## Wajah Hukum

## Kajian Kriminologis Ekploitasi Kemisikan Dalam Pengemisan di Media Sosial

## Fuadi Isnawan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman Correspondence email: fuadi.isnawan@uii.ac.id
Abstrak. Perkembangan teknologi dalam masyarakat sebagai dampak yang nyata bagi kehidupan ini tidak bisa dipungkiri  lagi. Selain  bisa  membawa  manfaat atau dampak  yang  baik,  fenomana perkembangan teknologi  ini dapat  membuat  munculnya  berbagai  hal  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya.  Terutama  jika  dikaitkan  dengan memperoleh  penghasilan  di  media  sosial  sebagai  perkembangan  teknologi  yang  ada.  Fenomena  yang  muncul belakangan  ini  ilah  fenomena  pengemisan  online  dalam  media  sosial  yang  marak  terjadi.  Fenomena  ini membuat  beberapa  konten  kreator  tergiur  mendapatkan  uang  dengan  cara  yang  jauh  lebih  mudah  dengan mengandalkan  rasa  iba  dari  penontonnya.  Di  dalam  tulisan  ini  akan  mengkaji  hal-hal  yang  melatarbelakangi tindakan  tersebut  dan  upaya  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Metode  yang  digunakan ialah  metode  yuridis  normatif  yang  akan  mengkaji  faktor  kriminologis  yang  melatarbelakangi  fenomena pengemisan  ini  di  media  sosial.  Juga  akan  mengakji  berbagai  macam  upaya  yang  dilakukan  untuk menagggulanginya.  Dari  tulisan  ini  didapat  bahwa  faktor  kemiskinan  menajdi  faktor  utama  yang  menjadi pendorong. Selain itu faktor populeritas dalam waktu singkat dan kesadaran dan kepatuhan hukum yang rnedah di  masyarakat  menjadi  pendorong  juga  hal  ini  dapat  terjadi.  Upaya  yang  dilakukan  ialah  dengan  penenaman moral dalam masyarakat, penyuluhan hukum dan penggunaan hukum pidana secara tegas.
Kata Kunci : Pengemisan, Perkembangan Masyarakat, Penyuluhan Hukum
Abstract. Technological developments in society as a real impact on life cannot be denied anymore. Apart from being  able  to  bring  good  benefits  or  impacts,  the  phenomenon  of  this  technological  development  can  create various things that have never existed before. Especially when associated with earning income on social media as existing technological developments. The phenomenon that has emerged recently is the phenomenon of online begging in social media which is rife. This phenomenon makes some content creators tempted to earn money in a much easier way by relying on the compassion  of their audience. In this paper, we will examine the reasons behind  this  action  and  what  efforts  can  be  made  to  overcome  this.  The  method  used  is  a  normative  juridical method which will examine the criminological factors behind this begging phenomenon on social media. It will also examine the various efforts made to overcome it. From this paper it is found that the poverty factor is the main driving factor. Besides that, the popularity factor in a short time and low awareness and legal compliance in  the community are driving forces for this to  happen. Efforts are made by instilling  morals in  society, legal counseling and the use of criminal law strictly.

## Keywords : Begging, Community Development, Legal Counseling

## PENDAHULUAN
Masyarakat  selalu  berdaptasi  dengan  perkembangan  yang  ada  diddalam  kehidupannya. Adaptasi  tersebut  bisa  dilakukan  secara  personal  maupun  kelompok  dalam  kehidupannya.  Sebagai anggota  dalam  masyarakat,  orang  harus  beradaptasi  dengan  apa  yang  terjadi  di  kelompoknya, terutama dengan perkembangan yang menuju ke hal yang dicita-citakan dari masyarakat tersebut.
Salah satu yang membuat masyarakat beradaptasi ialah perkembangan teknologi yang pesat di masyarakat.  Kini  berbagai  hal  tidak  perlu  dilakukan  secara  tatap  muka  karena  perkambangan teknologi  ini.  Mereka  bisa  menggunakan  platform  tertentu  untuk  melakukannya.  Semakin  hari, kehidupan  masyarakat  serasa  dipermudah  karena  perkembangan  teknologi.  Perkembangan  teknologi ini ialah wujud globalisasi yang timbul di era saat ini. 1
Akan  tetapi  ada  beberapa  perkembangan  teknologi  yang  menjadi  dampak  negatif  bagi masyarakat. Banyak yang justru mengikuti hal negatif tersebut di dalam kehidupannya. Tentunya hal tersebut akan menjadi dampak yang serius bagi kehidupan individu dan masyarakatnya.
1 Salman  Yoga  S,  “Perubahan  Sosial  Budaya  Masyarakat  Indonesia  Dan  Perkembangan  Teknologi Komunikasi,” Al - Bayan 24 No. 1 (2018): 32.
Salah  satu  contoh  nyata  dampak  negatifnya  ialah  fenomena  pengemisan  yang  ada  di  media sosial belakangan ini. Mereka membuat akun di media sosial tersebut dan melakukan siaran langsung yang ditonton oleh orang – orang yang sedang live. Mereka melakukan hal yang kurang lazim, seperti mandi lumpur demi ditonton oleh banyak orang. Tentunya semakin banyak yang menonton, semakin banyak pula  yang memberikan  gift tertentu  yang nanti akan dapat ditukarkan dengan sejumlah  uang terntentu. Bahkan ada yang sampai membeli  barang – barang mahal karena hasil dari pengemisan di media sosila ini. 2
Tentu  hal  tersebut  mengganggu  moral  dan  nilai  dalam  masyarakat  kita.  Bagaimana  tidak,  di negara  yang  berlandaskan  Pancasila,  moral  dan  nilai  luntur  demi  mendpatkan  uang.  Jika  nilai  dan moral  turun,  maka  masyarakt  akan  mengalami  degradasi  moral  dan  itu  sangat  membahayakan  bagi generasi  mendatang.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  upaya  untuk  mengatasi  fenomena  ini  agar  tidak merusak  nilai  –  nilai  dan  tatanan  yang  ada  di  masyarakat.  Selain  itu  generasi  muda  tidak  menjadi generasi yang memiliki mental yang kurang terpuji seperti itu.
Dalam  tulisan  ini,  penulsia  akan  membuat  rumusan  masalah  mengenai  apa  saja  factor  utama penyebab  terjadinya  pengemisan  di  media  sosial?.  Selain  itu  akan  membahas  bagaimana penanggulangan pengemisan di media sosial?

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  secara  empiris    dengan pendekatamn socio -kriminologis,  yang  akan  mengkaji  secara  komprehensif  dan  dalam  untuk mengakji  fenomena  pengemisan  di  media  sosial  ini  secara  kriminologis  mengenai  apa  saja  yang menyebabkan  timbulnya  fenomena  ini.  Pembahasan  akan  fokus  terhadap  faktor  yang melatarbelakangi  fenomena  ini  dengan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  fenomena tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Utama Penyebab Terjadinya Pengemisan Di Media Sosial Kemiskinan
Kondisi miskin atau yang dikatakan kemiskinan ini memiliki makna bahwa seseorang kesulitan untuk  memenuhi  kebutuhan  sandang  dan  pangannya  sehari  hari.  Masalah  ini  menjadi  masalah  yang serius  karena  merupakan  masalah  sosial  dan  ekonomi.    Keadaan  ini  membuat  orang-orang  kesulitan mendapatkan  penghidupan  yang  layak  sehingga  taraf  hidupnya  rendah  dan  memiliki  kualitas  hidup yang  tidak  bagus.  Dorongan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ini  membuat  orang  melakukan  berbagai perbuatan yang menyimpang, seperti melakukan mandi lumpur saat live streaming media sosial. 3 Kemisikinan  yang  melatar  belakangi  adanya  pengemisan  online  mandi  lumpur  saat  live streaming  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor  yang  ada  di  dalamnya.  Ditambahlagi  dengan melonggarnya  nilai  –  nilai  moral  yang  ada  dan  berlaku  dimasyarakat,  sehingga  orang  merasa  bebas untuk  melakukan  penyimpangan  tersebut.  Semakin  lama,  hal  ini  akan  semakin  menurunkan  kualitas hidup  manusia  untuk  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat.  Hal  yang  menyangkut  kemiskinan bukanlah  isapan  jempol  belaka  yang  menyebabkan  orang  melakukan  penyimpangan  tersebut. Penyimpangan tersebutb terjadi karena kenyataan hidup seseorang sulit sehingga  memilih jalan yang paling mudah, paling singkat dan menghasilkan uang yang banyak. 4
Perlu  dipahami  jika  kemiskinan  dapat  dikategorikan  ke  dalam  3  golongan  menurut  Soemitro. Golongan tersebut ialah: 5
2 Kompas.com,  “Nenek Sari Mandi  Lumpur ‘Live’ Di TikTok Demi Rp 9 Juta Dan Upaya Pemerintah Hentikan Pengemis Online,” Kompas.Com , 2023.
3 Endah Azharini, “Kemiskinan Menyebabkan Timbulnya Kejahatan” (Sorong, 2014), 2.
4 Yayuk  Sugiarti,  “KEMISKINAN  SEBAGAI  SALAH  SATU  PENYEBAB  TIMBULNYA  TINDAK KEJAHATAN,” Jendela Hukum 1 No. 1 (2014): 13.
5 Sutyastie  Soemitro, Kemiskinan  Dan  Ketidakmerataan  Di  Indonesia ,  Rineka  Cip  (Jakarta,  2002), 34; Prayetno, “KAUSALITAS KEMISKINAN TERHADAP PERBUATAN KRIMINAL (PENCURIAN),” Media Komunikasi FPIPS 12 No. 1 (2013): 33.
1. Kemiskinan  yang  memiliki  sifat  absolout.  Kemiskinan  ini  dikatakan  jika  seseorang  memiliki pendapatan yang berada dibawah kemiskinan, dan orang  tersebut  tidak dapat meneuhi  kebutuhan pokoknya seperti sandan, pangan dan papan, dll.
2. Kemiskinan  yang  bersifat  relatif.  Golongan  ini  memiliki  taraf  yang  berada  di  atas  garis kemiskinan.kan  tetapi  mereka  masih  ada  di  bawah  dari  masyarakat  yamg  mampu  di  sekitar tempatnya tinggal.
3. Kemisikinan  yang  bersifat  budaya.  Kemiskinan  ini  memiliki  relasi  dengan  mereka  yang  enggan untuk  melakukan  berbagai  macam  usaha  untuk  memperbaiki  keadaan  hidupnya,  meski  ada bantuan dari orang lain yang tergerak hatinya untuk membantu.
Indikator  dari  kemiskinan  menurut  Muhammad  islam  dari  Sighma  Phi  terdiri  dari  berbagai macam indikator yang ada di dalam masyarakat. Indikator tersebut antara lain : 6
1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Pekerjaan
4. Pangan
5. Air minum
6. Perumahan
Kemiskinan  dan  kejahatan  saling  berkaitan  erat.  Menurut  Steven  Box,  seorang  penelitu  dari Inggris,  kejahatan  dilakukan  oleh  anak  muda,  mereka  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  dan  terjebak dalam kemiskinan. 7
Pengemsisan  di  media  sosial  ini  ialah  sebuah  penyakit  sosial  yang  timbul  di  masyarakat  yang dapat  diukur  dengan  standar  nilai  dan  moralitas.  Menurut  ahli  sosiolog  kemasyarakatan,  penyakit sosial  ini  ialah  perbuatan  yang  betentangan  dan  berlawanan  dengan  norma  -  nora  dan  nilai  –  nilai yang berlaku dan hidup di masyarakat. Selain bertentangan dan berlawanan dengan hal – hal tadi, juga bertentangan dengan norma kebaikan, pola kesederhanaan, moral, splidaritas kekeluargaan, kebaikan dan  hukum  yang  berlaku. 8 Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Todaro  yang mengatakan bahwa jika orang hidupnya semakin miskin, maka akan semakin jauh pula jangkauannya untuk memperoleh fasilitas – fasilitas  yang  menyejahterakan dirinya. 9 Jadi dapat disimpulkan bahwa patologis  sosial  ini  adalah  problematika  sosial  yang  akan  menjadi  penyakit  sosial  yang  disebabkan oleh berbagai macam gejala yang adad di masyarakat dan hal tersebut dianggap mengganggu. Faktor kemiskinan ini ialah erat kaitannya dengan fenomena pengemisan yang ada di medis sosial karena ada kehilangan untuk ulet dalam bekerja guna mengasah potensi dirinya. 10
Adanya  pengaruh  kemiskinan  terhadap  penyakit  sosial  ini  tentunya  akan  membuat  konflik sosial  yang  ada  di  masyarakat.  Untuk  menyelesaikannya,  maka  perlu  adanya  tindakan  untuk mencegah  dan  mengatasinya,  yaitu  pengentasan  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  kebijakan  pengentasan kemiskinan  oleh  pemerintah  perlu  diberikan  dukungan  yang  konkret  agar  tidak  timbul  fenomena pengemisan  di  media  sosial  ini.  Memang  penyakit  sosial  yang  dengan  alasan  kemiskinan  itu  ialah untuk  ememnuhi  berbagai  macam  kebutuhan  pokok  mereka,  akan  tetapi  perlu  disadari  bahwa pemenuhan kebutuhan pokok itu tidak hanya melalui perbuatan yang justru membuat penyakit sosial yang ada di masyarakat. 11
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmalia, Ariusni dan Mike Triani, kemiskinan ini berpengaruh  terhadap  berbagai  macam  kejahatan  yang  ada  di  Indonesia.  Arti  dari  kalimat  tersebut ialah,  semakin  meningkatnya  kemiskinan,  maka  kejahatan  akan  semakin  meningkat.  Menurunnya
6 Darania Anisa, “Korelasi Kemiskinan Dan Kejahatan,” Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum 2 No. 2 (2020): 252.
7 Anisa, 253.
8 Kartini  Kartono, Patologi  Sosial (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2011),  1;  Mahmud  Ishak, “Kemisikinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis,” Tahkim 9 No. 1 (2013): 133.
9 Nadya Centia Sari and  Zul  Azhar,  “Analisis  Kausalitas  Kriminalitas, Pendidikan Dan  Kemiskinan Di Indonesia,” JKEP : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan 1 No. 2 (2019): 637.
10 Ishak,  “Kemisikinan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kejahatan  Dalam  Perspektif  Teologis  Dan Sosiologis,” 133.
11 Moh. Dulkiah and Nurjanah,  “Pengaruh  Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak  Kriminalitas Di  Kota Bandung,” JISPO 8 No. 1 (2018): 55.
kemiskinan  yang  ada  di  dalam  masyarakat,  amak  akan  ada  dampaik  baik  yang  berguna  bagi masyarakat,  akrena  masyarakat  akan  mampu  memenuhi  kebutuhan  yang  ada  dan  tidak  melakukan berbagai  hal  yang  dapat  membuat  mereka  melakukan  berbagai  macam  tindakan  yang  melanggar norma yang ada dan belaku di dalam masyarakat. 12
Kemiskinan ini memberikan dampak yang nyata dan berbahaya bagi masyarakat terkait dengan fenomena pengemisan di media sosial. Adapun dampaknya sebagai berikut: 13 1. Dapat berbahaya bagi akidah. Artinya mereka yang memiliki kondisi kekurangan, merasa apa yang dilakukannya  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhannya,  sedangkan  orang  lain  bisa.  Hal  tersebut  akan membuat  orang  memeprtanyakan  sifat  mulia  dari  Tuhan  dalam  memberi  rizki  kepada  hambanya. Hal ini akan membuat mereka memilih jalan pintas  untuk “memperkaya” diri sendiri dengan cara yang  menyimpang  dari  ajaran  Tuhan,  yaitu  melakukan  pengemisan  sedemikian  rupa  agar dikasihani dan memperoleh hadiah sebanyak – banyaknya dari penonton live streamingnya.
2. Membahayakan  akhlak  dan  moral.  Artinya  kemiskinan  akan  mendorong  orang  melakukan tindakan yang tidak terpuji karena frustasi akan kemiskinannya. Hal ini akan juah lebih bahaya lagi jika mereka frustasi dan sudah merasa masa bodoh dengan berbagai nilai yang ada dan etika dalam hidup  sehingga  mereka  memilih  untuk  melakukan  livestreaming  yangmembahayakn  diri  mereka demi uang dan mengabaikan nilai moral dan agama.
3. Mengganggu Stabilisasi Pemikiran. Artinya mereka tidak mampu lagi berpikir secara jernih. Yang paling penting ialah dapat memperoleh harta banyak dalam waktu singkat, oleh karena itu mereka memanfaatkan  teknologi  live  streaming  untuk  mendapatkan  uang,  meski  bahaya  penyakit mengintai dalam aktivitasnya tersebut.

## Kepopuleran dan Uang Dalam Waktu Singkat
Tidak  dipungkiri,  faktor  ini  adalah  faktor  yang  bersifat  terusan  dari  faktor  kemisikinan  yang telah  dijelaska  di  atas.  Dengan  membuat  hal  yang  tidak  lazim,  maka  akan  dapat  perhatian  dari penonton  yang  ada.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  membuat  iba  siapapun  yang  menontonnya, sehingga memberikan berbagai macam gift atau hadiah yang ada.
Hal  itu  tentu  lebih  mudah  dilakukan  daripada  kerja  susah  payah  dengan  hasil  tak  seberapa. Lebih  baik  melakukan  hal  yang  mudah  dan  lebih  menghasilkan  keuntungan.  Tanpa  disadari  hal tersebut  ialah  perbiatan  yang  kurang  terpuji  dan  bertentangan  dengan  norma  –  norma  yang  ada  di masyarakat.  Namun,  mereka  seolah  sudah  gelap  mata  karena  sudha  terlalu  lama  mereka  tidak tercukupi kebutuhannya. Sekali ada kesempatan, maka akan dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, tanpa mempertimbangkan efek yang ada di depannya.
Hal lain yang menjadi faktor pendorong ialah faktor kepopulerannya di media sosial yang akan menjadikannya  terkenal  di  kemudan  hari.  Hal  tersebut  lazim  ada  di  zaman  sekarang,  dimana  orang dapat terkenal dengan melakukan tindakan yang tidak lazim agar mendapat perhatian dari orang yang melihat  konten  media  sosialnya.  Dari  perhatian  tersebut  mereka  ingin  semakin  dikenal  publik,  tidak peduli konten yang mereka buat apakah mengedukasi atau tidak.
Viralitas  konten  yang  dibuat  kan  membuat  mereka  semakin  dikenal  publik.  Suatu  konten  dapat dikatakan  menjadi  konten  yang  viral  jika  konten  tersebut  dibagikan  berulang  –  ulang  kali  oleh pengguna sosial yang melihat konten tersebut, dibagikan itu bisa karena suka atau bahkan tidak suka akan  konten  tersebut.  Hal  tersebut  senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Van  Dijk  yang mengatakan  jika  di  dalam  media  sosial  terdapat  karakteristik  popularitas,  ayang  akan  membuat penggunanya  menjadi  poluler  di  kemudain  hari.  Populeritas  inilah  yang  menjadi  ajang  perlombaan bagi  para  pengguna  media  sosial  saat  ini.  Sering  para  pengguna  ini  emmbuat  sebuah  rencana  agar kontennya  menajdi  viral. 14 Hal  inilah  yang  menjadi  ajang  eksploitasi  kemiskinan  agar  mendapatkan berbagai macam keuntungan yang diperileh dengan cara instan saat melakukan pengemisan di media sosial.
12 Suci  Rahmalia,  Ariusni,  and  Mike  Triani,  “Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Pengangguran  ,  Dan Kemiskian Terhadap  Kriminalitas Di Indonesia,” JKEP : Jurnal  Kajian Ekonomi Dan Pembangunan 1  No.  1 (2019): 34.
13 Yusuf  Qardhawi, Teologi  Kemiskinan,  Doktrin  Dasar  Dan  Solusi  Islam  Atas  Problem  Kemiskinan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 19.
14 Lidya Agustina, “Viralitas Konten Di Media Sosial,” Jurnal Kominfo 1 No. 2 (2020): 151.
Menurut Puntoadi, media sosial memiliki fungsi yang baik terkait popularitas ini. Media sosial akan  lebih  mudah  menjalin  komunikasi  antara  pembuat  konten  dengan  para  penonton  dengan  lebih mudah.  Dari  berkomunikasi  inilah,  pembuat  konten  akan  dapat  memeproleh  popularitasya  yang diberikan oleh penontonyya. Media sosial ini memberikan komunikasi yang lebih privat dan personal sehingga menimbulkan ketertarikan yang medalam bagi para penontonnya. 15

## Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Yang Kurang
Sebagai  warnagegara  yang  baik,  tentu  diharapkan  masyarakat  dapat  memahami  dan  menaati hukum  yang  ada di dalamnya. Hal ini bertujuan agar mereka sadar bahwa  apa  yang boleh dan tidak boleh  sudah  siatur  di  dalam  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku.  Terkait  fenomena pengemisan  ini,  diatur  dalam  Pasal  504  KUHP  yang  dapat  dijatuhi  pidana  karena  melakukan pengemisan  dengan  pidana  berupa  pidana  kurungan  paling  lama  enam  minggu.  Bunyi  dari  psal tersebut adalah : 16 yang berbunyi:
(1) Barangsiapa  minta-minta  (mengemis)  ditempat  umum  dihukum  karena  minta-minta,  dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
(2) Minta-minta  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  tiga  orang  atau  lebih,  yang  masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.
Bahkan  Kementrian  Sosial  sudan  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  2  Tahun  2023  guna menanggulangi fenomena pengemisan di media sosial ini. Hal tersebut merupakan langkah nyata dari pemerintah guna menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi fenomena tersebut.  Dalam  surat  edaran  tersebut  memuat  tujuan  utama  adalah  untuk  menghentikan  ekploitasi terhadap lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. 17
Kesadaran masyarakat  akan hukum yag berkaitan dengan kepatuhan  hukumnya secara prinsip ialah  nilai  yang  wajib  dipunyai  oleh  anggota  masyarakat  untuk  taat  dan  tunduk  pada  hukum  yang berlaku. 18 Kesadaran masyarakat akan eraturan yang melarang adanya pengemisan di media sosial ini didasarkan oleh empat indikator. Adapun indikatornya ialah : 19 1. Pengetahuan  masyarakat  mengenai  berbagai  macam  aturan  hukum  yang  melarang  pengemisan  di media sosial.
2. Pemahaman  mengenai  isi  dari  peraturan  hukum  yang  melarang  tidakan  tersebut  yang  berisi  isi peraturannya, tujuan beserta manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap  masyarakat  terhadap  hukum  yang  melarang  perbuatan  tersebut.Hal  ini  bisa  penolakan  atau penerimaan  oleh  masyarakat  mengenai  aturan  tersebut.Perilaku  hukum  masyarakat.  Hal  ini berkaitan  dengan  berlaku  atau  tidak  berlakunya  hukum  dalam  masyarakat.  Sejauh  mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat menaati aturan tersebut.
Sedangkan  apa  yang  dimaksud  dengan  kepatuhan  hukum  ialah  sikap  yang  diharapkan  dari masyarakat  untuk  menjauhi  perbuatan  yang  dilarang  dan  dapat  dikenai  sanksi  jika  melakukan perbuatan  tersebut.  Menurut  Soerjono  Soekanto  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat taat hukum kaitannya dengan fenomena pengemisan di medis sosial ini. Faktor tersebut antara lain : 20
15 Danis  Puntoadi, Meningkatkan  Penjualan  Melalui  Media  Sosial (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2011);  Hasgimianti  et  al.,  “Tingkat  Adiksi  Penggunaan  Media  Sosial  Remaja:  Studi  Deskriptif,” Educational Guidance and Counseling Development Jounal 5 No. 2 (2022): 108.
16 Dimas  Fadel  Supeno  and  Cecep  Sutrisna,  “Penegakan  Pasal  504  KUHP  Dihubungkan  Dengan Peaturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  Tentang  Penaggulangan  Gelandangan  Dan  Pengemis,” Wacana Paramarta 17 No. 2 (2018): 97.
17 Kementrian  Sosial,  “Surat  Edaran  Penertiban  Kegiatan  Eksploitasu  Dan/Atau  Kegiatan  Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Trentan Lainnya,” 2023.
18 Dody  Saputra  Simanjuntak,  “Kesadaran  Hukum  Sivitas  Akademika  Dalam  Berlalu  Lintas  Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau,” JOM 3 No. 2 (2016): 4; Megafury Apriandhini, Yeni Santi, and Ernayanti  Nur  Widhi,  “Kesadaran  Dan  Kepatuhan  Hukum  Terhadap  Penerapan  Protokol  Kesehatan  Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda,” Jurnal Humaya 1 No. 1 (2021): 77.
19 Soerjono  Soekanto, Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum. (Jakarta:  Rajawali,  1982),  150; Apriandhini,  Santi,  and  Widhi,  “Kesadaran  Dan  Kepatuhan  Hukum  Terhadap  Penerapan  Protokol  Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda,” 77.
20 A.  Aco  Agus,  Mustari,  and  Firman  Umar,  “Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Hukum  Berlalu  Lintas  Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar,” Jurnal Administrasi Publik 6 No. 2 (2016): 56.
1. Faktor Compliance ,  yaitu  faktor  yang  mengharapkan  suatu  imbalan  jika  mereka  menghindari perbuatan tersebut. Selain pengharapan kan imbalan, hal tersebut juga didorong agar mereka tidak memperoleh hukuman karena melanggranya.
2. Faktor Identification , yaitu faktor yang mengatakan jika kepatuhan tersebut terhadap aturan hukum semata – mata agar keanggotaan mereka dalam kelompok masyarakat tetap terjaga dengan mereka yang memiliki kewenangan untuk menjalankan aturan tersebut.
3. Faktor Internalization ,  yaitu  mereka  meatuhi  aturan  hukum  tersebut  karena  memiliki imbalannsecara  intrinsik.  Aturan  tersebut  berisi  hal  –  hal  yang  memiliki  keseuaian  dengan pribadinya.

## Penanggulangan Pengemisan Di Media Sosial

## Penanaman Nilai-Nilai Moral Dalam Masyarakat
Penanaman  niai  –  nilai  moral  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  upaya  pre-emtif  bagi  masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pengemsisan di media sosial, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam penyakit sosial masyarakat yang meresahkan dan tidak sesuai dengan moralitas  masyarakat di Indonesia. Begitu pentingnya  nilai  – nilai  moral ini sehingga diperlukan penanaman  tersebut  agar masyarakat menghindari perbuatan terscela tersebut.
Makna  dari  moral  itu  sendiri  ialah  hal  yang  memiliki  relevansi  dengan  kesusilaan.  Dalam makna  kata  lain,  moral  ini  ialah  jiwa  dari  perilaku  sesorang  dalam  bertindak  dalam  kehidupanya. Moral ini menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan masyarakat. 21 Menurutpendapat dari Prof. Agus Santoso, moral dapat dikatakan sebagai kondisi kejiwaan yang disertai perwatakan beserta keagamaan dari mesayarakat tertentu yang menjunjung berbagai nilai yang ada di masyarakat, seperti nilai  –  nilai  keadilan  dalam  kehidupannya. 22 Senada  dengan  apa  yang  telah  disampaikan,  menurut Haryatmoko,  noral  bermakna  wacana  yang  bersifat  normatif  dan  imperatif  yang  dituangkan  dalam erangka  mengenai  kebaikan  dan  keburukan,  benar  atau  salah  yang  bernilai  mutlak,  atau  bernilai transeden. 23
Untuk menanamkan nilai moral yang bersifat luhur, maka perlu didasarkan kepada nilai – nilai luhur  Pancasila  dan  agama.  Pancasila  dapat  menajdipenyaringf  berbagai  macam  hal  yag  kurang terpuji yang ada di masyarakat seperti fenomena pengemisan di media sosial. Masyarakat harus sadar dan  paham  jika  Pancasila  ialah  pandangan  hidup  dalam  berkehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  hal itu  disebabkan  karena  dalam  Pancasila  termuat  berbagai  macam  nilai  luhur  yang  dimiliki  oleh Indonesia. 24
Penanaman moral ini begiru penting karena begitu fundamentalnya nilai moral untuk mencegah pengemsisan  yang  ada  di  media  sosial  karena  moral  memberikan  petunjuk  dan  pedoman  mana perbuatan  yang  baik  dan  buruk  sehingga  dengan  penanaman  moral  ini  akan  dapat  mengatasi fenomena tersebut.
Hubungan antara moral dengan hukum bersifat fungsional. Hubungan tersebut berupa: 25 1. Ketika hukum menjadi kaku dan sempit, maka perlu adanya moral
2. Otoritas hukum berdasarkan oleh moral
3. Dalam penciptaan kaidah hukum, moral berperan penting dalam penyediaannya.
4. Saat hukum kosong, maka moral akan mengisinya dan membnatu menafsirkannya,
5. Saat hukum terdapat irrasionalitas, kontradiksi maka fungsi dari moral akan mengarahkannya.
6. Dalam pembentukan aturan hukum yang berkualitas, terpenuhinya unsur moral ini penting adanya.
21 Miswardi,  Nasfi,  and  Antoni,  “Etika,  Moralitas  Dan  Penegakan  Hukum,” Menara  Ilmu 15  No.  1 (2021): 151.
22 Agus  Santoso, Hukum,  Moral  &  Keadilan (Jakarta:  Prenada  Media,  2015);  Miswardi,  Nasfi,  and Antoni, “Etika, Moralitas Dan Penegakan Hukum,” 151.
23 Haryatmoko, Etika  Komunikasi:  Manipulasi  Media,  Kekerasan,  Dan  Pornografi (Yogyakarta: Kanisius, 2011); Miswardi, Nasfi, and Antoni, “Etika, Moralitas Dan Penegakan Hukum,” 151.
24 Efi  Rusdiyani,  “Pembentukan  Karakter  Dan  Moralitas  Bagi  Generasi  Muda  Yang  Berpedoman  Pada Nilai  – Nilai Pancasila Serta Kearifan  Lokal,”  in Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi  Generasi  Muda Yang  Berpedoman  Pada  Nilai-Nilai  Pancasila  Serta  Kearifan  Lokal (Solo:  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, 2020), 50.
25 Iin Ratna Sumirat, “Penegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas,” Al-Qisthas 11 No. 2 (2020): 88.

## Penyuluhan Hukum
Penyuluhan  hukum  tentang  larangan  pengemisan  di  media  sosial  bagi  masyarakat  memiliki signifikansi  yang  sangat  penting.  Hal  ini  dikarenakan  penyuluhan  semacam  ini  mampu  berperan dalam  mencegah  timbulnya  niat  atau  dorongan  dari  masyarakat  untuk  ikut  serta  atau  terlibat  dalam praktek  pengemisan  yang  berpotensi  merugikan  dan  merusak  di  lingkungan  digital.  Penyuluhan hukum  mengenai  larangan  pengemisan  di  media  sosial  memiliki  kemampuan  untuk  menyadarkan masyarakat,  baik  yang  pernah  terlibat  maupun  tidak  terlibat  sekalipun  mengenai  implikasi  hukum yang  mungkin  mereka  hadapi  jika  terlibat  dalam  tindakan  tersebut.  Dengan  pemahaman  yang  lebih baik tentang konsekuensi hukum, individu cenderung lebih berhati-hati dalam perilaku online mereka dan cenderung menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum.
Penyuluhan  hukum  disini  bertujuan  untuk  mengedukasi  masyarakat,  baik  yang  terklibat maupun  yang  tidak  terlibat  dan  memberikan  pemahaman  mengenai  berbagai  macam  aturan  yang melarang  adanya  pengemisan  di  media  sosial.  Bukan  hanya  melanggar  norma  hukum  yang  berlaku, namun juga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.
Pemerintah  sebagai  pelaksana  dalam  pemerintahan  selaku  negara  yang  berlandasakan  oleh hukum untuk bisa meningkatkan peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan budaya hukum dalam  masyarakat  agar  tidak  melakukan  pengemisan  di  media  sosial.  Terdapat  berbagai  macam  hal yang wajib untuk dijalankan agar masyarakat sadar hukum, taat hukum dan berbudaya hukum dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut antara lain: 26
1. Usaha  tersebut  dilakukan  dengan  cara  yang  sesuai  dan  tepat  dengan  menggunakan  pemanfaatan media-media yang ada, disertai dengan pengikutsertaan bermacam lembaga yang ada.
2. Penyuluhan hukum harus dilakukan secara terus menerus agar masyarakat dapat mengetahui akan perkembangan peraturan yang ada, sehingga hal tersebut bisa mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Masyarakat  harus  berbudaya  hukum  dengan  baik  dan  benar,  yag  disinergikan  dengan  aparat enegak  hukum  yang  memiliki  sikap  profesionalisme,  yang  mana  sikap  profeional  ini  akan membuat  rasa  kepercayaan  antara  masyarakat  dengan  aparat  penegak  hukum  terbangun  dengan baik.
4. Berbagai  macam  program  dan  metode  untuk  membudayakan  hukum  yang  dilakukan  secara terencana  dan  terpadu  yang  didasari  oleh  berbagai  macam  problematika  yang  terjadi  di masyarakat.
5. Penyuluhan  hukum  yang  menghasilkan  budaya  hukum  sebaiknya  dilakukan  sedini  mungkin  agar masyarakat  dapat  mencapai  kesadaran  dan  berbudaya  hukum  dengan  baik  dan  benar  di  masa depan.
Dari pemaparan tersebut dapat diketahui dan dipahami bersama jika penyuluhan hukum terkait fenomena  pengemisan  di  media  sosial  ini  untuk  menciptakan  kesadaran,  kepatuhan  dan  budaya hukum  masyarakat  yang  baik.  Masyarakat  akan  menghayati  mengenai  tercelanya  perbuatan pengemisan  tersebut,  sehingga  mereka  akan  sadar  bahwa  mereka  perlu  menjauhi  larangan  tersebut karena  tercela  dan  melanggar  norma  hukum.  Sehingga  mereka  akan  patuh  dan  taat  sehingga membudayakan hal yang baik dan terpuji di dalam kehidupan masyarakat. 27
Penggunaan metode yang tepat dalam mengatasi fenomena pegemisan di media sosial ini harus dilakukan  dengan  cara  yang  adaptif  an  juga  komunikatif  agar  bebrbagai  materi  yang  disampaikan berkaitan dengan fenomena tersebut dapat dengan mudah dipahami. Teknik penyuluhan yang adaptif ialah  metode  yang  sesuai  dengan  nurani  dari  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  tersebut.  Teknik  ini akan  merangsang  dan  memberikan  stimulus  terhadap  psikologi  masyarakat  yang  diberikan penyuluhan. 28
26 Jawardi,  “Strategi  Pengembangan  Budaya  Hukum,” De  Jure 16  No.  1  (2016);  Ni  Wayan  Eka Sumartini,  “Penyuluhan  Hukum  Di  Era  Digital,”  in Prosiding  Webinar  Nasional  IAHN-TP  Palangka  Raya (Palangkaraya, 2021), 137.
27 Sumartini, “Penyuluhan Hukum Di Era Digital,” 137.
28 Yul  Ernis,  “Implikasi  Penyuluhan  Hukum  Langsung  Terhadap  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat (Implication Of Direct Legal Education To The Improvement Of Public Legal Awareness),” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 18 No. 4 (2018): 487.

## Penggunaan Hukum dan Pidana Yang Tegas
Ini  ialah  upaya  terakhir  untuk  mengatasi  pengemisan  di  media  sosial,  yaitu  menggunakan berbagai  aturan  yang  relate  untuk  menindak  secara  tegas  siapapun  yang  melakukan  perbuatan tersebut. Dengan hukum yang tegas, akan tercipta kondisi ideal di dalam masyarakat.
Pasal yang digunakan adalah pasal 504 KUHP yang berbunyi:
(1) Barangsiapa  minta-minta  (mengemis)  ditempat  umum  dihukum  karena  minta-minta,  dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
(2) Minta-minta  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  tiga  orang  atau  lebih,  yang  masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.
Tindakan  ini  dapat  dimaknasi  sebagai  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  aparat penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai pencegahan juga yang dalam arti luas. 29
Hal  tersebut  dapat  juga  dilakukan  dengan  melakukan  razia  di  tempat  yang  dicurigai  sebagai pembuat konten pengemidan di media sosial tersebut. Razia ini diharapkan akan menjadi shock terapy bagi  mereka  yang  melakukan  perbuatan  yang  tercela  di  mata  masyarakat  tersebut.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  mencegah  pengulangan  tindakan  tersebut  di  kemudaian  hari  dan  membuat  mereka yang  ingin  melakukannya  akan  mengurungkan  niatnya  karena  ada  sanksi  dan  tindakan  nyata  dari aparat. 30

## SIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan diatas antara lain : 1. Faktor yang mempengaruhi adanya pengemisan di media sosial ini adalah faktor kemiskinan yang mendorong orang – orang mlekukan pengemisan di media sosial. Kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, dimana ini akan mendorong mereka untuk menempuh jalur cepat untuk memperoleh income dengan cara yang cepat dan mudah. Selain faktor kemiskinan tersebut, faktor lain  yang  mendorong  pengemisan  ini  ialah  keinginan  populer  dalam  waktu  singkat.  Faktor  ini mendorong agar mereka  semakin banyak ditonton dan semakin banyak yang memberikan hadiah bagi  mereka.  Hadiah  ini  yang  nantinya  akan  ditukarkan  dengan  sejumlah  ketentuan  yang  ada. Faktor  yang  terakhir  adalah  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  yang  rendah  di  masyarakat.  Faktor ini  membuat  masyarakat  merasa  “belum”  ada  hukum  yang  mengatur  yang  perbuatan  tersebut. Kesadaran dan Kepatuhan  hukum masyarakat dapat membuat masyarakat menghindari perbuatan yang tercela tersebut.
2. Usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  pengemisan  di  media  sosial  ini  ialah  penanaman moral dalam masyarakat yang membuat mereka sadar bahwa pengemisan ini dapat melanggar nilai moral dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya upaya ini dilanjutkan dengan penyuluhan hukum agar  masyarakat  meningkat  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  terhadap  fenomena  pengemisan  di media  sosial.  Penyuluhan  hukum  ini  harus  dilakukan  sesuai  dengan  kondisi  riil  masyarakat  agar mereka  mudah  dalam  menerima  dan  mencerna  apa  yang  disampaikan  dengan  mudah  sehingga tujuan  dari  penyuluhan  hukum  ini  dapat  tercapai.  Yang  gterakhir,  dengan  menggunakan  hukum yang  tegas  dalam  menindak  mereka  yang  melakukan  pengemsidan  di  media  sosial.  Hal  ini  akan membuat merka jera dan tidak akan mengulangi lagi.Selain itu hal tersebut diharapkan agar tidak ada masyarakat yang berniat melakukan pengemisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Haryatmoko. Etika  Komunikasi:  Manipulasi  Media,  Kekerasan,  Dan  Pornografi .  Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Puntoadi,  Danis. Meningkatkan  Penjualan  Melalui  Media Sosial . Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2011.
29 Rizki Setyobowo Sangalang, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah,” Morality : Jurnal Ilmu Hukum 6 No. 1 (2020): 37.
30 Tamliha  Harun,  “Upaya  Penaggulangan  Gelandangan  Dan  Pengemis  Di  Kecamatan  Martapura  Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis),” As Siyasah 3 No. 2 (2018): 9.
Qardhawi,  Yusuf. Teologi  Kemiskinan,  Doktrin  Dasar  Dan  Solusi  Islam  Atas  Problem  Kemiskinan . Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002. Santoso, Agus. Hukum, Moral & Keadilan . Jakarta: Prenada Media, 2015. Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1982. Soemitro, Sutyastie. Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia . Rineka Cip. Jakarta, 2002

## Jurnal
Agus, A. Aco, Mustari, and Firman Umar. “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi  Angkutan  Umum  Antar  Kota  Di  Makasar.” Jurnal  Administrasi  Publik 6  No.  2 (2016).
Anisa, Darania. “Korelasi Kemiskinan Dan Kejahatan.” Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum 2 No. 2 (2020).
Apriandhini,  Megafury,  Yeni  Santi,  and  Ernayanti  Nur  Widhi.  “Kesadaran  Dan  Kepatuhan  Hukum Terhadap  Penerapan  Protokol  Kesehatan  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  UPBJJ  UT  Samarinda.” Jurnal Humaya 1 No. 1 (2021).
Azharini, Endah. “Kemiskinan Menyebabkan Timbulnya Kejahatan.” Sorong, 2014. Dulkiah, Moh., and Nurjanah. “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung.” JISPO 8 No. 1 (2018).
Ernis,  Yul.  “Implikasi  Penyuluhan  Hukum  Langsung  Terhadap  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  (Implication  Of  Direct  Legal  Education  To  The  Improvement  Of  Public  Legal Awareness).” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 18 No. 4 (2018).
Harun, Tamliha. “Upaya Penaggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten  Banjar  (Perda  Kabupaten  Banjar  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis).” As Siyasah 3 No. 2 (2018).
Hasgimianti, Suci Habibah, Alfiah, and Deceu Berlian Purnama. “Tingkat Adiksi Penggunaan Media Sosial Remaja: Studi Deskriptif.” Educational Guidance and Counseling Development Jounal 5 No. 2 (2022).
Ishak, Mahmud. “Kemisikinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis.” Tahkim 9 No. 1 (2013).
Jawardi. “Strategi Pengembangan Budaya Hukum.” De Jure 16 No. 1 (2016). Kartono, Kartini. Patologi Sosial . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Lidya Agustina. “Viralitas Konten Di Media Sosial.” Jurnal Kominfo 1 No. 2 (2020). Miswardi,  Nasfi,  and  Antoni.  “Etika,  Moralitas  Dan  Penegakan  Hukum.” Menara  Ilmu 15  No.  1 (2021).
Prayetno. “KAUSALITAS
KEMISKINAN TERHADAP PERBUATAN KRIMINAL (PENCURIAN).” Media Komunikasi FPIPS 12 No. 1 (2013).
Rahmalia,  Suci,  Ariusni,  and  Mike  Triani.  “Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Pengangguran  ,  Dan Kemiskian  Terhadap  Kriminalitas  Di  Indonesia.” JKEP :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Pembangunan 1 No. 1 (2019).
S,  Salman  Yoga.  “Perubahan  Sosial  Budaya  Masyarakat  Indonesia  Dan  Perkembangan  Teknologi Komunikasi.” Al - Bayan 24 No. 1 (2018).
Sangalang,  Rizki  Setyobowo.  “Peran  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Berita  Hoaks  Di  Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah.” Morality : Jurnal Ilmu Hukum 6 No. 1 (2020).
Sari, Nadya Centia, and Zul Azhar. “Analisis Kausalitas Kriminalitas, Pendidikan Dan Kemiskinan Di Indonesia.” JKEP : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan 1 No. 2 (2019).
Simanjuntak,  Dody  Saputra.  “Kesadaran  Hukum  Sivitas  Akademika  Dalam  Berlalu  Lintas  Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.” JOM 3 No. 2 (2016).
Sugiarti, Yayuk. “KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN.” Jendela Hukum 1 No. 1 (2014).
Sumartini,  Ni  Wayan  Eka.  “Penyuluhan  Hukum  Di  Era  Digital.”  In Prosiding  Webinar  Nasional IAHN-TP Palangka Raya . Palangkaraya, 2021. Sumirat, Iin Ratna. “Penegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas.” Al-Qisthas 11 No. 2 (2020).
Supeno,  Dimas  Fadel,  and  Cecep  Sutrisna.  “Penegakan  Pasal  504  KUHP  Dihubungkan  Dengan Peaturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  Tentang  Penaggulangan  Gelandangan  Dan
Pengemis.” Wacana Paramarta 17 No. 2 (2018) Sugiarti, Yayuk. “KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN.” Jendela Hukum 1 No. 1 (2014).
Sumartini,  Ni  Wayan  Eka.  “Penyuluhan  Hukum  Di  Era  Digital.”  In Prosiding  Webinar  Nasional IAHN-TP Palangka Raya . Palangkaraya, 2021.
Sumirat, Iin Ratna. “Penegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas.” Al-Qisthas 11 No. 2 (2020).
Supeno,  Dimas  Fadel,  and  Cecep  Sutrisna.  “Penegakan  Pasal  504  KUHP  Dihubungkan  Dengan Peaturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1980  Tentang  Penaggulangan  Gelandangan  Dan Pengemis.” Wacana Paramarta 17 No. 2 (2018).

## Skripsi
Rusdiyani, Efi. “Pembentukan Karakter Dan Moralitas Bagi Generasi Muda Yang Berpedoman Pada Nilai  –  Nilai  Pancasila  Serta  Kearifan  Lokal.”  In Pembentukan  Karakter  Dan  Moralitas  Bagi Generasi  Muda  Yang  Berpedoman  Pada  Nilai-Nilai  Pancasila  Serta  Kearifan  Lokal .  Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

## Berita
Kompas.com. “Nenek Sari Mandi Lumpur ‘Live’ Di TikTok Demi Rp 9 Juta Dan Upaya Pemerintah Hentikan Pengemis Online.” Kompas.Com , 2023.

## Surat Edaran
Sosial,  Kementrian.  “Surat  Edaran  Penertiban  Kegiatan  Eksploitasu  Dan/Atau  Kegiatan  Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Dan/Atau Kelompok Trentan Lainnya,” 2023.