan  dan  doktrin  yang  sedang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  untuk  membangun argumentasi sehingga dapat dijadikan acuan penyelesaian isu hukum yang diteliti.
Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni melalui penelitian kepustakaan, diantaranya bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang yang secara langsung bisa diperoleh dari buku, undang- undang,  penelitian,  maupun  tulisan  ilmiah.  Kemudian,  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang diperoleh  dengan  cara  mengambil  dari  beberapa  sumber  bacaan  atau  dokumentasi  yang  mendukung penelitian  seperti  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  hasil  penelitian  yang  diterbitkan,  artikel  ilmiah  serta website yang berkaitan dengan penelitian ini.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik  menginventarisasi  peraturan  perundang- undangan, pencatatan, dan dikaitkan dengan jenis penelitian normatif dan argumentasi hukum dengan metode deduktif dan induktif kemudian hasilnya secara deskriptif analisis. Kemudian, analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis interprestasi hukum dalam pola deskriftif yaitu dengan mencari hubungan  dan  keterkaitan  atau  menjabarkan  permasalahan,  memberikan  pandangan,  serta memecahkan  masalah  terhadap  bagaimana  kewajiban  hukum  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  objek  hukum  agar  mendaptkan  kepastian  hukum  yang  dikaji  sesuai  dengan  permasalahan hukum dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyelesaian Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penindasan
Ada  beberapa  jenis-jenis  Penindasan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia,  yaitu  seperti:  a.  Penindasan terhadap  fisik  yang  mana  merupakan  salah  satu  jenis bullying yang  sangat  paling  mudah  untuk dikenali,  korban  perlakuan  ini  sering  mendapat  perbuatan  kasar,  seperti  mendorong,  memukul, menjambak  hingga  mendapat  perlakuan  dilempari  dengan  benda-benda  sehingga  membuat  fisik korban  meninggalkan  bekas;  b.  penindasan  verbal  merupakan  jenis  penindasan  yang  dilakukan hamper  sama  dengan  penindasan  fisik,  karena  bisa  dilakukan  dengan  kata-kata,  julukan,  ejekan, tekanan  psoikologis  yang  sangat  menyakitkan  karena  dampaknya  bisa  terlihat  secara  langsung;  c. perlakuan  yang  mengucilkan  seseorang  yang  menjadi  korban  secara  fisik  maupun  perlakuan  verbal sehingga  seorang  korban  akan  lebih  sering  menyendiri  dalam  melakukan  kegiatan  sehari-harinya karena  psikologis  si  korban  sudah  terganggu  dan  sangat  terobsesi  dalam  hal  pengucilan  oleh temannya; d. penindasan dilakukan di dunia maya adalah suatu hal sangat baru terjadi saat ini, karena dilakukan melalui perantara internet dan melalui sosial media serta melalui berbagai macam aplikasi chatting yang ada, seperti melalui via whatsapp, SMS, Instagram, dan lain-lain. Perlakuan ini biasanya berupa suatu hinaan atau berbagai sindiran mengakibatkan korban takut muncul di dunia sosial media dan  sedih  berlarut-larut  serta  takut  ketemu  temannya  di  dunia  nyata;  e.  perlakuan  penindasan  hal seksual mencakup  dalam menyebarkan foto  ataupun  video seseorang  yang  dapat  merugikan  korban, banyak  hal  kasus  yang  terjadi  saat  ini  mengenai  hal  tersebut  mengenai  tindakan  criminal  dan pelecehan kekerasan seksualkepada pelaku harus dihukum yang mana kebanyakan korban merupakan kaum perempuan, tetapi para kaum laki-laki tidak menutup kemungkinan bisa menjadi korban ( Arief, 2010 ).
Konsep perlindungan kepada korban penindasan ( bullying ) tindak pidana tersebut tidak bisa kita lepaskan  dari  suatu  akibat  yang  dialami  oleh  si  korban  karena  selain  mengalami  penderitaan  yang sering  dirasakan yaitu  secara fisik  tetapi  bisa juga  korban mengalami  sutau penderitaan  yang sangat berat seperti secara langsung pada psikis, ada beberapa gejala penderitaan yang sering dialami oleh si korban yang merupakan dampak penindasan secara fisik, verbal maupun yang sering kita lihat adalah secara psikologi pada si anak.
Pada tahap perkembangan globalisasi media sosial ataupun siber terdapat pada suatu aturan yang sah  dan  tertulis  pada  Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  mengenai Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjadi  awal  cikal  bakal  pembangunan  hukum  pada  bidang teknologi  informasi  khususnya  pada  Negara  Indonesia,  tetapi  munculnya  aturan  tersebut  belum sepenuhnya  menjawab  semua  permasalahan  bergejolak  pada  dunia  teknologi  informasi  seperti  kita ketahui  bersama  sangatlah  berkembang  secara  pesat  sehingga  aturan  tersebut  sempat  dilakukannya Judicial Review ke Mahkamah Konsitusi untuk ajang respon pihak pemerintah tehadap segala sesuatu perkembangan  dalam  dunia  teknologi  informasi,  akhirnya  undang-undang  tersebut  dirubah  menjadi
Undang-undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Trasaksi elektronik.  Disahkannya  undang-undang  tersebut  sebagai  penyebab  adanya  suatu  aspek  dalam perkembangan  hukum  dilaksanakan  oleh  setiap  subyek  hukum  dalam  hal  memanfaatkan  dan mengunakan sutau internet secara online sehingga masuk pada dunia maya ( Djanggih 2017:85 ). Gagasan terhadap hal yang mengutamakan penyelesaian hal perkara pada hukum pidana di luar ruang lingkup pidana seperti sering dilakukan oleh Negara besar, contohnya adalah Amerika seiring berjalannya  waktu  pasti  akan  bisa  terlaksana  di  Negara  Indonesia  mengingat  bahwa  pandangan- pandangan  para  peneliti-peneliti  dan  praktisi  hukum  serta  berbagai  akademisi  hukum  di  Indonesia merasa  sangat  sedih  melihat  tindakan-tindakan  aparat  penegak  hukum  dalam  proses  persidangan melakukan  berbagai  tahap  penyelesaian  keadilan  belum  maksimal  dilakukannya.  Maka  dari  itu  para peneliti,  praktisi  dan  akademisi  saat  ini  sedang  menyusun  cara  agar  penegakan  hukum  di  Indonesia bisa diterapkan secara efektif dan normatif.

## 2. Penyelesaian Tindak Pidana Penindasan melalui Mediasi Penal
Dengan  adanya  terobosan  baru  tersebut  pada  system  peradilan  hukum  pidana  menjadi  upaya menculnya  penyelesaian  secara  mediasi  penal  didasari  oleh berbagai  pemikiran  serta  banyak ide-ide gagasan yang meksanakan perubahan pembaharuan terhadap hukum pidana yang biasa disebut dengan penal  reform  bila  dikaitkan  erat  dengan  berbagai  permasalahan  pragmatisme  berawal  muncul  dari pemikiran  penal  reform  mengedepankan  terhadap  perlindungan  pada  korban  dan  segala  puhak  yang berkepentingan guna mendapatkan suatu perdamaian bersama dan efek jera pada korban tindak pidana secara restorative justice mencari alternative lain untuk pidana kurungan dijatuhkan pada anak korban. Awal  mula  munculnya  system  pragmatism  adalah  untuk  mengurangi  tumpukan-tumpukan  perkara yang  masuk  pada  tahap  awal  mejadi  pelaku  maupun  korban  merupakan  anak-anak  serta  sebagai sesuatu untuk membuat proses peradilan sederhana agar tidak terlihat rumit pada saat pelaksanaannya ( Arief, 2010 ).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Penyelesaian  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  penindasan  yang  berdampak  fisik  maupun verbal  dan  psikis  dapat  menggunakan  beberapa  aturan  atau  pasal  yang  termuat  dan  dijelaskan  pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal larangan dan sanksi  yang  dapat  dikenakan  untuk  si  pelaku  penindasan  apabila  dilakukan  didunia  elektronik  atau dunia  maya.  Kemudian,  penyelesaian  tindak  pidana  penindasan  melalui  mediasi  penal  berdasarkan undang-undang  mengenai  sistem  peradilan  Pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  terdapat  suatu  gagasan bahwa  mediasi bisa  dilaksanakan  pada tingkat  awal pada  penuntutan dan  penyidikan maupun  sudah memasuki  sidang  dipengadilan  mengedepankan  adanya  kepastian  hukum,  adanya  pemanfaatan huykum  serta  terciptanya  keadilan  hukum  bagi  si  korban  maupun  pelaku  dari  penindasan  tersebut. Peradilan  tidak  hanya  mengutamakan  penjatuhan  pidana  saja  pada  seseorang  tapi  sebagai perlindungan  untuk  masa  depan  anak  dan  bangsa.Pengadilan  anak  diciptakan  sebagai  wadah terwujudnya  keadilan  dan  kesejahteraan  anak  untuk  mengayomi,  memberikan  bimbingan  serta pendidikan mempelajari putusan yang dijatuhkan kepada si anak. Mengenai aspek perlindungan anak di  pengadilan  anak  bisa  dilihat  dalam  segi  psikologi  anak  agar  teehindar  dari  dunia  kekerasan, ketelantaran,  perlakuakan  penganiayaan,  tindakan  tak  senonoh,  kecemasan  dan  masih  banyak  lagi. Maka  dari  itu  harus  adanya  hal-hal  baru  untuk  menciptakan  system  peradilan  yang  lebih menkedepankan mediasi penal untuk penyelesaiannya.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada pihak Pemerintah agar segera membuat suatu aturan khusus mengenai  anak  korban  dalam  tindak  pidana  penindasan  ( bullying )  agar  nantinya  para  pelaku  tindak pidana penindasan tersebut merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena efek kepada psikologis  anak  korban  sangat  berpengaruh.  Kemudian,  diharapkan  kepada  Komisi  Perlindungan Anak  dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  agar  ikut  serta dan  memberikan  sosialisasi  mengenai  dampak  dari  penindasan  ( bullying )  yang  sering  terjadi dikalangan anak-anak saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew,  J.  S. (2001).  Making  or  Breaking  Alternative  Dispute  Resolution?  Factors  Influencing  Its  Success  in Waste Management Conflicts. Environmental Impact Assessment Review , 21 (1), 23–57 .
Anggraeni,  A.  (2020).  Penal  Mediation  as  Alternative  Dispute  Resolution:  A  Criminal  Law  Reform  in Indonesia. Journal of Law and Legal Reform , 1 (2), 369–380 . Arief,  B.  N.  (2010). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenada.
Djanggih,  H.  (2017).  Adanya  Urgensi  dalam  Aspek  Hukum  dari  Pertumbuhan  Teknologi  Informasi  di Indonesia. In 12th ADRI 2017 International Multidiciplinary Conference in Bogor . Bogor. Eryke,  H.,  &  Herlambang.  (2020).  Mediasi  Penal  Bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum. University  of Bengkulu Law Journal , 5 (1), 47–61 . Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Undip. Nuhkidir. (2011). Pengertian Anak menurut Ahli dan WHO yang Belum Diketahui, Artikel Gudang Pengertian . Jakarta. Reksodiputro, M. (1997). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. Sambas, N. (2010). Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suhariyanto,  B.  (2018).  Penyelesaian  Disparitas  Putusan  Pemidanaan  terhadap  “Kriminalisasi”  Kebijakan Pejabat Publik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (3), 353–366.
Surbakti,  N.  (2011).  Mediasi  Penal  sebagai  Terobosan  Alternatif  Perlindungan  Hak  Korban  Tindak  Pidana. Jurnal Ilmu Hukum , 14 (1), 90–106 . Thaib,  D.,  Hamidi,  J.,  &  Huda,  N.  (2010). Teori  dan  Hukum  Konstitusi (8th  ed.).  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.