JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik Volume  4 Nomor 2,  September 2022
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Lebong
Sri Indarti 1 dan Titi Darmi 2 1,2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu
1 sriindarti@umb.ac.id
2 titi.harmadi@gmail.com
Abstract: Implementation  of  Government  Regulation  Number  7  of  2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives, Micro, Small and  Medium  Enterprises  has  various  patterns  in  various  regions,  with  various regional conditions. The purpose of this study is to describe the implementation of  the  protection  and  empowerment  of  small  and  medium  enterprises (MSMEs),  by  focusing  on  1)  coaching  and  2)  providing  facilities.  This  study uses the Stokker Regim Theory, that the people involved in the implementation are  actors  who  have  the  values  to  be  realized  in  the  implementation.  The results  of  the  study  show  that  there  is  coaching  with  a  pattern  of  socialization and limited facilities. The recommendation from this study is that it is necessary to  continuously  update  data  on  MSMEs  as  a  database  for  coaching  and providing  facilities.  Policy  implementers  need  to  increase  capacity  and commitment,  as  well  as  innovation  for  implementing  policies  that  provide optimal benefits to the public in the regions.
Kata Kunci : Implementation; MSME Empowerment Protection
Abstrak: Implementasi      Peraturan  Pemerintah  No.  7  tahun  2021  tentang Kemudahan,  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah    memiliki  beragam  pola  di  berbagai  daerah,  dengan  kondisi daerah  yang  beragam.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan implementasi  perlindungan  dan  pemberdayaan  usaha  kecil  dan  menengah (UMKM),  dengan  berfokus  pada    1)  pembinaan  dan  2)  pemberian  fasilitas. Penelitian  ini  menggunakan  Regim  Theory  Stokker,  bahwa  orang-orang  yang terlibat  dalam  implementasi  adalah  aktor-aktor  yang  memiliki  nilai-nilai  yang ingin  diwujudkan  dalam  implementasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ada  pembinaan  dengan  pola  sosialiasi  dan  failitas  masih  terbatas. Rekomendasi  dari  penelitian  ini,  adalah  perlu  update  data  secara  kontinyu lebih  lengkap  terhadap  UMKM  sebagai  database  pembinaan  dan  pemberian fasilitas.  Pelaksana  kebijakan  perlu  meningkatkan    kapasitas  dan  komitmen, serta  inovasi  untuk  penerapan  kebijakan  yang  memberikan  manfaat  optimal terhadap publik di daerah.
Kata kunci: Implementasi; Perlindungan Pemberdayaan UMKM

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki    peran  penting  dan strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.    U M K M     berperan  dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga  kerja,  pendayagunaan sumberdaya  dan peningkatan  daya  saing  daerah.  UMKM  berperan  menjadi  prioritas  atau  tulang punggung  perekonomian  masyarakat  untuk  mengurangi    kemiskinan  dan pengangguran,  serta  berperan  dalam  pendistribusian  hasil-hasil  pembangunan. UMKM  yang  mandiri  telah  terbukti  tangguh  saat  kondisi  ekonomi  tidak  kondusif, sehingga menjadi alternatif yang mampu menjadi sebagian penyangga perekonomian  daerah  dan  nasional.  Untuk  optimalnya  pengelolaan  UMKM  maka UMKM perlu strategi kompetitif ( Darmi, Titi. Nuryakin & Nusantar, BD. 2020).
Perlindungan  dan  pemberdayaan  UMKM    menjadi  salah  satu  ujung  tombak dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang diemban oleh pemerintah, dapat mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat  secara  nyata  agar  mereka  memiliki  kemampuan  untuk  mengaktualisasikan potensinya,  memberikan  nilai  ekonomi  bagi  pelaku  usaha  dan  memberikan  peluang peningkatan pendapatan serta daya saing daerah. Dengan basis kemandirian lokal  serta adanya  perlindungan  dan  pemberadayaan  dari  pemerintah  daerah,  maka  diharapkan terjadi  sinergi  yang  positif  dan  berkesinambungan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di daerah.
Beragam masalah  sering dihadapi oleh UMKM seperti  masalah permodalan, pemasaran,  kualitas yang memerlukan sinergi  peran  berbagai  pihak, dimana dalam peran  pemerintah  menjadi  salah  satu  kunci  untuk  mengatasinya.  Perlindungan  dan pemberdayaan pemerintah menjadi salah satu ujung tombak untuk mengembangkan UMKM.  Dalam  pengembangan  UMKM  modal  sosial  merupakan  salah  satu  factor yang  menjadi  pertimbangan  bagi  pelaku  UMKM  untuk  mendapatkan  perlindungan ( Darmi, T., Nuryakin, N., & Mujtahid, I. M. 2022).
Implementasi  kebijakan  tentang  UMKM    yang  diterbitkan  oleh  pemerintah pusat  di  daerah  memiliki  ragam  dinamika,  dengan  adanya  keragaman  kondisi  dan kapasitas  pemerintah  daerah.  Pada  tataran  teknis  aktor  implementasi  juga menghadapi  tantangan  dan  nilai-nilai  yang  diyakini  serta  situasi  dan  kondisi  yang melingkupinya. Artinya, penting penguatan kelembagaan bagi para pelaku UMKM
Pemerintah  mengesahkan  PP  7/2021  mulai  berlaku  per  tanggal  3  Februari  2021. Adapun  tiga  kemudahan  dan  dukungan  pemerintah  pusat  serta  pemerintah  daerah (pemda) adalah sebagai berikut (santosa, 25 Pebruari 2021);
1.  kemudahan  legalitas  dalam  hal  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  bagi  usaha menengah  kecil  (UMK),  nomor  induk  berusaha  (NIB)  sebagai  perizinan  tunggal  bagi UMK, pembinaan pemenuhan standar produk dari pemerintah, dan pembebasan biaya perizinan bagi UMK.
2. kemudahan produksi dan pembiayaan. Bahlil menyebut, pemerintah akan memberikan kemudahan  pembiayaan  dan  permodalan,  penyediaan  bahan  baku  dan  proses produksi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMK.
3. kemudahan pemasaran dan pasca produksi. Caranya dengan alokasi 30%  dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, dan infrastruktur diberikan kepada UMKM.
Pasal  2  ayat  2  PP  No.  7  tahun  2021  menyatakan  bahwa  kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan melalui ; 1. Pembinaan 2. Pemberian Fasilitas
Pembinaan dan pemberian fasilitas pada UMKM dillakukan memiliki kondisi dan  tantangan  beragam  pada  masing-masing  daerah.  Inovasi,  kreasi,  dan  potensi segenap sumberdaya akan menentukan efektifitas dalam implementaasi sumber.
Penelitian  tentang  implementasi  pemberdayaan  UMKM  disampaikan  oleh Rachmawati  (2022),  bahwa  s ebagian  besar  program  pemberdayaan  UMKM  yang dilaksanakan  oleh  Kementerian  atau  Lembaga   saat  ini  berfokus  pada  pembiayaan UMKM,  terutama  dari  perbankan  dan  lembaga  keuangan,  serta  pendampingan  UMKM. Sebagian besar program ditargetkan kepada pelaku usaha mikro dan ultramikro. Namun, program  tersebut  dianggap  masih  belum  terealisasi  dengan  baik  dan  tidak  mencapai sasaran.
Penelitian  ini  berfokus  pada  implementasi  kemudahan,  perlindungan  dan pemberdayaan UMKM setelah berlakunya peraturan pemerintah No. 7 tahun 2021, yang berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang  ingin  diwujudkan  oleh  aktor  pelaksana  implementasi  di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

## METODE
.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif   yang   menggambarkan  dan meringkas berbagai kondisi atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Pendekatan kualitatif  yang  bersifat  deskriftif  ini  menjelaskan  fenomena  secara  mendalam  melalui pengumpulan data atau informasi secara akurat.
Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan  apa-apa  yang  saat  ini  berlaku,  di  dalamnya  terdapat  upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada (Singarimbun, 2002).
Penelitian  kualitatif  ini  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang  didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara dan  analisis  fenomena  implementasi  Peraturan  Pemerintah  no,7  tahun  2021,  dengan aktor  pelaksana  kebijakan  adalah  DInas  Koperasi  dan  UMKM  di  Kabupaten  Lebong. Penelitian berfokus pada pembinaan dan pemberian fasiiitas kepada UMKM yang diamati satu  tahun  setelah  terbitnya  regulasi  berdasarkan  Regim  Theory  Stocker,  dengan menganalisis  bagaimana  nilai-nilai  yang  diwujudkan  oleh  aktor-aktor  implementasi kebijakan pada peraturan pemerintah no. 7 tahun 2021 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Hasil
Kabupaten  Lebong  merupakan  salah-satu  Kabupaten  pemekaran  pada  era reformasi  di  Provinsi  Bengkulu,    yang  terletak  di  ujung  Provinsi  berbatasan  dengan Provinsi Jambi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (disperindagkom dan  UKM  Lebong  merupakan  salah  satu  dinas  yang  mempunyai  tugas  pokok
melaksanakan  kewenangan  otonomi  daerah  Kabupaten  dalam  rangka  melaksanakan tugas desentralisasi.
Disperindagkom  dan  UKM  Kabupaten  Lebong  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah  Kabupaten  Lebong  .  Peraturan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Lebong  Nomor  55 Tahun  2017  tentang  Tugas  dan  Fungsi  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  koperasi  dan UKM  Kabupaten  Lebong.  Dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  Dinas Perindustrian  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Lebong  Tahun  2021-2026, maka  di  tetapkan  strategi  dan  kebijakan  sebagai  berikut  (Lakip  Dinas  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong, 2022):
1. Strategi
a.  Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku local
b.  Peningkatan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
c.  Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan
d.  Percepatan Pengembangan Informasi Bebasis Online
e.  Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan
f.  Peningkatan daya saing koperasi
g.  Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
h.   Meningkatkan SDM Koperasi, IKM dan UMKM di Kabupaten Lebong
i.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur
2. Kebijakan
a.  Pembinaan industri kecil
b.  Pengembangan Inovasi Produk
c.  Peningkatan kapasitas IKM melalui fasilitasi sarana prasarana industry
d.  Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap IKM
e.  Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah
f.  Peningkatan Produk Unggulan yang Siap Ekspor
g.  Pelaksanaan Pengawasan Perizinan h. Data IKM Berbasis Online
h.  Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
i.  Peningkatan Pengawasan Perdagangan
j.  Meningkatkan kelembagaan koperasi
k.  Meningkatkan produktifitas koperasi
l.  Meningkatkan SDM Koperasi yang produktif dan berwawasan global
m.  Meningkatkan SDM UMKM yang produktif dan berwawasan global n.  Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
o.  Tesedianya sarana yang memadai
Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut (wawancara dengan staff Disperindagkop dan UKM Kabupaten Lebong  :
1.  Sosialisasi menjaga lingkungan kondusif
2. Sosialisasi BPUM dan pengusulan penerima dana BPUM
3. Pelatihan Wirausaha
4. Penghargaan pelaku usaha yang kreatif dan inovatif
5. Bantuan dana
6. Tahun 2022, belum dianggarkan. Namun
7. Bantuan subsidi barang ataupun jasa,

## 8. Bantuan tempat untuk usaha bagi pelaku UMKM
Strategi,  kebijakan  dan  kegiatan  Disperindagkop  dan  UKM  Kabupaten Lebong,  dilakukan  dengan  sasaran  sejumlah  4.039  UMKM  yang  tersebar  pada  12 Kecamatan.  Jenis  dan  jumlah  UMKM  dari  data  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan dan UMKM Kabupaten Lebong yang tercantum pada tahun 2022 adalah data UMKM tahun 2021 yang  dapat diamati pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

## Tabel 1. Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Lebong 2021
No Kecamatan Sektor Jumlah Perdagangan Industri   Aneka Jasa Pertanian 1 Rimbo Penghadang 59 10 8 15 92 2 Topos 65 4 5 0 75 3 Lebong Selatan 315 36 6 1 368 4 Bingin Kuning 388 22 42 0 452 5 Lebong Sakti 419 66 46 13 544 6 Lebong Tengah 305 23 26 2 356 7 Amen 429 36 65 2 532 8 Uram Jaya 131 11 13 0 155 9 Pinang Belapis 158 9 14 5 186 10 Lebong Utara 741 96 110 70 1017 11 Tubei 153 19 10 2 184 13 Lebong Atas 59 7 11 1 78 Jumlah 3223 339 366 111 4039
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperari dan UMKM Kabupaten  Lebong
Tabel  di  atas  dapat  memperlihatkan  ada  beberapa  jenis    Usaha    Mikro  Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lebong. Dari beberapa jenis  yang dikasifikasi menjadi sektor  usaha  yaitu  :  1  Perdagangan  berjumlah  3223,  2      Industri  berjumlah  339,  3 Aneka  Jasa  berjumlah  366,  4  Pertanian  berjumlah  111,  dengan  jumlah  Total berjumlah 4039 yang terdiri dari 12 Kecamatan.
Pelaksanaan  kebijakan  dan  kegiatan  terhadap  UMKM  disampaikan  aktor pelaksana  secara  bertahap,  disampaikan  oleh  aktor  pelaksana  kebijakan  sebagai berikut :
“  Perlindungan,  pemberdayaan  dan  pengembangan    IKM  dan  UKM  Kabupaten Lebong  telah kami lakukan dengan memberi  pelatihan atau binaan kepada pelaku UKM.  Tentu  tidak  dapat  kami  jamah  semua  pekalu  UKM  pada  tahun  setiap tahunnya, akan  tetapi  itu  tetap  kami  lakukan  secera  bertahap.”  (Kepala Disperindagkop dan UKM Lebong)
Pelaksanaan  kebijakan  dan  kegiatan  terhadap  UMKM  disampaikan  aktor pelaksana  secara  bertahap,  disampaikan  oleh  aktor  pelaksana  kebijakan  sebagai berikut :
“Pelatihan  terhadap  UKM  terus  kami  lakukan  berkala,    seperti  bagaimana  cara meningkatkan  nilai  tambah  dari  hasil  karya  atau  prodak  yang  dihasilkan,  bahkan sampai  kepada  bagaimana  cara  pemasaran  produk  yang  agar  bisa  dipasarkan sampai keluar daerah, pelatihan pengemasan dan sebagainya (Staff Disperindagkop dan UKM Lebong)
Kegiatan  yang  dilakukan  UMKM  mendapat  respon  dari  pelaku  UMKM,  belum menjangkau  keseluruhan  jumlah  UMKM,  diantaranya  dapat  dilihat  dari  informasi sebagai berikut :
“ sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan bantuan atau fasilitas khusus dari dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, baik itu dalam bentuk bantuan uang, al at, ataupun pelatihan yang lainnya, saya cuma dapat bantuan dari PKH”
( Bapak Ujang 4 Juni 2022).

## Analisis Implementasi Kebijakan
Implementasi  Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  UMKM  dengan klasifikasi tujuan  dengan
1. Pembinaan
- Sosialisasi menjaga lingkungan kondusif
- Sosialisasi BPUM
- Pelatihan Wirausaha
- Penghargaan pelaku usaha yang kreatif dan inovatif
- Pemberdayaan komunitas kreatif
Keterangan informan dalam pembinaan yang dilakukan oleh dinas Disperindagkop dan UKM, diantaranya dapat diamati dari informasi berikut :
“Pemberdayaan  komunitas  kreatif  telah  kami  lakukan,  kami  hanya  memberi meraka  pelatihan  saja  baik  itu  pelatihan  dalam  pembukuan  ataupun  pelatihan pemasaran produk serta melakukan motivasi kepada pelaku UKM. Pemberdayaan  dalam  bentuk  materil  atau  keungan  sangat  kami  inginkan akantetapi pemberdayaan secara material belum kami lakukan dikarenakan kami masih terkendala keungan” .
Upaya  pembinaan  melalui  peghargaan.  Diantaranya  disampaikan  pada  informasi berikut :
Pemberian  penghargaan  pernah  kami  lakukan  seperti  waktu  kemarin  ada  acara dekranasda  di  provinsi  bengku  baik  itu  pameran ataupun  perlombaan.  Dari  hasil itu  kami  memberikan  pengharggan  berupa  sertifikat  penghargaan  dan memberikan  uang  tunai  kepada  pelaku  UKM  yang  mengikuti  acara  tersebut. (staff Disperindagkop dan UKM Lebong)
2. Pemberian Fasilitas
- Bantuan dana
- Bantuan subsidi barang ataupun jasa,
- Bantuan tempat untuk usaha bagi pelaku UMKM
Pada  tahun  2021  tersalurkan  dana  dari  Pemerintah  pusat  untuk  UMKM, sebagaimana keterangan dari informan sebagai berikut :
Untuk  tahun  2021,  sudah  tersalurkan  dana  bantuan  sosial  (bansos)  dari pemerintah  pusat  yang  masuk  ke  Lebong  sebanyak  1.920.000.000,  untuk  UKM yang  tersebar  pada  12Kecamatan.  Penerima  bantuan  ditetapkan  langsung  oleh pemerintah  pusat.  Disperindagko  dan  UKM  Lebong,  sebatas  menerima  berkas pengajuan,  kemudian  disampaikan  ke  pemerintah  pusat.  (staff  Disperindagkop dan UKM Lebong)
Persepsi  dari  sebagian  aktor  implementasi  kebijakan  tersebut  bahwa program  pemberdayaan  UKM  terfokus  pada  bantuan  dana  bergulir,  sebagaimana infromasi kebijakan berikut:
“Peningkatan  ekonomi  berbasis  masyarakat  melalui  program  pemberdayaan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM),  belum  bisa  dilaksanakan  Pemerintah Kabupaten  (Pemkab)  Lebong  tahun  2022.  Padahal  program  itu  sempat digadangkan  sebagai  salah  satu  program  unggulan  yang  akan  dicanangkan Pemkab Lebong sesuai visi misi Bupati Lebong. Program bantuan dana bergulir kepada  UMKM  berkemungkinan  baru  bisa  dilaksanakan  tahun  depan.  (Rakyat Bengkulu, 31 Juli 2022 , bantuan UMKM belum bisa digulirkan),
Keterbatasan anggaran menjadikan penyebab belum terlaksananya program dana bergulir, yang sebetulnya menjadi program pokok Bupati terpilih sebagaimana informasi berikut :
Kalau sekarang belum ada anggarannya. Bahkan dalam perumusan RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, red) tahun ini,  kami  belum  bisa  mengusulkan  dana  program  bantuan  bergulir  UMKM karena  keterbatasan  anggaran,''  Dana  untuk  UMKM  yang  ada  tahun  ini  han ya sebatas  kegiatan  pembinaan.  Itupun  skalanya  tidak  menyeluruh.   Hanya sebatas  UMKM  sekelas  rumah  tangga.  Namun  dipastikannya  dalam  RAPBD 2023  pihaknya  akan  kembali  mengusulkan  anggaran  program  bantuan  modal bergulir kepada UMKM. (https://rakyatbengkulu. disway.id/ read/
636380/bantuan-umkm-belum-bisa-digulirkan)
Bantuan  berupa  barang  telah  disalurkan  oleh  Disperigdagkop  dan  UKM Lebong, diantaranya disampaikan oleh informan sebagai berikut :
“Bantuan  yang  telah  diberikan  dari  dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi dan  UKM  kepada  kami  yaitu  dalam  bentuk  alat  masak,  seperti  tempat pengorengan,  dan  sempat  terdengar  kemarin  kami  akan  di  adkannya  sosialisai tentang  pemasaran  namun  itu  belum  terjadi,  entah  kapan  itu  akan  dilaksanakan kami tidak tahu” (Bapak baksir atau bapak Cil, 2022)
Pemberdayaan  secara  ideal  juga  dilaksanakan  berkolaborasi  dengan berbagai  pihak,  baik  dinas  /  lembaga  lain,  BUMN  ataupun  swasta.  Terdapat pemberdayaan UKM  di  kabupaten  Lebong juga  telah terlaksana   bersinergi  dengan lembaga lain, diantaranya disampaikan oleh pelaku usaha sebagai berikut :
Saya  memang  sudah    lama  merintis  usaha  dan  sekitar  april  2021  mendapatkan dana  modal  usaha  dari  CSR  PLN.  Modal  ini  didapatkan  secara  berkelompok. Saya  berterima  kasih  atas  bantuan  ini  (Pelaku  Usaha  Kel  Taba  Anyar,  Lebong Selatan)
Pola implementasi berdasarkan Regim Theory memiliki asumsi bahwa orang- orang  yang  terlibat  dalam  implementasi  adalah aktor-aktor  yang memiliki  nilai-nilai  yang ingin diwujudkan dalam implementasi. Maka aktor kebijakan pada tingkat daerah memiliki peran  penting  atas  efektifitas  implementasi  kebijakan  perlindungan  dan  pemberdayaan
UMKM. Sebagian aktor memiliki persepsi bahwa pemberdayaan UKM berarti penyaluran dana  bergulir.  Tanpa  penyaluran  dana  bergulir  maka  berarti  tahun  2022  tidak  ada program  pemberdayaan.  Salah  kaprah  terhadap  pemberdayaan  ini  juga  terjadi  pada sebagian pelaku usaha dan masyarakat.
Efektifitas  kebijakan  publik  dapat  diukur  dari  sejauh  mana  kebijakan  tersebut direalisasikan  dan  bagaimana  kemanfaatan  dari  kebijakan  tersebut  untuk  masyarakat, termasu  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Kebijakan perlindungan  dan  pemberdayaan  UMKM  telah  terlaksana  di  Kabupaten  Lebong  dalam skope  terbatas  dan  implementor  memiliki  nilai  atau  persepsi  tersendiri  dalam menerjemahkan  aspek  dan  pola  perlndungan  dan  pemberdayaan  UMKM.  Era  otonomi yang  dalam  pelaksanaan  politik  di  daerah  memiliki  muatan  politis,    turut  mempengaruhi implementasi kebijakan pusat, yang dilaksanakan di daerah.
Kesempatan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kemajuan  UMKM  diantaranya adalah dengan memiliki surat ijin usaha, sehingga peluang-peluang untuk naik kelas atau kesempatan permodalan, pemasaran akan lebih besar. Pasal 31 ayat 1 PP no. 7  tahun  2011  menyatakan  bahwa  setiap  usaha  harus  memiliki  ijin.  Fenomena  di lapangan,  proses  UMKM  untuk  naik  kelas  yaitu  memiliki  ijin  usaha  masih menghadapi kendala pada UMKM di Lebong. Kesadaran UMKM untuk mengurus ijin masih terbatas. Peningkatan kualitas UMKM setelah berlakunya regulasi ini di lokasi penelitian, sampai saat ini belum memperlihatkan adanya peningkatan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Implementasi  kebijakan  menjadi  bagian  penting  terhadap  tolok  ukur  efektifitas  dan kualitas  kebijakan  publik.  Implementasi  kebijakan  perlindungan  dan  pemberdayaan UMKM yang terbit pada awal 2021, masih memerlukan waktu dan proses panjang untuk diterapkan pada level pemerintah daerah. Pembinaan dan pemberian fasilitas sesuai PP 7  tahun  2021  telah  dilaksanakan  sesuai  kapasitas  aktor,  dengan  hasil  yang  terbatas.
Kemudahan  yang  berkembang  sehubungan  dengan  konsep  regulasi  ini  masih  sangat terbatas untuk akses di daerah pemekaran.
Aktor  pelaksana kebijakan  memiliki  nilai-nilai  tersendiri  dan  tidak  lepas dari konteks otonomi  dan  perkembangan  politik  di  daerah.  Peluang  sinergi  perlindungan  dan pemberdayaan  dapat  dilaksanakan,  saat  administrator  di  daerah  memiliki  visi  dan  misi yang  selaras.  Keterbatasan  modal  dan  kapasitas  menjadi  sebagian  tantangan  dalam implementasi

## Saran
Implementasi  kebijakan  pada  di  daerah  perlu  memiliki  frame  jangka  panjang, dengan tetap berorientasi  untuk kepentingan publik. Perlu update data secara kontinyu lebih  lengkap  terhadap  UMKM  sebagai  database  pembinaan  dan  pemberian  fasilitas.
Pelaksana  kebijakan  perlu  meningkatkan    kapasitas  dan  komitmen,  serta  inovasi  untuk penerapan kebijakan yang memberikan manfaat optimal terhadap publik di daerah.

## DAFTAR  RUJUKAN
Darmi,  Titi.  Nuryakin  &  Nusantar,  BD.  (2020). Competitive  Strategy  of  Small  Micro Businesses  Industry  Cluster  in  the  Middle  of  Pandemic  Covid  19.  The  First International Conference on Political, Social and Humanities Sciences (ICPSH 2020) Navigating Global Society in the Disruptive Era. ISBN 978-623-6783-36-8. UNSOED PRESS. Pp. 258-267
Darmi,  T.,  Nuryakin,  N.,  &  Mujtahid,  I.  M.  (2022).  Social  Capital  Analysis  in  Small  and Micro  Enterprises  (SMEs)  Management  during  the  Covid-19  Pandemic. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , 26 (1).
Lakip    2021.  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  dan  UMKM  Kabupaten Lebong tahun 2021.
Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun  2021  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Rachmawati,  Erna,  2022,  Tantangan  dan  Permasalahan  Program  Pemberdayaan UMKM, Forbil Institue, https://forbil.id/industri/tantangan-dan-permasalahan- program-pemberdayaan-umkm/erna-rachmawati/
Rakyat  Bengkulu,  31  Juli  2022,  (https://rakyatbengkulu.disway.id/  read/636380/ bantuan-umkm-belum-bisa-digulirkan)
Santoso,  Yusuf  Imam,  25  Pebruari  2021,  https://industri.kontan.co.id/news/ini-3- kemudahan-umkm-setalah-terbitnya-pp-72021