## KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA
Hotman Siahaan Fakultas Hukum Universitas Palembang Email : siahaanh38@gmail.com

## ABSTRACT
In  the Indonesian  justice  system found three  (3) judicial institutions authorized to settle economic disputes, the  District  Court,  Commercial  Court  and  the  Court  of  Religion.  With  the  presence  of the  three  courts  that  settle  economics  disputes,  it  can  also  be  compared  the  advantages  and disadvantages  from  each  judiciary  in  the  resolution  of  economic  disputes.Assessment implemented  through  legislation  approach  as  normative  legal  research which  is  equipped with study of the principles of law, systematic legal, comparative law, and history of  law.This paper find that the settlement of economics disputes through the Commercial Court is superior compared  to the other  court.  Unfortunately,  business  dispute  settlemet  authority  for  the  Commercial  Court  is  still limited to  bankruptcy issues and delays payment of debt obligations as well as certain disputes in the field of intellectual  property rights.  Considering the excellence of the Commercial Court in the resolution  of  economic  disputes,  it  is  better  to  extend  the  authority  of  the  Commercial  Court, including in the areas of tort and breach of contract for other business disputes.

## Keywords: Commercial court; settle economic disputes

## ABSTRAK
Dalam  sistem  peradilan  Indonesia  ditemukan  3  (tiga)  institusi  pengadilan  yang  berwenang menyelesaikan  sengketa  bisnis,  yaitu  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Niaga  dan  Pengadilan Agama.  Dengan  terdapatnya  tiga  lembaga  pengadilan  yang  menyelesaikan  sengketa  bisnis,  maka dapat  pula  diperbandingan  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  lembaga  peradilan  dalam penyelesaian  sengketa  bisnis.  Pengkajian  dilaksanakan  melalui  pendekatan perundang-undangan sebagai  penelitian  hukum  normatif,  dilengkapi  dengan  penelitian  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  dan  perbandingan  hukum  serta  sejarah  hukum.  Tulisan  ini  memaparkan  bahwa penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  Pengadilan  Niaga  lebih  unggul  dibandingkan  dengan pengadilan lainnya,  namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih  terbatas  pada  masalah  kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual.  Ada  baiknya  mengingat  keunggulan  Pengadilan  Niaga dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis,  kewenangan  Pengadilan  Niaga  dapat  diperluas  termasuk dalam bidang  wanprestasi dan  perbuatan  melawan hukum bagi  sengketa bisnis lainnya. Kata Kunci: Pengadilan Niaga; Penyelesaian Sengketa Bisnis

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui jalur  litigasi  melalui  pengadilan  merupakan tindakan ultimum  remedium melalui  peradilan yang  berwenang. Ultimum  remedium berarti merupakan  tindakan  terakhir  yang  dapat ditempuh  apabila  pihak  yang  bersengketa  tidak
dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap  bahwa  peradilan  masih  tetap  relevan sebagai the  last  resort atau  tempat  terakhir mencari  kebenaran  dan  keadilan,  sehingga secara  teoritis  masih  diandalkan  sebagai  badan yang  berfungsi  dan  berperan  menegakkan
kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and justice ). 1 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan  merupakan  salah  satu  cara  untuk menghindari eigenrehting,  yang bertentangan dengan  konsep  negara  hukum.  Peradilan  yang berwenang  memeriksa  dan  mengadili  sengketa secara  litigasi  hanyalah  badan  peradilan  yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.
Secara  khusus,  kekuasaan  kehakiman telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  48 tahun  2009  yang  merupakan  induk  dan kerangka  umum  yang  meletakkan  asas-asas, landasan,  dan  pedoman  bagi  seluruh  peradilan di  Indonesia.  Dalam  hal  mengadili  setiap pengadilan  mempunyai  kewenangan  tertentu atau kompetensi absolut ( attributie van rechtsmacht ).
Berkaitan  dengan  kompetensi  absolut, yurisdiksi  dalam  hal  penyelesaian  sengketa bisnis  secara  litigasi  ada  pada  Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Niaga  dan  juga  pada Pengadilan Agama.
Salah  satu  asas  dalam  pelaksanaan peradilan  adalah  sebagaimana  yang  dituangkan dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,  yaitu;  “Peradilan dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan”.  Sebagai  undang-undang  yang  menjadi payung  hukum  bagi  peradilan,  maka  asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman haruslah dapat diberlakukan  dalam  semua  proses  beracara  di semua Pengadilan.
Bagi  para  pelaku  ekonomi  unsur kepercayaan  ( trust )  merupakan  hal  penting  di samping unsur kecepatan dan ketepatan. Pelaku ekonomi  yang  bergerak  dalam  lapangan  bisnis sangatlah  memegang  teguh  prinsip time  is money ataupun prinsip nilai ekonomi atas waktu bagi  ekonomi  syariah.  Dari  ke  tiga  pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, dengan  masing-masing  kompetensi  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang,  dapat  dilihat dan  diperbandingkan  pengadilan  manakah  yang
1 M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata , Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke delapan, hlm 229
lebih unggul dan sesuai dalam menerapkan asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan dalam  proses  penyelesaian  dan  memutuskan sengketa bisnis.
2. Metode Penelitian
Guna mencari jawaban atas
permasalahan  di  atas,  maka  tulisan  ini menggunakan penelitian yuridis hukum normatif 2 dengan pendekatan perundang- undangan ( statute approach ), 3 Penelitian hukum normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan dengan  menelaah  peraturan  yang  berkaitan dengan  Pengadilan  Umum,  Pengadilan  Niaga dan Pengadilan Agama. Penelitian dilaksanakan melalui  kajian  terhadap  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum tersier.  Kajian  pada  bahan  hukum  sekunder berupa  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, penelitian  sistematik  hukum,  penelitian  taraf singkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  serta melalui perbandingan hukum.
3. Kerangka Teori
Menurut Paton
seperti dikutip Djuhaendah  Hasan 4 adalah, A  principle  is  the broad  reason,  which  lies  at  a  base  of  a  rule  of law .  Lebih  lanjut  disampaikan  djuhaendah, “Asas  adalah  suatu  alam  pikiran  yang dirumuskan  secara  luas  dan  mendasari  adanya suatu  norma  hukum.  Norma  hukum  adalah aturan  dan  aturan  itu  berdasarkan  suatu  asas. Asas  memiliki  sifat  yang  abstrak,  sedangkan norma sifatnya kongkrit.
Asas  adalah  jiwanya  norma  hukum, sehingga  apabila  suatu  norma  hukum  tidak berlandaskan  suatu  asas,  norma  itu  kehilangan maknanya.
2 Ronnyi Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 11
3 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grup, hlm 92
4 Djuhaendah Hasan, 2007, “ Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, Dalam Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH., Bandung: t.p., hlm 5.
Menurut Djuhaendah Hasan kata ekonomi sepadan dengan kata “bisnis” memiliki arti  suatu  kegiatan/gerakan  usaha  atau  aktivitas usaha  dalam  bidang  perdagangan,  industri berbagai  produk  baik  barang  maupun  jasa  serta pengelolaan  dan  perlindungannya 5 .  Menurut Kartini  Mulyadi,  sengketa  bisnis  memang  sulit untuk memberikan definisi yang tepat. 6
Sengketa  niaga  yang  dapat  dimasukkan  dalam kelompok sengketa bisnis  adalah antara lain, 1) Permohonan  pernyataan  pailit,  2)  Penundaan kewajiban pembayaran utang, 3) Sengketa yang berkaitan  dengan  Perseroan  Terbatas  dan  atau organnya,4)  Hal-hal  lain  yang  diatur  dalam buku  kesatu  dan  buku  kedua  KUHDagang (seperti  mengenai  Firma,  CV,  Komisioner, Expeditur, Pengangkut), 5) Surat-surat Berharga (wesel,  cek,  surat  sanggup,  L/C),  6)  Asuransi dan  7)  Perkapalan,  8)  Perbankan,  9)  Pasar modal, 10) Hak kekayaan intelektual. 7 Menurut  Soerjono  Soekanto;  “Sengketa merupakan  ketidakserasian  antara  pribadi- pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan  hubungan  karena  hak  salah  satu pihak  terganggu  atau  dilanggar” 8 .  Tugas  pokok pengadilan,  yang  menyelenggarakan  kekuasaan kehakiman  adalah  untuk  menerima,  memeriksa dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap perkara  yang  diajukan  kepadanya. 9 Salah  satu asas  dalam  pelaksanaan  peradilan  adalah sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  Pasal  2 ayat (4)
Undang-Undang
Kekuasaan
Kehakiman, yaitu; “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Asep  Iwan  Setiawan  menyatakan  kata cepat menunjuk pada proses jalannya peradilan,
5 Djuhaendah Hasan, op-cit hlm 3
6 Kartini Muljadi, “Pengertian dan Prinsip- Prinsip Umum Hukum Kepailitan” , dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, 2001, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung, Alumni, hlm 82
7 ibid
8 Soerjono Soekanto, 1979, Mengenal Antropologi Hukum , Bandung, Penerbit Alumni, hlm.26
9 Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Edisi Keenam, Penerbit Liberty, hlm 75
terlalu  banyak  formalitas  merupakan  hambatan bagi  pelaksanaan  peradilan.  Mengenai  “cepat” dimaksudkan  selekas  mungkin  namun  dengan tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan. Dengan  demikian  pengertian  cepat  menjadi bagian  dari  pengertian  sederhana.  Kecepatan dalam memutuskan sengketa akan meningkatkan  kewibawaan  dan  menambah kepercayaan  masyarakat  kepada  pengadilan. 10 Ditentukan  biaya  ringan  agar  terpikul  oleh rakyat, biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan  untuk  mengajukan  tuntutan  hak  kepada pengadilan. 11
Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan berkaitan  dengan  proses  penyelesaian  sengketa di  pengadilan.  Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan menghendaki berwujudan peradilan yang tidak  berbeli-belit,  tidak  membuang  waktu  dan tidak  membebani  para justiabelen secara finansial,  namun,  tidaklah  pula  dimaksudkan bahwa  hakim  diperbolehkan  meniadakan  tata cara  tertentu  yang  sudah  ditetapkan  undang- undang, misalnya tidak menghiraukan cara-cara pemanggilan saksi maupun pihak yang berperkara sebagaimana diatur undang-undang.
Ahmad  Mujahidin  menyatakan  yang dimaksud  dengan  asas  sederhana,  cepat  dan biaya ringan adalah: 12
a. “Sederhana,  yaitu  proses  beracara  dengan jelas,  mudah  dipahami  dan  tidak  berbelit- belit  serta  tidak  terjebak  pada  formalitas- formalitas  yang  tidak  penting  dalam persidangan,  sebab  apabila  terjebak  pada formalitas
yang berbelit-belit
10 Asep Iwan Iriawan, 2010, Kajian Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, hlm 118
11 Sudikno Mertokusumo, op-cit, hlm 36
12 Ahmad Mujahidin, 2008, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah , ( lengkap dengan blanko-blanko) , Jakarta, Penerbit IKAHI-MA-RI, hlm 9
memungkinkan timbulnya berbagai
penafsiran.
b. Cepat,  yaitu  dalam  melakukan  pemeriksaan hakim  harus  cerdas  dalam  menginventarisir persoalan yang diajukan
dan mengidentifikasikan persoalan tersebut untuk  kemudian  mengambil  intisari  pokok persoalan  untuk  selanjutnya  digali  lebih dalam  melalui  alat-alat  bukti  yang  ada. Apabila  segala  sesuatunya  sudah  diketahui majelis  hakim,  maka  tidak  ada  cara  lain kecuali  majelis  hakim  harus  secepatnya mengambil  putusan  untuk  dibacakan  di muka  persidangan  yang  terbuka  untuk umum.
c. Biaya  ringan,  yaitu  harus  diperhitungkan secara  logis,  rinci  dan  transparan,  serta menghilangkan  biaya-biaya  lain  di  luar kepentingan  para  pihak  dalam  perkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para  pencari  keadilan  bersikap  apriori terhadap  keberadaan  pengadilan.  Khusus persoalan biaya harus mengacu pada payung hukum tersendiri berupa peraturan pemerintah  karena  menyangkut  mengenai penerimaan  negara  bukan  pajak,  melalui lembaga negara berupa pengadilan”.

## II. PEMBAHASAN
Sengketa bisnis merupakan salah sengketa  yang  memerlukan  upaya  penyelesaian dalam  waktu  yang  singkat.  Sengketa  bisnis, dapat  diselesaikan  secara  litigasi  sebagai ultimum  remedium melalui  peradilan  yang berwenang  atau  mempunyai  kompetensi  untuk memeriksa  dan  memutus  sengketa  tersebut. Berikut penulis mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian  sengketa  bisnis  di  Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Niaga:
1. Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan Negeri
Kewenangan  Pengadilan  Negeri  sebagai peradilan  umum  adalah  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  pidana  dan perdata  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Perundang-undangan yang  mengatur lingkungan  Peradilan  Umum  adalah  Undang- Undang  No.  2  Tahun  1986  yang  telah  dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Perubahan  Kedua  dengan  Undang-Undang  No. 49 Tahun 2009.
Pengadilan
Negeri memiliki kewenangan  sebagai  pemutus  sengketa  bisnis berdasarkan  Pasal  50  UU  No.  2  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Umum  yang  menyatakan; “Pengadilan  Negeri  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara  pidana  dan  perkara  perdata  di  tingkat pertama”. Kewenangan Pengadilan Negeri tidak mengalami perubahan meskipun terjadi perubahan  atas  Undang-Undang  No.  2  Tahun 1986 yaitu perubahan pertama dengan UU No. 8 Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  UU No. 49 Tahun 2009.
Dalam  penjelasan  umum  UU  No.  2 Tahun  1986  angka  2  (dua)  menyebutkan; “Pengadilan  Negeri  merupakan  Pengadilan Tingkat  Pertama  untuk  memeriksa,  memutus, dan  menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perdata bagi  rakyat  pencari  keadilan  pada  umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain”.
Sengketa  bisnis  sebagai  bagian  dari perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan  Negeri  di  tingkat  pertama  dalam bentuk  sengketa  wanprestasi  atau  perbuatan melawan hukum.
Penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri berlaku hukum acara perdata dengan  mewajibkan  prosedur  mediasi  sesuai dengan  SEMA  No.  01  Tahun  2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  perdata  baik  di peradilan  umum,  maupun  peradilan  agama, hakim berkewajiban untuk berupaya secara aktif mendamaikan para pihak seperti yang dimanatkan  oleh  PERMA  No.  1  Tahun  2008 tentang  Kewajiban  Mediasi  di  Pengadilan. Pelaksanaan  mediasi  bersifat  imperatif  yang membawa  konsekuensi  ancaman  kebatalan  atas putusan  pengadilan  apabila  mediasi  tidak dilaksanakan. Kehadiran para pihak pada sidang pertama, dibebani dengan kewajiban
melaksanakan  mediasi  pada  hari  itu  juga  atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding  guna  memilih  mediator  termasuk biaya  yang  mungkin  timbul.  Proses  mediasi berlangsung  paling  lama  40  (empat  puluh)  hari kerja  sejak  mediator  dipilih,  dan  dapat diperpanjang  paling  lama  14  (empat  belas)  hari kerja.
Dengan demikian proses mediasi berlangsung  paling  lama  dalam  waktu  54  (lima puluh  empat)  hari  kerja.  Uniknya  meskipun mediasi  terjadi  setelah  atau  pada  pelaksanaan persidangan  pertama,  namun  Perma  No.  1 Tahun  2008  tentang  Mediasi  menyatakan: “Jangka  waktu  proses  mediasi  tidak  termasuk jangka  waktu  pemeriksaan  perkara”.  Berarti akan  cenderung  lebih  lama  waktu  yang diperlukan  dalam  memutuskan  sengketa  bila mediasi  yang  terjadi  bersifat  alot,  kaku ( deadlock) dan tidak berujung pada perdamaian, barulah  dilaksanakan  pemeriksaan  mengenai substansi  perkara. Keadaan ini menambah lama jangka waktu yang diperlukan dalam penyelesaian  sengketa  perdata  secara  litigasi  di pengadilan,  yang  menyalahi  asas  peradilan secara cepat tersebut.
Tidak  terlaksananya  asas  cepat  dalam penyelesaian  sengketa,  menyebabkan  biaya yang  harus  dipikul  oleh  pencari  keadilan menjadi bertambah dan membengkak, ditambah lagi beban psikologis  yang disebabkan lamanya memperoleh kepastian hukum.
Apabila upaya mediasi tidak membuahkan  kesepakatan,  berikutnya  barulah sengketa  diperiksa  sesuai  dengan  surat  gugatan dengan acara biasa berdasar tahapan penyelesaian  sengketa  perdata  di  pengadilan berupa:
1) Pembacaan gugatan;
2) Jawaban tergugat;
3) Replik; 4) Duplik;
5) Pembuktian;
6) Kesimpulan;
7) Musyawarah hakim dan Keputusan;
Atas  keputusan  pengadilan  terhadap sengketa  yang  dimajukan  para  pihak,  bila  ada
yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum. Upaya  hukum  dimaksud  upaya  berjenjang berupa  banding  dan  berikutnya  kasasi  serta peninjauan  kembali  yang  relatif  memakan waktu  dan  sering  dijadikan  sarana  oleh  pihak yang  beriktikad  tidak  baik  dalam  mengulur- ngulur pelaksanaan putusan pengadilan.
Upaya  hukum  berjenjang  diperlukan dalam rangka melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan atau kekeliruan putusan yang  dibuat.  Dalam  penerapannya  penggunaan upaya hukum yang berjenjang ini kurang selaras dengan  kebutuhan  para  pelaku  ekonomi khususnya berkaitan dengan tidak terselenggaranya  asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Keadaan  ini  sering dihindari oleh pelaku  ekonomi atau bisnis  yang enggan  berurusan  dengan  “pengadilan”  dan memilih penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.  Mereka  menghindari  pengadilan dengan  menyepakati  penyelesaian  sengketa secara  nonlitigasi, yang  lebih  menjamin penyelesaian  sengketa  secara  sederhana,  tidak berbelit, cepat dan biaya ringan.

## 2. Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan Agama
Kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  bisnis  didasarkan  pada  pasal  49 Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan  penyelesaian  sengketa  bisnis  syariah. Dengan demikian sengketa bisnis  yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama hanyalah bidang  sengketa  bisnis  syariah,  di  luar  itu tidaklah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Penjelasan  Pasal  49  huruf  (i)  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006  ekonomi  syariah meliputi; perbankan syariah, lembaga keuangan mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat  berharga  berjangka  menengah  syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,
pegadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga keuangan  syariah,  dan  bisnis  syariah.  Pasal  49 Undang-Undang  Peradilan  Agama  ini  telah memberikan  kerangka  dan  batasan  bahwa sengketa  bisnis  yang  dapat  dimajukan  ke Pengadilan  Agama  hanyalah  sengketa  yang berkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi  syariah. Kegiatan  ekonomi  syariah  adalah  kegiatan ekonomi  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip hukum  Islam.  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  juga  menyebutkan  bahwa  pengadilan yang dimaksudkan adalah
pengadilan/mahkamah syariah
dalam lingkungan peradilan agama.
Hukum  acara  yang  digunakan  di lingkungan  Pengadilan  Agama  pada  dasarnya sama dengan hukum acara di Pengadilan Negeri namun  hukum  materil  yang  digunakan  berbeda baik  dalam  pemeriksaan,  menyelesaikan  dan memutus sengketa bisnis syariah  adalah hukum materil  dengan  prinsip  hukum  Islam  seperti yang  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah dan lainnya. Dengan demikian proses  beracara,  dan  upaya  hukum  yang  harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Agama sama dengan proses beracara dan  upaya  hukum  berjenjang  yang  terdapat  di Pengadilan  Negeri.  Bila  dicermati  dari  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Agama belumlah dapat diwujudkan.
Rintangan  yang  menghalangi  penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di  Pengadilan  Agama,  selain  berbelit-belit  juga karena  keharusan  hakim  untuk  mengupayakan mediasi sebelum pemeriksaan substansi perkara dilakukan.  Padahal  sesungguhnya  para  pihak yang  bersengketa  memang  sudah  diketahui sebelumnya  tidak  lagi  memerlukan  upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa mereka.  Bila  dicermati  dengan  seksama  asas kecepatan  dari  sisi  waktu  ini  berbanding  lurus dengan biaya  yang dikeluarkan atau  yang harus ditanggung  oleh  para  pihak.  Makin  lama  waktu yang  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  sengketa, maka  tentu  akan  semakin  memperbesar  pula biaya yang harus ditanggung.
3. Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan
Niaga Keberadaan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan  umum.  Berdasarkan Pasal 299  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  menyatakan; “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,  maka  hukum  acara  yang  berlaku  adalah hukum acara perdata”. Frasa “kecuali ditentukan lain” mengandung arti bahwa proses penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Niaga, apabila undang-undang telah menentukan secara khusus  maka  ketentuan  hukum  acara  perdata secara  umum  dapat  dikesampingkan.  Dengan demikian  dapat  terjadi  perbedaan  proses beracara  di  Pengadilan  Niaga  sepanjang  telah ditentukan  oleh  undang-undang.  Hal  yang membuat lain tersebut antara lain adalah: a. Kewenangannya
Untuk saat ini yang menjadi kewenangan dari Pengadilan
Niaga sebagaimana  ditentukan  undang-undang  adalah perkara  Permohonan  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,  diatur  dalam Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004.  Sengketa lainnya  adalah  di  bidang  perniagaan  yang penetapannya dilakukan dengan undang- undang.  Adapun  perkara  lain  di  bidang perniagaan  adalah  perkara  di  bidang  Hak Kekayaan  Intelektual,  yaitu  berupa  sengketa Hak  Desain  Industri  (UU  No.  31  Tahun  2000), sengketa hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU  No.  32  Tahun  2000),  sengketa  tentang Paten,  (  UU  No.  14  Tahun  2001),  sengketa Merek (UU No. 15 Tahun 2001), sengketa Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014).
b. Dibebaskan dari kewajiban mediasi Sengketa bisnis yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, meniadakan beberapa formalitas berdasarkan undang-undang sehingga  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan biaya murah lebih dapat terwujud. Penyelesaian sengketa  pada  Pengadilan  Niaga  tidaklah menggunakan  formalitas  mediasi,  hakim  hanya
berkewajiban  menawarkan  perdamaian  dan  jika para  pihak  tidak  sepakat  langsung  dilanjutkan pada  pemeriksaan  sengketa.  Jangka  waktu proses  beracara  di  Pengadilan  Niaga  telah ditentukan mengikat oleh undang-undang.
Apabila  jangka  waktu  pemeriksaan perkara  niaga  yang  ditentukan  undang-undang, akan  melampaui  jangka  waktu  yang  ditentukan haruslah  dengan  meminta  persetujuan  Ketua Mahkamah Agung.
Tabel : 1 Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
No  Keharusan Mediasi  Mediasi dihapuskan 1  Semua  sengketa perdata  yang  diajukan ke Peng. Tingkat Pertama  wajib lebih dahulu diupayakan
penyelesaian perdamaian  dengan bantuan  mediator 2 Pengadilan Niaga Pengadilan Hubungan Industrial Keberatan    atas Putusan   Komisi Persaingan Usaha
c. Jangka waktu tertentu dalam setiap proses Di  Pengadilan  Niaga,  proses  beracara dengan  cepat  telah  dijamin  oleh  perundang- undangan. Seperti meniadakan kewajiban mediasi,  upaya  hukum  yang  dipangkas  dan jangka  waktu  proses  beracara  yang  telah dibatasi  oleh  undang-undang.  Jangka  waktu proses  beracara  di  Pengadilan  Niaga  telah ditentukan  mengikat  oleh  undang-undang. Apabila  jangka  waktu  pemeriksaan  perkara niaga  yang  ditentukan  undang-undang,  akan melampaui  jangka  waktu  yang  ditentukan
haruslah  dengan  meminta  persetujuan  Ketua Mahkamah Agung.
Penerapan  waktu  yang  relatif  cepat  di Pengadilan  Niaga  karena  telah  dijamin  oleh undang-undang, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian waktu dalam penyelesaian  sengketa,  dan  jaminan  kepastian waktu  ini  tidaklah  didapat  dalam  beracara  di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
Tabel 2 Jangka Waktu Putusan Sengketa Bisnis pada
Pengadilan Niaga Jenis Sengketa Jangka waktu (dihitung  dari pendaftaran perkara) Landasan Keterangan Kepailitan 60 hari Pasal 8 Ayat (5)    UU No. 37 Th 2004 Hari = hari kalender Paten 180 hari Pasal 121 ayat (2) UU No. 14 Th 2001 Hari = hari kerja Hak Merek 90 hari Pasal 80 ayat (8)   UU No 15 Th 2001 Hari = hari kerja Hak Cipta 90 hari Pasal 61 ayat (2)   UU No.19 Th 2002 Hari = hari kerja Hak Desain Industri 90 hari Pasal 39 ayat (8)   UU No.31 Th 2000 Hari = hari kerja Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 90 hari Pasal 31 ayat (8)   UU No.32 Th 2000 Hari = hari kerja
Sumber : Hasil penelitian dokumen oleh peneliti
d. Upaya hukum banding
Penanganan  perkara  dan  penyelesaian sengketa  menjadi  relatif  singkat  di  Pengadilan
Niaga  karena  upaya  hukum  banding  dipangkas dan  dapat  langsung  upaya  hukum  kasasi  ke Mahkamah  Agung  sebagaimana  terlihat  dalam tabel berikut:
Tabel 3 Jenjang Upaya Hukum Pada beberapa Pengadilan Upaya Hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan Niaga Banding Ada Ada Tidak ada Kasasi Ada Ada Ada Peninjauan Kembali Ada Ada Ada Sumber: hasil penelitian dokumen
e. Pengunaan hakim ad-hoc
Pada  Pengadilan  Niaga  hakim  ad  hoc adalah  seorang  yang  bukan  berprofesi  sebagai hakim, tetapi memiliki keahlian dalam menangani  perkara  niaga  dan  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan  untuk ditugaskan di pengadilan. Seorang hakim adhoc dapat merupakan pejabat pemerintah, pengacara,  akademisi  hukum  atau  pensiunan hakim,  sehingga  dipandang  lebih  dapat  waktu meningkatkan kualitas putusan. Kualitas putusan  juga  didapatkan  melalui  kemungkinan bagi  hakim  untuk  mengajukan  pendapat  yang berbeda ( dissenting opinion).
Meskipun  demikian  kekurangan  yang ditemukan  pada  Pengadilan  Niaga  adalah menyangkut kewenangan yang terbatas.

## III. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan,  sebagai berikut:
1. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama maupun  Pengadilan  Negeri,  penerapan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sulit diwujudkan  karena  tidak  ada  pembatasan waktu,  prosedur  yang  berbelit  dan  upaya hukum yang berjenjang.
2. Pengadilan  Niaga  sebagai  penyelesaian sengketa bisnis lebih unggul dalam
menerapkan asas peradilan sederhana,  cepat dan  biaya  ringan,  dibandingkan  dengan Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama. Proses  peradilan  dapat  lebih  cepat  karena jangka  waktu  penyelesaian  sengketa  telah dibatasi, dibebaskan dari kewajiban mediasi serta dipangkasnya upaya hukum banding.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Mulyadi,  Lilik,  2010, Perkara  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang , Bandung: Alumni.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2007, Penelitian Hukum , Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Mertokusumo,  Sudikno,  2002, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Peorwadarminta,  W.J.S,  1982, Kamus  Umum
Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PN.  Balai
Pustaka. Sutantio, Retnowulan,
dan Iskandar
Oeripkartawinata,  2002, Hukum  Acara Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek ,
Bandung: CV. Mandar Maju.
Harahap,  M.  Yahya,  2008, Hukum  Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke delapan.
Hasan,  Djuhaendah,  “ Pembangunan  Hukum Bisnis  dalam  Pembangunan  Hukum Indonesia”, Dalam Pembangunan
Hukum  Bisnis  Dalam  Kerangka  Sistem Hukum  Nasional,  70  Tahun  Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH., Bandung: t.p. Iriawan,  Asep  Iwan,  2010, Kajian  Atas Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan  dengan  Asas  Kepastian Hukum  sebagai  Upaya  Pengembangan Sistem  Peradilan  Indonesia, Bandung: Disertasi,  Program  Studi  Doktor  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Mujahidin, Ahmad, 2008, Pembaharuan Hukum Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan Mahkamah  Syariyah ,  (lengkap  dengan
blanko-blanko),
Jakarta: Penerbit IKAHIMA-RI. Muljadi,  Kartini,  2001, “Pengertian  dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan” ,  dalam  Rudhy  A.  Lontoh, dkk, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni. Soemitro,  Ronnyi  Hanitijo,  1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto, Soerjono, 1979, Mengenal Antropologi  Hukum ,  Bandung:  Penerbit Alumni.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang

## Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran  Utang Undang-Undang No.2  Tahun  1986  Tentang Peradilan Umum Jo.  Undang-Undang  No.  49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU
No.  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan
Umum.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  No.  3 Tahun  2006  dan  Perubahan  Kedua Dengan  Undang-Undang  No.  50  Tahun
2009 tentang Peradilan Agama .
PERMA  No.  1  Tahun  2008  tentang Kewajiban
Mediasi
PERMA  No.  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah