## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Pembentukan Peraturan Negeri yang Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon
Eric Stenly Holle 1 , Reny Heronia Nendissa 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: eholle9@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Participation; Legal Regulations; Democracy. Introduction: Community  involvement  in  the  formation  of  Negeri Regulations from the beginning of the process to evaluation is a condition that must  even  exist  in a  country  that  adheres  to  the  understanding  of  people's sovereignty.
Purposes  of  Devotion: Providing  education  and  legal  knowledge  to  the Negeri Government and Public Affairs Hutumuri District of Leitimur South Ambon City so as to engage and be involved in every process of establishing the Regulation of Foreign.
Method of Devotion: Sources describe materials related to the establishment of rules of domestic participatory followed by a discussion and question and answer between the presenters and participants in the activity.
Results of the Devotion: The Negeri Government and the community are able to understand matters related to the formation of Negeri Regulations and are able to resolve problems related to community involvement in the process of forming Negeri Regulations as regulated in various laws and regulations so that  it  is  hoped  that  the  draft  of  a  legal  product  in  the  form  of  a  Negeri Regulation  can  actively  involve  the  community  in  contributing  thoughts, ideas, ideas, and suggestions that affect the substance of the Negeri Regulation.

## Abstrak
Kata Kunci: Partisipasi; Peraturan;
Demokrasi.
Latar  Belakang: Keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukan Peraturan Negeri dari awal proses hingga evaluasi merupakan kondisi yang  mesti  bahkan  wajib  ada  dalam  sebuah  negara  yang  menganut paham kedaulatan rakyat.
Tujuan  Pengabdian: Memberikan  edukasi  dan  pengetahuan  hukum kepada  Pemerintah  Negeri  dan  Masyarakat  Negeri  Hutumuri Kecamatan  Leitimur  Selatan  Kota  Ambon  sehingga  mampu  terlibat dan dilibatkan dalam setiap proses pembentukan Peraturan Negeri. Metode  Pengabdian: Narasumber  memaparkan  materi  terkait pembentukan peraturan negeri yang partisipatif kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan peserta kegiatan. Hasil/Temuan  Pengabdian: Pemerintah  Negeri  dan  masyarakat mampu untuk memahami hal-hal yang terkait dengan pembentukan Peraturan Negeri serta mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terkait  dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembentukan Peraturan Negeri sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dalam rancangan produk hukum berupa Peraturan Negeri dapat melibatkan masyarakat secara

## Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 106 – 117
E-ISSN: 2775-6203
aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran, ide, gagasan, dan saran yang mempengaruhi substansi Peraturan Negeri.

## 1. Pendahuluan
Pembentukan  undang-undang  termasuk  Peraturan  Negeri  adalah  bagian  dari aktivitas  dalam  mengatur  masyarakat  yang  terdiri  dari  gabungan  individu-individu manusia  dengan  segala  dimensinya,  sehingga  merancang  dan  membentuk  undang- undang/Peraturan  Negeri  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  setempat  merupakan suatu  pekerjaan  yang  sulit. 1 Kesulitan  tersebut  terletak  pada  dimensi  kegiatan pembentukan Peraturan Negeri merupakan suatu bentuk komunikasi antara Pemerintah Negeri yang menetapkan yaitu Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri dengan masyarakat  dalam  suatu  daerah.  Dalam  proses  pembentukan  Peraturan  Negeri  tersebut didalamnya termuat transformasi visi, misi dan nilai yang ideal oleh pembentuk peraturan dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum yang mengikat. Salah satu aspek penting dalam pembentukan undang-undang termasuk Peraturan Negeri sejak awal proses perancangan ialah mampu menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian pembentukan Peraturan Negeri sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan.
Pada  dasarnya  Peraturan  Negeri  yang  dibentuk  dengan  memperhatikan  asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara formal maupun material diharapkan akan mampu menghasilkan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang baik pula,  karena  itu  pembentukan  Peraturan  Negeri  sangat  relevan  dengan  asas  umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration) dan partisipatif.
Pembentukan Peraturan Negeri yang partisipatif terdapat dua aspek yaitu proses dan substansi. Proses merupakan mekanisme dalam pembentukan Peraturan Negeri yang harus dilakukan  secara  transparan  sehingga  masyarakat  dapat  dilibatkan  (partisipasi  publik) dalam memberikan saran, masukan dalam mengatur suatu persoaan. Sedangkan substansi berkaitan  dengan  materi  yang  kan  diatur  harus  ditujukan  bagi  kepentingan  masyarakat setempat sehingga mengasilkan suatu Peraturan Negeri yang berkarakter responsif. 2
Negeri HutumuriKecamatan Leitmur Selatan merupakan salah satu desa adat (negeri) di  Kota  Ambon  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengurus  dan  mengatur  urusan masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dilakukan melalui pembentukan Peraturan Negeri yang partisipatif karena salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya partisipasi publik  (masyarakat)  dalam  pembentukannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Maria Farida  Indrati  Soeprapto 3 yang  menyatakan  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.  Pelibatan  masyarakat  (partisipasi  publik)  diperlukan  karena  adanya  perbedaan
1 Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-Undang (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 3.
2 Moh  Mahfud  MD,  “Perkembangan  Politik  Hukum :  Studi  Tentang  Pengaruh  Konfigurasi  Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, 1993), h. 66.
3 Maria  Farida  Indrati  Soeparapto,  “Proses  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pasca Amandement UUD 1945,” Majalah Hukum Nasional (Jakarta, 2005), h. 98.
sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk. Pelibatan masyarakat juga diperlukan agar peraturan  yang  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  nilai-nilai  yang  ada  didalam masyarakat itu sendiri. Selain itu partisipasi masyarakat dibutuhkan agar hasil akhir dari Peraturan  Negeri  dapat  memenuhi  aspek  keberlakuan  hukum  dan  dapat  dilaksanakan sesuai  tujuan  pembentukannya.  Dengan  demikian,  antara  partisipasi,  transparansi  dan demokratisasi dalam pembentukan Peraturan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi.
Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan penyuluhan hukum  pada pengabdian masyarakat  ini  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  16 Juli 2021 adalah  masyarakat hukum adat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitmur Selatan, Kota Ambon secara keseluruhan, yang terdiri dari:  perangkat negeri, para sesepuh/tua-tua adat, kepala-kepala soa, ketua saniri, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat yang diharapkan mampu mengetahui dan memahami  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembentukan sebuah Peraturan Negeri.

## 2. Metode Pengabdian
Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  melalui  penyuluhan  hukum  ini  sangat  penting untuk dipahami oleh Pemerintah Negeri maupun masyarakat Negeri Hutumuri Kecamatan Leitmur Selatan, Kota Ambon terkait dengan keterlibatan mereka dalam proses pembuatan Peraturan  Negeri  sehingga  dapat  menjawab  berbagai  persoalan  dan  meminimalisir hambatan dan kendala yang dihadapi oeh masyarakat yang ditangkan dalam bentuk aturan hukum. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu: 1). Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Hutumuri melalui Kepala Pemerintah  negeri    (Raja)  untuk  dapat  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  diperlukan guna  kelancaran  kegiatan  dimaksud.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk  memberikan pendidikan (edukasi) dan pemahaman hukum baik kepada staf pemerintah negeri, kepala- kepala soa/marga, tua-tua adat, tokoh masyarakat dan pemuda serta masyarakat hukum adat  pada  umumnya  terkait  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan suatu Peraturan Negeri; 2). Persiapan materi/bahan presentasi narasumber berupa power point; 3). Penyuluhan hukum ini juga melibatkan mahasiswa Magister Hukum Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura secara aktif sebagai panitia (moderator, MC, penerima tamu) maupun juga sebagai peserta kegiatan; 4) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di  Kantor  Pemerintahan  Negeri  Hutumuri  dengan  metode  diskusi  secara  panel  yang dilanjutkan dengan prosesi tanya-jawab.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Konsep Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan  peraturan  perundang-undangan  (legal  drafting)  didasari  dengan pengetahuan  yang  baik  tentang  bentuk/jenis.  Materi  muatan  yang  akan  diatur  serta bagaimana  materi  tersebut  dituangkan  dalam  substansi  secara  singkat,  jelas  dan  mudah dipahami  serta  sistematis  sehingga  peraturan  tersebut  dapat  dilaksanakan.  Menurut Burkhardt Krems pembentukan peraturan perundang-undangan (Staatliche Rechtssetzung) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (inhalt der regeling) disatu
pihak,  dan  kegiatan  yang  menyangkut  pemenuhan  bentuk  peraturan  (form  der  regeling). Menurut  Kerms  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  kegiatan interdisipliner, 4 dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  termasuk  Peraturan Negeri, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma maka harus memenuhi tiga landasan yakni:  landasan  berlaku  secara  filosofis  (filosofische  grondslag),  landasan  berlaku secara yuridis  (yuridische  grondslag)  dan  landasan  berlaku  secara  sosiologis  (sociologische grondslag).  Selain  itu  juga  harus  memperhatikan  efektifitas/daya  lakunya  baik  secara ekonomis maupun politis.
Landasan secara filosofis yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang  dibentuk  mempertimbangkan  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum  yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan  Pembukaan  UUD  1945  iartinya  bahwa  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan  sistem  nilai  dari  masyarakat  yang  bersangkutan.  Landasan  yuridis  yaitu pertimbangan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk  mengatasi permasalahan  hukum  atau  mengisi  kekosongan  hukum  dengan  mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat  selain  itu  suatu  peraturan  perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.  Landasan  sosiologis  artinya  bahwa  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecendrungan dan harapan-harapan  masyarakat.  Keberlakuan  secara  ekonomi  artinya  bahwa  agar  produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomi masyarakat  dan  mencakup  berbagai  hal  yang  menyangkut  kehidupan  masyarakat. Landasan  politis,  artunya  diharapkan  bahwa  produk  hukum  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  dapat  diimplementasikan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukannya  tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat
Kelima  unsur  tersebut  sangat  penting  untuk  diperhatikan  untuk  berlakunya Peraturan Negeri karena tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat  tidak  dapat  berlakunya  Peraturan  Negeri  secara  efektif  dan  efisien.  Pada kenyatannya  produk  hukum  yang  ada  saat  ini  masih  terfokus  keberlakuannya  secara yuridis  dan  kurang  memperhatikan  aspek  filosofis  dan  sosiologis  dalam  proses pembentukannya  adalah  bahwa  Peraturan  Negeri  membutuhkan  juga  partisipasi masyarakat  agar  hasil  akhir  dari  Peraturan  Negeri  dapat  memenuhi  aspek  keberlakuan hukum  dan  dapat  dilaksanakan  sesuai  tujuan  pembentukannya.  Partisipasi  masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan atau sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Negeri, karena itu partisipasi masyarakat  sangat dibutuhkan agar Peraturan Negeri dapat berlaku secara efektif, dan sejalan dengan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 3.2 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Negeri yang Baik
Dalam  konsep  negara  hukum  yang  demokratis  keberadaan  peraturan  perundang- undangan,  termasuk  Peraturan  Negeri  dalam  pembentukannya  harus  didasarkan  pada
4 A  Hamid  S  Attamimi,  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” (Universitas Indonesia, 1990), h. 317.
beberapa  asas.  Van  der  Vlies  membedakan  2  (dua)  kategori  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van behoorlijk rcgelgeving), yaitu asas formal dan asas material. 5 Asas-asas formal meliputi:
1) Asas tujuan jelas (Het beginsel van duideijke doelstellin)
2) Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van het juiste orgaan)
3) Asas perlunya pengaturan (Het noodzakelijkheid beginsel)
4) Asas dapat dilaksanakan (Het beginsel van uitvoorbaarheid)
5) Asas Konsensus (het beginsel van de consensus).
Asas-asas material meliputi asas:
1) kejelasan Terminologi dan sistematika (het beginsel van de duiddelijke terminologie en duidelijke systematiek).
2) Asas kemudahan untuk dikenali (Het beginsel van den kenbaarheid).
3) Asas Kesamaan hukum (Het rechts gelijkheids beginsel).
4) Asas kepastian hukum (Het rechtszekerheids beginsel).
5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Het beginsel van de individuelerechtsbedeling).
Asas-asas  tersebut  bukan  merupakan  suatu  norma  hukum,  tetapi  merupakan pertimbangan etik yang dituangkan dalam norma hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Peraturan Negeri yakni:
1) kejelasan tujuan;
2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4) dapat dilaksanakan;
5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6) kejelasan rumusan;
7) keterbukaan.
Peraturan  Negeri  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  yang  mengatur  kehidupan masyarakat,  dalam  pembentukannya  harus  memperhatikan  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation).

## 3.3 Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Negeri
Indonesia sebagai negara yang demokratis menunjukan keterlibatan masyarakat yang pada  hakikatnya  ialah  sebagai  sarana  untuk  menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menegakan kedaulatan rakyat dan melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik.  Partisipasi
5 Van der Vlies, “Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan,” in Diterjemahkan Oleh Linus  Doludjawa  Dari  Buku  Handboek  Wetgeving  (Jakarta:  Jakarta:  Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia, 2005), h. 258.
merupakan hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakan tata pemerintahan yang baik (good governance). 6
Partisipasi  (participation)  atau  “turut  berperan  serta”,  “keikutsertaan”,  atau  “peran serta”merupakan kondisi di mana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam menentukan  tindakan  atau  kebijakan  yang  akan  diambil  terkait  kepentingan  mereka. Partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses di kelompok. 7 Partisipasi secara umum diartikan sebagai kegiatan seseorang/kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy.
Kata  partisipasi  menyiratkan  adanya  peran  serta  atau  keikutsertaan  (mengawasi, mengontrol,  dan  memengaruhi)  masyarakat  dalam  suatu  kegiatan  pembentukan perundangundangan  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi  pelaksanaan peraturan.  Oleh  sebab  itu,  partisipasi  masyarakat  termasuk  dalam  kategori  partisipasi politik 8 ,  dalam  partisipasi  publik,  pengambilan  kebijakan  yang  mengikat  seluruh  warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat, karena  di  negara-negara  demokrasi  partisipasi  warga  negara  dalam  proses  kebijakan merupakan  hal  yang  lazim.  Tanpa  adanya  partisipasi  dan  yang  diandalkan  hanya mobilisasi,  niscaya  yang  namanya  demokrasi  tak  akan  terwujud  dalam  sistem pemerintahan negara sampai kapan pun, dengan demikian, partisipasi merupakan kondisi yang  mesti  bahkan  wajib  ada  dalam  sebuah  negara  yang  menganut  paham  kedaulatan rakyat.

## Gambar 1
Sambutan Ketua Prog.Magister Hukum Ilmu Hukum Universitas Pattimura (sebelah kiri) dan Sambutan Sekretaris Negeri Pemerintah Negeri Hutumuri (sebelah kanan)
6 Moh  Fadli  et  al.,  Mustafa  Lutfi,  Pembentukan  Peraturan  Desa  Partisipatif  (Head  to  A  Good  Viilage Government) (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h. 169.
7 Henk Adding, Adding, Sourcebook Human Rights and Good Governance, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights, 2010, h. 36.
8 Hamzah Halim and Kemal Ridino Syahrul Putera,  Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teorietis Menuju Artikulasi Empiris (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 56.
Sebagai  sebuah  konsep  yang  berkembang  dalam  sistem  politik  modern,  partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan  terutama  yang  berdampak  langsung  terhadap  kehidupan  masyarakat. Pengambilan  keputusan  publik  yang  partisipatif  bermanfaat  agar  keputusan  tersebut benar-benar  mencerminkan  kebutuhan,  kepentingan  serta  keinginan  masyarakat  luas. 9 Terkait  dengan  pengertian  partisipasi  masyarakat,  Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  M. Nelson dalam “No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries”, mengartikan sebagai acitivity by private citizens designed to influence government decision-making. 10 Sejalan dengan itu, Lothar Gundling mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat punya makna penting sebagai upaya democratizing decision-making.
Setidaknya  ada  empat  konsep  terkait  partisipasi  publik  dalam  pembentukan perundang-undangan 11 yakni:
1) Partisipasi  sebagai  kebijakan.  Konsep  ini  memandang  partisipasi  sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan;
2) Partisipasi  sebagai  strategi.  Konsep  ini  melihat  partisipasi  sebagai  salah  satu strategi  untuk  mendapatkan  dukungan  masyarakat  demi  kredibilitas  kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
3) Partisipasi  sebagai  alat  komunikasi.  Konsep  ini  melihat  partisipasi  sebagai  alat komunikasi bagi pemerintah (selaku pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan publik;
4) Partisipasi  sebagai  alat  penyelesaian  sengketa.  Konsep  ini  melihat  partisipasi sebagai  alat  penyelesaian  sengketa  dan  membangun  pengertian  di  atas ketidakpercayaan serta kerancuan yang ada di masyarakat.

## Gambar 2 Penyampaian Materi oleh Narasumber dan Proses Tanya Jawab
9 Mas Achmad Santosa, Good Governance & Hukum Lingkungan (Jakarta: ICEL, 2001), h. 138.
10 Yuliandri,  “Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik  Dalam  Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan” (Universitas Airlangga, 2021), h. 180.
11 Halim and Putera, Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teorietis Menuju Artikulasi Empiris, Op. Cit. h. 108.
Demokrasi  hanya  dapat  dibangun  dengan  partisipasi,  di  mana  semua  warga masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  ikut  berperan  serta mendiskusikan/membahas  masalah-masalahnya  dan  mengambil  keputusan.  Secara yuridis,  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan terakomodir  dengan  diadopsinya  asas  keterbukaan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  hal  ini, Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan partisipasi sebagai kondisi  dimana  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan  dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan prinsip keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Negeri
Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Negeri, maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu:
1) Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Menentukan  bahwa  masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dapat  dilakukan melalui  rapat  dengar  pendapat  umum,  kunjungan  kerja,  sosialisasi  dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas  substansi  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis  setiap  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dapat  diakses dengan mudah oleh masyarakat.
2) Pasal  69  ayat  (9)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menyebutkan  bahwa  Rancangan  Peraturan  Desa  wajib  dikonsultasikan  kepada masyarakat Desa. Selanjutnya dalam ayat (10) menyebutkan bahwa masyarakat desa  berhak  memberikan  masukan  terhadap  Rancangan  Peraturan  Desa. Rumusan ini mewajibkan dalam pembentukan perdes adanya konsultasi dengan masyarakat desa.
3) Pasal 83 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa  dalam  Rancangan  Peraturan  Desa  wajib  dikonsultasikan  kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan.
3.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Negeri
Dalam  negara-negara  demokrasi,  gagasan  mengenai  partisipasi  rakyat  yang mempunyai dasar ideologi, bahwa rakyat berhak untuk turut serta menentukan jalannya pemerintahan dan berhak pula untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di dalam jabatan-jabatan pemerintahan tersebut pada umumnya tumbuh dengan subur dan malahan  dapat  dianggap  sebagai  ciri  khas  yang  harus  ada  dalam  demokrasi.  Dalam
kaitannya dengan partisipasi masyarakat ini termasuk juga dalam keterlibatannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (law making proscess).

## Gambar 3

## Narasumber, Ketua Prodi S2 Ilmu Hukum dan Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Pattimura
Keterlibatan  masyarakat  menjadi  suatu  keharusan  yang  wajib  dipatuhi  oleh  setiap pemerintah dalam proses penyusunan setiap peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat  tersebut  dalam  setiap  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan merupakan bagian dari hak masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan sistem sosial di dalam  masyarakat,  yang  harus  dihormati  oleh  setiap  pembentuk  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  kata  lain  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  berkewajiban untuk  memberikan  ruang  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  semua  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  dimana  pada  gilirannya  pemberian kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  tersebut  akan  memberikan  landasan  yang  lebih  baik  bagi  proses lahirnya  sebuah  peraturan  perundang-undangan  disamping  akan  memastikan implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dari semula dalam proses  pembuatan  sebuah  peraturan  perrundang-undangan,  yang  akhirnya  akan menumbuhkan  adanya  kepercayaan  (trust),  penghargaan  (respect),  dan  pengakuan (recognition) masyarakat terhadap pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Berikut adalah model-model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang termasuk Peraturan Negeri dibagi dalam tiga tahap yaitu:

## 1) Pure Representative Democracy
Artinya  warga  negara  dalam  suatu  negara  demokrasi  keterlibatannya  dalam pengambilan keputusan publik dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Sistem perwakilan ini pernah dilaksanakan di Indonesia dalam penentuan kebijakan pemerintah.
2) A Basic Model of Public Participation.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  tidak  hanya melalui pemilihan umum tetapi dalam waktu yang sama juga melakukan interaksi dengan lembaga perwakilan.
3) A Realism Model of Public Participation
Partisipasi  masyarakat  cenderung  dilakukan  dan  didominasi  oleh  adanya kelompok-kelompok  kepentingan  dan  organisasi-organisasi  lainnya  yang diorganisir.

## 3.5 Mekanisme Partsipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Negeri
Kewenangan  Pemerintah  Negeri  dalam  pembentukan  Peraturan  Negeri  di  kota Ambon tertuang dalam Pasal 21 Perda Kota Ambon No 8 Tahun 2017 tentang Negeri yang menyebutkan  bahwa  Kepala  Pemerintah  Negeri  menetapkan  Peraturan  Negeri  tentang kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  negeri  setelah dibahas  dan  disepakati  bersama  Saniri  Negeri.  Dengan  demikian  Peraturan  Negeri dimaksud  menjadi  dasar  bagi  penyelenggaran  pemerintahan  negeri,  pelaksanaan pembangunan negeri, pembinaan kemasyarakatan negeri dan pemberdayaan masyarakat negeri. Berikut adalah mekanisme pembentukan Peraturan Negeri di Kota Ambon:
1) Peraturan  Negeri  ditetapkan  oleh  Kepala  Pemerintah  Negeri  bersama  Saniri Negeri. Peraturan Negeri dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, hukum adat dan adat-istiadat.
2) Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang- kurangnya dua pertiga darijumlah anggota.
3) Pengambilan Keputusan untuk menetapkan Peraturan Negeri dilakukan secara musyawarah  mufakat.  Apabila  tidak  tercapai  musyawarah  mufakat  dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
4) Pengesahan Peraturan Negeri dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri. Untuk melaksanakan  Peraturan  Negeri,  Kepala  Pemerintah  Negeri  menetapkan Peraturan  Kepala  Pemerintah  Negeri  dan/atau  Keputusan  Kepala  Pemerintah Negeri.
5) Rancangan Peraturan Negeri diprakarsai oleh Pemerintah Negeri. Saniri Negeri dapat mengusulkan rancangan Peraturan Negeri kepada Pemerintah Negeri.
6) Rancangan  Peraturan  Negeri  sebagaimana  wajib  dikonsultasikan  kepada masyarakat Negeri untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Negeri tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negerisetelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.
7) Rancangan  Peraturan  Negeri  yang  telah  disepakati  bersama  disampaikan  oleh Ketua Saniri Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan  Negeri  paling  lambat  7  (tujuh)  Hari  terhitung  sejak  tanggal kesepakatan.
8) Rancangan Peraturan  Negeri  wajib ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Negeri dari Ketua Saniri Negeri.
9) Peraturan  Negeri  dinyatakan  mulai  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Negeri dan berita Negeri oleh Sekretaris Negeri.
10) Peraturan Negeri yang telah diundangkan disampaikan kepada Walikota sebagai bahan  pembinaan  dan  pengawasan  paling  lambat7  (tujuh)  hari  setelah diundangkan.
11) Peraturan Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.
Hak  masyarakat  Negeri  dalam  pelaksanaan  Pemerintah  Negeri  dikaitkan  dengan partisipasinya dalam pembentukan Peraturan Negeri adalah sebagai berikut:
1) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Negeri,  pelaksanaan  Pembangunan Negeri,  pembinaan  kemasyarakatan  Negeri,  dan  pemberdayaan  masyarakat Negeri;
2) memperoleh pelayananyang sama dan adil;c.menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat  lisan  dan/atau  tertulis  secara  bertanggung  jawab  tentang  kegiatan penyelenggaraan  Pemerintahan  Negeri,  pelaksanaan  Pembangunan  Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaanmasyarakat Negeri;
3) memilih,  dipilih,  dan/atau  ditetapkan  menjadi  Kepala  Pemerintah  Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri atau anggota lembaga kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri.
4) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri

## 4. Kesimpulan
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon ini adalah salah satu bentuk kegiatan tridarma pendidikan tinggi  khususnya  tenaga  pendidik  yang  melibatkan  mahasiswa  Program  Magister  Ilmu Hukum  Pascasarjana  Unpati  Ambon  yang  diharapkan  memberikan  pemahaman  serta menyelesaikan  persoalan  yang  terkait  dengan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pembentukan  Peraturan  Negeri  sebagaimana  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  sehingga  diharapkan  dalam  produk  hukum  berupa  Peraturan Negeri mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan serta menampung berbagai aspirasi masyarakat dalam konteks negara demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kegiatan pengabdian masyarakat di Negeri Hutumuri Kecamatan  Leitimur  Selatan Kota  Ambon  yang  dilaksanakan  boleh  terlaksana  dengan  baik  karena  bantuan  dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada: Pemerintah  Negeri  beserta  staf,  Saniri  Negeri,  Kepala  Soa,  Tua-Tua  Adat,  Masyarakat Hukum Adat Negeri Hutumuri, Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Ketua Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Pattimura.

## Referensi
Adding,  Henk.  Adding,  Sourcebook  Human  Rights  and  Good  Governance,  Asialink  Project  on Education in Good Governance and Human Rights, 2010.
Attamimi,  A  Hamid  S.  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.” Universitas Indonesia, 1990.
Fadli, Moh, Lutfi, Jazim Hamidi, and Lutfi Mustafa. Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Viilage Government). Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
Halim, Hamzah, and Kemal Ridino Syahrul Putera. Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teorietis Menuju Artikulasi Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
MD, Moh Mahfud. “Perkembangan Politik Hukum : Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 1993.
Santosa, Mas Achmad. Good Governance & Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL, 2001.
Soejito, Irawan. Teknik Membuat Undang-Undang. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
Soeparapto, Maria Farida Indrati. “Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amandement UUD 1945.” Majalah Hukum Nasional. Jakarta, 2005.
Vlies,  Van  der.  “Buku  Pegangan  Perancangan  Peraturan  Perundang-Undangan.”  In Diterjemahkan  Oleh  Linus  Doludjawa  Dari  Buku  Handboek  Wetgeving.  Jakarta:  Jakarta: Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  Departemen  Hukum  dan  hak Asasi Manusia, 2005.
Yuliandri.  “Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik  Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan.” Universitas Airlangga, 2021.