Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 6(1), 2022, 136-146 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru
Anggi Pratiwi Sitorus 1* , Mahlel 2 , M. Shabri A. Majid 3 , Marliyah 4 , Rita Handayani 5 1,4,5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
2 Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Indonesia.
3 Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
Abstrak. Krisis keuangan pada dasarnya merupakan sebagai kondisi perekonomian mengalami penurunan dengan cepat yang disebabkan oleh permintaan uang yang melebihi penawaran uang karena terjadinya bank  rush dalam jumlah yang besar. Dalam rangka mengupayakan pemantauan dan kajian terbadap stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan nasional yang lebih akurat guna menghindari terulangnya systemic risk, dalam hal tugas pengawasan dan pembinaan bank telah  dipisahkan  dari  Bank  Indonesia,  maka  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral  perlu  diberi  wewenang  untuk  dapat mengakses secara langsung data di sektor perbankan yang reliable. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan  temuan  penelitian  bahwa  dampak  krisis  terhadap  perekonomian  terbukti  memberikan  dampak  yang  buruk terhadap  perekonomian Indonesia  dan  seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  krisis ekonomi  terutama  krisis  keuangan  itu memiliki periode yang mengulang, artinya apabila sebuah negara pernah terjangkiti sebuah krisis ekonomi maka tidak serta merta  negara  tersebut  akan  lepas  dari  krisis  ekonomi,  karena  mungkin  terjadi  lagi.  Dan  stabilitas  sistem  keuangan merupakan  suatu  kondisi  dimana  mekanisme  ekonomi  dalam  penetapan  harga,  alokasi  dana  dan  pengelolaan  risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: Krisis Keuangan; Sistem Keuangan Baru.
Abstract. The financial crisis is basically a condition of the economy experiencing a rapid decline caused by the demand for money that exceeds the supply of money due to the occurrence of a large bank rush. In order to seek more accurate monitoring and review of the stability of the banking system and national financial system in order to avoid the recurrence of systemic risk, in  the  event  that  the  supervisory  and  supervisory  duties  of  banks  have  been  separated  from  Bank  Indonesia,  then  Bank Indonesia as the central bank needs to be authorized to be able to directly access reliable data in the banking sector. The study uses a descriptive qualitative approach with research findings that the impact of the crisis on the economy has proven to have a bad impact on the Indonesian economy and as has been explained that the economic crisis, especially the financial crisis, has a repeating period, meaning that if a country has ever been affected by an economic crisis, it will not be affected by the economic crisis. the country will soon be free from the economic crisis because it might happen again. And financial system stability is a condition in which economic mechanisms in pricing, allocation of funds, and risk management function properly and support economic growth.
Keywords: Financial Crisis; New Financial System.
*Corresponding Author. Email: anggisitorus1@gmail.com 1*
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.561 Received: 11 January 2022, Revision: 6 February 2022, Accepted: 8 February 2022, Available Online : 13 February 2022. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Krisis keuangan global yang bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat membawa implikasi  pada  kondisi  ekonomi  global  secara menyeluruh.  Hampir  di  setiap  negara,  baik  di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik, merasakan  dampak  akibat  krisis  keuangan global  tersebut.  Krisis  ini  berdampak  pada ketidakpercayaan  masyarakat  pada  sistem keuangan,  dan  sangat  membahayakan  sistem perbankan.  Kalau  sistem  perbankan  ambruk, ekonomi  akan  runtuh,  rakyat  akan  sengsara. Mengingat,  perkembangan  di  dunia  perbankan yang  sangat  pesat  serta  tingkat  kompleksitas yang  tinggi  dapat  berpengaruh  terhadap performa  suatu  bank.  Kompleksitas  usaha perbankan  yang  tinggi  dapat  meningkatkan resiko  yang  dihadapi  oleh  bank-bank  yang  ada di  Indonesia.  Permasalahan  perbankan  di Indonesia antara lain disebabkan oleh lemahnya kondisi  internal  bank,  dan  modal  yang  tidak dapat  mengcover  terhadap  resiko-resiko  yang dihadapi  oleh  bank  tersebut  menyebabkan kinerja bank menurut Ruslan Abdullah (2014)
Krisis  keuangan  yang  terjadi  di  Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang berawal pada tahun 1988 yang merupakan  salah  satu  faktor  pemicu  lemahnya sistem  keuangan,  khususnya  perbankan. Terjadinya  gejolak  di  pasar  uang,  pasar  valas dan  pasar  modal  serta  meningkatnya ketidakpastian ( uncertainty ) dapat mengakibatkan semakin  memburuknya adverse  selection dan moral hazard yang pada gilirannya mengakibatkan  runtuhnya  kestabilan  sektor keuangan. Untuk kasus Indonesia, gejolak nilai tukar negara-negara regional memiliki pengaruh paling  utama  yang  menyebabkan  terjadinya krisis  yang  berkepanjangan.  Kuatnya  tekanan terhadap rupiah mengakibatkan ketidakmampuan  Bank  Indonesia  untuk menyangga  pita  intervensi  ( band  intervention ) yang  ada  sehingga  sistem  nilai  tukar mengambang bebas ( free floating system ) menjadi salah  satu  alternatif  sistem  nilai  tukar  yang akhirnya dipilih untuk tetap menjaga cadangan devisa.  Disamping  sebagai  dampak  dari bergejolaknya  nilai  rupiah,  sektor  perbankan mengalami krisis yang sangat mendalam karena menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap sistem  perbankan.  Hal  tersebut  semakin
diperberat oleh lemahnya kondisi internal sektor perbankan,  terutama  sebagai  dampak  dari konsentrasi  kredit  yang  berlebihan,  lemahnya manajemen  bank,  moral hazard yang  timbul akibat  mekanisme exit yang  belum  tegas  serta belum  efektifnya  peagawasan  yang  dilakukan oleh Bank Indonesia.
Krisis  keuangan  yang  terjadi  sejak  1997 mengancam  kelangsungan  hidup  perusahaan. Kreditor  ( bondholder )  dihadapkan  pada  dilema dalam menentukan kebangkrutan atau restrukturisasi  perusahaan  debitor.  Studi prediksi  kelangsungan  hidup  perusahaan menjadi  persoalan  yang  menarik  untuk  dikaji kembali  secara  empiris.  Apakah  efek  krisis keuangan  lebih  bersifat synchronous. Sequential juga  menjadi  persoalan  yang  menarik  untuk mengkaji  apakah  perspektif  keuangan  yang menekankan  pada  data  historis  rasio  keuangan masih  relevan  dalam  menjelaskan  dan memprediksikan kelangsungan hidup perusahaan  pasca  krisis  keuangan  1997. Seberapa efektif manajer melakukan perubahan kebijakan stratejik perusahaan untuk melepaskan  diri  dari  kesulitan  keuangan  juga masih belum memberikan hasil optimal (Agami, 2002).
Secara  keseluruhan,  akibat  dari  krisis  yang semakin  mendalam  telah  memperburuk  tidak saja  aspek  likuiditas  perbankan,  tetapi  juga aspek solvabilitas dan rentabilitasnya mengingat perbankan  merupakan  market  dominan  dalam industri  keuangan  di  Indonesia,  maka  secara sistematis  sektor  Keuangan  juga  mengalami kelumpuhan.  Krisis  keuangan  dan  perbankan tersebut  telah  menyedot  keuangan  negara  yang mencapai  selatar  50%  dari  PDB  Indonesia, sehingga  dapat  dikategorikan  terbesar  dalam sejarah  krisis  keuangan.  Biaya  krisis  tersebut tentu  saja  belum  memperhitungkan  dampak negatif  krisis  pada  perekonomian  secara keseluruhan akibat hilangnya perlu pertumbuhan  ekonomi,  investasi  dan  tingkat pengangguran,  social  cost  lainnya  akibat terjadinya  instabilitas  sosial  politik  sebagai dampak ikutan di saat krisis terjadi.
Persoalan-persoalan ( issues ) tersebut merupakan topik  yang  masih  menarik  dan  menjadi perdebatan  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Krisis keuangan  pada  dasarnya  merupakan  sebagai
kondisi  perekonomian  mengalami  penurunan dengan cepat yang disebabkan oleh permintaan uang  yang  melebihi  penawaran  uang  karena terjadinya  bank rush dalam  jumlah  yang  besar. Kondisi  tersebut  terjadi  karena  hilangnya kepercayaan  deposan  terhadap  bank  yang seringkali disebabkan oleh guncangan di sektor pasar  uang,  kemudian  memberikan  efek  buruk kepada stabilitas nilai tukar rupiah.  Namun ada halnya  krisis  keuangan  didefinisikan  sebagai kondisis  dimana  EMP  ( exchange  market  pressure) sebuah  negara  melebihi  nilai  rata-ratanya  di tambah  satu  standar  deviasi.  EMP  sendiri diartikan  sebagai  variabel  yang  menjelaskan hubungan antara pergerakan nilai tukar dengan intervensi  kebijakan  pemerintah,  sehingga melalui  variabel  ini  dapat  mengukur  tingkat pengaruh  intervensi  kebijakan  terhadap  target nilai  tukar  yang  diinginkan.  Tujuan  dari penelitian  ini,  antara  lain  untuk  mengetahui indikator yang mempengaruhi besaran variabel makro  ekonomi  terbaik  untuk  meramalkan terjadinya krisis mata uang rupiah di Indonesia. Studi ini merupakan studi eksplorasi yaitu studi yang  dilakukan  karena  terdapatnya  sebuah fenomena  atau  masalah  yang  belum  jelas penyelesaian  ataupun  penjelasannya,  studi eksplorasi berusaha untuk menemukan metode yang  paling  baik  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut,  termasuk  metode  pengumpulan  data yang  tepat  dan  merumuskan  permasalahan dengan tepat.

## Tinjauan Literatur
Secara  umum,  krisis  ekonomi  kontemporer terjadi  karena  satu  atau  kombinasi  dari beberapa  jenis  krisis,  seperti  krisis  perbankan, krisis nilai tukar, krisis utang pemerintah, krisis neraca  pembayaran,  krisis  keuangan,  krisis moneter, kejatuhan pasar saham, economy bubble , dan hiperinflasi. Krisis ekonomi dapat memicu atau dipicu oleh krisis sosial dan politik. Krisis ekonomi akan menyebabkan kontraksi ekonomi  yang  kemudian  mengarah  pada stagnasi, resesi, depresi, pengangguran, deprivasi,  kelaparan,  kematian,  serta  masalah dan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik lainnya (Ascarya, 2009).
Krisis  yang  timbul  akibat  defisit  keuangan negara  akibat  utang  negara  yang  sangat  besar
berdampak  pada  krisis  ekonomi  di  kawasan Eropa dan berdampak pada negara berkembang (Pshenichnov,  2020).  Banyak  ekonom  mulai membuka wacana untuk mengkaji ulang sistem ekonomi  yang  ada  karena  tidak  memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakat  (Bowles  & Gintis,  2012).  Krisis  ekonomi  dunia  dalam dekade terakhir, dan masih belum terselesaikan, menyebabkan  resesi  besar  yang  melibatkan semua  sektor  ekonomi  utama  (Marazziti et  al ., 2021;  Eid  Balbaa,  2020).  Karena  faktor ekonomi  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan mental,  tidak  mengherankan  jika  peningkatan kesehatan  mental  yang  buruk  diamati  di berbagai negara, sementara merupakan tantangan  besar  untuk  intervensi  psikiatri (Guillén,  2020;  Semieniuk et  al .,  2021).  Untuk memastikan  keamanan  dan  kesehatan  sistem keuangan  global  serta  lembaga  keuangan individu  dan  untuk  mengurangi  risiko  sistemik (Monasterolo, 2020), berbagai langkah kebijakan  dan  reformasi  peraturan  telah diajukan  sebagai  reaksi  terhadap  Krisis keuangan  global  dan  krisis  utang  negara. Tinjauan holistik dan sistematis memungkinkan untuk  mengekstrak  rekomendasi  dan  bidang tindakan  yang  relevan  untuk  mencegah  krisis semacam  itu  di  masa  depan  (Ranjbari et  al ., 2021; Meherali et al ., 2021; Yuen et al ., 2020).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif, yang mana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis  tertentu, tetapi  hanya  menggambarkan  “apa  adanya” tentang  sesuatu  variabel,  gejala,  atau  keadaan (Arikunto, 2003).Sedangkan Moleong mendefinisikan  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan  dan  lain-lain  secara  holistik  dan dengan  cara  mendeskripsikan  berbentuk  kata maupun  bahasa  yang  baik  pada  suatu  konteks khusus  secara  alamiah  serta  memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017).
Metode  yang  digunakan  adalah  kepustakaan ( library  research ),  yaitu  mengumpulkan  data  atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian  atau  pengumulan  data  yang  bersifat
kepustakaan.  Atau  telaah  yang  dilaksanakan untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  pada dasarnya  tertumpu  pada  penelaahan  kritis  dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan.  Studi  kepustakaan  adalah  teknik pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi penelaahan  terhadap  buku-buku,  literatur- literatur,  catatan-catatan  dan  laporan-laporan yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang dipecahkan (Nazir, 2012)

## Hasil dan Pembahasan

## Krisis Keuangan Berikutnya Dan Sistem Keuangan Baru
Krisis  keuangan  dapat  terjadi  dalam  berbagai kondisi  di  mana  beberapa  lembaga  atau  aset keuangan  kehilangan  sebagian  besar  nilai-nilai mereka.    Peristiwa  krisis  tersebut  dapat  terjadi dalam  bentuk  kesulitan  keuangan  ( financial distress ),  krisis  kepanikan  perbankan  atau  krisis perbankan  sistemik,  jatuhnya  pasar  saham, meledaknya penggelembungan keuangan ( financial  bubble), jatuhnya  mata  uang,  kesulitan neraca pembayaran, kegagalan pelunasan utang pemerintah,  atau  kombinasi  dari  dua  peristiwa atau  lebih.  Krisis  yang  paling  sering  terjadi adalah  berbagai  jenis  krisis  keuangan,  seperti krisis  perbankan,  krisis  nilai  tukar,  dan  krisis utang  pemerintah.  Teori  yang  mendasari  krisis keuangan  telah  banyak  dibahas  dalam  literatur ekonomi  konvensional,  namun  belum  banyak dibahas  dalam  literatur  ekonomi  Islam.    Sub bab  berikutnya  akan  membahas  teori  krisis keuangan  berdasarkan  perspektif  konvensional dan ekonomi Islam.
Jenis  krisis  keuangan  dalam  literatur  ekonomi konvensional  termasuk  krisis  mata  uang  atau krisis neraca pembayaran/BOP, krisis perbankan,  krisis  utang  pemerintah,  dan jatuhnya pasar saham/aset. Pada kenyataannya, krisis  keuangan  di  sebuah  negara  terdiri  dari dua  atau  lebih  jenis  yang  terjadi  secara bersamaan  atau  secara  berturut-turutKrisis mata  uang  atau  Krisis  BOP Krisis  mata  uang atau  krisis  BOP  terjadi  ketika  nilai  mata  uang terdepresiasi dengan cepat sehingga melemahkan  kemampuannya  untuk  berfungsi sebagai alat tukar atau penyimpan nilai, karena kelebihan  permintaan  mata  uang  asing (biasanya  dalam  Dolar  AS  atau  Euro)  yang
tidak  dapat  dipenuhi  oleh  cadangan  devisa negara.    Jika  negara  mengadopsi  rezim  kurs tetap,  pemerintah  dipaksa  untuk  mendevaluasi mata uangnya dan/atau mengadopsi rezim kurs mengambang.    Para  pembeli  mata  uang  asing biasanya  adalah  para  investor  asing  yang mencoba  mengungsikan  aset  atau  modal mereka ke tempat yang aman, yang menjadikan neraca  pembayaran  negara  beroperasi  dalam keadaaan  yang  benar-benar  defisit.  Contoh krisis  mata  uang adalah  krisis  Peso  pada  tahun 1994  di  Meksiko,  krisis  keuangan  Asia (Thailand, Malaysia, Indonesia dan Korea) pada tahun  1997,  krisis  keuangan  Rusia pada  tahun 1998,  dan  krisis  keuangan  di  Brazil  dan Argentina pada tahun 1999.
Kemudian  adapun  krisis  keuangan  yang  terjadi secara  luas  mengakibatkan  gangguan  di  pasar keuangan  sehingga  menimbulkan  kendala terhadap  aliran  kredit  untuk  keluarga,  bisnis yang  menimbulkan  efek  buruk  terhadap  sektor riil  dan  jasa.  Istilah  ini  lazim  digunakan  untuk para  investor  secara  tibatiba  kehilangan sejumlah  investasinya  dan  lembaga  keuangan tiba-tiba  kehilangan  proporsi  yang  signifikan dari  nilai  investasi  para  investor.  Krisis keuangan dapat terjadi dalam beberapa sekmen pasar, yaitu: crash pasar saham, bable ekonomi, krisis  mata  uang  dan  defaults  nilai  tukar. Gelembung  ( bubble )  ekonomi  umumnya  terjadi karena  kemudahan  dalam  memberikan  kredit rumah  tangga,  hutang  yang  berlebihan, spekulasi,  keserakahan,  penipuan,  dan  korupsi. Kemudahan dalam memberikan kredit menyebabkan  hilangnya  disiplin  dalam  nilai pasar  yang  memadai,  pada  akhirnya  terjadi intigates pinjaman dengan kebijakan yang tidak bijaksana.  Penciptaan  hutang  dalam  sistem keuangan  Islam  harus  didukung  oleh  barang dan jasa. Instrumen hutang tidak mudah untuk diperdagangkan  kecuali  dibarengi  oleh  barang dan  jasa  tertentu  untuk  menghindari  atau berjaga-jaga apabila terjadi fluktuasi.
Barang  dan  jasa  merupakan  hal  yang  fleksibel dalam  sistem  moneter  Islam.  Oleh  karena  itu, efek spekulasi akan mendestabilisasi pembatasan  secara  signifikan.  Sistem  moneter dalam  model  keuangan  Islam  berkaitan langsung  dengan  komuditas  dan  jasa.  Dengan kata  lain,  dikotomi  antara  aktivitas  keuangan
berjalan  secara  riil,  keuangan  secara  langsung dialokasikan untuk keperluan tertentu terhadap barang dan jasa. Dari beberapa kajian para ahli, penyebab  utama  krisis  keuangan  disebabkan oleh kelemahan standar pinjaman yang diadopsi oleh  lembagan  keuangan  termasuk  juga perbankan  yang  didorong  oleh  keserakahan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang  tinggi,  dan  juga  kurangnya  control  oleh pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  yang memadai.  Hal  ini  juga  dipicu  oleh  pemberian kredit  untuk  usaha  kecil  dengan  pendapatan masyarakat terendah, diperburuknya lagi karena perbankan  tidak  melakukan  selektif  dengan cermat  bagi  pemohon  kredit  dengan  kriteria- kriteria  yang  sesuai  dengan  adat  masyarakat setempat  dalam  kerangka  pengembangan ekonomi.
Krisis  keuangan  telah  terbukti  secara  nyata bahwa  kekuatan  dari  pasar  uang  modern sebagai  cikal-bakal  kapitalisme  adalah  sebuah ilusi. Mood happy-go-luck bable seketika  karena kenaikan  dan  inflasi  mendorong  harga  naik secara global seketika tanpa bisa dikontrol oleh pemerintah.  Krisis  keuangan  yang  terjadi menimbulkan  pemikiran  ulang  terhadap industry  perbankan.  Hal  ini  menyebabkan untuk  meninjau  kembali  sistem  kapitalisme dalam  penataan  sistem  keuangan  yang mendukung  penciptaan  uang  dan  uang. Penciptaan  uang  merupakan  model  dalam menyuntikan  modal  sehingga  memicu  masalah besar di dunia perbankan.
Dampak krisis terhadap perekonomian terbukti memberikan  dampak  yang  buruk  terhadap perekonomian Indonesia dan seperti yang telah dijelaskan bahwa krisis ekonomi terutama krisis keuangan itu memiliki periode yang mengulang, artinya apabila sebuah negara pernah terjangkiti sebuah  krisis  ekonomi  maka  tidak  serta  merta negara tersebut akan lepas dari krisis ekonomi, karena mungkin terjadi lagi. Besar kemungkinannya  sebuah  negara  mengalami krisis  berkali-kali  dengan  sebuah  periode  yang setiap  negara  mempunyai  cirinya  masing- masing.  Mengetahui  bahwa  krisis  ekonomi mempunyai pola yang berulang maka beberapa peneliti  ekonomi  (ekonom)  membuat  sebuah kajian yang memungkin untuk bisa meramalkan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi.
Melakukan  pemilihan  variabel  fundamental makro  ekonomi  indonesia  menggunakan metode  Leading  Indicator  dalam  menjelaskan terjadinya  krisis  ekonomi  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Composite  leading indicator,  merupakan konsep  yang  paling  cocok  untuk memilihvariabel  yang  akan  digunakan untuk meramalkan krisis di Indonesia,
2. Real  misalignment rupiah  adalah  penyebab krisis ekonomi di Indonesia.
Ketika  adanya  krisis  pemerintah  sebaiknya berhati-hati  terhadap  hutang  luar  negeri  yang masih memiliki porsi yang besar terhadap GDP dan  pemerintah  juga  sebaiknya  memperhatikan Contagion  effect  yang  mempengaruhi  stabilitas mata  uang  rupiah.  Konsep  umum  dari  metode peramalan  untuk  krisis  ekonomi  ini  adalah dengan melakukan pendefinisian krisis (periode terjadinya krisis) dengan memonitoring pergerakan  EMP  ( Exchange  Market  Pressure ), EMP  banyak  digunakan  karena  mampu memberikan  gambaran  periode  krisis  yang tepat,  kemudian  EMP  tersebut  akan  dijadikan variabel  dependen.  Pendekatan  yang  dilakukan adalah  dengan  mencari  variabel  independen yang  akan  dijadikan  indikator  peramalan tersebut.  Variabel  yang  dipilih  dapat  juga diambil  dari  berbagai  macam  kategori,  namun berdasarkan  analisa  yang  peneliti  lakukan berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar variabel  yang  akan  dijadikan  indikator merupakan  variabel  yang  diambil  dari rasionalitas  ekonomi  karena  variabel  tersebut mempengaruhi  besaran  variabel  fundamental makro  ekonomi.  hal  ini  disebabkan  variabel fundamental  makro  ekonomi  mempunyai beberapa kelebihan yaitu,
1. Karena  variabel  fundamental  makro ekonomi  adalah  variabel  dasar  yang memperlihatkan  stabilitas  perekonomian sebuah negara
2. Berdasarkan teori penjalaran krisis ( contagion ),  krisis  terjadi  pertama  kali  di sektor keuangan yang kemudian merambat melalui  jalur  perdagangan  internasional (Trade)  sehingga  merambat  lebih  jauh  ke nilai  mata  uang  dan  neraca  pembayaran kemudian  mulai  mendorong  terjadinya inflasi.
Kemudian  setelah  itu  krisis  mulai  masuk  ke sektor  riil  melalui  perbankan.  Variabel  yang mempengaruhi  besaran  variabel  fundamental makro  ekonomi  ini  akan  dijadikan  variabel independen  terhadap  EMP  Krisis  bisa diramalkan  melalui  monitoring  variabel independen  yang  memiliki  tingkat  penjelasan (explanation) yang baik terhadap krisis (melalui EMP),  apabila  krisis  bisa  diramalkan  maka pemerintah  akan  mempunyai  kesempatan untuk  menerapkan  kebijakan  yang  lebih terencana  dan  tepat  untuk  menghadapi  krisis ekonomi  tersebut.  Kebijakan  pemerintah maupun bank sentral yang diterapkan saat krisis berlangsung memberikan kecenderungan bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  diambil terkadang sudah terlambat, sedangkan masalah harus segera diselesaikan. Hal ini menyebabkan krisis  ekonomi  yang  sedang  berjalan  akan mempunyai  masa  perbaikan  yang  lebih  lama dan  terkadang  pula  malah  membuat  krisis ekonomi semakin dalam.
Kebijakan yang dapat dilakukan  dan sebaiknya difokuskan  dalam  mengantisipasi  terjadinya krisis  adalah  kebijakan  moneter  karena argumentasi berikut ini:
1. Fenomena krisis ekonomi banyak melibatkan  variabel  moneter  pada  shock awalnya  (baru  setelah  itu  variabel  yang terkait  dengan  kebijakan  fiskal  dan kebijakan lainnya)
2. Kebijakan  moneter  mampu  memberikan pengaruh  yang  lebih  baik  dalam mengontrol  EMP  (variabel  paling  penting dalam  membaca  gerakan  krisis  ekonomi. Oleh  karena  itu  yang  perlu  ditekankan adalah evaluasi terhadap kebijakan moneter  dalam  penanganan  krisis  yang telah  berlangsung  selama  ini  agar mendapatkan  rekomendasi  untuk  strategi yang lebih baik.
Berdasarkan  dari  sisi  perusahaan,  perusahaan dengan  tingkat related  diversification yang  lebih tinggi  cenderung  menghambat  potensi  untuk mengalami  kondisi zombie saat  krisis  keuangan global  terjadi.  Hasil  penelitian  mendukung theory  of  the  growth  of  the  firm  yang menyatakan  bahwa  ekspansi  bisnis  adalah usaha  untuk  meningkatkan  kinerja  dan menjamin kemampuan bersaing jangka
panjang.  Pada  konteks  perusahaan  berorientasi domestik  dan  internasional,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  diversifikasi  adalah  faktor yang penting, dengan pengaruh yang lebih tinggi pada  perusahaan  dengan  orientasi  domestik. Implikasi  hasil  penelitian  bagi  regulator  adalah lebih  mempermudah  pengembangan  bisnis terutama pada bisnis terkait atau related. Untuk penelitian selanjutnya, pertama adalah memperluas  ruang  lingkup  penelitian  pada kondisi  non-krisis  atau  ketika  krisis  lain  terjadi seperti krisis industri. Kedua dapat menggunakan  definisi zombie yang  lebih restriktif yaitu perusahaan yang berkesinambungan  mendapatkan  subsidi  kredit dari  pihak  ketiga.  Hal  ini  sangat  diperlukan karena penelitian di Indonesia dengan topik ini masih  sangat  terbatas  serta  memungkinkan memberikan  kontribusi  pada  teori zombie yang masih pada tahap awal pengembangan.

## Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
Sistem  keuangan  memegang  peranan  yang sangat  penting  dalam  perekonomian  seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak  yang  berkelebihan  dana  kepada  pihak- pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan  tidak  bekerja  dengan  baik,  maka perekonomian  menjadi  tidak  efisien  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan  tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem  keuangan  yang  dapat  menjadi  sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya  asimetri/ketidaksamaan  informasi ( asymmetric information ) yakni suatu situasi dimana satu  pihak  yang  terlibat  dalam  kesepakatan keuangan  tidak  memiliki  informasi  yang  akurat dibanding pihak lain. sebagai contoh, peminjam ( debitur ) biasanya memiliki informasi yang lebih baik  keuntungan  dan  kerugian  potensial  dari suatu  proyek.  investasi  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  pihak  pemberi  pinjaman ( kreditur ).
Dengan  demikian,  kreditur  tidak  dapat membedakan  antara  pinjaman  yang  sehat  dan tidak  sehat.  Permasalahan  asimetri  informasi selanjutnya  menyebabkan  dua  permasalahan pokok  yakni adverse  selection dan  moral hazard . Adverse selection merupakan satu bentuk masalah asimetri,  informasi  yang  terjadi  sebelum transaksi  keuangan  dilakukan  karena  peminjam
dengan  kualitas  yang  rendah  (memiliki  resiko kredit  tinggi)  biasanya  akan  mau  mencari pinjaman  dengan  bunga  yang  sangat  tinggi. Dari  masalah adverse  selection inilah  sebagian besar  dari  pinjamannya  biasanya  merupakan Kredit  bermasalah.  Asimetri  informasi  ini  juga menggambarkan  dampak  lanjutan  dari  krisis finansial  pada  perekonomian  misalnya  dalam kondisi  suku  bunga  naik,  mungkin  berakibat pada adverse  selection sehingga  mengakibatkan penurunan  penawaran  kredit  oleh  bank. Demikian pula kondisi penurunan nilai agunan yang  menyebabkan  timbulnya  debitur  dengan net  worth  yang  rendah.  Akhirnya  bila  terjadi bank runs, bank yang sehat dapat memproteksi dirinya  dengan  mencadangkan  lebih  banyak likuiditas  yang  berakibat  kontraksi  dari  sisi pemberian kreditnya.
Dalam rangka mengupayakan pemantauan dan kajian terbadap stabilitas sistem perbankan dan sistem  keuangan  nasional  yang  lebih  akurat guna  menghindari  terulangnya systemic  risk , dalam  hal  tugas  pengawasan  dan  pembinaan bank  telah  dipisahkan  dari  Bank  Indonesia, maka Bank Indonesia selaku bank sentral perlu diberi wewenang untuk dapat mengakses secara langsung data di sektor perbankan yang reliable. Selain  itu,  keselarasan  kebijakan  dan  peraturan antara  sektor  moneter,  sistem  pembayaran, perbankan  dan  kebijakan  dan  peraturan  di sektor  fiskal  dan  sektor  riil  perlu  untuk dikembangkan agar stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan nasional dapat terpelihara. Untuk mencapai  kondisi itu, dengan dibentuknya otoritas baru di sektor perbankan, yaitu  OJK  dan  LPS,  maka  diperlukan  pula tersedianya  perangkat  hukum  yang  secara formal  mengatur  tegas  dan  jelas  mengenai mekanisme  koordinasi  antar  lembaga  terkait dengan  stabilitas  sistem  keuangan  nasional, yaitu Bank Indonesia, OJK, LPS, dan DepKeu. Disamping  itu,  operasionalisasi  perangkat hukum  yang  merupakan  produk  dari  masing- masing  otoritas  itu  harus  ditegakkan  ( law enforcement ),  sehingga  kepatuhan  ( complaince ) terhadap  aturan-aturan  tersebut  diharapkan akan  mendorong  terciptanya  tata  kerja perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance ) yang  pada  akhirnya  mendukung  berfungsinya market discipline.
Proses  penyempurnaan  dari  sistem  keuangan perbankan  setidaknya  perlu  untuk  ditinjau embali,  empat  hal  penting  yang  perlu diperhatikan  pembuat  peraturan  dalam  proses merancang  perangkat  hukum,  yaitu  bahwa kiranya  perlu  yaitu:  Pertama  menjauhkan konflik  kepentingan  ekonomi  politik  jangka pendek  dalam  menyusun  peraturan.  Kedua mewaspadai  keteledoran  dalam  perumusan detail  dalam  rangka  mengantisipasi  dampak negatif kebijakan yang dipilih. Ketiga melakukan sinkronisasi  dengan  peraturan  terkait;  dan Keempat  menghindarkan  diri  dari  ketergesa- gesaan  hanya  karena  harus  memenuhi  target waktu, karena hal itu hanya akan berakibat pada pembahasan substansi secara dangkal dan tidak matang.
Kemudian  pada  tataran  kebijakan,  Indonesia menggunakan  dua  indikator  pengukuran stabilitas sistem keuangan yakni mikroprudensial dan makroprudensial. Indikator  mikroprudensial  diantaranya  adalah: rasio  kecukupan  modal      perbankan,  kualitas aset, manajemen sistem   keuangan yang sehat, pendapatan  dan  keuntungan  bank,  aspek likuiditas, sensitivitas terhadap   risiko pasar dan beberapa indikator berbasis   pasar.  Sementara itu,  indikator  makroprudensial      diantaranya: pertumbuhan  ekonomi, balance  of  payment , tingkat  inflasi,  suku  bunga  dan  nilai  tukar, contagion  effect  atau  efek  menular  krisis,  serta faktor-faktor  lain.    Stabilitas  sistem  keuangan didasarkan  pada  tingkat  kesehatan  institusi keuangan  dan  kestabilan  kondisi  pasar keuangan.  Ukuran  tingkat  kesehatan  institusi keuangan  yang  dimaksudkan  adalah  bagaimana suatu  institusi  keuangan  dapat  melaksanakan fungsi  intermediasi  atau  fungsi  jasa  keuangan lainnya,  seperti  seistem  pembayaran  dengan baik  dan  lancar.  Stabilitas  pasar  keuangan merupakan kemampuan pasar untuk melakukan jual beli aset dengan harga yang mendekati nilai fundamentalnya.
Pelaku  sistem  keuangan  tidak  hanya  meliputi bank sentral, bank komersial, asuransi, lembaga sekuritas,  namun  juga  institusi  lain  yang  secara langsung  dan  tidak  langsung  juga  berkaitan dengan intitusi keuangan seperti rumah tangga, institusi  non  finansial,  pemerintah,  sektor publik,  pasar  finansial  dan  properti.  Bank
Indonesia  memiliki  peranan  penting  dalam menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  (SSK) melalui  kebijakan  makroprudensial  guna mencegah terjadinya risiko sistemik. Kebijakan tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  No.  16/11/PBI/  2014  tentang Pengaturan  dan  Pengawasan  Makroprudensial yang  menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan pengaturan  makroprudensial,  Bank  Indonesia menggunakan  sejumlah  instrumen  salah satunya  melalui  fungsi  intermediasi,  serta mengendalikan  berbagai  risiko  seperti  risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, serta risiko lain yang memungkinkan munculnya risiko sistemik.
Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  memiliki lima  peranan  utama  dalam  menjaga  stabilitas sistem  keuangan.  Kelima  peranan  utama  yang mencakup  kebijakan  dan  instrumen  dalam menjaga  stabilitas  sistem  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Bank  Indonesia  memiliki  tugas  untuk menjaga  stabilitas  moneter  antara  lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar  terbuka.  Bank  Indonesia  dituntut untuk  mampu  menetapkan  kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat  gangguan  stabilitas  moneter memiliki  dampak  langsung  terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui  penerapan  suku  bunga  yang  terlalu ketat,  akan  cenderung  bersifat  mematikan kegiatan  ekonomi  atau  sebaliknya.  Oleh karena  itu,  untuk  menciptakan  stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu  kebijakan  yang  disebut  inflation targeting framework.
2. Bank  Indonesia  memiliki  peran  vital  dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat,  khususnya  perbankan.  Penciptaan kinerja  lembaga  perbankan  seperti  itu dilakukan  melalui  mekanisme  pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan  dalam  sistem  keuangan.  Oleh sebab  itu,  kegagalan  di  sektor  ini  dapat menimbulkan  ketidakstabilan  keuangan  dan meng – ganggu  perekonomian.  Untuk mencegah  terjadinya  kegagalan  tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang  efektif  haruslah  ditegakkan.  Selain  itu,
disiplin  pasar  melalui  kewenangan  dalam pengawasan  dan  pembuat  kebijakan  serta penegakan  hukum  ( law  enforcement )  harus dijalankan.  Bukti  yang  ada  menunjukkan bahwa  negara-negara  yang  menerapkan disiplin  pasar,  memiliki  stabilitas  sistem keuangan  yang  kokoh.  Sementara  itu,  upaya penegakan  hukum  (law  enforcement) dimaksudkan  untuk  melindungi  perbankan dan  stakeholder  serta  sekaligus  mendorong kepercayaan  terhadap  sistem  keuangan. Untuk  menciptakan  stabilitas  di  sektor perbankan  secara  berkelanjutan,  Bank Indonesia telah menyusun arsitektur perbankan indonesia dan rencana implementasi Basel II.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem pembayaran.  Bila  terjadi  gagal  bayar  (failure to  settle)  pada  salah  satu  peserta  dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko  potensial  yang  cukup  serius  dan mengganggu  kelancaran  sistem  pembayaran. Kegagalan  tersebut  dapat  menimbulkan risiko  yang  bersifat  menular  ( contagion  risk ) sehingga  menimbulkan  gangguan  yang bersifat sistemik.
Bank
Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk  mengurangi  risiko  dalam  sistem pembayaran  yang  cenderung  semakin meningkat.  Antara  lain  dengan  menerapkan sistem  pembayaran  yang  bersifat  real  time atau  dikenal  dengan  nama  sistem  RTGS ( Real  Time  Gross  Settlement )  yang  dapat  lebih meningkatkan  keamanan  dan  kecepatan sistem  pembayaran.  Sebagai  otoritas  dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki  informasi  dan  keahlian  untuk mengidentifikasi  risiko  potensial  dalam sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses  informasi-informasi  yang  dinilai mengancam  stabilitas  keuangan.  Melalui pemantauan  secara  macroprudential,  Bank Indonesia  dapat  memonitor  kerentanan sektor  keuangan  dan  mendeteksi  potensi kejutan ( potential shock ) yang berdampak pada stabilitas  sistem  keuangan.  Melalui  riset, Bank  Indonesia  dapat  mengembangkan instrumen  dan  indikator  macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor
keuangan.  Hasil  riset  dan  pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi  bagi  otoritas  terkait  dalam mengambil  langkah-langkah  yang  tepat untuk  meredam  gangguan  dalam  sektor keuangan.
5. Bank  Indonesia  memiliki  fungsi  sebagai jaring  pengaman  sistim  keuangan  melalui fungsi  bank  sentral  sebagai lender  of  the  last resort (LoLR).  Fungsi  LoLR  merupakan peran  tradisional  Bank  Indonesia  sebagai bank  sentral  dalam  mengelola  krisis  guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem  keuangan.  Fungsi  sebagai  LoLR mencakup  penyediaan  likuiditas  pada kondisi  normal  maupun  krisis.  Fungsi  ini hanya  diberikan  kepada  bank  yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi  memicu  terjadinya  krisis  yang bersifat  sistemik.  Pada  kondisi  normal, fungsi LoLR dapat  diterapkan  pada  bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan  untuk  membayar  kembali. Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai LoLR,  Bank  Indonesia  harus  menghindari terjadinya  moral hazard .  Oleh  karena  itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan  yang  ketat  harus  diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.
Kestabilan  sistem  keuangan  merupakan  syarat dalam mewujudkan stabilitas kebijakan moneter. Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan moneter melalui  berbagai  instrumen  kebijakan  moneter seperti jumlah uang beredar dan tingkat bunga guna mewujudkan stabilitas kebijakan moneter yang stabil. Agar pelaksanaan implementasi dari instrumen-instrumen  tersebut  tepat  sasaran, maka dibutuhkan jalur kebijakan moneter yaitu Inflation  Targeting  Framework (ITF).  Jadi,  sistem keuangan  yang  stabil  dapat  dimaknai  dengan kemampuan  dalam  mengalokasikan  sumber dana serta meminimalisir terjadinya shock yang dapat  mengganggu  kegiatan  sektor  riil  dan sistem.  Berbeda  halnya  dengan  ketidakstabilan sistem  keuangan  yang  dapat  diakibatkan berbagai macam gejolak seperti kegagalan pasar baik  yang  bersumber  dari  internal  maupun eksternal.
Dapat  disimpulkan  bahwa  stabilitas  sistem keuangan  adalah  suatu  kondisi  dimana mekanisme  ekonomi  dalam  penetapan  harga, alokasi  dana  dan  pengelolaan  risiko  berfungsi secara  baik  dan  mendukung  pertumbuhan ekonomi. Dan stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas  di  sektor  keuangan.  Ketidakstabilan sistem  keuangan  dapat  dipicu  oleh  berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan  kombinasi  antara  kegagalan  pasar, baik  karena  faktor  struktural  maupun  perilaku. Kegagalan  pasar  itu  sendiri  dapat  bersumber dari  eksternal  (internasional)  dan  internal (domestik).  Risiko  yang  sering  menyertai kegiatan  dalam  sistem  keuangan  antara  lain risiko  kredit,  risiko  likuiditas,  risiko  pasar  dan risiko operasional.
Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial  yang  didukung  oleh  perkembangan teknologi  menyebabkan  sistem  keuangan menjadi  semakin  terintegrasi  tanpa  jeda  waktu dan  batas  wilayah.  Selain  itu,  inovasi  produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas  yang  semakin  tinggi.  Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin  beragam,  juga  dapat  mengakibatkan semakin  sulitnya  mengatasi  ketidakstabilan tersebut.    Identifikasi  terhadap  sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  potensi risiko  yang  akan  timbul  serta  akan mempengaruhi  kondisi  sistem  keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya  dilakukan  analisis  sampai  seberapa jauh  risiko  berpotensi  menjadi  semakin membahayakan,  meluas  dan  bersifat  sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.

## Kesimpulan
Penyelesaian  krisis  keuangan  sangat  mahal, menyakitkan  dan  komplek.  Namun,  krisis  itu juga  membawa  pelajaran  yang  berharga. Berbeda  dengan  negara-negara  Asia  Timur lainnya,  krisis  ganda  mata  uang  dan  perbankan di  Indonesia  menimbulkan  krisis  politik,  yang
membuat  penanganan  krisis  keuangan  lebih sulit.  Gejolak  sosial  dan  politik  membatasi alternatif  kebijakan  bagi  para  pengambil kebijakan  saat  itu.  Tidak  komprehensifnya strategi  baik  di  tingkat  mikro  maupun  tingkat makro,  kurangnya  komitmen  menempuh kebijakan  yang  tegas  serta  tingginya  intervensi politik  mengakibatkan  penyelesaian  krisis kurang  yang  kurang  efektif  dan  biaya  fiskal yang  lebih  mahal.  Agar  efektif,  proses penyelesaian  krisis  harus  dilakukan  secara obyektif,  transparan,  dan  konsisten  dalam rangka  memulihkan  kesehatan  keuangan  dan perekonomian.  Dan  dalam  memahami  krisis keuangan  tidak  hanya  dilihat  dari  tingkat pertumbuhan  eksporimpor  melainkan  harus dilihat  perkembangan  ekonomi  dari  sisi sistem perbankan,  investasi  maupun  kebijakan moneter.  Fenomena  krisis  hutang  yang  tidak bisa di bayar dan defisit serta kondisi ekonomi makro  yang  tidak  menentu,  terjadi  akibat  dari kebablasan hutang yang tak terbayarkan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  R.  (2014).  Determinan Profitabilitas  Perbankan  Syariah  di Indonesia  Pasca  Krisis  Keuangan Global. MUAMALAH , 4 (2), 83-90.
Agami,  Abdel  M.  (2002),  “The  Role  That Foreign Acquisition of Asian Companies Played  In  The    Recovery  of  The  Asian Financial  Crisis”, Multinational  Business Review , Spring, pp. 11- 20.
Ascarya, A. (2009). Pelajaran yang Dipetik dari Krisis  Keuangan  Berulang:  Perspektif Ekonomi  Islam. Buletin  Ekonomi  Moneter Dan Perbankan , 12 (1), 33-82.
Bank Indonesia. 2007. Booklet Stabilitas Sistem Keuangan.  Jakarta:  Direktorat  Penelitan dan Pengaturan Perbankan
Barus,  J.  H.,  &  Ramli,  R.  (2013).  Analisis peramalan  ekspor  Indonesia  pasca  krisis keuangan  eropa  dan  Global  tahun  2008 dengan metode dekomposisi. Jurnal
Ekonomi dan Keuangan , 1 (3), 14880.
Bowles,  S.,  &  Gintis,  H.  (2012). Democracy  and capitalism:  Property,  community,  and  the contradictions  of  modern  social  thought . Routledge.
Eid  Balbaa,  M.  (2020).  The  Predicted  2020 Global  Economic  Crisis:  Causes  and Prospects. The Light of Islam , 2020 (2), 182- 192.
Fauziah,  Ayu,  F.,  &  Hidayatin,  N.  N.  (2020).
Inklusi  Keuangan  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  (Bank  Z-Score)  di  Asia. Optimal: Journal Ekonomi Dan Kewirausahaan , 14(1), 30 – 47.
Guillén, A. (2020). Coronavirus crisis or a new stage of the global crisis of capitalism?. Agrarian  South:  Journal  of Political Economy , 9 (3), 356-367.
Gunadi,  I.,  Taruna,  A.  A.,  &  Harun,  C.  A. (2013).  Penggunaan  Indeks  Stabilitas
Sistem Keuangan (ISSK) dalam Pelaksanaan  Surveilans  Makroprudensial. Working Paper Bank Indonesia, 1 – 55.
Marazziti,  D.,  Avella,  M.  T.,  Mucci,  N.,  Della Vecchia,  A.,  Ivaldi,  T.,  Palermo,  S.,  & Mucci,  F.  (2021).  Impact  of  economic crisis  on  mental  health:  a  10-year challenge. CNS spectrums , 26 (1), 7-13.
Meherali, S., Punjani, N., Louie-Poon, S., Abdul Rahim,  K.,  Das,  J.  K.,  Salam,  R.  A.,  & Lassi,  Z.  S.  (2021).  Mental  health  of children and adolescents amidst COVID- 19 and past pandemics: a rapid systematic review. International  journal  of  environmental research and public health , 18 (7), 3432.
Moleong,  Lexy  J  (2017). Metodologi  Penelitian
Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Monasterolo, I. (2020). Climate change and the financial  system. Annual  Review  of  Resource Economics , 12 , 299-320.
Muhammad  Nazir  (2012). Metode  Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Novita,  S.,  Tjahjadi,  B.,  &  Irwanto,  A.  (2019). Zombie Dan  Diversifikasi  Dalam  Masa Krisis  Keuangan  Global. Jurnal  Reviu Akuntansi dan Keuangan , 9 (3), 295-308.
Pshenichnov,  N.  (2020).  Islamic  Economy  as an  Alternative  Solution  Economy Crysis. International  Journal  of  Science  and Society , 2 (3), 285-294.
Ranjbari, M., Esfandabadi, Z. S., Zanetti, M. C., Scagnelli,  S.  D.,  Siebers,  P.  O., Aghbashlo,  M.,  ...  &  Tabatabaei,  M. (2021).  Three  pillars  of  sustainability  in the  wake  of  COVID-19:  A  systematic review  and  future  research  agenda  for sustainable development. Journal of Cleaner Production , 297 , 126660.
Rusydiana,  A.  S.,  Rani,  L.  N.,  &  Hasib,  F.  F. (2019).  Manakah  Indikator  Terpenting Stabilitas  Sistem  Keuangan?:  Perspektif Makroprudensial. Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan , 27 (1), 25-42.
Santoso,  B.,  Muhajir,  M.  H.,  Hafidz,  J.,  & Surjaningsih,  N.  (2018).  Analisis  Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Risk Taking Perbankan di Indonesia. Monograf Riset Stabilitas Sistem Keuangan, 21 – 27.
Sari,  D.  I.  (2015).  Analisis  terhadap  Peranan dan  Strategi  Bank  Indonesia  serta Pemerintah  dalam  Menjaga  Stabilitas Sistem  Keuangan  di  Indonesia. Moneter- Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 2 (1).
Semieniuk,  G.,  Taylor,  L.,  Rezai,  A.,  &  Foley, D.  K.  (2021).  Plausible  energy  demand patterns  in  a  growing  global  economy with  climate  policy. Nature  Climate Change , 11 (4), 313-318.
Suharsimi  Arikunto,    (2003). Manajemen Penelitian , Jakarta: PT Rineka Cipta.
Wati, E. S. C., Rotinsulu, T. O., & Siwu, H. F. D.  .  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan  di  Indonesia  Periode  2013:Q1 – 2018:Q4. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 19(03), 149 – 159.
Wiku,  F.,  &  Ayuningtyas,  F.  J.  (2021). Determinan  Stabilitas  Sistem  Keuangan Di Indonesia Melalui Pendekatan Makroekonomi. Tirtayasa Ekonomika , 16 (2), 214-237.
Yuen,  K.  F.,  Wang,  X.,  Ma,  F.,  &  Li,  K.  X.
(2020). The psychological causes of panic buying following a health
crisis. International  journal  of  environmental research and public health , 17 (10), 3513.
Zulhilmi,  M.  (2017).  Krisis  Keuangan Eurozone: Studi Ekonomi dan Perbankan Islam. Media  Syari'ah:  Wahana  Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial , 15 (2), 191- 202.