## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI
Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P Bayu Aditya Pradana
hanny.purnamasari@gmail.com

## ABSTRAK
Optimalisasi  peran  kecamatan  dalam  membangun  akses  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan,  sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat  pelayanan  dilaksanakan  melalui  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  yang  bertujuan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep PATEN merupakan  penyelengaraan  pelayanan  administrasi  di  kecamatan  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan  ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  2010  tentan  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  dan  Keputusan  Dalam Negeri  Nomor  138-270  Tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN),  serta  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Kota  Bekasi  berdasarkan  Peraturan  Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kota Bekasi.
Kata kunci : Implemetasi Kebijakan, PATEN

## I. PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Pemerintah daerah sebagai daerah yang memiliki otonom mempunyai kebebasan yang luas  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  untuk  mendapatkan pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Tuntutan tersebut  semakin  berkembang  seirama  dengan  tumbunya  kesadaran  bahwa  warga  negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tantangan  yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik tidak hanya menciptakan  sebuah  pelayanan  yang  efisien,  tetapi  juga  bagaimana  agar  pelayanan  dapat dilakukan dengan tidak membedakan status masyarakat dan menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.
Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  bahwa  Negara  wajib  melayani  setiap warga  negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  yaitu  dalam  berbagai  sektor  pelayanan,  terutama yang  menyangkut  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Mengayomi  dan  melayani  masyarakat merupakan  fungsi  utama  penyelenggara  pemerintahan.  Dengan  adanya  tugas  dan  fungsi pemerintah  secara  optimal  akan  menjamin  adanya  kepuasan  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Pelayanan merupakan tugas yang hakiki daripada sosok aparatur  pemerintahan  sebagai  abdi  masyarakat  mengandung  pengertian  bahwa  dalam melaksanakan  tugasnya  harus  senantiasa  berusaha  melayani  kepentingan  masyarakat  dan memperlancar urusan setiap masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kewenangan kecamatan tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah  daerah,  menyebutkan  bahwa  camat  dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh
sebagian pelimpahan wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Atas  dasar  hal  tersebut,  kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  Kabupaten/Kota  mempunyai peran  yang  sangat  strategis,  karena  kecamatan  menjadi  ujung  tombak  pelayanan  serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, peran strategis inilah yang perlu terus didukung  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  ( stake  holders )  dalam  rangka  memberikan pelayanan publik.
Optimalisasi  peran  kecamatan  dalam  membangun  akses  dan  meningkatkan  mutu pelayanan,  sehingga  pelayanan  menjadi  cepat,  mudah,  terjangkau,  profesional  sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan dilaksanakan melalui Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  yang  bertujuan  membantu  pemerintah  daerah dalam  meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Konsep  PATEN  merupakan penyelengaraan pelayanan administrasi di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan ke  tahap  terbitnya  dokumen  dalam  satu  tempat.  Hal  ini,  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentan  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN)  dan  Keputusan  Dalam  Negeri  Nomor  138-270  Tahun  2010  tentang Petunjuk  Teknis  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN),  serta ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Penyelengaraan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan Di Kota Bekasi.
Implementasi  kebijakan  PATEN  merupakan  fungsi  pelayanan  yang  dilaksanakan dikecamatan  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan,  sebagai  tolak  ukur  terselengaranya tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance) dan  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  kecamatan  yang  baik,  karena  PATEN  terfokus  pada  peningkatan  kualitas penyelengaraan  pelayanan  publik.  Kualitas  pelayanan  dikecamatan  belum  optimal  karena terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu,  dan  biaya  yang  diperlukan  untuk  mendapat  pelayanan  publik,  serta  panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan pubik.
Permasalahan  lainnya,  kurangnya  respon  dan  perhatian  petugas  dalam  memberikan pelayanan  dan  belum  mengerti  tentang  prosedur  maupun  tahapan  alur  pelayanan,  masih menjadi  hambatan  yang  kerap  terjadi.  Akibatnya,  msayarakat  yang  akan  melakukan pelayanan  tidak  merasa  nyaman  dan  terbantu  oleh  petugas  pelayanan.  Penjelasan  dan  alur pelayanan  dan  syarat  apa  saja  yang  harus  dipenuhi,  belum  sepenuhnya  di  sosialisasikan kepada  masyarakat.  Misalnya,  dalam  pembuatan  KK,  alur  yang  harus  dilakukan  terlebih dahulu adalah meminta surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan dengan disertai belangko perubaha  KK,  tetapi  masih  saja  ada  masyarakat  yang  datang  kekecamatan  dengan  tidak membawa  surat  pengantar  dan  blangko  perubahan  KK,  serta  masih  ada  yang  belum melengkapi persyaratan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  peneliti  bermaksud  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  ”Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi”.

## 1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dalam  Implementasi  kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya?
2. Bagaimana  sumberdaya  dalam  Implementasi  kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya?
3. Bagaimana  karakteristik  agen  pelaksana  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya?
4. Bagaimana  sikap/kecenderungan  (disposisi)  para  pelaksana  dalam  implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya?
5. Bagaimana  komunikasi  antaranggota  dan  aktivitas  pelaksana  dalam  implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya?
6. Bagaiamana  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  dalam  implementasi  kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya?

## 1.3.   Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dalam  Implementasi  kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.
2. Untuk mengetahui sumberdaya dalam Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.
3. Untuk  mengetahui  karakteristik  agen  pelaksana  dalam  Implementasi  Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.
4. Untuk  mengetahui  sikap/kenecenderungan  (disposisi)  para  pelaksana  dalam implementasi  kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di  Kecamatan Mustikajaya.
5. Untuk  mengetahui  komunikasi  antaranggota  dan  aktivitas  pelaksana  dalam implementasi  kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di  Kecamatan Mustikajaya.
6. Untuk  mengetahui  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  dalam  implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN 2.1.   Kebijakan Publik
Definisi  mengenai  kebijakan  publik  oleh  Carl  Frederich  (dalam  Suharto,  2014)  yang mengatakan  bahwa  kebijakan  adalah  “serangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang  diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan- kesempatan)  dimana  kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna  dalam  mengatasinya  untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Federich (dalam Winarno, 2014:159) menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan  dengan  penyelesaian  beberapa  maksud  atau  tujuan.”  Meskipun  maksud  atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan  perilaku  yang  mempunyai  maksud,  merupakan  bagian  penting  dari  definisi kebijakan.  Bagaimanapun  juga  kebijakan  harus  menunjukkan  apa  yang  sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Kebijakan  sama  dengan  ketentuan  yang  diterapkan  untuk  mengatur  hidup  masyarakat banyak,  dapat  pula  sebagai  panduan  masyarakat  untuk  melakukan  dan  tidak  melakukan sesuatu  sebagai  aturan  yang  harus  diikuti  oleh  masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupan masyarakat. Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang  pendapat  dari  para  ahli.  Namun  dari  beberapa  pendapat  mengenai  kebijakan  publik terdapat  beberapa  persamaan,  diantaranya  yang  disampaikan  oleh  Thomas  R.  Dye  (dalam Anggara, 2014: 35) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is what ever government chose to do or not to do” (apapun  yang dipilih  oleh pemerintah untuk  dilakukan  atau tidak dilakukan).  Apabila  pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu,  maka  harus  ada tujuannnya  (obyektifnya)  dan  kebijakan  negara  itu  harus  meliputi  semua  “tindakan” pemerintah,  jadi  bukan  semata-mata  merupakan  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau pejabat  pemerintah  saja.  Disamping  itu,  “sesuatu  yang  tidak  dilaksanakan”  oleh
pemerintahpun  termasuk  kebijaksanaan  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  “sesuatu  yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan seauatu yang dilakukan oleh pemerintah.
George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “...is what government say to do or not to do,  it  is  goals  or  purpuses  of  government  program  …” (…adalah  apa  yang  dinyatakan  dan dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah,  kebijakan  publik  itu  berupa  sasaran  atau tujuan program-program pemerintah…). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan  secara  jelas  dalam  peraturan-peraturan  perundangundangan  atau  dalam  bentuk pidato-pidato  pejabat  teras  pemerintah  ataupun  berupa  program-program  dan  tindakan- tindakan yang dilakukan pemerintah.
Berdasar  dari  beberapa  pendapat  ahli  mengenai  kebijakan  tersebut  terdapat  korelasi bahwa kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan di mana kebijakan merupakan suatu tindakan atau  cara  guna  memecahkan  masalah.  Kebijakan  dibuat  oleh  pembuat  keputusan  untuk kemudian dilaksanakan oleh pelaksana sebagai perintah yang harus dilaksanakan.
Oleh  karenanya  dalam  terminologi  ini,  kebijakan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  riil  yang  muncul  ditengah-tengah masyarakat  untuk  dicarikan  jalan  keluar  baik  melalui  peraturan  perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah,  keputusan  pejabat  politik  dan  sebagainya.  Dalam  perannya  untuk  pemecahan masalah, Dunn berpendapat  bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :
1. penetapan agenda kebijakan ( agenda setting ) 2. formulasi kebijakan ( policy formulation ) 3. adopsi kebijakan ( policy adoption ) 4. implementasi kebijakan ( policy Implementation ) 5. Penilaian Kebijakan ( policy assesment )
Dalam  kesempatan  kali  ini,  peneliti  akan  membahas  lebih  dalam  lagi  pada  proses implementasi  kebijakan  karena  implementasi  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  04  Tahun  2007  adalah  suatu  kegiatan  atau  proses  pelaksanaan  atau  penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

## 2.2.   Implemenatasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  kegiatan  untuk  mendistribusikan  keluaran  kebijakan  ( to deliver  policy  output )  yang  dikeluarkan  oleh  para  implementer  kepada  kelompok  sasaran sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  kebijkan  yang  tela  ditentukan  pada  saa  proses perumusan  kebijakan.  Tujuan  kebijkan  diharapkan  akan  muncul  manakala  kebijakan  dapat diterima  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  kelompok  sasaran  sehingga  dalam  jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.
Implementasi  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  penyelesaian  atau pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan/disetujui  dengan  penggunaan sarana (alat) utuk mencapai tujuan kebijakan.  Imlementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Agustino,  2014:139)  mendefinisikan implementasi  kebijakan,  sebagai  tindakan  tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan.
Model  pendekatan top-down yang  dirumuskan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam (agustino,  2012:141)  disebut  dengan A  Model  of  The  Policy Implemenasi.  Proses
implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang  pada  dasarnya  secara  snegaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja  implementasi  kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.
Model  ini  mengendalikan  bahwa  implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linier  dan keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik. Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Agustino,  2012:142) ada  enam  variabel  yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, adalah:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, amaka agak sulit memamang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang  dapat  dikatakan  berhasil.  Sedangkan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam Winarno,  2014:159)  identitas  indikator-indikator  kinerja  merupakan  tahap  yang  krusial dalam menganalisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator ini menilai sejauhmana ukuran-ukuran  dasar  dan  tjujan-tujuan  berguna  dalam  menguraikan  tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeuruh.
2. Sumberdaya.  Disamping  ukran  –ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan,  yang  perlu mendapatkan  perhatian  dalam  proses  implementasi  kebijakan  adalah  sumber-sumber yang  tersedia.  Sumbr-sumber  layak  mendapatkan  perhatian  karean  menunjang keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber-sumber  yang  dimaksud  mencakup  dana atau  perangsang  ( incentive )  lain  yang  mendorong  dan  memperlancar  implementasi efektif.  Manusia  merupakan  sumbedaya  yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan  proses  implementasi.  Tahap-tahap  tertentu  dari  keberhasilan  proses implementasi  menuntut  adanya  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan pekerjaan  yang  disyaratkan  oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara  politik.  Tetapi ketika  kompetisi  dan  kapabilitas  dari  sumber-sumber  daya  itu  nihil,  maka  kinerja kebijakan  publik  sangat  sulit  untuk  diharapkan.  Tetapi  diluar  sumberdaya  manusia, sumberdaya-sumberdaya  lain  yan  perlu  diperhitungkan  ialah:  sumberdaya  finansial  dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah  tersedia  sedangkan  kucuran  dana  melalui  anggaran  tidak  tersedia,  maka  memang menjadi  persoalan  pelik  untuk  merealisasikan  apa  yang  hendak  dituju  oleh  tujuan kebijakan  publik.  Demikian  pula  halnya  dengan  sumberdaya  waktu.  Saat  sumberdaya manusia  giat  bekerja  dan  kucuran  dana  berjalan  dengan  baik,  tetapi  terbentur  dengan persoalan  waktu  yang  terlalu  ketat,  maka  hal  ini  pun  dapat  menjadi  penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.
3. Karakteristik  Agen  Pelaksana.  Pencapaian  kebijakan  yang  telah  dipengaruhi  oleh karakteristik  agen  pelaksana.  Dalam  melihat  karakteristik  agen  pelaksana,  seperi dinyatakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Winarno,  2014:166)  maka  dalam pembahasan  ini  tidak  lepas  dari  struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi  dapat  diartikan sebagai  karakteristik-karakteristik,  norma-norma  dan  pola  pola  hubungan  yang  yang terjadi  berulang  ulang  dalam  badan-badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan  baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Pusat  perhatian  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi  nonformal yang akan terlibat  mengimplementasikan kebijkan pubik.  Hal  ini sangat  penting karena kinerja  imlementasi  kebijakan  (publik)  akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri yang  tepat  serta  cocok  dengan  para  agen  pelaksananya.  Misalnya,  implementasi kebijakan  publik  yang  berusaha  merubah  perilaku  atau  tindak  laku  manusia  secara radikal,  maka  agen  pelaksana  projek  haruslah  berkarakteristik  keras  atau  ketata  pada
aturan  serta  sanksi  hukum.  Sedangkan  bila  kebijakan  publik  itu  tidak  terlalu  merubah perilaku dasar manusia,  maka dapat-dapat  saja agen pelaksana diturunkan tidak sekeras dan  setegas  pada  gambaran  yang  pertama.  Selain  itu,  cakupan  atau  luas  wilayah implementasi  kebijakan  perlu  juga  diperhitungkan  manakala  hendak  menentukan  agen pelaksana.  Semakin  luas  cakupan  implementasi  kebijakan,  amaka  seharusnya  semakin besar agen yang dilibatkan.
4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat  banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karenanya kebijakan yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul persoalaan  dan  permasalahan  yang  mereka  rasakan.  Tetapi  kebijakan  yang  akan implementor  pelaksanaan  adalah  kebijakan  dari  atas  ( top  down )  yang  sangat  mungkin para  pengambil  keputusannya  tidak  pernah  mengetahui  (bahkan  tidak  mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permaslahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi  antara  organisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana  Koordinasi  merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  implementasi,  maka asumsinya  kesalahan-kesalahan  akan  snagat  kecil  terjadi,  dan  begitu  pula  sebaliknya. Implementasi  akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan  dipahami oleh individu-individu yang bertanggngjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan  kebijakan,  ketepatan  komunikasinya  dengan  para  pelaksana,  dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan  berbagai  sumber  informasi.  Ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  tidak  dapat dilaksanakan  keculai  jika  ukuran-ukuran  dasra  dan  tujuan-tujuan  itu  dinyatakan  dengan cukup  jelas,  sehingga  pelaksana  dapat  mengetahui  apa  yang  diharapkan  dari  ukuran- ukuran dn tujuan-tujuan itu.
6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial  dan  Politik.  Hal  yang  terakhir  adalah  sejauhmana lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan.  Lingkungan  sosial,  ekonomi, dan politik  yang tidak kondusif  dapat  menjadi iang  kaldai  dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Upaya  untuk mengimplementasikan  kebijakan  harus  pula  memperhatikan  kekondusifan  kondisi lingkungan eksternal.

## 2.3.  Pelayanan Publik
Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat. Sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Pelayanan Publik sering dilihat sebagai  representasi  dari eksistensi birokrasi  pemerintahan,  karena  hal  itu  bersentuhan  langsung  dengan  tuntutan  kebutuhan masyarakat,  menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  Publik, adalah:
Kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berdasarkan  penjabaran  mengenai  pengertian  pelayanan  Publik  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiataan pelayanan  yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik pelyanan barang publik maupun jasa publik.
Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  atau  PATEN  adalah  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Kecamatan  dari  tahap  permohonan  sampai  tahap  terbitnya  dokumen dalam  satu  tempat.  Dalam  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Pasal  3  Nomor  4  Tahun  2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maksud dari penyelenggaraan PATEN  adalah  mewujudkan  kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan  masayarakat  dan  menjadi simpul  pelayanan  bagi  kantor/badan  pelayanan  terpadu  di  kabupaten/kota.  Selain  itu penyelenggaraan  PATEN  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mendedikasikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  menyelenggarakan  PATEN  ada  syarat  substantif  yaitu  pendelegasian  sehingga wewenang bupati/walikota kepada camat. Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota dilakukan  agar  efisiensi  dan  efektivitas  dan  penyelenggaraan  pelayanan  tersebut  tercapai. Penyelenggaraan PATEN ini meliputi pelayanan bidang perijinan dan non perijinan. Adapun standar pelayanan PATEN, meliputi:
a. Jenis Pelayanan
b. Persyaratan pelayanan
c. Proses/prosedur pelayanan
d. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan
e. Waktu pelayanan
f. Biaya pelayanan
Sebagai  bagian  dari  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  khususnya  jenis pelayanan  administrasi,  maka  PATEN  menganut  asas-asas  pelayanan  publik  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Asas-asas tersebut ialah:
a. Kepentingan  umum  yang  berarti  pemberian  pelayanan  oleh  petugas  pelaksana  PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
b. Kepastian  hukum  berarti  ada  jaminan  bagi  terwujudnya  hak  dan  kewajiban  antara penerima pelayanan (warga) dan pemberi pelayanan (kecamatan) dalam menyelenggarakan PATEN.
c. Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam PATEN tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
d. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  berarti  pemenuhan  hak  itu  harus  sebanding  dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
e. Keprofesionalan berarti setiap pelaksana PATEN harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Parsitipasif  berati  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  PATEN dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
g. Persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif  berarti  dalam  penyelenggaraan  PATEN  setiap warga masyarakat berhak mendapat pelayanan yang adil.
h. Keterbukaan  berarti  setiap  penerima  pelayanan  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan memperoleh informasi tentang PATEN.
i. Akuntabiltas berarti proses penyelenggaraan PATEN harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
j. Fasilitas dan perlakuan hukum bagi kelompok rentan berarti ada pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadailan dalam pelayanan.
k. Ketepatan  waktu  berarti  penyelesaian  setiap  jenis  pelayanan  yang  dikelola  dilakukan tepat waktu sesuai dnegan standar pelayanan PATEN.

## III.   METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana  dalam penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang  objektif  dalam  rangka  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
Menurut  Sugiyono  (2012:7)  metode  penelitian  kualitatif  dinamakan  metode  baru, karena  popularitasnya  belum  lama,  dinamakan  metode postpositivistik karena  berlandaskan pada filsafat  postpositivistik.  Metode ini sering juga disebut sebagai  metode artistik,  karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena  data  hasil  penelitian  lebih  berkenaan  dengan  interprestasi  terhadap  data  yang ditemukan  di  lapangan.  Metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  ( natulal  setting ), disebut  juga  sebagai  metode  kualitatif,  karena  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya  bersifat kualitatif.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa,  metode  penelitian  kualitatif  itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati- hati  apa  yang  terjadi,  melakukan  analisis  reflektif  terhadap  berbagai  dokumen  yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.
Menurut  Sugiyono  (2012:205)  dalam  penelitian  kualitatif,  akan  terjadi  tiga kemungkinan terhadap “masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama masalah  yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan  demikian  judul  proposal  dengan  judul  laporan  penelitian  sama.  Yang  kedua “masalah” yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau  memperdalam  masalah  yang  telah  disiapkan.  Dengan  demikian  tidak  terlalu  banyak perubahan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan.  Yang  ketiga  “masalah”  yang  dibawa  peneliti  setelah  memasuki  lapangan berubah total, sehingga harus “ganti” masalah. Dengan demikian judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti.
Untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder  peneliti  menggunakan  beberapa teknik pengumpulan data yaitu :
1. Observasi.
Menurut  Nasution  (dalam  Sugiyono,  2012:226)  menyatakan  bahwa  Observasi  adalah dasar  semua  ilmu  pengetahuan.  Para  ilmuwan  hanya  dapat  bekerja  berdasarkan  data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
Menurut Sedarmayanti, dan Hidayat Syarifudin (2011:75), Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau metode pengamatan mempunyai  sifat  dasar naturalistik  yang berlangsung dalam konteks natural  (asli) dari kejadian  pelakunya  berpartisipasi  secara  wajar  dalam  interaksi  dan  observasi  ini menelusuri  aliran  alamiah  dari  kehidupan  sehari-hari.  Observasi  sebagai  teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain,  yaitu  wawancara  dan  kuesioner.  Kalau  wawancara  dan  kuesioner  selalu berkomunikasi  dengan  orang,  maka  observasi  tidak  terbatas  pada  orang,  tetapi  juga obyek-obyek alam yang lain.
Menurut Sutrisno Hadi, (dalam Sugiyono, 2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan  suatu  proses  yang  kompleks,  suatu  proses  yang  tersusun  dari  berbagai proses  biologi  dan  psikhologi.  Dua  diantara  yang  terpenting  adalah  proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara. Menurut Benney dan Huges,  (dalam Sedarmayanti dan Hidayat  2011:80) wawancara  merupakan  cara  yang  umum  dan  ampuh  untuk  memahami  suatu keinginan/kebutuhan.  Wawancara  merupakan  interaksi  antar  manusia,  teknik  ini dimaksudkan  agar  peneliti  mampu  mengeksplorasi  data  dari  informan  yang  bersifat nilai, makna, dan pemahamannya.
Wawancara  dapat  dilakukan  secara  terstruktur  maupun  tidak  berstruktur  dan  dapat dilakukan  melalu  tatap  muka  ( face  to  face )  maupun  dengan  menggunakan  telepon. Wawancara  terstruktur  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data,  bila  peneliti  atau
pengumpul  data  telah  mengetahui  dengan  pasti  tentang  informasi  apa  yang  akan diperoleh.  Oleh  karena  itu  dalam  melakukan  wawancara,  pengumpul  data  telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
3. Dokumentasi.  Menurut  Maleong  (dalam  Sedarmayanti  dan  Hidayat  2011:86). Dokumentasi  adalah  catatan  tertulis  yang  isinya  merupakan  setiap  pernyataan  tertulis yang  disusun  oleh  seseorang  atau  lembaga  untuk  keperluan  pengujian  suatu  peristiwa atau menyajikan akunting. Bahan dokumenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian  kepustakaan.  Penggunaannya  disarankan  untuk  dokumenter  yang  primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Selain melaksanakan wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  dokumenter  yang  berkaitan  dengan Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di Kecamatan  Mustikajaya  Kota  Bekasi.  Seperti  yang  telah  disebutkan,  kualitas  data ditentukan  oleh  kualitas  alat  pengambilan  data  dan  alat  pengukuranya.  Kalau  alat pengambilnya datanya cukup reliabel dan valid, maka datanya juga akan cukup reliabel dan valid. Prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengamatan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib.
4. Triangulasi.  Menurut  Sugiyono  (2012:241),  Dalam  teknik  pengumpulan  data, triangulasi  diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan dari  berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  telah  ada.  Bila  peneliti melakukan  pengumpulan  data  dengan  triangulasi,  maka  sebenarnya  peneliti mengumpulkan  data  yang  sekaligus  menguji  kredibilitas  data,  yaitu  mengecek kredibilitas data dengan  berbagai  teknik pengumpulan data dan berbagai  sumber data. Triangulasi  teknik,  berarti  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang berbeda-beda  untuk  mendapatkan  data  dari  sumber  yang  sama.  Peneliti  menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama  secara  serempak.  Triangulasi  sumber  berarti,  untuk  mendapatkan  data  dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
Menurut  Moleong  (2000:97)  Informan  adalah  orang  yang  berada  pada  lingkup penelitian,  artinya orang yang  dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.  Untuk  memperoleh  data  secara  representatif,  maka  diperlukan  informan  kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.  Informan kunci  dalam  penelitian  ini  yaitu  Sekretaris  Camat  Kecamatan  Mustikajaya  Kota  Bekasi. Sedangkan teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling  yaitu  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tertentu  ini  misalnya  :  orang  (informan)  tersebut  yang  dianggap  paling  tahu tentang  apa  yang  peneliti  harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti.
Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Camat Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi (1 orang)
2. Masyarakat Kecamatan Mustikajaya (3 orang)

## IV.   PEMBAHASAN

## 3.1   Deskripsi Objek Penelitian
Kecamatan  Mustikajaya  merupakan  bagian  dari  Kota  Bekasi  yang  terletak  diwilayah timur  Kota  Bekasi  yang  berperan  juga  sebagai  penyangga  ibu  kota  dalam  perkembangnnya telah  menunjukan  kemajuan  diberbagai  bidang  sesuai  dnegan  peran  dan  fungsinya.  Luas wilayah kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha, yang terdiri dari empat kelurahan serta
saat ini terdiri dari 539 RT dan 81 RW, yaitu Kelurahan Mustikajaya, Padurenan, Cimuning, dan Mustikasari. Pertambahan penduduk di Kecamatan Mustikajaya saat ini mencapai 3,95% per  tahun.  Jumlah  penduduk  Kecamatan  Mustiakajaya  per  Desember  2012  adalah  136.111 jiwa.
Visi  kecamatan  Mustikajaya  adalah  “Terwujudnya  Pelayanan  Prima  menuju masyarakat  maju,  sejahtera  bernuansa  ihsan”  dan  misiya  adalah  mewujudkan  pelayanan publik yang terintegritas melalui aparatur  yang profesional, mendorong terciptanya prakarsa dan  partisipasi  masyarakat  melalui  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pembangunan  dan menumbuhkembangkan  semangat  wirausaha,  meningktakan  tumbuh  kembang  nilai-nilai religius  dan  peningkatan  kehidupan  sosial,  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

## 3.2    Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  selanjutnya  di  singkat  PATEN  adalah penyelenggraan  pelayanan  publik  di  kecamatan  dari  tahap  permohonan  sampai  ketahap terbitnya  dokumen  dalam  satu  tempat.  Kebijakan  Paten  merupakan  amanat  dari  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  tahun  2010.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  telah  jelas mengatur tentang pelaksanaan PATEN, mulai dari ketentuan umum, runag lingkup, maksud dan  tujuan,  persyaratan  hingga  ketentuan  yang  mengatur  target  untuk  seluruh  kecamatan  di daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
Pelimpahan  sebgian  kewenangan  yang  merupakan  salah  satu  syarat  untuk menyelenggaraka  PATEN  harus  dipenuhi  oleh  daerah  guna  mendukung  keberhasilan implementasi  kebijakan  PATEN.  Seperti  halnya  Kota  Bekasi  yang  telah  memiliki  landasan hukum yang mengatur pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, yaitu adalanya Peraturan Walikota Bekasi  Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamtan di Kota Bekasi.
PATEN  sendiri  memiliki  tujuan  agar  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat dalam  hal  pengurusan  persoalan  administrasi  di  kecamatan.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh ibu Nia Aminah Kurniati selaku Sekertaris Camat sebagai berikut:
“PATEN  ini  memang  sangat  baik  sekali,  karena  masyarakat  perlu  kemudahan  dalam hal pelayanan jangan sampai dibingungkan. Didalam paten ini di atur mengenai SOP- nya,  bidang-bidang  apa  saja  yang  diatur  baik  dalam  bidang  perijinan  maupun  non perijinan.  Memang  tugas  dari  pemerintah  itu  untuk  melayani  masyarakat”.  (11  April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Pelaksanaan  kebijakan  PATEN  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  dari  Peraturan Walikota  Nomor  33  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  kecamatan. Penelitian  menggunakan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  menyatakan  ada  enam  faktor  yang penting dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang PATEN yaitu faktor ukuran dan  tujuan  kebijakan,  sumberdaya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap/kecenderungan  para pelaksana, komunikasi antarorganisasi para pelaksana, dan lingkungan sosial ekonomi, sosial, politk.
Implementasi  kebijakan  PATEN  di  kecamatan  Mustikajaya  tidak  lepas  dari  hambatan dan  kendala  yang  terjadi  di  lapangan  yang  dihadapi  oleh  pelaksana  kebijakan  dalam mengimplementasikan  program  tersebut.  Untuk  itu  demi  memeberikan  pelayanan  prima sesuai  visi  dari  kecamatan  mustikajaya.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat  diukur melalui enam variabel dari Van Meter dan Van Horn yaitu: 1) ukuran dan tujuan kebijakan 2) Sumberdaya 3) karakteristik agen pelaksana 4) sikapkecenderungan (disposisi) pelaksana 5)
komunikasi  anatar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  6)  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan politik.  Oleh  karena  itu,  peneliti  menajdikan  enam  variabel  tersebut  sebagai  dimensi  dalam penelitian  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  di  Kecamatan Mustikjaya  Kota  Bekasi.  Maka  peneliti  melakukan  penelitian  ke  lapangan  dan  akan dijelaskan dengan rinci di bawah ini.

## 3.2.1  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dalam  Implementasi  kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) variabel ini didasarkan pada  kepentingan  terhadap  faktor-faktor  yang  menentukan  kinerja  kebijakan.  Kinerja implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tingkat  keberhasilanya.  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus sesuai dengan apa  yang dimaksud dirumuskan sebuah kebijakan atau program pemerintah tersebut.
Kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran dan tujuan implementasi juga harus jelas, bukan hanya diterima saja. Variabel ini menilai sejauh mana kebijakan terrealisasikan, dimana implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika sebagaimana ukuran dan tujuan kebijakan realistis.
Tingkat  keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  PATEN  berdasarakn  hasil penelitian  dilapangan,  kebijakan  berhasil  diimplementasikan  jika  masyarakat  sudah  merasa terbantu  dengan  hadirnya  kebijakan  PATEN.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  bapak  Sunardi salah satu  masyarakat  yang sedang mengurus pembuatan KTP elektronik ditemui di  Kantor Kecamatan Mustikajaya mengatakan:
“Kami  merasa  sangat  terbantu  dengan  adanya  kebijakan  PATEN  ini,  dulu  sebelum adanya  PATEN  kita  ribet  harus  masuk  masuk  keruangan.  Tapi  sekarang  seperti pelayanan di Bank satu loket. Cukup ke satu loket ditunggu diruang tungu dan selesai. Sangat mempermudah dalam prosesnya”. (4 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Proses  implementasi  kebijakan  PATEN  di  kecamatan  Mustikajaya  berdasarkan  hasil penelitian  dan  pernyataan  informan,  kebijakan  berhasil  diterapkan  dengan  baik.  Sehingga kebijakan dapat dirasakan manaafatnya oleh masyarakat. Tujuan kebijakan PATEN ini sudah jelas untuk meberikn pelayanan prima kepada masayarakat dalam hal pengurusan baik dalam bidang perijinan maupun non perijinan dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Program  PATEN  di  Kecamatan  Mustakajaya,  menurut  deskripsi  hasil  penelitian sudah  dikatakan  berhasil.  Dengan  keselarasan  informasi  yang  di  dapat  oleh  peneliti dilapangan,  program  PATEN  sangat  membantu  masyarakat.  Dengan  adanya  PATEN masyarakat sudah tidak dibingungkan dengan alur pengurusan administrasi yang berbelit, dan juga  masyarakat  lebih  mudah  dalam  megurus  adminitrasi  di  kecamatan.  Selain  itu  juga seperti  apa  yang  diungkapkan  oleh  bapak  Ginanto,  masyarakat  yang  sedang  mengurus penambahan jumlah anggota keluarga dikartu keluarga:
“Menurut saya PATEN ini sangat membantu dan meberikan solusi terhadap keluhan kami  selama  ini.  Dulu  pengurusan  administrasi  terkesan  berbelit  dan  banyak  praktik pungli  sekarang  sudah  tidak  lagi.  Dengan  sistem  loket  kami  dimudahkan  dalam  hal pembuatan apapun. Dan meminimalisisr bertemu dengan aparat  pemerintahan secara langsung sehingga tidak ada pungli”.  (4 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Nia Aminah Kurniati selaku Sekertaris Camat sebagai berikut:
“Dengan  adanya  PATEN  masyarakat  di  Kecamatan  Mustikajaya  Kabupaten  Bekasi menjadi  lebih  mudah  dalam  mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas  dan  lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat”. (4 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa ukuran dan tujuan kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  di Kecamatan  Mustikajaya  sudah  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari  proses pelayanannya yang tidak berbelit-belit.

## 3.2.2.Sumberdaya  dalam  Implementasi  kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) sumberdaya merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan sumberdaya yang  tersedia.  Manusia  merupakan  sumberdaya  yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumberdaya manusai, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.
Ketersediaan  sumberdaya  manusia  dalam  melaksanakan  proses  implementasi Kebijakan  PATEN  di  Kecamatan  Mustikajaya  sudah  tercukupi.  Dengan  adanya  pelaksana- pelaksana  rogram  yang  memiliki  keahlian  dibidangnya  masing-masing.  Agar  dalam  proses implementasi  berjalan  lancar.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Nia  Aminah  Kurniati  selaku Sekertaris Camat :
“Setiap  petugas  loket  atau  pun  kita  yang  diluar  petugas  loket  wajib  memahami  SOP yang ada. Jangan sampai kita sebagai petugas malah bingun dan tidak mengerti tentang alurnya.  Jadi  petugas  petugas  loket  di  kami  sebelumnya  sudah  mengkuti  pelatihan tentang  PATEN,  agar  petugas  kita  memiliki  keahlian  dan  tidak  bingung”.  (11  April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Ketersediaan  sumberdaya  yang  handal  merupakan  suatu  hal  yang  wajib,  namun  di dalam  pelaksanaannya  masih  ditemukan  petugas  petugas  yang  jauh  dari  harapan.  Seperti petugas  yang  kurang  memberikan  pelayanan,  kurang  jelas  dalam  memberikan  penjelasan kepada masyarakat terkait persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Selain itu juga terdapat pelayanan  yang  kurang  ramah.  Seperi  yang  diungkapkan  oleh  ibu  Rosmini  yang  ditemui  di kecamatan mustikajaya ketika menanyakan ketersediaan blanko E- KTP. Beliau mengatakan:
“Masalah  pelayanan  di  sini  masih  kurang,  petugas  terkadang  dalam  menjelaskan terlau  terburu  buru.  Kalo  ibu  ibu  seperti  kita  terkadang  suka  susah  paham  kalau misalnya  menjelaskannya  buru-buru  dan  juga  masih  suka  ada  petugas  yang  kurang responsif dan tidak ramah”. (4 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Sunardi :
“Dalam  memberikan  pelayanan  petugas  PATEN  masih  kurang  jelas  dalam memberikan  arahan  apa  yang  harus  saya  lakukan  sehingga  saya  masih  bingung tentang bagaimana prosedurnya”. (4 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Selain  sumberdaya  manusia  juga  dibutuhkan  submerdaya  yang  lain  salah  satunya yaitu sumberdaya finansial. Tentunya dalam pelaksanan pelayanan tidak dikenakan biaya dan juga  tidak  diberbolehkan  adanya  pungutan  liar  dalam  proses  pelaksaannya  semua  beban anggaran  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  dibebankan  kepada  APBD.  Jadi  dalam  hal
sumberaya  finanasial  tidak terjadi kendala. Baik  dalam proses penerbitan perizinan maupun catatan sipil dana juga pemenuhan fasilitas demi menunjang pelaksanaan PATEN. Hal ini di katakan oleh Nia Aminah Kurniati selaku Sekertaris Camat :
“Tidak  ada  kendala  dalam  pelaksanaan  PATEN.  Baik  kendala  SDM  maupun keuangaan. Karena program ini sudah berjalan dari tahun 2015 dan didanai langsung oleh  APBD.  Selain  itu  rencananya  pada  tahun  depan  kami  akan  menambahkan fasilitas mesin nomor antrian agar tidak terjadi kekacauan.” ( Kecamatan Mustikajaya, Selasa 11 April 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti  melihat  bahwa  sumberdaya kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  di Kecamatan  Mustikajaya  belum  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  masih  ditemukan beberapa  petugas  yang  kurang  ramah  terhadap  masyarakat.  Dalam  bidang  sumberaya finansial  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  kendala.  Naun  pihak  kecamatan  kurang  bisa memanfaatkan sumberdana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pemenuhan fasilitas sesuai  ketentuan  yang  tertera  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  33  Tahun  2015  tentang pedoman  PATEN.  Seperti  pendingin  ruangan  yang  kurang  berfungsi  dengan  baik,  dan  juga ketersediaan kursi yang kurang memadai.

## 3.2.3.Karakteristik  Agen  Pelaksana  dalam  Implementasi  kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Agustino,  2012:  143)  variabel  ini  pusat perhatian  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi  non  formal  yang  akan terlibat mengimplementasikan kebijakan pubik. Dalam kebijakan PATEN pelaksana bertugas untuk  mempermudah  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal  pemenuhan  pelayanan  di  tingkat kecamatan.
Peran  para  pelaksana  sangat  penting  untuk  proses  pengimplementasian  program.  Para pelaksana hanya bertugas memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan moto pelayanan di kecamatan Mustikajaya yaitu “BERSIMPATI” yang merupakan akronim dari bersahabat, senyum, informatif, cepat, tepat/akurat dan ikhlas. Maka dalam hal ini agen pelaksana tidak harus  berkarakteristik  keras  karena  kebijakan  PATEN  bukan  untuk  mengubah  tingkah  laku manusia.
Karakteristik  agen  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  PATEN diperlukan  karakteristik  yang  mampu  mengayomi  dan  melayani  dengan  sungguh-sungguh semua  kebutuhan  masyarakat.  Agen  pelaksana  kebijakan  PATEN  tidak  perlu  berkarakter keras, karena kebijakan ini bukan sebuah peraturan yang memiliki sanksi. Kebijakan PATEN sebagai  program  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  dalam  bidang  penyediaan kebutuhan  administrasi.  Dalam  implementasi  PATEN  di  Kecamatan  Mustikajaya  sekretaris camat sangat mendukung sekali dengan adanya program PATEN, seperti yang diungkapkan oleh Nia Aminah Kurniati selaku Sekertaris Camat :
“Program  PATEN  di  Kecamatan  Mustikajaya  ini  sudah  dilakukan  koordinasi  antara Camat  selaku  yang  memimpin,  mengkoordinasi  dan  mengendalikan  penyelenggaraan PATEN  dan Sekretaris Camat selaku yang bertugas dalam penatausahaan administrasi PATEN”. (11 April 2017, Kecamatan Mustkajaya)
Berbeda dengan sekretaris camat, bapak Sunardi mengatakan :
“Petugas  PATEN masih belum jelas dalam mengerjakan tugasnya, karena satu orang saja  bisa  mengerjakan  di  loket  pendaftaran  dan  pelayanan  aduan.  Hal  ini  jadi memperlambat dalam proses pelayanan”. (4 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti  melihat  bahwa  karakteristik  agen pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kecamatan Mustikajaya  belum  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari double  job yang  dilakukan oleh petugas PATEN.

## 3.2.4.Sikap/Kecenderungan  (Disposisi)  Para  Pelaksana  dalam  Implementasi  kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya.
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:143) variabel ini merupakan sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak  mempengaruhi keberhasilan  atau  tindakannya  kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Kecenderungan  atau sikap dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.
Sikap penting  yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan menerima kebijakan yang telah  dibuat  oleh  pembuat  kebijakan.  Sikap  yang  mencerminkan  pelaksana  meneima kebijakan  tersebut,  misalnya  keteladanan,  kejujuran,  dan  komitmen  yang  tinggi.  Salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah  sikap  para  pelaksana  kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka para pelaksana akan melaksanakan  fungsinya  dengan  senang  hati  tetapi  jika  dipandang  mereka  berbeda  dengan pembuat kebijakan maka proses kebijakan akan mengalami kendala.
Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan. Apabila para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang baik maka para pelaksana akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan,  sebaiknya  apabila  sikapnya  tidak  baik,  maka  dalam  menjalankan  tugasnya  akan baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Nia  Aminah  Kurniati  selaku  Sekertaris  Camat mengungkapkan:
“Sikap para pelaksana program PATEN ini bekerja sesuai dengan SOP yang ada, kami akan meberikan yang terbaik agar masyarakat puas dengan pelayanan kami”. (11 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Berbeda dengan yang diungkapkan oleh ibu Rosmini :
“Ketika  memberikan  pelayanan,  petugas  PATEN  masih  belum  demokratis  ketika menjalankan  tugasnya,  ini  terlihat  dari  jika  ada  saudara  atau  orang  yang  petugas PATEN  kenal  maka  proses  pelayanannya  selalu  didahulukan”.  (11  April  2017, Kecamatan Mustikajaya)
Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Sunardi :
“Saat  saya  sedang  menunggu,  tiba-tiba  ada  orang  yang  baru  datang  dan  petugas PATEN langsung melayani orang tersebut dikarenakan mereka saling kenal”. (11 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa sikap/kecendereungan  (disposisi)  para  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan
administrasi terpadu di Kecamatan Mustikajaya belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari belum demokratis dan konsistennya petugas dalam melakukan pelayanan.

## 3.2.5.Komunikasi  Antarorganisasi  dan  Aktivitas  Pelaksana  dalam  Implementasi kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di  Kecamatan Mustikajaya.
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin  baik  koordinasi  komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses implementasi,  maka  asumnsinya  kesalahan-kesalahan  akan  sangat  kecil  terjadi  dan,  begitu pula sebaliknya.
Komunikasi  yang  dilakukan  para  pelaksana  kebijakan  lancar  dengan  mengadakan pertemuan-pertemuan  antara  implementor  menjadi  optimal  jika  dalam  prosesnya  para pelaksana mesti tahu apa yang harusnya para pelaksana kebijakan kerjakan. Komunikasi ini membutuhkan  kejelasan,  sehingga  tidak  terjadi  berbedaan  tanggapan  dalam  menyampaikan program  PATEN.  Kebijakan  harus  diimplementasikan  secara  tepat,  ukuran  implementasi mesti tidak hanya diterima atau sekedar tahu saja, namun kebijakan itu haru dapat dirasakan dampaknya oleh sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan informasi dilapangan, salah satu masyarakat Ibu Rosmini yang ditemui di Kecamatan Mustikajaya mengatakan:
“Saya  tahu  tentang  PATEN.  tapi  di  kecamatan  enggak  ada  nomor  telepon  yang  bisa dihubungi.  Jadi  kalo  mau  tau  info  tentang  apa  apa  harus  datang  dulu  ke  kecamatan. Nomor teleponya jarang bisa dihubungi”. (11 April, Kecamatan Mustikajaya)
Serupa dengan ibu Rosmini, bapak Ginarto juga mengatakan :
“Kami selaku masyarakat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan PATEN. Saya saja tahu PATEN saat datang ke kecamatan. (11 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Sedangkan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Nia  Aminah  Kurniati  selaku  Sekertaris Camat menjelaskan bahwa:
“Selama ini kami menginformasikan tentang PATEN kepada ketua ketua RT dan RW yang  ada  di  Kecamatan  Mustikajaya  dan  kami  menuliskan  semua  informasi  yang diperlukan  di  papan  informasi  yang  ada  di  kecamtan”.  (Kecamatan  Mustikajaya, Selasa 11 April 2017)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa komunikasi antar organisasi  dan  akttivitas  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi terpadu di Kecamatan Mustikajaya belum terlaksana dengan baik, hal terlihat dari sosialisasi dilakukan hanya pada awal penyelenggaraan pelaksanaan PATEN di tahun 2015. Sedangkan kepada masyarakat langsung selama ini proses sosialisasinya hanya dilakukan di lingkungan kecamatan  berupa  papan  informasi  yang  memuat  semua  informasi  terkait  prosedur  maupun persyaratan.  Komunikasi  merupakan  bagian  yang  terpenting  bagi  pelaksanaan  PATEN. Sosialisasi program ini dengan cara mengadakan rapat dengan ketua RT dan RW yang ada di kecamatan Mustikajaya.

## 3.2.6.Kondisi Lingkungan Ekonomi,  Sosial, dan Politik  dalam Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya
Van  meter  dan  Van  Horn  (Agustino,  2012  :  144)  menyatakan  variabel  ini  adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif fapat menajdi baing keladi  dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Lingkugan  ekternal  juga  perlu diperhatikan dalam proses implementasi, untuk mengetahui sejauhmana lingkungan ekonomi, sosial dan ekonomi mendorong keberhasilan kebjikan publik.
Lingkungan ekternal seperti lingkungan masyarakat sekitar, yaitu dukungan masyarakat dalam  program  PATEN  dalam  proses  implementasi.  Agar  mendapat  hasil  yang  optimal dalam proses implementasinya memperlukan dukungan dari lingkungan ekternal. Masyarakat sejauh  ini  sangat  mendukung  program  PATEN  ini.  Seperti  yang  dikatakan  bapak  Ginanto sebagai berikut:
“Kami  sangat  mendukung  dengan  pelayanan  terpadu  seperti  ini,  karena  ini  demi pemberian  pelayanan  yang  optimal  kepada  kami.  Tentunya  kami  berharap  semua masyarakat juga mendukung program ini.” (11 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Sejalan dengan bapak Ginarto, bapak Sunardi juga mengatakan :
“Petugas PATEN harus terdiri dari beberapa orang, misalnya saja ada petua informasi, petugas loket, petugas pembayara dan lain-lain agar program PATEN ini bisa lebih baik lagi”. (11 April 2017, Kecamatan Mustikajaya)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa kondisi lingkungan, ekonomi  dan  politik  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  di Kecamatan  Mustikajaya  belum  terlaksana  dengan  baik,  hal  terlihat  dari  lingkungan  sosial, ekonomi  dan  politik  sejauh  ini  belum  sepenuhnya  ikut  mendukung  dalam  implementasi kebijakan  PATEN.  Lingkungan  ekternal  itu  antara  lain  ialah  masyarakat  yang  ikut mendukung program PATEN agar dalam proses implementasinya dapat optimal.

## V.     PENUTUP

## 5.1.   Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  temuan  peneliti  di  lapangan mengenai  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi terpadu  kecamatan  di  Kecamatan  Mustikajaya  sudah  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini terlihat dari proses pelayanannya yang tidak berbelit-belit.
2. Sumberdaya  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan  di  Kecamatan  Mustikajaya  belum  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat masih ditemukan beberapa petugas yang kurang ramah terhadap masyarakat.
3. Karakteristik  agen  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  pelayanan  administrasi terpadu  di  Kecamatan  Mustikajaya  belum  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari double job yang dilakukan oleh petugas PATEN.
4. Sikap/kecendereungan  (disposisi)  para  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kecamatan  Mustikajaya  belum  terlaksana  dengan baik, hal ini terlihat dari belum demokratis dan konsistennya petugas dalam melakukan pelayanan.
5. Komunikasi  antar  organisasi  dan  akttivitas  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kecamatan  Mustikajaya  belum  terlaksana  dengan
baik,  hal  terlihat  dari  sosialisasi  dilakukan  hanya  pada  awal  penyelenggaraan pelaksanaan PATEN di tahun 2015.

## 5.2. Saran
Dari  simpulan  di  atas  mengenai  ”Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan  Mustikajaya  Kota  Bekasi”.  Peneliti  ingin mengajukan  saran  yang  diharapkan  bisa  membantu  meningkatkan  proses  implementasi PATEN. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:
1. Camat  Mustikajaya  harus  lebih  meningkatkan  lagi  pelayanan  dalam  program  PATEN agar pelayanan lebih efektif dan efisien.
2. Camat  Mustikajaya  harus  lebih  menekankan  3S,  senyum,  salam  dan  sapa  kepada petugas PATEN saat memberikan pelayanan.
3. Camat  Mustikajaya  harus  melalukan  penambahan  petugas  PATEN  agar  tidak  ada petugas yang melakukan pekerjaan ganda.
4. Camat  Mustikajaya  harus  menekankan  kepada  petugas  PATEN  agar  lebih  demokratis dalam memberikan pelayanan.
5. Camat Mustikajaya harus sering melakukan sosialisasi tentang program PATEN dalam rapat  minggon  kecamatan  agar  pegawai  desa  dapat  meneruskan  informasinya  kepada masyarakat.
6. Camat  Mustikajaya  harus  membuat  kondisi  lingkungan  kecamatan  menjadi  kondusif agar masyarakat merasa nyaman, aman dan puas dalam mendapatkan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. 2014. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA. Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik teori proses dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

## II. Dokumen-Dokumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi,  Evaluasi  Kinerja  dan  Revisi  Kebijakan  Di  Lingkungan  Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan Adiminstrasi Terpadu Kecamatan.
Peraturan  Walikota  Nomor  33  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Penyelenggaran  Pelayanan Administrasi Terpadi kecamatan di Kota Bekasi.
Profil Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2014.